PUU
Tahun 2026
371/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon: Andri Yanto, S.H.
Tanggal Putusan: 2026-10-29T11:47:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 371/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Andri Yanto, S.H.
Pekerjaan
:
Direktur Utama PT Abimanyu Pustaka Utama
Alamat
:
Dusun I, RT 005, Desa Saing, Kecamatan Puding
Besar, Kabupaten Bangka
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-TJR/IX/2026 bertanggal 13
September 2026, memberi kuasa kepada Valdo Wira Dwiputra Madianung, S.H.,
Aldi Rizki Khoiruddin, S.H., M.H., Michael Graceson Loyver Sitompul, S.H., Emka
Azzam Ittaqi, S.H., Angelina Agung Putri Zaman, S.H., Fajar Arafat, S.H., dan Talitha
Danti Elvina, S.H., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
13 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
28 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
371/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 371/PUU-XXIV/2026
2
pada tanggal 28 September 2026, yang telah diperbaiki dengan permohonan
bertanggal 20 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2026,
pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.”
3. Bahwa ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU MK”), serta Pasal 29 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 (selanjutnya disebut “UU 12/2011”) menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan:
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”.
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo
karena Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
undang-undang yaitu UU 20/2025;
6. Bahwa objek permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 326 ayat
(1) UU 20/2025, yakni undang-undang yang diundangkan pada tanggal 17
3
Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, terhadap
UUD 1945, sehingga permohonan a quo merupakan pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili permohonan a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing)
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
4
Kualifikasi Pemohon
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang
menjabat sebagai Direktur Utama PT Abimanyu Pustaka Utama,
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Surat
Keputusan
Direksi
Nomor
001/SK.PD/APU/VIII/2026 tertanggal 8 Juni 2026 Pernyataan Pendirian
Perseroan Perorangan (Bukti P-2). Dalam kedudukannya tersebut,
Pemohon merupakan pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam
struktur organisasi korporasi. Berdasarkan Pasal 326 ayat (2) huruf a UU
20/2025, Pemohon termasuk dalam kategori “penanggung jawab Korporasi”;
Kerugian Konstitusional Pemohon
4. Bahwa mengenai syarat pertama, Pemohon memiliki hak konstitusional
yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu: (i) hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; dan
(ii) hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat
(1) UUD 1945;
5. Bahwa mengenai syarat kedua, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh
berlakunya Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang menentukan bahwa
pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi “dikenakan terhadap
Korporasi dan penanggung jawab Korporasi”. Dengan kata “dan” yang tidak
didahului
kata
“dapat”,
norma
a
quo
merumuskan
pengenaan
pertanggungjawaban terhadap kedua subjek sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan, sehingga Pemohon, yang berdasarkan Pasal 326 ayat (2)
huruf a UU 20/2025 termasuk “penanggung jawab Korporasi”, setiap saat
dapat ikut dikenai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena
kedudukannya, bukan karena perbuatan dan kesalahannya sendiri;
6. Bahwa mengenai syarat ketiga, kerugian tersebut bersifat spesifik karena
hanya dialami oleh subjek yang berkedudukan sebagai penanggung jawab
Korporasi, termasuk Pemohon selaku Direktur Utama perusahaan
penerbitan buku, dan bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi, karena norma a quo telah berlaku sejak
5
tanggal 2 Januari 2026 dan menjadi dasar beracara dalam setiap perkara
pidana yang melibatkan Korporasi;
7. Bahwa kerugian potensial tersebut nyata dalam kegiatan usaha Pemohon.
PT Abimanyu Pustaka Utama menjalankan usaha penerbitan buku dan,
sebagai prosedur pencegahan, mewajibkan setiap penulis menandatangani
dan menyerahkan Surat Pernyataan Keaslian Karya sebelum naskah
didaftarkan dan diterbitkan. Apabila di kemudian hari ternyata penulis, tanpa
sepengetahuan perusahaan, melakukan plagiasi atau menggunakan ciptaan
pihak lain secara melawan hukum, pihak yang dirugikan dapat melaporkan
perusahaan Pemohon berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam keadaan demikian, meskipun
Pemohon tidak mengetahui, tidak menghendaki, dan bahkan telah
mengambil langkah pencegahan, kata “dan” dalam norma a quo
menyebabkan Pemohon harus turut dikenai pertanggungjawaban pidana
bersama Korporasi, karena norma a quo tidak memberi ruang bagi penegak
hukum untuk meminta pertanggungjawaban Korporasi secara terpisah dari
penanggung jawab Korporasi;
8. Bahwa kerugian tersebut meliputi pula ancaman untuk menjalani proses
hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan sebagai
tersangka, dan penuntutan hingga pemidanaan, tanpa terlebih dahulu
dibuktikan adanya perbuatan dan kesalahan pribadi. Padahal asas tiada
pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) sebagaimana dianut
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (selanjutnya disebut
“KUHP”), yang pengecualiannya dibatasi secara ketat oleh Pasal 37 KUHP,
menghendaki bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara pribadi. Keadaan
demikian menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945) serta ancaman ketakutan dalam menjalankan jabatan sebagai
pengurus Korporasi (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945);
9. Bahwa mengenai syarat keempat, terdapat hubungan sebab-akibat (causal
verband) antara kerugian Pemohon dan berlakunya norma a quo, karena
kerugian tersebut bersumber langsung dari kata “dan” dalam Pasal 326 ayat
6
(1) UU 20/2025 yang mewajibkan pengenaan pertanggungjawaban
terhadap Korporasi sekaligus penanggung jawab Korporasi, bukan dari
penerapan norma oleh aparat penegak hukum dalam perkara konkret;
10. Bahwa mengenai syarat kelima, apabila Mahkamah mengabulkan
permohonan a quo dengan menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1)
UU 20/2025 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“dan/atau”, maka pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap
Pemohon selaku penanggung jawab Korporasi akan bergantung pada
terbuktinya perbuatan dan kesalahan Pemohon sendiri, sehingga kerugian
konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi kelima syarat
kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU
MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
III. ALASAN PERMOHONAN
A. Permohonan Tidak Ne Bis In Idem
1. Bahwa Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 pernah dimohonkan pengujian oleh
Pemohon dalam Perkara Nomor 290/PUU-XXIV/2026 dengan dasar
pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD
1945. Mahkamah dalam Putusan Nomor 290/PUU-XXIV/2026 yang
diucapkan pada tanggal 7 September 2026 menyatakan permohonan
tersebut tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (obscuur),
sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok
permohonan (vide Paragraf [3.4]);
2. Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan: “Terhadap materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan pengujian kembali”, sedangkan Pasal 60 ayat (2) UU MK
menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.
Ketentuan serupa diatur dalam Pasal 72 PMK 7/2025, yang ayat (2)-nya
menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
7
dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan
dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda”;
3. Bahwa oleh karena dalam Putusan Nomor 290/PUU-XXIV/2026 Mahkamah
belum menilai konstitusionalitas Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025, norma a
quo belum “telah diuji” dalam pengertian Pasal 60 ayat (1) UU MK dan Pasal
72 ayat (1) PMK 7/2025. Di samping itu, meskipun Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 juga digunakan sebagai dasar pengujian
dalam Perkara Nomor 290/PUU-XXIV/2026, permohonan a quo memuat
alasan permohonan yang berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2)
PMK 7/2025, antara lain mengenai makna filosofis dan normatif kata “dan”
dan frasa “dan/atau”, kriteria pengenaan pertanggungjawaban pidana
terhadap masing-masing subjek, dan uraian pertentangan norma a quo
dengan setiap dasar pengujian. Dengan demikian, permohonan a quo tidak
ne bis in idem;
4. Bahwa permohonan a quo juga telah disusun dengan memperhatikan
pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf [3.3.4] dan Paragraf
[3.3.5]
Putusan
Nomor
290/PUU-XXIV/2026,
yaitu
dengan:
(a)
menempatkan uraian hubungan sebab-akibat dan kemungkinan pemulihan
kerugian pada bagian kedudukan hukum; (b) menguraikan secara khusus
pertentangan norma a quo dengan masing-masing dasar pengujian; (c)
merumuskan secara tegas pemaknaan yang seharusnya berlaku terhadap
kata “dan” beserta kriteria pengenaan pertanggungjawaban pidananya; dan
(d) merumuskan Petitum yang tunggal, saling berkesesuaian, dan tidak
saling menegasikan;
B. Norma yang Dimohonkan Pengujian dan Dasar Pengujian
5. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025, yang terletak dalam Bab XVIII tentang Korporasi, Bagian Kesatu
(Umum), yang menyatakan: “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh
Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi.”
6. Bahwa untuk memahami jangkauan norma a quo, Pasal 326 ayat (2) UU
20/2025 menyatakan bahwa penanggung jawab Korporasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) pengurus yang memiliki jabatan
fungsional dalam struktur organisasi Korporasi; (b) pemberi perintah; (c)
8
pemegang kendali; atau (d) pemilik manfaat, sedangkan Penjelasan Pasal
326 hanya menyatakan “cukup jelas”;
7. Bahwa dasar pengujian (batu uji) permohonan a quo adalah Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum.”
b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.”
8. Bahwa perbandingan rumusan subjek pertanggungjawaban pidana
korporasi antara hukum pidana materiil (Pasal 49 KUHP) dan hukum acara
pidana (Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025) dapat digambarkan sebagai berikut:
Aspek
Pasal 49 KUHP
Pasal 326 ayat (1)
KUHAP (UU
20/2025)
Kata atau Frasa
“dapat” + “dan/atau”
“dan”
Model
pertanggungjawaban
Alternatif-opsional;
kumulatif berdasarkan fakta
dan
pembuktian
dalam
perkara
Kumulatif
mutlak;
wajib
dikenakan
terhadap Korporasi
dan
penanggung
jawab Korporasi
Sifat hukum
Hukum pidana materiil -
menentukan
subjek
dan
syarat pemidanaan
Hukum
acara
pidana
-
seharusnya hanya
sarana penegakan
(adjectief recht)
Akibat
Pemidanaan
fleksibel
sesuai kesalahan masing-
masing subjek
Ketidakpastian
hukum dan potensi
pemidanaan tanpa
kesalahan
individual
9. Bahwa Pasal 49 KUHP memberikan konstruksi yang memungkinkan
penentuan subjek yang dikenai pertanggungjawaban pidana dilakukan
berdasarkan keadaan konkret dan pembuktian dalam perkara, termasuk
kemungkinan pertanggungjawaban terhadap Korporasi, penanggung jawab
9
Korporasi,
maupun
keduanya
sesuai
dengan
dasar
pertanggungjawabannya;
10. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa pertanggungjawaban secara
kumulatif terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi selalu
bertentangan dengan hukum pidana. Sebaliknya, Pemohon mengakui
bahwa dalam keadaan tertentu, berdasarkan fakta dan pembuktian,
pertanggungjawaban terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi
dapat dibebankan secara bersamaan;
11. Bahwa yang menjadi persoalan adalah ketika Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
dengan penggunaan kata “dan” dirumuskan sedemikian rupa sehingga
menimbulkan konsekuensi bahwa begitu terdapat tindak pidana oleh
Korporasi, pertanggungjawaban wajib dikenakan kepada Korporasi
sekaligus kepada penanggung jawab Korporasi, tanpa memberikan ruang
yang memadai untuk membedakan dasar pertanggungjawaban masing-
masing subjek;
12. Bahwa dengan konstruksi demikian, Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
berpotensi menjadikan hukum acara pidana bukan hanya sebagai sarana
untuk menegakkan hukum pidana materiil, melainkan turut menentukan
secara substantif siapa yang harus dikenai pertanggungjawaban pidana.
Prinsip adjectief recht menghendaki agar hukum acara berfungsi sebagai
instrumen untuk menjalankan dan menegakkan hukum materiil. Dalam
konteks pertanggungjawaban pidana Korporasi, hukum acara memang
harus menyediakan mekanisme untuk memproses Korporasi maupun orang
yang terkait dengannya, tetapi mekanisme tersebut tidak seharusnya
mengubah syarat substantif mengenai siapa subjek yang dapat dikenai
pertanggungjawaban pidana;
13. Bahwa dengan demikian, permasalahan konstitusional norma a quo terletak
pada konsekuensi normatif dari kata “dan” yang dapat mengubah
pertanggungjawaban yang seharusnya bergantung pada fakta, pembuktian,
dan dasar kesalahan masing-masing subjek menjadi pertanggungjawaban
yang bersifat otomatis dan kumulatif. Pertentangan norma mengenai
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada norma a quo dengan
Pasal 49 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Oleh karena
itu, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih
10
lanjut, karena hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP merupakan
implementasi dari penegakan dan perlindungan hukum yang merupakan
ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 maka jika terdapat ketentuan
dalam KUHAP yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil maka
dengan sendirinya ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum;
14. Bahwa karena Pemohon memiliki jabatan fungsional dalam struktur
korporasi maka dengan tidak diberikannya kepastian hukum mengenai
pertanggungjawaban pidana korporasi maka dengan sendirinya ketentuan
dalam norma a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan atas diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa
dasar pengujian permohonan ini adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G
ayat (1) UUD 1945.
C. Makna Filosofis dan Normatif Kata “dan” dan Frasa “dan/atau” dalam
Norma Hukum
16. Bahwa sesuai dengan nasihat Majelis Hakim dalam sidang Pemeriksaan
Pendahuluan tanggal 8 Oktober 2026, Pemohon memperdalam perbedaan
antara kata “dan” dan frasa “dan/atau” dalam norma hukum dari tiga sudut,
yaitu logika norma, teknik pembentukan peraturan perundang-undangan,
dan filsafat pertanggungjawaban pidana;
17. Bahwa bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa normatif.
Kata penghubung di dalamnya bukan sekadar persoalan tata bahasa,
melainkan menentukan struktur kewajiban dan akibat hukum. Dalam logika
proposisional, kata “dan” merupakan konjungsi (A ∧ B) yang hanya terpenuhi
apabila kedua unsur hadir bersama-sama, sedangkan frasa “dan/atau”
merupakan disjungsi inklusif (A ∨ B) yang terpenuhi apabila hanya A, hanya
B, atau A dan B sekaligus. Dengan demikian, kata “dan” menutup pilihan
11
menjadi satu kemungkinan, sedangkan frasa “dan/atau” membuka tiga
kemungkinan yang pilihannya digantungkan pada keadaan konkret;
18. Bahwa pembedaan tersebut dibakukan dalam Lampiran II UU 12/2011, yang
menentukan bahwa untuk menyatakan sifat kumulatif digunakan kata “dan”
(angka 262), untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata “atau” (angka
263), dan untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif digunakan
frasa “dan/atau” (angka 264). Artinya, pilihan kata penghubung oleh
pembentuk undang-undang merupakan pilihan normatif yang membawa
akibat hukum berbeda, bukan variasi redaksional yang dapat dipertukarkan;
19. Bahwa ketika kata penghubung digunakan untuk merangkai subjek yang
dikenai
pertanggungjawaban
pidana,
perbedaan
tersebut
menjadi
perbedaan mengenai dasar pemidanaan. Kata “dan” menjadikan kedudukan
sebagai penanggung jawab Korporasi sebagai alasan yang cukup untuk ikut
dikenai pertanggungjawaban begitu Korporasi dikenai pertanggungjawaban
(pertanggungjawaban berbasis kedudukan). Sebaliknya, frasa “dan/atau”
menjadikan pertanggungjawaban masing-masing subjek bergantung pada
terbuktinya perbuatan dan kesalahan masing-masing (pertanggungjawaban
berbasis perbuatan dan kesalahan);
20. Bahwa secara filosofis, hukum pidana modern bertumpu pada asas tiada
pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi
mens sit rea), yang berakar pada pandangan bahwa manusia adalah
makhluk otonom yang hanya patut dicela atas pilihan perbuatannya sendiri
(Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta,
2008; Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi,
Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). Dalam tradisi filsafat moral
Immanuel Kant, manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan dan tidak
pernah semata-mata sebagai sarana (Immanuel Kant, Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten, Riga: Johann Friedrich Hartknoch, 1785, AA 4:429).
Memidana seseorang semata-mata karena perbuatan orang lain atau
karena kedudukannya dalam suatu organisasi berarti menjadikannya sarana
bagi tujuan penegakan hukum terhadap Korporasi. Hal ini sejalan pula
dengan prinsip keadilan suum cuique tribuere (memberikan kepada setiap
orang apa yang menjadi bagiannya; Ulpianus dalam Digesta 1.1.10), yang
12
dalam hukum pidana bermakna individualisasi pertanggungjawaban: setiap
subjek menanggung akibat sebatas perbuatan dan kesalahannya;
21. Bahwa Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum mengemban tiga nilai
dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang harus
diseimbangkan (Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, Leipzig: Quelle &
Meyer, 1932). Kata “dan” dalam norma a quo seolah memberikan kepastian
redaksional, tetapi kepastian tersebut diperoleh dengan mengorbankan
keadilan
karena
memperlakukan
sama
subjek
yang
peran
dan
kesalahannya berbeda. Frasa “dan/atau” justru menghadirkan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dikehendaki Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
yakni kepastian bahwa setiap subjek hanya akan dipidana berdasarkan
ukuran yang sama: terbuktinya perbuatan dan kesalahannya sendiri;
22. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri telah memilih konstruksi fakultatif
ketika merumuskan subjek pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam
hukum pidana materiil. Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan bahwa
pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi “dikenakan terhadap
Korporasi”, sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP menentukan bahwa
pertanggungjawaban tersebut “dapat dikenakan kepada pengurus yang
mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali,
dan/atau pemilik manfaat Korporasi”. Kata “dapat”, yang menurut angka 267
Lampiran II UU 12/2011 digunakan untuk menyatakan sifat diskresioner, dan
frasa “dan/atau” dalam hukum materiil menunjukkan bahwa pengenaan
pertanggungjawaban kepada penanggung jawab Korporasi bersifat fakultatif
dan bergantung pada pembuktian, sehingga kata “dan” dalam Pasal 326
ayat (1) UU 20/2025 yang bersifat kumulatif mutlak tidak sejalan dengan
pilihan normatif pembentuk undang-undang dalam hukum materiil;
23. Bahwa frasa “dan/atau” yang dimohonkan Pemohon bukanlah rumusan
yang kabur, karena pilihan di antara ketiga kemungkinan yang dikandungnya
tidak diserahkan pada kehendak bebas penegak hukum, melainkan
ditentukan oleh kriteria hukum pidana materiil yang telah ada, yaitu: (a)
pertanggungjawaban dikenakan terhadap Korporasi saja, apabila tindak
pidana memenuhi syarat pertanggungjawaban Korporasi sebagaimana
dimaksud Pasal 48 KUHP, tetapi tidak terbukti adanya perbuatan dan
kesalahan
penanggung
jawab
Korporasi;
(b)
pertanggungjawaban
13
dikenakan terhadap penanggung jawab Korporasi saja, apabila terbukti
adanya perbuatan dan kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan, dari
penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 KUHP,
sedangkan pemidanaan terhadap Korporasi tidak diperlukan atau tidak
dapat dilakukan, sebagaimana juga dikenal dalam rumusan “Korporasi atau
Pengurus” pada Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13
Tahun 2016; dan (c) pertanggungjawaban dikenakan terhadap Korporasi
dan penanggung jawab Korporasi secara bersama-sama, apabila syarat
pertanggungjawaban Korporasi terpenuhi dan sekaligus terbukti adanya
perbuatan dan kesalahan penanggung jawab Korporasi;
24. Bahwa kriteria tersebut sekaligus menunjukkan bahwa yang dimohonkan
bukanlah perubahan substansi hukum pidana materiil, melainkan
penyelarasan hukum acara dengan hukum materiil. Hukum acara
menyediakan
mekanisme
untuk
memproses
Korporasi
dan/atau
penanggung jawab Korporasi, sedangkan siapa yang pada akhirnya dikenai
pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh pembuktian dan kriteria hukum
materiil tersebut. Hal ini selaras pula dengan Pasal 332 UU 20/2025 yang
menentukan bahwa Korporasi dan penanggung jawab Korporasi “dapat”
diajukan bersama-sama sebagai Terdakwa;
25. Bahwa dengan demikian, perbedaan filosofis antara kata “dan” dan frasa
“dan/atau” dalam norma a quo adalah perbedaan antara pemidanaan yang
ditentukan oleh kedudukan dan pemidanaan yang ditentukan oleh
kesalahan. Kata “dan” menutup ruang penilaian hakim atas peran dan
kesalahan masing-masing subjek, sedangkan frasa “dan/atau” membuka
ruang tersebut dan mengembalikan pertanggungjawaban pidana pada asas
kesalahan yang menjadi landasan hukum pidana nasional;
D. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Formil
26. Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yang berasal dari
adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Menurut
sejarahnya, asas ini merupakan produk aliran klasik dalam hukum pidana
yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-
wenangan negara dan bukan untuk melindungi masyarakat dan negara dari
kejahatan sebagaimana tujuan hukum pidana modern. Paling tidak, ada
empat makna asas legalitas. Pertama, terhadap ketentuan pidana tidak
14
boleh berlaku surut (non retroaktif atau nullum crimen nulla poena sine lege
praevia atau lex praevia). Kedua, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak
boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen nulla poena
sine lege scripta atau lex scripta). Ketiga, rumusan ketentuan pidana harus
jelas (nullum crimen nulla poena sine lege certa atau lex certa). Keempat,
ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi
(nullum crimen nulla poena sine lege stricta atau lex stricta).
Anselm von Feuerbach menerangkan keberlakuan asas legalitas
dalam hukum pidana formil dengan menguraikan adagium nullum delictum
nulla poena sine praevia lege poenali menjadi tiga frasa. Pertama, nulla
poena sine lege yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana
menurut undang-undang. Kedua, nulla poena sine crimine yang berarti tidak
ada pidana tanpa perbuatan pidana. Ketiga, nullum crimen sine poena lege
poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut
undang-undang. (D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius, Hukum
Pidana, Diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, Jakarta: Liberty, 1995, hlm 5).
Berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi,
yaitu: (a) fungsi melindungi yang berarti undang-undang pidana melindungi
rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang; (b) fungsi
instrumental, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang,
pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi
melindungi lebih pada hukum pidana materiil yang mengacu pada frasa
pertama (nulla poena sine lege) dan kedua (nulla poena sine crimine).
Sementara itu, fungsi instrumental lebih pada hukum pidana formil yang
mengacu pada frasa ketiga (nullum crimen sine poena legali).
Bila dicermati, frasa ketiga nullum crimen sine poena legali yang
berarti “tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang”
adalah suatu kalimat negatif. Jika kalimat tersebut dipositifkan, bunyinya
“semua perbuatan harus dipidana menurut undang-undang”. Dengan
demikian, asas legalitas dalam hukum pidana meliputi hukum pidana materiil
dan formil. Dalam hukum pidana materiil, asas legalitas berarti tidak ada
yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-
undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sementara
15
itu, dalam hukum pidana formil asas legalitas berarti setiap perbuatan pidana
harus dituntut.
Dalam hukum acara pidana, asas legalitas mengandung tiga makna,
yaitu: (a) lex scripta yang berarti bahwa hukum acara pidana harus bersifat
tertulis; (b) lex certa yang berarti hukum acara pidana harus memuat
ketentuan yang jelas; (c) lex stricta yang berarti bahwa hukum acara pidana
harus ditafsirkan secara ketat, kalaupun dilakukan penafsiran dalam hukum
acara pidana, penafsiran tersebut bersifat restriktif.
Hal ini dapat dipahami mengingat sifat keresmian dalam hukum acara
pidana dan karakter hukum acara pidana yang sedikit lebih banyak
mengandung hak asasi manusia. Legalisme yang berarti berpegang teguh
pada peraturan, tata cara, atau penalaran hukum. Dalam konteks hukum
acara pidana, legalisme itu sendiri cenderung mengesampingkan kebenaran
materiil suatu tindak pidana. (Philippe Nonet dalam Lawrence M. Friedman,
The Legal System: A Social Science Perspective (Sistem Hukum: Perspektif
Ilmu Sosial), diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusamedia, 2009,
hlm 321);
27. Bahwa dimensi lex certa memiliki relevansi khusus dalam perkara a quo
karena hukum pidana tidak hanya menuntut adanya dasar hukum tertulis,
tetapi juga menuntut agar subjek hukum dapat mengetahui secara wajar
batas perbuatan dan konsekuensi pidana yang dapat dikenakan kepadanya.
Norma yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang wajib
bertanggung jawab secara pidana berpotensi bertentangan dengan tuntutan
kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas. Hukum acara pidana
memang tidak menentukan delik dan pidana dalam arti yang sama dengan
hukum pidana materiil, tetapi karena hukum acara memberikan kewenangan
kepada negara untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan,
penahanan, penuntutan, pemeriksaan, dan tindakan hukum lainnya yang
berpotensi membatasi hak subjek hukum, maka seluruh tindakan tersebut
harus memiliki dasar hukum yang jelas, pasti, dan dapat diperkirakan;
28. Bahwa dalam konteks hukum pidana formil, asas legalitas setidak-tidaknya
mensyaratkan tiga karakter utama, yaitu lex scripta, lex certa, dan lex stricta.
Hukum acara pidana harus tertulis, harus memuat kewenangan dan
prosedur secara jelas, serta harus ditafsirkan secara ketat agar tidak
16
berkembang menjadi sumber kewenangan negara yang tidak secara tegas
diberikan oleh undang-undang. Sifat demikian merupakan konsekuensi dari
karakter hukum acara pidana sebagai hukum yang memberikan
kewenangan kepada negara untuk menggunakan instrumen koersif
terhadap individu maupun subjek hukum lainnya. Semakin besar
kewenangan yang diberikan kepada negara, semakin tinggi pula tuntutan
terhadap kejelasan, keterukuran, dan pembatasan kewenangan tersebut.
Hukum acara pidana oleh karenanya tidak boleh menggunakan rumusan
yang secara tidak langsung mengubah siapa yang harus bertanggung jawab
secara pidana hanya melalui konstruksi prosedural. Penentuan mengenai
siapa yang dapat dipidana, atas dasar kesalahan apa, dan dalam keadaan
bagaimana, pada hakikatnya merupakan persoalan hukum pidana materiil
yang harus diterapkan melalui mekanisme hukum acara;
29. Bahwa penggunaan kata “dan” dalam norma a quo memiliki konsekuensi
hukum yang berbeda apabila dibandingkan dengan konstruksi hukum
pidana materiil yang menggunakan rumusan “dapat” dan “dan/atau”. Apabila
kata “dan” dimaknai sebagai kewajiban untuk selalu mengenakan
pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi sekaligus penanggung
jawab
Korporasi,
maka
norma
a
quo
berpotensi
mengubah
pertanggungjawaban
pidana
dari
sesuatu
yang
harus
ditentukan
berdasarkan fakta dan pembuktian menjadi sesuatu yang bersifat otomatis;
30. Bahwa pemaknaan demikian problematik dari perspektif lex certa karena
kategori “penanggung jawab Korporasi” sebagaimana dimaksud Pasal 326
ayat (2) UU 20/2025 meliputi pengurus yang memiliki jabatan fungsional,
pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Keempat
kategori tersebut tidak dengan sendirinya memiliki peran, kewenangan,
tingkat pengetahuan, maupun keterlibatan yang sama dalam suatu tindak
pidana. Status sebagai pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau
pemilik manfaat merupakan kategori kedudukan dalam struktur atau
hubungan Korporasi, bukan dengan sendirinya merupakan bukti mengenai
terpenuhinya unsur tindak pidana, keterlibatan, kesalahan, maupun
hubungan kausal seseorang dengan tindak pidana tertentu;
31. Bahwa oleh sebab itu, suatu norma hukum acara yang dimaknai sebagai
mengharuskan
setiap
tindak
pidana
Korporasi
selalu
diikuti
17
pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi dan penanggung jawab
Korporasi berpotensi menggeser asas legalitas dari fungsi pembatasan
kekuasaan menjadi justru sumber perluasan pertanggungjawaban pidana.
Kondisi tersebut bertentangan dengan hakikat asas legalitas yang
seharusnya melindungi subjek hukum dari tindakan negara yang tidak dapat
diperkirakan dan tidak didasarkan pada dasar pertanggungjawaban yang
jelas. Dalam konteks demikian, tuntutan lex certa tidak berhenti pada
pertanyaan apakah norma tersebut telah tertulis, melainkan juga apakah
konsekuensi pidana yang ditimbulkan norma dapat dipahami dan diterapkan
secara terukur.
32. Bahwa oleh karena itu, apabila Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dipahami
sebagai kewajiban otomatis untuk membebankan pertanggungjawaban
pidana kepada Korporasi dan penanggung jawab Korporasi secara
bersamaan, maka norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian
mengenai dasar pertanggungjawaban personal dari penanggung jawab
Korporasi, sekaligus membuka ruang kriminalisasi yang tidak proporsional
terhadap pihak yang sesungguhnya tidak memiliki kesalahan.
E. Fungsi Hukum Acara Pidana dalam Sistem Hukum Pidana
33. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara
hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan negara dalam menjalankan
kekuasaan, termasuk dalam menjalankan kekuasaan penegakan hukum
pidana, harus dilaksanakan berdasarkan hukum, melalui prosedur yang
ditentukan oleh hukum, serta tetap menjamin kepastian hukum yang adil dan
perlindungan terhadap hak konstitusional setiap orang;
34. Bahwa dalam penegakan hukum pidana, keberadaan hukum acara pidana
merupakan konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum tersebut.
Hukum acara pidana tidak semata-mata merupakan sekumpulan ketentuan
teknis mengenai tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan
pemidanaan, melainkan merupakan instrumen yang membatasi tindakan
negara dalam menggunakan kekuasaan pidana terhadap seseorang
maupun subjek hukum lainnya;
18
35. Bahwa dalam negara hukum, penegakan hukum pidana dilakukan melalui
hukum acara pidana sebagai prosedur untuk menegakkan dan menjalankan
hukum pidana. Hukum acara pidana sekaligus menjadi instrumen untuk
memastikan agar proses hukum yang berpotensi mengurangi hak
seseorang dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh hukum,
karena prosedur merupakan ukuran untuk menilai apakah proses
penegakan hukum dilakukan secara adil atau justru secara sewenang-
wenang;
36. Bahwa lebih lanjut, hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur
dan memberikan batasan terhadap tindakan negara dalam proses
penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang
baku, untuk menegakkan hukum sekaligus melindungi hak-hak individu
selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, hukum acara pidana
pada hakikatnya merupakan salah satu manifestasi dari prinsip due process
of law dalam negara hukum yang demokratis;
37. Bahwa fungsi hukum acara pidana tersebut juga sejalan dengan doktrin
hukum pidana yang memandang hukum acara pidana sebagai hukum yang
memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan
berdasarkan ketentuan hukum pidana materiil. Hukum acara pidana
mengatur bagaimana negara bertindak ketika terdapat dugaan tindak
pidana, bagaimana pelaku dicari dan disidik, bagaimana alat bukti
dikumpulkan, bagaimana perkara diajukan ke hadapan hakim, bagaimana
pemeriksaan dilaksanakan, bagaimana putusan dijatuhkan, dan bagaimana
putusan tersebut dilaksanakan;
38. Bahwa dengan demikian, dari perspektif fungsional, hukum acara pidana
setidak-tidaknya mengandung fungsi untuk: pertama, menemukan atau
mendekati kebenaran dalam perkara pidana; kedua, menyediakan
mekanisme pembuktian terhadap tindak pidana dan pertanggungjawaban
pidana; ketiga, memberikan kepastian hukum melalui proses pemeriksaan
dan putusan pengadilan; keempat, menjamin perlindungan terhadap hak-
hak subjek yang berhadapan dengan kekuasaan negara; dan kelima,
memastikan agar hukum pidana materiil dapat dilaksanakan secara sah dan
adil;
19
39. Bahwa dalam kerangka tersebut, hukum pidana materiil dan hukum pidana
formil memiliki hubungan yang bersifat fungsional dan tidak dapat
dipisahkan. Hukum pidana materiil menentukan perbuatan yang dilarang,
subjek
hukum
yang
dapat
dimintai
pertanggungjawaban,
dasar
pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang dapat dikenakan. Sebaliknya,
hukum pidana formil menyediakan sarana, mekanisme, dan prosedur untuk
membuktikan serta menerapkan ketentuan hukum pidana materiil tersebut;
40. Bahwa dengan demikian, hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan
instrumen pelaksana hukum pidana materiil, bukan sumber mandiri untuk
membentuk substansi pertanggungjawaban pidana. Doktrin adjectief recht
menempatkan hukum acara sebagai sarana untuk menjalankan hukum
materiil, dalam pengertian bahwa hukum materiil menentukan hak dan
kewajiban, sedangkan hukum prosedural menyediakan mekanisme untuk
menegakkan hak dan kewajiban tersebut;
41. Bahwa konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah hukum acara pidana
tidak boleh memperluas, mempersempit, maupun mengubah substansi
pertanggungjawaban pidana yang telah ditentukan oleh hukum pidana
materiil.
Hukum
acara
boleh
menentukan
bagaimana
suatu
pertanggungjawaban pidana diperiksa, dibuktikan, dituntut, dan diputus,
tetapi tidak seharusnya menentukan secara substantif siapa yang wajib
dipidana apabila hukum materiil sendiri mensyaratkan penentuan tersebut
berdasarkan keadaan konkret dan pembuktian dalam perkara;
42. Bahwa perkembangan hukum pidana nasional telah menempatkan
Korporasi sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana. Pengakuan Korporasi sebagai subjek hukum
pidana tersebut membawa konsekuensi bahwa proses pidana terhadap
Korporasi harus memiliki mekanisme acara yang memadai, mulai dari tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan sampai
dengan pelaksanaan putusan;
43. Bahwa kebutuhan akan mekanisme tersebut tidak berarti bahwa hukum
acara pidana memperoleh kewenangan untuk menentukan sendiri
konfigurasi pertanggungjawaban pidana Korporasi. Sebaliknya, hukum
acara harus tetap berfungsi sebagai instrumen untuk menemukan
kebenaran mengenai perbuatan pidana, mengidentifikasi subjek yang
20
terlibat, menguji alat bukti, dan membawa hasil pembuktian tersebut kepada
hakim
untuk
kemudian
ditentukan
pertanggungjawaban
pidananya
berdasarkan hukum pidana materiil;
44. Bahwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana Korporasi, fungsi
pembuktian menjadi sangat penting karena keberadaan suatu tindak pidana
yang dilakukan dalam lingkup Korporasi tidak serta-merta menjawab
pertanyaan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban
pidana. Pertanyaan tersebut tetap harus dijawab melalui pemeriksaan
terhadap fakta, hubungan antara perbuatan dengan Korporasi, kedudukan
dan
peran
orang
yang
terkait
dengan
Korporasi,
serta
dasar
pertanggungjawaban masing-masing subjek;
45. Bahwa dengan demikian, hukum acara pidana seharusnya menyediakan
mekanisme untuk memproses Korporasi dan pihak-pihak yang secara
hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi hasil akhir mengenai
siapa yang dapat dipidana tetap harus ditentukan melalui penerapan hukum
pidana materiil berdasarkan fakta dan pembuktian yang diperoleh dalam
proses peradilan;
46. Bahwa konstruksi demikian sejalan dengan fungsi hukum acara pidana
untuk mencari kebenaran, memberikan kepastian melalui putusan hakim,
serta melaksanakan putusan tersebut. Van Bemmelen merumuskan tiga
fungsi hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran,
pemberian keputusan oleh hakim, serta pelaksanaan keputusan (Andi
Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar
Grafika, 2008);
47. Bahwa oleh karena itu, hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari
fungsi pembuktian. Pembuktian merupakan mekanisme yang menjembatani
antara adanya dugaan tindak pidana dengan dapat atau tidaknya seseorang
atau Korporasi dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana. Dengan kata
lain,
hukum
acara
memberikan
proses
untuk
membuktikan
pertanggungjawaban, sedangkan hukum pidana materiil memberikan
ukuran normatif mengenai pertanggungjawaban yang dapat dikenakan;
48. Bahwa konstruksi Pasal 49 KUHP sebagaimana telah diuraikan di atas
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana Korporasi bukanlah
pertanggungjawaban yang secara otomatis selalu harus dilekatkan kepada
21
seluruh subjek yang berada di dalam atau berhubungan dengan Korporasi.
Pertanggungjawaban pidana tetap membutuhkan dasar normatif dan dasar
faktual terhadap masing-masing subjek yang dimintai pertanggungjawaban;
49. Bahwa dengan demikian, yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah
kemungkinan hukum untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif terhadap
Korporasi dan penanggung jawab Korporasi, melainkan perubahan sifat
pertanggungjawaban dari sesuatu yang seharusnya ditentukan berdasarkan
fakta dan pembuktian menjadi sesuatu yang seolah-olah wajib dan otomatis
hanya karena terdapat tindak pidana oleh Korporasi;
50. Bahwa penggunaan kata “dan” dalam norma a quo berpotensi melahirkan
konsekuensi normatif bahwa apabila terjadi tindak pidana oleh Korporasi,
maka pertanggungjawaban pidana wajib dikenakan kepada Korporasi
sekaligus kepada penanggung jawab Korporasi. Konstruksi demikian
berbeda dengan konstruksi hukum materiil yang memberikan ruang untuk
menentukan pertanggungjawaban berdasarkan fakta, pembuktian, dan
dasar pertanggungjawaban masing-masing subjek;
51. Bahwa persoalan konstitusional norma a quo dengan demikian tidak
semata-mata terletak pada perbedaan redaksional antara kata “dan” dalam
Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dengan konstruksi “dapat” serta “dan/atau”
dalam hukum pidana materiil. Persoalan yang sesungguhnya terletak pada
konsekuensi normatif dari kata “dan” apabila dimaknai sebagai kewajiban
untuk selalu mengenakan pertanggungjawaban secara kumulatif terhadap
Korporasi dan penanggung jawab Korporasi;
52. Bahwa
pemaknaan
demikian
berpotensi
mengubah
karakter
pertanggungjawaban pidana yang seharusnya bersifat berdasarkan fakta,
pembuktian, dan dasar pertanggungjawaban masing-masing subjek menjadi
pertanggungjawaban yang bersifat otomatis dan kumulatif. Padahal,
pertanggungjawaban pidana merupakan substansi hukum pidana materiil
dan tidak seharusnya dibentuk atau diperluas melalui hukum acara pidana;
53. Bahwa apabila hukum materiil membuka kemungkinan pertanggungjawaban
terhadap Korporasi, terhadap penanggung jawab Korporasi, atau terhadap
keduanya berdasarkan keadaan konkret dan pembuktian, maka hukum
formil
tidak dapat menutup pilihan
tersebut
dengan
menjadikan
pertanggungjawaban kumulatif sebagai satu-satunya konsekuensi hukum;
22
54. Bahwa apabila Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 tetap dimaknai demikian,
maka terdapat ketidaksesuaian antara hukum pidana materiil sebagai dasar
pertanggungjawaban dan hukum pidana formil sebagai mekanisme
penerapannya. Hukum formil justru menghasilkan konsekuensi yang lebih
restriktif daripada hukum materiil, sehingga menimbulkan ketidakpastian
hukum serta memaksa aparat penegak hukum dan hakim menghadapi
pilihan antara mengikuti norma formil atau norma materiil;
55. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan Indonesia sebagai negara
hukum berkorelasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin
hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil. Dalam negara hukum, kepastian hukum tidak hanya berarti
adanya teks undang-undang, tetapi juga adanya keteraturan, konsistensi,
dan keterukuran mengenai tindakan negara serta konsekuensi hukum yang
dapat dikenakan kepada warga negara maupun subjek hukum lainnya;
56. Bahwa hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan
perlindungan hak asasi manusia serta prinsip due process of law. Oleh
sebab itu, apabila ketentuan hukum acara pidana justru menimbulkan
ketidakpastian dan berpotensi membuka ruang tindakan negara yang tidak
dapat diprediksi secara wajar, maka persoalan tersebut tidak lagi semata-
mata merupakan persoalan teknis hukum acara, melainkan persoalan
konstitusional;
57. Bahwa pemaknaan Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang menjadikan
pertanggungjawaban kumulatif sebagai konsekuensi otomatis tidak
memberikan kepastian mengenai dasar pertanggungjawaban individual
penanggung jawab Korporasi. Penanggung jawab Korporasi dapat berada
dalam struktur yang berbeda, memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda,
serta memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam suatu tindak pidana.
Oleh sebab itu, penyamaan konsekuensi pidana secara otomatis tanpa
mempertimbangkan dasar pertanggungjawaban masing-masing subjek
berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum;
58. Bahwa sebaliknya, apabila kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
dimaknai “dan/atau”, sehingga dalam proses hukum acara Korporasi dan
penanggung jawab Korporasi dapat diproses serta diperiksa sesuai dengan
kedudukan hukumnya, sedangkan mengenai apakah keduanya dapat
23
dijatuhi pidana ditentukan berdasarkan fakta, pembuktian, dan hukum
pidana materiil, maka fungsi hukum acara pidana tetap berada dalam
koridor due process of law;
59. Bahwa dengan pemaknaan demikian, hukum acara pidana tetap dapat
menjalankan fungsi instrumentalnya dalam proses penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan dan pembuktian, tanpa berubah menjadi sumber
pembentukan pertanggungjawaban pidana yang baru. Dengan demikian,
tercipta hubungan yang konsisten antara hukum pidana materiil sebagai
dasar pertanggungjawaban dengan hukum pidana formil sebagai instrumen
penerapannya;
60. Bahwa oleh karena itu, Pemohon tidak meminta Mahkamah menghapus
kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 ataupun meniadakan
kemungkinan pertanggungjawaban kumulatif, melainkan memohon agar
kata “dan” tersebut dimaknai “dan/atau”, sehingga tidak lagi menjadi
kewajiban otomatis untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana
terhadap
kedua
subjek
tanpa
mempertimbangkan
dasar
pertanggungjawaban masing-masing;
61. Bahwa pertanggungjawaban pidana secara kumulatif tetap dapat dikenakan
apabila berdasarkan fakta, alat bukti, dan penerapan hukum pidana materiil
terbukti bahwa baik Korporasi maupun penanggung jawab Korporasi
memiliki dasar pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemaknaan
yang dimohonkan Pemohon bukanlah penghapusan pertanggungjawaban
kumulatif, melainkan penegasan bahwa pertanggungjawaban kumulatif
harus merupakan hasil dari pembuktian, bukan konsekuensi otomatis dari
rumusan hukum acara;
62. Bahwa pemaknaan tersebut sekaligus memastikan bahwa hukum acara
pidana menjalankan fungsi yang semestinya, yakni sebagai sarana untuk
mencari
kebenaran,
membuktikan
pertanggungjawaban,
menjamin
kepastian melalui putusan hakim, melindungi subjek hukum dari tindakan
negara yang sewenang-wenang, serta melaksanakan hukum pidana materiil
secara adil dan sah;
63. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kata “dan” dalam Pasal 326
ayat (1) UU 20/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal
28G ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”, karena tanpa
24
pemaknaan demikian setiap tindak pidana oleh Korporasi wajib selalu
dikenakan pertanggungjawaban pidana secara kumulatif terhadap Korporasi
dan penanggung jawab Korporasi, tanpa didasarkan pada fakta,
pembuktian, dan dasar pertanggungjawaban masing-masing subjek;
64. Bahwa dengan pemaknaan “dan/atau”, Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
selengkapnya berbunyi “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh
Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan/atau penanggung jawab
Korporasi”, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan
terhadap Korporasi saja, penanggung jawab Korporasi saja, atau keduanya,
sesuai dengan kriteria hukum pidana materiil serta fakta dan pembuktian
terhadap masing-masing subjek sebagaimana telah diuraikan dalam bagian
mengenai makna filosofis dan normatif kata “dan” dan frasa “dan/atau”;
65. Bahwa pemaknaan demikian diperlukan untuk mengembalikan hukum acara
pidana pada kedudukannya sebagai hukum pidana formil yang berfungsi
sebagai instrumen pelaksana hukum pidana materiil, sekaligus menjamin
agar proses penegakan hukum pidana terhadap Korporasi tetap berada
dalam batas prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan due
process of law sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.
F. Doktrin-Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
66. Bahwa hukum pidana korporasi pada hakikatnya menghadapi persoalan
atribusi, yaitu bagaimana suatu perbuatan, kesalahan, dan keadaan batin
orang yang bertindak dalam lingkungan Korporasi dapat dipertautkan
kepada Korporasi sebagai subjek hukum, sekaligus menentukan kapan
orang yang melakukan atau berkaitan dengan perbuatan tersebut dapat
dimintai pertanggungjawaban secara personal;
67. Bahwa dalam doktrin pertanggungjawaban pidana Korporasi dikenal
berbagai model, antara lain vicarious liability, strict liability, identification
doctrine, aggregation doctrine, corporate culture model, management failure
model, dan functional daderschap. Keragaman teori tersebut menunjukkan
bahwa hubungan antara Korporasi dan orang yang menjalankan fungsi
Korporasi tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai hubungan yang
secara otomatis melahirkan pertanggungjawaban pidana personal bagi
setiap pengurus atau penanggung jawab Korporasi.
25
68. Bahwa salah satu model, yaitu identification doctrine, membangun
pertanggungjawaban Korporasi melalui perbuatan dan keadaan batin
pejabat atau pihak yang menjadi directing mind Korporasi. Dalam model
tersebut, perlu terlebih dahulu ditentukan siapa yang memiliki posisi dan
fungsi yang relevan serta apakah tindakannya dapat diatribusikan sebagai
tindakan Korporasi.
69. Bahwa demikian pula dalam doctrine of aggregation, pertanggungjawaban
Korporasi dapat dibangun berdasarkan kombinasi perbuatan dan kesalahan
sejumlah orang yang relevan dalam struktur Korporasi. Hal tersebut
menunjukkan bahwa atribusi pertanggungjawaban pidana terhadap
Korporasi merupakan konstruksi hukum yang memerlukan penilaian
mengenai perbuatan, hubungan, kewenangan, dan kesalahan, bukan
semata-mata berdasarkan jabatan formal seseorang;
70. Bahwa bahkan dalam perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia
dikenal berbagai model pembebanan pertanggungjawaban, antara lain
model ketika pengurus yang bertanggung jawab, Korporasi yang
bertanggung jawab, maupun model ketika Korporasi dan pengurus sama-
sama dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, keberadaan
pertanggungjawaban secara kumulatif terhadap Korporasi dan orang
tertentu bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya bertentangan dengan
hukum pidana;
71. Bahwa persoalan konstitusional dalam norma a quo justru timbul karena
penggunaan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dapat
dimaknai sebagai kewajiban untuk selalu mengenakan pertanggungjawaban
pidana kepada Korporasi dan penanggung jawab Korporasi secara
bersamaan, tanpa secara tegas mensyaratkan bahwa pertanggungjawaban
terhadap
masing-masing
subjek
harus
didasarkan
pada
dasar
pertanggungjawaban pidana yang dapat dibuktikan secara individual;
72. Bahwa konstruksi demikian berpotensi menggeser kedudukan “penanggung
jawab Korporasi” dari subjek yang harus dibuktikan pertanggungjawabannya
menjadi subjek yang secara otomatis ikut dimintai pertanggungjawaban
semata-mata karena termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 326 ayat (2) UU 20/2025;
26
73. Bahwa jabatan sebagai pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali,
atau pemilik manfaat tidak dengan sendirinya membuktikan adanya
perbuatan pidana, keterlibatan, kesalahan, maupun hubungan kausal antara
orang tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Oleh
karena itu, status atau kedudukan sebagai penanggung jawab Korporasi
tidak
seharusnya
dipersamakan
dengan
telah
terbuktinya
pertanggungjawaban pidana secara personal.
G. Perbandingan Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di
Berbagai Negara dan Model Pengaturan di Indonesia sebelum UU 20/2025
Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Berbagai Negara
74. Bahwa sebelum menguraikan pertentangan norma a quo dengan batu uji,
Pemohon terlebih dahulu mengajukan perbandingan mengenai cara
berbagai negara merumuskan norma atribusi pertanggungjawaban pidana
korporasi. Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa hukum negara lain
bukanlah batu uji dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
Perbandingan tersebut karenanya diajukan semata-mata untuk tiga
keperluan yang terbatas, yaitu: (a) menguji apakah konstruksi norma a quo
memiliki padanan dalam praktik legislasi negara lain; (b) menunjukkan
muatan substantif dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
schuld) yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD
1945; serta (c) menunjukkan bahwa pemaknaan yang dimohonkan dalam
Petitum bukan merupakan konstruksi baru yang tidak dikenal, melainkan
justru merupakan konstruksi yang lazim dianut;
75. Bahwa
Pemohon
telah
menelusuri
rumusan
norma
atribusi
pertanggungjawaban pidana korporasi pada 15 (lima belas) yurisdiksi
berdasarkan teks resmi peraturan masing-masing negara. Penelusuran
tersebut difokuskan pada pertanyaan yang sama dengan pertanyaan dalam
permohonan a quo, yaitu bagaimana suatu sistem hukum merumuskan
hubungan antara pertanggungjawaban Korporasi dan pertanggungjawaban
orang perseorangan yang berkedudukan di dalam atau mengendalikan
Korporasi, khususnya apakah pengenaan pertanggungjawaban terhadap
keduanya bersifat wajib, fakultatif, atau justru dilarang;
27
76. Bahwa hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada angka sebelumnya,
dengan menyandingkannya terhadap norma a quo, dapat digambarkan
dalam tabel berikut:
Yurisdiksi dan
dasar hukum
Frasa penghubung
dalam teks asli
Sifat pengenaan
Pengaman kesalahan
individual
Belanda
—
Pasal 51 ayat (2)
Wetboek
van
Strafrecht
“…tegen
die
rechtspersoon, dan
wel … dan wel …
tegen de onder 1° en
2°
genoemden
te
zamen” (…terhadap
badan
hukum
itu,
atau
…
atau
…
terhadap
yang
disebut pada 1° dan
2° secara bersama-
sama)
Fakultatif; kumulasi
dirumuskan
sebagai
butir
tersendiri
(3°),
bukan
sebagai
konjungsi
Setiap butir menuntut
dasar
pertanggungjawaban
masing-masing subjek
Prancis — Pasal
121-2 alinea 3
Code pénal
“La
responsabilité
pénale
des
personnes
morales
n’exclut pas celle des
personnes
physiques
auteurs
ou complices des
mêmes faits” (…tidak
mengecualikan…)
Fakultatif;
doktrin
menyebutnya
simple
faculté
(sekadar
kewenangan)
Pembatasan Pasal 121-
3 alinea 4 untuk delik
tidak sengaja
Belgia — Pasal 5
Code
pénal
(Undang-
Undang 11 Juli
2018)
“n’exclut pas” (tidak
mengecualikan)
Fakultatif; kumulasi
penuh
dimungkinkan
Rezim
pelarangan
kumulasi
(décumul)
1999–2018
dicabut
(M.B.
20
Juli
2018,
berlaku 30 Juli 2018)
karena
kesulitan
penafsiran dan karena
dalam praktik penuntut
tetap mendakwa kedua
pihak
Jerman — § 30
Gesetz
über
Ordnungswidrigk
eiten
Ayat (1): “so kann
gegen
diese
eine
Geldbuße
festgesetzt werden”
(dapat
ditetapkan);
Ayat (4): “selbständig
festgesetzt werden”
(ditetapkan
secara
mandiri)
Fakultatif;
sanksi
korporasi
dapat
berdiri
sendiri
tanpa
perkara
individu
Tidak
menggunakan
konjungsi sama sekali;
sanksi korporasi berada
pada rezim tersendiri
28
Austria — § 3
ayat
(4)
Verbandsverant
wortlichkeitsges
etz
“…schließen
einander nicht aus”
(…tidak
saling
mengecualikan)
Fakultatif
§
3
ayat
(2)–(3)
mensyaratkan
kesalahan;
§
11
melarang regres kepada
pengurus
Swiss — Pasal
102 ayat (1) dan
(2)
Strafgesetzbuch
Ayat
(1):
“…kann
diese
Tat
wegen
mangelhafter
Organisation
des
Unternehmens
keiner
bestimmten
natürlichen
Person
zugerechnet
werden” (perbuatan
itu karena organisasi
perusahaan
yang
cacat
tidak
dapat
diatribusikan kepada
orang perseorangan
tertentu); Ayat (2):
“unabhängig von der
Strafbarkeit
natürlicher
Personen” (terlepas
dari
dapat
dipidananya
orang
perseorangan)
Ayat (1) subsidier:
hanya
apabila
individu tidak dapat
diidentifikasi; Ayat
(2) mandiri untuk
delik
katalog
tertentu
Kegagalan
organisasi
korporasi
harus
dibuktikan
Italia — Pasal 8
Decreto
Legislativo
No.
231/2001
“La
responsabilità
dell’ente
sussiste
anche
quando
l’autore del reato non
è stato identificato o
non
è
imputabile”
(tetap ada meskipun
pelaku
tidak
teridentifikasi)
Fakultatif;
pertanggungjawab
an
korporasi
bersifat otonom
Pasal
6:
model
organisasi
sebagai
dasar pembebasan
Spanyol — Pasal
31 ter Código
Penal
“aun
cuando
la
concreta
persona
física responsable no
haya
sido
individualizada”;
“…los
jueces
o
tribunales modularán
las
respectivas
cuantías”
(…wajib
memodulasi besaran
masing-masing)
Fakultatif;
dalam
hal
kumulasi,
denda
agregat
wajib
dimodulasi
agar proporsional
Pasal 31 bis; kewajiban
proporsionalitas sanksi
agregat
29
Republik Rakyat
Tiongkok
—
Pasal 31 Hukum
Pidana
「对单位判处罚金,
并对其直接负责的主
管人员和其他直接责
任人员判处刑罚」
(terhadap
unit
dijatuhkan
denda,
dan
terhadap
personel
penanggung
jawab
langsungnya
dijatuhkan pidana)
Wajib
(sistem
dwipidana / 双罚制)
Kalimat kedua Pasal 31
memuat
pengecualian
tegas
apabila
Buku
Kedua
atau
undang-
undang lain menentukan
lain
Jepang
—
ketentuan
dwipidana (両罰
規定), a.l. Pasal
122
Undang-
Undang
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja dan Pasal
975
Undang-
Undang
Perseroan
「行為者を罰するほ
か、その法人又は人
に対しても…」
(selain menghukum
pelakunya, terhadap
badan hukum atau
orang itu pun…)
Wajib
Yurisprudensi
Mahkamah
Agung
Jepang
mempresumsikan
kelalaian
dalam
pemilihan
dan
pengawasan,
dan
presumsi
itu
dapat
dibantah
(Putusan
Sidang
Pleno
27
November
1957;
Putusan 26 Maret 1965
untuk badan hukum).
Sebagian
ketentuan
lama memuat klausul
pembebasan tegas (た
だし書);
praktik
perumusan saat ini tidak
lagi mencantumkannya
karena
yurisprudensi
menghasilkan
akibat
yang sama
Republik Korea
—
ketentuan
dwipidana
(양벌규정)
「행위자를 처벌하는
외에
법인
또는
개인에 대하여도…」
(selain menghukum
pelakunya, terhadap
badan hukum atau
orang itu pun…)
Wajib
Klausul
pembebasan
menjadi wajib setelah
Mahkamah
Konstitusi
Republik
Korea
menyatakan
rumusan
tanpa
klausul
pembebasan
inkonstitusional
(Perkara
Nomor
2005헌가10,
29
November 2007)
30
Inggris
dan
Wales — Pasal
14 Bribery Act
2010
“the senior officer or
person (as well as
the body corporate or
partnership) is guilty
of
the
offence”
(…demikian
juga
badan hukum itu…)
Fakultatif
Wajib dibuktikan adanya
persetujuan
atau
pembiaran (consent or
connivance)
Inggris
dan
Wales — Pasal
196
Economic
Crime
and
Corporate
Transparency
Act 2023
“…the organisation is
also guilty of the
offence”
(…organisasi itu juga
bersalah…)
Fakultatif
Wajib
dalam
lingkup
kewenangan yang nyata
atau
tampak;
delik
dibatasi pada Schedule
12
Amerika Serikat
— tidak terdapat
norma
atribusi
dalam
undang-
undang; Justice
Manual
§
9-
28.210
“prosecutors should
not limit their focus
solely to individuals
or the corporation,
but should consider
both
as
potential
targets”
(…mempertimbangk
an
keduanya
sebagai
target
potensial)
Fakultatif;
merupakan
pedoman
penuntutan, bukan
kewajiban undang-
undang
Unsur
doktrin
respondeat
superior
harus dibuktikan; § 9-
28.210
mewajibkan
penilaian
terpisah
(a
separate
evaluation
must be made) atas
pertanggungjawaban
tiap individu
Malaysia
—
Pasal 17A ayat
(3)
Malaysian
Anti-Corruption
Commission Act
2009
“…is deemed to have
committed
that
offence unless that
person
proves…”
(…dianggap
telah
melakukan delik itu,
kecuali
orang
tersebut
dapat
membuktikan…)
Wajib
secara
presumtif
Presumsi
dapat
dibantah:
tanpa
persetujuan
atau
pembiaran serta telah
melaksanakan
kehati-
hatian yang wajar; ayat
(4) memberi pembelaan
prosedur memadai bagi
organisasi
Brasil — Pasal 3
parágrafo único
Undang-Undang
No. 9.605/1998
“A responsabilidade
das
pessoas
jurídicas não exclui a
das pessoas físicas,
autoras, co-autoras
ou
partícipes
do
mesmo fato” (…tidak
mengecualikan…)
Fakultatif,
setelah
Putusan Supremo
Tribunal
Federal
RE
548.181/PR,
Primeira Turma, 6
Agustus 2013
Sebelum 2013, rumusan
permisif tersebut dibaca
Superior
Tribunal
de
Justiça
sebagai
kewajiban
dakwaan
ganda
(dupla
imputação)
Indonesia
—
Pasal 23 ayat (1)
Peraturan
Mahkamah
Agung No. 13
Tahun 2016
“Hakim
dapat
menjatuhkan pidana
terhadap
Korporasi
atau Pengurus, atau
Korporasi
dan
Pengurus”
Fakultatif;
enumerasi
tiga
pilihan
Ayat
(2):
didasarkan
pada
masing-masing
undang-undang
yang
mengatur
ancaman
pidananya
31
Indonesia
—
Pasal 49 ayat (1)
dan
ayat
(2)
Undang-Undang
No.
1
Tahun
2023
(KUHP)
sebagaimana
diubah Undang-
Undang No. 1
Tahun 2026
Ayat
(1):
“…dikenakan
terhadap Korporasi”;
Ayat (2): “…dapat
dikenakan
kepada
pengurus
yang
mempunyai
kedudukan
fungsional, pemberi
perintah, pemegang
kendali,
dan/atau
pemilik
manfaat
Korporasi”
Fakultatif (“dapat”);
kumulatif sekaligus
alternatif
(“dan/atau”)
Pasal 48 mensyaratkan
dasar
pertanggungjawaban;
Pasal
36
KUHP
mensyaratkan
kesalahan,
dengan
pengecualian
hanya
“dalam hal ditentukan
oleh
Undang-Undang”
(Pasal 37 KUHP)
Indonesia
—
NORMA A QUO:
Pasal 326 ayat
(1)
Undang-
Undang No. 20
Tahun
2025
(KUHAP)
“…dikenakan
terhadap
Korporasi
dan
penanggung
jawab Korporasi”
Wajib
dan
otomatis,
apabila
kata
“dan”
dimaknai kumulatif
Tidak ada. Penjelasan
Pasal
326
hanya
menyatakan
“cukup
jelas”
Sumber: teks peraturan dan putusan pengadilan masing-masing negara
sebagaimana diuraikan dalam Daftar Bukti Pemohon. Terjemahan dalam tanda
kurung merupakan terjemahan kerja Pemohon dan bukan terjemahan resmi.
77. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, temuan pertama Pemohon adalah
bahwa tidak terdapat satu pun di antara 15 (lima belas) yurisdiksi
pembanding yang menyandarkan penyelesaian persoalan pengenaan
pertanggungjawaban secara serentak pada sebuah kata sambung di antara
dua subjek hukum. Empat belas di antaranya menuangkan persoalan
tersebut dalam norma tersendiri, baik berupa enumerasi pilihan (Belanda),
klausul non-eksklusi (Prancis, Belgia, Austria, Brasil), klausul otonomi (Italia,
Spanyol), pembedaan rezim (Swiss), jalur prosedural mandiri (Jerman),
konstruksi aditif (Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Inggris), maupun
klausul presumsi yang dapat dibantah (Malaysia); sedangkan Amerika
Serikat sama sekali tidak memiliki norma atribusi dalam undang-undang dan
menyelesaikannya melalui doktrin pengadilan serta pedoman penuntutan
yang
justru
mewajibkan
dilakukannya
penilaian
terpisah
atas
pertanggungjawaban tiap individu (Justice Manual § 9-28.210). Keadaan
tersebut patut memperoleh perhatian khusus mengingat Belanda negara
asal Wetboek van Strafrecht yang menjadi induk sistem hukum pidana
Indonesia justru tidak menggunakan konjungsi “en/of”, melainkan
mengenumerasi tiga pilihan secara tegas dan menempatkan kemungkinan
kumulasi sebagai butir tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk
32
undang-undang di berbagai negara memandang persoalan atribusi
pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai persoalan yang terlalu
menentukan untuk dibebankan pada satu kata sambung;
78. Bahwa temuan kedua Pemohon adalah bahwa dari 15 (lima belas) yurisdiksi
pembanding, hanya 4 (empat) yurisdiksi yang menganut pengenaan
pertanggungjawaban secara wajib terhadap Korporasi dan orang
perseorangan sekaligus, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik
Korea, dan Malaysia. Namun demikian, keempat yurisdiksi tersebut tanpa
kecuali memasangkan kewajiban itu dengan pengaman berupa dasar
pembebasan atau keharusan pembuktian kesalahan individual, yaitu
pengecualian tegas dalam Pasal 31 Hukum Pidana Tiongkok, presumsi
kelalaian yang dapat dibantah menurut yurisprudensi Mahkamah Agung
Jepang di samping klausul pembebasan tegas pada sebagian ketentuannya,
klausul pembebasan dalam ketentuan dwipidana Republik Korea, serta
presumsi yang dapat dibantah dalam Pasal 17A ayat (3) dan pembelaan
prosedur memadai dalam Pasal 17A ayat (4) Malaysian Anti-Corruption
Commission Act 2009. Dengan demikian, apabila kata “dan” dalam Pasal
326 ayat (1) UU 20/2025 dimaknai sebagai kewajiban pengenaan
pertanggungjawaban secara kumulatif, maka norma a quo akan menjadi
satu-satunya norma di antara seluruh yurisdiksi yang diperbandingkan yang
mewajibkan pengenaan pertanggungjawaban pidana secara serentak tanpa
menyediakan satu pun pengaman kesalahan individual, sementara
Penjelasan Pasal 326 UU 20/2025 hanya menyatakan “cukup jelas”;
79. Bahwa temuan ketiga Pemohon adalah bahwa konstruksi kumulasi wajib
tanpa klausul pembebasan yakni konstruksi yang dapat lahir dari
pemaknaan kumulatif atas norma a quo telah dinyatakan inkonstitusional
oleh mahkamah konstitusi negara lain. Mahkamah Konstitusi Republik Korea
dalam Putusan Perkara Nomor 2005헌가10 tanggal 29 November 2007
menyatakan ketentuan dwipidana (양벌규정) dalam Pasal 6 Undang-
Undang tentang Tindakan Khusus Pengendalian Kejahatan Kesehatan
Masyarakat
inkonstitusional
sepanjang
memidana
pemilik
usaha
perseorangan (개인인 영업주), dengan pertimbangan bahwa memidana
subjek kedua tanpa dasar pemidanaan tambahan selain perbuatan
33
pelanggaran orang lain dan tanpa alasan pembebasan apa pun
bertentangan dengan asas kesalahan (책임주의) yang bersumber dari
prinsip negara hukum dalam konstitusi, karena pemidanaan harus berpijak
pada kesalahan pelaku sendiri. Putusan tersebut diikuti putusan-putusan
berikutnya, antara lain Perkara Nomor 2008헌가14 tanggal 30 Juli 2009
yang memperluas penalaran tersebut, dan berakibat pada perubahan
puluhan undang-undang Republik Korea guna menyisipkan klausul
pembebasan;
80. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka sebelumnya
memiliki padanan langsung dalam hukum positif Indonesia. Pasal 36 ayat
(1) KUHP menentukan bahwa “Setiap Orang hanya dapat dimintai
pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja
atau karena kealpaan”, sedangkan Pasal 37 KUHP, sebagaimana telah
diubah dengan Pasal VII angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana, hanya memungkinkan seseorang dipidana
semata-mata karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana tanpa
memperhatikan adanya kesalahan “dalam hal ditentukan oleh Undang-
Undang”. Perubahan tersebut sekaligus mengeluarkan dari rumusan Pasal
37 KUHP ketentuan yang semula memungkinkan seseorang dimintai
pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.
Dengan demikian, pemaknaan kumulatif dan otomatis atas Pasal 326 ayat
(1) UU 20/2025 akan melahirkan pertanggungjawaban pidana atas
perbuatan orang lain, yakni bentuk pertanggungjawaban yang justru telah
dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dari rumusan Pasal 37 KUHP,
sekaligus tanpa klausul pembebasan sebagaimana dimiliki oleh seluruh
yurisdiksi pembanding yang menganut kumulasi wajib. Keadaan demikian
tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945. Perlu ditambahkan bahwa Mahkamah Agung Jepang
pernah menghadapi dalil yang sama persis bahwa ketentuan dwipidana
tanpa klausul pembebasan tegas sama dengan pertanggungjawaban tanpa
kesalahan sehingga melanggar asas kesalahan dan menyelesaikannya
bukan dengan membenarkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan,
melainkan dengan menafsirkan norma tersebut sebagai memuat presumsi
34
kelalaian yang dapat dibantah oleh yang bersangkutan (Putusan Sidang
Pleno 27 November 1957 dan Putusan 26 Maret 1965). Teknik penafsiran
demikian sejalan dengan pemaknaan bersyarat yang dimohonkan Pemohon
dalam Petitum;
81. Bahwa temuan keempat Pemohon menjawab kemungkinan dalil bahwa
persoalan norma a quo semata-mata merupakan persoalan penerapan
norma dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. Pengalaman Republik
Federatif Brasil menunjukkan hal sebaliknya. Pasal 3 parágrafo único
Undang-Undang Nomor 9.605/1998 Brasil hanya menyatakan bahwa
pertanggungjawaban badan hukum “tidak mengecualikan” (não exclui)
pertanggungjawaban orang perseorangan, yakni suatu rumusan yang
secara tekstual bersifat permisif dan jauh lebih lemah daripada kata “dan”.
Meskipun demikian, Superior Tribunal de Justiça selama bertahun-tahun
menurunkan dari rumusan tersebut doktrin teoria da dupla imputação, yang
berakibat dakwaan terhadap korporasi tanpa disertai dakwaan terhadap
orang perseorangan dinyatakan cacat (inepta), hingga akhirnya dikoreksi
oleh Supremo Tribunal Federal dalam Putusan RE 548.181/PR (Primeira
Turma, Relator Menteri Rosa Weber, diputus 6 Agustus 2013), yang
menyatakan
bahwa
konstitusi
Brasil
tidak
menggantungkan
pertanggungjawaban pidana badan hukum pada penuntutan simultan
terhadap orang perseorangan dan tidak mewajibkan dakwaan ganda;
82. Bahwa dengan demikian, apabila rumusan yang bersifat permisif seperti
“tidak mengecualikan” saja telah cukup melahirkan doktrin kumulasi wajib
yang membatalkan dakwaan terhadap satu subjek selama bertahun-tahun
sekurang-kurangnya sejak Putusan Superior Tribunal de Justiça REsp
564.960 tahun 2005 hingga dikoreksi pada tahun 2013 maka kata “dan”
dalam Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang secara tekstual jauh lebih kuat
mengarah pada kumulasi dan bahkan tidak didahului kata “dapat” menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan melahirkan praktik penafsiran
yang serupa di Indonesia. Kerugian konstitusional Pemohon karenanya
bukan merupakan kekhawatiran yang abstrak, melainkan kerugian potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
sebagaimana disyaratkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007;
35
83. Bahwa temuan kelima Pemohon adalah bahwa yang dimohonkan Pemohon
bukanlah pelarangan kumulasi. Pengalaman Kerajaan Belgia menunjukkan
bahwa rezim yang justru melarang kumulasi pun tidak dapat dipertahankan:
Pasal 5 alinea 2 Code pénal Belgia berdasarkan Undang-Undang 4 Mei
1999 sempat menentukan bahwa apabila pertanggungjawaban badan
hukum timbul semata-mata karena campur tangan orang perseorangan
yang teridentifikasi, hanya pihak yang melakukan kesalahan paling berat (la
faute la plus grave) yang dapat dipidana, sedangkan pihak lain memperoleh
alasan pemaaf yang menghapus pidana. Ketentuan tersebut dicabut melalui
Undang-Undang 11 Juli 2018 (M.B. 20 Juli 2018, berlaku 30 Juli 2018),
antara lain karena istilah “exclusivement”, “la faute la plus grave”, dan
“sciemment et volontairement” menimbulkan kesulitan penafsiran yang
besar, karena rezim tersebut relatif unik dibandingkan negara-negara
sekitarnya, dan karena dalam praktik penuntut umum justru secara
sistematis tetap mendakwa badan hukum sekaligus orang perseorangan
sehingga persoalannya hanya berpindah kepada hakim. Dengan demikian,
jalan yang sesuai dengan konstitusi bukanlah “wajib keduanya” maupun
“hanya salah satu”, melainkan penentuan berdasarkan fakta, peran, dan
kesalahan masing-masing subjek — yakni persis pemaknaan “dan/atau”
yang dimohonkan Pemohon dalam Petitum;
Model pengaturan yang digunakan dalam sistem di Indonesia sebelum UU
20/2025
84. Bahwa Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang menggunakan konjungsi kata
“dan” menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana Korporasi wajib
dikenakan secara kumulatif terhadap Korporasi dan penanggung jawab
Korporasi. Ketentuan ini secara substantif bertentangan dengan prinsip
umum dan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam
sistem hukum pidana di Indonesia yang telah diterapkan secara konsisten
menggunakan frasa yang mengandung unsur alternatif-kumulatif yaitu frasa
“dan/atau”, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
a. Pasal
49
KUHP
secara
tegas
menentukan
bahwa
(1)
Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi; (2)
Pertanggungjawaban Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
36
dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan
fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik
manfaat Korporasi.
b. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) secara eksplisit menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana
Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan
Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi
dan/atau Personil Pengendali Korporasi”;
c. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara tegas merumuskan
sebagai berikut:
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau
atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana
dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan
dalam tindak pidana tersebut.
(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan
kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup
kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi
perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa
memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri
atau bersama-sama.
d. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan bahwa
“Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan
terhadap korporasi dan atau pengurusnya”;
85. Bahwa keempat undang-undang di atas yang mengatur tindak pidana oleh
Korporasi dan bentuk pertanggungjawaban pidananya menerapkan bentuk
37
pertanggungjawaban alternatif-kumulatif dengan menggunakan frasa
“dan/atau” (atau “dan atau”);
86. Bahwa sebelum berlakunya UU 20/2025, tata cara penanganan perkara
tindak pidana oleh Korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak
Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut “PERMA 13/2016”), yang
mengembalikan pertanggungjawaban pidana Korporasi kepada undang-
undang yang mengaturnya. Pasal 4 ayat (1) PERMA 13/2016 menyatakan:
“Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan
ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang
Korporasi”;
87. Bahwa setelah berlakunya UU 20/2025, Pasal 326 ayat (1) menyatakan
“Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan
terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi”, sehingga model
pertanggungjawaban
berubah
menjadi
kumulatif
mutlak
dengan
menggunakan kata penghubung “dan”;
88. Bahwa berdasarkan perbandingan di atas, instrumen hukum pidana materiil
di Indonesia yang telah diuraikan tersebut, baik umum maupun khusus,
merumuskan
pertanggungjawaban
Korporasi
dan
pengurus
atau
penanggung jawab Korporasi dalam skema alternatif-kumulatif dengan
menggunakan frasa “dan/atau”. Oleh karena itu, ketika Pasal 326 ayat (1)
UU 20/2025 mempersempit konstruksi tersebut menjadi kewajiban kumulatif
mutlak dengan menggunakan kata “dan”, hukum formil telah melampaui
fungsinya, karena KUHAP seharusnya berfungsi sebagai sarana penegakan
(adjectief recht) atas norma yang telah diatur dalam hukum materiil (KUHP),
bukan mengubah norma hukum materiil tersebut;
89. Bahwa akhirnya, pemaknaan “dan/atau” yang dimohonkan Pemohon tidak
menghadirkan konstruksi baru ke dalam sistem hukum Indonesia, melainkan
memulihkan konstruksi yang telah dikenal dan telah dianut Indonesia sendiri.
Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi telah
menentukan bahwa “Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi
atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus”, yakni enumerasi tiga pilihan
yang secara teknik perumusan identik dengan Pasal 51 ayat (2) Wetboek
38
van Strafrecht Belanda. Demikian pula, Pasal 331 ayat (3) UU 20/2025 telah
memuat klausul non-eksklusi dengan rumusan bahwa penjatuhan pidana
terhadap Korporasi “tidak menutup penjatuhan pidana terhadap pelaku lain”,
dan Pasal 332 UU 20/2025 telah merumuskan penggabungan sebagai
kewenangan yang bersifat fakultatif dengan rumusan “Korporasi dan
penanggung jawab Korporasi dapat diajukan bersama-sama sebagai
Terdakwa”. Oleh karena itu, pemaknaan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1)
UU 20/2025 sebagai “dan/atau” justru merupakan satu-satunya pemaknaan
yang menyelaraskan norma a quo secara serentak dengan Pasal 331 ayat
(3) dan Pasal 332 UU 20/2025 sendiri, dengan Pasal 49 KUHP sebagai
hukum pidana materiil, dan dengan praktik perumusan yang lazim dianut di
berbagai negara;
H. Pertentangan Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dengan Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
90. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, pertentangan norma a quo
dengan masing-masing dasar pengujian dapat diuraikan secara khusus
sebagai berikut;
Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
91. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas
“kepastian hukum yang adil” dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
Kepastian hukum yang adil menuntut agar norma hukum, terlebih norma
hukum acara pidana yang memberikan kewenangan koersif kepada negara,
dirumuskan secara jelas (lex certa), konsisten dengan norma lain dalam
sistem hukum yang sama, dan dapat diperkirakan akibatnya oleh subjek
hukum;
92. Bahwa kata “dan” dalam norma a quo bertentangan dengan kepastian
hukum yang adil karena menimbulkan pertentangan langsung antara hukum
acara dan hukum materiil. Pasal 49 ayat (2) KUHP menentukan bahwa
pertanggungjawaban Korporasi “dapat” dikenakan kepada penanggung
jawab Korporasi, sedangkan Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 menentukan
bahwa pertanggungjawaban tersebut “dikenakan” terhadap Korporasi “dan”
penanggung jawab Korporasi. Dua norma yang berlaku bersamaan atas
peristiwa yang sama memberikan jawaban berbeda atas pertanyaan yang
sama, yaitu apakah penanggung jawab Korporasi wajib ikut dimintai
39
pertanggungjawaban, sehingga aparat penegak hukum, hakim, dan subjek
hukum tidak memperoleh kepastian norma mana yang harus diikuti;
93. Bahwa kata “dan” juga bertentangan dengan jaminan perlakuan yang sama
di hadapan hukum, karena memperlakukan secara sama subjek-subjek
yang keadaannya berbeda. Pasal 326 ayat (2) UU 20/2025 mencakup
pengurus yang memiliki jabatan fungsional, pemberi perintah, pemegang
kendali, dan pemilik manfaat, yang peran, kewenangan, pengetahuan, dan
keterlibatannya dalam suatu tindak pidana dapat sangat berbeda.
Sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah, ketidakadilan tidak hanya
terjadi ketika hal yang sama diperlakukan berbeda, tetapi juga ketika hal
yang berbeda diperlakukan sama;
94. Bahwa dengan dimaknainya kata “dan” sebagai “dan/atau”, pertentangan
tersebut hilang: hukum acara dan hukum materiil memberikan jawaban yang
sama, yakni bahwa pengenaan pertanggungjawaban terhadap Korporasi
dan/atau penanggung jawab Korporasi ditentukan berdasarkan kriteria
hukum materiil dan hasil pembuktian, sehingga kepastian hukum yang adil
dan perlakuan yang sama di hadapan hukum terjamin;
Pertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
95. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas
perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi;
96. Bahwa kata “dan” dalam norma a quo mengancam perlindungan diri pribadi,
kehormatan,
dan
martabat
penanggung
jawab
Korporasi,
karena
menjadikan seseorang dapat diproses dan dipidana, dengan segala stigma,
perampasan kemerdekaan, dan akibat terhadap harta bendanya, bukan
karena
perbuatan
dan
kesalahannya
sendiri,
melainkan
karena
kedudukannya dalam struktur Korporasi. Pemidanaan berbasis kedudukan
demikian memperlakukan manusia sebagai sarana dan bertentangan
dengan martabat manusia sebagai subjek yang hanya dapat dicela atas
perbuatannya sendiri;
97. Bahwa kata “dan” juga menimbulkan ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, karena setiap orang yang
40
menerima jabatan sebagai pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali,
atau pemilik manfaat Korporasi, termasuk Pemohon, harus menanggung
risiko pidana atas setiap tindak pidana yang terjadi dalam lingkup Korporasi,
betapapun kehati-hatian dan langkah pencegahan yang telah dilakukannya.
Keadaan demikian menimbulkan efek gentar (chilling effect) terhadap
kesediaan seseorang untuk menjalankan kegiatan usaha melalui Korporasi;
98. Bahwa dengan dimaknainya kata “dan” sebagai “dan/atau”, penanggung
jawab Korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila
terbukti perbuatan dan kesalahannya, sehingga efektivitas penegakan
hukum
terhadap
kejahatan
korporasi
tidak berkurang,
sementara
penanggung jawab Korporasi yang tidak bersalah memperoleh perlindungan
diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana dijamin
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
99. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon agar
Mahkamah menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”,
sehingga Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 selengkapnya berbunyi:
“Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan
terhadap Korporasi dan/atau penanggung jawab Korporasi”.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian dalam bagian kedudukan hukum dan alasan
permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo untuk
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai “dan/atau”;
3. Menyatakan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selengkapnya harus
dimaknai:
41
“Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap
Korporasi dan/atau penanggung jawab Korporasi”;
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan
permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor
AHU-014232.AH.01.30.Tahun
2026
tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan
Abimanyu Pustaka Utama;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0806260026029 atas
nama PT Abimanyu Pustaka Utama beserta lampiran jenis
bidang usaha;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Sertifikat Standar Nomor 08062600260290001
beserta lampiran;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Standar
Usaha dan Pernyataan Mandiri Menjaga K3L;
7. Bukti P-7
: Fotokopi
Surat
Keputuan
Direksi
Nomor:
001/SK.PD/APU/VIII/2025 tentang Susunan Jabatan, 08 Juni
2026.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
42
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 326
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya
disebut UU 20/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
43
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya, sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian materiil norma Pasal 326 ayat
(1) UU 20/2025, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap
Korporasi dan penanggung jawab Korporasi.
44
2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti
P-1] yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Abimanyu Pustaka Utama,
sebagaimana
ditetapkan
dalam
Surat
Keputusan
Direksi
Nomor
001/SK.PD/APU/VIII/2026 tertanggal 8 Juni 2026 [vide Bukti P-7]. Dalam
kedudukannya tersebut, menurut Pemohon, Pemohon merupakan pengurus
yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi dan
berdasarkan ketentuan Pasal 326 ayat (2) huruf a UU 20/2025, Pemohon
termasuk dalam kategori “penanggung jawab korporasi”;
3. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh
berlakunya norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang menentukan bahwa
pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap
korporasi dan penanggung jawab korporasi. Dengan dirumuskannya
pengenaan pertanggungjawaban terhadap kedua subjek sebagai satu kesatuan
yang tidak terpisahkan, maka Pemohon, selaku Direktur Utama PT Abimanyu
Pustaka Utama, yang berdasarkan ketentuan Pasal 326 ayat (2) huruf a UU
20/2025 termasuk “penanggung jawab korporasi”, setiap saat dan bersifat
potensial dapat ikut dikenai pertanggungjawaban pidana karena kedudukannya,
bukan karena perbuatan atau kesalahannya sendiri.
5. Bahwa PT Abimanyu Pustaka Utama menjalankan usaha penerbitan buku [vide
Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-6] dan sebagai prosedur pencegahan
telah mewajibkan setiap penulis menandatangani dan menyerahkan Surat
Pernyataan Keaslian Karya sebelum naskah didaftarkan dan diterbitkan.
Menurut Pemohon, apabila di kemudian hari ternyata penulis, tanpa
sepengetahuan perusahaan, melakukan plagiasi atau menggunakan ciptaan
pihak lain secara melawan hukum, pihak yang dirugikan dapat melaporkan
perusahaan Pemohon berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam keadaan demikian, meskipun Pemohon
45
tidak mengetahui, tidak menghendaki, dan bahkan telah mengambil langkah
pencegahan, kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
menyebabkan Pemohon harus dikenai pertanggungjawaban pidana bersama
korporasi, karena norma a quo tidak memberi ruang bagi penegak hukum untuk
meminta pertanggungjawaban korporasi secara terpisah dari penanggung
jawab korporasi. Dengan demikian, kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1)
UU 20/2025 yang mewajibkan pengenaan pertanggungjawaban terhadap
korporasi sekaligus penanggung jawab korporasi akan merugikan Pemohon
selaku Direktur Utama PT Abimanyu Pustaka Utama.
6. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan
menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”, maka
pengenaan
pertanggungjawaban
pidana
terhadap
Pemohon
selaku
penanggung jawab korporasi akan bergantung pada terbuktinya perbuatan dan
kesalahan Pemohon sendiri, sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan
Pemohon tidak akan terjadi.
Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas,
menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang menjabat sebagai
Direktur Utama PT Abimanyu Pustaka Utama, sebagaimana ditetapkan dalam Surat
Keputusan Direksi Nomor 001/SK.PD/APU/VIII/2026 tertanggal 8 Juni 2026 [vide
Bukti P-7]. Dalam kedudukannya tersebut, Pemohon merupakan pengurus yang
memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang berdasarkan
ketentuan Pasal 326 ayat (2) huruf a UU 20/2025, Pemohon termasuk dalam
kategori “penanggung jawab korporasi”. Oleh karena itu, Pemohon memiliki
anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025.
Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan
potensial terjadi disebabkan karena berlakunya norma Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025 yang telah merumuskan secara kumulatif dengan kata “dan” terkait
pengenaan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh
korporasi, yakni dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi.
Dalam
keadaan demikian, meskipun
Pemohon tidak
mengetahui,
tidak
menghendaki, dan bahkan telah mengambil langkah pencegahan, kata “dan” dalam
46
norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 menyebabkan Pemohon harus dikenai
pertanggungjawaban bersama korporasi, karena norma pasal a quo tidak
memberikan
ruang
bagi
aparat
penegak
hukum
untuk
meminta
pertanggungjawaban korporasi secara alternatif dari penanggung jawab korporasi.
Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon
memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan
a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan
Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya
perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah,
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan
pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara)
yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 49 KUHP memberikan konstruksi yang
memungkinkan penentuan subjek yang dikenai pertanggungjawaban pidana
dilakukan berdasarkan keadaan konkret dan pembuktian dalam perkara,
termasuk kemungkinan pertanggungjawaban terhadap korporasi, penanggung
jawab
korporasi,
maupun
keduanya
sesuai
dengan
dasar
pertanggungjawabannya.
Pemohon
tidak
mendalilkan
bahwa
pertanggungjawaban secara kumulatif terhadap korporasi dan penanggung
jawab korporasi selalu bertentangan dengan hukum pidana. Sebaliknya,
Pemohon mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, berdasarkan fakta dan
47
pembuktian, pertanggungjawaban terhadap korporasi dan penanggung jawab
korporasi dapat dibebankan secara bersamaan.
2. Bahwa
menurut
Pemohon,
terdapat
pertentangan
norma
mengenai
pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dalam norma Pasal 326
ayat (1) UU 20/2025 dengan norma Pasal 49 KUHP yang mengakibatkan
ketidakpastian hukum. Kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
mengakibatkan pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi harus
selalu dikenakan secara kumulatif terhadap korporasi dan penanggung jawab
korporasi,
tanpa
didasarkan
pada
fakta,
pembuktian,
dan
dasar
pertanggungjawaban masing-masing subjek. Ketentuan dalam UU 20/2025
seharusnya berfungsi sebagai sarana penegakan (adjectief recht) atas norma
yang telah diatur dalam hukum materiil (KUHP), bukan mengubah norma hukum
materiil tersebut.
3. Bahwa menurut Pemohon, kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025 selain bertentangan dengan kepastian hukum yang adil karena
menimbulkan pertentangan antara hukum acara dan hukum materiil, juga
bertentangan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena
memperlakukan secara sama subjek-subjek yang keadaannya berbeda. Dengan
dimaknainya kata “dan” sebagai “dan/atau” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025, maka pertanggungjawaban terhadap korporasi dan/atau penanggung
jawab korporasi ditentukan berdasarkan kriteria hukum materiil dan hasil
pembuktian, sehingga menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum.
4. Bahwa menurut Pemohon, kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025 mengancam perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat
penanggung jawab korporasi, karena menjadikan seseorang dapat diproses dan
dipidana, dengan segala stigma, perampasan kemerdekaan, dan akibat
terhadap harta bendanya, bukan karena perbuatan dan kesalahannya sendiri,
melainkan karena kedudukannya dalam struktur korporasi. Selain itu, kata “dan”
dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 juga menimbulkan ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,
karena setiap orang yang menerima jabatan sebagai pengurus, pemberi
perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi, termasuk
Pemohon, harus menanggung risiko pidana atas setiap tindak pidana yang
48
terjadi dalam lingkup korporasi, betapapun kehati-hatian dan langkah
pencegahan yang telah dilakukannya. Menurut Pemohon, dengan dimaknainya
kata “dan” sebagai “dan/atau” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025,
penanggung jawab korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
apabila terbukti perbuatan dan kesalahannya, sehingga efektivitas penegakan
hukum terhadap kejahatan korporasi tidak berkurang, sementara penanggung
jawab korporasi yang tidak bersalah memperoleh perlindungan diri pribadi,
kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan “dan/atau” yang dimohonkan Pemohon
tidak menghadirkan konstruksi baru ke dalam sistem hukum Indonesia,
melainkan memulihkan konstruksi yang telah dikenal dan telah dianut Indonesia
sendiri. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi telah
menentukan bahwa “Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau
Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus”. Demikian pula, Pasal 331 ayat (3) UU
20/2025 telah memuat klausul non-eksklusi dengan rumusan bahwa penjatuhan
pidana terhadap Korporasi “tidak menutup penjatuhan pidana terhadap pelaku
lain”, dan Pasal 332 UU 20/2025 telah merumuskan penggabungan sebagai
kewenangan yang bersifat fakultatif dengan rumusan “Korporasi dan
penanggung jawab Korporasi dapat diajukan bersama-sama sebagai Terdakwa”.
Oleh karena itu, pemaknaan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
sebagai “dan/atau” merupakan pemaknaan yang menyelaraskan norma a quo
secara serentak dengan Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 332 UU 20/2025 dan
dengan Pasal 49 KUHP sebagai hukum pidana materiil.
Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam
petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan kata “dan”
dalam Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“dan/atau” dan menyatakan Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 selengkapnya harus
dimaknai “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan
terhadap Korporasi dan/atau penanggung jawab Korporasi”.
49
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang
telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Oktober 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan pihak-
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil
permohonan
Pemohon
beserta
bukti-bukti
yang
diajukan,
persoalan
konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya adalah
apakah kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang merumuskan
secara kumulatif pengenaan sanksi terhadap pertanggungjawaban atas tindak
pidana oleh korporasi, yakni dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab
korporasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut.
[3.10.1] Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur melalui
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (UU 1/2023) dan berlaku secara efektif pada tanggal 2 Januari 2026, atau
tiga tahun sejak disahkan pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP ini menggantikan
KUHP lama yang merupakan salinan dari Wetboek van Strafrecht (WvS). Dalam hal
ini, KUHP memiliki kaitan yang erat dengan UU 20/2025 sebagai satu kesatuan
sistem hukum pidana di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena
norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 yang dimohonkan pengujiannya oleh
Pemohon memiliki kaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU 1/2023, maka
Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip beberapa ketentuan dalam UU 1/2023
dimaksud.
Dalam Pasal 45 ayat (1) UU 1/2023 menegaskan bahwa korporasi
merupakan subjek hukum tindak pidana, sedangkan korporasi mencakup badan
hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta
perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan
50
usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan
itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 45 ayat (2) UU
1/2023].
Berkaitan dengan pengaturan norma yang dimohonkan pengujian oleh
Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mengutip juga norma Pasal 46 UU 1/2023
dan Penjelasannya yang mengatur tentang pengertian tindak pidana yang dilakukan
oleh korporasi, Pasal 47 UU 1/2023 dan Penjelasannya yang memberikan perluasan
dari pengertian tindak pidana oleh korporasi yang diatur dalam Pasal 46 UU 1/2023,
Pasal 48 UU 1/2023 yang mengatur tentang bagaimana tindak pidana oleh korporasi
dapat dipertanggungjawabkan dan Pasal 49 KUHP yang oleh Pemohon juga telah
diuraikan terdiri dari 2 (dua) ayat, sehingga yang dimaksudkan adalah Pasal 49
KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (selanjutnya disebut Pasal 49 UU 1/2026) yang
mengatur mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi serta
Penjelasan Atas UU 1/2023 dalam Buku Kesatu Angka 5 sebagai berikut:
Pasal 46 UU 1/2023
Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh
pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi
Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan
hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak
demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi
tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Penjelasan Pasal 46 UU 1/2023
Yang dimaksud dengan “kedudukan fungsional” adalah orang tersebut
mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk
menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang
berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta
melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana,
atau membantu Tindak Pidana tersebut.
Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya, kontrak kerja yang bersifat
sementara.
Pasal 47 UU 1/2023
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana
oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali,
atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi
dapat mengendalikan Korporasi.
Penjelasan Pasal 47 UU 1/2023
Yang dimaksud dengan “pemegang kendali” adalah Setiap Orang yang
memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi
atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut
tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
51
Pasal 48 UU 1/2023
Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan
Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:
a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan
dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan
memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna
menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
Pasal 49 UU 1/2026
(1) Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi.
(2) Pertanggungjawaban Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenakan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan
fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik
manfaat Korporasi.
Penjelasan Buku Kesatu Angka 5 UU 1/2023
Karena kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi, dan
perdagangan, terutama di era globalisasi serta berkembangnya Tindak
Pidana
yang
terorganisasi,
baik
yang
bersifat
domestik
maupun
transnasional, subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia
secara alamiah, melainkan mencakup pula Korporasi, yaitu kumpulan
terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum. Dalam hal ini Korporasi dapat dijadikan sarana
untuk melakukan Tindak Pidana dan dapat pula memperoleh keuntungan dari
suatu Tindak Pidana. Dengan dianutnya paham Korporasi adalah subjek
Tindak Pidana, hal itu berarti bahwa Korporasi, baik sebagai badan hukum
maupun bukan badan hukum dianggap mampu melakukan Tindak Pidana
dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di samping itu,
masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh
Korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam
Korporasi atau hanya pengurusnya saja yang dapat dipertanggungjawabkan
dalam hukum pidana. Dengan diaturnya pertanggungjawaban pidana
Korporasi dalam Buku I Undang-Undang ini, pertanggungjawaban pidana
Korporasi yang semula hanya berlaku untuk Tindak Pidana tertentu di luar
Undang-Undang ini, berlaku juga secara umum untuk Tindak Pidana lain,
baik di dalam maupun di luar Undang-Undang ini. Sanksi terhadap Korporasi
dapat berupa pidana, tetapi dapat pula berupa tindakan. Dalam hal ini
kesalahan Korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang memiliki
kedudukan fungsional (mempunyai kewenangan untuk mewakili Korporasi,
mengambil keputusan atas nama Korporasi, dan mempunyai kewenangan
menerapkan pengawasan terhadap Korporasi) yang melakukan Tindak
Pidana dengan menguntungkan Korporasi, baik sebagai pelaku maupun
sebagai pembantu Tindak Pidana dalam lingkup usaha atau pekerjaan
Korporasi tersebut, termasuk pengendali Korporasi, pemberi perintah, dan
penerima manfaat.
52
Berdasarkan kutipan ketentuan dalam UU 1/2023 dan Pasal 49 UU
1/2026 di atas, telah ditegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan
tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional
dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja
atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau
bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi
tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama [vide Pasal 46 UU
1/2023]. Selanjutnya, Pasal 48 UU 1/2023 mengatur mengenai tindak pidana oleh
korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika: (a) termasuk dalam lingkup usaha atau
kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang
berlaku bagi korporasi; (b) menguntungkan korporasi secara melawan hukum; (c)
diterima sebagai kebijakan korporasi; (d) Korporasi tidak melakukan langkah-
langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang
lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku
guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau (e) Korporasi membiarkan
terjadinya tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 49 UU 1/2026 merumuskan, “(1)
Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 dikenakan terhadap korporasi; (2) Pertanggungjawaban korporasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pengurus yang
mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau
pemilik manfaat korporasi.” Adapun pengertian kedudukan fungsional dan
pemegang kendali telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 46 dan Penjelasan
Pasal 47 UU 1/2023.
[3.10.2] Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, KUHP sebagai hukum
materiil memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan UU 20/2025 yang merupakan
hukum formil. Terhadap persoalan konstitusionalitas norma Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah
mengutip substansi norma Pasal 326 dan Pasal 332 UU 20/2025, sebagai berikut:
Pasal 326 UU 20/2025
(1) Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan
terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi.
(2) Penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi
Korporasi;
b. pemberi perintah;
53
c. pemegang kendali;
d. pemilik manfaat.
Pasal 332 UU 20/2025
Korporasi dan penanggung jawab Korporasi dapat diajukan bersama-sama
sebagai Terdakwa.
Bahwa setelah Mahkamah mencermati norma Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025, berkenaan dengan pengenaan pertanggungjawaban atas tindak pidana
oleh korporasi dirumuskan secara kumulatif yakni dengan menggunakan kata
penghubung “dan”. Dalam kaitan ini, penggunaan kata “dan” dalam merumuskan
norma suatu peraturan perundang-undangan lazim digunakan ketika merumuskan
substansi yang bersifat kumulatif [vide Angka 88 Lampiran II Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011)]. Selain itu, UU
12/2011 telah menentukan penggunaan kata/frasa jika satu pasal atau ayat memuat
rincian unsur, sebagai berikut:
85. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan
dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam
bentuk tabulasi.
88. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian
kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian
kedua dari rincian terakhir.
89. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif
ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari
rincian terakhir.
90. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan
alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang
rincian kedua dari rincian terakhir.
91. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur
atau rincian.
Bahwa norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dirumuskan dalam bentuk
kalimat dengan rincian pelaku atau subjek hukum yang dapat dipidana. Dengan
dirumuskannya kata “dan” sebagai kata penghubung dalam norma Pasal 326 ayat
(1) UU 20/2025 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh
korporasi dikenakan terhadap dua subjek hukum sekaligus, yakni terhadap
korporasi dan penanggung jawab korporasi. Hal demikian menjadikan rumusan
dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 mengandung makna “kumulatif”.
Sementara itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, ketentuan dalam
54
norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 tersebut telah ternyata tidak sama dengan
pengaturan pengenaan pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi yang
diatur dalam Pasal 49 UU 1/2026, dan juga tidak bersesuaian dengan maksud dalam
Penjelasan dalam Buku Kesatu Angka 5 UU 1/2023 dan ketentuan norma Pasal 332
UU 20/2025. Rumusan kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025
terkait pengenaan pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi tersebut
tidak sama dengan maksud dari ketentuan norma Pasal 49 UU 1/2026 yang
pengaturannya tidak dimaksudkan bersifat kumulatif namun dimaksudkan bersifat
kumulatif dan alternatif. Di samping itu, tanpa bermaksud menilai legalitas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA 13/2016), norma Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025 juga tidak selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PERMA 13/2016
dimaksud, yang menentukan bahwa “Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap
Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus”. Oleh karena itu, menurut
Mahkamah hal tersebut penting untuk dijadikan rujukan guna penguatan
pertimbangan hukum Mahkamah, mengingat hakim pada Mahkamah Agung
merupakan penegak hukum yang pada akhirnya menentukan keberlakuan norma
Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana
korporasi.
Dengan adanya perbedaan yang demikian, berakibat terjadinya
inkonsistensi dan disharmoni dalam pemberlakuan norma-norma dimaksud
terhadap subjek hukum yang sesungguhnya sama, yakni subjek hukum yang dapat
dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi. Oleh karena itu,
perbedaan pengaturan norma yang demikian dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Dengan demikian, pada dasarnya yang menjadi persoalan konstitusionalitas norma
yang harus dijawab Mahkamah adalah norma manakah yang harus digunakan
terkait pengenaan pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi demi
menjamin kepastian hukum.
Menurut Mahkamah, rumusan yang tepat dalam merumuskan norma
Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 terkait pengenaan pertanggungjawaban atas tindak
pidana oleh korporasi adalah rumusan yang dapat bersifat kumulatif dan alternatif,
yaitu menggunakan frasa “dan/atau”. Dengan konstruksi norma yang bersifat
kumulatif dan alternatif demikian dengan menggunakan frasa “dan/atau”, lebih dapat
55
menjangkau dan memungkinkan penentuan subjek hukum yang dikenai
pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi, yakni dimungkinkan dapat
dikenakan terhadap korporasi saja, penanggung jawab korporasi saja, maupun
dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi sesuai dengan
dasar pertanggungjawabannya. Penggunaan rumusan secara kumulatif dan
alternatif dengan menggunakan frasa “dan/atau” ini tepat digunakan dalam
merumuskan norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025. Hal demikian diperlukan untuk
menghindari agar tidak terjadi adanya tafsir yang tidak tunggal dan menimbulkan
ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Di samping itu, pengenaan sanksi dalam norma Pasal 326 ayat (1) UU
20/2025, menurut Mahkamah akan memberikan rasa keadilan, karena aparat
penegak hukum khususnya hakim pengadilan dapat menjatuhkan putusan terhadap
pelaku tindak pidana korporasi dengan memilih salah satu di antara korporasi atau
penanggung jawab korporasi atau dapat juga keduanya berdasarkan fakta hukum
yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, melalui putusan a quo, demi
menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah
penting untuk dilakukan penyesuaian norma Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dengan
norma Pasal 49 UU 1/2026, yakni menggunakan rumusan norma yang bersifat
kumulatif dan alternatif, yaitu dengan menggunakan frasa “dan/atau” dalam norma
Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025. Namun demikian, berkaitan dengan
pelaksanaan/implementasi dari ketentuan Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025, terlepas
dari permasalahan konstitusionalitas norma yang dimohonkan Pemohon, aparat
penegak hukum juga harus dituntut selalu cermat dan berhati-hati untuk
menentukan dalam hal mana pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh
korporasi dikenakan, yakni dikenakan terhadap korporasi saja, atau penanggung
jawab korporasi saja secara alternatif, atau korporasi dan penanggung jawab
korporasi secara kumulatif, sehingga kepastian hukum yang adil dapat tercapai.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon
yang mempersoalkan konstitusionalitas kata “dan” dalam norma Pasal 326 ayat (1)
UU 20/2025 adalah dalil yang berdasar, sehingga kata “dan” dalam norma Pasal
326 ayat (1) UU 20/2025 haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
menjadi frasa “dan/atau” sebagaimana selengkapnya termuat dalam amar Putusan
56
a quo. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
[3.11]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata kata “dan” dalam norma Pasal
326 ayat (1) UU 20/2025 melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan
hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil
Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.12]
Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
57
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7149) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
“dan/atau”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 11.47 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
58
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Rahmadiani Putri Nilasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Mahkamah dalam Paragraf [3.3.4] dan Paragraf [3.3.5] Putusan Nomor 290/PUU-XXIV/2026, yaitu dengan: (a) menempatkan uraian hubungan sebab-akibat dan kemungkinan pemulihan kerugian pada bagian kedudukan hukum; (b) menguraikan secara khusus pertentangan norma a quo dengan masing-masing dasar pengujian; (c) merumuskan secara tegas pemaknaan yang seharusnya berlaku terhadap kata “dan” beserta kriteria pengenaan pertanggungjawaban pidananya; dan (d) merumuskan Petitum yang tunggal, saling berkesesuaian, dan tidak saling menegasikan; B. Norma yang Dimohonkan Pengujian dan Dasar Pengujian 5. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025, yang terletak dalam Bab XVIII tentang Korporasi, Bagian Kesatu (Umum), yang menyatakan: “Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi.” 6. Bahwa untuk memahami jangkauan norma a quo, Pasal 326 ayat (2) UU 20/2025 menyatakan bahwa penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi; (b) pemberi perintah; (c) 8 pemegang kendali; atau (d) pemilik manfaat, sedangkan Penjelasan Pasal 326 hanya menyatakan “cukup jelas”; 7. Bahwa dasar pengujian (batu uji) permohonan a quo adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 8. Bahwa perbandingan rumusan subjek pertanggungjawaban pidana korporasi antara hukum pidana materiil (Pasal 49 KUHP) dan hukum acara pidana (Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025) dapat digambarkan sebagai berikut: Aspek Pasal 49 KUHP Pasal 326 ayat (1) KUHAP (UU 20/2025) Kata atau Frasa “dapat” + “dan/atau” “dan” Model pertanggungjawaban Alternatif-opsional; kumulatif berdasarkan fakta dan pembuktian dalam perkara Kumulatif mutlak; wajib dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi Sifat hukum Hukum pidana materiil - menentukan subjek dan syarat pemidanaan Hukum acara pidana - seharusnya hanya sarana penegakan (adjectief recht) Akibat Pemidanaan fleksibel sesuai kesalahan masing- masing subjek Ketidakpastian hukum dan potensi pemidanaan tanpa kesalahan individual 9. Bahwa Pasal 49 KUHP memberikan konstruksi yang memungkinkan penentuan subjek yang dikenai pertanggungjawaban pidana dilakukan berdasarkan keadaan konkret dan pembuktian dalam perkara, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban terhadap Korporasi, penanggung jawab 9 Korporasi, maupun keduanya sesuai dengan dasar pertanggungjawabannya; 10. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa pertanggungjawaban secara kumulatif terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi selalu bertentangan dengan hukum pidana. Sebaliknya, Pemohon mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, berdasarkan fakta dan pembuktian, pertanggungjawaban terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi dapat dibebankan secara bersamaan; 11. Bahwa yang menjadi persoalan adalah ketika Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 dengan penggunaan kata “dan” dirumuskan sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa begitu terdapat tindak pidana oleh Korporasi, pertanggungjawaban wajib dikenakan kepada Korporasi sekaligus kepada penanggung jawab Korporasi, tanpa memberikan ruang yang memadai untuk membedakan dasar pertanggungjawaban masing- masing subjek; 12. Bahwa dengan konstruksi demikian, Pasal 326 ayat (1) UU 20/2025 berpotensi menjadikan hukum acara pidana bukan hanya sebagai sarana untuk menegakkan hukum pidana materiil, melainkan turut menentukan secara substantif siapa yang harus dikenai pertanggungjawaban pidana. Prinsip adjectief recht menghendaki agar hukum acara berfungsi sebagai instrumen untuk menjalankan dan menegakkan hukum materiil. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana Korporasi, hukum acara memang harus menyediakan mekanisme untuk memproses Korporasi maupun orang yang terkait dengannya, tetapi mekanisme tersebut tidak seharusnya mengubah syarat substantif mengenai siapa subjek yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana; 13. Bahwa dengan demikian, permasalahan konstitusional norma a quo terletak pada konsekuensi normatif dari kata “dan” yang dapat mengubah pertanggungjawaban yang seharusnya bergantung pada fakta, pembuktian, dan dasar kesalahan masing-masing subjek menjadi pertanggungjawaban yang bersifat otomatis dan kumulatif. Pertentangan norma mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada norma a quo dengan Pasal 49 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Oleh karena itu, norma a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih 10 lanjut, karena hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan hukum yang merupakan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945 maka jika terdapat ketentuan dalam KUHAP yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil maka dengan sendirinya ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 14. Bahwa karena Pemohon memiliki jabatan fungsional dalam struktur korporasi maka dengan tidak diberikannya kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi maka dengan sendirinya ketentuan dalam norma a quo bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian permohonan ini adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. C. Makna Filosofis dan Normatif Kata “dan” dan Frasa “dan/atau” dalam Norma Hukum 16. Bahwa sesuai dengan nasihat Majelis Hakim dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Oktober 2026, Pemohon memperdalam perbedaan antara kata “dan” dan frasa “dan/atau” dalam norma hukum dari tiga sudut, yaitu logika norma, teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, dan filsafat pertanggungjawaban pidana; 17. Bahwa bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa normatif. Kata penghubung di dalamnya bukan sekadar persoalan tata bahasa, melainkan menentukan struktur kewajiban dan akibat hukum. Dalam logika proposisional, kata “dan” merupakan konjungsi (A ∧ B) yang hanya terpenuhi apabila kedua unsur hadir bersama-sama, sedangkan frasa “dan/atau” merupakan disjungsi inklusif (A ∨ B) yang terpenuhi apabila hanya A, hanya B, atau A dan B sekaligus. Dengan demikian, kata “dan” menutup pilihan 11 menjadi satu kemungkinan, sedangkan frasa “dan/atau” membuka tiga kemungkinan yang pilihannya digantungkan pada keadaan konkret; 18. Bahwa pembedaan tersebut dibakukan dalam Lampiran II UU 12/2011, yang menentukan bahwa untuk menyatakan sifat kumulatif digunakan kata “dan” (angka 262), untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata “atau” (angka 263), dan untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif digunakan frasa “dan/atau” (angka 264). Artinya, pilihan kata penghubung oleh pembentuk undang-undang merupakan pilihan normatif yang membawa akibat hukum berbeda, bukan variasi redaksional yang dapat dipertukarkan; 19. Bahwa ketika kata penghubung digunakan untuk merangkai subjek yang dikenai pertanggungjawaban pidana, perbedaan tersebut menjadi perbedaan mengenai dasar pemidanaan. Kata “dan” menjadikan kedudukan sebagai penanggu
