PUU
Tahun 2026
372/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pemohon: Deva Nanda Adnan
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 372/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
: Deva Nanda Adnan
Pekerjaan : Pelaut
Alamat
: Jalan Raya Magetan, RT 10 RW 02, Kelurahan Nitikan,
Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa
Timur
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
9 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
28 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
372/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 372/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 29 September 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 18 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 19
Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar,”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-
Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
yang selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
3
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perppu”.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 30
ayat (2) dan (5) UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30 Ayat (2)
“Ganti Rugi Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh
pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan
Tenaga Listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah”
Pasal 30 Ayat (5)
“Dalam hal tanah yang digunakan pemegang Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat bagian
tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai
tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang Perizinan
Berusaha untuk kegiatan
usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyelesaikan masalah tanah
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pertanahan”.
7. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil
undang-undang, in casu norma Pasal 30 ayat (2) dan (5) UU Nomor 30
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
menurut
Pemohon,
Mahkamah
Konstitusi
berwenang
mengadili
permohonan a quo.
II.
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan WNI;
4
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik dan privat; atau;
d. lembaga negara”.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan
putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
3. Bahwa Pemohon merupakan Bahwa Pemohon merupakan perorangan
warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang memiliki hak konstitusional
yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang
memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
12.22.07.08.1.02234, dengan luas kurang lebih 806 m², yang terletak di
Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa
Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-
Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang
adil serta Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak milik
pribadi.
6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal Bahwa Pasal 30 ayat (2)
mengatur mengenai kewajiban pemberian kompensasi atas penggunaan
tanah secara tidak langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sementara itu, Pasal 30 ayat
(5) mengatur kewajiban menyelesaikan masalah tanah apabila tanah yang
digunakan untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdapat
bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai
tanah negara.
7. Bahwa Pemohon merupakan pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik
(SHM) Nomor 12.22.07.08.1.02234, dengan luas kurang lebih 806 m², yang
terletak di Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Provinsi
Jawa Timur. Pada sebagian bidang tanah tersebut terdapat tiang jaringan
distribusi tenaga listrik beserta fondasi dan kawat penyangganya.
8. Bahwa keberadaan instalasi tersebut berdampak pada penggunaan
sebagian bidang tanah Pemohon. Namun, Pemohon belum memperoleh
kejelasan yang memadai mengenai dasar hubungan hukum penggunaan
bagian tanah tersebut, batas atau luas bagian tanah yang digunakan, serta
dokumentasi penyelesaian masalah tanah yang dapat ditelusuri melalui
mekanisme administrasi pertanahan.
6
9. Bahwa pada SHM yang dimiliki Pemohon tidak terdapat pencatatan
mengenai beban atau hak penggunaan tanah untuk penempatan instalasi
ketenagalistrikan, serta tidak terdapat peta atau penandaan yang
menunjukkan lokasi 2 (dua) tiang jaringan listrik distribusi beserta pondasi
beton dan perlengkapan penyangganya yang secara fisik berdiri pada
sebagian bidang tanah tersebut.
10. Bahwa Pemohon juga memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT) [bukti P-4] yang memuat keterangan “tidak terdapat blokir, tidak
terdapat sita dan tidak ada riwayat kasus”. Keterangan tersebut merupakan
bagian dari dokumen pertanahan yang dimiliki Pemohon dan perlu dinilai
sesuai dengan ruang lingkup informasi yang diterangkan dalam SKPT
tersebut.
Bahwa pada saat yang sama, secara fisik terdapat 2 (dua) tiang jaringan
listrik distribusi beserta pondasi beton dan perlengkapan penyangganya
pada sebagian tanah hak milik Pemohon. Keberadaan instalasi tersebut
tidak tercantum dalam SHM maupun SKPT yang dimiliki Pemohon.
Bahwa Pemohon tidak menyimpulkan bahwa keterangan “tidak ada riwayat
kasus” dalam SKPT secara otomatis membuktikan bahwa tidak pernah ada
penggunaan tanah oleh PT PLN (Persero), ataupun bahwa penggunaan
tanah tersebut tidak mempunyai dasar hukum. Demikian pula, keterangan
“tidak ada sengketa” tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa
hubungan hukum mengenai penggunaan tanah oleh PT PLN (Persero)
telah diselesaikan.
Bahwa meskipun demikian, keterangan dalam SKPT tersebut belum
memberikan kejelasan kepada Pemohon mengenai dasar hukum
penggunaan
sebagian
tanahnya
untuk
penempatan
instalasi
ketenagalistrikan, batas bagian tanah yang digunakan, maupun hasil
penyelesaian hak atas tanah yang berkaitan dengan penggunaan tersebut.
Bahwa keadaan tersebut menjadi relevan ketika dihubungkan dengan fakta
bahwa instalasi telah berdiri dan membatasi pemanfaatan sebagian tanah
Pemohon, sedangkan Pemohon belum memperoleh dokumen dan
penjelasan yang memadai mengenai hubungan hukum yang mendasari
penggunaan tanah tersebut.
7
11. Bahwa menurut Pemohon, ketidakjelasan penerapan ketentuan mengenai
kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), serta
ketentuan penyelesaian masalah tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (5), menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi Pemohon
dalam mengetahui dan mempertahankan hak atas tanah miliknya. Keadaan
tersebut berkaitan dengan hak atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta
hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945.
12. Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut pada tahun 2022 karena lokasi
tanah dinilai sesuai dengan kebutuhan dan rencana Pemohon untuk
memanfaatkan serta membangun di atas tanah tersebut. Pada saat
pembelian, Pemohon mengetahui keberadaan dua tiang jaringan distribusi
tenaga listrik secara fisik. Namun, pengetahuan tersebut tidak dengan
sendirinya berarti bahwa Pemohon mengetahui dasar hukum penggunaan
bagian tanah tersebut, luas dan batas bagian tanah yang digunakan,
ataupun bentuk penyelesaian hubungan hukum antara PLN dan pemilik
tanah sebelumnya. Pemohon tetap membeli tanah tersebut karena
pertimbangan lokasi, dengan tetap mengharapkan adanya kejelasan
mengenai dasar hukum dan penyelesaian penggunaan bagian tanah yang
ditempati instalasi ketenagalistrikan.
13. Bahwa berdasarkan keterangan yang diketahui Pemohon dari pemilik
sebelumnya, tanah sebelum diperoleh Pemohon masih tercatat dalam
Letter C atau masih petok. Pemilik sebelumnya mengetahui keberadaan
tiang secara fisik, tetapi tidak pernah membuat perjanjian atau melakukan
penyelesaian dengan PLN mengenai penggunaan bagian tanah tersebut
dan tidak pernah menerima pembayaran atau bentuk penyelesaian lainnya.
14. Bahwa Pemohon telah berupaya meminta pemindahan tiang jaringan listrik
yang berada di atas tanah hak milik Pemohon kepada PT PLN (Persero)
[bukti P-10 berupa surat permohonan pemindahan tiang ke PLN]. Namun,
Pemohon memperoleh penjelasan bahwa pemindahan tiang tersebut
mensyaratkan pembayaran biaya oleh Pemohon [bukti P-11 berupa
jawaban PLN].
8
Bahwa keberadaan tiang jaringan listrik beserta konstruksi pendukungnya
pada bagian tanah tersebut menghambat rencana Pemohon untuk
melakukan pengerukan atau perataan tanah. Keberadaan konstruksi
tersebut
membatasi keleluasaan Pemohon untuk mengolah dan
memanfaatkan bagian tanah yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan
dan peruntukannya.
Bahwa hambatan tersebut bukan semata-mata kekhawatiran atau dugaan
Pemohon, melainkan berkaitan dengan rencana pemanfaatan tanah yang
telah ditindaklanjuti oleh Pemohon melalui pengajuan permohonan
pengerukan tanah kepada pemerintah desa. Permohonan tersebut diajukan
sebagai bukti bahwa Pemohon memiliki rencana nyata untuk mengolah dan
memanfaatkan tanahnya. Namun, keberadaan tiang dan konstruksi
pendukungnya pada bagian tanah yang hendak diolah menimbulkan
kendala terhadap pelaksanaan rencana tersebut. [Bukti P-9 berupa salinan
permohonan pengerukan tanah kepada pemerintah desa].
15. Bahwa di sisi lain, Pemohon tetap menanggung kewajiban pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang tercakup dalam objek
pajak tersebut, termasuk bagian tanah yang secara fisik ditempati oleh tiang
jaringan listrik beserta konstruksi pendukungnya. Hal ini menunjukkan
bahwa Pemohon tetap menanggung kewajiban perpajakan atas objek
tanah tersebut, sementara keleluasaan Pemohon untuk memanfaatkan
bagian tanah yang ditempati instalasi ketenagalistrikan mengalami
hambatan. [Bukti P-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
dan/atau bukti pembayaran PBB].
Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa pembayaran PBB dengan
sendirinya membuktikan penggunaan tanah oleh pihak lain tidak sah.
Namun, keadaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan nyata yang
membutuhkan kepastian hukum, yaitu Pemohon tetap menanggung
kewajiban atas tanahnya, sedangkan sebagian tanah secara fisik
digunakan untuk instalasi ketenagalistrikan tanpa kejelasan yang memadai
mengenai dasar penggunaan, batas bagian tanah yang digunakan,
hubungan hukum para pihak, dan penyelesaian hak atas tanah tersebut.
9
Bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum penggunaan
tanahnya, Pemohon juga telah meminta dokumen terkait kepada PT PLN
(Persero). Namun, jawaban yang diterima Pemohon belum memberikan
dokumen dan penjelasan yang diperlukan untuk memastikan dasar hukum
penggunaan tanah serta hasil penyelesaian masalah tanah yang berkaitan
dengannya, sebagaimana dibuktikan dengan surat permohonan dan
jawaban yang diajukan sebagai alat bukti.
Bahwa oleh karena itu, persoalan yang diajukan Pemohon mengenai ada
atau tidaknya pencatatan tiang jaringan listrik dalam dokumen pertanahan,
serta kebutuhan akan kepastian hukum atas dasar penggunaan tanah dan
hasil penyelesaian hak yang berkaitan dengannya ketika instalasi telah
berdiri dan persoalan penggunaan tanah.
Bahwa keadaan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon
dalam memanfaatkan hak miliknya, serta ketidakpastian mengenai
perlindungan hak atas tanah yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Kerugian yang didalilkan
Pemohon bukan semata-mata berkaitan dengan keinginan memperoleh
pembayaran, melainkan juga dengan kebutuhan akan kepastian hukum
mengenai penggunaan bagian tanah hak milik Pemohon dan penyelesaian
hubungan hukum atas penggunaan tersebut.
16. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi
memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 30 ayat (2) dan ayat
(5) UU Ketenagalistrikan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana diuraikan dalam
petitum, sehingga penggunaan tanah secara langsung untuk instalasi
ketenagalistrikan dan penyelesaian masalah tanah yang menyertainya
memperoleh kejelasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon bersifat spesifik karena berkaitan
langsung dengan bidang tanah milik Pemohon, dan setidak-tidaknya
bersifat potensial menurut penalaran yang wajar untuk terus berlangsung
10
selama belum terdapat kejelasan mengenai hubungan hukum penggunaan
sebagian tanah tersebut dan penyelesaian masalah tanah yang dapat
ditelusuri. Pemohon mendalilkan bahwa keadaan tersebut memiliki
hubungan dengan norma Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (5) yang
dimohonkan pengujian, sehingga Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas kedua norma tersebut terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
17. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
yang dialami Pemohon dan persoalan konstitusional dalam norma yang
dimohonkan pengujian. Pasal 30 ayat (2) dipersoalkan karena cakupan
penggunaan tanah secara langsung yang menjadi dasar Ganti Rugi Hak
Atas Tanah perlu memperoleh pemaknaan yang memberikan kepastian
hukum. Sementara itu, Pasal 30 ayat (5) dipersoalkan karena kewajiban
menyelesaikan masalah tanah perlu memberikan kepastian mengenai hasil
penyelesaian yang dapat dibuktikan dan ditelusuri. Dengan demikian,
persoalan yang diajukan tidak hanya mengenai tindakan atau jawaban PLN
dalam kasus individual Pemohon, tetapi juga mengenai kecukupan
pemaknaan norma undang-undang dalam memberikan kepastian hukum
bagi pemegang hak atas tanah yang digunakan untuk kegiatan
ketenagalistrikan.
18. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan dan memberikan
pemaknaan konstitusional sebagaimana dimohonkan dalam petitum,
norma Pasal 30 ayat (2) diharapkan memberikan kejelasan mengenai
penggunaan tanah secara langsung untuk penempatan atau pendirian
instalasi ketenagalistrikan dalam kaitannya dengan Ganti Rugi Hak Atas
Tanah. Sementara itu, pemaknaan terhadap Pasal 30 ayat (5) diharapkan
memperjelas bahwa penyelesaian masalah tanah perlu menghasilkan
dokumentasi yang memadai mengenai status dan hubungan hukum
penggunaan bagian tanah yang bersangkutan. Pemaknaan tersebut
diharapkan mengurangi ketidakpastian hukum yang menjadi pokok
kerugian konstitusional Pemohon, tanpa meminta Mahkamah menetapkan
jumlah ganti rugi atau memutus sengketa faktual individual antara Pemohon
dan PLN.
11
19. Bahwa menurut Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah
maka anggapan potensi/kerugian hak konstitusional Pemohon tidak
akan/tidak terjadi lagi;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
III.
POKOK PERMOHONAN
Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Pasal 30 ayat (2):
“Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha
penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.”
Pasal 30 ayat (5):
“Pemegang
Perizinan
Berusaha
penyediaan
tenaga
listrik
dalam
menggunakan tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau
pemakai tanah negara wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut dengan
memberikan kepastian mengenai status, luas, batas, dasar penguasaan atau
penggunaan, serta hubungan hukum atas bagian tanah yang digunakan secara
tetap atau permanen untuk kegiatan ketenagalistrikan.”
1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”
2. Bahwa Pemohon mendalilkan norma-norma tersebut perlu memberikan
kepastian hukum yang memadai bagi pemegang hak atas tanah,
khususnya mengenai cakupan penggunaan tanah secara langsung yang
berkaitan dengan Ganti Rugi Hak Atas Tanah serta kepastian hasil
12
penyelesaian masalah tanah dan dokumentasi hubungan hukum atas
bagian tanah yang digunakan untuk kegiatan ketenagalistrikan.
3. Bahwa permohonan ini didasarkan pada hak konstitusional Pemohon atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945 dan hak atas milik pribadi sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon berangkat dari
keadaan konkret berupa keberadaan 2 (dua) tiang jaringan listrik distribusi
beserta pondasi dan perlengkapan penyangganya yang secara fisik
menempati atau menggunakan sebagian tanah berdasarkan SHM Nomor
12.22.07.08.1.02234 milik Pemohon yang terletak di Desa Nitikan,
Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.
5. Pemohon menguraikan alasan pengujian Pasal 30 ayat (2) mengenai
kepastian cakupan Ganti Rugi Hak Atas Tanah, dan alasan pengujian Pasal
30 ayat (5) mengenai kepastian hasil penyelesaian masalah tanah. Kedua
norma tersebut selanjutnya dinilai berdasarkan hak konstitusional Pemohon
sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa keberadaan tiang jaringan listrik beserta pondasi dan perlengkapan
penyangganya tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan mengenai status
dan hubungan hukum penggunaan sebagian tanah Pemohon, tetapi juga
berdampak nyata terhadap keleluasaan Pemohon dalam memanfaatkan
tanah hak miliknya. Pemohon memiliki rencana untuk melakukan
pengerukan atau perataan tanah, yang telah ditindaklanjuti dengan
mengajukan
permohonan
kepada
pemerintah
desa
sebagaimana
dibuktikan dengan surat permohonan pengerukan tanah [Bukti P-9].
Keberadaan instalasi ketenagalistrikan pada bagian tanah yang hendak
diolah menjadi kendala terhadap pelaksanaan rencana tersebut, sehingga
pemanfaatan tanah oleh Pemohon tidak dapat dilakukan secara leluasa
pada bagian yang bersangkutan.
7. Bahwa Pemohon tetap menanggung kewajiban pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) atas tanah yang menjadi objek pajak, termasuk
bagian tanah yang secara fisik ditempati oleh tiang jaringan listrik beserta
konstruksi pendukungnya, sebagaimana dibuktikan dengan SPPT PBB
13
dan/atau bukti pembayaran PBB [Bukti P-8]. Pemohon tidak mendalilkan
bahwa pembayaran PBB dengan sendirinya membuktikan ketidakabsahan
penggunaan
tanah
oleh
pihak
lain.
Namun,
keadaan
tersebut
memperlihatkan bahwa Pemohon tetap menanggung kewajiban perpajakan
atas tanahnya, sementara pemanfaatan sebagian tanah tersebut terhambat
dan dasar serta hubungan hukum penggunaannya belum memperoleh
kejelasan yang memadai.
A. ARGUMENTASI
KONSTITUSIONAL
PASAL
30
AYAT
(2)
UU
KETENAGALISTRIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI
UNDANG-UNDANG
1. Bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Ketenagalistrikan Sebagaimana Telah
Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
mengatur pemberian Ganti Rugi Hak Atas Tanah untuk tanah yang
dipergunakan secara langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, beserta bangunan dan
tanaman di atas tanah.
2. Bahwa norma tersebut harus memberikan kepastian hukum bagi
pemegang hak atas tanah ketika tanahnya digunakan secara langsung
untuk kegiatan ketenagalistrikan. Kepastian tersebut berkaitan dengan
hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta perlindungan hak
milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon merupakan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM)
Nomor 12.22.07.08.1.02234 atas tanah seluas kurang lebih 806 m² yang
terletak di Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Di
atas sebagian tanah tersebut terdapat 2 (dua) tiang jaringan listrik
14
distribusi beserta pondasi beton dan perlengkapan penyangganya yang
secara fisik menempati atau menggunakan bagian tanah Pemohon.
4. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian
cakupan penggunaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2), khususnya ketika tanah digunakan untuk
penempatan atau pendirian instalasi jaringan distribusi. Pemohon
memohon agar norma tersebut memberikan kejelasan bahwa
penggunaan tanah secara langsung untuk instalasi ketenagalistrikan
termasuk dalam cakupan penggunaan tanah yang berkaitan den gan
Ganti Rugi Hak Atas Tanah, sepanjang memenuhi ketentuan hukum
yang berlaku.
5. Bahwa Pasal 30 ayat (2) harus dibedakan dari Pasal 30 ayat (3) UU
Ketenagalistrikan. Ayat (2) mengatur Ganti Rugi Hak Atas Tanah untuk
penggunaan tanah secara langsung, sedangkan ayat (3) mengatur
Kompensasi atas penggunaan tanah secara tidak langsung yang
mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis tanah, bangunan, dan
tanaman akibat dilintasi transmisi tenaga listrik. Oleh karena itu,
persoalan Pemohon berkaitan dengan penggunaan secara langsung
sebagian tanah hak milik untuk penempatan instalasi jaringan distribusi,
bukan semata-mata kompensasi ruang bebas jaringan transmisi.
6. Bahwa ketidakjelasan mengenai cakupan penggunaan tanah secara
langsung dalam penerapan Pasal 30 ayat (2), menurut Pemohon,
berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak atas
tanah. Dalam keadaan Pemohon, instalasi jaringan distribusi secara fisik
menggunakan sebagian tanah yang bersertifikat hak milik atas nama
Pemohon, sedangkan dokumen yang dimiliki Pemohon belum
memberikan kejelasan yang memadai mengenai penyelesaian hak atas
tanah yang berkaitan dengan penggunaan tersebut.
7. Bahwa berdasarkan jawaban PT PLN (Persero) atas somasi Pemohon
tertanggal 3 September 2026, PLN pada pokoknya menyatakan bahwa
jaringan distribusi tenaga listrik tidak termasuk jaringan yang diberikan
kompensasi. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya penafsiran
mengenai cakupan pemberian kompensasi dalam penyelenggaraan
15
usaha ketenagalistrikan yang berdampak langsung terhadap kepastian
hukum Pemohon sebagai pemegang hak atas tanah yang secara fisik
digunakan untuk penempatan tiang jaringan distribusi tenaga listrik
beserta pondasi dan konstruksi pendukungnya.
8. Bahwa menurut Pemohon, pernyataan tersebut menimbulkan persoalan
kepastian hukum mengenai perlindungan hak atas tanah yang
digunakan secara langsung untuk instalasi ketenagalistrikan, khususnya
mengenai cakupan pengaturan ganti rugi hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan kewajiban penyelesaian masalah
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
9. Bahwa keberadaan penafsiran tersebut memperlihatkan pentingnya
kejelasan norma mengenai kedudukan penggunaan tanah hak milik
untuk jaringan distribusi tenaga listrik, termasuk tiang dan pondasinya,
serta mengenai bentuk perlindungan dan penyelesaian hak atas tanah
bagi pemegang hak yang tanahnya digunakan untuk kepentingan
ketenagalistrikan. Tanpa kejelasan cakupan norma tersebut, Pemohon
menghadapi ketidakpastian mengenai perlindungan hak miliknya dan
penyelesaian hubungan hukum atas bagian tanah yang digunakan
untuk instalasi ketenagalistrikan.
10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal
30 ayat (2) dan ayat (5) UU Ketenagalistrikan Sebagaimana Telah
Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
agar selaras dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta perlindungan hak
milik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil. Sementara itu, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun
16
1945 menjamin hak milik pribadi dan menentukan bahwa hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa
pun.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon agar Pasal 30
ayat (2) dimaknai secara konstitusional bahwa Ganti Rugi Hak Atas
Tanah mencakup tanah yang dipergunakan secara langsung untuk
penempatan atau pendirian instalasi ketenagalistrikan, termasuk tiang
jaringan distribusi, pondasi, dan perlengkapan penyangganya, beserta
bangunan dan tanaman di atas tanah, sepanjang memenuhi ketentuan
hukum yang berlaku. Bahwa pemaknaan tersebut dimohonkan untuk
memperjelas cakupan penggunaan tanah secara langsung dalam
kaitannya dengan Ganti Rugi Hak Atas Tanah, bukan untuk meminta
Mahkamah Konstitusi menentukan jumlah ganti rugi atau memutus
sengketa faktual antara Pemohon dan PT PLN (Persero).
A. ARGUMENTASI
KONSTITUSIONAL
PASAL
30
AYAT
(5)
UU
KETENAGALISTRIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI
UNDANG-UNDANG
1. Bahwa Pasal 30 ayat (5) UU Ketenagalistrikan mewajibkan pemegang
Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik yang menggunakan tanah
yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah
negara untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
2. Bahwa kewajiban menyelesaikan masalah tanah tersebut berkaitan
dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta perlindungan hak
milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945. Bagi pemegang hak atas tanah, penyelesaian masalah
tanah perlu memberikan kejelasan mengenai hubungan hukum yang
menjadi dasar penggunaan tanah oleh pihak lain.
17
3. Bahwa Pemohon merupakan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM)
Nomor 12.22.07.08.1.02234 atas tanah seluas kurang lebih 806 m² yang
terletak di Desa Nitikan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Di
atas sebagian tanah tersebut terdapat 2 (dua) tiang jaringan listrik
distribusi beserta pondasi beton dan perlengkapan penyangganya yang
secara fisik menempati atau menggunakan bagian tanah Pemohon.
4. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian
cakupan penggunaan tanah secara langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2), khususnya ketika tanah digunakan untuk
penempatan atau pendirian instalasi jaringan distribusi. Pemohon
memohon agar norma tersebut memberikan kejelasan bahwa
penggunaan tanah secara langsung untuk instalasi ketenagalistrikan
termasuk dalam cakupan penggunaan tanah yang berkaitan dengan
Ganti Rugi Hak Atas Tanah, sepanjang memenuhi ketentuan hukum
yang berlaku.
5. Bahwa Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang mengatur kewajiban pemegang Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
menyelesaikan masalah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanahan sebelum memulai kegiatan.
6. Bahwa menurut Pemohon, persoalan konstitusional yang diajukan
dalam permohonan ini bukan semata-mata mengenai kewajiban
menyelesaikan masalah tanah sebelum kegiatan dimulai, melainkan
mengenai kepastian hukum atas penyelesaian masalah tanah ketika
instalasi ketenagalistrikan telah berdiri dan menggunakan tanah hak
milik, sedangkan dasar hukum penggunaan tanah dan hasil
penyelesaian hak yang berkaitan dengannya belum memperoleh
kejelasan yang memadai bagi pemegang hak atas tanah.
7. Bahwa frasa “sebelum memulai kegiatan” dalam Pasal 30 ayat (5)
menentukan waktu pelaksanaan kewajiban penyelesaian masalah
18
tanah. Namun, menurut Pemohon, norma tersebut belum secara tegas
memberikan jaminan kepastian mengenai penyelesaian masalah tanah
ketika instalasi ketenagalistrikan telah berdiri, penggunaan tanah secara
fisik telah berlangsung, dan persoalan mengenai dasar hukum
penggunaan tanah serta penyelesaian hak atas tanah masih belum
memperoleh kejelasan.
8. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kecukupan
perlindungan normatif bagi pemegang hak atas tanah. Sebab, ketika
instalasi telah berdiri dan penggunaan tanah terus berlangsung,
pemegang hak atas tanah tetap memerlukan kepastian mengenai dasar
hukum penggunaan tanah, bagian tanah yang digunakan, serta hasil
penyelesaian masalah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon agar Pasal 30 ayat (5)
dimaknai secara konstitusional sehingga kewajiban penyelesaian
masalah tanah juga menjamin kepastian mengenai dasar hukum
penggunaan tanah dan hasil penyelesaiannya apabila instalasi
ketenagalistrikan telah berdiri, tetapi persoalan penggunaan tanahnya
belum memperoleh penyelesaian yang jelas.
B. HUBUNGAN ANTARA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DAN
NORMA YANG DIUJI
1. Bahwa argumentasi terhadap Pasal 30 ayat (2) berkenaan dengan
kepastian cakupan Ganti Rugi Hak Atas Tanah dalam penggunaan
tanah secara langsung untuk kegiatan ketenagalistrikan. Sementara itu,
argumentasi terhadap Pasal 30 ayat (5) berkenaan dengan kepastian
hasil penyelesaian masalah tanah dan dokumentasi hubungan hukum
atas bagian tanah yang digunakan. Kedua norma tersebut memiliki
fokus yang berbeda, tetapi berhubungan dengan perlindungan hak atas
tanah dan kepastian hukum bagi pemegang hak.
2. Bahwa bagi Pemohon, keberadaan instalasi jaringan distribusi di atas
atau pada sebagian tanah hak milik menimbulkan persoalan konkret
mengenai penyelesaian hak atas tanah dan kejelasan hubungan hukum
penggunaan tanah. Pemohon telah berupaya meminta penjelasan
19
kepada PT PLN (Persero), tetapi berdasarkan dokumen yang diterima,
persoalan mengenai dasar hubungan hukum dan dokumentasi
penyelesaian penggunaan tanah tersebut belum memperoleh kejelasan
yang memadai.
3. Bahwa Pemohon menyadari bahwa persoalan konkret dengan PT PLN
(Persero) tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pertentangan
norma undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,
permohonan ini ditujukan untuk memohon pemaknaan konstitusional
atas Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5), agar cakupan penggunaan tanah
secara langsung dan kewajiban penyelesaian masalah tanah
memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang hak atas
tanah.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon agar
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 30
ayat (2) dan ayat (5) UU Ketenagalistrikan Sebagaimana Telah Diubah
Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan
pemaknaan sebagaimana dirumuskan secara terpisah dalam petitum
permohonan.
5. Bahwa pemaknaan tersebut dimaksudkan untuk meminta Mahkamah
Konstitusi
membentuk
prosedur
administrasi
pertanahan
atau
memerintahkan pencatatan suatu hak tertentuntuk memperjelas
kewajiban penyelesaian masalah tanah agar hasilnya dapat diketahui
dan dibuktikan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
C. HUBUNGAN ANTARA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DAN
NORMA YANG DIUJI
1. Bahwa argumentasi terhadap Pasal 30 ayat (2) berkenaan dengan
kepastian cakupan Ganti Rugi Hak Atas Tanah dalam penggunaan
tanah secara langsung untuk kegiatan ketenagalistrikan. Sementara itu,
argumentasi terhadap Pasal 30 ayat (5) berkenaan dengan kepastian
hasil penyelesaian masalah tanah dan dokumentasi hubungan hukum
20
atas bagian tanah yang digunakan. Kedua norma tersebut memiliki
fokus yang berbeda, tetapi berhubungan dengan perlindungan hak atas
tanah dan kepastian hukum bagi pemegang hak.
2. Bahwa bagi Pemohon, keberadaan instalasi jaringan distribusi di atas
atau pada sebagian tanah hak milik menimbulkan persoalan konkret
mengenai penyelesaian hak atas tanah dan kejelasan hubungan hukum
penggunaan tanah. Pemohon telah berupaya meminta penjelasan
kepada PT PLN (Persero), tetapi berdasarkan dokumen yang diterima,
persoalan mengenai dasar hubungan hukum dan dokumentasi
penyelesaian penggunaan tanah tersebut belum memperoleh kejelasan
yang memadai.
3. Bahwa Pemohon menyadari bahwa persoalan konkret dengan PT PLN
(Persero) tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pertentangan
norma undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,
permohonan ini ditujukan untuk memohon pemaknaan konstitusional
atas Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5), agar cakupan penggunaan tanah
secara langsung dan kewajiban penyelesaian masalah tanah
memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pemegang hak atas
tanah.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon agar
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 30
ayat (2) dan ayat (5) UU Ketenagalistrikan Sebagaimana Telah Diubah
Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan
pemaknaan sebagaimana dirumuskan secara terpisah dalam petitum
permohonan.
IV.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
21
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
bahwa frasa penggunaan tanah secara langsung untuk kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik mencakup bagian tanah yang secara fisik
ditempati atau digunakan untuk penempatan atau pendirian instalasi
ketenagalistrikan, termasuk tiang jaringan distribusi beserta pondasi dan
perlengkapan penyangganya, dengan pemberian Ganti Rugi Hak Atas
Tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
bahwa frasa penyelesaian masalah tanah wajib memberikan kejelasan
yang terdokumentasi mengenai status penggunaan tanah, bagian tanah
yang digunakan, dasar penguasaan atau penggunaan, dan hubungan
hukum antara pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai
tanah negara, serta bahwa hasil penyelesaian tersebut dapat ditelusuri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
22
Bahwa untuk melengkapi permohonannya Pemohon mengajukan lampiran,
sebagai berikut:
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, tanpa Bukti P-7,
sebagai berikut:
1. Lampiran 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan;
2. Lampiran 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;
3. Lampiran 3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
4. Lampiran 4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Lampiran 5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.
1. Bukti P-1
:
Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Deva Nanda
Adnan;
2. Bukti P-2
:
Fotokopi
Sertifikat
Hak
Milik
(SHM)
Nomor
12.22.07.08.1.02234 atas nama Deva Nanda Adnan;
3. Bukti P-3
:
Print-out Dokumentasi Foto Tiang Listrik di Tanah Pemohon;
4. Bukti P-4
:
Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
dari Badan Pertanahan Nasional;
5. Bukti P-5
:
Fotokopi
Surat
Pernyataan
Ratifikasi
(Pengesahan)
Tindakan Hukum;
6. Bukti P-6
:
Fotokopi Surat Somasi Pemohon kepada PT. PLN (Persero)
tanggal 12 Agustus 2026 dan Jawaban PLN atas Somasi
Pemohon yang menyatakan jaringan distribusi tidak
diberikan Kompensasi;
7. Bukti P-7
:
-
8. Bukti P-8
:
Fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB);
9. Bukti P-9
:
Fotokopi Surat Permohonan Pengerukan Tanah ke Kepala
Desa Nitikan;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi Surat Permohonan Pemindahan Tiang Listrik ke
PT. PLN (Persero);
11. Bukti P-11
:
Print-out Jawaban PLN atas Surat Pemindahan Tiang Listrik.
23
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5)
dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan
pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
24
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-
undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan
agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan pada tanggal 8 Oktober 2026. Dalam persidangan
tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK
7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki
sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah,
kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai
dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide
Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2026, hlm. 13-18, hlm. 23-27, dan hlm. 29-31].
Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah telah memberikan kesempatan
kepada Pemohon untuk memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari
sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu perbaikan permohonan telah diterima
Mahkamah paling lama pada tanggal 21 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Berkenaan
dengan batas waktu tersebut, Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan
pada tanggal 19 Oktober 2026.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1]
tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal keterpenuhan syarat formal suatu
permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a
dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK
7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
25
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan
hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
[3.3.3]
Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal
10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan telah menguraikan kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan
hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Namun demikian, sekalipun
secara formil permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan
berdasarkan PMK 7/2025, namun Mahkamah juga menilai perihal keterpenuhan
syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika an sich,
tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dari
sistematika dimaksud.
[3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas
dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan
fakta hukum antara lain sebagai berikut.
Bahwa setelah membaca secara komprehensif permohonan Pemohon
terutama pada bagian uraian alasan permohonan (posita), Mahkamah mendapati
Pemohon tidak mencantumkan substansi Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5) dalam Pasal
42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 dengan benar sesuai dengan materi Lampiran
UU 6/2023 [vide Permohonan Nomor 372/PUU-XXIV/2026, hlm. 13]. Dalam hal ini,
Pemohon masih mencantumkan materi norma Pasal 30 ayat (2) yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu
26
“Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah”, padahal materi norma
tersebut telah diubah dalam Pasal 30 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran
UU 6/2023 yang menyatakan “Ganti Rugi Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh
pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik
dan bangunan serta tanaman di atas tanah”.
Selain itu, Pemohon juga mencantumkan norma Pasal 30 ayat (5) dalam
Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 dalam uraian alasan-alasan permohonan
dengan materi adalah “Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik
dalam menggunakan tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau
pemakai tanah negara wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut dengan
memberikan kepastian mengenai status, luas, batas, dasar penguasaan atau
penggunaan, serta hubungan hukum atas bagian tanah yang digunakan secara
tetap atau permanen untuk kegiatan ketenagalistrikan”. Padahal, norma Pasal 30
ayat (5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 yang tercantum dalam
Lampiran UU 6/2023 adalah “Dalam hal tanah yang digunakan pemegang perizinan
berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian tanah
yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum
memulai kegiatan, pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan
tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan”. Pada uraian mengenai
kewenangan Mahkamah, Pemohon telah mencantumkan materi norma Pasal 30
ayat (2) dan ayat (5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 sesuai dengan
yang tercantum dalam Lampiran UU 6/2023. Menurut Mahkamah, seharusnya
Pemohon lebih teliti dalam menuliskan norma yang dimohonkan pengujian, karena
hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian norma mana yang sesungguhnya
diajukan pengujian oleh Pemohon. Sebelumnya, pada saat penyelenggaraan
persidangan pendahuluan Mahkamah telah mengingatkan Pemohon berkenaan
dengan hal tersebut [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2026, hlm. 18].
Bahwa setelah membaca lebih lanjut pada bagian uraian alasan-alasan
permohonan (posita), terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma
27
yang dimohonkan pengujian, telah ternyata pada bagian alasan-alasan permohonan
(posita) tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara
norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian,
in casu uraian pertentangan antara norma Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5) dalam
Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 dengan dasar pengujian Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Menurut Mahkamah, uraian yang
jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian
dengan dasar pengujian merupakan hal yang esensial dalam bagian alasan-alasan
permohonan (posita). Tanpa uraian yang jelas dan memadai dimaksud, Mahkamah
kesulitan untuk menilai ihwal ada atau tidaknya pertentangan antara norma undang-
undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian
dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, pada alasan-alasan permohonan masih
terdapat substansi yang seharusnya dimuat dalam bagian kedudukan hukum.
Bahwa selanjutnya, keterpenuhan syarat formil suatu permohonan dapat
pula dinilai berdasarkan keterkaitan/keselarasan antara alasan-alasan permohonan
(posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Terkait dengan
hal tersebut, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara
lain karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;
Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama permohonan
a quo, dalam petitum Pemohon memohon hal-hal sebagai berikut.
1. …
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
bahwa frasa penggunaan tanah secara langsung untuk kegiatan
usaha penyediaan tenaga listrik mencakup bagian tanah yang
28
secara fisik ditempati atau digunakan untuk penempatan atau
pendirian instalasi ketenagalistrikan, termasuk tiang jaringan
distribusi beserta pondasi dan perlengkapan penyangganya,
dengan pemberian Ganti Rugi Hak Atas Tanah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
bahwa frasa penyelesaian masalah tanah wajib memberikan
kejelasan yang terdokumentasi mengenai status penggunaan
tanah, bagian tanah yang digunakan, dasar penguasaan atau
penggunaan, dan hubungan hukum antara pemegang Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dengan
pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, serta
bahwa hasil penyelesaian tersebut dapat ditelusuri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. …
Bahwa setelah memeriksa secara saksama petitum permohonan, Mahkamah
mendapati fakta, Pemohon memohon pemaknaan terhadap norma Pasal 30 ayat (2)
dan ayat (5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023. Namun, jika dicermati
lebih lanjut, pada petitum angka 2, Pemohon memohon agar norma Pasal 30 ayat
(2) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 dinyatakan bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak diberikan pemaknaan terhadap frasa “penggunaan tanah secara langsung”.
Begitu juga pada petitum angka 3, Pemohon memohon agar norma Pasal 30 ayat
(5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 dinyatakan bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak diberikan pemaknaan terhadap frasa “penyelesaian masalah tanah”.
Rumusan petitum tersebut menyebabkan Mahkamah kesulitan memahami
yang sesungguhnya dikehendaki oleh Pemohon. Dalam hal ini, apakah Pemohon
menghendaki pemaknaan terhadap pasal yang dimohonkan pengujian atau frasa
tertentu dalam pasal yang dimohonkan pengujian. Lazimnya, bilamana Pemohon
menghendaki pemaknaan frasa tertentu dalam norma atau pasal yang dimohonkan
pengujian, pada alasan-alasan permohonan (posita) harus menguraikan mengapa
29
hanya pengujian terhadap frasa tertentu dimaksud. Artinya, bilamana dalam bagian
alasan-alasan permohonan secara substansial hendak membatalkan seluruh pasal
atau norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas maka dalam hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum), Pemohon harus memohon untuk menyatakan
seluruh pasal atau norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Begitu sebaliknya, bilamana dalam bagian
alasan-alasan permohonan secara substansial hendak membatalkan frasa tertentu,
dalam hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), Pemohon harus memohon
untuk menyatakan frasa tertentu dimaksud bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam permohonan a quo,
pada alasan-alasan permohonan, Pemohon menguraikan keseluruhan norma Pasal
30 ayat (2) dan ayat (5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 sebagai
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, namun pada hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus, Pemohon memohonkan hanya menyatakan frasa tertentu saja yang
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Terlebih, setelah dibaca dengan saksama, dalam uraian alasan-alasan
permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan memadai ihwal
mengapa harus memaknai sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan oleh
Pemohon.
Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah oleh karena
terdapat ketidakjelasan substansi norma atau pasal yang dimohonkan pengujian
serta uraian alasan-alasan permohonan dan petitum dirumuskan secara tidak jelas
dan tidak saling berhubungan (tidak koheren), tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur
(obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun
oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
30
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti,
31
serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau
yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.
KETUA,
ttd
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd
Saldi Isra
ttd
Adies Kadir
ttd
Liliek Prisbawono Adi
ttd
Enny Nurbaningsih
ttd
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd
M. Guntur Hamzah
ttd
Ridwan Mansyur
ttd
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd
Ria Indriyani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 24 [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 8 Oktober 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2026, hlm. 13-18, hlm. 23-27, dan hlm. 29-31]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu perbaikan permohonan telah diterima Mahkamah paling lama pada tanggal 21 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu tersebut, Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan pada tanggal 19 Oktober 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 25 Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formil permohonan tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan telah menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Namun demikian, sekalipun secara formil permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, namun Mahkamah juga menilai perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika an sich, tetapi juga menilai keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian dari sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut. Bahwa setelah membaca secara komprehensif permohonan Pemohon terutama pada bagian uraian alasan permohonan (posita), Mahkamah mendapati Pemohon tidak mencantumkan substansi Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 dengan benar sesuai dengan materi Lampiran UU 6/2023 [vide Permohonan Nomor 372/PUU-XXIV/2026, hlm. 13]. Dalam hal ini, Pemohon masih mencantumkan materi norma Pasal 30 ayat (2) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu 26 “Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah”, padahal materi norma tersebut telah diubah dalam Pasal 30 ayat (2) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 yang menyatakan “Ganti Rugi Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah”. Selain itu, Pemohon juga mencantumkan norma Pasal 30 ayat (5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 dalam uraian alasan-alasan permohonan dengan materi adalah “Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik dalam menggunakan tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut dengan memberikan kepastian mengenai status, luas, batas, dasar penguasaan atau penggunaan, serta hubungan hukum atas bagian tanah yang digunakan secara tetap atau permanen untuk kegiatan ketenagalistrikan”. Padahal, norma Pasal 30 ayat (5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 yang tercantum dalam Lampiran UU 6/2023 adalah “Dalam hal tanah yang digunakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan”. Pada uraian mengenai kewenangan Mahkamah, Pemohon telah mencantumkan materi norma Pasal 30 ayat (2) dan ayat (5) dalam Pasal 42 angka 21 Lampiran UU 6/2023 sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran UU 6/2023. Menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon lebih teliti dalam menuliskan norma yang dimohonkan pengujian, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketida
