38/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 38/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Ali Nurdin, M.Si., Pekerjaan : Konsultan dan Dosen Komunikasi, Alamat : Jalan Legoso Raya, RT/RW 006/001, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/SK-JR/ZiA/III/2015, bertanggal 9 Maret 2015 memberi kuasa kepada 1) Andi Syafrani, S.H., MCCL; 2) H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.; 3) Rivaldi, S.H.; 4) Yupen Hadi, S.H.; dan 5) Muhammad Ali Fernandez, S.HI., yaitu advokat atau konsultan hukum yang tergabung dalam ZiA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar keterangan ahli Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 78/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 38/PUU-XIII/2015 pada tanggal 18 Maret 2015, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 April 2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 3. Bahwa objek Permohonan ini adalah Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf s Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang selengkapnya berbunyi: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), diubah sebagai berikut: … 6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; ... s) memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD”. 4. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji materil Undang-Undang terhadap UUD 1945; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”; 2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian kontitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas diri berupa E-KTP Nomor 3674051409640002 serta merupakan pembayar pajak (tax payer) dengan NPWP Nomor 07.766.576.8-419.000, yang berencana mendaftarkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang yang akan diselenggarakan pada tahun 2015; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf s Undang-Undang a quo karena: a. Norma pasal a quo memuat ketentuan yang berdampak terhadap adanya perlakuan yang tidak sama terhadap warga negara di hadapan hukum yang bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan”; b. Bahwa perlakuan yang tidak sama tersebut berpotensi merugikan Pemohon, dan calon lainnya serta lebih luasnya rakyat banyak, karena jika Pemohon mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan posisi sebagai rakyat biasa, maka ada kemungkinan Pemohon akan berkontestasi dengan calon lainnya yang berlatarbelakang sebagai Pejabat Negara yakni anggota DPR dan DPD. Hal ini tentu akan membuat situasi kontestasi berlangsung secara tidak seimbang dan adil mengingat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 calon yang berlatar belakang sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD masih berstatus sebagai anggota aktif yang karenanya masih melekat padanya fasilitas atau atribut-atribut lainnya sebagai anggota dewan atau Pejabat Negara, antara lain masih menerima gaji dan fasilitas dari APBN atau APBD yang bersumber dari pajak yang dibayarkan Pemohon dan juga rakyat Indonesia lainnya, selaku pembayar pajak (tax payer). APBD dan APBN harus tetap dikeluarkan untuk membiayai orang yang sudah tidak lagi bertugas dalam jabatannya, bahkan membiayai kepentingan politik personal calon kepala daerah/wakil kepala daerah karena masih menyandang posisi sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD. Padahal di sisi lain, Undang-Undang a quo telah menetapkan pejabat atau pegawai publik lainnya harus mengundurkan diri dari jabatannya; c. Bahwa jika ketentuan Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf s dimaknai sama dengan ketentuan mengenai pengunduran diri pejabat atau pegawai publik lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang a quo, maka Pemohon, dan juga rakyat biasa lainnya yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, akan terlindungi oleh hukum, dan akan berakibat pada terciptanya kondisi kompetisi yang jujur dan adil (fairness) yang pada gilirannya akan menghasilkan pemilihan yang demokratis sebagaimana diinginkan oleh konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diinginkan Pasal 28D ayat (1); 5. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini; Pokok Permohonan 1. Bahwa apa yang tertuang di dalam poin A dan B di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan poin C tentang Pokok Permohonan ini; 2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf s dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 yang selengkapnya berbunyi: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), diubah sebagai berikut: … 6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; ... s) memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD”. 3. Bahwa ketentuan pasal a quo bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: Pasal Yang Diuji Bertentangan Dengan Norma Konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. a. Bahwa pasal yang diujikan memuat ketentuan yang memperlakukan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara istimewa dan berbeda dengan calon kepala dan wakil kepala daerah yang berlatar belakang pejabat atau pegawai pemerintahan lainnya, seperti petahana, penjabat petahana, anggota TNI, Polri, PNS, atau pejabat BUMN/BUMD (vide Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf p, huruf q, huruf t, dan huruf u Undang-Undang a quo); b. Bahwa Undang-Undang a quo telah menetapkan bahwa hanya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak harus mengundurkan diri atau berhenti ketika akan mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala atau wakil kepala daerah; c. Bahwa seharusnya anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak diperlakukan berbeda dengan calon lainnya seperti anggota TNI, Polri, atau pejabat BUMN/BUMD yang diwajibkan berhenti atau mengundurkan diri karena Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 mereka semua sama dengan pegawai pemerintahan lainnya dalam hal menerima gaji dan fasilitas lainnya dari anggaran atau keuangan negara (APBN atau APBD); d. Bahwa anggota DPR dan DPD secara jelas adalah merupakan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 122 huruf c dan huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; e. Bahwa meskipun anggota DPRD tidak disebut sebagai Pejabat Negara dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, akan tetapi DPRD merupakan lembaga strategis dan merupakan bagian integral dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; f. Bahwa selain itu, anggota DPR, DPD, atau DPRD memiliki hak dan kekuasaan politik dalam hal legislasi, kontrol, dan keuangan yang berpotensi dapat memengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota serta terhadap Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Hal ini dapat membuat adanya perlakuan yang tidak adil bagi calon lainnya dari kalangan orang biasa atau pejabat/pegawai negara lainnya yang telah mengundurkan diri atau berhenti, karena posisi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang menjadi calon masih berstatus sebagai anggota aktif; g. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang tidak sama terhadap sesama warga negara di mata hukum dalam konteks pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, yang jelas-jelas tidak dibenarkan oleh konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Pasal Yang Diuji Bertentangan Dengan Norma Konstitusi Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. a. Bahwa terdapat dua substansi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Pertama, pengisian jabatan kepala daerah harus diisi melalui pemilihan. Kedua, pemilihan tersebut harus dilakukan secara demokratis, artinya harus memenuhi kaidah-kaidah demokrasi (vide Putusan Mahkamah Nomor 15/PUU-V/2007); b. Bahwa selain itu, Mahkamah telah menegaskan bahwa salah satu unsur pokok dari demokrasi adalah adanya free and fairness (prinsip kebebasan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 memilih serta prinsip jujur dan adil). Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 40/PUU-VIII/2010: “Dalam kaitan ini prinsip paling pokok dari demokrasi adalah free and fairness (prinsip kebebasan memilih dan prinsip jujur dan adil). Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-undang a quo bertentangan dengan prinsip free and fairness, khususnya prinsip fairness (kejujuran/keadilan). Menurut Mahkamah, prinsip keadilan dilanggar jika terjadi suatu perlakuan yang tidak sama antara satu kelompok/ orang dengan kelompok/orang lainnya. Dengan demikian, prinsip keadilan berkaitan juga dengan prinsip non-diskriminatif. Di samping itu, prinsip keadilan juga dilanggar jika menimbulkan ketidakpastian dalam memaknai suatu norma, sehingga hasil pasti yang diharapkan menjadi tidak jelas, hal ini pun berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.” c. Bahwa ketentuan pasal yang diujikan yang memberikan kelonggaran bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya cukup dengan pemberitahuan kepada pimpinannya jika mencalonkan diri dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah secara nyata merupakan sebuah tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip keadilan (fairness) bagi calon lainnya yang sama-sama digaji dan difasilitasi dari uang negara seperti anggota TNI, Polri, PNS, atau pejabat BUMN/BUMD; d. Bahwa seharusnya anggota DPR, DPD, atau DPRD juga harus mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah sebagaimana anggota TNI, Polri, atau PNS karena sama- sama sebagai pejabat publik yang dibiayai oleh negara agar tidak terjadi konflik kepentingan; e. Bahwa sebagaimana diterangkan Mahkamah dalam putusannya a quo, perlakuan tidak adil tersebut juga dapat berkaitan dengan adanya ketidakpastian hukum yang adil yang karenanya dapat dikategorikan juga sebagai pelanggaran dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa persoalan konstitusionalitas pasal yang diujikan berasal dari frasa “memberitahukan pencalonannya”, di mana frasa ini diformulasikan secara berbeda dengan calon lain yang sama-sama mendapatkan gaji dan fasilitas dari keuangan negara seperti anggota TNI, Polri, PNS, atau pejabat BUMN/BUMD. Di mana bagi kelompok yang disebut terakhir, UU memerintahkan mereka untuk mundur atau berhenti dari jabatannya ketika mencalonkan atau mendaftarkan diri sebagai calon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 5. Bahwa ketentuan “memberitahukan pencalonannya” dalam Pasal yang diuji tidak memiliki konsekwensi hukum apapun terhadap posisi dan keanggotaan DPR, DPD, atau DPRD yang menjadi calon dalam pemilihan. Artinya mereka masih tetap berstatus sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD dengan segala fasilitas dan atribut yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada mereka; 6. Bahwa jika dikaji secara lebih mendalam, tujuan normatif dari pengaturan tentang kewajiban mundur atau berhenti dari posisi dan jabatan sebagai pejabat atau pegawai negara adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara junctis Pasal 387 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 1 butir 14 dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya ketentuan Pasal I angka 6 Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang kewajiban mundur atau berhenti bagi pejabat atau pegawai publik yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah harus dipahami sebagai bagian dari satu rangkaian penegakan norma dan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih; 7. Bahwa mengingat anggota DPR dan DPD adalah pejabat negara, sedangkan anggota DPRD adalah bagian dari unsur pemerintahan daerah, maka sudah seharusnya tetap harus ada ketentuan normatif yang konstitusional bagi mereka yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah karena hak mereka untuk mencalonkan diri dalam pemilihan di daerah merupakan hak yang tidak boleh diabaikan. Penghapusan norma pasal yang diujikan karenanya justru akan melanggengkan situasi ketidaksamaan di hadapan hukum yang bertentangan dengan Konstitusi; 8. Bahwa untuk tetap memberikan kepastian hukum bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah serta memperhatikan aspek ketentuan normatif tentang adanya konflik kepentingan dalam beberapa UU yang telah disebut di atas, maka konstitusionalitas pasal yang diujikan harus dinyatakan bersyarat (conditionally unconstitutional) untuk tetap menjaga agar tidak adanya perlakuan yang berbeda bagi siapapun, dalam hal ini bagi seluruh aparat, pejabat, atau pegawai negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 9. Bahwa oleh karena anggota DPR dan DPD adalah pejabat negara, sedangkan anggota DPRD adalah bagian dari unsur pemerintahan daerah maka sudah seharusnya perlakuan yang setara dan sederajat bagi mereka adalah diberlakukan ketentuan yang sama bagi pejabat BUMN/BUMD sebagaimana diatur di dalam Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf u dalam Undang-Undang yang diuji, yakni berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD sejak ditetapkan sebagai calon; 10. Bahwa seandainya pun dikatakan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD berbeda dengan anggota TNI, Polri, atau Pejabat BUMN/BUMD karena yang pertama merupakan pejabat atau penyelenggara negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat (elected), sedangkan yang kelompok terakhir merupakan jabatan atau posisi yang berasal dari penunjukan (appointed), hal tersebut tidak menghilangkan substansi persamaan kedua jenis kelompok tersebut dalam hal sama-sama sebagai Pejabat Negara atau setidaknya sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Aparatur Sipil Negara dan UU Pemerintahan Daerah, serta sama-sama pula dibiayai oleh negara; Bahkan seharusnya anggota DPR, DPD, atau DPRD mempertimbangkan hasil pemilihan umum yang telah menempatkan mereka sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Pemerintahan Daerah di mana mereka telah mendapatkan mandat rakyat sebagai wakil rakyat dan penyuara kepentingan rakyat di daerah pemilihannya masing-masing; Selain itu, Pasal 122 huruf c dan huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menempatkan anggota DPR dan DPD sebagai Pejabat Negara, setara secara hukum dengan posisi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Lembaga Negara lainnya, Gubernur, Bupati, atau Walikota. Dengan demikian beberapa pertanyaan yang muncul kemudian adalah “Apa yang dicari lagi oleh anggota DPR atau DPD dengan mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah, padahal menurut Undang-Undang mereka sudah sama-sama dinyatakan sebagai pejabat negara? Apakah mandat suara konstituen dalam pemilihan umum yang menempatkan mereka sebagai wakil rakyat masih belum cukup? Apakah tindakan anggota DPR, DPD, atau DPRD mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tidak dikategorikan sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 sebuah tindakan penyimpangan dari amanat rakyat dalam Pemilihan Umum yang telah menghabiskan banyak uang negara?”; Bahwa berdasarkan ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aparatur negara di atas, tersimpan sebuah paradigma atau idealisme tentang adanya keharusan untuk memilih posisi tertentu dalam jabatan politik. Setiap orang berhak untuk memilih dan berpartisipasi dalam bidang pemerintahan tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi [vide Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], akan tetapi setelah memilih dan mendapatkan posisi publik tersebut, seseorang tidak boleh dengan mudah berpindah-pindah posisi sebelum menuntaskan amanah dengan baik, apalagi telah menikmati fasilitas yang diberikan negara melalui APBN/APBD; Idealisme peraturan perundang-undangan ini merupakan bagian dari konsep besar untuk membangun dan melahirkan kader-kader pemimpin negara yang berpengalaman, bertanggung jawab, berdedikasi, dan fokus pada posisi yang sudah dicapai. Artinya seseorang harus dapat memilih, in casu, apakah mau berkarir politik di dalam lembaga eksekutif atau legislatif, tidak boleh bersikap oportunistis seperti yang dapat terjadi dengan adanya ketentuan pasal yang diujikan, yakni seorang anggota DPR, DPD, atau DPRD dapat mencalonkan diri menjadi menjadi Kepala atau Wakil Kepala Daerah sembari tetap menjadi anggota. Jika tidak terpilih, maka kemudian masih ada harapan untuk tetap kembali duduk lagi menjadi anggota dewan; Bahwa dasar filosofis dan normatif idealisme ini setidaknya ada dua. Pertama, idealisme untuk membangun pemerintahan yang baik (good governance) dengan menegakkan prinsip dan norma “tidak boleh ada konflik kepentingan”. Kedua, idealisme untuk menghormati dan menghargai suara rakyat berdemokrasi melalui Pemilihan Umum; Mundurnya seorang anggota DPR, DPR, atau DPRD ketika hendak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah harus dimaknai sebagai tindakan pengembalian mandat rakyat yang diberikan kepadanya dalam Pemilu, dan dia harus kembali mendapatkan mandat rakyat yang baru untuk menjadi kepala atau wakil kepala daerah melalui pemilihan, karena Pemilu dan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang secara substansial berbeda; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Tindakan kembali menjadi anggota DPR, DPD, atau DPRD ketika tidak terpilih dalam pemilihan kepala daerah mestinya dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan terhadap amanat suara rakyat yang telah diberikan kepadanya, dan karenanya merupakan tindakan pelecehan terhadap Konstitusi, karena Pemilu merupakan amanah Konstitusi. Seakan-akan amanat menjadi anggota dewan melalui Pemilu adalah amanat sekunder dan lebih rendah daripada amanat menjadi kepala atau wakil kepala daerah, yang karenanya dapat “dicadangkan” setelah pemilihan kepala daerah selesai; Berdasarkan argumentasi hukum ini, tindakan pengunduran diri seorang anggota DPR, DPD, atau DPRD -yang merupakan pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan daerah yang terpilih secara langsung oleh rakyat (officially elected) dalam Pemilu- sejak ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota adalah perbuatan hukum yang berdasar dan sesuai dengan amanat konstitusi; 11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai “memberitahukan pengunduran diri karena pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon”. 12. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan norma pasal yang diujikan bagi Pemohon, terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dimulai beberapa saat lagi oleh KPU, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dalam jangka waktu yang secepatnya berdasarkan kebijaksanaan Mahkamah; Petitum Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 2. Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “memberitahukan pengunduran diri karena pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon”.; 3. Pasal I angka 6 Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “memberitahukan pengunduran diri karena pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon”.; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-13, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi NPWP atas nama Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima SPT atas nama Pemohon: 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Formulir Pendaftaran Calon Bupati/Wakil Bupati Pandeglang 2015 dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Pandeglang; 7. Bukti P-7 : Berita “Banten Raya”, Jumat, 13 Maret 2015, “Pemuda Deklarasikan Relawan Ali Nurdin”; 8. Bukti P-8 : Kliping Berita “Banten Raya”, Kamis 19 Maret 2015, “Ali Nurdin Serahkan Formulir Pendaftaran”; 9. Bukti P-9 : Kliping Berita “Kabar Banten”, Jumat, 13 Maret 2015, “Ali Nurdin Didorong Jadi Calon Bupati”; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita “Banten Pos”, Kamis 19 Maret 2015, “Irna Dekati PKS, AN Lirik Nasdem”; 11. Bukti P-11 : Berita Banten Raya, Jumat, 13 Maret 2015, “Pemuda Deklarasikan Relawan Ali Nurdin”; 12. Bukti P-12 : Berita “Bantensatu.com”, Jumat, 13 Maret 2015, “”Relasi” Dukung Ali Nurdin Nyabup”. 13. Bukti P-13 : Kliping Berita “Wongbanten.com”, Jumat, 13 Maret 2015, “Ali Nurdin Dianggap Figur Yang Cocok untuk Pimpin Pandeglang”. Selain itu, Pemohon mengajukan ahli bernama Nicolaus Teguh Budi Harjanto, M.A., Ph.D. yang menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 26 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut.  Kedudukan politik setiap subjek politik itu adalah sama di depan aturan main politik, atau yang oleh John Rawls disebut fair equality of opportunity. Teori tersebut menyatakan supaya kondisi-kondisi yang menguntungkan (favorable circumstances) yang menambahkan competitive advantages untuk individu tertentu harus dihilangkan supaya ada kesempatan dan kesetaraan yang adil.  Terdapat individu tertentu yang karena berbagai faktor misalnya kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kepintaran, maupun hal-hal bersifat struktural lainnya, kemudin memiliki posisi tidak menguntungkan dalam kompetisi. Berdasarkan hal demikian diperlukan pengaturan yang memungkinkan individu dengan talenta, kualitas, dan kapabilitas yang lebih baik untuk dapat memenangkan kompetisi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15  Jadi tidak bisa hanya karena seorang kandidat berasal dari keluarga biasa, orang tuanya tidak mampu, sukunya bukan mayoritas, padahal dia lebih baik dari kandidat yang lain yang lebih kaya dan berasal dari suku mayoritas, tapi justru kandidat lain tersebut yang mendapatkan privilege untuk menang.  Setiap individu yang akan ikut dalam kompetisi politik, perlu memiliki kondisi atau keadaan yang relatif sama secara politik administratif yang memungkinkan dapat berkompetisi secara fair.  Dalam konteks menjamin fair equality of opportunity, di beberapa negara dikembangkan peraturan mengenai pengunduran diri bagi, misalnya, anggota legislatif yang ingin maju untuk pemilihan eksekutif, baik untuk menjadi semacam district head (bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, gubernur, atau wakil gubernur). Hal demikian dikenal dengan istilah Resign-to-Run Law dan telah diterapkan di Arizona, Florida, Georgia, Hawai, dan Texas.  Tujuan pengaturan Resign-to-Run Law adalah untuk menghindari kekuasaan ganda (dual office holding) serta menghindarkan abuse of power yang dapat mengakibatkan kompetisi politik menjadi tidak fair dan tidak balance.  Alasan lain yang mendukung pengunduran diri anggota legislatif dalam kompetisi pemilihan eksekutif adalah karena dalam tatanan politik, posisi di lembaga eksekutif dipandang lebih tinggi kewenangan dan statusnya, dibandingkan posisi lembaga legislatif. Hal demikian karena posisi eksekutif memiliki banyak kewenangan yang sifatnya actionable, yang berdampak langsung dan luas kepada masyarakat.  Jika anggota legislatif tidak mundur dulu ketika akan maju dalam pemilihan posisi eksekutif, maka dapat dipastikan mereka tidak akan melakukan tugas sepenuhnya, padahal mereka masih mendapatkan kompensasi penuh dari uang rakyat. Hal demikian bertentangan dengan prinsip efisiensi dalam tata kelola pemerintahan karena tax payers harus mengalami dual opportunity cost, yaitu dari tidak bekerjanya secara optimal representasi politik mereka dan dari hilangnya uang pajak yang seharusnya dipergunakan memajukan kepentingan umum.  Selain itu, para anggota legislatif yang maju ke pemilihan eksekutif sangat mungkin lebih mementingkan konstituen yang dapat memenangkan mereka, dibandingkan konstituen asal yang telah menempatkannya di lembaga legislatif. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16  Dari perspektif etika politik, anggota legislatif yang maju ke pemilihan eksekutif sangat mungkin menyalahgunakan kekuasaan, fasilitas, maupun aset-aset lembaga yang sifatnya tangible maupun intangible untuk kepentingan kampanye dan pemenangannya. Meskipun pengawasan dari berbagai aspek, misalnya keuangan administrasi bisa diperketat, namun pemanfaatan lain, misalnya prestise, status, maupun simbolisasi kekuasaan legislatif dalam pemilihan eksekutif, sangat mungkin mempengaruhi pemilih dan menjadi faktor penyumbang kemenangan dibandingkan calon yang tidak memiliki credentials sebagai elected officials.  Di Hongkong aturan resign to run law bagi legislator sudah dimuat dalam Rancangan Undang-Undang sejak 8 Februari 2014, yang melarang maju dalam pemilu apapun bagi anggota dewan yang sudah mengundurkan diri dari kursi jabatan dalam batas waktu enam bulan sejak masa pengunduran dirinya.  Konstitusi Australia melarang anggota legislatif untuk memiliki dual mandate, yaitu anggota state parliament dilarang menjabat di Australian Parliament dalam waktu bersamaan. Anggota State Parliament yang ingin maju ke Federal Office harus mengundurkan diri sebelum mengikuti pemilihan untuk Federal Parliament.  Menurut UUD 1945, pembedaan persyaratan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada tidak dapat diterima dan harus dibatalkan demi hukum dan keadilan politik.  Legitimasi jabatan politik bersumber dari proses politik, yaitu proses pemilu, sehingga mandatnya adalah mandat politis. Sedangkan jabatan struktur pemerintahan (birokrasi) adalah jabatan administrasi yang terkait dengan merit system atau sistem pembinaan karier.  Ketika ada alasan bahwa anggota DPR, DPRD, atau DPD tidak perlu mundur karena sifat mereka itu kolektif kolegial, hal demikian justru tidak tepat karena sumber dari legitimasi keanggotaan di DPR, DPRD, dan DPD adalah politis. Secara politik sudah tersedia mekanisme untuk melakukan penggantian secara cepat. Misalnya jika aseorang anggota legislatif berhalangan untuk melanjutkan posisinya, maka dia akan digantikan oleh peraih suara terbanyak peringkat berikutnya di daerah pemilihan yang sama dari partai tersebut. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17  Sementara justru dalam struktur pemerintahan karena ada banyak peraturan dan banyak hal yang bersifat teknis administratif, terkadang pengisian posisi tertentu di pemerintahan tidak bisa cepat.  Oleh karena itu dalam hal mengikuti pemilihan eksekutif, adalah tidak relevan untuk membuat dan membedakan kategori jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.  Dual mandates dilarang di Australia karena Australia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, pihak yang menduduki posisi eksekutif adalah partai yang menang dalam Pemilu. Jadi, perdana menteri dan menteri-menterinya biasanya juga merupakan anggota parlemen. Hal demikian menunjukkan kekuatan mayoritas itu adalah pemerintah, sementara kekuatan minoritas menjadi oposisi.  Beradsarkan hal demikian dual mandates dilarang di Australia, yaitu anggota state parliament dilarang masuk federal parliament. Karena kalau mereka masuk ke federal parliament sangat mungkin akan masuk juga ke dalam posisi eksekutif pemerintahan. Hal demikian berbeda dengan Amerika atau Indonesia yang menerapkan sistem presidensial.  Oleh karena itu di Amerika digunakan istilah resign to run karena memang pemilihannya itu berbeda antara pemilihan legislatif, pemilihan untuk menjadi anggota house of representative, pemilihan untuk menjadi senator, pemilihan untuk menjadi presiden, pemilihan governor, pemilihan major, serta posisi publik lainnya.  Salah satu esensi demokrasi itu adalah nilai equality. Oleh karenanya equality harus menjadi semangat untuk pembuatan aturan-aturan utama di bidang politik, termasuk dalam persyaratan menjadi kandidat posisi eksekutif.  Dual office holding dilarang di Amerika karena pada dasarnya jabatan publik harus diemban secara penuh waktu dan secara bertanggung jawab. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut.  Pemerintah menyerahkan penilaian mengenai kedudukan hukum para Pemohon kepada Mahkamah. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18  Pilkada merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis untuk memilih pimpinan daerah yang capable, legitimate, dan acceptable, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat, mampu mentransformasikan pemikiran dan ide menjadi program-program pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan cita- cita tersebut, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pilkada agar dapat menjadi pilkada yang substantif dan berintergritas tinggi.  Arah politik hukum Pilkada di atas hanya dapat diwujudkan oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh komponen bangsa apabila saling memahami dan mendukung agar pelaksanaan Pilkada sesuai aturan perundang-undangan dan menghormati hak-hak politik setiap warga negara, sehingga kita menyadari upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan pilkada, sehingga hasil-hasilnya berkualitas merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta mewujudkan tata pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.  Tahun ini akan dilaksanakan Pilkada langsung dan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 pada 269 daerah otonom. Hal ini merupakan sebuah peristiwa hukum yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.  Pemerintah menyadari bahwa kita harus menata kembali mekanismenya, membenahi regulasinya, dan membangun integritas dan perilaku penyelenggaraan Pilkada partai politik dan pasangan calon agar Pilkada dapat terselenggara tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi jauh lebih dalam dari itu adalah membangun Pilkada yang lebih substantif, berintegritas, aman, lancar, dan terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mensejahterakan rakyatnya dan memajukan daerahnya.  Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang a quo merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil Pilkada. Tentu saja hal ini merupakan penjabaran dari Pasal 18 ayat (4) yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pilkada secara demokratis.  Bagi Pemerintah, norma yang menjadi objek permohonan a quo merupakan salah satu jalan keluar yang dipilih oleh pembentuk undang-undang untuk menjawab berbagai masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 masalah-masalah lain dalam Pilkada, sehingga Pilkada tersebut tidak berlangsung secara fair.  Mengenai ketentuan Pasal 7 huruf s, terdapat perbedaan perlakuan antara PNS, TNI, POLRI, dan pegawai di BMUN, BUMD dengan anggota DPR, DPD, dan DPRD.  Pertimbangan pembedaan tesebut adalah, pertama untuk jabatan-jabatan di PNS, TNI, POLRI, BUMN, dan BUMD tidak ada jangka waktunya, tidak ada ditulis secara eksplisit masa jabatan PNS itu berapa tahun, kemudian TNI dan POLRI itu berapa tahun. Tetapi untuk masa jabatan DPR, DPD, dan DPRD adalah lima tahun. Pemerintah menghormati masa jabatan yang sudah dirumuskan secara normatif di dalam Undang-Undangnya.  Kedua, sifat pekerjaan DPR, DPD, dan DPRD adalah kolektif kolegial, sehingga ketika ditinggal oleh salah satu anggotanya, sistem besarnya tidak terganggu. Hal ini berbeda dengan posisi PNS, TNI, dan POLRI yang jabatannya terikat dengan pelaksanaan jabatan dan tugas secara individual apabila ditinggal pasti untuk sementara waktu akan terjadi persoalan di dalam institusinya. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan secara lisan pada sidang tanggal 22 April 2015 dan tanggal 21 Mei 2015, serta telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 21 April 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk mempertimbangkan dan menilainya.  Bahwa berkaitan dengan pengujian Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, DPR memberikan keterangan sebagai berikut.  Bahwa yang dipersoalkan dari Para Pemohon pada ketentuan Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah kenapa pada calon yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil harus mengundurkan diri sejak ditetapkannya sebagai calon. Begitu pula bagi calon yang menjabat pada Badan Usana Milik Negara atau Badan Usana Milik Daerah harus berhenti sejak ditetapkan sebagai calon. Sedangkan calon yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 menjabat sebagai Anggota DPR, Anggota DPD, maupun DPRD cukup memberitahukan pencalonannya masing-masing kepada Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, dan Pimpinan DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: “s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”  Bahwa terhadap yang dipersoalkan oleh Pemohon, DPR berpendapat bahwa ketiga syarat pencalonan, yakni huruf s, huruf t, dan huruf u ini, memang dibedakan dengan alasan posisi calon yang berasal dari Anggota DPR, Anggota DPD, maupun DPRD berbeda dengan posisi calon yang berasal dari TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, serta pegawai negeri sipil. Hal yang sama juga berbeda untuk calon yang memiliki jabatan pada BUMN atau BUMD.  Alasan pembedaannya adalah dikarenakan jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, maupun DPRD adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, sehingga mekanisme pengunduran dirinya pun harus disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat khusus, sedangkan jabatan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, Pejabat BUMN, atau BUMD adalah jabatan profesi yang sifatnya profesional dan merupakan pilihan karier.  Pilkada juga merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu karena pilkada memiliki output yakni pejabat politik (elected official) bukan memilih pejabat administratif (appointed official). Oleh karenanya, tidak bisa dipersamakan tanpa pembedaan antara calon yang berasal dari Anggota DPR, Anggota DPD, maupun DPRD dengan calon yang berasal dari TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS, Pejabat BUMN, atau BUMD.  Tidak relevan jika Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal I angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf s UU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Nomor 8 Tahun 2015 konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR, anggota DPRD, maupun DPD sejak ditetapkan sebagai calon. [2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 4 Juni 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2015, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), yang menyatakan: Pasal 7 huruf s: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan: Pasal 18 ayat (4): “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 huruf s UU 8/2015 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: • [3.7.1] Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasinya dalam permohonan a quo adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menyatakan akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2015. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 huruf s UU 8/2015. Alasannya, Pemohon ada kemungkinan akan berhadapan dengan kontestan yang berkedudukan sebagai anggota DPR, atau anggota DPD, atau anggota DPRD. Menurut Pasal 7 huruf s UU 8/2015, anggota anggota DPR, atau anggota DPD, atau anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, melainkan cukup memberitahukan perihal keinginannya tersebut kepada pimpinannya. Hal itu menyebabkan Pemohon jika dihadapkan dengan calon yang berasal dari anggota DPR, atau anggota DPD, atau anggota DPRD dimaksud berada dalam keadaan yang tidak seimbang di mana Pemohon yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 hanya warga negara biasa berhadapan pesaing yang berkedudukan sebagai anggota DPR, atau anggota DPD, atau anggota DPRD dengan segala keuntungan yang melekat dalam jabatan tersebut. • [3.7.2] Menimbang bahwa kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan fotokopi tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT Pajak) [vide Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3]. Dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Mahkamah dapat menerima argumentasi Pemohon perihal potensi kerugian hak konstitusionalnya atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam sub-paragraf [3.7.1] di atas. Kerugian tersebut juga tampak jelas memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 7 huruf s UU 8/2015, dan kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang tersebut dikabulkan. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. [3.9] Menimbang, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Perubahan Pasal 7 huruf s UU 8/2015, yang selengkapnya berbunyi: “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: …... Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 s) memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD”. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan dengan pokok permohonan yang sama, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.12] di atas, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan terhadap permohonan dengan nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Dengan kata lain, Mahkamah telah menyatakan bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo dalam putusan sebelumnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku terhadap permohonan a quo. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), d a n Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati ttd. Wahiduddin Adams ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id