38/PUU-XII/2014

PUTUSAN Nomor 38/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Markus Dairo Talu, S.H Pekerjaan : Pensiunan TNI Alamat : Jalan Desa Kalembu Weri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Nama : Drs. Ndara Tanggu Kaha Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kavling DKI Blok 5/7 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2014 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H.,M.Kn., Heru Widodo, S.H., M.Hum., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Samsudin, S.H., Robinson, S.Sos., S.H. , Syarifuddin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawati H., S.E., S.H., dan Bagus R.P Tarigan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alfonso & Partners Law Office beralamat kantor di Gedung The “H” Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan 12940, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Mendengar keterangan Presiden; Mendengar keterangan ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 24 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Maret 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 92/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 27 Maret 2014 dengan Nomor 38/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Perubahan UUD 1945 dalam perjalanan perubahannya telah menciptakan lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal tegaknya konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang selanjutnya disebut “UU MK”; 2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...” Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ……” 4. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU MK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945; 6. Dalam hal ini, para Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 7. Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang; 8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian Undang- Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang; Berdasarkan ketentuan tersebut para Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada para Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu A. Kualifikasi Pemohon 1) Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya: • Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi: “Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota, selambat- lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan” • Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi: “Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden” 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 yang telah diperkuat dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 tertanggal 10 Agustus 2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU- Kab.180.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013 (bukti P-1); 3) Bahwa suatu rangkaian proses Pemilukada di suatu daerah yang telah berakhir dengan ditandai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, maka kemudian Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri berdasarkan Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menerbitkan surat keputusan pengangkatan seorang kepala daerah, berdasarkan usulan dari Gubernur yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan melantik kepala daerah yang bersangkutan; 4) Bahwa kemudian yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II di mana setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan hasil penghitungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah diperkuat oleh Putusan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Konstitusi, sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana sampai dengan gugatan ini diajukan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernah meneruskan ataupun mengusulkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan dan pengangkatan sebagaimana seharusnya, sehingga sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, terlebih hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah berkekuatan hukum tetap; 5) Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam proses pengesahan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih tidaklah bersifat mandiri, melainkan harus berdasarkan penyampaian penetapan pasangan calon terpilih oleh KPUD dan usul DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Gubernur; 6) Bahwa karena Gubernur tidak pernah meneruskan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada Menteri Dalam Negeri atas nama para Pemohon, maka sampai dengan permohonan ini diajukan, para Pemohon belum juga disahkan dan diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya masa jabatan tahun 2013 - 2018, padahal akhir masa jabatan Bupati sebelumnya sudah berakhir pada tanggal 27 Desember 2013, sehingga sampai dengan saat ini Kabupaten Sumba Barat Daya belum memiliki Bupati dan Wakil Bupati definitif; 7) Bahwa pada tangal 27 Maret 2014 Kementerian Dalam Negeri, tanpa menunggu usulan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, S.H dan Surat Keputusan Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha; yang berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, seharusnya Gubernur melantik Pemohon I dan Pemohon II atas Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id nama Presiden, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini. B. Kerugian Para Pemohon 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 tertanggal 10 Agustus 2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 45/Kpts/KPU- Kab.180.964761/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013; 2) Bahwa frasa kata “melalui Gubernur” dalam Pasal 109 ayat (4) dan frasa kata “Gubernur atas nama” dalam Pasal 111 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengesahan dan pengangkatan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih Tahun 2013, terlebih lagi telah menyebabkan adanya kekosongan Kepala Pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya, dikarenakan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernah meneruskan usulan dan kelengkapan dokumen atas nama Pemohon I dan Pemohon II kepada Meneteri Dalam Negeri; 3) Bahwa Surat Usulan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 006/21/DPRD/SBD/IX/2013 tertanggal 5 September 2013 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Nomor 170/KPU- Kab/018.964761/I/IX/2013 oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, telah dikirim kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang sampai dengan permohonan ini diajukan, Gubernur tidak pernah meneruskan usulan yang dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri; 4) Bahwa dengan tidak di teruskannya surat usulan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap hak konstitusional para Pemohon dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap proses Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya yang sudah berakhir; 5) Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon adalah tidak adanya kepastian hukum bagi para Pemohon untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya Masa Jabatan 2013 – 2018 dari Menteri Dalam Negeri, walaupun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013; 6) Bahwa jika Gubernur Nusa Tenggara Timur mempunyai sikap dan pendirian lain misalnya dengan mengandalkan kekuasaannya sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, maka dapat saja yang bersangkutan tidak mengusulkan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 karena kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga para Pemohon sampai pada masa jabatan tahun 2013 – 2018 tidak akan pernah disahkan, diangkat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Menteri Dalam Negeri; 7) Bahwa dengan tidak di teruskannya surat usulan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih Tahun 2013 kepada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan Pengesahan, Pengangkatan juga telah mengakibatkan adanya ketidakpastian Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013. 8) Bahwa kemudian Kemeterian Dalam Negeri pada tangal 27 Maret 2014 tanpa menunggu usulan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur tetap menerbitkan Surat Keputusan Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Markus Dairo Talu, S.H dan Surat Keputusan Nomor 131.53-1325 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha; yang berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, seharusnya Gubernur melantik Pemohon I dan Pemohon II atas nama Presiden, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini. III. Norma-Norma Yang Diajukan Untuk Diuji a. Norma Materiil 1. Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan” sepanjang frasa kalimat ”melalui Gubernur”. 2. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden” sepanjang frasa kalimat “ Gubernur atas nama”. b. Norma Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Penguji, yaitu: Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28D ayat (1) jelas menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. Pemohon I dan Pemohon II yang telah melalui proses Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya selaku penyelenggara, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 dan telah pula diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan, Namun dengan tidak adanya batas waktu bagi Gubernur dalam meneruskan usulan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan Gubernur tidak akan pernah meneruskan usulan pengesahan pengangkatan dari DPRD kepada Menteri Dalam Negeri jelas- jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status para Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013. Bahwa kemudian walaupun Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan atas nama Pemohon I dan Pemohon II namun dengan adanya Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, para Pemohon tetap tidak dapat disahkan karena yang melantik adalah Gubernur atas nama Presiden. Alasan-alasan para Pemohon dengan diterapkannya Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena: A. Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada di setiap daerah di Indonesia tidak pernah luput dari sengketa perolehan hasil Pemilukada, yang mana hal tersebut biasanya kemudian di bawah ke Mahkamah Konstitusi. Demikian halnya yang terjadi dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013 yang berlangsung pada tanggal 5 Agustus 2013 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon di mana berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 tanggal 10 Agustus 2013, dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:  Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Jacob Malo Bulu, B.Sc dan Johanis Mila Mesa Geli, S.E., M.M. dengan perolehan suara 10.179  Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto dengan perolehan suara 79.498  Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Markus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha dengan perolehan suara 81.543 2. Bahwa karena salah satu calon yang merasa perolehan Hasil Pemilukada tidak sesuai yang seharusnya maka seperti yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 atas nama Dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto yang dalam Pemilukada kali ini berstatus sebagai incumbent, mengajukan permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 kepada Mahkamah Konstitusi di mana para Pemohon oleh KPU Sumba Barat Daya ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilukada Sumba Barat Daya, di mana kemudian Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara Nomor 103/PHPU.D-XI/2013, tanggal 29 Agustus 2013 dengan amarnya Menolak Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya; 3. Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, “Pengesahan pengangkatan pasangan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat- lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”, sehingga atas dasar tersebut sengketa Pemilukada yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstistusi selambat-lambatnya 30 hari Menteri Dalam Negeri harus mengesahkan pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih; 4. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa, “Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/ kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”, sehingga atas dasar itupula maka DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 3 hari harus mengusulkan; 5. Bahwa oleh Karena Menteri Dalam Negeri dalam mengesahan Pengangkatan tersebut harus tetap berpedoman pada Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tetap menunggu usulan DPRD yang harus “melalui Gubernur”, maka Menteri Dalam Negeri tidak bisa serta merta mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih, karena tetap harus menunggu surat usulan dari Gubernur berdasarkan surat usulan dari DPRD kota/kabupaten; 6. Bahwa mengingat dinamika politik yang pada umumnya terjadi dalam Pemilukada di setiap daerah di Indonesia, di mana kondisi ini memungkinkan adanya perbedaaan dukungan terhadap setiap pasangan calon kepala daerah, maka potensi konflik kepentingan sangat mungkin terjadi, khususnya dalam proses pengusulan dan pelantikan kepala daerah terpilih; 7. Bahwa mengingat masih banyak kepala daerah seperti Gubernur yang masih merangkap sebagai ketua partai politik tertentu maka sangatlah mungkin konflik itu terjadi, sebagaimana yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II di mana berdasarkan Pasal 109 ayat (4) dan Pasal 111 ayat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, usulan dan pelantikan harus melibatkan Gubernur, namun yang terjadi kemudian Gubernur tidak pernah meneruskan dan mengirimkan kelengkapan dokumen Pemohon untuk memperoleh pengesahan dikarenakan adanya konflik kepentingan tadi; 8. Bahwa yang menjadi permasalahan kemudian apabila pasangan yang diusung oleh partai yang diketuai oleh Gubernur tersebut kalah dalam Pemilukada, sangat memungkinkan Gubernur menggunakan kewenangannya untuk menghambat ataupun tidak melantik pasangan pemenang dalam Pemilukada karena pasangan yang diusung oleh partainya kalah dalam Pemilukada tersebut. Hal mana jelas akan sangat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemenang seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 9. Bahwa sebagaimana yang telah dialami oleh para Pemohon, di mana berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut di atas, KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengirimkan surat Nomor 170/KPU-Kab/018.964761/IX/2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, tertanggal 2 September 2013 kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya (bukti P – 2); 10. Bahwa selanjutnya DPRD Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, meneruskan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya terpilih Tahun 2013 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan surat Nomor 006/27/DPRD/SBD/IX/2013 perihal Usul Pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tertanggal 5 September 2013 kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (bukti P – 3); 11. Bahwa berdasarkan surat usulan dari DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Gubernur Nusa Tenggara Timur seharusnya meneruskan usulan pengesahan pengangkatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera memperoleh pengesahan pengangkatan, namun sampai dengan diajukannya permohonan ini, surat usulan dari Gubernur Nusa Tenggara Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Timur tidak pernah dikirim kepada Menteri Dalam Negeri, dengan alasan Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernah menerima berkas usulan atas nama Para Pemohon dari DPRD Sumba Barat Daya, melainkan Gubernur Nusa Tenggara Timur hanya menerima berkas usulan pengesahan pengangkatan atas nama pasangan calon lain, yaitu Dr. Kornelius Kodi Mete dan Drs. Daud Lende Umbu Moto, berdasarkan berita acara penghitungan ulang yang dilakukan pada tanggal 26 September 2013 (pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013), yang mana perbuatan Komisioner KPU bersama Kepolisian Resort Kabupaten Sumba Barat telah diadukan oleh para Pemohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan telah memperoleh putusan pada tanggal 29 November 2013 dengan amar “Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnyadan memerintahkan KPU NTT bersama 2 (dua) anggota Komisioner untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan terpilihnya KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang baru terhitung sejak dibacakannya putusan ini” (bukti P – 4); 12. Bahwa atas perbuatan Gubernur NTT yang tidak meneruskan usulan pengesahan pengangkatan para Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Pemohon terlebih lagi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PHPU.D-XI/2013 tanggal 29 Agustus 2013. Hal tersebut timbul di karenakan Pasal 109 ayat (4) yang mengharuskan usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati harus “melalui Gubernur” tanpa ada batasan waktu yang jelas bagi Gubernur untuk meneruskan usulan yang yang dimaksud. Demikian halnya dengan sanksi, tidak ada aturan yang menjelaskan sanksi apa yang akan di terima oleh Gubernur apabila usulan tersebut tidak sampai kepada Menteri Dalam Negeri, sehingga sangat mungkin bagi Gubernur untuk tidak mengusulkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian berakibat pada ketidakpastian hukum. 13. Bahwa oleh karena belum diteruskannya surat usulan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri, maka pada tanggal 20 November 2013 Menteri Dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Negeri telah meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk meneruskan usulan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Barat Daya Tahun 2013 atas nama para Pemohon melalui suratnya Nomor 131.53/8327/Sj, perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (bukti P – 5); 14. Bahwa sampai dengan awal tahun 2014 Gubernur Nusa Tenggara Timur belum juga meneruskan surat usulan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan pengangkatan, maka pada tanggal 13 Januari 2014 Menteri Dalam Negeri untuk yang kedua kalinya meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur agar segera meneruskan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Barat Daya Tahun 2013 atas nama para Pemohon melalui suratnya Nomor 131.53/237/Sj, perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (bukti P – 6); 15. Bahwa ternyata surat kedua dari Menteri Dalam Negeri seperti tersebut di atas juga belum mendapat tanggapan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, sehingga pada tanggal 12 Maret 2014 Menteri Dalam Negeri untuk yang ketiga kalinya meminta kepada Gubernur Nusa Tenggar Timur untuk meneruskan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Sumba Barat Daya Tahun 2013 atas nama para Pemohon melalui suratnya Nomor 131.53/1274/Sj, perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya (bukti P – 7); B. Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (2) yang menyatakan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden, sehingga surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh Depatemen Dalam Negeri harus diserahkan Kepada Gubernur, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan melantik Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih atas nama Presiden; 2. Bahwa dinamika politik yang terjadi dalam setiap Pemilukada di Indonesia pasca sebuah Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat dipungkiri lagi, yaitu adanya perbedaan dan perpecahan antara elit dan Pimpinan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Partai Poltik di daerah dikarenakan adanya dukungan partai politik masing-masing pasangan calon kepala daerah; 3. Bahwa fakta yang terjadi di daerah-daerah hampir semua Kepala Daerah/Gubernur adalah Pimpinan Partai Politik, yang mana partai politik dalam setiap pelaksanaan Pemilukada mengusung kandidat masing-masing; yang kemudian menjadi persoalan apabila kandidat yang diusung oleh partai politik yang diketuai oleh Kepala Daerah/ Gubernur, yang bersangkutan kalah dalam Pemilukada tersebut, sehingga yang terjadi kemudian pada tahap proses pengusulan dan pelantikan kepala daerah khususnya Bupati sangat mungkin terkendala Gubernur yang seharusnya mengusulkan dan melantik dengan sengaja menghambat ataupun tidak menindaklanjuti Surat Keputusan Mendagri untuk melantik kepala daerah terpilih dalam hal ini Bupati terpilih, dikarenakan adanya perbedaan dukungan partai politik terhadap salah satu kandidat pasangan calon tadi; 4. Bahwa seperti yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2013 Berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 20014, Gubernur atas nama Presiden harusnya segera melantik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sumba Barat Daya, namun faktanya sampai dengan saat ini (Pemeriksaan Perbaikan Permohonan) yaitu Senin 7 juli 2014, Gubernur belum juga melantik Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Surat Keputusan dari Kementrian Dalam Negeri masing- masing:  Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Markus Dairo Talu, SH. (bukti P- 8)  Suarat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53 – 1325 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Drs. Ndara Tanggu Kaha. (bukti P-9) 5. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 131.53/237/Sj tentang Pengesahan dan Pelantikan Bupati Sumba Barat Daya atas nama Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id para Pemohon, mestinya Gubernur NTT langsung melantik para Pemohon, namun prasa kata didalam Pasal 111 ayat (2) yang menyebutkan Gubernur melantik atas nama Presiden, menyebabkan Gubernur yang memiliki kewenangan melantik, sampai dengan saat ini tidak melantik para Pemohon dengan alasan yang tidak jelas. 6. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjend Otonomi Daerah mengirimkan surata kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, melalui surat Nomor 131.53/2208/OTDA tentang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya, tertanggal 16 Mei 2014, yang pada pokoknya meminta kepada Gubernur Nusa Tenggata Timur untuk segera melantik Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya atas nama Pemohon I dan Pemohon II masa jabatan 2014-2019, demi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 Kabupaten Sumba Barat Daya, namun tidak dilaksanakan juga (bukti P-10); 7. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 111 Undang-Undang 32 Tahun 2004, di mana kewenangan melantik Bupati dan Wakil Bupati adalah Gubernur atas nama Presiden tanpa adanya sanksi ataupun batasan waktu yang jelas, maka sangat terbuka peluang untung menhambat pelaksanaan Pelantikan, apalagi Kementerian Dalam Negeri tidak dapat berbuat apa-apa dengan perilaku Pejabat Gubernur yang demikian sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum terhadap status Pemohon I dan Pemohon II yang sudah memiliki Surat Keputusan Pengesahan dan Pelantikan; 8. Bahwa kemudian dengan dihambatnya proses pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah terpilih di suatu daerah dengan berlakunya Pasal 111 Undang-Undang 32 Tahun 2004, kemudian membuka ruang lagi kepada kandidat lainnya yang kalah di dalam Pemilukada untuk melakukan upaya-upaya lain seperti melakukan Pleno Rekapitulasi ulang, menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara bahkan mengadukan ke Kepolisian terkait pelaksanaan Pemilukada; 9. Bahwa hal yang sama dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumba Barat Daya, di mana Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id paska putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai macam cara dilakukan oleh Pasangan Calon yang kalah dalam Pemilukada atas nama dr. Kornelius Kodi Mete dan Jacob Malu Bulu, B.Sc., untuk menghambat proses pengesahan dan Pelantikan Bupati Terpilih antara lain:  Bersama-sama dengan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Melakukan penghitungan ulang paska putusan Mahkamah Konstitusi yang di tuangkan dalam berita acara dengan menetapkan pasangan calon dr. Kornelius Kodi Mete dan Jacob Malu Bulu, B.Sc., sebagai pemenang. (bukti P-11)  Melaporkan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kepolisian Daerah Ibu Kota Jakarat dengan dalih Pemohon I dan Pemohon II menggunakan alat bukti palsu di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. (bukti P- 12)  Menggugat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. (bukti P-13) 10. Bahwa hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terlebih lagi menghambat pemerintahan di daerah dan merugikan kepentingan masyarakat yang dijamin Undang-Undang Dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum”. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonon uji materil ini terbukti bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merugikan Hak Konstitusional para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi. Dengan demikian, para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Panel yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan, sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang anak kalimat “melalui gubernur”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang frasa kalimat “Gubernur atas nama”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menyatakan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang frasa kalimat “melalui gubernur”, tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang frasa kalimat “Gubernur atas nama”, tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut: 1 Bukti P-1 Fotokopi Putusan MK Nomor 103/PUU.D-XI/2014; 2 Bukti P-2 Fotokopi Surat dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal 2 September 2013 perihal Penyampaian Kelengkapan Administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya; 3 Bukti P-3 Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal 5 September 2013 perihal Usul pengesahan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati; 4 Bukti P-4 Fotokopi Putusan DKPP Nomor 130/DKPP-PKE-II/2013; 5 Bukti P-5 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 20 November 2013 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya; 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 13 Januari 2014 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya; 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 12 Maret 2014 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya; 8 Bukti P-8 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1324 perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya an Markus Dairo Talu; 9 Bukti P-9 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-1325 perihal Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya an Ndara Tanggu Kaha; 10 Bukti P-10 Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 131.53/2208/OTDA tentang Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya bertanggal 16 Mei 2014; 11 Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Nomor 45 dan Nomor 46 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 41/BA/VII/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Daya; 12 Bukti P-12 Fotokopi Gugatan a.n Kornelius Kodi Mete dan Daud Lende Umbu Moto pada PTUN bertanggal 8 Mei 2014; Selain itu, para Pemohon juga mengajukan seorang ahli yaitu Prof. HAS Natabaya, S.H., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Juli 2014, yang menerangkan sebagai berikut: Prof. HAS Natabaya, S.H.  Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang ada kaitannya dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya ayat (4) yaitu “Pasangan calon bupati, dan wakil bupati atau walikota, dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, berdasarkan Berita Acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.”  Bahwa dalam ayat (4) tersebut, ada kata yang menjadikan persoalan yaitu kata melalui gubernur. Sebab ayat (4) tersebut jelas perintahnya yaitu 3 hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Artinya, gubernur dalam hal ini tidak boleh tidak dan harus dalam waktu 3 hari menyampaikan karena hanya melalui saja dan harus kepada menteri;  Bahwa sudah banyak kasus di PTUN yang menjadikan persoalan tersebut seolah-olah apabila lebih dari 3 hari adalah cacat hukum dalam keputusan Presiden. Ahli sangat setuju bahwa dalam praktiknya melalui gubernur menjadikan persoalan, terkatung-katungnya pemerintahan, dan tidak adanya pemetaan yang berjalan di daerah;  Bahwa kasus yang paling menarik adalah Kota Waringin Barat dan Nusa Tenggara Timur karena gubernur secara kebetulan adalah ketua partai yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id kalah, ataupun gubernur adalah juga mempunyai partai yang sama dengan yang kalah;  Bahwa waktu 3 hari tersebut mempunyai akibat yang paling jauh yaitu satu, menimbulkan ketidakpastian hukum, kedua, menimbulkan persoalan di daerah, timbulnya percekcokan antara satu golongan dengan golongan lain, yang tidak menimbulkan ketidakstabilan hukum. Oleh karena itu secara singkat ahli berpendapat bahwa kata melalui gubernur adalah sesuatu hal yang berlebihan;  Bahwa meskipun gubernur merupakan perangkat kepala daerah dan wakil dari pemerintah pusat tetapi kewenangannya disalahgunakan. Oleh karena itu, menurut ahli kata melalui gubernur adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi karena menimbulkan ketidakpercayaan hukum dan menimbulkan gejolak, sehingga setidak-tidaknya Mahkamah harus memutuskan bahwa apabila melewati tiga hari, maka gugurlah kewenangan daripada gubernur untuk melakukan tindakan dalam tiga hari tersebut;  Bahwa jikapun Mahkamah beranggapan konstitusional dengan ketentuan sepanjang tidak dilaksanakan dalam tiga hari, maka gugurlah kewenangan dari gubernur untuk mengusulkan, sebab hal tersebut sering dijadikan alat dari pihak-pihak tertentu untuk memperpanjang persoalan di PTUN. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 14 Juli 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sumba Barat Daya dimenangkan oleh para Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Tingkat II Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013, tanggal 10 Agustus 2013, dan ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 103/PHPU.D-XI/2013;  Dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka KPU Kabupaten Sumba Barat Daya mengirimkan surat atau menyampaikan kelengkapan administrasi Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya tanggal 2 September 2013 kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dan selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang a quo, DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya meneruskan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur dengan surat nomor dan seterusnya, tanggal 5 September 2013 kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;  Berdasarkan surat usulan tersebut, seharusnya gubernur meneruskan usulan pengesahan dan pengangkatan para Pemohon kepada Menteri Dalam Negeri. Namun dalam hal ini tidak dilakukan.  Hingga permohonan ini diajukan, para Pemohon telah tiga kali meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk meneruskan usul DPRD kepada Menteri Dalam Negeri, namun belum juga mendapatkan tanggapan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur.  Berdasarkan hal tersebut, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang khususnya menyangkut frasa melalui gubernur dianggap telah merugikan hak- hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, para Pemohon menyatakan bahwa agar ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945.  Terkait dengan kedudukan hukum, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya, apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang juga sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.  Pemerintah akan memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diuji tersebut. 1. Pemilihan umum kepalah daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu alat dan sarana pelaksanaan pemerintahan yang mendasar pada tatanan demokrasi di setiap wilayah provinsi dan kabupaten kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah juga dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian pasangan calon yang dipercayai oleh masyarakat melalui perolehan suara dalam pemilihan umum untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pemerintahan daerah. Sistem pemilihan ini berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu sehingga dapat ditetapkan pasangan calon pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Secara singkat, sistem pemilihan ini berkaitan dengan cara penetapan pemilih, penetapan pasangan calon, pemberian suara, penghitungan suara, penetapan pemenang, pengusulan, pengesahan, pengangkatan pasangan calon kepala daerah menjadi kepala daerah dan kemudian dilaksanakan pelantikannya.  Dalam perjalanan demokrasi, Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD maupun pemilihan langsung yang diikuti oleh seluruh atau masyarakat di daerah tersebut. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang seringkali kita disingkat menjadi Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.  Berbagai perubahan yang terjadi dari masa ke masa atas penyelenggaraan Pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dan akan terus dalam proses. Oleh karenanya, pemberian makna atas demokrasi itu sendiri merupakan hal terpenting dalam reformasi dan perbaikan hidup berbangsa dan bernegara.  Secara prinsip, setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata-mata dalam rangka menciptakan satu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, demikian halnya dengan ketentuan a quo yang saat ini sedang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon;  Dalam ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang 12 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah secara jelas dinyatakan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPR kabupaten kota selambat-lambatnya 3 hari kepada Menteri Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Dalam Negeri melalui gubernur dan seterusnya. Hal ini mengandung arti bahwa gubernur mempunyai kewajiban, sekali lagi bahwa gubernur mempunyai kewajiban dengan batasan waktu 3 hari untuk menyampaikan usulan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatannnya.  Dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2008 sebagaimana perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh gubernur atas nama presiden.Ketentuan ini merupakan pelaksanaan gubernur selaku wakil pemerintahan pusat di daerah. Norma di atas disusun sebagai upaya agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di daerahnya, sehingga dapat melakukan monitoring dengan tepat dan mengambil tindakan dengan cepat apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks pengusulan bupati/wakil bupati terpilih, gubernur sebagai pemerintah pusat agar mengetahui proses-proses yang terjadi di wilayahnya, oleh hukum diberikan kewenangan untuk melanjutkan usulan dari KPU Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.  Pada saaat merumuskan norma a quo pertimbangannya adalah agar gubernur selalu mengetahui proses-proses dan tahapan Pilkada karena dialah nantinya yang akan melakukan tahapan berikutnya yaitu melantik pasangan calon terpilih. Bahwa kewenangan yang dimiliki gubernur hanya semata-mata melanjutkan usulan KPUD dan tidak ada kewenangan gubernur untuk menguji dan menilai usulan KPUD tersebut. Namun demikian dalam tatanan taktis norma ini tidak seluruhnya berjalan dengan baik. Di Indonesia pernah terjadi gubernur tidak mau melanjutkan usulan penetapan pasangan calon terpilih yaitu dalam Pilkada Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dan Pilkada Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur yang sekarang sedang mengajukan permohonan pengujian ini. Artinya menurut Pemerintah dalam hal ini ada yang tidak tepat di dalam implementasi dari ketentuan tersebut.  Prosedur yang sudah ada dalam Undang-Undang a quo bila tidak diikuti akan menyebabkan terjadinya cacat prosedur yang berakibat dapat dibatalkannya keputusan pengesahan pengangkatan kepala daerah/wakil kepala daerah oleh pengadilan tata usaha negara sebagaimana kasus yang terjadi pada pengadilan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tata usaha negara tentang pengesahan, pengangkatan Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Barat. Padahal sebagaimana kita ketahui penyelenggaraan pemerintah tidak boleh berhenti karena ada penyelenggara pemerintahan yang tidak mau melaksanakan perintah dari Undang-Undang tersebut.  Tidak dilaksanakannya perintah atau kewajiban yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang dimohonkan untuk diuji tersebut oleh pihak-pihak terkait dalam tahapan pemilihan umum bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yaitu dalam hal ini KPU, DPRD, gubernur, dan Menteri Dalam Negeri menurut pemerintah merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang tentunya apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri.  Pemilukada merupakan bagian dari proses demokratisasi yang merupakan sebuah jalan untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya yaitu tegaknya prinsip dan nilai demokrasi Pilkada bukanlah satu tujuan melainkan sebagai alat atau sarana sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan terselenggaranya Pilkada tidak serta merta demokrasi akan terjadi bila Pilkada itu dilaksanakan seenaknya dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi universal dalam pelaksanakannya.  Harus menjadi kesadaran semua pihak bahwa melaksanakan pilkada dibutuhkan banyak berbagai perbaikan dan pembenahan antara lain pembenahan manajemen kelembagaan yang menyangkut kelembagaan pelaksanaan Pilkada seperti KPUD, DPRD, gubernur, kemudian penguatan partai politik pengusung dalam menempatkan calon kepala daerah yang tentunya yang harus cerdas, baik, dan memiliki intelektualitas, serta moralitas yang tinggi. Dengan demikian keberhasilan demokrasi di Indonesia tidaklah tergantung pada sistem pengusulan dan pelantikan melainkan tergantung pada kebijaksanaan dan kearifan seluruh elemen yang terlibat di dalam pelaksanaannya.  Terkait dengan permohonan pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut menurut Pemerintah, pertama, bahwa hal ini terkait dengan masalah implementasi yang dilakukan oleh gubernur yang tidak mau melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut atau tepatnya adalah ketentuan Pasal 109 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedua, apabila pihak-pihak seperti para Pemohon dalam hal ini tidak dapat menerima perlakuan sebagaimana yang dilakukan dalam hal ini adalah gubernur yang tidak berkehendak meneruskan permohonan para Pemohon untuk meneruskan kepada Menteri Dalam Negeri menurut Pemerintah hal tersebut merupakan ranah perbuatan melawan hukum yang dapat digugat ke peradilan umum. Bahwa norma ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada prinsipnya adalah sudah benar namun dalam implementasinya yang terjadi tidak tepat. [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan keterangan dalam persidangan dan tidak menyerahkan keterangan tertulis; [2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya; [2.6] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis dan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2014. Oleh karena telah melewati ketentuan batas waktu yang ditentukan, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keterangan tertulis dan kesimpulan tersebut; [2.7] Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), selanjutnya disebut UU 32/2004, khususnya Pasal 109 ayat (4) yang menyatakan, “Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan” sepanjang frasa ”melalui Gubernur” dan Pasal 111 ayat (2) yang menyatakan, “Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden” sepanjang frasa “ Gubernur atas nama”, terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan: Pasal 28D ayat (1):“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id [3.4] Menimbang bahwa ketika permohonan para Pemohon telah disidangkan dan kemudian dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon a quo, berdasarkan Pasal 409 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya UU 32/2004 tersebut maka permohonan para Pemohon telah kehilangan objek; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena UU 32/2004 yang dimohonkan permohonan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka permohonan para Pemohon kehilangan objek sehingga kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Aswanto, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.34 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Aswanto, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd. Hamdan Zoelva ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Maria Farida Indrati ttd. Muhammad Alim ttd. Wahiduddin Adams Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ttd. Aswanto ttd. Anwar Usman ttd. Ahmad Fadlil Sumadi PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id