PUU
Tahun 2026
379/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Pemohon: Nur Rosyid Murtadho (Pemohon I) dan Mohammad Novrizal (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:58:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 379/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Nur Rosyid Murtadho
Pekerjaan
:
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Partai Hijau
Indonesia
Alamat
:
KP Carangpulang, RT. 005/RW 004, Kelurahan
Cikarawang, Kecamatan Dramaga
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Rika Febriyani
Pekerjaan
:
Sekretaris Dewan Pengurus Nasional Partai Hijau
Indonesia
Alamat
:
Jalan Kebalen V Nomor 33, RT. 005/RW. 005,
Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Erwin Febrian Syuhada
Pekerjaan
:
Bendahara Dewan Pengurus Nasional Partai Hijau
Indonesia
Alamat
:
Jalan Munthe GG. Kaswari VI, Nomor 105, RT.
017/RW. 000, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangat
Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon III;
2
4.
Nama
:
Rakhmad Zailani Kiki
Pekerjaan
:
Ketua Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta
Partai Hijau Indonesia
Alamat
:
Jalan Mayang Sari III/E-14, RT. 014/RW. 015,
Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta
Utara, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon IV;
5.
Nama
:
Arifin M. Ade
Pekerjaan
:
Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Provinsi Maluku
Utara Partai Hijau Indonesia
Alamat
:
Topo, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Topo, Kecamatan
Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon V;
6.
Nama
:
M Novrizal Bahar
Pekerjaan
:
Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Alamat
:
Jalan KPBD 14B, RT. 003/RW. 002, Kelurahan
Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VI;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16.004/B/PLF-SKH/X/2026 dan 16.005/B/
PLF-SKH/X/2026, bertanggal 1 Oktober 2026 serta Nomor 16.006/B/PLF-SKH/X/
2026, 16.007/B/PLF-SKH/X/2026, 16.008/B/PLF-SKH/X/2026 dan 16.009/B/PLF-
SKH/X/2026, bertanggal 26 Oktober 2026, memberikan kuasa kepada Dr. Yance
Arizona, S.H., M.A., M.H., Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M., Azmi Fathu Rohman,
S.H., M.H., Mulya Sarmono, S.H., M.H., Mochamad Adli Wafi, S.H., Muhammad
Fawwaz Farhan Farabi, S.H., Bayu Anshori, S.H., Muhammad Kevin Setio Haryanto,
S.H., dan Rahmah Salsabilla, yang seluruhnya tergabung sebagai Tim pada Kantor
Hukum Pillar Law Firm (Advocate, Legal Consultant and Research), berkedudukan
di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Level 3 Suite 304, SCBD, Jalan
Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
3
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 5 Oktober 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada
tanggal 5 Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
379/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 379/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 5 Oktober 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 2 November 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan kehakiman sesuai
dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap
UUD NRI 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945
yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:
a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, selanjutnya disebut UU
4
MK, menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
“menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”;
b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hal yang sama;
c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan,
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
d. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
selanjutnya disebut PMK 7/2025, menentukan bahwa objek
permohonan pengujian adalah undang-undang dan Perppu;
4. Bahwa objek permohonan a quo adalah norma pasal dalam undang-undang,
yaitu UU 2/2011, dan bukan norma dalam peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang. Permohonan a quo merupakan pengujian materiil
terhadap materi muatan pasal dan frasa, dan bukan pengujian formil terhadap
proses pembentukan undang-undang;
5. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK melarang pengujian kembali terhadap materi
muatan yang telah diuji, dan Pasal 60 ayat (2) mengecualikan larangan
tersebut apabila materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda. Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan:
“(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”
6. Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo
pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah. Namun
demikian, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK, permohonan a quo dapat
dimohonkan pengujian kembali karena materi muatan dalam UUD NRI 1945
yang dijadikan dasar pengujian berbeda, dan juga terdapat alasan
permohonan yang berbeda sebagaimana dimungkinkan Pasal 72 ayat (2)
PMK 7/2025. Uraian lengkap mengenai perbedaan tersebut, disertai tabel
perbandingan antara perkara-perkara terdahulu dan permohonan a quo,
disampaikan Para Pemohon dalam Bagian III huruf B permohonan ini untuk
dipertimbangkan Mahkamah;
5
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, ketentuan yang dimohonkan
pengujian merupakan norma pasal dalam undang-undang dan permohonan
a quo tidak ne bis in idem, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal 1
angka 1 serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU
2/2011 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22E ayat (1),
Pasal 22E ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat
(3), serta Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON
A. Landasan Kedudukan Hukum dan Syarat Kerugian Konstitusional
8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia;
kesatuan masyarakat hukum adat; badan hukum publik atau privat; atau
lembaga negara. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menegaskan:
“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama.”
9. Bahwa ketentuan tersebut kini dikukuhkan ke dalam batang tubuh hukum
acara. Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025 menyebut Pemohon dapat berupa
“perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama”. Dengan demikian kedudukan kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama tidak lagi bersandar semata pada penjelasan
undang-undang, melainkan telah menjadi norma operatif dalam peraturan
hukum acara yang berlaku;
10. Bahwa Mahkamah pertama kali menerima konstruksi Pemohon berupa
perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam kelompok orang
yang mempunyai kepentingan sama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 012/PUU-I/2003 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober
2004. Dalam pertimbangan hukumnya mengenai kedudukan hukum para
Pemohon, yang merupakan pemimpin dan aktivis organisasi serikat
buruh/pekerja, Mahkamah menyatakan:
“Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan berupa akta-akta
pendirian asosiasi, federasi atau organisasi buruh/pekerja, tidak ternyata
6
bahwa organisasi-organisasi tersebut telah memperoleh kedudukan
sebagai badan hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, sedang di lain pihak tidak ternyata pula bahwa UU
Ketenagakerjaan secara khusus memberikan kedudukan atau standing
bagi organisasi atau asosiasi-asosiasi serikat buruh untuk dapat
mengajukan permohonan di hadapan Mahkamah untuk membela
kepentingan hukum dan hak asasi para buruh sebagaimana dikenal
dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, akan tetapi sebagai
perorangan atau kumpulan perorangan yang bertindak untuk diri sendiri
maupun untuk para buruh yang tergabung dalam organisasi yang
dipimpin para Pemohon, maka para Pemohon memenuhi kualifikasi
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) yaitu sebagai perorangan atau
kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, hlm. 98-99)”
11. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 menentukan hak konstitusional
Pemohon dianggap dirugikan apabila terpenuhi lima syarat kumulatif, yaitu:
“a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.”
12. Bahwa kelima syarat tersebut merupakan kodifikasi dari pendirian tetap
Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007, yang hingga kini dipergunakan Mahkamah dalam
memeriksa kedudukan hukum Pemohon. Kelima syarat tersebut bersifat
kumulatif, dan pemenuhannya oleh masing-masing Pemohon diuraikan di
bawah ini;
13. Bahwa norma-norma a quo mengatur secara langsung warga negara yang
hendak mendirikan partai politik. Pasal 1 angka 1 UU 2/2011 mendefinisikan
partai politik sebagai organisasi yang “dibentuk oleh sekelompok warga
negara Indonesia”, Pasal 2 ayat (1) UU 2/2011 menentukan bahwa partai
politik “didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga
negara Indonesia”, sedangkan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU 2/2011
menentukan syarat yang harus dipenuhi organisasi yang didirikan warga
negara tersebut untuk menjadi badan hukum. Sebelum status badan hukum
7
diperoleh, tidak ada subjek hukum lain selain warga negara pendirinya yang
menanggung akibat norma tersebut. Para Pemohon dengan demikian
merupakan adresat norma, dan kerugian yang didalilkan merupakan kerugian
perorangan warga negara atas hak yang oleh Mahkamah sendiri dilekatkan
pada warga negara, yaitu hak untuk mendirikan partai politik (vide Putusan
Nomor 116/PUU-XXI/2023, Sub-paragraf [3.17.1]).
14. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon juga tidak bergantung pada ada
atau tidaknya status perkumpulan berbadan hukum. UU 2/2011 mengatur
jalur tersendiri bagi pendirian partai politik, yaitu pendirian oleh warga negara
yang didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri dengan akta
notaris, lalu didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum (Pasal
2 ayat (1a) dan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2011). Status perkumpulan, sekalipun
dimiliki, tidak menggantikan dan tidak meringankan syarat dalam norma
a quo, sehingga tidak menghapus maupun mengurangi kerugian Para
Pemohon;
15. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa sebagian norma a quo pernah
dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 18/PUU-IX/2011, dan
Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pemohon
dalam perkara tersebut adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama, yaitu
partai politik yang telah berstatus badan hukum, yang terutama
mempersoalkan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mengenai verifikasi terhadap
partai politik yang telah berbadan hukum. Kedudukan Para Pemohon dalam
perkara a quo berbeda secara mendasar. Para Pemohon adalah perorangan
warga negara yang hendak mendirikan partai politik dan, karena norma
a quo, belum pernah dapat memperoleh status badan hukum. Kerugian yang
didalilkan bukan kerugian partai politik yang telah ada atas kewajiban
verifikasi, melainkan kerugian warga negara atas tertutupnya jalan bagi partai
politik untuk mendapatkan status badan hukum;
16. Bahwa sebaliknya, dalam Putusan Nomor 94/PUU-X/2012 yang menguji
Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011, Mahkamah
mengakui kedudukan hukum dua orang perseorangan warga negara
Indonesia, masing-masing pendamping tenaga kerja Indonesia dan anggota
serikat pekerja, dengan menyatakan bahwa “prima facie terdapat hubungan
sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon” dengan
8
norma yang diuji, sehingga “para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing)” (vide Paragraf [3.7] dan [3.8] Putusan Nomor 94/PUU-X/2012).
Apabila kedudukan hukum perseorangan warga negara tersebut diakui
terhadap norma yang sama, maka terlebih lagi (a fortiori) kedudukan hukum
Para Pemohon, yang kerugiannya bersumber dari upaya nyata mendirikan
partai politik sejak tahun 2012;
17. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia,
sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing Para
Pemohon (Bukti P-3, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, dan Bukti
P-10);
B. Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah Perorangan Warga
Negara Indonesia yang Berhimpun dalam Kelompok Orang yang
Mempunyai Kepentingan Sama untuk Mendirikan Partai Hijau Indonesia
sebagai Partai Politik Berbadan Hukum, yang Terhalang oleh Norma
a quo sejak Tahun 2012
18. Bahwa selain sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon I
sampai dengan Pemohon V bersama anggota Partai Hijau Indonesia lainnya
tergabung dalam satu kelompok dengan kepentingan yang sama (Bukti P-4
sampai dengan Bukti P-6). Kepentingan yang sama tersebut bukan
kepentingan yang dirumuskan untuk keperluan perkara ini, melainkan
kepentingan yang telah terorganisasi dan terdokumentasi sebelumnya,
dengan bukti sebagai berikut:
a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hijau Indonesia,
yang memuat asas, tujuan, dan susunan organisasi yang disepakati
bersama (vide Bukti P-4);
b. Keputusan Kongres Luar Biasa Partai Hijau Indonesia Nomor
005/KLB/PHI/VI/2024 tentang Penetapan Dewan Pengurus Nasional
Partai Hijau Indonesia 2024-2027 hasil Kongres Luar Biasa yang
diselenggarakan pada 29-30 Juni 2024 dan diikuti delegasi dari 28
provinsi, yang memilih Nur Rosyid Murtadho (Roy Murtadho) sebagai
Ketua Umum, Rika Febriyani sebagai Sekretaris, dan Erwin Febrian
Syuhada sebagai Bendahara Dewan Pengurus Nasional untuk masa bakti
2024 sampai dengan 2027 (vide Bukti P-5; Bukti P-17);
9
c. Surat Keputusan Kepengurusan Partai Hijau Indonesia pada 12 provinsi,
termasuk Surat Keputusan Nomor 013B/PHI/VIII/2026 tentang Penetapan
Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keputusan
Nomor 014C/PHI/IX/2026 tentang Penetapan Dewan Pengurus Daerah
Tingkat Provinsi Maluku Utara (vide Bukti P-6);
19. Bahwa Para Pemohon menegaskan, dokumen-dokumen tersebut tidak
diajukan sebagai bukti kewenangan mewakili suatu badan hukum, karena
Partai Hijau Indonesia memang belum memperoleh status badan hukum
partai politik. Dokumen tersebut justru membuktikan bahwa ada sekelompok
warga negara yang telah berhimpun, bersepakat mengenai asas dan tujuan,
menyusun kepengurusan di berbagai daerah, dan tetap tidak dapat
memperoleh bentuk hukum apa pun semata karena norma a quo;
20. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V mengajukan permohonan
a quo untuk diri sendiri, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang
tergabung dalam Partai Hijau Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangganya, dan tidak bertindak sebagai kuasa dari
anggota maupun sebagai organ suatu badan hukum. Kedudukan Pemohon
I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai Ketua Umum, Sekretaris, dan
Bendahara Dewan Pengurus Nasional (vide Bukti P-5 dan Bukti P-17), serta
kedudukan Pemohon IV dan Pemohon V sebagai Ketua Dewan Pengurus
Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah
Provinsi Maluku Utara (vide Bukti P-6), diajukan bukan sebagai dasar
kewenangan mewakili, melainkan untuk membuktikan bahwa kepentingan
mendirikan partai politik melekat langsung pada diri mereka sebagai
penggerak organisasi yang pendiriannya terhalang oleh norma a quo.
Kedudukan demikian sejalan dengan Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 yang
menerima para pemimpin organisasi yang belum berbadan hukum sebagai
perorangan atau kumpulan perorangan yang bertindak untuk diri sendiri;
21. Bahwa Partai Hijau Indonesia dideklarasikan pada 5 Juni 2012 dan sejak itu
menjalankan kegiatan organisasi secara berkesinambungan, sebagaimana
dibuktikan dengan dokumen sejarah organisasi (Bukti P-8) dan riwayat
program kerja sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini (Bukti P-9),
sebagaimana diuraikan berikut;
10
22. Bahwa tanpa status badan hukum, tanpa bantuan keuangan negara, dan
dengan sumber daya anggotanya sendiri, Partai Hijau Indonesia telah
menjalankan kelima fungsi partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 11
ayat (1) UU 2/2011, yaitu:
a. Fungsi pendidikan politik (Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 2/2011). Sejak 29
Agustus 2021 Partai Hijau Indonesia menyelenggarakan PHI 101, yaitu
seri pendidikan dasar politik yang diselenggarakan secara berkala bagi
setiap
anggota
baru.
Sepanjang
tahun
2024
saja
PHI
101
diselenggarakan sebanyak sepuluh kali, dan dalam kurun Juni 2024
sampai dengan Juni 2026 telah diikuti 102 anggota. Di atas pendidikan
dasar tersebut diselenggarakan Pendidikan Ideologisasi sebanyak tiga
kali secara tatap muka yang diikuti 40 anggota, serta Pendidikan
Kepengurusan yang diikuti 32 anggota. Pendidikan politik juga dijalankan
bagi masyarakat luas, antara lain melalui forum Bincang Politik Elektoral
dengan tema dampak pemisahan pemilihan umum nasional dan daerah
serta biaya politik dalam Pemilihan Umum 2024; melalui diskusi publik di
daerah, seperti forum PHI Sulteng Bacarita tentang kapitalisme
pertambangan (16 Desember 2025), diskusi masyarakat adat berbasis
ekofeminisme di Kalimantan Timur (25 Mei 2025), dan refleksi Hari Bumi
di Jawa Tengah (22 April 2025); serta melalui media Kabar PHI yang terbit
berkala dan akun Instagram yang diikuti sekitar 11.200 akun dengan
sekitar dua juta tayangan (vide Bukti P-9);
b. Fungsi penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan
bangsa (Pasal 11 ayat (1) huruf b UU 2/2011). Partai Hijau Indonesia
berasaskan Pancasila dan menghimpun anggota dari Aceh sampai
Maluku Utara. Kegiatannya justru menjahit solidaritas antardaerah:
organisasi sayap Forum Puan Hijau menggalang donasi Sedekah Raya
bagi korban bencana ekologis di Aceh pada Januari sampai dengan Maret
2026; kepengurusan di Jakarta menyelenggarakan forum Membaca
Papua bersama komunitas Papua pada 12 Juli 2025; dan bidang
perlindungan kelompok rentan dan marginal mewadahi advokasi bagi
masyarakat Papua, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas (vide
Bukti P-9). Partai politik yang tumbuh dari persoalan daerah tidak
memecah, melainkan merekatkan;
11
c. Fungsi penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara (Pasal 11 ayat (1)
huruf c UU 2/2011). Partai Hijau Indonesia telah menyusun Platform Hijau,
yaitu dokumen rencana kebijakan yang dirintis secara kolektif sejak 22
Agustus 2014 dan disahkan pada 12 Agustus 2023 (vide Bukti P-9).
Bertolak dari platform tersebut, sepanjang 2024 sampai dengan 2025
Partai Hijau Indonesia menerbitkan sekitar sepuluh pernyataan sikap atas
kebijakan negara, antara lain mengenai proyek food estate di Papua,
pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan,
dan keselamatan transportasi publik (vide Bukti P-9). Aspirasi telah
dihimpun dan dirumuskan, tetapi tidak memiliki saluran untuk
diperjuangkan di lembaga perwakilan;
d. Fungsi partisipasi politik warga negara (Pasal 11 ayat (1) huruf d UU
2/2011). Partai Hijau Indonesia menghimpun 2.502 anggota secara
sukarela serta mewadahi partisipasi kelompok yang kerap terpinggirkan
dari politik kepartaian melalui organisasi sayap Forum Puan Hijau dan
Muda Hijau Indonesia (vide Bukti P-9). Partisipasi itu juga dibangun dalam
bentuk kemandirian ekonomi, antara lain melalui Koperasi Prakarsa Hijau
Indonesia yang telah berbadan hukum sejak Desember 2023 (vide Bukti
P-9). Ironisnya, koperasi yang didirikan oleh anggota Partai Hijau
Indonesia dapat memperoleh status badan hukum, sedangkan partai
politiknya sendiri tidak;
e. Fungsi rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik (Pasal 11
ayat (1) huruf e UU 2/2011). Fungsi inilah yang paling jelas
memperlihatkan dinding yang dihadapi Para Pemohon. Karena tidak
dapat mencalonkan kadernya sendiri, Partai Hijau Indonesia terpaksa
menempuh jalan memutar: (i) melalui program Senator Hijau pada
Pemilihan Umum 2019, Partai Hijau Indonesia bersama Kaukus Hijau
Nasional mendorong kandidat anggota Dewan Perwakilan Daerah dari
DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Papua, salah satunya telah
menghimpun 5.000 dukungan bertanda KTP di Jawa Tengah sebelum
gugur pada verifikasi berkas; (ii) pada Pemilihan Umum 2024, anggota
Partai Hijau Indonesia, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, maju
sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Nusa
12
Tenggara Timur dan memperoleh 156.586 suara, meskipun belum terpilih;
dan (iii) Partai Hijau Indonesia tengah menyiapkan anggotanya untuk
berkontestasi dalam pemilihan kepala desa melalui program Desa Bersih,
Adil, dan Lestari, antara lain di Pacet, Jawa Barat (vide Bukti P-9). Seluruh
jalur tersebut adalah jalur pengganti. Jalur yang oleh Pasal 6A ayat (2)
dan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 disediakan bagi warga negara
yang berhimpun, yaitu partai politik, tetap tertutup;
23. Bahwa rekam jejak tersebut memperlihatkan satu pola yang konsisten. Partai
Hijau Indonesia telah membuktikan kesungguhannya dengan cara yang
paling sulit, yaitu bekerja selama empat belas tahun tanpa bentuk hukum,
tanpa bantuan keuangan negara, dan tanpa pemilik modal. Partai Hijau
Indonesia bahkan telah menyesuaikan susunan organisasinya dengan
persyaratan pendaftaran, dengan mengganti model kepemimpinan presidium
menjadi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara melalui Kongres Luar Biasa pada
29-30 Juni 2024, dan pernah menjajaki penggunaan status badan hukum
partai politik lain yang telah terdaftar, yang pada akhirnya juga mensyaratkan
agar Partai Hijau Indonesia terlebih dahulu memenuhi syarat legalitas partai
politik (vide Bukti P-5 dan Bukti P-9). Setiap capaian berhenti pada dinding
yang sama. Yang dibutuhkan Para Pemohon bukan keistimewaan, melainkan
terobosan berupa dipermudahnya partai politik untuk mendapatkan status
badan hukum, sebagai jalan yang oleh konstitusi memang disediakan bagi
setiap warga negara, agar kerja yang telah terbukti itu dapat dipercepat dalam
bentuk hukum yang semestinya;
24. Bahwa kerja Partai Hijau Indonesia juga diakui dalam jejaring partai hijau
internasional. Sejak dideklarasikan pada 5 Juni 2012, Partai Hijau Indonesia
disambut oleh jaringan partai hijau Asia-Pasifik sebagai bagian dari keluarga
partai hijau dunia, dan kini tercatat sebagai anggota asosiasi (associate
member) Asia Pacific Greens Federation, yaitu federasi partai hijau kawasan
Asia-Pasifik yang merupakan salah satu dari empat federasi pembentuk
Global Greens. Global Greens adalah jaringan internasional partai politik dan
gerakan hijau yang dibentuk pada Kongres Global Greens pertama di
Canberra, Australia, pada 2001, dan per Mei 2022 menghimpun 87 partai
anggota, terdiri atas 76 anggota penuh serta 11 anggota pengamat dan
asosiasi, dalam federasi kawasan Afrika, Amerika, Asia-Pasifik, dan Eropa.
13
Seluruh anggotanya terikat pada Piagam Global Greens (Global Greens
Charter) yang memuat enam prinsip, yaitu kearifan ekologis, keadilan sosial,
demokrasi partisipatoris, anti kekerasan, keberlanjutan, dan penghormatan
atas keragaman. Pengurus Partai Hijau Indonesia telah mengikuti Kongres
Partai Hijau Asia-Pasifik di Wellington, Selandia Baru, pada 2015 dan
Kongres Global Greens di Inggris pada 2017. Ironisnya, Partai Hijau
Indonesia diterima sebagai bagian dari keluarga politik internasional yang
anggota-anggotanya duduk di parlemen dan pemerintahan berbagai negara,
tetapi tidak diakui sebagai partai politik di negerinya sendiri;
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon V
bersama anggota Partai Hijau Indonesia lainnya merupakan sekelompok
Warga Negara Indonesia yang telah berhimpun secara terorganisasi sejak
tahun 2012, dengan asas, tujuan, dan susunan organisasi yang disepakati
bersama dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hijau
Indonesia. Dengan demikian Pemohon I sampai dengan Pemohon V
memenuhi kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia,
termasuk
kelompok
orang
yang
mempunyai
kepentingan
sama,
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta
Penjelasannya dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025;
Kerugian Konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V
26. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan “ada hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945”, hak
konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah sebagai berikut:
a. hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945,
yang dirugikan oleh Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), serta Pasal 3 ayat
(2) huruf c dan huruf d UU 2/2011;
b. hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pasal 28C
ayat (2) UUD NRI 1945;
c. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1), serta hak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD
NRI 1945, yang bagi warga negara dijalankan terutama melalui partai
14
politik, yaitu wadah yang oleh Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3)
UUD NRI 1945 diberi peran dalam pengusulan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden serta kepesertaan pemilihan umum anggota DPR dan
DPRD;
d. keterkaitan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 22E ayat (3)
UUD NRI 1945, yang tidak merumuskan hak secara langsung, dengan
hak-hak di atas. Pasal 22E ayat (3) menyerahkan kepesertaan pemilihan
umum kepada “partai politik” tanpa kualifikasi, sehingga menentukan
bentuk hukum yang hendak didirikan Para Pemohon; Pasal 1 ayat (2)
menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, yang dijalankan antara lain
melalui partai politik; dan Pasal 18B ayat (1), yang mengakui satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan di
bawahnya diakui partai politik lokal di Aceh berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006, menunjukkan bahwa pengertian partai politik
dalam sistem hukum nasional tidak tunggal, sehingga hak Para Pemohon
atas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 terdampak.
27. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan “hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang” dan
“kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi”, kerugian Pemohon I sampai dengan Pemohon V
diuraikan sebagai berikut;
28. Bahwa kerugian Para Pemohon tidak terletak pada tidak adanya hak untuk
menjadi peserta pemilihan umum. Para Pemohon tidak mempersoalkan
kepesertaan pemilihan umum dalam permohonan a quo. Kerugian itu timbul
pada tahap yang jauh lebih awal: Para Pemohon secara hukum sama sekali
tidak dapat berhimpun dalam bentuk partai politik yang berstatus badan
hukum;
29. Bahwa hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma-norma
a quo, yang secara langsung mengatur Para Pemohon sebagai warga negara
yang hendak mendirikan partai politik, dengan uraian sebagai berikut:
a. Pasal 1 angka 1 UU 2/2011 menempatkan sifat nasional sebagai unsur
kumulatif definisi melalui kata penghubung “dan”, sehingga organisasi
15
yang tidak bersifat nasional secara definitif bukan partai politik. Akibatnya,
seluruh rezim hukum kepartaian sudah tertutup bagi Para Pemohon sejak
tahap definisi;
b. Pasal 2 ayat (1) UU 2/2011 mewajibkan pendiri berasal “dari setiap
provinsi”. Dengan 38 provinsi, ketentuan ini menuntut sekurang-
kurangnya 1.140 orang pendiri yang tersebar di seluruh Indonesia;
c. Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 mensyaratkan kepengurusan pada
setiap provinsi, paling sedikit 75% kabupaten/kota pada provinsi yang
bersangkutan, dan paling sedikit 50% kecamatan pada kabupaten/kota
yang bersangkutan sebagai syarat memperoleh status badan hukum;
d. Pasal 3 ayat (2) huruf d UU 2/2011 mensyaratkan kantor tetap pada
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir
pemilihan umum, juga sebagai syarat memperoleh status badan hukum,
sehingga setiap kepengurusan yang diwajibkan huruf c harus pula
ditopang oleh kantor tetap;
30. Bahwa kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual. Kepengurusan Partai
Hijau Indonesia yang dibangun Para Pemohon saat ini terbentuk pada 12
provinsi dari 38 provinsi (vide Bukti P-6). Padahal anggota Partai Hijau
Indonesia tersebar lebih luas, sebagaimana tampak dari keikutsertaan
delegasi dari 28 provinsi dalam Kongres Luar Biasa pada 29-30 Juni 2024
(vide Bukti P-5). Kekurangan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian.
Dukungan Para Pemohon memang terkonsentrasi pada daerah-daerah yang
menghadapi persoalan ekologis dan agraria tertentu, sebagaimana tampak
dari kegiatan kepengurusan di Aceh, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur
(vide Bukti P-9);
16
31. Bahwa Partai Hijau Indonesia dideklarasikan pada 5 Juni 2012 belum pernah
satu kali pun memperoleh status badan hukum partai politik. Kegagalan itu
tidak pernah disebabkan oleh ketiadaan kehendak, dukungan, program, atau
kepengurusan, melainkan semata oleh tidak terpenuhinya ambang sebaran
wilayah yang dipersyaratkan oleh UU 2/2011. Hal ini telah menyebabkan
kerugian yang bersifat spesifik dan dapat diukur secara pasti.
32. Bahwa untuk memperoleh status badan hukum, norma a quo menuntut
sekurang-kurangnya 1.140 orang pendiri yang berasal dari 10% provinsi yang
setara dengan 38 provinsi, kepengurusan pada 38 provinsi, pada paling
sedikit 75% kabupaten/kota di setiap provinsi, dan pada paling sedikit 50%
kecamatan di setiap kabupaten/kota tersebut, yang masing-masing harus
ditopang kantor tetap sampai tahapan terakhir pemilihan umum.
Kepengurusan Partai Hijau Indonesia yang telah ditetapkan dengan surat
keputusan baru terbentuk pada 12 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Selatan,
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat,
Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan
Maluku Utara, atau sekitar sepertiga syarat pada tingkat provinsi, belum
termasuk syarat pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Jarak antara
keadaan faktual Para Pemohon dan ambang norma a quo tidak dapat ditutup
dengan kesungguhan berorganisasi, karena yang dituntut adalah jaringan
pengurus dan kantor berskala nasional yang hanya dapat dibiayai oleh
organisasi bermodal besar. Hal ini juga semakin sulit karena kebijakan
pemekaran daerah provinsi oleh Pemerintah. Pada saat Partai Hijau
Indonesia didirikan pada tahun 2012, jumlah provinsi di Indonesia adalah 33
provinsi. Saat ini, jumlah provinsi sebanyak 38 provinsi. Sehingga
pertambahan jumlah provinsi semakin mempersulit keterpenuhan syarat
pembentukan Partai Politik yang didasarkan pada jumlah provinsi.
33. Bahwa kesenjangan antara syarat norma a quo dan kondisi faktual Partai
Hijau Indonesia dapat diringkas sebagai berikut:
Syarat
(ketentuan)
Kebutuhan
menurut norma
a quo
Kondisi faktual Partai
Hijau Indonesia
Bukti
Pendiri (Pasal 2
ayat (1))
Paling sedikit 30
orang dari setiap
provinsi,
atau
Anggota tercatat di 36
provinsi
dengan
sebaran tidak merata;
Bukti
P-
16,
vide
Bukti P-8
17
sekurang-
kurangnya 1.140
orang
dari
38
provinsi
pada 2019 kartu tanda
penduduk pendiri dari
setiap provinsi tidak
terpenuhi
Kepengurusan
provinsi (Pasal 3
ayat (2) huruf c)
Seluruh
38
provinsi
12 Dewan Pengurus
Daerah
vide Bukti
P-6, Bukti
P-9
Kepengurusan
kabupaten/kota
(Pasal 3 ayat (2)
huruf c)
Paling
sedikit
75%
kabupaten/kota
pada
setiap
provinsi
Belum terbentuk
vide Bukti
P-9
Kepengurusan
kecamatan
(Pasal 3 ayat (2)
huruf c)
Paling
sedikit
50% kecamatan
pada
setiap
kabupaten/kota
tersebut
Belum terbentuk
vide Bukti
P-9
Kantor
tetap
(Pasal 3 ayat (2)
huruf d)
Tingkat
pusat,
provinsi,
dan
kabupaten/kota
sampai tahapan
terakhir
pemilihan umum
Tidak dapat dipenuhi
pada
tingkat
kabupaten/kota karena
kepengurusannya
belum ada; dana untuk
bergerak
di
tingkat
provinsi
belum
memadai
vide Bukti
P-9
34. Bahwa ketidakmungkinan untuk mendaftarkan status badan hukum
berdasarkan norma a quo telah terbukti sejak upaya pendaftaran yang
pertama. Pada 1 Juni 2016, Alm. Chairilsyah dan Sdr. Perlindungan April,
selaku pengurus Partai Hijau Indonesia pada saat itu, mendaftarkan Partai
Hijau Indonesia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
membawa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, daftar
kepengurusan, serta sekitar 50 kartu tanda penduduk anggota. Petugas
pendaftaran menerima dan mencatat dokumen tersebut, tetapi meminta agar
pendirian dilengkapi dengan akta notaris. Partai Hijau Indonesia kemudian
menghimpun kartu tanda penduduk calon pendiri dari setiap provinsi,
sebagaimana dituntut Pasal 2 ayat (1) UU 2/2011, melalui jaringan organisasi
masyarakat sipil di daerah. Pada saat itu, dengan 34 provinsi, syarat tersebut
berarti sekurang-kurangnya 1.020 orang pendiri, dan syarat itu tidak dapat
dipenuhi di sejumlah provinsi. Upaya tersebut akhirnya terhenti karena tidak
bisa diproses lebih lanjut di Notaris, sebab kelanjutan proses pendirian badan
18
hukum Partai Politik di Notaris harus mengikuti ketentuan dalam norma a quo
yang sedang diuji;
Figure 1. Foto Pengurus Partai Hijau Indonesia mendatangi Kementerian
Hukum dan HAM pada tanggal 1 Juni 2016 untuk pendaftaran badan hukum
Partai Hijau Indonesia
35. Bahwa ketiadaan keputusan penolakan dari Kementerian Hukum tidak
menghapus sifat aktual kerugian tersebut. Pasal 3 ayat (1) UU 2/2011
menentukan bahwa partai politik “harus didaftarkan ke Kementerian untuk
menjadi badan hukum”, dan Pasal 4 ayat (1) UU 2/2011 mewajibkan
Kementerian melakukan “penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan
kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2)”.
Dengan rumusan demikian, pendaftaran yang tidak memenuhi syarat pendiri
dari setiap provinsi serta kepengurusan dan kantor tetap di seluruh provinsi
dapat dipastikan tidak akan disahkan. Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025
tidak menuntut Pemohon terlebih dahulu menempuh pendaftaran yang
menurut penalaran yang wajar sudah pasti ditolak untuk membuktikan
kerugiannya;
36. Bahwa kerugian tersebut juga aktual, karena telah berulang kali terjadi dalam
rekam jejak Partai Hijau Indonesia sebagaimana diuraikan di atas. Pertama,
pada Pemilihan Umum 2019, karena tidak memiliki wadah partai politik yang
diakui secara hukum, Partai Hijau Indonesia terpaksa mendorong kandidat
19
melalui jalur perseorangan Dewan Perwakilan Daerah, dan salah satu
kandidatnya gugur pada verifikasi berkas meskipun telah menghimpun 5.000
dukungan bertanda KTP di Jawa Tengah. Kedua, pada Pemilihan Umum
2024, sebanyak 156.586 suara yang diperoleh anggota Partai Hijau
Indonesia di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dikonversi menjadi kekuatan
politik kepartaian, karena Partai Hijau Indonesia tidak diakui sebagai partai
politik. Ketiga, Partai Hijau Indonesia telah mengorbankan sebagian otonomi
organisasinya dengan mengubah model kepemimpinan presidium menjadi
Ketua, Sekretaris, dan Bendahara melalui Kongres Luar Biasa pada 29-30
Juni 2024 semata-mata untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan
pendaftaran, tetapi tetap tidak dapat mendaftar. Keempat, upaya menempuh
jalan lain dengan menggunakan status badan hukum partai politik yang telah
terdaftar pun kandas, karena jalan itu kembali mensyaratkan pemenuhan
syarat legalitas yang sama. Kelima, anggota Partai Hijau Indonesia dapat
mendirikan koperasi yang berbadan hukum sejak Desember 2023, tetapi
tidak dapat memberikan bentuk hukum yang setara kepada partai politiknya.
Setiap peristiwa tersebut merupakan kerugian yang telah terjadi, bukan
kerugian yang diandaikan;
37. Bahwa selain aktual, kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terus terjadi. Status badan hukum merupakan syarat pertama
bagi partai politik untuk dapat mendaftar sebagai calon peserta pemilihan
umum (Pasal 173 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum), sedangkan tahapan pemilihan umum dimulai
paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara (Pasal
167 ayat (6) undang-undang yang sama). Selama norma a quo berlaku,
Partai Hijau Indonesia tidak mungkin memperoleh status badan hukum
sebelum tahapan Pemilihan Umum 2029 dimulai, sehingga Para Pemohon
akan kembali kehilangan kesempatan untuk sekadar mengajukan partai
politiknya untuk dinilai sebagai calon peserta pemilihan umum, baik dalam
pemilihan umum nasional maupun pemilihan umum daerah yang
berdasarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 diselenggarakan terpisah
dari pemilihan umum nasional. Dengan demikian, kerugian Para Pemohon
memenuhi rumusan Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025, yaitu bersifat
20
spesifik dan aktual, dan setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
38. Bahwa kerugian tersebut dialami oleh setiap Pemohon secara spesifik sesuai
kedudukannya, dengan rincian kerugian aktual dan potensial sebagai berikut:
a. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, selaku Ketua Umum,
Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Nasional (vide Bukti P-5 dan
Bukti P-17). Secara aktual, hak berserikat mereka berdasarkan Pasal 28
dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dirugikan karena organisasi yang
mereka pimpin tidak dapat didaftarkan sebagai badan hukum partai
politik, bahkan setelah model kepemimpinannya diubah melalui Kongres
Luar Biasa 2024 untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan
pendaftaran. Hak memajukan diri secara kolektif berdasarkan Pasal 28C
ayat (2) dirugikan karena platform yang disepakati anggota tidak dapat
diperjuangkan melalui partai politik yang diakui hukum, sedangkan hak
atas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dirugikan
karena mereka dihadapkan pada pengertian partai politik yang berbeda
dalam UU 2/2011 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Secara
potensial, selama norma a quo berlaku, mereka tidak akan dapat
melakukan perbuatan hukum atas nama partai politik, termasuk
mengelola keuangan dan kantor atas nama partai, dan kesempatan yang
sama dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 28D ayat (3) tertutup sejak
tahap pendirian;
b. Pemohon IV, selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013B/PHI/VIII/2026 tanggal 17
Agustus 2026 (vide Bukti P-6). Secara aktual, Pemohon IV memimpin
kepengurusan provinsi yang telah berjalan sebagai kepengurusan
karteker sejak Agustus 2025 dan menghimpun salah satu basis anggota
terbesar Partai Hijau Indonesia (vide Bukti P-16), tetapi kepengurusan itu
tidak dapat menjadi bagian dari partai politik berbadan hukum, karena
status tersebut digantungkan pada kepengurusan di provinsi lain yang
berada di luar jangkauan dan tanggung jawabnya. Hak berserikat (Pasal
28 dan Pasal 28E ayat (3)) dan hak memajukan diri secara kolektif (Pasal
28C ayat (2)) anggota yang dipimpinnya dengan demikian dibatasi pada
perkumpulan tanpa bentuk hukum partai politik. Bahkan di dalam
21
provinsinya sendiri, Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 menuntut
kepengurusan pada sekurang-kurangnya lima dari enam kabupaten/kota
administrasi serta 50% kecamatan pada masing-masing kabupaten/kota
administrasi tersebut, yang masing-masing harus ditopang kantor tetap
berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d UU 2/2011, padahal kepengurusan
pada tingkat tersebut belum terbentuk (vide Bukti P-9). Secara potensial,
kepengurusan yang dipimpinnya tidak akan dapat tampil sebagai
organisasi partai politik dalam arena politik daerah Jakarta, sehingga
kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 28D
ayat (3) tertutup sejak tahap pendirian;
c. Pemohon V, selaku Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Provinsi Maluku
Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 014C/PHI/IX/2026 tanggal 30
September 2026 (vide Bukti P-6). Secara aktual, Pemohon V menjalankan
administrasi kepengurusan provinsi yang telah berjalan sebagai
kepengurusan karteker sejak Oktober 2025, tetapi kepengurusan itu juga
tidak dapat menjadi bagian dari partai politik berbadan hukum. Bagi
provinsi kepulauan seperti Maluku Utara, beban norma a quo berlipat:
Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 menuntut kepengurusan pada
sekurang-kurangnya delapan dari sepuluh kabupaten/kota yang tersebar
di sejumlah pulau serta pada 50% kecamatan di setiap kabupaten/kota
tersebut, sedangkan Pasal 3 ayat (2) huruf d UU 2/2011 menuntut kantor
tetap pada setiap tingkatan itu sampai tahapan terakhir pemilihan umum.
Kerugian tersebut menyentuh hak berserikat (Pasal 28 dan Pasal 28E
ayat (3)), hak memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C ayat (2)), serta
hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1)),
karena beban yang sama dikenakan kepada provinsi dengan karakter
geografis yang sangat berbeda. Secara potensial, kepengurusan yang
dikelolanya tidak akan dapat berkembang menjadi organisasi partai politik
yang diakui hukum dalam arena politik daerah Maluku Utara, sehingga
kesempatan yang sama dalam pemerintahan berdasarkan Pasal 28D
ayat (3) tertutup sejak tahap pendirian;
C. Pemohon VI adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, Pemilih, dan
Dosen Hukum Tata Negara yang Hak Konstitusionalnya Dirugikan oleh
Norma a quo
22
39. Bahwa Pemohon VI, M Novrizal Bahar adalah perorangan warga negara
Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang
berprofesi sebagai dosen hukum tata negara pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (Bukti P-11 dan Bukti P-12). Kedudukan hukumnya
dalam permohonan a quo bertumpu pada tiga kapasitas yang saling
menguatkan, yaitu sebagai warga negara yang hendak berserikat dalam
partai politik, sebagai pemilih yang hak pilihnya baru bermakna apabila
tersedia pilihan yang nyata, dan sebagai pendidik konstitusi yang secara
profesional berkewajiban mengajarkan, meneliti, dan menyebarluaskan
pemahaman atas UUD NRI 1945 kepada masyarakat;
40. Bahwa kapasitas Pemohon VI sebagai pendidik konstitusi ditopang oleh
rekam jejak yang spesifik pada persoalan norma a quo. Pemohon VI saat ini
menjabat Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. Ia meraih gelar doktor dari Universiteit Utrecht, Belanda, dengan
disertasi berjudul “Strengthening Representation in Parliament by Enhancing
Diversity Accommodation: A Comparative Study Between the European
Parliament and the Indonesian Dewan Perwakilan Rakyat” yang
dipertahankan pada 30 Agustus 2024, yang antara lain menguraikan
beratnya syarat pendaftaran partai politik sebagai badan hukum di Indonesia
(Bukti P-13). Pemohon VI juga telah memberikan keterangan sebagai ahli
hukum tata negara di hadapan Mahkamah dalam Perkara Nomor 45/PUU-
XXIII/2025 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia, dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
pada tahun 2020 dalam Perkara Nomor 53/G/TUN/PTUN-JKT dan Perkara
Nomor 92/G/TUN/PTUN-JKT. Ia pernah menjadi anggota Tim Konsultan dan
Perumus Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa,
Pemerintahan Daerah, dan Pemilihan Kepala Daerah pada Panitia Ad Hoc I
Dewan Perwakilan Daerah. Pada 30 Juli 2026 di Yogyakarta, Pemohon VI
menyampaikan policy brief mengenai reformasi sistem politik dan pemilihan
umum yang merekomendasikan agar partai politik dipermudah untuk
mendapatkan status badan hukum serta diferensiasi peserta pemilihan
umum nasional dan daerah. Selain itu, sebagai warga negara Pemohon VI
berkehendak mendirikan atau mendukung partai politik berbadan hukum
23
yang memperjuangkan isu tertentu sesuai kajian ilmiahnya, namun kehendak
tersebut terhalang secara langsung oleh norma a quo;
Kerugian Konstitusional Pemohon VI
41. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan “ada hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945”, hak
konstitusional Pemohon VI adalah sebagai berikut:
a. hak atas kemerdekaan berserikat berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 28E
ayat (3) UUD NRI 1945, termasuk untuk mendirikan atau bergabung
dengan partai politik yang memperjuangkan aspirasinya;
b. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang bagi Pemohon
VI melekat pula pada pelaksanaan profesinya sebagai pendidik hukum
tata negara; dan
c. hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, yang dalam negara yang
kedaulatannya berada di tangan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI
1945 mencakup kesempatan untuk ikut menentukan, melalui partai politik
dan pemilihan umum, siapa yang mengisi jabatan politik;
42. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan “hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang” dan
“kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi”, kerugian Pemohon VI diuraikan sebagai berikut;
a. Bahwa bagi Pemohon VI, kerugian konstitusional timbul dalam tiga
kapasitas. Pertama, sebagai warga negara. Pemohon VI berkehendak
menggunakan kemerdekaan berserikat berdasarkan Pasal 28 dan Pasal
28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang ruang lingkupnya sejalan dengan Pasal
22 dan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,
dengan mendirikan atau mendukung partai politik berbadan hukum yang
memperjuangkan isu sesuai kajian ilmiahnya. Kehendak tersebut tidak
dapat diwujudkan melalui partai politik yang tumbuh dari daerah atau dari
kelompok kepentingan tertentu, karena norma a quo menuntut sebaran
nasional sejak tahap pendirian. Kedua, sebagai pendidik konstitusi.
Sebagai dosen yang menjalankan tridarma perguruan tinggi berdasarkan
24
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
Pemohon VI berkewajiban mengajarkan pengertian partai politik menurut
hukum positif, sementara pengertian itu dibantah oleh undang-undang
lain yang sederajat, yaitu pengaturan partai politik lokal dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pemohon VI tidak dapat mengajarkan
kepada mahasiswanya pengertian partai politik yang pasti, karena hukum
positif sendiri memuat dua pengertian yang saling meniadakan, sehingga
hak atas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 dirugikan secara spesifik dalam pelaksanaan profesinya (Bukti
P-14);
b. Bahwa kerugian Pemohon VI sebagai pendidik konstitusi bukan sekadar
tantangan mengajar. Setelah mempelajari pengaturan partai politik di
berbagai negara, antara lain melalui disertasinya yang membandingkan
Parlemen Eropa dan Dewan Perwakilan Rakyat (vide Bukti P-13), serta
teori demokrasi dan ilmu politik, Pemohon VI tidak menemukan dasar
konstitusional maupun keilmuan untuk menjelaskan mengapa, dalam
konteks Indonesia, sekelompok warga negara harus hadir di seluruh
provinsi untuk sekadar mendirikan partai politik. UUD NRI 1945 tidak
mensyaratkan sifat nasional bagi partai politik, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 mengakui partai politik lokal, dan Mahkamah sendiri
menyatakan bahwa negara tidak dapat melarang warga negara untuk
mendirikan partai politik (Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, Sub-
paragraf [3.17.1]). Pertentangan tersebut menempatkan Pemohon VI
pada keharusan mengajarkan norma yang tidak dapat dijelaskan secara
koheren, padahal profesinya menuntut penyampaian pengetahuan yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketidakpastian itu tidak
bersumber dari kekurangan pengetahuan Pemohon VI, melainkan dari
pertentangan di dalam hukum positif yang hanya dapat dipulihkan melalui
pengujian konstitusionalitas norma, sehingga merupakan kerugian atas
hak atas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945;
c. Bahwa kerugian Pemohon VI sebagai dosen bersifat spesifik dan aktual,
karena timbul dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya sehari-hari
25
dan tidak dialami oleh warga negara pada umumnya. Pertama, dalam
pendidikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen mewajibkan dosen merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran serta menilai hasil pembelajaran. Setiap kali Pemohon VI
mengajarkan materi partai politik dalam mata kuliah Hukum Tata Negara
yang diampunya, ia harus menjelaskan bahwa partai politik menurut UU
2/2011 wajib bersifat nasional, sekaligus bahwa Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 mengakui partai politik lokal yang tidak bersifat nasional,
dan harus menilai jawaban mahasiswa atas dua pengertian yang saling
meniadakan tersebut tanpa pegangan hukum yang pasti (vide Bukti P-
14). Kedua, dalam penelitian, Pemohon VI telah menguraikan dalam
disertasinya beratnya syarat pendaftaran partai politik sebagai badan
hukum di Indonesia (vide Bukti P-13), dan merekomendasikan agar partai
politik dipermudah untuk mendapatkan status badan hukum dalam policy
brief yang disampaikannya pada 30 Juli 2026, tetapi temuan dan
rekomendasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
sepanjang norma a quo berlaku. Ketiga, dalam pengabdian kepada
masyarakat, Pemohon VI berkehendak mendirikan atau mendukung
partai politik berbadan hukum yang memperjuangkan isu sesuai kajian
ilmiahnya, tetapi kehendak tersebut tidak mungkin diwujudkan tanpa
terlebih dahulu memenuhi syarat 1.140 pendiri serta kepengurusan dan
kantor di seluruh provinsi. Kerugian tersebut juga potensial dan menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terus terjadi, karena akan
berulang pada setiap semester selama Pemohon VI mengampu mata
kuliah tersebut selama norma a quo berlaku;
d. Bahwa ketiga, sebagai pemilih, Pemohon VI adalah warga negara yang
berhak memilih dalam pemilihan umum (vide Bukti P-10). Norma a quo
menyaring sejak tahap pendirian partai politik yang dapat lahir dari
aspirasi daerah atau isu tertentu, sehingga pilihan politik yang kelak
tersedia bagi Pemohon VI terbatas pada partai politik yang sanggup
membiayai kehadiran di seluruh provinsi. Mahkamah telah menegaskan
sejak Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bahwa hak untuk memilih dan
dipilih merupakan hak konstitusional warga negara, dan dalam Putusan
Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah memeriksa pokok permohonan dan
26
mengabulkan
permohonan
perorangan
warga
negara
yang
berkedudukan sebagai pemilih terhadap norma yang membatasi alternatif
pilihan bagi pemilih. Kerugian Pemohon VI sebagai pemilih tidak
bergantung pada syarat kepesertaan pemilihan umum yang tidak
dimohonkan pengujian, karena yang dirugikan adalah kemungkinan
hadirnya partai politik itu sendiri, sebelum syarat kepesertaan pemilihan
umum diberlakukan. Kerugian tersebut bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi pada setiap pemilihan
umum selama norma a quo berlaku;
D. Hubungan Sebab-Akibat dan Kemungkinan Pemulihan Kerugian
Konstitusional Para Pemohon
43. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung antara kerugian
tersebut dan berlakunya norma a quo. Kerugian itu bersumber pada
konstruksi normanya, bukan pada penerapannya oleh Kementerian Hukum,
karena Kementerian tidak memiliki ruang untuk memutus lain sepanjang
normanya berbunyi demikian (Pasal 4 ayat (1) UU 2/2011);
44. Bahwa hubungan sebab-akibat tersebut dapat diuraikan untuk masing-
masing norma sebagai berikut:
Norma
Mekanisme
penghalang
Kerugian Para
Pemohon
Bukti
Pasal 1 angka
1 UU 2/2011
(frasa “bersifat
nasional dan”)
Sifat
nasional
dijadikan
unsur
kumulatif pengertian
partai
politik,
sehingga organisasi
yang tidak (belum)
bersifat
nasional
tidak
tergolong
partai
politik
dan
tidak
dapat
memasuki prosedur
pendirian
maupun
pendaftaran.
Partai
Hijau
Indonesia, yang telah
menjalankan
fungsi
partai politik dengan
12
kepengurusan
provinsi, berada di
luar pengertian partai
politik (Pemohon I-V);
Pemohon
VI
dihadapkan
pada
pengertian
partai
politik
yang
bertentangan dengan
Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2006.
vide Bukti
P-4, Bukti
P-5, Bukti
P-6, Bukti
P-9, Bukti
P-14
Pasal 2 ayat
(1) UU 2/2011
(frasa
“dari
Pendiri wajib berasal
dari setiap provinsi,
sehingga
akta
pendirian baru dapat
Anggota aktif Partai
Hijau sebanyak 2.502
orang yang tersebar
di 36 provinsi. Namun
vide Bukti
P-16
27
setiap
provinsi”)
dibuat
setelah
terhimpun sekurang-
kurangnya
1.140
pendiri
dari
38
provinsi.
karena
syaratnya
adalah mewakili 38
provinsi,
sehingga
tidak bisa terpenuhi
meskipun
secara
individual
dapat
memenuhi
syarat
pembentukan badan
hukum
Pasal 3 ayat
(2) huruf c UU
2/2011
Kepengurusan pada
seluruh
provinsi,
75%
kabupaten/kota, dan
50%
kecamatan
menjadi syarat yang
diteliti Kementerian
sebelum
pengesahan (Pasal
4
ayat
(1)
UU
2/2011).
Kepengurusan
baru
terbentuk
pada
12
provinsi;
kepengurusan
kabupaten/kota
dan
kecamatan
belum
terbentuk,
termasuk
di
DKI
Jakarta
(Pemohon
IV)
dan
Maluku
Utara
(Pemohon V).
Vide Bukti
P-6, Bukti
P-9
Pasal 3 ayat
(2) huruf d UU
2/2011
Kantor tetap wajib
tersedia
pada
tingkatan
pusat,
provinsi,
dan
kabupaten/kota
sampai
tahapan
terakhir
pemilihan
umum,
mengikuti
setiap
kepengurusan yang
diwajibkan huruf c.
Memiliki Kantor tetap
pada setiap provinsi
yang
terdapat
kepengurusan Partai
Hijau
Indonesia.
Belum memiliki kantor
di
tingkat
kabupaten/kota.
vide Bukti
P-9
45. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 2/2011 menghalangi Para Pemohon secara
mandiri. Sekalipun syarat dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (2) huruf
c dan huruf d UU 2/2011 tidak ada, organisasi yang tidak bersifat nasional
tetap berada di luar pengertian partai politik, sehingga tidak dapat didirikan
dan didaftarkan sebagai partai politik. Sebaliknya, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal
3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU 2/2011 merupakan ukuran operasional dari
sifat nasional tersebut, sehingga keempat norma bekerja secara berlapis dan
masing-masing menjadi sebab kerugian Para Pemohon;
46. Bahwa hubungan sebab-akibat tersebut tampak dengan menyingkirkan
setiap kemungkinan penyebab lain. Kerugian Para Pemohon tidak
disebabkan oleh ketiadaan anggota, karena Partai Hijau Indonesia
menghimpun 2.502 anggota secara sukarela; tidak disebabkan oleh
28
ketiadaan program, karena Partai Hijau Indonesia telah mengesahkan
Platform Hijau pada 12 Agustus 2023; tidak disebabkan oleh ketiadaan
kepemimpinan yang sah menurut anggaran dasarnya, karena Dewan
Pengurus Nasional telah ditetapkan melalui Kongres Luar Biasa; dan tidak
disebabkan oleh ketiadaan dukungan pemilih, sebagaimana terlihat dari
156.586 suara yang diperoleh anggotanya pada Pemilihan Umum 2024.
Seandainya norma a quo tidak mensyaratkan kehadiran di setiap provinsi,
Partai Hijau Indonesia dengan 12 kepengurusan provinsinya tidak lagi
terhalang untuk mengajukan pengesahan sebagai badan hukum partai
politik;
47. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan “ada kemungkinan bahwa dengan
dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan
tidak lagi atau tidak akan terjadi”, apabila permohonan a quo dikabulkan,
Partai Hijau Indonesia tidak lagi terhalang untuk didirikan dan didaftarkan
sebagai badan hukum partai politik. Frasa “bersifat nasional dan” tidak lagi
mengecualikannya dari pengertian partai politik; pendirian cukup dilakukan
oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia tanpa syarat
“dari setiap provinsi”; syarat kepengurusan pada setiap provinsi, 75%
kabupaten/kota, dan 50% kecamatan tidak lagi berlaku; dan kantor tetap
cukup diadakan pada tingkatan pusat serta pada tingkatan tempat Partai
Hijau Indonesia memiliki kepengurusan pada saat pendaftaran. Syarat lain
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) UU 2/2011, yaitu pendaftaran oleh paling
sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri dengan akta notaris, keterwakilan
perempuan, nama dan lambang, serta rekening atas nama partai politik, tetap
berlaku dan menurut penalaran yang wajar dapat dipenuhi oleh perhimpunan
dengan 12 kepengurusan provinsi dan 2.502 anggota. Dengan demikian,
kerugian Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak lagi atau tidak akan
terjadi;
48. Bahwa bagi Pemohon VI, apabila permohonan a quo dikabulkan, pengertian
partai politik dalam UU 2/2011 tidak lagi bertentangan dengan pengakuan
partai politik lokal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sehingga
dapat diajarkan secara pasti; kehendaknya untuk mendirikan atau
mendukung partai politik tidak lagi terhalang syarat sebaran nasional; dan
partai politik yang lahir dari aspirasi daerah atau isu tertentu dapat
29
mendapatkan status badan hukum, untuk kemudian dinilai melalui
persyaratan kepesertaan pemilihan umum dan pilihan pemilih. Dengan
demikian, kerugian Pemohon VI tidak lagi atau tidak akan terjadi;
49. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon telah memenuhi
kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf
a UU MK beserta Penjelasannya dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025,
serta kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 4
ayat (2) PMK 7/2025, sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Norma yang Dimohonkan Pengujian dan Dasar Pengujian
50. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian adalah sejumlah ketentuan yang
terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (vide Bukti
P-1) sebagai berikut:
Norma
Bunyi
Pasal 1 angka 1
“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
Pasal 2 ayat (1)
“Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling
sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia
yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau
sudah menikah dari setiap provinsi.”
Pasal 3 ayat (2)
huruf c
“kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit
75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah
kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan
paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah
kecamatan
pada
kabupaten/kota
yang
bersangkutan;”
Pasal 3 ayat (2)
huruf d
“kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan
umum; dan”
30
51. Bahwa dalam permohonan ini, norma a quo didalilkan bertentangan dengan
sejumlah ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 (vide Bukti P-2). Adapun
dasar pengujian, bunyi masing-masing ketentuan UUD NRI Tahun 1945,
serta letak uraian pertentangan norma a quo dengan masing-masing dasar
pengujian dalam permohonan ini disajikan dalam tabel berikut:
Batu Uji dalam
UUD NRI 1945
Bunyi Norma
Pasal 1 ayat (2)
“Kedaulatan
berada
di
tangan
rakyat
dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Pasal 18B ayat (1)
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-
undang.”
Pasal 22E ayat (1)
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima
tahun sekali”
Pasal 22E ayat (3)
“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”
Pasal 28
“Kemerdekaan
berserikat
dan
berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
Pasal 28C ayat (2)
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Pasal 28D ayat (3)
“Setiap
warga
negara
berhak
memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
Pasal 28E ayat (3)
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
B. Permohonan a quo Tidak ne bis in idem Karena Didasarkan Pada
Kerugian Faktual Dari Pemohon, Dasar Konstitusional Yang Berbeda,
serta Alasan-Alasan Konstitusional Yang Berbeda Dengan Permohonan
Sebelumnya
52. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025
memungkinkan diajukannya kembali pengujian materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah,
yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK
31
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 72 ayat (2) PMK
7/2025 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. “
53. Bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo
pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah. Untuk
memudahkan Mahkamah mempertimbangkan perbedaan dasar pengujian
dan alasan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) UU MK
juncto Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025, disajikan perbandingan antara perkara-
perkara terdahulu dan permohonan a quo sebagai berikut:
No
Nomor
Perkara
Pasal UU
yang diuji
UUD 1945
sebagai
Batu Uji
Alasan
Permohonan
Pertimbangan
Hukum MK
Amar Putusan
1
18/PUU-
IX/2011
Pasal
51
ayat
(1);
Pasal
2
ayat
(1)
dan
(1a);
Pasal
3
ayat
(2)
huruf c dan
d; Pasal 4;
Pasal
47
ayat
(1);
serta Pasal
51
ayat
(1a), (1b),
(1c),
dan
(2)
UU
2/2011.
Pasal
27
ayat
(1);
Pasal 28D
ayat
(3);
Pasal 28E
ayat
(3);
Pasal
28I
ayat (2).
PKNU
mempersoalka
n
kewajiban
penyesuaian
dan
verifikasi
ulang beserta
persyaratan
terkait
yang
membebani
partai
yang
telah berbadan
hukum.
Putusan 15/PUU-
IX/2011
berlaku
erga
omnes,
termasuk kepada
PKNU.
Karena
ketentuan
verifikasi
ulang
telah
dibatalkan,
kerugian
yang
didalilkan
tidak
lagi ada. Dalam
konteks
penyesuaian
partai
lama
tersebut,
pasal-
pasal terkait tidak
lagi menimbulkan
kerugian
kepada
pemohon.
[3.8]-
[3.10].
Tidak
dapat
diterima,
karena
pemohon tidak
lagi
memiliki
kerugian
konstitusional
yang
mendasari
kedudukan
hukum.
2
35/PUU-
IX/2011
Pasal
2
ayat
(1);
Pasal
3
ayat
(2)
huruf
c;
Pasal
51
ayat
(1a)
UU 2/2011.
Pasal
28
dan Pasal
28C
ayat
(2).
Syarat pendiri
dari
setiap
provinsi
dan
persebaran
kepengurusan
mempersulit
pendirian
partai,
meningkatkan
biaya,
serta
menyamakan
persyaratan
badan hukum
dengan
peserta
pemilu.
Tenggat
verifikasi
menghalangi
Syarat
jumlah
pendiri
dan
persebaran
kepengurusan
dinilai
sebagai
kebijakan hukum
pembentuk
UU
untuk penguatan
partai
dan
penyederhanaan
multipartai.
Namun,
tenggat
verifikasi
tidak
boleh
menghalangi
pendirian
partai
yang
belum
bermaksud
Dikabulkan
sebagian.
Pasal 51 ayat
(1a)
dimaknai
bahwa tenggat
2½
tahun
berlaku
untuk
mengikuti
pemilu pertama
setelah
partai
didirikan
dan
berbadan
hukum.
Pengujian
persyaratan
pendiri
dan
persebaran
kepengurusan
ditolak.
32
pembentukan
partai
sewaktu-
waktu.
mengikuti pemilu.
[3.12]-[3.15].
3
94/PUU-
X/2012
Pasal
1
angka
1
dan Pasal
3 ayat (2)
huruf c UU
No.
2
Tahun
2011;
Pasal
8
ayat
(2)
huruf b, c,
dan d UU
No.
8
Tahun
2012
tentang
Pemilu
Anggota
DPR, DPD,
dan DPRD.
Pasal
18
ayat
(1),
(2), dan (5);
Pasal
27
ayat
(1);
Pasal
28;
Pasal 28C
ayat (2).
Sifat nasional
partai
serta
persyaratan
persebaran
kepengurusan
dianggap
menutup
pembentukan
partai
lokal,
membatasi
kebebasan
berserikat, dan
tidak
sejalan
dengan
otonomi
daerah.
1.
Otonomi
daerah dalam
penyelenggar
aan
pemerintahan
tidak otomatis
mengharuska
n
pembentukan
partai lokal.
2.
Aspirasi
daerah tetap
dapat
diperjuangka
n
melalui
partai
nasional dan
pengaturan
internalnya.
3.
Pengaturan
partai
nasional atau
lokal
merupakan
kebijakan
pembentuk
UU
dengan
memperhatik
an
sistem
ketatanegara
an dan NKRI.
4.
Persyaratan
berlaku
umum
dan
pembatasan
kebebasan
berserikat
harus dibaca
bersama
Pasal
28J
ayat (2). Lihat
[3.13]-[3.14].
Menolak
permohonan
untuk
seluruhnya.
4
348/PUU-
XXIV/2026
Pasal
3
ayat
(2)
huruf d UU
2/2011,
mengenai
kantor
tetap pada
tingkat
pusat,
provinsi,
dan
kabupaten/
kota.
Pasal 28D
ayat
(1)
dan
(3);
Pasal 28E
ayat
(3);
Pasal 28H
ayat
(2);
Pasal
28I
ayat (4).
Persyaratan
kantor
tetap
menimbulkan
biaya
tinggi
dan dianggap
melindungi
oligarki partai
lama.
Pemohon
menghendaki
negara
menyediakan
fasilitas kantor
bagi
calon
partai baru.
Argumen
biaya
dan
kewajiban
negara
menyediakan
kantor
belum
menjelaskan
pertentangan
norma
dengan
UUD
secara
memadai. Petitum
juga dinilai tidak
disusun
secara
tepat. Kesesuaian
sistematika formal
saja belum cukup
tanpa
kejelasan
substansi. [3.3.3]-
[3.4].
Tidak
dapat
diterima,
karena
permohonan
kabur,
5
299/PUU-
XXIV/2026
Pasal
1
angka
1,
Pasal
1
ayat
(2),
Alasan Permohonan: Persyaratan badan hukum partai
politik harus dibedakan dengan syarat peserta pemilu;
33
(Permohonan
a quo)
Pasal
2
ayat
(1)
dan Pasal
3 ayat (2)
huruf c dan
huruf d
Pasal 18B
ayat
(1),
Pasal 22E
ayat
(1)
dan
(3),
dan Pasal
28D
ayat
(1)
Pembatasan pembentukan partai politik memperlemah
demokrasi dan sistem presidensial; UUD 1945 tidak
mensyaratkan partai politik bersifat nasional; Norma a
quo meniadakan kemerdekaan berserikat karena
syaratnya mustahil dipenuhi; Norma a quo memicu
biaya
tinggi dalam pembentukan partai politik;
Keseragaman
nasional
mutlak
mengingkari
kekhususan daerah dan memicu ketidakpastian
hukum; Norma a quo bukan kebijakan hukum terbuka
(open legal policy) yang absolut; Pemisahan pemilu
nasional dan daerah memberi implikasi bagi bedanya
peserta pemilu; Syarat sebaran wilayah tidak memiliki
padanan di negara presidensial multipartai lain;
Pengabulan
permohonan
tidak
menimbulkan
kekosongan hukum
54. Bahwa permohonan a quo menguji empat ketentuan di dalam UU 2/2011
yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf
d. Bahwa terhadap ketentuan yang menjadi objek permohonan a quo
terdapat satu ketentuan yang belum pernah dinilai, diuji dan diputus oleh
Mahkamah Konstitusi yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d UU 2/2011.
Dengan demikian, materi muatan Pasal 3 ayat (2) huruf d UU 2/2011 belum
pernah diuji dalam pengertian Pasal 60 ayat (1) UU MK;
55. Bahwa dengan demikian, ne bis in idem dinilai terhadap masing-masing
norma dan masing-masing dasar pengujian, sebagaimana dipilah dalam
tabel di atas. Pengecualian dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 72
ayat (2) PMK 7/2025 berlaku bagi setiap norma secara tersendiri. Oleh
karena itu, sekalipun Mahkamah berpendapat salah satu norma a quo telah
pernah diuji dengan dasar pengujian dan alasan permohonan yang sama,
norma lainnya, terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d UU 2/2011 yang belum
pernah diuji pokoknya, tetap harus diperiksa pokok permohonannya;
56. Bahwa perbedaan utama antara permohonan a quo dengan permohonan
sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan
dari tiga hal utama, yaitu: (a) kualifikasi dan kerugian konstitusional pemohon;
(b) dasar hukum pengujian berdasarkan UUD NRI 1945 yang berbeda; dan
(c) alasan-alasan konstitusional yang berbeda untuk mengikuti berbagai
perkembangan baru berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
57. Bahwa pemohon dalam perkara sebelumnya didominasi oleh perseorangan
Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta yang
mendalilkan kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Sementara itu,
perkara a quo diajukan oleh dua kategori permohon yaitu kelompok
perseorangan Warga Negara Indonesia yang berhimpun di dalam Partai
34
Hijau Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia sebagai Dosen
Hukum Tata Negara. Bila permohonan lainnya yang telah diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 dan 2013 beranjak dari alasan
mengenai potensi kerugian hak-hak konstitusional yang dialami oleh warga
negara, Permohonan a quo telah menunjukkan terjadinya kerugian hal
konstitusional yang bersifat faktual dari lebih satu dekade pelaksanaan dari
norma a quo. Sehingga, seharusnya menjadi perhatian yang lebih serius dari
Mahkamah Konstitusi dalam rangka untuk memulihkan pelanggaran
terhadap hak konstitusional Warga Negara.
58. Bahwa permohonan a quo diajukan menggunakan beberapa perbedaan
dasar konstitusional dari UUD NRI 1945 sebagai dasar pengujiannya
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 60 ayat (2) UU MK. Dasar
konstitusional baru dan tidak pernah dijadikan sebagai landasan pengujian
norma a quo antara lain Pasal 1 ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22E ayat
(1) dan (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara ringkas
argumen yang diajukan berdasarkan landasan konstitusional yang berbeda
tersebut dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel Ketentuan Dalam UUD NRI 1945 Yang Menjadi Dasar Pengujian
Yang Tidak Pernah Digunakan Pada Perkara Sebelumnya
Ketentuan UUD
NRI 1945
Relevansi
Pasal 1 ayat (2)
Mendirikan partai politik adalah wujud dari kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan hak-hak politik warga
negara
Pasal 18B ayat (1)
Perlakuan yang sama untuk daerah khusus dan
istimewa membentuk partai politik di daerah yang
tidak harus bersifat nasional
Pasal 22E ayat (1)
Keserentakan pemilu dibagi menjadi pemilu nasional
dan pemilu daerah, sehingga harus dibedakan antara
peserta pemilu nasional dan pemilu daerah
Pasal 22E ayat (3)
Peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik
dan harus dibedakan antara partai politik nasional
dan partai politik daerah
Pasal 28D ayat (1)
Ketidakpastian
hukum
yang
timbul
karena
pengaturan dan perlakuan yang berbeda terkait
dengan partai nasional dan partai daerah.
35
Selebihnya argumen permohonan yang mendalilkan pada pertentangan
antara norma a quo dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dijelaskan
pada bagian Posita permohonan ini.
59. Bahwa selain dasar konstitusional yang berbeda, permohonan a quo juga
didasarkan pada alasan-alasan yang berbeda dibandingkan dengan
permohonan serta putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam menguji
norma a quo. Sehingga, permohonan a quo memenuhi klausul tidak nebis in
idem sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025. Bahwa
dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menguji norma a quo
penolakan didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu: (a) syarat
pembentukan partai politik merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal
policy) pembentuk undang-undang; dan (b) persyaratan pembentukan partai
politik harus diarahkan pada upaya untuk penyederhanaan partai politik untuk
mendukung efektivitas sistem presidensial.
60. Bahwa pertimbangan tersebut sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan oleh
karena itu, permohonan a quo mengajukan alasan-alasan berbeda yang tidak
pernah diajukan oleh pemohon dalam perkara sebelumnya yang pernah
diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan-alasan permohonan tersebut
terutama didasarkan pada kondisi-kondisi baru yang tercipta berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah, khususnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait dengan ambang
batas pencalonan presiden dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXII/2024 terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu
daerah.
61. Bahwa kebijakan hukum terbuka (open legal policy) bukanlah kewenangan
yang bersifat absolut. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-
XXII/2024, Sub-paragraf [3.25.1], Mahkamah menegaskan bahwa kebijakan
pembentuk undang-undang dapat diuji apabila melanggar moralitas atau
rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi,
bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melampaui
kewenangan pembentuk undang-undang atau merupakan penyalahgunaan
kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Adanya salah satu alasan tersebut dapat menjadi dasar pengujian, termasuk
untuk mengubah pendirian Mahkamah sebelumnya. Selanjutnya, dalam Sub-
36
paragraf [3.25.3], Mahkamah menempatkan pemenuhan hak politik warga
negara untuk memilih dan dipilih lebih utama daripada kehendak
menyederhanakan partai politik demi penguatan sistem presidensial. Dengan
demikian, tujuan penyederhanaan partai politik tidak dapat dijadikan
pembenaran untuk mengurangi atau meniadakan hak konstitusional warga
negara untuk memilih dan dipilih. Dalam permohonan a quo, prinsip tersebut
menjadi dasar untuk menilai kembali apakah persyaratan pendirian dan
pengakuan badan hukum partai politik telah melampaui batas konstitusional
kebijakan hukum terbuka.
62. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024,
Sub-paragraf [3.16.4], Mahkamah menilai bahwa penggabungan pemilihan
anggota DPRD dengan pemilihan anggota DPR, anggota DPD, serta
Presiden dan Wakil Presiden menyebabkan masalah pembangunan daerah
cenderung tenggelam di tengah isu nasional. Mahkamah menegaskan bahwa
persoalan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi
fokus dalam pemilihan umum. Atas dasar tersebut, bersama pertimbangan
lainnya, Mahkamah dalam Paragraf [3.17] menetapkan pemisahan
keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah untuk memperkuat kualitas
pemilu dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bertolak dari pertimbangan
tersebut, Para Pemohon mendalilkan bahwa pemisahan kedua arena pemilu
perlu disertai kepastian kesempatan yang adil bagi partai politik untuk
memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu nasional maupun pemilu
daerah, sesuai dengan lingkup kompetisi yang hendak diikuti. Dengan
demikian, persyaratan pengakuan badan hukum partai politik perlu dinilai
kembali agar tidak menutup sejak awal kemungkinan tumbuhnya organisasi
politik yang memperjuangkan aspirasi daerah, sementara aturan mengenai
pembentukan partai politik masih bersifat nasional.
63. Bahwa perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi untuk melakukan
pengesampingan (overruling) pun telah dibuka berdasarkan bagian penutup
Sub-paragraf
[3.13]
Putusan
Nomor
94/PUU-X/2012
Mahkamah
mengikatkan penilaiannya pada keadaan, dengan menyatakan bahwa
keharusan partai politik bersifat nasional atau dimungkinkannya partai politik
lokal merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang “yang
disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh negara”. Penilaian
37
yang oleh Mahkamah sendiri dibuat bergantung pada keadaan tidak dapat
diperlakukan sebagai penilaian yang berlaku selamanya setelah keadaan itu
berubah, terlebih ketika perubahan itu berasal dari putusan Mahkamah
sendiri. Dalam hal ini, Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan
kondisi objektif baru yang membutuhkan kehadiran partai politik yang tidak
bersifat nasional, baik yang berbasis satu daerah maupun lintas daerah;
64. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah disebut di atas, maka
permohonan ini tidak nebis in idem, karena telah memenuhi pengecualian
sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2)
PMK 7/2025 yang dilakukan dengan menggunakan dasar konstitusional serta
alasan-alasan yang berbeda dari permohonan sebelumnya.
C. Persyaratan bagi Partai Politik untuk Mendapatkan Status Badan
Hukum Harus Dibedakan dengan Persyaratan Partai Politik sebagai
Peserta Pemilihan Umum
65. Bahwa sebelum menguraikan pertentangan norma a quo dengan UUD NRI
1945, perlu ditegaskan terlebih dahulu ruang lingkup persoalan konstitusional
yang diajukan dalam permohonan a quo, yaitu mengenai persyaratan
pendirian dan pendaftaran Partai Politik untuk memperoleh status badan
hukum berdasarkan UU 2/2011, bukan mengenai persyaratan Partai Politik
untuk menjadi peserta Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan
a quo secara khusus mempersoalkan konstitusionalitas norma dalam Pasal
1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU
2/2011, sehingga tidak terdapat satu pun ketentuan dalam UU Pemilu yang
dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo.
66. Bahwa penegasan tersebut penting karena persoalan konstitusional yang
diajukan dalam permohonan a quo berkaitan dengan persyaratan untuk
mendirikan dan mendaftarkan partai politik agar memperoleh status badan
hukum, bukan persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan umum. Dengan
demikian, persoalan mengenai kelayakan partai politik untuk mengikuti
pemilihan umum tetap tunduk pada UU Pemilu.
67. Bahwa untuk memperjelas ruang lingkup persoalan konstitusional tersebut,
perlu diuraikan 2 (dua) hal yang saling berkaitan, yaitu (i) perbedaan landasan
38
konstitusional antara kebebasan berserikat dan pengaturan kepesertaan
pemilihan umum; dan (ii) perbedaan pengaturan pendirian partai politik
sebagai badan hukum dan penetapannya sebagai peserta pemilihan umum.
UUD NRI 1945 membedakan landasan konstitusional antara pendirian dan
pendaftaran partai politik sebagai badan hukum dengan pengaturan
kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum. Pembedaan tersebut
tercermin dalam pengaturan mengenai kebebasan berserikat yang dijamin
dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, serta
pengaturan mengenai Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD
NRI Tahun 1945.
68. Bahwa dalam konteks pendirian dan pendaftaran partai politik sebagai badan
hukum, Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi landasan
konstitusional bagi setiap orang untuk berserikat dan berkumpul, termasuk
untuk mendirikan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi dan
partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak
tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional yang melekat pada setiap
orang dan tidak semata-mata bergantung pada terpenuhi atau tidaknya
persyaratan suatu partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum.
69. Bahwa di sisi lain, dalam konteks kepesertaan partai politik dalam pemilihan
umum, landasan konstitusional pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal
22E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa peserta pemilihan
umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik. Selanjutnya, Pasal
22E ayat (6) UUD NRI 1945 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut
tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Kedua ketentuan
tersebut menjadi dasar konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk
mengatur persyaratan dan mekanisme bagi partai politik untuk mengikuti
pemilihan umum.
70. Bahwa berdasarkan kedua landasan konstitusional tersebut, pendirian dan
pendaftaran partai politik sebagai badan hukum dan penetapan partai politik
sebagai peserta pemilihan umum merupakan dua persoalan hukum yang
berbeda secara mendasar. Pendirian partai politik merupakan perwujudan
hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun
39
1945. Dengan demikian, pendirian partai politik berkaitan dengan hak warga
negara untuk membentuk organisasi politik. Sementara itu, kepesertaan
partai politik dalam pemilihan umum berkaitan dengan pemenuhan
persyaratan untuk mengikuti kontestasi elektoral sebagaimana diatur dalam
Pasal 22E ayat (3) dan (6) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, hak warga
negara untuk mendirikan partai politik harus dibedakan dari persyaratan yang
wajib dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum.
71. Bahwa perbedaan landasan konstitusional antara pendirian dan pendaftaran
partai politik sebagai badan hukum dengan kepesertaan partai politik dalam
pemilihan umum juga tercermin dalam pengaturan pada tingkat undang-
undang. UU Parpol (UU 2/2011) mengatur mengenai pembentukan,
pendaftaran, dan pengesahan partai politik sebagai badan hukum.
Sementara itu, UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan dan mekanisme
bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum. Dengan demikian,
meskipun keduanya berkaitan dengan keberadaan partai politik, UU Parpol
(UU 2/2011) dan UU Pemilu memiliki objek pengaturan yang berbeda.
72. Bahwa perbedaan kedua rezim pengaturan tersebut dapat digambarkan
sebagai berikut:
Aspek
Pendirian dan
pendaftaran sebagai
badan hukum
Penetapan partai politik
sebagai peserta pemilihan
umum
Dasar hukum UU Parpol (UU 2/2011)
UU Pemilu
Tujuan
Memperoleh pengesahan
dan status badan hukum
partai politik
Memenuhi persyaratan untuk
mengikuti pemilihan umum
Lembaga
yang
berwenang
Menteri
yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan
di
bidang
hukum
Komisi
Pemilihan
Umum
(KPU)
Produk
hukum
Keputusan
Menteri
mengenai
pengesahan
badan hukum
Keputusan KPU mengenai
penetapan peserta pemilihan
umum
Konsekuensi
hukum
Memperoleh status badan
hukum
Memperoleh status sebagai
peserta
pemilihan
umum
setelah
memenuhi
persyaratan yang berlaku
73. Bahwa berdasarkan perbedaan tersebut, status badan hukum partai politik
tidak dengan sendirinya memberikan status sebagai peserta pemilihan
40
umum. Sebaliknya, persyaratan yang ditentukan untuk menjadi peserta
pemilihan umum tidak dapat serta-merta diberlakukan sebagai persyaratan
untuk mendirikan dan mendaftarkan partai politik sebagai badan hukum. Hal
ini karena kedua tahapan tersebut memiliki tujuan dan konsekuensi hukum
yang berbeda. Partai politik yang telah memperoleh status badan hukum
tetap
harus
memenuhi
persyaratan
kepesertaan
pemilihan
umum
berdasarkan UU Pemilu, sedangkan pemenuhan persyaratan pendirian
badan hukum harus dinilai berdasarkan UU Parpol (UU 2/2011).
74. Bahwa pembedaan antara eksistensi partai politik sebagai badan hukum dan
keikutsertaannya dalam pemilihan umum telah ditegaskan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 dalam pertimbangan
hukum [3.15] halaman 82. Pertimbangan hukum tersebut kemudian dikutip
kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-
XXI/2023 dalam pertimbangan hukum [3.15.1] halaman 117, yang
menyatakan:
“Bahwa tambahan pula, berdasarkan UU Pemilu memang partai politik
yang telah berstatus sebagai badan hukum menurut UU Parpol tidak
secara serta merta (otomatis) dapat mengikuti pemilu, karena masih
harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU Pemilu, seperti
verifikasi administratif dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum
(vide Pasal 7 UU Pemilu), sehingga eksistensi partai politik dengan
keikutsertaan partai politik dalam pemilu memang merupakan dua hal
yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan.”
75. Bahwa dengan demikian, persoalan yang diajukan dalam permohonan a quo
bukan merupakan persoalan kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
yang sepenuhnya berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang.
Persoalan a quo merupakan persoalan konstitusional karena norma yang
dimohonkan pengujian mengatur persyaratan pendirian dan pendaftaran
partai politik sebagai badan hukum, yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan
berkumpul. Oleh karena itu, konstitusionalitas persyaratan tersebut harus
dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan jaminan hak konstitusional dalam
UUD NRI Tahun 1945, bukan semata-mata diserahkan pada kebebasan
pembentuk
undang-undang
dalam
menentukan
kebijakan
hukum.
Argumentasi lebih lanjut mengenai pertentangan norma yang dimohonkan
41
pengujian dengan jaminan hak konstitusional tersebut akan diuraikan pada
bagian selanjutnya.
D. Pembatasan Pembentukan Partai Politik Berdampak Buruk terhadap
Kehidupan Demokrasi di Indonesia dan Memperlemah Sistem
Presidensial Yang Efektif Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan
Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945
76. Bahwa syarat pendirian dan perolehan status badan hukum partai politik
dalam norma a quo telah menutup arena politik bagi pendatang baru. Akibat
penutupan arena politik tersebut tercermin secara nyata dalam sedikitnya
lima indikator, sebagaimana diuraikan berikut;
77. Bahwa pertama, kemunduran kualitas demokrasi. Economist Intelligence Unit
mencatat skor Democracy Index Indonesia menurun dari 7,03 pada 2015
menjadi 6,71 pada 2021 dan 2022, 6,53 pada 2023, 6,44 pada 2024, dan
6,37 pada 2025. Penurunan tiga tahun berturut-turut tersebut menempatkan
Indonesia pada peringkat ke-60 dari 167 negara dalam kategori flawed
democracy. Freedom House sejak laporan tahun 2014 menurunkan status
Indonesia dari Free menjadi Partly Free, dengan skor 57 dari 100 dalam
Freedom in the World 2024 serta 56 dari 100 dalam Freedom in the World
2025 dan 2026. V-Dem Institute dalam Democracy Report 2026
menggolongkan Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah
mengalami autokratisasi dan mencatat bahwa pada akhir 2025 Indonesia
termasuk empat dari lima negara berpenduduk terbesar di dunia yang
tergolong autokrasi;
78. Bahwa kedua, kemunduran tersebut berlangsung beriringan dengan
menyempitnya pilihan partai politik. Jumlah partai politik nasional peserta
pemilihan umum anggota DPR turun dari 48 pada Pemilihan Umum 1999
menjadi 24 pada 2004, 38 pada 2009, 12 pada 2014, 16 pada 2019, dan 18
pada 2024, sedangkan jumlah partai politik yang memperoleh kursi DPR
turun dari 21 pada 1999 menjadi 16 pada 2004, 9 pada 2009, 10 pada 2014,
9 pada 2019, dan 8 pada 2024. Penurunan jumlah peserta yang paling tajam
terjadi pada pemilihan umum pertama setelah UU 2/2011 menaikkan syarat
kepengurusan menjadi seluruh provinsi, yaitu dari 38 partai politik pada 2009
42
menjadi 12 partai politik pada 2014. Kedua kecenderungan tersebut
disandingkan dalam grafik berikut:
Gambar 1. Skor Democracy Index Indonesia 2015-2025 (atas) dan jumlah
partai politik dalam pemilihan umum anggota DPR 1999-2024 (bawah).
Diolah dari Economist Intelligence Unit, Democracy Index, dan Perludem
(2026).
79. Bahwa ketiga, rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Survei
Indikator Politik Indonesia secara konsisten menempatkan partai politik pada
urutan terbawah di antara lembaga yang dinilai publik. Pada survei 22-29
September 2024, partai politik merupakan lembaga yang paling tidak
dipercaya publik; pada survei tahun 2025 yang menempatkan DPR sebagai
lembaga yang paling tidak dipercaya, partai politik berada tepat satu tingkat
di atasnya; dan pada survei 15-21 Januari 2026, partai politik kembali
termasuk lembaga dengan tingkat kepercayaan terendah, yaitu 61%,
7,03
6,97
6,39
6,39
6,48
6,30
6,71
6,71
6,53
6,44
6,37
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Skor (0-10)
A. Skor Democracy Index Indonesia (EIU)
48
24
38
12
16
18
21
16
9
10
9
8
0
10
20
30
40
50
60
1999
2004
2009
2014
2019
2024
Jumlah partai politik
B. Jumlah Partai Politik dalam Pemilu DPR
Peserta pemilu DPR
Memperoleh kursi DPR
43
bersama DPR yang berada pada urutan paling bawah. Survei Poltracking
Indonesia pada Agustus 2026 mencatat hanya 49,7% publik yang masih
percaya terhadap partai politik dan hanya 12,3% yang merasa dekat dengan
partai politik.
80. Bahwa rendahnya kepercayaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari
tertutupnya arena politik bagi pendatang baru. Dalam arena yang tertutup,
ketidakpuasan pemilih tidak memiliki saluran untuk diwujudkan menjadi
pilihan alternatif. Pemilih yang tidak lagi percaya kepada partai politik yang
ada tidak dapat beralih kepada partai politik yang lahir dari gerakan warga,
karena partai politik demikian dicegah lahir oleh norma a quo. Kedaulatan
rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 kehilangan maknanya apabila
rakyat hanya dapat memilih di antara pilihan yang sejak awal telah disaring
oleh syarat permodalan;
81. Bahwa keempat, besarnya suara pemilih yang terbuang. Pada Pemilihan
Umum anggota DPR 2024, sebanyak 17.304.303 suara sah dari 10 partai
politik peserta pemilihan umum tidak terkonversi menjadi kursi DPR karena
partai politik yang dipilih tidak memenuhi ambang batas parlemen sebesar
4%. Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang
diucapkan pada 29 Februari 2024 telah menilai suara terbuang sebagai
persoalan konstitusional. Dalam Sub-paragraf [3.17.3], Mahkamah mencatat
bahwa pada Pemilihan Umum 2004 terdapat 19.047.481 suara sah atau
sekitar 18% yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi, dan pada Pemilihan
Umum 2019 terdapat 13.595.842 suara atau sekitar 9,7%, lalu menyatakan:
“Fakta tersebut membuktikan, hak konstitusional pemilih yang telah
digunakan pemilih dalam pemilu menjadi hangus atau tidak dihitung
dengan alasan penyederhanaan partai politik demi menciptakan sistem
pemerintahan presidensial yang kuat dengan ditopang lembaga
perwakilan yang efektif. Padahal prinsip demokrasi menempatkan rakyat
sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) UUD 1945, namun kebijakan ambang batas parlemen telah ternyata
mereduksi hak rakyat sebagai pemilih.” (vide Putusan Nomor 116/PUU-
XXI/2023, Sub-paragraf [3.17.3], hlm. 124-125)
82. Bahwa pertimbangan tersebut berkorelasi langsung dengan permohonan
a quo, setidak-tidaknya dalam tiga hal. Pertama, dalam putusan yang sama
Mahkamah telah menetapkan di mana penyederhanaan partai politik
semestinya dilakukan. Dalam Sub-paragraf [3.17.1] Mahkamah menyatakan:
44
“Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari
hak asasi manusia tentu tidak dapat melarang warga negara untuk
mendirikan partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 28E ayat
(3) UUD 1945 menyatakan, ‘Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat’. Sehingga, yang
dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang salah satunya adalah
membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan
menyederhanakan jumlah partai politik di DPR melalui kebijakan ambang
batas parlemen.” (vide Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, Sub-paragraf
[3.17.1], hlm. 123)
83. Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah sendiri, penyederhanaan
partai politik ditempatkan di hilir, yaitu pada kepesertaan pemilihan umum dan
pada konversi suara menjadi kursi DPR, dan bukan di hulu, yaitu pada hak
warga negara untuk mendirikan partai politik. Pendirian tersebut sejalan
dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007,
sebagaimana dikutip kembali dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023
(hlm. 117), bahwa “eksistensi partai politik dengan keikutsertaan partai politik
dalam pemilu memang merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat
dicampuradukkan”. Norma a quo membalik susunan tersebut, karena
memakai ukuran kepesertaan pemilihan umum berskala nasional untuk
menentukan boleh tidaknya sebuah partai politik ada;
84. Bahwa kelima, memperlemah sistem presidensial yang efektif akibat
hilangnya fungsi pengawasan (check and balance) legislatif. Pembatasan
pembentukan partai politik di hulu secara sistematis mempersempit arena
kepartaian dan menciptakan koalisi gemuk tak terbatas yang menguasai
mayoritas absolut DPR. Dari total 580 kursi DPR hasil Pemilu 2024, partai
politik pendukung pemerintah saat ini (di luar PDI Perjuangan dan Partai
NasDem), yaitu Partai Gerindra (86 kursi), Partai Golkar (102 kursi), PKB (68
kursi), PAN (48 kursi), Partai Demokrat (44 kursi), dan PKS (53 kursi)—
menguasai sebanyak 401 kursi atau setara dengan 69,14% kekuatan suara
di parlemen. Konsentrasi kekuatan koalisi pemerintah yang terlalu dominan
ini menghilangkan fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif. Sistem
presidensial yang efektif bukanlah sistem yang dijalankan tanpa oposisi atau
dikendalikan oleh mayoritas absolut yang melumpuhkan DPR, melainkan
sistem yang menjamin mekanisme pembagian dan pengawasan kekuasaan
(check and balances) secara berimbang demi mencegah kesewenang-
wenangan;
45
85. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kemunduran kualitas demokrasi,
rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik, dan besarnya suara
pemilih yang terbuang, serta lemahnya check and balances yang
menyebabkan sistem presidensialisme tidak efektif merupakan gejala dari
arena politik yang tertutup bagi pendatang baru. Norma a quo adalah pintu
pertama penutupan tersebut, sehingga bertentangan dengan prinsip
kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan hak atas
kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD
NRI 1945;
E. UUD NRI mengatur tentang “Partai Politik”, Bukan “Partai Politik yang
Bersifat Nasional”, sehingga Frasa “Bersifat Nasional” dalam Norma
a quo Bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945
86. Bahwa unsur “bersifat nasional” dalam Pasal 1 angka 1, beserta Pasal 2 ayat
(1) serta Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU 2/2011 yang menjadi
turunannya, bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Dalil
ini menyangkut pertanyaan penafsiran yang paling mendasar dalam perkara
a quo, yaitu apakah keharusan partai politik bersifat nasional merupakan
perintah UUD NRI 1945, atau merupakan kualifikasi yang ditambahkan
pembentuk undang-undang terhadap istilah yang telah dirumuskan
konstitusi. Jawaban atas pertanyaan tersebut menentukan cara seluruh
norma a quo harus dinilai. Apabila keharusan itu bukan perintah konstitusi,
maka unsur “bersifat nasional” dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2011, beserta
syarat pendiri dari setiap provinsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan syarat
kepengurusan pada setiap provinsi dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011
yang
merupakan
turunannya,
adalah
pembatasan
terhadap
hak
konstitusional, dan bukan pelaksanaan kehendak konstitusi;
87. Bahwa tidak satu pun ketentuan dalam UUD NRI 1945 mensyaratkan partai
politik bersifat nasional. Setiap kali UUD NRI 1945 menyebut partai politik,
yaitu dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal
24C ayat (1), konstitusi menyebutnya tanpa kualifikasi apa pun. Dua
ketentuan yang menempatkan partai politik sebagai pintu pengisian jabatan
politik berbunyi sebagai berikut:
46
Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945: “Pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”
Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945: “Peserta pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”
88. Bahwa rumusan tersebut tegas dan tidak membuka ruang tafsir lain.
Konstitusi menyerahkan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta
kepesertaan pemilihan umum anggota DPR dan DPRD kepada “partai
politik”, tanpa kata “nasional”, tanpa syarat sebaran wilayah, dan tanpa syarat
jumlah provinsi. Pembentuk undang-undang tidak berwenang menambahkan
kualifikasi yang tidak ditulis oleh pembentuk konstitusi, karena kualifikasi
demikian tidak melaksanakan konstitusi, melainkan mengubahnya;
89. Bahwa sebaliknya, frasa “bersifat nasional” justru terdapat di dalam Pasal
22E, akan tetapi dilekatkan kepada penyelenggara pemilihan umum, bukan
kepada partai politik. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”
90. Bahwa keberadaan frasa tersebut pada satu ayat dan ketiadaannya pada
ayat lain di dalam pasal yang sama bukan kelalaian redaksional. Di sini
berlaku asas penafsiran expressio unius est exclusio alterius, bahwa
penyebutan satu hal secara tegas berarti meniadakan hal lain yang tidak
disebut. Namun, asas itu hanya dapat dipakai apabila dapat ditunjukkan
bahwa perumus norma memang mengenal istilah yang tidak dipakainya.
Syarat tersebut terpenuhi, karena frasa “bersifat nasional” dipergunakan
sendiri oleh perumus pada ayat berikutnya di dalam pasal yang sama;
91. Bahwa penafsiran tersebut bertumpu pada tiga landasan. Pertama, landasan
tekstual: konstitusi adalah teks yang dirumuskan dengan sengaja, sehingga
setiap kata yang dipilih dan setiap kata yang tidak dipilih memiliki arti. Doktrin
penafsiran mengenal kanon implikasi negatif (negative-implication canon)
dan praduga konsistensi pemakaian istilah (presumption of consistent
usage), yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perumus memakai
suatu kualifikasi pada satu ketentuan dan tidak memakainya pada ketentuan
lain yang berdekatan, perbedaan itu harus dianggap disengaja dan bermakna
(Antonin Scalia dan Bryan A. Garner, Reading Law: The Interpretation of
Legal Texts, St. Paul: Thomson/West, 2012, hlm. 99-102). Kedua, landasan
47
historis: Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI 1945 lahir dari tahap
perubahan yang sama, yaitu Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan
Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001, sehingga dirumuskan
oleh perumus yang sama, dalam forum yang sama, dan pada waktu yang
sama. Ketika perumus yang sama melekatkan kata “nasional” pada komisi
pemilihan umum tetapi tidak melekatkannya pada partai politik, perbedaan itu
adalah pilihan, bukan kekhilafan. Ketiga, landasan kontekstual: undang-
undang partai politik yang berlaku pada masa perubahan konstitusi, yaitu
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sama sekali tidak
mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional. Unsur
“bersifat nasional” baru dimasukkan ke dalam definisi partai politik melalui
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, lebih dari lima tahun setelah
perubahan konstitusi selesai pada tahun 2002. Pembentuk undang-undang
yang paling dekat dengan masa perumusan konstitusi pun tidak pernah
membaca konstitusi sebagai perintah agar partai politik bersifat nasional;
92. Bahwa penafsiran sistematis atas UUD NRI 1945 secara keseluruhan
mengukuhkan kesimpulan tersebut. Ketika perumus UUD NRI 1945
menghendaki suatu lembaga atau tatanan bersifat nasional, kehendak itu
dinyatakan secara tegas. Selain Pasal 22E ayat (5) mengenai komisi
pemilihan umum, Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan “satu sistem pendidikan
nasional”. Pola perumusan tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi nasional
dalam UUD NRI 1945 merupakan pilihan redaksional yang disengaja dan
dipergunakan secara selektif. Ketiadaan kualifikasi tersebut pada Pasal 6A
ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) karenanya harus dibaca sebagai ketiadaan
perintah, dan bukan sebagai perintah yang tersirat;
93. Bahwa kesimpulan yang sama telah diakui Mahkamah sendiri. Dalam
Putusan
Nomor
94/PUU-X/2012
Sub-paragraf
[3.13],
Mahkamah
menyatakan keharusan partai politik bersifat nasional atau dimungkinkannya
partai politik lokal merupakan kebijakan “yang masih dalam koridor konstitusi
(optionally constitutional)”. Dengan menempatkan kedua pilihan itu sama-
sama di dalam koridor konstitusi, Mahkamah telah menegaskan bahwa UUD
NRI 1945 tidak mewajibkan partai politik bersifat nasional dan tidak melarang
48
partai
politik
lokal.
Pengakuan
tersebut
sejalan
dengan
praktik
ketatanegaraan yang telah berlangsung hampir dua dekade, yaitu
keberadaan partai politik lokal di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di bawah UUD NRI 1945 yang
sama;
94. Bahwa dengan demikian, unsur “bersifat nasional” dalam Pasal 1 angka 1 UU
2/2011, beserta Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU
2/2011 yang melaksanakannya, merupakan kualifikasi yang ditambahkan
undang-undang terhadap istilah “partai politik” yang oleh UUD NRI 1945
dirumuskan tanpa kualifikasi. Kualifikasi tersebut tidak dapat serta-merta
dipandang sebagai konsekuensi dari pengertian partai politik dalam
konstitusi, melainkan harus diuji berdasarkan batasan konstitusional
terhadap pembatasan hak warga negara;
95. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa UUD
NRI 1945 tidak membatasi kebebasan warga negara untuk mendirikan partai
politik
berdasarkan
orientasi
politik
maupun
cakupan
wilayah
kepengurusannya. Partai politik dapat dibentuk untuk memperjuangkan
aspirasi yang bersifat nasional maupun lokal, sesuai dengan kehendak dan
aspirasi politik warga negara. Dengan demikian, pengertian partai politik
dalam UUD NRI 1945 tidak dapat dimaknai secara terbatas sebagai partai
politik yang sejak pendiriannya harus memiliki kepengurusan yang mencakup
seluruh wilayah Indonesia;
96. Bahwa kenyataan elektoral menunjukkan hal yang sama. Partai politik yang
oleh UU 2/2011 diwajibkan bersifat nasional pada praktiknya tidak selalu
bekerja dan memperoleh dukungan dalam skala nasional. Banyak partai
politik yang dalam pemilihan umum anggota DPR tidak memperoleh satu
kursi pun, justru memperoleh kepercayaan pemilih dan kursi di DPRD
provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Dengan kata lain, sebagian partai
politik yang secara hukum berstatus nasional sesungguhnya hidup dan
bekerja dalam skala lokal.
97. Bahwa untuk menunjukkan hal tersebut, perlu disajikan perolehan kursi partai
politik dalam Pemilu 2024 di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota. Untuk keseluruhan data, disajikan tabel berikut yang
49
dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu (1) partai politik nasional yang
memperoleh kursi DPR dan (2) partai politik nasional yang tidak memperoleh
kursi DPR.
Tabel. Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun
2024
No.
Partai Politik
Kursi
DPR
Kursi
DPRD
Provinsi
Kursi DPRD
Kabupaten/
Kota
A. Partai politik nasional yang memperoleh kursi DPR
1
PDIP
110
388
2.815
2
Partai Golongan Karya
102
363
2.513
3
Partai Gerakan Indonesia Raya
86
320
2.113
4
Partai NasDem
69
265
1.857
5
Partai Kebangkitan Bangsa
68
219
1.830
6
Partai Keadilan Sejahtera
53
214
1.317
7
Partai Amanat Nasional
48
158
1.231
8
Partai Demokrat
44
207
1.474
Jumlah
580
2.134
15.150
B. Partai politik nasional yang tidak memperoleh kursi DPR
9
Partai Persatuan Pembangunan
0
81
851
10
Partai Hati Nurani Rakyat
0
40
485
11
Partai Persatuan Indonesia
0
31
349
12
Partai Solidaritas Indonesia
0
32
150
13
Partai Bulan Bintang
0
10
162
14
Partai Kebangkitan Nusantara
0
4
52
15
Partai
Garda
Perubahan
Indonesia
0
3
34
16
Partai
Gelombang
Rakyat
Indonesia
0
1
73
17
Partai Ummat
0
0
21
18
Partai Buruh
0
0
10
Jumlah
0
202
2.187
Total Perolehan Kursi
580
2.336
17.337
98. Bahwa data tersebut menunjukkan partai politik nasional yang tidak
memperoleh satu kursi pun di DPR tetap memperoleh kursi dalam jumlah
yang berarti di tingkat daerah. Pada Pemilu 2024, sepuluh partai politik
50
nasional tanpa kursi DPR memperoleh 202 kursi DPRD provinsi (sekitar
8,6%) dan 2.187 kursi DPRD kabupaten/kota (sekitar 12,6%). Partai-partai
tersebut tidak berhasil memperoleh kursi di tingkat nasional, tetapi tetap
memperoleh kepercayaan pemilih di daerah.
99. Bahwa dengan demikian, keharusan partai politik bersifat nasional tidak
mencerminkan kenyataan cara partai politik bekerja. Skala kerja partai politik,
apakah nasional, regional, atau lokal, pada akhirnya ditentukan oleh pemilih
melalui pemilihan umum, bukan oleh syarat sebaran kepengurusan pada saat
pendirian. Kenyataan ini sejalan dengan rumusan UUD NRI 1945 yang
menyebut “partai politik” tanpa kualifikasi nasional, karena konstitusi
membiarkan
partai
politik
tumbuh
sesuai
dengan
aspirasi
yang
diperjuangkannya dan dukungan yang diperolehnya, baik di tingkat nasional
maupun di tingkat lokal;
100. Bahwa oleh karena itu, pokok persoalan konstitusional dalam permohonan
a quo bukanlah apakah partai politik harus berorientasi nasional atau lokal,
karena orientasi tersebut bergantung pada aspirasi politik yang hendak
diperjuangkan dan merupakan bagian dari kebebasan warga negara untuk
berserikat. Persoalan yang dipermasalahkan adalah kewajiban membentuk
kepengurusan dengan cakupan wilayah tertentu secara nasional sejak
pendirian partai politik sebagai badan hukum, yang menghalangi hak
konstitusional warga negara untuk berserikat dan berpolitik, khususnya ketika
pemenuhannya bergantung pada kemampuan finansial warga negara.
Dengan demikian, pengujian norma a quo berkenaan dengan pembatasan
terhadap hak warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai badan
hukum, bukan dengan penghapusan persyaratan bagi partai politik untuk
menjadi peserta pemilihan umum;
101. Bahwa dengan demikian, ketentuan yang mengharuskan pembentukan
partai politik bersifat nasional dengan kepengurusan 100% provinsi, 75%
kabupaten/kota dan 50% kecamatan tidak sejalan dengan realitas politik
bahwa keberadaan partai politik senyatanya bekerja dan bersifat lokal
berdasarkan suara pemilih yang memberikan kepercayaan di dalam Pemilu
sesuai dengan jenjangnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat
(3) UUD NRI 1945.
51
F. Norma a quo Meniadakan, dan Bukan Sekadar Membatasi, Hak atas
Kemerdekaan Berserikat dalam Bentuk Partai Politik karena Syaratnya
secara Nyata Mustahil Dipenuhi, sehingga Bertentangan dengan Pasal
28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD
NRI 1945
102. Bahwa norma a quo (Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), serta Pasal 3 ayat (2)
huruf c dan d UU 2/2011) meniadakan kemerdekaan berserikat warga
negara. Hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2),
Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 mencakup
kebebasan menentukan bentuk, cakupan, dan basis perhimpunan politik.
Dengan memaksakan kehadiran di seluruh provinsi secara serentak sejak
pengesahan badan hukum, norma a quo tidak sekadar mengatur cara
berorganisasi, melainkan mematikan hak mendirikan partai politik bagi warga
yang berbasis wilayah terbatas.
103. Bahwa menutup akses perolehan badan hukum partai politik berarti menutup
satu-satunya pintu konstitusional pengisian jabatan publik. Dalam desain
ketatanegaraan Indonesia, partai politik adalah satu-satunya wadah yang
diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengusulkan pasangan calon
Presiden/Wakil Presiden (Pasal 6A ayat (2)) serta menjadi peserta pemilu
legislatif (Pasal 22E ayat (3)). Peniadaan bentuk hukum partai politik bagi
gerakan warga pada praktiknya menutup kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
104. Bahwa norma a quo secara keliru menggeser esensi pembentukan partai
politik dari kesamaan gagasan/ideologi menjadi kemampuan finansial. Syarat
keabsahan badan hukum yang menuntut struktur kepengurusan hingga
100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan di seluruh
Indonesia—beserta pengadaan kantor tetap—membutuhkan akumulasi
permodal yang amat besar. Hal ini membelokkan partai politik dari wadah
artikulasi ideologi warga menjadi sarana eksklusif yang hanya dapat
dijangkau oleh pemilik modal (oligarki).
105. Bahwa pengetatan syarat wilayah secara terus-menerus tanpa basis
konstitusional menciptakan persoalan defisit demokrasi yang parah.
Perubahan norma dari UU 2/1999 (tanpa syarat sebaran), UU 31/2002 (50%
52
provinsi), UU 2/2008 (60% provinsi), hingga UU 2/2011 (100% provinsi)
merupakan pengetatan ekstrem tanpa mandat revisi konstitusi. Kepustakaan
hukum tata negara (Mohammad Novrizal, Utrecht 2024) mengategorikan
pengetatan hulu ini sebagai hambatan yang mustahil (impossible burden)
yang melanggar hak kolektif warga untuk membangun bangsa.
106. Bahwa irasionalitas norma a quo terbukti nyata dari pengalaman faktual
Partai Hijau Indonesia (PHI). Selama 14 tahun mengabdi dan menjalankan
fungsi-fungsi utama kepartaian, PHI terbukti berakar pada isu lingkungan di
12 provinsi. Namun, pemaksaan kehadiran fisik administrative di 38 provinsi
beserta ribuan kecamatan mengubah norma undang-undang yang
seharusnya mengatur menjadi norma larangan yang mematikan partisipasi
warga beriktikad baik.
107. Bahwa norma a quo secara salah mencampuradukkan syarat pengesahan
badan hukum di hulu dengan syarat kepesertaan pemilu di hilir. Pembentukan
badan hukum (legal entity) bagi perkumpulan politik adalah tahap awal dari
hak berserikat, sedangkan kelayakan mengikuti kompetisi politik diatur dalam
UU Pemilu (Pasal 173 UU 7/2017) dan diuji oleh pemilih melalui
parliamentary threshold. Hambatan berlapis di hulu merupakan pengaturan
berlebihan (over-regulation) yang mengada-ada karena fungsi penyaringan
kompetisi telah dijalankan oleh saringan di hilir.
108. Bahwa pembebanan kantor tetap di seluruh daerah sampai tahapan pemilu
selesai adalah bentuk disfungsi hukum yang tidak sejalan dengan sistem
daerah pemilihan. Pemilu DPR diselenggarakan di daerah-daerah pemilihan
(dapil) yang terpisah. Partai politik semestinya bebas menentukan skala
kompetisi elektoralnya sesuai basis ideologi dan konstituen daerahnya, tanpa
harus dibebani kewajiban operasional kantor di daerah yang tidak diikuti
kompetisinya.
109. Bahwa kemudahan perolehan badan hukum tidak akan menimbulkan
fragmentasi politik di parlemen. Data Pemilu 1999 dan Pemilu 2024
membuktikan bahwa banyaknya partai terdaftar di kementerian tidak secara
otomatis berbanding lurus dengan jumlah peserta pemilu apalagi partai yang
berhasil memperoleh kursi di DPR. Saringan kepesertaan dan suara rakyat
53
di bilik suara terbukti menjadi instrumen penyeleksi yang paling demokratis
dan efektif.
110. Bahwa norma a quo gagal memenuhi seluruh tahap pengujian
proporsionalitas pembatasan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J ayat
(2) UUD NRI 1945.
a. Uji Kesesuaian: Syarat sebaran administratif tidak berkorelasi dengan
legitimasi dan integritas ideologi partai;
b. Uji Keperluan: Negara memiliki sarana yang lebih ringan (least restrictive
means), seperti transparansi dan verifikasi keanggotaan riil;
c. Uji Proporsionalitas: Kerugian berupa peniadaan hak politik warga jauh
lebih besar daripada manfaat administratif yang diperoleh negara.
111. Bahwa tidak satu pun pertimbangan keutuhan NKRI, ketertiban umum,
maupun penyederhanaan partai dapat membenarkan peniadaan hak
berserikat di hulu. Ancaman terhadap keutuhan NKRI telah ditanggulangi
melalui larangan substansi dan sanksi pembubaran parpol (Pasal 40 dan
Pasal 48 UU 2/2011), sedangkan efektivitas presidensial dipelihara melalui
saringan kepesertaan dan parliamentary threshold di hilir, bukan dengan
menghalangi warga negara mendirikan perkumpulan hukum sejak awal.
112. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, norma Pasal 1 angka 1, Pasal 2
ayat (1), serta Pasal 3 ayat (2) huruf c dan d UU 2/2011 secara nyata
bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ketentuan a quo membatasi hak
secara tidak sah, diskriminatif, dan tidak proporsional, sehingga terbukti
melanggar jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28 dan
Pasal 28E ayat (3)), hak memperjuangkan diri secara kolektif (Pasal 28C ayat
(2)), serta hak atas kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama
dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945).
G. Norma a Quo Menyebabkan Biaya Tinggi dalam Pembentukan Partai
Politik Sehingga Partai Politik Yang Berbasis Kepentingan Rakyat dan
Lingkungan Yang Diusung oleh Partai Hijau Indonesia Tidak Dapat
Berdiri Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3), Pasal 1 ayat (2) dan
Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945
113. Bahwa norma a quo membebankan syarat administratif dan teknis yang
sangat berat sehingga memicu biaya amat tinggi (high-cost politics) dalam
54
pembentukan partai politik. Persyaratan struktur kepengurusan hingga
tingkat bawah beserta domisili kantor tetap yang bersifat homogen di seluruh
Indonesia memaksa pendiri partai politik menanggung beban finansial yang
tidak rasional sejak tahap awal pendirian. Berdasarkan kalkulasi dan simulasi
yang disusun oleh Partai Hijau Indonesia (PHI) pada 15 Oktober 2025,
estimasi biaya minimal yang harus dikeluarkan untuk memenuhi syarat
pengesahan badan hukum hingga kelayakan menjadi peserta pemilu
mencapai Rp92.306.810.000,-.
114. Bahwa tingginya akumulasi biaya pembentukan partai politik tersebut
didominasi oleh persyaratan administratif dan sarana prasarana fisik yang
tidak berkaitan langsung dengan esensi pembentukan gagasan politik.
Rincian biaya dalam perhitungan PHI menunjukkan beban keuangan tersebut
terdistribusi pada tiga tahapan mendasar:
a. Tahap Awal Pendirian (Rp36.400.000,-): Meliputi biaya meterai pendirian
untuk 1.140 pengurus di 38 provinsi dan akta notaris;
b. Tahap Pengesahan Badan Hukum (Rp87.942.880.000,-): Meliputi sewa
kantor untuk 3.655 unit di seluruh tingkatan kepengurusan (Rp87,72
miliar), meterai kepengurusan 12.288 pengurus (Rp122,88 juta), dan
PNBP Pengesahan (Rp100 juta)—di luar biaya operasional rutin gaji serta
fasilitas kantor;
c. Tahap Pemenuhan Syarat Peserta Pemilu (Rp4.327.530.000,-): Meliputi
pemenuhan meterai pernyataan keanggotaan minimal 296.694 orang
(Rp2,84 miliar) dan pencetakan KTA (Rp1,48 miliar).
115. Bahwa komersialisasi dan pembebanan biaya tinggi akibat norma a quo
secara nyata menutup ruang bagi keberadaan partai politik berbasis gerakan
warga (grassroots) dan kepentingan lingkungan hidup. Partai politik seperti
Partai Hijau Indonesia yang mengusung agenda perlindungan lingkungan
hidup dan keadilan sosial tumbuh dari basis swadaya warga yang tidak
ditopang oleh kekuatan modal finansial besar. Pemaksaan besarnya biaya
hingga puluhan miliar rupiah ini menciptakan barrier to entry (hambatan untuk
masuk) yang hanya dapat dilampaui oleh kelompok pemilik modal (oligarki),
sehingga mematikan partisipasi politik warga yang ingin memperjuangkan
hak-hak mendasar melalui jalur kepartaian.
55
116. Bahwa norma a quo diskriminatif dan tidak proporsional karena memaksakan
struktur nasional yang seragam, padahal gagasan Partai Hijau Indonesia
berfokus pada wilayah krisis lingkungan hidup. Orientasi perjuangan Partai
Hijau Indonesia tidak ditujukan untuk merepresentasikan seluruh daerah
secara homogen, melainkan memfokuskan kedaulatan dan keterwakilan
politiknya pada daerah-daerah yang mengalami krisis lingkungan hidup berat
akibat dampak kesalahan kebijakan pemerintah. Pemaksaan syarat
kepengurusan dan sewa kantor hingga 75% kabupaten/kota dan 50%
kecamatan di seluruh Indonesia menghalangi representasi politik yang
sifatnya spesifik-tematik dan kedaerahan.
117. Bahwa syarat pembentukan partai politik dalam norma a quo dapat
dibandingkan secara kontras dengan perlindungan hukum persaingan usaha
yang melarang hadirnya barrier to entry. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
tegas melarang pelaku usaha memanfaatkan posisi dominan untuk
menghambat calon pesaing baru memasuki pasar (Pasal 25 ayat (1) huruf c).
Arena ekonomi dijaga ketat agar tetap terbuka bagi siapapun pendatang
barunya. Ironisnya, dalam arena politik yang memegang teguh kedaulatan
rakyat, partai-partai parlemen justru menetapkan hambatan masuk (barrier to
entry) yang sangat berat dan berlapis melalui syarat pembentukan badan
hukum, sehingga secara sistematis membendung lahirnya peserta pemilu
daerah baru yang independen;
118. Bahwa pembatasan bernuansa finansial dan geografis tersebut melanggar
hak konstitusional atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyuarakan
pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.
Menutup akses pendirian partai politik berbasis isu rakyat dan lingkungan
hanya karena ketidakmampuan finansial untuk memenuhi syarat fisik-
administrasi hulu adalah bentuk perampasan hak politik warga negara.
Hambatan ini menghentikan komitmen warga untuk memperbaiki kualitas
demokrasi dari tingkat bawah dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan
di hadapan hukum (equality before the law) serta kedaulatan rakyat yang
dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
56
H. Keseragaman
Nasional
yang
Mutlak
Mengingkari
Pengakuan
Kekhususan
Daerah
dan
Menimbulkan
Ketidakpastian
Hukum,
sehingga Bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945
119. Bahwa keharusan partai politik bersifat nasional dalam norma a quo
bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan itu tidak
berhenti pada nama dan status, tetapi juga mengandung arti bahwa
keragaman keadaan daerah dapat menuntut pengaturan yang berbeda;
120. Bahwa kerugian konstitusional akibat keseragaman nasional yang mutlak ini
dirasakan secara langsung dan faktual oleh Pemohon IV (Rakhmad Zailani
Kiki), selaku Ketua DPD Partai Hijau Indonesia Provinsi DKI Jakarta.
Pemohon IV mengelola kepengurusan partai di DKI Jakarta—suatu satuan
pemerintahan daerah yang berstatus daerah khusus berdasarkan undang-
undang. Meskipun Pemohon IV beserta jajaran pengurus di DKI Jakarta
memiliki visi, program kerja ekologis, dan dukungan basis warga di Jakarta,
hak politik mereka untuk mendapatkan legalitas badan hukum parpol dan
berpartisipasi dalam pentas politik daerah Jakarta digantungkan secara tidak
rasional pada keberadaan kepengurusan di 37 provinsi lain yang berada di
luar jangkauan tanggung jawab organisatorisnya. Hal ini merenggut jaminan
kepastian hukum yang adil dan kesempatan berpolitik di daerah khusus
tempat Pemohon IV berada;
121. Bahwa kebutuhan akan hadirnya partai berskala daerah terbukti nyata dan
relevan dari fakta elektoral di DPRD Provinsi DKI Jakarta hasil Pemilu 2024.
Data perolehan kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta 2024 mencatat bahwa
partai politik yang gagal memperoleh kursi di tingkat DPR RI (karena tidak
lolos parliamentary threshold nasional) justru mendapatkan kepercayaan
pemilih yang sangat signifikan di DKI Jakarta, antara lain:
a. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 8 kursi DPRD DKI Jakarta (0 kursi DPR
RI);
b. Partai Perindo: 1 kursi DPRD DKI Jakarta (0 kursi DPR RI);
c. Partai PPP: 1 kursi DPRD DKI Jakarta (0 kursi DPR RI).
57
(Total terdapat 10 kursi DPRD DKI Jakarta yang dikuasai oleh partai politik
yang tidak memiliki keterwakilan di DPR RI). Fakta ini membuktikan secara
tak terbantahkan bahwa aspirasi politik warga di tingkat daerah bersifat
otonom dan tidak selalu berbanding lurus dengan konstelasi politik nasional.
Memaksa parpol di daerah untuk wajib berinfrastruktur nasional sejak
pembentukan badan hukum adalah tindakan yang mengabaikan realitas
representasi daerah;
122. Bahwa Bab XI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh telah memberikan contoh konkret pengakuan partai politik lokal:
a. Pasal 1 angka 14 mendefinisikan partai politik lokal sebagai organisasi
politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara yang berdomisili di
Aceh untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pemilihan
daerah;
b. Pasal 75 ayat (1) dan (2) mensyaratkan pendirian parpol lokal cukup oleh
50 orang warga berdomisili di Aceh;
c. Pasal 75 ayat (8) menentukan syarat sebaran kepengurusan badan
hukum cukup 50% kabupaten/kota dan 25% kecamatan di Aceh;
d. Pasal 89 ayat (1) menentukan syarat kepesertaan pemilu daerah secara
terpisah (2/3 kabupaten/kota dan kecamatan di Aceh);
123. Bahwa pembedaan antara Pasal 75 ayat (8) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 penting bagi perkara a quo. Pembedaan itu
menunjukkan pembentuk undang-undang sendiri telah membedakan syarat
untuk memperoleh status badan hukum dari syarat untuk berkompetisi, dan
menetapkan ambang yang lebih ringan bagi tahap pertama. Permohonan
a quo hanya menyentuh tahap pertama;
124. Bahwa keberadaan partai politik lokal di Aceh dengan sendirinya membantah
definisi dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2011. Dua undang-undang yang berlaku
bersamaan memberikan pengertian yang saling meniadakan terhadap subjek
hukum yang sama: menurut UU 2/2011 mesti bersifat nasional, sementara
menurut UU 11/2006 dapat bersifat lokal. Dualisme norma ini menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil bagi warga negara (termasuk Pemohon IV)
berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
58
125. Bahwa asumsi bahwa partai berbasis kedaerahan/daerah mengancam
keutuhan negara adalah tidak terbukti. Pengalaman Aceh menunjukkan
bahwa pembukaan saluran politik lokal justru meredam konflik dan
menguatkan integrasi nasional karena aspirasi warga mengalir melalui jalur
konstitusional;
126. Bahwa dengan demikian, pembatasan hak konstitusional yang bertumpu
pada syarat keseragaman nasional 100% provinsi dalam norma a quo telah
merintangi jaminan pengakuan satuan daerah khusus (Pasal 18B ayat (1)),
menghambat hak berserikat warga daerah (Pasal 28E ayat (3)), serta
melanggar prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945).
I. Norma a quo Bukan Kebijakan Hukum Terbuka yang Bersifat Absolut,
karena Melanggar Moralitas, Rasionalitas, dan Proporsionalitas,
Menimbulkan Ketidakadilan yang Intolerable, sehingga Bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945
127. Bahwa norma a quo tidak dapat berlindung di balik doktrin kebijakan hukum
terbuka (open legal policy). Harus diakui, Mahkamah pernah menilai
keharusan partai politik bersifat nasional sebagai pilihan kebijakan
pembentuk undang-undang. Dalam Putusan Nomor 94/PUU-X/2012 Sub-
paragraf [3.13], Mahkamah menyatakan:
“Menurut Mahkamah, keharusan partai politik bersifat nasional atau
dimungkinkan
adanya
partai
politik
lokal
adalah
merupakan
pilihan/kebijakan pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka atau
kebijakan yang masih dalam koridor konstitusi (optionally constitutional)
yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh negara,
dengan tetap memperhatikan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (5)
UUD 1945” (vide Putusan Nomor 94/PUU-X/2012, Sub-paragraf [3.13])
128. Bahwa istilah optionally constitutional yang dipergunakan Mahkamah
memiliki makna yang khas dan tidak identik dengan kebijakan hukum terbuka
dalam pengertian yang lazim. Istilah tersebut tidak menyatakan bahwa
keharusan partai politik bersifat nasional merupakan perintah UUD NRI 1945,
melainkan bahwa pilihan itu, pada saat dinilai, masih berada di dalam koridor
konstitusi. Penilaian demikian memuat dua batas yang ditetapkan Mahkamah
sendiri. Pertama, pilihan tersebut harus tetap berada di dalam koridor
konstitusi, sehingga pilihan yang dalam pelaksanaannya meniadakan hak
59
konstitusional dengan sendirinya keluar dari koridor itu. Kedua, pilihan
tersebut “disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh negara”,
sehingga konstitusionalitasnya bukan sifat yang melekat secara tetap,
melainkan harus dinilai kembali ketika kondisi dan situasi itu berubah;
129. Bahwa doktrin kebijakan hukum terbuka sendiri tidak pernah bersifat mutlak.
Dalam berbagai putusannya Mahkamah berpendirian bahwa legal policy
pembentuk undang-undang tidak dapat diuji, kecuali apabila produk legal
policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan
ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik dan
kedaulatan rakyat, melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan
merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan
dengan UUD NRI 1945. Dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, misalnya,
Mahkamah mengakui norma yang diuji berada dalam ranah kebijakan hukum
terbuka,
namun
menegaskan
bahwa
penggolongan
itu
dapat
dikesampingkan
apabila
terdapat
penyalahgunaan
wewenang
oleh
pembentuk undang-undang;
130. Bahwa pengecualian tersebut bukan rumusan yang hanya hidup di atas
kertas. Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 2
Januari 2025, Mahkamah mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang
kuat untuk bergeser dari pendiriannya dalam sejumlah putusan terdahulu
yang memandang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden
sebagai kebijakan hukum terbuka, dan pada akhirnya menyatakan Pasal 222
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan tersebut menunjukkan bahwa
penggolongan suatu norma sebagai kebijakan hukum terbuka dalam putusan
terdahulu tidak menutup penilaian kembali terhadap norma yang sama,
terutama ketika norma itu menyentuh hak politik dan kedaulatan rakyat;
131. Bahwa perkembangan putusan Mahkamah dalam soal ini telah dipetakan
secara sistematis dalam kepustakaan hukum tata negara. Muhammad
Anugerah Perdana dan Mochamad Adli Wafi, dalam “Pemaknaan Mahkamah
Konstitusi terhadap Batasan Open Legal Policy beserta Kompleksitasnya”,
Veritas et Justitia, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2025, halaman 251 sampai
dengan 270, menyarikan pembatas yang dipergunakan Mahkamah ke dalam
lima parameter, yaitu (1) adanya penyalahgunaan wewenang oleh
60
pembentuk undang-undang; (2) muatan norma yang bertentangan dengan
prinsip moralitas dan rasionalitas serta menimbulkan ketidakadilan yang
intolerable; (3) pelanggaran terhadap hak politik dan prinsip kedaulatan
rakyat; (4) timbulnya problematika dalam desain dan fungsi kelembagaan;
dan (5) ketentuan norma yang secara nyata bertentangan dengan UUD NRI
1945 (Bukti P-15);
132. Bahwa kelima parameter tersebut disampaikan sebagai sarian akademik atas
praktik Mahkamah, dan bukan sebagai rumusan yang pernah dinyatakan
Mahkamah sendiri dalam satu putusan secara utuh. Yang dijadikan dalil
adalah pendirian Mahkamah yang tampak dalam putusan-putusan tersebut,
yaitu bahwa penggolongan sebagai kebijakan hukum terbuka tidak menutup
pengujian ketika norma yang bersangkutan menyentuh hak yang dijamin
konstitusi;
133. Bahwa dari lima parameter tersebut, empat terpenuhi secara nyata pada
norma a quo:
a. Parameter kedua terpenuhi, karena norma a quo sekaligus melanggar
moralitas,
rasionalitas,
dan
proporsionalitas
serta
menimbulkan
ketidakadilan yang intolerable. Norma a quo melanggar moralitas, karena
menjadikan kekayaan sebagai syarat untuk berhimpun secara politik
dalam negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Mahkamah
sendiri dalam Sub-paragraf [3.16.3] Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024
telah mengidentifikasi akibatnya, yaitu partai politik menjadi “lebih terbuka
terhadap kemungkinan untuk mengikuti keinginan para pemilik modal”
dan “terpaksa merekrut calon berbasis popularitas hanya demi
kepentingan elektoral”. Norma a quo merupakan salah satu sumber
keadaan tersebut, karena biaya pemenuhan syarat sebaran wilayah itulah
yang sejak tahap paling awal mendorong perhimpunan politik mencari
pemilik modal. Norma a quo melanggar rasionalitas, karena tujuan yang
lazim dinyatakan bagi syarat kepengurusan adalah memastikan
kesungguhan dan keterlembagaan partai politik, padahal yang
sesungguhnya diukur adalah kedalaman kantong pendirinya, yaitu
kemampuan membiayai lebih dari 3.000 kantor kepengurusan sebelum
satu suara pun diperoleh, sebagaimana telah diuraikan pada huruf F di
atas; secara finansial, syarat itu mustahil dipenuhi oleh warga negara
61
biasa. Norma yang mengaku mengukur kesungguhan tetapi pada
kenyataannya mengukur kekayaan tidak memiliki hubungan rasional
dengan tujuannya sendiri. Norma a quo melanggar proporsionalitas,
karena tujuan menjaga kesungguhan partai politik dan keutuhan negara
dapat dicapai dengan cara yang jauh lebih ringan, sebagaimana
dibuktikan oleh syarat kepengurusan 50% kabupaten/kota dan 25%
kecamatan bagi partai politik lokal di Aceh, oleh kewajiban setiap partai
politik memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
oleh kewenangan Mahkamah memutus pembubaran partai politik.
Pembatasan yang memilih cara paling berat ketika cara yang lebih ringan
tersedia bukan pembatasan yang proporsional. Norma a quo
menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, karena persoalan yang
paling membutuhkan penyelesaian politik di daerah, seperti konflik
pertambangan, perampasan ruang hidup, pencemaran lingkungan, dan
alih fungsi lahan, pada umumnya diperjuangkan oleh anak muda,
organisasi warga, dan tokoh setempat yang memiliki visi yang jelas bagi
daerahnya serta dikenal dan dipercaya masyarakatnya. Mereka memiliki
legitimasi sosial tanpa memiliki modal finansial. Norma a quo hanya
menghargai modal finansial dan sama sekali tidak menghargai legitimasi
sosial, sehingga mereka tertutup sama sekali dari jalur politik semata-
mata karena tidak mampu membiayai kehadiran di 38 provinsi, padahal
pengenalan dan kepercayaan masyarakat setempat adalah inti dari
perwakilan;
b. Parameter ketiga terpenuhi, karena norma a quo secara langsung
melanggar hak politik warga negara dan prinsip kedaulatan rakyat. Norma
a quo meniadakan satu-satunya bentuk hukum yang oleh konstitusi
sendiri diberi peran dalam pengisian jabatan politik, sehingga warga
negara yang tidak sanggup berhimpun di seluruh provinsi kehilangan hak
untuk ikut menentukan siapa yang dicalonkan dan dipilih. Kedaulatan
yang menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berada di tangan rakyat
berubah menjadi kedaulatan yang hanya dapat dijalankan oleh mereka
yang bermodal besar, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan
menurut Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 hanya tersedia bagi segelintir
orang;
62
c. Parameter keempat terpenuhi, karena norma a quo menimbulkan
problematika dalam desain kelembagaan. Sejak Putusan Nomor
135/PUU-XXII/2024,
penyelenggaraan
pemilihan
umum
nasional
dipisahkan dari penyelenggaraan pemilihan umum daerah, sehingga
sistem ketatanegaraan kini mengenal arena politik daerah yang berdiri
sendiri. Norma a quo tetap memaksa setiap perhimpunan politik yang
hendak berkompetisi di arena daerah untuk terlebih dahulu berdiri sebagai
organisasi nasional, sehingga desain kepartaian tidak lagi selaras dengan
desain
kepemiluan
yang
telah
ditetapkan
Mahkamah
sendiri.
Ketidakselarasan yang sama tampak pada keberadaan partai politik lokal
di Aceh yang bertentangan dengan definisi partai politik dalam UU 2/2011,
sebagaimana telah diuraikan pada huruf G di atas;
d. Parameter kelima terpenuhi, karena norma a quo nyata-nyata
bertentangan dengan UUD NRI 1945. Ruang kebijakan terbuka adalah
ruang yang tidak ditentukan konstitusi, sementara UUD NRI 1945 telah
menyebut “partai politik” tanpa kualifikasi dan justru memakai frasa
“bersifat nasional” untuk penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana
telah diuraikan pada huruf E di atas. Menambahkan kualifikasi pada istilah
yang telah selesai dirumuskan konstitusi bukan pilihan kebijakan di dalam
ruang terbuka, melainkan penyempitan norma konstitusi melalui undang-
undang;
134. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, penggolongan norma a quo
sebagai kebijakan hukum terbuka tidak dapat dipertahankan. Norma a quo
melanggar moralitas, rasionalitas, dan proporsionalitas, menimbulkan
ketidakadilan yang intolerable, melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat,
tidak selaras dengan desain kelembagaan pemilihan umum yang baru, dan
nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan demikian, norma
a quo jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3)
UUD NRI 1945, dan karenanya beralasan menurut hukum untuk dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
63
J. Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Berdasarkan Putusan
MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Memberikan Implikasi Bagi Hadirnya
Peserta Pemilu Daerah Yang Dapat Berbeda dengan Peserta Pemilu
Nasional berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945
135. Bahwa terdapat kondisi ketatanegaraan baru yang mewajibkan Mahkamah
menilai kembali pendiriannya terkait keabsahan syarat pembentukan partai
politik. Pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 94/PUU-X/2012
dirumuskan secara bersyarat pada keadaan, yaitu “disesuaikan dengan
kondisi dan situasi yang dihadapi oleh negara”. Keadaan yang dimaksud
telah berubah secara mendasar melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024,
yang memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dari
penyelenggaraan pemilihan umum daerah dan dengan demikian mengakui
adanya ruang politik daerah yang berdiri sendiri. Dalam tatanan yang
demikian, memaksakan setiap perhimpunan politik harus berskala nasional
sejak tahap awal perolehan status badan hukum tidak lagi memiliki dasar
hukum dan relevansi. Keadaan yang menjadi syarat berlakunya pendirian
Mahkamah dalam Putusan Nomor 94/PUU-X/2012 telah tiada, sehingga
pendirian tersebut tidak dapat lagi dipertahankan;
136. Bahwa desain pemisahan rezim Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah
menghendaki adanya diferensiasi antara peserta Pemilu Nasional dan
peserta Pemilu Daerah. Konstruksi Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 setelah
diinterpretasikan melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuka
fakta yuridis bahwa kebutuhan dan representasi aspirasi politik di tingkat
daerah dapat berdiri sendiri serta berbeda secara mendasar dengan
kebutuhan politik tingkat nasional. Memaksakan partai politik lokal atau partai
politik berbasis gerakan warga di daerah untuk wajib memenuhi struktur
homogen di seluruh provinsi hingga kecamatan se-Indonesia demi mendapat
pengesahan badan hukum merupakan bentuk perampasan hak atas
kepesertaan dalam Pemilu Daerah;
137. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan progresivitas dengan
meninggalkan pendirian lama ketika aturan hukum yang ada terbukti
menghambat demokrasi. Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024
Mahkamah menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil
presiden yang sebelumnya berulang kali dinyatakan sebagai kebijakan
64
hukum terbuka (open legal policy), dan melalui Putusan Nomor 135/PUU-
XXII/2024 Mahkamah menata ulang desain pemilihan umum. Kedua putusan
tersebut membuka ruang untuk membedakan syarat perolehan status badan
hukum partai politik dari syarat kepesertaan pemilihan umum, sehingga partai
politik dapat tumbuh dan melembaga dari bawah (bottom-up) sebelum diuji
dalam kompetisi elektoral;
138. Bahwa pemisahan jadwal pemilu membawa konsekuensi logis perlunya
penataan ulang syarat kepengurusan dan badan hukum partai politik agar
selaras dengan prinsip otonomi serta dinamika politik lokal. Syarat
pembentukan partai politik yang membebankan struktur kepengurusan
hingga 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan di hulu
telah melumpuhkan fleksibilitas partai politik untuk berpartisipasi secara
khusus dalam pemilu tingkat daerah. Ketentuan ini menutup kesempatan bagi
warga daerah untuk membangun wadah politik bertema khusus atau berbasis
kebutuhan lokal tanpa harus memikul beban infrastruktur politik berskala
nasional yang sangat mahal dan tidak relevan;
139. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, memaksakan keseragaman
syarat pembentukan badan hukum partai politik berskala nasional di hulu di
tengah desain pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah secara nyata
bertentangan dengan UUD NRI 1945. Norma a quo merintangi jaminan
kebebasan
berserikat,
berkumpul,
dan
mengeluarkan
pendapat
sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3), mengabaikan prinsip
kepastian hukum yang adil dan persamaan kedudukan di dalam hukum serta
pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3),
serta mencederai hakikat pemilu yang dilaksanakan secara berkala, jujur, dan
adil untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.
K. Perbandingan dengan Negara yang Bersistem Presidensial Multipartai
Menunjukkan Keharusan Kepengurusan di Seluruh Provinsi Tidak
Memiliki Padanan dan Tidak Diperlukan bagi Efektivitas Pemerintahan,
karena yang Perlu Disederhanakan adalah Fraksi di Parlemen, Bukan
Partai Politik
65
140. Bahwa perbandingan berikut hendak menjawab 2 (dua) pertanyaan yang
berbeda. Pertama, apakah terdapat negara demokratis yang mensyaratkan
kepengurusan di seluruh wilayahnya sebagai syarat untuk mendirikan partai
politik? Pertanyaan ini berkaitan dengan hak berserikat dan dijawab oleh
perbandingan dengan negara-negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat,
dan beberapa negara presidensial dengan sistem multipartai. Kedua, apakah
sistem presidensial membutuhkan syarat semacam itu demi efektivitas
pemerintahan? Pertanyaan ini dijawab terutama oleh perbandingan dengan
negara
presidensial
dengan
sistem
multipartai.
Dengan
demikian,
perbandingan disusun dalam tiga kelompok: (i) negara-negara anggota Uni
Eropa; (ii) Amerika Serikat; dan (iii) negara presidensial multipartai.
Perbandingan dengan Negara-Negara di Eropa
141. Bahwa studi yang disusun oleh Parlemen Eropa mengenai kriteria, syarat,
dan prosedur pendirian partai politik di negara-negara anggota Uni Eropa
(Sumber: Jean-Benoit Pilet dan Emilie van Haute, Criteria, Conditions, and
Procedures for Establishing a Political Party in the Member States of the
European Union, European Parliament, Directorate-General for Internal
Policies, Policy Department C, PE 462.512, 2012) menunjukkan bahwa
persyaratan pendirian partai politik pada umumnya berkaitan dengan jumlah
minimum anggota atau tanda tangan pendiri, pembayaran deposit atau biaya
tertentu, publikasi dalam lembaran resmi, serta penyerahan dokumen
pendirian, seperti anggaran dasar, program partai, dan lambang partai. Studi
tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kepengurusan yang tersebar di
seluruh wilayah negara bukan merupakan persyaratan umum dalam
pendirian partai politik.
142. Bahwa uraian 27 negara anggota Uni Eropa dalam studi tersebut
menunjukkan syarat pendirian partai politik di negara-negara Eropa, baik
yang bersistem parlementer maupun semi-presidensial dengan presiden
yang dipilih langsung, sebagai berikut:
No
Negara
Bentuk negara;
sistem
pemerintahan
Syarat registrasi
partai politik
Sebaran
wilayah
1
Belgia
Federal;
parlementer
Tidak ada UU partai
maupun
syarat
registrasi
Tidak ada
66
2
Bulgaria
Kesatuan;
parlementer
50 komite inisiatif, 500
pendiri,
2.500
anggota; Sofia City
Court
Tidak ada
3
Ceko
Kesatuan;
parlementer
Komite
minimal
3
orang dan petisi 1.000
warga; Kemendagri
Tidak ada
4
Denmark
Kesatuan;
parlementer
Dukungan
pemilih
1/175
suara
sah
pemilu sebelumnya
Tidak ada
5
Jerman
Federal;
parlementer
Tidak ada prosedur
registrasi
formal;
pemberitahuan
ikut
pemilu ditandatangani
3 pengurus nasional.
Wajib
terorganisasi
dalam cabang wilayah
sebagai
kewajiban
organisasi internal
Tidak ada
sebagai
syarat
berdiri
6
Estonia
Kesatuan;
parlementer
1.000 anggota
Tidak ada
7
Irlandia
Kesatuan;
parlementer
Pendaftaran
pada
Registrar
untuk
seluruh atau sebagian
wilayah negara
Tidak
ada;
partai
sebagian
wilayah
diakui
8
Yunani
Kesatuan;
parlementer
Tidak dianalisis dalam
studi
—
9
Spanyol
Kesatuan dengan
otonomi regional;
parlementer
Akta pendirian dan
pendaftaran
ke
kementerian
Tidak ada
10 Prancis
Kesatuan;
semi-
presidensial
Tidak ada UU partai
maupun
syarat
registrasi
Tidak ada
11 Italia
Kesatuan;
parlementer
Tidak
ada
register
partai; untuk pemilu
menyerahkan
nama
dan lambang
Tidak ada
12 Siprus
Kesatuan;
presidensial
Anggaran dasar dan
permohonan
yang
ditandatangani
pimpinan partai
Tidak ada
13 Latvia
Kesatuan;
parlementer
200
pendiri
dan
terdapat
biaya
administrasi
Tidak ada
67
14 Lituania
Kesatuan;
semi-
presidensial
1.000
anggota
pendiri; Register of
Legal Entities
Tidak ada
15 Luksemburg
Kesatuan;
parlementer
Tidak ada UU partai
maupun
syarat
registrasi
Tidak ada
16 Hungaria
Kesatuan;
parlementer
Organisasi
sosial
dengan
anggota
terdaftar, didaftarkan
di pengadilan
Tidak ada
17 Malta
Kesatuan;
parlementer
Tidak ada UU partai
maupun
syarat
registrasi
Tidak ada
18 Belanda
Kesatuan;
parlementer
Perkumpulan
berbadan hukum dan
deposit €450 untuk
pemilu
Tidak ada
19 Austria
Federal;
parlementer
Pendirian
bebas;
badan hukum dengan
menyerahkan
anggaran dasar
Tidak ada
20 Polandia
Kesatuan;
parlementer
1.000 warga; District
Court in Warsaw
Tidak ada
21 Portugal
Kesatuan;
semi-
presidensial
7.500
pemilih
terdaftar
Tidak ada
22 Rumania
Kesatuan;
semi-
presidensial
25.000
pendiri
di
sekurang-kurangnya
18
county
dan
Bukares, minimal 700
per county
Ada
namun
dibatalkan
pada
2015
23 Slovenia
Kesatuan;
parlementer
200 warga
Tidak ada
24 Slovakia
Kesatuan;
parlementer
Komite
minimal
3
orang
dan
10.000
warga
(UU
2005);
biaya administrasi
Tidak ada
25 Finlandia
Kesatuan;
parlementer
5.000 kartu dukungan
pemilih
Tidak ada
26 Swedia
Kesatuan;
parlementer
1.500 pemilih untuk
pemilu Riksdag
Tidak ada
27 Inggris
Raya (saat
itu anggota)
Kesatuan;
parlementer
Nama,
alamat,
pemimpin, nominating
officer, biaya
Tidak ada
68
143. Bahwa dari seluruh negara yang diuraikan dalam studi tersebut, hanya
Rumania yang pernah mensyaratkan sebaran wilayah sebagai syarat
pendirian partai politik, itu pun pada sekurang-kurangnya 18 dari 41 county
ditambah Bukares, atau sekitar 44% wilayah, bukan seluruh wilayah. Syarat
tersebut pun telah ditinggalkan. Setelah Mahkamah Konstitusi Rumania
menyatakan syarat tersebut inkonstitusional pada 2015, Undang-Undang
Nomor
114/2015
menghapus
pembatasan
pendirian
partai
politik,
menurunkan jumlah pendiri menjadi tiga orang, dan memungkinkan partai
lokal didaftarkan. Dengan demikian, satu-satunya negara anggota Uni Eropa
yang pernah mensyaratkan sebaran wilayah untuk mendirikan partai politik
telah membatalkannya melalui mahkamah konstitusinya sendiri.
144. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam disertasi Mohammad Novrizal yang
berjudul Strengthening Representation in Parliament by Enhancing Diversity
Accommodation: A Comparative Study between the European Parliament
and the Indonesian Dewan Perwakilan Rakyat (2024, hlm. 13-15, 142, dan
151-156; vide Bukti P-13), pada tingkat Uni Eropa, persyaratan sebaran
wilayah tidak ditempatkan sebagai syarat bagi eksistensi suatu partai politik,
melainkan sebagai persyaratan untuk memperoleh status atau kedudukan
tertentu. Peserta pemilihan umum Parlemen Eropa pada dasarnya adalah
partai-partai politik nasional di negara-negara anggota, bukan partai politik
yang berskala Eropa. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 2 Regulasi (EU,
Euratom)
Nomor
1141/2014
mendefinisikan
partai
politik
sebagai
perhimpunan warga negara yang diakui atau didirikan menurut tatanan
hukum sekurang-kurangnya satu negara anggota. Adapun persyaratan
sebaran wilayah pada sekurang-kurangnya seperempat negara anggota Uni
Eropa berlaku untuk memperoleh status sebagai “partai politik Eropa” dan
pendanaan dari anggaran Uni Eropa sebagaimana diatur dalam Pasal 3
Regulasi (EU, Euratom) Nomor 1141/2014. Persyaratan sebaran juga berlaku
untuk membentuk kelompok politik di Parlemen Eropa sebagaimana diatur
dalam Rule 33 ayat (2) Rules of Procedure Parlemen Eropa. Dengan
demikian, dalam kerangka Uni Eropa, sebaran wilayah merupakan
persyaratan untuk memperoleh status, manfaat, atau kedudukan tertentu
pada tingkat supranasional, bukan persyaratan bagi keberadaan atau
pendirian partai politik nasional.
69
Perbandingan dengan Argentina, Chile, Brasil dan Filipina
145. Bahwa untuk menjawab kekhawatiran mengenai efektivitas pemerintahan
dalam sistem presidensial, perbandingan berikut diambil dari empat negara
yang bersistem presidensial dan multipartai, yaitu Argentina, Chile, Brasil,
dan Filipina. Dua di antaranya berbentuk federal dan dua lainnya berbentuk
kesatuan seperti Indonesia:
Negara
Bentuk
negara dan
sistem
pemerintahan
Dasar
hukum
Ambang wilayah untuk
memperoleh pengakuan
hukum sebagai partai
politik
Argentina Federal,
presidensial
Pasal 7 dan
Pasal 8 Ley
23.298
tentang
Partai Politik
Satuan
dasarnya
adalah
partai distrik, yang cukup
didukung 4 per seribu pemilih
terdaftar pada distrik yang
bersangkutan. Partai nasional
justru dibentuk dari partai
distrik yang telah diakui dan
beroperasi pada sekurang-
kurangnya lima distrik
Chile
Kesatuan,
presidensial
Pasal 3 Ley
18.603
tentang
Partai Politik
Partai politik diakui apabila
terbentuk secara sah pada
sekurang-kurangnya delapan
region, atau cukup pada tiga
region sepanjang ketiganya
bersebelahan
secara
geografis
Brasil
Federal,
presidensial
Pasal
17
angka
I
Konstitusi
Federal 1988
dan Pasal 7 §
1
Lei
9.096/1995
tentang
Partai Politik
Konstitusi mewajibkan partai
berkarakter nasional (caráter
nacional), namun karakter itu
cukup
dibuktikan
dengan
dukungan pemilih sekurang-
kurangnya 0,5% suara sah
pemilihan
Câmara
dos
Deputados
terakhir
yang
tersebar
pada
sekurang-
kurangnya sepertiga negara
bagian, dengan minimal 0,1%
pemilih pada masing-masing
negara bagian tersebut
Filipina
Kesatuan,
presidensial
Pasal
IX-C
Seksi
6
Konstitusi
1987
dan
Seksi 3 huruf
c
Republic
Act No. 7941
Konstitusi menjamin sistem
kepartaian yang bebas dan
terbuka.
Undang-undang
mengakui
partai
nasional
(basis pada mayoritas region)
dan partai regional (basis
pada mayoritas kota dan
70
provinsi dalam satu region),
serta dalam praktik mengenal
partai
lokal
pada
tingkat
provinsi dan kota
Indonesia Kesatuan,
presidensial
Pasal 3 ayat
(2) huruf c UU
2/2011
Kepengurusan pada seluruh
provinsi tanpa kecuali, yaitu
38 dari 38 provinsi
146. Bahwa perbandingan dengan Chile paling menentukan karena Chile
merupakan negara kesatuan yang bersistem presidensial, sama seperti
Indonesia. Keberadaan pengaturan tersebut mematahkan dalil bahwa
pengakuan partai politik berbasis wilayah merupakan ciri negara federal.
Dengan 16 region, ambang tiga region yang bersebelahan setara dengan
sekitar 19% wilayah, sedangkan Indonesia menuntut 100%. Syarat tersebut
pun tidak dikaitkan dengan jaringan kantor, melainkan dengan jumlah
anggota, yaitu sekurang-kurangnya 0,25% dari pemilih yang memberikan
suara dalam pemilihan anggota Cámara de Diputados terakhir pada setiap
region tempat partai dibentuk, dengan batas minimal 500 orang, sedangkan
pendirinya cukup sekurang-kurangnya 100 orang warga negara (Pasal 5 dan
Pasal 6 Ley 18.603). Partai yang terbentuk pada sebagian wilayah tidak
dipandang mengancam negara kesatuan, karena ruang geraknya secara
hukum dibatasi pada region tempat ia terbentuk (Pasal 3 Ley 18.603);
147. Bahwa perbandingan dengan Argentina menunjukkan perbedaan yang
berbeda sifatnya dan sama pentingnya, yaitu perbedaan arah pembentukan.
Di Argentina partai politik dibangun dari bawah ke atas, dari distrik menuju
nasional, sehingga kenasionalan merupakan hasil dari perkembangan
organisasi. Di Indonesia arahnya dibalik, karena kenasionalan dijadikan
syarat untuk boleh ada sama sekali. Perbedaan arah inilah yang membuat
norma a quo bukan sekadar lebih berat daripada praktik negara lain,
melainkan berlawanan dengan logika pembentukan organisasi politik. Syarat
pengakuan hukum pun diukur dengan dukungan, bukan dengan kantor: partai
distrik cukup menghimpun dukungan dan anggota sebanyak empat per seribu
pemilih terdaftar di distrik yang bersangkutan, dengan batas atas satu juta
orang (Pasal 7 dan Pasal 7 bis Ley 23.298 sebagaimana diubah dengan Ley
26.571), dan baru setelah diakui pada sekurang-kurangnya lima dari 24
distrik, atau sekitar 21% wilayah, partai tersebut dapat memperoleh
pengakuan sebagai partai nasional (Pasal 8 Ley 23.298);
71
148. Bahwa perbandingan dengan Brasil justru paling telak, karena di antara
negara pembanding, Brasil adalah satu-satunya yang konstitusinya secara
tegas mewajibkan partai politik berkarakter nasional. Pasal 17 angka I
Konstitusi Federal Brasil 1988 menyebut caráter nacional sebagai salah satu
prinsip yang wajib dipenuhi partai politik. Namun bahkan dengan perintah
konstitusi yang tegas itu, Pasal 7 § 1 Lei 9.096/1995 tentang Partai Politik
hanya menuntut dukungan pemilih yang tidak berafiliasi dengan partai politik
sekurang-kurangnya 0,5% suara sah pemilihan Câmara dos Deputados
terakhir, yang tersebar pada sekurang-kurangnya sepertiga negara bagian
dengan minimal 0,1% pemilih di masing-masing negara bagian tersebut.
Negara yang konstitusinya memerintahkan partai bersifat nasional merasa
cukup dengan sebaran pada sepertiga wilayah, sedangkan Indonesia, yang
konstitusinya sama sekali tidak memerintahkan hal itu, menuntut kehadiran
di seluruh provinsi. Mahkamah Agung Federal Brasil (Supremo Tribunal
Federal) bahkan menyatakan inkonstitusional ketentuan ambang batas
fungsi parlementer dalam Pasal 13 Lei 9.096/1995 melalui putusan atas Ação
Direta de Inconstitucionalidade Nomor 1.351 dan Nomor 1.354 pada 7
Desember 2006, dengan pertimbangan perlindungan terhadap partai
minoritas dan pluralisme politik;
149. Bahwa perbandingan dengan Filipina paling dekat dengan keadaan
Indonesia, karena Filipina adalah negara kesatuan yang bersistem
presidensial dan multipartai di wilayah kepulauan yang majemuk. Pasal IX-C
Seksi 6 Konstitusi Filipina 1987 menentukan bahwa sistem kepartaian yang
bebas dan terbuka harus dibiarkan tumbuh sesuai dengan pilihan bebas
rakyat. Sejalan dengan itu, Seksi 3 huruf c Republic Act No. 7941
membedakan partai nasional, yaitu partai yang basis konstituennya tersebar
pada sekurang-kurangnya mayoritas region, dari partai regional, yaitu partai
yang basis konstituennya tersebar pada sekurang-kurangnya mayoritas kota
dan provinsi dalam satu region. Dalam praktik, Komisi Pemilihan Umum
Filipina (Commission on Elections) juga mengakreditasi partai lokal utama
pada tingkat provinsi dan kota. Keberadaan partai berbasis daerah tersebut
tidak
menghilangkan
bentuk
negara
kesatuan
Filipina
dan
tidak
melumpuhkan pemerintahan presidensialnya;
72
150. Bahwa pengalaman keempat negara tersebut menunjukkan sistem
presidensial dengan banyak partai politik tidak dengan sendirinya
mengganggu efektivitas pemerintahan, dan tidak satu pun dari negara
tersebut, termasuk Brasil yang konstitusinya mewajibkan partai berkarakter
nasional, menuntut kehadiran partai politik di seluruh wilayahnya sebagai
syarat untuk memperoleh pengakuan hukum;
151. Bahwa dengan demikian, gagasan penyederhanaan sistem kepartaian
melalui pengetatan syarat untuk memperoleh status badan hukum bukan
merupakan keharusan konstitusional, dan pengalaman negara-negara yang
bersistem presidensial menunjukkan tersedianya cara lain yang jauh lebih
ringan
bagi
hak
berserikat.
Pengalaman
negara-negara
tersebut
menunjukkan sistem presidensial dengan banyak partai politik tidak dengan
sendirinya mengganggu efektivitas pemerintahan. Tidak satu pun dari negara
pembanding tersebut, termasuk Brasil yang konstitusinya mewajibkan partai
berkarakter nasional, menuntut kehadiran partai politik di seluruh wilayahnya
sebagai syarat untuk memperoleh pengakuan hukum. Syarat seratus persen
provinsi dalam norma a quo tidak memiliki padanan di antara negara
presidensial multipartai yang dibandingkan;
L. Dikabulkannya Permohonan a quo Tidak Menimbulkan Kekosongan
Hukum, Menjamin Kepastian
Kelembagaan Partai Politik, dan
Memperbaiki Ketatanegaraan
152. Bahwa karena permohonan a quo memohon agar sebagian norma
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, perlu dipastikan bahwa
pengabulannya tidak menimbulkan kekosongan hukum. Petitum angka 2
sampai dengan angka 5 hanya menghapus frasa “bersifat nasional dan”
dalam Pasal 1 angka 1 dan frasa “dari setiap provinsi” dalam Pasal 2 ayat (1)
UU 2/2011, menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, serta memaknai Pasal 3 ayat (2) huruf d UU
2/2011. Seluruh ketentuan lain tetap berlaku dan dapat langsung
dilaksanakan tanpa memerlukan pengaturan baru, sebagaimana dipetakan
dalam tabel berikut:
73
Ketentuan
Isi yang tetap berlaku
Fungsi setelah
permohonan
dikabulkan
Pasal 1 angka 1 UU
2/2011
Partai politik dibentuk oleh
sekelompok warga negara
secara sukarela, antara lain
untuk
memelihara
keutuhan Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI 1945
Pengertian
partai
politik
tetap
utuh,
termasuk
kewajiban
memelihara keutuhan
NKRI;
yang
hapus
hanya
syarat
skala
wilayah
Pasal 2 ayat (1),
ayat (1a), ayat (1b),
dan ayat (2) sampai
dengan ayat (5) UU
2/2011
30
pendiri;
pendaftaran
oleh 50 pendiri dengan akta
notaris; larangan rangkap
keanggotaan;
30%
keterwakilan
perempuan;
muatan wajib AD dan ART
Menjamin
kesungguhan,
akuntabilitas,
dan
demokrasi internal
Pasal 3 ayat (1) dan
ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf d,
dan huruf e UU
2/2011
Pendaftaran
ke
Kementerian; akta notaris
pendirian;
nama
dan
lambang
yang
berbeda;
kantor tetap pada tingkatan
yang
dimiliki
(Petitum
angka 5); rekening atas
nama partai politik
Menjamin
identitas,
domisili,
dan
transparansi keuangan
Pasal 4 dan Pasal
47 ayat (1) UU
2/2011
Penelitian
dan/atau
verifikasi paling lama 45
hari; pengesahan dengan
Keputusan Menteri yang
diumumkan dalam Berita
Negara;
penolakan
pendaftaran bagi yang tidak
memenuhi syarat
Negara
tetap
mengendalikan
pendaftaran
Pasal 10 ayat (1)
huruf b, Pasal 13
huruf b, Pasal 40
ayat
(2),
serta
Pasal 48 ayat (2)
dan ayat (3) UU
2/2011; Pasal 24C
ayat (1) UUD NRI
1945
Kewajiban
memelihara
keutuhan NKRI; larangan
kegiatan
yang
membahayakan keutuhan
NKRI;
pembekuan
oleh
pengadilan
negeri;
pembubaran
oleh
Mahkamah
Pengaman
terhadap
partai
yang
membahayakan NKRI
tetap
berlaku
bagi
semua partai
Pasal 173 ayat (2)
dan Pasal 414 ayat
(1) UU Pemilu
Syarat peserta pemilihan
umum dan ambang batas
parlemen
Tidak terdampak; tetap
menyaring kompetisi
Pasal 75 Undang-
Undang Nomor 11
Tahun 2006
Partai politik lokal di Aceh
Tidak
terdampak;
pertentangan
pengertian partai politik
74
dengan
UU
2/2011
berakhir
153. Bahwa pembatalan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011 secara utuh tidak
meniadakan syarat organisasi bagi partai politik. Kepengurusan tingkat pusat
tetap wajib dimuat dalam akta notaris (Pasal 2 ayat (3) UU 2/2011) dan
disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan
(Pasal 2 ayat (5) UU 2/2011), sedangkan setiap kepengurusan yang dimiliki
wajib ditopang kantor tetap sesuai pemaknaan Pasal 3 ayat (2) huruf d UU
2/2011. Yang hapus hanyalah keharusan memiliki kepengurusan di seluruh
provinsi serta pada persentase tertentu kabupaten/kota dan kecamatan, yang
tidak dapat dipisahkan dari syarat setiap provinsi. Pembentuk undang-
undang tetap berwenang menetapkan syarat sebaran yang proporsional
terhadap arena pemilihan pada tahap kepesertaan pemilihan umum;
154. Bahwa pengabulan permohonan a quo mengembalikan pengaturan pada
semangat reformasi 1999, bukan menghidupkan kembali Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik secara legal-formal, yaitu
kebebasan di hulu dengan pengendalian melalui pendaftaran dan
pengesahan sebagai badan hukum, larangan, sanksi, serta saringan
kepesertaan pemilihan umum. Terhadap kelembagaan partai politik,
pengabulan tersebut menghasilkan kepastian, bukan kesemrawutan:
organisasi politik yang selama ini hidup tanpa bentuk hukum dapat
didaftarkan, diawasi, dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU
2/2011. Jumlah partai politik berbadan hukum mungkin bertambah, tetapi
data sejak 1999 menunjukkan bahwa pertambahan itu tidak menentukan
jumlah peserta pemilihan umum maupun jumlah fraksi ;
155. Bahwa dengan demikian, pengabulan permohonan a quo membawa
ketatanegaraan Indonesia ke arah yang lebih baik, bukan mundur, karena:
(a) memulihkan kedudukan partai politik sebagai saluran kedaulatan rakyat
sebagaimana dirumuskan UUD NRI 1945, tanpa syarat skala wilayah yang
tidak dikehendaki konstitusi; (b) menyelaraskan pengertian partai politik
dalam UU 2/2011 dengan pengakuan partai politik lokal dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006, sehingga kepastian hukum terpulihkan; (c)
selaras dengan desain pemilihan umum nasional dan daerah yang
dipisahkan sejak Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024; (d) mempermudah
75
partai politik yang dibangun melalui pengkaderan berbasis isu dan kelas
sosial yang beragam untuk mendapatkan status badan hukum, sehingga
kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak lagi bergantung pada
jejaring dan modal; dan (e) tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan ketertiban kompetisi politik melalui verifikasi
Kementerian, larangan dan sanksi dalam UU 2/2011, serta saringan
kepesertaan dan ambang batas dalam UU Pemilu;
156. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam alasan-alasan permohonan
tersebut, frasa “bersifat nasional dan” dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2011,
frasa “dari setiap provinsi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU 2/2011, dan Pasal 3
ayat (2) huruf c UU 2/2011 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan Pasal 3 ayat (2) huruf d
UU 2/2011 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kantor
tetap pada tingkatan pusat dan pada tingkatan provinsi dan/atau
kabupaten/kota tempat Partai Politik memiliki kepengurusan pada saat
pendaftaran badan hukum”;
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dengan amar putusan
sebagai berikut.
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “bersifat nasional dan” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 1 selengkapnya berbunyi:
“Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga
negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
76
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
3. Menyatakan frasa “dari setiap provinsi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, sehingga Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi:
“Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh)
orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu)
tahun atau sudah menikah.”
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang
tidak dimaknai:
“kantor tetap pada tingkatan pusat dan pada tingkatan provinsi dan/atau
kabupaten/kota tempat Partai Politik memiliki kepengurusan pada saat
pendaftaran badan hukum”;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-21, sebagai
berikut:
77
1.
Bukti P-1
: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2.
Bukti P-2
: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
3.
Bukti P-3
: Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Rosyid Murtadho;
4.
Bukti P-4
: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hijau
Indonesia;
5.
Bukti P-5
: Keputusan Kongres Luar Biasa Partai Hijau Indonesia
Nomor 005/KLB/PHI/VI/2024 tentang Penetapan Dewan
Pengurus Nasional Partai Hijau Indonesia 2024-2027;
6.
Bukti P-6
: Surat Keputusan Kepengurusan Partai Hijau Indonesia
pada 12 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Banten,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara
Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara (satu berkas);
7.
Bukti P-7
: Surat Kuasa Dewan Pengurus Nasional Partai Hijau
Indonesia Nomor 05/SK/PHI/X/2026 tanggal 4 Oktober
2026 kepada Nur Rosyid Murtadho selaku Ketua Umum
untuk
mewakili
Dewan
Pengurus
Nasional
dalam
mengajukan
permohonan
pengujian
undang-undang
kepada Mahkamah Konstitusi;
8.
Bukti P-8
: Dokumen sejarah organisasi Partai Hijau Indonesia,
termasuk deklarasi pendirian tanggal 5 Juni 2012 dan
Booklet Sejarah Partai Hijau Indonesia;
9.
Bukti P-9
: Dokumen riwayat program kerja Partai Hijau Indonesia,
terdiri atas Laporan Perkembangan Partai Hijau Indonesia
2024-2026, Laporan Perkembangan Partai Hijau Indonesia
2026, dan Platform Hijau Partai Hijau Indonesia (satu
berkas);
10. Bukti P-10
: Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Novrizal;
11. Bukti P-11
: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor D.018/UI/FH/TAK/1995 tanggal 11 Mei
78
1995 tentang pengangkatan Mohammad Novrizal sebagai
Pegawai Negeri Sipil tenaga pengajar pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia;
12. Bukti P-12
: Profil resmi Dr. Mohammad Novrizal, S.H., LL.M. pada
laman Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
13. Bukti P-13
: Mohammad Novrizal, Strengthening Representation in
Parliament by Enhancing Diversity Accommodation: A
Comparative Study between the European Parliament and
the Indonesian Dewan Perwakilan Rakyat, Disertasi
Doktor, Universiteit Utrecht, dipertahankan pada 30
Agustus 2024;
14. Bukti P-14
: Rencana Pembelajaran Semester dan/atau bahan ajar
mata kuliah Hukum Tata Negara yang diampu Mohammad
Novrizal pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
15. Bukti P-15
: Muhammad Anugerah Perdana dan Mochamad Adli Wafi,
“Pemaknaan Mahkamah Konstitusi terhadap Batasan
Open Legal Policy beserta Kompleksitasnya”, Veritas et
Justitia, Volume 11 Nomor 2, 2025, hlm. 251-270;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Peta Basis Anggota Provinsi Partai Hijau
Indonesia. Sebaran Anggota Berdasarkan Provisi (Data
Register Anggota);
17. Bukti P-17
: Fotokopi Berita Acara Kongres Luar Biasa Partai Hijau
Indonesia tentang Penetapan Dewan Pengurus Nasional
Partai Hijau Indonesia 2024-2027, hari Minggu, 30 Juni
2024, di Jakarta Selatan;
18. Bukti P-18
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rika Febriyani
(Pemohon II);
19. Bukti P-19
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Febrian
Syuhada (Pemohon III);
20. Bukti P-20
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rakhmad
Zailani Kiki (Pemohon IV);
21. Bukti P-21
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin M. Ade
(Pemohon V).
79
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1),
Pasal 3 ayat (2) huruf c dan Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut dengan UU
2/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
80
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perseorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal
20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
81
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI mengajukan pengujian
konstitusionalitas frasa “bersifat nasional dan” dalam norma Pasal 1 angka 1 dan
frasa “dari setiap provinsi” dalam Pasal 2 ayat (1), serta norma Pasal 3 ayat (2)
huruf c dan huruf d UU 2/2011 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 1 UU 2/2011
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pasal 2 ayat (1) UU 2/2011
Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh)
orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu)
tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU 2/2011
Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai
Politik harus mempunyai: ...
c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang
bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menerangkan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah Perseorangan Warga
Negara Indonesia yang berhimpun dalam kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama untuk mendirikan Partai Hijau Indonesia sebagai partai politik
82
berbadan hukum, yang terhalang oleh norma a quo sejak tahun 2012. Pemohon
I sampai dengan Pemohon V bersama anggota Partai Hijau Indonesia lainnya
tergabung dalam satu kelompok dengan kepentingan yang sama [vide Bukti P-
4 sampai dengan Bukti P-6].
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menguraikan pada pokoknya
mengajukan permohonan a quo untuk diri sendiri, sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang tergabung dalam Partai Hijau Indonesia berdasarkan
anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART), dan tidak bertindak
sebagai kuasa dari anggota maupun sebagai organ suatu badan hukum.
Kedudukan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai Ketua Umum,
Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Nasional [vide Bukti P-5 dan Bukti
P-17], serta kedudukan Pemohon IV dan Pemohon V sebagai Ketua Dewan
Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah
Provinsi Maluku Utara [vide Bukti P-6], diajukan bukan sebagai dasar
kewenangan mewakili, melainkan untuk membuktikan bahwa kepentingan
mendirikan partai politik melekat langsung pada diri mereka sebagai penggerak
organisasi yang pendiriannya terhalang oleh norma a quo.
5. Bahwa tanpa status badan hukum, tanpa bantuan keuangan negara, dan
dengan sumber daya anggotanya sendiri, Partai Hijau Indonesia telah
menjalankan kelima fungsi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) UU 2/2011. Oleh karena itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V
bersama anggota Partai Hijau Indonesia lainnya merupakan sekelompok Warga
Negara Indonesia yang telah berhimpun secara terorganisasi sejak tahun 2012,
dengan asas, tujuan, dan susunan organisasi yang disepakati bersama dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Hijau Indonesia.
6. Bahwa kerugian Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak terletak pada tidak
adanya hak untuk menjadi peserta pemilihan umum. Kerugian itu timbul pada
tahap yang jauh lebih awal. Para Pemohon secara hukum sama sekali tidak
dapat berhimpun dalam bentuk partai politik yang berstatus badan hukum.
Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual karena kepengurusan Partai Hijau
Indonesia yang dibangun para Pemohon saat ini terbentuk di 12 provinsi dari 38
provinsi [vide Bukti P-6]. Padahal anggota Partai Hijau Indonesia tersebar lebih
luas, sebagaimana tampak dari keikutsertaan delegasi dari 28 provinsi dalam
Kongres Luar Biasa pada 29-30 Juni 2024 [vide Bukti P-5].
83
7. Bahwa ketidakmungkinan untuk mendaftarkan status badan hukum berdasarkan
norma a quo telah terbukti sejak upaya pendaftaran yang pertama, yaitu pada
tanggal 1 Juni 2016 di mana Alm. Chairilsyah dan Sdr. Perlindungan April, selaku
pengurus Partai Hijau Indonesia pada saat itu, mendaftarkan Partai Hijau
Indonesia ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membawa
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, daftar kepengurusan, serta sekitar
50 kartu tanda penduduk anggota. Petugas pendaftaran menerima dan mencatat
dokumen tersebut, tetapi meminta agar pendirian dilengkapi dengan akta
notaris. Partai Hijau Indonesia kemudian menghimpun kartu tanda penduduk
calon pendiri dari setiap provinsi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat
(1) UU 2/2011, melalui jaringan organisasi masyarakat sipil di daerah. Pada saat
itu, dengan 34 provinsi, syarat tersebut berarti sekurang-kurangnya 1.020 orang
pendiri. Terkait dengan syarat tersebut tidak dapat dipenuhi Partai Hijau
Indonesia di sejumlah provinsi. Upaya tersebut akhirnya terhenti karena tidak
bisa diproses lebih lanjut di Notaris, sebab kelanjutan proses pendirian badan
hukum Partai Politik di Notaris harus mengikuti ketentuan dalam norma a quo
yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, kerugian tersebut juga bersifat
aktual, karena telah berulang kali terjadi dalam rekam jejak Partai Hijau
Indonesia.
8. Bahwa kerugian tersebut dialami oleh setiap Pemohon I sampai dengan
Pemohon V secara spesifik sesuai kedudukannya masing-masing sebagai
perseorangan warga negara di mana organisasi yang mereka pimpin tidak dapat
didaftarkan sebagai badan hukum partai politik, bahkan setelah model
kepemimpinannya
diubah
melalui
Kongres
Luar
Biasa
2024
untuk
menyesuaikan diri dengan persyaratan pendaftaran.
9. Bahwa Pemohon VI sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, Pemilih,
dan dosen hukum tata negara menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan oleh
norma a quo. Sebagai warga negara, Pemohon VI berkehendak menggunakan
kemerdekaan berserikat dengan mendirikan atau mendukung partai politik
berbadan hukum yang memperjuangkan isu sesuai kajian ilmiahnya. Kehendak
tersebut tidak dapat diwujudkan melalui partai politik yang tumbuh dari daerah
atau dari kelompok kepentingan tertentu karena norma a quo menuntut sebaran
nasional sejak tahap pendirian. Selain itu, sebagai dosen yang menjalankan
tridarma perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
84
tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, Pemohon VI berkewajiban mengajarkan pengertian partai
politik menurut hukum positif, sementara pengertian itu dibantah oleh undang-
undang lain yang sederajat, yaitu pengaturan partai politik lokal dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pemohon VI tidak dapat mengajarkan kepada
mahasiswanya pengertian partai politik yang pasti atau jelas karena hukum
positif sendiri memuat dua pengertian yang saling meniadakan, sehingga hak
atas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
dirugikan secara spesifik dalam pelaksanaan profesinya [vide Bukti P-14].
Kerugian Pemohon VI sebagai dosen bersifat spesifik dan aktual, karena timbul
dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya sehari-hari dan tidak dialami oleh
warga negara pada umumnya. Selain itu, sebagai pemilih, Pemohon VI adalah
warga negara yang berhak memilih dalam pemilihan umum [vide Bukti P-10].
Norma a quo menyaring sejak tahap pendirian partai politik yang dapat lahir dari
aspirasi daerah atau isu tertentu, sehingga pilihan politik yang kelak tersedia bagi
Pemohon VI terbatas pada partai politik yang sanggup membiayai kehadiran di
seluruh provinsi.
10. Bahwa hubungan sebab-akibat antara norma dengan kerugian Para Pemohon
tidak disebabkan oleh ketiadaan anggota. Partai Hijau Indonesia menghimpun
2.502 anggota secara sukarela, tidak disebabkan oleh ketiadaan program,
karena Partai Hijau Indonesia telah mengesahkan Platform Hijau pada tanggal
12 tanggal Agustus 2023; tidak disebabkan oleh ketiadaan kepemimpinan yang
sah menurut anggaran dasarnya karena Dewan Pengurus Nasional telah
ditetapkan melalui Kongres Luar Biasa. Selain itu, tidak pula disebabkan oleh
ketiadaan dukungan pemilih, sebagaimana terlihat dari 156.586 suara yang
diperoleh anggotanya pada Pemilihan Umum 2024. Seandainya norma a quo
tidak mensyaratkan kehadiran di setiap provinsi maka Partai Hijau Indonesia
dengan 12 kepengurusan provinsinya, tidak lagi terhalang untuk mengajukan
pengesahan sebagai badan hukum partai politik.
11. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan dalam norma yang dimohonkan
pengujian, jika dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang
didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Partai Hijau Indonesia tidak lagi
terhalang untuk didirikan dan didaftarkan sebagai badan hukum partai politik.
85
Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah
membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide
Bukti P-3, Bukti P-10, dan Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-21] yang menjelaskan
memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 28, Pasal
28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Dalam hal ini, norma yang dimohonkan pengujian adalah norma dalam UU 2/2011
yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VI menghambat hak
konstitusional berkenaan dengan pembentukan partai politik yang berbadan hukum.
Dalam kaitan ini, norma Pasal 1 angka 1 UU 2/2011 mengatur mengenai definisi
Partai Politik dalam ketentuan umum, sedangkan norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2011,
serta Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU 2/2011 mengatur mengenai syarat
keanggotaan dan kepengurusan untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik yang
berbadan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I sampai dengan
Pemohon V juga mengkualifikasikan dirinya sebagai kelompok orang yang memiliki
kepentingan yang sama dan dalam menguraikan anggapan kerugian hak
konstitusional yang bersifat aktual didasarkan pada alasan bahwa Pemohon I
sampai dengan Pemohon V tidak dapat mendaftarkan organisasinya yang bernama
Partai Hijau Indonesia untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik yang berbadan
hukum karena terhalang syarat sebagaimana diatur dalam norma pasal yang
dimohonkan pengujian. Sementara itu, Pemohon VI menguraikan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia selaku dosen pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia dan juga sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Berkenaan
dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan masing-masing kedudukan
hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sebagai berikut.
Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon V, bukti yang diajukan mengenai keterkaitan masing-masing pemohon
dengan Partai Hijau Indonesia berupa dokumen keputusan rapat, berita acara
kongres, keputusan kepengurusan, program kerja, serta AD/ART yang pada
pokoknya merupakan bukti untuk menjelaskan bahwa Pemohon I sampai dengan
Pemohon V tergabung dalam organisasi yang bernama Partai Hijau Indonesia.
Namun demikian, bukti tersebut tidak menunjukkan bentuk resmi dari organisasi
tersebut karena sebagaimana uraian Pemohon I sampai dengan Pemohon V, Partai
Hijau Indonesia tidak memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik
86
berbadan hukum karena terhalang oleh berlakunya norma-norma pasal yang
dimohonkan pengujian. Bukti tersebut juga tidak menunjukkan bahwa organisasi
Pemohon I sampai dengan Pemohon V tercatat sebagai organisasi masyarakat
yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon
V dalam uraian kedudukan hukumnya menyatakan bahwa Partai Hijau Indonesia
sejak tahun 2016 telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
sebagai partai politik namun menurut uraian permohonan a quo, pendaftaran
tersebut ditolak atau tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat sebagai
partai politik sebagaimana ketentuan dalam norma pasal yang dimohonkan
pengujian. Berkenaan dengan uraian tersebut, setelah dicermati secara saksama,
Pemohon I sampai dengan Pemohon V tidak menyertakan bukti yang dapat
meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V telah
mengajukan pendaftaran Partai Hijau Indonesia sebagai partai politik ke
Kementerian yang berwenang sejak tahun 2016 sebagaimana diuraikan dalam
permohonan, hingga saat permohonan pengujian undang-undang a quo diajukan ke
Mahkamah. Selain itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon V juga tidak
menyertakan bukti yang menunjukkan adanya penolakan disebabkan tidak
terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam norma yang dimohonkan pengujian.
Berkenaan dengan hal ini, dalam persidangan pendahuluan, Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada Pemohon I sampai dengan Pemohon V yang antara
lain agar Pemohon a quo dapat melengkapi permohonannya dengan bukti yang
menunjukkan bahwa telah ada pengajuan atau pendaftaran Partai Hijau Indonesia
sebagai partai politik ke kementerian yang berwenang atau setidaknya dokumen
resmi dari kementerian yang menyatakan bahwa Partai Hijau Indonesia tidak
memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Partai Politik berbadan hukum
[vide Risalah Sidang, tanggal 19 Oktober 2026, hlm. 20]. Namun demikian, hingga
batas waktu penerimaan perbaikan permohonan, Pemohon I sampai dengan
Pemohon V tidak menyerahkan bukti-bukti dimaksud. Menurut Mahkamah, bukti ini
penting untuk dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya upaya atau
keterlibatan Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam mendaftarkan Partai
Hijau Indonesia untuk menjadi partai politik yang berbadan hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dan juga penting dalam memastikan apakah Partai
87
Hijau Indonesia telah melalui proses verifikasi untuk memenuhi syarat-syarat lain
sebagaimana ditentukan dalam UU 2/2011 karena syarat untuk dapat ditetapkan
sebagai partai politik berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal
3 UU 2/2011 bersifat kumulatif. Oleh karena itu, terhadap anggapan kerugian
tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian yang spesifik maupun bukti yang
dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terdapat kerugian hak konstitusional
yang bersifat aktual yang dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon V yang
memiliki keterkaitan logis dengan hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan
berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian.
Bahwa selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon VI,
menurut Mahkamah tidak terdapat pula uraian atau bukti yang dapat meyakinkan
Mahkamah mengenai adanya hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma
yang mengatur mengenai syarat-syarat pendirian partai politik dengan anggapan
kerugian hak konstitusional Pemohon VI dalam menjalankan aktivitasnya sebagai
dosen hukum tata negara, karena norma-norma a quo sama sekali tidak
menghalangi kegiatan Pemohon VI dimaksud. Selain itu, keberlakuan norma a quo
sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon VI untuk dapat
menjalankan hak pilihnya dalam pemilihan umum dan tidak menghilangkan serta
menghalangi hak Pemohon VI untuk mendirikan atau mendukung partai politik
tertentu.
Sementara itu, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian potensial
yang menurut uraian permohonan dapat dialami Pemohon I sampai dengan
Pemohon VI, menurut Mahkamah bukanlah merupakan anggapan yang dalam
batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya norma
pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta hukum
tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tidak dapat membuktikan
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan
pengujian. Berkenaan dengan syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional
yang memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian merupakan salah satu syarat esensial untuk terpenuhinya syarat-syarat
agar pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan
pengujian undang-undang.
88
Berdasarkan fakta hukum tersebut, mengingat syarat-syarat anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bersifat kumulatif, maka dengan
tidak terpenuhi salah satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi
seluruh syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi
mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan
bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI
tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para
Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon
dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk
mengajukan
permohonan a quo maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
89
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 13.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih,
Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies
Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
90
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ery Satria Pamungkas
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukumnya mengenai kedudukan hukum para Pemohon, yang merupakan pemimpin dan aktivis organisasi serikat buruh/pekerja, Mahkamah menyatakan: “Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan berupa akta-akta pendirian asosiasi, federasi atau organisasi buruh/pekerja, tidak ternyata 6 bahwa organisasi-organisasi tersebut telah memperoleh kedudukan sebagai badan hukum menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedang di lain pihak tidak ternyata pula bahwa UU Ketenagakerjaan secara khusus memberikan kedudukan atau standing bagi organisasi atau asosiasi-asosiasi serikat buruh untuk dapat mengajukan permohonan di hadapan Mahkamah untuk membela kepentingan hukum dan hak asasi para buruh sebagaimana dikenal dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, akan tetapi sebagai perorangan atau kumpulan perorangan yang bertindak untuk diri sendiri maupun untuk para buruh yang tergabung dalam organisasi yang dipimpin para Pemohon, maka para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) yaitu sebagai perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama; (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, hlm. 98-99)” 11. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 menentukan hak konstitusional Pemohon dianggap dirugikan apabila terpenuhi lima syarat kumulatif, yaitu: “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.” 12. Bahwa kelima syarat tersebut merupakan kodifikasi dari pendirian tetap Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang hingga kini dipergunakan Mahkamah dalam memeriksa kedudukan hukum Pemohon. Kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, dan pemenuhannya oleh masing-masing Pemohon diuraikan di bawah ini; 13. Bahwa norma-norma a quo mengatur secara langsung warga negara yang hendak mendirikan partai politik. Pasal 1 angka 1 UU 2/2011 mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang “dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia”, Pasal 2 ayat (1) UU 2/2011 menentukan bahwa partai politik “didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia”, sedangkan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d UU 2/2011 menentukan syarat yang harus dipenuhi organisasi yang didirikan warga negara tersebut untuk menjadi badan hukum. Sebelum status badan hukum 7 diperoleh, tidak ada subjek hukum lain selain warga negara pendirinya yang menanggung akibat norma tersebut. Para Pemohon dengan demikian merupakan adresat norma, dan kerugian yang didalilkan merupakan kerugian perorangan warga negara atas hak yang oleh Mahkamah sendiri dilekatkan pada warga negara, yaitu hak untuk mendirikan partai politik (vide Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, Sub-paragraf [3.17.1]). 14. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon juga tidak bergantung pada ada atau tidaknya status perkumpulan berbadan hukum. UU 2/2011 mengatur jalur tersendiri bagi pendirian partai politik, yaitu pendirian oleh warga negara yang didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri dengan akta notaris, lalu didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum (Pasal 2 ayat (1a) dan Pasal 3 ayat (1) UU 2/2011). Status perkumpulan, sekalipun dimiliki, tidak menggantikan dan tidak meringankan syarat dalam norma a quo, sehingga tidak menghapus maupun mengurangi kerugian Para Pemohon; 15. Bahwa Para Pemohon menyadari bahwa sebagian norma a quo pernah dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 18/PUU-IX/2011, dan Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pemohon dalam perkara tersebut adalah Partai Kebangkitan Nasional Ulama, yaitu partai politik yang telah berstatus badan hukum, yang terutama mempersoalkan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mengenai verifikasi terhadap partai politik yang telah berbadan hukum. Kedudukan Para Pemohon dalam perkara a quo berbeda secara mendasar. Para Pemohon adalah perorangan warga negara yang hendak mendirikan partai politik dan, karena norma a quo, belum pernah dapat memperoleh status badan hukum. Kerugian yang didalilkan bukan kerugian partai politik yang telah ada atas kewajiban verifikasi, melainkan kerugian warga negara atas tertutupnya jalan bagi partai politik untuk mendapatkan status badan hukum; 16. Bahwa sebaliknya, dalam Putusan Nomor 94/PUU-X/2012 yang menguji Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU 2/2011, Mahkamah mengakui kedudukan hukum dua orang perseorangan warga negara Indonesia, masing-masing pendamping tenaga kerja Indonesia dan anggota serikat pekerja, dengan menyatakan bahwa “prima facie terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian para Pemohon” dengan 8 norma yang diuji, sehingga “para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)” (vide Paragraf [3.7] dan [3.8] Putusan Nomor 94/PUU-X/2012). Apabila kedudukan hukum perseorangan warga negara tersebut diakui terhadap norma yang sama, maka terlebih lagi (a fortiori) kedudukan hukum Para Pemohon, yang kerugiannya bersumber dari upaya nyata mendirikan partai politik sejak tahun 2012; 17. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk masing-masing Para Pemohon (Bukti P-3, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, dan Bukti P-10); B. Pemohon I sampai dengan Pemohon V adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang Berhimpun dalam Kelompok Orang yang Mempunyai Kepentingan Sama untuk Mendirikan Partai Hijau Indonesia sebagai Partai Politik Berbadan Hukum, yang Terhalang oleh Norma a quo sejak Tahun 2012 18. Bahwa selain sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon I sampai dengan Pemohon V bersama anggota Partai Hijau Indonesia lainnya tergabung dalam satu kelompok dengan kepentingan yang sama (Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-6). Kepentingan yang sama tersebut bukan kepentingan yang dirumuskan untuk keperluan perkara ini, melainkan kepentingan yang telah terorganisasi dan terdokumentasi sebelumnya, dengan bukti sebagai berikut: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hijau Indonesia, yang memuat asas, tujuan, dan susunan organisasi yang disepakati bersama (vide Bukti P-4); b. Keputusan Kongres Luar Biasa Partai Hijau Indonesia Nomor 005/KLB/PHI/VI/2024 tentang Penetapan Dewan Pengurus Nasional Partai Hijau Indonesia 2024-2027 hasil Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan pada 29-30 Juni 2024 dan diikuti delegasi dari 28 provinsi, yang memilih Nur Rosyid Murtadho (Roy Murtadho) sebagai Ketua Umum, Rika Febriyani sebagai Sekretaris, dan Erwin Febrian Syuhada sebagai Bendahara Dewan Pengurus Nasional untuk masa bakti 2024 sampai dengan 2027 (vide Bukti P-5; Bukti P-17); 9 c. Surat Keputusan Kepengurusan Partai Hijau Indonesia pada 12 provinsi, termasuk Surat Keputusan Nomor 013B/PHI/VIII/2026 tentang Penetapan Dewan Pengurus Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keputusan Nomor 014C/PHI/IX/2026 tentang Penetapan Dewan Pengurus Daerah Tingkat Provinsi Maluku Utara (vide Bukti P-6); 19. Bahwa Para Pemohon menegaskan, dokumen-dokumen tersebut tidak diajukan sebagai bukti kewenangan mewakili suatu badan hukum, karena Partai Hijau Indonesia memang belum memperoleh status badan hukum partai politik. Dokumen tersebut justru membuktikan bahwa ada sekelompok warga negara yang telah berhimpun, bersepakat mengenai asas dan tujuan, menyusun kepengurusan di berbagai daerah, dan tetap tidak dapat memperoleh bentuk hukum apa pun semata karena norma a quo; 20. Bahwa Pemohon I sampai d
