PUU
Tahun 2026
374/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemohon: Muhammad Zulfan Raghibie, S.H. (Pemohon I), M. Khairu Mamnun, S.H. (Pemohon II), dan Jaif Saputra, S.H. (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
1
PUTUSAN
NOMOR 374/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Muhammad Zulfan Raghibie, S.H.
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Tanayung Luar Desa Pandulangan, Kecamatan Padang
Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi
Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon I;
2. Nama
:
M. Khairu Mamnun, S.H.
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Kemas Somad Lrg Mesjid Nomor 93 RT 002/RW
000 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alama
Barajo Kota Jambi, Provinsi Jambi
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Jaif Saputra, S.H.
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Dusun Kampobaru RT 000/RW 000 Kelurahan/Desa
Katampe, Kecamatan Siompu Barat Kabupeten Buton
Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon III;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Maret 2026 memberi kuasa dengan
hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada Nawaz Syarif, S.H., Arter
Lukas Tulia, S.H.,M.H.Li., Muhammad Dede Yusuf, S.H., Zulkifli Andrian, S.H.,
Raudatul Jannah, S.H., Muhammad Nazri, S.H.,M.H., dan Abril Jang Putri
2
Imansyah, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor
Advokat “Goodness Lawyers” yang beralamat di Jalan Mangga 3 Nomor 39 RT/RW
01/VIII Klebengan, Kelurahan Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan
atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 30 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 30 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 374/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor
374/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 30 September 2026, yang telah diperbaiki
dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Oktober 2026 dan diterima
Mahkamah pada tanggal 24 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal
sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (Bukti P-1) menyatakan:
a. “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD memutus pembubaran partai politik, dan
3
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa dua dalam UUD NRI 1945 tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas berdasarkan Pasal 10 ayat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana yang telah terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Bukti P-2) (selanjutnya disebut sebagai UU MK), yang
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.”
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf a Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Bukti P-3) (Selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan
Kehakiman) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”
5. Bahwa selain itu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal
9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Bukti P-4) (Selanjutnya
disebut sebagai UU PPP), yang menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Bukti P-5)
(Selanjutnya disebut sebagai Peraturan Hukum Acara PUU) menyatakan:
(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
Permohonan pengujian formil atau pengujian materiil
4
(3) Dalam hal pemohon mengajukan Permohonan formil dan pengujiam
materiil dalam satu Permohonan, Permohonan pengujian formil harus
dipisahkan dengan pengujian materiil dan diregistratrasi dengan nomor.
Perkara yang berbeda.
(4) Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau
Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.
(5) Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi sebagai pengawal
konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir tunggal dan tertinggi
konstitusi (the sole and highest interpreter of the constitution), serta pelindung
hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the
citizens). Berdasarkan kedudukan tersebut, tafsir yang diberikan oleh
Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat untuk memastikan
keselarasan suatu undang-undang dengan UUD NRI 1945. Oleh karena itu,
Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian terhadap norma,
pasal, ayat, atau frasa dalam undang-undang yang secara substansial
bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak warga negara, agar
Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusionalitasnya, atau
membatalkan norma tersebut baik secara menyeluruh maupun bersyarat;
8. Bahwa para Pemohon memiliki alasan hukum yang sah untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena yang
diujikan adalah pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 in casu Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367
ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 (UU MD3) terhadap Pasal 1 ayat (2) Pasal 1
ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945.
II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
1.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
penjelasannya, subyek yang dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik
5
Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu pengaturan
dalam undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama);
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat;
d. Lembaga Negara.
2.
Bahwa sebagai negara hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia
termasuk hak konstitusional terhadap warga negara dijamin oleh negara.
sejalan dengan fungsi utama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang
bertugas pelindung hak asasi manusia (the protector of the human rights)
dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the
constitutional citizen’s rights) para Pemohon dengan hak konstitusionalnya
mengajukan permohonan pengujian Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat
(4) UU No. 17 Tahun 2014 (UU MD3) (BUKTI P-6) terhadap UUD NRI 1945.
3.
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Mahkamah Konstitusi
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif, yaitu:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian;
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
6
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
4.
Bahwa diatur lebih lanjut yang menjadi kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional para Pemohon berdasar Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 harus
memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang- undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5.
Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum
(legal standing) Pemohon secara jelas agar terpenuhi syarat kumulatif yang
telah ditentukan pada poin sebelumnya dalam mengajukan permohonan
a quo, adapun penjelasannya sebagai berikut:
a. Pertama, para Pemohon perorangan warga negara. para Pemohon
maupun Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III memiliki kualifikasi
sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) (Bukti P-7). Dalam kualifikasi yang lain, para Pemohon
merupakan mahasiswa Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
dan Kartu Rencana Studi Mahasiswa (KRS) yang memiliki peminatan
konsentrasi Hukum Kenegaraan dengan mata kuliah yang diambil
Pemohon I yaitu Teori Hukum dan Konstitusi serta Pemohon II dan III
yaitu
Pengujian
Peraturan
Perundang-Undangan
dan
Hukum
Perundang-Undangan
(Bukti
P-8).
Sehingga
dengan
rangkaian
keterangan diatas serta bukti yang dilampirkan oleh para Pemohon telah
7
jelas menerangkan bahwa para Pemohon merupakan warga negara dan
mahasiswa yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi atas
keilmuannya khususnya pada peminataan Hukum tata negara untuk
mempersoalkan norma yang mengatur berkaitan dengan masa jabatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
b. Kedua, Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI 1945, yaitu hak untuk menjaga demokrasi dan hukum di
Indonesia untuk meminta kejelasan melalui Mahkamah Konstitusi
mengenai masa jabatan DPRD seluruh Indonesia Pasca ditetapkannya
perubahan mekanisme pemilihan serentak antara Pemilu Lokal dan
Pemlu Nasional akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXII/2024. para Pemohon sebagaimana haknya dijamin dalam
Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 28C ayat (2)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
PASAL 1 ayat (2)
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”
PASAL 1 ayat (3)
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”
PASAL 18 ayat (3)
“Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.”
PASAL 28C AYAT (2)
“Setiap
orang
berhak
untuk
memajukan
dirinya
dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”
PASAL 28D ayat (1)
“Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”
6.
Bahwa hak konstitusional tersebut menurut para Pemohon telah dirugikan
oleh berlakunya Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3,
sebagai berikut:
a. Hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 1 ayat (2)
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
8
undang-undang dasar”. Bahwa para Pemohon beranggapan dengan
tidak adanya kejelasan mengenai masa jabatan DPRD Provinsi atau
Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 2024 akibat perubahan
mekanisme pemilihan umum secara serentak antara pemilihan umum
lokal dan nasional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Ketidakjelasan mengenai
pengisian jabatan pada masa transisi masa jabatan DPRD Provinsi atau
Kabupaten/Kota yang belum jelas sampai dengan permohonan ini
diajukan berpotensi kehilangan Kedaulatan Rakyat yang dimana DPRD
merupakan wakil rakyat di daerah para Pemohon yang mendapatkan
jabatannya akibat terpilih melalui pemilu 2024 dapat digantikan dengan
mekanisme lain yang tidak demokratis sehingga para Pemohon
berpotensi dirugikan.
b. Hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 1 ayat (3)
“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Bahwa para Pemohon
beranggapan dengan tidak adanya kejelasan mengenai masa jabatan
DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 2024 akibat
perubahan mekanisme pemilihan umum secara serentak antara
pemilihan umum lokal dan nasional sebagaimana tertuang dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 berpotensi
terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power) di legislatif daerah
seluruh Indonesia yang berpengaruh akan jalannya Pemerintahan
Daerah, para Pemohon juga akan mendapatkan ketidakpastian hukum
terkait berakhirnya masa jabatan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
tahun 2029 dan mekanisme pengisian anggota DPRD selama 2 tahun
terhitung setidak-tidaknya dari tahun 2029 sampai dengan pertengahan
tahun 2031 apakah dengan mekanisme perpanjangan masa jabatan
atau melalui mekanisme pengisian masa jabatan DPRD Provinsi atau
Kabupaten/Kota.
c. Hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 18 ayat (2)
“Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui Pemilihan Umum.” Bahwa para Pemohon beranggapan dengan
tidak adanya kejelasan mengenai masa jabatan DPRD Provinsi atau
9
Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 2024 akibat perubahan
mekanisme pemilihan umum secara serentak antara pemilihan umum
lokal dan nasional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, hak para Pemohon untuk
mendapatkan anggota DPRD yang dipilih melalui Pemilihan Umum
berpotensi tidak terpenuhi karena masa jabatan anggota DPRD hasil
Pemilihan Umum 2024 akan habis di tahun 2029. Pada tahun 2030-
2031 (setidak-tidaknya 2 tahun masa jabatan) akan terjadi kekosongan
kekuasaan legislatif daerah, kekosongan ini rentan akan diisi dengan
cara-cara yang tidak demokratis dengan melakukan pemilihan anggota
DPRD tanpa dipilih melalui mandat rakyat atau melalui Pemilihan
Umum.;
d. Hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 28C ayat (2)
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negaranya” Bahwa para Pemohon beranggapan dengan tidak adanya
kejelasan mengenai masa jabatan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
hasil pemilihan umum 2024 akibat perubahan mekanisme pemilihan
umum secara serentak antara pemilihan umum lokal dan nasional
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXII/2024, menyebabkan para Pemohon tidak dapat
memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
menyuarakan aspirasi permasalahan daerahnya kepada anggota
DPRD yang terpilih melalui Pemilihan Umum serta terhambatya
keterlibatan secara langsung untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negara apabila mekanisme mengenai masa transisi jabatan DPRD
tidak ada kejelasan dan diserahkan melalui mekanisme penunjukkan
kepartaian atau cara-cara lain yang tidak demokratis bukan melalui
pemilihan umum;
e. Hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan Pasal 28D ayat (1)
“Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum” Bahwa para Pemohon beranggapan dengan tidak adanya
kejelasan mengenai masa jabatan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
10
hasil pemilihan umum 2024 akibat perubahan mekanisme pemilihan
umum secara serentak antara pemilihan umum lokal dan nasional
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXII/2024. para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum
mengenai mekanisme masa transisi jabatan DPRD sampai dengan
sekarang sehingga hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan
karena belum adanya kepastian hukum mengenai hal tersebut;
7.
Bahwa para Pemohon juga terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam Pemilihan Umum tahun 2024
sebagai pemilih (Bukti P-9) sehingga dengan alasan wajar bahwa para
Pemohon memiliki kedudukan hukum mengingat sebagai pertanggung
jawabannya terhadap suara yang dia berikan kepada Anggota Dewan
Perwaklian Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota
yang para Pemohon berikan. dalam hal ini Pemohon I yang berasal dari
Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keterwalikan atas refresentatif
daerahnya pada Indonesia Bagian tengah, Pemohon II yang berasal dari
Jambi yang merefresentasikan keterwakilan daerahnya pada Indonesia
bagian Barat, dan Pemohon III yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang
merefresentasikan daerahnya pada Indonesia bagian Timur.
8.
Bahwa legal standing sebagai warga negara dan sekaligus juga mahasiswa
yang didalilkan oleh para Pemohon juga pernah diperbolehkan oleh
Mahkamah Konstitusi terutama berkaitan dengan Kepemiluan, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang mempertimbangkan bahwa yang
dapat mengajukan bukan hanya yang berkaitan dengan orang yang dipilih,
namun melainkan juga termasuk orang yang memilih. Dengan demikian,
menjadi beralasan Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional
dengan adanya ketidakjelasan mengenai masa jabatan DPRD seluruh
Indonesia yang mengharuskan diserahkannya penentuan mekanisme
masa transisi kepada pembentuk undang-undang. Para Pemohon
memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat semakin
memperjelas kedudukan dan tanggung jawabnya sebagai pemilik suara
sah yang turut memberikan suaranya untuk wakil rakyat di daerah agar
mendapatkan kejelasan berkaitan dengan masa jabatannya.
11
9.
Bahwa untuk memperjelas kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon II
pernah melakukan penelitian tugas akhir Stratra 1 yang membahas
mengenai kekosongan kekuasaan (vacum of power) dibuktikan dengan
judul skripsi yang diangkat dengan judul “Implikasi Pengangkatan Penjabat
(PJ) Kepala Daerah terhadap Demokrasi di Indonesia Pespektif Maslahah
Mursalah” (Bukti P-10);
10. Bahwa Pemohon I dan III juga terlibat aktif dalam tulisan-tulisan yang
berkaitan dengan Hukum Kenegaraan. Pemohon I pernah melakukan
penelitian yang terbit pada Jurnal Constitutonale pada bulan Juli 2025
dengan judul “Dynamics of Authority Distribution: Exploring Efforts to Re-
Centralization Central Government Authority” yang pada pokoknya
membahas berkenaan Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah
serta dampak Resentralisasi pada Pemerintahan Indonesia. (Bukti P-
14), selain itu Pemohon III dengan tulisan yang terbit pada Jurnal Arena
Hukum pada bulan Agustus 2026 dengan judul “Lame-Duck Legislation And
Executive Aggrandisement In Indonesia” yang pada pokoknya membahas
tentang dinamika legislatif pada masa transisi Presiden dan Parlemen
(Lame Duck Period). (Bukti P-16).
11. Bahwa para Pemohon beranggapan proses pemilu bukanlah proses yang
transaksional, namun hal fundamental akan bangsa ini yang dimana setiap
suara dalam proses pemilihan sangat berarti dan memiliki turut andil untuk
menjaga proses demokrasi tetap terjaga sampai dengan pemilihan
berikutnya. Bahwa keberadaan Pasal a quo yang dimohonkan menjadi
kekhawatiran dari Para pemohon dengan belum adanya kejelasan
mengenai mekanisme pengisian kekosongan pada fase transisi yang akan
terjadi terhadap DPRD seluruh Indonesia;
12. Bahwa kerugian konstitusional ini menurut para Pemohon bersifat aktual,
atau setidak tidaknya potensial berdasarkan penalaran yang wajar
dipastikan akan terjadi. Berlakunya Pasal a quo memiliki kausalitas yang
jelas dan diyakini dengan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian
hak konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para Pemohon dari uraian pada
butir 1 s/d butir 1 telah secara jelas memenuhi kualitas serta kapasitas sebagai
Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan
12
Permohonan Uji Materil Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (4) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
III. Alasan-Alasan Pemohon
Bahwa sebelum menguraikan alasan-alasan konstitusional secara sistematis,
para Pemohon perlu menegaskan bahwa Permohonan a quo bukan ditujukan
untuk membatalkan norma masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4)
UU MD3 dalam siklus ketatanegaraan yang normal, melainkan upaya hukum
untuk memohon tafsir konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atas
antinomi norma dan kekosongan pengaturan masa transisi yang timbul sebagai
akibat hukum langsung dari perubahan desain keserentakan pemilihan umum
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang
dikhawatirkan oleh para Pemohon akan adanya cara-cara atau mekanisme
pengisian masa transisi yang tidak Demokratis dan mengkaburkan daulat
rakyat. Lebih lanjut alasan alasan diuraikan secara komprehensif dalam 8
(delapan) sub-pembahasan berikut:
A. TENTANG PERBEDAAN DARI PERMOHONAN SEBELUMNYA DAN
PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM
1. Bahwa terkait dengan pengujian yang dapat diujikan kembali di
Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK)
menegaskan:
(1) “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
(2) Ketentuan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda.”
13
2. Bahwa ketentuan tersebut dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 72 ayat (2)
PMK 7/2025 yang menyatakan pengecualian atas pengujian terhadap
materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau
Perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali,
sepanjang “materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan
dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang
berbeda”;
3. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo pada prinsipnya
menguji ketentuan Pasal 318 Ayat (4) dan Pasal 367 Ayat (2) UU MD3
yang pada intinya mengatur tentang masa jabatan anggota DPRD
Provinsi atau Kabupaten/Kota, yang mana secara muatan pasal dalam
UUD NRI Tahun 1945 terdapat dasar pengujian yang berbeda serta
adanya alasan permohonan yang berbeda;
4. Bahwa para Pemohon memfokuskan permasalahan dalam pengujian ini
berkaitan dengan belum adanya kejelasan mengenai berakhirnya masa
jabatan Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil pemilihan
umum tahun 2024 dan mekanisme pengaturan pengisian jabatan
anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota pada masa transisi pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang
memisahkan desain Pemilihan Umum Lokal dan Nasional;
5. Bahwa permohonan a quo menguji ketentuan Pasal 318 Ayat (4) dan
Pasal 367 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU MD3) dengan batu uji yang digunakan pada permohonan a
quo, adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal
28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1);
6. Bahwa materi muatan yang dijadikan batu uji dalam permohonan a quo
terdapat perbedaan dengan perkara pengujian sebelumnya serta alasan
permohonan a quo pada hakekatnya berbeda dengan perkara pengujian
sebelumnya. Untuk memudahkan Mahkamah menilai perbedaan
permohonan a quo dengan perkara pengujian sebelumnya, para
Pemohon menguraikan perbedaan permohonan a quo pada empat
aspek: (a) norma yang diuji, (b) dasar pengujian, (c) isu konstitusional
14
atau alasan permohonan, dan (d) Perbedaan Batu Uji dan Alasan
Permohonan, sebagai berikut:
Tabel 1.
Perbedaan Permohonan A Quo Dengan Perkara Pengujian Sebelumnya
(Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi)
NOMOR PERKARA
NORMA
YANG DIUJI
BATU
UJI
ISU
KONSTITUSI NAL
PERBEDAAN BATU UJI
DAN ALASAN
PERMOHONAN
157/PUU-XXII/2024 - Pasal
76
ayat (4) UU
MD3
- Pasal 252
ayat (5) UU
MD3
- Pasal 318
ayat (4) UU
MD3
- Pasal 367
ayat (4) UU
MD3
- Pasal 1
ayat (3)
- Pasal
28D
ayat (1)
dan
ayat (3)
Mempermasalahkan
ketiadaan
batasan
mengenai
masa jabatan (term
limit) bagi anggota
DPR, DPD,
dan
DPRD Provinsi serta
Kabupaten/Kota
yang
dapat
menjabat lebih dari
dua periode.
Perbedaan
Batu
Uji:
Perbedaan
batu
uji
dengan permohonan
a
quo,
yakni
pada
permohonan
a
quo
menggunakan
batu
uji
yakni, Pasal 1 ayat (2),
Pasal 18 ayat (3) dan 28C
ayat
(2)
yang
dalam
perkara
Nomor:
157/PUU-XXII/2024, tidak
menggunakan batu uji a
quo.
Perbedaan
Alasan
Permohonan :
Perbedaan pun terdapat
pada
alasan
permohonan, yang mana
pada
perkara
Nomor:
157/PUU-XXII/2024,
pada
prinsipnya
mempersoalkan
ketiadaan
batasan
mengenai
masa
jabatan
(term
limit)
bagi
anggota
DPR, DPD, dan DPRD
Provinsi
serta
Kabupaten/Kota
yang
dapat menjabat lebih
dari
dua
periode.
Sedangkan
pada
permohonan
a
quo,
mempersoalkan
berkaitan
dengan
belum
adanya
kejelasan
mengenai
berakhirnya
masa
jabatan Anggota DPRD
Provinsi
atau
Kabupaten/Kota
hasil
pemilihan umum tahun
2024 dan mekanisme
pengaturan
pengisian
15
jabatan anggota DPRD
Provinsi
atau
Kabupaten/Kota pada
masa
transisi
pasca
Putusan
MK
Nomor
135/PUU-XXII/2024
yang
memisahkan
desain Pemilihan
Umum
Lokal
dan
Nasional
164/PUU-XXII/2024 - Pasal 76
ayat (4) UU
MD3
- Pasal 252
ayat (5) UU
MD3
- Pasal 318
ayat (4) UU
MD3
- Pasal 367
ayat (4) UU
MD3
- Pasal
28C
ayat (2)
- Pasal
28D
ayat (1)
&
(3)
- Pasal
28H
ayat (2)
Mempermasalahk
an
ketiadaan
pembatasan
masa
jabatan
periode anggota
DPR, DPD, DPRD
Provinsi,
dan
DPRD
Kabupaten /Kota.
Perbedaan Batu Uji:
Terdapat
perbedaan
batu
uji
dengan
permohonan
a
quo,
yakni
pada
permohonan
a
quo
menggunakan batu uji
yakni, Pasal 1 ayat (2),
dan
Pasal 18 ayat (3) yang
dalam perkara Nomor :
164/PUU-XXII/2024,
tidak
menggunakan
batu uji a quo.
Perbedaan
Alasan
Permohonan:
Perbedaan
pun
terdapat pada alasan
permohonan,
yang
mana
pada
perkara
Nomor:
164/PUU-
XXII/2024,
pada
prinsipnya
mempersoalkan
ketiadaan pembatasan
masa jabatan periode
anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan
DPRD
Kabupaten
/Kota. Sedangkan pada
permohonan
a
quo,
mempersoalkan
berkaitan
dengan
belum
adanya
kejelasan
mengenai
berakhirnya
masa
jabatan Anggota DPRD
Provinsi
atau
Kabupaten/Kota
hasil
16
pemilihan umum tahun
2024 dan mekanisme
pengaturan
pengisian
jabatan anggota DPRD
Provinsi
atau
Kabupaten/Kota pada
masa
transisi
pasca
Putusan
MK
Nomor
135/PUU-XXII/2024
yang
memisahkan
desain
Pemilihan
Umum
Lokal
dan
Nasional
7. Bahwa mengacu pada tabel di atas, permohonan a qou secara
fundamental mempersoalkan berkaitan dengan tidak adanya norma
yang mengatur mengenai masa jabatan Anggota DPRD Provinsi dan
DPRD Kab/Kota dan mekanisme pengisian jabatan pada masa transisi
pasca Putusan MK Nomor :135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilihan
Umum Serentak yang memisahkan antara Pemilu Lokal dan Nasional,
yang secara prinsip terdapat perbedaan dengan perkara pengujian
sebelumnya yakni bertalian dengan materi muatan yang dijadikan batu
uji serta perbedaan pada alasan permohonan;
8. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan permohonan a quo dengan
perkara pengujian sebelumnya yakni bertalian dengan materi muatan
yang dijadikan batu uji serta perbedaan pada alasan permohonan,
maka permohonan a quo telah memenuhi pengecualian pengujian
berulang sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 72 ayat (2)
PMK 7/2025, sehingga dengan alasan dan argumentasi demikian,
permohonan para Pemohon adalah permohonan yang memiliki alasan
dan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan terdahulu
sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan
menerima permohonan ini;
B. Tentang Permohonan A Quo Bukan Permohonan yang Prematur, Melainkan
Diperlukan untuk Mencegah Ketidakpastian Konstitusional
9. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka pada 26 (dua puluh enam) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima),
Mahkamah telah menetapkan bahwa pemungutan suara untuk memilih
17
anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota
diselenggarakan paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua)
tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR, anggota DPD,
serta Presiden dan Wakil Presiden; (vide Amar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Pokok Permohonan Poin
Nomor 2);
10. Bahwa objek permohonan a quo bukanlah norma yang belum
terbentuk. Yang diuji pada Permohonan a qou adalah Pasal 318 ayat
(4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3, yakni ketentuan yang telah berlaku
dan mengikat, serta memuat dua unsur: (i) masa jabatan anggota
DPRD adalah 5 (lima) tahun; dan (ii) masa jabatan tersebut berakhir
pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji;
11. Bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XXII/2024 lahir, kedua unsur tersebut bertemu pada satu titik waktu,
sebab pemilihan anggota DPRD diselenggarakan serentak dengan
pemilihan umum nasional. Namun, setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 lahir, kedua unsur itu terpisah.
Unsur (i) mengarah pada berakhirnya masa jabatan anggota DPRD
hasil pemilu 2024 pada tahun 2029, sedangkan unsur (ii) baru dapat
terpenuhi setelah pemilihan umum daerah yang paling cepat
diselenggarakan pada penghujung tahun 2031. Dengan demikian, satu
norma yang sama telah memberikan dua akibat hukum yang tidak
terpenuhi secara bersamaan;
12. Bahwa dalam keadaan demikian, persoalan konstitusional a quo telah
jelas bersumber dari berlakunya norma yang diuji, bukan dari ketiadaan
norma. Norma tersebut, dalam rumusannya saat ini, tidak lagi dapat
dilaksanakan secara koheren setelah keadaan hukum berubah,
sehingga telah timbul ketidakpastian hukum yang nyata bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Maka jelas persoalan
semacam ini adalah jangkauan pengujian Mahkamah dan dapat
dipulihkan melalui putusan yang bersifat konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional);
13. Bahwa permohonan a quo bukanlah permohonan yang prematur,
dengan tiga alasan. Pertama, titik waktu yang menentukan berkenaan
18
dengan berakhirnya lima tahun masa jabatan anggota DPRD Provinsi
dan Kabupaten/Kota serta jadwal pemilihan umum daerah belum
memiliki kepastian. Kedua, tahapan pemilu 2029 dimulai paling lambat
20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara sebagaimana
tertuang dalam Pasal 167 ayat (6) UU 7/2017 Tentang Pemilihan
Umum), yakni pada rentang Februari-Juni 2027. Pada posisi ini
seharusnya pembentuk undang-undang sudah memberikan respon
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
karena tahapan pemilu sudah dekat. Ketiga, kerugian yang
permohonan dalilkan bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi, karena lahir dari bekerjanya norma
yang sudah berlaku yaitu norma a quo dan implikasi dari Putusan
Mahakamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang bersifat final
and binding, artinya berlaku ketika putusan diucapkan.;
14. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
memang mengarahkan penataan masa transisi kepada Pembentuk
Undang-Undang melalui rekayasa konstitusional (constitusional
engineering). Meski demikian, arahan tersebut tidak meniadakan
kewenangan Mahkamah menguji norma yang berlaku. Selama
undang-undang perubahan belum terbentuk, Pasal 318 ayat (4) dan
Pasal 367 ayat (4) UU MD3 tetap menjadi satu-satunya rujukan hukum
bagi penyelenggara. Putusan atas permohonan a quo dengan
demikian tidak mendahului Pembentuk Undang-Undang, tetapi
memberi batas konstitusional bagi rekayasa konstitusional yang akan
ditempuh;
15. Bahwa Mahkamah harus mempertimbangkan akan fakta yang ada
tentang lambannya tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XXII/2024 oleh Pembentuk Undang-Undang. Bahkan
para Pemohon khawatir Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah
diputus hanya dijadikan rekomendasi dan tidak ditindaklanjuti sehingga
hal ini menjadi preseden buruk atas budaya yang dibiasakan terhadap
tindakan pembangkangan kostitusi oleh lembaga legislatif.
16. Bahwa lambannya pembahasan mengenai tindak lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dijelaskan oleh Titi
19
Anggaraini merupakan tindakan yang dapat dikategorikan Legislative
Inaction atau sikap diamnya legislatif dalam melakukan pembentukan
hukum yang diperlukan untuk penyelengaraan pemilu yang demokratis.
Dijelaskan dalam bukunya yang berjudul “Legislative Inaction Dalam
Hukum Pemilu sabab dampak dan solusi kelembagaan” bahwa atas
lambannya pembahasan akan berdampak terhadap hak warga negara,
termasuk permohonan a quo oleh para Pemohon yang akan dirugikan
akibat tidak adanya kejelasan mengenai pengaturan masa transisi
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
17. Bahwa Permohonan a quO beralasan melihat beberapa praktek
pembentukan
perundang-undangan
yang
menjadikan
Putusan
Mahkamah Konstitusi hanya menjadi rekomendasi yang dapat dipilih
oleh Pembentuk Undang-Undang. Hal ini selaras dengan yang
disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pada Rilis Media tanggal 4
Oktober 2026 melalui Puskapol UI yang menyatakan bahwa Putusan
MK bersifat Final dan mengikat dan tidak dapat diperlakukan sebagai
rekomendasi yang boleh dipilih menurut kepentingan politik,
menghidupkan kembali norma yang dibatalkan atau mengabaikan
pemaknaan konstitusional MK akan menciptakan pelaksanaan pemilu
diatas aturan yang bermasalah.
18. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan
akan doktrin Purcell Principle, yaitu prinsip dasar pengujian Undang-
Undang terkait pemilu yang melarang adanya “aturan main” (rule of the
game) ketika tahapan pemilu telah/atau sedang berlangsung;
19. Bahwa meskipun penerapan doktrin Purcell Principle dikhususkan
teruntuk pengujian terkait Undang-Undang Pemilu, dan memang
norma a quo yakni Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3
yang pemohon ajukan bukanlah norma yang mengatur berkaitan
dengan pemilu, tetapi tidak terbantahkan bahwa norma a quo yang
pemohon ajukan memiliki kaitan erat dengan Pemilihan Umum
sehingga relevan bagi Mahkamah untuk bercermin pada doktrin Purcell
Principle;
20. Bahwa doktrin Purcell Principle ini justru diperkenalkan langsung oleh
Hakim Konstiusi M. Guntur Hamzah dalam dissenting opinion pada
20
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 di mana
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menguraikan:
“Dalam konteks perbandingan sistem hukum, di Mahkamah
Agung AmerikaSerikat telah memperkenalkan sebuah doktrin
yang disebut Purcell Principle dalam kasus Purcell v. Gonzalez
(2006) yang mana doktrin tersebut menyatakan bahwa
pengadilan tidak boleh mengubah peraturan pemilu terlalu
dekat
dengan
pemilu,
karena
berisiko
menimbulkan
kebingungan. Ihwal ini, seharusnya Mahkamah Konstitusi juga
mulai menerapkan prinsip dimaksud sehingga dapat menahan
diri untuk tidak mengubah aturan main pemilu menjelang
pencalonan maupun pemilihan, terkecuali apabila terdapat
kondisi khusus yang dapat menggerus prinsip keadilan itu
sendiri. Terlebih, masyarakat maupun partai politik sudah
mulai menemukan celah hukum (loopholes) atau modus
dengan
mengajukan
pengujian
undang-undang
mendekati/menjelang
hari-hari
pelaksanaan
pemilihan.
Dengan penerapan prinsip menahan diri (purcell principle),
sudah barang tentu pemilu yang dilaksanakan tidak hanya
memberikan keadilan bagi penyelenggara pemilu dan juga
pemilih, namun juga memberikan kemanfaatan dan kepastian
hukum sesuai dengan cita hukum dalam sebuah negara
demokrasi konstitusional. Dengan kata lain, demokrasi dan
pemilu hendaknya diartikan tidak semata-mata sebagai alat
untuk menduduki atau perebutan kekuasaan (struggle of
power), tetapi demokrasi juga merupakan instrumen guna
mewujudkan kebajikan bersama (commonvirtue) dalam
masyarakat beradab yang hendaknya dibentengi dengan
perisai keadilan (shield of justice).” (Vide Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor
60/PUU-XXII/2024
dalam
Pendapat
Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur
Hamzah pada halaman 91 poin nomor 10);
21. Bahwa meskipun penerapan doktrin ini belum diadopsi di Indonesia
karena hal ini merupakan doktrin yang ada di Mahkamah Agung
Amerika Serikat yang berbudaya Common Law, tetapi jika mengacu
kepada tulisan Krisna Eka Prasetya yang berjudul “Ambivalensi
Penerapan Purcell Principle dalam pengujian Konstitusionalitas aturan
Pemilu di Mahkamah Konstitusi”,(2026) (Bukti P-16) yang ditulis pada
Jurnal Konstitusi di mana ia menyadur pandangan Alan Watson dalam
bukunya “Legal Transplants: An Approach to Comparative Law” (1974)
menyatakan bahwa dalam sebuah sistem hukum tidak terlepas dari
aturan hukum yang bersifat teknis dan otonom. Adanya sifat otonom di
atas dapat dipisahkan dari lingkungan atau tempat diberlakukannya
sebuah sistem hukum, terutama jika terdapat kebutuhan fungsional
21
yang mengharuskan adanya transplantasi hukum dari sistem hukum
lain;
22. Bahwa memang terdapat penghalang untuk menerapkan Purcell
Principle di Indonesia karena perbedaan budaya antara Indonesia yang
menganut Civil Law dengan Amerika yang menganut Common Law.
Namun, berkaca pada Alan Watson terdapat beberapa syarat
substansi yang dapat ditranplantasikan yakni: (i) Purcell Principle
berkaitan dengan aturan teknis penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
Adanya aturan teknis di atas yang bersifat otonom dari sistem hukum
membuka peluang penerapan hukum. (ii) terdapat kebutuhan
fungsional yang nyata dengan diberlakukannya Pucell Principle di
Indonesia, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian
pemilu. (iii) dengan pemberlakuan Purcell Principle itu sendiri tidak
serta merta menutup kemungkinan degradasi prinsip yang ada di dalam
Civil Law itu sendiri, justru memperkuatnya melalui peningkatan
kepastian dan ketertiban rangkaian pemilu;
23. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Dian Agung Wicaksono dalam
karya tulisnya di Jurnal Konstitusi (2023) yang bertajuk “Inisiasi
Penerapan Purcell Principle oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Pengujian Perundang-Undangan terkait Pemilihan Umum”,
menegaskan 4 (empat) pertimbangan krusial bagi Mahkkamah
Konstitusi (Bukti P-13)
a. Pertama, pentingnya proyeksi potensi kerugian akibat lahirnya
putusan pengadilan di tengah tahapan Pemilu;
b. Kedua, pencegahan kebingungan pemilih (voter confusion) dan
penurunan partisipasi publik akibat putusan mendekati hari
pemungutan suara;
c. Ketiga, tingkat risiko kerugian yang berbanding lurus dengan makin
dekatnya waktu putusan terhadap jadwal Pemilu; serta
d. Keempat, esensi perlunya pedoman regulasi yang jelas dan baku
(the necessity of clear guidance) sebelum proses Pemilu dimulai.
24. Bahwa berdasarkan apa yang telah tertuang dalam uraian di atas,
permohonan a quo diajukan tepat waktu untuk memungkinkan
pemulihan sebelum tahapan Pemilu 2029 berjalan, dan menjadi
22
penting untuk Mahkamah agar melakukan terobosan hukum guna
memberikan kepastian untuk mencegah timbulnya kemudharatan dan
pentingnya
memberikan
kepastian
hukum
terkait
pengaturan
mekanisme pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di
seluruh Indonesia implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXII/2024.
C. TENTANG PERMOHONAN A QUO MERUPAKAN UPAYA KONSTITUSIONAL
UNTUK MENJAGA KEDAULATAN RAKYAT DAN SUPREMASI HUKUM
C.I. Keanggotan DPRD sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan
legitimasi demokrasi
26. Bahwa pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan
rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Di tingkat daerah, ketentuan ini dijalankan
melalui Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur
bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota
memiliki DPRD yang
anggota-anggotanya
dipilih
melalui
pemilihan umum. Kedua pasal ini menegaskan bahwa dasar
kewenangan anggota DPRD adalah bersumber dari pilihan rakyat
melalui pemilu, bukan dari penunjukkan oleh pemerintah maupun
partai politik;
27. Bahwa Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum
Tata Negara Jilid II (2006), menjelaskan bahwa lembaga
perwakilan rakyat adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama
mencerminkan kedaulatan rakyat. Melalui wakil-wakil yang dipilih
di lembaga perwakilan, rakyat memberikan persetujuan atas tiga
hal pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (i)
pembentukan peraturan yang mengikat dan membatasi warga
negara; (ii) pembebanan pajak dan pungutan kepada warga
negara;
serta
(iii)
penggunaan
anggaran
atau
belanja
pemerintahan. Oleh sebab itu, fungsi perwakilan harus mencakup
kehadiran wakil rakyat yang sah di parlemen sekaligus perjuangan
atas aspirasi rakyat dalam membentuk suatu kebijakan;
28. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bagir
Manan dalam bukunya Menyongsong Fajar Otonomi Daerah
23
(2004) menguraikan bahwa perubahan Pasal 18 UUD NRI Tahun
1945 menempatkan pemerintahan daerah sebagai satuan
pemerintahan mandiri yang demokratis. Dalam susunan tersebut,
DPRD bukanlah jabatan administratif di bawah kepala daerah,
tetapi organ negara di daerah yang bersama-sama dengan kepala
daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah melalui fungsi
pembentukan
peraturan
daerah,
anggaran
(APBD),
dan
pengawasan. Dengan demikian, keberlangsungan DPRD menjadi
penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan
kedaulatan rakyat dalam pemerintahan daerah;
29. Bahwa mandat yang diberikan rakyat kepada anggota DPRD
melalui pemilihan umum tersebut memiliki batas waktu. Prinsip
negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
menghendaki agar setiap pelaksanaan kekuasaan negara
didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Setiap wewenang
jabatan publik harus memiliki dasar hukum yang pasti dan
dibatasi oleh waktu berlakunya wewenang. Oleh karena itu,
berlanjut dan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD harus
bertumpu pada dasar hukum yang jelas, sehingga tidak ada waktu
di mana anggota DPRD bertindak tanpa dasar hukum setelah
masa jabatannya habis, dan tidak ada pula waktu di mana daerah
dibiarkan tanpa lembaga perwakilan rakyat.
C.II. Kekosongan pengaturan hukum mengenai mekanisme transisi
masa jabatan DPRD
30. Bahwa dalam sub-paragraf (3.18.2) pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024,
mahkamah telah menyerahkan pengaturan masa transisi jabatan
anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024
kepada
pembentuk
undang-undang
melalui
rekayasa
konstitusional (constitutional engineering). Namun, sejak putusan
tersebut diucapkan hingga permohonan ini diajukan, pembentuk
undang-undang belum juga menetapkan aturan peralihan
mengenai masa jabatan anggota DPRD hasil pemilu 2024;
31. Bahwa merujuk pada perkembangan pembahasan revisi undang-
24
undang terkait pemilihan umum di Komisi II DPR RI, PARA
PEMOHON mencatat fakta-fakta perkembangan legislasi di DPR
RI sebagai berikut:
a. Bahwa Komisi II DPR RI baru mengesahkan pembentukan
Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu dalam rapat
internal pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026,
sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (vide Berita Resmi
Parlementaria DPR RI, “Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses
Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal”, 29
September 2026, dpr.go.id);
b. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026,
Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI baru menetapkan 10
(sepuluh) isu strategis sebagai bahan awal pembahasan, yaitu:
(1) struktur representasi dan desain DPR, DPD, dan DPRD; (2)
pendaftaran peserta pemilu; (3) desain pemilu; (4) pemilihan
presiden dan wakil presiden; (5) persyaratan calon peserta
pemilu legislatif; (6) penerapan sistem digital; (7) perlindungan
hak pilih; (8) kelembagaan penyelenggara pemilu; (9) sengketa
dan penegakan hukum pemilu; serta (10) ketentuan lainnya,
sebelum DPR RI memasuki masa reses pada tanggal 9
Oktober sampai dengan 9 November 2026 (Vide Okezone
News, “Panja Tetapkan 10 Isu Strategis RUU Pemilu,
Ditargetkan Rampung Desember”, 5 Oktober 2026);
c. Bahwa pembentukan Panja RUU Pemilu pada tanggal 29
September 2026 tersebut belum memberikan kepastian hukum
atas persoalan yang para Pemohon ajukan karena tiga alasan
pokok: (i) Pertama, Panja yang dibentuk oleh Komisi II DPR RI
adalah Panja revisi UU Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017),
bukan revisi atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3,
padahal aturan mengenai masa jabatan 5 (lima) tahun anggota
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di dalam Pasal 318
ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3, demikian pun belum
ada kejelasan terkait bentuk undang-undang yang direvisi oleh
25
pembentuk undang-undang, bertalian apakah bentuk undang-
undang yakni UU Pemilu yang direvisi adalah berdiri sendiri
atau berbentuk omnibus, yang mancakup juga UU MD3; (ii)
Kedua, di dalam 10 isu strategis Panja tertanggal 5 Oktober
2026 tersebut belum ada kejelasan mengenai mekanisme
transisi masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 untuk
rentang tahun 2029 sampai 2031; dan (iii) Ketiga, dalam
pembahasan awal Panja pada pertengahan Oktober 2026
justru muncul wacana untuk tetap menggelar pemilihan
anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan pada awal
tahun 2029 yang terpisah dari Pilkada 2031 (vide RMOL, 16
Oktober 2026; dan ANTARA News, “RUU Pemilu: Apa yang
Tengah Dipertaruhkan di DPR?”, 18 Oktober 2026), yang justru
tidak sejalan dengan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu
Daerah dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024;
32. Bahwa dalam keadaaan demikian, secara logis hanya terdapat
empat kemungkinan mekanisme untuk masa antara berakhirnya
lima tahun masa jabatan DPRD hasil pemilu 2024 dan dilantiknya
DPRD hasil pemilihan umum daerah. keempatnya diuji terhadap
UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:
Tabel 2.
Alternatif Mekanisme Transisi dan Kesesuaiannya dengan
UUD NRI Tahun 1945
No
Mekanisme
Transisi
Batu Uji
Terkait
Kesesuaian
dengan
UUD NRI Tahun 1945
1.
Jabatan anggota
DPRD
dibiarkan
kosong
setelah
lima tahun (2029–
2031)
Pasal 1 ayat
(2), Pasal
1
ayat
(3),
Pasal 18 ayat
(3), Pasal 28D
ayat (1)
Tidak sesuai. Pasal 18 ayat
(3)
mensyaratkan
setiap
daerah
memiliki
DPRD;
kekosongan
kursi
DPRD
menghentikan
fungsi
perwakilan rakyat (Pasal 1
ayat (2)) dan melumpuhkan
pembentukan Perda serta
APBD
sehingga
menimbulkan ketidakpastian
hukum (Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1)).
26
2.
Pengisian melalui
penunjukan
pejabat
atau
mekanisme
kepartaian
tanpa
pemilihan umum
Pasal 1 ayat
(2), Pasal 18
ayat
(3),
Pasal
28C
ayat
(2),
Pasal
28D
ayat (1)
Tidak sesuai. Bertentangan
langsung dengan Pasal 18
ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2)
karena anggota DPRD wajib
dipilih oleh rakyat melalui
pemilihan
umum,
serta
menghilangkan hak kolektif
warga untuk diwakili secara
demokratis (Pasal 28C ayat
(2)).
3.
Pemilihan
anggota DPRD
Diselenggarakan
tersendiri pada
tahun 2029
Pasal 1 ayat
(2), Pasal 1
ayat (3),
Pasal 28D
ayat (1) jo.
Putusan MK
135/PUU
XXII/2024
Tidak sejalan dengan desain
Putusan
MK
Nomor
135/PUU-XXII/2024
yang
telah
menetapkan
pemilihan
DPRD serentak
dengan Pilkada dalam jarak
2 sampai 2,5 tahun setelah
pelantikan
hasil
Pemilu
Nasional.
4.
Anggota DPRD
hasil Pemilu 2024
Melanjutkan
jabatan hingga
anggota DPRD
hasil pemilihan
umum daerah
dilantik
Pasal 1 ayat
(2), Pasal 1
ayat (3), Pasal
18 ayat (3),
Pasal 28C ayat
(2), Pasal 28D
ayat (1)
Sesuai,
sepanjang
didasarkan pada landasan
hukum
yang
sah
dan
terbatas
waktunya.
Legitimasi tetap bersumber
dari Pemilu 2024 (Pasal 18
ayat (3) dan Pasal 1 ayat
(2)),
menjamin
kepastian
hukum (Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 28D ayat (1)), serta
sejalan dengan unsur (ii)
Pasal 318 ayat (4) dan Pasal
367 ayat (4) UU MD3.
33. Bahwa apabila Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3
dibiarkan tanpa penegasan tafsir transisional sebagaimana
mekanisme keempat pada Tabel 2 di atas, maka norma a quo
bertentangan dengan batu uji dalam UUD NRI Tahun 1945
dengan alasan hukum sebagai berikut:
a. Terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945: Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
mengharuskan adanya DPRD di setiap provinsi, kabupaten,
dan kota yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Tanpa
kepastian keberlanjutan masa jabatan hingga tahun 2031,
berakhirnya masa jabatan 5 tahun pada tahun 2029 akan
berujung pada kekosongan lembaga DPRD atau pengisian
27
anggota DPRD melalui penunjukan tanpa pemilu;
b. Terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945: Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU
MD3 saat ini memuat dua ketentuan akhir masa jabatan yang
tidak lagi bertemu pada satu waktu setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yakni
berakhir setelah 5 tahun (tahun 2029) atau berakhir saat
anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji (tahun
2031). Perbedaan waktu di dalam satu pasal yang sama ini
menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan
dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan hak atas
kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1));
c. Terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
Ketidakjelasan masa jabatan anggota DPRD pada rentang
2029–2031 menghambat hak kolektif para Pemohon sebagai
pemilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan
daerahnya melalui wakil rakyat yang sah di DPRD;
34. Bahwa mengacu pada penilaian di atas, mekanisme keempat
adalah satu-satunya pilihan yang secara bersamaan menjaga
mandat hasil pemilihan umum, menjamin keberlangsungan
lembaga perwakilan di daerah, dan mematuhi Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024;
35. Bahwa mekanisme keempat tersebut sesungguhnya sudah
terkandung di dalam unsur (ii) Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367
ayat (4) UU MD3 yang mengatur bahwa masa jabatan anggota
DPRD “berakhir pada saat anggota DPRD yang baru
mengucapkan
sumpah/janji”.
Yang
diperlukan
hanyalah
penegasan dari Mahkamah bahwa ketentuan tersebut menjadi
penentu akhir masa jabatan bagi anggota DPRD hasil Pemilu
2024 ketika pemilihan umum daerah diselenggarakan terpisah
pada tahun 2031, sedangkan ketentuan masa jabatan 5 (lima)
tahun pada unsur (i) dibaca sebagai masa jabatan dalam siklus
normal. Oleh karena hingga permohonan ini diajukan belum ada
aturan yang menegaskan hal tersebut, para Pemohon memohon
28
pemaknaan
konstitusional
bersyarat
kepada
Mahkamah
Konstitusi.
36. Bahwa mengacu dan berdasarkan penilaian tabel di atas,
mekanisme keempat
adalah
satu-satunya
yang
secara
bersamaan
menjaga sumber legitimasi pemilihan umum,
keberlangsungan lembaga perwakilan, dan kepatuhan terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024;
D. TENTANG IMPLIKASI KONSTITUSIONAL KEKOSONGAN
KEANGGOTAAN DPRD PASCA PUTUSAN MK
D.I. Potensi Terputusnya Rantai Representasi Rakyat dan Timbulnya
Cacat
Legitimasi
Demokratis
dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
37. Bahwa dalam sistem demokrasi perwakilan, keterwakilan rakyat
bekerja sebagai satu mata rantai yang saling terhubung yakni:
pemilih memberikan suara dalam pemilu, suara pemilih
membentuk mandat, mandat tersebut melahirkan anggota DPRD,
dan anggota DPRD bekerja menyalurkan aspirasi masyarakat di
daerah melalui pembentukan peraturan daerah, penyusunan
anggaran daerah (APBD), serta pengawasan pemerintahan
daerah. sebagaimana yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo
dalam bukunya ”Dasar-Dasar Ilmu Politik” (2008) pada halaman
117-118,120,317, & 322-324, menguraikan demokrasi perwakilan
pada hakikatnya menuntut adanya pertanggungjawaban wakil
rakyat kepada pemilihnya serta pengawasan dan penilaian
kebijakan umum yang berlangsung secara kontinu melalui
pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
38. Bahwa tanpa kejelasan norma transisi masa jabatan Anggota
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, rantai keterwakilan rakyat
tersebut berisiko terputus pada rentang tahun 2029–2031 melalui
tiga cara:
a. Pertama, apabila jabatan anggota DPRD dibiarkan kosong:
Berdasarkan Pasal 57, Pasal 96 ayat (1), dan Pasal 149 ayat
(1) Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
29
Pemerintahan
Daerah
(UU
Pemda),
penyelenggaraan
pemerintahan daerah dijalankan bersama-sama oleh Kepala
Daerah dan DPRD. Lebih lanjut, Pasal 242 ayat (1) serta Pasal
311 ayat (1) dan Pasal 312 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014
mewajibkan adanya persetujuan bersama antara DPRD dan
Kepala Daerah untuk menetapkan setiap Peraturan Daerah,
termasuk Peraturan Daerah tentang APBD. Apabila kursi
DPRD kosong setelah tahun 2029 hingga dilantiknya anggota
DPRD baru hasil Pemilu Daerah 2031, maka tidak ada
lembaga perwakilan yang berwenang membahas dan
menyetujui Peraturan Daerah maupun APBD di seluruh
daerah;
b. Kedua, apabila jabatan anggota DPRD diisi melalui
penunjukan: Apabila kekosongan kursi DPRD pada tahun
2029–2031 diisi melalui penunjukan pejabat atau penunjukan
langsung oleh partai politik tanpa pemilihan umum, maka
Peraturan Daerah dan anggaran daerah akan diputuskan oleh
pihak yang tidak dipilih oleh rakyat. Hal ini menimbulkan cacat
legitimasi demokratis karena bertentangan langsung dengan
syarat pemilihan umum dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945;
c. Ketiga, apabila anggota DPRD lama tetap menjabat tanpa
dasar hukum yang tegas: Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf
c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
wewenang penyelenggara negara (termasuk di lingkungan
lembaga legislatif) dibatasi oleh masa atau tenggang waktu
wewenang,
dan
pejabat
yang
telah
berakhir
masa
wewenangnya
tidak
dibenarkan
mengambil
keputusan
dan/atau tindakan. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) huruf a,
Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 30
Tahun 2014 mengatur bahwa keputusan atau tindakan yang
diambil melampaui masa jabatan dikategorikan sebagai
tindakan melampaui wewenang dan menjadi tidak sah.
30
Dengan demikian, apabila anggota DPRD hasil Pemilu 2024
tetap menjabat setelah masa lima tahunnya berakhir pada
tahun 2029 tanpa adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang
menegaskan dasar hukum perpanjangannya di dalam Pasal
318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3, maka keabsahan
seluruh Peraturan Daerah dan APBD yang mereka setujui
pada kurun 2029–2031 dapat dipersoalkan dan berpotensi
menimbulkan sengketa hukum;
39. Bahwa dampak ketidakpastian tersebut bersifat nasional karena
menyangkut 2.372 anggota DPRD Provinsi pada 301 daerah
pemilihan dan 17.510 anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 2.325
daerah pemilihan di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan
KPU Nomor 6 Tahun 2023 (Bukti P-17), sebagaimana terlihat
pada Gambar 1 berikut:
Gambar 1.
Jumlah Kursi dan Dapil Anggota DPRD pemilu Tahun 2024
Sumber: kpu.go.id.
D.II. Potensi kerugian terhadap hak konstitusional para permohon
40. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, para
Pemohon menguraikan secara spesifik hak konstitusional yang
dirugikan, bentuk kerugiannya, dan hubungan sebab-akibatnya
dengan norma yang diuji dalam tabel sebagai berikut:
31
Tabel 3.
Hak Konstitusional, Bentuk Kerugian, dan Hubungan Sebab-
Akibat
Hak
Konstitusional
Bentuk Kerugian
Hubungan Sebab -
Akibat dengan Norma a
quo
Pasal 1 ayat
(2) UUD NRI
Tahun1945
Suara
sah
yang
telah
diberikan Para Pemohon pada
Pemilu
2024
kehilangan
kejelasan
sebagai
dasar
keberlanjutan
mandat
wakil
mereka di DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota pada rentang
tahun 2029–2031
Pasal 318 ayat (4) dan
Pasal 367 ayat (4) UU
MD3 tidak menentukan
secara pasti kelanjutan
mandat anggota DPR
hasil
Pemilu
2024
setelah
tahun
2029
dalam desain pemilihan
umum
daerah
yang
terpisah
Pasal 18 ayat
(3) UUD NRI
Tahun 1945
Hak
Para
Pemohon
agar
DPRD
di
daerahnya
(Kalimantan Selatan, Jambi)
dan Sulawesi Tenggara) tetap
terisi oleh anggota yang dipilih
melalui
pemilihan
umum
berpotensi
tidak
terpenuhi
apabila terjadi kekosongan atau
pengisian melalui penunjukan
pada tahun 2029–2031.
Rumusan Pasal 318
ayat (4) dan Pasal 367
ayat (4) UU MD3 saat
ini
belum
mengunci
keberlanjutan
jabatan
anggota DPRD
hasil
Pemilu
2024
hingga
dilantiknya
anggota
DPRD
hasil
Pemilu
Daerah 2031
Pasal 1 ayat
(3) dan Pasal
28D ayat (1)
UUD
NRI
Tahun 1945
Para
Pemohon
mengalami
ketidakpastian
hukum
mengenai
apakah
masa
jabatan DPRD hasil Pemilu
2024 berakhir pada tahun 2029
atau saat dilantiknya DPRD
hasil Pemilu Daerah 2031,
serta
berisiko
terdampak
ketidakabsahan
Perda
dan
APBD
yang
ditetapkan
melewati batas masa jabatan 5
tahun (Pasal 15 dan Pasal 18
UU 30/2014).
Unsur
(i)
(“masa
jabatan 5 tahun”) dan
unsur (ii) (“berakhir saat
anggota DPRD baru
mengucapkan
sumpah/janji”)
dalam
Pasal 318 ayat (4) dan
Pasal 367 ayat (4) UU
MD3
menunjuk
dua
waktu
akhir
masa
jabatan yang berbeda
setelah Putusan MK
Nomor
135/PUU-
XXII/2024.
Pasal 28C ayat
(2) UUD NRI
Tahun 1945
Hak kolektif Para Pemohon
sebagai
pemilih
dan
mahasiswa Magister Hukum
Kenegaraan
untuk
memperjuangkan
pembangunan daerah melalui
lembaga
DPRD
yang
sah
terhambat
apabila
fungsi
pembentukan Perda dan APBD
(Pasal 242 dan Pasal 312 UU
Ketiadaan
kepastian
masa
jabatan
transisional
dalam
Pasal 318 ayat (4) dan
Pasal 367 ayat (4) UU
MD3 secara langsung
mengganggu
Keabsahan
pelaksanaan
fungsi
legislasi, anggaran, dan
32
23/2014) terhenti atau cacat
wewenang pada tahun 2029–
2031.
pengawasan DPRD.
41. Bahwa kerugian tersebut bersifat spesifik karena menyangkut
para Pemohon sebagai pemilih terdaftar pada Pemilu 2024 (Bukti)
yang suaranya disalurkan kepada anggota DPRD, bukan
kepentingan umum yang abstrak. Kerugian itu bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
karena bertumpu pada kalender yang pasti sebagaimana
diuraikan pada Bagian B butir 17;
42. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang jelas dari
berlakunya norma a quo yang tidak memberikan satu jawaban
pasti mengenai akhir masa jabatan DPRD implikasi dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024;
43. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, norma a quo memiliki
satu makna yang pasti, yakni keberlanjutan jabatan hingga
anggota DPRD hasil pemilihan umum daerah dilantik, sehingga
kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi.
E. TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERLU SEGERA MEMBERIKAN
KEPASTIAN HUKUM GUNA MENCEGAH TIMBULNYA KEKOSONGAN
KONSTITUSIONAL
DALAM
PENYELENGGARAAN
DEMOKRASI
PERWAKILAN
E.I. Pentingnya penyelesaian yudisial sebelum timbulnya krisis
ketatanegaraan
44. Bahwa kepastian hukum mengenai masa jabatan anggota DPRD
pada masa transisi tahun 2029-2031 tidak dapat ditunda
hingga
mendekati
tahun
2029.
Dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, DPRD bersama kepala daerah memegang
fungsi
pembentukan
peraturan
daerah,
fungsi
anggaran
(persetujuan APBD), dan fungsi pengawasan. Apabila status masa
jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 pada periode 2029-
2031 dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum sejak
sekarang,
pemerintah
daerah di
38 provinsi dan 508
kabupaten/kota
akan
menghadapi
risiko
kelumpuhan
kelembagaan, terutama ketika menyusun dokumen perencanaan
33
pembangunan daerah dan menetapkan APBD untuk tahun
anggaran 2029, 2030, dan 2031;
45. Bahwa penyelesaian melalui jalur pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi sebelum tahun 2029 justru merupakan
langkah pencegahan (preventif) agar tidak timbul krisis
ketatanegaraan di daerah. Dalam praktik peradilan konstitusi,
pengujian undang-undang memang berfungsi menjaga agar
potensi benturan norma dan kekosongan hukum dapat
diselesaikan lebih awal melalui penafsiran konstitusional, sebelum
kerugian konstitusional yang bersifat potensial berubah menjadi
kekacauan penyelenggaraan pemerintahan yang nyata di
lapangan;
E.II. Permohonan a quo Tidak Dimaksudkan untuk Mengambil Alih
Kewenangan Pembentuk Undang-Undang dalam Menentukan
Open Legal Policy, Melainkan untuk Menjamin Kepatuhan
terhadap Konstitusi
46. Bahwa dalam perdebatan publik, sering muncul pandangan
bahwa pengaturan masa transisi jabatan anggota DPRD pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
sepenuhnya merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal
policy) pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), sehingga
Mahkamah Konstitusi tidak perlu mencampurinya. Terhadap
pandangan tersebut, para Pemohon menegaskan bahwa
permohonan a quo sama sekali tidak dimaksudkan untuk
mengambil alih kewenangan pembentuk undang- undang,
melainkan untuk memastikan agar ruang kebijakan hukum
terbuka dalam masa transisi tersebut tetap berjalan di dalam
rambu-rambu UUD NRI Tahun 1945;
47. Bahwa merujuk pada kajian disertasi Mardian Wibowo yang
berjudul “Makna ‘Kebijakan Hukum Terbuka’ dalam Putusan
Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” (Program
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017),
selama ini terdapat kecenderungan dari pembentuk undang-
undang (DPR dan Presiden) untuk mengartikan kebijakan hukum
34
terbuka (open legal policy) sebagai kebebasan mutlak atau
manasuka untuk mengatur apa saja dan dengan cara bagaimana
saja manakala UUD NRI Tahun 1945 tidak mengaturnya secara
rinci. Mardian Wibowo mengkritisi pemahaman tersebut dengan
menegaskan bahwa memaknai open legal policy sebagai
kebebasan tanpa batas justru bersifat paradoksal, menegasikan
paham konstitusionalisme yang bertujuan membatasi kekuasaan
negara, serta berisiko menjadikan ruang longgar dalam
pembentukan undang-undang sebagai “cek kosong” bagi
pembentuk undang-undang;
“Pengertian KHT yang dirumuskan MK melalui berbagai
putusannya, serta pengertian KHT yang disampaikan baik oleh
Presiden maupun DPR dalam persidangan pengujian undang-
undang, menunjukkan adanya kecenderungan untuk dimaknai
sebagai kebebasan mutlak bagi pembentuk undang-undang untuk
merumuskan norma undang-undang menjadi apa saja yang
dikehendaki ... Kebebasan mutlak juga akan menegasikan paham
konstitusionalisme yang sejak dini menggariskan adanya
berbagai batasan justru demi menghargai dan menjamin
kemerdekaan/kebebasan warga negara. Dari sini diperlukan
kontrol berupa pembatasan terhadap kebebasan pembentuk
undang-undang dalam merumuskan suatu norma hukum.” (Lihat
Mardian Wibowo, Makna “Kebijakan Hukum Terbuka” dalam
Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,
Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 237-238 dan hlm. 387).
48. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan konstruksi terhadap puluhan
putusan Mahkamah Konstitusi (antara lain Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor
006/PUU-III/2005,
Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-
XI/2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-
35
XIII/2015), Mardian Wibowo menguraikan bahwa suatu norma
undang-undang yang termasuk wilayah open legal policy bukanlah
wilayah yang kebal uji (imun), melainkan tetap dapat diuji
konstitusionalitasnya dan dibatalkan atau diberikan syarat
konstitusional oleh Mahkamah apabila melanggar batasan-
batasan berikut:
a. Melanggar
moralitas,
rasionalitas,
dan
menimbulkan
ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi (intolerable
injustice); (Vide Disertasi Mardian Wibowo, 2017, hlm. 162,
208, 398, dan 493);
b. Dilakukan
secara
sewenang-wenang
(willekeur)
atau
melampaui dan menyalahgunakan kewenangan pembentuk
undang-undang (detournement de pouvoir), yang secara
konseptual sejajar dengan pembatasan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) pada tingkat pembentukan
undang-undang; (vide Disertasi Mardian Wibowo, 2017, hlm.
156–157, 214, 398, dan 491);
c.
Menegasikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam
UUD NRI Tahun 1945, seperti prinsip negara hukum, prinsip
kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan
kepastian hukum yang adil; (vide Disertasi Mardian Wibowo,
2017, hlm. 163, 169–170, 228–230, dan 397–398);
d. Menimbulkan problematika kelembagaan, yakni aturan
tersebut tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan
hukum (deadlock), dan menghambat pelaksanaan kinerja
lembaga negara yang bersangkutan sehingga menimbulkan
kerugian konstitusional warga negara. (vide Disertasi Mardian
Wibowo, 2017, hlm. 181–182, 210, 229–230, dan 398).
49. Bahwa dalam disertasinya, Mardian Wibowo juga merumuskan
pembedaan konseptual yang sangat jernih antara dua jenis
kebijakan hukum terbuka, yaitu:
a. Kebijakan Hukum Terbuka Mutlak/Absolut, yaitu kebebasan
pembentuk undang-undang dalam menentukan apa objek atau
tema materi muatan yang dipilih untuk diatur dalam undang-
36
undang (yang bersifat bebas nilai sehingga tidak dapat
dinyatakan inkonstitusional); dan
b. Kebijakan
Hukum
Terbuka
Relatif,
yaitu
kewenangan
pembentuk undang-undang dalam menentukan bagaimana
suatu objek hukum diatur di dalam undang-undang. Karena
pengaturan mengenai bagaimana tersebut selalu mengandung
nilai dan berdampak langsung pada hak konstitusional warga
negara serta struktur kelembagaan negara, maka Kebijakan
Hukum Terbuka Relatif selalu dapat diuji konstitusionalitasnya
oleh Mahkamah Konstitusi terhadap norma UUD NRI Tahun
1945 (baik yang eksplisit, implisit, maupun norma hasil
implementasi konstitusi) serta terhadap asas keadilan. (vide
Disertasi Mardian Wibowo, 2017, hlm. 373–374, 458, 466–469,
dan 493–494).
50. Bahwa apabila kerangka teoretis tersebut diterapkan pada
perkara a quo, persoalan pengisian dan keberlanjutan masa
jabatan anggota DPRD pada masa transisi tahun 2029-2031
adalah persoalan mengenai bagaimana masa jabatan lembaga
perwakilan daerah diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024
(Kebijakan Hukum Terbuka Relatif). Dalam kondisi normal,
menentukan teknis aturan peralihan memang merupakan bagian
dari open legal policy pembentuk undang-undang. Akan tetapi,
ketika ketentuan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU
MD3 dibiarkan berlaku tanpa penyesuaian tafsir pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, ketentuan
tersebut secara nyata menimbulkan problematika kelembagaan
dan kebuntuan hukum (deadlock) bagi lembaga DPRD di seluruh
Indonesia pada periode 2029–2031, serta berpotensi membuka
ruang bagi pengisian jabatan anggota DPRD tanpa melalui
pemilihan umum yang jelas-jelas melanggar batas konstitusional
Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
51. Bahwa selain itu, Mardian Wibowo menjelaskan bahwa dalam
menguji bagaimana suatu norma kebijakan hukum diatur di
37
tengah
kondisi
masa
depan
yang
mengandung
risiko
ketidakpastian, tolok ukur keadilan yang tepat digunakan oleh
Mahkamah Konstitusi adalah prinsip maximin (maximum
minimorum) yang digagas oleh John Rawls, yaitu memilih
alternatif kebijakan hukum yang efek atau risiko kerugian
konstitusionalnya paling kecil (minimum) bagi masyarakat dan
tatanan demokrasi (vide Disertasi Mardian Wibowo, 2017, hlm.
139-140, 475-486, dan Tabel 14 hlm. 485). Apabila alternatif-
alternatif pengisian masa transisi DPRD tahun 2029-2031 diukur
menggunakan prinsip maximin:
a. Alternatif membiarkan kursi DPRD kosong (202-2031)
menimbulkan
kerugian
konstitusional
tertinggi
karena
melumpuhkan fungsi legislasi, anggaran (APBD), dan
pengawasan di seluruh daerah;
b. Alternatif
pengangkatan
Penjabat
(Pj.)
DPRD
atau
penunjukan langsung oleh partai politik menimbulkan
kerugian
konstitusional
yang
sangat
berat
karena
meniadakan mandat pemilihan umum dan melanggar secara
langsung Pasal 1 ayat (2) serta Pasal 18 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945; sedangkan
c.
Alternatif memperpanjang masa jabatan anggota DPRD hasil
Pemilu 2024 secara transisional hingga anggota DPRD hasil
Pemilu
2031
mengucapkan
sumpah/janji
merupakan
pilihan dengan risiko kerugian konstitusional paling minimum
(maximin), karena para anggota DPRD tersebut telah memiliki
mandat rakyat yang sah dari Pemilu 2024, menjaga
kesinambungan pemerintahan daerah tanpa jeda, dan telah
sesuai dengan teks bagian kedua Pasal 318 ayat (4) dan
Pasal 367 ayat (4) UU MD3 (“...berakhir pada saat anggota
DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji”).
52. Bahwa sebagaimana diuraikan pula oleh Mardian Wibowo,
putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
dimunculkan
oleh
Mahkamah
Konstitusi
justru
dengan
pertimbangan bahwa suatu norma undang-undang berpotensi
38
ditafsirkan
menyimpangi
UUD
NRI
Tahun
1945
dalam
pelaksanaannya apabila tidak diberi pembatasan tafsir yang tegas
(vide Disertasi Mardian Wibowo, 2017, hlm. 4, 142–143, dan 476).
Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon yang meminta agar
Mahkamah menyatakan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4)
UU MD3 konstitusional bersyarat (yakni tetap menjabat hingga
anggota DPRD hasil Pemilu 2031 mengucapkan sumpah/janji)
bukanlah bentuk pengambilalihan kewenangan pembentuk
undang-undang, melainkan pelaksanaan fungsi Mahkamah
Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution) guna memberikan rambu-rambu konstitusional yang
mengikat bagi penyelenggara negara dan pembentuk undang-
undang.
F. TENTANG MEKANISME PERPANJANG JABATAN ANGGOTA DPRD
HASIL PEMILIHAN UMUM 2024 JUSTRU MENGEFISIENSIKAN
ANGGARAN
53. Bahwa selain menjaga mandat kedaulatan rakyat dan mencegah
kekosongan kelembagaan di daerah, mekanisme perpanjangan masa
jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara transisional hingga
dilantiknya anggota DPRD hasil Pemilu 2031 merupakan pilihan
kebijakan konstitusional yang paling rasional dan efisien dari sisi
pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah (Pasal 23
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945);
54. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum merupakan agenda
kenegaraan yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat
besar. Sebagai perbandingan faktual, berdasarkan data Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, alokasi anggaran penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2024 dalam APBN mencapai Rp.71,3 triliun, belum
termasuk beban anggaran belanja hibah Pilkada Serentak Tahun 2024
yang ditanggung oleh APBD provinsi dan kabupaten/kota di seluruh
Indonesia yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah;
39
Gambar 2.
Anggaran Pembiayaan Pemilu 2022-2024
Sumber: mediakeuangan.kemenkeu.go.id
55. Bahwa apabila untuk mengisi jeda masa jabatan 2 (dua) tahun antara
tahun 2029 hingga tahun 2031 negara harus menyelenggarakan
pemilu DPRD tersendiri pada tahun 2029 (sebagai “pemilu sela” atau
“pemilu transisi”) dan kemudian kembali menyelenggarakan Pemilu
Daerah serentak pada tahun 2031 sebagaimana mandat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, maka negara dan
pemerintah daerah akan menanggung beban pembiayaan pemilu
ganda dalam kurun waktu hanya dua tahun. Pemborosan anggaran
triliunan rupiah hanya untuk masa jabatan transisi selama dua tahun
jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah yang seharusnya
diprioritaskan bagi pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat daerah;
56. Bahwa secara rasional perlu diperhatikan potensi tidak efektifnya
pelaksanaan Pemilu Sela yang hanya ditujukan untuk mengisi jabatan
selama 2 (dua) tahun, mengingat pelaksanaan tersebut akan
membuat pemborosan anggaran negara disaat negara tengah
melakukan efiseinsi anggaran dengan pemangkasaan pos pos
anggaran. Padahal anggaran yang sangat besar untuk melaksanakan
Pemilu Sela dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang
sedang menghadapi Darurat bencana nasional yang berlarut-larut di
40
negeri ini terjadi seperti penanganan Pemulihan Pasca bencana banjir
bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Pasca
bencana gempa bumi di NTT, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
yang terus meluas dari wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
57. Bahwa demikian pula apabila dibandingkan dengan alternatif
pembentukan mekanisme seleksi baru atau pengisian jabatan transisi
di luar anggota DPRD yang telah ada, proses rekrutmen, verifikasi,
pelantikan, dan penataan ulang alat kelengkapan dewan untuk masa
jabatan singkat (2029-2031) akan menimbulkan biaya administrasi
dan birokrasi tambahan yang tidak perlu, sekaligus menghambat
kelancaran pembahasan APBD pada masa peralihan;
58. Bahwa sebaliknya, dengan menetapkan bahwa anggota DPRD
Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 tetap
melaksanakan tugas dan wewenangnya hingga anggota DPRD hasil
Pemilu Daerah 2031 mengucapkan sumpah/janji:
a. Negara dan Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluarkan biaya
penyelenggaraan pemilu tambahan (pemilu sela) pada tahun 2029,
sehingga anggaran negara dapat difokuskan sepenuhnya untuk
Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Daerah 2031;
b. Pembiayaan hak keuangan dan operasional DPRD pada rentang
tahun 2029–2031 hanya menggunakan anggaran rutin DPRD yang
memang telah berjalan secara reguler di dalam APBD, tanpa
menimbulkan beban pembiayaan baru di luar siklus anggaran
daerah; dan
c. Seluruh alat kelengkapan DPRD (Pimpinan DPRD, Badan
Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Komisi-Komisi, dan Badan
Kehormatan) telah terbentuk dan bekerja secara mapan, sehingga
pembahasan APBD tahun anggaran 2029, 2030, dan 2031 dapat
berjalan tepat waktu tanpa kendala transisi kelembagaan.
G. TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA DPRD
HASIL PEMILU 2024 HINGGA TAHUN 2031 TIDAK DENGAN
SENDIRINYA BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI, SEPANJANG
DIDASARKAN
PADA
LANDASAN
HUKUM
YANG
SAH
DAN
MEKANISME TRANSISI YANG KONSTITUSIONAL
41
58. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur
bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini
melahirkan asas pemilu berkala (periodic elections) yang dalam
keadaan normal membatasi masa jabatan pejabat publik hasil
pemilihan umum selama 5 (lima) tahun. Namun demikian, dalam kajian
hukum tata negara dan hukum kepemiluan, perlu dibedakan secara
tegas antara penundaan pemilu yang ditujukan untuk memperpanjang
kekuasaan secara sewenang-wenang dengan penundaan pemilu yang
lahir sebagai konsekuensi hukum dari penataan sistem kepemiluan
pada masa transisi;
59. Bahwa Sebagaimana diuraikan oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
dalam bukunya yang berjudul Penundaan Pemilu (2026), penundaan
pemilu pada pokoknya terbagi ke dalam dua kategori yang melahirkan
akibat hukum berbeda, yaitu: (a) penundaan pemilu yang tidak
melewati masa jabatan (seperti pemilu lanjutan atau pemilu susulan
sebagaimana diatur dalam Pasal 431 sampai dengan Pasal 433
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) yang
tidak memengaruhi jadwal pelantikan pejabat baru sehingga tidak
menimbulkan kekosongan jabatan; dan (b) penundaan pemilu yang
melewati masa jabatan, yakni penundaan waktu pemilihan yang
mengakibatkan pelantikan pejabat hasil pemilu berikutnya tidak dapat
dilakukan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahunan
pejabat sebelumnya, sehingga melahirkan persoalan kekosongan
jabatan (vacuum
of power), legitimasi pejabat publik, dan
keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan.(vide buku I Dewa
Kade Raka Sandi berjudul Penundaan Pemilu, 2026 halaman 311-
312);
60. Bahwa dilihat dari faktor penyebab dan tujuannya, mundurnya jadwal
penyelenggaraan pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota
DPRD Kabupaten/Kota dari yang seharusnya digelar pada tahun 2029
menjadi tahun 2031 sama sekali bukan didorong oleh motif politik
untuk melanggengkan kekuasaan. Merujuk pada klasifikasi 7 (tujuh)
faktor penyebab penundaan pemilu yang dikemukakan oleh Toby S.
42
James dan Sead Alihodzic sebagaimana disadur oleh I Dewa Kade
Wiarsa Raka Sandi. Alasan penundaan pemilu harus dipisahkan
secara tegas antara penundaan yang disengaja karena motif
kekuasaan (seperti kehendak sepihak petahana untuk tidak
menggelar pemilu) dan penundaan yang tidak disengaja karena
kebutuhan penataan kerangka konstitusional pada masa transisi.
Dalam analisisnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXII/2024, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan
bahwa penundaan pemilu serentak lokal dari tahun 2029 ke tahun
2031 termasuk ke dalam kategori penundaan pemilu yang disebabkan
oleh masa transisi, dengan uraian sebagai berikut:
“Ditinjau berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Toby S.
James dan Sead Alihodzic, penundaan pemilu jenis ini dapat
dikategorikan sebagai penundaan pemilu yang disebabkan oleh
masa transisi. Penundaan pemilu dilakukan karena negara, melalui
Putusan MK, memandang perlu menata kembali kerangka hukum
pemilu, khususnya model keserentakan pemilu dan jarak waktu
antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Untuk
mewujudkan gagasan tersebut, oleh karena pemilu serentak
nasional tidak mungkin ditunda, pilihannya adalah menunda
pelaksanaan pemilu serentak lokal. Alasan penundaan pemilu
dilakukan bukan karena perebutan kekuasaan, bencana alam atau
nonalam, ataupun keadaan darurat lainnya, melainkan untuk
melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu
secara keseluruhan, baik dari aspek prosedur maupun substansi.”
(Vide Buku I Dewa Kade Wirasa Raka Sandi berjudul Penundaan
Pemilu, 2026 halaman 419-420);
61. Bahwa oleh karena penundaan penyelenggaraan pemilihan anggota
DPRD dari tahun 2029 menjadi tahun 2031 lahir dari kebutuhan
penataan desain keserentakan pemilu pada masa transisi, maka
bergesernya siklus pemilihan dari lima tahun pada periode transisi
tersebut tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap Pasal 22E
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maupun pelanggaran terhadap hak
konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. I Dewa Kade
Wiarsa Raka Sandi menjelaskan bahwa ketika frasa “setiap lima tahun
sekali” dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dibaca secara
kontekstual bersama kebutuhan tata kelola pemilu yang demokratis,
maka penyimpangan terhadap asas periodik lima tahun sekali pada
pelaksanaan pemilu serentak lokal sebagaimana yang pemohon
43
uraikan pada bagian sebelumnya hanya terjadi satu kali dan bersifat
sementara pada masa transisi guna mewujudkan model keserentakan
pemilu baru yang lebih demokratis dan substantif.(Vide Buku I Dewa
Kade Wirasa Raka Sandi berjudul Penundaan Pemilu, 2026 halaman
400-402). Setelah masa transisi 2029-2031 tersebut terlewati,
penyelenggaraan pemilu serentak lokal (termasuk pemilihan anggota
DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) akan kembali berjalan secara
normal dan periodik setiap 5 (lima) tahun sekali (2031, 2036, 2041,
dan seterusnya), sehingga hak pilih warga negara tetap terlindungi
secara utuh.
62. Bahwa untuk mengatasi kekosongan jabatan pada masa transisi
2029-2031, karakteristik pengisian jabatan anggota DPRD memiliki
perbedaan mendasar dibandingkan dengan pengisian kekosongan
jabatan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).
Sebagaimana ditunjukkan oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam
perbandingan pengaturan penundaan Pemilu dan Pilkada (Tabel 3.5),
(vide Buku I Dewa Kade Wirasa Raka Sandi berjudul Penundaan
Pemilu, 2026 halaman 140); Undang-Undang Pemilihan Kepala
Daerah telah menyediakan mekanisme pengangkatan Penjabat (Pj.)
Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota yang berasal dari
jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama
untuk mengisi kekosongan jabatan eksekutif daerah. Sebaliknya,
jabatan anggota DPRD adalah jabatan lembaga perwakilan rakyat
(representation by election) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga secara konstitusional tidak
mungkin diisi oleh pejabat birokrasi atau aparatur sipil negara melalui
penunjukan eksekutif. Di samping itu, I Dewa Kade Wiarsa Raka
Sandi
juga
menguraikan
secara
kritis
bahwa
wacana
penyelenggaraan “pemilu sela” pada tahun 2029 (untuk memilih
anggota DPRD dengan masa jabatan transisi 2,5 tahun) maupun
mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) tidak tepat digunakan
untuk mengatasi kekosongan jabatan DPRD pada masa transisi:
“Gagasan untuk menyelenggarakan pemilu sela beberapa bulan
setelah pemilu nasional, dalam perspektif tata kelola pemilu,
bukanlah hal yang mudah. Jika usulan ini diimplementasikan,
44
prosesnya tidak akan jauh berbeda dengan model pemilu serentak
‘lima kotak’, meskipun waktu penyelenggaraannya dipisahkan.
Untuk melaksanakan model ini, selain diperlukan pengaturan
tersendiri yang bersifat khusus, juga diperlukan persiapan
penyelenggaraan yang matang mengingat Indonesia belum
memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilu sela. Pelaksanaan
pemilu secara terburu-buru dikhawatirkan akan mengakibatkan
penurunan kualitas proses dan kualitas hasil pemilu. Selama ini,
dalam praktik pengisian kekosongan jabatan anggota DPRD
provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang terjadi akibat
meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau
diberhentikan oleh partai yang mencalonkannya, pengisian
dilakukan dengan mekanisme penggantian antarwaktu, bukan
dengan pemilu sela.” (Vide Buku I Dewa Kade Wirasa Raka Sandi
berjudul Penundaan Pemilu, 2026 halaman 424-425);
63. Bahwa setelah mengkaji ketidakmungkinan pengisian jabatan DPRD
melalui penunjukan birokrasi, ketidakpraktisan pemilu sela, serta
ketidaksesuaian mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) untuk
mengatasi berakhirnya masa jabatan kelembagaan DPRD secara
serentak, kembali berkaca pada pemikiran I Dewa Kade Wiarsa Raka
Sandi yang menyimpulkan secara eksplisit bahwa solusi hukum yang
paling rasional, demokratis, dan konstitusional untuk mencegah
kekosongan jabatan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
pada masa transisi 2029-2031 pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XXII/2024 adalah melakukan perpanjangan masa
jabatan sementara bagi anggota DPRD hasil Pemilu 2024 sampai
dengan dilantiknya anggota DPRD hasil Pemilu Serentak Lokal yang
baru (2031):
“Salah satu cara untuk mengatasi kekosongan jabatan anggota
DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota adalah dengan
melakukan perpanjangan masa jabatan bagi para pejabat yang
dihasilkan pada pemilu sebelumnya. Perpanjangan tersebut
dilakukan sampai dengan dilantiknya pejabat hasil pemilu serentak
lokal yang baru. Pertimbangan hukum pemilihan cara ini pada
prinsipnya
sama
dengan
pertimbangan
hukum
pengisian
kekosongan jabatan pada model pengaturan penundaan pemilu
yang melewati masa jabatan sebagaimana telah diuraikan pada
subbab sebelumnya.” (Vide Buku I Dewa Kade Wirasa Raka Sandi
berjudul Penundaan Pemilu, 2026 halaman 425);
64. Bahwa berdasarkan seluruh uraian doktrinal dan teoretis di atas,
terbukti bahwa keberlanjutan atau perpanjangan masa jabatan
sementara bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD
45
Kabupaten/Kota hasil Pemilu Tahun 2024 hingga dilantiknya anggota
DPRD hasil Pemilu Serentak Lokal pada tahun 2031 tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan justru
merupakan kebutuhan konstitusional yang mutlak pada masa transisi
guna mencegah kekosongan kekuasaan legislatif daerah (vacuum of
power) dan menjaga tegaknya kedaulatan rakyat di daerah. Oleh
karena itu, demi menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal
27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah
Konstitusi untuk menyatakan Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat
(4) UU MD3 inkonstitusional secara bersyarat (conditionally
unconstitutional).
H. TENTANG ADANYA PERMOHONAN UNTUK SEGERA DIPUTUSKAN
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
65. Bahwa sebagaimana alasan permohonan yang telah para Pemohon
uraikan di atas, maka para Pemohon memandang permohonan a quo
sangat penting untuk segera diputus oleh Mahkamah Konstitusi:
a. Kepastian Tahapan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu dan Revisi
Regulasi kepemiluan: Meskipun tahun 2029 masih berjarak sekitar
tiga tahun dari saat diajukannya permohonan ini (Oktober 2026),
tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2029 beserta
pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum dan
Undang-Undang Pemerintahan Daerah sudah harus disiapkan
paling lambat pada tahun 2026–2027. Kepastian hukum dari
Mahkamah Konstitusi mengenai status masa jabatan anggota
DPRD hasil Pemilu 2024 pada periode 2029–2031 sangat
dibutuhkan sebagai pedoman konstitusional yang pasti bagi
pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu (KPU,
Bawaslu, dan Pemerintah) dalam menyusun tahapan serta
penganggaran pemilu;
b. Kepastian Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penganggaran Daerah (APBD): Pemerintahan daerah bekerja
berdasarkan siklus perencanaan pembangunan jangka menengah
46
(RPJMD) dan tahunan (RKPD serta APBD) yang disusun jauh
sebelum tahun anggaran berjalan. Pembahasan KUA-PPAS dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2029 sudah akan dimulai pada pertengahan tahun 2028. Tanpa
kepastian hukum sejak dini mengenai keberlanjutan masa jabatan
anggota DPRD hasil Pemilu 2024 pasca tahun 2029, akan timbul
keraguan hukum mengenai keabsahan kewenangan DPRD dalam
menetapkan produk hukum daerah dan dokumen penganggaran
lintas tahun (2029–2031);
c. Menghindari Spekulasi Politik dan Ketidakpastian Hukum di 546
Daerah Otonom: Ketiadaan kejelasan tafsir atas Pasal 318 ayat (4)
dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 pasca Putusan MK Nomor
135/PUU-XXII/2024 telah menimbulkan beragam spekulasi hukum
di tengah masyarakat dan penyelenggara pemerintahan daerah di
38 provinsi dan 508 kabupaten/kota mengenai cara pengisian kursi
DPRD pada tahun 2029–2031. Putusan Mahkamah Konstitusi yang
segera memberikan penegasan konstitusional bersyarat atas
kedua pasal tersebut akan langsung mengakhiri polemik dan
menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
66. Bahwa berdasarkan seluruh alasan urgensi tersebut di atas, cukup
beralasan menurut hukum bagi Para Pemohon untuk memohon
kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar
berkenan memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil a
quo secara prioritas guna memberikan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada
Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk memberikan putusan
sebagai berikut:
Dalam Provisi:
1. Mengabulkan permohonan putusan sela (provisi) Para Pemohon;
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon
sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan
47
Putusan sebelum tahapan berlangsung untuk menjamin perlindungan hak
konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional
Para Pemohon akan terjadi.
Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 318 ayat (4) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hasil pemilihan
umum tahun 2024 berakhir sampai dengan DPRD Pemilihan Umum Lokal
tahun 2031 yang baru mengucapkan sumpah/janji” sehingga menjadi
“Masa jabatan anggota DPRD Provinsi hasil pemilihan umum tahun 2024
adalah 5 tahun dan berakhir pada saat DPRD Provinsi hasil pemilihan
umum lokal tahun 2031 yang baru mengucapkan sumpah/janji”.
3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota hasil
pemilihan umum tahun 2024 berakhir sampai dengan DPRD Pemilihan
Umum Lokal tahun 2031 yang baru mengucapkan sumpah/janji” sehingga
menjadi “Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan
umum tahun 2024 adalah 5 tahun dan berakhir pada saat DPRD
Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum lokal tahun 2031 yang baru
mengucapkan sumpah/janji”.
4. Memerintahkan putusan ini agar dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau Apabila dalam hal ini Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat
lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai denngan Bukti P-13,
sebagai berikut:
48
1.
Bukti P-1
: Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
RepubIik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi
para Pemohon;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) para Pemohon;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Skripsi berjudul “Implikasi Pengangkatan Penjabat
(PJ) Kepala Daerah terhadap Demokrasi di Indonesia
Perspektif Maslahah Mursalah;
11. Bukti P-11
: Tangkapan layar dari Bawaslu, berita berjudul “Kapan
Tahapan Pemilu Dimulai” tanggal 7 Juni 2026;
12. Bukti P-12
: Tangkapan layar dari Komisi Pemilihan Umum, berita
berjudul “Dapil dan Jumlah Kursi Anggota DPR dan DPRD
dalam Pemilu Tahun 2024” tanggal 9 Februari 2026;
13. Bukti P-13
: Printout Jurnal berjudul “Inisiasi Penerapan Purcell Principle
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-
undangan terkait Pemilihan Umum.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
49
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367
ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568,
selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
50
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September
2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II,
dan Pemohon III sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan pengujian materil
norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang menyatakan:
51
Pasal 318 ayat (4) UU 17/2014:
Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada
saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014:
Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir
pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan
sumpah/janji.
2. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah perseorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) [vide Bukti P-7] merupakan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada (FH UGM) konsentrasi hukum kenegaraan dengan
mempelajari mata kuliah teori hukum dan konstitusi, serta hukum perundang-
undangan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Hasil Studi (KHS)
[vide Bukti P-8]. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III menjelaskan memiliki tanggung jawab untuk mengontribusikan
keilmuan dalam konteks hukum tata negara mengenai masa jabatan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain
itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III juga terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD
kabupaten/kota di wilayah domisili masing-masing [vide Bukti P-9].
4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjelaskan mengalami
kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 318 ayat (4) dan
Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 26 Juni 2025, berdampak pada perubahan mekanisme
Pemilu antara Pemilu lokal dan Pemilu nasional karena terdapat ketidakjelasan
pengisian jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota
pada masa transisi, khususnya dari tahun 2029 sampai dengan pertengahan
tahun 2031. Oleh karena itu. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
mengalami kerugian hak konstitusional secara aktual atau setidak-tidaknya
potensial berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III kehilangan kedaulatan rakyat yang
52
disebabkan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang
terpilih melalui Pemilu 2024 di wilayah domisili masing-masing dapat digantikan
dengan mekanisme lain yang tidak demokratis. Ketidakjelasan masa jabatan
anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024
terdampak oleh perubahan mekanisme Pemilu secara serentak antara Pemilu
lokal dan Pemilu nasional. Selain itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
juga menjelaskan perubahan tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan
hukum di bidang legislatif seluruh Indonesia yang berdampak pada jalannya
pemerintahan daerah. Jika hal demikian terjadi, Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III tidak dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk menyuarakan aspirasi daerahnya kepada anggota DPRD
yang terpilih melalui Pemilu 2024 sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945. Akibatnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak
memperoleh kepastian hukum berkenaan dengan mekanisme masa transisi
jabatan anggota DPRD yang seharusnya dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di
atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.6.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang
di Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III harus memenuhi syarat
formil dan syarat materiil berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana telah
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, Mahkamah
akan menilai keterpenuhan syarat formil dan syarat materiil tersebut untuk
menentukan apakah Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
[3.6.2]
Bahwa terkait dengan syarat formil mengenai kualifikasi Pemohon dalam
pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK,
Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah mengkualifikasikan dirinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-7] dan mahasiswa
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada [vide Bukti P-8] yang
terdaftar dalam DPT Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2024 di wilayah domisili masing-masing [vide Bukti P-9].
53
Oleh karena itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah memenuhi syarat
perihal kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia.
[3.6.3]
Bahwa selanjutnya terkait dengan syarat materiil berkenaan dengan ada
atau tidaknya hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan secara faktual
atau potensial, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III harus memenuhi 5 (lima)
syarat sebagaimana disebutkan dalam Paragraf [3.4] di atas secara kumulatif. Oleh
karenanya, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki kewajiban untuk
menjelaskan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, yaitu uraian ihwal adanya
anggapan kerugian hak konstitusional baik secara faktual atau setidak-tidaknya
potensial yang dialami dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal
367 ayat (4) UU 17/2014. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon I, Pemohon II,
dan Pemohon III telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang dianggap
dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian,
yakni Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap
hak konstitusional yang dijelaskan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III,
ketentuan yang termaktub dalam norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4)
UU 17/2014 adalah norma umum yang mengatur masa jabatan anggota DPRD, baik
provinsi maupun kabupaten/kota, adalah 5 (lima) tahun dan masa jabatan tersebut
berakhir pada saat anggota DPRD yang baru hasil pemilihan umum berikutnya
mengucapkan sumpah/janji. Artinya, secara normatif, apabila terdapat suatu norma
menentukan secara eksplisit waktu penyelenggaraan pemilihan umum maka norma
umum tersebut menjadi terbatas berlaku pada waktu yang ditentukan dimaksud.
Selain itu, apabila dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan
Pemohon III, in casu Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 yang
dimohonkan pengujian tidak menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II,
dan Pemohon III. Dalam hal ini, sebagai perseorangan warga negara yang berstatus
mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum UGM konsentrasi hukum kenegaraan,
berlakunya norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014, baik
secara faktual maupun potensial, tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III untuk mempelajari mata kuliah teori hukum dan
konstitusi serta hukum perundang-undangan. Bahkan, dengan adanya desain baru
54
penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan
kajian-kajian akademik untuk menghasilkan karya baik berupa tesis, jurnal maupun
tulisan akademik lainnya. Begitu pula dengan uraian ihwal hak konstitusional untuk
memilih (right to vote), norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014
juga tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III
untuk memilih dalam pemilihan umum sebagai salah satu hak konstitusional warga
negara yang memenuhi persyaratan untuk memilih.
[3.7]
Menimbang bahwa sebelum Mahkamah sampai pada kesimpulan untuk
menilai ada-tidaknya kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III,
Mahkamah perlu menjelaskan keterkaitan permohonan a quo dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dijelaskan Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III potensial merugikan hak konstitusional dan
mengaitkannya dengan berlakunya norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat
(4) UU 17/2014. Oleh karena secara faktual pembentuk undang-undang dalam
proses mengubah beberapa undang-undang yang berkaitan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai perwujudan rekayasa
konstitusional (constitutional engineering), sejatinya segala norma yang terdampak
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 belum waktunya
dilakukan pengujian. Artinya, menurut Mahkamah, pengajuan pengujian yang terlalu
dini adalah langkah hukum yang prematur. Terlebih, sebagaimana diuraikan
sebelumnya, norma Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014 adalah
norma umum yang mengatur masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun
dan masa jabatan anggota DPRD akan berakhir pada saat anggota DPRD hasil
pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.
[3.8]
Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.6] di atas,
telah ternyata tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III dengan berlakunya norma Pasal 318 ayat (4) dan
Pasal 367 ayat (4) UU 17/2014. Oleh karena ihwal syarat-syarat kerugian hak
konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pada
Paragraf [3.4] bersifat kumulatif maka dengan tidak terpenuhi syarat adanya
55
hubungan sebab-akibat (causal verband) dimaksud dengan sendirinya tidak
terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada
relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan
demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. Andaipun Pemohon I,
Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki
kedudukan hukum, quod non, permohonan para Pemohon adalah prematur.
[3.9]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan andaipun memiliki kedudukan
hukum, quod non, permohonan para Pemohon adalah prematur. Dengan demikian,
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi dan pokok
permohonan para Pemohon.
[3.10]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
56
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua
ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi
Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
57
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dewi Nurul Savitri
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, mahkamah telah menyerahkan pengaturan masa transisi jabatan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 kepada pembentuk undang-undang melalui rekayasa konstitusional (constitutional engineering). Namun, sejak putusan tersebut diucapkan hingga permohonan ini diajukan, pembentuk undang-undang belum juga menetapkan aturan peralihan mengenai masa jabatan anggota DPRD hasil pemilu 2024; 31. Bahwa merujuk pada perkembangan pembahasan revisi undang- 24 undang terkait pemilihan umum di Komisi II DPR RI, PARA PEMOHON mencatat fakta-fakta perkembangan legislasi di DPR RI sebagai berikut: a. Bahwa Komisi II DPR RI baru mengesahkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU Pemilu dalam rapat internal pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (vide Berita Resmi Parlementaria DPR RI, “Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal”, 29 September 2026, dpr.go.id); b. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026, Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI baru menetapkan 10 (sepuluh) isu strategis sebagai bahan awal pembahasan, yaitu: (1) struktur representasi dan desain DPR, DPD, dan DPRD; (2) pendaftaran peserta pemilu; (3) desain pemilu; (4) pemilihan presiden dan wakil presiden; (5) persyaratan calon peserta pemilu legislatif; (6) penerapan sistem digital; (7) perlindungan hak pilih; (8) kelembagaan penyelenggara pemilu; (9) sengketa dan penegakan hukum pemilu; serta (10) ketentuan lainnya, sebelum DPR RI memasuki masa reses pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 9 November 2026 (Vide Okezone News, “Panja Tetapkan 10 Isu Strategis RUU Pemilu, Ditargetkan Rampung Desember”, 5 Oktober 2026); c. Bahwa pembentukan Panja RUU Pemilu pada tanggal 29 September 2026 tersebut belum memberikan kepastian hukum atas persoalan yang para Pemohon ajukan karena tiga alasan pokok: (i) Pertama, Panja yang dibentuk oleh Komisi II DPR RI adalah Panja revisi UU Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017), bukan revisi atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, padahal aturan mengenai masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di dalam Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3, demikian pun belum ada kejelasan terkait bentuk undang-undang yang direvisi oleh 25 pembentuk undang-undang, bertalian apakah bentuk undang- undang yakni UU Pemilu yang direvisi adalah berdiri sendiri atau berbentuk omnibus, yang mancakup juga UU MD3; (ii) Kedua, di dalam 10 isu strategis Panja tertanggal 5 Oktober 2026 tersebut belum ada kejelasan mengenai mekanisme transisi masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 untuk rentang tahun 2029 sampai 2031; dan (iii) Ketiga, dalam pembahasan awal Panja pada pertengahan Oktober 2026 justru muncul wacana untuk tetap menggelar pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan pada awal tahun 2029 yang terpisah dari Pilkada 2031 (vide RMOL, 16 Oktober 2026; dan ANTARA News, “RUU Pemilu: Apa yang Tengah Dipertaruhkan di DPR?”, 18 Oktober 2026), yang justru tidak sejalan dengan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024; 32. Bahwa dalam keadaaan demikian, secara logis hanya terdapat empat kemungkinan mekanisme untuk masa antara berakhirnya lima tahun masa jabatan DPRD hasil pemilu 2024 dan dilantiknya DPRD hasil pemilihan umum daerah. keempatnya diuji terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: Tabel 2. Alternatif Mekanisme Transisi dan Kesesuaiannya dengan UUD NRI Tahun 1945 No Mekanisme Transisi Batu Uji Terkait Kesesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945 1. Jabatan anggota DPRD dibiarkan kosong setelah lima tahun (2029– 2031) Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Tidak sesuai. Pasal 18 ayat (3) mensyaratkan setiap daerah memiliki DPRD; kekosongan kursi DPRD menghentikan fungsi perwakilan rakyat (Pasal 1 ayat (2)) dan melumpuhkan pembentukan Perda serta APBD sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)). 26 2. Pengisian melalui penunjukan pejabat atau mekanisme kepartaian tanpa pemilihan umum Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Tidak sesuai. Bertentangan langsung dengan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2) karena anggota DPRD wajib dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, serta menghilangkan hak kolektif warga untuk diwakili secara demokratis (Pasal 28C ayat (2)). 3. Pemilihan anggota DPRD Diselenggarakan tersendiri pada tahun 2029 Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) jo. Putusan MK 135/PUU XXII/2024 Tidak sejalan dengan desain Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang telah menetapkan pemilihan DPRD serentak dengan Pilkada dalam jarak 2 sampai 2,5 tahun setelah pelantikan hasil Pemilu Nasional. 4. Anggota DPRD hasil Pemilu 2024 Melanjutkan jabatan hingga anggota DPRD hasil pemilihan umum daerah dilantik Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Sesuai, sepanjang didasarkan pada landasan hukum yang sah dan terbatas waktunya. Legitimasi tetap bersumber dari Pemilu 2024 (Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 1 ayat (2)), menjamin kepastian hukum (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1)), serta sejalan dengan unsur (ii) Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3. 33. Bahwa apabila Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 dibiarkan tanpa penegasan tafsir transisional sebagaimana mekanisme keempat pada Tabel 2 di atas, maka norma a quo bertentangan dengan batu uji dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan hukum sebagai berikut: a. Terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengharuskan adanya DPRD di setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Tanpa kepastian keberlanjutan masa jabatan hingga tahun 2031, berakhirnya masa jabatan 5 tahun pada tahun 2029 akan berujung pada kekosongan lembaga DPRD atau pengisian 27 anggota DPRD melalui penunjukan tanpa pemilu; b. Terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 saat ini memuat dua ketentuan akhir masa jabatan yang tidak lagi bertemu pada satu waktu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yakni berakhir setelah 5 tahun (tahun 2029) atau berakhir saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji (tahun 2031). Perbedaan waktu di dalam satu pasal yang sama ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3)) dan hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)); c. Terhadap Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Ketidakjelasan masa jabatan anggota DPRD pada rentang 2029–2031 menghambat hak kolektif para Pemohon sebagai pemilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerahnya melalui wakil rakyat yang sah di DPRD; 34. Bahwa mengacu pada penilaian di atas, mekanisme keempat adalah satu-satunya pilihan yang secara bersamaan menjaga mandat hasil pemilihan umum, menjamin keberlangsungan lembaga perwakilan di daerah, dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024; 35. Bahwa mekanisme keempat tersebut sesungguhnya sudah terkandung di dalam unsur (ii) Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) UU MD3 yang mengatur bahwa masa jabatan anggota DPRD “berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji”. Yang diperlukan hanyalah penegasan dari Mahkamah bahwa ketentuan tersebut menjadi penentu akhir masa jabatan bagi anggota DPRD hasil Pemilu 2024 ketika pemilihan umum daerah diselenggarakan terpisah pada tahun 2031, sedangkan ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun pada unsur (i) dibaca sebagai masa jabatan dalam siklus normal. Oleh karena hingga permohonan ini diajukan belum ada aturan yang menegaskan hal tersebut, para Pemohon memohon 28 pemaknaan konstitusional bersyarat kepada Mahkamah Konstitus
