PUU
Tahun 2026
373/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Muhamad Wisnu
Tanggal Putusan: 2026-10-15T13:42:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 373/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang
: a. bahwa
Mahkamah
Konstitusi
(selanjutnya
disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 28
September 2026 dari Muhamad Wisnu, yang memberikan
kuasa kepada H. Elvan Gomes, S.H., dan Beatrix, SL.PH,
S.H., (selanjutnya disebut Pemohon). Permohonan a quo
diterima Mahkamah pada tanggal 28 September 2026
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
373/PUU/ PAN.MK/AP3/09/2026, bertanggal 28 September
2026, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor
373/PUU-XXIV/2026, bertanggal 29 September 2026, perihal
permohonan pengujian materiil Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
2
Nomor 373/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah Konstitusi
telah menerbitkan:
1) Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
373.373/PUU/TAP.MK/Panel/09/2026
tentang
Pembentukan
Panel
Hakim
Untuk
Memeriksa
Permohonan Nomor 373/PUU-XXIV/2026, bertanggal 29
September 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
373.373/PUU/TAP.MK/HS/09/2026
tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi,
bertanggal 29 September 2026;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK,
Mahkamah
telah
menjadwalkan
sidang
Pemeriksaan
Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan yang telah dijadwalkan pada tanggal 12 Oktober
2026, pukul 14.30 WIB;
d. bahwa pada tanggal 12 Oktober 2026, pukul 09.29 WIB,
Mahkamah telah menerima pemberitahuan perihal kuasa
hukum Pemohon, yakni atas nama H. Elvan Gomes, S.H.,
yang
tidak
dapat
menghadiri
sidang
Pemeriksaan
Pendahuluan, pada hari Senin, 12 Oktober 2026 pukul 14.30
WIB, dengan alasan sakit dan sedang berada di rumah sakit,
sehingga meminta penundaan terhadap pemeriksaan
persidangan
tersebut.
Pemberitahuan
sakit
tersebut
disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh Hj. Beatrix
SL.PH., S.H., selaku kuasa hukum kedua, dari Pemohon.
Berkenaan dengan pemberitahuan sakit dari H. Elvan Gomes
S.H tersebut, Mahkamah kemudian meminta agar kuasa
hukum Pemohon yang lain, yakni atas nama Hj. Beatrix
SL.PH., S.H., agar dapat mengajukan surat resmi yang
ditujukan ke alamat e-mail resmi Mahkamah yakni
softcopy@mkri.id
mengenai
permintaan
dilakukannya
3
penundaan terhadap persidangan Permohonan Nomor
373/PUU-XXIV/2026
tersebut.
Kemudian
Mahkamah
menerima surat perihal penundaan sidang atas Permohonan
Nomor 373/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 12 Oktober 2026,
pukul 12.24 WIB melalui e-mail (surat elektronik).
e. bahwa berkenaan dengan telah dikirimkannya kepada
Mahkamah perihal surat permohonan penundaan sidang
Permohonan Nomor 373/PUU-XXIV/2026, kuasa hukum
Pemohon kembali memberitahukan melalui pesan WhatsApp
kepada
Mahkamah.
Selanjutnya,
menanggapi
pesan
WhatsApp tersebut, Mahkamah meminta agar kuasa hukum
Pemohon yang lain, dalam hal ini Hj. Beatrix SL.PH., S.H.,
juga mengirimkan surat keterangan dokter dari rumah sakit
tempat di mana kuasa hukum Pemohon yang bernama H.
Elvan Gomes, S.H., dirawat. Namun, kuasa hukum Pemohon
atas nama Hj. Beatrix SL.PH., S.H., tidak mengirimkan surat
keterangan dimaksud dan hanya menyatakan bahwa H.
Elvan Gomes, S.H., sedang berada di Instalasi Gawat
Darurat (IGD), dengan mengirimkan foto yang hanya dapat
dilihat satu kali melalui fitur media sekali lihat (view once) di
WhatsApp. Selain itu, masih melalui pesan WhatsApp,
Mahkamah meyatakan agar jika kuasa hukum Pemohon atas
nama H. Elvan Gomes, S.H., tidak dapat hadir, maka kuasa
hukum Pemohon lainnya dapat hadir untuk mengikuti
persidangan di Mahkamah. Adapun kuasa hukum Pemohon
atas nama Beatrix SL.PH., S.H., menyatakan bahwa dirinya,
yang adalah juga anak dari H. Elvan Gomes, S.H (kuasa
Pemohon) sedang berada di rumah sakit.
f.
bahwa pada tanggal 12 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB,
Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan, namun Pemohon dan/atau kuasa hukum
4
Pemohon tetap tidak hadir dan tidak pula menyerahkan atau
mengirimkan surat keterangan dokter sampai dengan
selesainya sidang pada pukul 14.34 WIB [vide Risalah
Sidang, tanggal 12 Oktober 2026, hlm. 1];
g. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)
menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum
tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun
telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan
Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c
PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan
berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada
sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu,
berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan,
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan”;
h. bahwa
berdasarkan
fakta
hukum
dan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf
f, dan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada
tanggal 12 Oktober 2026 telah berkesimpulan bahwa
ketidakhadiran Pemohon dan/atau kuasa hukum Pemohon
pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan meskipun terdapat
alasan, namun alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai
alasan yang sah oleh Mahkamah dengan pertimbangan
bahwa meskipun kuasa hukum Pemohon atas nama Hj.
Beatrix SL.PH. S.H., mengirimkan foto yang menunjukkan
keberadaan H. Elvan Gomes, S.H, di rumah sakit, namun hal
demikian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah
untuk mengkonfirmasi keadaan sakit seseorang. Surat
keterangan dokter tetap diperlukan sebagai bukti yang sah
5
dan resmi untuk menyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon
atas nama H. Elvan Gomes, S.H., sakit, dan tidak dapat hadir
serta tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kuasa
hukum dalam persidangan Mahkamah. Selain itu, jika pun H.
Elvan Gomes, S.H., tidak dapat hadir dikarenakan sakit,
seharusnya
kuasa
hukum
Pemohon
lainnya,
dapat
menghadiri persidangan Mahkamah tersebut atau menunjuk
pengganti di luar surat kuasa pertama, sebagaimana klausul
surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon dan kuasa
hukumnya. Dalam hal ini, kuasa hukum substitusi dapat
menggantikan posisi menghadiri persidangan di Mahkamah.
Berdasarkan
pertimbangan
dimaksud,
tidak
terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak
bersungguh-sungguh atau tidak serius dalam mengajukan
permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan
Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya
terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan
Ketetapan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
6
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
MENETAPKAN:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M.Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.42 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
7
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Siska Yosephin Sirait
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 28 September 2026 dari Muhamad Wisnu, yang memberikan kuasa kepada H. Elvan Gomes, S.H., dan Beatrix, SL.PH, S.H., (selanjutnya disebut Pemohon). Permohonan a quo diterima Mahkamah pada tanggal 28 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 373/PUU/ PAN.MK/AP3/09/2026, bertanggal 28 September 2026, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 373/PUU-XXIV/2026, bertanggal 29 September 2026, perihal permohonan pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan 2 Nomor 373/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 373.373/PUU/TAP.MK/Panel/09/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 373/PUU-XXIV/2026, bertanggal 29 September 2026; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 373.373/PUU/TAP.MK/HS/09/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 29 September 2026; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menjadwalkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang telah dijadwalkan pada tanggal 12 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB; d. bahwa pada tanggal 12 Oktober 2026, pukul 09.29 WIB, Mahkamah telah menerima pemberitahuan perihal kuasa hukum Pemohon, yakni atas nama H. Elvan Gomes, S.H., yang tidak dapat menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan, pada hari Senin, 12 Oktober 2026 pukul 14.30 WIB, dengan alasan sakit dan sedang berada di rumah sakit, sehingga meminta penundaan terhadap pemeriksaan persidangan tersebut. Pemberitahuan sakit tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh Hj. Beatrix SL.PH., S.H., selaku kuasa hukum kedua, dari Pemohon. Berkenaan dengan pemberitahuan sakit dari H. Elvan Gomes S.H tersebut, Mahkamah kemudian meminta agar kuasa hukum Pemohon yang lain, yakni atas nama Hj. Beatrix SL.PH., S.H., agar dapat mengajukan surat resmi yang ditujukan ke alamat e-mail resmi Mahkamah yakni softcopy@mkri.id mengenai permintaan dilakukannya 3 penundaan terhadap persidangan Permohonan Nomor 373/PUU-XXIV/2026 tersebut. Kemudian Mahkamah menerima surat perihal penundaan sidang atas Permohonan Nomor 373/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 12 Oktober 2026, pukul 12.24 WIB melalui e-mail (surat elektronik). e. bahwa berkenaan dengan telah dikirimkannya kepada Mahkamah perihal surat permohonan penundaan sidang Permohonan Nomor 373/PUU-XXIV/2026, kuasa hukum Pemohon kembali memberitahukan melalui pesan WhatsApp kepada Mahkamah. Selanjutnya, menanggapi pesan WhatsApp tersebut, Mahkamah meminta agar kuasa hukum Pemohon yang lain, dalam hal ini Hj. Beatrix SL.PH., S.H., juga mengirimkan surat keterangan dokter dari rumah sakit tempat di mana kuasa hukum Pemohon yang bernama H. Elvan Gomes, S.H., dirawat. Namun, kuasa hukum Pemohon atas nama Hj. Beatrix SL.PH., S.H., tidak mengirimkan surat keterangan dimaksud dan hanya menyatakan bahwa H. Elvan Gomes, S.H., sedang berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dengan mengirimkan foto yang hanya dapat dilihat satu kali melalui fitur media sekali lihat (view once) di WhatsApp. Selain itu, masih melalui pesan WhatsApp, Mahkamah meyatakan agar jika kuasa hukum Pemohon atas nama H. Elvan Gomes, S.H., tidak dapat hadir, maka kuasa hukum Pemohon lainnya dapat hadir untuk mengikuti persidangan di Mahkamah. Adapun kuasa hukum Pemohon atas nama Beatrix SL.PH., S.H., menyatakan bahwa dirinya, yang adalah juga anak dari H. Elvan Gomes, S.H (kuasa Pemohon) sedang berada di rumah sakit. f. bahwa pada tanggal 12 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, namun Pemohon dan/atau kuasa hukum 4 Pemohon tetap tidak hadir dan tidak pula menyerahkan atau mengirimkan surat keterangan dokter sampai dengan selesainya sidang pada pukul 14.34 WIB [vide Risalah Sidang, tanggal 12 Oktober 2026, hlm. 1]; g. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”; h. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 12 Oktober 2026 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon dan/atau kuasa hukum Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan meskipun terdapat alasan, namun alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah oleh Mahkamah dengan pertimbangan bahwa meskipun kuasa hukum Pemohon atas nama Hj. Beatrix SL.PH. S.H., mengirimkan foto yang menunjukkan keberadaan H. Elvan Gomes, S.H, di rumah sakit, namun hal demikian tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengkonfirmasi keadaan sakit seseorang. Surat keterangan dokter tetap diperlukan sebagai bukti yang sah 5 dan resmi untuk menyatakan bahwa kuasa hukum Pemohon atas nama H. Elvan Gomes, S.H., sakit, dan tidak dapat hadir serta tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kuasa hukum dalam persidangan Mahkamah. Selain itu, jika pun H. Elvan Gomes, S.H., tidak dapat hadir dikarenakan sakit, seharusnya kuasa hukum Pemohon lainnya, dapat menghadiri persidangan Mahkamah tersebut atau menunjuk pengganti di luar surat kuasa pertama, sebagaimana klausul surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon dan kuasa hukumnya. Dalam hal ini, kuasa hukum substitusi dapat menggantikan posisi menghadiri persidangan di Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh atau tidak serius dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 6 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: Menyatakan permohonan Pemohon gugur. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitu
