38/PUU-XIX/2021

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 38/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Heintje Grontson Mandagie Kewarganegaraan : WNI NIK : 3275060405730003 Pekerjaan : Wartawan Alamat : Taman Harapan Baru Blok R-4/9 RT 004/RW 027, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Hans M Kawengian Kewarganegaraan : WNI NIK : 3201012209520001 Pekerjaan : Wartawan Alamat : Lingkungan Kayu Manis No-10 RT 005/RW 004, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Soegiharto Santoso Kewarganegaraan : WNI NIK : 3173010605620013 Pekerjaan : Wartawan Alamat : Pesing Poglar RT 004/RW 001, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021 memberi kuasa kepada Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Nimrod Androiha, S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H., dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUSTIKA RAJA LAW OFFICE, yang beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok B2 Nomor 33 & 34, Jalan KH Zainul Arifin, Jakarta Barat, baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Memeriksa bukti-bukti Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Dewan Pers; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI); Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Dewan Pers; Mendengar dan membaca keterangan saksi Pihak Terkait Dewan Pers; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait Dewan Pers; Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait PWI; Memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Dewan Pers, dan Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juli 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3 29/PUU/PAN.MK/AP3/07/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 6 September 2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.” 3. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan undang-undang. 5. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: 4 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 6. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) huruf f: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;” Pasal 15 ayat (5): “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” 8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai angka 7, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang in casu UU Pers terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan WNI; 5 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik dan privat; atau; d. lembaga negara”. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-3a, P-3b, P-3c, P-3d, P-3e, P-3f, P-3g, P-3h, dan P-3i) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; hak konstitusional untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD 1945. 6 4. Bahwa selain telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon, para Pemohon juga mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang tidak jelas tafsir konstitusionalnya. Adapun uraian-uraiannya sebagai berikut: a) Adanya Hak Konstitusional Para Pemohon Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yakni hak konstitusional untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28, 28C ayat (2), 28D ayat (1), dan 28I ayat (2) UUD 1945. b) Hak Konstitusional Para Pemohon Dirugikan Akibat Ketidakjelasan Tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berkedudukan sebagai wartawan dan menjadi bagian dari organisasi wartawan, yang mana organisasi wartawan merupakan bagian dari organisasi pers merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi atas ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers. Pasal tersebut menurut para Pemohon menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena adanya ketidakjelasan tafsir akan Pasal tersebut, menurut para Pemohon hal ini bertentangan dengan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta untuk menjamin kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, sebagai hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga hal itu menimbulkan kerugian nyata bagi para Pemohon yaitu tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya hak 7 para Pemohon untuk dapat berpatisipasi dalam meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan dan menjadi bagian dari organisasi wartawan, yang mana organisasi wartawan merupakan bagian dari organisasi Pers. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena organisasi pers berbadan hukum dimana para Pemohon menjadi anggota di dalamnya, tidak difasilitasi oleh Dewan Pers untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi di bidang pers secara mandiri dan hilangnya hak organisasi pers berbadan hukum, perusahaan pers berbadan hukum, serta wartawan anggota organisasi pers untuk membentuk Dewan Pers yang independen dan untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers secara demokratis, serta hak untuk menetapkan dan mengesahkan Anggota Dewan Pers terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis. Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers. Hal ini dibuktikan adanya keresahan insan pers pada saat para Pemohon menyelenggarakan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan dilanjutkan dengan Kongres Pers Indonesia 2019 yang menghasilkan terpilihnya Anggota Dewan Pers Indonesia, akan tetapi hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang ditetapkan melalui keputusan Pimpinan Sidang Pleno Kongres Pers Indonesia 2019 tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan karena tidak mendapat tanggapan atau respon dari Presiden karena hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak juga ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Padahal seharusnya legitimasi keanggotaan Dewan Pers Indonesia yang independen adalah berasal dari keputusan bersama pimpinan organisasi-organisasi pers yang independen melalui proses demokrasi bukan berdasarkan legitimasi pemerintah melalui Keputusan Presiden. Bahwa dengan tidak adanya Keputusan Presiden atas hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia bukan saja telah merugikan para Pemohon namun juga dirasakan oleh seluruh anggota dan pengurus organisasi pers, ribuan perusahaan pers berbadan hukum, dan ribuan 8 wartawan yang ikut menghadiri dan terlibat langsung dalam proses pembentukan Dewan Pers Indonesia melalui tahapan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres Pers Indonesia 2019 di Jakarta yang menyebabkan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia tidak dapat menjalankan mandat yang telah diberikan dalam Kongres Pers Indonesia 2019. Para Pemohon memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya khususnya di bidang pers; dan melaksanakan sendiri proses pemilihan anggota Dewan Pers lewat proses secara independen dan demokratis melalui organisasi- organisasi pers berbadan hukum. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers tersebut, karena pasal tersebut menghilangkan hak para Pemohon melalui organisasi pers untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Hak itu hilang akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang dimaknai oleh Dewan Pers untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada peraturan tersebut. Oleh karenanya para Pemohon mengajukan judicial review untuk mendapatkan tafsir yang konstitusional atas pasal tersebut. c) Kerugian Konstitusional Tersebut Harus Bersifat Spesifik (Khusus) Dan Aktual Atau Setidak-Tidaknya Potensial Terjadi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers menyatakan: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.” Namun karena ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers sehingga Dewan Pers memaknai fungsi tersebut untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada peraturan tersebut. Dalam membuat peraturan di bidang pers, Dewan Pers bukanlah sebagai regulator melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisas-organisasi pers. Seharusnya dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, organisasi-organisasi pers lah yang 9 menyusunnya melalui suatu mekanisme dan proses yang demokratis yang difasilitasi oleh Dewan Pers serta diwujudkan dalam peraturan bidang pers oleh organisasi-organisasi pers, bukan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers tersebut, Pemohon dirugikan karena haknya untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 terhalang oleh Dewan Pers yang telah bertindak melampaui kewenangannya. Selanjutnya, akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers menjadikan Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada. Dampak negatif dari penerapan pasal ini, Dewan Pers menafsirkan memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers sehingga secara sepihak mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers sehingga banyak menimbulkan persoalan baru. Akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers tersebut, Pemohon dirugikan karena hak nya untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 terhalang oleh Dewan Pers yang telah bertindak melampaui kewenangannya. Pasal 15 ayat (5) UU Pers menyatakan: “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Namun karena ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers membuat Presiden memaknai bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima keanggotaan Dewan Pers. Seharusnya keanggotaan Dewan Pers yang independen dipilih oleh organisasi pers dan organisasi perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers sehingga pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers wajib dilakukan berdasarkan asas demokrasi Pancasila yang diwujudkan melalui mekanisme dalam pelaksanaan 10 Kongres Pers Indonesia 2019. Sehingga penetapan hasil pemilihan anggota Dewan Pers yang independen seharusnya melalui tahapan yang demokratis, seperti melalui Keputusan Kongres Pers Indonesia 2019 dan hasilnya ditetapkan oleh pimpinan sidang yang beranggotakan pimpinan Organisasi-Organsiasi Pers, dan bukan dengan praktek yang terjadi selama ini dimana pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Dewan Pers dengan mengundang pimpinan organisasi-organisasi pers dan hasil Keputusannya diserahkan ke Presiden untuk ditetapkan. Akibatnya hasil pemilihan Anggota Dewan Pers tidak melibatkan organisasi- organisasi pers berbadan hukum yang ada di Indonesia melainkan oleh organisasi-organisasi pers yang ditetapkan secara sepihak oleh Dewan Pers. Pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers tidak melibatkan seluruh organisasi- organisasi pers berbadan hukum yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon sebab hingga kini surat Rekomendasi Hasil Kongres Pers Indonesia 2019 yang diajukan ke Presiden RI tersebut belum mendapat tanggapan atau respon. Akibatnya, proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat tercederai karena Presiden tidak menetapkan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang independen. Seharusnya, Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan- perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis. Dengan tidak adanya tanggapan atau respon dari Presiden, maka hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers membuat Presiden memaknai bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima keanggotaan Dewan Pers. Tindakan Presiden ini bersifat diskriminatif sebab tidak memberikan jaminan dan 11 perlindungan hukum terhadap hasil suatu proses kongres Pers yang bersifat demokratis. Presiden justru menetapkan keanggotaan Dewan Pers yang dilakukan sendiri oleh Dewan Pers dengan mengundang pimpinan organisasi- organisasi pers yang menjadi konstituennya, tanpa melibatkan organisasi-organisasi pers berbadan hukum yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini menjadikan para Pemohon sebagai bagian dari organisasi pers mengalami kerugian konstitusional karena hasil kongres Pers yang bersifat demokratis tidak kunjung ditetapkan oleh Presiden. Tindakan presiden ini telah melanggar hak konstitusional para Pemohon yakni hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. d) Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Konstitusional Para Pemohon Dan Berlakunya Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian Terdapat hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dengan ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang dimohonkan uji materinya tersebut, dimana ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat 2 huruf f terutama frasa memfasilitasi maka Dewan Pers mengambil alih peranan sebagai pembentuk peraturan. Sementara jika ditafsirkan makna memfasilitasi organisasi pers, menurut para Pemohon maka kewenangan menyusun itu ada pada organisasi pers, bukan pada Dewan Pers. Sehingga dampaknya, muncul Peraturan-Peraturan Dewan Pers yang menurut para Pemohon melampaui kewenangan Dewan Pers. Sedangkan akibat ketidakjelasan tafsir Pasal Pasal 15 ayat (5) UU Pers membuat Presiden memaknai bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima keanggotaan Dewan Pers. Sehingga sampai saat ini para Pemohon yang terpilih sebagai Anggota Dewan 12 Pers Indonesia dalam Kongres Pers Indonesia 2019 tidak kunjung ditetapkan dengan Keputusan Presiden. e) Kerugian Konstitusional Para Pemohon Tidak Akan Terjadi Jika Permohonan Ini Dikabulkan Permohonan para Pemohon ini meminta tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers. Sebab Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing- masing organisasi pers”. Apabila Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers ditafsirkan seperti yang diminta oleh para Pemohon, maka para Pemohon terfasilitasi untuk dapat dan terlibat menyusun peraturan-peraturan di bidang pers serta peraturan-peraturan pers tersebut mengikat untuk masing-masing organisasi pers. Sedangkan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan- perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis”. Apabila Pasal 15 ayat (5) UU Pers ditafsirkan seperti yang diminta oleh para Pemohon, maka proses pemilihan Anggota Dewan Pers melalui mekanisme yang demokratis akan mendapatkan kepastian hukum karena Presiden secara adminstratif menetapkan dengan Keputusan Presiden, serta hak para Pemohon untuk dipilih dan memilih Anggota Dewan Pers mendapatkan pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum. Menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka kerugian konstitusional yang didalilkan a quo tidak akan atau tidak lagi terjadi. Hal ini akan melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa, dan 13 Negara lewat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, melalui penyusunan peraturan- peraturan di bidang pers secara independen dan mandiri dalam rangka peningkatan kualitas profesi kewartawanan; 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. III. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang menyatakan: Pasal 15 ayat (2) huruf f “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;” Pasal 15 ayat (5) “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang mengatur pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang 14 pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang mengatur penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan- alasan sebagai berikut: A. PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UU PERS MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN LAHIRNYA PERATURAN- PERATURAN DEWAN PERS AKIBAT KESALAHAN TAFSIR PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UU PERS 4. Bahwa pada dasarnya setiap peraturan di bidang pers yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kaitannya dengan dan/atau dampaknya terhadap independensi pers. Sebagai landasan dalam pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers hendaknya ditujukan untuk mengembangkan kemerdekaan pers itu sendiri dan meningkatkan kehidupan insan pers nasional agar independensi pers di Indonesia selalu terjaga. Lahirnya peraturan-peraturan pers yang disusun dan ditetapkan melalui mekanisme oleh organisasi pers dan/atau melalui pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 perlu disahkan sebagai peraturan pers oleh Organisasi-Organisasi Pers dan bukan oleh Dewan Pers. 5. Bahwa seluruh Peraturan Dewan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers menurut para Pemohon diakibatkan ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers dan telah mencederai kemerdekaan, kebebasan pers, serta menghilangkan hak para Pemohon melalui organisasi-organisasi pers dalam menyusun dan membuat peraturan-peraturan di bidang pers dalam upaya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Hal ini menjadikan Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada, sehingga para Pemohon melalui Organisasi Persnya tidak terfasilitasi dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Dampak negatif dari penerapan pasal ini, Dewan Pers menafsirkan memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers sehingga secara sepihak mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun 15 peraturan-peraturan di bidang pers sehingga banyak menimbulkan persoalan baru, sebagai berikut: a) Peraturan Dewan Pers yang mengatur syarat pendirian perusahaan pers harus terdaftar dan teverifikasi di Dewan Pers dengan dasar Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers (vide Bukti P-14). yang mengatur syarat pendirian perusahaan pers harus terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers, yang pada prakteknya hal itu tidak ada bedanya dengan ketentuan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers atau SIUP di masa orde baru lalu. Ketentuan SIUP di masa Orde Baru sengaja dihilangkan pada masa reformasi dengan pembubaran Departemen Penerangan RI dan Dewan Pers agar masyarakat diberi kemudahan dalam mendirikan perusahaan pers sebagai wujud nyata dari penegakan kemerdekaan pers di Indonesia. Undang-Undang Pers yang baru hanya mensyaratkan Perusahaan Pers wajib Berbadan Hukum. b) Penerapan kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers yang diterapkan Dewan Pers bagi Perusahaan Pers berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers telah menyebabkan sejumlah Kepala Daerah menggunakan atau mencantumkan peraturan Dewan Pers tersebut sebagai salah satu dasar hukum dalam pengelolaan APBD untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa publikasi, iklan dan reklame pada media cetak, elektronik, dan media baru (Online) atas dasar Peraturan Kepala Daerah tentang Kerja Sama dengan Penyebarluasan Informasi atau Publikasi Media (vide Bukti P-40, P-41, P-42, dan P-43). Akibatnya ada banyak Perusahaan Pers atau media massa yang belum terverifikasi Dewan Pers kehilangan hak ekonominya untuk mendapatkan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah karena dibatasi oleh Peraturan Dewan Pers. c) Peraturan Dewan Pers yang melampaui kewenangannya adalah penambahan persyaratan mendirikan Perusahaan Pers yang mewajibkan Perusahaan Pers menunjuk Penanggungjawab Redaksi memiliki Kompetensi Wartawan Utama berdasarkan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan oleh Dewan Pers. Karena Uji 16 Kompetensi Wartawan adalah merupakan kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (vide Bukti P-8), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (vide Bukti P-9), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257) (vide Bukti P-10), dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (vide Bukti P-11). d) Dewan Pers melampaui kewenangannya membuat keputusan yang mengambil peran BNSP dengan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (“UKW”) berdasarkan implementasi Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan (vide Bukti P-46). Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan ini juga menjadikan Pasal 15 ayat (2) huruf f sebagai dasar atau alasan berwenang membuat peraturan pers. Tindakan Dewan Pers tersebut menimbulkan persoalan hukum karena menerbitkan dan menetapkan Lembaga Penguji Kompetensi yang sifatnya sama dengan lisensi bagi Lembaga Sertifikasi Profesi yang menjadi domain atau kewenangan BNSP sebagai berikut: i. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 02/SK-Dewan Pers/I/2011 Tentang Kriteria dan Tata Cara Menentapkan Perusahaan Pers Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) (vide Bukti P-4); ii. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-Dewan Pers/I/2011 Tentang Kriteria dan Tata Cara Menentapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) (vide Bukti P-5); iii. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 14/SK-DP/VII/2011 Tentang Penetapan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (vide Bukti P-5a); 17 iv. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-Dewan Pers/I/2011 Tentang Kriteria dan Tata Cara Menentapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) (vide Bukti P-6); v. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 12/SK-DP/V/2011 Tentang Penetapan Lembaga Pers Dr. Soetomo (Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro) Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan (vide Bukti P-6a); dan vi. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-Dewan Pers/I/2011 Tentang Kriteria dan Tata Cara Menentapkan Perguruan Tinggi Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW) (vide Bukti P-7). Surat Keputusan Dewan Pers tersebut bertentangan dengan: i. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (vide Bukti P-8); ii. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (vide Bukti P-9); iii. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257) (vide Bukti P-10); dan iv. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (vide Bukti P-11). Persoalan-persoalan ini menunjukan selain tidak memasilitasi para Pemohon melalui organisasi persnya maupun organisasi-organisasi pers lainya, Dewan Pers juga sudah melampaui kewenangannya dan mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (“BNSP”) untuk melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi, sebagaimana diatur dalam Peraturan BNSP Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi (vide Bukti P-12). 18 Hal ini semakin dipertegas pada 23 Juni 2021 Dewan Pers yang menerbitkan Surat Nomor 495/DP/K/VI/2021 tentang Edaran tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers (vide Bukti P-12a) yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Dewan Pers menggunakan Pasal 15 ayat (2) huruf f sebagai landasan hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam hal sertifikasi wartawan. Hal ini menjadi kabur karena tidak ada satupun pasal dalam UU Pers yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang setara lisensi BNSP, kepada Badan Hukum Publik atau privat untuk menjadi Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan. Dewan Pers sudah melampaui kewenangannya dan mengambil wewenang BNSP untuk melaksanakan Uji Kompetensi atau sertifikasi kompetensi. Persoalan yang timbul karena adanya peraturan-peraturan Dewan Pers tersebut adalah akibat dari ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon khususnya hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena para Pemohon tidak mendapatkan fasilitasi dari Dewan Pers untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Selain itu UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki Sertifikat Asesor yang dikeluarkan oleh BNSP, padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP. 6. Bahwa untuk mengatasi permasalahan UKW illegal tersebut, Pemohon I dan Pemohon III telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (“LSP”) Pers Indonesia yang telah memiliki asesor kompetensi yang bersertifikat resmi dari BNSP. Pelaksanaan UKW lewat LSP Pers Indonesia versi BNSP menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem 19 Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan sudah diverifikasi oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI (vide Bukti P-44) dan Skema Kompetensi Kerja yang sudah diverifikasi BNSP (vide Bukti P-45), sedangkan UKW versi Dewan Pers menggunakan Standar Kompetensi Wartawan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan yang penyusunannya tidak sesuai ketentuan baku yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional sehingga tidak diakui BNSP, hal tersebut karena UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki Sertifikat Asesor yang dikeluarkan oleh BNSP, padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP. Akibat pelaksanaan UKW versi Dewan Pers tersebut telah diikuti oleh puluhan ribu wartawan di berbagai daerah di Indonesia dengan Standar Kompetensi yang tidak baku dan tidak diakui pemerintah, serta sertifikat yang diterbitkan bagi para peserta UKW yang diadakan oleh Dewan Pers, tidaklah dikeluarkan oleh BNSP melainkan hanya dari Lembaga Penguji Kompetensi dan Organisasi Wartawan konstituen Dewan Pers, hal tersebut telah melanggar UU Ketenagakerjaan. Akibatnya penerapan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan ini sangat merugikan wartawan Indonesia dan mengganggu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia. 7. Bahwa untuk mengatasi kekurangan atau kekosongan aturan dari Peraturan Dewan Pers, saat ini telah dibuat peraturan pers yang lebih lengkap mengatur tentang verifikasi semua jenis media termasuk jenis media online dan kantor berita yang tidak terakomodir dalam peraturan Dewan Pers sebelumnya. Hal ini merupakan upaya para Pemohon untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan yang seharusnya hal tersebut difasilitasi oleh Dewan Pers. Pembentukan peraturan tersebut telah melewati tahapan pembahasan komprehensif pada Kongres Pers Indonesia 2019 Tanggal 6 Maret 2019 di Asrama Haji, Pondok Gede dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor 03/KPI/III/2019 tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers (vide Bukti P-13). 20 Aturan tentang verifikasi media ini sangat jelas dan terperinci. Organisasi pelaksana verifikasi perusahaan pers pun diatur dengan sangat baik dan terukur, serta persyaratan perusahaan pers dan pengelompokan perusahaan pers juga sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan. Peraturan baru tersebut mengatur pengelompokan perusahaan pers berskala besar dan bersakala kecil, perusahaan yang baru berdiri dan yang sudah lama berdiri, dimana itu tidak diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers (vide Bukti P-14). Dan perlu diketahui bahwa penerapan peraturan Tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers pun bukan merupakan bentuk perijinan namun merupakan bentuk keterangan tentang klasifikasi dan kualifikasi perusahaan pers dalam rangka menentukan pengelompokan media terkait pengaturan untuk memudahkan pengelompokan media dalam rangka mendapatkan belanja iklan nasional; 8. Bahwa berdasarkan fakta data yang ada belanja iklan nasional di Indonesia setiap tahun mencapai angka lebih dari 100 Triliun Rupiah yang hanya dinikmati atau dimonopoli oleh raksasa perusahaan pers/media nasional sebagaimana dilansir di beberapa media online. (vide Bukti P-15, P-16, P- 17). 9. Bahwa untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257), Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 44 (vide Bukti P-18), Peraturan Mendikbud Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Sertifikat Kompetensi (vide Bukti P-19), dalam 21 pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan Dewan Pers, maka peraturan pers tentang pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan yang lebih professional dan sesuai perundang-undangan yang berlaku telah dibuat dan ditetapkan melalui Kongres Pers Indonesia 2019 Tanggal 6 Maret 2019 di Asrama Haji, Pondok Gede, dengan Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor 02/KPI/III/2019 Tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (vide Bukti P-20). 10. Bahwa Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor 03/KPI/III/2019 Tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers dan Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor 02/KPI/III/2019 Tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan ditetapkan bersamaan dengan terbentuknya Dewan Pers Indonesia melalui Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor 04/KPI/III/2019 Tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia Periode 2019 – 2022 (vide Bukti P-21). Ketiga keputusan tersebut merupakan implementasi dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional yang dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Bahwa akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers melalui organisasi pers serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers melahirkan peraturan-peraturan Dewan Pers yang tidak memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon. B. PASAL 15 AYAT (5) UU PERS MENGHAMBAT PERWUJUDAN KEMERDEKAAN PERS DAN HAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA BERSIFAT DISKRIMINATIF 11. Bahwa para Pemohon dalam menyikapi maraknya praktek kriminalisasi terhadap wartawan di berbagai daerah, serta kebijakan dan peraturan- 22 peraturan Dewan Pers yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan menghambat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, maka para Pemohon ikut berperan aktif dalam pergerakan wartawan untuk penegakan kemerdekaan pers di Jakarta pada tahun 2018. (vide Bukti P-22, P-23, P-24). Pergerakan wartawan ini kemudian ditindaklanjuti oleh sejumlah pimpinan organisasi pers dengan kesepakatan mendirikan Sekretariat Bersama (“Sekber”) Pers Indonesia berbadan hukum sebagai wadah perjuangan bersama (vide Bukti P-25) dan pergerakan pers yang dilaksakan pada tahun 2018 lalu itu adalah hak menyampaikan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945 namun direspon secara berlebihan oleh Dewan Pers dengan membuat Surat Dewan Pers Nomor 371/DP/K/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, Perihal Protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan, maupun perusahaan pers, yang ditujukan ke Menteri Sekretaris Negara, Menkopolhukam, Menkominfo, Mendagri, Panglima TNI, Kepala Polri, Jaksa Agung RI, Gubernur Lemhanas, Para Pimpinan BUMN/BUMD, Para Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia, para pimpinan perusahaan. Dalam surat ini Dewan Pers menyatakan bahwa organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). (vide Bukti P-33). Berdasarkan surat Dewan Pers Nomor 371/DP/K/VII/2018 ini sangat jelas Dewan Pers telah dengan sengaja, sepihak dan tanpa dasar hanya mengakui 7 organisasi pers sebagai konstituennya, serta menghilangkan hak organisasi-organisasi pers yang sebelumnya tercatat di Dewan Pers sebagai konstituen. Padahal, sejumlah pimpinan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers konstituen Dewan Pers, termasuk Pemohon II mewakili organisasi KOWAPPI, pernah ikut berjasa bersama-sama menyusun dan menetapkan kesepakatan bersama untuk memberi penguatan terhadap kelembagaan Dewan Pers di Jakarta pada hari selasa 23 tanggal 14 Maret 2006 (vide Bukti P-38). Kemudian sejumlah pimpinan organisasi wartawan pada tanggal yang sama yakni 14 Maret 2006 juga menyusun dan menetapkan kesepakatan bersama tentang Standar Organisasi Wartawan. Namun Peraturan yang ditetapkan bersama oleh pimpinan organisasi-organisasi wartawan itu kemudian ditetapkan oleh Dewan Pers menjadi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK- DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan dan kemudian secara sepihak menetapkannya menjadi Peraturan Dewan Pers pada tahun 2008 dengan Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers. (vide Bukti P-37), Kemudian peraturan itu diterapkan secara sepihak oleh Dewan Pers dan menentukan sendiri organisasi-organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers. Akibatnya hasil pemilihan Anggota Dewan Pers tidak melibatkan seluruh organisasi pers berbadan hukum yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM RI namun hanya oleh organisasi pers konstituen Dewan Pers. Sehingga para Pemohon kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers. 12. Bahwa oleh karena Dewan Pers secara sepihak menghilangkan hak para Pemohon untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers maka para Pemohon kemudian terlibat secara aktif membentuk Dewan Pers yang independen berdasarkan amanat Pasal 1 UU Pers yaitu untuk menjamin kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional maka dibentuklah Dewan Pers yang independen. para Pemohon terlibat secara aktif melaksanakan Kongres Pers Indonesia tahun 2019 di Asrama Haji Pondok Gede untuk memilih Anggota Dewan Pers yang independen dan ikut terpilih sebagai Anggota Dewan Pers Indonesia. Bahwa Anggota Dewan Pers Indonesia terpilih hasil Kongres Pers Indonesia tahun 2019 tersebut kemudian diajukan ke Presiden Indonesia untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden (vide Bukti P-32), akan tetapi hingga saat ini surat Rekomendasi Hasil Kongres Pers Indonesia 2019 yang diajukan ke Presiden RI tersebut tidak dijawab sama sekali. Akibatnya, proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat 24 tercederai karena Presiden tidak menetapkan hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang independen. Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang berbunyi: “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden” telah menjadi penghambat atau penghalang terwujudnyakedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pers yang berbunyi: “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum,” dan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk dewan Pers yang independen,” serta bagian menimbang dalam UU Pers huruf a yang berbunyi: “bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.” Sehingga upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dengan dibentuknya Dewan Pers Indonesia yang independen oleh organisasi-oragnisasi pers berbadan hukum menjadi terhalang atau hilang oleh karena ketidakjelasan tafsir pasal 15 ayat (5) UU Pers. Upaya para Pemohon untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional ini tidak dapat berjalan optimal akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers sebab Dewan Pers Indonesia yang terbentuk melalui Kongres Pers Indonesia 2019 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta tanggal 6 Maret 2019 tidak ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hal ini melanggar hak konstitusional para Pemohon secara khusus hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 13. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas untuk mendapatkan akses pengaduan terkait persoalan pemberitaan, maka Dewan Pers Indonesia yang telah dibentuk melalui Kongres Pers Indonesia 2019, telah mempersiapkan pembentukan Anggota Perwakilan Provinsi Dewan Pers 25 Indonesia di setiap daerah berdasarkan Statuta Dewan Pers Indonesia (Vide Bukti P-35). Tujuan dibentuknya perwakilan provinsi Dewan Pers Indonesia adalah untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat agar terlayani dalam hal pengaduan masyarakat terkait persoalan pemberitaan atau sengketa pers. Hal ini penting karena selama ini praktek penyelesaian sengketa pers dilakukan terpusat di sekretariat Dewan Pers di Jakarta. Sehingga hal itu sangat mempersulit masyarakat yang ingin membuat pengaduan karena harus melaporkannya ke kantor Dewan Pers di Jakarta dan itu memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Hal itu berakibat buruk pagi kehidupan pers nasional. Karena anggota masyarakat yang keberatan dengan hasil pemberitaan lebih memilih melaporkan wartawan yang menulis berita ke pihak kepolisian dengan tuduhan pasal pidana pencemaran nama baik, ketimbang menyelesaikannya lewat jalur pengaduan di Dewan Pers. Kondisi ini tentunya sangat mengancam kemerdekaan pers. Untuk itu sudah ada solusi yang dibuat oleh Dewan Pers Indonesia dengan membuat dan menetapkan Keputusan Dewan Pers Indonesia Nomor 4/KEP-DPI/IV/2019 Tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan ke Dewan Pers Indonesia (vide Bukti P-36). C. PASAL 15 AYAT (2) HURUF F DAN PASAL 15 AYAT (5) UU PERS BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT 14. Bahwa keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers harus ditinjau kembali karena organisasi-organisasi pers kehilangan haknya dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, sebab dalam pelaksanaannya dimaknai oleh Dewan Pers sebagai kewenangannya berdasarkan fungsi Dewan Pers untuk menyusun dan menetapkan peraturan di bidang pers. Sehingga keberlakuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers” karena membatasi hak organisasi- organisasi pers mengembangkan kemerdekaan pers dan menegakkan nilai- nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 26 kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum sebagaimana dimanatkan dalam Undang- Undang Pers yang mengatur tentang asas, fungsi, hak, dan kewajiban, dan peranan pers. 15. Bahwa Pasal 15 ayat (5) UU Pers harus ditinjau kembali karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan- perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis” karena membatasi hak organisasi-organisasi pers dalam mengembangkan kemerdekaan pers, memilih dan menetapkan Keanggotaan Dewan Pers melalui mekanisme dan proses demokratis. 16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir konstitusional atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers agar dapat konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusionalitas. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi- 27 organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis”; 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46 yang disahkan dalam persidangan 7 September 2021 sebagai berikut: 1. P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 2. P-2 : Fotokopi UUD 1945; 3. P-3a : Fotokopi KTP Pemohon I atas nama HEINTJE GRONTSON MANDAGIE dengan NIK 3275060405730003; 4. P-3b : Fotokopi KTP Pemohon II atas nama HANS M KAWENGIAN dengan NIK 3201012209520001; 5. P-3c : Fotokopi KTP Pemohon III atas nama SOEGIHARTO SANTOSO dengan NIK 3173010605620013; 6. P-3d : Fotokopi Tanda Pengenal Wartawan Pemohon I; 7. P-3e : Fotokopi Kartu Anggota Organisasi Wartawan SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia) Pemohon I; 8. P-3f : Fotokopi Tanda Pengenal Wartawan Pemohon II; 9. P-3g : Fotokopi Kartu Anggota Organisasi Wartawan KO-WAPPI (Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia) Pemohon II; 10. P-3h : Fotokopi Tanda Pengenal Wartawan Pemohon III; 11. P-3i : Fotokopi Kartu Anggota Organisasi Wartawan SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia) Pemohon III; 12. P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 02/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menentapkan Perusahaan Pers Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW); 13. P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menentapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW); 14. P-5a : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 14/SK- DP/VII/2011 tentang Penetapan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan; 15. P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/I/2011 28 tentang Kriteria dan Tata Cara Menentapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW); 16. P-6a : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 12/SK-DP/V/2011 tentang Penetapan Lembaga Pers Dr. Soetomo (Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro) Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan; 17. P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menentapkan Perguruan Tinggi Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW); 18. P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 19. P-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi; 20. P-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional; 21. P-11 : Fotokopi Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi; 22. P-12 : Fotokopi Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi; 23. P-12a : Fotokopi Surat Dewan Pers nomor 495/DP/K/VI/2021 tentang Edaran tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pers Berdasarkan UU No. 40/1999 tentang Pers; 24. P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor 03/KPI/III/2019 tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers; 25. P-14 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers; 26. P-15 : Fotokopi Tangkapan layar berita dengan judul “Belanja Iklan dan Pertumbuhannya, 2013-2019”; 27. P-16 : Fotokopi Tangkapan layar berita dengan judul “Nielsen: Total Belanja Iklan 2017 Capai Rp 145 Triliun”; 28. P-17 : Fotokopi Tangkapan layar berita dengan judul “Ada Belanja Iklan Rp 200 T di 2021, SCMA Siap Keruk Cuan”; 29. P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 30. P-19 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi; 31. P-20 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor 02/KPI/III/2019 tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan; 29 32. P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 Nomor 04/KPI/III/2019 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia Periode 2019-2022; 33. P-22 : Foto pergerakan wartawan untuk memprotes kebijakan dan peraturan-peraturan Dewan Pers yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan menghambat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional; 34. P-23 : Foto pergerakan wartawan untuk memprotes kebijakan dan peraturan-peraturan Dewan Pers yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan menghambat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional; 35. P-24 : Foto pergerakan wartawan untuk memprotes kebijakan dan peraturan-peraturan Dewan Pers yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan menghambat upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional; 36. P-25 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 0009406.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Sekretariat Bersama Pers Indonesia; 37. P-26 : Foto pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018; 38. P-27 : Foto pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018; 39. P-28 : Foto pelaksanaan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018; 40. P-29 : Fotokopi Tangkapan layar berita dengan judul “Dewan Pers Indonesia (DPI) Terbentuk di Kongres Pers 6 Maret 2019”; 41. P-30 : Fotokopi Tangkapan layar berita dengan judul “Kongres Pers Indonesia 2019 Berjalan Sukses, Dewan Pers Indonesia Resmi Terbentuk”; 42. P-31 : Fotokopi Tangkapan layar berita dengan judul “Kongres Pers Indonesia 2019 Jangan Ada Lagi Kriminalisasi Wartawan”; 43. P-32 : Fotokopi Tanda Terima Surat kepada Presiden Republik Indonesia perihal Rekomendasi Hasil Kongres dan Permohonan Audiensi tertanggal 16 April 2019; 44. P-33 : Fotokopi Surat Dewan Pers Nomor 371/DP/K/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018, Perihal: Protes sejumlah orang yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan, maupun perusahaan pers; 45. P-34 : Foto pimpinan Sekber Pers Indonesia dan para pimpinan organisasi pers saat beraudiensi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara; 46. P-35 : Fotokopi Statuta Dewan Pers Indonesia; 47. P-36 : Fotokopi Keputusan Dewan Pers Indonesia Nomor 4/KEP- DPI/IV/2019 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan di Dewan 30 Pers Indonesia; 48. P-37 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan Sebagai Peraturan Dewan Pers; 49. P-38 : Fotokopi Penguatan Peran Dewan Pers; 50. P-39 : Fotokopi Keputusan Dewan Pers Indonesia Nomor 3/KEP- DPI/IV/2019 tentang Penetapan Standar Organisasi Pers dan Konstituen Dewan Pers Indonesia; 51. P-40 : Fotokopi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 52. P-41 : Fotokopi Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 53. P-42 : Fotokopi Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Media Massa; 54. P-43 : Fotokopi Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintahan Melalui Media Massa; 55. P-44 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.2/152/LP.00.00/III/2020 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia; 56. P-45 : Fotokopi Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1051/BNSP/V/2021 tentang Hasil Verifikasi Skema Sertifikasi LSP Pers Indonesia; 57. P-46 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Selain itu, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Dedik Sugianto dan Hika Transisia A.P. yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan 26 Januari 2022, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Saksi: Dedik Sugianto a) Saksi adalah Ketua Umum Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) yang berbadan hukum dengan SK Menkumham Nomor AHU 0011935AH0107 Tahun 2017. 31 b) Selama ini, hak saksi untuk menyusun dan membuat peraturan sudah diambil alih oleh dewan pers karena kesalahan target dari dewan pers dengan menjadikan kesepakatan bersama organisasi-organisasi pers pada tahun 2006 tentang standar organisasi wartawan menjadi peraturan dewan pers, bukan menjadi peraturan masing‐masing organisasi pers. Akibatnya, kami yang mendirikan organisasi pers sesudah tahun 2006 kehilangan kesempatan membuat peraturan pers. Seharusnya kesepakatan bersama itu menjadi peraturan masing‐masing organisasi pers termasuk termasuk SWI. Meski tidak ikut menyusun dan memutuskan, tapi dengan begitu SWI memiliki peraturan standar organisasi wartawan yang ideal dan harus diupayakan oleh seluruh jajaran untuk dicapai. Namun, oleh karena ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang‐Undang Pers, maka Dewan Pers menjadikan kesepakatan organisasi-organisasi pers tahun 2006 menjadi peraturan Dewan Pers sebagai wujud memfasilitasi. c) SWI sebagai organisasi pers berbadan hukum yang diakui negara melalui SK Menkumham tidak pernah diajak atau diundang dewan pers untuk mengusulkan pencalonan anggota dewan pers dan kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dewan pers. Karena dewan pers hanya menetapkan sepihak organisasi pers konstituen tanpa melibatkan kami organisasi pers berbadan hukum yang dijamin undang‐undang yang memiliki hak yang sama. d) Saksi juga merasa dirugikan karena kesalahan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f itu. Contoh konkret kerugian konstitusional kami adalah karena dewan Pers sebagai fasilitator justru membuat peraturan Peraturan Dewan Pers, yakni Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PeraturanDP/X/2018 tentang Standar Kombinasi Wartawan. Peraturan ini sangat merugikan wartawan Indonesia dan membangun sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sebab UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan uji kompetensi yang tidak memiliki sertifikat assessor yang dikeluarkan oleh BNSP. Padahal setiap penguji kompetensi wajib Sertifikat Assessor Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lembaga penguji pun seharusnya berlisensi BNSP. Saksi adalah assessor penguji kompetensi (ucapan tidak terdengar jelas) yang bersertifikat BNSP. Untuk mengatasi hal itu, kami membuat peraturan pers yang ditetapkan 32 dalam Kongres Pers Indonesia tentang keanggotaan wartawan dan standar kompetensi wartawan wajib melalui BNSP. Sehingga, baik assessor atau penguji bersertifikat BNSP maupun wartawan yang diuji kompetensi memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP sah dan diakui pemerintah serta dunia internasional. e) SWI kini memiliki beberapa peraturan organisasi yang dibuat dari hasil pembahasan internal mengenai peraturan internal. Seperti contoh tentang standar operasional prosedur organisasi SWI dan ada juga peraturan pers yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama organisasi‐organisasi pers pada saat Kongres Pers Indonesia tahun 2019, tanggal 6 Maret tahun 2019 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. f) Peraturan‐peraturan yang dibahas dan disepakati bersama dalam Kongres Pers Indonesia 2019 itu ada dua peraturan, yakni Peraturan Pers tentang keanggotaan wartawan, dan sertifikasi kompetensi wartawan tentang verifikasi, dan sertifikasi perusahaan pers. Kedua peraturan itu sudah Saksi tetapkan menjadi organisasi SWI dengan penetapan SK SWI Nomor 01/SK/PO/DPPSWI/3/2019 tentang Peraturan Kenggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan dan Nomor 02/SK/PO/DPPSWI/III/2019 tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers. g) Saksi sebagai ketua umum SWI dan jajaran pengurus membahas secara rinci dua peraturan organisasi tersebut melalui mekanisme pembahasan yang demokratis di sidang pleno Kongres Pers Indonesia 2019. Seluruh perwakilan peserta utusan masing‐masing organisasi pers diberi kesempatan oleh pimpinan sidang untuk menanggapi draf peraturan yang saya maksud dan setelah selesai disusun bersama oleh seluruh peserta yang hadir, kemudian pimpinan sidang memutuskan peraturan yang sudah disusun bersama itu menjadi peraturan organisasi pers dengan surat keputusan Kongres Pers Indonesia 2019 yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan sidang. h) Sesudah itu, peraturan itulah yang ditetapkan menjadi peraturan organisasi di SWI. Oleh karena kerugian konstitusoinal itulah, maka saya selaku ketum SWI ingin ikut membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen sesuai amanat Undang‐Undang Pers melalui Kongres Pers Indonesia 2019 yang demokratis. Setelah saksi mencalonkan diri dan ikut terpilih sebagai 33 anggota Dewan Pers Indonesia, namun pengajuan penetapan keanggotaan DPI tidak kunjung ditetapkan melalui SK presiden meski sudah diajukan ke presiden. Hal itu karena ketidakjelasan maksud Pasal 15 ayat (5) Undang‐Undang Pers yang seolah memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan sendiri, menolak atau menerima pengesahan keanggotaan Dewan Pers. i) Selama berdirinya organisasi saksi, yaitu SWI, tidak pernah dilibatkan oleh Dewan Pers. 2. Saksi: Hika Transisia A.P. a) Saksi selaku Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Jurnalis Nasional Indonesia atau JNI. Jurnalis Nasional Indonesia adalah perkumpulan organisasi profesi jurnalis yang telah berbadan hukum dan disahkan melalui SK Menkumham Nomor AU/0010829.AH.01.07/2019. Bahwa saksi selaku organisasi pers merasa dirugikan dengan adanya ketidakjelasan tafsir pada Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi, “Dewan Pers melaksanakan fungsi‐fungsi sebagai berikut. Memfasilitasi organisasi‐organisasi pers dalam menyusun peraturan‐peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.” Bentuk kerugiannya adalah karena saksi tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan‐peraturan di bidang pers karena wujud memfasilitasi dewan pers membuat dan menentukan peraturan sendiri tanpa melibatkan saksi sebagai organisasi pers yang telah memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan lengkap serta telah sah berbadan hukum diakui oleh negara. Dimana sejatinya kesepakatan peraturan oleh organisasi‐organisasi pers itu dibuat dan di-SK-kan oleh masing‐masing organisasi pers untuk menjadi alasan dan target mencapai standar sesuai peraturan itu, tetapi juga tidak menghalangi atau membatasi pengurus atau anggota JNI, organisasi Saksi, mengajukan calon untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers. b) Kemudian sebagai assessor kompetensi pada Aliansi Pers Indonesia yang bersertifikasi resmi dari BNSP, saksi mengalami kerugian secara konstitusional karena ketidakjelasan tafsir pada Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang‐Undang Pers sehingga Dewan Pers telah mengambil alih hak saksi untuk menyusun dan membuat peraturan di bidang pers, khususnya tentang 34 standar kompetensi wartawan. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/peraturan- DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan itu jelas dibuat karena ketidakjelasan tafsir pada Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang‐Undang Pers. Akibatnya, standar uji kompetensi wartawan yang selama ini dijalankan oleh dewan pers, pelaksanaan uji kompetensinya tidak sesuai dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia, sebab pegawai yang dilaksanakan dewan pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki sertifikat assessor yang dikeluarkan oleh BNSP. Padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat assessor kompetensi dari BNSP dan sertifikatnya pun harus dikeluarkan oleh BNSP agar bisa diakui pemerintah dan masyarakat secara internasional. c) Organisasi saksi, Jurnalis Nasional Indonesia, ikut serta dan mengutus peserta dalam pelaksana Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 yang lalu. Peraturan pers yang ditetapkan dalam Kongres Pers Tahun 2019 itu digunakan sebagai peraturan pers di organisasi saksi, yaitu Jurnalis Nasional Indonesia, khususnya untuk keanggotaan wartawan dan standar kompetensi wartawan. Itulah yang menjadi dasar saksi mengikuti pelatihan assessor di BNSP melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia yang berlisensi BNSP sebagai wujud implementasi peraturan pers hasil Kongres Pers Indonesia tentang Standar Kompetensi Wartawan. d) Saksi tidak pernah dilibatkan dan diikutsertakan dalam pembuatan peraturan di dalam internal Dewan Pers, saksi tidak tahu apakah organisasi- organisasi apa saja yang terlibat. Saksi dan beberapa rekan sesama organisasi pers yang lain tidak pernah dilibatkan dalam hal peraturan Dewan Pers. e) Selama ini yang saksi ketahui bahwa Dewan Pers melaksanakan uji kompetensi wartawan tidak dilakukan oleh assessor atau orang yang bersertifikasi yang mempunyai kelayakan untuk melakukan uji kompetensi itu, sehingga ini merugikan saksi secara konstitusional. f) Sejak bulan April, saksi sudah mendapatkan sertifikat lulus sebagai assessor BNSP dimana di dalam proses itu saksi menyadari bahwa uji kompetensi wartawan itu ada SKK-nya, ada aturannya, ada mekanismenya. 35 [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 15 Maret 2022 yang kemudian keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah 06 April 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. KETENTUAN UU PERS YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. ... f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Pasal 15 ayat (5) UU Pers Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers dianggap bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 36 Pasal 28I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers telah mencederai kemerdekaan dan kebebasan pers dan menghilangkan hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun dan membuat peraturan- peraturan di bidang pers dalam upaya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan serta ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers telah menimbulkan ketidakjelasan tafsir karena keanggotaan dewan Pers seharusnya bukan ditetapkan oleh Keputusan Presiden (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7-8). Bahwa para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim MK sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers” 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi- organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis” 4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR memberikan 37 pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 6). Terhadap dalil tersebut DPR menerangkan bahwa ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan oleh para Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal a quo tidak relevan dijadikan batu uji karena ketentuan Pasal a quo tidak mengurangi hak konstitusional para Pemohon dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta bebas dari perlakuan yang diskriminatif. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU a quo mengatur salah satu fungsi Dewan Pers terkait memfasilitasi organisasi pers untuk membuat peraturan bidang pers dan menjaga kualitas profesi kewartawanan sedangkan para Pemohon bukan merupakan bagian dari anggota Dewan Pers. Kemudian, Pasal 15 ayat (5) mengatur mengenai keanggotaan Dewan Pers terpilih ditetapkan dengan Keputusan Presiden yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Pers yang ketentuan tersebut bukan menjadi kewenangan dari para Pemohon. Oleh karena itu, ketentuan Pasal a quo tidak terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. 2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang Bahwa dalam permohonannya menurut para Pemohon ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) UU Pers telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena adanya ketidakjelasan tafsir dan bertentangan dengan kemerdekaan pers dan menimbulkan diskriminasi (vide Perbaikan Permohonan hal 8). Terhadap dalil kerugian tersebut 38 DPR memandang bahwa dalil para Pemohon tersebut hanya merupakan kekawatiran dan asumsi para Pemohon yang melakukan kegiatan musyawarah melalui Kongres Pers Indonesia, yang eksistensi kongres tersebut tidak berdasar karena berniat untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Pers yang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Pers. Para Pemohon yang mendalilkan sebagai bagian dari Kongres Pers Indonesia tersebut tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengujikan ketentuan Pasal a quo karena Kongres Pers Indonesia tersebut mengesampingkan ketentuan UU Pers dalam melakukan kegiatan pemilihan anggota Dewan Pers. Keputusan Presiden merupakan wujud legitimasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (5) UU Pers, atas pemilihan anggota Dewan Pers yang terpilih secara sah. Oleh karena itu, dalil kerugian konstitusional akibat keberlakuan ketentuan Pasal a quo sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 3. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Bahwa para Pemohon menguraikan mengalami kerugian konstitusional akibat ketidakjelasan tafsir Dewan Pers untuk membuat peraturan di bidang pers dan ketidakjelasan tafsir yang tidak ditetapkan sebagai Anggota Pers melalui Keputusan Presiden (vide Perbaikan permohonan hal. 9-14). Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR menerangkan bahwa ketentuan Pasal a quo telah sangat jelas mengatur mengenai fungsi Dewan Pers dan hal tersebut tidak terkait dengan kewenangan konstitusional para Pemohon. Para Pemohon mendalilkan dirinya bukan menjadi bagian organisasi Pers dalam Dewan Pers. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan konstitusional para Pemohon. Para Pemohon juga mengaku mewakili suatu organisasi dan/atau kongres yang dalam permohonannya disebut “Dewan Pers Indonesia” dan/atau Kongres Pers Indonesia 2019 namun para Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dasar-dasar bahwa tindakan para 39 Pemohon untuk dan atas nama Dewan Pers Indonesia dan/atau Kongres Pers Indonesia 2019 sesuai dengan AD/ART Dewan Pers Indonesia dan/atau Kongres Pers Indonesia tersebut apabila ada. Selain itu, permasalahan para Pemohon tidak ditetapkan oleh Keputusan Presiden sebagai anggota Dewan Pers meskipun terpilih sebagai anggota Dewan Pers 2019-2022 melalui Kongres Pers Indonesia, merupakan dalil yang tidak berdasar. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers merupakan pengaturan penetapan anggota dewan pers melalui Keputusan Presiden sebagaimana dipilih oleh organisasi Pers, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers. Pengaturan tersebut telah memberikan kepastian hukum tidak sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sehingga, tidak ada kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3, kerugian yang dimaksud para Pemohon tidak bersifat spesifik dan aktual ataupun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo. 5. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan tidak adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan para Pemohon dengan ketentuan pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada para Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi MK untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, karena para Pemohon tidak memiliki 40 kedudukan hukum (legal standing) sehingga sudah sepatutnya MK tidak mempertimbangkan pokok perkara. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU- XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN UMUM DPR 1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan 41 kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. 2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. 4. Bahwa UU tentang Pers merupakan undang-undang yang dibentuk untuk menjamin kemerdekaan pers dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. UU tentang Pers menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. C. KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Sebelum menjawab pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu DPR akan memberikan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Pengaturan pers dalam undang-undang dilakukan sejak tahun 1999 dan telah berjalan hingga saat ini. UU Pers dirumuskan sebagai wujud memberikan pengaturan yang pasti mengenai pers tanpa mengganggu independensi dari pers itu sendiri. Selama 42 berjalannya pers di Indonesia, telah terbentuk Dewan Pers independen yang melaksanakan upaya pengembangan kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional. b. UU Pers telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai Dewan Pers mulai dari fungsi, komponen anggota dewan pers, pemilihan ketua dan wakil ketua dewan pers, legitimasi penetapan anggota dewan pers terpilih melalui Keputusan Presiden, pemilihan kembali anggota dewan pers, dan sumber pembiayaan dewan pers. Sehingga pengaturan UU Pers mengenai Dewan Pers telah memberikan kepastian hukum. c. Bahwa proses kelahiran dan pembentukan Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan UU Pers disampaikan sebagai berikut: • Pada tanggal 27 Januari 2000, Badan Pekerja mengadakan pertemuan dengan organisasi-organisasi Pers (organisasi perusahaan Pers dan organisasi wartawan). Disepakati calon anggota Dewan Pers merupakan orang-orang dari kalangan organisasi perusahaan Pers, organisasi wartawan dan tokoh masyarakat atau pakar, dimana masing-masing kelompok tersebut mengusulkan 2 orang. Pada saat itu Badan Pekerja juga menetapkan syarat menjadi calon anggota Dewan Pers yaitu: ▪ memahami kehidupan Pers dan mendukung kebebasan Pers ▪ memiliki integrasi pribadi ▪ memiliki sense of objectivity dan sense of fairness ▪ memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam di bidang masing-masing • Sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 terdapat 40 organisasi yang ikut dalam pemilihan anggota Dewan Pers pertama, terdiri dari 33 organisasi wartawan dan 7 organisasi perusahaan Pers terjaring 121 nama calon anggota Dewan Pers. • Pada tanggal 20-22 Februari 2000 dilaksanakan Sidang Pleno Dewan Pers ke 45 di Yogyakarta, dengan agenda menerima hasil kerja Badan Pekerja, dan pada saat ini pula ditetapkan anggota Dewan Pers baru yaitu dari unsur wartawan, unsur perusahaan Pers dan dari unsur tokoh masyarakat. 43 • Pada tanggal 10 Maret 2000, nama-nama tersebut dikirim oleh Dewan Pers kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan. • Selanjutnya pada tanggal 19 April 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keppres No 96/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000- 2003. d. Dengan demikian, Dewan Pers yang telah ada sejak lama dan juga telah diberikan pengaturan melalui undang-undang sejak tahun 1999 tentu telah menjalankan mekanismenya seluruhnya sesuai aturan yang berlaku dan tentunya telah diketahui oleh seluruh pelaku pers itu sendiri. Oleh karena itu, terkait pemilihan anggota dewan pers tentu selama ini telah berjalan sesuai kebiasaan dan aturan perundangan yang berlaku dan tentu telah terbentuk mekanisme pelaksanaan dewan pers tersebut secara ajeg. e. Keanggotaan Dewan Pers periode saat ini (2019-2022) merupakan keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sebelumnya, bahkan keberlanjutan dari Dewan Pers periode 2000 – 2003 (Dewan Pers periode pertama yang dibentuk segera setelah pengesahan dan pengundangan UU Pers. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya ketentuan peralihan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Pers, sebagai berikut: “Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.” f. Dengan demikian telah jelas kelembagaan Dewan Pers yang dibentuk dengan UU Pers merupakan kelanjutan dari kelembagaan Dewan Pers yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum UU Pers, di mana dari sisi peran dan fungsinya, barulah mengikuti mandat yang telah diatur oleh UU Pers sampai dengan saat ini. g. Pada saat ini mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers tersebut telah diformalkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 44 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers tentang Statuta Dewan Pers), sebagai berikut: “Pasal 8 (1) Dewan Pers adalah penanggungjawab pemilihan Anggota Dewan Pers periode berikutnya. (2) Dewan Pers membentuk Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers untuk memilih Anggota Dewan Pers periode berikutnya. (3) Anggota Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers adalah wakil dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang lolos verifikasi Dewan Pers. (4) Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota. (5) Dewan Pers membentuk Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti Dewan Pers berakhir. Kemudian Bakal calon Anggota Dewan Pers diusulkan oleh masyarakat, organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, atau mengusulkan diri sendiri kepada Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers. (6) Enam calon Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan dipilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers yang mewakili organisasi wartawan. Enam calon anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers dipilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers yang mewakili organisasi perusahaan pers. Enam calon anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat dipilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers.” Pasal 9 Calon Anggota Dewan Pers yang diusulkan harus memenuhi kriteria: a) memahami kehidupan pers nasional dan mendukung kemerdekaan pers berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik; b) memiliki integritas pribadi; 45 c) memiliki sense of objectivity dan sense of fairness; dan d) memiliki pengalaman yang luas tentang demokrasi, kemerdekaan pers, mekanisme kerja jurnalistik, ahli di bidang pers dan atau hukum di bidang pers. e) Calon dari unsur wartawan masih menjadi wartawan. f) Calon dari unsur pimpinan perusahaan pers masih bekerja sebagai pimpinan perusahaan pers. g) Calon dari unsur tokoh masyarakat ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya. Pasal 10 (1) Bakal calon Anggota Dewan Pers diusulkan oleh masyarakat, organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, atau mengusulkan diri sendiri kepada Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers. (2) Enam calon Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan dipilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers yang mewakili organisasi wartawan. Enam calon anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers dipilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers yang mewakili organisasi perusahaan pers. Enam calon anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat dipilih oleh Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers. Pasal 11 (1) Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers bersama Anggota Dewan Pers periode yang sedang berjalan , memilih 9 (sembilan) Anggota Dewan Pers yang baru. (2) Anggota Dewan Pers yang ikut memilih anggota baru Dewan Pers sebagaimana disebut dalam Pasal 11 ayat (1), sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pers yang tidak dapat dipilih kembali dan atau yang menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali . (3) Pemilihan Anggota Dewan Pers dilakukan dengan cara musyawarah. Apabila cara musyawarah tidak mencapai 46 mufakat , maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting. (4) Hasil pemilihan Anggota Dewan Pers yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia oleh Dewan Pers untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. (5) Anggota Dewan Pers yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, bekerja sebagai Anggota Dewan Pers tidak mewakili organisasi yang mengusulkannya, melainkan sebagai pribadi. h. Mekanisme pemilihan anggota dewan pers tersebut merupakan pengaturan yang dijalankan dalam pemilihan anggota Dewan Pers sebagaimana aturan yang diberlakukan. Oleh karena itu, calon Anggota Dewan Pers yang terpilih sebagaimana ketentuan UU Pers dan Peraturan Dewan Pers tersebutlah yang akan ditetapkan oleh Keputusan Presiden untuk menjadi anggota Dewan Pers tiga tahun ke depan, sedangkan di luar dari ketentuan tersebut tidak berhak ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Selain itu, penetapan anggota Dewan Pers dengan Keputusan Presiden tersebut merupakan wujud legitimasi dari hasil anggota dewan pers yang terpilih secara sah melalui mekanisme yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga Presiden, dalam mengeluarkan Keputusan Presiden tersebut tentu harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan setiap calon anggota dewan pers terpilih. 2. Bahwa para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan sebagai berikut: “… seluruh Peraturan Dewan Pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers menurut para Pemohon diakibatkan ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers dan telah mencederai kemerdekaan, kebebasan pers, serta menghilangkan hak para Pemohon melalui organisasi-organisasi pers dalam menyusun dan membuat peraturan-peraturan di bidang pers dalam upaya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Hal ini menjadikan Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada, sehingga para Pemohon melalui Organisasi Persnya tidak terfasilitasi 47 dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.” (vide perbaikan permohonan hal 17-18) Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan sebagai berikut: a. Bahwa Peraturan Organisasi Pers merupakan peraturan yang dibentuk oleh suatu organisasi pers dan hanya berlaku untuk organisasi pers yang bersangkutan. Dengan demikian, salah satu fungsi Dewan Pers berdasarkan UU Pers adalah untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers sebagaimana ketentuan Pasal a quo (vide Pasal 15 ayat (2) huruf f) supaya terjadi ketertiban pengaturan untuk seluruh wartawan, organisasi pers, dan/atau perusahaan pers. b. Bahwa tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers sudah jelas dan tidak multitafsir karena sudah dirumuskan menurut bahasa peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, sehingga menjamin kepastian hukum. Pembentukan peraturan di bidang pers oleh Dewan Pers tidak menghilangkan hak para Pemohon melalui organisasi-organisasi pers dalam membentuk peraturan-peraturan di bidang pers karena Peraturan Dewan Pers berbeda dengan Peraturan Organisasi Pers. c. Bahwa kata “memfasilitasi” dalam ketentuan a quo bermakna sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh dewan pers, sedangkan penyusunan peraturan- peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi pers. Dengan demikian, ketentuan a quo sama sekali tidak menghambat hak konstitusional organisasi pers untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan yang dijamin oleh Pasal 28 UUD NRI 1945, dan tidak menghambat hak individu untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. d. Bahwa berkaitan dengan kewenangan pembentukan peraturan- peraturan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi pers yang kemudian diterbitkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers, hal 48 tersebut lebih kepada kesepakatan di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers secara terpadu yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat parsial, tersebar dan berdiri sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers yang berpotensi bertentangan antara satu dengan yang lainnya yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat. e. Dengan demikian, petitum para Pemohon yang menginginkan pemaknaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers menjadi “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing- masing organisasi pers” sesungguhnya tidak diperlukan karena masing-masing organisasi tersebut tetap memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan internalnya masing-masing yang apabila peraturan organisasi pers tersebut hendak diatur sebagai peraturan dewan pers maka harus disepakati oleh anggota-anggota dewan pers atau organisasi-organisasi pers lainnya yang akan terikat dalam peraturan tersebut. Selain itu, peraturan-peraturan di bidang pers yang diatur sendiri-sendiri oleh lembaga pers justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam pelaksanaan peraturan bidang pers tersebut yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam lingkungan pers itu sendiri. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Pers, Dewan Pers merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Dewan Pers akan mengakibatkan pelaksanaan fungsi dari Dewan Pers tersebut tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya benturan kepentingan antara dewan pers yang satu dengan yang lainnya khususnya dalam upaya pengembangan dan peningkatan kehidupan pers nasional. 4. Bahwa adanya lembaga-lembaga yang menyebut dirinya sebagai dewan pers justru akan menimbulkan kerancuan pemahaman masyarakat 49 selain juga menghambat pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi dari keberadaan Dewan Pers. Selain itu, meskipun penetapan Dewan Pers dilakukan melalui Keputusan Presiden namun dalam prosesnya tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali hal ini mengingat bahwa pers merupakan lembaga independen yang harus bebas dari campur tangan Pemerintah. Oleh karena itu, hal-hal yang dipermasalahkan oleh para Pemohon mengenai tidak ditanggapinya Anggota “Dewan Pers Indonesia” (“organisasi” atau “forum” dimana para Pemohon bernaung) untuk ditetapkan oleh Presiden, tidak ada sangkut pautnya dengan inkonstitusionalitas norma karena sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Pers telah jelas memberikan pengaturan mengenai “Dewan Pers” sehingga “Dewan Pers Indonesia” yang didalilkan para Pemohon bukanlah entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. 5. Bahwa berdasarkan penelusuran DPR, Dewan Pers sudah melaksanakan kerja sama dengan kementerian/lembaga dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Selain itu, Dewan Pers juga menjalankan kerja sama dengan Dewan Pers negara lain. Adapun dokumen pendukung kerja sama Dewan Pers berdasarkan penelusuran DPR sebagai berikut: (sumber: https://dewanpers.or.id/kebijakan/kesepahaman) a) Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MoU/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. b) Bangkok Declaration Southeast Asian Press Councils Network, tanggal 24 September 2019, yang ditandatangani oleh Dewan Pers Indonesia, Myanmar, Timor Leste dan Thailand. c) Nota Kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Dewan Pers tentang Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Nomor 56/PK/2019. d) Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Dewan Pers Nomor NK-002.a/1/3/4/HMKS/LPSK/05/2019 tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers Serta Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. 50 e) Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Dewan Pers tentang Kerja Sama Dalam Rangka Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme Nomor HK.02.00/1/2019. f) Nota Kesepamahaman antara Komisi Kepolisian Nasional dan Dewan Pers Nomor NK-7/KOMPOLNAS/02/2021 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pemberdayaan dan Optimalisasi Kompolnas dengan Dewan Pers. g) Dst. Dengan demikian, berdasarkan kerja sama Dewan Pers dengan kementerian/lembaga nasional serta negara lain tersebut menegaskan eksistensi Dewan Pers telah diakui secara nasional dan internasional. 6. Bahwa para Pemohon mendalilkan mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 yang diinisiasi para Pemohon merupakan suatu prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers. DPR menerangkan bahwa dalil tersebut merupakan yang tidak beralasan menurut hukum karena sama sekali tidak terdapat legitimasi hukum dari “Kongres Pers Indonesia 2019” atau “Dewan Pers Indonesia” untuk dijadikan dasar bagi organisasi pers lainnya dalam pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers sedangkan mekanisme pemilihan Anggota Dewan Pers telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers. 7. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers menjadi dasar bagi Dewan Pers melahirkan Peraturan Dewan Pers yang sebelumnya telah terdapat Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia yang mengatur hal yang serupa sehingga memberikan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Pers telah jelas mengatur mengenai fungsi dewan pers memfasilitasi organisasi- organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan sehingga dalil para Pemohon menggunakan Keputusan Kongres Pers Indonesia sebagai pengaturan terkait dengan keanggotaan wartawan, sertifikasi 51 kompetensi wartawan dan hasil pemilihan anggota Dewan Pers adalah tidak berdasar karena fungsi-fungsi tersebut telah diatur secara jelas dalam UU Pers sebagai contoh dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pers dimana wartawan bebas memilih organisasi wartawan dan upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi pers dalam meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. b. Bahwa organisasi yang dimaksud oleh para Pemohon dalam hal ini adalah Dewan Pers Indonesia bukanlah organisasi yang memiliki legitimasi untuk mengeluarkan suatu peraturan di bidang pers sehingga peraturan apapun yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut termasuk hasil dari kongres organisasi pers yang diselenggarakan oleh Dewan Pers Indonesia ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh organisasi pers nasional. c. Dewan Pers merupakan kumpulan organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan, dan wartawan yang telah memenuhi standar sebagaimana ketentuan standar organisasi perusahaan pers, standar organisasi wartawan, dan standar kompetensi wartawan sebagai berikut: 1) Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers 2) Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK- DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan Sebagai Peraturan Dewan Pers 3) Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan; Setelah mencermati Peraturan Dewan Pers tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peraturan Dewan Pers merupakan sebuah kesepakatan yang diambil oleh para organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan dan wartawan yang menjadi bagian dari Lembaga Dewan Pers sendiri. Peraturan Dewan Pers tersebut berlaku ditetapkan oleh Dewan Pers atas keinginan sukarela setiap organisasi perusahaan pers, organisasi wartawan dan wartawan 52 yang menjadi bagian Dewan Pers. Selain itu, standar tersebut diberlakukan sebagai langkah Dewan Pers menjaga kualitas profesi Pers. Hal-hal tersebut yang memberikan legitimasi untuk Dewan Pers untuk menerbitkan Peraturan Dewan Pers dan menetapkan standar kualitas profesi Pers sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers. d. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan terdapat ketidakpastian hukum dengan adanya Peraturan Dewan Pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, karena telah ada Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia adalah tidak berdasar, karena hanya peraturan dari Dewan Pers berdasarkan UU Pers yang berlaku dan mengikat bagi seluruh organisasi pers nasional. 8. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pemilihan anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden menghambat perwujudan kemerdekaan pers dan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta bersifat diskriminatif karena para Pemohon telah terpilih sebagai Anggota Dewan Pers Indonesia berdasarkan hasil Kongres Pers Indonesia tahun 2019, DPR memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dewan Pers merupakan Lembaga yang dibentuk untuk menjaga profesionalitas Pers sehingga harus dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh UU Pers, termasuk keanggotaan Dewan Pers dan penetapannya. b. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers, anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan/atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Keanggotaan tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers. Keputusan Presiden sebagaimana ditentukan tersebut merupakan legitimasi dari pemilihan anggota dewan pers yang sah. Oleh karena itu, tidak tepat jika para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bersifat diskriminatif. 53 c. Kongres Pers Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, yang memiliki kedudukan hukum untuk menyelenggarakan dan melakukan pemilihan Anggota Dewan Pers sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (3) UU Pers tersebut. Pemilihan Pemohon sebagai anggota Dewan Pers melalui Kongres Pers Indonesia berbeda dengan yang sudah ditentukan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Pers, karena para Pemohon terpilih sebagai calon anggota Dewan Pers tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Oleh karena itu, DPR menerangkan bahwa Kongres Pers Indonesia tidak memiliki dasar kedudukan hukum yang jelas untuk diselenggarakan dan melakukan pemilihan anggota dewan pers. Berdasarkan hal tersebut para Pemohon yang mendalilkan Pasal 15 ayat (5) UU Pers menghambat perwujudan kemerdekaan pers dan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, tidak beralasan menurut hukum. D. RISALAH PEMBAHASAN PASAL A QUO UU PERS DPR juga melampirkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan UU Pers untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim MK sebagai berikut: 1. Terkait dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers dalam masa Persidangan I Rapat Kerja ke-7 hari Jumat, 3 September 1999. Dalam Rapat Panitia Kerja RUU tentang Pers: Anggota dari FKP (Bambang Sadono, S.H.) berpandangan: FKP setuju pada pasal mengenai kantor berita, tetapi ayat 2 yang harus mendaftarkan itu, ami minta didrof, saya kira ini tidak perlu perdebatan yang Panjang, karena intinya sudah di dro. Terima kasih. 2. Terkait dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers dalam Pembicaraan Tingkat IV Rapat Paripurna DPR tanggal 13 September 1999. Dalam Pendapat Akhir Fraksi Pembangunan DPR terhadap RUU tentang Pers: Anggota dari FPP (KH. Amin Bunyamin) berpandangan: …Selain itu Pasal 15 antara lain mengamanatkan kepada Dewan Pers yang independent dan bebas dari intervensi, untuk menetapkan sekaligus mengawasi pelaksanaan Kode Etik 54 Jurnalistik. Bukan saja, Pasal 17 juga mengakomodasikan peran serta masyarakat, antara lain memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan etika atas pemberitaan pers, dengan mendirikan Lembaga pemantau media (media watch). Pada sisi lain, kewajiban pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, bukan saja mencerminkan jaminan terhadap masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama uang diyakininya atas pemberitaan pers serta memagari agar pers nasional tidak terjebak dalam pemberitaan yang bersifat pornografi, tetapi juga sekaligus mencerminkan bahwa Rancangan Undang-Undang ini tetap dijiwai oleh kultur Ke- Indonesiaan. Itulah sebabnya, dalam proses pembahasan di Tingkat III, Fraksi Persatuan Pembangunan secara tegas mempertahankan pas aini, dan karenanya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Fraksi Karya Pembangunan yang semula menghapuskan substansi pas aini, tetapi kemudian bersedia menerimanya. 3. Terkait dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers dalam masa Persidangan IV pada hari Selasa, 6 Juni 2000. Dalam Keterangan Dewan Pers pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR, RUU tentang Pers: Pengurus dan Pelaksana Harian Dewan Pers, berpandangan: …Penjelasan yang kami sampaikan tadi agaknya telah dapat menjawab beberapa hal yang terkandung dalam pertanyaan Komisi I DPR RI yang diajukan secara tertulis kepada kami. Selanjutnya izinkan kami menjelaskan beberapa hal yang mungkin belum tercakup dalam penjelasan tadi. 1) Untuk melaksanakan fungsi Dewan Per, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pers 1999, Pasal 15 ayat (20), pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa pendapat, kesimpulan, dan putusan Dewan Pers bersifat nonlegalistik, atau dengan kata lain tidak bersifat menghukum. Pendapat, kesimpulan, dan putusan Dewan Pers lebih bermuatan imbauan, anjuran, dan seruan, dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan bimbingan yang bersifat pendidikan kepada semua pihak, baik kalangan pers maupun masyarakat pada umumnya, dalam upaya “melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain” (Pasal 15(2)/a). Walaupun demikian, Dewan Pers sebagai lembaga Ombudsman (Ombudsman) akan meneliti dan selanjutnya, jika dipandang perlu, memberikan teguran, baik kepada media pers yang melanggar etika pers maupun kepada khalayak yang mengganggu atau menghambat kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers, seperti kita ketahui, sesungguhnya merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan memperoleh serta menyampaikan informasi 55 bagi kepentingan khalayak itu sendiri, sebagaimana yang dijamin dalam Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang Hak Asasi. Manusia, yaitu pada Pasal-Pasal19,20, dan 21. Akan tetapi, Pengurus Dewan Pers menyadari bahwa pemasyarakatan fungsi Dewan Pers demikian itu hanya mungkin dilakukan dengan bantuan publikasi atau penyiaran secara luas oleh media pers, selain melalui diskusi, lokakarya, dan seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Pers Bersama masyarakat pada umumnya. Dalam upaya melaksanakan fungsinya untuk “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik" serta untuk “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" (Pasal 15/(2)/c dan d), Dewan Pers membentuk Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers guna menanggulangi tugas tersebut. Upaya melaksanakan fungsi “melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers” serta “mendata perusahaan pers” (Pasal 15/(2)/b dan g) dilakukan oleh Dewan Pers dengan membentuk Bidang Data, Dokumentasi, dan Riset di lingkungan Sekretariat Dewan Pers. Bidang ini akan mengupayakan kerja sama dengan organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan pers. Sekretariat Dewan Pers juga memiliki Bidang Jaringan dan Pendidikan untuk melaksanakan fungsi Dewan Pers dalam upaya “mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah” serta “memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam…meningkatkan kualitas profesi kewartawanan” (Pasal 15/(2)/e dan f). Bidan ini akan pengupayakan kerja sama dengan, baik instansi pemerintah di Pusat dan di Daerah seperti Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) serta Dinas Informasi dan Komunikasi Daerah (DIKD) maupun dengan Lembaga-lembaga lain seperti organisasi dan perusahaan pers, media watch, serta kalangan perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan fungsi Dewan Pers untuk “memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers … “ (Pasal 15/(2)/f) akan ditanggulangi oleh Komisi Hukum dan Perundang-undangan. E. PETITUM DPR Bahwa berdasarkan keterangan dan risalah pembahasan terkait ketentuan Pasal a quo tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: 56 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 7 Oktober 2021 dan didengarkan dalam persidangan pada 11 Oktober 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada 30 November 2021, pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON 1. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan oleh ketidakjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers karena: a. Ketentuan a quo UU Pers menghilangkan hak para Pemohon melalui organisasi pers untuk menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Hak tersebut hilang akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang dimaknai oleh Dewan Pers untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada peraturan tersebut. b. Ketidakjelasan tafsir ketentuan a quo UU Pers bertentangan dengan kemerdekaan pers untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamin Pasal 28 UUD NRI 1945, sehingga mengakibatkan 57 para Pemohon terhalangi haknya oleh Dewan Pers yang telah bertindak melampaui kewenangannya. c. Dewan Pers memonopoli semua pembentukan peraturan pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada. Dampak negatifnya adalah Dewan Pers menafsirkan memiliki kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan di bidang pers sehingga secara sepihak mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers sehingga banyak menimbulkan persoalan baru, sehingga menurut para Pemohon haknya untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 terhalang oleh Dewan Pers yang telah bertindak melampaui kewenangannya. 2. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan oleh keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers karena: a. Ketidakjelasan ketentuan a quo UU Pers menyebabkan Presiden memaknai bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima keanggotaan Dewan Pers. Seharusnya keanggotaan Dewan Pers yang independen dipilih oleh organisasi pers dan organisasi perusahaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers, sehingga pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers wajib dilakukan berdasarkan asas demokrasi Pancasila yang diwujudkan melalui mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 dan hasilnya ditetapkan oleh pimpinan sidang yang beranggotakan pimpinan organisasi-organisasi pers. b. Hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia yang diperoleh melalui Kongres Pers Indonesia 2019 tidak mendapat tanggapan atau respon dari Presiden dengan tidak menetapkannya dalam Keputusan Presiden. Menurut para Pemohon, legitimasi keanggotaan Dewan Pers Indonesia yang independen adalah berasal dari keputusan bersama pimpinan organisasi-organisasi pers yang independen melalui proses demokrasi, bukan berdasarkan legitimasi Pemerintah melalui Keputusan Presiden. Ketidakjelasan ketentuan a quo UU Pers ini menyebabkan tindakan Presiden ini bersifat diskriminatif sebab tidak memberikan jaminan dan 58 perlindungan hukum terhadap hasil suatu proses kongres pers yang bersifat demokratis, akibatnya hak para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. c. Seharusnya Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan- perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis. d. Tindakan Presiden tersebut menurut para Pemohon telah melanggar hak konsitusional para Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Dalam perkara a quo ini, ijinkanlah Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon yaitu bahwa menurut Pemerintah, para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers dengan alasan sebagai berikut: A. Ketentuan-ketentuan mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU MK) jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang meliputi: a. Perorangan Warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. 59 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan suatu permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka harus dibuktikan bahwa: a. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK; dan b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; 3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. B. Tanggapan Pemerintah atas uraian kedudukan hukum (Legal Standing) para Pemohon. 1. Para Pemohon tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945 dengan penjelasan sebagai berikut: a. Bahwa Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak dapat mendalilkan dirinya mengalami kerugian akibat keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers khususnya mengenai Dewan Pers memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan dengan mendasarkan pada hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan 60 pikiran secara lisan dan tulisan serta hak kolektif untuk memajukan diri. Ketentuan a quo tersebut sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan dimana ketentuan a quo UU Pers memiliki makna bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, dan bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan (regulator). b. Bahwa menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dapat mendalilkan dirinya mengalami kerugian akibat keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers mengenai penetapan anggota Dewan Pers oleh Presiden dengan mendasarkannya pada hak konstitusional yang diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai kesamaan kedudukan di depan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif, karena para Pemohon hingga saat ini tidak dalam posisi sebagai calon Anggota Dewan Pers yang akan dipilih atau sebagai insan pers yang akan memilih Anggota Dewan Pers. Hal tersebut dikarenakan Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers. 2. Dalil para Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dengan penjelasan sebagai berikut: a. Apabila mencermati secara tekstual gramatikal makna dari ketentuan: Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers salah satunya mengatur mengenai hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers, namun dalam permohonan a quo, para Pemohon memposisikan dirinya sebagai perorangan WNI, sehingga tidak ada korelasi antara dalil kerugian yang didalilkan para pemohon sebagai perorangan WNI dan/atau mewakili Dewan Pers Indonesia dengan ketentuan a quo. b. Para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan WNI namun dalam posita permohonannya pada halaman 8 justru secara tegas mendalilkan bahwa: 1) mengalami kerugian konstitusional karena “organisasi pers berbadan hukum dimana para Pemohon menjadi anggota” di 61 dalamnya tidak difasilitasi oleh Dewan Pers untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi di bidang pers; 2) mengalami kerugian konstitusional karena hasil Kongres Pers 2019 yang diselenggarakan para Pemohon tidak mendapat kepastian hukum dan keadilan yaitu tanggapan dari Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hal tersebut menunjukkan para Pemohon sesungguhnya mewakili “Dewan Pers Indonesia” dan/atau “Kongres Pers Indonesia 2019”, bukan perorangan, sehingga nyata ketidakjelasan, inkonsistensi, dan kontradiksi legal standing para Pemohon. c. Para Pemohon juga mengaku mewakili suatu organisasi dan/atau kongres yang dalam permohonannya disebut “Dewan Pers Indonesia” dan/atau Kongres Pers Indonesia 2019 namun para Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan dasar-dasar bahwa tindakan para Pemohon untuk dan atas nama Dewan Pers Indonesia dan/atau Kongres Pers Indonesia 2019 sesuai dengan AD/ART Dewan Pers Indonesia dan/atau Kongres Pers Indonesia tersebut apabila ada. d. Selain hal tersebut, dalil para Pemohon juga terdapat kontradiksi sebagai berikut: 1) Bahwa saat para Pemohon menguraikan dalil kerugiannya disebabkan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers, para Pemohon memposisikan dirinya sebagai anggota organisasi pers. Hal tersebut dibuktikan dari dalil para Pemohon yang menuntut hak untuk dapat menyusun peraturan di bidang pers yang mana penyusunan peraturan di bidang pers tersebut dilakukan oleh organisasi pers, bukan Dewan Pers. 2) Kemudian, saat para Pemohon menguraikan dalil kerugiannya disebabkan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers, para Pemohon memposisikan dirinya seakan-akan sebagai anggota dari Dewan Pers itu sendiri dengan menganggap organisasi tempat para Pemohon menjadi anggotanya sebagai Dewan Pers dalam UU Pers. Hal itu dibuktikan dari dalil para Pemohon yang menyatakan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia 62 (organisasi para Pemohon) seharusnya dilakukan dengan Keputusan Presiden. Dalil para Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas untuk memposisikan dirinya sendiri sehingga kabur (obscuur). 3. Dalil kerugian para Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers dengan penjelasan sebagai berikut: a. Para Pemohon berkeberatan atas adanya peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Dewan Pers dan para Pemohon mendalilkan kerugian bahwa organisasi-organisasi pers tidak diberdayakan dalam penyusunan peraturan di bidang pers yang disebabkan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers, hal mana antara dalil kerugian para Pemohon tersebut dan ketentuan a quo UU Pers tidak ada relevansinya. Ketentuan a quo UU Pers mengatur mengenai fasilitasi oleh Dewan Pers dalam penyusunan peraturan di bidang pers oleh organisasi pers, bukan mengenai penyusunan peraturan oleh Dewan Pers. Penyusunan peraturan di bidang pers tetap dilakukan oleh organisasi pers. Oleh karena itu, sebenarnya hal yang dipermasalahkan para Pemohon adalah implementasi norma bukan konstitusionalitas norma. b. Para Pemohon mendalilkan kerugian karena hasil pemilihan anggota Dewan Pers Indonesia tidak kunjung ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden disebabkan oleh ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers dimana hal tersebut juga tidak ada relevansinya karena ketentuan a quo UU Pers hanya mengatur mengenai penetapan Anggota Dewan Pers. Adapun nomenklatur Dewan Pers sudah disebutkan tegas dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers, yang dalam hal ini bukan penetapan untuk anggota Dewan Pers Indonesia, sehingga Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers. Lebih lanjut akan Pemerintah jelaskan pada Bagian III Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji. 63 Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan dan sudah sepatutnyalah jika Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI A. Latar Belakang UU Pers Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan berupa tanggapan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah perlu terlebih dahulu menyampaikan dasar pemikiran yang menjadi latar belakang penyusunan UU Pers yang berdasarkan dari keterangan pemerintah (pada waktu itu diwakili Menteri Penerangan, M. Yunus) atas Rancangan UU Pers (RUU Pers) tanggal 28 Juli 1999 (selanjutnya disebut Dasar Pemikiran Pemerintah atas RUU Pers) dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi (selanjutnya disebut Jawaban pemerintah atas Pandangan fraksi terhadap RUU Pers) tanggal 25 Agustus 1999 sebagaimana Pemerintah sadur dan ringkas dari Buku “15 hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers” yang disusun oleh Indonesia Media Law & Policy Centre yang memuat Memorie van Toelichting dari UU Pers (vide Bukti PK-1) sebagai berikut: 1. Dasar Pemikiran Pemerintah atas RUU Pers tanggal 28 Juli 1999: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 (selanjutnya disebut UU Pokok Pers), dipandang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga perlu dibentuk UU Pers baru dengan beberapa dasar pemikiran yang menjadi 64 latar belakang penyusunan RUU Pers antara lain: a. semangat reformasi yang sedang berkembang dengan tiga pilar utamanya yaitu keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum, telah membuka pandangan baru terhadap kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai tuntutan terhadap terlaksananya kebebasan pers yang lebih nyata dan dijamin dalam undang- undang. Sejarah pers nasional mencatat bahwa “pengekangan” terhadap pers selalu ada, yaitu tindakan penyensoran dan pembredelan dalam arti luas yang tidak pernah hilang dari Indonesia. Kemerdekaan pers atau kebebasan pers di Indonesia tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945. Hal inilah yang menjadi tuntutan reformasi di bidang pers, yakni dijaminnya kebebasan pers sesuai konstitusi dan hak asasi manusia, serta ditetapkan dengan undang-undang. b. Tujuan kebebasan pers adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih baik. c. UU Pers yang dibutuhkan di Indonesia ialah yang seirama dengan tuntutan era globalisasi komunikasi dan era reformasi Indonesia, yang mencerminkan suatu sistem pers yang tidak otoriter, lebih menjamin kebebasan pers, serta mencegah praktek-praktek monopoli di bidang pers. (vide Bukti PK-1 khususnya pada BAB I Bagian 1.2 halaman 5-7 Memorie van Toelichting dari UU Pers yaitu bagian “Keterangan Pemerintah atas RUU Pers tanggal 28 Juli 1999”). Hal ini menunjukkan lahirnya RUU Pers diawali tujuan perubahan ketentuan mengenai pers yang siginifikan yang dahulu berdasarkan UU Pokok Pers dikekang oleh Pemerintah kemudian dalam RUU Pers menjadi pers yang merdeka atau independen. 2. Beberapa gambaran singkat mengenai materi pokok dari RUU Pers, berkenaan dengan ketentuan a quo antara lain sebagai berikut: a. Kewajiban Pers Nasional. 65 RUU Pers ini disusun dengan memperhatikan asas keadilan yang menyiratkan perlunya keseimbangan antara kebebasan dan kewajiban. Kebebasan komunikasi harus dibarengi dengan kewajiban yang sepadan di dalam menikmati kebebasan itu (freedom carries concomitant obligation). Pers nasional dalam melaksanakan kebebasannya berkewajiban menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innonence) serta tidak melakukan penghakiman melalui tulisan-tulisannya (trial by the press). b. Dewan Pers Kelembagaan, struktur, keanggotaan Dewan Pers disesuaikan dengan semangat reformasi. Dewan Pers bersifat independen. Anggota Dewan Pers terdiri dari 15 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota. Keanggotaan tersebut ialah 5 orang wartawan yang dipilih oleh organisasi-organisasi wartawan, 5 orang pemilik atau manajer perusahaan pers, dan 5 orang ahli di bidang pers dan di bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Tidak ada wakil Pemerintah yang duduk sebagai anggota Dewan Pers. (vide Bukti PK-1 khususnya pada BAB I bagian 1.2 halaman 7-9 Memorie van Toelichting dari UU Pers yaitu bagian “Keterangan Pemerintah atas RUU Pers tanggal 28 Juli 1999”). 3. Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RUU Pers tanggal 25 Agustus 1999. Pada waktu itu pemerintah menjawab pertanyaan terhadap Fraksi ABRI mengenai independensi Dewan Pers dan dikaitkan dengan komposisi keanggotaan Dewan Pers. Menurut pemerintah: “Undang-undang Pers perlu menetapkan komposisi keanggotaan Dewan Pers. Hal ini untuk menjamin organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers dan unsur-unsur di dalam masyarakat yang berkaitan erat dengan kehidupan pers nasional dapat terwakili di dalam Dewan Pers. Penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden merupakan pengukuhan, sedang pemilihan anggota Dewan Pers diserahkan sepenuhnya kepada organisasi wartawan dan 66 organisasi perusahaan pers”. (vide Bukti PK-1 khususnya pada Bab I Bagian 1.7 halaman 41 sub bagian I angka 10 Memorie van Toelichting dari UU Pers yaitu bagian “Jawaban untuk Fraksi ABRI”). 4. Draft RUU Pers Usulan Pemerintah berkenaan dengan ketentuan a quo, (vide Bukti PK-1 Bagian 1.8 mulai halaman 54-55 dan halaman 63-65) kiranya dapat Pemerintah uraikan sebagai berikut: a. Norma terkait fungsi fasilitasi Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers pada waktu dahulu disusun dalam RUU Pers dengan usulan Pemerintah sebagai berikut: Norma Penjelasan BAB V Dewan Pers Pasal 11 ayat (1) Dalam rangka mengembangkan kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang bersifat independen. Pasal 11 ayat (1) Tujuan Dewan Pers terutama adalah untuk mengembangkan kebebasan pers dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pers nasional. Untuk itu maka Dewan Pers harus dapat menjadi penghubung antara pers dengan individu-individu dan golongan-golongan di dalam masyarakat. Oleh karena itu maka fungsi Dewan Pers mencakup berbagai mekanisme yang berkaitan dengan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Bahwa berbicara kebebasan pers atau kemerdekaaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional maka untuk mewujudkan hal tersebut UU Pers mengaturnya dengan cara pembentukan Dewan Pers. b. Norma terkait anggota Dewan Pers dan penetapan Anggota Dewan Pers oleh Presiden dalam Pasal 15 ayat (5) UU Pers pada waktu dahulu disusun dalam RUU Pers sebagai berikut: 67 Norma Penjelasan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) ayat (3) (3) Dewan Pers terdiri dari 15 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota. Keanggotaan Dewan Pers terdiri dari: a. 5 (lima) orang wartawan yang dipilih oleh organisasi- organisasi wartawan b. 5 (lima) orang pemilik atau manajer perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. c. 5 (lima) orang ahli di bidang pers dan di bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. ayat (4) (4) Anggota-anggota Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) ayat (3) Dewan Pers harus sepenuhnya bebas dari Pemerintah, oleh karena itu di dalam keanggotaan Dewan Pers tidak ada anggota yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah. Sehubungan hal itu, maka organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers bertanggungjawab penuh atas terlaksananya mekanisme yang tepat dalam penunjukkan anggota Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf b, dan hururf c tanpa campur tangan Pemerintah dalam proses penunjukkan tersebut. Tujuan dari ayat (3) pasal ini untuk memastikan bahwa Dewan Pers benar-benar mewakili masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu Dewan Pers sedapat mungkin harus mencakup wakil-wakil perusahaan pers besar dan kecil, baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah, wakil-wakil organisasi wartawan dan para ahli dari berbagai bidang. ayat (4) Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers adalah semata-mata formalitas dan bukan merupakan hak untuk memveto atau menolak anggota- anggota yang telah dipilih sesuai ketentuan ayat (3) 68 Dari rumusan RUU Pers tersebut, dapat dipahami bahwa original intent-nya adalah: 1) unsur dari Dewan Pers adalah terbebas dari Pemerintah. 2) disusunnya Anggota Dewan Pers dengan perwakilan unsur-unsur adalah agar Dewan Pers benar-benar mewakili masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, Dewan Pers sedapat mungkin harus mencakup wakil-wakil perusahaan pers, wakil-wakil organisasi wartawan, dan para ahli dari berbagai bidang; 3) penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden merupakan pengukuhan atau formalitas dan bukan merupakan hak untuk memveto atau menolak, sedang pemilihan anggota Dewan Pers diserahkan sepenuhnya kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. c. Bahwa berkenaan dengan latar belakang pembahasan RUU Pers usulan Pemerintah yang ditolak adalah mengenai pendaftaran perusahaan pers oleh Departmeen Penerangan karena masih mengesankan UU Pokok Pers lama dimana terdapat kewajiban Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan kesan pengekangan dan pembredelan oleh Departemen Penerangan. Namun demikian khusus yang terkait ketentuan a quo (Pasal 11 menjadi Pasal 15), Pemerintah pada waktu itu dengan DPR RI telah sepakat dan tidak mempersoalkan mengenai fungsi Dewan Pers berkenaan dengan fasilitasi Dewan Pers kepada organisasi- organisasi pers dalam penyusunan peraturan bidang pers dan penetapan Anggota Dewan Pers oleh Presiden yang dalam hal ini hanyalah sebagai pengukuhan atau formalitas semata dan bukan merupakan hak untuk memveto atau menolak anggota-anggota yang telah dipilih sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Pers. 5. Bahwa berkenaan dengan rapat paripurna kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI sebagaimana dalam pembicaraan tingkat IV/pengambilan keputusan tanggal 13 September 1999 terhadap BAB V mengenai Dewan Pers sebagai berikut: “Bab V Dewan Pers 69 Dalam RUU ini tidak diatur jumlah “Anggota Dewan Pers” sebagaimana dalam rumusan awal RUU Pemerintah, namun disepakati anggota pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi wartawan dan tokoh masyarakat, pakar yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers”. (vide Bukti PK-1 BAB IX Paripurna DPR-RI Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan dalam Pembahasan RUU Pers Bagian 13.1 angka 10 Bab V Dewan Pers halaman 1227). 6. Bahwa sebagai penutup mengenai latar belakang UU Pers, Pemerintah akan mengutip bagian Penjelasan Umum alinea ketiga UU Pers yang materinya tidak semata berbicara mengenai kemerdekaan pers namun juga terdapat kontrol dan pengawasan tertentu terhadap Pers sebagai berikut: “Pers dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.” Sehingga dalam hal ini, nampak jelas relevansi keberadaan Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers nasional yang bertanggungjawab yang normanya tertuang dalam Pasal 15 UU Pers. B. Sehubungan dengan dalil para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Terhadap dalil para Pemohon pada bagian I Pokok Permohonan para Pemohon Angka 1 mengenai Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) UU Pers, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan, rumusannya sudah sangat jelas. dalam memberikan suatu pemaknaan dimana ketentuan a quo UU Pers memiliki makna bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers. 70 Makna dari kata “memfasilitasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut KBBI), adalah memberikan fasilitas. Kemudian, kata “fasilitasi” dalam KBBI didefinisikan sebagai berikut: “sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan” Berdasarkan definisi KBBI tersebut, kata “memfasilitasi” memiliki definisi memberikan sarana untuk melancarkan atau memudahkan pelaksanaan fungsi. Peran Dewan Pers dalam memfasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers adalah dengan memberikan suatu kemudahan bagi seluruh organisasi pers dalam berbagi masukan dan menyalurkan aspirasi. b. Memperhatikan definisi kata “memfasilitasi” tersebut, maka maknanya Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk (regulator) karena berdasarkan ketentuan a quo UU Pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers. Hal tersebut telah jelas disebutkan setelah kata “memfasilitasi” dalam ketentuan a quo terdapat frasa “organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers.” sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers namun justru Dewan Pers sebagai pihak yang memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers. Oleh karena itu, ketentuan a quo sama sekali tidak menghambat hak organisasi pers (yang dalam hal ini organisasi pers juga terdiri dari individu-invidu/perorangan di dalamnya) untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945, dan tidak menghambat hak individu untuk memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945. c. Kiranya dapat Pemerintah sampaikan kembali bahwa mencermati legal standing para Pemohon sebagai perorangan WNI tanpa membuktikan bahwa dirinya berwenang mewakili suatu organisasi 71 pers, maka sesungguhnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f, yang mengatur hak organisasi pers, tidak tepat didalilkan sebagai ketentuan yang merugikan para Pemohon sebagai perorangan WNI. Dalam hal ini, apabila para Pemohon mendalilkan bahwa organisasi pers yang para Pemohon berada di dalamnya dirugikan dengan ketentuan a quo, maka harus dibuktikan dengan dokumen hukum yang sah untuk mewakili organisasi tersebut. d. Adapun dalam implementasinya, berkenaan dengan peraturan- peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers diterbitkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsesus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat peraturan- peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat. e. Dengan demikian, petitum para Pemohon yang menginginkan pemaknaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers menjadi “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing- masing organisasi pers” sesungguhnya tidak diperlukan karena: 1) Ketentuan a quo UU Pers telah amat jelas memiliki makna seperti itu tanpa perlu ada pemaknaan lain. 2) Perbandingan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers khusus pada bagian memfasilitasi organisasi pers dan rumusan pemaknaan yang diminta oleh para Pemohon, Pemerintah jelaskan sebagai berikut: Salah satu norma Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers Permintaan tafsir para Pemohon Bunyi Utuh norma sesuai tafsir para Pemohon “Dewan Pers melaksanakan fungsi- fungsi sebagai berikut: f.memfasilitasi “Memfasilitasi” dimaknai: “f. Dalam menyusun peraturan-peraturan ”Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 72 Salah satu norma Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers Permintaan tafsir para Pemohon Bunyi Utuh norma sesuai tafsir para Pemohon organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers…..” di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers” f.Dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers Berdasarkan perbandingan tersebut maka: a) makna Pasal 15 ayat (2) huruf f sebagaimana tafsir yang dimintakan para Pemohon justru mengakibatkan kerancuan fungsi Dewan Pers pada ayat (2) huruf f apabila dibaca ayat (2) huruf f dibaca secara utuh karena tidak ada kata kerja “memfasilitasi” yang menerangkan fungsi Dewan Pers karena menurut para Pemohon kata tersebut harus dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon; b) mencermati posita para Pemohon mengenai “memfasilitasi” adalah menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan oleh masing-masing organisasi pers bukan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers sebagaimana dalam halaman 19 permohonannya, maka akibatnya peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan dapat bertentangan satu dengan yang lain. 3) Hak organisasi pers dalam melakukan penyusunan peraturan di bidang pers tidaklah terhalangi oleh ketentuan a quo UU Pers karena ketentuan a quo tidak memuat pembatasan sama sekali terhadap hak organisasi pers dalam menyusun suatu peraturan di bidang pers. f. Bahwa selain itu, menurut Pemerintah dalil kerugian para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pemohonannya halaman 8 s.d halaman 11, dan halaman 13, penekanannya adalah berkenaan dengan tindakan Dewan Pers yang dianggap memonopoli pembentukan peraturan di bidang pers. Hal ini tidak mencerminkan 73 suatu permasalahan konstitusionalitas norma akibat ketidakjelasan makna suatu norma, namun permasalahan implementasi norma antara para Pemohon dengan Dewan Pers, yang dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: a. Apabila memperhatikan waktu berlakunya UU Pers pada tanggal 23 September 1999 sampai dengan tahun 2021 yang berarti sudah 22 tahun, para Pemohon tidak pernah mempermasalahkan ketentuan a quo, namun begitu ada implementasi dari ketentuan a quo yang tidak menguntungkan para Pemohon, barulah para Pemohon mengajukan permohonan judicial review. b. Berkenaan dengan permasalahan implementasi ketentuan Pasal 15 UU Pers antara para Pemohon dengan Dewan Pers, Pemerintah telah melakukan penelusuran di situs Dewan Pers yaitu https://dewanpers.or.id/assets/documents/siaranpers/Siaran_Pers _Dewan_Pers_terhadap_Hasil_Putusan_Pengadilan_Tinggi_DKI _Jakarta_terkait_Gugatan_Kepada_Dewan_Pers.pdf (vide Bukti PK-2a) dan menemukenali bahwa telah terdapat perselisihan perdata yang telah diputus berkekuatan hukum tetap yaitu perkara nomor 235/Pdt.G.2018/PN.JKT.PST juncto Putusan 331/PDT/2019/PT.DKI antara Serikat Pers Republik Indonesia yang diwakili olek Ketua Umum dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia yaitu Heintje Grontson Mandagi (in casu Pemohon I dalam perkara a quo) dan Wilson Lalengke melawan Dewan Pers. Adapun Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima, selanjutnya para Penggugat (in casu Pemohon I dalam perkara a quo) mengajukan banding dan pengadilan tingkat Banding mengadili sendiri dan memutuskan bahwa menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan Majelis hakim pada Putusan 331/PDT/2019/PT.DKI tingkat Banding perkara tersebut pada intinya perbuatan Dewan Pers menerbitkan kebijakan berkaitan dengan standar kompetensi wartawan tidak melawan hukum (vide Bukti PK-2b). 74 Hal ini menegaskan bahwa permasalahan tersebut sebenarnya adalah permasalahan implementasi norma dan sesungguhnya telah terdapat putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap permasalahan implementasi norma tersebut. 2. Terhadap dalil para Pemohon pada bagian I Pokok Permohonan para Pemohon Angka 2 mengenai Pasal 15 ayat (5) UU Pers yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Dewan Pers Indonesia (dimana para Pemohon menjadi anggota) berbeda dengan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam UU Pers karena Dewan Pers hanya ada 1 (satu) di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Dewan Pers merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Tujuan tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Dewan Pers karena apabila dimaknai demikian maka tujuan tersebut justru tidak akan tercapai mengingat akan terbentuk bermacam variasi pemaknaan atas frasa “kemerdekaan pers” itu sendiri dari berbagai macam “Dewan Pers” yang tentunya hal ini akan mengakibatkan bermacam variasi langkah dalam mewujudkannya. Hal tersebut tentunya sangat dihindari karena potensi terjadinya benturan atau gesekan kepentingan antara satu “Dewan Pers” dengan “Dewan Pers” lainnya akan sangat besar mengingat kemerdekaan pers merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh seluruh organisasi pers, perusahaan pers, dan wartawan. Tentunya jika dimaknai dapat lebih dari 1 (satu) Dewan Pers, maka hal tersebut justru kontra produktif dengan tujuan pembentukan Dewan Pers itu sendiri dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 2) Apabila dihubungkan dengan fungsi dari Dewan Pers dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers, tidak mungkin penetapan Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh 75 lebih dari 1 (satu) Dewan Pers karena akan menjadi banyak sekali variasi “Kode Etik Jurnalistik” yang perlu dipatuhi oleh organisasi pers, perusahaan pers, dan wartawan atau bahkan memilih “Kode Etik Jurnalistik” yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan fungsi Dewan Pers dalam mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik? Sebagai contoh kasus: wartawan A yang tergabung dalam Dewan Pers A tentunya akan mematuhi “Kode Etik Jurnalistik” yang ditetapkan oleh Dewan Pers A, sehingga Dewan Pers B tidak dapat melakukan pengawasan terhadapnya, begitu pula sebaliknya. 3) Bahwa sebagaimana dalam surat Ketua Dewan Pers yang ditujukan kepada pejabat institusi pemerintahan termasuk Menteri Kominfo dan para pimpinan perusahaan, yaitu Surat Nomor 339/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers Terkait Adanya Kegiatan Plagiarisme dan Penyemu (Imposter) yang Dilakukan oleh Pihak Lain secara Tidak Sah terhadap Penamaan dan Fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 2021 (vide Bukti PK-3) pada pokoknya menjelaskan bahwa: a) semakin maraknya tindakan-tindakan plagiarisme dan penyemu (imposter) serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah dan inkonstitusional terhadap penamaan dan fungsi Dewan Pers. b) Dewan Pers dipilih oleh Organisasi Pers dan Masyarakat Insan Pers dan diangkat melalui Keputusan Presiden sesuai Bab V Dewan Pers, Pasal 15 ayat (5) UU Pers. c) Kronologis pembentukan Dewan Pers yang pertama kali dibentuk pada tahun 1968 yang waktu itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers s.d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 (UU Pokok Pers) dimana Dewan Pers dahulu berperan sebagai penasehat pemerintah dan Ketua Dewan Pers secara 76 ex-officio dijabat oleh Menteri Penerangan. Hal tersebut berubah pada era reformasi pada tahun 1999 dimana melalui UU Pers, Dewan Pers berubah menjadi suatu institusi yang independen yang mana Dewan Pers yang lama hasil UU Pokok Pers akhirnya digantikan dengan Dewan Pers yang baru sebagaimana amanat UU Pers melalui Keputusan Presiden Nomor 96/M/2000 tanggal 19 April 2000 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pers 1996-1999 dan Pengangkatan Dewan Pers 2000-2003 (vide Bukti PK-4), sehingga jelas kontinuitas Dewan Pers dari UU Pokok Pers yang lama diganti dengan Dewan Pers yang independen berdasarkan UU Pers yang baru. d) Bahwa walau pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tanpa melibatkan lagi campur tangan Pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan di dalam Keputusan Presiden melainkan diputuskan oleh seluruh Anggota Dewan Pers di dalam Rapat Pleno. Berdasarkan surat tersebut nampak nyata adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers yang hanya 1 (satu) entitas ini oleh pihak-pihak tertentu yang juga menginginkan berperan seperti Dewan Pers, sehingga sebenarnya hal-hal yang dipermasalahan oleh para Pemohon mengenai tidak ditanggapinya Anggota “Dewan Pers Indonesia” (“organisasi” atau “forum” dimana para Pemohon bernaung) untuk ditetapkan oleh Presiden, tidak ada sangkut pautnya dengan inkonstitusionalitas norma. 4) Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers telah jelas memberikan nomenklatur “Dewan Pers” dan tidak ada nomenklatur- nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers, sehingga apabila para Pemohon mendalilkan “organisasinya” bernama “Dewan Pers Indonesia” maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia (“organisasi” 77 atau “forum” dimana para Pemohon menjadi anggotanya) tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan Anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai hukum yang berlaku. b. Selain itu, terkait dengan dalil para Pemohon pada halaman 11 yang menyatakan “pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers wajib dilakukan berdasarkan asas demokrasi yang diwujudkan melalui mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 dan hasilnya ditetapkan oleh pimpinan sidang yang beranggotakan pimpinan organisasi-organisasi pers” Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) Berdasarkan uraian yang Pemerintah jelaskan dalam latar belakang UU Pers menunjukkan tidak ada cerminan pengaturan mengenai mekanisme penetapan Anggota Dewan Pers sebagaimana yang diinginkan para Pemohon yaitu yang dilakukan tanpa menggunakan perwakilan unsur melainkan langsung berdasarkan mekanisme kongres pers yang demokratis. 2) Disusunnya norma Pasal 15 ayat (3) UU Pers dengan unsur- unsur anggota Dewan Pers adalah agar Dewan Pers benar- benar mewakili masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, Dewan Pers sedapat mungkin harus mencakup wakil-wakil perusahaan pers, baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah, wakil-wakil organisasi wartawan dan para ahli dari berbagai bidang. 3) Dalil para Pemohon pada halama 11 tersebut yang menyatakan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 yang dinisiasi para Pemohon merupakan suatu kewajiban yang harus dituruti dalam pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers, adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena Pemerintah sama sekali belum melihat ada kejelasan 78 legitimasi hukum dari “Kongres Pers Indonesia 2019” atau “Dewan Pers Indonesia” untuk dijadikan kewajiban bagi pihak manapun dalam pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers. Adapun mengenai mekanisme pemilihan Anggota Dewan Pers yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers. c. Bahwa memperhatikan rumusan norma Pasal 15 ayat (5) yang merujuk Pasal 15 ayat (3) UU Pers, pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers sesunggguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya, yaitu Anggota Dewan Pers yang mewakili unsur: 1) wartawan dipilih oleh organisasi wartawan (vide Pasal 15 ayat (3) huruf a UU Pers); 2) pimpinan perusahaan pers dipilih oleh organisasi perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (3) huruf b UU Pers); dan 3) tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (3) huruf c UU Pers). Dalam hal ini, telah ada proses demokratis dalam pemilihan Anggota Dewan Pers oleh insan pers dan Presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota Dewan Pers karena Anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing- masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Pers. d. Bahwa apabila ketentuan mengenai pemilihan Anggota Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (5) UU Pers dimaknai sebagai “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis” seperti petitum para Pemohon, hal tersebut tentunya menimbulkan multitafsir dan mengaburkan kejelasan makna bahkan mengubah suatu prosedur dalam pemilihan Anggota Dewan Pers 79 yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Pers dengan penjelasan sebagai berikut: Keterangan Pasal 15 ayat (3) UU Pers (Unsur Anggota Dewan Pers) Petitum para Pemohon Unsur: Wartawan; Pimpinan Perusahaan Pers Tokoh masyarakat, ahli bidang pers/komunikasi, dan bidang lainnya Sesuai usulan atau permohonan dari organisasi- organisasi pers, perusahaan- perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis Pemilihan pada Organisasi wartawan Organisasi perusahaan pers Organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers 1. Dapat dilakukan oleh berbagai macam kongres pers, dan akan terdapat banyak sekali “anggota dewan pers” yang ditetapkan Presiden. 2. Pemilihan anggota “Dewan Pers” secara kolektif dimana tidak diatur perwakilan tiap unsur- unsurnya Petitum para Pemohon tersebut tidak dapat dikatakan meminta tafsir namun menimbulkan makna baru dan sekaligus mengubah ketentuan yang terkait dengan Pasal 15 ayat (5) UU Pers yaitu Pasal 15 ayat (3) UU Pers sehingga mohon kiranya kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak upaya revisi ketentuan UU Pers para Pemohon melalui forum Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Petitum para Pemohon pada angka 3. 80 e. Dampak apabila petitum para Pemohon dikabulkan. Adapun dampak petitum para Pemohon tersebut apabila dikabulkan, maka menurut Pemerintah: 1) Akan banyak muncul “Dewan-Dewan Pers” sehingga tidak akan terdapat kejelasan standar mana yang akan diikuti oleh organisasi pers dan organisasi wartawan, serta akan nampak unsur subjektifitasnya. 2) Melemahkan peran Dewan Pers dalam pengawasan pemenuhan kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, dan pendataan organisasi pers yang akan sulit terlaksana dengan baik mengingat masing-masing organisasi pers akan berpendapat sesuai dengan standar yang disusunnya termasuk merasa tidak perlu mendaftarkan diri pada Dewan Pers. 3) Di tengah era tsunami informasi ini, apabila insan pers/media dibiarkan saja secara terpisah, sporadis, dan tanpa peran fasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers dan/atau fungsi peran lain oleh Dewan Pers, sehingga tidak ada konsesus terkait aturan main bersama di bidang pers, maka dampaknya informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi yang belum tentu terjamin kebenarannya, dijadikan alat untuk menyerang atau mengadili pihak lain (trial by the press), dan tanpa etika yang dapat begitu mudahnya dihasilkan oleh berbagai macam media termasuk media yang tidak terdaftar di Dewan Pers dan tidak memenuhi standar perusahaan pers ataupun standar kompetensi wartawan. Hal ini menurut Pemerintah maka dapat menghambat terwujudnya kemerdekaaan Pers yang bertanggung jawab serta peningkatan kualitas pers nasional. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 81 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN I. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. Bagaimana perdebatan yang disampaikan dan dikemukakan oleh penyusun UU Pers pada saat pembahasan dan perumusan konstruksi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers berdasarkan risalah pembahasan? Penjelasan/Tanggapan: 1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Keterangan Presiden yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan sebelumnya, tanggal 11 Oktober 2021, kemudian terdapat permintaan kepada Pemerintah untuk dapat membuat keterangan tambahan khususnya terkait catatan pada saat perumusan konstruksi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers, maka berdasarkan isi Buku “15 Hari Perjuangan Untuk Kemerdekaan Pers yang didalamnya terdapat Memorie van Toelichting UU Pers (vide Bukti PK- 1) dapat terlihat proses pembentukan UU Pers yang dimulai sejak diajukan oleh Presiden dalam Penyampaian Amanat Presiden atas pengajuan pembahasan RUU Pers kepada DPR RI, selanjutnya secara bertahap dilakukan proses Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU Pers, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi, Pembahasan DIM RUU Pers dalam 82 Panitia Kerja, Pembahasan DIM RUU Pers oleh Tim Perumus dan Tim Kecil, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi atas RUU Pers, dan Paripurna DPR RI Pengambilan Keputusan dalam pembahasan RUU Pers. 2. Berdasarkan isi Memorie van Toelichting (vide Bukti PK-1), dalam proses pembahasan RUU Pers sejak Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja, dan Rapat Tim Perumus, berkenaan dengan ketentuan a quo Pasal 15 ayat (2) UU Pers mengenai fungsi Dewan Pers, tidak banyak diskusi ataupun proses pembahasan khusus mengenai fungsi dari Dewan Pers. Seluruh Fraksi, baik Fraksi Karya Pembangunan, Persatuan Pembangunan, Demokrasi Indonesia, dan ABRI secara umum sepakat perlu adanya lembaga yang independen untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Hal ini juga telah disampaikan oleh Menteri Penerangan pada saat itu dalam penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang- undang tentang Pers, halaman 9 angka 8 Memorie van Toelichting (vide Bukti PK-1) dikutip “Dewan Pers. Kelembagaan, struktur, keanggotaan dan kegiatan Dewan Pers disesuaikan dengan semangat reformasi. Dewan Pers bersifat independen. Anggota Dewan Pers terdiri dari 15 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota. Keanggotaan tersebut ialah 5 orang wartawan yang dipilih oleh organisasi- organisasi wartawan, 5 orang pemilik atau manager perusahaan pers dan 5 orang ahli di bidang pers dan di bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Tidak ada wakil pemerintah yang duduk sebagai anggota Dewan Pers.” 3. Bahwa terkait dengan independensi dan komposisi keanggotaan Dewan Pers dalam UU Pers, sebagaimana disampaikan dalam Jawaban Pemerintah atas Pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU Pers tanggal 25 Agustus 1999, pada halaman 41 angka 10, yang dikutip dari Memorie van Toelichting (vide Bukti PK-1) sebagai berikut: “Mengenai independensi Dewan Pers dikaitkan dengan komposisi keanggotaan Dewan Pers, Pemerintah berpendapat Undang-undang tentang Pers perlu menetapkan komposisi keanggotaan Dewan Pers, untuk menjamin organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers dan unsur-unsur di dalam masyarakat yang berkaitan erat dengan kehidupan pers dan unsur-unsur di 83 dalam masyarakat yang berkaitan erat dengan kehidupan pers nasional dapat terwakili di dalam Dewan Pers. Penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden adalah merupakan pengukuhan sedang pemilihan anggota Dewan Pers diserahkan sepenuhnya kepada organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.” 4. Bahwa dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pers (RUU Pers) versi Pemerintah sebagaimana tergambar dari Memorie van Toelichting (vide Bukti PK-1) halaman 54, mengenai Dewan Pers diatur dalam Bab V Pasal 11 yang terdiri dari 5 ayat. Pada Pasal 11 ayat (2) dan (3) masing-masing terdapat 3 huruf a, b dan c, yang pada intinya mengatur mengenai fungsi Dewan Pers dan pada Pasal 11 ayat (4) mengatur mengenai penetapan anggota-anggota Dewan Pers dengan Keputusan Presiden. Sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 11 ayat (2) pada paragraf terakhir dikutip: “Dewan Pers dapat membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang-sidang/ pertemuan-pertemuan, tata tertib internal, persyaratan dan masa tugas karyawannya dan tata cara untuk memproses pengaduan-pengaduan”. Adapaun dalam penjelasan untuk Pasal 11 ayat (4) dikutip: “Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pers adalah semata-mata formalitas dan bukan merupakan hak untuk memveto atau menolak anggota-anggota yang telah dipilih sesuai ketentuan ayat (3).” 5. Bahwa selain daripada RUU Pers yang disiapkan oleh Pemerintah tersebut, DPR RI juga sebelumnya telah menyiapkan RUU Pers versi DPR, dimana secara khusus terdapat ketentuan mengenai Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 15 yang terdiri dari 7 ayat. Ketentuan mengenai fungsi Dewan Pers diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang terdiri dari 7 huruf, a s.d. huruf g. Dimana perbedaan substansi ayat pada Pasal 15 ayat (2) ini antara versi Pemerintah dengan versi DPR adalah sebagai berikut: Versi Pemerintah Versi DPR Rumusan Naskah Akhir Keterangan Bab V Pasal 11 ayat (2) Bab V Pasal 15 ayat (2) Bab V Pasal 15 ayat (2) Dalam Memorie van Toelicting hal 1155 dikutip: “Selanjutnya mengenai Bab V 84 Versi Pemerintah Versi DPR Rumusan Naskah Akhir Keterangan tentang “Dewan Pers”. Isi pasal-pasal Bab V tentang Dewan Pers telah diadakan penyempurnaan, kata-kata “Kebebasan Pers” dalam naskah awal Rancangan Undang- undang diganti dengan “Kemerdekaan Pers” sesuai dengan keputusan raker. Sedangkan mengenai fungsi- fungsi Dewan Pers, jumlah anggota Dewan Pers, Unsur- unsur Dewan Pers, Pembiayaan Dewan Pers, setelah melalui pembahasan tingkat Panitia Kerja, maka disepakati bahwa fungsi Dewan Pers perlu diadakan penyempurnaan … dst.” Untuk mencapai tujuan tersebut, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: Tetap (Sesuai versi DPR) a. menganalisis masalah- masalah yang berkaitan dengan pers dan menyampaikan saran kepada pemerintah dan masyarakat mengenai masalah- masalah tersebut a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain Tetap (Sesuai versi DPR) b. melindungi kebebasan pers dari campur b. melakukan pengkajian untuk b. melakukan pengkajian untuk pengembangan Tetap (Sesuai versi DPR) 85 Versi Pemerintah Versi DPR Rumusan Naskah Akhir Keterangan tangan pihak lain, meningkatkan standar profesi di bidang pers dan mengembangka n komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah pengembangan kehidupan pers kehidupan pers c. menerima, mengkaji dan memutuskan proses selanjutnya pengaduan- pengaduan dari masyarakat c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Tetap (Sesuai versi DPR) d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers Tetap (Sesuai versi DPR) e. mengembangka n komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah e. menetapkan komunikasi antara pers, msyarakat dan pemerintah Terdapat perubahan kata “mengembangkan” menjadi “menetapkan” f. memfasilitasi organisasi- organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan f. memfasilitasi organisasi- organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan Tetap (Sesuai versi DPR) g. mendata perusahaan pers g. mendata perusahaan pers Tetap (Sesuai versi DPR) 86 6. Berkenaan dengan ketentuan mengenai penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden terdapat dalam Pasal 15 ayat (5) UU Pers dimana dalam RUU Pers versi DPR yang kemudian disepakati untuk dimasukkan ke dalam RUU Pers tidak terdapat perubahan dan di dalam bagian Penjelasan terkait fungsi Dewan Pers dan penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden dinyatakan cukup jelas. Versi Pemerintah Versi DPR Rumusan Naskah Akhir Keterangan Bab V Pasal 11 ayat (4) Bab V Pasal 15 ayat (5) Bab V Pasal 15 ayat (5) Anggota-anggota Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Tetap (Sesuai versi DPR) 7. Dalam pengantar musyawarah pembahasan Rapat Kerja Pansus RUU Pers, pada halaman 103 angka 6, Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) menyatakan mengenai Dewan Pers, yaitu: “Dalam rangka meningkatkan komitmen terhadap tanggung jawab profesi secara profesional, fungsi Dewan Pers perlu ditambahkan, yakni menetapkan kode etik profesi dibidang pers, yang secara umum dapat menjadi pedoman umum, segenap insan pers, secara profesional dalam pelaksanaan etika profesi, tanpa menutup hak-hak bagi setiap penerbitan pers atau badan-badan pers lainnya, untuk menetapkan sikap profesi yang berlaku secara khusus didalam lingkungannya.” Kemudian pada saat masuk pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagaimana tertuang pada lampiran 2.3 Daftar Inventarisasi Masalah dalam Memorie van Toelichting (vide Bukti PK-1), halaman 212 s.d. halaman 263, pada DIM nomor 68 halaman 248 s.d. halaman 249 Memorie van Toelichting sebagaimana terlampir, terdapat masukan- masukan dari fraksi-fraksi terkait Bab V Dewan Pers Pasal 11 ayat (2), yaitu sebagai berikut: 87 F-ABRI F-KP F-PP F-PDI Kata “untuk mencapai tujuan tersebut” dihapus Fungsi Dewan Pers diubah menjadi Tugas Dewan Pers Kata “kebebasan” dihapus diganti dengan “kemerdekaan” Kata “Fungsi-fungsi” diganti kata “tugas”. Huruf a sampai c, susunan dan redaksi diubah dan disempurnakan Dimana masukkan dari Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) dan Fraksi PDI (F-PDI) mengenai adanya usulan perubahan kata “fungsi-fungsi Dewan Pers” menjadi “tugas Dewan Pers”, antara lain memasukkan: “memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers”. 8. Sedangkan pada DIM nomor 71 dan 73 halaman 250 s.d. halaman 251 Memorie van Toelichting (vide Bukti PK-1) sebagaimana terlampir, terkait dengan jumlah anggota Dewan Pers menjadi tidak diatur namun yang disepakati adalah anggota pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi wartawan dan tokoh masyarakat, pakar yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Selain itu penetapan keanggotan Dewan Pers adalah dengan Keputusan Presiden, baik Fraksi ABRI, F-KP dan F-PP secara substansi menerima dengan perubahan minor. Sedangkan F-PDI mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Pers pertama kali dikukuhkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 9. Selanjutnya atas masukkan atau usulan dalam DIM ini terkait dengan tugas Dewan Pers dan juga penetapan keanggotaan Dewan Pers, baik pada Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja hingga Rapat Tim Perumus tidak banyak dibahas secara mendalam. Pemerintah dan semua Fraksi yang ada menyetujui adanya perubahan ketentuan mengenai Dewan Pers dalam RUU Pers versi Pemerintah sesuai dengan masukkan dari fraksi-fraksi di DPR. 10. Dalam hal ini, proses pembentukan UU Pers tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Pers adalah tunggal. Dewan Pers timbul berdasarkan amanat dari UU Pers. Tidak ada lembaga lain yang selain Dewan Pers yang dapat dibentuk guna melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU Pers. 88 11. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, tergambar proses penyusunan RUU Pers terkait dengan bagian Bab Dewan Pers yang merujuk pada Memorie van Toelichting dimana mengenai isi pasal Dewan Pers pada naskah akhir yang digunakan adalah isi pasal masukkan dari DPR. Pembahasan mengenai fungsi Dewan Pers yaitu memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers pun tidak dibahas secara mendalam dan dianggap cukup. II. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. Sehubungan dengan dalil bantahan mengenai legal standing para Pemohon yang disampaikan oleh Pemerintah dalam Keterangan tertulisnya, bagaimana peran Pemerintah dalam melakukan pengendalian terhadap organisasi pers sehingga organisasi pers yang ada dapat memenuhi peraturan perundang- undangan? Selain itu Mahkamah juga meminta penyampaian data organisasi pers yang terdaftar pada Pemerintah berdasarkan pemenuhan persyaratan sesuai perundang-undangan dan juga bagaimana respon Pemerintah mengenai adanya organisasi pers yang tidak terdaftar apakah pengaturannya juga tunduk kepada Dewan Pers? Penjelasan/Tanggapan: Bahwa pada pokoknya pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan, dan Pemerintah memberikan penjelasan/tanggapan sebagai berikut: 1. Menjawab pertanyaan mengenai peran Pemerintah dalam melakukan pengendalian terhadap organisasi pers sehingga organisasi pers yang ada dapat memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kiranya dapat Pemerintah sampaikan penjelasan sebagai berikut: a. Pada prinsipnya sejak era reformasi dan lahirnya UU Pers a quo, maka kegiatan pers nasional sama sekali tidak dicampuri oleh Pemerintah, ihwal mengenai bagaimana pers mengembangkan kemerdekaannya dan meningkatkan kehidupan pers nasional tidak diatur oleh Pemerintah dan hal tersebut diserahkan kepada insan pers untuk mengatur dirinya sendiri (swaregulasi). Adapun untuk mengawal dan mewujudkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional tersebut, Pasal 15 ayat (1) UU Pers a quo telah menetapkan suatu entitas independen yaitu Dewan Pers (in casu Pihak Terkait I dalam perkara a 89 quo). Hal ini menunjukkan batas tegas bahwa UU Pers a quo berbeda dengan UU Pers lama yang mana masih terdapat campur tangan Pemerintah. b. Walaupun UU Pers a quo menjunjung semangat kemerdekaan pers dan tidak terdapat campur tangan Pemerintah dalam menentukan jalannya pers nasional bukan berarti sama sekali tidak ada hal-hal yang terkait dengan Pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Apabila mencermati Pasal 9 ayat (2) UU Pers, yang berbunyi sebagai berikut: “(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.”, maka setiap perusahaan pers harus tunduk pula pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai badan hukum di Indonesia baik itu Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas, maupun Perkumpulan yang di dalamnya juga terdapat peran Pemerintah dalam hal pengesahan terhadap status suatu badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar dan data suatu badan hukum. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pers tersebut, perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia yang artinya: 1) Apabila bentuk badan hukum Indonesia perusahaan pers tersebut adalah Perseroan Terbatas (PT) maka aturannya mengikuti ketentuan: a) Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT); dan b) Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021). 2) Apabila bentuk badan hukum Indonesia perusahaan pers tersebut adalah Yayasan maka aturannya mengikuti ketentuan: a) Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (UU Yayasan); 90 b) Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 (PP Yayasan); dan c) Pasal 10 dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2019 (Permenkumham 13/2019) 3) Apabila bentuk badan hukum Indonesia perusahaan pers tersebut adalah Koperasi maka aturannya mengikuti ketentuan: a) Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021); dan b) Pasal 3 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Permenkumham 14/2019); 4) Apabila bentuk badan hukum Indonesia perusahaan pers tersebut adalah Perkumpulan maka aturannya mengikuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham 3/2016). Dalam hal ini, status badan hukum suatu perusahaan pers baru timbul setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun mekanisme pendaftarannya adalah melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengesahkan suatu badan hukum sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 91 d. Kiranya dapat Pemerintah sampaikan juga bahwa mencermati Pasal 1 angka 2 UU Pers, badan hukum untuk perusahaan pers adalah badan hukum yang “secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi". Dengan demikian, bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers. Dalam hal ini bentuk badan hukum, akan memberikan kedudukan hukum dan pertanggungjawaban hukum yang lebih pasti. Hubungan hak dan kewajiban, baik ke dalam maupun ke luar lebih memiliki dasar dan kepastian. Hal ini akan lebih menjamin perusahaan pers melaksanakan hak dan kewajiban hukum yang tidak akan merugikan pihak lain. Lebih lanjut, bentuk badan hukum diharapkan memberi kepercayaan (trust) yang lebih besar pada suatu perusahaan pers. Terhadap hal tersebut, pada prakteknya mengingat motif dari suatu kegiatan usaha adalah “kegiatan ekonomi untuk mencari atau memperoleh laba atau keuntungan” maka idealnya perusahaan pers berbentuk PT. Walaupun secara normatif UU Pers memberikan pilihan- pilihan badan hukum perusahaan pers (tidak hanya PT), namun secara empiris PT adalah badan hukum yang paling umum dipergunakan (disadur dari artikel “Badan Usaha Pers” https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/77/Badan_Usaha_Pers, diakses pada tanggal 10 November 2021). e. Oleh karena itu, menjadi penting peran pendataan perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers yang menyatakan bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi mendata perusahaan pers. Perusahaan pers yang memenuhi persyaratan untuk didata oleh Dewan Pers adalah perusahaan- perusahaan pers yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana diuraikan di atas. f. Selanjutnya dapat Pemerintah sampaikan bahwa meskipun informasi jurnalistik merupakan wewenang dari Dewan Pers, namun demikian apabila infomasi jurnalistik tersebut dilakukan melalui situs internet oleh media siber, maka Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 92 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 28J UUD NRI 1945 berkewajiban dan berwenang melakukan pengendalian (pemutusan akses) terhadap “informasi jurnalistik” tersebut yang apabila berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pers ternyata terdapat muatan yang melanggar hukum. Hal mana prosedurnya telah diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. g. Dalam praktiknya, koordinasi antara Pemerintah dengan Dewan Pers guna menjalankan amanat Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Pers salah satunya sebagaimana tergambar dari adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan Dewan Pers tentang Sinergi Penataan Media Siber dalam rangka Penegakkan Kemerdekaan Pers yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/DP/PKS/IV/2019 dan Nomor 08/KOMINFO/DJAI/HK.04.01/04/2019 tanggal 12 April 2019 yang pada pokoknya mengatur bahwa sebelum dilakukan tindakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas suatu informasi jurnalistik media siber yang diduga melanggar hukum terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi dengan Dewan Pers. (vide Tambahan Bukti PK-11) Hal ini juga sejalan dengan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisan Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE) (vide Tambahan Bukti PK-12). SKB UU ITE tersebut pada intinya menyepakati bahwa untuk pemberitaan yang dilakukan oleh institusi pers di internet (media online) dan informasi tersebut merupakan karya jurnalistik sesuai ketentuan UU 93 Pers, maka sepanjang tidak atas nama pribadi wartawan, diberlakukan mekanisme UU Pers sebagai lex spesialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. h. Berdasarkan uraian Pemerintah di atas, maka Pemerintah tidak mempunyai kewenangan mengendalikan organisasi pers namun demikian kewenangan Pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih bersifat administratif untuk menjamin kebebasan berkumpul, berserikat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 khususnya dalam membentuk badan hukum, dimana kemudian perusahaan pers yang telah berbadan hukum dapat mengajukan pendataan pada Dewan Pers. Adapun mengenai kewenangan Pemerintah melakukan pengendalian terhadap informasi yang melanggar hukum di dunia siber sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE apabila untuk informasi jurnalistik maka dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dewan Pers. 2. Berkenaan dengan permintaan penyampaian data organisasi pers yang terdaftar pada Pemerintah berdasarkan pemenuhan persyaratan sesuai perundang-undangan, kiranya dapat Pemerintah sampaikan penjelasan sebagai berikut: a. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Pers huruf g yang normanya berbunyi sebagai berikut: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: g. Mendata perusahaan pers.”, maka Pemerintah tidak mempunyai data organisasi pers sebagaimana dimintakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H., M.H karena pendataan tersebut dilakukan oleh Dewan Pers. b. Fungsi pendataan tersebut bukanlah wewenang yang didelegasikan oleh UU Pers kepada Pemerintah. Dibentuknya UU Pers adalah guna menjunjung semangat kemerdekaan pers yang independen dan tidak ada campur tangan Pemerintah, hal ini berbeda dengan UU Pers lama karena UU Pers lama masih terdapat campur tangan Pemerintah. 3. Berkenaan dengan pertanyaaan bagaimana respon Pemerintah mengenai adanya organisasi pers yang tidak terdaftar apakah juga tunduk kepada peraturan Dewan Pers, Pemerintah berpendapat adanya organisasi pers 94 yang tidak terdaftar di dalam Dewan Pers, secara hukum tetap harus tunduk pada ketentuan UU Pers termasuk peraturan yang dibentuk Dewan Pers dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Dewan Pers merupakan bagian dari kontrol masyarakat atas pers. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UU Pers yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain: ……… oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.” Dengan demikian, meskipun terdapat organisasi pers yang tidak terdaftar di Dewan Pers, maka berdasarkan fungsi kontrol atas pers yang dimilikinya, Dewan Pers sesuai dengan Penjelasan Umum UU Pers dapat melakukan fungsi kontrol terhadap pers dengan berbagai bentuk dan cara dalam hal ini termasuk kontrol untuk memastikan seluruh organisasi pers melaksanakan ketentuan-ketentuan UU Pers yang pengejawantahannya juga ditetapkan dengan peraturan atau beleidsregel lainnya dari Dewan Pers atas dasar konsesus konstituen pers. b. Adapun konsekuensinya dalam hal tidak terdata pada Dewan Pers, pada tatanan norma dan praktek, apabila ada organisasi pers yang melakukan suatu perbuatan hukum yang merugikan pihak lainnya maka Dewan Pers pun tidak dapat membantu menyelesaikan dan memberikan pertimbangannya sehingga mengakibatkan organisasi pers yang berada di luar Dewan Pers secara hukum bertanggung jawab secara organisasi dan dapat langsung diajukan upaya hukum kepada penegak hukum. III. Atas Pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic P Foekh, S.H., M.H. Apakah dalam praktek atau implementasinya ada organisasi pers atau wartawan yang berada di luar Dewan Pers? Selain itu , Mahkamah juga memerlukan informasi terkait peran Presiden dalam melakukan penetapan terhadap keanggotan Dewan Pers paska disahkannya UU Pers, apakah Presiden yang berdasarkan UU Pers mempunyai kewenangan melakukan 95 penetapan, pernah tidak menerbitkan Surat Keputusan atau Penetapan mengenai pengangkatan anggota Dewan Pers? Penjelasan/Tanggapan: 1. Berkenaan dengan pertanyaan apakah dalam praktek atau implementasinya ada organisasi pers atau wartawan yang berada di luar Dewan Pers, kiranya dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: Bahwa memperhatikan materi permohonan para Pemohon, maka dalam prakteknya terdapat organisasi pers yang dibuat oleh individu insan pers namun tidak mendaftarkan dirinya kepada Dewan Pers atau tidak ingin didata oleh Dewan Pers walaupun pendataan organisasi pers merupakan amanat Pasal 15 ayat (2) UU Pers, yang mana salah satu tugas dari Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. 2. Berkenaan dengan pertanyaan apakah Presiden yang berwenang untuk menetpkan Anggota Dewan Pers berdasarkan UU Pers pernah tidak menerbitkan Surat Keputusan atau Penetapan mengenai pengangkatan anggota Dewan Pers, kiranya dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut: a. Berdasarkan Memorie van Toelichting (vide Bukti PK-1) pembentukan UU Pers yang kemudian disahkan dan tertuang dalam UU Pers, menunjukkan bahwa kedudukan Dewan Pers adalah atribusi Undang- Undang, berdasarkan amanat dari Pasal 15 UU Pers. Tidak ada lembaga lain yang selain Dewan Pers yang dapat dibentuk guna melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU Pers. Merujuk Pasal 15 ayat (1) UU Pers dari sisi nomenklatur penamaan jelas bahwa entitas yang dibentuk untuk mewujudkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional berdasarkan UU Pers tersebut adalah bernama Dewan Pers, dan berdasarkan Pasal 15 ayat (5) yang mengatur bahwa Anggota Dewan Pers ditetapkan oleh Presiden, maka Presiden mempunyai kewenangan melakukan penetapan terhadap anggota Dewan Pers yang terdiri dari unsur wartawan, pimpinan perusahanan pers dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Oleh karena itu, dalam rangka tertib hukum administrasi negara, penetapan Anggota Dewan Pers oleh Presiden haruslah dilakukan dan 96 hanya terhadap permohonan penetapan Anggota Dewan Pers yang diajukan oleh entitas yang sah menurut Pasal 15 UU Pers yaitu Dewan Pers, bukan diajukan oleh organisasi lain dengan nama-nama yang berbeda atau mirip dengan tujuan yang dapat diduga sebagai “free riding” untuk mengecoh pihak-pihak tertentu. Apabila Presiden tidak menetapkan Anggota Dewan Pers sesuai dengan UU Pers maka justru melanggar undang-undang. b. Selain dari segi dasar hukum atribusi dan nomenklatur Dewan Pers yang diberikan UU Pers, untuk menentukan penetapan oleh Presiden terhadap Anggota Dewan Pers yang sah dapat dilihat juga dari aspek historis, kontinuitas, dan, konsitensi yang menjadi kebiasan. Selama ini penetapan keanggotaan Dewan Pers dengan Keputusan Presiden adalah selalu ajeg dan konsisten, sehingga Presiden tidak pernah tidak menetapkan Keputusan Pengangkatan Anggota Dewan Pers. Hal tersebut sebagaimana telah Pemerintah lampirkan buktinya dalam: 1) Bukti PK-3 mengenai Surat Ketua Dewan Pers Nomor 339/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers Terkait Adanya Kegiatan Plagiarisme dan Penyemu (Imposter) yang dilakukan oleh Pihak Lain secara Tidak Sah terhadap Penamaan dan Fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 2021 yang di dalamnya menjelaskan historis dari Dewan Pers dan nama-nama anggota Dewan Pers yang ditetapkan secara periodik oleh Presiden; dan 2) Bukti PK-4 yang mana memuat mengenai penetapan Anggota Dewan Pers pada era reformasi berdasarkan UU Pers a quo sekaligus pemberhentian Anggota Dewan Pers berdasarkan UU Pers lama sebelum reformasi, sehingga hal ini menunjukkan kontinuitas dan konsitensi dari Presiden terhadap penetapan Anggota Dewan Pers menurut undang-undang. Adapun berkenaan dengan konsistensi penetapan Anggota Dewan Pers berdasarkan UU Pers a quo, Pemerintah uraikan lebih spesifik dalam Keterangan Tambahan Pemerintah ini sebagai berikut: 97 1. Keputusan Presiden No. 96/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000-2003 tanggal 19 April 2000 (vide Bukti PK-4). 2. Keputusan Presiden No. 143/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2003-2006 tanggal 13 Agustus 2003 (vide Tambahan Bukti PK-5). 3. Keputusan Presiden No. 7/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2006-2009 tanggal 9 Februari 2007. Dalam hal ini keanggotaan Dewan Pers baru berlaku pada tanggal penetapan Keputusan Presiden tersebut yaitu pada tanggal 9 Februari 2007 (vide Tambahan Bukti PK-6). 98 4. Keputusan Presiden No. 13/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2010-2013 tanggal 29 Januari 2010 (vide Tambahan Bukti PK-7). 5. Keputusan Presiden No. 22/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2013-2016 tanggal 18 Februari 2013 (vide Tambahan Bukti PK-8). 6. Keputusan Presiden No. 14/M Tahun 2016 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2016-2019 tanggal 29 Februari 2016 yaang masa periodenya diperpanjang dengan Keputusan Presiden No. 16/M Tahun 2016 tanggal 12 Maret 2016 mengenai perpanjangan paling lama s.d 3 (tiga) bulan (vide Tambahan Bukti PK-9). 99 7. Keputusan Presiden No 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers tanggal 13 Mei 2019 (vide Tambahan Bukti PK-10). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12 yang disahkan dalam persidangan 11 Oktober 2021 dan 11 Januari 2022 sebagai berikut: 1. PK-1 : Buku “15 hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers” yang disusun oleh Indonesia Media Law dan Policy Centre yang memuat Memorie van Toelichting dari UU Pers; 2. PK-2a : Fotokopi Siaran Pers Dewan Pers tentang Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/Pdt/2019/Pt.DKI Juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Pst; 3. PK-2b : Fotokopi Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI antara Serikat Pers Republik Indonesia yang diwakili olek Ketua Umum dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia yang diwakili oleh Heintje Grontson Mandagi (in casu Pemohon I dalam perkara a quo) dan Wilson Lalengke melawan Dewan Pers; 4. PK-3 : Fotokopi Surat Ketua Dewan Pers Nomor 339/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers Terkait Adanya Kegiatan Plagiarisme dan Penyemu (Imposter) Yang Dilakukan oleh Pihak Lain Secara Tidak Sah terhadap Penamaan dan Fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 2021; 5. PK-4 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 96/M/2000 tanggal 19 April 2000 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pers 1996-1999 dan pengangkatan Dewan Pers 2000-2003; 6. PK-5 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 143/M/2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2003-2006; 7. PK-6 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 7/M/2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2006-2009; 100 8. PK-7 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 13/M/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers 2010-2013; 9. PK-8 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 22/M/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers 2013-2016; 10. PK-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 14/M/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers 2016-2019 yang diperpanjang masa keanggotaannya dengan Keputusan Presiden Nomor 16/M/2016 tanggal 12 Maret 2016; 11. PK-10 : Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 33/M/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2019-2022; 12. PK-11 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/DP/PKS/IV/2019 atau Nomor 08/KOMINFO/DJAI/HK.04.01/04/2019 tanggal 12 April 2019 antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan Dewan Pers tentang Sinergi Penataan Media Siber dalam rangka Penegakkan Kemerdekaan Pers yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama; 13. PK-12 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisan Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Dewan Pers memberikan keterangan yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021, yang selanjutnya didengarkan dalam persidangan 9 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. Keterangan Pendahuluan Pihak Terkait Dewan Pers dibentuk berdasarkan UU Pers 1999, yang disetujui oleh DPR, 13 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie sepuluh hari kemudian, 23 September, serta diundangkan hari itu juga. Pasal 15 ayat (1) undang-undang itu menyatakan bahwa “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional, dibentuk 101 Dewan Pers yang independen.” Dewan Pers bukanlah law enforcer (penegak hukum) karena memang hanya punya moral force (kekuatan moral). Karena itu kekuatan lembaga ini berada pada “daya paksa masyarakat”. (Atmakusumah Astraatmadja – Ketua Dewan Pers periode 2000-2003) Pers, sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan pada para penyelenggara negara. Sejarah perkembangan Pers Indonesia, sejak jaman kemerdekaan hingga reformasi 1998 menunjukan bahwa Pers tidak pernah lepas dari kepentingan politik dan terkait erat dengan keinginan setiap pemerintah yang berkuasa. Pada Masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1960, Pers diwajibkan mendukung dan membela Manifesto Politik RI, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin, serta kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan pemerintah. Tidak hanya itu, Pers pada masa ini juga lebih banyak berafiliasi dengan partai politik dan sebagai “terompet” partai. Harapan pada kemerdekaan Pers yang sejati muncul dengan lahirnya UU Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (selanjutya disebut UU Pokok Pers 11/1966). Pada UU Pokok Pers 11/1966 terdapat sebuah kemajuan dalam hal kemerdekaan Pers berupa ditiadakannya sensor dan pembredelan. Namun, ketentuan ini “dimandulkan” dengan adanya ketentuan dalam UU Pokok Pers 11/1966 itu sendiri yang menyatakan masih diperlukannya Surat Izin Terbit (selanjutnya disebut SIT) selama masa peralihan hingga ada keputusan pencabutan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Adapun ketentuan perihal SIT dalam masa peralihan diatur oleh Pemerintah bersama Dewan Pers. Demikian juga dengan keberadaan Dewan Pers pada era UU Pokok Pers 11/1966, ditempatkan hanya sebagai “pendamping” pemerintah di mana peran dan fungsinya (Pasal 6 dan 7 UU Pokok Pers 11/1966) menjadi subordinasi dari pemerintah, termasuk fungsi Dewan Pers menetapkan aturan SIT bersama pemerintah. 102 Berkenaan dengan paparan di atas, dapat dikemukakan 2 fakta berikut. Fakta yang pertama, bahwa pengaturan SIT menjadi monopoli pemerintah. Fungsi Dewan Pers untuk bersama dengan pemerintah menetapkan pengaturan SIT tidak berjalan. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari maksud dan tujuan pembentukan Dewan Pers itu sendiri yakni hanya sebagai pendamping Pemerintah dalam membina Pers nasional. Artinya Dewan Pers tidak memegang peran utama tetapi peran tambahan jika diperlukan. Tidak hanya itu, monopoli pemerintah mendapat legitimasi dalam mengatur arah pembinaan dan kemerdekaan Pers yang diinginkannya melalui aturan dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers yang menyebut bahwa Ketua Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan. Dominasi pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers bukan saja dari representasi Ketua Dewan Pers yang dijabat oleh Menteri Penerangan tetapi juga pada posisi anggota Dewan Pers yang juga dijabat oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika dan pejabat Departmen Penerangan lainnya. Dengan komposisi keanggotaan Dewan Pers yang demikian, sangat sulit bagi Dewan Pers bersifat independen. Yang terjadi justru Dewan Pers merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Fakta yang kedua, keberlakuan ketentuan SIT yang ditetapkan hanya selama “masa peralihan”, yang seharusnya merupakan rentang waktu yang pendek dan/atau terbatas, faktanya berlangsung belasan tahun (kurang lebih 16 tahun). Kewajiban SIT baru hilang dengan terbitnya Undang-Undanga Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (selanjutnya disebut UU No. 21/1982). Pada Masa Orde Baru, kondisi Pers Indonesia hampir tidak berubah. Pers Indonesia tak lebih dari sekadar press release pemerintah, bahkan buletin pemerintah. Belenggu terhadap kemerdekaan Pers diperkuat dengan terbitnya UU No. 21/1982. Dengan UU No. 21/1982, SIT berganti baju menjadi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP, yang wajib dimiliki oleh setiap penerbitan Pers. Keberadaan SIUPP secara tidak langsung mengharuskan lembaga Pers untuk tunduk kepada pemerintah dan memberangus kebebasan dalam memberitakan 103 isu-isu sensitif. SIUPP menyediakan kondisi yang ideal bagi pemerintah untuk melegitimasi kontrol sepenuhnya atas Pers dan memberikan sanksi bagi lembaga Pers (bahkan sampai pembredelan) secara legal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai tonggak kembalinya Kemerdekaan Pers Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan negara, telah berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan politik dan sosial masyarakat, hingga mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Situasi ini menuntut negara untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional serta diperlukannya koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi. Berlandaskan kondisi tersebut, diterbitkan Tap MPR No X/MPR /1998 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Bidang hukum menjadi salah satu dari 4 bidang pembangunan lainnya yang direformasi. Reformasi pada bidang hukum diarahkan pada pemantapan, penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat, yang dilakukan antara lain melalui proses legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang sarat dengan perlindungan HAM. Semangat reformasi itu berpengaruh pula pada kehidupan Pers Indonesia. Pers ikut masuk dalam arus reformasi, menyuarakan kehidupan bangsa dan wajah pemerintahan sesungguhnya. Semangat reformasi mendorong tokoh- tokoh Pers saat itu menyuarakan kemerdekaan Pers yang hakiki bukan semu, sebagai pengejawantahan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta lepas dari pengaruh dan belenggu pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. Pers Indonesia mencatat bahwa dalam waktu bersamaan yakni tanggal 23 September 1999 disahkah dan diundangkan 2 (dua) undang-undang yang sarat 104 akan makna perlindungan hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers an Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berlakunya UU Pers 40/1999 membawa perubahan drastis pada pengaturan Pers di Indonesia. UU Pers 40/1999 menyatakan Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan Pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun. UU Pers 40/1999 merupakan tonggak kembalinya kemerdekaan Pers di Indonesia. Tidak hanya itu Pasal 2 UU Pers 40/1999 juga menegaskan bahwa kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ini artinya kemerdekaan Pers adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Meski sebagai milik rakyat Indonesia, kemerdekaan Pers tidak bebas nilai atau bebas tanpa aturan. Pers Indonesia adalah Pers yang bertanggungjawab yakni yang beretika dan profesional, yang menyajikan informasi secara independen, akurat dan berimbang serta tidak mengandung itikad buruk. Pers Indonesia adalah Pers yang dapat mempertanggung jawabkan pemberitaannya di depan hukum. Terdapat hal-hal mendasar dan substansi yang menunjukkan perlindungan kemerdekaan Pers dalam UU Pers 40/1999 sebagai berikut. Pertama, Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Norma ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers 40/1999. Tidak adanya penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran karena kemerdekaan Pers sejatinya merupakan wujud sebagai hak asasi warga negara, sehingga harus dijamin. Kedua, tidak ada satu norma pun dalam UU Pers 40/1999 yang memerintahkan diperolehnya izin untuk menerbitkan Pers layaknya SIT atau SIUPP. Tidak adanya SIT atau SIUPP merupakan konsekuensi dari tidak adanya penyensoran, pembredelan atau pelarangan pemberitaan/penyiaran. Kondisi ini berbeda dengan praktik yang terjadi sebelum berlakunya UU Pers 40/1999, di mana SIUPP dapat dicabut oleh Pemerintah. Salah satu contohnya 105 terjadi pada Majalah Mingguan Editor. PT Indodharma Utama Media yang menjalankan penerbitan Majalah Mingguan Editor dibatalkan SIUPP nya berdasarkan pada Keputusan Menteri Penerangan No 124/KEP/MEN/1994. Ketiga, tidak adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur praktik penyelenggaraan dan kehidupan Pers. Contoh paling nyata adalah hingga saat ini tidak adanya peraturan pelaksanaan yang terbit sebagai implementasi UU Pers 40/1999, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain- lain. Adapun berdasarkan praktik sebelum berlakunya UU Pers 40/1999, terbit beberapa peraturan sebagai pelaksanaan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan Pers, antara lain. • Ketentuan tentang Dewan Pers, terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984; • Ketentuan tentang perizinan Pers (SIT/SIUPP), terdapat pada Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984, Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1998; • Ketentuan tentang wadah tunggal Organisasi Pers, terdapat pada Keputusan Menteri Penerangan Nomor 47/KEPMENPEN/1975 tentang pengukuhan PWI dan SPS sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi perusahaan Pers di Indonesia Keempat, UU Pers 40/1999 menganut asas swa-regulasi atau self regulation, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Pers untuk mengatur dirinya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan prinsip hukum (rechtsbeginselen), tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan (eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid), moral dan kesopanan (moraal en fatsoen), kewajaran atau kemasuk-akalan (redelijkheid) dan kelayakan (billijkheid, fairness), dan itikad baik (goede trouw). Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa seluruh peraturan-peraturan di bidang Pers yang ada saat ini, yang berlaku dan diberlakukan pada seluruh organisasi-organisasi Pers seperti: 1. Kode Etik Jurnalistik 2. Standar Kompetensi Wartawan 3. Standar Organisasi Wartawan 4. Standar Organisasi Perusahaan Pers 106 5. Standard Perusahaan Pers 6. dan lain-lain. semuanya disusun dan dirumuskan oleh Organisasi Pers (Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers) secara bersama. Organisasi Pers menyusun dan merumuskan norma-norma tertentu yang disepakati sebagai pedoman/acuan yang menjadi konsensus bersama, berlaku dan diberlakukan serta mengikat bagi seluruh Organisasi Pers. Kelima, UU Pers 40/1999 – lah yang membentuk Dewan Pers yang independen dalam upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional. Frasa independen merujuk pada proses pemilihan anggota Dewan Pers yang tidak ada campur tangan pemerintah. Secara lebih lengkap perihal pembentukan, keanggotaan, tugas dan fungsi Dewan Pers dalam kaitannya dengan fasilitasi penyusunan peraturan-peraturan di bidang Pers akan diterangkan/dijelaskan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian II. Keterangan atas Pokok-Pokok Permohonan Uji Materill No. 38/PUU-XIX/2021. Keenam, dalam operasionalnya, PIHAK TERKAIT mengandalkan pendanaan dari Organisasi Pers dan Perusahaan Pers. Adapun negara dapat memberi bantuan yang tidak mengikat kepada PIHAK TERKAIT. Kondisi ini berbeda dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang Pers sebelum berlakunya UU Pers 40/1999, dimana terdapat ketergantungan anggaran bagi operasional PIHAK TERKAIT yang sepenuhnya bersumber dari APBN. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, dibawah ini beberapa perbedaan mendasar antara UU Pers 40/1999 dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pers sebelum berlakunya UU Pers 40/1999. NO UU PERS 40/1999 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERS SEBELUM BERLAKUNYA UU PERS 40/1999 1 Pengembangan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional dilakukan oleh Dewan Pers dan organisasi Pers (Pasal 15) dan Masyarakat (Pasal 17). Pemerintah sebagai Pembina pertumbuhan dan perkembangan Pers nasional didampingi oleh Dewan Pers (Pasal 6 ayat (1) UU Pokok Pers 11/1966). 107 2 Proses perizinan usaha Pers layaknya proses izin usaha umumnya tanpa ada aturan izin khusus dalam penerbitan Pers (Pasal 1 ayat (2)). Pers wajib memperoleh izin untuk menerbitkan Pers. Adanya SIT dan SIUPP (Pasal 8 ayat (2) UU Pokok Pers 11/1988; Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984; dan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1998). 3 Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (Pasal 4 ayat (2)). Terdapat ancaman pembredelan dan pada praktiknya terjadi, SIT dan SIUPP digunakan oleh penguasa untuk melegitimiasi pembredelan Pers, antara lain terhadap Sinar Harapan, Prioritas, Majalah Tempo, Editor, Monitor dan Tabloid Detik. 4 Dewan Pers bersifat independen, aktif dalam mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional (Pasal 15 ayat (1)). Dewan Pers hanya sebagai pendamping pemerintah dalam pembinaan Pers nasional, bahkan perpanjangan tangan pemerintah (Pasal 6 ayat (1) UU Pokok Pers 11/1966) 5 Berlaku swa regulasi bagi organisasi Pers yang penyusunannya difasiitasi oleh Dewan Pers (Pasal 15 ayat (2) huruf f). Seluruh peraturan pelaksanaan tentang penyelenggaraan Pers ditetapkan oleh pemerintah. 6 Keanggotaan Dewan Pers, terdiri dari wartawaan yang dipilih oleh wakil organisasi wartawan; Pimpinan perusahaan Pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan Pers; tokoh masyarakat yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan Pers, yang kemudian ditetapkan oleh Keputusan Presiden. Ketua dan wakil ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pers itu sendiri. (Pasal 15 ayat (4)). Keanggotaan Dewan Pers terdiri dari wakil- wakil organisasi Pers dan ahli-ahli dalam bidang Pers. Penetapan ahli-hali dalam bidang Pers sebagai anggota Dewan Pers diputuskan oleh Pemerintah, kemudian kesemua anggota Dewan Pers ini disahkan melalu Peraturan Pemerintah. Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan (Pasal 7 UU Pokok Pers 11/1966) sedangkan wakil ketua adalah Dirjen Penerangan (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1967 tentang Dewan Pers). 7 Pembiayaan/pendanaan Dewan Pers berasal dari: a. organisasi Pers; Pembiayaan/pendanaan Dewan Pers seluruhnya bersumber dari negara (APBN), dibebankan kepada anggaran Departemen 108 b. perusahaan Pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. (Pasal 15 ayat (7) Penerangan (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1967 tentang Dewan Pers). PIHAK TERKAIT – Dewan Pers dibentuk oleh UU Pers 40/1999 dalam upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional UU Pers 40/1999 juga melakukan perubahan secara mendasar dan substansi sehubungan dengan eksistensi Dewan Pers, mulai dari fungsi/tugas serta pembentukannya, yang semuanya terbaca dengan jelas dan tegas pada Pasal 15 UU Pers No. 40/1999. Pasal 15 ayat (1) UU Pers 40/1999 menyatakan tegas bahwa “dalam upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”. Ini artinya PIHAK TERKAIT - Dewan Pers dibentuk oleh undang-undang yaitu UU Pers 40/1999, menjadi bagian dari pemangku kepentingan Pers di Indonesia, berperan serta secara aktif dalam berbagai upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers. Semangat kemerdekaan Pers rupanya juga telah menempatkan Pers dan profesi wartawan sangat strategis, sehingga dianggap sebagai menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Bagi sekelompok orang ini, swa- regulasi yang dianut oleh UU Pers 40/1999 diterjemahkan secara serampangan sebagai tidak ada regulasi. Sehingga menjadi wartawan dan menerbitkan Pers (mendirikan perusahaan Pers) dengan cara instan dan jalan pintas, tanpa kualifikasi, kompetensi dan standarisasi yang memadai. Cukup hanya bermodal kartu Pers buatan sudah mengaku sebagai wartawan dan menjalankan penerbitan Pers. Munculnya media dan wartawan yang pemberitaannya, tidak independen, tidak akurat dan tidak berimbang bahkan mengandung itikad buruk, menyalahgunakan profesi dengan sengaja, yang akhirnya menimbulkan kerugian pihak lain - sebagai penumpang gelap gerbong kemerdekaan Pers, adalah fenomena yang harus di tanggulangi PIHAK TERKAIT - Dewan Pers. 109 Praktik-praktik seperti ini jelas bukan untuk tujuan jurnalisme yang profesional dan bertanggungjawab, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan berita akurat, tepat dan benar, tetapi sebagai alat untuk melakukan pemerasan terhadap orang, pejabat, pemerintah daerah, maupun korporasi. Tuntutan atas peran PIHAK TERKAIT - Dewan Pers dalam mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional tercermin dari fungsi-fungsi yang diamanatkan kepadanya sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) UU Pers 40/1999 yakni: a. melindungi kemerdekaan Pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan Pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers; e. mengembangkan komunikasi antara Pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang Pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan Pers. Amanat UU Pers 40/1999 ini berbeda jauh dengan peraturan perundang- undangan tentang Pers sebelum berlakunya UU Pers 40/1999, yang sama sekali tidak menegaskan dengan jelas fungsi Dewan Pers, kecuali sekedar menjadi “pendamping” pemerintah. Demikian halnya dengan pemilihan anggota PIHAK TERKAIT - Dewan Pers, lepas dari campur tangan pemerintah meskipun penetapan anggota Dewan Pers dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden. Tidak ada lagi keterwakilan atau representasi pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 15 ayat (3) UU Pers 40/1999 menegaskan bahwa anggota Dewan Pers terdiri dari: a) wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b) pimpinan perusahaan Pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan Pers; c) tokoh masyarakat, ahli di bidang Pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan Pers. Demikian pula, Ketua Dewan Pers bukanlah dijabat oleh Menteri tetapi merupakan satu dari anggota Dewan Pers yang dipilih di antara mereka 110 berdasarkan rapat pleno Dewan Pers pertama kali sebagaimana diatur dalam Statuta Dewan Pers (Vide Bukti PIHAK TERKAIT - 1) dan sesuai dengan Pasal 15 ayat (4) UU Pers 40/1999. Berkenaan dengan kedudukan PIHAK TERKAIT – Dewan Pers dalam penyelenggaraan Pers di Indonesia, perlu kami tegaskan, PIHAK TERKAIT adalah Dewan Pers sebagaimana dimaksud oleh UU Pers 40/1999. Dari sisi nomenklatur penamaan, tidak ada Dewan Pers selain PIHAK TERKAIT. UU Pers 40/1999 tidak mengenal bahkan menyebutkan adanya nomenklatur lain selain Dewan Pers. Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa penamaan seperti “Dewan Pers Independen” atau entitas yang mengaku dengan embel-embel apapun dapat dipastikan bukan Dewan Pers sebagaimana disebut dan/atau dibentuk dalam dan/atau oleh UU Pers 40/1999. Dari sisi proses pembentukan dan kelahirannya, Dewan Pers tidak tiba-tiba lahir dan ada di tahun 2019 ini, tetapi menjadi bagian dari proses perjalanan dan sejarah lahirnya UU Pers 40/1999. Keanggotaan Dewan Pers periode saat ini (2019-2022) merupakan keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sebelumnya, bahkan keberlanjutan dari Dewan Pers periode 2000 – 2003 (Dewan Pers periode pertama yang dibentuk segera setelah pengesahan dan pengundangan UU Pers 40/1999. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 19 ayat (1) UU Pers 40/1999, menyebutkan, “Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang- undangan di bidang Pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang- undang ini. Dengan demikian telah jelas kelembagaan Dewan Pers yang dibentuk dengan UU Pers 40/1999 merupakan kelanjutan dari kelembagaan Dewan Pers yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum UU Pers 40/1999, di mana dari sisi peran dan fungsinya, barulah mengikuti mandat yang telah diatur oleh UU Pers 40/1999. Dari sisi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2019 sebagai dasar penetapan anggota Dewan Pers periode saat ini (2019-2022) merupakan keberlanjutan dan satu kesatuan dari peristiwa hukum terbitnya Keputusan 111 Presiden No 96/M Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000- 2003 sebagai amanat UU Pers 40/1999. Demikian juga perlu PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa kedudukan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) UU Pers 40/1999, bersifat administratif, namun demikian Keputusan Presiden ini juga bersifat keputusan kebijakan publik yang mengikat. Dengan demikian Keputusan Presiden yang bersifat adminstrasi ini, juga dimaknai sebagai cara negara melepaskan campur tangannya dan/atau dominasinya dan/atau monopolinya kepada Pers, serta di sisi lain Keputusan Presiden ini juga dimaknai memiliki unsur public order dan public service yang harus dilaksanakan, yang oleh UU Pers 40/1999 mandat pelaksanaan itu diberikan kepada PIHAK TERKAIT - Dewan Pers, yang artinya mempunyai fungsi publik – public function, yaitu mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional. II. Keterangan PIHAK TERKAIT atas Pokok-Pokok Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 Pada bagian ini PIHAK TERKAIT - Dewan Pers memberi keterangan terhadap dalil para Pemohon pada Pokok-Pokok Permohonan Uji Materill 38/PUU- XIX/2021 dan beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi kepada PIHAK TERKAIT pada Persidangan yang lalu, hari Senin, 11 Oktober 2021. 1. Tentang Legal Standing Para Pemohon 1.1. Bahwa terhadap legal standing para Pemohon, PIHAK TERKAIT – Dewan Pers sependapat dan mengakui dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Termohon - Pemerintah dalam keterangannya secara tertulis maupun dalam Persidangan pada Senin, 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Uji Materill 38/PUU- XIX/2021 ini. 1.2. Bahwa sebagaimana pernyataan Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia pada Persidangan, Senin 11 Oktober 2021, PIHAK TERKAIT – Dewan Pers menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan memutuskan apakah para Pemohon 112 memiliki kewenangan atau tidak untuk mengajukan Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 ini. 2. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 pemaknaannya tidak jelas, multitafsir serta sumir sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon, PIHAK TERKAIT memberikan keterangan sebagai berikut: 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 yang berbunyi: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: f. memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang Pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari seluruh Pasal 15 UU Pers 40/1999. Pasal a quo juga terkait dan menjadi satu kesatuan dengan pasal-pasal lain dalam UU Pers 40/1999 secara keseluruhan. 2.2. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagaimana disebut dalam halaman 17 angka 5 Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021, Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 pada kalimat: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: f. memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers”, Oleh para Pemohon ditafsirkan atau dimaknai sebagai: “Dewan Pers memonopoli pembentukan semua peraturan Pers dan memiliki kewenangan serta mengambil alih peran organisasi Pers menyusun peraturan di bidang Pers”. 2.3. Bahwa secara gramatikal norma-norma yang termuat pada seluruh pasal UU Pers 40/1999 termasuk Pasal 15 ayat (2) huruf f pemaknaannya telah jelas, tidak multitafsir apalagi sumir. Dalam hal para Pemohon merasa bahwa norma Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 tidak jelas, para Pemohon dapat melihat bagian penjelasan pasal demi pasal dari UU Pers 40/1999. Terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa di bagian penjelasan pasal demi pasal UU Pers 40/1999 tidak terdapat penjelasan apapun dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999. Ini artinya dalil para Pemohon sebagaimana disebut dalam halaman 17 angka 5 113 Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021, yang menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers No 40/1999 ditafsirkan atau dimaknai sebagai: Dewan Pers memonopoli pembentukan semua peraturan Pers dan memiliki kewenangan serta mengambil alih peran organisasi Pers menyusun peraturan di bidang Pers, tidak berdasar sama sekali. 2.4. Bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata atau frasa “memfasilitasi” artinya “memberikan fasilitas”. Lebih lanjut KBBI juga menuliskan bahwa kata atau frasa “fasilitasi” mengandung maksud “sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan”. Jika dikaitkan dengan kalimat dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999, maka tidak timbul adanya tafsir baru, dimana frasa “memfasilitasi” diartikan menjadi “memonopoli” dan/atau “mengambil alih peran organisasi Pers” sebagaimana dalil para Pemohon. Yang terjadi justru penguatan makna dari kalimat Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999, sehingga makna yang timbul sebagai berikut: Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: f. memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dengan cara memberikan berbagai fasilitas, sarana dan kemudahan dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang Pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; 2.5. bahwa tafsir para Pemohon terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 yang pada pokoknya menjadi: Dewan Pers memonopoli pembentukan semua peraturan Pers dan memiliki kewenangan serta mengambil alih peran organisasi Pers menyusun peraturan di bidang Pers sebagai kesesatan pikir dan kekeliruan pemahaman para Pemohon pada UU Pers 40/1999, mulai dari sejarah penyusunannya hingga norma-norma dalam UU Pers 40/1999. Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 merupakan perwujudan dari asas swa-regulasi (self regulation) yang dianut oleh UU Pers 40/1999, yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada organisasi Pers untuk mengatur dirinya sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan prinsip 114 hukum (rechtsbeginselen), tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan (eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid), moral dan kesopanan (moraal en fatsoen), kewajaran atau kemasuk-akalan (redelijkheid) dan kelayakan (billijkheid, fairness), dan itikad baik (goede trouw). 2.6. Bahwa berdasarkan asas swa-regulasi dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999, jika dalam implementasi dan/atau penyelenggaraan kehidupan Pers terdapat kebutuhan adanya aturan, panduan dan pedoman tertentu yang berdampak pada pihak ketiga khususnya masyarakat luas (publik), maka organisasi Pers secara bersama menyusun aturan di bidang Pers, yang diakui sebagai konsensus atau kesepakatan bersama untuk dilaksanakan, sehingga memayungi seluruh kepentingan organisasi Pers. Organisasi Pers menyadari dan memahami sepenuhnya dampak buruk yang akan timbul jika masing-masing organisasi Pers yang jumlahnya sangat banyak itu menyusun aturan menurut versinya masing-masing, akan terjadi kekacauan, dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan Pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan Pers. 2.7. Bahwa dalam praktiknya, penyusunan terhadap aturan di bidang Pers yang dibutuhkan dan dilakukan oleh organisasi Pers dilakukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers No 40/1999 yakni, Dewan Pers memfasilitasi organisasi Pers dalam penyusunan aturannya, hingga diperoleh hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang Pers tersebut. Jika telah diperoleh hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang Pers tersebut yang disepakati sebagai konsensus dan kesepakatan bersama terhadap aturan di bidang Pers itu, selanjutnya organisasi Pers juga bersepakat dan berkonsensus untuk memformalkan hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang Pers itu dalam bentuk formal sebuah peraturan yang ditetapkan oleh sebuah institusi/lembaga yang diakui dan diterima keberadaannya oleh UU Pers 40/1999 yakni Dewan Pers. Oleh karena itu bentuk formal dari hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang Pers oleh organisasi Pers yang difasilitasi Dewan Pers tersebut adalah Peraturan Dewan Pers. 115 2.8. Bahwa berdasarkan dalil 2.5 sampai 2.7 di atas, dapat disimpulkan tindakan-tindakan Dewan Pers memfasilitasi, memberi dukungan kemudahan dan sarana bagi organisasi Pers dalam menyusun aturan di bidang Pers dilakukan dengan cara: • mendiskusikan dan membahas secara simultan dan hingga diperoleh hasil akhir penyusunan atas aturan di bidang Pers tersebut; • memformalkan hasil akhir atas penyusunan aturan di bidang Pers tersebut dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. 2.9. Contoh konkrit dari dari pelaksanaan fungsi Dewan Pers memfasilitasi, memberi dukungan kemudahan dan sarana bagi organisasi Pers dalam menyusun aturan di bidang Pers sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers No 40/1999 terlihat dari proses penyusunan aturan di bidang Pers, antara lain: 2.9.1. Kode Etik Jurnalistik, yang tertuang pada Keputusan Dewan Pers No 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalitik (vide Bukti PIHAK TERKAIT -1) yang telah dilakukan pengesahannya dengan Peraturan Pers No 06/Peraturan-DP/V/2008 (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 2). Dari kedua dokumen hukum ini terbaca: ➢ setiap organisasi wartawan dan perusahaan Pers telah memiliki kode etik jurnalistiknya masing-masing. ➢ secara khusus telah terdapat Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Indonesia di Bandung pada 6 Agustus 1999. ➢ terdapat kebutuhan dari organisasi perusahaan Pers dan organisasi wartawan untuk merubah atau merevisi KEWI agar sesuai dengan perkembangan kehidupan Pers nasional khususnya perkembangan yang terjadi pada Pers elektronik. ➢ perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional sebagai landasan moral dan etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. 116 ➢ dilaksanakan pembahasan final terhadap perubahan dan revisi KEWI dalam Lokakarya V yang dihadiri oleh 26 organisasi Pers, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia dimana dalam Sidang Pleno nya di tanggal 14 Meret 2006 berhasil diputuskan Kode Etik Jurnalistik sebagai pengganti KEWI. ➢ Keputusan Sidang Pleno Lokakarya diperkuat dengan Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, tanggal 26 Maret 2006 yang menetapkan KEJ sebagai pengganti KEWI, sehingga terbit Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalitik. ➢ Melalui Keputusan sidang Pleno Dewan Pers tanggal 12 Mei 2008, Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK- DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalitik disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008. 2.9.2. Standar Kompetensi Wartawan, yang tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 3). Dari dokumen hukum ini terbaca: ➢ aturan ini disusun oleh Organiasi Pers melalui fasilitasi Dewan Pers dari adanya kebutuhan Organisasi Pers untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan serta menghindari terjadinya penyalahgunaan profesi wartawan. ➢ aturan ini merupakan pelengkap dan memperbaharui aturan sebelumnya tentang hal yang sama, yang dirasa perlu disesuaikan karena perkembangan jaman. ➢ dilakukan diskursus dan pembahasan terkait penyusunan aturan standar kompetensi wartawan antara lain. (i) Pertemuan Dewan Pers dan Organisasi Pers pada tanggal 7 s/d 9 April 2017, di Bogor. (ii) Pertemuan pengesahan Standar Kompetensi Wartawan yang dihadiri oleh organisasi Pers, perusahaan Pers, organisasi wartawan, dan masyarakat Pers serta Dewan Pers pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 di Jakarta. 117 (iii) Sosialisasi Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan- DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018. (iv) Lanjutan hasil Sosialisasi peraturan Dewan Pers Nomor 4/ Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan, yang dihadiri oleh Organisasi Pers, Perusahaan Pers, Lembaga Uji Kompetensi Wartawan, dan masyarakat Pers serta Dewan Pers pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018. ➢ hasil akhir atas pembahasan dan penyusunan aturan tentang Standar Kompetensi Wartawan dibawa ke Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di Jakarta untuk ditetapkan sebagai Peraturan Dewan Pers. 2.10. Bahwa keterangan PIHAK TERKAIT pada angka 2.9 di atas juga membuktikan dengan jelas keterlibatan dan/atau partisipasi aktif Organisasi Pers dalam menyusun aturan di bidang Pers yang difasilitasi oleh Dewan Pers sebagaimana pelaksanan dari amanat Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers No 40/1999, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah memonopoli dan/atau mengambil alih peran Organisasi Pers dalam menyusun peraturan di bidang Pers sama sekali tidak berdasar hukum. Justru PIHAK TERKAIT sebagai pihak yang memfasilitasi Organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers. Bahwa meskipun perkara a quo tidak menilai perihal “intensi” atau “motif” dari para Pemohon, namun berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini, telah nampak dan jelas serta patut diduga tindakan atau perbuatan para Pemohon termasuk pengajuan Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 ini dilakukan dengan itikad buruk dengan maksud untuk mengganggu kemerdekaan Pers yang dijamin oleh UU Pers 40/1999, yaitu sebagai berikut. 2.10.1. Bahwa Keterangan PIHAK TERKAIT pada angka 2.9 di atas sesungguhnya diakui dengan tegas dan jelas oleh para Pemohon, khususnya Pemohon II sebagaimana dalil para 118 Pemohon pada halaman 26 dari Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 sebagai berikut. “… Pemohon II mewakili organisasi KOWAPPI, pernah ikut berjasa bersama-sama menyusun dan menetapkan kesepakatan bersama untuk memberi penguatan terhadap kelembagaan Dewan Pers di Jakarta pada hari selasa tanggal 14 Maret 2006 (vide Bukti P-38). Kemudian sejumlah pimpinan organisasi wartawan pada tanggal yang sama yakni 14 Maret 2006 juga menyusun dan menetapkan kesepakatan bersama tentang Standar Organisasi Wartawan. Namun Peraturan yang ditetapkan bersama oleh pimpinan organisasi-organisasi wartawan itu kemudian ditetapkan oleh Dewan Pers menjadi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK- DP/III/2006 Tentang Standar Organisasi Wartawan dan kemudian secara sepihak menetapkannya menjadi Peraturan Dewan Pers pada tahun 2008 dengan Nomor 7 /Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK- DP/III/2006 Tentang Standar Organisasi Wartawan sebagai Peraturan Dewan Pers. (vide Bukti P-37).”… Dari dalil para Pemohon sebagaimana dikutip di atas, dapat dijelaskan bahwa sebenarnya yang menjadi substansi Persoalan para Pemohon adalah bukan pada fungsi dari PIHAK TERKAIT Dewan Pers sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 yaitu memfasilitasi Organisasi Pers dalam MENYUSUN peraturan di bidang Pers TETAPI pada ketidaksukaan dan/atau ketidaksetujuan para Pemohon bahwa Dewan Pers atas kesepakatan/konsensus bersama Organisasi Pers memformalkan hasil akhir dari penyusunan peraturan di bidang Pers oleh Organisasi Pers dalam bentuk Peraturan Dewan Pers. Selain itu, menurut PIHAK TERKAIT, Dewan Pers yang dibentuk oleh UU Pers 40/99 dan anggotanya ditetapkan melalui Keputusan Presiden yang bersifat administratif, juga mengandung makna bahwa Keputusan Presiden yang bersifat 119 administratif tersebut adalah cara negara melepaskan campur tangannya atau dominasinya atau monopolinya kepada Pers, tapi di sisi lain Keputusan Presiden ini juga dimaknai memiliki unsur public order dan public service yang harus dijalankan, yang oleh UU Pers 40/1999 mandat itu diberikan kepada PIHAK TERKAIT - Dewan Pers yang mempunyai fungsi publik – Public function, yaitu mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional. Sehingga dengan demikian memformalkan aturan di bidang Pers yang disusun oleh Organsisasi Pers melalui fasilitasi Dewan Pers ke dalam bentuk produk Peraturan Dewan Pers sama sekali tidak melanggar hukum bahkan tindakan Dewan Pers menjalankan fungsi publiknya (sebagai public service dan public order) sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers 40/1999, yaitu sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional. PIHAK TERKAIT juga menjelaskan bahwa pengakuan dari Pemohon II sebagaimana dikutip di atas bukan saja terkait dalam penyusunan aturan tentang Standar Organisasi Wartawan, namun termasuk juga aturan Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan, Standar Perusahaan Pers, Standar Organisasi Perusahaan Pers dan lain-lain. Peristiwa ini terjadi di Jakarta pada saat pertemuan antara PIHAK TERKAIT Dewan Pers dengan masyarakat Pers perihal Penguatan Peran Dewan Pers pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2006 (vide Bukti PIHAK TERKAIT-4). 2.10.2. Bahwa selain yang diterangkan PIHAK TERKAIT di atas, ternyata telah ada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dengan Putusan No 235/Pdt.G.2018/PN.JKT.PST (vide Bukti PIHAK TERKAIT-5), di mana Pemohon I, Heintje Grontson Mandagie dalam 120 perkara Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 a quo adalah juga Penggugat I yaitu sebagai Ketua Umum Serikat Pers Indonesia dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Sedangkan Dewan Pers adalah Tergugat-nya. Ada pun Pokok Perkara dari Gugatan Nomor 235/Pdt.G.2018/PN.JKT.PST ini, Penggugat I (in casu Pemohon I) mendalilkan Dewan Pers telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yakni: a. Melanggar UU Pers 40/1999 dan melebihi batas kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam UU Pers 40/199, yaitu: • membuat peraturan Uji Kompetensi Wartawan dengan membentuk Lembaga Penguji Sertifikasi Kompetensi Wartawan, maka anggota Pers dari Penggugat diharuskan mengikuti peraturan tesebut. • Menyatakan bahwa setiap anggota wartawan/Pers yang tidak mengikuti Uji Kompetensi bukanlah wartawan/Pers. b. Melanggar UU Pers 40/1999 dan melebih batas wewenang dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU Pers 40/1999, dalam membuat peraturan ataupun keputusan untuk mengatur tentang hak dan kewajiban Pers sebagaimana diatur UU Pers 40/1999 pada BAB II Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat(1), (2), (3) dan (4), Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 6 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e), dan BAPB V Pasal 15 ayat (2) huruf (a) sampai huruf (g). c. Melangar UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasii Profesi yang independen. Pembenukan BNSP diatur dengan Peraturan Pemerintah. 121 d. Melanggar Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Nasional, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2). e. Membatasi kebebasan Pers, bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945, yaitu Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. f. Melebihi batas kewenangan yang telah melanggar UU Pers 40/1999 dalam hal membuat peraturan dan/atau keputusan terkait dengan membuat: • Peraturan tentang Uji Kompetensi, • Peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan, • Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara menetapkan lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan sebagai lembaga penguji standar kompetensi wartawan, • Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara menetapkan perguruan tinggi sebagai lembaga penguji standar kompetensi wartawan, • Surat Keputusan tentang kriteria dan tata cara menetapkan perusahaan Pers sebagai lembaga penguji standar kompetensi wartawan, • Surat Keputusan tentang penetapan LPDS sebagai lembaga penguji, Surat Keputusan tentang penetapan PWI sebagai lembaga penguji. Atas gugatan tersebut di atas, Pengadilan Negari Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);” Kemudian atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 235/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, 13 februari 2019 tersebut di 122 atas, telah dimohonkan banding oleh Penggugat I (in casu Termohon I), yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan register Nomor 331/PDT/2019/PT DKI (Vide Bukti PIHAK TERKAIT-6), dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang berbunyi, “M E N G A D I L I: • Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat • Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Februari 2019 Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut. M E N G A D I L I S E N D I R I: DALAM EKSEPSI: • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA: • Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya; • Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).”. Ada pun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Nomor 331/PDT/2019/PT DKI, yang telah berkekuatan hukum tetap disebutkan. “Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat menerbitkan atau menetapkan kebijakan, keputusan dan/atau regulasi di bidang Pers khususnya menerbitkan berbagai kebijakan perihal kompetensii wartawan sebagaimaa didalilkan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan yang sah dari Terbanding semula Tergugat dalam menjalankan fungsi yang diamanatkan undang-undang dalam rangka menjamin, melindungi, dan mengembangkan kemerdekaan Pers, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Pers Nasional”. 123 Dengan demikian terbukti dengan jelas, bahwa Persoalan Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 a quo yang diajukan oleh para Pemohon sebenarnya adala Persoalan permasalahan pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/19999 dan bukan Persoalan bukan Persoalan tafsir. Bahkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana disebutkan di atas, mensahkan tindakan atau implementasi dari Dewan Pers dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan UU Pers 40/1999. Oleh karena itu, Keterangan PIHAK TERKAIT sebagaimana disebutkan diatas, membuktikan pelaksanan fungsi Dewan Pers sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 tidak menyebabkan adanya pelanggaran konstitusional terhadap ketentuan Pasal 28, 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga menyebabkan kerugian konstistusional yang diderita oleh organisasi- organisasi. Justru sebaliknya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 telah terjamin dan terpenuhinya hak Organisasi Pers, termasuk hak individu, orang Perseorangan yang ada di dalam ini Organisasi Pers itu, yang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasinya atau hak individu, Perseorangan yang memiliki aktivitas terkait penyelenggaraan Pers: • untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, sebagaimana Pasal 28 UUD 1945; • untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sebagaimana Pasal 28C ayat (2) UUD 1945; • untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 124 • untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 2.11. Bahwa secara khusus terhadap ditetapkannya Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, (vide Bukti PIHAK TERKAIT – 3) yang didalilkan oleh para Pemohon selain melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999, juga melanggar peraturan lainnya terkait kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), PIHAK TERKAIT menyatakan sebagai berikut: 2.11.1 PIHAK TERKAIT Dewan Pers diberi amanat oleh UU Pers 40/1999 untuk melaksanakan fungsi meningkatkan kualitas profesi wartawan. Fungsi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari fungsi memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers, sebagaimana disebut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999: 2.11.2 secara demikian, peraturan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan(vide Bukti PIHAK TERKAIT – 3) terbit dan ditetapkan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan fungsi Pasal 15 ayat (2) huruf UU Pers 40/1999. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: f. memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan 2.11.3 Bahwa apabila juga mengacu kepada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan register Nomor 331/PDT/2019/PT DKI (vide Bukti PIHAK TERKAIT-6) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Persoalan BNSP sudah tidak relevan dan tidak berdasar hukum karena telah diputuskan bahwa PIHAK TERKAIT sah dan berdasarkan hukum menetapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 (vide Bukti PIHAK TERKAIT – 3). 125 2.11.4 Bahwa sebaliknya terhadap kedudukan para Pemohon dalam penyelenggaraan Pers di Indonesia, PIHAK TERKAIT menyatakan para Pemohon adalah wartawan yang belum menundukkan diri pada Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan (vide Bukti PIHAK TERKAIT–3). Hal ini dibuktikan dari tidak ditemukannya nama Pemohon I Heintje Grontson Mandagie; Pemohon II Hans M Kawengian dan Pemohon III Soegiharto Santoso manakala dilakukan pencarian dalam laman https://dewanPers.or.id/data/sertifikasi_wartawan. Laman ini berisi data dan informasi wartawan yang telah memenuhi kompetensi wartawan sesuai jenjangnya, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. 2.11.5 Secara singkat, perihal Standar Kompetensi Wartawan, PIHAK TERKAIT mohon perkenan untuk dapat memberikan penjelasan sbb: • Bahwa dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompentensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat Pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan. • Kompetensi wartawan berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. • Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum Pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyunting berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan 126 profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita. 2.12. Hingga saat ini, sebagai dampak dari pelaksanaan fungsi PIHAK TERKAIT berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers No 40/1999, selain ketiga contoh yang disebutkan pada huruf i di atas, sebagaimana termuat dalam laman resmi PIHAK TERKAIT https://dewanPers.or.id/kebijakan/peraturan telah terdapat beberapa Peraturan Dewan Pers sebagai hasil konsensus dan kesepakatan Organisasi Pers di Indonesia yang diberlakukan sebagai hukum dan mengikat bagi Organisasi Pers. Peraturan-peraturan tersebut kehadirannya diperlukan dalam rangka menjamin kemerdekaan Pers, memastikan Pers Indonesia melaksanakan fungsinya secara beretika, profesional dan bertanggung jawab. 2.13. Bahwa sebaliknya jika ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999 tidak diterapkan, akan timbul kekacauan dalam penyelenggaraan Pers dan hilangnya kepastian hukum baik Organisasi Pers sendiri maupun masyarakat (publik) secara luas. Aturan yang dipakai akan berbagai macam dan versi karena masing- masing Organisasi Pers akan membuat dan memberlakukan aturan sesuai seleranya serta tidak ada standardisasi yang sama. Padahal peraturan-peraturan tersebut diperlukan oleh PIHAK TERKAIT sebagai rujukan dalam melaksanakan fungsi lainya sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers 40/1999 yakni memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Perihal hak jawab dan hak koreksi ini, ditegaskan dalam Penjelasan Umum Alenia 4 dan 5 UU Pers 40/1999, hak jawab dan hak koreksi merupakan bentuk kontrol masyarakat yang dijamin salah satunya oleh Dewan Pers. 2.14. Bahwa PIHAK TERKAIT Dewan Pers menyadari sepenuhnya, meskipun seluruh peraturan Dewan Pers diterima dan diakui oleh organisasi-organisasi Pers sebagai konsensus bersama organisasi Pers dan oleh karenanya menjadi hukum yang mengikat dan berlaku 127 bagi organisasi Pers dalam penyelenggaraan Pers di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat organisasi-organisasi Pers atau individu atau orang Perseorangan sebagai pelaku dalam penyelenggaraan Pers di Indonesia yang belum menundukan diri pada hukum tersebut. Terhadap kondisi ini, PIHAK TERKAIT sangat menyesalkan dan menyatakan bahwa tidak tunduknya organisasi-organisasi Pers atau individu atau orang Perseorangan itu pada peraturan Dewan Pers sebagai lemahnya komitmen yang bersangkutan, ketidaktaatan dan ketidakpatuhan pada norma-norma dalam UU Pers 40/1999 dan peraturan lainnya sebagai implementasi norma UU Pers 40/1999. 3. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 15 ayat (5) UU Pers 40/1999 menghambat perwujudan kemerdekaan Pers, dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta bersifat diskriminatif, dan terhadap pertanyaan Majelis Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan keanggotaan Dewan Pers yang pengangkatannya dilakukan melalui Surat Keputusan Presiden, apakah praktik tersebut selalu dilakukan sehingga telah menjadi hukum, PIHAK TERKAIT memberikan keterangannya sebagai berikut: 3.1. bahwa Pasal 15 yat (5) berbunyi: Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 3.2. bahwa berkenaan dengan kedudukan Pihak Terkat dalam penyelenggaraan Pers di Indonesia, perlu kami tegaskan, bahwa kami, PIHAK TERKAIT, adalah Dewan Pers sebagaimana dimaksud oleh UU Pers No 40/1999. Kelahiran dan pembentukan kami sebagai Dewan Pers adalah sebagai amanat UU Pers 40/1999. 3.3. Bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh PIHAK TERKAIT pada Bagian I. Keterangan Pendahuluan PIHAK TERKAIT di aline terakhir, maka telah jelas dari sisi nomenklatur penamaan, tidak ada Dewan Pers selain PIHAK TERKAIT. UU Pers 40/1999 tidak mengenal bahkan menyebutkan adanya nomenklatur lain selain Dewan Pers. Dengan demikian, telah sangat jelas bahwa penamaan seperti “Dewan Pers Independen” atau entitas yang mengaku dengan embel-embel apapun 128 menggunakan penamaan “Dewan Pers”, maka dapat dipastikan bukan Dewan Pers sebagaimana disebut dan/atau dibentuk dalam dan/atau oleh UU Pers 40/1999. 3.4. bahwa dari sisi proses pembentukan dan kelahirannya, Dewan Pers tidak tiba-tiba lahir dan ada di tahun 2019 ini, tetapi menjadi bagian dari proses perjalanan dan sejarah lahirnya UU Pers 40/1999. Keanggotaan Dewan Pers periode saat ini (2019-2022) merupakan keberlanjutan dari keanggotaan Dewan Pers sebelumnya, bahkan keberlanjutan dari Dewan Pers periode 2000 – 2003 (Dewan Pers periode pertama yang dibentuk segera setelah pengesahan dan pengundangan UU Pers 40/1999. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 19 ayat (1) UU Pers 40/1999, menyebutkan, “Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang- undangan di bidang Pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Dengan demikian telah jelas kelembagaan Dewan Pers yang dibentuk dengan UU Pers 40/1999 merupakan kelanjutan dari kelembagaan Dewan Pers yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum UU Pers 40/1999, di mana dari sisi peran dan fungsinya, barulah mengikuti mandat yang telah diatur oleh UU Pers 40/1999. Dari sisi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 7) sebagai dasar penetapan anggota Dewan Pers periode saat ini (2019-2022) merupakan keberlanjutan dan satu kesatuan dari peristiwa hukum terbitnya Keputusan Presiden No 96/M Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000- 2003 (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 8) sebagai amanat UU Pers 40/1999. 129 Demikian juga perlu PIHAK TERKAIT sampaikan bahwa kedudukan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) UU Pers 40/1999, bersifat administratif, namun demikian Keputusan Presiden ini juga bersifat keputusan kebijakan publik yang mengikat. Dengan demikian Keputusan Presiden yang bersifat adminstrasi ini, juga dimaknai sebagai cara negara melepaskan campur tangannya dan/atau dominasinya dan/atau monopolinya kepada Pers, serta di sisi lain Keputusan Presiden ini juga dimaknai memiliki unsur public order dan public service yang harus dilaksanakan, yang oleh UU Pers 40/1999 mandat pelaksanaan itu diberikan kepada PIHAK TERKAIT - Dewan Pers, yang artinya mempunyai fungsi publik – public function, yaitu mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional. 3.5. Terkait dengan proses kelahiran dan pembentukan Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan UU Pers 40/1999, PIHAK TERKAIT memberikan penjelasan sebagai berikut (disadur dari buku Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers, Penulis Wina Armada Sukardi, Penerbit: Dewan Pers, 2007.hal 192-194/ - vide Bukti PIHAK TERKAIT - 9): • Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Pers 40/1999, yang menyebutkan, “Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini”, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Pers 40/1999, anggota Dewan Pers yang sudah ada sebelum berlakunya UU Pers 40/1999 memperlihatkan kematangan dan keberaniannya untuk ikut memperjuangkan lahirnya Dewan Pers yang independen. Untuk itu dilakukan sidang Pleno Dewan Pers ke 44 lama di Bandung tanggal 17-19 November 1999, Dewan Pers lama membentuk Badan Pekerja yang diketuai oleh Atang Ruswita. • 27 Januari 2000, Badan Pekerja mengadakan pertemuan dengan organisasi-organisasi Pers (organisasi perusahaan Pers dan 130 organisasi wartawan). Disepakati calon anggota Dewan Pers merupkan orang-orang dari kalangan organisasi perusahaan Pers, organisasi wartawan dan tokoh masyarakat atau pakar, dimana masing-masing kelompok tersebut mengusulkan 2 orang. Meski diajukan oleh organisasi perusahaan Pers dan organisasi wartawan, dipastikan nama-nama calon tersebut adalah individu yang profesional dan independen serta tidak mewakili kepentingan organisasi atau tempatnya bekerja • Badan Pekerja juga menetapkan syarat menjadi calon anggota Dewan Pers pada saat itu yakni ◼ memahami kehidupan Pers dan mendukung kebebasan Pers ◼ memiliki integrasi pribadi ◼ memiliki sense of objectivity dan sense of fairness ◼ memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam di bidang masing-masing • ada 40 organisasi yang ikut dalam pemilihan anggota Dewan Pers pertama, terdiri dari 33 organisasi wartawan dan 7 organisasi perusahaan Pers. Hingga 10 Februari 2020 terjaring 121 nama calon anggota Dewan Pers. • Sidang Pleno Dewan Pers ke 45 di Yogyakarta, 20-22 Februrari 2000, menerima hasil kerja Badan Pekerja, dan pada saat ini pula ditetapkan anggota Dewan Pers baru yaitu dari unsur wartawan adalah Gunawan Muhammad; RH Siregar dan Atang Ruswita. Dari unsur perusahaan Pers adalah Jakob Oetama, Surya Paloh dan Azkarmin Zaini. Sedangkan dari unsur tokoh masyarakat adalah Atmakusumah Astraatmadja, Zainal Abidin Suryokusumo dan Benyamin Mangkoedilaga. • 10 Maret 2000, nama- nama tersebut dikirim oleh Dewan Pers kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan. • 19 April 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keppres No 96/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000- 2003 3.6. bahwa tatacara pemilihan anggota Dewan Pers yang baru berdasarkan UU Pers 40/1999 sebagaimana dalil 3.4 menjadi pola yang ajeg, 131 diterapkan, dan dilakukan secara terus menerus dalam setiap proses pemilihan anggota Dewan Pers pada setiap periode, dan oleh karenanya menjadi hukum yang berlaku, yang dikuatkan dalam Statuta Dewan Pers, sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali melalui Peraturan Dewan Pers No 01/Peraturan-DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 10). Sejak diterbitnya Statuta Dewan Pers, maka tatacara pemilihan anggota Dewan Pers tunduk pada ketentuan Bab V tentang Pemilihan Anggota Dewan Pers. 3.7. bahwa berdasarkan dalil 3.1 sd 3.6 di atas, terang dan jelas dari sisi terbitnya Keputusan Presiden sebagai dasar pengangkatan keanggotaan Dewan Pers, dapat dinyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2019 (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 7) sebagai dasar pengangkatan anggota Dewan Pers periode saat ini (2019-2022) merupakan keberlanjutan dan satu kesatuan dari peristiwa hukum terbitnya Keputusan Presiden No 96/M Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000- 2003 (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 8) sebagai amanat UU Pers 40/1999 3.8. bahwa terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Pers yang selalu ditetapkan dengan Keputusan Presiden bukan sebagai bentuk campur tangan Pemerintah dalam kehidupan Pers di Indonesia, tetapi sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan Pemerintah terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Pers 40/1999 serta pengakuan Pemerintah terhadap keabsahan pembentukan/ proses pemilihan anggota Dewan Pers, kedudukan hukum, tugas dan fungsi Dewan Pers yang berdasarkan UU Pers 40/1999. 3.9. bahwa berdasarkan urain 3.1. sd 3.8 di atas, maka dalil para Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam halaman 11 sd 15 Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya menyatakan “Presiden telah diskriminatif dan melanggar hak konstitusional para Pemohon karena hingga saat ini belum menerbitkan Keppres yang menetapkan anggota Dewan Pers Indonesia yang dipilih melalui Kongres Pers Indonesia 2019 sebagai anggota Dewan Pers Indonesia yang independen” sebagai tuduhan keji yang tidak berdasar dan 132 menunjukan kesesatan pikir serta ketidakpahaman para Pemohon terhadap UU Pers 40/1999 dan penyelenggaraan kehidupan Pers di Indonesia. 3.10. bahwa sebaliknya, jika Presiden menanggapi dan merespon keinginan para Pemohon untuk menerbitkan Keputusan Presiden sebagaimana uraian 3.9 di atas, maka Presiden justru berpotensi melanggar UU Pers 40/1999 karena telah sangat nyata dan jelas bahwa Dewan Pers Indonesia bukan Dewan Pers sebagaimana dimaksud oleh UU Pers 40/1999, sehingga segala hal yang tekait dengan pemilihan anggota Dewan Pers Indonesia bukan merupakan pemilihan anggota Dewan Pers sebagaimana dimaksud oleh UU Pers 40/1999. 4. Pertanyaan Majelis Mahkamah Konstitusi tentang pendataan atau jumlah perusahaan Pers saat ini dan Bagaimana kedudukan perusahaan Pers yang belum terdata dan dampaknya bagi kemerdekaan Pers. PIHAK TERKAIT Dewan Pers memberikan keterangan sebagai berikut: 4.1. bahwa mendata perusahaan Pers menjadi salah satu fungsi PIHAK TERKAIT sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (2) huruf g UU Pers 40/1999. 4.2. bahwa pengesahan dan pengundangan UU Pers 40/1999 dan berkembangnya iklim kemerdekaan Pers telah mendorong pesatnya pertumbuhan perusahaan Pers di Indonesia. Dengan tidak ada lagi Persyaratan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) maka siapapun dengan mudah mendirikan perusahaan Pers. Ada banyak orang tergiur untuk mendirikan perusahaan Pers dan merekrut wartawan dari berbagai media untuk menjadi pemimpin redaksi di perusahaan Pers baru dengan gaji yang lumayan menggiurkan. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak memiliki keahlian, kemampuan dan kompetensi namun mendirikan media, menjadi pimpinan perusahaan dan pemimpin redaksi yang mengelola dan menjalankan usaha penerbitan Pers atau bahkan sekaligus menjadi wartawannya. Struktur organisasi dan organ perusahaan tidak ada, karena semuanya bisa 133 jadi dirangkap oleh satu orang. Perusahaan Pers jenis ini juga tidak pernah memberikan pelatihan dan pembekalan keterampilan jurnalistik kepada wartawannya. Hal ini melahirkan wartawan instan tanpa bekal ketrampilan dan pengetahuan yang memadai. Tidak itu saja, hak-hak karyawan (wartawan) kerap diabaikan atau bahkan tidak ada. Akibatnya, fungsi Pers untuk menyuarakan kebenaran dan menyebarkan informasi yang faktual, akurat, netral, seimbang, dan adil (fair) tidak berjalan. Pemberitaan yang menyuarakan pihak-pihak yang lemah, kritis terhadap mereka yang berkuasa; skeptis dan selalu menguji kebijakan yang dibuat penyelenggara kekuasaan; memberikan pandangan, analisis, dan interpretasi terhadap permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang rumit; serta memperkenalkan gagasan, ide dan kecenderungan baru dalam masyarakat tidak pernah ditemukan pada Pers yang dikelola oleh perusahaan Pers seperti di atas. Sebaliknya, yang muncul adalah berita yang memuat kobohongan, prasangka dan kebencian terkait suku- agama – ras antar golongan (SARA), fitnah, dan juga ketidakpercayaan dan pencemaran nama baik kepada individu orang perorang, kelompok atau badan-badan publik serta korporasi, dengan maksud semata-mata untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun imateriil atau memeras pihak lain. 4.3. bahwa jika dikaitkan dengan uraian PIHAK TERKAIT pada huruf b di atas, secara filosofis tugas mendata perusahaan Pers dilakukan untuk menegakan profesionalitas, guna mewujudkan kemerdekaan Pers, sehingga menghasilkan jurmalisme profesional, sekaligus menjadi penegak pilar demokrasi. 4.4. bahwa profesional itu sendiri meliputi dua sisi yakni sisi kelembagaan perusahaan Pers dan sisi penyelenggaraan jurnalistik. Dari segi kelembagaan, setiap perusahaan Pers bukan saja wajib berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana disebut dalam Pasal 9 UU Pers 40/1999, namun juga wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka. Untuk penerbitan Pers ditambah nama dan alamat percetakan sebagaimana di sebut dalam Pasal 12 UU Pers 40/1999. 134 Adapun dari segi penyelenggaraan kegiatan jurnalistik, Pers berfungsi menyampaikan informasi. Maksudnya informasi itu harus faktual dengan fakta jurnalistik yang benar. Fungsi Pers juga untuk mengedukasi masyarakat dan melakukan fungsi kontrol sosial sebagaimana amanat Pasal 3 UU Pers 40/1999. Pers juga berperan melakukan pengawasan, kritik dan koreksi untuk kepentingan umum sebagaimana amanat Pasal 6 UU Pers 40/1999. Selain itu, Pers mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi sebagaimana amanat Pasal 4 UU Pers 40/1999 , dan terakhir Pers dalam melaksanakan pekerjaan jurnalistik di atas wajib menaati Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana amanat Pasal 7 UU Pers 40/1999. 4.5. bahwa selain komitmen kepatuhan dan ketaatan pada UU Pers, komitmen kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan Dewan Pers terkait standardisasi kelembagaan perusahaan Pers dan penyelenggaraan kegiatan jurnalistik harus dilakukan, karena keduanya baik UU Pers 40/1999 maupun peraturan Dewan Pers merupakan hukum tertulis dalam penyelenggaraan Pers di Indonesia. 4.6. bahwa perihal standardisasi kelembagaan perusahaan Pers, telah ditetapkan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 11) Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 18 (tujuh belas) poin yang menjadi ukuran standardisasi sebuah perusahaan Pers yang intisarinya mempertimbangkan aturan pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 UU Pers 40/1999, yaitu: 1) Yang dimaksud perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. 2) Perusahaan Pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 3) Perusahaan Pers berbadan hukum Perseroan terbatas dan badan- badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 135 4) Perusahaan Pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang. 5) Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan sebagai wujud pertanggungjawaban atass karya jusnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan dan alamat email untuk media siber. 6) Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi wajib memiliki kompetensi wartawan utama 7) Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan yang terkait dengan bisnis perusahaan 8) Penanggung jawab redaksi atau pemimpin redaksi tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, calon dan/atau anggota legislatif, calon dan /atau kepala daerah 9) Perusahaan Pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers. 10) Perusahaan Pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang- kurangnya selama 6 (enam) bulan. 11) Perusahaan Pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurangkurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun. 12) Perusahaan Pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. 13) Perusahaan Pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas Pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. 136 14) Perusahaan Pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan. 15) Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan Pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan Pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan. 16) Perusahaan Pers wajib memberikan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi wartawan dan karyawannya. 17) Perusahaan Pers meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik secara berkelanjutan 18) Perusahaan Pers menyertakan wartawannya untuk melakukan uji kompetensi 4.7. bahwa dalam tataran teknis, pendataan Perusahaan Pers yang dilakukan Dewan Pers tak sebatas mencatat, namun melakukan verifikasi yakni memeriksa, meneliti, mencocokan dan membuktikan secara faktual dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan Pers dengan poin-poin standardisasi perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers sebagaimana diuraikan di atas. Setidaknya ada empat unsur pokok dalam verifikasi yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT. Komponen pertama adalah administrasi berkaitan dengan akta pendirian perusahaan Pers. Bila merujuk pada UU Pers 40/1999 dan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, tegas dinyatakan perusahaan Pers harus badan hukum dan harus tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Dan bukan itu saja, Perusahaan Pers juga memiliki peraturan yang jelas di dalam perusahaan dan memiliki kode perilaku (code of conduct) perusahaan. 4.8. Komponen kedua adalah sumber daya manusia. Persoalan sumber daya manusia ini, salah satunya, menyangkut kompetensi wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 3) . Menurut peraturan ini, kompetensi seorang pekerja Pers, atau wartawan ini harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi, yang bisa didapat setelah wartawan bersangkutan lulus uji kompetensi wartawan yang dilaksanakan oleh 137 Lembaga Uji Kompetensi Wartawan. Tidak semua lembaga atau institusi bisa menjadi lembaga uji kompetensi wartawan tetapi terdapat Persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan ini. Hingga saat ini organisasi Pers yang telah ditetapkan oleh PIHAK TERKAIT sebagai Lembaga Uji Kompetensi untuk melakukan uji kompetensi wartawan adalah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Komponen ketiga, adalah domisili perusahaan Pers. Perusahaan Pers juga harus domisili hukum yang jelas dan memiliki kantor (bangunan fisik) yang jelas. Ada alamat redaksi, ruang kerja, ruang rapat maupun prasarana lainnya. Komponen keempat, adalah kesejahteraan karyawan, termasuk dalam hal ini adalah wartawan. Secara spesifik disebutkan bahwa pekerja perusahaan Pers minimal digaji sesuai dengan Upah Minimum Perusahaan (UMP) yang berlaku. Secara luas, kesejahteraan ini meliputi gaji, bonus, tunjangan hingga asuransi kesempatan untuk membeli atau memiliki saham di perusahaan Pers. 4.9. bahwa hasil pendataan yang dilakukan oleh Dewan Pers dimuat pada laman resmi Dewan https://dewanPers.or.id/data/perusahaanPers yang dengan mudah dapat diakses oleh publik. Hingga saat ini terdapat 1678 perusahaan Pers yang meliputi Pers cetak dan Pers elektronik yang telah dilakukan pendataan oleh PIHAK TERKAIT. PIHAK TERKAIT menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak perusahaan Pers yang belum dilakukan pendataan. Temuan Dewan Pers terhadap perusahaan-perusahaan Pers ini menunjukan: Pertama, banyak perusahaan Pers yang belum terdata karena belum atau masih dalam proses memenuhi ketentuan Standar Perusahaan Pers. Kedua, perusahaan Pers yang belum terdata, karena sengaja dan tidak berkehendak untuk memenuhi ketentuan Standard Perusahaan Pers. Terhadap temuan pertama, PIHAK TERKAIT bersikap positif dan mengapresiasi perusahan Pers yang senantiasa mengupayakan pemenuhan terhadap ketentuan Standar Perusahaan Pers. Untuk itu PIHAK TERKAIT akan melakukan pendataan segera setelah terpenuhi 138 poin-poin standar perusahaan Pers. Jika diperlukan, PIHAK TERKAIT juga akan melakukan pendampingan dan asistensi terhadap perusahaan Pers tersebut. Adapun terhadap temuan kedua, PIHAK TERKAIT sangat menyesalkan sikap yang diambil oleh perusahaan Pers atas ketidakpatuhan dan ketidaktaatan pada ketentuan Standar Perusahaan Pers. PIHAK TERKAIT tetap mendorong dan menghimbau agar perusahaan Pers tesebut untuk secara mandiri melakukan pendataan perusahaan Pers. Selain itu, oleh karena bukan aparat penegak hukum, maka PIHAK TERKAIT menyerahkan sepenuhnya law enforcement atas ketentuan Standar Perusahaan Pers kepada penegak hukum. Sebagaimana juga pendapat dari Bapak Atmakusumah Astraatmadja, Ketua Dewan Pers periode 2000 – 2003, pada Bagian I. Keterangan Pendahulun PIHAK TERKAIT – sub bagian Abstrak - mengatakan “Dewan Pers bukanlah law enforcer (penegak hukum) karena memang hanya punya moral force (kekuatan moral). Karena itu kekuatan lembaga ini berada pada “daya paksa masyarakat”. 4.10. bahwa apresiasi atas pendataan perusahaan Pers yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT banyak diberikan oleh publik secara luas, karena telah terang dan jelas maksud dan tujuan pendataan perusahan Pers adalah untuk melindungi kepentingan publik secara luas termasuk individu, orang perorangan, pemerintah atau badan publik dan korporasi, dari perilaku Pers yang tidak bertanggung jawab. Publik menjadi memahami dan bisa mengenali informasi atau pemberitaan atau terbitan mana saja yang termasuk dalam kategori Pers dan yang bukan. 4.11. bahwa secara khusus di bidang pemerintahan, hasil pendataan perusahaan Pers menjadi rujukan beberapa Pemerintah Daerah untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan Pers dalam rangka kegiatan kehumasan atau penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, dengan menetapkan kebijakan hanya akan berkerjasama dengan perusahaan Pers yang telah dilakukan pendataan oleh Dewan Pers. Dari komunikasi PIHAK TERKAIT 139 dengan beberapa Pemerintah Daerah, mengemuka alasan diterbitkannya kebijakan itu yakni berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara atas kegiatan tersebut. 5. Terhadap pertanyaan Majelis Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan praktek Dewan Pers setelah reformasi. Apa keunggulan dan kelebihan yang selama ini terjadi agar Pers Indonesia dan Dewan Pers menjadi garda terdepan di dalam rangka jurnalistik, PIHAK TERKAIT memberikan keterangan sebagai berikut: 5.1. bahwa dalil PIHAK TERKAIT sebagaimana terurai pada: • Bagian I Keterangan Pendahuluan PIHAK TERKAIT • Bagian II Keterangan PIHAK TERKAIT atas Pokok-Pokok Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021, nomor 1 sampai dengan nomor 4 merupakan ilustrasi dan gambaran serta penjelasan nyata dan faktual atas pencapaian Dewan Pers setelah reformasi yang dibentuk berdasarkan UU 40/1999. 5.2. bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh UU Pers 40/1999, pendirian Dewan Pers dimaksudkan untuk mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional. Oleh karena itu fungsi Dewan Pers saat ini sangat jauh berbeda dengan fungsi Dewan Pers di masa lampau sebagai perpanjangan tangan Pemerintah yang senantiasa memaksa kepatuhan perusahaan Pers untuk menenuhi izin penerbitan Pers sebelum diterbitkan, dan menegaskan adanya penyensoran Pers dan ancaman pembredelan Pers jika Pers tidak sejalan dengan Pemerintah. 5.3. Pelaksanaan fungsi PIHAK TERKAIT Dewan Pers sebagaimana diuraikan dalam dalil para Pemohon bagian II nomor 2 di atas tentang pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers 40/1999, memperlihatkan pencapaian dari kerja-kerja dan praktik Dewan Pers setelah reformasi sebagai garda depan dalam mengembangkan kemerdekaan Pers. 5.4. Bahwa pencapaian kinerja lainnya PIHAK TERKAIT Dewan Pers setelah reformasi utamanya dalam mengembangkan kemerdekaan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang 140 berhubungan dengan pemberitaan Pers. Fungsi ini dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dari pengaduan masyarakat tersebut, PIHAK TERKAIT akan menilai apakah dalam pemberitaan—karya jurnalistik yang diterbitkan oleh Pers terdapat pelanggaran atas Kode Etik Jurnalistik atau tidak. Jika fungsi ini tidak dijalankan oleh PIHAK TERKAIT maka kemerdekaan Pers berpotensi terancam dan tercabut, karena berbagai pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan pemberitaan Pers diselesaikan melalui mekanisme dan jalur hukum baik perdata maupun pidana. 5.5. bahwa secara teknis implementatif, kerja PIHAK TERKAIT dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 Tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers (vide Bukti PIHAK TERKAIT - 12) Menurut peraturan tersebut penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers dilakukan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak yakni masyarakat sebagai pihak pengadu dan Pers sebagai pihak teradu. Dari mediasi tersebut PIHAK TERKAIT – Dewan Pers akan melakukan penilaian atas materi aduan berdasarkan UU Pers 40/1999, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan-Peraturan Dewan, di mana penilaian Dewan Pers tersebut dituangkan dalam Pernyataan Penilian dan Rekomendasi, yakni dokumen yang memuat penilaian akhir dan rekomendasi atas pengaduan yang diambil melalui Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers. 5.6. bahwa setiap tahun, PIHAK TERKAIT menerima ratusan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan pemberitaan Pers. Sebagian besar dari kasus tersebut dapat ditangani oleh PIHAK TERKAIT. Pada tahun 2019 terdata sebanyak 584 pengaduan dan 494 pengaduan dapat ditangani. Tahun 2020 terdata 527 pengaduan dan 436 pengaduan telah ditangani. 141 5.7. bahwa disamping itu, masih dalam upaya untuk mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional, PIHAK TERKAIT juga secara aktif dan positif bekerjasama dengan pihak lain di luar masyarakat Pers. Kerja sama ini dilakukan juga untuk meningkatkan kesadaran paham media (media literacy) masyarakat dan memberikan pemahaman yang tepat dan sama perihal kemerdekaan Pers dan dampaknya bagi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Untuk itulah, PIHAK TERKAIT Dewan Pers membuat nota kesepahaman dengan beberapa pihak seperti: 5.7.1 Nota Kesepahaman Dewan Pers Nomor 02/DP/MOU/II/2017 dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor B/II/2017 tentang Koordinasi Perlindungan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan (vide Bukti PIHAK TERKAIT–13), yang pada pokoknya nota kesepahaman ini berisi tentang: 1. apabila Kepolisian RI menerima pengaduan dugaan Perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartaan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata 2. Dewan Pers akan melakukan koordinasi dengan Kepolisian RI jika menerima laporan masyarakat terkait adanya tindak pidana di bidang Pers. 3. Dewan Pers dan Kepolisian RI akan bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya tentang pemahaman proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartwaan 5.7.2 Nota Kesepahaman Dewan Pers Nomor 01 /DP/MOU/II/2017 dengan Tentara Nasional RI Nomor Kerma/5/II/2017 tentang Kerja Sama Perlindungan Pers (vide Bukti PIHAK TERKAIT– 142 14), yang pada pokoknya nota kesepahaman ini berisis tentang kehendak para pihak untuk melakukan 1. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi dalam bidang: • perlindungan kemerdekaan Pers; • pencegahan kekerasan terhadap wartawan; • penegakan hukum; dan • diseminasi (penyebarluasan) informasi TNI, Peraturan Peraturan Dewan Pers dan informasi lain terkait kemerdekaan Pers. 2. Pendidikan dan pelatihan literasi media bagi prajurit TNI dan Pers Nasional; 3. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi pemberitaan tentang pertahanan negara 5.7.3 Nota Kesepahaman Dewan Pers Nomor 01 /DP/MOU/II/2019 dengan Kejaksaan RI Nomor KEP.040/A/JA/2019 Tentang Koordinasi Dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (vide Bukti PIHAK TERKAIT–15), yang pada pokoknya nota kesepahaman ini berisi tentang kehendak Kejaksaan Agung untuk menggunakan Ahli dari Dewan Pers dalam proses penanganan perkara pada Kejaksaan Agung terkait pemberitaan dan karya jurnalistik. 5.7.4 Nota Kesepahaman Dewan Pers No 08/DP/MOU/V/2018 dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No NK 002a/1.3.4/HMKS/LPSK/05/2019 tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers Serta Perlindungan Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana (vide Bukti PIHAK TERKAIT–16), yang pokoknya berisi tentang kehendak Dewan Pers untuk mengajukan permintaan kepada LPSK memberikan perlindungan saksi dan/atau korban terkait pelaksanaan UU Pers 40/1999. 5.7.5 Apresiasi PIHAK TERKAIT Dewan Pers disampaikan kepada Mahkamah Konsitiusi Republik Indonesia yang terhormat ini, 143 yang juga telah bersama-sama Dewan Pers membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 56/PK/2019 dan Nomor 07/DP/MoU/IV/2019, tertanggal 22 April 2019 (vide Bukti PIHAK TERKAIT–17), yang salah satu pokok kerjasamanya adalah Peningkatan Kompetensi Jurnalis/Wartawan guna melahirkan Produk Jurnalistik yang dapat meningkatkan pemahaman warga negara pada Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 5.8. bahwa selain berbagai nota kesepahaman yang dibuat oleh PIHAK TERKAIT dengan lembaga /pihak ketiga lainnya, Mahkamah Agung sebagai institusi dan kekuasaan kehakiman yang memeriksa dan memutus perkara hukum di tingkat terakhir juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli (vide Bukti PIHAK TERKAIT–18). Pada pokoknya SE No 13 Tahun 2008 menerangkan agar lembaga peradilan yakni Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri mendengarkan/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers dalam penanganan perkara yang terkait delik Pers, karena yang paling memahami seluk beluk Pers secara teori dan praktik adalah Dewan Pers. 5.9. bahwa kiprah PIHAK TERKAIT sebagai Dewan Pers yang dibentuk untuk maksud dan tujuan mengembangkan kemerdekaan pers di Indonesia dan meningkatkan profesionalisme wartawan sebagaimana amanat UU Pers 40/1999 mendapat pengakuan dari masyarakat internasional. PIHAK TERKAIT mewakili Indonesia dalam Southeast Asian Press Councils Network untuk menandatangani Bangkok Declaration, yang dilakukan di Bangkok, Thailand 24 September 2019 ( vide Bukti PIHAK TERKAIT–19). Southeast Asian Press Councils Network adalah perkumpulan dari Dewan Pers di negara-negara Asia Tenggara, yang pembentukannya diinisiasi oleh Indonesia, Myanmar, Thailand dan Timor Leste. Bangkok Declaration alas hak terbentuknya Southeast Asian Press Councils Network, yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kerja sama antara anggota Dewan Pers di tingkat Asia Tenggara dan untuk 144 mempromosikan kebebasan pers melalui pengaturan swa regulasi dan rasa hormat pada Kode Etik Jurnalistik. 5.10. Perlu kiranya PIHAK TERKAIT sampaikan, bahwa Persidangan Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 ini mendapat perhatian dan tanggapan dari Organisasi Pers yang menjadi konstituen PIHAK TERKAIT sebagai bagian dari masyarakat Pers. Oleh karena itu PIHAK TERKAIT juga menyampaikan tanggapan Organsiasi Pers yang mendukung dan mempertahankan kedudukan hukum PIHAK TERKAIT, sebagai satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh UU Pers 40/1999 serta diberi mandat melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers 40/1999 yaitu mengembangkan kemerdekaan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers nasional. Beberapa dukungan tertulis Organisasi Pers ini kami sertakan sebagai alat bukti dalam Persidangan Permohonan Uji Materill 38/PUU- XIX/2021 ini (vide Bukti PIHAK TERKAIT–20) dan berkenan Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkannya. 5.11. Bahwa berdasarkan seluruh dalil Keterangan PIHAK TERKAIT sebagaimana terurai pada 5.1 sampai 5.10 telah terang dan jelas apa keunggulan dan kelebihan yang selama ini terjadi agar Pers Indonesia dan Dewan Pers menjadi garda terdepan di dalam rangka jurnalistik. III. Permohoan PIHAK TERKAIT atas Putusan Berdasarkan keterangan, penjelasan dan argumentasi tersebut di atas secara keseluruhan, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 2. Menolak Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 dari para Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 dari para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 145 3. Menerima Keterangan PIHAK TERKAIT Dewan Pers secara keseluruhan; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Dewan Pers mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20(a-f) yang disahkan dalam persidangan 9 November 2021 sebagai berikut: 1. PT-1 : Fotokopi Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik; 2. PT-2 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers; 3. PT-3 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers No 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan; 4. PT-4 : Fotokopi Penguatan Peran Dewan Pers, tanggal 14 Maret 2006; 5. PT-5 : Fotokopi Putusan Nomor 235/Pdt.G.2018/PN.JKT.PST; 6. PT-6 : Fotokopi Putusan Nomor 331/PDT/2019/PT.DKI; 7. PT-7 : Fotokopi Presiden Nomor 33/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers; 8. PT-8 : Fotokopi Keputusan Presiden No 96/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers Periode Tahun 2000- 2003; 9. PT-9 : Fotokopi Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers, Penulis Wina Armada Sukardi, Penerbit: Dewan Pers, 2007, hal. 192-194; 10. PT-10 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan- DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers; 11. PT-11 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers; 12. PT-12 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan- DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers; 146 13. PT-13 : Fotokopi Nota Kesepahaman Dewan Pers Nomor 2/DP/MoU/II/2017 dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan; 14. PT-14 : Fotokopi Nota Kesepahaman Dewan Pers Nomor 01 /DP/MOU/II/2017 dengan Tentara Nasional Indonesia Nomor Kerma/5/II/2017 tentang Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers; 15. PT-15 : Fotokopi Nota Kesepahaman Dewan Pers Nomor 01 /DP/MoU/II/2019 dengan Kejaksaan RepubIik Indonesia Nomor KEP.040/A/JA/2019 tentang Koordinasi Dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; 16. PT-16 : Fotokopi Nota Kesepahaman Dewan Pers Nomor 08/DP/MoU/V/2019 dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor NK 002.a/1/3/4/HMKS/LPSK/05/2019 tentang Perlindungan Kemerdekaan Pers Serta Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; 17. PT-17 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Pers Nomor 56/PK/2019 dan Nomor 07.01/DP/PKS/IV/2019 tentang Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusional Warga Negara Bagi Wartawan Media Massa Cetak, TV, Radio dan Siber Se- Indonesia; 18. PT-18 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli; 19. PT-19 : Fotokopi Bangkok Declaration; 20. PT-20 : Fotokopi Pernyataan Dukungan Tertulis Organisasi Pers Kepada Pihak Terkait: a) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); b) Serikat Perusahaan Pers (SPS); c) Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI); d) Pewarta Foto Indonesia (PFI); e) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI); f) Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI). Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Dewan Pers juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli atas nama Bagir Manan, Effendi Gazali, dan Rajab Ritonga, yang keterangannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah melalui e-mail pada tanggal 19 Maret 2022 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 24 Maret 2022, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: 147 1. Keterangan Ahli: Bagir Manan Bersama-sama dengan berbagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berbagai tindakan konkrit lainnya; UU No. 40 Tahun 1999, merupakan salah satu langkah-langkah terdepan mengisi berbagai cita-cita, gagasan reformasi sebagai suatu koreksi atas tatanan pers masa Orde Baru. Secara konseptual menurut hemat saya, paling kurang ada empat hal yang melandasi reformasi yaitu: “pemulihan demokrasi, pemulihan negara hukum, pemulihan hak asasi manusia, dan pemulihan konstitusionalisme”. Empat hal tersebut merupakan asas-asas UUD 1945 yang semestinya dilaksanakan dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu pula di catat, sesuai dengan perkembangan, keempat asas atau ajaran yang disebutkan di atas mengandung pula ajaran-ajaran sosial dalam penyelenggaraan negara yaitu terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi tidak lagi semata-mata dalam makna “demokrasi politik”, tetapi juga “demokrasi sosial”. Negara hukum, tidak lagi terbatas pada paham negara hukum formal (formele rechtstaat/formiller rechtstaat), tetapi juga negara hukum dalam arti materil atau negara hukum sosial (sociale rechtsstaat/sozialler rechtstaat). Hak asasi manusia tidak lagi terbatas pada hak-hak sivil/individu dan politik (sivil/individual and political rights) tetapi juga mencakup hak asasi sosial (social – economic rights/sosialemensenrechten). Konstitusionalisme sebagai “penjaga gawang” (avant garde) prinsip- prinsip di atas menghendaki – antara lain – “pembatasan kekuasaan” baik ruang-lingkup kekuasaan (ada pemisahan/pembagian kekuasaan) maupun pembatasan masa jabatan untuk mencegah yang disebut Montesquieu “power greedy” atau yang oleh Lord Acton disebut “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely" menuju “arbitrary power”. Disini terletak keunikan pers, karena keempat asas-asas atau ajaran tersebut terkandung (secara) serentak, baik sebagai tatanan maupun substansi dan fungsi pers. Tanpa demokrasi, negara hukum, jaminan/perlindungan hak asasi serta konstitusionalisme, pers akan semata-mata menjadi alat kekuasaan, bukan sarana sosial. 148 Apa yang terjadi sebelum reformasi (masa Orde Lama dan Orde Baru)? Pada saat itu ada berbagai “pengekangan” terhadap kemerdekaan/kebebasan pers seperti semua penerbitan pers harus dimiliki oleh instansi pemerintah. Harus ada surat izin terbit (populer: SIUP) dan pencabutan SIUP, ada “bereidel” atau larangan terbit, dan kontrol atas isi (content) pers. Berbagai pranata ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan/kebebasan pers. Dimasa Orde Baru, berbagai bentuk pengekangan ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 1966. Menyadari betapa pentingnya peran pers, baik dalam makna sebagai manifestasi maupun dalam rangka mengisi dan menjaga demokrasi, negara hukum, hak asasi, dan konstitusionalisme, reformasi menjadikan pembaharuan UU Pers (menggantikan UU No. 11 Tahun 1966), sebagai salah satu langkah awal reformasi dengan tema “memulihkan kemerdekaan/kebebasan pers”. Pertanyaannya: “Apakah yang diartikan atau dimaksud “kemerdekaan/kebebasan pers?” Kemerdekaan/kebebasan pers sebagai subsistem dalam NKRI, sekali- kali bukan dalam makna “berdaulat” atau “souverign”. Sekali-kali tidak dimaksudkan ada kedaulatan pers (press soverignty). Kemerdekaan/kebebasan pers adalah kebebasan untuk mengurus dan mengatur sendiri segala urusan rumah tangga pers atau otonomi pers. Tetapi substansi “otonomi pers” memuat perbedaan dengan pengertian otonomi di bidang pemerintahan (baik otonomi teritorial (provinsi, kabupaten, kota) maupun otonomi fungsional (subak di Bali) atau (bedrijfrotonomie)). Dalam otonomi pemerintahan berlaku prinsip “tidak ada otonomi tanpa pengawasan” (geen autonomie zonder toezicht). Dalam hal-hal tertentu – seperti Pemerintahan Daerah tetap memerlukan pengawasan pemerintah pusat. Tidak demikian halnya dengan otonomi pers. Dalam rangka mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya, tidak ada pengawas eksternal terhadap pers. Fungsi pengawasan pers dilakukan oleh pers sendiri. Dengan perkataan lain otonomi pers tidak dijalankan atas prinsip “tidak ada otonomi tanpa pengawasan”. Prinsip yang disebutkan di atas merupakan dasar perbedaan prinsipil antara UU No. 11 Tahun 1966 dan UU No. 40 Tahun 1999. Melalui UU No. 40 Tahun 1999, Pemerintah/Negara tidak mencampuri urusan pers. Segala hal tentang pers dijalankan sendiri oleh pers. 149 UU No. 11 Tahun 1966 bertolak dari prinsip, pers adalah subsistem dari tatanan kenegaraan yang berada di bawah naungan pemerintah. Atas dasar hal tersebut Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan. Sekretaris Dewan Pers adalah Direktur Jenderal Departemen Penerangan. Pers harus ada dalam kontrol pemerintah, yang menjadi dasar SIUP (dan pencabutan SIUP), kontrol terhadap isi pers, bereidel dan lain-lain bentuk pengekangan. UU No. 40 Tahun 1999 bertolak dari keyakinan, kemerdekaan/ kebebasan pers, otonomi pers merupakan salah satu “corner stone”, demokrasi, negara hukum, hak asasi, dan konstitusionalisme. Lebih jauh dari itu seperti dikemukakan diatas, otonomi pers mengandung makna, negara mengakui (erkennen) dan menjamin kemerdekaan pers, dan negara membiarkan (overlaten) dan sama sekali tidak mencampuri kehidupan pers. Persoalannya! Apakah otonomi pers semacam itu tidak dapat menimbulkan kemerdekaan/kebebasan pers yang tak semena-mena atau anarki pers? Pers yang dijalankan perusahaan pers, redaksi dan wartawan adalah sebuah profesi. Sebagai profesi, pers pertama-tama bekerja dan tunduk pada prinsip, asas, dan kaidah profesi yang bersandar pada kaidah etik sebagai penjaga agar pers senantiasa terpelihara independen, fair, terbuka. Apakah etik? Dalam ajaran hukum disebutkan etik bersifat “inwerking” atau “kedalam” yaitu tuntunan dan tuntutan yang berisi kewajiban bagi diri atau lingkungan yang bersangkutan dan penegakan etik dilakukan sendiri dalam dan oleh lingkungan yang bersangkutan. Disinilah kita melihat perspektif kehadiran Dewan Pers sekaligus sebagai penjaga dan pelindung kemerdekaan pers dan sebagai penjaga ketaatan atas kode etik pers. Berbeda dengan hukum, yang bersifat “uitwerking” atau “keluar”, berlaku dalam hubungan keluar berisi hak dan kewajiban dalam hubungan keluar, sehingga penegakan hukum memerlukan pihak ketiga yang netral. Di muka telah dicatat ketentuan-ketentuan yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan-ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan Pasal 15 ayat (5) menurut Pemohon “menghambat kemerdekaan pers dan hak-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum”. 1. Pasal 15 ayat (2) huruf f: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 150 a s/d e ... f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f (supra), ditafsirkan Dewan Pers sebagai “memberi wewenang kepada Dewan Pers membuat peraturan-peraturan Dewan Pers”, sehingga ada berbagai peraturan, petunjuk, pedoman dan keputusan Dewan Pers yang mengikat pers. Menurut Pemohon, penafsiran dan praktek ini: “telah mencederai kemerdekaan dan kebebasan pers dan menghilangkan hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun dan membuat peraturan-peraturan dibidang pers dalam meningkatkan profesi wartawan”. Menurut Pemohon, penafsiran yang dilakukan Dewan Pers yang memaknai “memfasilitasi” termasuk membuat “peraturan Dewan Pers”, akibat “ketidakjelasan” ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f. Sesuatu ketentuan yang tidak jelas – menurut Pemohon – adalah “bertentangan dengan Konstitusi cq UUD 1945”. Pertanyaannya! Benarkah ketentuan tersebut tidak jelas? Benarkah setiap yang tidak jelas adalah bertentangan dengan Konstitusi cq UUD 1945? Benarkah peraturan Dewan Pers menghambat kemerdekaan pers? Sebelum mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, perkenankan saya terlebih dahulu mencatat sebagai “pengingat” tentang eksistensi Dewan Pers itu sendiri. Telah dikemukakan, esensi UU No. 40 Tahun 1999 adalah menjamin dan melindungi kemerdekaan/kebebasan pers. Telah dikemukakan, salah satu wujud paling utama untuk menjamin dan melindungi kemerdekaan/ kebebasan pers adalah “Pemerintah tidak turut serta apalagi mencampuri penyelenggaraan dan kebebasan pers”. Pers mengatur sendiri (self regulating) dan mengurus sendiri (self administrating) segala urusan pers. Atas dasar hal tersebut, tidak ada lagi hal- hal seperti SIUP, bereidel (larangan terbit), tidak ada lagi campur tangan pemerintas atas isi (content) berita. Bahkan lebih luas dari pengertian otonomi dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan. Kemerdekaan/ kebebasan pers, termasuk “pers menegakkan sendiri (self enforcement) terhadap pelanggaran peraturan pers, tingkah laku pers (code of press behavior), kode etik pers (press ethics), atau peraturan disiplin pers (code of press discipline). 151 Apakah kemerdekaan/kebebasan yang dilukiskan di atas – seperti didalilkan Pemohon – semata-mata ada pada setiap insan pers atau kelompok pers, sehingga setiap insan pers dapat mengatur dan menegakkan sendiri ketentuan- ketentuan pers (supra)? Dalam kaitan ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama; pers sebagai “komunitas” (press community). Sebagai satu komunitas, berbagai bentuk dan wujud kemerdekaan/kebebasan pers berada dalam satu perikatan profesional, satu perikatan disiplin, satu perikatan etik. Setiap komunitas tidak terkecuali komunitas pers, senantiasa mempunyai lembaga dan aturan-aturan yang berlaku pada seluruh anggota komunitas demi kelangsungan, ketenteraman kehidupan bersama. Apabila masing-masing anggota komunitas diperbolehkan membuat dan mempunyai aturan sendiri-sendiri dan ditegakkan sendiri-sendiri pula, akan menimbulkan disharmonisasi komunitas yang akan merusak keseluruhan komunitas itu sendiri. Tentu saja aturan-aturan yang dibuat atas nama komunitas semata-mata demi kepentingan anggota komunitas dan dibuat bersama-sama anggota atau perwakilan anggota komunitas. Inilah yang selama ini dijalankan Dewan Pers. Segala peraturan (rules) atau pedoman/petunjuk (guidance) yang dibuat Dewan Pers disusun bersama atau hasil persetujuan bersama anggota atau konstituen Dewan Pers. Perlu pula dicatat penegakan peraturan Dewan Pers, pedoman/petunjuk Dewan Pers, begitu pula keputusan Dewan Pers senantiasa diserahkan kepada satuan-satuan komunitas dalam lingkungan Dewan Pers seperti organisasi wartawan, redaksi, perusahaan- perusahaan pers dan lain-lain. Kedua; hubungan antara “fasilitas-fasilitas Dewan Pers dengan peraturan Dewan Pers”. Sekedar mengingat pelajaran lama. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai fasilitas untuk memudahkan hubungan hukum, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum, dan menjamin perlindungan hukum. Mengapa? Tanpa aturan- aturan hukum atau masing-masing anggota komunitas diperbolehkan membuat peraturan dan menegakkan hukum sendiri-sendiri dapat terjadi kekacauan dalam komunitas atau “survival of the fittest”, karena masing- masing pada akhirnya akan lebih berpihak pada kepentingan sendiri atau kelompok sendiri bukan kepentingan bersama, kepentingan komunitas. Jadi peraturan yang dibuat Dewan Pers dan 152 yang berlaku untuk seluruh komunitas pers adalah kemudahan atau fasilitas untuk menjaga harmonisasi komunitas pers, memudahkan menegakkan dan mempertahankan kepentingan bersama pers. Itulah makna “memberi fasilitas” harus juga dimaknai membuat/ menjadikan peraturan, petunjuk, pedoman yang akan menjamin peri kehidupan bersama pers, baik untuk kepentingan kedalam maupun keluar. Ketiga; eksistensi Dewan Pers dan peraturan Dewan Pers. Telah dikemukakan; salah satu prinsip UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah “meniadakan segala bentuk keikutsertaan dan campur tangan Pemerintah dalam urusan rumah tangga pers”. Sepanjang mengenai urusan rumah tangganya; pers mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangga pers. Terhadap pers berlaku prinsip otonomi fungsional. Telah dikemukakan, otonomi pers lebih luas dari otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi pers mencakup menegakkan sendiri (self enforcement) ketaatan dan penegakan kode etik, peraturan tingkah laku dan disiplin pers. Namun – seperti telah pula dikemukakan – pers yang merdeka/ bebas sama sekali bukan sesuatu yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan sebuah komunitas yang memiliki kode etik (ethics), kode tingkah laku (code of behavior/code of discipline) (disamping peraturan internal masing-masing kelompok pers atau organisasi pers) yang disusun bersama melalui satu lembaga yang menjalankan fungsi pers sebagai komunitas. Dalam keadaan tertentu, berbagai aturan rumah tangga tersebut harus dapat ditegakkan secara fair, tidak berpihak, dan adil. Hal ini membutuhkan kehadiran lembaga komunitas pers. UU No. 40 Tahun 1999 menetapkan ada Dewan Pers yang mewakili dan bertindak atas nama komunitas pers. Berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 40 Tahun 1999, dan tradisi pers demokratis (merdeka/bebas), fungsi/ tugas Dewan Pers dapat dibedakan: Pertama; fungsi/tugas dalam lingkungan rumah tangga pers. (1) Memelihara, menegakkan ketaatan terhadap kode etik, kode disiplin, ketaatan pada hukum demi martabat dan kehormatan dan kewibawaan pers. (2) Melakukan pendidikan dan pelatihan pers, baik yang bersifat keilmuan maupun keterampilan. Sebagai profesi, selain ditandai oleh berjalan atas dasar prinsip- prinsip etik dan disiplin, pers sebagai profesi juga mesti berjalan di atas prinsip 153 keilmuan dan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan pers (seperti halnya pendidikan pada umumnya) diperlukan dalam rangka mewujudkan pers berkarakter dan intelektual. (3) Membuat berbagai pedoman, petunjuk dan peraturan yang memudahkan (sebagai suatu fasilitas) dalam menjalankan pers. Kedua; fungsi/tugas keluar. Fungsi/tugas Dewan Pers keluar mencakup – antara lain: (1) Sebagai penjaga (guidiance) yang menjaga dan mempertahankan kemerdekaan/kebebasan pers, terhadap peristiwa atau upaya yang akan mengurangi/meniadakan kemerdekaan/kebebasan pers. (2) Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak diluar pers – pemerintah dan lembaga non pemerintah – baik dalam langkah menjamin/melindungi kemerdekaan/kebebasan pers maupun untuk meningkatkan kualitas pers. (3) Melakukan pembelaan atau menyediakan pembelaan terhadap pers yang terkena tuntutan dihadapan hukum. Izinkan saya selanjutnya menyampaikan catatan atas UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 15 ayat (5): “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Menurut Pemohon, paling tidak, ada dua hal materi muatan Pasal 15 ayat (5) yang dapat dikategorikan bertentangan dengan UUD 1945 yang merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu “multitafsir” dan “keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Pertama; tentang “multitafsir”. Dalam praktek, pemilihan calon anggota Dewan Pers dilaksanakan oleh Dewan Pers. Menurut Pemohon, semestinya pemilihan calon anggota Dewan Pers adalah hak setiap kelompok pers termasuk kelompok Pemohon. Bagaimana praktek? Dewan Pers sama sekali tidak memilih (tidak mencalonkan) calon anggota Dewan Pers. Pemilihan atau pencalonan anggota Dewan Pers diajukan/diusulkan oleh masyarakat pers sendiri yang tergabung sebagai konstituen Dewan Pers. Dewan Pers semata-mata menjalankan fungsi semacam KPU dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden. Menurut Pemohon, semestinya calon anggota Dewan Pers dipilih/dicalonkan oleh setiap kelompok cq organisasi pers, bukan oleh Dewan Pers atau konstituen Dewan Pers. Seandainya kehendak Pemohon yang 154 dijalankan akan menyebabkan pemilihan dan keanggotaan Dewan Pers akan melalui proses yang panjang dan akan tersangkut berbagai kepentingan yang sulit dipertemukan. Sebagai satu komunitas, setiap insan pers harus senantiasa menjaga kepentingan komunitas disamping kepentingan kelompok atau dirinya sendiri. Sekedar perbandingan dan contoh adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak reformasi (perubahan UUD 1945), telah ditentukan peserta pemilihan umum adalah partai politik. Tetapi tidak setiap partai politik yang sah menurut hukum (apalagi yang belum sah) dapat menjadi peserta pemilihan umum. Selain sah menurut hukum, telah pula diterima syarat- syarat lain. Penelitian dan keputusan dipenuhi atau tidak dipenuhi berbagai syarat lain ini, dijalankan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berbagai syarat- syarat lain ini diperlukan untuk menjamin “representativeness” – partai peserta pemilihan umum. Hal yang demikian sudah menjadi kelaziman, termasuk dalam lingkungan internal suatu perhimpunan sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Hal semacam ini sudah semestinya berlaku pula terhadap keanggotaan Dewan Pers yang menggunakan ukuran “konsetuen”. Sebagai konsekuensi, setiap perhimpunan pers yang menganggap diri berhak turut serta mengisi keanggotaan Dewan Pers, sudah semestinya berusaha memenuhi syarat-syarat sebagai konsetuen. Bukan sebaliknya menuntut agar ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengisian keanggotaan Dewan Pers, baik yang diatur Undang-Undang Pers maupun sebagai aturan atau kesepakatan rumah tangga pers yang harus ditiadakan, semata-mata demi kepentingan yang bersangkutan. Persoalan lain yang diajukan Pemohon adalah “keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Tidak ada batas waktu Presiden menetapkan Keputusan. Hal ini menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan Pemohon. Lebih- lebih lagi, ternyata usul Pemohon untuk ditetapkan sebagai anggota “Dewan Pers” ditolak Presiden? Haruskah senantiasa ada ketentuan yang mengatur batas waktu penetapan suatu keputusan oleh Presiden atau pejabat yang berwenang lainnya? Dalam UUD 1945, hanya dalam pembentukan undang-undang yang memuat batas waktu presiden menolak atau mengesahkan rancangan undang- undang (UUD 1945, Pasal 20 ayat (5)). 155 Bolehkah undang-undang memuat ketentuan yang menentukan suatu batas waktu -seperti menetapkan batas waktu keputusan- penetapan anggota Dewan Pers? Boleh! Tetapi karena tidak diatur oleh UUD, penetapan batas waktu semacam itu adalah sepenuhnya wewenang atau kebijakan (diskresi) pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tidak tercantumnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai batas waktu Presiden menetapkan keanggotaan Dewan Pers, secara konstitusional adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (yang disertai “persetujuan” bersama Presiden); bukan sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945. Bagaimana kalau ditinjau dari wewenang atau kekuasaan Presiden? Sudah menjadi bahasa sehari-hari – apalagi dikalangan ahli hukum – selain atas dasar hukum, Presiden senantiasa dilekati dengan “hak prerogatif” atau “kekuasaan atas dasar beleid/diskresi” termasuk dalam menetapkan keputusan, sepanjang tidak ditentukan oleh UUD atau menurut/berdasarkan undang-undang. Bagaimana kalau hak prerogatif atau beleid itu diduga ada unsur penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir), atau sewenang-wenang (arbitrary), atau sekurang- kurangnya “melampaui waktu yang layak” (reasonable time) atau hal-hal lain semacam itu? Hal-hal yang bertalian dengan kemungkinan ada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, melampaui waktu yang layak dan lain-lain semacam itu, bukanlah Mahkamah Konstitusi sebagai forum, karena hal- hal tersebut tidak termasuk pengertian “judicial review”. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Yang berkaitan dengan memfasilitasi itu, bahwa Pers Indonesia itu dilihat dari segi pengorganisasian. Akibat kebebasan mereka mempunyai hak untuk mengorganisasikan dirinya dalam berbagai kelompok. Misalnya dalam kelompok wartawan sekarang ini PWI, AJI, dan lain‐lainnya. Itu semua disebut sebagai komunitas pers (community pers). Oleh karena itu perlu ada tatanan komunitas pers. Masing-masing punya aturan sendiri khusus untuk rumah tangganya masing-masing. Pembuatan peraturan-peraturan rumah tangga masing‐masing kelompok ini pun oleh undang‐undang harus difasilitasi, harus dibantu oleh Dewan Pers. Di samping Dewan Pers sendiri membuat peraturan- 156 peraturan yang berlaku untuk seluruh keluarga Pers Indonesia. Jadi ada peraturan rumah tangga, ada juga peraturan komunitas pers. 2. Pada akhirnya karena masing‐masing bergulat dengan kepentingannya sendiri, maka timbullah perbedaan‐perbedaan pandangan. Kita merasakan sekarang ini antara organisasi pers yang satu dengan organisasi pers yang lain. Meskipun tidak bertentangan, tapi timbullah yang satu dengan yang lain mengatakan bahwa ini salah, ini tidak benar, kurang-kurang sebagainya. Mengapa harus ada peraturan komunitas pers dan kita boleh saja membuat peraturan-peraturan pada lingkungan masing‐masing. Tetapi lingkungan masing‐masing karena kita sudah sepakat atau oleh negara kita diminta agar kita menjadi satu komunitas, maka kita harus menjadikan diri kita unsur‐unsur komunitas itu, termasuk dalam pengaturan, dalam kegiatan rumah tangga kita. 2. Keterangan Ahli: Effendi Gazali Pertimbangan Menjadi Ahli (Pihak Terkait) dalam kerangka Paradigma Action Research Saya dapat diminta dan bersedia menjadi Ahli, karena latar belakang historis dan keilmuan. Setelah terlibat dalam Gerakan Reformasi 1998, bersama dengan para pengajar di Program Pascasarjana Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial- Ilmu Politik, Universitas Indonesia, saya aktif terlibat dalam Action Research bersama dengan teman-teman Civil Society. Kami melakukan advokasi untuk tiga- serangkai perundangan: Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, Undang- Undang Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Empat nama maha Guru dari Universitas Indonesia yang telah berpulang namun menjadi pemikir dan pelaku advokasi signifikan pada masa tersebut adalah: (Alm.) Profesor Dr. Harsono Suwardi, MA, (Alm.) Profesor Sasa Djuarsa Sendjaja, Ph.D., (Alm.) Profesor Dedy Nur Hidayat, Ph.D., dan (Alm.) Victor Menayang, Ph.D. Di tengah-tengah advokasi tersebut saya menyelesaikan disertasi dengan judul: Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia: A Study on Media Performance, Responsibility, and Accountability. Saya mendapat kesempatan menyelesaikan disertasi dalam Komite Disertasi dan Penguji yang diisi para maha Guru seperti Profesor Denis McQuail, Profesor Leen d’Haenens, Profesor K. Renckstorf, dan lain-lain. Profesor Denis McQuail menulis buku-buku 157 teks wajib di bidang atau untuk grand theory “Mass Communication”, “Media Performace”. “Media Responsibilty”, “Media Accountability”, “Audience Analysis”, dan lain-lain (lihat referensi). Hampir seluruh Dewan Pers, Komisi Media, atau Komisi Penyiaran di berbagai negara di dunia dibentuk dan melakukan penguatan- penguatan, antara lain, karena karya-karya dan grand theories dari (Alm.) Profesor Denis McQuail dan koleganya. Selama menjadi anggota International Communication Association, saya terus mengamati perkembangan teori-teori dan praktek yang menjadi obyek permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 ini di berbagai belahan dunia. Terutama pada lima jurnal sebagai pembawa bendera (flag carrier) International Communication Association. Jurnal “Communication, Culture and Critique” membuat edisi khusus tentang “Media Governance”, dengan editor utamanya, Profesor Leen d’Haenens (pembimbing disertasi saya), serta Robin Mansell dan Katharine Sarikakis. Tulisan utama lain yang relevan antara lain dari B. Murray (Communication Theory, 2016) dan T. Eberwein & C. Porlezza (Journal of Communication, 2016). Sebagai catatan, tidak banyak jumlah artikel tentang ini di jurnal International Communication Association yang lebih mutakhir, menunjukkan sebetulnya masalah seperti pada Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021, relatif telah selesai dibahas. Yang lebih menantang justru pada aspek menyosong perkembangan teknologi, penegakan Kode Etik yang lebih komprehensif, penjaminan Hak Jawab, dan penjaminan Kepentingan Publik, serta Perlindungan Jurnalis. Berikut ini adalah saripati ilmu komunikasi mengenai Dewan Pers. Istilah ini sendiri bisa bervariasi di berbagai negara di dunia. Umumnya mengacu pada esensi yang sama yaitu: sebuah badan masyarakat sipil (Civil Society) yang independen, didirikan dengan tujuan meningkatkan dan menguatkan kualitas serta melindungi peran jurnalis, pers, beserta asosiasi jurnalis, perusahaan pers, dan pemangku kepentingan bersama elemen publik lainnya; dengan titik fokus pada etika dan pengajuan komplain menyangkut kepentingan publik, serta memfasilitasi proses komunikasi antar-pihak tersebut. Bagaimana dasar pembentukannya? Sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing- masing negara, atau apa yang disebut latar belakang & titik-titik waktu sejarah (historical situatedness & junctures). Di Amerika Serikat, acuan utamanya hanya the First Amendment. Karena itu pers tidak langsung diatur 158 dengan undang-undang khusus. Justru yang ada lebih mengarah pada Telecommunication Act & Communication Act. Yang diatur lebih pada ranah penyiaran sebagai milik publik serta pada konteks isi penyiaran guna menghindarkan publik dari tayangan pencemaran serta cabul. Di Indonesia, pada mulanya, undang-undang yang mengatur pers justru lahir dalam semangat ingin mengontrol pers, dengan paradigma cenderung Authoritarian, seperti terlihat pada Undang-Undang Nomor 21/1982. Jadi Reformasi 1998 mendorong Civil Society, yang didukung oleh pemerintah baru pada saat itu, berusaha mengadvokasi sebuah Undang-Undang Pers yang lebih “membebaskan” serta sejalan dengan semangat konstitusi. Sebagai lawan dari undang-undang terdahulu, maka paradigma Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers adalah Paradigma Demokratis dengan segala implikasinya. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 40/Tahun 1999 ini terdapat Dewan Pers sebagai “fasilitator” yang independen. Terutama independen dari kepentingan pemerintah dan kepentingan kuasa modal (jika menafikan kepentingan publik). Beberapa negara lain akan memiliki sejarah yang berbeda, dengan berbagai nama, dan cara pengaturan yang berbeda. Untuk Uni Eropa dapat melihat penelitian mutakhir “Media Councils in the Digital Age: An inquiry into the practices of media self-regulatory bodies in the media landscape of today” disusun oleh Raymond A. Harder & Pieter Knapen (karya mereka ini bisa dipelajari di https://www.presscouncils.eu/, saya mematuhi kode etik untuk tidak mengutip isinya tanpa atau sebelum mendapat izin tertulis dari penulis dan penerbitnya). Di beberapa negara, harus diakui terdapat eksistensi Dewan Pers yang tidak tunggal. Juga terdapat dinamika yang layak diteliti untuk perbandingan, dimana beberapa anggota menarik diri dari suatu Dewan Pers dan membuat Dewan Pers lainnya. Pemikiran kunci yang penting di sini menurut McQuail adalah: Kenapa jurnalis, organisasi jurnalis, industri media, dan wakil-wakil publik ingin bergabung dengan sebuah Dewan Pers? Jawaban pertamanya adalah semua pihak menghendaki jurnalis dan pers (karya jurnalis) yang dijamin kebebasannya sekaligus pada saat yang sama terjamin pelaksanaan Kode Etiknya. Jawaban kedua, justru jurnalis dan pers berikut organisasi jurnalis dan perusahaan pers akan terlindungi sejauh mereka dapat menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan memang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Jawaban ketiga, 159 terjaminnya Hak Jawab dalam kerangka setinggi- tingginya perlindungan kepentingan publik. Di dalamnya terdapat mekanisme pengaduan oleh elemen- elemen dalam publik serta fasilitasi penyelesaiannya oleh Dewan Pers yang independen. Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 Dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang- Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing- masing organisasi pers” (Petitum 4); serta memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi- organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis” (Petitum 5); Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, maka memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) haruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang- Undang Pers, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) (Petitum 6). Para Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang- Undang Pers yang menyatakan “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”; serta Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers yang berbunyi: “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden” bertentangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: • Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. • Pasal 18C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 160 memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. • Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. • Pasal 28E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. • Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. • Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pendapat Ahli Menurut Ahli, para Pemohon dapat dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam permohonan a quo. Para Pemohon juga telah melakukan banyak kegiatan empirik yang memiliki manfaat sosial antara lain: Musyawarah Besar Pers Indonesia tahun 2018, Kongres Pers Indonesia tahun 2019, dan terbentuknya Dewan Pers Indonesia tahun 2019. Demikian pula berbagai Surat Keputusan Kongres Pers Indonesia tahun 2019. Semuanya ini menunjukkan kepedulian para Pemohon. Sebagai anggota publik biasa saja dalam berhadapan dengan praktik pers serta Dewan Pers, para Pemohon dapat dianggap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi ini. Selanjutnya, menurut keahlian, dalam sejarah perjalanan kehidupan Pers Indonesia dan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pers, bangsa Indonesia tetap membutuhkan satu Dewan Pers, yang memfasilitasi secara luas, dan memastikan terdapatnya serta berjalannya secara efektif, setidaknya empat hal yang mengikat secara nasional yaitu: 1) Kode Etik Jurnalistik, 2) Pedoman Hak Jawab, 3) Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan 4) Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan. Dalam hal- hal lainnya, mungkin terbuka celah perdebatan. Namun tidak demikian untuk keempat hal tersebut. Keempat hal ini harus diletakkan di atas kepentingan individu atau institusi manapun. Karena itu eksistensi dan peran Dewan Perslah 161 yang akan memastikan keempat hal tersebut, baik eksistensinya (berikut penguatannya) serta pelaksanaannya berjalan secara efektif. Bagaimana dengan keadaaan di negara-negara yang tidak secara nyata memiliki Dewan Pers? Hal tersebut biasanya langsung akan berhadapan dengan proses hukum secara pidana atau perdata, umumnya dalam hal pencemaran serta hal-hal menyangkut unsur cabul. Yang kemudian dihitung berbagai aspek kerugian yang ditimbulkan berikut aspek ganti ruginya. Sekali lagi, berdasarkan seluruh hasil penelitian Ahli: bangsa Indonesia masih membutuhkan satu Dewan Pers yang menjamin terdapatnya (serta terus dikuatkannya) dan berjalannya secara efektif Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Hak Jawab, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan. Setidaknya terhdap empat hal tersebut, walau tentu tidak terbatas hanya pada hal-hal itu. Dengan demikian, setidaknya untuk keempat hal tersebut, yang masih terus akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (historical situatedness dan junctures) maka Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers tidak boleh ditafsirkan (sesuai Petitum para Pemohon) menjadi: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers”. Sejarah dan titik-titik serta persimpangan lintas-waktu bangsa Indonesia bersama persnya membutuhkan sesuatu yang mengikat secara nasional beserta fasilitatornya, dalam setidaknya keempat hal tersebut. Apalagi dunia sedang menghadapi perkembangan titik-titik waktu dan persimpangan dengan teknologi media yang pesat, disrupsi, dan algoritma komunikasi serta algoritma sosial, yang cenderung lebih mengarah kepada pelanggaran adab dan perpecahan. Bahkan, kalaupun kita berandai-andai bahwa suatu saat seluruh anggota Dewan Pers Indonesia (pihak Pemohon) berhasil menjadi seluruh anggota Dewan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mereka tetap harus melaksanakan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers dengan murni dan konsekwen. Yang lebih menarik sebetulnya adalah studi mendalam tentang sesuatu yang mungkin tersedia dan punya beberapa kebaikan, di balik Petitum yang dimohonkan para Pemohon mengenai Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 162 40/1999 tentang Pers. Bagaimana jika Indonesia bisa memiliki beberapa lembaga yang sama-sama berniat baik menjalankan seluruh eksistensi dan fungsi-fungsi Dewan Pers, yang diamanatkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40/1999? Artinya terhadap setidaknya empat hal yang mengikat secara nasional, seluruh (lebih dari satu) Dewan Pers ini sepakat mengikatkan diri pada eksistensi dan terjaminnya empat hal itu terlaksana secara efektif, berikut peningkatan/penguatannya ke depan; namun mereka dapat memiliki anggota yang berbeda-beda dengan formasi yang berbeda, dan melalui tata & acara pemilihan yang berbeda pula? Kelompok Ahli dan Akademisi tidak boleh menutup diri terhadap eksplorasi ilmiah, asal dilakukan dengan metodologi yang tertib dan ketat. Secara teoretik, jawaban terbaik saat ini adalah: memperoleh terus- menerus legitimasi sosial yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pengajuan kepada pembuat undang- undang melalui proses di Dewan Perwakilan Rakyat. Seluruh organisasi pers dan jurnalisnya harus menunjukkan dirinya paling menegakkan dan paling peduli pada Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Hak Jawab, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan. Demikian pula dalam persoalan hukum riil yang terjadi, organisasi pers dan jurnalis makin banyak yang meminta pendampingan –misal- oleh Dewan Pers Indonesia; dan harus dapat meyakinkan berbasis pada legitimasi sosial, bahwa Dewan Pers Indonesia secara bertahap akan didengarkan oleh berbagai institusi penegak hukum, khususnya dalam satu interpretasi yang sama terhadap empat hal yang mengikat secara nasional tersebut. Sebagai Ahli dalam ilmu komunikasi, yang terus menjalin komunikasi dengan para peneliti di bidang Media Governance, Media Performance, Media Responsibility, Audience Analysis, Public Interest, dan Media Accountability berikut pemutakhirannya, saya menyimpulkan: para Pemohon tidak dapat begitu saja mengajukan Petitum 5, tanpa terdapatnya perjalanan legitimasi sosial yang dirasakan publik dalam arti luas. Kontradiksi yang Menarik Sebagai Ahli, ahli melihat, justru pada ujung perjalanan Permohonan dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 ini, akan terdapat beberapa kontradiksi yang menarik. Pertama, jika kita andaikan, bahwa suatu saat dalam konteks legitimasi 163 sosial, Dewan Pers Indonesia, sudah setara bahkan lebih atau di atas Dewan Pers yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers, maka apakah para Pemohon akan atau masih memerlukan sebuah “keputusan presiden” seperti pada Petitum 5? Kedua, jika dibalik, dalam titik waktu saat ini (termutakhir), di tengah kemungkinan terdapatnya beberapa kelemahan institusi manapun secara sendiri- sendiri atau bersama-sama, ternyata Dewan Pers Indonesia, kita andaikan dapat terlihat sebagai sebuah lembaga yang lebih memperjuangkan kebebasan pers, sehingga tidak ada lagi acara yang sudah dijalankan dengan empat hal konsensus nasional tadi ternyata harus dihentikan secara misterius. Ambil contoh, acara “Indonesia Lawyers Club” di TV One. Apakah –kita andaikan lagi- dengan perjuangannya yang hebat dan legitimasi sosial yang kuat, para Pemohon dan Dewan Pers Indonesia, masih akan mengejar “penetapan dengan keputusan presiden”? Bukankah inti sebuah perjuangan Civil Society dan para jurnalis adalah apa yang dirasakan oleh publik dan bukan terfokus pada pengakuan administratif? Ketiga, terdapat sebuah perjuangan menarik yang harus dipikirkan oleh para Pemohon, di luar permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 yang kurang memiliki logika keilmuan yang ketat dan logis ini. Yaitu upaya berjuang untuk memperbaiki realitas yang ada, sekiranya para Pemohon beranggapan demikian, dengan cara- cara yang lebih ilmiah dan logis. Misalnya, para Pemohon berjuang untuk memperbanyak jumlah anggota yang mewakili publik (yang tidak terkait langsung dengan posisi jurnalis atau organisasi/asosiasi jurnalis atau organisasi perusahaan pers). Komposisi yang lahir dalam kesepakatan dengan seluruh pemangku- kepentingan Dewan Pers saat ini adalah sembilan orang anggota. Tiga dari unsur wartawan dipilih oleh organisasi wartawan. Tiga dari unsur pimpinan perusahaan pers dipilih oleh organisasi perusahaan pers. Dan tiga dari unsur tokoh masyarakat dipilih bersama oleh organisasi wartawan dan organiasi perusahaan pers. Secara umum, hal ini dapat terlihat condong pada unsur jurnalis dan pimpinan perusahaan pers (enam orang) dibanding tiga orang dari unsur tokoh masyarakat atau publik, yang pada faktanya juga diusulkan dan dipilih bersama oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Dengan terdapatnya peluang kelindan sosial atau arsiran kepentingan di antara ketiga perwakilan elemen ini, terdapat pula kesan awal: kecilnya porsi publik sesungguhnya. Pada Australian Press Council 164 misalnya, terdapat 22 (dua puluh dua) anggota. Pada saat ini, perwakilan organisasi pers hanya enam (6) orang dan perwakilan jurnalis independen hanya dua (2), selebihnya adalah perwakilan publik (pada saat ini baru total delapan belas posisi yang terisi). Tapi kontradiksi yang dimaksudkan dari pendalaman penelitian, justru penambahan diperlukan ke arah keterlibatan publik, bukan ke arah penambahan wakil dari jurnalis dan organisasi perusahaan pers (seperti yang merupakan inti logika dari permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021). Kesimpulan Berdasarkan kajian mendalam keilmuan Komunikasi & Pers, permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia menyatakan demikian), karena tidak memenuhi kaidah-kaidah metodologi atau tidak tepat secara metodologis. Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pertama, saya mengakui kedudukan hukum Pemohon. 2. Kedua, kenapa para pihak ingin menjadi anggota Dewan Pers? Pertama, untuk menegakkan kode etik; kedua, dengan menjadi anggota Dewan Pers maka meningkatkaan kebebasan pers; ketiga, jaminan kebebasan publik; 3. Ketiga, Dewan Pers tunggal atau tidak tunggal? Indonesia masih termasuk negara yang membutuhkan 1 (satu) Dewan Pers (tunggal) yang mengatur secara nasional, karena penegakan kode etik, menjamin kepentingan publik, perlindungan terhadap profesi wartawan, pedoman perlindungan atas kekerasan terhadap wartawan. 4. Keempat, ketika Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) Undang‐Undang Pers dianggap bertentangan dengan pasal‐pasal konstitusi, yaitu Pasal 28, Pasal 18C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (3), 28H ayat (2), 28I ayat (2), saya justru tidak melihat sebuah metodologi, jadi ini adalah sebuah prinsip‐prinsip yang ilmiah, yang menggabungkan bagaimana kita secara logis memahami konsep teori, kemudian reposisi, model, dan hipotesis. Saya beranggapan, kalau pun nanti andai seluruh anggota Dewan Pers Indonesia itu masuk menjadi anggota Dewan Pers yang ditetapkan dengan keputusan presiden, mereka masih tetap harus menjalankan Pasal 15 ayat (2) ini yang berbunyi, “Dewan Pers 165 melaksanakan fungsi‐fungsi sebagai berikut, di antaranya memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan‐peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.”; 5. Kelima, kontradiksi dalam konteks action research yang menuju kepada legitimasi yang disahkan oleh presiden. Maksud saya yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah legitimasi sosial. Jadi, teman‐teman Dewan Pers Indonesia yang kemudian juga ada musyawarah besar pers dan kongres pers dengan semua peraturannya yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah seluruh kelompok-kelompok, ini civil society dengan asosiasi atau institusinya melaksanakan kode etik Dewan Pers. Kode etik yang mengikat seluruh insan pers sebaik‐baiknya dan bahkan kemudian kita bisa melihat dari sejarah, bagaimana dulu mungkin kita hanya punya PWI, tapi ketika ada legitimasi sosial dan bagaimana teman‐teman ini menunjukkan eksistensi kehadirannya di tengah publik, maka mereka ikut bergabung di dalam Dewan Pers kita; 6. Keenam, tren di dunia saat ini yang akan ditambah itu bukan jumlah angota Dewan Pers dari asosiasi, melainkan justru menambah anggota Dewan Pers dari jalur publik. Di dunia pada saat ini sedang berlangsung tren bahwa yang akan ditambah itu bukan lagi jumlah anggota Dewan Pers dari organisasi pers ataupun jurnalis termasuk yang independen, kalau mengambil contoh Australia dengan 22 anggota dewan persnya itu 8 yang berasal dari asosiasi pers, organisasi pers, dan 2 jurnalis independen, sisanya dalam jumlah yang besar adalah dari kalangan publik. 3. Keterangan Ahli: Rajab Ritonga Hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (“selanjutnya disebut sebagai UU Pers No. 40/1999”), sebagai hasil perjuangan berbagai komponen bangsa di masa Reformasi 1998, sungguh merupakan anugerah yang luar biasa bagi masyarakat pers nasional. UU Pers No. 40/1999 yang diundangkan pada 23 September 1999, menandai kembalinya Kemerdekaan Pers yang lebih dari 32 tahun berada dalam kontrol pemerintah. Dengan Kemerdekaan Pers, pers nasional bisa tampil menyuarakan kepentingan publik, tanpa khawatir dibredel sebagaimana terjadi di era sebelumnya. Kemerdekaan Pers, merupakan salah satu indikator penting bagi demokrasi di sebuah negara. Demokrasi tidak akan berjalan tanpa Kemerdekaan Pers, dan kebebasan pers 166 tidak akan tercapai tanpa sistem politik yang demokratis. UU Pers No. 40/1999 memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki undang- undang lainnya. Seluruh peraturan yang mendukung pelaksanaan UU Pers No. 40/1999 tidak ditetapkan oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri, tetapi dalam bentuk Peraturan Dewan Pers yang dihasilkan dari pembahasan secara botton-up oleh berbagai organisasi pers dan perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers dengan difasilitasi Dewan Pers. Prinsip swaregulasi ini dimaksudkan untuk menjaga independensi pers nasional sekaligus independensi Dewan Pers dari campur tangan unsur- unsur kekuasaan. Dengan demikian, UU Pers No. 40/1999 memberi keleluasaan bagi masyarakat Pers dalam mengatur rumah tangganya sendiri, tanpa campur tangan pemerintah. Dewan Pers yang dibentuk atas perintah UU Pers No. 40/1999 merupakan fasilitator bagi masyarakat Pers nasional dalam merumuskan berbagai peraturan terkait Pers, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers No. 40/1999 yang berbunyi: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: f. memfasilitasi organisasi- organisasi Pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang Pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan”. Dewan Pers telah memfasilitasi pembuatan peraturan terkait Pers hasil pembahasan bersama Konstituen Dewan Pers yang terdiri atas Asosiasi Profesi Kewartawanan, dan Asosiasi Perusahaan Pers. Saat ini ada 11 organisasi yang menjadi Konstituen Dewan Pers, terdiri atas empat organisasi wartawan dan tujuh organisasi perusahaan pers. Organisasi wartawan meliputi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan 17.221 anggota; Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan 1.743 anggota; Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dengan 3.000 anggota, Pewarta Foto Indonesia (PFI) dengan 730 anggota, sedangkan organisasi perusahaan pers terdiri atas Serikat Perusahaan Pers (SPS) dengan 471 anggota; Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dengan 585 anggota; Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan 317 anggota; Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dengan 1.224 anggota; Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dengan 10 anggota; Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) dengan 67 anggota, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dengan 1.000 anggota. 167 Salah satu peraturan yang dihasilkan dari pembahasan organisasi wartawan adalah Kode Etik Jurnalistik. Pada 6 Agustus 1999, sebanyak 26 organisasi wartawan berkumpul di Bandung guna merumuskan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang kemudian oleh Dewan Pers ditetapkan dengan Surat Keputusan No. 1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia. Dalam perkembangannya, sebanyak 29 organisasi pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia mengubah KEWI melalui Lokakarya V di Jakarta, 14 Maret 2006 yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Salah satu organisasi pers yang ikut membahasnya adalah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI) yang diwakili Pemohon (Sdr. Hans Max Kawegian). Dewan Pers kemudian menetapkan hasil Lokakarya V itu dengan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, serta mencabut Surat Keputusan No. 1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia. Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 kemudian disahkan menjadi Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers. Dengan cara yang sama, selain Kode Etik Jurnalistik, organisasi wartawan dan perusahaan pers juga telah membahas peraturan terkait pers lainnya yang difasilitasi Dewan Pers, serta menjadikannya sebagai Peraturan Dewan Pers, antara lain, namun tidak terbatas pada: 1. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan No. 7/Peraturan- DP/V/2008; 2. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers No. 3/Peraturan-DP/III/2008; 3. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers No. 4/Peraturan- DP/III/2008; 4. Peraturan Dewan Pers tentang Perlindungan Profesi Wartawan No. 5/Peraturan-DP/IV/2008; 5. Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab No. 9/Peraturan- DP/X/2008; 6. Peraturan Dewan Pers tentang Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa No. 8/Peraturan-DP/X/2008; 168 7. Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan No.1/Peraturan- DP/II/2010, dan 8. Sejumlah Peraturan Dewan Pers lainnya. Tata cara pembuatan dan pembahasan peraturan tersebut tetap berlangsung hingga sekarang. Dewan Pers tidak pernah memonopoli pembuatan aturan, apalagi mengambil alih peran organisasi pers sebagaimana didalilkan Pemohon. Lalu, apakah organisasi wartawan maupun perusahaan pers tidak bisa membuat aturan sendiri? Tentu bisa, namun aturan tersebut hanya berlaku di lingkungan organisasi atau perusahaan pers itu sendiri. Di PWI misalnya, kami memiliki Kode Etik Jurnalistik PWI, dan Kode Perilaku Wartawan PWI yang berlaku bagi wartawan anggota PWI. Dengan demikian, wartawan anggota PWI mematuhi dua kode etik sekaligus: Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik PWI. Salah satu hikmah dari hadirnya Kemerdekaan Pers sejak era Reformasi adalah munculnya berbagai perusahaan pers dan tumbuh pesatnya jumlah wartawan. Saat ini wartawan Indonesia berjumlah lebih dari 100.000 orang yang bekerja di sekitar 47.000 perusahaan pers. Para wartawan itu direkrut tanpa melalui pola yang baku, sebab mekanisme recruitment diserahkan kepada masing- masing perusahaan pers yang mempekerjakannya. Ada perusahaan pers yang ketat menyeleksi dan mendidik calon wartawannya, tetapi lebih banyak yang tidak melakukannya. Latar belakang pendidikan para calon wartawan itu juga beragam, sebab tidak ada monopoli bidang ilmu tertentu untuk menjadi wartawan. Akibat tidak adanya pola rekrutmen dan pola pendidikan calon wartawan yang baku, maka profesionalisme wartawan tidak bisa diukur kompetensinya. Hal itulah yang membuat organisasi wartawan bersama perusahaan pers dengan difasilitasi Dewan Pers pada 26 Januari 2010 membahas Standar Kompetensi Wartawan. Hasil pembahasan itu kemudian ditetapkan oleh Dewan Pers menjadi Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan No. 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Perubahan itu dihasilkan dari pembahasan bersama antara organisasi wartawan dan perusahaan pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers. 169 Dengan adanya Standar Kompetensi Wartawan, maka kini organisasi wartawan maupun perusahaan pers telah mempunyai alat untuk menilai kompetensi seorang wartawan. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan. Kompetensi wartawan itu diuji secara berjenjang yakni wartawan muda bagi wartawan yang telah bekerja minimal satu tahun di perusahaan pers; wartawan madya bagi wartawan yang setidaknya telah tiga tahun menyandang predikat wartawan muda, serta wartawan utama bagi wartawan yang sekurang-kurangnya telah dua tahun menjadi wartawan madya. Lembaga yang melakukan uji kompetensi bagi para wartawan tersebut adalah organisasi wartawan, perusahaan pers, lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan, dan perguruan tinggi yang memiliki program studi jurnalistik. Lembaga yang berhak melakukan uji kompetensi wartawan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pers, setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pers No. 02/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan; Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan; Surat Keputusan Dewan Pers No. 04/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan; Surat Keputusan Dewan Pers No. 05/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan. Sejak diadakannya uji kompetensi wartawan pada 11 Juli 2011, sampai saat ini jumlah wartawan yang sudah mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan Kompeten baru sekitar 17.000 orang, sehingga masih jauh dari jumlah wartawan yang mencapai sekitar 100.000. Penyelenggaraan uji kompetensi itu dilakukan secara swadaya oleh organisasi wartawan maupun perusahaan pers, dan sejak tahun 2020 Dewan Pers memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi itu dengan pembiayaan dari negara. 170 Ahli pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Pernyataan bahwa yang membuat peraturan itu Dewan Pers, itu haruslah dimaknai sebagai ‘pengesahan’. Sebab yang membuat peraturan itu pembahasannya mulai dari rapat-rapat dan sebagainya itu adalah organisasi wartawan atau perusahaan pers, terkait apa yang akan dibahas. 2. Misalkan pembahasan tentang kode etik wartawan, maka yang membahasnya adalah organisasi wartawan. Mereka dikumpulkan dan bertemu, lalu kemudian hasilnya kemudian difasilitasi dan dinyatakan oleh Dewan Pers sebagai peraturan. Jadi, bukan Dewan Pers yang membuatnya. Saya berpendapat yang membuat adalah komunitas. 3. Verifikasi perusahaan pers juga yang membuat adalah perusahaan pers. Mereka merundingkan, membuat, dan merencanakan, tentu saja ada fasilitatornya yaitu Dewan Pers yang ikut di dalamnya dalam merumuskannya. Tentu perannya hanya sebagai fasilitator, bukan yang merumuskan. Kemudian hasilnya mengikat kepada semua komunitas organisasi wartawan, baik yang terverifikasi, yang menjadi konstituen Dewan Pers, maupun yang bukan. Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Dewan Pers juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama Bambang Sadono, Maria Dian Andriana, dan Teguh Santosa, yang keterangannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Maret 2022 dan 19 April 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada tanggal 21 April 2022 dan 19 Mei 2022, yang masing- masing pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bambang Sadono Undang-undang Pers, UU 40/1999, mempunyai karakter yang sangat reformis, khas, dan idealistik. Reformasi secara massif terjadi tahun 1998, UU ini setahun kemudian lahir bersamaan dengan beberapa UU lain seperti UU tentang HAM, sistem peradilan, otonomi daerah dan sebagainya. Masa pendek pemerintahan Habibie, sangat produktif dengan UU yang sangat reformis, dalam istilah akademisnya responsif. Yang tak kalah unik, UU reformis tersebut justru lahir ketika komposisi DPR RI, sekitar 65 persen masih diisi oleh Fraksi Partai Golkar, sebagai pendukung utama 171 pemerintahan Orde Baru. Semangat reformasi yang begitu kuat, akhirnya terakomodasi dalam UU ini. UU ini lahir dengan semangat reformasi yang kental, bukan saja untuk melepaskan diri dari sistem pers sangat didominasi oleh kekuasaan pemerintah, tetapi juga karena kasus-kasus pembreidelan, seperti terakhir pada kasus Tempo, Detik, dan Editor, sangat menghantui dan mencekam bagi pers Indonesia. UU 40/1999 merupakan kompromi besar besaran, yang dalam banyak hal pemerintah yang diwakili oleh Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengalah. Walaupun draft yang digunakan berasal dari pemerintah, karena draft yang sudah disiapkan pengusul inisiatif kedahuluan oleh RUU yang diajukan pemerintah ke DPR. Karena itu sepanjang pembahasan, tim DPR yang sangat dekat dengan masyarakat pers, menggunakan draft inisiatif yang berasal kalangan pers tersebut sebagai pembanding, sekaligus rujukan utama, dan mungkin lebih dari 50 persen menggantikan draft yang dari pemerintah. Semangat kemerdekaan pers sebagai turunan dari Hak Azasi Manusia, tidak diambil dari UUD 1945, tetapi dari Ketetapan MPR RI Nomor XVII/1998, tentang HAM, yang langsung mengambil dari semangat Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Semangat ini pula yang ada pada UU tentang HAM, UU 39/1999. Justru pasal pasal yang sudah ada di UU Pers ini, yang kemudian juga diadopsi dalam amandemen UUD 1945, menjadi pasal dalam konstitusi. UU Pers ini sangat unik, bukan saja dibahas oleh Panja dalam waktu yang sangat pendek, sekitar 15 hari. Pembahasan dikawal masyarakat pers sepenuhnya, baik di dalam maupun di luar ruang persidangan. Salah satu bukti otentiknya adalah buku tebal yang merekam semua proses pembicaraan selama pembahasan, yang secara teknis yuridis sering disebut sebagai memorie van toelichting (MvT). MvT yang dibuat oleh Indoneia Media Law & Policy Centre ini, tebalnya lebih dari 1.200 halaman. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Semangat ini pula yang ada pada UU tentang HAM, UU 39/1999. Justru pasal pasal yang sudah ada di UU Pers ini, yang kemudian juga diadopsi dalam amandemen UUD 1945, menjadi pasal dalam konstitusi. 172 Sepanjang yang saya tahu, inilah satu-satunya undang-undang yang mempunyai catatan lengkap pembentukannya, dan dipublikasikan begitu luas. Pertanyaan kecilnya, apakah kita semua yang sedang berdebat mengenai materi undang- undang ini, pernah melihat dan membaca catatan legal drafting yang sangat historis ini. UU ini juga dalam judul juga menghilangkan istilah pokok-pokok yang menjadi model pada banyak undang-undnag sebelumnya. Yang secara teori ternyata istilah pokok pokok tidak mempunyai signifikansi yuridis karena tidak ada undang-undang cabang atau ranting, karena semua sejajar dan sederajat. Tidak ada pendelegasian dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden dan sebagainya. Semua selesai di undang-undang. Ini karena trauma pada undang-undang pers sebelumnya, yang peraturan pelaksanannya dipolitisasi oleh pemerintah, sehingga tidak semisi lagi dengan semangat undang-undangnya. Singkat kata, UU 40/1999 bukan saja membalikkan semangat kemerdekaan pers pada saat itu, tetapi sekaligus berisi mosi tidak percaya pada pemerintah sebelumnya dalam mengelola pers, juga dinyatakan dakam bentuk revolusi dalam legal drafting nya. Salah satu medan ekspresi untuk menyatakan perubahan semangat dalam mengelola kemerdekaan pers adalah dihadirkannya institusi Dewan Pers dengan semangat baru. Dewan Pers sudah ada diatur dalam undang undang sebelumnya, UU 21/1982. Tetapi lembaga ini diketuai oleh Menteri Penerangan ex officio. Jadi tugasnya seperti sekadar tukang stempel, apa yang jadi kebijakan pemerintah. Ketentuan tentang Dewan Pers saat itu semuanya diatur dalam peraturan pemerintah. Mengenai jumlah anggota, organisasi pers yang bisa mengajukan wakil, dan syarat syarat jadi anggota ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah. Termasuk apa saja tugas tugasnya, cara bekerjanya, dan sebagainya diatur oleh pemerintah. Salah satu misi reformasi di UU 40/1999 ini adalah membreidel kekuasaan pemrintah untuk mengendalikan media, termasuk kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah dengan segala trik regulasinya, untuk memberangus dan mematikan media, terutaam surat kabar atau majalah pada waktu itu. 173 Karena kemungkinan untuk menjadi penentu nasib media itu sudah tidaa ada, maka Departemen Penerangan, bahkan pemerintah tidak relevan lagi dalam kehidupan media atau pers di Indonesia. Di MvT UU 40/199 tentang Pers ini bisa dibaca, ketika Menteri Penerangan meminta kewenangan pemerintah secara aktif untuk mendata keberadaan pers pun ditolak. Lalu siapa yang secara administratif harus mengurus lembaga media ini. Tidak ada pilihan lain, itulah Dewan Pers yang secara kelembagaan harus direformasi. Dengan kata lain, Dewan Pers dibangun sebagai lembaga yang menggantikan Departemen Penerangan. Sebagai lembaga negara, atau semi lembaga negara, yang mungkin bentuknya belum sejelas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya. Dewan Pers harus bisa mewakili masyarakat dan negara untuk menjamin kebebasan atau kemerdekaan pers. Harus memastikan bawa organisasi pers, baik perusahaan pers maupun organisasi kewartawanan mematuhi kode etik profesinya. Dewan Pers juga menjadi tumpuan untuk menjembatani interaksi antara pers atau media, dengan pemerintah, maupun masyarakay pada umumnya. Jadi berbeda dengan organisasi kewartawan dan organisasi lembaga pers yang memang harus dijamin kebebasannya untuk berserikat, Dewan Pers ini mempunyai posisi untuk mewakili negara. Dewan Pers merupakan lembaga negara yang mendapat mandat dari undang undang untuk menjaga kebebasan pers, dan mengelola pers nasional. Dewan Pers menjembatani komunikasi di internal masyarakat pers, maupun antara pers dengan pemerintah, atau pers dengan masyarakat. Logikanya, Dewan Pers harus tunggal, tidak boleh lebih dari satu. Dewan Pers diberi kewenangan untuk membuat regulasi. Tidak saja berlaku internaal di lingkungan media, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maka regulasi Dewan Pers juga berlaku mengikat untuk publik. Gagasan mengenai Dewan Pers sebagai jangkar yang menggantikan posisi pemerintah, dan bertugas mengelola lembaga pers, perusahaan penyelenggara, maupun organisasi kewartawanan, bisa dibaca perdebatan dalam MvT UU 40/199 Tentang Pers, antara lain pendapat Prof. Bachtiar Aly pada halaman 447. 174 Saksi pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Salah satu hal yang mohon menjadi pertimbangan adalah bahwa undang‐undang ini bersemangat untuk memindahkan pengelolaan media atau pers itu yang dulu dari pemerintah ke Dewan Pers. Jadi, tidak ada lembaga lain yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas‐tugas pemerintah sebelumnya itu, kecuali Dewan Pers yang dicantumkan di situ. Karena itu, konsekuensinya tidak dibuat peraturan pelaksana oleh pemerintah seperti lazimnya yang sering dilakukan. 2. Dewan Pers adalah lembaga yang dibentuk oleh undang‐undang. Jadi, karena ini pertama kali sejak reformasi, undang‐undang pertama yang dibuat tahun 1999, mungkin bentuknya tidak sejelas undang‐undang berikutnya yang kemudian, seperti KPU, seperti KPK, dan pembentukan lembaga lain yang banyak sekali. Tentu untuk melaksanakan tugasnya itu, Dewan Pers diberi kewenangan untuk membuat regulasi. Karena tidak mungkin, bagaimana dia menjalankan tugasnya kalau tidak membuat regulasi, dan itu sekarang sudah kita ketahui itu adalah praktik ketatanegaraan yang lumrah sekarang, sudah kita terima hukum tata negara kita bahwa setelah undang‐undang, kemudian lembaga‐lembaga yang dibentuk oleh undang‐undang itu. Istilahnya kalau dinamakan itu lembaga negara karena lembaga yang dibuat oleh undang‐undang. Kalau tidak, itu Dewan Pers akan dikatakan sebagai lembaga apa, karena itu adalah satu‐satunya yang disebut di dalam undang‐undang itu. 3. Kenapa ini harus tunggal? Karena itu mewakili kepentingan negara, termasuk di dalamnya tentu kepentingan yang ada hubungannya dengan pemerintah karena dulu ini dilakukan oleh pemerintah. Tidak mungkin kalau lembaga itu lebih dari satu. Jadi, tidak ada lembaga-lembaga yang diberi kewewenangan oleh undang‐undang, mewakili kepentingan publik, mewakili kepentingan negara itu lebih dari satu. 4. Perihal Dewan Pers akan mengatur tugas-tugasnya, itu sepenuhnya diserahkan kepada Dewan Pers. Karena UU ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Pers sebagai lembaga pengganti lembaga pemerintah. 175 2. Maria Dian Andriana Pada pasal 1 UU No. 40 ayat (1) disebutkan pers adalah Lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan Kegiatan Jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik atau dalam bentuk lainnya menggunakan media cetak, elektronik dan segala jenis saluran lainnya. Pasa 1 ayat 4 UU No. 40/1999 menyebutkan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan merupakan profesi yang terbuka, siapa saja dengan latar belakang Pendidikan yang beragam, tidak harus sarjana jurnalistik, serta lulus dari jenjang Pendidikan atau strata apa saja, bisa menjalankan tugas jurnalistik dan menjadi wartawan apabila ada perusahaan yang mempekerjakannya, bahkan juga bisa mendirikan perusahaan pers nasional. Fakta di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang lebar di antara para wartawan khususnya mereka yang bekerja di perusahaan media massa yang mapan dan sudah berdiri puluhan tahun, dengan perusahaan media yang kecil dalam hal kemampuannya untuk bekerja. Perusahaan pers yang besar kebanyakan memberikan pelatihan dasar jurnalistik bagi calon wartawannya termasuk mengenai Kode Etik Jurnalistik sehingga para wartawan yang bekerja pada perusahaan yang besar dan mapan mampu bekerja secara professional, dibandingkan wartawan yang bekerja di perusahaan kecil yang tidak mendapat pelatihan dan pengetahuan jurnalistik di tempat kerja mereka. Berangkat dari kenyataan tersebut, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan akan pentingnya menciptakan standar profesi wartawan yang dilakukan Bersama wakil dari perusahaan pers, perguruan tinggi dan Lembaga Pendidikan jurnalistik serta organisasi profesi wartawan. Langkah Dewan Pers dalam memfasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Wartawan ini sejalan dengan isi dari Bab V pasal 15 huruf f, UU No. 40/1999 yaitu Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. 176 Pembahasan menyimpulkan perlunya menyusun standar kompetensi wartawan dan membentuk tim khusus untuk merumuskan Sertifikasi Kompetensi Wartawan. Tim perumus diketuai oleh Bapak Wina Armada selaku anggota Dewan Pers pada saat itu dengan sekretaris bapak Priyambodo RH dan saya adalah salah seorang dari 11 anggota tim perumus inti selain ada anggota tim besar yang jumlahnya sekitar 100 orang. (Data yang akurat ada di Dewan Pers). Perumusan dilakukan secara marathon dengan waktu yang cukup panjang, lebih dari satu tahun dengan sistem sidang bergantian antara tim khusus, sidang pleno, tim khusus dan kembali sidang pleno, menghadirkan sejumlah pakar sebagai narasumber, studi banding pustaka, pengalaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan kerja di redaksi dari berbagai perusahaan pers nasional. Rumusan Standar Kompetensi Wartawan yang dihasilkan kemudian disetujui oleh konstituen Dewan Pers dan wakil dari 19 perusahaan pers dalam Piagam Palembang yang ditandatangani bersama dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun 2010 di Palembang. Sejak saat itu diterapkan dalam Uji Kompetensi Wartawan yang telah dilaksanakan secara nasional hingga sekarang. Dalam rumusan Standar Kompetensi Wartawan ditetapkan bentuk uji kompetensi dan persyaratan bagi peserta, kriteria dan syarat bagi penguji, persyaratan Lembaga uji dan tata laksana pengujian hingga penerbitan dan pemberlakuan sertifikat uji. SKW merupakan perangkat untuk menilai kemampuan wartawan dalam menjalankan profesinya sesuai tuntutan kerja meliputi tiga elemen dasar yaitu kesadaran dan pengetahuan akan aspek hukum, etika dan kaitannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia menyangkut tugas jurnalistiknya. Aspek kedua adalah wawasan dan pengetahuan umum maupun khusus dan teknis sesuai bidang liputan dan jenjang pekerjaannya sedangkan aspek ketiga meliputi pengetahuan dan ketrampilan jurnalistik untuk mencari bahan informasi hingga menyiarkannya bagi masyarakat melalui saluran media massa. Tujuan SKW: 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. 2. Acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers 3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik 4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual 177 5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan 6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industry pers. Lembaga uji: Sifat pengujian profesi mirip dengan kompetensi yang berlaku di sejumlah profesi misalnya kedokteran, pilot, advokat sehingga tim perumus mensyaratkan Lembaga uji adalah perusahaan pers, perguruan tinggi yang memiliki prodi jurnalistik dan dosen praktisi, organisasi profesi wartawan dan Lembaga Pendidikan jurnalistik yang memahami tugas dan fungsi wartawan. Beberapa syarat teknis ditetapkan lebih khusus misalnya untuk perusahaan pers adalah perusahaan yang berbadan hukum (PT, yayasan, koperasi). Lembaga uji harus mendaftar dan mendapat verifikasi dari Dewan Pers, dan harus menyelenggarakan UKW paling lambat dua tahun setelah disahkan. Lembaga uji wajib membuat soal, melaporkan rencana pelaksanaan UKW dan melaporkan hasilnya. Peserta: Peserta uji terbuka bagi seluruh wartawan Indonesia dengan ketentuan bekerja pada media pers nasional yang berbadan hukum, tidak sedang menjadi bagian dari partai politik, bukan anggota TNI/Polri, atau humas dari Lembaga pemerintahan dan swasta. Peserta dikelompokkan untuk jenjang muda, madya dan utama dengan ketentuan teknis yang sesuai. Penguji: Adalah wartawan dengan serifikasi jenjang utama, sudah mengikuti pelatihan sebagai calon penguji, mengikuti proses magang minimal tiga kali dan diangkat oleh minimal satu Lembaga uji. Sistem pengujian: Ujian dilakukan dalam bentuk tertulis, wawancara, praktek dan pengamatan, sejauh ini secara tatap muka, namun sekarang sedang dirintis untuk uji kompetensi dengan sistem hybrid. Sertifikat kompetensi: Lembaga uji memberikan sertifikat kompetensi bagi peserta yang dinyatakan kompeten dan melaporkannya ke Dewan Pers. Data kompetensi akan masuk dalam sistem data pada laman Dewan Pers. Terdapat ketentuan pencabutan kartu/sertifikat kompetensi bila terjadi pelanggaran. Pemegang sertifikat yang selama dua tahun berturut-turut tidak menjalankan profesi sebagai wartawan (karena pindah bidang tugas) harus mengukuti UKW kembali ketika akan masuk kembali ke redaksi. 178 100 tokoh pers: ketika SKW diberlakukan untuk pertamakalinya, Dewan Pers menetapkan 100 tokoh pers untuk mendapatkan sertifikasi melalui kriteria senioritas, terbukti menjadi wartawan lebih dari 20 tahun dan berusia di atas 50 tahun. Keuntungan SKW: Sesuai dengan tujuan dari SKW, makan keuntungan bagi wartawan yang dinyatakan kompeten dapat dilihat sebagai berikut: 1. Keuntungan pribadi dan bagi medianya: mendapat pengakuan atas kemampuan profesinya, meningkat harkat dan martabatnya, memudahkan tugas jurnalistik dan aktivitas jurnalistik di perusahaan, organisasi wartawan dan menghadapi narasumber. 2. Keuntungan bagi narasumber: bisa bekerjasama dengan wartawan yang professional dan memahami pekerjaan, etika dan hukum sehingga risiko pelanggaran pada karya jurnalistik lebih kecil dan dapat menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. 3. Keuntungan bagi masyarakat luas: mendapat pelayanan pemberitaan dari media massa yang bekerja secara professional dan karya yang lebih terpercaya. Saksi pun menyampaikan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut: 1. Niat dari standar uji kompetensi ini dicetuskan oleh insan pers sendiri dan kemudian Dewan Pers memfasilitasi untuk menyusun standar kompetensi wartawan ini sesuai dengan Bab V Pasal 15 huruf f Undang‐Undang Nomor 40 Tahun 1999. 2. Dalam prosesnya, penyusunan ini diawali dengan diskusi bersama, mengundang banyak pihak termasuk dari BNSP pada saat itu juga hadir. Kemudian, dari Kementerian Kominfo hadir juga dan seluruh konstituen Dewan Pers, yaitu terdiri dari unsur wakil dari perusahaan dan organisasi profesi. Kemudian, ini disusun dan penyusunannya cukup lama karena banyak hal yang harus dibicarakan menyesuaikan dengan kebutuhan redaksi. 3. Teguh Santosa Saksi saat ini sedang memegang amanah memimpin Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). JMSI adalah organisasi perusahaan media yang didirikan oleh 179 pemilik dan pengelola media massa berbasis internet pada tanggal 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. JMSI memiliki akta perkumpulan nomor 01 yang diterbitkan Kantor Notaris dan PPAT Elva Arminiaty tanggal 14 Agustus 2020, dan pengesahannya tercatat di Kantor Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0008715.AH.01.07 tanggal 9 Oktober 2020. Organisasi ini dibentuk untuk ikut bersama anggota masyarakat pers lainnya membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional. Sehat, dalam arti perusahaan pers yang menjadi anggota JMSI memiliki manajemen perusahaan yang baik sehingga dapat menjalankan fungsi informasi, edukasi, hiburan, kontrol sosial, dan ekonomi. (Pasal 2 UU 40/1999) Sementara profesional, dalam arti karya pers yang diterbitkan perusahaan pers anggota JMSI dikerjakan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, serta aturan-aturan lain yang mengikat, sehingga menjadi produk jurnalistik yang positif dan konstruktif bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (Pasal 4, 5, 6 UU 40/1999) JMSI didirikan untuk merespon perkembangan dunia pers di tanah air, setidaknya sejak dua dekade belakangan ini yang mengiringi revolusi teknologi informasi dan komunikasi, atau dunia digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2017 pernah menyampaikan perkiraan bahwa ada sekitar 43 ribu website penyedia informasi yang aktif di Indonesia. Angka ini diperkirakan melonjak menjadi sekitar 50 ribu pada tahun 2020. Sementara survei yang dilakukan Dewan Pers baru-baru ini memperkirakan website penyedia informasi di Indonesia yang aktif berjumlah sekitar 18 ribu. Angka ini memang lebih kecil dibandingkan dengan dua perkiraan sebelumnya. Namun, tetap ini adalah jumlah yang sangat besar, yang bila tidak dikelola dengan baik, harapan akan terciptanya ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional tidak akan tercapai. Bahkan, bukan tidak mungkin, ruang digital yang kini adalah mainstream akan dipenuhi oleh informasi yang negatif dan kontraproduktif. 180 Bahwa revolusi digital memberi ruang yang sangat besar bagi kelahiran media- media baru yang memanfaatkan platform digital telah lama disadari komunitas pers nasional. Ini terlihat dari penandatanganan Piagam Palembang pada 9 Februari 2010 pada Hari Pers Nasional (HPN) 2010 di Sumatera Selatan yang berisi kesepakatan perusahaan pers nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan pers melalui pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan. Sebagai turunan dari kesepakatan dan komitmen moral itu, pada tahun 2012 dimulailah program ujian kompetensi wartawan (UKW) yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dasar jurnalistik dan pemahaman wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Standarisasi kompetensi wartawan ini membagi wartawan ke dalam tiga kategori kompetensi, yakni Muda, Madya, dan Utama. Sementara program pendataan perusahaan pers baru dimulai pada tahun 2017, yang kick off-nya dilakukan di Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Maluku. Hal di atas saya sampaikan untuk memberikan gambaran bagaimana kami yang bekerja di sektor informasi sangat merasa berkepentingan untuk melindungi profesi kami sebagai wartawan dan pengelola media juga melindungi dalam arti memperkuat ekosistem kami dengan harapan ekosistem pers nasional yang sehat dan profesional akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan bangsa dan negara di segala bidang. Pendirian organisasi perusahaan pers ini tidak kami lakukan secara sembarangan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JMSI menjadi pedoman kami dalam mengembangkan organisasi hingga ke daerah. Setelah didirikan pada 8 Februari 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada akhir Juni 2020 kami menggelar Musyawarah Nasional secara virtual dari Provinsi Riau dan Provinsi DKI Jakarta. Di dalam Munas yang dibuka oleh Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hatarto kami membahas aturan Anggaran Dasar JMSI dan secara aklamasi memilih ketua umum JMSI, yang adalah saya sendiri. Di JMSI saya dibantu perangkat pengurus harian yang diisi oleh pengelola media dari berbagai daerah di Indonesia. Kami didampingi oleh Dewan Pembina yang diketuai Bapak Gita Wirjawan, dan Dewan Pakar yang diketuai Bapak Agung Dharmajaya. 181 Pada tanggal 27 Oktober 2020, JMSI secara resmi mendaftarkan diri untuk menjadi konstituen Dewan Pers. Dalam kesempatan itu kami juga mendaftarkan 29 Pengurus Daerah JMSI untuk diverifikasi Dewan Pers. Adapun pelantikan Pengurus Pusat JMSI dilakukan oleh Ketua MPR RI Bapak Bambang Soesatyo pada 25 November di Hall Dewan Pers. Setelah pendaftaran dan pelantikan Pengurus Pusat, Dewan Pers mulai melakukan verifikasi JMSI baik administrasi maupun fisik/faktual. Diawali dengan verifikasi kantor Pengurus Pusat JMSI yang berada di Jakarta Timur, pada 19 Januari 2021, dilanjutkan dengan verifikasi di 12 Pengurus Daerah JMSI, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara. Proses verifikasi faktual Pengurus Daerah JMSI selesai dilakukan pada bulan Oktober 2021. Setelah hasil verifikasi dikompilasi dan dinilai, pada tanggal 6 Januari 2022, Rapat Pleno Dewan Pers memutuskan menerima JMSI sebagai konstituen. Adapun SK Dewan Pers No. 15/SK-DP/I/2022 tentang Hasil Verifikasi Organisasi Perusahaan Media Siber Indonesia ditandatangani Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh pada 10 Januari 2022, dan diserahkan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun pada 21 Januari 2022. Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa JMSI telah memenuhi Ketentuan Standar Organisasi Perusahaan Pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers. [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberikan keterangan yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021 dan didengarkan dalam persidangan 11 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN Terhitung sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, PWI merupakan organisasi wartawan tertua. PWI lahir di Solo 9 Febuari 1946. Sampai saat ini PWI merupakan organisasi wartawan dengan jumlah anggota terbesar, yaitu 182 berdasarkan catatan sekitar 20 ribu orang. Semua anggota kami aktif sebagai wartawan. Kami juga ingin lebih dahulu mengungkapkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, bahwa sampai saat ini PWI bukan saja merupakan konstituen Dewan Pers terbesar, baik dari jumlah anggota maupun penyebarannya, tetapi juga masih menjadi organisasi wartawan terbesar dilihat dari aspek tersebut. Dengan mengemukakan hal ini, kami bermaksud menunjukkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, PWI memiliki peranan dan kedudukan strategis sebagai konstituen Dewan Pers. Para Pemohon dalam kasus ini mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf f yang berisi Dewan Pers melaksanakan fungsi, ”memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers, dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan,” bertentangan dengan norma konstitusi Republik indonesia (RI) atau UUD ‘45, khusus Pasal 28, Pasal 28c Ayat 2, Pasal 28d Ayat (1) Dan Pasal 28i Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa ketentuan a quo merugikan organisasi-organisasi pers, termasuk organisasi wartawan. Terhadap permohonan ini, perlu kami tegaskan, PWI baik sebagai organisasi wartawan terbesar di Indonesia maupun sebagai konstituen terbesar di Dewan Pers, sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional apapun, apalagi kerugiaan operasional dengan adanya peraturan ini. Sebaliknya, dalam sejarah perkembangan dan paktek pers Indonesia, PWI justru menemukan atau mengalami banyak manfaat dan keuntungan dari adanya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan pengalaman PWI, tidak ada Peraturan Dewan Pers yang dibuat tanpa melibatkan para konstituen Dewan Pers, khususnya PWI. Fungsi “memfasilitasi” Dewan Pers tidak pernah diterobos dengan tidak melibatkan organisasi pers. Demikian pula dalam prakteknya, peraturan ini sama sekali tidak membatasi organisasi pers manapun untuk membuat peraturan-peraturan dalam organisasinya. Bedanya adalah, peraturan yang dibuat oleh organisasi pers, hanya berlaku bagi organisasinya sendiri dan para anggotanya, serta tidak mengikat yang bukan organisasi dan bukan anggotanya. Selama ini PWI sendiri memiliki peraturan dasar dan peraturan rumah tangga sendiri, termasuk PWI, juga Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku 183 Wartawan. Pengurus harian PWI pun bebas mengeluarkan peraturan-peraturan yang dipandang perlu. Hanya saja, seluruh peraturan yang dibuat oleh PWI hanya berlaku dalam ruang lingkup organisasi PWI, tidak mengikat pihak lain. Begitu juga organisasi wartawan lainnya jika membuat peraturan hanya berlaku bagi mereka sendiri. Tegasnya, Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sama sekali tidak mengekang organisasi pers manapun untuk membuat peraturannya sendiri. Tetapi Peraturan-peraturan yang dibuat organisasi pers hanya berlaku untuk organisasi atau anggota organisasi itu saja, dan tidak dapat mengikat kepada organisasi atau anggota organisasi pers lainnya. Dapat dibayangkan, betapa kacaunya keadaan, betapa tidak adanya kepastian hukum, ketika sebuah peraturan organisasi pers diperbolehkan membuat peraturan yang dapat mengikat organisasi atau anggota pers lainnya, termasuk menerapkan sanksi. Apalagi jika kemudian ternyata, berbagai peraturan masing-masing organisasinya itu, isinya saling bertentangan satu dengan lainnya. Perlu diingat, pada asasnya kedaulatan suatu organisasi pers terbatas pada organisasi pers itu sendiri, dan tidak dapat menghilangkan kedaulatan organisasi pers lainnya. Di sinilah diperlukan suatu peraturan yang dapat mengikat semua organisasi pers yang dibuat secara demokratis dan partisipatif. Dalam hal ini pembuat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, telah dengan sangat baik memberikan fungsi Dewan Pers untuk menjadi “fasilitator” dalam pembuatan peraturan-peraturan di bidang pers yang mengikat semua pihak. Oleh karena peraturan-peraturan yang difasilitasi oleh Dewan Pers merupakan aspirasi dari para organisasi pers, baik perusahaan pers maupun organisasi wartawan, dibuat oleh, dari dan untuk semua organisasi pers, maka peraturan-peraturan yang difasilitasi oleh Dewan Pers pada hekekatnya merupakan peraturan yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat pers, dibuat oleh masyarakat pers, sehingga mengikat semua organisasi pers. Selain itu, Pasal 15 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers harus dikaitkan dengan latar belakang, tujuan dan sistematika terbentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yang akan diuraikan lebih rinci pada bagian keterangan ini. Pada bagian ini kami lebih dahulu ingin meminta 184 perhatian Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, bahwa keberadaan pers langsung terkait dengan kepentingan publik dan demokrasi. Dengan begitu, kualitas pers, terutama kualitas wartawannya, menjadi pertaruhan terhadap keterjaminannya kepentingan publik serta terdampak kualitas demokrasi. PWI berkeyakinan benar, pada dasarnya semua orang boleh menjadi wartawan. Begitu pula semua orang bebas mendirikan organisasi pers, termasuk organisasi wartawan. Tetapi hal itu tidaklah berarti semua orang tanpa syarat dapat menjadi wartawan. Bukan berarti semua organisasi pers, apalagi organisasi wartawan, dapat semena-mena menutut perlakuan sebagai organisasi pers atau organisasi wartawan yang memperoleh perlindungan hukum, khususnya perlindungan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Mari kita bayangkan, jikalau orang tidak punya pengetahuan, tidak memiliki dan memahami teknikal jurnalistik, tidak punya integeritas, dan bahkan mungkin sekedar memakai profesi wartawan sebagai kedok melakukan tindakan-tindakan tidak perpuji, seperti misalnya, tegas saja, melakukan pemerasan, pembunuhan karakter dan sebagainya. Untuk itu mutlak, dan sangat penting wartawan memiliki kompetensi yang memadai, memahami dan tunduk patuh kepada Kode Etik. Demikian pula organisasi pers, harus jelas siapa anggotanya. Apakah anggota memenuhi standar yang ditentukan oleh masyarakat pers, baik secara kuantitas maupun kualitas. II. LATAR BELAKANG STANDAR KOMPETENSI WARTAWAN Pekerjaaan wartawan termasuk kelompok officium nobile atau profesi- profesi yang terhormat. Untuk dapat masuk ke dalam kelompok profesi officium nobile, wartawan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: 1. Memiliki kemampuan teknikal yang sangat tinggi di bidangnya. 2. Memiliki dan mendahului kepentingan umum yang luas. 3. Memiliki Kode Etik di bidangnya. 4. Independen (sesuai supremasi hukum). Kelahiran Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 telah menjungkirbalikkan paradigma lama tentang pers. Selain tidak diperlukan lagi izin apapun, kemerdekaan pers pun sudah memperoleh perlindungan penuh. Hanya saja sepanjang pengalaman dan pemahaman PWI, ternyata situasi peralihan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh para wartawan profesional yang sebenarnya, tetapi 185 juga dimanfaatkan para pihak untuk mengaku sebagai wartawan. Dari sana kala itu menunjukkan fakta: 1. Banyak mereka yang mengaku sebagai wartawan tidak menguasai teknikal bidang profesinya. Prinsi-prinsip teknikal jurnalistik yang seharusnya sudah mendarah daging sama sekali tidak diketahuinya. 2. Banyak mereka yang mengaku wartawan tidak paham soal Kode Etik Jurnalistik, bahkan tak pernah membaca Kode Etik Jurnalistik. Lebih jauh lagi mereka berpendapat “Kode Etik jurnalistik” sebagai “mahkota wartawan” justru menghalang-halangi pelaksanaan kemerdekaan pers dan hany cocok untuk wartawan zaman dahulu. 3. Banyak mereka yang mengaku wartawan menjadi pemeras, penjual narkoba, dan sebagainya. Tentu mereka sebagian sudah diproses secara hukum. Tidak mengherankan, dalam situasi demikian, pada awalnya muncul berbagai berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Fitnah. Pembunuhan karakter. Kesemunya berlindung di balik “kemerdekaan” pers. Hal ini jelas menimbulkan berbagai kerugian masyarakat. Dari sana kemudian muncul sindiran sekaligus ejekan buat pers, bahwa di masa reformasi di bawah Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang lahir bukan pers merdeka, tetapi pers yang kebablasan. Pers yang tidak dapat dikendalikan oleh pers, dan pers yang tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Akibatnya sudah muncul berbagai opini, dan bahkan permintaan, agar kemerdekaan pers dapat dikurangi dan pemerintah harus diajak ikut campur lagi dalam kehidupan pers. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketidakprofesionalan pers dan penyalahgunaan profesi wartawan. Padahal kalau kemerdekaan pers dibatasi kembali, dan pemerintah mulai diperbolehkan ikut campur lagi dalam menggerakkan kemerdekaan pers, tentu ini merupakan set back atau kemunduran, baik buat dunia pers maupun kualitas demokrasi berbangsa dan bernegara. Untuk mencegah hal itu para tokoh pers dan organisasi wartawan sejak tahun 2004 dalam berbagai forum, seminar, dan diskusi telah melontarkan perlu adanya standar kompetensi wartawan. Ada keinginan dari masyarakat pers agar jelas siapa saja yang berhak menyandang dan melaksanaan profesi wartawa. Untuk itu diperlukan standar kompetensi wartawa. Persoalannya, siapa yang menentukan standar kompetensi itu? Sesuai Undang-undang pers yang bersifat swaregulasi, yang memproses pembentukan Undang-undang No 40 Tahun 199 186 tentang Pers itu akan diterangkan di bagian lain tulisan ini. Pemerintah sudah tidak mungkin ikut campur apapun dalam ruang kemerdekaan pers, karena sudah tidak boleh. Jika pemerintah saja sudah tidak boleh, apalagi pihak ketiga lain. Maka, satu-satunya yang paling mengetahui dan membutuhkan untuk itu ialah orgaisasi pers, kususnya organisasi wartawan. Berangkat dari sanalah kemudian aspirasi organisasi wartawan difasilitasi oleh Dewan Pers untuk menyusun standar kompetensi wartawan. Difasilitasilah proses penyusunan Standar Kompetensi Wartawan Oleh Dewan Pers. Sesuai kesepakatan organisasi wartawan disusun sebuah tim untuk merampungkan penyususunan Standar Kompetensi Wartawan ini. Tim terdiri dari 104 orang, masing-masing dua penasehat, satu ketua perumus, 11 anggota perumus, dan 90 pembahas. Tim ini melibatkan 48 organisasi pers, perusahaan pers, perguruan tinggi, dan masyarakat komunikasi. Setelah tim berhasil membuat nasklah Standar Kompetensi Wartawan dan telah diuji coba di kota-kota besar, maka akhirnya naskah Standar Kompetensi Wartawan telah disetujui oleh mayoritas group perusahaan pers besar (Kompas Gramedia Group, Jawa Pos Group, Pikiran Rakyat Group, Trans Corp, MNC Group, Bali Pos Group, TempoGroup, Femina Groupn dan lainnya). Sesuai dengan kesepakatan dan nilai- nilai yang dianut oleh masyarakat pers, hasil inilah yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. Semua organisasi pers sependapat dan sepakat, semua yang dituangkan dalam Peraturan Dewan Pers mengikat semua organisasi pers, termasuk organisasi wartawan. Setahun kemudian, di Palembang, dibuat Piagam Palembang, yang berisi: perusahaan pers manapun boleh menundukkan diri kepada Standart Kompetensi Wartawa. Untuk memperoleh gambaran, kami terangkan mengenai jenjang Standar Kompetensi Wartawan sebagai berikut: • Wartawan Muda Kapan saja wartawan boleh ikut uji kompetensi pada level ini. Setelah sekurangnya tiga tahun menjalani jenjang kompetensi wartawan muda, dapat mengikuti uji kompetensi wartawan madya. 187 • Wartawan Madya Setelah sekurangnya dua tahun menjalani jenjang kompetensi wartawan madya, dapat mengikuti wartawan utama • Wartawan Utama Berhak sebagai penanggung jawab media. Wartawan yang telah berusia 50 tahun Ketika Standar Kompetensi Wartawan ini dibuat, dan sudah diakui karya serta kepemimpinannya secara nasional, dapat ditetapkan langsung sebagai Wartawan Utama. Waktu itu, antara lain Jakob Oetama, Fikri Jufri Sabam Siagian, Goenawan Muhamad, dan para wartawan senior yang sudah dikenal luas, langsung ditetapkan sebagai wartawan utama. Perlu dipahami, Standar Kompetensi Wartawan sangat terbuka (transparan), terukur dan terdokumentasikan. Prosesnya melalui tiga tahap: pra ujian, saat ujian, paska ujian. Seluruh item atau bidang ujian harus sekurangnya bernilai 70 (dari 0 -100). Hasil ujian harus disetujui penguji, yang diuji, dan boleh banding. Sejak diberlakukan Uji Standar Kompetensi Wartawan, sampai kini, sudah ada sekitar 9.000 (sembilan ribu) anggota PWI aktif dan lulus mengikuti Uji Standa Kompetensi Wartawan ini. Pertanyaan berikutnya, apakah Ujian Standar Kompetensi Wartawan ini diskriminatif dan menghalangi kemerdekaan pers? Jawabannya tegas: Tidak! Hal ini tidak lain karena Standar Kompetensi Wartawan merupakan aspirasi masyarakat pers sendiri. Kemudian soal dan pelaksanaannya sangat transparan. Selain itu lembaga pengujinya banyak dan independen. Jangan pula dilupakan, bagi yang dinyatakan belum kompeten, selalu terbuka kesempatan untuk mengulanginya. Dengan demikian PWI berpendapat, terhadap pasal 5 ayat 2 uruf f Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak peru dimaknai lain, selain yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. III. LATAR BELAKANG STANDAR ORGANISASI WARTAWAN Demikian pula yang terjadi dalam penyusunan dan penentuan organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan. Ketika UU Pers No. 40 Tahun 1999 188 mulai berlaku, tiba-tiba muncul begitu banyak organisasi pers, terutama organisasi wartawan. Masyarakat pers sendiri waktu itu tidak mengetahui berapa banyak organisasi wartawan yang ada. Semua organisasi wartawan yang ada waktu itu mengaku mewakili para wartawan. Padahal mewakili wartawan yang mana, ketika itu masih belum jelas. Akibat munculnya banyak organisasi wartawan ini, membawa dampak sampingan yang negatif. Sebagian wartawan dari organisasi wartawan ini tidak terdengar memiliki kabar karya jurnalistiknya, namun yang gaduh justru beredarnya banyak kabar, organisasi-organisasi wartawan meminta berbagai fasilitas khusus, sumbangan, perlindungan hukum, dan sebagainya. Guna memperjelas siapa saja yang sebenarnya layak disebut organisasi wartawan, sebagian besar organisasi wartawan bersepakat untuk menyusun standar organisasi wartawan. Untuk itu, semua yang mengaku organisasi wartawan, termasuk PWI, berkumpul dan rapat membahas standar yang disepakati bersama. Kembali rapat penyusunan ini difasilitasi oleh Dewan Pers. Ketika itu, tidak ada jumlah pasti berapa sebenarnya wartawan yang ada di seluruh Indonesia, tetapi setelah dikalkulasi dengan berbagai metoda diprediksi jumlah wartawan ketika itu sekitar 40.000 ( empat puluh ribu). Diadakan diskusi dan perdebatan di antara organisasi wartawan, berapa persen dari jumlah wartawan minimal harus ada di sebuah organisasi agar organisasi itu betul-betul dapat diklasifikasi sebagai organisasi wartawan. Pada usulan pertama, muncul angka 10% (sepuluh persen) atau 4.000 (empat ribu). Maksudnya, hanya organisasi dengan 4.000 (empat ribu) anggota wartawan yang memiliki karya jurnalistik yang dapat disebut organisasi wartawan. Namun kalau angka ini yang dipakai, waktu itu hanya PWI saja yang dapat mencapai ambang batas. Sedangkan waktu itu sudah tidak berlaku lagi organisasi wartawan tunggal. Jika hanya PWI yang lolos, dikhawatirkan mengulang sejarah sebelumnya. Maka diturunkan lagi jumlahnya menjadi hanya 5% (lima persen) atau 2.000 (dua ribu) anggota. Hanya jika sebuah organisasi yang punya jumlah anggota 2.000 wartawan, yang dapat dikatagorikan sebagai organisasi wartawa. Ternyata lagi-lagi, jumlah itu hanya dapat dicapai oleh PWI. Diturunkan kembali setengahnya, menjadi hanya 2,5% atau 1.000 (seribu) anggota. Keadaan tak berubah. Terakhir disepakati organisasi wartawan jika ingin diakui sebagai organisasi wartawan harus sekurang-kurangnya memiliki 1,25% dari seluruh total jumlah wartawan, yaitu 500 orang anggota wartawan, yang aktif mempunyai karya 189 jurnalistik, ditambah harus tersebar minimal di 10 provinsi. Hanya Organisasi wartawan yang memenuhi kriteria itu yang diakui sebagai organisasi wartawan. Semua organisasi wartawan yang hadir dalam rapat waktu itu, dengan suara bulat, sepakat minimal jika ingin diakui sebagai organisasi wartawan harus mempunyai 500 orang anggota yang aktif dan mempunyai karya jurnalistik, serta jumlah itu tersebar di sedikitnya 10 provinsi. Kesepakatan tentang Standar Organisasi Wartawan yang difasilitasi organisasi wartawan, kemudian dituangkan dalam Peraturan Dewan pers yang mengikat semua pihak. Sesuai dengan tugas fungi Dewan Pers melakukan pendataan, maka Dewan Pers mendata melalu metoda verifikasi administrasi dan faktual terhadap organisasi-organisasi wartawan yang ada. Hasilnya, ketika itu hanya ada tiga organisasi wartawan yang memenuhi syarat, masing-masing PWI, AJI, dan IJTI. Lainnya tidak memenuhi syarat. Tiga organisasi wartawan inilah yang kemudian menjadi konstituen Dewan Pers dari unsur wartawan. Tentu organisasi wartawan yang belum lolos verifikasi sesuai dengan kriteria yang disetujui bersama, setiap saat dapat mengajukan diri untuk diverifikasi kembali oleh Dewan Pers. PWI mengemukakan hal ini karena standar organisasi wartawan ditentukan oleh organisasi wartawan sendiri dan kemudian dilembagakan melalui Peraturan Dewan Pers yang memfasilitasi pembuatannya, sehingga mengikat semua pihak. Standar Organisasi Wartawan penting, karena dari sinilah kemudian ditentukan organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers yang anggotanya berhak memilih dan dipilih menjadi anggota Dewan Pers. Kejelasan latar belakang ini menjadi dasar pembentukan lembaga Dewan Pers sekaligus pengisiannya. PWI berpendapat, tidak dapat dengan serta merta tanpa dasar yang jelas setiap ogranisasi pers, termasuk organisasi wartawan, mengaku telah membentuk Dewan Pers, lalu meminta ditetapkan melalui keputusan presiden. Harus jelas dulu organisasi pers, termasuk organisasi wartawannya, yang bagaimana yang mengajukan permintaan penetapan. Hanya organisasi-organisasi pers yang sudah memiliki dan memenuhi standar yang dibuat masyarakat pers, sehingga karenanya menjadi sah, yang dapat mengajukan permintaan pentetapan berdasarkan keputusan presiden. Organisasi hanya mengaku-ngaku memiliki banyak anggota, tidak didukung oleh masyoritas masyarakat pers yang dikenal, tiba-tiba mengaku 190 telah membuat kongres yang demokratis dan independen, serta meminta penetapan dari presiden. Oleh karena itu PWI berpendapat rumusan Pasal 15 ayat (5) Undang- undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi, “Keanggotan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden,” merupakan rumusan pasal yang jelas dan tepat. Pasal ini terang benderang menciptakan kepastian hukum. Pasal ini tidak memerlukan pemaknaan lain, selain yang telah dirumuskan dalam Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Tidak sembarangan organisasi yang mengaku organisasi pers dapat ditetapkan dengan keputusan presiden. PWI berpendapat, kalaulah pasal 15 ayat (5) Undang-undang Pers No 40 tahun 1999 tentang pers dimaknai sebagaimanan dikehendaki pemohon, akan tercipta ketidakpastian hukum dan kekacauan terhadap eko sistem pers. IV. POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG REFORMASI Undang-undang Pers No 40. Tahun 1999 tentang Pers, (selanjutnya di banyak bagian dalam tulisan ini disingkat “UU Pers” saja), merupakan salah satu undang-undang yang paling unik dalam sejarah Indonesia. Dilatarbelakangi dengan semangat murni reformasi, undang-undang ini sama sekali tidak memberikan kesempatan pemerintah untuk ikut campur dalam masalah pengelolaan kemerdekaan pers. Inilah satu-satunya undang-undang yang tidak memberikan peluang munculnya “peraturan pemerintah” sebagai jabaran pelaksanaan. Padahal hampir seluruh undang-undang untuk implementasinya diatur oleh peraturan pemerintah. Perasaan traumatik masyarakat pers yang begitu panjang terhadap kooptasi, intervensi, dan bahkan pemasungan oleh pemerintah kepada pers sebelumnya, membuat para perancang undang-undang ini tegas memilih “politik hukum” sekurang-kurangnya tiga: (1) Pemerintah tidak boleh turut campur tangan sama sekali dalam pengelolaan kemerdekaan. Oleh karena itu pintu pemerintah untuk membuat peraturan- peraturan di bidang pers ditutup rapat-rapat. (2) Kemerdekaan pers merupakan hak-hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan karena itu tidak boleh diatur dengan peraturan peraturan yang tidak cocok lagi dengan “roh” kemerdekaan pers. 191 (3) Diterapkan ketententuan “self regulation” atau mengatur diri sendiri. Kepada masyarakat pers diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dengan difasilitasi oleh Dewan Pers, masyarakat pers dapat membuat peraturan-peraturan di bidang pers. (4) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menjadi mahkota dalam profesi wartawan, sehingga wartawan wajib memiliki dan tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik (5) UU Pers merupakan lex primaat atau lex priviil atau UU yang diutamakan dalam bidang pers, sepanjang telah diatur atau ada dalam mekanisme di dalam UU Pers. Politik hukum terhadap kemerdekaan pers seperti ini langsung membalikkan keadaan pers Indonesia dari pres yang diatur secara represif menjadi pers yang diatur secara demokratis. Dari pers yang tersentralisasikan di kota-kota besar menjadi pers yang memiliki sebaran ke daerah-daerah. Dari pers yang “malu-malu kuncing” menjadi pers “seganas harimau.” UU Pers benar-benar mampu mentransformasikan kedaalan pers yang sebelumnya serba kelam menjadi pers yang sangat terbuka dengan segala kemungkinan. Undang-undang ini walaupun bukan lagi bernama “undang-undang pokok” ternyata isinya masihlah tetap merupakan penguatan pokok-pokok. Tidak disebutnya undang-undang ini sebagai undang-undang pokok karena dikhawatirkan kelak kalau disebut undang-undang pokok, maka pihak pemerintah merasa pelaksanaannya harus dengan campur tangan pemerintah melalui berbagai perangkatnya seperti peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan seterusnya. Tentu saja hal ini membuka peluang bagi pemerintah merongrong kembali kemerdekaan pers. Oleh sebab itu kemungkinan ini harus ditutup rapat- rapat sehinggga tidak dipakai nama undang-undang pokok. UU Pers memiliki dua sifat: UU Pers dalam posisi diam atau statis dan UU Pers dalam posisi dinamis. Undang-undang Pers dalam posisi diam ialah UU Pers yang belum dijalankan. Misalnya bagaimana melaksanakan hak jawab, apa makana perlindungan hukum kepada pers, sistem pertangungjawaban hukum apa yang dipakai dan siapa yang harus melaksanakan law inforcementnya dan sebagainya. Sedangkan UU Pers dalam keadaan dinamik ialah UU Pers yang telah dilaksanakan. 192 Setelah UU Pers dilaksanakan, dalam posisi dinamik diatur berdasarkan UU Pers sendiri. Hal ini terutama disebabkan Dewan Pers mampu mengadopsi dan memfasilitasi organisasi-organisasi membuat peraturan-peraturan di bidang pers. V. JEJAK SEJARAH PERS INDONESIA Sejarah perkembangan pers Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi, menunjukkan dengan jelas bahwa hukum pers tidak pernah terlepas dari kepentingan politik. Politik hukum terhadap pers, baik dalam artian menyangkut proses pembuatan undang-undang (UU) tentang pers maupun dalam artian sikap pemerintah terhadap pers, sulit dilepaskan dari interaksi dengan penguasa yang sedang memegang kendali. Perkembangan pers di Indonesia senantiasa terkait erat dengan keinginan setiap rezim yang berkuasa untuk “menguasai” pers. Setiap rezim pemerintah ketika awal berkuasa akan memberikan “gula-gula” kepada pers, yakni berupa janji atau undang-undang yang berisi “angin surga” kepada kemerdekaan pers. Tetapi sejarah mencatat, undang- undang yang diberikan itu selalu mengandung sejumlah kelemahan, sehingga membuka celah untuk suatu saat pemerintah yang bersangkutan kembali dapat mengintervensi ke dalam pers. Ketika di perjalanan, arah dan perkembangan pers tidak seiring dan sejalan dengan rezim yang sedang berkuasa, pers mulai diberikan berbagai restriksi atau pembatasan. Sikap rezim yang sedang berkuasa untuk senantiasa “mengutak-atik” kemerdekaan pers memang sudah terbukti selama enam dasawarsa kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap penguasa baru, agar mendapat dukungan luas dari sebanyak mungkin elemen masyarakat, selalu memberikan janji akan mendukung dan memelihara kemerdekaan pers. Misalnya saja, langkah pertama yang dilakukan Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia (RI), Soekarno, selain menata solidaritas politik kebangsaan, juga tidak lupa langsung memberi janji manis kepada pers. Pada bulan Oktober 1945, melalui Menteri Penerangan (Menpen) Amir Sjarifeodin, Pemerintah Bung Karno mengeluarkan pengumuman atau pernyataan penting menyangkut pers, yakni: 1. Pikiran masyarakat umum (public opinion) itulah sendi dasar pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. 2. Pers yang tidak merdeka tidak mungkin mengajarkan pikiran masyarakat, hanya pikiran dari beberapa orang berkuasa saja. Maka asas kami ialah: Pers Indonesia harus merdeka. 193 Tetapi, sebagaimana kemudian terbukti, pers yang semula begitu mendukung pemerintah saat itu, mulai banyak mengkritik pemerintahan Bung Karno yang baru seumur jagung. Pers yang tadinya “seiring dan sejalan” dengan setiap langkah Bung Karno, sesudah menyaksikan banyak kejanggalan dan penyimpangan yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa, mulai pula banyak yang mengambil jarak dengan pemerintah. Sang Proklamator pun yang semula sangat bersemangat mendengungkan kemerdekaan pers, akhirnya tidak tahan juga menghadapi berbagai kecaman dari para wartawan. Mulailah pemeritah saat itu merasa pers menjadi semacam duri yang mengganggu ketenangan pemerintah. Mulai pulalah pemerintah mengambil jalan keras terhadap pers. Dan itu artinya berakhirlah masa “bulan madu” pertama antara pemerintah dan pers, sekaligus menjadi bukti pertama bahwa pemerintah yang terang-terangan menjanjikan kemerdekaan pers, terang-terangan pula berbalik memusuhi pers. Kemudian pada era sistem politik liberal yang memakai Undang-undang Dasar sementara (UUDS) 1950, kemerdekaan pers kembali memperoleh ruang yang cukup besar. Pada priode ini, kemerdekaan pers memang diakui dan dalam prakteknya pun pers cukup mendapat ruang lingkup yang dibutuhkan. Bahkan waktu itu justru pers sendiri kemudian lebih banyak diapakai sebagai terompet partai. Sesudah kembali lagi ke sitem UUD 1945, yang berlaku melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno semakin berkuasa. Tetapi di pihak lain pers tetap mencoba menjadi “anjing pengawas” pemerintah, bahkan bertambah galak saja. Pers yang tidak bersedia dikooptasi oleh pemerintah, terus menunjukkan taringnya. Pemerintahan sebuah bangsa besar yang baru merdeka dan belum punya pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tentu masih memiliki pelbagai kekurangan. Pers bukan tidak menyadari hal ini, tetapi untuk menjaga agar tidak terjadi lebih banyak penyimpangan lagi di kemudian hari, pers tidak pernah melepaskan pengawasan dari penyelenggaraan kenegaraan. Pemerintah pun menerima banyak kecaman atas perilaku atau kebijaksanaan yang dinilai pers tidak pada tempatnya. Cara pandang yang berseberangan antara pemerintah dan pers, menyebabkan pemerintah tidak bisa bersahabat lagi dengan pers. Tak pelak lagi pemerintah pun menjadi berang dan secara terang-terangan membelenggu dan memberangus pers yang berani melawan kepadanya. Pelbagai perundang-undangan yang bersifat kolonial yang sudah tidak sesuai dengan alam 194 kemerdekaan, tetap dipakai oleh penguasa untuk membungkam mulut pers. Pembredelan dan penangkapan terhadap pers atau wartawan tidak dapat terelakkan lagi pada saat itu. Ini merupakan bukti kedua, bahwa pemerintah yang semula menawarkan kemerdekaan pers dapat berbalik menjadi lawan pers. Sedangkan bukti ketiga terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Sesudah Pahlawan Besar Revolusi Soekarno terjungkal dari kekuasaannya, Soerharto untuk memperkuat citra pemerintahnya pada awal kekuasaannya langsung memberikan janji besar akan menjamin kemerdekaan pers yang seluas-luasnya. Tidak tanggung-tanggung, tak lama sesudah mengambil tampuk pimpinan nasional, salah satu produk undang- undang yang dilahirkan pada awal berdirinya Orde Baru, selain Undang-undang Penanaman modal Asing, adalah Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers No 11 Tahun 1966. Sebagai pemerintahan baru yang ingin memberikan harapan kepada rakyatnya, lewat pembuatan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers itu pemerintah Orde Baru ingin menunjukkan, pemerintahan mereka adalah pemerintah yang demokratis. Memang pemuatan UU tentang ketentuan-ketentuan Pers pada awalnya dilandasi suatu tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen Sebagai undang-undang yang memiliki semangat untuk melindungi kemerdekaan pers dan dibuat dalam suasana kebangsaan yang antipenyimpangan penyelenggraan ketatanegaraan, Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers No 11 tahun 1966 secara umum juga memberikan perlindungan kepada kemerdekaan pers. Misalnya tehadap pers naional tidak boleh dikenakan sensor dan pemberedelan. Dalam pasal 3 undang- undang yang dibuat secara singkat dan cepat ini dengan jelas menyebut, pers nasional mempunyai hak kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif. Sedangkan pasal 4 undang-undang ini dengan tegas menyebut, “terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan.” Kemerdekaan pers yang didukung oleh pemerintah Orde Baru kembali membuat pers berbulan madu dengan pemerintah masa itu. Tetapi hubungan manis ini pun tidak berlangsung lama. Proses pola kejadian pada rezim sebelumnya, lagi-lagi terulang manakala pemerintah Orde Baru mulai tergangggu dengan pemberitaan pers. Sedikit demi sedikit pemerintahan saat itu mulai mengurangi kemerdekaan pers dengan berbagai dalih dan berbagai cara. Sampai 195 akhirnya warna asli rezim yang berkuasa terhada pers pun tidak dapat disembunyikan lagi. Pemerintah yang ikut membidani kelahiran Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang isinya bersemangat memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers, tanpa malu-malu lagi telah berubah menjadi rezim yang bukan hanya membatasi kemerdekaan pers, tetapi juga melakukan penekanan, penangkapan dan memenjarakan para wartawan. Pemerintah dengan terang-terangan melaksanakan penyensoran dan pemberedelan. Ini bukti ketiga betapa sebuah rezim yang ikut melahirkan dan mendukung kemerdekaan pers dapat dalam sekejab berbalik menjadi sebuah rezim yang amat kejam. Perubahan sikap terhadap pers yang terjadi pada masa Orde Baru dimungkinkan karena salah satu sebabnya ada “celah” dalam Undang-undang No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Di balik isinya yang mengandung semangat untuk melindungi kemerdekaan pers, dalam undang- undang itu terdapat satu ayat dalam satu pasal yang tetap memungkinkan pemerintah yang berkuasa mengekang kemerdekaan pers. Ketentuan itu terdapat dalam Bab IX tentang Peralihan, yakni dalam pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: a. Dalam masa peralihan keharusan mendapatkan surat izin terbit (SIT) masih berlaku sampai ada keputusan pencabutan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR); b. Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Izin Terbit (SIT) dalam masa peralihan diatur oleh pemerintah bersama-sama Dewan Pers. Dengan adanya pasal peralihan ini, seluruh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang memberikan kemerdekaan pers, praktis menjadi tidak ada artinya. Jiwa undang-undang ini menjadi hilang dan yang muncul dalam mengatur tata kehidupan pers tetaplah kepentingan politik rezim yang berkuasa. Peraturan peralihan ini memungkinkan pemerintah tetap berhak menentukan pers mana yang boleh terbit dan yang tidak boleh terbit melalui pemberian Surat Izit Terbit (SIT). Pemerintah juga punya kekuasaan untuk setiap saat memberangus pers yang tidak disukainya. Pengaturan ikhwal Surat Izit Terbit (SIT) mutlak di tangan pemerintah karena Dewan Pers yang disebut dalam Undang-undang ini “dikebiri” sedemikian rupa oleh pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah ditentukan bahwa Ketua Dewan Ders dirangkap oleh menteri 196 penerangan, sehingga Dewan Pers tidak lebih hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Akibatnya rezim yang ada berkuasa penuh atas pers. Ketentuan masa peralihan dalam Undang-undang tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pers yang oleh pembuat undang-undangnya sebenarnya dimaksudkan untuk sekedar proses penyesuian sementara lembaga-lembaga pers, ternyata oleh pemerintah Orde Baru dibuat berlangsung sampai 16 tahun. Pasal peralihan ini baru berakhir pada tahun 1982 setelah lahirnya Undang- undang No 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang no 11 Tahun tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 4 Tahun 1967. Sebagai undang-undang yang dilahirkan sesudah Orde Baru berkuasa 17 tahun, semangat jiwa Undang-undang No 21 Tahun 1982 amat berbeda jauh dengan “roh” Undang-undang No 11 Tahun 1966. Pada saat Undang-undang No 21 tahun 1982 dibuat, rezim Orde Baru sedang berada dalam kekuatan penuh. Dari unsur legislatif sampai yudikatif semuanya berada dalam genggaman kekuasaan pemerintahan Jenderal Soeharto. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam prakteknya lebih banyak sebagai “tukang stempel” dari kebijakan pemerintah saja. Dalam iklim politik semacam itu, kelahiran UU No. 21 Tahun 1982 bukannya “menyingkirkan” kendala kemerdekaan pers yang terdapat dalam pasal peralihan Undang-undang No 11 tahun 1966, tetapi sebaliknya justru memperkuat belenggu terhadap kemerdekaan pers. Undang-undang No 21 Tahun 1982 mewajibakan setiap penerbitan pers mempunyai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Ketentuan ikhwal SIUPP ini kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No 01/Per/Menpen/1984 dan Surat Keputusan Menteri Penerangan (SK Mepen) No. 214A/Kep/Mepen/1984 yang sebagian isinya merupakan senjata pemusnah terhadap kemerdekaan pers. Menurut kedua peraturan tersebut, SIUPP dapat dibatalkan, sebagai penghalusan kata ganti dibredel. Penerbitan yang bertentangan dengan sikap rezim Orde Baru yang secara politik sangat kuat dan cenderung otoriter, atau yang sedikit saja dianggap “menyinggung” pemerintah, akan dibredel. Untuk memperoleh SIUPP susah bukan alang kepalang. SIUPP menjadi semacam barang langka. Secara tidak langsung SIUPP menjadi semacam komoditas politik. Hanya mereka yang mempunyai koneksi politik ke pusat 197 kekuasaan sajalah yang memungkinkan memperoleh SIUPP baru. SIUPP sendiri diberikan hanya untuk satu jenis penerbitan tertentu saja. Jangankan perubahan nama, perubahan jumlah halaman dan ukuran penerbitan yang telah ditetapkan dalam SIUPP saja harus meperoleh izin khusus dari menteri penerangan. Pelanggaran terhadap hal sekecil itu pun dapat mengakibatkan SIUPP yang dimiliki pers dibatalkan sebagai kata lain diberangus. Di kemudian dalam sejarah perjalanan pers Indonesia proses perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dengan kenyataan muatan yang jauh lebih buruk bagi sebagian kalangan pers dijadikan semacam “harga mati” dalam pelajaran kemerdekaan pers: jangan sekali-sekali berani menyempurnakan kemerdekaan pers yang kurang dalam sebuah undang-undang apabila kondisi sosial politik tidak sangat kondusfif untuk mendukung penyempurnaan itu. Artinya, agar perubahan atau penyempurnaan sebuah undang-undang pers dapat lebih menjamin kemerdekaan pers, lebih dahulu seluruh kekuatan politik dan masyarakat harus sedang dalam keadaan siap sepenuhnya mendukung lahirnya kemerdekaan pers yang diinginkan. Jika keadaannya tidak kondusif, ibarat pepatah, ingin menangkap burung, burung tidak dapat, bahkan burung yang sudah ada di tangan terlepas. Dengan kata lain, jika perubahan atau penyempurnaan kemerdekaan dalam sebuah undang-undang dilaksanakan dalam kondisi sosial politik yang tidak pasti benar seluruhnya mendukung kemerdekaan pers, salah-salah bukan penyempurnaan yang diperoleh, melainkan kemunduran. Bukannya pers menjadi lebih merdeka melainkan sebaliknya, pers akan lebih terbelenggu. Kemudian terjadi lagi transisi politik. Rezim Orde Baru yang baru saja beberapa bulan mempertahankan kekuasaannya lewat Pemilahan Umum, secara mengejutkan tak tergoyahkan. Transisi politik itu balik menarik dan mendorong pers untuk ikut menyesuaikan diri dengan keadaan. Pers yang selama ini ditindas, segera memanfaatkan peluang untuk melepaskan diri dari belenggu yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Tetapi setelah pers terbiasa berada dalam cenkraman kekuasaan Orde Baru sekitar 30 tahun, tidak mudah bagi pers untuk langsung menata semua sistemnya sesuai dengan tuntutan zaman. Apalagi transisi yang terjadi tidak hanya dalam satu koridor, misal dari otokrasi ke demokrasi dengan segala implikasinya. Masa transisi ini menjadi multiarah dan multidinamika serta kekuatan yang bereskalasi karena masa transisi berlangsung 198 dalam kondisi masyarakat dan negara dan institusi-institusinya yang tertimpa dan terpuruk dalam krisis. Desakan diadakan reformasi di segala bidang terus menggema. Pers yang semula kecut menghadapi pemerintah, ikut masuk ke dalam arus reformasi: berani mengangkat denyut kehidupan bangsa yang sebenarnya. Rezim Orde Baru yang tidak dapat lagi disangga oleh kekuatan yang ada, akhirnya tumbang. Begitu pula Presiden Soeharto mau tidak mau terpaksa mengundurkan diri. Wakil Presiden saat itu, B.J.Habibie, yang sebenarnya merupakan salah satu anak didik sekaligus anak emas Soeharto, tampil sebagai presiden baru. Proses reformasi di bidang politik yang kompleks akhirnya juga menyentuh pers. Pada titik ini, pola-pola hubungan pemerintah baru dengan proses kemerdekaan pers kembali terulang. Hal ini sekaligus menjadi bukti keempat kebenaran pola semacam itu. Sama seperti penguasa terdahulu, di awal kekuasaannya, untuk menunjukkan pemerintah baru sangat demokrasi, salah satu langkah pertama yang dilakukan Presiden B.J. Habibie mencoba melepas ikatan yang membelenggu pers. Caranya, antara lain, dengan mengubah atau mengganti undang-undang pers lama yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Begitu berkuasa, salah satu yang dilakukan pemerintah Habibie adalah membangun kemerdekaan pers. Mula-mulai izin SIUPP disederhanakan dan kemudian diciptakan undang-undang pers yang baru, yakni Undang-undang No 40 ahun 1999 tentang Pers, menggantikan undang-undang pers yang lama. Tentu saja isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai kado politik, meskipun perumusannya dalam beberapa bagian mengandung banyak masalah yang menimbulkan perdebatan hukum, juga memberikan perlindungan yang besar terhadap kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers dalam Undang-undang tentang Pers yang baru ini ditegaskan sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Pengakuan dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers antara lain tercermin dari pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 yang isinya: (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan dan pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; 199 (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, maka isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 jauh lebih demokratis. Pemahaman ini memberikan pelajaran bahwa kemerdekaan pers yang diberikan oleh penguasa baru manapun, jika tidak dipelihara dan disempurnakan terus menerus, bukan tidak mungkin sedikit demi sedikit dikurangi sampai pada akhirnya kemerdekaan pers itu dibelenggu lagi. Setelah itu terulang kembali proses serupa. VI. PROSES PEMUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 Gejala tuntutan pembaharuan politik hukum kemerdekaan pers pada era reformasi ini, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan gejala awal kemerdekaan Indonesia, 18 Agustrus 1945, pada waktu berlakunya UUDS 1950, serta awal berdirinya Orde Baru. Dengan kata lain, ada kesamaan semangat mereformasikan hukum tentang kemerdekaan pers pada situasi tertentu, khususnya pada masa awal transisi suatu konfigurasi politik. Wirama menyebut kesamannya: 1. Keinginan untuk menghapus dan mengganti segala produk hukum pers yang represif ke arah produk hukum responsif; 2. Mengelu-elukan kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi; 3. Sistem pers yang berlaku cenderung liberal; 4. Sistem politik yang berlaku cenderung demokratis. Dalam masa transisi dan situasi politik seperti itulah proses Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir. Latar belakang situasi politik kelahiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang demikan perlu digarisbawahi karena memberikan makna dan warna yang sangat dominan dan siginfikasi dalam proses pembuatan dan penyelesaian undang-undang ini. Filosofis, jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial politik yang ada kala itu. Proses pembuatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terjadi di masa transisi sosial politik yang luar biasa dari pemerintahan otoriter yang berkuasa selama 32 tahun ke pemerintah yang demokrartis, menyebabkan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pers diliputi suasan penuh kebencian luar biasa terhadap cara-cara pemerintah Orde Baru menangani pers. Bahkan, menurut R.H. Siregar, terjadi semacam eforia sedemikian rupa sehingga cara 200 menangani pers yang diterapkan pemerintah Orde Baru harus dijungkirbalikkan menuju paradigma baru kemerdekaan pers yang tidak terbatas pada pengertian freedom from tapi lebih luas dari itu berupa freedom for. Tak hanya itu. R.H.Siregar bahkan melihat ada kecendrungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sengaja dimuat untuk sekedar berbeda dengan UU Pers yang lama, sehingga sangat normatif. Proses kelahiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 berawal dari Rancangan Undang-undang (RUU) inisiatif dari pemerintah. Rancangan undang- undang ini konsep awalnya merupakan bagian dari materi muatan rancangan undang-undang tentang Media Massa yang mencakup manteri tentang penyiaran dan perfilaman. Namun ketika akan dibawa ke DPR, di kubu pemerintah, termasuk di kalangan sekretariat negara (Setneg), terjadi perdebatan tajam terhadap draf Rancangan Undang-undang tentang Media Massa. Waktu itu muncul beberapa alternatif. Di antara beberapa pilihan itu: Pertama, ketiga undang-undang yang ada itu (Undang tentang Pers, Undang-undang tentang Penyiaran dan Undang-Undang tentang Perfilman) direvisi satu persatu. Kedua, Undang-Undang tentang Pers, Undang-Undang tentang Penyiaran dan Undang-undang tentang Perfilman disatukan dalam sebuah Undang-undang Media Massa. Draf konsep pilihan kedua bahkan sudah ada. Dan ketiga, masing-masing undang-undang itu dibuat terpisah satu dengan lainnya yang isinya baru sama sekali. Alternatif pilihan itu menimbulkan perdebatan sengit antara yang setuju dan tidak setuju ketiga undang-undang tersebut disatukan dalam undang-undang media massa. Pakar komunikasi Abdul Muis dan aktor/sutradara Slamet Rahardjo, dua dari beberapa penentang keras digabungkannya ketiga undang-undang tersebut. Setelah melalui proses pembahasan pro dan kontrak dan pembahasan di Setneg, akhirnya pemerintah memutuskan mengajukan secara terpisah, masing- masing ketiga Rancangan Undang-Undang itu. Sebagaimana pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, tentu saja untuk menarik simpatik pers dan masyarakat luas, yang pertama sekali diajukan pemerintah B.J Habibie tiada lain dan tiada bukan adaalah Undang-undang tentang Pers. Adapun Undang-undang tentang Penyiaran & Perfilaman tidak sempat diselesaikan pada masa pemerintahan B.J. Habibie karena sudah berganti pemerintahan. Rancangan Undang-undang tentang Penyiaran kemudian dijadikan sebagai Undang-undang inisiatif DPR pada masa pemerintahan Presiden 201 Megawati Soekarnoputri dan disahkan serta diundangkan menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 pada tanggal 28 Desember 2002. Adapun Undang- Undang Pefilman mulai dibahas lagi pada awal tahun 2006 tanpa target waktu penyelesain. Dalam pembahasan puluhan pasal dan ayat Rancangan Undang-Undang tentang Pers yang terinci dalam 101 Daftar Isian masalah (DIM) ada beberapa jenis kelompok. Kelompok pertama, pasal atau ayat setelah dikaji dan diperdebatkan tidak terlalu lama akhirnya disetujui baik oleh seluruh fraksi maupun oleh pemerintah. Kedua, pasal dan ayat yang diperdebatkan dengan alot berhari- hari dan baru kemudian menemukan kesepakatan. Dan ketiga pasal yang setelah dibahas berhari-hari nyaris membatalkan semua kesepakatan. Termasuk masuk kelompok ketiga adalah pasal wajib daftar bagi setiap penerbitan pers dan pasal kode etik masuk dalam undang-undang. Untuk pasal atau ayat-ayat yang alot diselesaikan dengan mekanisme lobi para pihak. Akhirnya tercapailah suatu kompromi: pasal tentang wajib daftar dihilangkan, tetapi kode etik masuk undang- undang tetap dipertahankan. Dari proses pembuatan Undang-Undang tentang Pers jelas benar bahwa para penyusun undang-undang ini ingin memberikan kemerdekaan yang selua- luasnya kepada wartawan untuk mengekrpesikan karya-karyanya. Pandangan ini menghasilkan sikap sejauh mungkin harus diciptakan keadaan yang memudahkan seseorang menjadi wartawan. Adanya pengalaman di masa lalu yang mempersulit seseorang menjadi wartawan apalagi menjadi pemimpin redakasi, melahirkan semacam sikap di penyusunan undang-undang, tak boleh lagi ada hambatan apapun untuk menjadi wartawan dan setiap wartawan diberikan kemudahan untuk pembentukan organisasi kewartawanan. Tujuan itu jika dilihat dari segi kuantitatif memang mencapai sasaran. Langsung meledaknya jumlah wartawan dan organisasi kewartawanan menjadi salah satu indikatornya. Sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers diterapkan jumlah wartawan di seluruh Indonesia yang tadinya hanya sekitar 7 ribu orang, langsung melonjak menjadi sekitar 30 ribu pada tiga tahun berikutnya. Sedangkan organiasi kewartawanan dari hanya satu langsung melompat menjadi sekitar 60 buah. 202 Sebaliknya apabila dilihat dari segi kualitatif bisa menciptakan arah yang berbalik dari tujuan meningkatkan kemerdekaan. Tiada pengaturan standarisasi terhadap profesi wartawan dalam undang-undang tentang pers membuat semua orang dapat menjadi wartawan tanpa syarat yang berarti apapun. Akibatnya dalam praktek muncul masalah mutu profesional wartawan. Begitu pula muncul dalam soal penghayatan terhadap etika menjadi salah satu persoalan besar. Hadirnya banyak wartawan yang tanpa profesionalisme dan kurangnya penghayatan terhadap kode etik menimbulkan banyak dampak buruk. Regulasi di bidang pers itu tak hanya memberikan kebebasan siapapun yang akan menerbitkan media massa dan berapapun jumlah organisasi wartawan yang didirikan, tetapi juga menumbuh-suburkan populasi wartawan “bodrex.” Kehadiran para wartawan “bodrex” ini dipandang tidak sekedar merepotkan dalam soal jumlahnya, tetapi juga menimbulkan ketidaksukaan dan antipati dari masyarakat terhadap wartawan. “’Bodrex’ kala itu kini betul-betul menjadi public enemy number one. Tak Cuma menganggu masyarakat, tetapi juga mengancam secara serius kemerdekaan dan kredibilitas pers. Dari hasil Laporan Riset Cetak Biru Pengembangan Pers, Pusat Studi Kebijakan Publik, tahun 2005 menunjukkan hal serupa. Penelitian itu memperlihatkan bahwa kemerdekaan pers dalam bentuk kemerdekaan mendapatkan informasi sekaligus menyajikan informasi tidak diimbangi dengan perkembangan prfeosionalisme wartawan dan penguatan kelembagaan organisasi profesi pers. Kelemahan profesionalitas wartawan tidak hanya pada tataran konsepsi tetapi juga menyangkut masalah-masalah teknis jurnalistik. Padahal kelemahan penguasaan teknikal jurnalistik ini seringkali berakibat terhadap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip jurnalistik. Keadaan ini menimbulkan berbagai kencaman dan kritik kepada pers. Dampak negatifnya, menurut Da’i Bachtiar, mantan Kepala Kopolisian Republik Indonesia (Kapolri), insan pers belum bisa bijak menyikapi kemerdekananya secara memadai. Menurut Da’i Bahctiar fakta-fakta yang berkembang di lapangan membuktikan kemerdekaan sebagaimana dicita-citakan dalam Undang-undang tentang Pers tidak sepenuhnya mampu dijaga dan diwujudkan oleh insan pers Indonesia. Penyimpangan itu dilihatnya semakin banyak dan sebagian sudah dikatagorikan sebagai pelanggaran hukum. 203 Kemerdekaan pers bagian penting dari sebuah proses demokrasi. Demokrasi di zaman modern hampir tidak mungkin terjadi tanpa kemerdekaan pers. Kalaupun ada negara yang mengaku memiliki demokrasi tanpa kemerdekaan pers, pastilah demokrasi yang dimaksud hanya sebuah “pajangan konstitusi” yang tidak berlaku dalam praktek. Oleh karena itu, merawat kemerdekaan pers merupakan bagian penting pula dalam menjaga demokrasi. Kehadiran UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) tidak dapat dipisahkan dalam proses demokrasi di Indonesia. UU Pers bukan saja merupakan “anak dari reformasi,” tetapi juga sekaligus melahirkan arah pers yang merdeka yang kemudian menjaga proses demokrasi itu sendiri di Indonesia. Dalam pergaulan sehari-hari sering disebut UU Pers merupakan salah satu peninggalan reformasi yang masih paling “berharga dan murni.” Disebut paling berharga karena dengan kehadiran UU Pers, sampai kini partisipasi publik dalam menjaga demokrasi melalui pers masih terus berlangsung. Bahkan sebuah survey di tahun 2011 menyebut, justru lembaga pers sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat, jauh di atas lembaga-lembaga resmi negara lainnya. Ini menujukkan, terlepas dari celah kelemahan-kelemahan yang terus terang memang terdapat dalam UU Pers, UU Pers sendiri memberikan makna penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. UU Pers disebut “murni” karena sejak kelahirannya sampai kini, undang- undang ini belum “dirasuki” atau dipengaruhi lagi oleh unsur-unsur setelah refromasi yang sebagian justru bertentangan dengan cita-cita kelahiran reformasi. Dengan kata lain, UU Pers masih murni produk reformasi dan masih mengandung semangat reformasi. Memahami UU Pers tidak hanya penting buat kalangan pers, melainkan juga penting bagi berbagai kalangan yang berkaitan dengan kegiatan berbangsa dan bernegara, khususnya yang menyangkut proses demokrasi. Oleh sebab itu PWI bukan hanya menyetujui fungsi-fungsi Dewan Pers, tetapi juga selalu mendukung pelaksanaan dari fungsi-fungsi Dewan Pers, termasuk dalam memfasilitas organisasi-organiasi pers membuat peraturan-peraturan di bidang pers. 204 VII. PENUTUP Berdasarkan uraian di atas PWI sampailah pada kesimpulan sebagai berikut: 1. Baik dalam tatataran norma-norma, maupun dalam tataran implementasinya, Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan saja tidak bertentangan terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan juga sudah sesuai dengan hakekat kemerdekaan pers . 2. PWI justru berpendapat Pasal 15 ayat (2) huruf f merupakan pengejawantahan atau penjabaran Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 3. PWI dalam praktek ekosistem pers Indonesia, sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional maupun kerugian operasional dengan adanya Pasal 15 ayat (2) huruf f. 4. Keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f memberikan banyak kemanfaatan buat masyarakat pers, organisasi-organisasi pers, terutama untuk PWI. 5. PWI tegas berpendapat, tidak perlu ada pemaknaan lain, selain yang sudah ada dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 6. Berdasarkan praktek, ekosistem dan kesepakatan norma-norma masyarakat pers, Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan suatu rumusan yang memberikan kepastian hukum dalam ekosistem pers nasional dan tidak bertentangan dengan norma-norma manapun yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945. 7. Berdasarkan pengalaman dan pendapat PWI, Pasal 15 ayat (5) Undang- undang Pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers menjadi dasar kuat bagi presiden untuk konsisten mejaga kepastian hukum hanya menetapkan anggota Dewan Pers yang sesuai dengan nilai-nilai masyakat pers, ekosistem pers nasional dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sendiri. 205 8. PWI menilai, Pasal 15 ayat (5) Undang-undang Tahun 1999 tentang pers tidak perlu diberikan makna lain selain yang sudah diatur dan dijelaskan sendiri oleh Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak Terkait PWI juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Gati Gayatri, yang keterangannya diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada tanggal 8 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: Kehadiran sebuah undang-undang yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap pers merupakan sesuatu yang lazim di negara- negara di dunia. Di negara-negara dengan sistem politik otoriter kehadiran undang-undang tersebut umumnya cenderung bertujuan mengatur komunikasi politik melalui media pers dengan cara sedemikian rupa agar pada akhirnya dapat memperkuat dan/atau mempetahankan status quo kekuasaan penguasa. Sebaliknya, di negara-negara demokrasi undang-undang tentang pers umumnya bertujuan untuk menjamin implementasi kemerdekaan pers agar pers mampu memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperlancar komunikasi politik yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan sistem demokrasi yang sehat, dan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa di masing-masing negara. Di Indonesia kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menurut pengamatan saya telah berhasil menciptakan perubahan-perubahan signifikan dalam kehidupan pers nasional. Sejak disahkan dan diimplementasikannya Undang-Undang tersebut situasi kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional cenderung membaik dari waktu-ke-waktu. Pers nasional yang selama masa Orde Baru nyaris tidak memiliki kemerdekaan sama sekali, sejak kelahiran Undang-Undang tersebut pers dapat memiliki kemerdekaannya yang meningkat dari tahun-ke-tahun. Ranking Kemerdekaan Pers Indonesia di tingkat global selama satu dekade terakhir meski mengalami pasang-surut tetap menunjukkan peningkatan. Menurut hasil survei lembaga Reporter without Borders (2022), saat ini Indonesia memiliki Skor Indeks Kemerdekaan Pers sebesar 49,27 pada (ranking 117), dan angka ini menunjukkan penurunan cukup signifikan dibanding tahun 2021 yang mencapai skor 62.60 (ranking 113 dari 180 negara). Meskipun demikian, di tingkat ASEAN, posisi Indonesia saat ini masih berada pada urutan yang tidak terlalu buruk; di atas ranking Singapore (139), Brunei (144), Philippines (147), Laos (161), Vietnam (174), dan Myanmar (176). Oleh lembaga- 206 lembaga survei global Indonesia juga dinilai cukup berhasil mencapai kemajuan- kemajuan dalam kehidupan demokrasi setelah berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998, berhasil mengembangkan pluralisme dalam kehidupan politik dan media, dan berhasil melaksanakan transfer kekuasaan politik dari satu pihak ke pihak lainnya secara bersamaan dan penuh kedamaian. Sebagai contoh, hasil pengukuran Indeks Demokrasi Global yang dilakukan oleh Freedom House (2021) menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mendapatkan skor 59 dari skala 100 dengan rincian capaian skor Political Rights sebesar 30/40, dan skor Civil Liberties sebesar 29/60. Dengan capaian skor tersebut Indonesia saat ini termasuk kategori sebagai negara demokrasi yang “Partly Free”. Status ini masih sama dengan tahun sebelumnya, meskipun mengalami penurunan capaian skor sebesar 2 poin. Data ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih belum established, masih berada pada tahap transisi. Selain itu, sebagai salah satu bentuk ruang publik pers tampaknya ikut berperan penting dalam komunikasi politik. Ruang publik yang selama era Orde Baru umumnya “tertindas” atau “tertutup”, setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 cenderung lebih bebas dan terbuka. Saat ini tingkat kebebasan dan keterbukaan ruang publik, termasuk pers, di Indonesia telah mencapai tingkatan menengah atau sedang sehingga media pers mampu memperlancar komunikasi politik dan masyarakat menjadi lebih mudah menyuarakan aspirasi mereka meskipun dalam beberapa kasus masih terlihat adanya hambatan-hambatan. Data terakhir dari CIVICUS Monitor (2022) menunjukkan bahwa dari jumlah 197 negara yang diteliti Indonesia saat ini termasuk salah satu dari 43 negara di dunia yang memiliki ruang publik dengan kategori “obstructed” atau menengah, sedang. Negara-negara lainnya, yang memiliki ruang publik kategori “open” (terbuka) hanya 39 negara, “narrowed” (agak terbuka) 41 negara, “repressed” (tertindas) 49 negara, dan “closed” (tertutup) 25 negara. Kehadiran Undang-Undang tersebut juga telah mendorong kemunculan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan pers baru dari waktu-ke-waktu. Saat ini paling tidak terdapat 1.794 perusahaan pers, 4 organisasi wartawan, dan 6 asosiasi perusahaan pers yang datanya telah diverifikasi oleh Dewan Pers. Dari sisi substansi pemberitaan pers, kehadiran Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pers juga telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan 207 signifikan. Pemberitaan pers cenderung semakin independen dari kekuasaan politik. Jika pada masa Orde Baru isi berita pers umumnya cenderung “terkooptasi” oleh kekuasaan Pemerintah, maka saat ini substansi berita pers telah menjadi sangat beragam dan tidak selalu bersifat mendukung kekuasaan politik sebagaimana sebelumnya. Kontrol terhadap pemberitaan pers melalui berbagai cara yang sering dilakukan oleh penguasa sa Orde Baru saat ini hampir tidak ada lagi, meski dalam beberapa kasus intervensi penguasa masih terjadi. Terkait dengan kelembagaan dan fungsinya, Dewan Pers pada masa kini juga telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan. Pada masa lalu, sifat Dewan Pers tidaklah independen, khususnya dari intervensi Pemerintah. Sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok- pokok Pers, tujuan pembentukan Dewan Pers adalah untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan pers dan perkembangan pers nasional. Sesuai dengan tujuan tersebut maka Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan (Pasal 7 ayat (1)). Pada masa kini, sifat Dewan Pers adalah independen, hal ini sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 15 ayat (1), tujuan pembentukan Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dan Anggota Dewan Pers dipilih sendiri oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa sejak kehadirannya hingga saat ini Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara langsung dan tidak langsung telah memainkan peran penting dalam proses transisi demokrasi umumnya dan dalam peningkatan kehidupan pers khususnya. Oleh karenanya, keberadaan Undang- Undang tentang Pers di Indonesia perlu dipertahankan agar pers tetap mampu memperlancar komunikasi politik dalam pembangunan demokrasi yang sehat di Indonesia. Jika ada upaya merevisi dan atau memperjelas tafsiran ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pers, maka upaya tersebut harus dilaksanakan demi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang sehat di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Terkait dengan penilaian para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang tentang Pers terkait rumusan teks fungsi-fungsi Dewan 208 Pers yang dianggap tidak jelas dan mengundang multi tafsir, ijinkan saya dalam konteks ini menyampaikan data dan informasi yang relevan, yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dari Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penilaian serta dalam membuat pertimbangan dan keputusan hukum tentang perkara ini. Konsep “Dewan Pers” berkaitan dengan teori “Tanggungjawab Sosial Pers” yang mulai dikembangkan para ahli pada abad 20. Meskipun istilah tanggungjawab pers dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, terdapat suatu persyaratan yang sama bagi pers yang bertanggungjawab sosial di negara- negara penganut kemerdekaan pers: meskipun memiliki kemerdekaan, pers tetap harus bersikap adil dan bertanggungjawab terhadap pembacanya. Persyaratan ini tampaknya merupakan konsekuensi alami dari kemampuan pers untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Konsep dewan pers mengalami perubahan dari waktu-ke-waktu dan dari satu negara-ke-negara lainnya sesuai sejarah, sistem media, sistem politik, dan tingkat kemerdekaan pers masing-masing. Dalam praktiknya di negara-negara di dunia dewan pers umumnya dibentuk untuk mempromosikan nilai regulasi oleh pers itu sendiri (self-regulation). Lembaga ini antara lain bertanggungjawab mengawasi potensi-potensi pelanggaran kode etik perilaku yang diadopsi oleh media. Dewan pers pertama di dunia menurut sejarahnya dibentuk tahun 1916 yakni ketika pemerintah Swedia membentuk suatu komisi yang dinamakan the Press Fair Practices Commission. Langkah ini kemudian diikuti oleh banyak negara Eropa, dan Dewan Pers Inggris, yang dibentuk tahun 1953, merupakan lembaga yang paling dikenal. Dewan pers juga pernah dibentuk di AS; lembaga pertama adalah Minnesota Press Council, yang dibentuk tahun 1971 oleh Asosiasi Suratkabar Minnesota. Dewan pers yang memiliki cakupan tugas nasional adalah the National News Council yang dibentuk oleh sejumlah yayasan swasta tahun 1973. Namun, berbeda dari dewan pers di negara-negara Eropa tetangganya, dewan-dewan pers di AS tidak berumur panjang. Dewan Pers merupakan bentuk umum lembaga yang dibentuk oleh pers untuk mengatur dirinya sendiri (self-regulatory body), mayoritas beranggotakan para profesional media. Di negara-negara Eropa, misalnya, lembaga ini bersifat independen dari kekuasaan politik. Tugas utamanya adalah menangani keluhan- keluhan publik terhadap media melalui pembuatan keputusan kolektif. Dengan 209 cara ini Dewan Pers memberikan jaminan kepada publik tentang kualitas informasi yang mereka terima, menunjukkan bahwa para profesional media bertanggungjawab, dan bahwa pengaturan media oleh pemerintah tidak diperlukan. Data menunjukkan bahwa saat ini bagian besar negara-negara di dunia telah memiliki dewan pers (press council) atau lembaga sejenisnya, seperti “media observatories” yang umumnya ada di negara-negara Afrika. Data dari organisasi Accountable Journalism yang didukung oleh Reynold Journalism Institute, University of Missouri dan Ethical Journalism Network (2022) menunjukkan bahwa saat ini terdapat 99 negara yang memiliki lembaga dewan pers, dengan rincian: 19 negara Afrika, 19 negara Asia, 4 negara Australia/Oceania, 38 negara Eropa, 10 negara Timur Tengah, 1 negara Amerika Utara, dan 8 negara Afrika Selatan. Dewan pers di negara-negara tersebut umumnya merupakan lembaga tunggal dengan cakupan tanggungjawab yang sifatnya nasional. Selain satu dewan pers yang ada di setiap negara tersebut, di dunia saat ini juga terdapat paling tidak empat dewan pers internasional, yaitu: (1) Europe Press Council: Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE); (2) World Association of Press Councils (WAPC); (3) Réseau des instances africaines d'autorégulation des médias (RIAAM); (4) Eastern Caribbean Press Council (ECPC). Dalam praktik pelaksanaan tugas dan tanggungjawab melindungi kemerdekaan pers dewan pers di berbagai negara di dunia banyak yang membuat peraturan-peraturan yang kemudian dilaksanakan oleh para profesional media. Namun praktik tersebut sangat bervariasi dari satu negara-ke-negara lainnya dan hanya ada sedikit peraturan universal tentang bagaimana dewan pers seharusnya bekerja, meski di negara-negara demokrasi yang sudah mapan sekalipun. Sebagai contoh, meskipun tidak ada rumusan pasal atau ayat khusus yang mengatur kewenangan pembuatan peraturan-peraturan, Dewan Pers India berdasarkan fungsi-fungsinya yang ditetapkan dalam Press Council Act, 1978 telah membuat Press Council (Procedure of Inquiry) Regulations, 197910, dan Dewan Pers Nepal telah membuat the Press Council (Working Procedures) Rules 1999 sebagai hasil amandemen the Press Council (Working Procedures) Rules 2005. Dalam bentuknya yang ideal, dewan pers di negara-negara di dunia umumnya merepresentasikan tiga aktor utama komunikasi sosial: pemilik media, 210 editor dan publik. Meskipun sangat popular di negara-negara Eropa, kelembagaan dewan pers dapat bervariasi menurut konteks budaya dan tingkat masyarakat di masing-masing negara. Dengan adanya lembaga tersebut maka para profesional media yang memiliki kesadaran akan tanggungjawab sosial pers secara sukarela mentaati setiap pedoman, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh dewan pers. Dengan demikian, efektivitas dewan pers tergantung pada kerja sama pihak-pihak pers yang terlibat di dalamnya. Oleh karenanya, terkait dengan anggapan para Pemohon bahwa: “Dewan Pers telah memaknai ketentuan Pasal 15 ayat (2) untuk membuat peraturan di bidang pers dan mewajibkan semua pihak tunduk pada peraturan tersebut” juga dapat dimaknai bahwa peraturan-peraturan tentang pedoman, standar, prosedur dan sejenisnya yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia merupakan bentuk self-regulation dan voluntary system of regulation bagi wartawan, organisasi wartawan, perusahaan pers, dan organisasi perusahaan pers khususnya yang telah memiliki kesadaran akan tanggungjawab sosialnya dan telah secara sukarela memilih untuk mentaati peraturan- peraturan tersebut. Bagi pers yang belum termasuk kategori memiliki kesadaran dan sikap sukarela ini maka peraturan-peraturan tersebut tentunya akan sulit untuk diberlakukan dan ketidaktaatan pada peraturan-peraturan tersebut pada akhirnya tentu dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan pembentukan dewan pers. Terkait dengan penilaian anggapan para Pemohon bahwa secara sepihak Dewan Pers mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan dalam bidang pers, hal ini tampaknya merupakan “persoalan teknis di lapangan”. Oleh karenanya fakta-fakta yang ada perlu diperiksa dan ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran penilaian tersebut. Paling tidak informasi terkait penilaian ini telah diperoleh dari Keterangan Ahli sekaligus Praktisi Pers dalam Sidang Majelis tanggal 15 Maret 2022, yakni bahwa proses penyusunan pedoman, standar, dan prosedur (jumlahnya sekitar 20 dokumen), yang kemudian sebagian diantaranya ditetapkan sebagai peraturan-peraturan Dewan Pers telah melibatkan organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang keberadaannya telah diverifikasi dan diakui oleh Dewan Pers. Mengenai penilaian para Pemohon bahwa ketidakjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang tentang Pers telah menyebabkan Presiden memaknai bahwa dirinya memiliki kewenangan untuk menerima atau tidak menerima 211 keanggotaan Dewan Pers, karena keterangan dari perspektif hukum sudah dijelaskan dalam Keterangan Ahli Hukum pada Sidang Majelis tanggal 5 Maret 2022, perkenankan saya dalam kesempatan ini menyampaikan informasi tambahan sebagai berikut. Secara sintaksis atau tatakalimat rumusan teks Pasal 15 ayat (5): “Keangotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden” mengandung arti bahwa Presiden hanya berwenang menetapkan keanggotaan Dewan Pers. Rumusan teks tersebut secara implisit juga mengandung arti bahwa Presiden tidak terlibat dalam proses pemilihan Anggota Dewan Pers. Dengan kata lain, menurut ketentuan ini Presiden hanya berwenang “menetapkan”, sekaligus hanya bisa “menerima” (tidak berwenang “menolak”) keanggotaan Dewan Pers yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini. Fakta menunjukkan bahwa tatacara pembentukan keanggotaan Dewan Pers Indonesia yang demikian ini termasuk lazim jika dibandingkan dengan tatacara di negara-negara yang memiliki dewan pers. Fakta menunjukkan bahwa bagian terbesar dewan pers di dunia dibentuk oleh lembaga-lembaga media di masing-masing negara. Meskipun demikian, sebagian dewan pers di dunia ada yang dibentuk oleh organisasi-organisasi swasta dan sebagian kecil lainnya (sekitar 14 lembaga) dibentuk atau kewenangannya ditetapkan oleh undang- undang. Dewan pers di negara-negara Barat cenderung bersifat independen dari pemerintah, namun di beberapa negara lainnya, seperti India, pemerintah memilih anggota dewan pers. Oleh karenanya, dalam perkara ini ada kemungkinan rumusan teks ayat (5) telah dimaknai secara semantis atau subyektif oleh Para Pihak dengan tafsir bahwa Presiden berwenang “menolak” keanggotaan Dewan Pers. Bisa jadi tafsiran ini dibuat oleh Para Pihak karena Para Pihak memiliki referensi adanya obyek atau sesuatu yang menunjukkan Presiden dapat menolak keanggotaan Dewan Pers atau karena adanya faktor penyebab lainnya. Meskipun multitafsir teks undang- undang merupakan sesuatu yang wajar terjadi dan penafsiran subyektif tidak dilarang, tampaknya upaya menemukan bukti-bukti nyata yang menunjukkan adanya kewenangan Presiden “menolak” keanggotaan Dewan Pers sangat diperlukan untuk mengetahui obyektivitas tafsiran para Pemohon. sehingga 212 keputusan hukum untuk memenuhi atau tidak memenuhi harapan atau tuntutan para Pemohon untuk mengubah mekanisme pemilihan keanggotaan Dewan Pers yang telah diatur dalam ayat (3) pasal ini juga obyektif. Langkah ini penting untuk dilakukan agar kemerdekaan pers dan kehidupan pers nasional tidak dirugikan akibat keputusan tersebut. Pada bagian terakhir Keterangan ini perkenankan saya memberikan penjelasan singkat mengenai upaya meningkatkan kualitas profesi kewartawanan sebagai bagian dari rumusa fungsi-fungsi Dewan Pers yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f. Profesionalisme wartawan merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pers di negara-negara di dunia pada umumnya. Profesionalisme wartawan diperlukan agar karya-karya jurnalistik wartawan mampu mendukung pelaksanaan tanggungjawab sosial pers serta benar-benar mampu memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi peningkatan kehidupan masyarakat. Keberadaan profesionalisme wartawan dapat ditunjukkan antara lain oleh tiga indikator penting, yaitu: tanggungjawab, kemampuan (kompetensi), dan sikap etis (sesuai Kode Etik Jurnalistik atau Pedoman Perilaku Wartawan) dalam pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik. Di Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas profesi kewartawanan, Dewan Pers sesuai fungsinya telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018, dan telah melaksanakan uji kompetensi wartawan berdasarkan standar tersebut. Namun, sebagaimana Keterangan Ahli yang telah disampaikan dalam Sidang Majelis tanggal 15 Maret 2022, dari jumlah wartawan di Indonesia yang saat ini diperkirakan mencapai 100.000 orang yang bekerja di sekitar 47.000 perusahaan pers, menurut data Dewan Pers baru ada 19.513 orang yang telah mengikuti sertifikasi wartawan dengan berbagai jenjang di 29 lembaga uji kompetensi yang ada. Standar kompetensi wartawan Indonesia konsep dasarnya mulai diperkenalkan pada tahun 2006, dan dikembangkan lebih lanjut sebagai rumusan “Standar Kompetensi Wartawan” (2010), utamanya bagi wartawan Indonesia pemilik kartu pers. Karena saat ini usianya yang sudah lebih dari 10 tahun maka Standar Kompetensi Wartawan sebagai alat peningkatan kualitas profesi kewartawanan sudah sewajarnya untuk segera dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dalam profesi kewartawanan saat ini. Kaji ulang 213 dan penyesuaian standar kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui riset kebutuhan kompetensi di lapangan kerja kewartawanan, atau melalui adopsi atau melalui adaptasi standar kompetensi wartawan yang ada, baik standar khusus perusahaan pers/pendidikan jurnalistik, standar di negara lain maupun standar internasional yang berlaku di sejumlah negara. Upaya tersebut sangat perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks kebutuhan lapangan kerja kewartawanan dengan bidang-bidang okupasi dan jabatan yang pada era digital saat ini cenderung mengarah pada spesialisasi. Penyesuaian standar kompetensi wartawan perlu dilakukan dengan landasan berbagai pertimbangan dan pemikiran. Diantaranya adalah untuk tujuan peningkatan daya saing dan produktivitas wartawan Indonesia dalam industri pers global; menjawab tuntutan peningkatan profesionalisme wartawan pada era Industri 4.0 dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045; adanya demand yang tinggi akan tenaga kerja terampil bidang kewartawanan; perlunya pembentukan kompetensi digital journalism yang sesuai dengan perkembangan IPTEK, khususnya TIK yang mengubah “proses bisnis” kewartawanan. Hasil studi World Bank Group bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah Australia (2020) menunjukkan bahwa Jurnalis (KBJI 2642) yang termasuk okupasi yang memerlukan keterampilan tinggi saat ini memiliki demand tinggi di lapangan kerja (bright), dan menduduki ranking Top 100 dalam jumlah lowongan kerja yang diunggah dalam media online. [2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) memberikan keterangan yang keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 4 November 2021 dan didengarkan dalam persidangan 11 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum; 214 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung dalam Perkara No. 38/PUU-XIX/2021 Permohonan Pengujian Pasal Pasal 15 Ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bahwa dalam sidang uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi, dimungkinkan adanya keterlibatan pihak terkait yang merasa terkait atau terpengaruh oleh proses pengujian suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan bahwa salah satu pihak dalam perkara PUU adalah Pihak Terkait. Selanjutnya berdasarkan Pasal 49 huruf b PMK 2/2021, dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum, salah satu hal yang diperiksa adalah mendengarkan keterangan Pihak Terkait. Oleh karena itu dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara PUU, Pihak Terkait adalah pihak yang diakui dalam tata cara persidangan pengujian undang-undang; 5. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) PMK 2/2021 pihak terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak/kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan. Sementara, berdasarkan Pasal 26 ayat (3) PMK 2/2021 pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh permohonan, selanjutnya keterangan yang diajukannya sebagai ad informandum. Adapun isi dari Pasal tersebut adalah: “Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung sebagaimana ddimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang hak, kewenangan dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum” 215 Para Pemohon sebagai pihak yang tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud, sehingga perlu didengar serta dipertimbangkan keterangan-keterangannya dalam permohonan ini; II. Kedudukan Hukum, dan Kepentingan Para Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak langsung. 6. Bahwa para Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung merupakan konstituen Dewan Pers, sehingga dengan berubahnya norma pasal a quo, jika permohonan dikabulkan oleh Majelis Hakim tentunya akan berpengaruh secara langsung kepada para Pemohon. Para Pemohon sebagai sebuah organisasi pers yang diakui Dewan Pers, akan kehilangan haknya untuk difasilitasi Dewan Pers khususnya pada pembentukan peraturan di bidang pers; 7. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 1 dan 3 merupakan organisasi profesi jurnalis konstituen Dewan Pers sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 12/SK-DP/VIII/2006 tentang Hasil Verifikasi Organisasi Wartawan Tahun 2006. Di dalam keputusan tersebut diuraikan tentang organisasi wartawan yang memenuhi kriteria Standar Organisasi Wartawan, sesuai kesepakatan 27 organisasi wartawan pada pertemuan 14 Maret 2006 di Jakarta. yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers pada tahun 2006, sebagai berikut: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI); 8. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 2 merupakan organisasi perusahaan pers konstituen Dewan Pers berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 21/SK-DP/V/2020 tentang Hasil Verifikasi Organisasi Perusahaan Pers Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Tahun 2020; 9. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung I (Aliansi Jurnalis Independen/AJI) adalah merupakan Pemohon badan hukum privat, Tujuan dari didirikannya Pemohon I sebagai badan hukum privat berupa perkumpulan tertuang pada Pasal 9 Anggaran Dasar Aliansi Jurnalis Independen (“AD/ART AJI”) tentang visi AJI yang berisi “Terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung 216 tinggi nilai – nilai demokrasi”. Selanjutnya Pasal 10 tentang misi AJI ditegaskan salah satunya adalah “memperjuangkan kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi”. Tujuan dari didirikannya Pemohon I melalui visi dan misi dalam AD/ART AJI selanjutnya dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan rekam jejaknya melakukan berbagai advokasi yang bertujuan terciptanya kebebasan pers dan pemenuhan hak publik atas informasi; 10. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 1 menjadi konstituen Dewan Pers sejak tahun 2006 dan selalu terlibat dalam berbagai pembuatan regulasi dan pedoman bagi komunitas pers. Sejumlah regulasi atau pedoman menjadi usulan AJI Indonesia dan beberapa di antaranya menjadi usulan Dewan Pers atau konstituen lain. Beberapa di antaranya adalah penyusunan “Pedoman Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas” dan “Pedoman Pemberitaan Kasus Tindak Bunuh Diri”; 11. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 1 mengusulkan Pedoman Pemberitaan Ramah Penyandang Disabilitas saat ini telah menjadi Peraturan Dewan Pers bernomor 01/Peraturan-dp/II/2021. Pedoman ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dan media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya terkait isu disabilitas. Pedoman ini dinilai perlu dan penting dibuat mengingat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai angka sekitar 22,5 juta orang. Pedoman pemberitaan ini diharapkan mendorong media untuk menempatkan para penyandang disabilitas lebih adil dan setara, tidak terdiskriminasi dan terstigma. Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 1 merasa penting pedoman ini dibuat untuk menempatkan penyandang disabilitas lebih manusiawi, adil dan setara. Tugas dari jurnalis dan media untuk ikut mendorong terciptanya keadilan dan menyuarakan kepentingan mereka yang termarginalkan; 12. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 1 juga sebagai inisiator penyusunan Pedoman Pemberitaan Pada Kasus Bunuh Diri oleh Dewan Pers. Pedoman ini sebagai panduan bagi jurnalis, media dan organisasi pers, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya berkaitan dengan pemberitaan tindak dan upaya bunuh diri. Pedoman ini ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 2 /Peraturan-DP/III/2019; 217 13. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 1 juga selalu dilibatkan dalam pembentukan peraturan-peraturan yang difasilitasi Dewan Pers seperti Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan- DP/III/2021 tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama dan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang disepakati pada 6 Desember 2012; 14. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 2 (Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia/AMSI) merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun aktivitas organisasinya sehari-hari yang mana ikut berpartisipasi dalam memastikan kebebasan pers. Bahwa kepentingan Pemohon terlihat dari berbagai macam usaha/kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, Visi Misi Pemohon 2 adalah sebagai berikut: Visi Mewujudkan kemerdekaan pers dengan membangun media siber profesional yang memiliki bisnis sehat dan berkelanjutan. Misi a. Memastikan dan memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi kebebasan pers; b. Meningkatkan profesionalisme media siber, berpedoman UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, maupun perusahaan yang memenuhi standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers; c. Memperjuangkan regulasi dan ekosistem bisnis media digital yang mengedepankan jurnalisme. 15. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 2/AMSI berdiri atas prakarsa 26 pemimpin media siber (online) arus utama nasional dan lokal di Indonesia. Beberapa media tersebut diantaranya Kompas.com, Tempo.co, Detik.com, Republika.co.id, Liputan6.com, Merdeka.com, Kapanlagi.com, Viva.co.id, Okezone.com, Tirto.id, Suara.com, CNNindonesia.com, Kumparan.com, Dream.co.id, Tribunnews.com, Bisnis.com, Thejakartapost.com, Metrotvnews.com, 218 Arah.com, Beritajatim.com, Rimanews.com, Kabarmakassar.com, Beritasatu.com, Otonomi.co.id, Jatengpos.co.id, dan Riauonline.co.id; 16. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 2 lahir di tengah suasana psikologis maraknya berita hoaks, terutama yang diamplifikasi masif melalui media sosial. Ironisnya, produksi, penyebaran, dan reduplikasi berita hoaks, acapkali mengatasnamakan media siber. Pendirian organisasi ini mengusung semangat utama menjadikan media siber di Indonesia kian profesional, dipercaya, independen, dan membawa kesejahteraan bagi anggotanya. Misi AMSI adalah membangun kebersamaan dan penguatan (empowering) sesama perusahaan media pemberitaan berbasis internet/digital. Melalui organisasi ini, diharapkan kualitas pemberitaan maupun kesejahteraan perusahaan media anggota AMSI makin meningkat; 17. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 2 Saat ini beranggotakan 338 perusahaan media siber yang tersebar di 22 Wilayah mencakup 24 provinsi di Indonesia. AMSI telah tercatat sebagai salah satu konstituen Dewan Pers. Bersama Dewan Pers, AMSI akan secara aktif membantu melakukan verifikasi media; 18. Bahwa Pemohon Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 3 (Perkumpulan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia disingkat IJTI) merupakan pihak tidak berkepentingan langsung dengan pokok perkara, namun aktivitas organisasinya sehari-hari yang mana ikut berpartisipasi dalam memastikan kebebasan pers. Bahwa kepentingan Pemohon terlihat dari berbagai macam usaha/kegiatan yang telah dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, tujuan Pemohon 3 adalah sebagai berikut: Umum Mewujudkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab Khusus a. Mewujudkan korps jurnalis televisi yang profesional, mandiri, bebas dan bertanggung jawab; b. Mewujudkan jurnalis televisi yang memiliki kemampuan profesional dan kesetiakawanan profesi 219 19. Bahwa para Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung sebagai konstituen Dewan Pers dan sebagai organisasi yang memiliki kepedulian tinggi dalam isu kebebasan pers merasa keberatan terhadap pasal-pasal yang diujikan pemohon dalam Perkara Nomor 38/PUU- XIX/2021 Permohonan Pengujian Pasal 15 Ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon menilai pasal – pasal a quo yang diujikan tidak bertentangan dengan konstitusi, apabila norma pasal a quo berubah sebagaimana dimintakan Pemohon dalam petitum akan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuat ketentuan pasal – pasal a quo justru menjadi tidak jelas serta sumir; 20. Bahwa kemerdekaan pers merupakan sebuah hak asasi manusia khususnya hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak atas informasi Untuk memastikan pengembangan kemerdekaan pers yang profesional maka dibentuklah Dewan Pers yang independen. Penjabaran dalam permohonan pengujian undang – undang ini yang mana menjelaskan hal – hal yang sifatnya evaluatif dan kasuistis seharusnya disampaikan langsung kepada Dewan Pers, bukan dengan memohonkan perubahan ketentuan norma pasal a quo yang justru mengaburkan ketentuan dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan membuat Dewan Pers kehilangan fungsinya sebagai fasilitator organisasi pers dalam membentuk peraturan di bidang pers. Para Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung sebagai konstituen Dewan Pers dan sebagai organisasi pers akan terdampak dengan perubahan ketentuan norma pasal a quo, sehingga para Pemohon memiliki kepentingan yang terpengaruhi oleh permohonan a quo; 21. Bahwa oleh karena penting bagi Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung untuk memberikan permohonannya sehingga dapat melengkapi rangkaian pengujian undang-undang a quo yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi memiliki berbagai perspektif dalam memeriksa dan mengambil keputusan perkara a quo yang sesuai dengan UUD 1945; 220 III. Alasan Permohonan/Argumen Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung 22. Berdasarkan permohonan a quo, maka pihak terkait menyatakan Pasal 15 Ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers Tidak Bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 23. Bahwa oleh karena itu maka hal-hal yang dapat disampaikan Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak langsung untuk dapat menjadi bahan pertimbangan oleh MK dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, antara lain sebagai berikut: 1. Legal Standing Pemohon Tidak Terpenuhi 24. Bahwa para Pemohon a quo tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional dari berlakunya pasal-pasal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa para pemohon dalam perkara mendaftarkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, kendati demikian Pemohon gagal untuk menjelaskan adanya hubungan antara berlakunya pasal-pasal a quo dengan kerugian konstitusional yang diterima para pemohon dalam permohonan; 25. Bahwa mencermati legal standing para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tanpa membuktikan bahwa dirinya berwenang mewakili suatu organisasi pers, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f yang mengatur organisasi pers sebagai pihak yang difasilitasi oleh Dewan Pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas kerugian konstitusionalnya secara spesifik dan potensial dalam konteks organisasi pers, Seandainya terdapat kerugian konstitusional yang dirasakan, maka Pemohon seharusnya membuktikannya dengan dokumen-dokumen hukum yang sah untuk mewakili organisasi tersebut. 2. Pasal 15 ayat (2) Huruf f UU Pers tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 26. Bahwa dalam permohonan dinyatakan Dewan Pers telah memonopoli pembentukan peraturan di bidang pers. Terhadap hal tersebut jika dilihat 221 Pasal a quo secara menyeluruh, Dewan Pers sebenarnya tidak memiliki kewenangan absolut dalam membentuk peraturan di bidang pers. Dilihat secara menyeluruh Pasal a quo: Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: ... f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan Pasal a quo sebenarnya hanya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers, sehingga sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli. Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan adanya ikut serta dari organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers. Sehingga seandainya memang ditemukan pembentukan peraturan di bidang pers tanpa ikut serta dari organisasi pers terdapat banyak saluran untuk menempuh mekanisme komplain seperti menyatakan keberatan kepada Dewan pers, menempuh gugatan Tata Usaha Negara (TUN) hingga mengajukan Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung. Mempermasalahkan norma pasal a quo dengan membuat Dewan Pers kehilangan fungsinya sebagai fasilitator para organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers adalah sebuah kesalahpahaman dan kekeliruan yang justru menimbulkan kepastian hukum; 27. Bahwa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, pengertian dari memfasilitasi sendiri adalah: “memberikan fasilitas”. Selanjutya dalam sumber yang sama, fasilitas artinya: “sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan”. Artinya pada konteks fungsi Dewan Pers dalam membentuk peraturan pada bidang pers, khususnya pada Pasal a quo adalah menjadi pihak yang memberikan sarana untuk melancarkan fungsi dan kemudahan kepada organisasi pers untuk berkontribusi dan ambil bagian dalam membentuk peraturan di bidang pers. HaL tersebut karena organisasi pers merupakan bagian dari Pasal 17 ayat (1) UU Pers yang dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers yang mana salah satunya diatur dalam Pasal 17 ayat (2) 222 UU Pers yaitu menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional. Artinya, secara ketentuan formil yaitu norma Pasal a quo, sebenarnya Dewan Pers sendiri tidak memiliki ruang untuk membentuk peraturan tanpa melibatkan organisasi-organisasi pers. Jika ada permasalahan dalam praktek, hal tersebut murni permasalahan implementasi. Ruang mekanisme komplain dapat ditemukan melalui sarana-saran lain seperti kepada Dewan pers langsung, atau lembaga negara independen seperti Ombudsman atau Pengadilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara. 28. Bahwa mencermati posita para Pemohon mengenai memfasilitasi adalah menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan oleh masing-masing organisasi pers, bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers sebagaimana dalam halaman 19 permohonannya, maka akibatnya peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan dapat bertentangan satu dengan yang lain. 29. Bahwa salah satu bentuk Dewan Pers melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator dalam membentuk peraturan adalah ketika Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung I dan III dalam membentuk peraturan Dewan Pers selalu dilibatkan menjadi tim perumus pembentukan peraturan. 30. Bahwa secara umum tahapan Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers membentuk sebuah peraturan adalah terdapatnya kebutuhan di masyarakat atau dalam industri pers dan kemudian konstituen Dewan Pers/Organisasi profesi ataupun organisasi perusahaan pers dan masyarakat mengusulkan pembentukan sebuah kebijakan terkait dengan pers. Setelah usulan tersebut masuk ke sekretariat, kemudian Dewan Pers akan melakukan pembahasan di rapat pleno membahas urgensi pembentukan aturan yang diusulkan oleh asosiasi jurnalis atau asosiasi perusahaan pers atau dari masyarakat. 31. Bahwa setelah rapat pleno memutuskan untuk menindaklanjuti usulan pembentukan peraturan, Dewan Pers akan mengundang para organisasi profesi jurnalis dan organisasi perusahaan pers konstituen Dewan Pers untuk mengirimkan perwakilan anggotanya untuk dijadikan sebagai 223 perwakilan tim perumus pembentukan peraturan. Tim perumus akan membuat kertas kerja sebagai dasar membuat draft sebuah peraturan. 32. Bahwa salah satu kerja tim perumus adalah meminta masukan kepada masyarakat maupun para ahli pers terkait dengan rancangan peraturan yang akan dibentuk. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti mengadakan diskusi terfokus terbatas dengan ahli dan juga masyarakat. 33. Bahwa setelah rancangan peraturan dikonsultasikan kepada publik, rancangan peraturan tersebut akan ditandatangani oleh tim perumus dari setiap perwakilan organisasi jurnalis ataupun organisasi perusahaan pers konstituen Dewan Pers. Selanjutnya Ketua Dewan Pers akan menetapkan aturan tersebut menjadi aturan yang sah untuk kalangan pers; 34. Bahwa aturan-aturan terbaru yang dimana Dewan Pers sebagai fasilitator pembentukanya diantaranya adalah - Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-Dp/X/2019 Tentang Standar Perusahaan Pers - Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan-Dp/Iii/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak Dan Upaya Bunuh Diri - Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-Dp/Ii/2019 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak - Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-Dp/Ii/2021 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas 35. Bahwa Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung I merupakan pengusul dari Peraturan Dewan Pers Nomor 2/PERATURAN- DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/PERATURAN-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak; 36. Bahwa berdasarkan keterlibatan para Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung di atas, maka sudah cukup menyatakan bahwa Dewan Pers partisipatif dalam memfasilitasi organisasi profesi jurnalis dalam membentuk sebuah peraturan; 37. Bahwa dalam permohonan, Pemohon menilai bahwa Pasal a quo adalah terdapatnya peraturan di bidang pers yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan lainnya. Beberapa contoh peraturan di bidang pers yang dipermasalahkan Pemohon akibat dari berlakunya Pasal a quo seperti: 224 a. Syarat pendirian perusahaan pers harus terdaftar dan terverifikasi di Dewan Pers dalam Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Perusahan Pers b. Kewajiban Verifikasi Perusahaan Pers dalam Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Perusahan Pers c. Kewajiban Perusahaan Pers menunjuk Penanggung Jawab Redaksi memiliki kompetensi Wartawan Utama berdasarkan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Dewan Pers. Di lain sisi kewenangan UKW seharusnya kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kewenangan dilampaui dengan Peraturan Dewan Pers Tentang Standar Kompetensi Wartawan. Ketentuan-ketentuan dalam produk hukum di bidang pers tersebut adalah permasalahan aktual yang mana bukan wewenang dari Majelis Hakim MK. Karena jika ditemukan permasalahan dalam produk hukum peraturan di bidang pers seharusnya ditempuh mekanisme komplain seperti menyatakan keberatan kepada Dewan pers, menempuh gugatan Tata Usaha Negara (TUN) hingga mengajukan Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung. Mempermasalahkan norma pasal a quo dengan membuat Dewan Pers kehilangan fungsinya sebagai fasilitator para organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers adalah sebuah kesalahpahaman dan kekeliruan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum; 38. Bahwa dalam permohonan, Pemohon mempermasalahkan beberapa hal seperti: a. Dewan Pers yang dirasa para Pemohon mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk melaksanakan uji kompetensi. b. Uji Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki sertifikat Asesor yang dikeluarkan oleh BNSP, padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat Asesor Kompetensi dari BNSP. Hal-hal yang dipermasalahkan dalam permohonan adalah sebuah permasalahan merupakan hal pada tataran implementasi, bukan pada tataran normatif khususnya pasal a quo. Adanya produk peraturan di bidang pers yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain seharusnya bisa ditempuh mekanisme komplain seperti menyatakan 225 keberatan kepada Dewan pers, menempuh gugatan Tata Usaha Negara (TUN) hingga mengajukan Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung. Mempermasalahkan norma pasal a quo dengan membuat Dewan Pers kehilangan fungsinya sebagai fasilitator para organisasi pers dalam pembentukan peraturan di bidang pers adalah sebuah kesalahpahaman dan kekeliruan yang justru menimbulkan kepastian hukum. Sehingga MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan a quo; 39. Bahwa berkenaan dengan permasalahan implementasi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pers antara para Pemohon dengan Dewan Pers, Pemerintah telah melakukan penelusuran di situs Dewan Pers, yaitu https://www.dewanpers.or.id, aset dokumen siaran pers Dewan Pers terhadap hasil putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta terkait gugatan Kepala Dewan Pers.pdf dan menemukenali bahwa telah terdapat perselisihan perdata yang telah diputus berkekuatan hukum tetap, yaitu Perkara Nomor 235/Pdt.G.2018/Pn.Jkt.pst juncto Putusan 331/Pdt/2019/pt.DKI, antara Serikat Pers Republik Indonesia yang diwakili oleh Ketua Umum dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yaitu Heintje Grontson Mandagie in casu Pemohon I dalam perkara a quo dan Wilson Lalengke melawan Dewan Pers, adapun Majelis Hakim tingkat I memutuskan bahwa gugatan tidak dapat terima. Selanjutnya, para penggugat in casu Pemohon I dalam perkara a quo mengajukan banding dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan memutuskan bahwa menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan 331/Pdt/2019/Pt.DKI tingkat banding perkara tersebut pada intinya perbuatan Dewan Pers memberikan kebijakan berkaitan dengan standar kompetensi wartawan tidak melawan hukum. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan tersebut sebenarnya adalah permasalahan implementasi norma dan sesungguhnya telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan implementasi norma tersebut; 40. Bahwa untuk menjaga kebebasan pers yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun setelah masa gelap kebebasan pers di era Orde Baru maka dibentuklah Dewan Pers selaku lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers 226 nasional. Tujuan tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh lebih dari 1 Dewan Pers karena apabila dimaknai demikian, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai mengingat akan terbentuk bermacam variasi pemaknaan atas frasa kemerdekaan pers itu sendiri dari berbagai macam Dewan Pers yang tentunya hal ini akan mengakibatkan bermacam variasi langkah dalam mewujudkannya. Hal tersebut tentunya harus dihindari karena potensi terjadinya benturan dan gesekan kepentingan antara 1 Dewan Pers dengan Dewan Pers lainnya akan sangat besar mengingat kemerdekaan pers merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh seluruh organisasi pers, perusahaan pers, dan wartawan. Tentunya, jika dimaknai dapat lebih dari 1 Dewan Pers, maka hal tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan pembentukan Dewan Pers itu sendiri dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 41. Bahwa untuk menciptakan kebebasan pers yang profesional dan bertanggung jawab maka Dewan Pers memiliki fungsi untuk menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers. Sebuah Kode Etik profesi tidak mungkin dapat ditegakkan jika memiliki lebih dari satu, hal ini tentunya mengakibatkan kebingungan masal di kalangan insan pers terkait kode etik profesi mana yang harus dipatuhi dan dipedomani. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat setiap Wartawan akan mempedomani kode etik yang disukainya dan akan muncul penafsiran yang sumir serta tidak jelas mengenai kode etik jurnalistik. Sehingga hal ini justru dikhawatirkan akan menimbulkan kebebasan pers yang kebablasan dan tidak bertanggung jawab, berpotensi justru menimbulkan hoaks, misinformasi, dan terjadinya pergeseran fungsi media dari penyedia informasi fakta menjadi penyampai propaganda. 3. Pasal 15 ayat (5) UU Pers tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 42. Bahwa dalam permohonan, Pemohon mempermasalahkan Anggota Dewan Pers terpilih berdasarkan kongres pers Indonesia tahun 2019 yang mana tidak ada ada penetapan Presiden melalui Keppres sendiri membuat para Pemohon mengakui Ketentuan Pasal a quo yang mana keanggotaan Dewan Pers sendiri harus dilegitimasi oleh Keppres. Dengan logika tersebut 227 maka para Pemohon sendiri telah mengakui bahwa masalah terletak pada implementasi yaitu hasil kongres, bukan pada ketentuan formil yaitu Pasal a quo yang digunakan; 43. Bahwa dalam permohonan didalilkan Pasal a quo membuat keputusan akhir terkait pemilihan keanggotaan Dewan pers berada di tangan Presiden. Pemohon merasa seharusnya pemilihan anggota Dewan Pers seharusnya melibatkan Anggota Pers berbadan hukum sebagai pemegang keputusan akhirnya, bukan Presiden melalui Keppres. Argumen Pemohon sebenarnya tidaklah tepat mengingat bahwa Keputusan Presiden sendiri sebagai pihak yang menetapkan bukan pengambil keputusan final; 44. Bahwa kekhawatiran Pemohon terkait independensi dari pemilihan keanggotaan sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) dan ditetapkan melalui Keppres pada Pasal 15 ayat (5) UU Pers sesungguhnya tidak berdasar. Pemohon tidak membaca keseluruhan ketentuan secara utuh, jika melihat ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Pers, sesungguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya, yaitu anggota Dewan Pers yang mewakili unsur: a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (4) UU Pers Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari anggota. Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut telah ada proses demokratis dalam pemilihan anggota Dewan Pers oleh insan pers, dan presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi anggota Dewan Pers karena anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers. 45. Bahwa apabila ketentuan mengenai pemilihan anggota Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers dimaknai sebagai “keputusan presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan 228 yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis” seperti Petitum para Pemohon, hal tersebut tentunya menimbulkan multitafsir dan mengaburkan kejelasan makna bahwa mengubah suatu prosedur dalam pemilihan anggota Dewan Pers yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers. Petitum para Pemohon tersebut tidak dapat dikatakan meminta tafsir, namun menimbulkan makna baru dan sekaligus mengubah ketentuan yang terkait dengan Pasal 15 ayat (5) Undang- Undang Pers, yaitu Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers. Sehingga, mohon kiranya kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak upaya revisi ketentuan Undang-Undang Pers para Pemohon melalui forum Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Petitum para Pemohon pada angka 3. 46. Bahwa Keppres sebagai penetapan dari Anggota Dewan Pers terpilih sebenarnya ditemui pada pemilihan anggota pimpinan lembaga negara lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 Tahun 2002, Anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga ditetapkan melalui Keppres melalui UU No. 22 Tahun 2007, Anggota Komnas HAM ada UU No. 39 Tahun 1999. Keseluruhan lembaga tersebut tetap berjalan dan berfungsi secara independen kendati ditetapkan oleh Presiden terkait anggota terpilihnya; 47. Bahwa Petitum Pemohon yang memintakan Keputusan Presiden: “sesuai usulan atau permohonan dari organisasi pers, perusahaan pers dan wartawan..”. Keputusan Presiden sendiri berada ditangan presiden sebagai pihak yang diberikan kewenangan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Perpres), dan Instruksi Presiden (Inpres). Jika Keppres menjadi administratif sesuai usulan dan permohonan dari organisasi pers, tentu bertentangan dengan kewenangan Presiden itu sendiri, bagaimana mungkin Keputusan Presiden dapat diintervensi dari pihak-pihak lain terkait penerbitannya. Jika memang Keppres dirasa bertentangan dapat diajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung (MA), lalu jika tidak keluarnya Keppres sendiri dapat diajukan gugatan kepada TUN sesuai ketentuan berlaku, bukan justru mempermasalahkannya pada tataran peraturan perundang-undangan. 229 IV. Petitum Bahwa berdasarkan alasan‐alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak langsung dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal‐hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai Pihak yang Berkepentingan Tidak Langsung, dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 Permohonan Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mengabulkan seluruh isi dan keterangan dalam permohonan Pihak Terkait yang Berkepentingan Tidak Langsung, dalam Perkara Nomor 38/PUU- XIX/2021 Permohonan Permohonan Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Menolak atau tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 khususnya terhadap pengujian Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil‐adilnya — ex aequo et bono. [2.10] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.Interv-1 sampai dengan bukti P.Interv-32 yang disahkan dalam persidangan 11 Januari 2022 sebagai berikut: 1. P.Interv -1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Terkait Tidak Langsung I (Aliansi Jurnalis Independen) a.n. Sasmito dan 230 a.n. Ika Ningtyas Unggraini; 2. P.Interv -2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Terkait Tidak Langsung II (Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia) a.n. Wenseslaus Manggut dan a.n. A.A.Gde Bgs Wahyu Dhyatmika; 3. P.Interv -3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Terkait Tidak Langsung III (Perkumpulan Jurnalis Televisi Indonesia/IJTI) a.n. Yadi Heriyadi Hendriana, a.n. Herik Kurniawan, a.n. Rachmat Hidayat, dan a.n. Makroen Sanjaya; 4. P.Interv -4 : Fotokopi Akta Nomor 33.- Pernyataan Keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen tanggal 25 Maret 2021; 5. P.Interv -5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000495.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen tanggal 27 Maret 2021; 6. P.Interv -6 : Fotokopi Akta Nomor 424.- Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia disingkat “AMSI” tanggal 10 Maret 2021; 7. P.Interv -7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU00000668.AH.01.08. Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia tanggal 26 April 2021; 8. P.Interv -8 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 21/SK- DP/V/2020 tentang Hasil Verifikasi Organisasi Perusahaan Pers Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020; 9. P.Interv -9 : Fotokopi Akta Nomor 31.- Pendirian Perkumpulan “Jurnalis Televisi Indonesia” (IJTI) berkedudukan di Jakarta Pusat Tanggal 20 November 2017; 10. P.Interv -10 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016789.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jurnalis Televisi Indonesia tanggal 22 November 2017; 11. P.Interv -11 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 12/SK- DP/VIII/2006 tentang Hasil Verifikasi Organisasi Wartawan Tahun 2006 tertanggal 15 Agustus 2006; 12. P.Interv -12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 13. P.Interv -13 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 8/Peraturan- DP/X/2008 tentang Pedoman Penyebaran Media Cetak Khusus Dewasa. Yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2008; 14. P.Interv -14 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan- DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi 231 Wartawan Sebagai Peraturan Dewan Pers. Yang Ditetapkan Pada tanggal 12 Mei 2008; 15. P.Interv -15 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan- DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers. Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008; 16. P.Interv -16 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan- DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2008; 17. P.Interv -17 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan- DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers. Yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2008; 18. P.Interv -18 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan- DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers. Yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2009; 19 P.Interv -19 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan- DP/VIII/2015 tentang Penguji Kompetensi Wartawan. Yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 2015; 20. P.Interv -20 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan- DP/IV/2015 tentang Pedoman Peliputan Terorisme yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2015; 21. P.Interv -21 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan- DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2012; 22. P.Interv -22 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan- DP/III/2013 tentang Kode Etik Filantropi Media Massa yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2013; 23. P.Interv -23 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan- DP/III/2013 tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2013; 24. P.Interv -24 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan- DP/IX/2016 tentang Statuta Dewan Pers yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2016; 25. P.Interv -25 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan- DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2017; 26. P.Interv -26 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan- DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2019; 27. P.Interv -27 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan- DP/III/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2019. 232 28. P.Interv -28 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan- DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2019; 29. P.Interv -29 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 2/Peraturan- DP/III.2021 tentang Uji Kompetensi Wartawan Akselerasi Jenjang Utama, yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2021; 30. P.Interv -30 : Fotokopi Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan- DP/II/2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas, ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2021; 31. P.Interv -31 : Fotokopi Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G.2018/PN.JKT.PST; 32. P.Interv -32 : Fotokopi Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2019/PT DKI. [2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan para Pemohon yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Juni 2022 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya; [2.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Presiden yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2022 yang pada pokoknya Presiden tetap pada pendiriannya; [2.13] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait Dewan Pers yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Juni 2022 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 233 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, selanjutnya disebut UU 40/1999) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 234 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya 235 Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 yang selengkapnya menyatakan: Pasal 15 ayat (2) huruf f: “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;” Pasal 15 ayat (5): “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden;” 2. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya terdapat dalam para Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; 3. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan dan menjadi bagian dari organisasi wartawan; 4. Bahwa menurut para Pemohon, dirinya mengalami kerugian konstitusional karena organisasi pers para Pemohon tidak difasilitasi oleh Dewan Pers untuk menyusun peraturan-peraturan organisasi di bidang pers secara mandiri; 5. Bahwa menurut para Pemohon, penyelenggaraan Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan dilanjutkan dengan Kongres Pers Indonesia 2019 menghasilkan terpilihnya Anggota Dewan Pers Indonesia. Akan tetapi hasil pemilihan Anggota Dewan Pers Indonesia 2019 tersebut, menurut para Pemohon, tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan karena tidak mendapat tanggapan atau respon dari Presiden serta tidak juga ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 236 Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya dan juga anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian disebabkan berlakunya Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 yang menurut para Pemohon berkaitan dengan profesi para Pemohon sebagai wartawan. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999, para Pemohon mengemukakan dalil- dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, fungsi Dewan Pers pada Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir. Akibatnya menurut para Pemohon, Dewan Pers menafsirkan kata “memfasilitasi” menjadi memonopoli serta mengambil alih peran organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan tidak memberdayakan organisasi-organisasi pers yang sudah ada. Seharusnya menurut Pemohon, Dewan Pers bukanlah sebagai regulator melainkan hanya menjalankan fungsi memfasilitasi organisas-organisasi pers; 2. Bahwa menurut para Pemohon, Dewan Pers telah melampaui kewenangannya membuat keputusan yang mengambil wewenang Badan Nasional Sertifikasi 237 Profesi (BNSP) untuk melaksanakan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi wartawan. Padahal tidak ada satupun pasal dalam undang-undang pers yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pers untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang setara lisensi BNSP. Sementara itu, Pemohon I dan Pemohon II telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang bersertifikat resmi dari BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan menggunakan standar kompetensi kerja sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, berbeda halnya dengan uji kompetensi wartawan versi Dewan Pers yang hanya menggunakan Standar Kompetensi Wartawan berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan; 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden. Menurut para Pemohon, seharusnya Keputusan Presiden hanya bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan- perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers; 4. Bahwa menurut para Pemohon, hasil pemilihan Anggota Dewan Pers tidak melibatkan seluruh organisasi pers berbadan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI namun hanya oleh organisasi pers konstituen Dewan Pers, sehingga para Pemohon kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Anggota Dewan Pers; 5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 dimaknai “dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers”, dan menyatakan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 dimaknai “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Dedik Sugianto dan Hika 238 Transisia A.P. yang masing-masing keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 26 Januari 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Juni 2022; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada 15 Maret 2022 yang kemudian keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 6 April 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 7 Oktober 2021 dan didengar dalam persidangan pada 11 Oktober 2021, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis tambahan yang diterima oleh Mahkamah pada 30 November 2021 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2022; [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Dewan Pers telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021 dan keterangannya didengar dalam persidangan pada 9 November 2021 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20(a-f), 3 (tiga) orang ahli yaitu Bagir Manan, Effendi Gazali, dan Rajab Ritonga (yang masing-masing keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 19 Maret 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada 24 Maret 2022), 3 (tiga) orang saksi yaitu Bambang Sadono, Maria Andriana, dan Teguh Santosa (yang keterangannya didengarkan dalam persidangan pada 21 April 2022 dan 19 Mei 2022) yang masing-masing keterangan ahli dan saksi tersebut selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Selain itu, Pihak Terkait Dewan Pers telah menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 16 Juni 2022; [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 8 November 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 11 Januari 239 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Selain itu, Pihak Terkait PWI mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Gati Gayatri (yang keterangannya diterima oleh Mahkamah pada 18 Mei 2022, kemudian didengarkan dalam persidangan pada 8 Juni 2022) dan keterangan ahli tersebut selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perkumpulan Anggota Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada 4 November 2021 dan didengar keterangannya dalam persidangan pada 11 Januari 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), serta alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.Interv-1 sampai dengan bukti P.Interv-32. Selain itu, Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 15 Juni 2022; [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Dewan Pers, keterangan Pihak Terkait PWI, keterangan Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pihak Terkait Dewan Pers, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI, keterangan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pihak Terkait Dewan Pers, keterangan saksi Pihak Terkait Dewan Pers, keterangan ahli Pihak Terkait PWI, kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait Dewan Pers, dan kesimpulan tertulis Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon. [3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Landasan konstitusional pers di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 240 undang-undang”. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 haruslah dijamin. Sejarah pers di Indonesia mencatat Ketetapan MPRS RI Nomor XXXII/MPRS/1966 pada awal Orde Baru merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan pengaturan tentang pers. Ketetapan MPRS RI Nomor XXXIII/MPRS/1966 mengatur tentang Pembinaan Pers Indonesia. Selanjutnya dibuatlah Undang- Undang yang mengatur tentang pers yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (selanjutnya disebut UU 11/1966) yang merupakan penjabaran dari Ketetapan MPRS RI Nomor XXXII/MPRS/1966. UU 11/1966 mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pers, dan kemudian UU 11/1966 diubah dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (selanjutnya disebut UU 21/1982). Pada saat berlakunya UU 11/1966 dan perubahannya yaitu UU 21/1982, pengendalian kehidupan pers oleh pemerintah tampak dengan adanya beberapa ketentuan, antara lain yaitu: 1) Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan [vide Pasal 7 ayat (1) UU 11/1966]; 2) Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain [vide Pasal 6 ayat (2) UU 21/1982]; 3) Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah [vide Pasal 13 ayat (5) UU 21/1982]; 4) Ancaman pidana dan atau denda bagi yang menyelenggarakan penerbitan pers tanpa SIUPP [vide Pasal 19 ayat (2) UU 21/1982]; Sementara itu, Pasal 4 UU 11/1966 memang menyebutkan bahwa terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan, namun pemerintah saat itu tetap dapat mencabut SIUPP media massa yang artinya juga tindakan pembredelan. Apalagi meskipun ketentuan-ketentuan tentang SIUPP diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers [vide Pasal 13 ayat (5) UU 21/1982], akan tetapi sesuai dengan ketentuan UU 11/1966 dan UU 21/1982, 241 Dewan Pers sendiri haruslah diketuai oleh Menteri Penerangan yang merupakan wakil dari pemerintah. Adanya reformasi dan bergantinya orde baru di tahun 1998 menjadi momen perubahan kehidupan pers di Indonesia. Terjadi amandemen/perubahan terhadap UUD 1945 sehingga ada pasal lain selain Pasal 28 UUD 1945 yang berkaitan dengan pers yaitu Pasal 28E yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, serta Pasal 28F yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Adanya pasal-pasal UUD 1945 tersebut menambah sekaligus mempertegas jaminan kebebasan pers di Indonesia setelah reformasi. Bersamaan setelah reformasi tahun 1998, lahir pula undang-undang baru mengenai pers yaitu UU 40/1999 yang membawa perubahan politik hukum pers di Indonesia yang semula meletakkan kontrol penuh terhadap pers di tangan pemerintah/eksekutif, berubah menjadi politik hukum jaminan kebebasan pers. UU 40/1999 yang diundangkan pada 23 September 1999 menjadi tonggak lahirnya kemerdekaan dan kebebasan pers di Indonesia. Dalam memorie van toelichting UU Pers disebutkan bahwa tujuan kebebasan pers adalah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi ke arah yang lebih baik sehingga dapat memperluas hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan pendidikan sosial untuk masyarakat, meningkatkan kontrol sosial masyarakat dalam semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kreatifitas masyarakat dengan peningkatan wawasan melalui informasi yang lebih luas. Dengan demikian, maka kebebasan pers dapat menciptakan masyarakat yang tertib dan adil, yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan kesejahteraan bangsa [vide bukti PK-1 memorie van toelichting UU Pers, hlm. 6-7]. Beberapa ketentuan dalam UU 40/1999 yang mengatur jaminan kebebasan pers yaitu: 1) Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum [vide Pasal 2 UU 40/1999]. 2) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara [vide Pasal 4 ayat (1) UU 40/1999]. 242 3) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran [vide Pasal 4 ayat (2) UU 40/1999]; 4) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi [vide Pasal 4 ayat (3) UU 40/1999]; 5) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak [vide Pasal 4 ayat (4) UU 40/1999]; 6) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan [vide Pasal 7 ayat (1) UU 40/1999]; 7) Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum [vide Pasal 8 UU 40/1999]; 8) Dewan Pers bebas dari intervensi Pemerintah sebagaimana terlihat dari komposisi Dewan Pers yang tidak ada wakil pemerintah [vide Pasal 15 ayat (3) UU 40/1999]; 9) Pengaturan mandiri (self regulation) dalam penyusunan peraturan di bidang pers dengan memberikan ruang bagi organisasi-organisasi pers dalam menyusun sendiri peraturan-peraturan di bidang pers dengan difasilitasi oleh Dewan Pers yang independen [vide Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999]. Meskipun UU 40/1999 telah menjamin kemerdekaan pers serta penerapan self regulation, namun kini justru muncul kecenderungan pers yang terlalu bebas. Oleh karena itu, Mahkamah perlu mengingatkan kembali bahwa pers tidak cukup hanya berpegang pada prinsip kemerdekaan, kebebasan, dan independensi semata, namun juga mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi secara bertanggung jawab. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah [vide Pasal 5 ayat (1) UU 40/1999]. Selain itu, dalam menjalankan profesinya, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik [vide Pasal 7 ayat (2) UU 40/1999]. Semangat reformasi pers di Indonesia menghendaki pers mampu bersuara untuk kepentingan rakyat dalam negara hukum yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila, bukan pers yang bebas sebebas-bebasnya sebagaimana pers di negara-negara yang menganut paham individualistik-liberalistik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memeroleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan 243 sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional juga diharapkan berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial [vide konsiderans Menimbang UU 40/1999]. [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan fungsi Dewan Pers sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 terutama kata “memfasilitasi” telah menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga menjadikan Dewan Pers memonopoli pembentukan peraturan-peraturan di bidang pers. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional [vide Pasal 15 ayat (1) UU 40/1999]. Tujuan tersebut dicapai antara lain dengan adanya peraturan-peraturan di bidang pers yang menjadi acuan dan standarisasi. Namun demikian, agar tetap menjaga independensi dan kemerdekaan pers maka peraturan di bidang pers disusun sedemikian rupa tanpa ada intervensi dari pemerintah maupun dari Dewan Pers itu sendiri. Dalam hal ini, Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 mengatur bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi, salah satunya, adalah memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Maksud dari “memfasilitasi” adalah menegaskan bahwa Dewan Pers hanya menyelenggarakan tanpa ikut menentukan isi dari peraturan di bidang pers tersebut. Fungsi “memfasilitasi” tersebut menurut Mahkamah telah sejalan dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers. Latar belakang dan cita-cita pembentukan UU 40/1999 menghendaki kelembagaan, struktur, keanggotaan dan kegiatan Dewan Pers disesuaikan dengan semangat reformasi, serta bersifat independen [vide bukti PK-1 memorie van toelichting UU Pers]. Peran dan fungsi Dewan Pers memfasilitasi organisasi- organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers adalah agar 244 masing-masing organisasi pers tidak membentuk peraturan secara sendiri-sendiri sehingga berpotensi bertentangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dengan adanya fungsi memfasilitasi tersebut maka hak organisasi pers tetap terjamin untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya terhadap substansi peraturan yang akan dibentuk di bidang pers. Selain pertimbangan hukum tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret, Mahkamah menemukan fakta yang terungkap di persidangan terdapat keterangan dari organisasi pers yang terdaftar di dalam Dewan Pers yang menerangkan bahwa Dewan Pers memfasilitasi pembuatan peraturan terkait pers hasil pembahasan bersama dengan melibatkan organisasi pers dalam membentuk peraturan di bidang pers dan tidak pernah memonopoli pembuatan peraturan, apalagi mengambil alih peran organisasi pers sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon [vide Risalah Sidang 11 Januari 2022 mengenai keterangan Pihak Terkait PWI] sebagaimana didukung oleh keterangan Ahli Pihak Terkait Dewan Pers [vide Risalah Sidang 24 Maret 2022 mengenai keterangan Ahli Pihak Terkait Dewan Pers yaitu Rajab Ritonga]. Artinya, Dewan Pers bertindak sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers, dan bukan sebagai lembaga pembentuk peraturan (regulator). Jikapun benar terdapat peraturan-peraturan pers yang pembentukannya dimonopoli oleh Dewan Pers untuk kepentingan Dewan Pers, atau disusun tidak sesuai dengan fungsi Dewan Pers, sebagaimana didalilkan para Pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Demikian pula terhadap dalil para Pemohon mengenai pelaksanaan uji kompetensi atau sertifikasi kompetensi, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah persoalan konkret yang sudah pula diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2019/PT DKI [vide Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti P.Interv-31, Bukti P.Interv-32, Bukti PK-2b]. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir kata “memfasilitasi” sehingga menjadikan Dewan Pers memonopoli peraturan- peraturan di bidang pers, adalah tidak beralasan menurut hukum. 245 [3.16.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan para Pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, keanggotaan Dewan Pers yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tidaklah mengurangi independensi Dewan Pers mengingat proses pemilihan anggota Dewan Pers telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UU 40/1999 bahwa Anggota Dewan Pers terdiri dari: 1. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; 2. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; 3. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Selanjutnya, penentuan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota [vide Pasal 15 ayat (4) UU 40/1999]. Dengan proses pemilihan yang demikian artinya Anggota Dewan Pers ditentukan sendiri oleh insan pers yang berkecimpung di dunia pers. Keberadaan Keputusan Presiden hanya sebagai pengesahan dan keputusan (beschikking) yang bersifat individual, konkret, dan berlaku satu kali (einmalig) terhadap Anggota Dewan Pers yang terpilih. Artinya, Presiden tidak dapat campur tangan dalam proses penentuan keanggotaan dan ketua Dewan Pers. Adapun petitum para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 dimaknai “Keputusan Presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan- perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis”, justru dapat menimbulkan ketidakseragaman ketika masing- masing organisasi pers melaksanakan pemilihan Anggota Dewan Pers sendiri- sendiri. Jikapun para Pemohon merasa keberatan dengan tidak ditetapkannya dirinya sebagai anggota Dewan Pers melalui Keputusan Presiden maka hal tersebut merupakan persoalan konkret dan bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Apalagi Presiden dalam menerbitkan Keputusan Presiden tersebut hanya bersifat administratif untuk pengesahan Keanggotaan Dewan Pers yang telah dipilih melalui proses sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UU 40/1999. 246 Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon mengenai Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 menimbulkan ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan para Pemohon tidak mendapatkan penetapan sebagai Anggota Dewan Pers, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999 telah ternyata tidak melanggar kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon berdasarkan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 247 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Dewan Pers, Pihak Terkait PWI, dan Pihak Terkait AJI, AMSI, IJTI. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 248 ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan