38/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 38/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Tommy Chandra Kurniawan Alamat : Jalan Raya Kebonagung Nomor 43, RT/RW 022/004, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur; selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom Alamat : Jalan K.H. Mas Masyur Gang Bahaswan Nomor 10 RT/RW 001/007 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Mira Sylvania Setianingrum Alamat : Jalan Mampang Prapatan V Nomor 18, RT/RW 002/006, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Lingga Nugraha Alamat : Cijagra Nomor 1, RT/RW 001/009, Kelurahan Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat; selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/RAP&Co-SK/III/2022, bertanggal 4 Maret 2022, memberi kuasa kepada Rendy Anggara Putra, S.H., Taufan Wizart Lufthansa, S.H., Imanuddin Arrahim, S.H., Sigit Egi Dwitama, S.H., Muchammad Rizki Fauzan, S.H., dan Gilang Prabowo, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada ”Law Office RAP & Co”, yang beralamat di AXA Tower 45th Floor, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 9 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 9 Maret 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PUU/ PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 14 Maret 2022 dengan Nomor 38/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 22 April 2022 dan diterima Mahkamah pada 22 April 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Untuk Melakukan (judicial review) Undang-Undang 1. Bahwa perkembangan zaman yang dinamis mendorong adanya kebutuhan masyarakat akan instrumen hukum yang mampu menghadirkan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Perubahan terhadap UUD NRI 1945 menciptakan suatu kewenangan baru yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi; 2. Bahwa Konstitusi memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai suatu institusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman, 3 sebagaimana yang diatur oleh Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai berikut: Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 “(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)”. 3. Bahwa UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 melalui Pasal 24C ayat (1), sebagaimana kami kutip: Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Bahwa lebih lanjut kewenanangan Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) sebagai berikut: Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”; 4. Bahwa amanat konstitusi sehubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 di manifestasikan dalam ketentuan di bawahnya yaitu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”) yang mengatur sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4 b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 5. Bahwa yang dimaksud kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang- Undang terhadap UUD NRI 1945 di atas, merupakan kewenangan untuk menguji suatu undang-undang yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI 1945; 6. Bahwa hierarki tersebut diartikan sebagai suatu penjenjangan antara UUD NRI 1945 dan undang-undang, penjenjangan tersebut memberikan dampak hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah jenjangnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi; 7. Bahwa, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”), secara jelas menempatkan jenjang atau hierarki Undang-Undang berada di bawah UUD NRI 1945, sehingga sudah sepatutnya Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945; 8. Bahwa lebih lanjut, apabila terdapat Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, hal demikian menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji suatu undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945; 9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni: a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (The Guardian of Constitution); b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Final Interpreter of Constitution); 5 c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of Democracy); d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights); e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (The Protector of Human Rights). 10. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dan undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dan undang- undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 11. Bahwa dalam permohonan a quo, menurut para Pemohon terdapat beberapa pasal di dalam UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD NRI 1945, adapun pasal-pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.” Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “Terhadap Putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” 12. Bahwa pasal-pasal di atas hendak diuji oleh para Pemohon dikarenakan saat ini makna dari pasal tersebut telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU/XIX/2021, sehingga Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang sebelumnya tidak mengatur atau menutup upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU, saat ini wajib dimaknai adanya upaya hukum yaitu kasasi khusus terhadap Putusan PKPU yang berasal dari permohonan PKPU oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor; 13. Bahwa eksistensi makna terbaru di atas, menurut para Pemohon menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) sehingga Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berulang atau kembali 6 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila tidak dimaknai lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi karena pasal-pasal tersebut tidak lagi memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 14. Bahwa dengan diajukannya permohonan a quo kepada Mahkamah Konstitusi maka demikian telah selaras dengan aturan-aturan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sebuah pengujian undang-undang sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 NRI, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi dan UU Pembentukan peraturan perundang-undangan. 15. Bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas sangatlah jelas dan meyakinkan Mahkamah Konsitusi berwenang melakukan uji materiil (judicial review) atas Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; B. Kedudukan Hukum Para Pemohon uji materiil (Legal Standing) 16. Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum pihak-pihak yang dapat mengajukan uji materiil (judicial review) diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga Negara.” 17. Bahwa lebih lanjut ketentuan sebagaimana tersebut di atas dijelaskan pada penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”; 18. Bahwa dalam hal ini, “hak konstitusional” yang dimiliki oleh para Pemohon dilindungi dan diamanatkan oleh UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 7 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sehingga hukum merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk melindungi rakyat dan menghadirkan suatu keadilan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan justru menjadi instrumen yang merenggut hak asasi manusia maupun hak-hak lain yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk melakukan uji materiil (judicial review) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian-kerugian tersebut, dalam hal ini UU Kepailitan dan PKPU; 19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yakni sebagai berikut: “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang dan Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.” 20. Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) permohonan a quo dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: I. Kualifikasi para Pemohon Bahwa para Pemohon adalah perorangan (natuurlijke persoon) Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kurator dan Pengurus dibuktikan dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk ("KTP”) dan 8 Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SK Kurator) masing-masing sebagai berikut: Pemohon I Nama : Tommy Chandra Kurniawan NIK : 3507191511860001 SK Kurator : AHU-299.AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 Pemohon II Nama : Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom NIK : 6471041503910002 SK Kurator : AHU-356.AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 Pemohon III Nama : Mira Sylvania Setianingrum NIK : 3208184102820001 SK Kurator : AHU-283.AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019 Pemohon IV Nama : Lingga Nugraha NIK : 3204080811880006 SK Kurator : AHU-135.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020 Bahwa sesuai uraian di atas, para Pemohon terbukti sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kurator dan Pengurus yang dalam hal ini menganggap Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang maka para Pemohon masuk dalam kriteria atau terkualifikasi sebagai pihak yang berhak mengajukan pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi. II. Adanya Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional para Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD NRI 1945 Bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapat jaminan hak-hak dasar di dalam UUD NRI 1945 yang kemudian disebut sebagai Hak 9 Konstitusional, namun lebih jauh dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Hal mana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 ini, menurut Prof. Jimly Asshiddiqie bukan hanya sebuah Hak Konstitusional yang dijamin atau diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada warga negaranya namun terhadap setiap orang yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia dilihat daripada unsur “setiap orang”, sehingga siapapun subjek hukumnya maka harus dilindungi dengan Hak Konstitusional tersebut. Bahwa para Pemohon yang faktanya merupakan perorangan Warga Negara Indonesia maka sudah tentu melekat hak konstitusional terkait pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga apabila suatu Undang-Undang bertentangan dengan Hak Konstitusional tersebut, maka menjadi berhak bagi para Pemohon untuk melakukan pengujian (constitutional review) dihadapan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan demikian sudah tepat para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, karena didasari atas Hak Konstitusional yang diberikan kepada para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yaitu Hak Konstitusional yang termaktub di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. III. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Tersebut Dianggap Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian Bahwa para Pemohon menganggap Hak Konstitusionalnya yang dijamin berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mana kerugian tersebut berpotensi terhadap para Pemohon yang profesi sebagai Pengurus PKPU. 10 Bahwa kerugian potensial terhadap para Pemohon tersebut, timbul sejak Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengakomodir atau membuka ruang sebuah upaya hukum Kasasi terhadap Putusan PKPU yang berasal dari permohonan kreditor berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU/XIX/2021, hal mana sebelumnya sejak kelahiran UU Kepailitan dan PKPU pasal tersebut sama sekali tidak mengakomodir upaya hukum apapun terhadap Putusan PKPU yang juga disaat bersamaan menjadi dasar pengangkatan setiap Pengurus PKPU termasuk para Pemohon untuk menjalankan Profesinya dalam menegakkan UU Kepailitan dan PKPU dalam setiap tahapan-tahapan proses PKPU suatu debitor PKPU. Bahwa secara substansial dalam permohonan a quo, para Pemohon tidak berbicara mengenai potensi kerugian konstitusional yang timbul daripada dampak atas keberadaan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, karena menurut para Pemohon, upaya hukum kasasi merupakan hak debitor PKPU sehingga ada atau tidaknya upaya hukum hal demikian sebenarnya kepentingan kreditor dan debitor yang berperkara pada tingkat pertama dalam suatu perkara PKPU bukan kepentingan pengurus PKPU. Namun para Pemohon mencermati lebih dalam, bahwa potensi kerugian yang sebenarnya bagi para Pemohon adalah di mana upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tersebut tidak diikuti dengan makna yang mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap (i) tugas-tugas, perbuatan atau tindakan dan (ii) biaya kepengurusan dan imbalan jasa setiap Pengurus PKPU yang menangani suatu proses PKPU. Dengan kata lain para Pemohon mempertanyakan bagaimana seorang Pengurus PKPU mulai melakukan tugas-tugas, perbuatan atau tindakan pengurusan terhadap debitor PKPU apabila putusan PKPU yang mengangkatnya diajukan Kasasi, apakah harus menunggu putusan Kasasi atau tidak?, bagaimana status hukum tugas-tugas, perbuatan atau tindakan pengurusan apabila telah dilaksanakan pengurus PKPU namun Putusan PKPU dibatalkan oleh Putusan Kasasi? Apakah tetap mengikat debitor atau tidak, dan kemudian bagaimana pembayaran 11 biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus apabila Kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Apakah dibayar atau tidak dan oleh siapa kalaupun dibayar. Bahwa berangkat dari tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan ketidakpastian hukum inilah para Pemohon menganggap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah menimbulkan kerugian Konstitusional, padahal di satu sisi pada tatanan perundang-undangan yang berada di atas UU Kepailitan dan PKPU terdapat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan Hak Konstitusional kepada para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia untuk dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, adapun Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi : Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” IV. Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Tersebut Bersifat Spesifik dan Aktual, Setidak-tidaknya Bersifat Potensial yang menurut Penalaran yang Wajar Dapat Dipastikan Akan Terjadi Bahwa ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang maknanya saat ini telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU/XIX/2021 telah menciptakan atau menghadirkan upaya hukum kasasi di tengah-tengah suatu putusan PKPU yang berasal dari permohonan kreditor, namun perluasan tersebut tidak diikuti dengan makna yang lebih luas terkait status hukum terhadap tindakan dan imbalan jasa bagi Pengurus PKPU. Bahwa apabila suatu putusan PKPU dikabulkan oleh Pengadilan Niaga maka putusan tersebut mengakibatkan debitor jatuh dalam keadaan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan mengangkat seorang yang memiliki keahlian dan telah tersertifikasi sebagai Pengurus PKPU seperti para Pemohon, untuk diketahui adanya keadaan PKPU dan pengangkatan pengurus PKPU tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu selama proses PKPU, debitor tanpa persetujuan Pengurus PKPU yang telah diangkat tidak dapat melakukan 12 tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Aturan demikian bertujuan supaya Pengurus PKPU dapat melakukan tindakan untuk menjaga harta atau kekayaan debitor PKPU dari tindakan oknum debitor PKPU yang tidak beritikad baik (upaya preventif), seperti modus mengalihkan harta kepada pihak ketiga supaya proses PKPU berakhir menjadi Pailit dan pada saat Pailit tidak ada lagi harta debitor yang tersisa untuk dibagikan kepada kreditor yang berhak atas pembayaran tagihannya. Bahwa apabila debitor mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan PKPU (vide Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU) maka menjadi tanda tanya bagaimana pengurus PKPU yang telah diangkat mulai melakukan tindakan untuk mengontrol harta debitor PKPU apakah tetap mengikat atau tidak terhadap debitor. Bahwa dengan diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap putusan PKPU tanpa memberikan makna yang lebih luas terkait status hukum terhadap tindakan Pengurus PKPU maka Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan saat ini telah menyebabkan bagi para Pemohon bahkan setiap orang yang berprofesi sebagai Pengurus PKPU menjadi bimbang, khawatir, ragu-ragu, fikir-fikir dan menjadi gamang untuk bersedia ditunjuk sebagai Pengurus PKPU terhadap suatu debitor. Di samping itu, seorang Pengurus PKPU atas keahliannya dalam menangani perkara PKPU dengan melakukan tugas-tugas mengurus harta suatu debitor PKPU, perundang-Undangan yang berlaku menjamin Pengurus PKPU mendapatkan imbalan jasa sebagaimana ketentuan pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Imbalan Jasa tersebut merupakan suatu kompensasi wajar sebagai timbal balik atas pekerjaan seorang Pengurus PKPU. Bahwa kembali lagi dengan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tanpa memberikan makna yang lebih luas terkait status hukum terhadap mengenai biaya kepengurusan dan/atau imbalan jasa pengurus PKPU maka hal demikian telah mengakibatkan para Pemohon bahkan setiap orang yang berprofesi sebagai Pengurus 13 PKPU menjadi bimbang, khawatir, ragu-ragu, fikir-fikir dan menjadi gamang untuk bersedia ditunjuk sebagai Pengurus PKPU terhadap suatu debitor, karena mengingat seorang Pengurus PKPU dalam melaksanakan perbuatan, tindakan, tugas-tugas dan/atau wewenangnya yang diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU menggunakan biaya yang ditanggung oleh Pengurus PKPU terlebih dahulu. Bahwa kerugian konstitusional dirumuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2005 dan putusan-putusan setelahnya menganut 2 (dua) jenis bentuk kerugian Konstitusional yaitu: 1. Spesifik dan Aktual; dan 2. Potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Bahwa dari 2 (dua) jenis bentuk kerugian Konstitusional tersebut para Pemohon dengan ini mendalilkan terdapat setidak-tidaknya kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, atas dalil-dalil di atas yang telah diuraikan maka diketahui kerugian potensial tersebut sebagai berikut: Kerugian Potensial Bahwa para Pemohon yang mempunyai sertifikasi profesi untuk menjadi Pengurus PKPU dapat ditunjuk menangani setiap proses PKPU debitor dengan para kreditornya sehingga berpotensi (i) melakukan tindakan- tindakan untuk mengurus debitor PKPU dan (ii) mendapatkan penghasilan dari profesi Pengurus PKPU tersebut, namun dengan berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU maka Pengurus PKPU menjadi bimbang, khawatir, ragu-ragu, fikir-fikir dan menjadi gamang untuk bersedia ditunjuk sebagai Pengurus PKPU dan berakibat dapat dipastikan peluang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengurus debitor PKPU dan mendapatkan penghasilan dari profesi Pengurus PKPU menjadi tidak ada. Bahwa mengenai kerugian potensial yang menjadi setidak-tidaknya syarat legal standing (kedudukan hukum) bagi suatu permohonan Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berpendirian dalam pertimbangan pada putusan perkara pengujian Pasal 15 ayat (2) 14 huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dalam register Nomor 7/PUU-XI/2013 sebagai berikut: “Bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, serta mengingat pula bahwa para Pemohon merupakan warga negara yang berpendidikan doktor dalam ilmu hukum dan masing-masing berpengalaman sebagai asisten hakim konstitusi dan Panitera Mahkamah Konstitusi sehingga para Pemohon berkemungkinan sewaktu-waktu diangkat menjadi hakim konstitusi dan kemungkinan pula diperpanjang masa jabatannya. Dengan demikian maka para Pemohon secara potensial mengalami kerugian hak konstitusionalnya manakala untuk pengangkatan keduanya nanti para Pemohon telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo” Bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, melahirkan suatu yurisprudensi mengenai terpenuhinya syarat kerugian potensial menurut penalaran wajar dapat terjadi dengan dalil seorang Warga Negara Indonesia yang berpengalaman sebagai asisten hakim konstitusi dan panitera Mahkamah Konstitusi yang menurut Mahkamah Konstitusi berpotensi menjadi Hakim Konstitusi, walaupun di samping itu diketahui untuk menjadi seorang Hakim Mahkamah Konstitusi memerlukan proses yang panjang. Bahwa menurut para Pemohon, kerugian potensial menurut penalaran wajar dapat terjadi yang didalilkan dalam permohonan ini menjadi sejalan dan sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 di atas, yaitu potensi para Pemohon, sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan tersertifikasi sebagai Kurator dan Pengurus yang berpotensi diangkat menjadi Pengurus PKPU dalam suatu perkara PKPU, sehingga para Pemohon,meyakini yang mulia hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan a quo memberikan pertimbangan yang sama dan tidak membiarkan terjadinya disparitas pada lingkungan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan pembahasan di atas, dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti dalil-dalil para Pemohon, dalam permohonan ini mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setidak- 15 tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. V. Adanya Hubungan Sebab Akibat (Casual Verband) Antara Kerugian Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Dengan Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian Bahwa dengan berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang rumusannya tidak memberikan makna terkait status hukum terhadap tindakan dan imbalan jasa terhadap Pengurus PKPU apabila putusan PKPU dimohonkan kasasi dan/atau pada akhirnya Kasasi tersebut dikabulkan Mahkamah Agung maka artinya para Pemohon berpotensi kehilangan kesempatan untuk menjadi pengurus PKPU dan kehilangan imbalan jasa pengurus PKPU. Bahwa potensi kehilangan kesempatan menjadi pengurus PKPU dan kehilangan imbalan jasa pengurus PKPU diakibatkan para Pemohon bimbang, khawatir, ragu-ragu, fikir-fikir dan menjadi gamang untuk bersedia ditunjuk sebagai pengurus PKPU karena tidak ada dasar hukum yang dapat mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 terhadap tindakan dan imbalan jasa setiap pengurus PKPU yang menangani suatu proses PKPU apabila putusan PKPU diajukan kasasi oleh debitor. Bahwa dengan demikian uraian di atas, maka para Pemohon menganggap telah memenuhi persyaratan adanya hubungan sebab- akibat (casual verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. VI. Adanya Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan, Maka Kerugian Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Didalilkan Tidak Akan Atau Tidak Lagi Terjadi Bahwa menurut para Pemohon apabila permohonan a quo dikabulkan, Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU akan memberikan kepastian hukum terkait tindakan Pengurus PKPU dan imbalan jasa pengurus PKPU sehingga para Pemohon tidak bimbang, khawatir, ragu-ragu, fikir-fikir dan menjadi gamang untuk bersedia ditunjuk sebagai Pengurus PKPU terhadap suatu debitor walaupun 16 debitor mengajukan kasasi atas Putusan PKPU-nya, para Pemohon tetap dapat mulai bekerja menjalankan UU Kepailitan dan PKPU walaupun putusan PKPU diajukan Kasasi serta para Pemohon tetap dijamin mendapatkan imbalan jasa pengurus sebagai kompensasi atas pekerjaan profesi Pengurus PKPU yang telah dilakukan. Bahwa dengan demikian, maka para Pemohon menganggap telah memenuhi persyaratan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi. C. Permohonan a quo Tidak ne bis in idem 21. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang atau Perppu yang telah diuji dapat dimohonkan Pengujian Kembali jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda; 22. Bahwa sebelumnya terkait Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, sudah pernah diajukan Permohonan uji materiil (judicial review) oleh PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur sebagai Pemohon, sebagaimana permohonan tersebut telah putus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, pada tanggal 15 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.” 23. Bahwa meskipun terdapat pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji sama dan pernah diperiksa dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, 17 namun permohonan yang para Pemohon ajukan dalam perkara ini terdapat perbedaan perihal materi, permintaan dan yang dikehendaki para Pemohon untuk dinyatakan dan dihukumkan. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor”; Sedangkan dalam permohonan a quo para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk “akibat upaya hukum kasasi dan putusan kasasi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17” Sebagai perbandingan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah beberapa kali dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dihadapan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: No. Nomor Perkara Pasal UU Kepailitan dan PKPU yang diuji Batu Uji UUD NRI 1945 1 26/PUU-IX/2011 ➢ Pasal 222 ayat (1) dan (3) ➢ Pasal 224 ayat (3) dan (4) ➢ Pasal 225 ayat (3) ➢ Pasal 235 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) 2 17/PUU- XVIII/2020 ➢ Pasal 235 ayat (1) ➢ Pasal 293 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) 3 23/PUU-XIX/2021 ➢ Pasal 235 ayat (1) ➢ Pasal 293 ayat (1) ➢ Pasal 295 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) 4 38/PUU-XX/2022 Permohonan a quo ➢ Pasal 235 ayat (1) ➢ Pasal 293 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) Bahwa dari 3 (tiga) permohonan pengujian Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, walaupun pasal yang diuji dan batu ujinya sama, ketiga permohonan uji materiil tersebut tidak ada yang tidak dapat diterima atau tidak ada yang tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan uji materiil di hadapan Makhkamah Konstitusi, karena pada dasarnya materi muatan yang diajukan pengujian berbeda satu sama lain. Hal demikian para Pemohon memahami sikap Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten menerapkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 18 Pasal 60 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda” Bahwa dengan adanya perbedaan materi muatan permohonan a quo dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka demikian jelaslah jika permohonan a quo tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem. D. Dalil-Dalil Pemohon dalam Mengajukan Permohonan uji materiil (judicial review) Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU Terhadap UUD NRI 1945 24. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 telah dengan tegas menjelaskan bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 25. Bahwa selanjutnya dalam “Batang Tubuh” UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum, sebagaimana berbunyi: Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.” 26. Bahwa ketentuan yang terdapat pada UUD NRI 1945 sebagaimana tersebut di atas semakin jelas dengan ketentuan lainnya yaitu di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dimana disebutkan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat; 27. Bahwa berdasarkan landasan Konstitusi tersebut di atas, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengujian secara Materiil (judicial review) terhadap UU Kepailitan dan PKPU, yakni Pasal 235 ayat (1) dan 19 Pasal 293 ayat (1) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 28. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur dan juga sebagai Pemohon mengajukan Permohonan uji materiil (judicial review) terkait Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Adapun kerugian Konstitusional yang dialami oleh PT. Sarana Yeoman Sembada dengan keberadaan 3 (tiga) Pasal tersebut adalah tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang dimulai dengan dimasukkannya Permohonan PKPU oleh kreditor, yakni: Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.” Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “Terhadap Putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.” Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” 29. Bahwa atas permohonan uji materiil (judicial review) tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU- XIX/2021, pada tanggal 15 Desember 2021 dengan amar putusan sebagai berikut: a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; b. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor”; c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; d. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 20 30. Bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, pada tanggal 15 Desember 2021 tersebut, maka saat ini makna pada Pasal 235 (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjadi: “diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari Debitor”. Bahwa makna Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” karena Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan PKPU tersebut tidak diikuti dengan makna yang mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap (i) tugas-tugas, perbuatan atau tindakan dan (ii) biaya kepengurusan dan imbalan jasa setiap Pengurus PKPU yang menangani suatu proses PKPU; Adapun pasal UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: Tidak Ada Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di Hadapan Hukum Terhadap Seluruh Tugas-Tugas, Perbuatan atau Tindakan Pengurus PKPU apabila Putusan PKPU Dimohonkan Kasasi atau Dibatalkan oleh Putusan Kasasi. Bahwa seorang Pengurus diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dalam suatu perkara PKPU, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut: Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU: “Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.” Bahwa sejak Pengurus PKPU diangkat dalam proses PKPU, maka debitor PKPU tidak dapat melakukan tindakan pengurusan terhadap hartanya kecuali atas izin Pengurus atau yang biasa disebut debitor mengurus hartanya bersama-sama dengan Pengurus sebagaimana ketentuan Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU: 21 Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU “Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya”. Bahwa sejak diangkat itu pula, Pengurus harus segera melaksanakan tugas-tugas, perbuatan atau tindakan kepengurusannya yang diatur di dalam UU Kepailitan dan PKPU, sebagai berikut: 1) Pengurus melakukan pemanggilan terhadap kreditor dan debitor sebagaimana Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU; 2) Pengurus mengumumkan Putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas sebagaimana Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; 3) Pengurus mengumumkan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus dan jadwal rapat kreditor yang membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 268 ayat (1) jo. 269 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; 4) Pengurus memberitahukan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus dan jadwal rapat kreditor yang membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian kepada kreditor yang dikenal sebagaimana ketentuan Pasal 269 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU; 5) Pengurus menerima pengajuan tagihan dari Para kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 270 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU; 6) Pengurus melakukan Pencocokan Tagihan kreditor dengan Catatan dan laporan dari debitor sebagaimana ketentuan Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU. 31. Bahwa tugas-tugas, perbuatan, atau tindakan Pengurus PKPU di atas merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang, di mana setelah Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang saat ini maknanya membuka suatu upaya hukum Kasasi terhadap putusan PKPU, tentu menjadi pertanyaan bagaimana Pengurus PKPU memulai tugas-tugas di atas apabila debitor mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan PKPU, yang mana bersamaan dengan itu Putusan PKPU sebagai dasar pengangkatan Pengurus PKPU; 22 32. Bahwa apabila Pengurus PKPU yang telah diangkat memilih untuk memulai tugas-tugasnya, maka kemudian timbul kembali pertanyaan bagaimana status tindakan hukum tersebut apakah diakui, dijamin, dilindungi dan diberikan kepastian hukum mengingat tidak ada satupun Pasal dalam UU PKPU dan Kepailitan yang mendasari Pengurus PKPU untuk memulai atau tidak memulai serta mengakomodir tugas-tugas, perbuatan atau tindakan Pengurus PKPU selama proses Kasasi maupun setelah Kasasi dikabulkan; 33. Bahwa sangat berbeda halnya dengan jaminan dan kepastian hukum terhadap perbuatan Kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan perkara Kepailitan, dimana dalam perkara Kepailitan sejak UU Kepailitan dan PKPU diundangkan telah ada ruang untuk mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap suatu Putusan Pailit sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung.” 34. Bahwa atas upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pailit tersebut, pembuat UU Kepailitan dan PKPU telah jauh memikirkan sebuah kepastian hukum yang selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga diaturlah sebuah mekanisme untuk mengakui, menjamin serta melindungi perbuatan- perbuatan seorang Kurator dalam proses Kepailitan apabila putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan kasasi atau peninjauan kembali tersebut; 35. Bahwa mekanisme perlindungan atas perbuatan Kurator tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU “(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau peninjauan kembali; (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi atau Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.” 23 Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut: Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU “Yang dimaksud dengan “segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator”, meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang dimaksud dengan “tetap sah dan mengikat Debitor”, adalah bahwa perbuatan Kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.” 36. Bahwa mengacu kepada Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU di atas, di mana terdapat norma-norma yang berusaha mengatur untuk mengakui, menjamin dan memberikan kepastian hukum terhadap Kurator sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit; 37. Bahwa Kurator hadir sebagai lembaga yang berfungsi melaksanakan tugas, perbuatan atau tindakan terhadap debitor Pailit sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal sebagai berikut (Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU): a. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor; b. Adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya; c. Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Sedangkan Pengurus PKPU sebagai lembaga yang berfungsi untuk mencapai tujuan PKPU itu sendiri yaitu membantu atau memfasilitasi perdamaian antara debitor PKPU dengan para kreditornya melalui reorganisasi usaha dan atau restrukturisasi utang debitor di muka Pengadilan Niaga sehingga debitor dapat terhindar dari keadaan pailit dan melanjutkan usahanya. Bahwa peran sentral Pengurus PKPU di atas sangat dibutuhkan mengingat UU Kepailitan dan PKPU dibentuk guna menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan 24 kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Sehingga dengan tidak adanya pengaturan pada UU Kepailitan dan PKPU mengenai (i) bagaimana Pengurus PKPU melaksanakan tugas-tugas perbuatan atau tindakannya apabila putusan PKPU diajukan upaya hukum kasasi oleh debitor dan (ii) bagaimana tugas-tugas, perbuatan atau tindakan pengurus PKPU yang apabila telah dilaksanakan namun putusan PKPU dibatalkan oleh Putusan Kasasi, maka menggunakan dasar hukum apa seorang pengurus PKPU melakukan tugas-tugas, perbuatan atau tindakannya tersebut dalam proses PKPU. Hal demikain kembali lagi menunjukan UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri terlebih bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 38. Bahwa sejak berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang telah diperluas maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, maka dapat dipahami dari uraian di atas telah terjadi kekosongan hukum dalam sebuah norma hukum positif di dalam UU Kepalitan dan PKPU yang berlaku di Indonesia yang secara jelas merupakan negara hukum, kembali para Pemohon tegaskan kekosongan hukum ini dikarenakan upaya hukum Kasasi terhadap putusan PKPU tidak diikuti dengan makna yang mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian terhadap tindakan setiap pengurus PKPU yang menangani suatu proses PKPU; 39. Bahwa seorang Pengurus dan Kurator sama-sama memiliki resiko yang besar dalam menjalankan tugas-tugasnya pada proses PKPU maupun Kepailitan. Bagi Pengurus, UU Kepailitan dan PKPU telah menyatakan resiko besar tersebut dalam Pasal 234 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan 25 kerugian terhadap harta Debitor.” Sedangkan bagi Kurator diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.” 40. Bahwa dengan dinyatakannya sebuah tanggungjawab pribadi bagi Kurator dan Pengurus di atas, baik Kurator dan Pengurus harus sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan atau perbuatan dalam proses Kepailitan dan PKPU, sehingga sudah sewajarnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hadir memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum baik terhadap Kurator maupun Pengurus supaya sejalan dengan amanat Konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 41. Bahwa seorang Pengurus sebagai profesional dalam perkara PKPU senyatanya juga sebagai seorang Kurator sebagai profesional dalam perkara Kepailitan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena profesi Kurator dan Pengurus merupakan dua profesi yang melekat pada diri satu orang, hal demikian diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus (“Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018”) sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 “Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai Kurator dan Pengurus.” Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 “Permohonan pendaftaran Kurator dan Pengurus diajukan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.” Pasal 8 ayat (1) Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 “Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus.” 26 Pasal 12 Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018 “Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyimpan data Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum” Sehingga berdasarkan aturan di atas, Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU maknanya sangat tidak layak dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 apabila tidak terdapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atas tugas-tugas, perbuatan atau tindakan Pengurus dan Kurator karena pada prinsipnya profesi Pengurus dan Kurator melekat pada diri satu orang; 42. Bahwa selama 17 (tujuh belas) tahun sejak diundangkannya UU Kepailitan dan PKPU di tahun 2004 sampai dengan sekarang, Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak pernah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebelumnya dan bahkan pembuatan Undang-Undang telah cukup memberikan perlindungan atas tugas-tugas, perbuatan atau tindakan terhadap seorang Pengurus PKPU yang diangkat melalui suatu putusan PKPU; 43. Bahwa ketidakpastian hukum yang menjadi pokok permohonan a quo, baru timbul sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memperluas makna Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, hal tersebut bukan berarti permohonan a quo mencerminkan para Pemohon tidak menghormati dan tunduk atas Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, melainkan memberikan sumbangsih terhadap hukum Indonesia menjadi lengkap dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan pada akhirnya seorang pengurus PKPU seperti para Pemohon dapat menjalankan profesinya untuk menegakkan UU Kepailitan dan PKPU tanpa khawatir Putusan PKPU diajukan Kasasi oleh debitor. Mengingat secara aturan yuridis dan praktek hukum yang berkembang, tugas pengurus bukan hanya bersinggungan dengan debitor namun juga mengemban tanggung jawab kepada seluruh kreditor terkait untuk mendorong terjadinya perdamaian di antara keduanya (homologasi); 44. Dalam prakteknya ada beberapa perbuatan yang harus dilakukan pengurus PKPU dalam pemeriksaan pendahuluan untuk melindungi kepentingan 27 kreditor daripada debitor yang beritikad tidak baik, antara lain sebagai berikut: a. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan penting atau material lain yang dimiliki oleh debitor; b. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitor; c. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan keuangan debitor; d. Membangun mekanisme kontrol atas pemasukan dan pengeluaran uang/harta debitor. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadikan Pengurus sebagai penanda tangan bersama (joint signatory) dari seluruh rekening bank debitor agar seluruh aliran masuk dan keluarnya dana berada dalam kontrol Pengurus PKPU. 45. Berkaitan dengan tugas-tugas seorang Pengurus dalam proses PKPU di atas, Kartini Mulyadi berpendapat bahwa “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada Kreditor Konkuren, apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka pada akhirnya Debitor tetap dapat meneruskan usahanya.” 46. Bahwa atas uraian di atas sangat jelas begitu penting suatu tugas-tugas, tindakan atau perbuatan seorang Pengurus PKPU dalam perkara PKPU yang merupakan tumpuan utama berhasilnya tujuan PKPU itu sendiri yaitu restrukturisasi dan menghindari potensi kerugian terhadap Para kreditor dari debitor yang beritikad tidak baik; Tidak ada Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang Adil Terhadap Biaya Kepengurusanan dan Imbalan Jasa Pengurus Apabila Putusan PKPU Dibatalkan Putusan Kasasi; 47. Bahwa untuk mendukung tugas-tugas, perbuatan atau tindakan seorang Pengurus PKPU sejak diangkat melalui Putusan PKPU untuk mengurus harta kekayaan debitor PKPU, senyatanya terdapat biaya kepengurusanan PKPU yang harus ditanggung terlebih dahulu oleh Pengurus PKPU seperti para Pemohon; 28 48. Bahwa selain biaya kepengurusan, terdapat juga Imbalan Jasa yang merupakan hak berupa upah yang harus dibayarkan kepada Pengurus setelah PKPU berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus (“Permenkumham 18 Tahun 2021”), sebagai berikut: Pasal 1 angka 3 Permenkumham 18 Tahun 2021 “Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.” 49. Besaran atau jumlah imbalan jasa pengurus apabila PKPU berakhir, tidak ditentukan sendiri oleh Pengurus namun disesuaikan dengan kesepakatan antara debitor yang dihitung berdasarkan besarnya nilai utang debitor dan ditetapkan oleh majelis hakim, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham 18 Tahun 2021, sebagai berikut: Pasal 6 Permenkumham 18 Tahun 2021 “(1) Imbalan Jasa bagi Pengurus dibayar berdasarkan kesepakatan antara Debitor dengan Pengurus dan ditetapkan oleh majelis Hakim. (2) Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Debitor yang besarnya dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan.” 50. Bahwa kedua hal tersebut di atas baik biaya kepengurusan maupun imbalan jasa pengurus diberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum oleh UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut: Pasal 285 ayat (2) huruf d UU Kepailitan dan PKPU “Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila: a. …; b. …; c. …; dan/atau d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.” 51. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memperluas makna Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diatur secara tegas dalam Pasal 285 ayat (2) huruf d tidak mampu mengakomodir biaya 29 kepengurusan dan imbalan jasa pengurus apabila suatu putusan PKPU yang berasal dari permohonan PKPU kreditor dibatalkan oleh putusan kasasi atas upaya hukum kasasi yang diajukan debitor; 52. Hal demikian, kembali menimbulkan pertentangan antara Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai pembayaran biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus apabila putusan PKPU dibatalkan melalui putusan kasasi; 53. Sedangkan dalam perkara Kepailitan apabila putusan pailit dibatalkan atas upaya hukum kasasi, UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur untuk mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut: Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU “Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.” 54. Bahwa sesuai penjelasan di atas para Pemohon berkesimpulan tidak ada kepastian hukum serta keadilan terhadap biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus, apabila putusan kasasi membatalkan putusan PKPU pada saat proses kepengurusan oleh seorang pengurus PKPU seperti para Pemohon sedang berjalan, sementara dalam hal apabila putusan pailit dibatalkan atas upaya kasasi atau peninjauan kembali maka biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator diakui, dijamin, dilindungi dan diberikan kepastian hukum yang sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 55. Bahwa biaya kepengurusan dan/atau imbalan jasa pengurus merupakan hak bagi Pengurus atas tugas-tugas, perbuatan atau tindakan dan biaya- biaya yang dilakukan dan dikeluarkan untuk menegakkan UU Kepailitan dan PKPU, sehingga apabila pada akhirnya tugas-tugas atau perbuatan Pengurus diakui, dilindungi, dijamin dan diberikan kepastian hukum walaupun terdapat upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU, maka sudah sepatutnya juga biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus harus diberikan hal yang sama; 56. Bahwa tugas-tugas Pengurus yang diamanatkan UU Kepailitan dan PKPU sejak diangkat berdasarkan putusan PKPU cukup signifikan dan tentunya 30 membutuhkan biaya pengurusan PKPU, terlebih Kepailitan dan PKPU merupakan perkara dengan tingkat kerumitan yang cukup kompleks karena mengenai penyelesaian kolektif (collective settlement) antara debitor dan seluruh kreditornya, adapun tugas-tugas Pengurus dalam perkara PKPU dapat para Pemohon uraikan sebagai berikut: Tugas Kebutuhan Biaya Pengurus melakukan pemanggilan terhadap Kreditor dan Debitor untuk sidang permusyawaratan hakim sebagaimana Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU; Biaya pemanggilan Debitor dan seluruh Kreditor dengan Surat Tercatat atau Kurir. Pengurus mengumumkan Putusan PKPU dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas sebagaimana Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; Biaya pembuatan pengumuman dalam 2 (dua) surat Kabar Nasional dan Lokal serta Berita Acara Negara Republik Indonesia. Pengurus mengumumkan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus dan jadwal rapat kreditor yang membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 269 ayat (1) jo. 268 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; Biaya pembuatan pengumuman dalam 2 (dua) surat Kabar Nasional dan Lokal serta Berita Acara Negara Republik Indonesia. Pengurus memberitahukan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus dan jadwal rapat kreditor yang membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian kepada Kreditor yang dikenal sebagaimana ketentuan Pasal 269 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU; Biaya pemanggilan Kreditor yang dikenal dengan Surat Tercatat atau Kuris. Pengurus menerima pengajuan tagihan dari Para Kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 270 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU; Biaya pembuatan, dan penyimpanan dokumen- dokumen terkait penerimaan tagihan dan daftar piutang. Pencocokan piutang Kreditor dengan catatan Debitor (Verifikasi Piutang) sebagaimana ketentuan Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU. Biaya pembuatan dokumen-dokumen terkait pencocokan piutang. Bahwa dapat dipahami berdasarkan dalil-dalil para Pemohon di atas, pada pokoknya Pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU karena tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai: (i) Bagaimana Pengurus PKPU melaksanakan tugas-tugas, perbuatan atau tindakannya apabila Putusan PKPU diajukan Upaya Hukum Kasasi oleh debitor; (ii) Bagaimana tugas-tugas, perbuatan atau tindakan Pengurus PKPU yang telah dilaksanakan apabila Putusan PKPU dibatalkan Putusan Kasasi; 31 (iii) Bagaimana pembayaran biaya kepengurusan dan/atau imbalan jasa kepada Pengurus PKPU apabila Putusan PKPU dibatalkan Putusan Kasasi. Bahwa dengan demikian menjadi tepat Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil (judicial review). E. Petitum Bahwa para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa permohonan a quo dan memberikan putusan sebagaimana berikut: 1. Mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) dari para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak konstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “akibat upaya hukum kasasi dan putusan kasasi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17”; 3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 2. Bukti P-1.1 : Fotokopi Kutipan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-1.2 : Fotokopi Kutipan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945; 4. Bukti P-1.3 : Fotokopi Kutipan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945; 5. Bukti P-1.4 : Fotokopi Kutipan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 6. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 7. Bukti P-2.1 : Fotokopi Kutipan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU; 8. Bukti P-2.2 : Fotokopi Kutipan Pasal 17 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU; 9. Bukti P-2.3 : Fotokopi Kutipan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU; 32 10. Bukti P-2.4 : Fotokopi Kutipan Pasal 225 ayat ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU; 11. Bukti P-2.5 : Fotokopi Kutipan Pasal 226 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; 12. Bukti P-2.6 : Fotokopi Kutipan Pasal 234 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU; 13. Bukti P-2.7 : Fotokopi Kutipan Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; 14. Bukti P-2.8 : Fotokopi Kutipan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; 15. Bukti P-2.9 : Fotokopi Kutipan Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU; 16. Bukti P-2.10 : Fotokopi Kutipan Pasal 269 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU; 17. Bukti P-2.11 : Fotokopi Kutipan Pasal 270 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU; 18. Bukti P-2.12 : Fotokopi Kutipan Pasal 285 ayat (2) huruf d UU Kepailitan dan PKPU; 19. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU- XIX/2021, tanggal 15 Desember 2021; 20. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira Sylvania Setianingrum; 21. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tommy Chandra Kurniawan; 22. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maringantua Daniel WHG; 23. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lingga Nugraha, S.H.; 24. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-283.AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019 tentang Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Mira Sylvania Setianingrum, S.H.; 25. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-299.AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019 tentang Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Tommy Chandra Kurniawan, S.H.; 26. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-356.AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019 tentang Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, S.H.; 27. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-135.AH.04.03-2020 tertanggal 29 Januari 2020 tentang Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Lingga Nugraha, S.H.; 28. Bukti P-12 : Fotokopi Kutipan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus; 33 29. Bukti P-13 : Fotokopi Kutipan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 30. Bukti P-13.1 : Fotokopi Kutipan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 31. Bukti P-14 : Fotokopi Kutipan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 32. Bukti P-14.1 : Fotokopi Kutipan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021; 33. Bukti P-15 : Fotokopi Kutipan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus; 34. Bukti P-15.1 : Fotokopi Kutipan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021; 35. Bukti P-16 : Fotokopi Kutipan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 36. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU- IX/2011, tanggal 9 September 2011; 37. Bukti P-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU- XVIII/2020, tanggal 23 Juni 2020; 38. Bukti P-19 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XI/2013, tanggal 28 Maret 2013; 39. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daniel Maringantua WHG. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 34 Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 35 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator dan pengurus, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7) dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11); 36 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang secara redaksional selengkapnya menyatakan: Pasal 235 ayat (1) “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.” Pasal 293 ayat (1) “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” di mana Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) tersebut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, bertanggal 15 Desember 2021, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 4. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 karena ketentuan a quo, yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu membolehkan adanya upaya hukum kasasi, ternyata tidak diikuti dengan makna yang mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap (i) tugas-tugas, perbuatan, atau tindakan, dan (ii) biaya kepengurusan dan imbalan jasa setiap pengurus PKPU yang menangani suatu proses PKPU. 5. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan bilamana ketentuan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka potensi kerugian para Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo tidak akan terjadi lagi. 37 6. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai para Pemohon memang benar Warga Negara Indonesia (vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7) yang berprofesi sebagai kurator dan/atau pengurus (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11). 7. Bahwa terkait dengan profesi para Pemohon, ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang tidak disertai dengan ketentuan/pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, perbuatan, tindakan, serta biaya kepengurusan/imbalan jasa bagi pengurus PKPU dalam hal terhadap putusan PKPU diajukan upaya hukum kasasi, atau bahkan putusan PKPU dibatalkan oleh putusan kasasi, hal demikian menurut Mahkamah berpotensi merugikan para Pemohon. Berdasarkan penalaran yang wajar terdapat kemungkinan bahwa jika Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 dilengkapi atau diberi makna tambahan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan anggapan kerugian yang bersifat potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diberikan makna baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 15 Desember 2021, Mahkamah berpendapat para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; 38 Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, para Pemohon mengemukakan argumentasi yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 adalah pemohonan atas norma undang-undang yang telah diubah maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU- XIX/2021. Sebelum adanya Putusan MK a quo, Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 mengatur: Pasal 235 ayat (1) “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.” Pasal 293 ayat (1) “Terhadap Putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”; 2. Bahwa menurut para Pemohon, makna Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU 37/2004 pasca Putusan MK tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tidak diikuti dengan makna yang mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap tugas-tugas, perbuatan/tindakan, dan biaya kepengurusan/imbalan jasa setiap Pengurus PKPU yang menangani suatu proses PKPU. 3. Bahwa menurut para Pemohon, tugas dan perbuatan/tindakan Pengurus PKPU merupakan perintah Undang-Undang. Ketika Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 saat ini membuka upaya hukum kasasi terhadap putusan 39 PKPU, lantas bagaimana Pengurus PKPU memulai tugasnya apabila debitor mengajukan kasasi terhadap putusan PKPU, yang mana Putusan PKPU sekaligus merupakan dasar pengangkatan Pengurus PKPU. 4. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Pengurus PKPU memulai tugasnya, lantas bagaimana status tindakan hukum tersebut: apakah diakui, dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum, mengingat tidak ada satu pun pasal dalam UU Kepailitan Dan PKPU yang menjadi dasar bagi Pengurus PKPU untuk memulai atau tidak memulai tugas, perbuatan/tindakan Pengurus PKPU selama proses kasasi maupun setelah kasasi dikabulkan. 5. Bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diperluas maknanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, telah menimbulkan kekosongan hukum karena upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU tidak diikuti dengan pengaturan mengenai: a) Bagaimana Pengurus PKPU melaksanakan tugas-tugas, perbuatan atau tindakannya apabila Putusan PKPU diajukan Upaya Hukum Kasasi oleh debitor; b) Bagaimana tugas-tugas, perbuatan atau tindakan Pengurus PKPU yang telah dilaksanakan apabila Putusan PKPU dibatalkan Putusan Kasasi; c) Bagaimana pembayaran biaya kepengurusan dan/atau imbalan jasa kepada Pengurus PKPU apabila Putusan PKPU dibatalkan Putusan Kasasi. 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi: 1) Mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) dari para Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak konstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “akibat upaya hukum kasasi dan putusan kasasi berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17”; 3) Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 40 [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), mengingat ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam perkara a quo sudah pernah dimohonkan dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang amar putusannya, sebagai berikut: “1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.” Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena ketentuan norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah pernah diputus dan diberikan pemaknaan baru oleh Mahkamah, maka ketentuan norma Pasal a quo mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya atau sama dengan norma baru suatu undang- undang. Dengan demikian, oleh karena setelah Putusan Perkara Nomor 23/PUU- XIX/2021 belum pernah ada permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diberi pemaknaan tersebut, maka terhadap permohonan a quo tidak relevan diberlakukan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Sehingga Mahkamah dapat mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon a quo lebih lanjut. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan a quo telah 41 jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang dimaknai atau diberi makna tambahan oleh Mahkamah Konstitusi. Makna tambahan demikian menurut para Pemohon telah memunculkan kekosongan hukum. Makna tambahan berupa dibukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur, berdampak belum diaturnya ketentuan lebih lanjut mengenai landasan/dasar hukum bagi tugas-tugas dan/atau tindakan Pengurus PKPU berikut konsekuensi finansial (biaya kepengurusan atau imbalan jasa). Terlebih lagi jika hakim tingkat kasasi membatalkan putusan PKPU dari putusan pengadilan tingkat pertama. Kekosongan hukum demikian menurut para Pemohon berpotensi merugikan hak para Pemohon dalam profesinya sebagai Pengurus PKPU. [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalill para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo, para Pemohon dalam permohonannya masih mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diberi makna baru oleh Mahkamah, karena pemaknaan demikian menimbulkan permasalahan baru yaitu adanya kekosongan hukum berupa belum diaturnya landasan/dasar hukum bagi tugas-tugas dan/atau tindakan Pengurus PKPU berikut konsekuensi finansial (biaya kepengurusan atau imbalan jasa). Terlebih lagi, jika hakim tingkat kasasi membatalkan putusan PKPU dari pengadilan tingkat pertama. Berkenaan dengan hal tersebut dapat Mahkamah jelaskan bahwa secara universal adanya perubahan sebuah undang-undang atau perubahan norma sebuah undang-undang, baik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang maupun dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dilepaskan dari adanya dampak atau konsekuensi yuridis atas perubahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan aturan peralihan atau ketentuan peralihan untuk menjembatani 42 pemberlakuan norma baru tersebut, baik berupa pengaturan dalam salah satu pasal pada undang-undang yang bersangkutan maupun pada salah satu pertimbangan hukum apabila perubahan itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Sebab, perubahan sebuah undang-undang oleh pembentuk undang-undang, dan perubahan norma undang-undang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang apabila tidak diberikan ketentuan peralihan dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. [3.12.2] Bahwa dalam perspektif perkara a quo sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut telah memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, yang pada pokoknya “terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur dapat diajukan upaya hukum kasasi”. Dengan demikian, terhadap putusan PKPU yang semula tidak tersedia upaya hukum apapun menjadi tersedia upaya hukum meskipun secara terbatas. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi a quo diperlukan pengaturan lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan diperbolehkannya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU dimaksud. Hal-hal demikian di antaranya dimohonkan oleh para Pemohon dalam perkara ini. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, apabila dicermati dengan saksama, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah terdahulu berkaitan dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah jelas menegaskan posisi upaya hukum kasasi atas putusan PKPU merupakan ketentuan hukum baru yang belum diatur dalam UU 37/2004. Sebagai ketentuan hukum baru, ketentuan mengenai upaya hukum kasasi atas putusan PKPU pun belum diikuti dengan pengaturan yang lengkap mengenai tata laksana upaya hukum kasasi maupun pengaturan berbagai hal yang merupakan konsekuensi yuridis atas upaya hukum kasasi tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan belum diaturnya berbagai konsekuensi dari upaya hukum kasasi dimaksud, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan terdahulu yaitu Paragraf [3.19] 43 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang selengkapnya menyatakan: “[3.19] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tidak diterimanya tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor dapat diajukan upaya hukum kasasi, oleh karena itu sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU 37/2004 yang tidak dilakukan pengujian dan terdampak dengan putusan a quo maka pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan perkara ini. Demikian halnya, guna mengatur lebih lanjut berkenaan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung secepatnya membuat regulasi berkaitan dengan tata cara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor di mana tawaran perdamaian dari debitor telah ditolak oleh kreditor.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, telah secara jelas dan tegas Mahkamah meminta kepada institusi Mahkamah Agung untuk secepatnya membuat regulasi berkaitan dengan tata cara pengajuan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU dimaksud. Sebab, Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengadili perkara di tingkat kasasi, adalah institusi yang paling mengetahui akan kebutuhan regulasi dimaksud. Dengan demikian, pengaturan atau regulasi dimaksud sudah sewajarnya meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal antara lain: batas waktu pengurusan; keabsahan perbuatan pengurus sejak pengurus bersangkutan ditunjuk oleh pengadilan hingga jika ada putusan kasasi yang membatalkan putusan pengadilan atas putusan PKPU; penetapan biaya kepengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus; serta pembebanan biaya kepengurusan. Meskipun berkenaan dengan biaya kepengurusan a quo secara universal kewenangan penghitungan biayanya tidak dapat dipisahkan dengan kewenangan yang berada di pengadilan, namun Mahkamah meyakini hal tersebut secara komprehensif dapat diatur dengan regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon memohonkan agar pengaturan mengenai konsekuensi pengajuan kasasi atas putusan PKPU dipersamakan pengaturannya (dalam arti mutatis mutandis) dengan pengaturan konsekuensi kasasi atas putusan pailit [vide Pasal 16 dan Pasal 17 UU 37/2004]. Terhadap hal 44 demikian Mahkamah berpendapat bahwa, dari sisi pembentukan undang-undang, pengaturan mekanisme terkait PKPU dapat dilakukan/dirumuskan oleh pembentuk undang-undang di dalam undang-undang itu sendiri terutama jika dilakukan perubahan terhadap UU a quo. Atau pembentuk undang-undang dapat mendelegasikan/menyerahkan kewenangan pengaturan tersebut kepada Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal tertentu demi kelancaran peradilan dapat dilandaskan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, dalam perkara ini Mahkamah masih berpegang pada putusan terdahulu yang berpendapat bahwa pengaturan demikian lebih tepat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan yang diserahi kewenangan mengadili permohonan PKPU di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi, dengan memperhatikan kewenangan kementerian terkait yang diserahi kewenangan oleh UU 37/2004 untuk menyusun/membuat pedoman imbalan jasa bagi pengurus [vide Pasal 234 ayat (5) UU 37/2004]. Namun demikian, pengaturan dimaksud harus tetap memperhatikan dan/atau melindungi hak-hak yang melekat pada Pengurus PKPU yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus harta debitor yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahwa dengan adanya penyerahan (pendelegasian) pengaturan lebih lanjut kepada Mahkamah Agung dengan memperhatikan kewenangan kementerian terkait, menurut Mahkamah secara normatif telah meniadakan potensi kerugian konstitusional akibat belum diaturnya konsekuensi upaya hukum kasasi bagi Pengurus PKPU, terutama para Pemohon. Seandainya pun belum ada peraturan atau regulasi yang disusun oleh Mahkamah Agung terkait konsekuensi upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, hal demikian menurut Mahkamah tidak serta merta mengakibatkan norma yang dimohonkan pengujian menjadi bertentangan dengan konstitusi. Terlebih, Mahkamah Agung dengan kewenangannya sebagai peradilan yang mengadili perkara kasasi sekaligus pengawas badan peradilan di bawahnya dapat mewujudkan suatu perlindungan hukum kepada Pengurus PKPU melalui putusan kasasi tanpa harus menunggu terbitnya peraturan atau regulasi dimaksud. 45 [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat telah ternyata hal-hal yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo, telah terserap (terabsorpsi) dalam amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Terlebih, setelah dicermati oleh Mahkamah terdapat banyak hal dalam permohonan ini yang sebenarnya secara substansial telah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu, sehingga, sekali lagi, untuk memahami secara komprehensif pertimbangan hukum putusan ini harus dirujuk/dibaca pula pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang telah diberi makna baru oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum serta tidak pula menimbulkan kerugian terkait pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah kedua norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, Mahkamah berkesimpulan permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Suhartoyo 47 ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo