PUU
Tahun 2026
378/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Pemohon: Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M. (Pemohon I), Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil. (Pemohon II), ST Luthfiani, S.H., M.H. (Pemohon III), Kharisma J. Subakti, S.H., M.H. (Pemohon IV), dan Ojak Situmeang, S.H., M.H. (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:48:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 378/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator dan Pengurus
Alamat
:
Jalan Pakin I Apt. Mitra Bahari Tower 605 RT/RW
002/004, Penjaringan, Jakarta Utara.
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Syamsul
Jahidin.,
S.I.KOM.,
S.H.,
M.I.KOM.,
M.H.MIL.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator dan Pengurus
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang Baru,
RT/RW
001/223,
Kecamatan
Selaparang,
Kota
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
ST Luthfiani, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator dan Pengurus
Alamat
:
Jalan Perjuangan, GG F, Nomor 88, RT/RW 009/010,
Kebun Jeruk, Jakarta Barat
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon III;
4.
Nama
:
Kharisma J. Subakti, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator dan Pengurus
Alamat
:
Reni Jaya Blok A1 2/6, RT/RW 003/018, Pamulang
Barat, Pamulang.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon IV;
2
5.
Nama
:
Ojak Situmeang, SH., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator dan Pengurus
Alamat
:
Apartemen Sentra Timur K 16180, RT/RW 015/006,
Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon V;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 060/SKK/LIP/X/2026, bertanggal 16
Oktober 2026, Pemohon I dan Pemohon III memberi kuasa kepada Junaidin, S.H.,
Advokat/Pengacara pada kantor hukum LIP Law Firm yang beralamat di Regus
Wisma SSK Lantai 3, Jalan Daan Mogot Nomor 11, Kelurahan Kedaung Kali Angke,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan Surat Kuasa Khusus Nomor
089/SKK/ANF&ASSOCIATES/JKT/X/2026, bertanggal 30 Oktober 2026, Pemohon
II dan Pemohon IV, memberi kuasa kepada Meilani Mindasari, S.H., Nunung Kurnia,
S.H., dan Tris Stiawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Kurator dan Pengurus,
Auditor Hukum, Mediator, Paralegal, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum ANF & Associates, yang beralamat di Jalan Gili Gede Nomor 23,
Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai--------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 29 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 2 Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
Nomor 378/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 378/PUU-
XXIV/2026 pada tanggal 5 Oktober 2026, yang telah diperbaiki dan diterima
3
Mahkamah pada tanggal 2 November 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), Menyatakan:
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1)
UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
Selanjutnya, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…”
Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
yang diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan
diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003), mengatur:
4
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;”
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU
No. 13 Tahun 2022), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang - Undang diduga bertentangan dengan
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), menyatakan: “Pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU
adalah perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi...”
B. TIDAK NE BIS IN IDEM
4. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian UU PKPU dengan nomor
perkara: 85/PUU-XXIV/2026, yang di mana di ajukan oleh Pemohon I,
sebelumnya dinyatakan N/O atau “Tidak dapat diterima” dengan
pertimbangan mahkamah sebagai berikut:
Sementara itu, terkait dengan Pemohon II dan Pemohon IV, meskipun
menjelaskan dirinya sebagai advokat yang menjalankan fungsi
memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan secara
bebas dan mandiri, namun Pemohon II dan Pemohon IV tidak dapat
membuktikan dirinya sebagai kurator yang terdaftar pada kementerian
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum serta
menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial
yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang
dimilikinya dengan berlakunya norma Pasal 292 dan Pasal 293 ayat
(2) UU 37/2004, sehingga tidak terdapat adanya hubungan sebab-
akibat (causal verband) berkaitan dengan anggapan kerugian hak
konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun setidak
tidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon II dan
Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo, sehingga permohonan yang berkaitan dengan
Pemohon II dan Pemohon IV tidak dipertimbangkan lebih lanjut. (Vide
Putusan 85/PUU-XXIV/2026 Hal. 52)
5
[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Pemohon
II dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
5. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian UU PKPU dengan nomor
perkara: 275/PUU-XXIV/2026, yang di mana diajukan oleh Pemohon I dan
Pemohon IV sebelumnya di nyatakan N/O atau “Tidak dapat diterima”
dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:
[3.4.2] Bahwa terhadap Petitum angka 2 di atas, menurut Mahkamah
rumusan petitum yang demikian dapat dinilai sebagai rumusan petitum
yang tidak lazim, karena di satu sisi, para Pemohon memohon kepada
Mahkamah agar norma Pasal 292 UU 37/2004 tetap dinyatakan tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi pada sisi
yang lain para Pemohon masih merumuskan dengan tetap
mencantumkan frasa “tetap konstitusional”. Hal demikian di samping
rumusan petitum tersebut bersifat redundansi juga merupakan
rumusan petitum yang tidak lengkap karena tidak mencantumkan frasa
“dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
Bahwa lebih lanjut, jika dicermati secara saksama rumusan
petitum para Pemohon yang menggunakan rumusan secara bersyarat
untuk frasa “Pasal 286” dalam norma Pasal 292 UU 37/2004
sepanjang frasa “Pasal 286” diubah menjadi frasa “Pasal 289” adalah
rumusan petitum yang tidak jelas, karena rumusan petitum yang benar
seharusnya sepanjang frasa “Pasal 286” dalam norma Pasal 292 UU
37/2004 dihapus dan digantikan dengan frasa “Pasal 289”.
Di samping uraian fakta hukum tersebut di atas, rumusan
petitum angka 2 dimaksud yang sama sekali tidak mencantumkan
frasa “bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat”, sekalipun hal tersebut tidak sepenuhnya dapat disalahkan,
namun berdasarkan ketentuan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c
UU
MK,
seharusnya
dirumuskan
secara
konsisten
dengan
mencantumkan frasa “… bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat”.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh
karena petitum para Pemohon dirumuskan secara tidak jelas dan tidak
lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf
c UU MK, Pasal 10 ayat (3) huruf d, dan Pasal 36 ayat (1) huruf d PMK
7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
6. Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi
yang signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke
Verklaard"., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti
substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak
dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat
memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali
6
selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki
segala cacat formil yang menjadi dasar putusan NO "Niet Ontvankelijke
Verklaard" sebelumnya. Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" atau
“TIDAK DAPAT DITERIMA” tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem
(tidak dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan
yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara.
7. Bahwa, dalam pengujian dalam perkara 85/PUU-XXIV/2026, 275/PUU-
XXIV/2026 tersebut belum memeriksa pokok perkara karena hal tersebut
permohonan saat ini yang di ajukan PARA PEMOHON tidaklah ne bis in
idem.
8. Bahwa, oleh karenanya PARA PEMOHON melampirkan alat bukti
pendukung sebagai Kurator & pengurus yang terdaftar pada Dirjen
Menkum, dan dengan alasan – alasan permohonan yang berbeda dari
permohonan sebelumnya, maka berbeda permohonan PARA PEMOHON
saat ini dengan untuk memenuhi syarat Bahwa permohonan saat ini tidak
lah Nebis In Idem.
9. Bahwa, dalam putusan 275/PUU-XXIV/2026 yang dimana Petitum tidak
sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025, Maka Oleh Karenaya memenuhi
Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK, Pasal 10 ayat (3) huruf d,
dan Pasal 36 ayat (1) huruf d PMK 7/2025, PARA PEMOHON sudah
menyesuaikan amar petitum sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025 dalam
perkara a quo.
10. Bahwa, PARA PEMOHON mengajukan uji materiil (Judicial Review)
terhadap ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU
37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU
KEPAILITAN” yang berbunyi:
Pasal 292 yang berbunyi:
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau
Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.
TERHADAP:
Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
7
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.
11. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain
berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam
undang-undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi,
mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir
Konstitutional (the final interpreter of constitution) terhadap pasal-pasal
undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan
atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan
ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan
Undang Undang Dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitutional (The
Sole Interpreter of Constitution), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat
kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional
Warga Negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights).
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon
in casu pengujian konstitusional Norma frasa “Pasal 286” pada norma
Pasal 292 UU 37/2004 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU 37/2004
KEPAILITAN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
13. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
8
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56),
tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI
1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan
terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945;
9
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
15. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa ”hak
konstitusional” PARA PEMOHON berpotensi dirugikan dengan berlakunya
norma pada ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU
Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN” yang menyatakan:
Pasal 292 yang berbunyi:
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau
Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.
16. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon
menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PEMOHON I (VIDE BUKTI P01
- IDENTITAS PEMOHON I), PEMOHON II (VIDE BUKTI P02 – IDENTITAS
PEMOHON II), PEMOHON III (VIDE BUKTI P03 - IDENTITAS PEMOHON
III), PEMOHON IV (VIDE BUKTI P04– IDENTITAS PEMOHON IV),
PEMOHON V (VIDE BUKTI P05– IDENTITAS PEMOHON V), yang hak -
hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan
keberadaan pemberlakuan pada ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada
norma Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN”
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam perkara a quo;
17. Bahwa ”hak konstitusional” Para Pemohon untuk mendapatkan ”persamaan
kedudukan dalam hukum” berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma
pada ketentuan Norma frasa “Pasal 286” dalam Pasal 292 UU Nomor 37
10
Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
“UU 37/2004 KEPAILITAN”.
18. Bahwa, PARA PEMOHON merupakan Kurator dan Pengurus yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b Jo.
Pasal 70 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
berdasarkan yang termaktub dalam norma pasal 70 ayat 1 huruf b dan Pasal
70 ayat (2).
Pasal 70 ayat (1) huruf b berbunyi:
"Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:
a) Balai Harta Peninggalan; atau
b) Kurator lainnya";
Pasal 70 ayat (2) berbunyi:
"Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, adalah:
a) Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki
keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau
membereskan harta pailit, dan;
b) Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
19. Bahwa, berdasarkan dengan uraian pada poin 18 (Delapan Belas) tersebut
PARA PEMOHON akan menguraikan Kualifikasi dan kerugian Konstitutional
Para Pemohon, sebagai berikut:
A. PEMOHON I – HENOCH THOMAS, S.H., S.E.,M.M.
20. Bahwa, Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor:32/KPT.W29-U/HK.Adv/II/2025 pada pengadilan
tinggi Banten dan Pemohon I juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus
dengan nomor: AHU-242.AH.04.05-2025 yang tercatat dalam pangkalan
data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum. (VIDE BUKTI P-15)
B. PEMOHON II – SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL
21. Bahwa, Pemohon II adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita Acara
Sumpah dengan Nomor: W29-U/46/HK-ADV/III/2022 pada pengadilan tinggi
Banten, dan Pemohon II juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan
nomor: AHU-38.AH.04.05-2026 yang tercatat dalam pangkalan data
direktorat Jendral Administrasi Hukum umum. (VIDE BUKTI P09)
11
C. PEMOHON III – ST LUTHFIANI S.H., M.H.
22. Bahwa, PEMOHON III adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah dengan Nomor: W10-U/966/HK.00/ADV/11/2021 pada
pengadilan tinggi DKI Jakarta, dan PEMOHON III juga memiliki Profesi
Kurator & Pengurus dengan nomor: AHU-234.AH.04.05-2025 yang tercatat
dalam pangkalan data direktorat Jendral Administrasi Hukum umum. (VIDE
BUKTI P - 08)
D. PEMOHON IV – KHARISMA J. SUBAKTI, SH., M.H.
23. Bahwa, Pemohon IV adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah tahun 2016 pada pengadilan tinggi Banten dan Pemohon IV
juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor: AHU-
307.AH.04.05.2024 ya.ng tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral
Administrasi Hukum. (VIDE BUKTI P-11)
E. PEMOHON V – OJAK SITUMEANG, SH., M.H.
24. Bahwa, PEMOHON V adalah seorang advokat tersumpah dengan Berita
Acara Sumpah tahun 2015 pada pengadilan tinggi Jakarta dan PEMOHON
V juga memiliki Profesi Kurator & Pengurus dengan nomor: AHU-
307.AH.04.05.2024 ya.ng tercatat dalam pangkalan data direktorat Jendral
Administrasi Hukum. (VIDE BUKTI P-16)
25. Bahwa, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, yang
disebut PARA PEMOHON adalah Anggota Aktif yang terdaftar di organisasi
Kurator & Pengurus HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia).
26. Bahwa, Terkecuali PEMOHON V adalah Anggota Aktif yang terdaftar di
organisasi Kurator & Pengurus IKAPI (IKATAN KURATOR DAN PENGURUS
INDONESIA).
27. Bahwa, PEMOHON I, PEMOHON IV, PEMOHON V, mendalilkan batas
penalaran yang wajar sebagai kurator yang bertugas untuk mengurus dan
membereskan harta debitur pailit (boedel pailit) setidak-tidaknya berpotensi
suatu saat akan menangani perkara-perkara kepailitan, di mana sebagai
kurator, PARA
PEMOHON membutuhkan kepastian hukum untuk
mengamankan dan mengelola harta pailit, serta menyelesaikan kewajiban
finansial dan perselisihan yang melibatkan debitur pailit.
28. Bahwa, PEMOHON II, PEMOHON III, mendalilkan batas penalaran yang
wajar sebagai kurator yang bertugas untuk mengurus dan membereskan
12
harta debitur pailit (boedel pailit) setidak-tidaknya norma tersebut merugikan
hak Konstitutional, bahwa PEMOHON II, PEMOHON III, saat ini sedang
menangani perkara kepailitan, dengan nomor perkara338/Pdt.Sus/2026 PN
Jakarta Pusat di mana sebagai Kuasa kurator, oleh karena hal tersebut
PEMOHON II, PEMOHON III membutuhkan kepastian hukum untuk
mengamankan dan mengelola harta pailit, serta menyelesaikan kewajiban
finansial dan perselisihan yang melibatkan debitur pailit. (VIDE BUKTI P -
18).
29. Bahwa, Norma yang di uji oleh PARA PEMOHON yaitu frasa “Pasal 286”
pada norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443) “37/2004 UU KEPAILITAN”., yang berbunyi:
Pasal 292 yang berbunyi:
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau
Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.
Dengan frasa “Pasal 286” ketentuan a quo tidak menjelaskan secara jelas
dan tegas dan frasa tersebut yang tidak relevan, membingungkan, dan tidak
berkepastian hukum yang menimbulkan banyak tafsir atau pendapat , karena
tidak adanya batasan menciptakan ambiguitas pelaksanaan dan /atau
executorial dari norma tersebut, tidak adanya ketegasan tersebut
menciptakan ambiguitas dan menciptakan ketimpangan tanpa kepastian
hukum yang jelas, yang seharusnya dalam norma tersebut termaktub
menjadi frasa “Pasal 289”, Maka PARA PEMOHON berpotensi Kehilangan
hak konstitusional yang sudah di jamin oleh UUD NRI 1945.
30. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pemohon adalah
perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi syarat kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang sehingga Mahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian frasa “Pasal
286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
13
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4443) “UU 37/2004 KEPAILITAN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, jelas bahwa Para Pemohon
tersebut di atas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
ini, maka persoalan dalam frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU
37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU Kepailitan”
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.,
Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut baik yang bersifat
spesifik aktual dan potensial tidak lagi atau tidak akan terjadi, bila Mahkamah
mengabulkan sesuai dengan petitum permohonan ini.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA) PARA PEMOHON
A. RASIONALITAS NORMA YANG DI UJI PARA PEMOHON TIDAK
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
1. Bahwa, PARA PEMOHON pengujian konstitusional terhadap Pasal 292
Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang (LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131) “UU 37/2004
KEPAILITAN”, karena tidak adanya kepastian hukum terhadap putusan
pernyataan PAILIT, hal ini ber implikasi terhadap Tugas Kurator dan /atau
pengurus untuk melaksanakan kewajibannya sebagai akibat dari suatu
putusan pernyataan paiit oleh pengadilan sebagai akibat dari suatu
pernyataan pailit oleh pengadilan niaga.
2. Bahwa, norma di dalam putusan pernyataan pailit dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada prinsipnya terdapat 2
(dua) macam, yaitu:
a) Putusan Pernyataan Pailit yang berasal dari permohonan pernyataan
pailit yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Republik Indonesia
No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (Keadaan insolvensi diatur dalam Pasal 178 ayat
(1);
14
b) Putusan Pernyataan Pailit yang berasal dari proses penundaan
kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Bab III Undang-
Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Keadaan insolvensi
diatur dalam Pasal 292);
3. Bahwa, Norma pasal frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU
37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) yang di
uji oleh para pemohon a quo yang diajukan para pemohon adalah tentang
akibat hukum putusan pernyataan pailit yang berasal dari penundaan
kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang
Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam normanya tidak
secara EXPRESSIS VERBIS menjelaskan batasan waktu.
4. Bahwa, ketentuan Norma Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia
No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang mengatur:
Norma Pasal 292 Berbunyi :
"Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau
Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian";
5. Bahwa, ketentuan norma Pasal 292 UU 37/2004 Tentang Kepailitan
tersebut masuk pada bagian Bab III PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG, yang dimana ketentuan norma ini sangatlah
penting bagi kurator dan pengurus dalam menentukan sikap dan
perbuatan hukum yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Hukum, dan Asas-
Asas Hukum Kepailitan yang di pahami para pemohon: Asas
Keseimbangan, Asas Kelangsungan Usaha, Asas Keadilan, dan Asas
Integrasi;
6. Bahwa, Ketentuan norma frasa "Pasal 286" dalam ketentuan Pasal 292
UU 37/2004 tersebut di atas sangatlah tidak relevan, ambiguitas, dan
tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dikarenakan norma dalam
pasal 286 Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
15
adalah sebagai berikut : "Perdamaian yang telah disahkan mengikat
semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana
perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)";
7. Bahwa, dalam ketentuan frasa “Pasal 286 tersebut diatas, bertentangan
secara gramatikal dan mengggeser norma di pasal 292 UU 37/2004
Kepailitan, dan sama sekali tidak mengatur mengenai putusan
pernyataan pailit yang menjadi unsur-unsur yang diatur dalam norma
Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan tersebut, sehingga tentunya
membingungkan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi Para
Pemohon sebagai Warga Negara Indoensia dan yang berprofesi sebagai
Kurator dan Pengurus, yang secara potential akan merugikan hak
konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang
adil berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa, PARA PEMOHON melihat ketentuan norma pada Pasal 289
Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur
bahwa: "Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas
wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan
cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut rencana perdamaian
serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282”, dan
dalam norma tersebut sudah jelas hal demikian Pengadilan harus
menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan
penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Norma Pasal 283 ayat (1).
9. Bahwa, Seharusnya Frasa "Pasal 286" dalam ketentuan Pasal 292 UU
37/2004 tersebut dirubah/dimaknai dengan "Pasal 289" yang mana
ketentuan Pasal 289 mengatur norma atau unsur-unsur putusan
pernyataan pailit dengan adanya frasa “demikian Pengadilan harus
menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan
penolakan dari Hakim Pengawas...." Secara an sich berkaitan norma satu
dengan yang lainnya.
10. Bahwa,
apabila
nantinya
Mahkamah
Konstitusi
mengabulkan
permohonan a quo dengan memaknai frasa "Pasal 286” dalam ketentuan
16
Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan tersebut, menjadi frasa “Pasal 289"
maka kerugian konstitusional para pemohon untuk memperoleh
kepastian hukum tidak akan terjadi lagi, sehingga sangatlah beralasan
hukum agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo;
11. Bahwa selain itu, Norma ketentuan Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan
juga
menjadi
perdebatan
Tafsir
diantara
kalangan
Hakim,
Kurator/Pengurus, Debitor maupun Kreditor karena ketidakpastian
hukum dalam rumusan frasanya, yang mana di cermati secara eksplisit
dalam ketentuan Pasal 292 UU 37/2004 dirasakan tidak cukup
memberikan kepastian hukum yang adil dan tegas, yang sering terjadi
multi
tafsir
hingga
menimbulkan
multi
interprestasi
dalam
pelaksanaannya dapat merugikan kurator dan para kreditor yang telah
mendaftarkan tagihan dalam proses PKPU, meskipun dalam Penjelasan
Pasal 292 berbunyi bahwa "Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa
putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung
berada dalam keadaan insolvensi".
12. Bahwa hal ini pada kenyataannya sering menimbulkan tafsir berbeda,
yang para pemohon kutip menjadi 2 (dua) Tafsir yang berbeda, yaitu:
Pertama : Perlakuan Proses kepailitan akibat putusan pernyataan
pailit berasal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) adalah langsung/serta-merta dalam tahapan PEMBERESAN
yang mana harta debitor demi hukum langsung berada dalam
keadaan insolvensi dan tidak perlu ada rapat kreditor pembahasan
rencana perdamaian karena tidak dapat ditawarkan rencana
perdamaian lagi, kalaupun ada kreditor yang mau mencocokan
tagihannya adalah kreditor yang sudah terdaftar dalam tahapan
PENGURUSAN pada proses penundaan kewajiban pembayaran
utang, hanya sekedar renvoi (pembetulan) nilai/jumlah tagihan,
seperti Kreditor yang dalam perjanjian kreditnya ada bunga atau
denda berjalan tentunya akan tetap diperhitungkan dan dicocokan
setelah putusan pernyataan pailit yang berasal dari proses PKPU
tersebut diucapkan, hal ini untuk mengakomodir ketentuan Pasal
1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata yakni perjanjian yang dibuat
antara kreditor yang telah terdaftar dan debitor., Bahwa, Tahapan
17
PENGURUSAN tidaklah mungkin bersamaan proses-nya dengan
Tahapan PEMBERESAN karena prinsipnya dalam Tahapan
PENGURUSAN, TIDAK BOLEH ADA TINDAKAN EKSEKUSI HARTA
DEBITOR ATAU TINDAKAN PAKSAAN KEPADA DEBITOR UNTUK
MEMBAYAR
UTANGUTANGNYA.
Hal
ini
bertujuan
untuk
memperbesar kemungkin PERDAMAIAN yang berujung pada
pemenuhan Asas Kelangsungan Usaha sesuai cita-cita pembentuk
Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan PKPU. Dasar Hukum yang digunakan dalam pendapat
yang pertama ini adalah ketentuan norma Pasal 292 dan Penjelasan
Pasal 292, serta kekuatan hukum Berita Acara Rapat yang dipimpin
Hakim Pengawas yang diatur dalam norma Pasal 282 yang berisi
tentang daftar tagihan dari para kreditor yang mendaftarkan kepada
Pengurus.
Kedua : Perlakuan Proses Kepailitan akibat putusan pernyataan pailit
berasal dari proses Penundaan kewajiban Pembayaran utang
(PKPU) tetap harus dari awal tahapan PENGURUSAN, yakni Rapat
Kreditor Pertama, Pendaftaran Tagihan, Pencocokan Piutang, dan
bahkan Rapat Pembahasan Perdamaian lagi dikarenakan ada para
kreditor baru yang mendaftarkan piutangnya kepada kurator yang
belum pernah mendaftarkan tagihannya saat proses PKPU, dasar
hukum yang sering dikemukakan dari pendapat kedua ini adalah
ketentuan ***Pasal 290 yang ditafsirkan secara kaku tanpa
memperdulikan Pasal 292 dan Penjelasan Pasal 292, dan pendapat
yang kedua ini selalu menyatakan bahwa penjelasan pasal itu tidak
mengikat secara hukum termasuk Penjelasan Pasal 292 juga tidak
mengikat. Pendapat kedua ini juga sering mencampuradukkan
keadaan insolvensi yang diatur Pasal 178 ayat (1) (Vide. Bab II), dan
Pasal 292 (Vide. Bab III), meskipun sudah sangat jelas secara
sistematis Bab II: KEРAILITAN, dan Bab III: PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, adalah pengelompokan yang
berbeda yang sudah secara rapi disusun oleh pembentuk undang-
undang;
18
13. Bahwa, di dalam Norma Pasal 290 mengatur "Apabila Pengadilan telah
menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit
tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud
dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14., hal
tersebut lebih logis, efektif, konsisten, berkepastian hukum, adil, dan
sesuai beberapa faktor pengaturan hukum kepailitan yang diuraikan
dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:
Pertama, untuk menghindari adanya perebutan harta debitor apabila
dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih
piutangnya dari debitor;
Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan
kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik
debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor maupun para
kreditor lainnya ;
Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang
dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri;
14. Bahwa, dikarenakan pada prinsipnya baik proses setelah putusan
kepailitan maupun setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran
utang TERDAPAT 2 (DUA) TAHAPAN, yaitu:
A. ТАНАPAN PENGURUSAN.
Bahwa Tahapan PENGURUSAN seyogyanya sudah selesai pada
jarak waktu (interval waktu) antara setelah putusan penundaan
kewajiban pembayaran utang, dan sebelum putusan pernyataan pailit
yang berasal dari penundaan kewajiban pembayaran utang,
sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari debitor dan
kreditor beritikad buruk tentunya Tahapan PENGURUSAN tidak
diulangi lagi setelah putusan pernyataan pailit yang berasal dari
PKPU,
namun
sudah
langsung
masuk
dalam
Tahapan
"PEMBERESAN" dengan demi hukum harta debitor pailit dalam
keadaan insolvensi dan tidak dapat ditawarkan perdamaian lagi;
B. TAHAPAN PEMBERESAN.
Bahwa Tahapan "PENGURUSAN" yang dimaksudkan diatas adalah
Rapat Kreditor Pertama, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Rapat
19
Kreditor Pencocokan Piutang (Verifikasi), dan Rapat Pembahasan
Rencana Perdamaian adalah tahapan yang sudah dilalui dalam
proses penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga tidak
efisien, tidak berkepastian hukum, tidak adil, dan akan sangat
membuka
peluang
kecurangan-kecurangan
apabila
Tahapan
'PENGURUSAN" diulangi lagi setelah putusan pernyataan pailit yang
berasal dari penundaan kewajiban pembayaran utang;
15. Bahwa, norma pada pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan, tidak
mencerminkan Asas Keadilan dan kepastian bagi para kreditor yang
sudah mendaftarkan tagihannya dan ikut rapat kreditor dalam proses
penundaan kewajiban pembayaran utang, akan sangat mungkin
berkurang hak suaranya akibat adanya kreditor-kreditor yang baru
mendaftarkan tagihan setelah putusan pernyataan pailit yang berasal dari
PKPU
tersebut,
bahkan
ada
kemungkinan
debitor
melakukan
kecurangan-kecurangan dengan menggelembungkan hak suara dengan
menimbulkan kreditor-kreditor fiktif untuk menguasai hak suara mayoritas
dalam rapat kreditor maupun mengintervensi independensi kurator (Vide.
Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang), yang mana hal tersebut dipersiapkan
dalam interval waktu proses PKPU, dikarenakan debitor sendiri yang
paling mengetahui keadaan finansial-nya dan dapat memperkirakan
apakah rencana perdamaian diterima ataukah akan terjadi kepailitan;
16. Bahwa, Para Pemohon mengambil Example dengan adanya kreditor-
kreditor yang baru yang masuk dalam rapat kreditor pasca putusan
pernyataan pailit akibat rencana perdamaian ditolak dari proses PKPU
yang dilakukan 2 (dua) orang kurator yang diangkat /ditetapkan dalam
putusan tandingan tersebut, kemudian seolah-olah hak suara kreditor-
kreditor yang sudah terdaftar dalam proses PKPU menjadi berkurang hak
suaranya dan bahkan ada yang sengaja dihilangkan karena dianggap
tidak mau mendaftarkan lagi dalam rapat kreditor pasca putusan
pernyataan pailit setelah proses PKPU, yang pada akhirnya dikarenakan
kreditor-kreditor konkuren yang baru tersebut menguasai mayoritas hak
suara dalam rapat kreditor, maka selanjutnya ada permohonan
20
penggantian kurator berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UndangUndang
Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengharuskan
Pengadilan / Majelis Hakim Pemutus mengganti kurator atas usulan para
kreditor konkuren yang baru mendaftar setelah putusan pernyataan pailit
akibat rencana perdamaian dalam proses PKPU ditolak, yang menguasai
mayoritas hak suara dalam rapat kreditor.
17. Bahwa, hal tersebut terjadi Akibat dari ketidak-pastian hukum dalam
Norma Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan yang seharusnya sudah
langsung demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi untuk
pemberesan harta pailit, sehingga tidak membuka peluang kecurangan
yang dilakukan debitor pailit maupun kreditor-kreditor baru, yang
menjadikan Para Pemohon berpotensi mengalami kerugian materiil
karena harus menanggung biaya-biaya didepan (talangan) atas biaya
oprasional selama proses PKPU, dan kepailitan seperti biaya
pengumuman koran, pengumuman berita negara, transportasi, biaya
berperkara (panjar perkara) dan biaya-biaya lain sebagainya serta
imbalan jasa baik sebagai kurator dan pengurus yang tidak jelas
pembayaran-nya akibat tidak jelas dan tegasnya ketentuan Norma Pasal
292 UU 37/2004 Kepailitan yang menimbulkan multi-tafsir dan
menciptakan Multi Interprestasi yang tidak berkepastian hukum yang
sejatinya jaminan kepastian hukum yang adil merupakan hak
konstitusional para pemohon.
18. Bahwa, Norma tersebut juga berpotensi merugikan kepentingan para
kreditor yang sudah terdaftar dalam proses PKPU yang "terdilusi" hak
suaranya dan proses pemberesan harta pailit menjadi kacau-balau dan
tidak sederhana dengan pengulangan TAHAPAN PENGURUSAN, maka
ketidak-pastian hukum dalam ketentuan Pasal 292 Undang-Undang
Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah merugikan hak
konstitusional Para Pemohon secara aktual maupun potential akan dapat
terjadi sebagai kurator & pengurus.
21
B. PUTUSAN PENJELASAN NORMA PASAL 292 UU 37/2004 KEPAILITAN
SEBAGAIMANA TELAH DIMAKNAI MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DENGAN NOMOR: 181/PUU-XXIII/2025
19. Bahwa, dalam putusan mahkamah konstitusi pada perkara 181/PUU-
XXIII/2025 yang pada pokoknya merubah frasa penjelasan Pasal 292 UU
37/2004., yang pada pokoknya di maknai mahkamah “Mengabulkan
permohonan para Pemohon untuk sebagian;” sebagai berikut:
“Menyatakan Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang Penjelasan Pasal 292 Undang
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443) tidak dimaknai “Ketentuan dalam Pasal ini
berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit
Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak
dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor
dan dituangkan dalam berita acara”;
20. Bahwa, Menurut PARA PEMOHON persoalan konstitusionalitas
berkaitan dengan Norma pokok frasa “Pasal 286” pada 292 UU 37/2004.
Sebab di satu sisi Penjelasan Pasal 292 UU 37/2004 sudah dikabulkan
oleh mahkamah di maknai dalam putusan 181/PUU-XXIII/2025:
“Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit
mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan
insolvensi yang berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim
pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara”
Bahwa, Seharusnya Secara yuridis sebagai bukti norma pokoknya
secara Mutatis dan Mutandis harusnya di sesuaikan dengan norma
pokoknya sepanjang Frasa “pasal 286” menjadi Frasa “Pasal 289” yang
tepat agar terjadinya kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak
yang berkepentingan serta untuk memenuhi fungsi publisitas. Artinya,
putusan pernyataan debitor pailit tidak serta merta harta pailit debitor
dalam keadaan insolvensi, namun masih harus ada tindakan hukum oleh
hakim pengawas dalam forum rapat kreditor, sebagaimana di dalilkan
Para Pemohon.
22
21. Bahwa, Oleh karena itu, ketidakpastian hukum demikian akan berakibat
dapat dirugikannya hak-hak para pihak yang terdampak oleh adanya
putusan pernyataan pailit terhadap debitor pailit dalam keadaan
insolvensi, khususnya pihak yang dibatasi oleh tenggang waktu
tertentu/terbatas dalam menggunakan haknya, yaitu kreditor separatis
dan karena mahkamah sudah menyelaraskan Penjelasan Pasal 292 UU
37/2004 dengan semangat yang terdapat dalam proses penyelesaian
berkenaan dengan putusan pernyataan pailit, yang harus memberikan
kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang
terdampak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
22. Bahwa Oleh karena itu, berkenaan dengan Pasal 292 UU 37/2004
haruslah tetap dinyatakan Inkonstitutional secara bersyarat dengan UUD
NRI Tahun 1945 sepanjang Frasa “Pasal 286” pada norma 292 UU
37/2004 dimaknai, menjadi Frasa “Pasal 289” Ketentuan dalam Pasal ini
selaras bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit
Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi yang berlaku sejak
dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan
dituangkan dalam berita acara.
C. PERBANDINGAN NORMA PASAL 292 UU 37/2004 KEPAILITAN
23. Bahwa, Dalam praktiknya, pengaturan Pasal 292 UU 37/2004 tersebut
telah memberikan ketidakjelasan dan ketidakseragaman putusan
Pengadilan Niaga terutama pada perdamaian yang ditawarkan dalam
suatu kepailitan yang berasal dari penolakan perdamaian di dalam proses
PKPU. Dari perkembangan praktik ini, pertanyaan utama yang perlu
dicermati adalah: apakah debitor masih dapat mengajukan rencana
perdamaian kedua kalinya dalam proses kepailitan setelah ditolaknya
perdamaian dalam PKPU?
24. Bahwa, UU 37/2004 mengatur bahwa kepailitan tidak hanya dapat
bersumber dari suatu putusan pengadilan yang mengabulkan suatu
permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor (atau debitor),
melainkan juga dari suatu proses PKPU yang tidak berakhir dengan
disahkannya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor.
Proses PKPU yang berujung kepailitan dimaksud dapat bersumber dari:
23
a) Penolakan pemberian PKPU tetap atau perpanjangannya (Pasal 230
UU 37/2004);
b) PKPU diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, Pengurus, kreditor
atau prakarasa pengadilan (Pasal 255 UU 37/2004);
c) Tidak tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam
proses PKPU (Pasal 281 jo. 289 UU 37/2004);
d) Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian yang telah disetujui
oleh kreditor dalam proses PKPU (Pasal 285 ayat (3) UU 37/2004);
e) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan
pengesahan perjanjian perdamaian (Pasal 285 ayat (4) UU 37/2004);
dan
f) Pengadilan membatalkan suatu perdamaian yang telah disahkan
karena debitor lalai memenuhi isi perdamaian (Pasal 291 UU
37/2004).
25. Bahwa, Untuk kepailitan yang bersumber dari suatu putusan pernyataan
pailit sebagaimana disebutkan dalam huruf d, e dan f di atas, Pasal 292
UU 37/2004 telah menyatakan secara tegas bahwa debitor tidak lagi
dapat menawarkan suatu perdamaian. Dalam hal demikian, berdasarkan
penjelasan Pasal 292 UU 37/2004, maka setelah diucapkannya putusan
pernyataan pailit, debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi
(keadaan tidak mampu membayar).
26. Bahwa, Secara argumentum a contrario, maka Frasa “Pasal 286” dalam
ketentuan norma Pasal 292 UU 37/2004 Kepailitan tersebut dapatlah
ditafsirkan bahwa debitor dapat mengajukan perdamaian di dalam proses
kepailitan dalam hal (i) ditolaknya pemberian PKPU tetap atau
perpanjangannya dan (ii) PKPU diakhiri atas permintaan Hakim
Pengawas, Pengurus, kreditor atau prakarasa pengadilan. Perlu menjadi
perhatian bahwa pada kedua sebab kepailitan tersebut debitor memang
belum mengajukan rencana perdamaian atau setidaknya kalaupun sudah
diajukan, pastilah belum dilakukan pemungutan suara (voting)
terhadapnya.
27. Bahwa, Seharusnya Frasa “Pasal 286” dalam ketentuan norma Pasal 292
UU 37/2004, Jika di lihat dari teori Black’s Law Dictionary, kata
“understand” artinya “To know; to apprehend the meaning; to appreciate;
24
as, to understand the nature and effect of an act”. Artinya, “understand”
dalam konteks hukum bukan sekadar mengerti secara umum, tetapi
mencakup pemahaman yang utuh terhadap makna, maksud, atau
konsekuensi dari suatu tindakan.
28. Bahwa, Bahwa, PARA PEMOHON dengan ini memberikan perbandingan
disharmonisasi norma satu dengan lainnya pada Frasa yang diuji PARA
PEMOHON jika mahkamah tidak memberikan penafsiran terhadap
perkara a quo, berikut perbandingan yang di maksud:
I.
PERBANDINGAN Pasal 286 UU 37/2004
Pasal 292 UU 37/2004
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal
291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.
No
Norma Perbandingan
Keterangan
1
Pasal 286 UU 37/2004
Perdamaian
yang
telah
disahkan
mengikat
semua
Kreditor, kecuali Kreditor yang
tidak
menyetujui
rencana
perdamaian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 281
ayat (2)
Permasalahan Norma Pasal 286 UU
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU (UU Kepailitan) berakar
dari kesalahan rujukan (salah ketik)
dalam
undang-undang
yang
menimbulkan ketidakpastian hukum,
ambiguitas, serta multitafsir bagi para
kurator dan pengurus di lapangan,
dan Karena adanya rujukan yang
keliru tersebut, muncul ketidakjelasan
mengenai akibat hukum dari putusan
kepailitan yang lahir dari proses
PKPU.
Praktisi
hukum
kesulitan
menafsirkan kondisi-kondisi apa saja
dalam proses PKPU yang membuat
debitur otomatis tidak boleh lagi
menawarkan
perdamaian
setelah
dinyatakan pailit. Hal ini memicu
perdebatan hukum (multitafsir) saat
kurator atau pengurus menjalankan
tugasnya di lapangan.,
Letak Masalah: Penyebutan frasa
"Pasal 286" di dalam Pasal 292 dinilai
salah ketik (rujukan keliru) dan tidak
relevan. Pasal 286 adalah pasal yang
mengatur
tentang
pengesahan
perdamaian (homologasi), dan bukan
tentang putusan pernyataan pailit.
25
2
Pasal 281 ayat (2) UU
37/2004
Kreditor
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf
b
yang
tidak
menyetujui
rencana
perdamaian
diberikan
kompensasi
sebesar nilai terendah di
antara nilai jaminan atau nilai
aktual pinjaman yang secara
langsung dijamin dengan hak
agunan atas kebendaan.
Permasalahan relevansi antara Pasal
281 ayat (2) dan Pasal 292 UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU menimbulkan ketidakpastian
hukum dan salah ketik (kesalahan
normatif/sinkronisasi aturan)
Secara normatif, tidak ada relevansi
logis substantif mengapa Pasal 286
dijadikan sebab debitor pailit dalam
Pasal 292. Ketidaksesuaian ini secara
umum dapat dikatakan sebagai cacat
legislasi/salah ketik saat UU 37/2004
disusun,
meskipun
dari
sudut
pandang pembentuk undang-undang
(Open Legal Policy) hal itu dianggap
sebagai jembatan untuk melindungi
hak Kreditor Separatis yang diatur
dalam Pasal 281 ayat (2)
Kesimpulan PARA PEMOHON Sesuai yang di uraikan di atas seharusya Pasal
286 Bukan Dasar Putusan Pailit: Pasal 286 mengatur mengenai akibat
pengesahan
perdamaian
(homologasi)
yang
mengikat
kreditor
dan
pengecualian bagi kreditor separatis yang dijamin Pasal 281 ayat (2)., Pasal
ini sama sekali tidak berisi unsur-unsur atau perintah bagi hakim untuk
menjatuhkan putusan pailit.
Kekacauan Norma Hukum:
Akibat Pasal 292 merujuk pada Pasal 286 (yang di dalamnya merujuk ke Pasal
281 ayat (2)), terjadi kebingungan di antara praktisi hukum (kurator dan
pengurus). Apakah debitor yang pailit otomatis menjadi insolven karena
adanya kreditor separatis yang menolak perdamaian?
Hal ini merusak logika hukum kepailitan
29. Bahwa, jika di uraikan para pemohon di atas menandakan tidak
Relevansinya Frasa “Pasal 286” dalam Norma Pasal 292, yang tidak
adanya unsur untuk menjatuhkan putusan pailit, sedangkan dalam
Norma dalam Pasal 292 adalah tentang “Pernyataan Putusan Pailit”
Maka hal tersebut dengan prinsip-prinsip Kepastian Hukum yang di jamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
30. Bahwa, jika di tinjau dari sense of justice (Kacamata Keadilan)
Berdasarkan Teori hukum dari:
Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang
harus diperhatikan, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
26
Menurutnya, “kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari
keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan
kepastian hukum masyarakat menjadi tertib.” (Sudikno Mertokusumo,
Mengenal Hukum, 1999).
31. Bahwa, oleh karena hal tersebut PARA PEMOHON memberikan
perbandingan ke – II sebagai berikut:
II.
PERBANDINGAN Pasal 286 UU 37/2004
Pasal 292 UU 37/2004
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak
dapat ditawarkan suatu perdamaian.
No
Norma Perbandingan
Keterangan
1
Pasal 289 UU 37/2004
Apabila
rencana
perdamaian
ditolak maka Hakim Pengawas
wajib segera memberitahukan
penolakan
itu
kepada
Pengadilan
dengan
cara
menyerahkan
kepada
Pengadilan
tersebut
salinan
rencana perdamaian serta berita
acara
rapat
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 282, dan
dalam hal demikian Pengadilan
harus menyatakan Debitor Pailit
setelah Pengadilan menerima
pemberitahuan penolakan dari
Hakim
Pengawas,
dengan
memperhatikan
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 283 ayat (1).
Isu
Kesalahan
Rujukan
Teknis
(Legislative Error)
Pasal 286 justru mengatur tentang
perdamaian yang diterima, disahkan
(homologasi), dan mengikat kreditor.
Sangat tidak logis jika perdamaian
yang sukses disahkan malah berujung
pada vonis pailit yang dilarang damai.
Mahkamah Agung melalui SEMA
Nomor 5 Tahun 2021 (Rumusan
Kamar
Perdata
Khusus)
secara
harmonis menegaskan bahwa debitor
yang dinyatakan pailit akibat rencana
perdamaiannya ditolak berdasarkan
Pasal
289,
demi
hukum
tidak
dibenarkan
lagi
mengajukan
perdamaian dan langsung berada
dalam
keadaan
insolvensi
sebagaimana semangat dari Pasal
292
2
Pasal 283 ayat (1) UU 37/2004
(1) Debitor dan Kreditor yang
memberi
suara
mendukung
rencana
perdamaian
dalam
waktu 8 (delapan) hari setelah
tanggal
pemungutan
suara
dalam rapat, dapat meminta
Pasal 283 ayat (1) UU 37/2004
memberikan pengaman hukum (legal
safeguard). Jika ternyata perdamaian
tersebut sebenarnya diterima namun
Hakim
Pengawas
keliru
menganggapnya ditolak (misalnya
karena kesalahan hitung suara atau
27
kepada Pengadilan agar berita
acara rapat diperbaiki apabila
berdasarkan dokumen yang ada
ternyata bahwa perdamaian oleh
Hakim Pengawas keliru telah
dianggap sebagai ditolak
dokumen pendukung), debitor atau
kreditor yang mendukung perdamaian
berhak meminta pengadilan untuk
memperbaiki
berita
acara
rapat
tersebut dalam jangka waktu 8 hari.
Kesimpulannya, Pasal 289 dan Pasal 292 adalah satu kesatuan alur hukum
kausalitas (sebab-akibat) yang tidak dapat dipisahkan. Pasal 289 menetapkan
status pailit akibat penolakan perdamaian PKPU, sedangkan Pasal 292
mengunci status tersebut agar debitor tidak bisa mengajukan perdamaian lagi
dan hartanya langsung dinyatakan insolvensi demi kepastian hukum kreditor.
Ketidaksesuaian teks pada Pasal 292 yang menyebut Pasal 286 dipastikan
merupakan kesalahan ketik legislatif yang secara substansial melanggar asas
kepastian hukum jika tidak dibaca sebagai Pasal 289 dan bukan Pasal 286.
32. Bahwa, jika di lihat secara gramatikal maka para pemohon tegasnya
Relevansinya Frasa “Pasal 286” dalam Norma Pasal 292 UU 37/2004
tidak relevan untuk di pertahankan, karena tidak adanya unsur – unsur
yang berkelindan dengan norma 292 37/2004 untuk menjatuhkan
putusan pailit, sedangkan dalam Norma dalam Pasal 292 adalah tentang
“Pernyataan Putusan Pailit” , Maka yang sesuai adalah Frasa “Pasal 286”
haruslah di maknai menjadi Frasa “Pasal 289” untuk memenuhi dengan
prinsip-prinsip “Kepastian Hukum” sebagaimana yang di jamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
III.
Hubungan dan Analisis Relevansi Kedua Pasal
Untuk memahami keterkaitan erat kedua pasal ini, berikut adalah
rincian fungsinya:
Pasal
Isi dan Bunyi Norma
Hubungan & Relevansi Hukum
Pasal
289
Mengatur bahwa jika rencana
perdamaian dalam proses PKPU
ditolak oleh kreditor, Hakim
Pengawas wajib melapor ke
Pengadilan, dan Pengadilan harus
menyatakan Debitor Pailit.
Merupakan pintu masuk (sebab)
lahirnya putusan pailit akibat
kegagalan negosiasi atau voting
perdamaian di tahap PKPU.
Pasal
292
Mengatur akibat hukum putusan
pailit dari proses PKPU, di mana
debitor tidak dapat lagi
menawarkan perdamaian ulang.
Penjelasan pasal ini menegaskan
Merupakan akibat hukum
(konsekuensi). Karena debitor
sudah diberi kesempatan damai
di PKPU tetapi gagal (Pasal
289), hak damainya hangus dan
28
harta debitor langsung berada
dalam keadaan insolvensi.
langsung masuk tahap
pemberesan aset.
33. Koreksi Kekeliruan Rujukan Undang-Undang:
Dalam norma Pasal 292 tertulis: "Dalam suatu putusan pernyataan pailit
yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu
perdamaian." karena frasa "Pasal 286" tidak relevan. Rujukan yang tepat
secara logika hukum dan sistematis adalah Pasal 289 (pailit karena
perdamaian ditolak)
34. Asas Perdamaian Tunggal & Kepastian Insolvensi:
Berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung (SEMA No. 5 Tahun 2021)
dan penafsiran hukum yang sinkron, debitor yang pailit berdasarkan
Pasal 289 secara otomatis terkena dampak Pasal 292, yaitu langsung
masuk ke kondisi insolvensi (tidak mampu bayar). Kurator tidak perlu
membuang
waktu
mengulang
proses
pencocokan
utang
atau
menawarkan perdamaian baru, melainkan bisa langsung melakukan
pemberesan dan penjualan aset debitor.
D. ASAS PERDAMAIAN TUNGGAL
35. Bahwa, Menurut Para Pemohon berdasarkan “Asas Perdamaian
Tunggal”, Secara umum, UU 37/2004 menganut prinsip perdamaian
tunggal. Meskipun sulit untuk menemukan doktrin ahli yang secara
spesifik menjelaskan mengenai prinsip perdamaian tunggal, namun
berdasarkan pendapat yang berkembang saat ini, asas ini memberikan
batasan bagi debitor untuk mengajukan hanya satu kali rencana
perdamaian dalam proses kepailitan maupun PKPU.
36. Bahwa, menurut PARA PEMOHON apabila rencana perdamaian tidak
dapat mencapai persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 151
dan Pasal 281 UU 37/2004, maka debitor tidak lagi dapat mengajukan
rencana perdamaian. Asas perdamaian tunggal ini diadopsi oleh hukum
kepailitan Indonesia dan dijewantahkan dalam Pasal 277 Faillissements-
verordening yang kemudian dipertahankan dalam Pasal 292 UU 37/2004
Kepailitan, Apabila asas perdamaian tunggal ini diterapkan secara
konsisten, maka seharusnya debitor tidak lagi dapat menawarkan
29
rencana perdamaian kedua dalam proses kepailitan yang berasal dari
perdamaian yang gagal dalam proses PKPU.
37. Bahwa, hal tersebut berpotensi akan menjadi perbedaan penafsiran
karena adanya Frasa “Pasal 286” dalam norma Pasal 292 UU 37/2004
tersebut menjadi celah potensi tidak adanya asas perdamaian tunggal,
maka hal tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan “Kepastian
Hukum” sebagaimana di maksud dalam Pasal 28D UUD NRI 1945.
38. Bahwa menurut “Lon L. Fuller” menegaskan bahwa hukum harus dapat
dimengerti (understandable). Hukum yang tidak dapat dimengerti
kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku, bahkan menurut Fuller
hukum yang tidak dapat dimengerti tidak layak disebut sebagai hukum.
39. Bahwa, Jika di satu sisi Frasa “Pasal 286” dalam norma Pasal 292 UU
37/2004 menurut Pandangan ahli
Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan
(filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis). (Eddy
Hiariej, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2021). Ketiga nilai ini bukanlah entitas
yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan membentuk
fondasi dari sistem hukum dalam negara yang mengakui dirinya sebagai
negara hukum (rechtsstaat). Nilai utama menurut Radbruch menjadi
sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam
perspektif negara hukum, negara berkewajiban membentuk hukum yang
adil, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hukum membawa
manfaat bagi warga negara.
E. Terobosan dalam Praktik Pengadilan Niaga
40. Bahwa, Ketentuan Norma Pasal 292 UU 37/2004 telah menimbulkan
permasalahan dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini.
Pengadilan seolah mengambil dua posisi berbeda dalam kaitannya
dengan pengajuan perdamaian dalam proses kepailitan yang berasal dari
perdamaian yang gagal dalam proses PKPU., Pengadilan Niaga, sebagai
pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara
kepailitan dan PKPU, telah mengeluarkan putusan-putusan yang
menyatakan bahwa harta debitor pailit berada dalam keadaan insolven
akibat tidak tercapainya perdamaian selama proses PKPU berlangsung.
30
41. Beberapa contoh putusan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kepailitan PT Shangliem berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan
Negeri
Kota
Semarang
No.07/Pailit/2012
juncto
No.01/PKPU/2012/PN.Niaga.Smg.
2. Kepailitan PT Aditama Raya Farmindo berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.69/Pdt.Sus-
PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.
3. Kepailitan PT Apotik Nusantara berdasarkan Putusan Pengadilan
Niaga
pada
Pengadilan
Negeri
Surabaya
No.1/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.
Selain secara tegas disebutkan dalam putusan-putusan tersebut di atas,
beberapa praktik pengadilan lainnya, seperti kepailitan PT Sunprima
Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), PT Shangliem dan PT
Sinarlestari Ultrindo, menunjukan bahwa tidak ada lagi ruang bagi debitor
untuk menawarkan rencana perdamaian dalam proses kepailitan apabila
sebelumnya debitor telah gagal untuk mendapatkan persetujuan kreditor
atas suatu rencana perdamaian yang diajukan dalam proses PKPU.
42. Bahwa, sekalipun demikian, berdasarkan perkembangan praktik
pengadilan saat ini, pengadilan mulai secara konsisten mengambil sikap
bahwa masih dimungkinkan bagi debitor untuk mengajukan perdamaian
dalam proses kepailitan meskipun sebelumnya telah gagal untuk
mencapai persetujuan kreditor atas rencana perdamaian dalam proses
PKPU.
43. Bahwa Para pemohon mengambil sampel Sebagai contoh, dalam
kepailitan PT Tinindo Inter Nusa, Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan
oleh PT Tinindo Inter Nusa dalam proses kepailitan yang berasal dari
gagalnya perdamaian dalam proses PKPU. Pertimbangan Majelis Hakim
dalam Putusan No. 180/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., adalah:
“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 292 UU No.37 Tahun 2004
menyatakan dalam hal suatu putusan Pernyataan Pailit yang diputuskan
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal
286 atau Pasal 291 tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian dengan
demikian dalam perkara a quo walupun sudah diputus pailit dapat
31
diajukan perdamaian atas putusan tersebut karena diluar dari Pasal 285,
Pasal 286 atau Pasal 291 Undang-Undang No.37 Tahun 2004.
44. Bahwa, Posisi yang sama juga diambil oleh Majelis Hakim perkara
kepailitan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dalam putusan nomor
59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. Majelis Hakim dalam perkara
tersebut juga mengesahkan perjanjian perdamaian yang ditawarkan oleh
debitor pailit yang sebelumnya telah gagal untuk mencapai persetujuan
atas rencana perdamaian selama proses PKPU.
45. Bahwa, Dari kedua putusan di atas, terlihat bahwa pertimbangan hakim
pemutus dalam mengesahkan perjanjian perdamaian (homologasi)
dalam kepailitan yang berasal dari penolakan perdamaian dalam PKPU
adalah sesederhana bahwa hal tersebut tidak dilarang oleh Pasal 292 UU
37/2004. Dengan mengikuti logika hukum pertimbangan putusan
dimaksud, maka konsekuensinya, harta debitor yang dinyatakan pailit
akibat penolakan perdamaian dalam PKPU tidak serta merta berada
dalam keadaan insolvensi. Justru, harta debitor akan menjadi insolven
nantinya ketika debitor tidak mengajukan rencana perdamaian atau
rencana perdamaian yang diajukan ditolak atau tidak disahkan (Pasal
178 UU 37/2004)
46. Bahwa, Menurut PARA PEMOHON mengingat isu ini masih menjadi
problematik,
maka
menjadi
sangat
penting
untuk
diperhatikan
kepentingan siapa yang mungkin akan dicederai oleh adanya
perdamaian dalam kepailitan yang berasal dari penolakan perdamaian
dalam
PKPU?
Menurut
Para
pemohon,
dengan
diberikannya
kesempatan kedua untuk mengajukan perdamaian, hal ini dapat
membuat debitor menjadi tidak bersungguh-sungguh dalam menawarkan
perdamaian selama proses PKPU, sehingga hal ini menjadi berpotensi
membuat suatu ketidakpastian hukum bagi para kreditor.
47. Bahwa, Tidak dapat dipungkiri, adanya kemungkinan kepailitan (yang
diikuti dengan pemberesan harta) adalah salah satu faktor yang dapat
meningkatkan posisi tawar (bargaining position) kreditor dalam
melakukan negosiasi rencana perdamaian ketika berada dalam proses
PKPU. Tentunya, hal ini akan melindungi kepentingan kreditor dari
kesewenang-wenangan
debitor
dalam
menentukan
isi
rencana
32
perdamaian, mengingat tidak adanya batasan yang jelas dari isi rencana
perdamaian. Namun, apabila kemungkinan kepailitan yang diikuti
insolvensi menjadi hilang karena masih dimungkinkannya perdamaian
setelah itu, maka debitor bisa jadi semakin bebas karena sama sekali
tidak ada risiko yang dapat merugikannya dalam menawarkan
perdamaian.
48. Bahwa, Hal ini diperparah lagi dengan adanya ketentuan bahwa, dalam
proses kepailitan, debitor tidak memerlukan persetujuan dari kreditor
separatis dalam menyusun rencana perdamaian. Sehingga, debitor akan
relatif lebih mudah meloloskan suatu rencana perdamaian dalam suatu
proses kepailitan
Bahwa, oleh karena itu, PARA PEMOHON berpendapat sebelum adanya
kejelasan atas ketentuan dalam UU 37/2004 Kepailitan (khususnya
perubahan UU 37/2004 Kepailitan) sehubungan dengan permasalahan
ini, dalam mempersilakan debitor pailit untuk mengajukan kembali
rencana perdamaian, kurator memegang peranan penting untuk
mempertimbangkan ada atau tidaknya keberatan dari para kreditor
terhadap hal tersebut, terutama kreditor yang pada saat voting
perdamaian dalam PKPU memberikan suara menolak (voted no).
49. Bahwa, Hal tersebut dikarenakan bahwa dapat diasumsikan kreditor
tersebut
sebelumnya
sudah
mengetahui
(bahkan
bisa
jadi
mengharapkan) adanya kepailitan sebagai konsekuensi penolakan
perdamaian. Namun, bukan mustahil kreditor mengubah keputusannya
setelah mengetahui bahwa debitor dinyatakan pailit, misalnya mengingat
potensi rendahnya tingkat pembayaran utang (recovery rate) dalam
preseden kepailitan, adanya investor baru atau pertimbangan lainnya
yang lebih cenderung ke ranah komersial.
50. Bahwa, Dalam kedua putusan pengesahan perdamaian PT Tinindo Inter
Nusa dan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera sebagaimana
disampaikan di atas, tidak ada keberatan yang diajukan oleh kreditor
terhadap rencana pengajuan rencana perdamaian yang dilakukan oleh
debitor. Sebagai perbandingan, dalam kepailitan PT Cipta Integrasi
Indonesia yang berasal dari gagalnya perdamaian dalam proses PKPU,
kurator menolak pengajuan rencana perdamaian oleh debitor pailit
33
karena adanya keberatan yang diajukan oleh salah satu kreditor
separatis.
51. Bahwa, Meskipun kreditor yang memiliki hak suara dalam kepailitan
hanyalah kreditor konkuren (dan kreditor separatis dalam hal kreditor
separatis melepaskan haknya untuk didahulukan – Pasal 149), namun
tidak berkeberatannya kreditor separatis terhadap wacana pengajuan
perdamaian juga menjadi penting untuk diakomodasi oleh kurator dan
hakim pengawas. Hal ini ditujukan demi memberikan perlindungan
hukum bagi kreditor separatis dalam rangka memastikan bahwa rencana
perdamaian
tidak
mengatur
klausula
perdamaian
terhadapnya,
mengingat kreditor separatis tidak mempunyai hak suara dalam
perdamaian.
52. Bahwa, Dengan mulai populernya pendekatan yang diambil oleh
pengadilan dalam mengesahkan perdamaian di kepailitan yang berasal
dari gagalnya perdamaian dalam PKPU, Para Pemohon mengambil
sampel bahwa beberapa perkara kepailitan lainnya yang juga berhasil
mengambil
pendekatan
serupa,
seperti
kepailitan
PT
Hanson
International Tbk dan PT Prospek Duta Sukses.
53. Bahwa, sudah jelas menurut PARA PEMOHON ketentuan frasa “Pasal
286” dalam Pasal 292 UU 37/2004 tidak memberikan kepastian hukum,
bahwa PARA PEMOHON berpotensi di rugikan konstitutionalnya dengan
norma ketentuan frasa “Pasal 286” Pasal 292 UU 37/2004 haruslah
dinyatakan
Inkonstitutional
secara
bersyarat
(Conditionally
Unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat
sepanjang Frasa “Pasal 286” pada norma 292 UU 37/2004 dimaknai,
menjadi Frasa “Pasal 289” agar tidak menimbulkan kerugian secara
konstitutional kepada para pemohon.
II.
RASIONALITAS NORMA YANG DI UJI PARA PEMOHON TIDAK
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF PERTIMBANGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN NOMOR 243/PUU-
XXIV/2026
54. Bahwa, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XXIV/2026, yang
dimana mengabulkan Sebagian permohonan PARA PEMOHON jika
34
dilihat dari perspektif ratio decidendi dalam Pertimbangannya yang di
kutip PARA PEMOHON, sebagai berikut:
[3.12.3] Bahwa selanjutnya, penegasan terhadap larangan untuk
mengajukan rencana perdamaian kedua diatur dalam norma Pasal
292 UU 37/2004 yang menyatakan, “Dalam suatu putusan pernyataan
pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan
suatu perdamaian”. Oleh karena itu, Jika hal tersebut dikaitkan dengan
ketiga aspek gagalnya upaya perdamaian sebagaimana diuraikan
pada Sub-paragraf [3.12.2] di atas, maka dapat timbul dua pertanyaan
yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu terkait kedudukan Pasal
286 dan tidak diakomodirnya Pasal 289 dalam norma Pasal 292 UU
37/2004. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dicermati secara
saksama kedudukan norma Pasal 286 dalam norma Pasal 292 UU
37/2004, menurut Mahkamah, pada dasarnya norma Pasal 286 UU
37/2004 dirumuskan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap
kepentingan kreditor yang dijamin dengan barang jaminan, seperti
kreditor separatis, di mana pada kreditor separatis pinjaman debitor
dijamin dengan hak agunan atas kebendaan yang tidak menyetujui
rencana perdamaian dimaksud dalam proses PKPU. Pengaturan
demikian tidak dapat dilepaskan dari konstruksi norma Pasal 281 ayat
(2) UU PKPU yang mensyaratkan adanya persetujuan dari kreditor
separatis sebagai salah satu unsur penting dalam pengesahan
perdamaian (homologasi). Sebagaimana pemahaman secara umum,
kreditor separatis pada hakikatnya merupakan kreditor yang memiliki
hak jaminan kebendaan, seperti gadai, fidusia, hipotek, atau hak
tanggungan, yang diberikan kedudukan khusus untuk mengeksekusi
jaminan secara terpisah dari kreditor lainnya. Dengan kedudukan
khusus tersebut, posisi kreditor separatis berbeda dengan kreditor
preferen dan kreditor konkuren yang pelunasan piutangnya nya
bergantung sepenuhnya pada mekanisme perdamaian dan/atau
secara proporsional (pro rata). Oleh sebab itu, ketika kreditor separatis
menolak rencana atau proposal perdamaian yang diajukan debitor,
hukum
tetap
harus
memberikan
perlindungan
agar
hak
konstitusionalnya tidak dihilangkan hanya karena adanya persetujuan
mayoritas kreditor lainnya. Dalam konteks ini, frasa “kecuali Kreditor
yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 281 ayat (2)” dalam norma Pasal 286 UU 37/2004
dirumuskan untuk memastikan kreditor separatis yang menolak
rencana perdamaian tetap memperoleh kompensasi atas nilai hak
yang dimilikinya. Pengaturan ini merupakan konsekuensi yuridis dari
prinsip
perlindungan
terhadap
hak
kebendaan
dan
asas
keseimbangan dalam hukum kepailitan. Sebab, tanpa adanya
mekanisme
kompensasi,
pengesahan
perdamaian
berpotensi
menimbulkan ketidakadilan, karena kreditor separatis dapat dipaksa
tunduk pada skema restrukturisasi yang tidak disetujuinya, padahal
kreditor separatis memiliki jaminan hak kebendaan yang secara yuridis
memiliki perlindungan khusus. Selain itu, norma Pasal 286 UU 37/2004
juga dimaksudkan untuk mencegah dominasi suara mayoritas kreditor
dalam proses perdamaian yang dapat merugikan kreditor separatis.
35
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mekanisme PKPU, keputusan
perdamaian didasarkan pada prinsip mayoritas, namun prinsip
tersebut tetap tidak boleh menghilangkan hak-hak fundamental
kreditor tertentu yang secara hukum memiliki kedudukan khusus,
seperti kreditor separatis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut
di atas. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kompensasi bagi
kreditor separatis yang menolak perdamaian merupakan bentuk
pembatasan terhadap prinsip mayoritas agar tetap sejalan dengan
asas keadilan dan perlindungan hak milik yang dijamin oleh konstitusi
melalui kerangka hukum perdata di Indonesia. Dengan demikian,
untuk memastikan pelaksanaan pemberian kompensasi dapat
dilakukan kepada kreditor separatis yang menolak rencana
perdamaian, terhadap harta debitor yang dijaminkan atas perjanjian
utang piutang dengan kreditor separatis yang menolak perjanjian
perdamaian, dapat menjadi salah satu alasan dinyatakan debitor
dalam keadaan insolvensi, sebagaimana dimaksudkan dalam norma
Pasal 292 UU 37/2004. Selanjutnya, kreditor separatis dapat
melaksanakan eksekusi terhadap haknya yang melekat pada harta
debitor, tentunya setelah harta debitor pailit dinyatakan dalam keadaan
insolvensi oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor [vide norma
Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 57 ayat (1) juncto Pasal 59 ayat (1) UU
37/2004 serta Paragraf [3.13] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 181/PUU-XXIII/2025]
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, kedudukan
Pasal 286 sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 292 UU
37/2004 menjadi penting sebagai alas hukum hak eksekusi terhadap
harta debitor atau pemberian kompensasi kepada kreditor pemegang
agunan hak kebendaan yang menolak rencana perdamaian. Oleh
karena itu, harta debitor yang dijaminkan kepada kreditor pemegang
agunan hak kebendaan harus dinyatakan dalam kondisi insolvensi
sebagaimana maksud dan tujuan norma Pasal 292 UU 37/2004,
sehingga kemudian hak kreditor separatis untuk mendapatkan
pelunasan/pembayaran terhadap piutang yang dimilikinya dapat
dilaksanakan tanpa perlu menunggu pelaksanaan proses perdamaian
antara debitor dan kreditor yang menerima rencana perdamaian yang
memiliki kedudukan setara. Secara a contrario, apabila Pasal 286
dihapuskan dari norma Pasal 292 UU 37/2004 justru mengakibatkan
kreditor pemegang agunan hak kebendaan yang tidak menyetujui
rencana atau proposal perdamaian tidak segera mendapatkan haknya
berupa pelunasan utang dari pihak debitor pailit serta kehilangan sifat
atau kedudukan khusus dibanding kreditor-kreditor lainnya, yang
menyetujui rencana perdamaian dari debitor.
[3.12.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan tidak diakomodirnya
Pasal 289 dalam norma Pasal 292 UU 37/2004, menurut Mahkamah,
berbeda dengan mekanisme perlindungan hukum yang khusus
diberikan kepada kreditor separatis yang dijamin dalam norma Pasal
292 juncto Pasal 286 UU 37/2004. Mekanisme perlindungan hukum
terhadap para kreditor, baik kreditor separatis, kreditor preferen,
maupun kreditor konkuren yang tidak menyetujui rencana atau
proposal perdamaian debitor diatur dalam norma Pasal 289 UU
36
37/2004 yang menyatakan, “Apabila rencana perdamaian ditolak maka
Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada
pengadilan dengan cara menyerahkan kepada pengadilan tersebut
salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian pengadilan harus
menyatakan
Debitor
Pailit
setelah
Pengadilan
menerima
pemberitahuan
penolakan
dari
Hakim
Pengawas,
dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283
ayat (1)”.
…………………………………… Berdasarkan norma Pasal 289 UU
37/2004 tersebut, maka Mahkamah perlu menguraikan kedudukan
serta relevansi Pasal 289 apabila dimasukkan dalam norma Pasal 292
UU 37/2004 yang menurut Pemohon dapat menjadi salah satu alasan
untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit yang tidak dapat
ditawarkan perdamaian. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dicermati
secara saksama, eksistensi norma Pasal 289 UU 37/2004 esensinya
adalah untuk menentukan mekanisme apabila rencana perdamaian
ditolak maka hakim pengawas segera memberitahukan kepada
pengadilan dan kemudian pengadilan menyatakan debitor pailit
dengan memperhatikan ketentuan norma Pasal 283 ayat (1) UU
37/2004. Sementara itu, jika dicermati lebih lanjut ketentuan norma
Pasal 283 ayat (1) UU 37/2004 menegaskan bahwa bagi debitor dan
kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam
waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat,
dapat meminta kepada pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki
jika berdasarkan dokumen yang ada terdapat kekeliruan yang
berakibat ditolak. Oleh karena itu, syarat yang ditegaskan dalam
norma Pasal 283 ayat (1) UU 37/2004 masih membuka ruang terhadap
putusan pernyataan pailit, sebagaimana telah dijatuhkan berdasarkan
norma Pasal 289 UU 37/2004, dapat dibatalkan apabila telah ternyata
terdapat perdamaian yang memenuhi norma Pasal 283 ayat (2) dan
ayat (3) UU 37/2004. Artinya, ketentuan norma Pasal 289 UU 37/2004
adalah norma yang masih memungkinkan dibukanya perdamaian
lanjutan antara debitor dan kreditor jika terpenuhi syarat-syarat
sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 283 UU 37/2004. Dengan
demikian, menurut Mahkamah, tidaklah tepat jika norma Pasal 289 UU
37/2004 dapat menjadi alasan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit
yang tidak lagi dapat ditawarkan perdamaian sebagaimana yang
dimaksudkan dalam norma Pasal 292 UU 37/2004…………………….
Lebih lanjut, berkenaan dengan norma Pasal 289 juncto Pasal
290 UU 37/2004 yang dapat ditafsirkan masih membuka ruang
perdamaian kedua bagi debitor dan kreditor, sejatinya telah tertutup
setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan (SEMA 5/2021) bertanggal 28 Desember 2021 yang
menyatakan, “Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana
perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan
Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan
mengajukan lagi rencana perdamaian”. Berkaitan dengan hal tersebut,
37
tanpa bermaksud menilai legalitas SEMA 5/2021 dimaksud, menurut
Mahkamah, ditutupnya kemungkinan perdamaian kedua terhadap
debitor yang telah dinyatakan pailit dalam norma Pasal 289 UU
37/2004, di satu sisi, dapat dipahami jika upaya perdamaian kedua
tersebut dengan maksud hanya bernuansa mengulur-ulur waktu
penyelesaian proses kepailitan. Namun sebaliknya, apabila debitor
pailit dan kreditor mempersoalkan tawaran rencana perdamaian yang
pernah ditolak didasarkan adanya kekeliruan berita acara yang
kemudian rencana perdamaian dimaksud ditolak berdasarkan norma
Pasal 283 UU 37/2004 dan juga sebagaimana yang dimaksudkan
dalam SEMA 5/2021, maka terhadap hal yang demikian menurut
Mahkamah tidak tepat dan tidak memberikan rasa keadilan apabila
rencana perdamaian dimaksud tidak dipertimbangkan kembali oleh
hakim pengawas dan pengadilan. Dengan demikian, berkenaan
dengan adanya kekeliruan dalam rencana perdamaian seharusnya
tidak serta merta dipersamakan dengan adanya upaya mengulur-ulur
waktu penyelesaian proses kepailitan sehingga menutup ruang bagi
debitor dan kreditor untuk mendapatkan akses forum dibukanya
kembali rencana perdamaian lanjutan. Hal ini disebabkan karena
sebenarnya perdamaian bagi pihak yang terdampak adanya putusan
pailit, khususnya debitor dan kreditor, adalah akses untuk
mendapatkan kepastian hukum yang adil, sebagaimana telah
Mahkamah pertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut di
atas. Sebab, pada hakikatnya, akses penyelesaian sengketa secara
perdamaian, sepanjang hal tersebut dapat dicapai dalam tahapan
perdamaian dan tidak menjadi alasan/modus untuk mengulur-ulur
waktu penyelesaian kepailitan, seharusnya tetap harus dibuka, karena
pada perkara-perkara yang mengandung sengketa yang bersifat privat
maka
kesepakatan
para
pihak
untuk
mengakhiri
perselisihan/sengketanya dengan perdamaian merupakan forum yang
paling utama dalam memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.
55. Bahwa, PARA PEMOHON setelah mencermati pertimbangan mahkamah
konstitusi dalam amarnya di atas, Para pemohon a quo menguji frasa
dalam norma Pasal 292 UU 37/2004 yang menjadi objek permohonan
selengkapnya berbunyi: “Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang
diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu
perdamaian”. Menurut Pemohon, frasa “Pasal 286” dalam norma Pasal
292 UU 37/2004 seharusnya diubah atau dimaknai dengan frasa “Pasal
289”.
56. Bahwa, Padahal ihwal putusan pernyataan pailit dan tidak dapat
ditawarkannya lagi suatu perdamaian adalah substansi pokok Pasal 292
UU 37/2004 yang mana Pasal 289 UU 37/2004, menyatakan:
“Apabila rencana perdamaian ditolak, maka Hakim Pengawas wajib
segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan
38
cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana
perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan
Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan
dari
Hakim
Pengawas,
dengan
memperhatikan
ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).
57. Bahwa, PARA PEMOHON perkara a quo Pasal 289 UU 37/2004,
tegasnya sepahaman mengatur keadaan di mana pengadilan harus
menyatakan pailit debitur yang bersangkutan ketika rencana perdamaian
yang diajukan oleh debitur ditolak oleh para kreditur, hal tersebut sejalan
dengan Implmentasi norma, akan tetapi sudah tepat substansi Pasal 289
memiliki “titik pertautan (connecting point)” dengan substansi Pasal 285
khususnya ayat (3) dan Pasal 281 khususnya ayat (2) UU 37/2004, yang
diuraikan jelas oleh PARA PEMOHON yakni mengatur tentang (akibat)
jatuhnya putusan pailit. “Titik pertautan” demikian tidak ada pada norma
Pasal 286 jika disandingkan dengan norma Pasal 285 dan norma Pasal
291 UU 37/2004 tersebut, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakpastikan hukum seperti yang di jamin dalam pasal 28D ayat (1)
UUD NRI 1945.
II.a.
RASIONALITAS NORMA YANG DI UJI PARA PEMOHON TIDAK
MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF PERTIMBANGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN NOMOR 243/PUU-
XXIV/2026
58. Bahwa, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 243/PUU-XXIV/2026,
yang dimana mengabulkan Sebagian permohonan PARA PEMOHON
jika dilihat dari perspektif ratio decidendi dalam Pertimbangannya yang di
kutip PARA PEMOHON, sebagai berikut:
[3.14] menurut Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, selain
menimbulkan
komplikasi
dengan
norma
lain
dalam
UU
37/2004…………
Sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan a quo. Penyesuaian ini
penting dilakukan Mahkamah agar tidak lagi terjadi ketidakpastian
hukum akibat kekeliruan dalam memahami dan memaknai Penjelasan
Pasal 127 ayat (1) UU 37/2004…………………. (VIDE BUKTI P -21).
59. Bahwa tentang kepastian hukum, secara teoretis Jan M. Otto
menyatakan bahwa kepastian hukum (yang nyata) dalam situasi tertentu
masyarakat sebagai berikut:
39
1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah
diperoleh (accesible), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan)
negara;
2) Bahwa instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan aturan
hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapya;
3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga
negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
(independent and impartial judges) menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan
sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka;
5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua
pengertian yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan; dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh negara terhadap individu.
60. Bahwa, berdasarkan urian tersebut diatas norma frasa “Pasal 286” pada
norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang haruslah tetap dinyatakan Inkonstitutional
secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang Frasa “Pasal
286” pada norma 292 UU 37/2004 dimaknai, menjadi Frasa “Pasal 289”
dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 karena untuk memberikan kepastian hukum yang
adil, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dalam putusannya memberikan makna yang lebih tepat guna
memberikan kepastian hukum yang adil, dan haruslah dinyatakan
Inkonstitutional secara bersyarat, dengan makna ketentuan dalam norma
Pasal 292 dengan Menyatakan Norma Pasal 292 UU 37/2004 dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “Pasal 286”
40
diubah menjadi frasa “Pasal 289”, sehingga Pasal 292 UU 37/2004
menjadi berbunyi: “Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang
diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
285, Pasal 289, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu
perdamaian.
61. Bahwa, Ketentuan Norma Pasal a quo berpotensi menimbulkan kerugian
konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional
yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat
diberlakukannya Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU
37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) Terhadap
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Beralasan menurut hukum untuk di kabulkan.
62. Bahwa, Tegasnya menurut para pemohon ketentuan norma frasa “Pasal
286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan
penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443) haruslah dinyatakan bertentangan
secara bersyarat, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi
Republik
Indonesia
yang
memeriksa
dan
mengadili
permohonan a quo untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat dan diubah menjadi frasa “Pasal 289”.
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443), bertentangan dengan Undang – Undang dasar
1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional). Sepanjang tidak
dimaknai:
41
“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 289, atau Pasal
291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Identitas Henoch Thomas - PEMOHON I;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Identitas Syamsul Jahidin - PEMOHON II;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Identitas ST Luthfiani - PEMOHON III;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Identitas Kharisma J Subakti S.H._PEMOHON III;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi KTP Ojak Situmeang;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi UUD NRI 1945;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi UU Nomor 37 Tahun 2004;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi SK KURATOR ST Luthfiani;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi SK KURATOR Syamsul Jahidin;
10. Bukti P-10
: Fotokopi PUTUSAN PAILIT PT SJP;
11. Bukti P-11
: Fotokopi SK KURATOR Kharisma Joemanta Soebakti;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Putusan MK 181/PUU-XXIII/2025;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Putusan MK 85/PUU-XXIV/2026;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Putusan MK 275/PUU-XXIV/2026;
15. Bukti P-15
: Fotokopi SK KURATOR Henoch Thomas;
16. Bukti P-16
: Fotokopi SK Ojak Situmeang;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Hukum Kepailitan Serlita Aprita;
18. Bukti P-18
: Fotokopi SK RENVOI 338 SELVI DKK (DALAM PAILIT);
42
19. Bukti P-19
: Fotokopi Buku Ajar Kepailitan_Hendri Jayadi;
20. Bukti P-20
: Fotokopi Buku Hukum Kepailitan Tami Rusli;
21. Bukti P-21
: Fotokopi Putusan MK 243/PUU-XXIV/2026;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Putusan MK Nomor 14/PUU-XXIV/2026.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “Pasal 286” dalam norma Pasal 292
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443,
selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.
43
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada
tanggal 19 Oktober 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK
7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon berkenaan
dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan (posita),
dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal
19 Oktober 2026, hlm. 13-26]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, para
Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat
belas) hari, yaitu hingga paling lama tanggal 2 November 2026, pukul 12.00 WIB.
Ihwal batas waktu tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan
permohonan yang diterima pada tanggal 2 November 2026, pukul 11.55 WIB.
Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang
pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan
alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa berkenaan dengan uraian permohonan para Pemohon dalam Sub-
paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu
permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a
dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK
7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
44
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan. Dalam hal ini, permohonan para Pemohon a quo telah
menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan, hlm. 3-9],
kedudukan hukum para pemohon [vide Permohonan, hlm. 9-16], dan alasan
permohonan [vide Permohonan, hlm. 16-48]. Bahkan, sebelum menguraikan ketiga
hal tersebut, para Pemohon juga telah menguraikan perihal identitas para Pemohon
[vide Permohonan, hlm. 1]. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus
dipenuhi dalam suatu permohonan, para Pemohon telah memuat petitum, yaitu hal-
hal yang dimohonkan kepada Mahkamah [vide Permohonan, hlm. 49].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan para Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud di atas, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan syarat
formil permohonan dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi
dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau
keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan para Pemohon
telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar,
penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai
pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga menilai keterpenuhan kejelasan
dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian
45
antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada Pasal
51A ayat (5) huruf c UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut:
Pasal 51A ayat (5) huruf c UU MK
Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil, hal
yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan bahwa hal yang
dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
a. …;
b. ...;
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana termaktub dalam
Paragraf [3.3] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.4.1]
Bahwa meskipun format permohonan sebagaimana dimaksud pada Sub-
paragraf [3.3.3] pada dasarnya secara formil telah sesuai dengan sistematika
permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat
(1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 PMK 7/2025, namun setelah memeriksa dan
mencermati secara saksama petitum permohonan a quo, terdapat fakta hukum pada
petitum angka 2 para Pemohon memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:
2. Menyatakan frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai,
“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 289, atau Pasal
291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”.
[3.4.2]
Bahwa setelah Mahkamah mencermati petitum angka 2 tersebut di atas,
yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar frasa “Pasal 286” dalam
norma Pasal 292 UU 37/2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara
46
bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana
rumusan yang dimohonkan oleh para Pemohon. Berkenaan dengan petitum angka
2 dimaksud, para Pemohon menghendaki agar frasa “Pasal 286” dimaknai menjadi
“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 289, atau Pasal 291, tidak dapat
ditawarkan suatu perdamaian”. Secara normatif, apabila frasa “Pasal 286” dimaknai
sebagaimana yang dimaktubkan dalam petitum, maka konstruksi norma Pasal 292
UU 37/2004 yang semula menyatakan, “Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang
diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal
286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”, berubah menjadi
menyatakan, “Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Dalam suatu putusan
pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 285, Pasal 289, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu
perdamaian, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”. Konstruksi
demikian terjadi karena secara tekstual frasa “Pasal 286” dimaknai sebagaimana
petitum para Pemohon. Dalam batas penalaran wajar, hal demikian terjadi karena
para Pemohon menyebutkan objek permohonan berupa frasa “Pasal 286”, namun
rumusan pemaknaan yang diminta justru memuat kembali keseluruhan rangkaian
norma Pasal 292 UU 37/2004. Padahal, pemaknaan yang sesungguhnya diinginkan
para Pemohon adalah memaknai frasa “Pasal 286” menjadi frasa “Pasal 289”.
Bahwa di samping uraian fakta hukum tersebut di atas, rumusan petitum
angka 2 dimaksud tidak mencantumkan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat”. Menurut Mahkamah, petitum dimaksud tidak sesuai dengan kelaziman
rumusan petitum dalam pengujian undang-undang, karena untuk dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 petitum harus disertai dengan
pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua frasa tersebut
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena tidak hanya menyatakan
pertentangan norma dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga menegaskan akibat
hukum dari inkonstitusionalitas norma tersebut. Hal demikian sejalan dengan Pasal
24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menegaskan
bahwa putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, rumusan
petitum para Pemohon yang hanya memohon agar norma dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 tanpa memohon agar norma tersebut dinyatakan
47
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sesuai dengan kelaziman
perumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (5) huruf c UU
MK.
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh
karena pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon menyebabkan Mahkamah
mengalami kesulitan untuk memahami konstruksi secara utuh norma hasil
pemaknaan Pasal 292 UU 37/2004 dan rumusan petitum yang tidak lazim
sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (5) huruf c UU MK, Pasal 10 ayat (3),
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
48
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua
puluh enam, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.48 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu, Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili
dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
49
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena petitum para Pemohon dirumuskan secara tidak jelas dan tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK, Pasal 10 ayat (3) huruf d, dan Pasal 36 ayat (1) huruf d PMK 7/2025, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). 6. Bahwa, Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard". memiliki implikasi yang signifikan. Yang terpenting, dengan putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard"., pokok perkara tidak diperiksa dan tidak diputus. Ini berarti substansi dari sengketa, apakah penggugat memiliki hak atau tidak, tidak dipertimbangkan sama sekali oleh hakim. Konsekuensinya, penggugat memiliki kesempatan untuk mengajukan Gugatan / Permohonan kembali 6 selama tenggang waktu belum daluwarsa dan dengan memperbaiki segala cacat formil yang menjadi dasar putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" sebelumnya. Putusan NO "Niet Ontvankelijke Verklaard" atau “TIDAK DAPAT DITERIMA” tidak memiliki kekuatan hukum ne bis in idem (tidak dapat digugat dua kali untuk perkara yang sama dengan alasan yang sama), karena tidak ada putusan yang mengadili pokok perkara. 7. Bahwa, dalam pengujian dalam perkara 85/PUU-XXIV/2026, 275/PUU- XXIV/2026 tersebut belum memeriksa pokok perkara karena hal tersebut permohonan saat ini yang di ajukan PARA PEMOHON tidaklah ne bis in idem. 8. Bahwa, oleh karenanya PARA PEMOHON melampirkan alat bukti pendukung sebagai Kurator & pengurus yang terdaftar pada Dirjen Menkum, dan dengan alasan – alasan permohonan yang berbeda dari permohonan sebelumnya, maka berbeda permohonan PARA PEMOHON saat ini dengan untuk memenuhi syarat Bahwa permohonan saat ini tidak lah Nebis In Idem. 9. Bahwa, dalam putusan 275/PUU-XXIV/2026 yang dimana Petitum tidak sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025, Maka Oleh Karenaya memenuhi Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK, Pasal 10 ayat (3) huruf d, dan Pasal 36 ayat (1) huruf d PMK 7/2025, PARA PEMOHON sudah menyesuaikan amar petitum sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025 dalam perkara a quo. 10. Bahwa, PARA PEMOHON mengajukan uji materiil (Judicial Review) terhadap ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU KEPAILITAN” yang berbunyi: Pasal 292 yang berbunyi: Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian. TERHADAP: Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: 7 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 11. Bahwa, Mahkamah sebagai The Guardian of the Constitution selain berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal/norma dalam undang-undang yang di anggap bertentangan dengan konstitusi, mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsir terakhir Konstitutional (the final interpreter of constitution) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas dan atau multitafsir, dengan demikian mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, serta memberikan tafsir konstitutional (The Sole Interpreter of Constitution), Sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak dan sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector of Citizen’s Constitutional Rights). 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in casu pengujian konstitusional Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU 37/2004 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) “UU 37/2004 KEPAILITAN” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 13. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 8 Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 9 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi; 15. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa ”hak konstitusional” PARA PEMOHON berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan Norma frasa “Pasal 286” pada norma Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang “UU 37/2004 KEPAILITAN” yang menyatakan: Pasal 292 yang berbunyi: Dalam suatu putusan perny
