PUU
Tahun 2026
377/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pemohon: Donaldy Christian Langgar
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:48:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 377/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Donaldy Christian Langgar
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan Bambu Kuning Nomor 1, RT. 1/RW. 4,
Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren,
Tangerang Selatan, Banten
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
1 Oktober 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
1 Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
377/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 377/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 2 Oktober 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada
tanggal 26 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2), UUD NRI Tahun 1945,
berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
2
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1), UUD Tahun 1945, yang berbunyi: “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”
3. Bahwa ketentuan Pasal 10, ayat (1), huruf a UU No.24 Tahun 2003, yang
berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji Pasal 50 ayat (1) U.U. 48 Tahun 2009, yang berbunyi: “Putusan
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” terhadap
UUD Tahun 1945, yaitu: Pasal 28 D, ayat (1), UUD NRI Tahun 1945 yang
berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Dan, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.” Serta, Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
4. Pasal 29 ayat (1), huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk : a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;” serta Pasal 9 ayat 1, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
yang berbunyi: “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan
dengan U.U.D. 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yang
3
berbunyi: “Pemeriksaan pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan
untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan
dan kejelasan materi permohonan, memeriksa perbaikan permohonan, serta
mengesahkan alat bukti Pemohon, dan Pasal 2, ayat (1), yang berbunyi:
“Obyek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. Maka, obyek
perbaikannya: Pasal 50, ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 terhadap UUD NRI
Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
melakukan pengujian atas pasal a quo yang dijadikan instrumen hukum
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi mengadili perbaikan
permohonan a quo yang mana permohonan Pemohon a quo adalah
permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-1).
II. Kedudukan Pemohon (Legal Standing).
1. Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) U.U. nomor 24 Tahun 2003, tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang dan/atau
kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang,
yaitu:
A. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (WNI), sebagai
Pencari Keadilan.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/PUU-III/2005 tanggal
31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-V/2007
tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, ayat (1), UU Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:
A. Pemohon.
Bahwa Pemohon adalah sebagai Pencari Keadilan yang berdasarkan Pasal
4 ayat (2) U.U. Nomor 48 Tahun 2009 dengan perkara Nomor 39 /Pdt.G/2020/
PN. Jkt. Pst., yang mana pada tingkat pertama diputuskan “tidak dapat
diterima” dan dibebankan biaya perkara serta pada upaya Peninjauan
Kembali diputuskan “ditolak” dan pembayaran sejumlah uang. Hak milik yang
4
konstitusional yang berupa tanah bersertifikat hak milik telah dipecahkan.
Hak milik itu harus dipenuhi dengan kewajiban untuk bayar pajak PBB
sebagai
undang-undang
yang
sektoral
dengan
hubungan
hukum
diberitahukan norma tagihan rutin yang berulang, tetapi pencetakan formulir
itu tidak berlangsung sejak tahun 2019. Sesuai dengan peraturan perundang-
undangan diwajibkan pembayaran pajak yang terutang secara sukarela.
Sebagai pencari keadilan dengan nomor perkara tersebut diputus dengan
putusan SELA dan putusan lembaga peninjauan kembali yang tak berisi
putusan dengan pasal peraturan perundang-undangan. Putusan SELA itu
dan putusan tanpa pasal peraturan perundang-undangan itu berindikasi
penguasaan dengan paksaan.
B. Kerugian Konstitusional Pemohon.
Bahwa obyek hukum tentang tak dicetak Formulir Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB dan digantikan oleh Formulir Surat Setoran Pajak Daerah
untuk memungut pajak tidak didasarkan kewenangan peradilan umum untuk
mengadili. Norma internal yang terkait administrasi sebagai perintah tidak
memungkinkan untuk dibuktikan oleh penguasa. Norma etika tentang
penggalian nilai-nilai yang hidup dan rasa keadilan dalam masyarakat
dengan lapisannya. Norma etika itu yang belum rinci dapat menggeser obyek
pemungutan pajak sesuai dengan UU Pajak Bumi dan Bangunan dengan UU
HKPD yang sektoral. Seharusnya, Obyek itu sesuai dengan pelaksanaan
pemungutan pajak yang tak terkait hubungan keuangan. Etika baik juga
dipertimbangkan yang dihubungkan oleh yurisprudensi itu sebagai asas
sumber hukum formal tentang beretika baik dalam pemungutan pajak pada
awalnya. Kepentingan kekuasaan diutamakan untuk mengabulkan eksepsi
kompetensi absolut dari Penguasa. Norma etika yang belum dirinci
diutamakan sebagai alasan mengadili, sehingga putusan pengadilan tidak
berdasar. Norma yang elastis sebagai Norma tambahan menggeser
kewenangan mengadili sesuai dengan norma etika itu yang terkait pada
undang-undang, walaupun yurisprudensi tak tetap juga diberlakukan.
Kekuasaan dengan penafsiran hukum yang progresif itu berdasarkan
penggalian nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat dan melibatkan
Pencari keadilan. Kekuasaan yang terbagi dengan kebenaran materiil dan
formiil dengan pengadilan yang berjenjang tidak memungkinkan untuk
5
mendapatkan jaminan atas perlindungan yang berdasarkan asas cepat,
sederhana, dan biaya ringan. Syarat kumulatif itu yang menyatu dengan
syarat tambahan yaitu pasal peraturan perundang-undangan dapat bersifat
sekunder dalam doktrin “nebis in idem”. Eksepsi yang dikabulkan oleh
kekuasaan pengadilan di saat persidangan tidak berdasarkan yurisprudensi
4/yur/Pid/2018 yang terkait pasal peraturan perundang-undangan tentang
PBB dengan alasan dan dasar pengadilan yang merdeka, syarat tambahan
untuk berpedoman pada yurisprudensi menjadi inkonsisten. Yurisprudensi
tetap dan tak tetap itu berdampak kesempatan Pencari Keadilan yang tak
tercapai jika hak untuk dilindungi seperti pada putusan pengadilan (Bukti P-
2) tidak menyebut Pasal peraturan perundang-undangan. Perlindungan
dengan jaminan atas perlakuan yang sama terhadap status sosial Pencari
Keadilan diabaikan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
C. Kerugian Konstitusional Pemohon yang spesifik dan aktual.
Bahwa norma yang lama dibarui agar relevan memerlukan kebenaran
materiil, sehingga kekuasaan yang bertambah tidak berjalan efektif dan
efisien walaupun secara hukum mekanis. Asas kekuasaan yang merdeka
tidak menggunakan syarat tambahan itu seperti dalam bukti (Bukti P-2).
Pengabulan eksepsi kompetensi itu dapat didasarkan oleh tangkisan, dan
pengadilan menyatakan alasan tak berwenang dengan tanpa dasar putusan
SELA. Dengan jenjang itu menyulitkan penetapan yurisprudensi tetap. Hak
sebagai Pencari Keadilan dengan jaminan atas perlakuan yang sama untuk
memperoleh putusan pengadilan sesuai dengan Pasal a quo tidak dilindungi
yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Kekuasaan yang membarui norma kewenangan pengadilan itu seperti
yurisprudensi yang tersebut di atas belum diketahui kapan berakhir dengan
putusan SELA yang dipertimbangkan untuk diakhiri. Penundaan dengan
putusan pengadilan itu tidak berkepastian hukum yang adil bagi Pencari
Keadilan walaupun gugatan lisan tetap dipertahankan. Dugaan penundaan
itu berdampak pada tak mencapai persamaan dalam putusan yang
berdasarkan pasal peraturan perundang-undangan untuk setiap Pencari
keadilan sebagai WNI, Sebagai Pencari Keadilan yang bersamaan
kedudukan dengan asas praduga tak bersalah tidak memperoleh posisi yang
6
sama dalam hukum secara logis, yang mana dengan status sosial yang
berbeda diabaikan dalam penegakan hukum dengan penundaan. Sehingga,
penundaan
bersamaan
kedudukan
untuk
menjunjung
hukum
dan
pemerintahan sebagai kewajiban bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Upaya penundaan kewajiban dengan eksepsi
kompetensi
absolut
dengan
upaya
pengabulan
eksepsi
itu
yang
mempertimbangkan status sosial tidak menghormati hak asasi orang lain
yang bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
D. Sebab dan akibat (Hubungan Kausalitas).
Bahwa sesuai dengan sumber hukum materiil diberlakukan pasal a quo
dengan tujuan unifikasi hukum acara formal, syarat utama didahulukan untuk
menghindari tugas pengadilan dalam hak teknis yudisial sesuai dengan
kekuasaan di tingkat pertama, yang mana dugaan “alasan dan dasar
putusan” disesuaikan dengan wewenang pada tingkat pertama yang
berdasarkan UU Peradilan Umum. Pencari Keadilan dapat diabaikan dengan
agenda hubungan keuangan pusat dan daerah, sehingga eksepsi
kompetensi absolut diputuskan dengan putusan SELA untuk memudahkan
pemeriksaan. Kepastian hukum yang adil tentang obyek gugatan tak
mencetak formulir SPPT itu dan menggantikannya dengan formulir SSPD
yang ternyata berbeda dalam UU HKPD yang terbaru itu, asas prosedural
diutamakan sesuai dengan Sumber hukum formiil yaitu yurisprudensi.
Putusan MA Nomor 66 Tahun 1952 (Putusan MA No. 66 K/Sip/1952) yang
menyebutkan pemerintah sebagai penguasa diutamakan sesuai dengan
syarat utama dalam pasal a quo. Alasan itu tidak berdasar ketika syarat
utama itu saja digunakan. Kekuasaan bertambah, syarat tambahan itu
diberlakukan dengan kekuasaan yang terbagi sesuai dengan kewenangan
yang
berbeda,
penundaan
dengan
alasan
kepentingan
penguasa
dimungkinkan untuk mengabaikan pemeriksaan ulang terhadap undang-
undang yang sektoral. Yurisprudensi tetap dan tetap dengan asas hukum
prosedural hanya berkaitan dengan asas “lex specialis derogat legi generali”.
Jika terdapat pembaruan undang-undang yang sektoral, regulasi peraturan
itu dilakukan seperti UU HKPD itu yang terhubung oleh yurisprudensi itu.
Syarat tambahan itu yang diabaikan bersifat elastis menyebabkan
7
penundaan. Akibatnya, penundaan itu dengan kewajiban itu mengakibatkan
hak milik tidak dilindungi.
E. Pemulihan yang Potensial.
Bahwa putusan yang mengabulkan eksepsi itu tanpa pasal peraturan itu
dengan kekuasaan untuk kepentingan penguasa. Seharusnya, pasal itu
ditempatkan pada awal tanpa pemisahan dengan penghubung selain. Hal ini
mengandung
interpretasi
yang
berjenjang
untuk
mengutamakan
penyesuaian kekuasaan yang terbagi. Pemeriksaan ulang akan diabaikan,
serta kewenangan mengadili menjadi terpisah sama sekali karena berbeda.
Seperti norma tak mencetak formulir itu dan menggantikannya, kebenaran
materiil atas norma itu diwajibkan untuk diuji secara “mutatis mutandis” yang
terpisah tetapi sama penggunaannya pada bagian-bagian yang tertentu yang
berbeda. Pada keadaan tertentu seperti penyebaran “covid 19”, sumber
hukum tak tertulis digunakan daripada pasal peraturan itu, yang mana
penyesuaian itu dilakukan dengan konteks dari kasus yang lama atau baru
sama sekali. Substansi syarat tambahan itu tidak berhubungan dengan
kewenangan pengadilan untuk mengadili sesuai dengan kemiripan kasus
yang lama dalam ranah perdata. Dengan pembaruan yang tertuju pada
norma substansi pasal itu, pengadilan tetap mengadili berdasarkan pasal.
III. Alasan (Posita)
Bahwa Doktrin Tata Negara klasik “The King can do no wrong” Monarki absolut
kerajaan Inggris memiliki kaitan dengan “justice is delayed, justice is denied”,
yang mana dalam praktik tentang penguasa yang buruk pada suatu waktu
penguasa dengan kekebalan imunitas mengabaikan penegakan hukum dengan
pengajuan eksepsi. Kompetensi absolut peradilan memeriksa dan memutus
perkara perdata secara umum dengan unsur pencegahan penyalahgunaan
proses hukum. Dengan kewajiban untuk mengabulkan eksepsi kompetensi itu
memungkinkan kepentingan kekuasaan didahulukan yang berkaitan dengan
peraturan hubungan keuangan pusat dan daerah pada tahun 2022, walaupun
formulir SPPT dan SSPD tetap berbeda. Serta, penggolongan putusan
pengadilan yang sama yang bertentangan dengan obyek dan pihak yang sama
(Pasal 67 huruf e UU Mahkamah Agung) dapat menjadi dugaan adanya
pemeriksaan ulang, yang mana peninjauan kembali diupayakan terhadap
8
peninjauan kembali tidak diizinkan. Administrasi pengadilan dengan upaya
putusan yang final dan mengikat bukan melalui putusan SELA, maka putusan
pengadilan yang berdasarkan sumber hukum formiil dan sumber hukum materiil
yang membedakan asas prosedural itu berfungsi sebagai obyek pasal a quo
dengan keterangan tambahan saja. Kepastian hukum yang adil dalam
penegakan hukum harus menyesuaikan dengan syarat tambahan itu, yang mana
pasal peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan. Indikasi itu tidak
melindungi hak setiap orang sebagai pencari keadilan dengan jaminan atas
kepastian hukum yang adil untuk perlakuan yang sama yang bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa yurisprudensi atau regulasi yang berdasarkan pasal peraturan
perundang-undangan berbeda sasaran. Yurisprudensi itu berkaitan dengan
pasal itu menggeser kewenangan mengadili ketika diketahui syarat tambahan
saja. Sifat komplementer itu mudah untuk dikesampingkan oleh pengadilan.
Hakim dengan ex officio mencari kebenaran materiil yang dipengaruhi struktur
frasa yang menempatkan syarat pasal itu tidak mengikat di saat
mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebagai dasar mengadili
(Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009). Kebenaran materiil akan menjadi
pilihan terakhir dengan kekuasaan yang terbagi. Pasal a quo akan menunda
keadilan untuk dicapai yang berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya
ringan. Persamaan tidak dicapai dengan penundaan untuk memberlakukan
pasal itu. Norma hukum di saat penyebaran virus itu tidak mempengaruhi
penegakan hukum karena keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan
runtuh. Norma yuridis tentang mencetak formulir SPPT itu dalam pemungutan
pajak PBB disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tak
mencetak formulir itu dan menggantikan formulir itu dengan yang lain tidak
berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Eksepsi kompetensi
itu berkaitan dengan yurisprudensi tentang penguasa itu dengan kuasa
mengubah penggantian itu dengan formulir lain. Maka, pasal a quo dengan
komplementernya yaitu pasal itu dijadikan pedoman sesuai dengan kewajaran
yang membutuhkan waktu akan mempengaruhi untuk mencapai keadilan sesuai
dengan asas kepastian hukum yang adil itu yang berisi cepat, sederhana, dan
biaya ringan. Penundaan dengan putusan itu bertentangan dengan hak Pencari
Keadilan secara bersamaan kedudukannya dan wajib menjunjung hukum dan
9
pemerintahan tanpa kecuali sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
Bahwa penundaan dengan putusan-putusan itu telah menghabiskan waktu dan
biaya sejak tahun 2020 dalam mengikuti acara persidangan. Dengan terdaftar
sebagai penggugat diberikan bebas biaya di pemeriksaan banding dan upaya
hukum peninjauan kembali. Hak sebagai Pencari Keadilan dilindungi oleh
undang-undang agar hak konstitusional itu berkepastian hukum yang adil
dengan putusan dengan pasal peraturan perundang-undangan. Syarat
tambahan itu sesuai dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental menganut beban
pembuktian sekunder seperti fotokopi yang mana walaupun yurisprudensi
Nomor 4/ yur/ pid / 2018 digunakan untuk menentukan niat jahat dari dasar
hukum utama yaitu Pasal 1234, 1238, dan 1243 KUHPerdata, dan Pasal 378
KUHP, Pasal 492 KUHP Nasional. Sehingga, syarat tambahan itu hanya bersifat
sekunder yang memuat etika itu yang belum rinci. Pencari Keadilan disulitkan
oleh syarat utama yang didahulukan yang menekankan pengadilan yang
berjenjang dengan “ratio decidendi” dalam upaya putusan yang final belum
ditetapkan sebagai yurisprudensi Mahkamah Agung, yang mana dasar hukum
itu berubah sewaktu-waktu sebagai yurisprudensi tetap dan tak tetap, seperti
putusan SELA bukan sebagai putusan akhir tetapi ada upaya untuk mengakhri
pemeriksaan di tingkat pertama dengan SELA. Hak untuk mencapai keadilan
tidak memungkinkan dengan syarat kumulatif yang menyatu tetapi syarat
tambahan diberlakukan dalam kriteria sekunder tanpa pembuktian dari pihak
Tergugat. Penundaan dengan putusan SELA yang mengabulkan eksepsi
kompetensi itu tanpa pasal peraturan perundang-undangan yang mempunyai
kedudukan lebih tinggi dari norma H.I.R. tidak menghormati hak asasi orang lain
yang bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa putusan pengadilan yang saling bertentangan disesuaikan dengan pasal
67 UU MA itu untuk dilakukan pemeriksaan ulang, tetapi putusan yang final
dengan obyek tak mencetak formulir SPPT itu dan menggantikannya dengan
SSPD yang berbeda dalam UU HKPD yang terbaru itu menandakan terdapat
kepentingan penguasa untuk memaksa hak milik dengan sewenang-wenang.
Upaya untuk putusan yang final walaupun dengan SELA tanpa pasal peraturan
perundangan-undangan menunjukkan keberpihakan terhadap penguasa.
Pergeseran norma PBB yaitu pemungutan pajak dan pencetakan formulir itu
10
diarahkan ke hubungan keuangan HKPD dengan tujuan menghindari
pemeriksaan ulang, yang mana Pencari Keadilan sebagai korban diabaikan
haknya dengan cara penetapan untuk mengakhiri pemeriksaan dalam putusan
SELA. Status sosial sebagai Pencari Keadilan yang tak terikat dengan Pasal a
quo menyulitkan untuk membuktikan norma internal, sehingga bukti dari Pencari
Keadilan digolongkan sekunder. Pasal a quo yang dijabarkan secara konkret
untuk kepentingan penguasa, yang mana pemeriksaan ulang ditentukan oleh
norma sekunder. Jika syarat utama alasan dan dasar putusan, pasal itu harus
disertakan dalam mengadili. Karena pemeriksaan ulang dihindari, syarat
tambahan itu diabaikan. Akibatnya, norma yang abstrak Pasal 5 ayat (1) UU
Nomor 48 Tahun 2009 diterapkan tanpa pasal peraturan perundang-undangan.
Pasal a quo berisi norma yang elastis, yang mana pasal peraturan perundang-
undangan belum diketahui apakah undang-undang atau peraturan di bawahnya,
sehingga yurisprudensi sebagai asas formiil digunakan. Dampaknya, norma
sekunder dari pihak penguasa tidak dapat diperiksa untuk keterbukaan
pembuktian. Norma yang elastis itu tidak dirinci jenis peraturan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945.
Fakta hukum yang terkait kerugian hak konstitusional
Bahwa kompetensi absolut juga dipengaruhi oleh pergeseran kewenangan
mengadili yang sulit berubah walaupun yurisprudensi Nomor 4/ yur/ pid/ 2018
ditetapkan. Pasal a quo yang berisi syarat tambahan dengan norma sekunder
dapat menyebabkan pergeseran kewenangan mengadili dengan keterbukaan
pembuktian. Etika putusan itu melahirkan rumusan niat baik dan jahat. Sehingga,
hubungan keuangan dalam pengelolaan fiskal yang tetap merupakan tanggung
jawab pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal itu menggeser obyek Tak
mencetak formulir SPPT itu dan menggantikan dengan SSPD serta tak mencetak
lagi adalah bentuk penguasaan yang sewenang-wenang. Tetapi, putusan hukum
yang bersanksi itu (Putusan 1435 PK/Pdt/2025 dalam perkara Nomor 198/PUU-
XXIV/2026) berbeda dengan putusan pengadilan tinggi. Putusan itu
menjatuhkan sanksi dan penolakan perkara. Sesuai dengan ketentuan
pemeriksaan ulang disyaratkan pada pertentangan putusan pengadilan yang
sama dengan pihak dan obyek yang sama. Tetapi, bukan pengajuan peninjauan
kembali terhadap putusan peninjauan kembali. Etika baik yang tak rinci
berdampak pada pasal a quo yang tak melindungi dan menimbulkan upaya
11
paksaan tanpa jaminan dan kepastian hukum atas perlakuan yang sama dalam
hak kepemilikan secara perdata yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa pasal a quo dengan norma syarat-syarat itu dipraktikkan dengan asas
legalitas, sehingga kepastian hukum secara nyata ditetapkan yang berupa
putusan yang mencegah pergeseran kewenangan mengadili karena kekuasaan
kehakiman yang merdeka dalam memeriksa fakta dan penerapan hukum.
Pembuktian norma internal tidak mungkin dipaksakan kepada penguasa.
Dengan bukti sekunder etika baik itu, yurisprudensi melengkapi asas hukum
prosedural untuk mewujudkan kebenaran materiil. Peraturan hubungan
keuangan dalam kebijakan fiskal berwujud pengalihan sebagian mandat dalam
pemungutan pajak PBB Fungsi yurisprudensi sebagai pelengkap berisi
penguasa, pengelola fiskal itu bertanggung jawab dalam pengalihan
kewenangan itu. Status sosial pencari keadilan tidak diperhatikan ketika
pemeriksaan
berlarut-larut.
Penundaan
pemeriksaan
tidak
bersamaan
kedudukan dalam menjunjung hukum yaitu menggunakan hak secara benar
dengan wujud dan menjunjung pemerintahan yaitu membayar pajak ditunda
yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa pasal a quo untuk diterapkan dalam pengujian materiil dengan “doctrine
of lawful statutory” atau dasar hukum tertulis tidak berisi norma syarat-syarat
yang kumulatif yang menyatu setelah yurisprudensi itu berlaku. Upaya hukum
yang memeriksa ulang berdasarkan “ratio decidendi”, seharusnya yurisprudensi
4/yur/pid/2018 (Putusan No. 1689 K/Pid/2015 tentang wanprestasi dengan
beretika baik) dengan norma baru dijadikan dasar putusan jika terjadi
kekosongan hukum. Jadi, pengadilan tinggi dan “Judex Jurist” berpihak pada
penguasa. Selain formulir SPPT itu yang berbeda dalam UU HKPD yang tetap
berbeda, pengadilan 1A khusus yang bernorma kekuasaan kehakiman memutus
tanpa dasar putusan itu diikuti oleh “Judex Factie dan Judex Jurist”. Norma yang
elastis dalam pasal a quo tidak diutamakan di saat norma internal tidak diketahui.
Upaya memutus secara final mengabaikan fakta perbedaan formulir-formulir itu,
yang mana bukti baru itu ditemukan selama pemeriksaan ulang di pengadilan
tinggi. Serta, tak mencetak formulir pajak itu dan menggantikannya akan
mempengaruhi alokasi transfer ke daerah sesuai dengan pos-pos dana. Norma
internal itu tidak mungkin untuk diketahui umum, maka putusan pengadilan itu
12
“in casu” yang berisi “ratio decidendi” tentang bukti baru yang diterima selama
pemeriksaan oleh “Judex Factie” ditekankan selama pemeriksaan ulang itu.
Novum (noviter perfenta) diperiksa dalam persidangan khusus yang
mengandung pemeriksaan dengan sumpah/janji. Fakta persidangan tentang
pertimbangan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam
masyarakat, norma yang elastis tentang etika baik itu mengabaikan pemeriksaan
ulang maka pasal peraturan perundang-undangan tidak dicantumkan secara
tertulis dalam pertimbangan hukum itu. Perhatian yang terarah pada bukti baru
yang jelas itu dengan tanggalnya membuktikannya. Penundaan dengan upaya
untuk memperjelas norma yang elastis memperburuk korban untuk mencapai
keadilan tidak menghormati hak asasi dari Pencari Keadilan yang mempunyai
hak milik. Pasal a quo yang berlaku secara modern dipraktikkan dalam peradilan
perdata umum yang lebih tinggi dari H.I.R. yang mana yurisprudensi atau sumber
hukum formal digunakan, bukan norma H.I.R. Yurisprudensi tetap dan tak tetap
menyulitkan penetapan kebenaran materiil, kebenaran formiil tidak mendukung
kepastian hukum yang adil selama pemeriksaan. Substansi kebenaran formil
dapat direkayasa dengan kewenangan yang terpisah. Upaya penundaan
kewajiban dalam pengabulan eksepsi kompetensi absolut itu dengan
pertimbangan status sosial tidak menghormati hak asasi orang lain yang
bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa obyek pasal a quo adalah putusan pengadilan yang menerangkan
kewajiban dengan alasan, dasar putusan, serta pasal peraturan perundangan-
undangan, yang mana wujud kepastian hukum itu tidak menghasilkan
pergeseran kewenangan yang sewaktu-waktu. Kewenangan pengadilan untuk
mengadili dan memutus didasarkan pada pasal peraturan perundangan-
undangan yang modern. Norma syarat tambahan itu yang elastis tidak akan
menggeser peraturan PBB sesuai dengan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1985 dan
UU No. 12 Tahun 1994. Maka, yurisprudensi sebagai asas sumber hukum formal
digunakan sebagai dasar hukum tentang wanprestasi dengan etika baik. Pasal
a quo berdasarkan pilihan kasus yang rentan berubah dari tujuan penetapan itu
dapat digeser oleh putusan pengadilan yang tak berobjek dengan kekuasaannya
yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa doktrin pemeriksaan ulang bukan mengakhiri persidangan dengan
penerapan “doktrin nebis in idem”, tetapi pengadilan yang berjenjang (Pasal 18
13
dan 26 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009) harus berpedoman pada pasal peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan yurisprudensi itu. Doktrin “Res
Judicata” itu tidak mungkin mengubah norma undang-undang yang substantif
walaupun dalam penemuan hukum dalam pemeriksaan fakta hukum. Syarat
tambahan yang elastis itu menyebabkan pengadilan mempertahankan norma
yang lama tentang penguasa. Norma hukum itu yang termuat dalam pasal
peraturan perundang-undangan berdasarkan doktrin tentang norma memeriksa
kembali pada jenjang dengan pasal peraturan perundangan-undangan yang
berasaskan “lex inferiori derogat legi superiori”. Sehingga, wanprestasi oleh
penguasa yang beretika baik pada awalnya untuk memberitahukan pemungutan
pajak tidak berlangsung lagi. Pasal a quo itu menimbulkan kesewenang-
wenangan untuk menggeser kewenangan dalam kekuasaan kehakiman. Konsep
peninjauan kembali di tahun 1964 diartikan pemeriksaan ulang di pengadilan
tinggi. Tanpa pemeriksaan ulang, doktrin “Nebis in idem” itu memperburuk
korban yang seorang. Tanpa pasal peraturan itu, doktrin sebagai asas sumber
hukum menyampingkan undang-undang dan yurisprudensi yang dianuti terus-
menerus. Pengadilan yang sama dalam pasal UU Kekuasaan Kehakiman itu
menetapkan pemeriksaan ulang kalau terdapat Pasal peraturan perundangan-
undangan. Atau, tingkat yang sama pada pengadilan dengan obyek dan pihak,
serta dasar putusan yang sama memeriksa ulang yang berdasarkan pasal
peraturan perundang-undangan. Akibatnya, obyek hukum dalam gugatan yang
berisikan hak milik diabaikan terjadi sewaktu-waktu jika tanpa pasal peraturan
perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa perubahan paradigma tentang kecenderungan hukum bergerak ke
kekuasaan dengan perintah dari penguasa, hukum sering tajam ke bawah.
Alasan pembenar dengan dasar H.I.R. tetapi kedudukan H.I.R. lebih rendah
berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang tak menggolongkan
H.I.R. dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Rezim hukum formal
tanpa pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyulitkan
Pencari Keadilan, yang mana asas hukum prosedural bersifat kaku tetapi
yurisprudensi bersifat dinamis dalam tertib perundang-undangan, sehingga
pasal peraturan perundang-undangan harus disertakan dalam persidangan yang
berisikan pemeriksaan ulang dalam pengadilan yang berjenjang. Pemeriksaan
ulang dengan penerapan pasal peraturan perundangan-undangan dipastikan
14
agar menghindari doktrin “nebis in idem”. Pasal a quo membagi kewenangan,
tetapi dari struktur itu pasal a quo yang aspiratif harus melewati proses uji materiil
atau formiil jika undang-undang atau peraturan turunannya saling bertentangan,
asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dipenuhi yang
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum).
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Mahkamah
Konstitusi
untuk
memeriksa
perbaikan
permohonan
dan
menjatuhkan putusan Uji Materiil sebagai berikut:
1. Mengabulkan perbaikan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang
berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157, serta Tambahan
Lembaran negara Nomor 5076) bertentangan dengan UUD Negara Republik
Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak
dimaknai Putusan pengadilan harus berisi alasan dan dasar putusan, serta
pasal peraturan perundang-perundangan yang diakumulasi sebagai syarat
dalam kewajiban untuk memutus perkara dengan pemeriksaan ulang dalam
sistem berjenjang.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
15
2.
Bukti P-2
: Fotokopi
Putusan
Perkara
Nomor
39/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 157, serta Tambahan Lembaran negara Nomor 5076, selanjutnya
disebut UU 48/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan Pemohon,
namun
sebelum mempertimbangkan
lebih lanjut
permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
16
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan pada tanggal 19 Oktober 2026. Berdasarkan ketentuan hukum acara
dalam pengujian undang-undang, yakni Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah
telah memberikan nasihat kepada Pemohon guna memperbaiki dan melengkapi
sekaligus memperjelas ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon
(legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum), sehingga permohonan Pemohon bersesuaian dengan
sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah
Sidang, tanggal 19 Oktober 2026, hlm. 14-37]. Terhadap penasihatan Mahkamah
tersebut, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan dalam
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan
pendahuluan, yaitu hingga tanggal 2 November 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan
dengan batas waktu dimaksud, Pemohon telah menyerahkan perbaikan
permohonan pada tanggal 26 Oktober 2026. Selanjutnya, pada tanggal 2 November
2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda
memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa
selanjutnya
terhadap
perbaikan
permohonan
Pemohon,
Mahkamah akan menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan
dengan uraian ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal
10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
17
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas,
permohonan Pemohon pada dasarnya telah disusun sesuai dengan sistematika
atau format permohonan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal
ini, permohonan Pemohon telah menguraikan mengenai Kewenangan Mahkamah
[vide Permohonan, hlm. 1-2], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan,
hlm. 2-5], alasan-alasan permohonan [vide Permohonan, hlm. 5-9], dan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus [vide Permohonan, hlm. 9].
[3.3.3]
Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil, meskipun permohonan
Pemohon telah disusun dengan format atau sistematika sebagaimana di atur dalam
ketentuan tersebut di atas, namun Mahkamah juga akan menilai permohonan a quo
berdasarkan ketepatan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud,
yakni apakah isi/substansi permohonan telah secara jelas dan memadai pada setiap
bagian dalam sistematika, termasuk menilai kesesuaian antara posita dan petitum
permohonan, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b serta Pasal
51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025, yang menyatakan
sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
18
Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK
(5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil,
hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara
satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara dalam pengujian undang-
undang, sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-
paragraf [3.3.3] di atas, serta setelah mencermati permohonan Pemohon dengan
saksama, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.
Pertama, pada bagian posita, perihal permohonan Pemohon adalah
menguji konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009, yang menurut
Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Berkenaan dengan uraian
dalam posita, Pemohon ternyata tidak dapat menguraikan secara jelas dan
memadai perihal pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-
pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Dalam
menguraikan posita, Pemohon didasarkan pada kasus konkret yang dialaminya,
yakni berkaitan dengan hak milik Pemohon dan keharusan untuk membayar pajak.
Di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan
dengan amar tidak dapat diterima dan dibebankan biaya perkara dan dalam upaya
Peninjauan Kembali (PK) diputuskan ditolak dan juga pembayaran biaya perkara.
Dalam konteks permasalahan konkret terkait putusan tersebut, Pemohon kemudian
membangun argumentasi yang cenderung mengarah pada asumsi atau dugaan
yang keliru. Pemohon mendalilkan, antara lain bahwa adanya kompetensi absolut
19
maka terdapat kemungkinan bahwa kepentingan penguasa didahulukan, di mana
dalam konteks permasalahan yang dihadapi Pemohon mengenai peraturan
hubungan keuangan pusat dan daerah, dikaitkan dengan formulir Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
yang berbeda [vide Permohonan, hlm. 5]. Dalam kaitan tersebut, menurut Pemohon
telah terjadi pergeseran aturan administrasi perpajakan, yang semula menggunakan
SPPT digantikan dengan SSPD yang pengaturannya berada di bawah Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU
HKPD). Adanya Pergeseran norma Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam
pemungutan pajak dan pencetakan formulir, yang diarahkan ke UU HKPD, yakni
yang semula pencetakan SPPT PBB dilakukan secara manual, saat ini
menggunakan sistem perpajakan secara elektronik (e-SPPT atau e-PBB). Selain itu,
yang semula validasi pembayaran pajak menggunakan slip kertas dari bank, diganti
dengan bukti bayar elektronik (e-SSPD). Perubahan peraturan tersebut menurut
Pemohon, digunakan secara sewenang-wenang oleh penguasa sehingga hak
Pemohon diabaikan dan tidak diberikan ruang untuk melakukan pemeriksaan ulang
yang adil [vide Permohonan, hlm. 6]. Berkenaan dengan uraian posita tersebut,
Pemohon telah keliru dalam membangun argumentasi permohonannya. Pemohon
telah mencampuradukkan antara sengketa administrasi pajak, yakni terkait formulir
SPPT/SSPD yang diatur di bawah UU HKPD atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), dengan mekanisme peradilan
secara umum atau dalam upaya hukum PK/pemeriksaan ulang berdasarkan Pasal
67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam kaitan ini,
Pemohon juga menguraikan adanya ketidaksesuaian antara sistem peradilan umum
pada tingkat pertama, tingkat kasasi (upaya hukum biasa yang terakhir) dan PK
(upaya hukum luar biasa). Berkenaan dengan alasan permohonan demikian, dalam
kaitannya dengan pengujian undang-undang, salah satu kewenangan Mahkamah
adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana
diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, kewenangan
Mahkamah adalah melakukan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang
dan bukan mengadili kasus konkret ataupun persoalan implementasi norma. Namun
demikian, apabila permohonan pengujian undang-undang yang diajukan berasal
dari kasus konkret, maka kasus konkret tersebut hanya terbatas untuk menjelaskan
20
atau menunjukkan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh
Pemohon dalam kaitannya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.
Dengan demikian, Pemohon harus mampu mengelaborasi permohonannya,
sehingga terlihat jelas persoalan konstitusionalitas norma yang timbul akibat
berlakunya norma Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009. Norma Pasal 50 ayat (1) UU
48/2009 yang pada pokoknya mengatur mengenai isi atau muatan yang terdapat
dalam putusan pengadilan. Dalam kaitan ini, Pemohon tidak menguraikan norma
Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan persamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dimaksud menyebabkan
Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang
dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon. Padahal dalam pengujian undang-
undang, uraian mengenai adanya pertentangan norma antara pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945
merupakan hal esensial yang harus diuraikan agar dapat dinilai perihal persoalan
konstitusionalitas norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian.
Kedua, pada bagian petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah
agar menyatakan norma Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009, sebagai berikut:
1. …
2. Menyatakan materi muatan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang
berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar
untuk mengadili” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157, serta Tambahan
Lembaran negara Nomor 5076) bertentangan dengan UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat
sepanjang tidak dimaknai Putusan pengadilan harus berisi alasan dan
dasar putusan, serta pasal peraturan perundang-perundangan yang
diakumulasi sebagai syarat dalam kewajiban untuk memutus perkara
dengan pemeriksaan ulang dalam sistem berjenjang.
3. …
21
Terhadap petitum tersebut, Mahkamah menilai bahwa Pemohon
menginginkan agar dalam suatu putusan, tidak hanya memuat alasan dan dasar
putusan
serta
pasal
tertentu
dari
peraturan
perundang-undangan
yang
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,
sebagaimana termuat dalam norma Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009, tetapi juga
memuat peraturan perundang-undangan yang diakumulasi sebagai syarat dalam
kewajiban untuk memutus perkara dengan pemeriksaan ulang dalam sistem
berjenjang. Berkaitan dengan petitum demikian, menurut Mahkamah petitum
Pemohon yang memohon pemaknaan secara bersyarat dengan menambahkan
frasa “yang diakumulasi sebagai syarat dalam kewajiban untuk memutus perkara
dengan pemeriksaan ulang dalam sistem berjenjang”, justru akan menimbulkan
ketidakpastian hukum dan mengaburkan makna sesungguhnya dari norma Pasal 50
ayat (1) UU a quo. Dalam hal ini, norma Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 dirumuskan
agar setiap putusan memuat alasan, dasar putusan atau sumber hukum yang
tertulis, dan dibuat berdasarkan pada argumentasi dan sumber hukum yang jelas
dan tidak mengada-ada. Pemuatan alasan, dasar putusan dan sumber hukum juga
didasarkan pada perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi yang dikaitkan
dengan alat bukti dan fakta persidangan, sehingga pasal-pasal yang digunakan
sebagai dasar hukum memutus tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan
bukti dan fakta hukum yang terjadi di persidangan.
Selanjutnya, berkenaan dengan rumusan petitum Pemohon, yakni
“Menyatakan materi muatan Pasal 50 ayat (1) U.U. No. 48 Tahun 2009 yang
berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga
memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” bertentangan
dengan U.U.D. N.R.I Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman …” dan
seterusnya, menurut Mahkamah merupakan rumusan petitum yang tidak lazim,
karena rumusan yang benar terlepas terdapat persoalan konstitusionalitas atau
tidak terhadap norma yang dimohonkan pengujian, adalah “Menyatakan norma
Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan “Putusan
pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal
tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber
22
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
…” dan seterusnya.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat oleh karena tidak terdapat uraian pertentangan antara norma yang
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 yang
digunakan dalam permohonan, dan Pemohon tidak menguraikan secara jelas
argumentasi yang menjadi alasan permohonan sehingga mengakibatkan rumusan
petitum tidak jelas serta adanya rumusan petitum yang tidak lazim, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b serta Pasal 51A ayat (5) huruf b
dan huruf c UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
23
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 13.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
24
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Siska Yosephin Sirait
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum itu. Perhatian yang terarah pada bukti baru yang jelas itu dengan tanggalnya membuktikannya. Penundaan dengan upaya untuk memperjelas norma yang elastis memperburuk korban untuk mencapai keadilan tidak menghormati hak asasi dari Pencari Keadilan yang mempunyai hak milik. Pasal a quo yang berlaku secara modern dipraktikkan dalam peradilan perdata umum yang lebih tinggi dari H.I.R. yang mana yurisprudensi atau sumber hukum formal digunakan, bukan norma H.I.R. Yurisprudensi tetap dan tak tetap menyulitkan penetapan kebenaran materiil, kebenaran formiil tidak mendukung kepastian hukum yang adil selama pemeriksaan. Substansi kebenaran formil dapat direkayasa dengan kewenangan yang terpisah. Upaya penundaan kewajiban dalam pengabulan eksepsi kompetensi absolut itu dengan pertimbangan status sosial tidak menghormati hak asasi orang lain yang bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa obyek pasal a quo adalah putusan pengadilan yang menerangkan kewajiban dengan alasan, dasar putusan, serta pasal peraturan perundangan- undangan, yang mana wujud kepastian hukum itu tidak menghasilkan pergeseran kewenangan yang sewaktu-waktu. Kewenangan pengadilan untuk mengadili dan memutus didasarkan pada pasal peraturan perundangan- undangan yang modern. Norma syarat tambahan itu yang elastis tidak akan menggeser peraturan PBB sesuai dengan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1985 dan UU No. 12 Tahun 1994. Maka, yurisprudensi sebagai asas sumber hukum formal digunakan sebagai dasar hukum tentang wanprestasi dengan etika baik. Pasal a quo berdasarkan pilihan kasus yang rentan berubah dari tujuan penetapan itu dapat digeser oleh putusan pengadilan yang tak berobjek dengan kekuasaannya yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa doktrin pemeriksaan ulang bukan mengakhiri persidangan dengan penerapan “doktrin nebis in idem”, tetapi pengadilan yang berjenjang (Pasal 18 13 dan 26 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009) harus berpedoman pada pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yurisprudensi itu. Doktrin “Res Judicata” itu tidak mungkin mengubah norma undang-undang yang substantif walaupun dalam penemuan hukum dalam pemeriksaan fakta hukum. Syarat tambahan yang elastis itu menyebabkan pengadilan mempertahankan norma yang lama tentang penguasa. Norma hukum itu yang termuat dalam pasal peraturan perundang-undangan berdasarkan doktrin tentang norma memeriksa kembali pada jenjang dengan pasal peraturan perundangan-undangan yang berasaskan “lex inferiori derogat legi superiori”. Sehingga, wanprestasi oleh penguasa yang beretika baik pada awalnya untuk memberitahukan pemungutan pajak tidak berlangsung lagi. Pasal a quo itu menimbulkan kesewenang- wenangan untuk menggeser kewenangan dalam kekuasaan kehakiman. Konsep peninjauan kembali di tahun 1964 diartikan pemeriksaan ulang di pengadilan tinggi. Tanpa pemeriksaan ulang, doktrin “Nebis in idem” itu memperburuk korban yang seorang. Tanpa pasal peraturan itu, doktrin sebagai asas sumber hukum menyampingkan undang-undang dan yurisprudensi yang dianuti terus- menerus. Pengadilan yang sama dalam pasal UU Kekuasaan Kehakiman itu menetapkan pemeriksaan ulang kalau terdapat Pasal peraturan perundangan- undangan. Atau, tingkat yang sama pada pengadilan dengan obyek dan pihak, serta dasar putusan yang sama memeriksa ulang yang berdasarkan pasal peraturan perundang-undangan. Akibatnya, obyek hukum dalam gugatan yang berisikan hak milik diabaikan terjadi sewaktu-waktu jika tanpa pasal peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa perubahan paradigma tentang kecenderungan hukum bergerak ke kekuasaan dengan perintah dari penguasa, hukum sering tajam ke bawah. Alasan pembenar dengan dasar H.I.R. tetapi kedudukan H.I.R. lebih rendah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang tak menggolongkan H.I.R. dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Rezim hukum formal tanpa pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyulitkan Pencari Keadilan, yang mana asas hukum prosedural bersifat kaku tetapi yurisprudensi bersifat dinamis dalam tertib perundang-undangan, sehingga pasal peraturan perundang-undangan harus disertakan dalam persidangan yang berisikan pemeriksaan ulang dalam pengadilan yang berjenjang. Pemeriksaan ulang dengan penerapan pasal peraturan perundangan-undangan dipastikan 14 agar menghindari doktrin “nebis in idem”. Pasal a quo membagi kewenangan, tetapi dari struktur itu pasal a quo yang aspiratif harus melewati proses uji materiil atau formiil jika undang-undang atau peraturan turunannya saling bertentangan, asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak dipenuhi yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. IV. Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perbaikan permohonan dan menjatuhkan putusan Uji Materiil sebagai berikut: 1. Mengabulkan perbaikan permohonan Pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan materi muatan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157, serta Tambahan Lembaran negara Nomor 5076) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai Putusan pengadilan harus berisi alasan dan dasar putusan, serta pasal peraturan perundang-perundangan yang diakumulasi sebagai syarat dalam kewajiban untuk memutus perkara dengan pemeriksaan ulang dalam sistem berjenjang. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jika Majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 15 2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 39/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, serta Tambahan Lembaran negara Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon,
