PUU
Tahun 2026
376/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pemohon: Nike Friscilia Santika
Tanggal Putusan: 2026-11-12T13:48:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 376/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
Nama
: Nike Friscilia Santika
Pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga
Alamat
: Arumdani Estate Blok A2 Nomor 08, RT 001/RW 003,
Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara,
Kota Bekasi, Jawa Barat
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 September 2026 dan 26 Oktober
2026, memberikan kuasa kepada Bernita Matondang, Gabby Mayang Sari, dan Putri
Salsabila yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas
nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
1 Oktober 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
1 Oktober 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
376/PUU/PAN.MK/AP3/10/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 2 Oktober 2026 dengan Permohonan
2
Nomor 376/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal
1 November 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 November 2026, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945)
menyatakan:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d.
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan
lain yang diberikan oleh undang-undang”
5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan
3
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.
memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d.
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan :
“Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu”;
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo
karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);
7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa
objek permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan
pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya,
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 dalam perkara a
quo yang diajukan oleh Pemohon.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa
PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang
diatur dalam undang-undang;
4
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu Pemohon
menguraikan kedudukan hukum (legal standing), sebagai berikut, Pemohon
merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Vide P-3);
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2) menegaskan Pemohon
memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai
perseorangan warga negara Indonesia sehingga Pemohon dapat mengajukan
permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya, Pemohon
akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan
berlakunya Undang-Undang yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara
a quo.
4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun
2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon
telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
atau khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dijamin oleh UUD
NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai
dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
5
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
b. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “Hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun.”
c. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan "Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.”
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI
1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419) yang menyatakan:
Pasal 44 Ayat (4)
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah).”
Pasal 45 Ayat (2)
“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00
(tiga juta rupiah).”
6
7. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dan seorang ibu
rumah tangga yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dan dilindungi oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Bahwa Pemohon telah mengalami secara nyata kerugian konstitusional akibat
berlakunya ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT), yang melahirkan ketidakpastian hukum, melegitimasi
impunitas terselubung terhadap kekerasan di ruang domestik, serta
mencederai hak atas rasa aman dan perlindungan dari penyiksaan;
9. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut terkonfirmasi secara sah
dan meyakinkan berdasarkan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Militer
II-08 Jakarta Nomor 84-K/PM.II-08/AD/V/2025 tanggal 4 September 2025, di
mana pelaku penganiayaan dan penelantaran terhadap Pemohon adalah
suaminya sendiri yang masih aktif menjadi anggota TNI ;
10. Bahwa hubungan sebab akibat (causal link) antara norma Pasal 44 ayat (4)
dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT dengan kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon dapat diuraikan secara rinci ke dalam 12 (dua belas) poin
argumentasi mendalam berikut:
a) Bahwa berlakunya norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU
PKDRT secara langsung telah mereduksi harkat dan martabat Pemohon
sebagai ibu rumah tangga dengan memberikan stigma hukum yang
longgar dan sanksi yang sangat minimalis (pidana penjara paling lama 4
bulan) terhadap tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dikualifikasikan
sebagai "tidak menimbulkan penyakit atau halangan beraktivitas",
sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 tentang
hak atas pelindungan diri pribadi dan rasa aman;
b) Bahwa rumusan norma "tidak menimbulkan penyakit atau halangan"
dalam norma a quo menciptakan hubungan sebab akibat di mana penegak
hukum dan sistem peradilan kerap memandang sebelah mata penderitaan
psikis dan fisik Pemohon yang mengalami siklus kekerasan berulang kali
di ruang domestik, sehingga Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya
7
atas rasa aman dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;
c) Bahwa fakta bahwa pelaku adalah seorang suami yang masih aktif menjadi
anggota TNI (sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Militer II-
08 Jakarta Nomor 84-K/PM.II-08/AD/V/2025) memperparah relasi kuasa
yang timpang, di mana keberadaan norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45
ayat (2) UU PKDRT memberikan celah impunitas psikologis bagi pelaku
militer untuk melakukan kekerasan berulang tanpa gentar, yang secara
langsung melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;
d) Bahwa keberadaan ancaman pidana yang sangat ringan (maksimal 4
bulan penjara) dalam norma yang diuji gagal memberikan efek jera
(deterrence effect), sehingga Pemohon terus-menerus hidup dalam
ancaman penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia
di dalam rumah tangganya sendiri, yang secara langsung bertentangan
dengan Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945;
e) Bahwa bentuk kekerasan fisik dan psikis yang dialami Pemohon termasuk
kekerasan yang terjadi saat Pemohon dalam kondisi rentan (seperti pasca
keguguran, pasca kuret, maupun dalam masa kehamilan dan pasca
melahirkan) secara nyata merupakan bentuk penyiksaan (torture) di ranah
privat, namun diabaikan gravitasinya oleh negara akibat batasan sempit
yang dibuat oleh Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT,
sehingga melanggar hak untuk tidak disiksa sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945;
f)
Bahwa norma a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil
(fair legal certainty) karena terdapat kontradiksi yang amat kontras dengan
kebijakan kriminal nasional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Baru (Pasal 471), di mana penganiayaan ringan umum di luar
rumah tangga diancam penjara 6 bulan, sementara kekerasan ringan
dalam lingkup rumah tangga justru hanya diancam 4 bulan, yang
mencederi asas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI 1945;
8
g) Bahwa status Pemohon sebagai ibu rumah tangga yang bergantung
secara ekonomi dan sosial menempatkan Pemohon pada posisi yang
sangat rentan, dan norma Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 45 ayat (2) UU
PKDRT memperburuk kerentanan tersebut dengan tidak memberikan
instrumen pelindungan hukum yang memadai, sehingga Pemohon
kehilangan jaminan perlindungan yang adil di hadapan hukum
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
h) Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 84-K/PM.II-
08/AD/V/2025 tanggal 4 September 2025 yang menjatuhkan pidana
penjara 7 bulan kepada pelaku membuktikan bahwa tindak kekerasan
yang dialami Pemohon memiliki tingkat pencahayaan destruktif yang
serius, namun eksistensi norma "kekerasan ringan" dengan ancaman 4
bulan dalam UU PKDRT tetap menjadi ancaman laten normatif yang
mencederai keadilan substantif Pemohon dan melanggar Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945;
11. Bahwa hubungan sebab akibat yang nyata terlihat dari bagaimana norma a
quo melegitimasi impunitas terselubung, di mana kekerasan fisik dan psikis
yang dibuktikan dalam rekam medis RSCM serta visum et repertum dipandang
sebelah mata oleh penegak hukum apabila tidak memenuhi unsur
"menghalangi mata pencaharian", sehingga merugikan hak konstitusional
Pemohon atas pengakuan dan perlindungan hukum yang adil berdasarkan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
12. Bahwa
sebagai Warga
Negara Indonesia,
Pemohon memiliki
hak
konstitusional untuk mendapatkan jaminan perlindungan negara dari segala
bentuk kekerasan dan perlakuan merendahkan martabat, namun norma Pasal
44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT justru mencerminkan kegagalan
negara (state failure) dalam memberikan perlindungan maksimal di ruang
domestik, yang bertentangan secara radikal dengan Pasal 28G ayat (1) UUD
NRI 1945;
13. Bahwa kedudukan pelaku yang masih aktif sebagai anggota TNI aktif (aparat
penegak hukum/prajurit negara) seharusnya menuntut standar kepatuhan
hukum dan moral yang lebih tinggi, namun lemahnya ancaman sanksi dalam
9
norma a quo gagal meredam watak kekerasan domestik pelaku terhadap
Pemohon, sehingga Pemohon dirugikan secara konstitusional atas haknya
untuk bebas dari rasa takut dan ancaman penyiksaan sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28G ayat (1). Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945;
14. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik, aktual,
dan memiliki hubungan sebab akibat langsung (causal link) dengan
pemberlakuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT, maka
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang kuat untuk
memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan norma a quo bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UUD
NRI 1945.
III. ALASAN PERMOHONAN
1. BERTENTANGANNYA PASAL 44 AYAT (4) DAN PASAL 45 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG
NOMOR
23
TAHUN
2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN
PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945
a. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang memuat ancaman pidana sangat ringan paling lama
4 (empat) bulan penjara atas dalih "tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari" telah mencederai rasa keadilan substantif serta
melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin di
dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
b. Bahwa secara filosofis, perkawinan dan kehidupan rumah tangga
seharusnya menjadi institusi luhur yang menjamin kasih sayang,
penghormatan harkat martabat manusia, serta perlindungan hak asasi,
namun keberadaan norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU
PKDRT justru mereduksi nilai kemanusiaan tersebut dengan memberikan
legitimasi terselubung atau impunitas ringan bagi pelaku kekerasan di
ruang domestik, sehingga bertentangan dengan asas perlindungan
10
martabat kemanusiaan yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945.
c. Bahwa secara sosiologis, realitas empiris di lapangan menunjukkan
bahwa perempuan dan ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan
dalam rumah tangga kerap kali berada pada posisi yang sangat rentan
akibat struktur sosial yang timpang, budaya patriarki yang masih kuat,
ketergantungan ekonomi, serta stigma masyarakat yang sering kali
menyalahkan korban, sehingga keberadaan sanksi yang sangat
minimalis dalam norma a quo semakin meminggirkan akses keadilan bagi
korban.
d. Bahwa berdasarkan data Sinergi Database Kekerasan terhadap
Perempuan yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komnas Perempuan, dan Forum
Pengada Layanan (FPL), angka kekerasan terhadap perempuan terus
mengalami peningkatan konsisten setiap tahunnya di mana pada tahun
2024 tercatat sebanyak 35.533 laporan dan meningkat menj di 38.810
laporan pada tahun 2025 yang membuktikan secara sosiologis bahwa
ancaman hukum yang lemah dalam norma a quo gagal berfungsi sebagai
instrumen pencegahan yang efektif.
e. Bahwa secara yuridis, terdapat anomali dan kontradiksi hukum yang
amat mencolok antara sistem pemidanaan dalam UU PKDRT dengan
politik hukum pidana nasional yang baru sebagaimana diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru (Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023), di mana dalam Pasal 471 KUHP baru,
penganiayaan ringan umum di luar rumah tangga diancam dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan, sementara kekerasan ringan
yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh anggota keluarga sendiri
terhadap istri atau suami justru didiskon menjadi paling lama 4 (empat)
bulan penjara.
TABEL ANALISIS PASAL 44 AYAT (4) DAN PASAL 45 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
11
Aspek
Pasal 44 ayat (4)
UU PKDRT
Pasal 45 ayat (2)
UU PKDRT
Analisis /
Permasalahan
Hukum
Objek
pengaturan
Kekerasan
fisik
dalam lingkup rumah
tangga
yang
dilakukan
suami
terhadap istri atau
sebaliknya,
sepanjang
tidak
menimbulkan
penyakit
atau
halangan
untuk
menjalankan
pekerjaan, jabatan,
mata
pencaharian,
atau kegiatan sehari-
hari.
Kekerasan psikis
dalam
lingkup
rumah
tangga
yang
dilakukan
suami
terhadap
istri
atau
sebaliknya,
sepanjang
tidak
menimbulkan
penyakit
atau
halangan
untuk
menjalankan
pekerjaan,
jabatan,
mata
pencaharian, atau
kegiatan
sehari-
hari.
Kedua
ketentuan
membentuk
perlakuan khusus
untuk
kekerasan
yang
dilakukan
dalam
hubungan
suami-istri
dan
mensyaratkan
tidak
timbulnya
akibat tertentu.
Ancaman
pidana
Pidana
penjara
paling
lama
4
(empat) bulan atau
denda paling banyak
Rp3.000.000,00.
Pidana
penjara
paling
lama
4
(empat)
bulan
atau denda paling
banyak
Rp3.000.000,00.
Ancaman
pidananya sama,
meskipun bentuk
kekerasan
yang
diatur
berbeda,
yaitu
kekerasan
fisik
dan
kekerasan psikis.
Karakteristik
norma
Ketentuan
khusus
untuk kekerasan fisik
ringan dalam relasi
suami-istri.
Ketentuan khusus
untuk kekerasan
psikis
dalam
relasi suami-istri.
Rumusan
mengaitkan
ringannya akibat
dengan ancaman
pidana yang lebih
ringan;
penerapannya
perlu
mempertimbangk
an konteks, pola
kekerasan,
kerentanan
korban,
dan
dampak
yang
dialami.
Potensi
persoalan
hukum
Penilaian atas ada
atau
tidaknya
penyakit
atau
halangan
beraktivitas
dapat
berpengaruh
besar
terhadap klasifikasi
Dampak
kekerasan psikis
dapat
sulit
dibuktikan apabila
penilaian
terlalu
bertumpu
pada
akibat
yang
Perbedaan
karakter
kekerasan
fisik
dan psikis perlu
diperhatikan.
Tidak
adanya
halangan
12
perkara
dan
beratnya pidana.
tampak
atau
terukur
secara
langsung.
menjalankan
aktivitas
tidak
dengan
sendirinya berarti
perbuatan
tidak
menimbulkan
penderitaan atau
tidak berdampak
serius
bagi
korban.
Perbandinga
n
dengan
Pasal
471
KUHP baru
Pasal 471 ayat (1)
KUHP
mengatur
penganiayaan ringan
yang
tidak
menimbulkan
penyakit
atau
halangan
untuk
menjalankan profesi,
jabatan, atau mata
pencaharian,
dengan
pidana
penjara paling lama
6 (enam) bulan atau
denda paling banyak
kategori II.
Pasal 471 KUHP
berfokus
pada
penganiayaan
ringan dan tidak
secara
khusus
mengatur
kekerasan psikis
dalam
rumah
tangga.
Untuk kekerasan
fisik,
ancaman
maksimum Pasal
471
ayat
(1)
tampak
lebih
berat
daripada
Pasal 44 ayat (4).
Perbandingan ini
perlu
dilakukan
secara
hati-hati
karena
unsur
delik,
konteks
hubungan rumah
tangga, dan rezim
hukum
yang
digunakan
tidak
sepenuhnya
identik.
Isu
kesetaraan
dan
proporsionali
tas
Perlu diuji apakah
ancaman
pidana
khusus
tersebut
memberikan
perlindungan
yang
memadai
bagi
korban
kekerasan
fisik dalam rumah
tangga.
Perlu diuji apakah
ancaman pidana
khusus
tersebut
memberikan
perlindungan
yang
memadai
bagi
korban
kekerasan psikis
dalam
rumah
tangga.
Persoalan
konstitusional
dapat
diarahkan
pada
kepastian
hukum yang adil
dan perlindungan
yang
setara,
khususnya
apabila
perbedaan
ancaman pidana
atau
penerapan
norma
mengakibatkan
korban
tidak
memperoleh
perlindungan
yang
memadai.
Kesimpulan
pelanggaran
konstitusi
tetap
memerlukan
13
argumentasi dan
pembuktian lebih
lanjut.
Pokok fokus
pengujian
Kesesuaian
ancaman pidana dan
rumusan
akibat
dalam Pasal 44 ayat
(4) dengan prinsip
kepastian
hukum
dan
perlindungan
korban.
Kesesuaian
ancaman pidana
dan
rumusan
akibat
dalam
Pasal 45 ayat (2)
dengan
prinsip
kepastian hukum
dan perlindungan
korban.
Fokus
analisis:
kejelasan unsur,
proporsionalitas
ancaman pidana,
kesetaraan
perlindungan,
serta
dampak
penerapan norma
terhadap korban
KDRT.
f. Bahwa kontradiksi yuridis tersebut melahirkan ketidakpastian hukum
yang nyata dan melanggar asas proporsionalitas pemidanaan, karena
akal sehat hukum negara menghukum pelaku penganiayaan di ruang
publik selama 6 bulan, namun memberikan perlakuan hukum yang lebih
ringan (hanya 4 bulan) bagi pelaku kekerasan di dalam ruang domestik
yang seharusnya memiliki tingkat pencelaan moral dan hukum yang jauh
lebih tinggi akibat rusaknya ikatan kepercayaan perkawinan.
g. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara
Indonesia dan seorang ibu rumah tangga dikonfirmasi secara mutlak dan
tak terbantahkan oleh fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Militer II-
08 Jakarta Nomor 84-K/PM.II-08/AD/V/2025 tanggal 4 September 2025,
yang mengadili suaminya sendiri seorang pelaku tindak pidana KDRT
dan penelantaran yang masih aktif menjadi anggota TNI di mana fakta
persidangan membuktikan bahwa pelaku melakukan kekerasan fisik dan
psikis berulang kali terhadap Pemohon dalam kondisi yang sangat
rentan, termasuk saat Pemohon baru selesai mengalami keguguran,
pasca kuret, dalam masa kehamilan 7 bulan, serta pasca melahirkan
secara sesar.
h. Bahwa hubungan sebab akibat (causal link) antara norma yang diuji
dengan penderitaan Pemohon terwujud secara nyata tatkala pelaku yang
berlatar belakang sebagai aparat penegak hukum/prajurit aktif melakukan
tindakan brutal seperti menarik rambut dan menyeret Pemohon dari teras
ke ruang tamu hingga dibanting ke lantai saat pemulihan kuret, mencekik
di dalam mobil di pintu keluar tol Kelapa Gading, memukul kencang di
bagian wajah hingga mengeluarkan darah dari hidung, menendang
14
wajah, menodongkan senjata tajam berupa pisau dapur dengan ancaman
hendak menusuk bagian wajah dan perut di depan saksi, serta menghina
Pemohon di muka umum dengan sebutan gila, stres, dan menuduh anak
yang dikandung bukan anak pelaku—namun ancaman normatif yang
longgar dalam UU PKDRT gagal meredam watak kekerasan pelaku.
i. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor
STTLP/38/VII/2024/JAYA dan rekam medis resmi dari Rumah Sakit
Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), kekerasan fisik
yang dialami Pemohon mengakibatkan luka memar di berbagai bagian
tubuh, pendarahan, trauma psikis berat, kecemasan, depresi, hingga
ancaman keguguran dan kontraksi kandungan, yang secara yuridis
membuktikan bahwa penderitaan Pemohon memenuhi kualifikasi
tindakan penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia.
j. Bahwa norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT secara
nyata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
karena mengesampingkan sifat hak untuk tidak disiksa sebagai hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-
derogable rights), dengan cara memilah dan meringankan sanksi pidana
atas dasar batasan sempit "tidak menimbulkan penyakit atau halangan
beraktivitas", sehingga penderitaan fisik dan trauma psikis luar biasa
yang dialami Pemohon seolah dilegitimasi sebagai pelanggaran sepele
oleh negara.
k. Bahwa dalam tinjauan literatur ilmiah hukum dan psikologi forensik
(seperti kajian Sitompul, 2025; Al-Farisi & Khosyi’ah, 2025; serta Budi NU
& Rahmat, 2021), ditegaskan bahwa KDRT memberikan dampak
destruktif jangka panjang berupa penurunan kesejahteraan psikologis,
kecemasan, stres pascatrauma, dan depresi berat pada korban,
sehingga pemberlakuan norma "kekerasan ringan" dengan sanksi 4
bulan penjara menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan
perlindungan pemulihan yang komprehensif bagi korban kekerasan
domestik.
l. Bahwa penegakan hukum di lapangan terhadap kasus KDRT kerap kali
menemui hambatan struktural dan kultural, di mana berdasarkan temuan
15
riset (Yusdhistira & Suherman, 2022; Hartinah & Sadat, 2025), efektivitas
UU PKDRT belum optimal karena masih kuatnya stigma sosial,
keengganan korban untuk melapor akibat ancaman lanjutan dari pelaku
yang memiliki relasi kuasa dominan, serta bias perspektif dari aparat
penegak hukum yang terjebak pada pembuktian formal semata tanpa
melihat konteks penderitaan substantif korban.
m. Bahwa eksistensi frasa pengecualian "tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian
atau kegiatan sehari-hari" dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2)
UU PKDRT menciptakan multitafsir yang sangat subjektif di tingkat
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan, yang berakibat
pada jatuhnya putusan yang sangat ringan atau bahkan membuka celah
penghentian perkara secara tidak adil, sehingga hal ini secara langsung
merusak kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
n. Bahwa
meskipun
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
telah
menerbitkan instrumen progresif seperti Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum yang melarang segala bentuk diskriminasi,
stereotip gender, dan penundukan korban pada tekanan psikologis di
ruang
sidang,
keberadaan
norma
undang-undang
yang
cacat
konstitusional pada Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT
tetap menjadi hambatan utama bagi hakim untuk menjatuhkan
pemidanaan yang sepadan dengan rasa keadilan substantif.
o. Bahwa
apabila
dianalisis
dari
perspektif
perbandingan
hukum
internasional, negara-negara lain seperti Malaysia melalui Akta
Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) dan Akta A1538 (Pindaan)
2017 telah mengkonstruksikan batasan perlindungan korban secara
komprehensif tanpa memberikan celah diskon hukuman berbasis dalih
"kekerasan ringan yang tidak menghalangi pekerjaan", di mana ratifikasi
Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
menuntut Indonesia untuk menghapuskan segala bentuk norma
diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan secara tanpa syarat.
16
p. Bahwa fakta bahwa pelaku dalam perkara a quo adalah seorang perwira
TNI aktif mempertegas adanya ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem
antara pelaku dan Pemohon, di mana posisi institusional pelaku kerap
memberikan rasa aman semu bagi pelaku untuk mengintimidasi korban,
sehingga keberadaan norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU
PKDRT justru berfungsi melindungi pelaku kejahatan domestik alih-alih
memberikan perlindungan efektif kepada ibu rumah tangga yang
terisolasi di ruang privat.
q. Bahwa kegagalan negara dalam merumuskan proporsionalitas sanksi
pidana melalui norma a quo telah mencerminkan bentuk pengabaian
konstitusional (constitutional negligence), di mana negara membiarkan
korban KDRT terjebak dalam siklus kekerasan berulang (cycle of
violence) tanpa adanya instrumen pemidanaan yang memadai untuk
memaksa pelaku menghentikan tindakan penganiayaan dan ancaman
psikis di dalam rumah tangga.
r. Bahwa argumen yang menyatakan bahwa penentuan ancaman pidana
merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
pembentuk undang-undang tidak dapat dibenarkan apabila kebijakan
tersebut terbukti secara nyata melanggar hak-hak konstitusional warga
negara yang dijamin secara tegas oleh konstitusi, khususnya hak atas
rasa aman (Pasal 28G ayat 1), hak untuk tidak disiksa (Pasal 28I ayat 1),
dan hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD NRI
Tahun 1945).
s. Bahwa berdasarkan seluruh uraian filosofis, sosiologis, yuridis, serta
fakta-fakta empiris dan putusan pengadilan yang dialami sendiri oleh
Pemohon, sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
17
2. BERTENTANGANNYA PASAL 44 AYAT (4) DAN PASAL 45 AYAT (2)
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PASAL 28D AYAT (1),
PASAL 28G AYAT (1), DAN PASAL 28I AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945
DITINJAU
DARI
KEGAGALAN
SISTEMIK
NEGARA
DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM, DISKRIMINASI STRUKTURAL,
DAN PENGABAIAN HAK ASASI KORBAN KDRT DI WILAYAH
DOMESTIK
a. Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang menetapkan ancaman pidana penjara sangat
singkat paling lama 4 (empat) bulan atas alasan "tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian
atau
kegiatan
sehari-hari"
telah
mengakibatkan
terlanggarnya hak konstitusional warga negara atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin di
dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
b. Bahwa secara filosofis, eksistencia norma a quo telah mencederai nilai-
nilai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab serta asas pelindungan
martabat manusia, di mana negara melalui instrumen undang-undang
justru memberikan toleransi hukum dan impunitas terselubung terhadap
tindakan penganiayaan ringan dan kekerasan psikis yang terjadi di dalam
ruang privat rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman
bagi setiap individu.
c. Bahwa secara sosiologis, realitas empiris menunjukkan bahwa
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia masih dipandang
oleh sebagian besar masyarakat bahkan oleh para korban sendiri bukan
sebagai tindak pidana murni, melainkan dianggap sebagai aib keluarga
atau urusan domestik privat yang sebaiknya diselesaikan di luar jalur
hukum pidana, sebagaimana diungkapkan oleh Koordinator Nasional
LBH APIK Nursyahbani Katjasungkana dalam diskusi publik di gedung
18
Mahkamah
Konstitusi.
(https://www.hukumonline.com/berita/a/kdrt-
masih-dipandang-bukan-kejahatan-lt542a5a88e1e12/).
d. Bahwa kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai materi dan filosofi
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
berakibat pada minimnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga
sebagian besar korban perempuan lebih memilih menempuh jalur
perdata (gugat cerai) daripada melaporkan tindak pidana KDRT yang
mereka alami ke jalur hukum yang semestinya.
e. Bahwa data empiris yang dicatat oleh LBH APIK menunjukkan lonjakan
angka permohonan gugat cerai dengan alasan muatan KDRT dari tahun
ke tahun yakni sebanyak 9.206 kasus pada tahun 2011, meningkat
menjadi 10.365 kasus pada tahun 2012, dan kembali melonjak hingga
11.375 kasus pada tahun 2013 yang membuktikan secara sosiologis
bahwa hantaman kekerasan di dalam rumah tangga terus bertambah
tanpa mampu dicegah oleh ancaman pidana yang lemah dalam norma a
quo.
f.
Bahwa berdasarkan catatan kuantitatif LBH APIK Jakarta, dari ratusan
kasus yang ditangani setiap tahunnya (seperti 417 kasus KDRT dari 706
total kasus pada 2011; 347 kasus KDRT dari 654 total kasus pada 2012;
serta 372 kasus KDRT dari 504 total kasus pada 2013), sebagian besar
korban meminta pendampingan hukum karena KDRT yang mereka
hadapi sudah berada pada tingkat yang merusak keselamatan jiwa dan
raga.
g. Bahwa data Komnas Perempuan mencatat angka kumulatif kasus
kekerasan terhadap perempuan mencapai 279.760 kasus dengan 11.719
kasus di antaranya merupakan KDRT murni, yang menggambarkan
bahwa fenomena kekerasan domestik di Indonesia ibarat puncak gunung
es (iceberg phenomenon) di mana jumlah kasus yang muncul ke
permukaan dan dilaporkan hanya sebagian kecil saja, sementara
mayoritas kasus yang jauh lebih besar terus berlangsung dalam sunyi
tanpa tersentuh keadilan.
h. Bahwa ironisnya, eksistensi norma dalam Undang-Undang PKDRT ini
menurut catatan LBH APIK justru kerap "memakan" korban perempuan
sendiri, di mana banyak perempuan korban kekerasan yang terpaksa
19
melakukan pembelaan diri atas martabat dan keselamatan nyawanya
justru berbalik menjadi terpidana akibat terjerat oleh kelemahan sistem
penerapan hukum dalam undang-undang tersebut.
i.
Bahwa data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia semakin memperkuat bukti masifnya kerusakan
dalam rumah tangga, di mana pada tahun 2011 tercatat alasan
perceraian karena menyakiti jasmani sebanyak 2.795 kasus, menyakiti
mental 700 kasus, dan penelantaran sebanyak 73.940 kasus, yang
kemudian pada tahun 2012 meningkat drastis di mana alasan menyakiti
jasmani naik 32 persen menjadi 3.693 kasus, menyakiti mental 1.089
kasus, dan penelantaran mencapai 78.906 kasus.
j.
Bahwa secara sosiologis dan kriminologis, akar permasalahan KDRT
bersifat multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor internal keluarga,
budaya patriarki yang mengakar, tekanan ekonomi, ketergantungan
finansial korban pada pasangan, serta norma sosial yang meminimalkan
dampak serius dari kekerasan domestik, sebagaimana diuraikan dalam
berbagai literatur ilmiah (seperti kajian Lestari, 2016; Hidayati, 2011;
Anwar, 2023; dan Harkrisnowo, 2003).
k. Bahwa berbagai teori kriminologi seperti teori biologis (Sigmund Freud,
Robert Ardery, Konrad Lorenz), teori frustasi-agresi, dan teori kontrol
(Travis Hirschi) menegaskan bahwa agresi dan kekerasan dalam rumah
tangga dipicu oleh ketidakmampuan mengendalikan emosi, kegagalan
hubungan interpersonal, serta tekanan lingkungan sosial, yang menuntut
adanya kehadiran negara melalui instrumen hukum pidana yang tegas
dan berkerangka efek jera yang kuat.
l.
Bahwa dampak KDRT terbukti merusak tidak hanya pada diri korban
langsung secara fisik dan psikis seperti trauma mendalam, kecemasan,
depresi, dan luka batin jangka panjang (Rahmawati, 2014; Budi NU &
Rahmat, 2021) tetapi juga memberikan dampak destruktif yang parah
terhadap tumbuh kembang anak pada berbagai fase usia (bayi, anak
kecil, pra-sekolah, SD, hingga remaja) sebagaimana diteliti oleh
Marianne James (1994), Jaffe dkk (1990), Cummings dkk (1981), serta
Hughes (1986, 1988).
20
m. Bahwa secara yuridis, norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU
PKDRT bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
karena gagal menjamin hak korban atas rasa aman dan pelindungan dari
ancaman ketakutan, sebab ancaman hukuman maksimal 4 bulan penjara
membuka ruang bagi pelaku untuk terus mengulangi perbuatannya tanpa
rasa takut terhadap sanksi hukum negara.
n. Bahwa rumusan norma "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan
sehari-hari" melahirkan ketidakpastian hukum yang nyata karena
penyidik, penuntut umum, dan hakim menggunakan parameter subjektif
yang berbeda-beda di lapangan dalam mengukur batasan penderitaan
fisik maupun psikis korban (Nurhasyim & Aditia Putra Kurniawan, 2009).
o. Bahwa dalam praktiknya di lapangan, aparat penegak hukum sering kali
menghadapi hambatan penafsiran di mana jika korban yang mengalami
kekerasan psikis atau fisik ringan tetap memaksakan diri beraktivitas
demi bertahan hidup, aparat mengategorikannya sebagai kekerasan
ringan yang berujung pada penghentian perkara atau putusan vonis
ringan yang mencederai keadilan substantif.
p. Bahwa minimnya pelibatan saksi ahli (baik dokter forensik maupun
psikolog/psikiater) dalam persidangan KDRT serta kecenderungan
pengadilan yang hanya berpaku pada visum et repertum formal tanpa
mendalami dinamika kerusakan psikologis korban menyebabkan putusan
hakim sering kali tidak seimbang dengan penderitaan nyata yang dialami
korban, sebagaimana dikritik dalam berbagai kajian hukum dan peradilan
(Eli Hendalia, 2011).
q. Bahwa hambatan yuridis struktural juga diperparah oleh kebijakan
administratif penegak hukum yang kerap mensyaratkan keabsahan buku
nikah resmi KUA atau akta catatan sipil untuk memproses laporan UU
PKDRT, sehingga perempuan yang terikat perkawinan secara agama
atau adat di bawah tangan sering kali terisolasi dari akses perlindungan
hukum manakala mengalami penelantaran atau kekerasan.
r.
Bahwa perbandingan hukum internasional menunjukkan bahwa negara-
negara lain seperti Singapura melalui The Women’s Charter 1961 dan
amandemen lanjutannya telah membangun sistem perlindungan korban
21
KDRT yang sangat progresif dan holistik mencakup perintah
perlindungan cepat (protection order) tanpa sidang awal responden,
kewajiban konseling rehabilitatif bagi pelaku dan korban, hingga
penyediaan fasilitas perundingan jarak jauh (remote conference) yang
menempatkan Singapura di peringkat tinggi sebagai salah satu negara
teraman di dunia berdasarkan Global Peace Index (GPI).
s. Bahwa apabila dibandingkan dengan komitmen global dan ratifikasi
konvensi internasional seperti CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1984), Indonesia tertinggal dalam menegakkan perlindungan efektif bagi
perempuan karena masih mempertahankan pasal-pasal pengecualian
yang diskriminatif dan bermuatan impunitas terselubung bagi pelaku
kekerasan di ranah domestik.
t.
Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara
Indonesia dan ibu rumah tangga dikonfirmasi secara mutlak dan tak
terbantahkan oleh fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Militer II-08
Jakarta Nomor 84-K/PM.II-08/AD/V/2025 tanggal 4 September 2025,
yang mengadili suaminya sendiri seorang perwira aktif TNI di mana
Pemohon mengalami siklus kekerasan fisik dan psikis yang brutal dalam
kondisi paling rentan (pasca keguguran, pasca kuret, saat hamil 7 bulan,
hingga pasca melahirkan sesar).
u. Bahwa hubungan sebab akibat (causal link) antara norma a quo dengan
kerugian konstitusional Pemohon terwujud secara nyata tatkala pelaku
yang memiliki status militer dan kekuasaan domestik melakukan tindakan
penganiayaan berat seperti menyeret Pemohon dari teras ke ruang tamu
hingga dibanting ke lantai, mencekik di dalam mobil di pintu keluar tol
Kelapa Gading, memukul wajah hingga mengeluarkan darah dari hidung,
menendang wajah, serta menodongkan pisau dapur dengan ancaman
hendak menusuk perut dan wajah di hadapan saksi namun ancaman
sanksi yang sangat lunak dalam UU PKDRT gagal meredam watak
kekerasan pelaku.
v. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor
STTLP/38/VII/2024/JAYA dan rekam medis resmi dari Rumah Sakit
Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), kekerasan
tersebut menimbulkan luka memar di berbagai bagian tubuh,
22
pendarahan, trauma psikis berat, depresi, kecemasan, serta ancaman
keguguran dan kontraksi kandungan, yang secara yuridis membuktikan
bahwa penderitaan Pemohon memenuhi kualifikasi tindakan penyiksaan
(torture).
w. Bahwa norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT secara
nyata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
karena mengabaikan hak untuk tidak disiksa sebagai hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable
rights), dengan cara memecah gradasi penyiksaan ke dalam kategori
"kekerasan ringan" bermodus sanksi 4 bulan penjara yang merendahkan
harkat martabat kemanusiaan korban.
x. Bahwa penegakan hukum di lapangan terhadap tindak pidana KDRT
terbukti mengalami kelumpuhan struktural akibat stigma sosial, rasa malu
korban untuk melapor karena dianggap aib, serta fenomena "no viral, no
justice" di mana penegakan hukum yang adil sering kali harus menunggu
viralnya kasus di media sosial terlebih dahulu (Nur, 2025; Hartinah &
Sadat, 2025).
y. Bahwa keterlibatan oknum aparat penegak hukum dan pejabat publik
dalam kasus KDRT sebagaimana data historis Komnas Perempuan yang
mencatat ratusan kasus KDRT melibatkan oknum PNS, guru, anggota
legislatif, hingga aparat TNI/Polri menunjukkan bahwa kelemahan norma
sanksi dalam UU PKDRT gagal memberikan efek pencegahan bahkan
terhadap aparat negara yang seharusnya menjadi garda terdepan
penegakan hukum.
z. Bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law)
dan jaminan perlindungan tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah
dilanggar secara terang-terangan oleh norma a quo, sebab korban
kekerasan di ruang domestik mendapatkan perlakuan hukum yang jauh
lebih lemah dan merugikan dibandingkan korban penganiayaan umum di
luar rumah.
aa. Bahwa argumen yang menyatakan bahwa perumusan ancaman pidana
merupakan domain mutlak kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
pembentuk undang-undang menjadi gugur demi hukum manakala
23
kebijakan legislatif tersebut terbukti secara nyata melanggar hak
konstitusional warga negara atas rasa aman (Pasal 28G ayat 1), hak
untuk tidak disiksa (Pasal 28I ayat 1), dan hak atas kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945).
bb. Bahwa kegagalan negara dalam menghadirkan proporsionalitas sanksi
yang adil melalui norma a quo telah mengakibatkan terjadinya
pengabaian konstitusional (constitutional negligence), di mana negara
membiarkan korban KDRT terjebak dalam lingkaran setan kekerasan
berulang (cycle of violence) tanpa instrumen pelindungan hukum yang
efektif dan memadai.
cc. Bahwa berdasarkan seluruh uraian filosofis, sosiologis, yuridis,
komparasi internasional, serta fakta-fakta empiris, data lembaga negara,
tinjauan literatur ilmiah, dan putusan peradilan militer yang dialami
langsung oleh Pemohon, sangat beralasan menurut hukum bagi
Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (4) dan
Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
dd. Bahwa oleh karena itu, demi menegakkan supremasi konstitusi,
menghentikan impunitas terselubung di ranah domestik, dan memulihkan
hak-hak konstitusional perempuan serta ibu rumah tangga di Indonesia,
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
mengabulkan permohonan pengujian materiil ini untuk seluruhnya.
IV.
PETITUM
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan
ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
24
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
3. Menyatakan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang
bahwa
untuk
membuktikan
dalil-dalilnya,
Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotokopi Kartu
Penunjukan Istri (KPI) dari TNI AD/Kopassus;
4. Bukti P-4
: Screenshot Penelusuran Perkara pada Putusan Pengadilan
Militer II-06 Jakarta;
5. Bukti P-5
: Print-out foto luka akibat kekerasan fisik yang dialami Pemohon.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
25
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang,
antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 44
ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4419, selanjutnya disebut UU 23/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945,
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu
mengenai keberadaan norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004
yang masing-masing rumusannya menyatakan:
Pasal 44 ayat (4) UU 23/2004
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah).
Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
26
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah).
Setelah Mahkamah mencermati secara saksama perumusan norma
Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 tersebut di atas, telah ternyata
secara normatif, objek yang dimohonkan dalam norma pasal-pasal a quo, telah
mengalami perubahan objek berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026). Dalam hal ini, Pasal II ayat (5) huruf b
UU 1/2026 menyatakan sebagai berikut:
(5) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara
bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal:
a. ...
b. tindak pidana diancam dengan pidana penjara sampai dengan
paling lama 1 (satu) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana
denda paling banyak kategori II.
Berkenaan dengan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf b UU 1/2026 di atas,
norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 yang memuat ancaman
pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan yang ancaman pidana
penjaranya paling lama 4 (empat) bulan atau tidak sampai dengan paling lama 1
(satu) tahun, maka terkait dengan pidana denda dilakukan penyesuaian yang
semula pidana denda dalam Pasal 44 ayat (4) UU 23/2004 adalah paling banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 adalah
paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keduanya disesuaikan menjadi
pidana denda paling banyak kategori II. Oleh karena itu, norma Pasal 44 ayat (4)
dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 telah mengalami perubahan melalui UU 1/2026
tidak lagi sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena rumusan pidananya
menjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana
denda paling banyak kategori II [vide Lampiran I angka 38 UU 1/2026].
Dengan demikian, adanya perubahan tersebut menjadikan rumusan
norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 yang menjadi objek
permohonan Pemohon, tidak lagi dapat dirumuskan sebagai rumusan norma yang
berdiri sendiri sebagai objek permohonan sebagaimana sebelum dilakukan
perubahan. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan permohonan
Pemohon mulai dari rumusan perihal sampai dengan rumusan petitum sepanjang
27
penulisan norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 dengan tetap
mendasarkan penulisan objeknya adalah UU 23/2004, tanpa menyebutkan dan
merumuskan dengan mengaitkan pada Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU
1/2026 dikarenakan objek norma pasal-pasal a quo telah mengalami perubahan
berdasarkan UU 1/2026 dan seolah-olah Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU
23/2004 yang menjadi objek pengujian masih merupakan UU 23/2004 sebagaimana
dirumuskan dalam permohonan Pemohon a quo, menurut Mahkamah, hal tersebut
merupakan perumusan objek permohonan yang tidak tepat. Oleh karena itu, tidak
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak
jelas atau kabur (obscuur), sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih
lanjut permohonan Pemohon.
[3.4]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
28
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.48 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang
mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
29
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Jefri Porkonanta Tarigan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 25 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, selanjutnya disebut UU 23/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keberadaan norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 yang masing-masing rumusannya menyatakan: Pasal 44 ayat (4) UU 23/2004 (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 26 pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah Mahkamah mencermati secara saksama perumusan norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 tersebut di atas, telah ternyata secara normatif, objek yang dimohonkan dalam norma pasal-pasal a quo, telah mengalami perubahan objek berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU 1/2026). Dalam hal ini, Pasal II ayat (5) huruf b UU 1/2026 menyatakan sebagai berikut: (5) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan dalam hal: a. ... b. tindak pidana diancam dengan pidana penjara sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II. Berkenaan dengan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf b UU 1/2026 di atas, norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan yang ancaman pidana penjaranya paling lama 4 (empat) bulan atau tidak sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun, maka terkait dengan pidana denda dilakukan penyesuaian yang semula pidana denda dalam Pasal 44 ayat (4) UU 23/2004 adalah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 adalah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keduanya disesuaikan menjadi pidana denda paling banyak kategori II. Oleh karena itu, norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 telah mengalami perubahan melalui UU 1/2026 tidak lagi sebagaimana yang didalilkan Pemohon, karena rumusan pidananya menjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II [vide Lampiran I angka 38 UU 1/2026]. Dengan demikian, adanya perubahan tersebut menjadikan rumusan norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 yang menjadi objek permohonan Pemohon, tidak lagi dapat dirumuskan sebagai rumusan norma yang berdiri sendiri sebagai objek permohonan sebagaimana sebelum dilakukan perubahan. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan permohonan Pemohon mulai dari rumusan perihal sampai dengan rumusan petitum sepanjang 27 penulisan norma Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 dengan tetap mendasarkan penulisan objeknya adalah UU 23/2004, tanpa menyebutkan dan merumuskan dengan mengaitkan pada Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 1/2026 dikarenakan objek norma pasal-pasal a quo telah mengalami perubahan berdasarkan UU 1/2026 dan seolah-olah Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (2) UU 23/2004 yang menjadi objek pengujian masih merupakan UU 23/2004 sebagaimana dirumuskan dalam permohonan Pemohon a quo, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan perumusan objek permohonan yang tidak tepat. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.4] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 28 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 29 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan
