PUU
Tahun 2026
370/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon: Alfian Maulani, S.IPUS. (Pemohon I), Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H. (Pemohon II), dr. Ria Merryanti A.P., M.H. (Pemohon III), Dimas Yoga Pratama, S.I.P. (Pemohon IV), dan Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M. (Pemohon V)
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 370/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Alfian Maulani., S. IPUS.
Pekerjaan
:
Mahasiswa Magister Hukum
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan/Desa
Karang
Baru,
RT/RW;
001/223,
Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Syamsul Jahidin., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.
Pekerjaan
:
Mahasiswa Doktor ilmu Hukum
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan/Desa
Karang
Baru,
RT/RW;
001/223,
Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
dr Ria Merryanti A.P., M.H.
Pekerjaan
:
Mahasiswa PPDS
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kelurahan/Desa
Karang
Baru,
RT/RW;
001/223,
Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara
Barat.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III;
2
4.
Nama
:
Dimas Yoga Pratama, S.I.P.
Pekerjaan
:
Pengamat Tata Kelola Pemerintahan
Alamat
:
Jalan Ya’m. sabran Gg Angsana, RT/RW 001/013,
Tanjung Hulu Pemerintahan.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon IV;
5.
Nama
:
Kharisma Jomenta Surbakti, SH.,M.M.
Pekerjaan
:
Advokat/Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum
Alamat
:
Reni Jaya Jalan Pinus XIII Blok Ai 2/6, Pamulang
Barat, Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi
Banten.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon V;
6.
Nama
:
ST Luthfiani, S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Kurator & Pengurus.
Alamat
:
Jalan Perjuangan GG F Nomor 88 RT/RW 009/010,
Kebun Jeruk, Jakarta barat.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon VI;
7.
Nama
:
Alfani Hidayat, SH., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Dosen
hukum
Pondok
Pesantren
Darussalam
Alamat
:
Jalan Abdullah Nomor 30C RT/RW 003/002 Tukang
Kayu Banyuwangi.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon VII;
8.
Nama
:
Eka Nurhayati Ishak, S.E., S.H., M.H.
Pekerjaan
:
Advokat/Pengamat Kebijakan Publik
Alamat
:
Jalan PH Husin 2 Komp Alex Griya Palm, No A-5
RT/RW 001/004, Bangkabelitung Darat, Pontianak
tenggara
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------- Pemohon VIII;
9.
Nama
:
Tri Stiawan, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Kelurahan dusun kepahiang RT/RW 000/000 Dusun
Kepahiang, Kepahiang.
3
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon IX;
10.
Nama
:
Royyan Hafizi, S.H, M.H.
Pekerjaan
:
Mahasiswa Doktor ilmu hukum
Alamat
:
Kelurahan dusun kepahiang RT/RW 000/000 Dusun
Kepahiang, Kepahiang.
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon X;
11.
Nama
:
Muhammad Riski Farisal, S.Pd.
Pekerjaan
:
Jurnalis/Guru
Alamat
:
Jalan Adisucipto No 173 RT/RW 002/002 Bangka
Belitung Laut, Pontianak Tenggara.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon XI;
12.
Nama
:
Arzu Rafiansyah
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Sungai Bemban RT/RW 020/007, Punggur Kecil
Sungai Kakap.
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon XII;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2026, Pemohon I dan
Pemohon III memberi kuasa kepada Junaidin, SH., dan Surat Kuasa Khusus
bertanggal 20 Oktober 2026 Pemohon VII memberi kuasa kepada Singgih Tomi
Gumilang dan M. Merza Berliandi, kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat
Hukum pada Kantor Hukum ANF & Assosciates, yang beralamat di Jalan Gili Gede
Nomor 23 Kelurahan Kr Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut sebagai -----------------
---------------------------------------------------------------------------------------- Para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Para Pemohon;
Mendengar keterangan Para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.
4
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
24 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
27 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
370/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 28 September 2026 dengan
Permohonan Nomor 370/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
Permohonan bertanggal 20 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 21
Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang
berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang
berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
(selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945...”;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
5
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945...”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara
PPUU), menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD
NRI 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang
dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi”;
7. Bahwa, berdasarkan putusan-putusan a quo, Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk merumuskan norma baru terhadap objek
perkara in casu guna memastikan tegaknya Konstitusi yang menjamin
hak konstitusional serta hak asasi setiap warga negara, termasuk PARA
PEMOHON, sehingga diperlukan suatu penafsiran yang progresif dan
6
konstitusional agar norma yang diuji tetap sejalan dengan prinsip
keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak fundamental
sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945;
B. TIDAK NEBIS IN IDEM
8. Bahwa, Karena terdapat permohonan pengujian Pasal 169 huruf r
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum PEMILU
dengan Putusan MK Nomor: 87/PUU-XXIII/2025, yang di mana
dinyatakan “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”,
Dengan Pokok pertimbangkan permohonan sebagai berikut:
[3.11] Menimbang
bahwa
berdasarkan
seluruh
uraian
pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 169 huruf
r UU 7/2017 yang mengatur mengenai syarat pendidikan paling
rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden
yakni tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah
menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain
yang sederajat, adalah tidak bertentangan dengan prinsip
pemilihan umum yang jujur dan adil, pengakuan, jaminan,
perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan
tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dijamin dalam
UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh
para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak
beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
Bahwa, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penentuan batas
minimal pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya
merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dimiliki
oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden, karena UUD
NRI 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai syarat pendidikan
spesifik seorang kepala negara., Konstitusi (Pasal 6 ayat (2) UUD NRI
1945) mengamanatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan
Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Oleh karena
itu, menaikkan syarat ke tingkat S-1 atau mempertahankannya di tingkat
SMA adalah ranah diskresioner legislatif, bukan ranah konstitusionalitas
yang bisa diintervensi oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa oleh karenanya berbeda alasan permohonan saat ini dan
permohonan PARA PEMOHON saat ini menguji Norma pokok frasa “atau
sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal 169 huruf r dan Frasa
“Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan
7
oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka
permohonan PARA PEMOHON saat ini tidaklah Nebis In Idem.
10. Bahwa, oleh karena saat ini permohonan pemohon saat ini juga
menambahkan norma pasal 227 huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf
l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang
di uji dalam permohonan a quo, maka permohonan PARA PEMOHON
saat ini tidaklah Nebis In Idem.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon
in casu pengujian norma konstitusional Pasal 169 huruf r dan Penjelasan
Pasal 169 huruf r, pasal 227 huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf l
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\
II. KEUDUDKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
1. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI
1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, hal mana pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional
terhadap pelaksanaan hak dasar setiap warga negara. Mahkamah
Konstitusi merupakan Badan Judicial Review yang menjaga hak asasi
manusia sebagai manifestasi peran The Guardian of Constitution
(pengawal konstitusi) dan The Sole Interpreter of The Constitution
(penafsir tunggal konstitusi); [Vide Putra, Anggar. "Rule of Islamic Law
dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint
Mahkamah Konstitusi." Bulletin of Community Engagement 4.3 (2024):
24-34]
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah
Konstitusi, yang menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu:
8
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang;
c.
badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak
konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK
Tentang Tata Beracara PPUU, yang menyatakan:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah
pihak
yang
menganggap
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang;
c.
badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
5. Bahwa untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki Kedudukan
Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka
perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia
yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Vide Bukti
P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P28, Bukti P30, Bukti
P34, Bukti P37, Bukti P39, Bukti P41, Bukti P47] Oleh karenanya, PARA
PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam
mengajukan pengujian materiil (Judicial Review) UU PEMILU terhadap
UUD NRI 1945;
6. Bahwa, PARA PEMOHON, yang terdiri dari Advokat Pemerhati
Kebijakan Publik, Dokter, Dosen, Jurnalis, Mahasiswa yang secara aktif
mengkaji, mengadvokasi, serta mengawal isu-isu konstitusionalitas
dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya sebagai bagian dari
masyarakat sipil dan daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki kepedulian
terhadap tegaknya demokrasi, dan transparansi dalam kebijakan publik,
9
PARA PEMOHON memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi
terhadap isu konstitusionalitas Norma frasa “atau sekolah lain yang
sederajat; dalam Pasal 169 huruf r dan Frasa “Kesederajatan pendidikan
dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau
pemerinah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karenanya, PARA
PEMOHON mewujudkannya melalui advokasi dan pengajuan (judicial
review) guna memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara,
termasuk hak atas kepastian hukum yang adil dan kesetaraan dalam
sistem pemerintahan;
7. Bahwa, PARA PEMOHON, yang terdiri dari Advokat Pemerhati
Kebijakan Publik, Dokter, Mahasiswa yang secara aktif mengkaji,
mengadvokasi, serta mengawal isu-isu konstitusionalitas dalam sistem
hukum nasional. Selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat sipil dan
daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki kepedulian terhadap tegaknya
demokrasi, dan transparansi dalam kebijakan publik, PARA PEMOHON
memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi terhadap isu
konstitusionalitas Norma frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal 227
Huruf l dan Frasa “dan surat keterangan lain yang menerangkan
kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui
sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan
menengah” dalam Penjelasan Pasal 227 Huruf l Undang-Undang Nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karenanya, PARA
PEMOHON mewujudkannya melalui advokasi dan pengajuan (judicial
review) guna memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara,
termasuk hak atas kepastian hukum yang adil dan kesetaraan dalam
sistem pemerintahan;
8. Bahwa, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari pemerhati kebijakan
publik, yang mengimplementasikan pemahamannya terhadap hukum
dan kebijakan publik dalam perspektif hukum ketatanegaraan, PARA
PEMOHON memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dan
memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjadi dasar
10
terciptanya rasa keadilan, kepastian hukum, hal mana pemikiran kritis
yang telah ditempa dalam lingkungan akademik menjadikan PARA
PEMOHON memiliki kepentingan langsung untuk menelaah atau
menguji keberlakuan suatu norma hukum dan memiliki hak yang sama
untuk memastikan kedudukan dan persamaan di dalam hukum.
9. Bahwa, di era digital saat ini, media sosial menjadi bagian dari ekosistem
masyarakat yang saling terhubung melalui teknologi informasi, sehingga
akses terhadap informasi publik termasuk mengenai problematik
perundang-undangan yang berdampak luas terhadap tata kelola negara,
merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk
mengkritisinya. PARA PEMOHON memiliki kepentingan yang rasional
dalam memastikan bahwa kebijakan hukum dan/atau undang-undang
yang
dihasilkan
tidak
bertentangan
dengan
prinsip
keadilan,
transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.
Dengan demikian, hak PARA PEMOHON untuk mengawal isu-isu
konstitusional melalui mekanisme peradilan konstitusi merupakan
bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara;
10. Bahwa, Bahwa, hak konstitusional PARA PEMOHON, khususnya
Pemohon I, yang merupakan Mahasiswa magister hukum Kesehatan,
Pemohon XI yang juga mahasiswa yang BELUM BEKERJA, yang telah
mengalami kerugian konstitusional secara nyata, spesifik, dan aktual
sebagai akibat langsung dari berlakunya norma dalam Pasal frasa “atau
sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal 169 huruf r dan Frasa
“Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan
oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r,
Norma frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal 227 Huruf l dan Frasa
“dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan
pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan
satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah” dalam Penjelasan
Pasal 227 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, karena PEMOHON I & PEMOHON XI sebagai rakyat
biasa yang harus memiliki Pendidikan Minimal Sarjana (S1) untuk
11
bekerja dan berbanding terbalik dengan Wapres Bp Gibran Rakabuming
Raka yang sampai saat ini masih di perdebatkan Publik.
Sumber:
https://opinitrack.com/blog/jika-polemik-ijazah-tidak-selesai-sebelum-
2029-seberapa-besar-risikonya-bagi-gibran/
11. Bahwa, hak konstitusional PARA PEMOHON, khususnya Pemohon I &
Pemohon XII, dengan tidak jelasnya Pendidikan yang dimiliki oleh
WAPRES – Bp Gibran Rakabuming Raka, adanya janji-janji yang tidak
relevan dan justru berpotensi memperbesar angka pengangguran,
termasuk di antaranya para lulusan perguruan tinggi yang seharusnya
menjadi bagian dari solusi bangsa dalam menciptakan peradaban
hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kondisi yang ditimbulkan
oleh berlakunya norma a quo sejatinya tidak hanya melanggar
kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan
negara dalam mewujudkan janji-janji konstitusional oleh Wapres Gibran
Rakabuming Raka bagi warganya. Sejalan dengan puisi yang berjudul
“Telinga
dan
Mata”
karya
Okky
Madasari
(3
Mei
2025
https://vt.tiktok.com/ZSh4e6qXx/), yang menyuarakan secara kontras
tajam terhadap kenyataan di lapangan, sebagaimana dikutip berikut ini:
“telingaku mendengar 19 juta lapangan kerja
tapi mataku melihat PHK di mana-mana
telingaku mendengar jutaan makan bergizi
tapi mataku melihat mereka yang kehilangan daya beli
telingaku mendengar pidato berapi-api
tapi mataku melihat jeritan rakyat tiada henti.”
12. Bahwa, PARA PEMOHON mengutip Puisi tersebut di atas secara satir
namun secara tajam telah menggambarkan ketidaksesuaian dengan
kenyataan pahit yang dialami warga Masyarakat yang di mana Wapres
Bp Gibran Rakabuming Raka yang di mana kurangnya pemahaman atas
setiap kebijakan public yang di buat seperti tidak melalui analisis yang
matang karenanya kurangnya pengalaman dan Pendidikan memadai.,
hal tersebut berdampak kepada kebijakan yang berpotensi merugikan
warga negara yang dalam hal ini termasuk Para Pemohon sebagai
bagian dari warga negara yang terdampak akibat berlakunya Pasal frasa
“atau sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal 169 huruf r dan Frasa
“Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan
12
oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r,
Norma frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal 227 Huruf l dan Frasa
“dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan
pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan
satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah” dalam Penjelasan
Pasal 227 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum., Permasalahan yang tidak kunjung usai dan
berkepanjangan terjadi, hal tersebut PARA PEMOHON rangkum dalam
permasalahan public, sebagai berikut:
No
Waktu
Publikasi
Peristiwa Yang Terjadi
Sumber
1. 8/9/2025
Pada 29 Agustus 2025, seorang
warga sipil yang juga berprofesi
sebagai advokat, Subhan Palal,
mendaftarkan gugatan perdata
ke Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dengan nomor perkara
583/Pdt.G/2025/PN
Jkt.Pst.
Dalam perkara tersebut, Wakil
Presiden
Republik
Indonesia
Gibran
Rakabuming
Raka
ditetapkan sebagai Tergugat I,
sementara
Komisi
Pemilihan
Umum (KPU) ditetapkan sebagai
Tergugat
II.
Penggugat
mempersoalkan
persyaratan
ijazah Gibran Rakabuming Raka
saat mencalonkan diri sebagai
calon wakil presiden. Penggugat
berpendapat
bahwa
ijazah
pendidikan menengah Gibran
yang diperoleh di luar negeri
tidak
memenuhi
ketentuan
peraturan perundang-undangan,
dengan merujuk pada Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Pasal
169 huruf l serta PKPU Nomor 19
Tahun 2023 Pasal 13 huruf r,
yang
mensyaratkan
peserta
pemilihan presiden dan wakil
presiden berpendidikan paling
rendah sekolah menengah atas
atau
sederajat.
Berdasarkan
ketentuan tersebut, penggugat
https://www.cnnindo
nesia.com/nasional/
20250908060819-
12-1271017/sidang-
perdana-gugatan-
rp125-triliun-
terhadap-gibran-
digelar-hari-ini
13
menilai Gibran tidak memiliki
bukti ijazah SMA sebagaimana
dipersyaratkan. Berikut ini daftar
petitum lengkapnya
2. 16 / 12 /
2025
Perkara
nomor
264/G/2025/PTUN.JKT
adalah
gugatan yang diajukan oleh
Subhan Palal terhadap Komisi
Pemilihan
Umum
(KPU)
di
Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jakarta.
https://nasional.kom
pas.com/read/2025/
12/16/07384011/gug
atan-perdata-gibran-
dinilai-terlambat-
vonis-ptun-harus-
diterima?page=all
3.
24/9/2026
Permohonan diajukan pada 10
September
2026
dan
resmi
diregistrasi
MK
pada
17
September 2026 dengan nomor
perkara
01/PHPU.PRES-
XXIV/2026.
Pemohon
mendalilkan telah menemukan
indikasi dan bukti petunjuk awal
bahwa cacat syarat pencalonan
pendidikan paling rendah SLTA
atau
sederajat
dari
Gibran
Rakabuming Raka tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga
ada indikasi manipulatif secara
terstruktur,
sistematis,
dan
terencana.
Pemohon
menyebutkan ada perubahan
norma, yaitu Peraturan KPU
Nomor 19 Tahun 2023, yang tiba-
tiba di dalam Pasal 18 ayat (3)
yakni
mengecualikan
bukti
pendidikan tamat SLTA bagi
kandidat yang sekolah di luar
negeri.
https://news.detik.co
m/berita/d-
8677899/syarat-
pendidikan-gibran-
digugat-ke-mk-
jokowi-ungkap-
riwayat-sekolah
13. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, dan
Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya, Mahkamah Konstitusi
telah menentukan 5 (lima) syarat penting terhadap kerugian
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi, yaitu:
a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
14
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian;
c.
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi.
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun
2025 Tata Beracara PPUU, yang menyatakan:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan
oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan pengujian;
c.
kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau
tidak akan terjadi.”
15. Bahwa PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh
UUD NRI 1945, khususnya hak untuk memperoleh kepastian hukum
yang adil dalam suatu negara hukum demokratis dengan menjunjung
tinggi persamaan kedudukan hukum. Adapun hak-hak konstitusional
PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI 1945 adalah sebagai
berikut:
a. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan:“Negara
Indonesia adalah Negara Hukum”;
15
b. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan: “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
(VIDE BUKTI P06 – UUD NRI 1945)
16. Bahwa berlakunya norma frasa “atau sekolah lain yang sederajat; dalam
Pasal 169 huruf r dan Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah
Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan”
dalam
Penjelasan Pasal 169 huruf r, Norma frasa “atau surat keterangan”;
dalam Pasal 227 Huruf l dan Frasa “dan surat keterangan lain yang
menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan
yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang
pendidikan menengah” dalam Penjelasan Pasal 227 Huruf l Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah menimbulkan
kerugian konstitusional yang bersifat potential dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi terhadap Para Pemohon, yang terdiri dari Advokat, Mahasiswa
dan pemerhati kebijakan publik , bahwa oleh karena hal tersebut PARA
PEMOHON menguraikan Kedudukan Hukum PARA PEMOHON sebagai
berikut:
A. PEMOHON I – ALFIAN MAULANI., S.I.PUS
17. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I
yang juga saat ini masih menjadi Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan
pada Sekolah Tinggi Hukum Militer dengan NPM: 2025080004
[VIDE BUKTI P12], [VIDE BUKTI P13], [VIDE BUKTI P14]
Kerugian Konstitusional PEMOHON I – ALFIAN MAULANI
a) Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara,
Pemohon I yang juga berstatus sebagai mahasiswa Magister
hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut
serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa
prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
b) Bahwa, dengan adanya banyak pemberitaan dan kegaduhan
yang tercipta dengan adanya permasalahan Penyetaraan Ijazah
16
Wakil Presiden Bp Gibran Rakabuming Raka yang saat ini banyak
menjadi Concern public yang hanya berlandaskan surat
keterangan dari UTS INSEARCH SYDNEY yang tanpa melalui
Pendidikan Nasional yang berdasarkan dengan Undang –
Undang.
[VIDE BUKTI P09]
c) Bahwa, Akibatnya, hak Pemohon I sebagai Warga Negara
Berpotensi kehilangan kesempatan dalam kedudukan yang sama
karena berlakunya Norma frasa “atau sekolah lain yang sederajat;
dalam Pasal 169 huruf r dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menciptakan ketidakpastian posisi
dan terhalangnya peluang bagi Pemohon I dalam kedudukan
yang di mana PEMOHON I harus menyelesaikan sampai tingkat
jenjang Sarjana untuk mendapatkan Pekerjaan yang seharusnya
norma tersebut tidak menghilangkan hak warga sipil berdasarkan
pada kedudukan Hukum.
d) Bahwa, Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah
Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerinah
daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”
dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam penjelasannya
menciptakan norma baru dan membuat kegaduhan publik yang
berkepanjangan., hal tersebut menjadi Berpotensi menggeser
makna Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menciptakan anomali “ Rakyat Kerja Harus sarjana, Wakil
Presiden Cukup dengan surat keterangan”, hal tersebut
berpotensi dapat Merugikan Hak Konstitutional PEMOHON I yang
dapat di pastikan akan dapat terjadi.
[VIDE BUKTI P12] [VIDE BUKTI P13] [VIDE BUKTI P13]
[VIDE BUKTI P14] [VIDE BUKTI P15]
B. PEMOHON II – SYAMSUL JAHIDIN., S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.
18. Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon I
yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU
No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa
17
hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sementara
dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan: “Advokat
berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh
hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam menjalankan tugas
penegakan hukum tersebut, Pemohon II memiliki tanggung jawab
mengawasi
kepentingan
langsung
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan yang tunduk pada prinsip kedudukan hukum.
Kerugian Konstitusional PEMOHON II – SYAMSUL JAHIDIN.
a) Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan
Advokat, Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa
Doktor ilmu hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual
untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
b) Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara dan
Advokat, Pemohon II kehilangan kesempatan untuk mendapatkan
perlakuan yang sama dalam hukum, karena menurut PEMOHON
III yang di mana Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan
Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau
pemerinah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam
penjelasannya
menciptakan
norma
baru
dan
membuat
kegaduhan publik yang berkepanjangan., hal tersebut menjadi
Berpotensi menggeser makna Pendidikan yang mencerdaskan
kehidupan bangsa dan menciptakan anomali “Rakyat Kerja Harus
sarjana, Wakil Presiden Cukup dengan surat keterangan”, hal
tersebut
berpotensi
dapat
Merugikan
Hak
Konstitutional
PEMOHON II yang dapat di pastikan akan dapat terjadi karena
PEMOHON II yang sebagai masyarakat biasa harus memiliki
ijazah untuk bisa melamar kerja, Adapun hingga saat ini pun
PEMOHON II belum mempunyai pekerjaan tetap dan berbanding
terbalik dengan Wapres Bp Gibran Rakabuming Raka.
[VIDE BUKTI P16] [VIDE BUKTI P42]
18
C. PEMOHON III – dr RIA MERRYANTI A.P., M.H.
19. Bahwa, Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara,
Pemohon III yang juga saat ini masih menjadi Mahasiswa PPDS
(Program Pendidikan Dokter Spesialist) pada Universitas Pelita Harapan
(UPH).
[VIDE BUKTI P03], [VIDE BUKTI P17], [VIDE BUKTI P18]
Kerugian Konstitusional PEMOHON III – dr RIA MERRYANTI
A.P., M.H.
a) Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara,
Pemohon III yang juga berstatus sebagai Mahasiswa PPDS
(Program Pendidikan Dokter Spesialist) pada Universitas Pelita
Harapan (UPH memiliki tanggung jawab moral dan intelektual
untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya,
dan dengan adanya banyak pemberitaan dan kegaduhan yang
tercipta dengan adanya permasalahan Penyetaraan Ijazah Wakil
Presiden Bp Gibran Rakabuming Raka yang saat ini banyak
menjadi Concern public yang hanya berlandaskan surat
keterangan dari UTS INSEARCH SYDNEY yang tanpa melalui
Pendidikan Nasional yang berdasarkan dengan Undang –
Undang.
[VIDE BUKTI P17], [VIDE BUKTI P18]
b) Bahwa, Akibatnya, hak Pemohon III sebagai Warga Negara
Berpotensi kehilangan kesempatan dalam kedudukan yang sama
karena berlakunya Norma frasa “atau sekolah lain yang sederajat;
dalam Pasal 169 huruf r dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum menciptakan ketidakpastian posisi
dan terhalangnya peluang bagi Pemohon III dalam kedudukan
yang di mana PEMOHON III harus menyelesaikan sampai tingkat
jenjang Sarjana, Strata II dan/atau hingga specialist untuk
mendapatkan Posisi pekerjaan yang diminati. Pada aktualnya
yang seharusnya norma tersebut tidak menghilangkan hak warga
negara berdasarkan pada kedudukan Hukum karena masyarakat
dan /atau warga negara harus memiliki spesifikasi sesuai dengan
19
yang di minati, berbeda dengan yang di alami oleh Wapres Bp
Gibran rakabuming Raka karena pemberlakuan norma a quo
yang di uji Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah
Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerinah
daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”
dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dalam penjelasannya
menciptakan norma baru dan membuat kegaduhan publik yang
berkepanjangan., hal tersebut menjadi Berpotensi menggeser
makna Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan
menciptakan anomali “ Rakyat Kerja Harus sarjana, Wakil
Presiden Cukup dengan surat keterangan”, hal tersebut
berpotensi dapat Merugikan Hak Konstitutional PEMOHON III
yang dapat di pastikan akan dapat terjadi.
D. DIMAS YOGA PRATAMA – PEMOHON IV
20. Bahwa, Pemohon IV adalah seorang sarjana Ilmu Pemerintahan yang
aktualnya saat ini sebagai Pengamat Tata Kelola Pemerintahan yang di
mana hal tersebut salah satu rumpun keilmuan Pemohon IV.
Bahwa, Pemohon IV pro-aktif dalam berbagai kegiatan advokasi
kebijakan publik, penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia;
Bahwa, Pemohon IV melihat Kekacauan hukum dan kegaduhan
public yang terjadi karena banyak kelompok masyarakat yang
menanyakan Ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka yang
masih menjadi polemik hingga saat Permohonan a quo diajukan, tak
kunjung usai dan menimbulkan pertanyaan mendasar jika Rakyat di
haruskan
Pendidikan
9
tahun,
kenapaWapres
Bp
Gibran
Rakabuming Raka tidak melakukan hal yang serupa….??
(VIDE BUKTI P19, (VIDE BUKTI P20), (VIDE BUKTI P21)
E. KHARISMA JOEMANTA SOERBAKTI – PEMOHON V
21. Bahwa, Bahwa, di samping kedudukannya sebagai warga negara,
Pemohon V yang juga berprofesi sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1
angka 1 UU No. 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
20
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 menyatakan:
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang
dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Dalam
menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon V memiliki
tanggung
jawab
mengawasi
kepentingan
langsung
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip Keadilan dan
persamaan kedudukan dalam hukum.
Bahwa, Pemohon V Sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Pada
Universitas Borobudur pro-aktif dalam berbagai kegiatan advokasi
kebijakan publik, penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia;
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan
Advokat, Pemohon V yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum
program doctoral memiliki tanggung jawab moral dan intelektual
untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
(VIDE BUKTI P22)
A. Kedudukan Pemohon Sebagai Mantan Calon Anggota DPRD
Bahwa, PEMOHON V pernah menjadi Calon Anggota DPRD,
sehingga
mempunyai
pengalaman
langsung
dalam
proses
pencalonan untuk menduduki jabatan publik melalui mekanisme
pemilihan umum.
Bahwa pengalaman tersebut penting karena objek permohonan a
quo berkaitan dengan persyaratan pencalonan jabatan publik,
khususnya persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil
Presiden.
Bahwa, PEMOHON V dengan demikian bukan semata-mata warga
negara yang tidak mempunyai hubungan dengan proses politik dan
pemerintahan, melainkan pernah berpartisipasi secara langsung
dalam proses demokrasi melalui pencalonan sebagai calon anggota
DPRD.
Bahwa pengalaman tersebut memperkuat kepentingan Pemohon V
untuk memastikan bahwa persyaratan pencalonan jabatan publik
21
diatur berdasarkan hukum yang jelas, objektif, transparan, dan
berlaku sama bagi setiap warga negara.
Bahwa permohonan a quo pada pokoknya menguji konstitusionalitas
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, khususnya mengenai persyaratan pendidikan bagi
calon Presiden dan Wakil Presiden.
Bahwa norma tersebut menentukan bahwa calon Presiden dan Wakil
Presiden harus berpendidikan paling rendah tamat Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan,
Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Bahwa persoalan konstitusional tidak berhenti pada frasa “sekolah lain
yang sederajat”, tetapi juga menyangkut siapa yang menentukan
kesederajatan tersebut, berdasarkan parameter apa kesederajatan
ditentukan, bagaimana kesederajatan dibuktikan, dan bagaimana
dokumen penyetaraan tersebut.
B. Memperoleh kekuatan hukum dalam proses pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden
Bahwa,
dengan
demikian,
persoalan
“surat
keterangan
penyetaraan”
merupakan
bagian
penting
dari
persoalan
konstitusional yang diajukan PEMOHON V.
Bahwa apabila seseorang dapat memenuhi persyaratan pendidikan
melalui suatu dokumen penyetaraan, maka harus terdapat ukuran
yang jelas mengenai:
a. lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen penyetaraan;
b. dasar hukum kewenangan penerbitan;
c. standar pendidikan yang dijadikan pembanding;
d. kurikulum atau kompetensi yang menjadi dasar kesetaraan;
e. jenjang pendidikan yang disetarakan;
f. prosedur pemeriksaan keaslian dokumen;
g. prosedur verifikasi terhadap lembaga pendidikan asal;
h. mekanisme pengujian apabila terdapat keberatan;
i. akibat hukum dari surat keterangan penyetaraan; dan
j. lembaga yang berwenang menentukan apakah dokumen tersebut
memenuhi persyaratan Pasal 169 huruf r.
22
Bahwa menurut PEMOHON V, ketidakjelasan mengenai mekanisme
penyetaraan
pendidikan
dapat
menimbulkan
persoalan
konstitusional karena menyangkut
hak warga negara untuk
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Bahwa apabila terdapat lebih dari satu bentuk pendidikan yang dapat
dinyatakan sederajat dengan SMA, tetapi tidak terdapat parameter
yang jelas dan seragam mengenai kesederajatan tersebut, maka
terdapat potensi perlakuan yang berbeda terhadap warga negara.
Bahwa seorang warga negara yang mempunyai latar belakang
pendidikan formal tertentu harus dapat mengetahui secara pasti
apakah pendidikan tersebut memenuhi persyaratan Pasal 169 huruf
r atau tidak, Bahwa warga negara juga harus mengetahui secara
pasti dokumen apa yang harus dimiliki untuk membuktikan
kesederajatan pendidikan tersebut.
Bahwa apabila pembuktian hanya didasarkan pada surat keterangan
tanpa standar verifikasi yang transparan, maka terdapat potensi
terjadinya ketidakpastian hukum mengenai terpenuhi atau tidak
terpenuhinya syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Bahwa kesempatan yang sama tersebut hanya dapat diwujudkan
apabila persyaratan pencalonan ditentukan berdasarkan parameter
yang objektif dan diterapkan secara sama terhadap setiap warga
negara., Bahwa, PEMOHON V memandang perlu adanya
pembedaan antara ijazah pendidikan formal dengan
surat
keterangan penyetaraan.
Bahwa,
ijazah
pada
dasarnya
merupakan
dokumen
yang
menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang
pendidikan
berdasarkan
sistem
pendidikan
tertentu,
Bahwa
sedangkan
surat
keterangan
penyetaraan
pada
hakikatnya
merupakan dokumen yang memberikan pengakuan atau penetapan
bahwa suatu pendidikan atau kualifikasi tertentu dianggap memiliki
tingkat kesetaraan dengan jenjang pendidikan tertentu.
Bahwa oleh karena itu, penggunaan surat keterangan penyetaraan
untuk memenuhi persyaratan Pasal 169 huruf r harus mempunyai
dasar hukum, prosedur, standar, dan mekanisme verifikasi yang
23
jelas., Bahwa menurut Pemohon V, persoalan tersebut menjadi
semakin penting karena dokumen penyetaraan dapat menjadi dasar
untuk menyatakan seseorang memenuhi syarat pendidikan minimum
untuk menduduki jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
Bahwa apabila surat keterangan penyetaraan mempunyai akibat
hukum yang menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka penerbitan surat
tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan administratif
biasa., Bahwa diperlukan standar yang dapat memastikan bahwa
setiap orang yang memperoleh surat keterangan penyetaraan benar-
benar memenuhi substansi pendidikan yang dipersyaratkan oleh
undang-undang., dengan demikian, menurut PEMOHON V, konsep
“sederajat” harus mempunyai ukuran yang dapat diuji secara objektif
dan tidak semata-mata bergantung pada pernyataan administratif.
F. ST LUTHFIANI, S.H., M.H – PEMOHON VI
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat, dan
Kurator, PEMOHON VI yang juga berstatus sebagai mahasiswa Doktor ilmu
hukum pada Universitas Borobudur memiliki tanggung jawab moral dan
intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya;
[VIDE BUKTI P28] [VIDE BUKTI P29] [VIDE BUKTI P46]
G. ALFANI HIDAYAT, S.H., M.H – PEMOHON VII
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
PEMOHON VI yang juga berstatus sebagai Dosen Ilmu Hukum pada Pondok
Pesantren Darussalam di Jawa Timur memiliki tanggung jawab moral dan
intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya, terlebih lagi
dengan putusan mahkamah konstitusi NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
yang pada amar pertimbangannya “tidak menemukan ijazah SMA dan /atau
bukti penyeteraan wapres Gibran, hal tersebut sangat melukai perasaan
PEMOHON VII yang sebagai pendidik memiliki Wapres tidak memiliki ijazah
SMA, maka oleh karena hal tersebut Potensi Pemohon VII kehilangan Hak
constitutional akan pemberlakauan norma yang di uji dalam perkara a quo.
[VIDE BUKTI P31] [VIDE BUKTI P32] [VIDE BUKTI P33]
24
H. EKA NURHAYATI ISHAK, S.E., S.H., M.H.– PEMOHON VIII
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
PEMOHON VIII yang juga berstatus sebagai mahasiswa Doktor ilmu hukum
pada Universitas Islam Sultan Agung, yang memiliki tanggung jawab moral
dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan
memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya,
terlebih lagi dengan putusan mahkamah konstitusi NOMOR 01/PHPU.PRES-
XXIV/2026 yang pada amar pertimbangannya “tidak menemukan ijazah SMA
dan /atau bukti penyeteraan wapres Gibran, sedangkan Rakyat harus
memiliki ijazah agar dapat bekerja.
[VIDE BUKTI P35]
I.
TRI STIAWAN S.H., M.H.– PEMOHON IX
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
PEMOHON IX Pemohon melihat kegaduhan terkait dengan ijazah Wapres
Gibran terjadi di ruang public yang tidak berkesudahan, terlebih lagi dengan
amar putusan mahkamah konstitusi NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
yang pada amar pertimbangannya “tidak menemukan ijazah SMA dan /atau
bukti penyeteraan wapres Gibran, sedangkan Rakyat seperti Pemohon IX
harus memiliki ijazah agar dapat bekerja
[VIDE BUKTI P38]
J. ROYYAN HAFIZI S.H., M.H.– PEMOHON X
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
PEMOHON X yang juga berstatus sebagai mahasiswa Doktor ilmu hukum
pada Universitas Borobudur, yang memiliki tanggung jawab moral dan
intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya, terlebih lagi
dengan putusan mahkamah konstitusi NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026
yang pada amar pertimbangannya “tidak menemukan ijazah SMA dan /atau
bukti penyeteraan wapres Gibran, sedangkan Rakyat harus memiliki ijazah
agar dapat bekerja.
Bahwa, selain itu PEMOHON X juga adalah seorang akademisi yang sebagai
reviewer dalam kajian – kajian ilmiah pada Mandalika Journal dan juga saat
ini PEMOHON X juga memiliki pondok pesantren yang di mana jenjang
Pendidikan Aliyah (Setara SMA).
25
[VIDE BUKTI P36]
K. MUHAMMAD RISKI FARISAL, S.Pd.– PEMOHON XI
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan jurnalis serta
menjadi seorang guru / Pendidik PEMOHON XI Pemohon melihat kegaduhan
terkait dengan ijazah Wapres Gibran terjadi di ruang public yang tidak
berkesudahan, terlebih lagi dengan amar putusan mahkamah konstitusi
NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang pada amar pertimbangannya
“tidak menemukan ijazah SMA dan /atau bukti penyeteraan wapres Gibran,
sedangkan Rakyat seperti Pemohon XI harus memiliki ijazah agar dapat
bekerja
[VIDE BUKTI P40] [VIDE BUKTI P49]
L. ARZU AFRIANSYAH – PEMOHON XII
Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Mahasiswa S1
Ilmu Hukum PEMOHON XII Pemohon melihat kegaduhan terkait dengan
ijazah Wapres Gibran terjadi di ruang public yang tidak berkesudahan,
terlebih lagi dengan amar putusan mahkamah konstitusi NOMOR
01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang pada amar pertimbangannya “tidak
menemukan ijazah SMA dan /atau bukti penyeteraan wapres Gibran,
sedangkan Rakyat seperti Pemohon XII masih pengangguran dan harus
memiliki ijazah agar dapat bekerja
[VIDE BUKTI P41]
22. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan
permohonan in casu, maka kerugian konstitusional yang dialami PARA
PEMOHON yang terdiri dari Advokat, Pengamat Kebijakan public, dan
Mahasiswa Magister Hukum tidak lagi terjadi atau setidak-tidaknya dapat
dicegah di masa mendatang. Dengan dikabulkannya permohonan in casu
akan turut memulihkan kepastian hukum dan memperjelas pembatasan
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam ranah dasar pendidikan
dengan mengharuskan setiap Presiden dan calon presiden setidak –
tidaknya dan / atau serendah – rendahnya memiliki Ijazah SMA (Sekolah
Menengah Atas) yang hendak menduduki Presiden dan atau wakil presiden
untuk terlebih dahulu di verifikasi dan di pastikan ditegakkan secara
konsisten tentang latar belakang pendidikan,, akan memberikan kejelasan
arah karier dan kepastian bahwa norma-norma konstitusional yang dipelajari
26
dan
diperjuangkan
memiliki
implementasi
nyata
dalam
praktik
ketatanegaraan. demikian dengan dikabulkannya permohonan in casu akan
menghindarkan PARA PEMOHON dari kerugian konstitusional akibat
keberlakukan norma frasa “atau sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal
169 huruf r dan Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah
Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan Pasal 169
huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang
berpotensi melanggar prinsip negara hukum demokratis. Negara hukum
menuntut adanya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
23. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan
permohonan in casu, maka kerugian konstitusional yang dialami PARA
PEMOHON yang terdiri dari Advokat, Pengamat Kebijakan public, dan
Mahasiswa Magister Hukum tidak lagi terjadi atau setidak-tidaknya dapat
dicegah di masa mendatang. Dengan dikabulkannya permohonan in casu
akan turut memulihkan kepastian hukum dan memperjelas pembatasan
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam ranah dasar pendidikan
dengan mengharuskan setiap Presiden dan calon presiden setidak-tidaknya
dan/atau serendah-rendahnya memiliki Ijazah SMA (Sekolah Menengah
Atas) yang hendak menduduki Presiden dan atau wakil presiden untuk
terlebih dahulu di verifikasi dan di pastikan ditegakkan secara konsisten
tentang latar belakang pendidikan,, akan memberikan kejelasan arah karier
dan kepastian bahwa norma-norma konstitusional yang dipelajari dan
diperjuangkan memiliki implementasi nyata dalam praktik ketatanegaraan.
demikian dengan dikabulkannya permohonan in casu akan menghindarkan
PARA PEMOHON dari kerugian konstitusional akibat keberlakukan Norma
frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal 227 Huruf l dan Frasa “dan surat
keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau
program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan
jenjang pendidikan menengah” dalam Penjelasan Pasal 227 Huruf l Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berpotensi
melanggar prinsip negara hukum demokratis. Negara hukum menuntut
27
adanya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945;
24. Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan frasa “atau sekolah lain
yang sederajat; dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
25. Bahwa, oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan frasa “atau sekolah lain
yang sederajat; dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “secara bersyarat” Sepanjang
tidak dimaknai:
Pasal 169 Huruf r
“atau Sekolah Menengah Atas lain yang sederajat;
26. Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Frasa “Kesederajatan
pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah
dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat “secara bersyarat” sepanjang tidak dimaknai:
Penjelasan Pasal 169 Huruf r
“Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh
Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”
27. Bahwa, oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan frasa “atau surat
keterangan”; dalam Pasal 227 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat “secara bersyarat” Sepanjang tidak
dimaknai:
Pasal 227 Huruf l
“atau surat penyetaraan”;
28
28. Bahwa oleh karenanya, PARA PEMOHON memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Frasa “dan surat
keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau
program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan
jenjang pendidikan menengah” dalam Penjelasan Pasal 227 Huruf l Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat “secara bersyarat” Sepanjang tidak dimaknai:
Penjelasan Pasal 227 Huruf l
“dan surat Keterangan Penyetaraan lain yang menerangkan kelulusan dari
satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan
kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah”
29. Bahwa, berdasarkan uraian Kedudukan Hukum di atas, PARA PEMOHON
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya
menganggap bahwa PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum (Legal
Standing) dan menyatakan bahwa PARA PEMOHON telah mengalami
kerugian konstitusional sebagai akibat langsung dari berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian, sehingga permohonan a quo layak untuk diperiksa
dan diadili oleh Mahkamah.
III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA PARA PEMOHON)
A. RASIONALITAS NORMA YANG DI UJI PARA PEMOHON TIDAK
MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN PERSAMAAN DALAM KEDUDUKAN
HUKUM
1. Bahwa guna memberikan dasar hukum yang jelas dalam menguraikan
Alasan Permohonan, PARA PEMOHON perlu menjelaskan fakta yuridis
terkait Para pemohon pengujian konstitusional terhadap frasa “atau
sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017, karena tidak adanya kepastian hukum terhadap
Frasa “atau sekolah lain yang sederajat” hal tersebut menciptakan
anomali hukum, Mengaburkan makna, dan terjadinya disharmonisasi
antara norma satu dengan norma lainnya yang di mana hingga atas
turunan atas undang-undang tersebut menciptakan kekaburan terhadap
penegasan Syarat Pendidikan Presiden dan Wakil presiden., dan pada
frasa “atau sekolah lain yang sederajat” ., memberikan tafsir baru dalam
turunannya yang PARA PEMOHON kutip munculnya Pasal 18 ayat (3)
29
dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Pasal tersebut
secara khusus mengecualikan kewajiban melampirkan ijazah SLTA asli
bagi kandidat lulusan luar negeri, dan membolehkan penggantian hanya
dengan surat penyetaraan Hal ini jelas bertentangan dalam negara
hukum. Secara doktrin, norma pokok ini sudah multi tafsir karena
dengan hal tersebut memunculkannya kegaduhan public dan
kekacauan hukum yang tidak berkesudahan.
(VIDE BUKTI P-24)
2. Bahwa, Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Frasa
“Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan
oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU
7/2017, karena tidak adanya kepastian hukum terhadap Frasa
penjelasan a quo, hal tersebut menciptakan anomali hukum,
Mengaburkan makna, dan terjadinya disharmonisasi antara Peraturan
KPU NOMOR 19 TAHUN 2023 dengan frasa penjelasan yang di uji oleh
PARA PEMOHON., hal tersebut memberikan tafsir baru celah “Surat
Keterangan”., Hal ini jelas bertentangan dalam negara hukum. Secara
doktrin, penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena
mengubah makna norma pokok di Pasal 169 huruf r “UU 7/2017
PEMILU.
(VIDE BUKTI P-23)
3. Bahwa, Para pemohon pengujian konstitusional terhadap Frasa Norma
frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal 227 Huruf l Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017, karena tidak
adanya kepastian hukum terhadap Frasa a quo, hal tersebut
menciptakan anomali hukum, Mengaburkan makna, dan terjadinya
disharmonisasi antara Peraturan KPU NOMOR 19 TAHUN 2023 dengan
frasa penjelasan yang di uji oleh PARA PEMOHON., hal tersebut
memberikan tafsir baru celah “Surat Keterangan”. Hal ini jelas
bertentangan dalam negara hukum. Secara doktrin, norma pokok yang
kabur (Vague Norm) ini salah satu hal tersebut yang memunculkannya
kegaduhan public dan kekacauan hukum yang tidak berkesudahan.
30
(VIDE BUKTI P-23)
4. Bahwa, Para pemohon pengujian konstitusional Frasa “dan surat
keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan
atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan
pendidikan jenjang pendidikan menengah” dalam Penjelasan Pasal 227
Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 7/2017, karena tidak adanya kepastian hukum terhadap Frasa
penjelasan a quo, hal tersebut menciptakan anomali hukum,
Mengaburkan makna, dan terjadinya disharmonisasi antara Peraturan
KPU NOMOR 19 TAHUN 2023 dengan frasa penjelasan yang diuji oleh
PARA PEMOHON., hal tersebut memberikan tafsir baru celah “Surat
Keterangan”., Hal ini jelas bertentangan dalam negara hukum. Secara
doktrin, penjelasan ini sudah melampaui kewenangan karena
mengubah makna norma pokok di Pasal 227 Huruf l “UU 7/2017
PEMILU.
(VIDE BUKTI P-23)
5. Bahwa adapun yang dipersoalkan oleh PARA PEMOHON yaitu Pasal
169 huruf r dan Penjelasan Pasal 169 huruf r, Pasal 227 huruf l dan
Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
a. Pasal 169 huruf r UU PEMILU yang berbunyi:
“atau sekolah lain yang sederajat;
b. Penjelasan Pasal 169 huruf r UU PEMILU yang berbunyi
“Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas
ditetapkan
oleh
Pemerintah
dan/atau
pemerinah
daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”
c.
Pasal 227 Huruf l, sebagai berikut:
(l) bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar,
atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan
atau program pendidikan menengah.
d. Penjelasan Pasal 227 Huruf l, yang berbunyi:
Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan
pendidikan yang terakreditasi atas iiazah, surat tanda tamat belajar,
dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan
pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan
kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
31
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
kantor wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil
dalam Pasal 169 huruf r dan Penjelasan Pasal 169 huruf r, Pasal 227
huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum agar ketentuan a quo tidak ditafsirkan
secara serampangan tanpa ada batasan yang jelas pada pemegang
kekuasaan pemerintahan, hal mana berlakunya ketentuan a quo telah
terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Penguasa Pemerintahan
Negara yang saat ini menjabat dan sebagai bentuk pencegahan
terhadap kekacauan hukum.
B. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Membuat Kekacauan Hukum dan Keributan Publik.
7. Bahwa, PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diatur dalam
ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Negara
Indonesia adalah negara hukum”;
8. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Selaras dengan para perumus
konstitusi, yang dikenal sebagai the founding fathers bangsa Indonesia,
menegaskan bahwa Republik Indonesia didasarkan pada prinsip negara
hukum
(rechtsstaat),
bukan
semata-mata
pada
kekuasaan
(machtsstaat). Penggunaan istilah rechtsstaat dan machtsstaat
mencerminkan bahwa konsep negara hukum Indonesia mengacu pada
model rechtsstaat di Jerman. Julius Stahl mengidentifikasi tiga
karakteristik utama dari rechtsstaat, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak
asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; dan (c) pemerintahan yang
berlandaskan konstitusi. Sementara itu, AV Dicey merumuskan konsep
rule of law dengan tiga elemen utama, yaitu: (a) supremasi hukum; (b)
persamaan di hadapan hukum; dan (c) penerapan due process of law.
Dalam perkembangan konsep negara hukum di era modern, ciri-ciri
yang dikemukakan oleh Stahl dan Dicey sering kali dikombinasikan.
Kombinasi tersebut kini diakui secara luas oleh para akademisi hukum
32
sebagai karakteristik utama dari negara hukum modern, yang tidak
hanya menitikberatkan pada supremasi hukum tetapi juga memastikan
perlindungan hak-hak dasar serta keadilan dalam sistem pemerintahan
dan peradilan, [Vide Asnawi, Habib Sulthon, et al. Dinamika Hukum
Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap
Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat. Bildung, 2022];
9. Bahwa berlakunya Frasa “atau sekolah lain yang sederajat” dalam Pasal
169 huruf r UU 7/2017 yang memberikan keistimewaan (privilege)
kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk bisa mendaftar
dengan hanya dengan “Surat Keterangan” Yang di mana telah
merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Padahal dalam konteks
negara hukum yang demokratis, keterbukaan public dan yang menjadi
ciri utama pemerintahan demokratis.
(VIDE BUKTI P09)
10. Bahwa, Jika diperbandingkan dengan “Surat Keterangan” dengan
Lampiran yang ada di dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014,
berikut PARA PEMOHON Bandingkan sebagai berikut:
Aspek
Perbandingan
Dokumen Pendidikan
Wapres Bp Gibran Raka
Bumingraka (UTS Insearch)
Standar Ijazah Menengah di
Indonesia
Bentuk
&
Jenis
Dokumen
Surat
Keterangan
Penyetaraan
(No.
9149/D.D1/KS/2019)
yang
diterbitkan
Kemendikbud.
Dokumen ini berupa selembar
surat keterangan kesetaraan,
bukan ijazah fisik sekolah.
Ijazah
Resmi
Kelulusan
SMA/SMK/MA
yang
mencantumkan
nilai
ujian
nasional/sekolah
beserta
rapor evaluasi penuh 3 tahun.
Fungsi
Institusi Asal
UTS Insearch merupakan
lembaga yang menyediakan
pathway program (program
matrikulasi/jalur persiapan
masuk universitas), bukan
sekolah menengah reguler.
Sekolah
Menengah
Atas/Kejuruan formal yang
menjalankan kurikulum wajib
pendidikan
menengah
nasional secara penuh.
Hasil
Penyetaraan
Akademik
Pemerintah menilai capaian
Grade 12 Gibran di UTS
Insearch tahun 2006 setara
dengan
lulusan
SMK
Peminatan
Akuntansi
dan
Keuangan.
Siswa
mendapatkan
gelar
kelulusan formal (SMA/SMK)
sesuai
penjurusan
yang
ditempuh.
33
Durasi
Studi
Menengah
durasi belajar di UTS Insearch
yang singkat (berkisar antara
6–9 bulan) untuk Grade 12
setelah lulus tingkat O-Level
di Singapura.
Siswa
wajib
menempuh
masa
studi
terstruktur
minimal
3
tahun
(6
semester) untuk lulus dari
SLTA.
Perbandingan
permasalahan
Surat
Keterangan
Penyetaraan
(No.
9149/D.D1/KS/2019)
yang
diterbitkan
Kemendikbud.
Dokumen ini berupa selembar
surat keterangan kesetaraan,
bukan ijazah fisik sekolah
yang
sesuai
dengan
Permendikbud
Nomor
29
Tahun 2014 dan atau dengan
lampiran - lampirannya yang
termaktub
dalam
Permendikbud
Nomor
29
Tahun
2014,
dan
"Surat
Keterangan
Gibran
tidak
memiliki Lampiran
Sekolah
Menengah
Atas/Kejuruan
formal
dan
Sekolah menengah lainnya
sesuai dengan Permendikbud
Nomor 29 Tahun 2014 dan
/atau
dengan
lampiran
-
lampirannya yang termaktub
dalam Permendikbud Nomor
29 Tahun 2014
KESIMPULAN
Tidak ada informasi resmi atau catatan publik yang
menyatakan bahwa ijazah atau dokumen pendidikan luar
negeri Gibran Rakabuming Raka telah melalui proses
legalisasi Apostille., Dalam proses pendaftaran dan
verifikasi pencalonannya, keabsahan pendidikan luar
negeri Gibran (seperti di UTS Insearch, Australia)
menggunakan “Surat Keterangan” yang diterbitkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
pada tahun 2019, bukan sertifikat apostille dari negara asal
dokumen diterbitkan.
34
Berikut Surat Keterangan Bp Wapres Gibran Rakabuming Raka:
35
Berikut Surat Keterangan penyetaraan berdasarkan Permendikbud Nomor 29
Tahun 2014:
(VIDE BUKTI P23)
Bahwa, Seperti yang di dalilkan di atas, terkait dengan perbandingan di atas,
maka PARA PEMOHON kehilangan Hak constitutional “persamaan dalam
kedudukan” bertentangan dengan Pasal 28D UUD NRI 1945, dan karena
PARA PEMOHON memiliki hak Konstitusional yang diatur dalam ketentuan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
36
11. Bahwa, tujuan utama pembentukan undang-undang adalah untuk
menciptakan kepastian hukum, sehingga setiap aturan yang disusun
harus memberikan kejelasan, tidak menimbulkan ambiguitas, serta
dapat diimplementasikan berdasarkan prinsip konsisten, koheren,
harmonis, sinkron, dan berkorespondensi. Hal demikian sejalan dengan
ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i UU P3 yang menyatakan bahwa
“Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
asas: ...i. Ketertiban dan kepastian hukum”. Hal mana asas kepastian
hukum berfungsi untuk menjamin bahwa norma yang diatur dalam suatu
undang-undang dapat dipahami dengan jelas oleh setiap warga negara,
aparat penegak hukum, serta lembaga yang berwenang dalam
implementasinya., Kemudian kepastian hukum juga menghindari
adanya multitafsir yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam
penerapan hukum. Selain itu, kepastian hukum undang-undang
bertujuan untuk menciptakan stabilitas hukum di masyarakat,
memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta
memastikan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai pedoman yang adil
dalam penyelesaian sengketa dan penegakan hukum;
12. Bahwa, selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian
hukum menjamin bahwa aturan hukum dijalankan sebagaimana
mestinya, sehingga pihak yang memiliki hak berdasarkan hukum dapat
memperolehnya, dan putusan dapat dilaksanakan. Sudikno juga
menekankan bahwa meskipun kepastian hukum memiliki keterkaitan
dengan keadilan, keduanya tidaklah identik. Hukum memiliki karakter
umum dan berlaku secara menyeluruh, tanpa mempertimbangkan
perbedaan kondisi individu, sedangkan keadilan bersifat subjektif dan
bergantung
pada
konteks
spesifik
seseorang.
[Vide
Sudikno
Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2007), Hlm. 160] Sementara itu, Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa
kepastian hukum merupakan hasil dari keberadaan hukum itu sendiri,
khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Satjipto
berpendapat bahwa begitu hukum diberlakukan, kepastian hukum akan
langsung hadir sebagai akibatnya. Dengan kata lain, hukum
37
menciptakan kepastian melalui norma yang tertulis. Namun, dalam
praktiknya, hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan keadilan
substantif dapat menimbulkan ketidakadilan. [Vide Satjipto Rahardjo,
Biarkan Hukum Mengalir, (Jakarta: Kompas, 2007), Hlm. 77] Oleh
karena itu, meskipun kepastian hukum penting, keberadaannya juga
harus tetap diimbangi dengan keadilan yang kontekstual agar hukum
tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mampu mencerminkan nilai-
nilai keadilan sosial dalam masyarakat;
13. Bahwa selanjutnya Van Apeldoorn mengemukakan kepastian hukum
memiliki dua aspek utama. Pertama, kepastian hukum berarti dapat
ditentukan hukum apa yang berlaku terhadap masalah-masalah
konkret, sehingga individu atau masyarakat dapat mengetahui dengan
jelas aturan yang harus ditaati dalam berbagai situasi. Kedua, kepastian
hukum berarti adanya perlindungan hukum yang memberikan jaminan
bahwa hak-hak individu tidak akan dilanggar secara sewenang-wenang,
serta memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan
memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan demikian menunjukkan bahwa keberadaan hukum yang
tertulis dan sistematis menjadi syarat utama bagi terciptanya kepastian
hukum dalam suatu negara hukum. Sebaliknya tanpa adanya kepastian
hukum, masyarakat akan berada dalam kondisi ketidakpastian yang
dapat menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpercayaan terhadap
sistem hukum yang berlaku. [Vide Hotta, Alfita Yola. "Pemahaman
Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran
Positivisme Hukum." Jurnal Hukum Dehasen 1.1 (2025): 23-28]. Oleh
karena itu, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan aturan
hukum, tetapi juga dengan perlindungan hak-hak individu dan
masyarakat, serta berperan penting dalam menjaga ketertiban,
keadilan, dan stabilitas hukum dalam suatu negara yang berdasarkan
hukum;
14. Bahwa, keberlakuan frasa “atau sekolah lain yang sederajat; dalam
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum UU 7/2017, telah memperlihatkan inkonsistensi norma
yang secara substansial menimbulkan pertentangan dalam satu rezim
38
hukum yang sama, sehingga menciptakan keadaan conflict of norms.
Hal mana inkonsistensi tersebut dapat menimbulkan ambiguitas dalam
pelaksanaan norma, karena di satu sisi memberikan ruang bagi Calon
Presiden dan Calon wakil presiden, sementara di sisi lain secara
normatif menyebutkan bahwa harus memilki Pendidikan serendah-
rendahnya Sekolah Menengah atas (SMA). Kemudian ketidakjelasan
ketentuan a quo juga berimplikasi terjadinya multitafsir dalam
implementasinya dan dapat digunakan cukup dengan “SURAT
KETERANGAN”. Jika meninjau dKemudian dalam kerangka teori
hukum
Hans
Kelsen
mengenai
hierarki
norma,
pertentangan
antarketentuan dalam satu peraturan perundang-undangan harus
diselesaikan dengan menyelaraskan norma-norma tersebut agar tetap
sejalan dengan norma yang lebih tinggi, yakni konstitusi. Di samping itu,
prinsip lex superior derogat legi inferiori menegaskan bahwa norma
hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma
hukum yang lebih tinggi, termasuk prinsip kepastian hukum [Vide Jusuf,
Muhamad Bacharuddin, and Adara Khalfani Mazin. "Penerapan Teori
Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." Das
Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2.01 (2024)].
Oleh karena itu, Pasal 169 huruf r dan Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 yang menciptakan
kegaduhan kerancuan public yang tidak berkesudahan terkait ijazah
Sekolah Menengah Atas (SMA) Wapres Gibran, serta berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum, sudah sepatutnya diuji secara
konstitusional agar tidak menjadi celah pelanggaran terhadap asas
negara hukum;
15. Bahwa, selanjutnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, maka suatu norma hukum harus dirumuskan
secara konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi,
agar tidak menimbulkan multitafsir dan dapat berfungsi secara efektif
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian
ketidakkonsistenan,
ketidakharmonisan,
serta
adanya
potensi
ambiguitas
dalam
suatu
norma
hukum
dapat
menimbulkan
ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan
39
dan diskriminasi dalam implementasinya. Selain itu, peraturan
perundang-undangan yang tidak disusun berdasarkan asas-asas
perundang-undangan yang baik juga berpotensi bertentangan dengan
norma hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat melemahkan legitimasi
dan efektivitasnya dalam sistem hukum nasional. Padahal Mahkamah
Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa
pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi
prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi
dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan lain dalam hierarki
yang sama berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan harus
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
16. Bahwa, hak PARA PEMOHON atas jaminan kepastian hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
seharusnya dijamin melalui undang-undang yang memuat norma yang
jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Namun, berlakunya
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum UU 7/2017 justru menciptakan ketidakpastian hukum
dengan membuka celah kekacauan hukum dan kegaduhan publik.
Kemudian ketidakjelasan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip
kepastian hukum yang menuntut aturan yang tegas, dapat dipahami
dengan seragam, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang
lebih tinggi. Selain itu, keberlakuan norma a quo juga mengaburkan
batas kejelasan, yang seharusnya dipisahkan secara tegas dalam
sistem hukum yang menjunjung “persamaan dalam Kedudukan”.
Akibatnya, PARA PEMOHON sebagai warga negara tidak memperoleh
kepastian hukum yang memadai atas hak konstitusionalnya, khususnya
dalam hal perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak atas
pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berbasis prinsip
demokrasi dan supremasi hukum;
17. Bahwa, dengan adanya keributan publik yang terjadi di, yang di rangkum
sebagai berikut dalam pemberitaan:
No
Akses Berita dan Sumber
1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kontroversi_Ijazah_Gibran_Rakabuming_Raka
40
2
https://www.idntimes.com/news/indonesia/alasan-legalitas-ijazah-sma-
gibran-dipertanyakan-dan-digugat-ke-mk-00-jkxzp-35v5ll
3
https://www.kompas.tv/nasional/692773/adi-prayitno-gibran-terlihat-
berjuang-sendirian-hadapi-polemik-
ijazah?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
4
https://nasional.kompas.com/read/2026/09/23/07582071/sidang-sengketa-
ijazah-gibran-di-mk-muncul-contoh-negara-yang-diskualifikasi
5
https://dandapala.com/article/detail/gugatan-subhan-vs-wapres-gibran-
kandas-di-pn-jakpus
6
https://regional.kompas.com/read/2025/09/13/060000178/polemik-ijazah-
gibran-jokowi-kalau-nggak-ada-yang-backup-nggak-mungkin
7
https://web.facebook.com/OfficialiNews/videos/ijazah-gibran-digugat-
relawan-melawan-polemik-soal-keabsahan-ijazah-terus-
menjad/1115808371395473/
8
https://disway.id/read/970233/pkn-curiga-ada-skenario-suksesi-di-balik-
polemik-ijazah-gibran
9
https://citizen.riau24.com/berita/baca/1758615285-kasus-ijazah-gibran-
picu-polemik-desakan-pemakzulan-mengemuka
10 https://rmol.id/politik/read/2025/10/29/684893/gibran-dianggap-tidak-bisa-
bertanggung-jawab-gegara-polemik-ijazah
11 https://www.tribunnews.com/nasional/7885812/gibran-digugat-ke-mk-soal-
ijazah-sma-pakar-lebih-baik-ketimbang-debat-lama-seperti-ijazah-jokowi
12 https://news.detik.com/berita/d-8677899/syarat-pendidikan-gibran-digugat-
ke-mk-jokowi-ungkap-riwayat-sekolah
13 https://nasional.kompas.com/read/2025/12/16/07384011/gugatan-perdata-
gibran-dinilai-terlambat-vonis-ptun-harus-diterima?page=all
14 https://nasional.kompas.com/read/2026/09/24/17082131/mengurai-jejak-
sengketa-syarat-pendidikan-gibran-sebelum-diuji-mk
15 https://wartaekonomi.co.id/read636883/bisa-melebar-ini-konsekuensi-jika-
gugatan-ijazah-wapres-gibran-dikabulkan
16 https://langit7.id/read/62407/1/kontroversi-keabsahan-pendidikan-gibran-
tak-ada-ijazah-sma-indikasi-manipulatif-terstruktur--permohonan-
pelantikan-wapres-dibatalkan-1790233757
17 https://majalahketik.com/nasional/ijazah-gibran-mk/
41
18 https://wartaekonomi.co.id/read636896/pertama-dalam-sejarah-ada-
ijazah-wapres-digugat-setelah-2-tahun-menjabat
18. Bahwa, keberlakuan frasa “atau sekolah lain yang sederajat; dalam
Pasal 169 huruf r dan Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah
Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan”
dalam
Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang
Pemilihan
Umum
UU
7/2017,
telah
memperlihatkan
inkonsistensi
norma
yang
secara
substansial
menimbulkan
pertentangan dalam satu rezim hukum yang sama, sehingga
menciptakan keadaan conflict of norms. Hal mana inkonsistensi tersebut
dapat menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan norma, karena di
satu sisi memberikan ruang bagi Calon Presiden dan Calon wakil
presiden, sementara di sisi lain secara normatif menyebutkan bahwa
harus memilki pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas
(SMA). Kemudian ketidakjelasan ketentuan a quo juga berimplikasi
terjadinya multitafsir dalam implementasinya dan dapat digunakan
cukup dengan “SURAT KETERANGAN”., Jika meninjau dKemudian
dalam kerangka teori hukum Hans Kelsen mengenai hierarki norma,
pertentangan antarketentuan dalam satu peraturan perundang-
undangan harus diselesaikan dengan menyelaraskan norma-norma
tersebut agar tetap sejalan dengan norma yang lebih tinggi, yakni
konstitusi. Di samping itu, prinsip lex superior derogat legi inferiori
menegaskan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, termasuk prinsip
kepastian hukum [Vide Jusuf, Muhamad Bacharuddin, and Adara
Khalfani Mazin. "Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya
Tertib Hukum Di Indonesia." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer
Hukum Dan Masyarakat 2.01 (2024)]. Oleh karena itu, Pasal 169 huruf
r dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU 7/2017 yang menciptakan kegaduhan kerancuan public yang tidak
berkesudahan terkait ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Wapres
Gibran, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sudah
42
sepatutnya diuji secara konstitusional agar tidak menjadi celah
pelanggaran terhadap asas negara hukum;
C. Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, Membuat kekacauan Hukum dan Keributan
publik
19. Bahwa, keberlakuan Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah
Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan”
dalam
Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum UU 7/2017.
20. Bahwa, di dalam pokok norma Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017. ini bersifat imperatif,
namun oleh karena dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adanya Frasa
“dan/atau pemerinah daerah ".
21. Bahwa,
menghilangkan
dan
/atau
menyatakan
inkonstitutional
penggunaan Frasa “dan/atau pemerinah daerah” menjadi lebih tepat,
konkret dan memberi kepastian hukum, karena memungkinkan
penyesuaian makna sesuai dengan rezim hukum masing-masing, in
casu misalnya, Ijazah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus
memenuhi Prinsip setidaknya-tidaknya dan serendah-rendahnya
Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga tetap menjamin tidak adanya
konflik kepentingan tanpa mengorbankan prinsip proporsionalitas dan
kepastian hukum. Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum
yang memberikan “kepastian hukum” sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, di mana aturan yang tidak
koheren dan konsisten berpotensi menciderai Persamaan kedudukan
dalam hukum.
22. Bahwa, secara gramatikal, kata “dan/atau pemerinah daerah” bersifat
disjungtif, memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi.
Akibatnya, Frasa penjelasan menciptakan penafsiran norma baru, dan
norma ini tidak tegas dalam Ijazah Calon Presiden dan Calon Wakil
Presiden harus memenuhi Prinsip setidaknya-tidaknya dan serendah-
rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga membuka
43
peluang terjadinya konflik kepentingan atau disharmonisasi antara
norma Pasal 169 huruf r dalam penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 jika
hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang
bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
NRI 1945.
Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945, karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma
pokok dalam batang tubuh pasal yang justru tanpa mensyaratkan Ijazah
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memenuhi Prinsip
setidaknya-tidaknya dan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas
(SMA), yang cukup dengan “Surat Keterangan”.
(VIDE BUKTI P09)
23. Bahwa, penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 adanya Frasa “dan/atau
pemerinah daerah”
Pasal 169 huruf r
(Norma Tegas)
Penjelasan Pasal 169 huruf r
(Norma longgar)
Pasal
Pokok
membuat
syarat
secara Mutlak tidak menimbulkan
multi tafsir
Penjelasan membuka alternatif
yang
menggugurkan
kewajiban
harus
Sekolah
Menengah Atas (SMA), Tapi
cukup
dengan
surat
keterangan.
Tabel Perbandingan Norma & Penjelasan antara, Pasal 169 huruf r dan
Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 diatas membuka Peluang
Benturan Kepentingan di mana Upaya hukum harus melalui pengadilan
tinggi, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam
Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh
pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP
24. Bahwa, dalam hukum tata negara Indonesia, penjelasan pasal tidak
boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh
pasal, melainkan hanya berfungsi menjelaskan. Apabila penjelasan
pasal mengandung norma baru atau memunculkan makna yang
44
berbeda dari batang tubuhnya, maka penjelasan tersebut berpotensi
inkonstitusional.
25. Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip
lex certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006),
norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi.
26. Bahwa Penjelasan Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 menggeser
norma pasal utama yang di mana di batang tubuh pasal utama yang di
mana “Mengharuskan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
berpendidikan” memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas.
Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh
menambah atau mengubah norma bertentangan dengan azas
pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan,:
“Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.
Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun
2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
45
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
27. Bahwa, selanjutnya frasa “atau sekolah lain yang sederajat; dalam
Pasal 169 huruf r Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum UU 7/2017 menghindari terjadinya konflik kepentingan
yang dapat merugikan tata kelola pemerintahan yang demokratis,
ketentuan dalam frasa “atau sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal
169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum UU 7/2017 harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena
bertentangan dengan UUD NRI 1945;
28. Bahwa, Perbedaan perlakuan antara Presiden dan Wakil Presiden
tentang keterbatasan kompetensi dan kapasitas intelektual seorang
presiden dan wakil presiden yang hanya menggunakan Surat
Keterangan bukan Ijazah tamat pendidikan sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, dalam membaca, menganalisa, dan merespons tantangan
global secara multidisipliner, berakibat pada lemahnya pengambilan
kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan (evidence-based policy),
minimnya kecapakan teknokratis dalam hak politik; tidak bertentangan
dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang
(willekeur); dengan berlakunya norma a quo dapat melampaui dan/atau
menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir).
D. Norma frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal 227 Huruf l huruf r
Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
Membuat kekacauan Hukum dan Keributan publik
29. Bahwa, PARA PEMOHON memiliki hak konstitusional yang diatur dalam
ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan: yang
menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum”;
30. Bahwa, selain PARA PEMOHON memiliki hak Konstitutional, perlu
diketahui juga Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana
46
dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Selaras dengan para
perumus konstitusi, yang dikenal sebagai the founding fathers bangsa
Indonesia, menegaskan bahwa Republik Indonesia didasarkan pada
prinsip negara hukum (rechtsstaat), bukan semata-mata pada
kekuasaan
(machtsstaat).
Penggunaan
istilah
rechtsstaat
dan
machtsstaat mencerminkan bahwa konsep negara hukum Indonesia
mengacu
pada
model
rechtsstaat
di
Jerman.
Julius
Stahl
mengidentifikasi tiga karakteristik utama dari rechtsstaat, yaitu: (a)
perlindungan terhadap hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan;
dan (c) pemerintahan yang berlandaskan konstitusi. Sementara itu, AV
Dicey merumuskan konsep rule of law dengan tiga elemen utama, yaitu:
(a) supremasi hukum; (b) persamaan di hadapan hukum; dan (c)
penerapan due process of law. Dalam perkembangan konsep negara
hukum di era modern, ciri-ciri yang dikemukakan oleh Stahl dan Dicey
sering kali dikombinasikan. Kombinasi tersebut kini diakui secara luas
oleh para akademisi hukum sebagai karakteristik utama dari negara
hukum modern, yang tidak hanya menitikberatkan pada supremasi
hukum tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak dasar serta
keadilan dalam sistem pemerintahan dan peradilan [Vide Asnawi, Habib
Sulthon, et al. Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan
Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan
Penghayat. Bildung, 2022];
31. Bahwa, dalam norma a quo yang di uji PARA PEMOHON saat ini untuk
menghentikan dinamika multitafsir yang di mana diketahui bahwa
Wapres Gibran, tidak ditemukan ijazah SMA atau sederajat lainnya, dan
hanya memiliki Certificate of attendance dan dokumen lainnya yang
digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019
sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan
jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas
kehadiran dalam perkuliahan.
32. Bahwa, keberlakuan Norma frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal
227 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum UU 7/2017, telah memperlihatkan inkonsistensi norma yang
secara substansial menimbulkan pertentangan dalam satu rezim hukum
47
yang sama, sehingga menciptakan keadaan conflict of norms. Hal mana
inkonsistensi
tersebut
dapat
menimbulkan
ambiguitas
dalam
pelaksanaan norma, karena di satu sisi memberikan ruang bagi Calon
Presiden dan Calon wakil presiden, sementara di sisi lain secara
normatif menyebutkan bahwa harus memilki pendidikan serendah-
rendahnya Sekolah Menengah atas (SMA). Kemudian ketidakjelasan
ketentuan a quo juga berimplikasi terjadinya multitafsir dalam
implementasinya dan dapat digunakan cukup dengan “SURAT
KETERANGAN”. Jika meninjau dKemudian dalam kerangka teori
hukum
Hans
Kelsen
mengenai
hierarki
norma,
pertentangan
antarketentuan dalam satu peraturan perundang-undangan harus
diselesaikan dengan menyelaraskan norma-norma tersebut agar tetap
sejalan dengan norma yang lebih tinggi, yakni konstitusi. Di samping itu,
prinsip lex superior derogat legi inferiori menegaskan bahwa norma
hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma
hukum yang lebih tinggi, termasuk prinsip kepastian hukum [Vide Jusuf,
Muhamad Bacharuddin, and Adara Khalfani Mazin. "Penerapan Teori
Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia." Das
Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2.01
(2024)]. Oleh karena itu, Pasal 227 huruf l dan Undang-Undang Nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 yang menciptakan
kegaduhan kerancuan public yang tidak berkesudahan terkait ijazah
Sekolah Menengah Atas (SMA) Wapres Gibran, serta berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum, sudah sepatutnya diuji secara
konstitusional agar tidak menjadi celah pelanggaran terhadap asas
negara hukum.
33. Bahwa, keberlakuan Norma frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal
227 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum UU 7/2017, sudah seharusnya dinyatakan bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin “kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
E. Frasa dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari
satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan
kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah” dalam
48
Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, Membuat kekacauan Hukum dan Keributan
publik
34. Bahwa, keberlakuan Frasa “dan surat keterangan lain yang
menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program
pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan
jenjang pendidikan menengah” dalam Penjelasan Pasal 227 huruf l
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU
7/2017.
35. Bahwa, di dalam pokok norma Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor
7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017. ini bersifat imperatif,
namun oleh karena dalam Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adanya Frasa
“dan surat keterangan lain;
36. Bahwa,
menghilangkan
dan/atau
menyatakan
inkonstitutional
penggunaan Frasa “dan surat keterangan lain” menjadi lebih tepat,
konkret dan memberi kepastian hukum, karena memungkinkan
penyesuaian makna sesuai dengan rezim hukum masing-masing, in
casu misalnya, Ijazah Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus
memenuhi Prinsip setidaknya-tidaknya dan serendah-rendahnya
Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga tetap menjamin tidak adanya
konflik kepentingan tanpa mengorbankan prinsip proporsionalitas dan
kepastian hukum. Jelas hal diatas bertentangan dalam negara hukum
yang memberikan “kepastian hukum” sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, di mana aturan yang tidak
koheren dan konsisten berpotensi menciderai persamaan kedudukan
dalam hukum.
37. Bahwa, secara gramatikal, kata Frasa “dan surat keterangan lain;
bersifat disjungtif, memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi.
Akibatnya, Frasa penjelasan menciptakan penafsiran norma baru, dan
norma ini tidak tegas dalam Ijazah Calon Presiden dan Calon Wakil
Presiden harus memenuhi Prinsip setidaknya-tidaknya dan serendah-
rendahnya Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga membuka
peluang terjadinya konflik kepentingan atau disharmonisasi antara
49
norma Pasal 227 huruf l dalam penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 jika
hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang
bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD
NRI 1945.
Selanjutnya kondisi tersebut juga bertentangan dengan asas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945, karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma
pokok dalam batang tubuh pasal yang justru tanpa mensyaratkan Ijazah
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memenuhi prinsip
setidaknya-tidaknya dan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas
(SMA), yang cukup dengan “Surat Keterangan”.
(VIDE BUKTI P09)
38. Bahwa, penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 adanya Frasa “dan surat
keterangan lain;
Pasal 227 huruf l
(Norma Tegas)
Penjelasan Pasal 169 huruf r
(Norma longgar)
Pasal
Pokok
membuat
syarat
secara Mutlak tidak menimbulkan
multi tafsir
Penjelasan membuka alternatif
yang
menggugurkan
kewajiban
harus
Sekolah
Menengah Atas (SMA), Tapi
cukup
dengan
surat
keterangan
tanpa
adanya
kelengkapan
persyaratan
lainnya.
Tabel Perbandingan Norma & Penjelasan antara, Pasal 227 huruf l dan
Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 diatas membuka Peluang
Benturan Kepentingan di mana Upaya hukum harus melalui pengadilan
tinggi, sehingga Perluasan Norma Tanpa Dasar Konstitusional dalam
Penjelasan memberi pengecualian yang tidak diatur di batang tubuh
pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64 ayat (4) UU PPP
39. Bahwa, dalam hukum tata negara Indonesia, penjelasan pasal tidak
boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh
pasal, melainkan hanya berfungsi menjelaskan. Apabila penjelasan
pasal mengandung norma baru atau memunculkan makna yang
50
berbeda dari batang tubuhnya, maka penjelasan tersebut berpotensi
inkonstitusional.
40. Dalam konteks hukum tata negara, norma demikian melanggar prinsip
lex certa (kepastian norma hukum). Menurut Jimly Asshiddiqie (2006),
norma hukum dalam negara hukum harus jelas dan dapat diprediksi.
41. Bahwa Penjelasan Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 menggeser
norma pasal utama yang di mana di batang tubuh pasal utama yang di
mana “Mengharuskan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
berpendidikan” memperluas pengecualian tanpa batas yang jelas.
Secara teori perundang-undangan, penjelasan seharusnya tidak boleh
menambah atau mengubah norma bertentangan dengan azas
pembentukan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5 UU RI
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi UU RI Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan,:
“Dalam Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:
h. kejelasan tujuan;
i. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
j. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
k. dapat dilaksanakan;
l. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
m. kejelasan rumusan; dan
n. keterbukaan.
Sedangkan dalam Pasal 6, ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 12 Tahun
2011 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Perundang-undangan, menyatakan: (1) Materi muatan
Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
51
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
42. Bahwa, selanjutnya Frasa “dan surat keterangan lain; dalam penjelasan
Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum UU 7/2017 menghindari terjadinya konflik kepentingan
yang dapat merugikan tata kelola pemerintahan yang demokratis,
ketentuan dalam Frasa “dan surat keterangan lain; dalam penjelasan
Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum UU 7/2017 harus dinyatakan inkonstitusional
bersyarat karena bertentangan dengan UUD NRI 1945;
43. Bahwa, Perbedaan perlakuan antara Presiden dan Wakil Presiden
tentang keterbatasan kompetensi dan kapasitas intelektual seorang
presiden dan wakil presiden yang hanya menggunakan Surat
Keterangan bukan Ijazah tamat pendidikan sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, dalam membaca, menganalisa, dan merespons tantangan
global secara multidisipliner, berakibat pada lemahnya pengambilan
kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan (evidence-based policy),
minimnya kecapakan teknokratis dalam hak politik; tidak bertentangan
dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang
(willekeur); dengan berlakunya Norma a quo dapat melampaui dan/atau
menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir).
F. Tabel Perbandingan Standar Ijazah Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia dengan di Berbagai Negara lain.
44. Bahwa, PARA PEMOHON mendalilkan perbandingan di berbagai
Negara dengan Indonesia yang dikutip sebagai berikut:
Negara
Syarat Pendidikan
Minimal / Ijazah
Formal
Dasar Hukum / Keterangan
Indonesia
Minimal tamat SMA,
SMK, MA, atau
sederajat
Diatur dalam Pasal 169 huruf r UU No.
7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
52
Kenya
Wajib memiliki gelar
Sarjana (S1/University
Degree)
Konstitusi Kenya mewajibkan calon
Presiden dan Deputi Presiden memiliki
gelar dari universitas yang diakui
secara resmi di Kenya.
Kazakhstan
Wajib berpendidikan
tinggi (Higher
Education / Minimal
S1)
Berdasarkan Konstitusi Kazakhstan,
selain wajib lulus perguruan tinggi,
calon presiden juga harus fasih
berbahasa
negara
dan
memiliki
pengalaman
kerja
di
pelayanan
sipil/politik minimal 5 tahun.
Nigeria
Minimal sertifikat
sekolah menengah
(setara SMA)
Diatur dalam Pasal 131 Konstitusi
Nigeria. Batas minimal
kualifikasi
adalah
School
Certificate
tingkat
menengah atas.
Azerbaijan
Wajib berpendidikan
tinggi (University
Degree)
Diatur dalam Pasal 100 Konstitusi
Azerbaijan. Calon wajib memiliki gelar
akademis perguruan tinggi dan bebas
dari kewarganegaraan ganda.
Kolombia
Wajib memiliki Gelar
Universitas (Minimal
S1)
Hukum negara ini menuntut kualifikasi
profesional tingkat tinggi bagi kepala
eksekutif sebelum dapat mendaftarkan
diri.
Tajikistan
Wajib memiliki Gelar
Universitas (Minimal
S1)
Berdasarkan
Pasal
65
Hukum
Konstitusi Tajikistan, calon presiden
harus memiliki gelar sarjana, fasih
bahasa negara, dan tinggal di sana
minimal 10 tahun
Iran
Wajib memiliki gelar
Magister (S2) atau
setara
Menerapkan
salah
satu
syarat
akademis paling ketat di dunia. Calon
presiden
wajib
memegang
gelar
Master
atau
pendidikan
tinggi
keagamaan yang setara.
Bahwa, dengan perbandingan di atas terkait dengan perbandingan
syarat Calon presiden dan calon presiden di luar Negeri dengan
Indonesia.
G. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention
Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public
Documentr/Konvensi Apostille
45. Bahwa, Tidak ada informasi resmi atau catatan publik yang menyatakan
bahwa ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran Rakabuming
Raka telah melalui proses legalisasi Apostille., Dalam proses
pendaftaran dan verifikasi pencalonannya, keabsahan pendidikan luar
negeri Gibran (seperti di UTS Insearch, Australia) menggunakan “Surat
Keterangan” yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan
53
Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2019, bukan sertifikat apostille
dari negara asal dokumen diterbitkan;
46. Bahwa, Proses Verifikasi pendidikan luar negeri Gibran saat
pendaftaran pemilu menggunakan “Surat Keterangan” yang diterbitkan
oleh
instansi
berwenang
di
bidang
pendidikan
(Kementerian
Pendidikan), tanpa ada kelengkapan dokumen dasarnya termasuk
apostille.
Sumber:
https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-
hikmah/
https://indonesiatranslator.id/blog/daftar-negara-anggota-konvensi-
apostille-1961/
47. Bahwa, Apostille adalah pengesahan resmi tanda tangan pejabat, cap,
atau segel pada dokumen publik (seperti ijazah, akta kelahiran, atau
transkrip nilai) agar diakui secara hukum di negara-negara anggota
Konvensi Apostille 1961, termasuk Indonesia telah resmi menjadi
anggota Konvensi Apostille 1961 sejak meratifikasinya melalui
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Dengan bergabungnya
Indonesia, dokumen publik Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat
Apostille dari Kemenkumham kini diakui secara hukum di lebih dari 120
negara anggota lainnya tanpa perlu legalisasi berlapis.
(VIDE BUKTI P25 - Perpres Nomor 2 Tahun 2021 - Naskah Resmi)
(VIDE BUKTI P26 - Perpres Nomor 2 Tahun 2021 - Naskah Terjemahan)
(VIDE BUKTI P27 - Perpres Nomor 2 Tahun 2021)
48. Bahwa, Fungsi Utama Apostille:
Penyederhanaan Legalisasi: Menghilangkan tahapan legalisasi
berlapis yang rumit dan panjang (seperti melalui kedutaan besar
atau konsulat asing).
Pengakuan Internasional: Memastikan dokumen dari satu negara
langsung sah dan diakui keasliannya di negara tujuan anggota
konvensi.
Keperluan Lintas Negara: Sering dipakai untuk keperluan studi,
bekerja, atau administrasi hukum di luar negeri. Di Indonesia,
layanan ini diterbitkan oleh Kementerian Hukum (Ditjen AHU).
54
49. Bahwa, Kapan Ijazah Australia Wajib Di-Apostille?
Digunakan di Indonesia: Jika Anda lulusan institusi di Australia
dan ingin menggunakan ijazah tersebut untuk keperluan resmi di
Indonesia (seperti melanjutkan studi, pendaftaran kerja di instansi
pemerintah/CPNS, atau penyetaraan ijazah oleh Kementerian
Pendidikan), ijazah tersebut wajib mendapatkan pengesahan
Apostille.
Otoritas Pengesah: Karena dokumen tersebut dikeluarkan di
Australia, proses Apostille harus diterbitkan oleh pejabat resmi atau
instansi berwenang di Australia, yaitu Department of Foreign Affairs
and Trade (DFAT).
50. Bahwa, Menurut PARA PEMOHON Pelanggaran Aturan Mendikbud:
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2014, surat keterangan penyetaraan
mutlak harus disertai dengan ijazah, sertifikat, atau diploma asli dari
lembaga pendidikan asal., PARA PEMOHON tidak mendapatkan akses
dokumen penyetaraan Gibran tersebut yang jika tidak dapat di akses
maka bisa dikatakan cacat formil karena dokumen fisik pendukung
tersebut dinilai tidak ditunjukkan secara sah., Surat keterangan tersebut
berpotensi bermasalah karena diterbitkan dalam waktu sangat singkat
(satu hari), berbeda dengan prosedur normal instansi yang umumnya
memakan waktu minimal lima hari kerja. Dan hal tersebut menjadi
Persoalan secara Yuridis:, Bahwa, Jika Wapres – Bp Gibran merupakan
lulusan dari UTS Insearch, Sydney, Australia seharusnya dapat di
tunjukan dan /atau dapat di akses publik dan terdapat dokumen yang
sesuai dengan di Uraikan Para Pemohon saat ini.
51. Bahwa, selanjutnya berlakunya Pasal 169 huruf r Undang - Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017, yang
berbeda secara prinsipil dengan mekanisme birokrasi yang menuntut
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Oleh karenanya,
ketidakharmonisan tersebut telah membuka ruang bagi ketidakpastian
hukum terkait status hukum Presiden dan Wakil Presiden yang
ditanyakan oleh public hingga terjadi perselisihan berkepanjangan di
publik, Hal tersebut berpotensi menciptakan penyimpangan dalam
55
proses pengambilan keputusan di dalam pemerintahan sipil yang
seharusnya
dijalankan
berdasarkan
prinsip-prinsip
tata
kelola
pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan
publik;
H. ANALISA YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR
01/PHPU.PRES-XXIV/2026
52. Bahwa, seperti yang di ketahui terkait dengan riwayat pendidikan Gibran
Rakabuming Raka, Mahkamah mendapatkan fakta berdasarkan
dokumen Daftar Riwayat Hidup (Formulir Model BB.2 KWK) yang
pernah diajukan sebagai salah satu syarat pendaftaran bakal calon
walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun
2020, yaitu:
1. SDN Mangkubumen Kidul 16, pada tahun 1993 sampai tahun 1999;
2. SMP Negeri 1 Surakarta, pada tahun 1999 sampai tahun 2002;
3. Orchid Park Secondary School, Singapura pada tahun 2002 sampai
tahun 2004;
4. UTS Insearch, Sydney pada tahun 2004 sampai tahun 2007; dan
5. MDIS, Singapura pada tahun 2007 sampai tahun 2010
53. Bahwa, Seperti yang di ketahui juga dalam putusan mahkamah
konstitusi
dengan
NOMOR
01/PHPU.PRES-XXIV/2026,
PARA
PEMOHON a quo mengutip pertimbangan mahkamah sebagai berikut:
Bahwa pada saat melakukan pendaftaran sebagai calon wakil
presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024,
yang bersangkutan melampirkan dokumen berupa fotokopi Suket
Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pembelajaran
dan
Kemahasiswaan
Nomor
2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tentang Hasil Penilaian Kesetaraan
Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atas nama Gibran
Rakabuming Raka, tanggal 8 Agustus 2019 [vide Lampiran
Keterangan
Saksi
Termohon].
Kedua
dokumen
tersebut
dimaksudkan sebagai pemenuhan syarat tamat sekolah menengah
atas di luar negeri. Berkenaan dengan hal itu, para Pemohon
mendalilkan Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 dimaksud cacat
administratif karena tidak pernah dikuatkan dengan dokumen
ijazah/sertifikat/diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 7 Permendikbud 29/2014.
Bahwa berkenaan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33/MPK.D/KS/2018
tentang Penetapan Pelayanan Publik di lingkungan Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menentukan bahwa
56
Pemohon penyetaraan harus melengkapi delapan dokumen yang
dipersyaratkan, yaitu: a) pas foto Pemohon ukuran 4x6; b) paspor;
c) surat keterangan dari perwakilan RI setempat, dan/atau
perwakilan negeri asing di Indonesia, dan/atau surat keterangan
dari
sekolah
asli,
sekolah
asal
di
luar
negeri;
d)
ijazah/diploma/sertifikat
(apabila
penyelenggara
pendidikan
mengeluarkan ijazah); e) transkrip nilai; f) struktur program
kurikulum, dokumen ini tidak diperlukan apabila penyelenggara
pendidikan atau sekolah asal menyediakan dokumen ini di situs
resminya; g) akta kelahiran atau kenal lahir; h) rapor kelas 1, 2, dan
3 SMP atau SMA atau SMK, dan scan rapor 3 tahun terakhir SD,
tergantung penyetaraan ijazah yang diusulkan. Selanjutnya, terkait
dengan prosedur pendaftaran surat keterangan dimaksud, dapat
dilakukan
secara
daring
(online)
melalui
situs
resmi
Kemendikdasmen atau secara luring. Dalam konteks permohonan
a
quo
faktanya
Gibran
Rakabuming
Raka
mendaftarkan
permohonan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas dengan
menggunakan aplikasi e-layanan penyetaraan ijazah luar negeri.
Dalam hal ini, sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh
Kemendikdasmen salah satu dokumen yang dijadikan dasar untuk
mengajukan surat keterangan penyetaraan ijazah adalah scan
ijazah/diploma/sertifikat/dokumen hasil belajar sesuai dengan
jenjang yang ingin disetarakan atau surat keterangan yang
menunjukkan telah tamat belajar [vide Bukti PT-5 = Lampiran
Dokumen
Pemberi
Keterangan
Kemendikdasmen].
Namun
demikian, berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah
mempelajari semua bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta
yang terungkap di persidangan, Mahkamah tidak menemukan
dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki
ijazah/sertifikat/diploma
sebagai
bukti
telah
menamatkan
pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah
atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf
r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu. Fakta tersebut dikuatkan oleh
keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam
persidangan yang menerangkan tidak terdapat bukti dokumen
ijazah/sertifikat/diploma
yang
dilampirkan
sebagai
dokumen
pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri, melainkan
certificate of attendance dan dokumen lain seperti academic records
dan explanation of grades. Berkenaan dengan hal tersebut,
certificate of attendance yang digunakan sebagai bukti untuk
menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang
setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut
Mahkamah certificate of attendance dan dokumen lain tersebut
bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan
bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini secara
umum,
ijazah/sertifikat/diploma
yang
menerangkan
bahwa
seseorang telah menamatkan sebuah jenjang pendidikan tertentu
biasanya ditulis: “This is to certify that… (nama yang tamat) has
been awarded…”. Tidak hanya itu, menyertai sertifikat tersebut juga
dilampirkan atau dicantumkan nilai atau hasil pendidikan yang
diperoleh
karena
dari
nilai
tersebut
diterbitkan
57
ijazah/sertifikat/diploma
sebagai
bukti
telah
menyelesaikan
pendidikan. Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen
lain yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor:
9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal
keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan
hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Dengan
demikian, berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di
persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan
bukti
yang meyakinkan
yang dapat menunjukkan
Gibran
Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri
yang
dijadikan
sebagai
dasar
untuk
disetarakan
dengan
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud
dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan
hukum tersebut di atas, Mahkamah mendapatkan keyakinan akan
kebenaran terkait adanya keadaan khusus dalam perkara a quo,
yaitu dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan atau
mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan
Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar
negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud
dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Namun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh para
Pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam
rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil
presiden, karena secara faktual Gibran Rakabuming Raka tidak lagi
menyandang status sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, karena status calon
tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil
sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024,
yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Oleh karena itu,
sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti
yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran
Rakabuming Raka memiliki 376 ijazah/sertifikat/diploma di luar
negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud
dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu,
Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran
Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden
sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon.
Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah
berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar
negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
58
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial
menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai
keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil
presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
[VIDE BUKTI P43]
54. Bahwa jika di kaitkan dengan pengujian norma a quo yang terjadi
sepanjang Norma frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal 227 Huruf
l dan Frasa “dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari
satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan
kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah” dalam
Penjelasan Pasal 227 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum., yang menggeser makna keharusan untuk
memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat lainnya
karena tafsir dengan ‘Surat Keterangan” saja, oleh karena hal tersebut
haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI
1945, di mana aturan yang tidak koheren dan konsisten berpotensi
menciderai Persamaan kedudukan dalam hukum.
55. Bahwa, dengan demikian hak konstitusional PARA PEMOHON yang
dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa
setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 169 huruf r dan
Penjelasan Pasal 169 huruf r, Pasal 227 huruf l dan Penjelasan Pasal
227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum UU 7/2017 yang memberikan perlakuan khusus kepada Calon
Presiden dan calon wakil presiden tanpa melalui mekanisme yang sama
dengan warga negara lainnya. Perlakuan a quo menciptakan
ketidakadilan dalam sistem pemerintahan, hal mana prajurit Calon
presiden dan calon wakil presiden tanpa harus melalui prosedur seleksi
jelas berbasis Persamaan dalam kedudukan hukum yang jelas.
Sehingga keistimewaan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip
perlakuan sama di hadapan hukum dan berpotensi menimbulkan
diskriminasi terhadap warga negara yang seharusnya memiliki
kesempatan yang sama dalam Pendidikan yang berpegang teguh pada
tiga pilar dasar: teori hukum, asas hukum, dan filsafat hukum, yang
59
bersama-sama
membentuk normative
filter dalam
menilai
konstitusionalitas pasal a quo.
56. Bahwa, sekalipun PARA PEMOHON bukan Calon Presiden dan Calon
Wakil Presiden, PARA PEMOHON tetap memiliki hak constitutional
karena selai sebagai warga negara, PARA PEMOHON juga adalah
Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum.
57. Bahwa, Tegasnya Menurut PARA PEMOHON ketentuan Norma frasa
“atau sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal 169 huruf r Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017
Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan harus dinyatakan
Inkonstitutional
dan
/atau
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional)
58. Bahwa, Tegasnya Menurut PARA PEMOHON ketentuan Norma Frasa
“Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan
oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU
7/2017 haruslah di nyatakan atau secara bersyarat (conditionally
unconstitutional).
59. Bahwa, Tegasnya Menurut PARA PEMOHON ketentuan Norma frasa
“atau surat keterangan”; dalam Pasal 227 Huruf l Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 Terhadap
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan harus dinyatakan Inkonstitutional
dan /atau secara bersyarat (conditionally unconstitutional)
60. Bahwa, Tegasnya Menurut PARA PEMOHON ketentuan Norma Frasa
Frasa “dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari
satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan
kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah” dalam
Penjelasan Pasal 227 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum UU 7/2017 haruslah di nyatakan atau secara
bersyarat (conditionally unconstitutional).
60
61. Bahwa, Tegasnya Menurut PARA PEMOHON ketentuan norma Pasal
169 huruf r dan Penjelasan Pasal 169 huruf r, Pasal 227 huruf l dan
Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109), mohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo
untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
IV.
PETITUM
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dengan ini PARA
PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa “atau sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal 169
huruf r (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak
dimaknai
Pasal 169 huruf r, Berbunyi:
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah
aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau
Sekolah Menengah Atas yang sederajat;
3. Menyatakan
Frasa
“Kesederajatan
pendidikan dengan
Sekolah
Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan”
dalam
Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
61
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang
tidak dimaknai
Penjelasan Pasal 169 Huruf r, Berbunyi:
“Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan”
4. Menyatakan Frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal 227 huruf l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan
dengan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak
dimaknai
Pasal 227 huruf l, Berbunyi:
(l) bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau
surat Penyetaraan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau
program pendidikan menengah.
5. Menyatakan Frasa “dan surat keterangan lain yang menerangkan
kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui
sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan
menengah” dalam Penjelasn Pasal 227 huruf l (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally
Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai
Pasal 227 huruf l, Berbunyi:
(l) Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan
pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan
surat penyetaraan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan
pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan
satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di
bidang pendidikan,
62
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama,
atau
pemerintah
daerah
dalam
hal
ini
dinas
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor
wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-58,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi KTP_Alfian Maulani;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi KTP - SYAMSUL JAHIDIN;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Identitas Ria Merryanti_PEMOHON III;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi IDENTITAS DIMAS YP;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi IDENTITAS PEMOHON V_KHARISMA J SUBAKTI
S.H.;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi UUD NRI Tahun 1945;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Suket_BP GIBRAN RAKABUMING RAKA;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Putusan 87PUUXXIII2025;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Ijazah SMA Alfian Maulani;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Ijazah S1 Alfian Maulani;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Transkrip Nilai Sementara UNW Alfian Maulani;
15
Bukti P-15
: Fotokopi KTM S2 Alfian Maulani;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Ijazah SMA Syamsul Jahidin;
63
17. Bukti P-17
: Fotokopi Ijazah S1 Kedokteran Ria Merryanti;
18. Bukti P-18
: Fotokopi Ijazah Profesi Kedokteran Ria Merryanti;
19. Bukti P-19
: Fotokopi Ijazah SMA Dimas Yoga Pratama;
20. Bukti P-20
: Fotokopi Ijazah S1 Dimas Yoga Pratama;
21. Bukti P-21
: Fotokopi Transkip S1 Dimas Yoga Pratama;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Ijazah SMA Kharisma Joemanta Soerbakti;
23. Bukti P-23
: Fotokopi Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014;
24. Bukti P-24
: Fotokopi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023;
25. Bukti P-25
: Fotokopi Perpres Nomor 2 Tahun 2021 - Naskah Resmi;
26. Bukti P-26
: Fotokopi Perpres Nomor 2 Tahun 2021 - Naskah
Terjemahan;
27. Bukti P-27
: Fotokopi Perpres Nomor 2 Tahun 2021;
28. Bukti P-28
: Fotokopi Identitas ST Luthfiani;
29. Bukti P-29
: Fotokopi Ijazah ST Luthfiani;
30. Bukti P-30
: Fotokopi E-KTP Alfani Hidayat;
31. Bukti P-31
: Fotokopi Ijazah Madrasah Alfani Hidayat;
32. Bukti P-32
: Fotokopi Ijazah S1 S2 SK Asli PDDikti - Alfani Hidayat_2;
33. Bukti P-33
: Fotokopi Transkrip Nilai S1-S2 Alfani Hidayat;
34. Bukti P-34
: Fotokopi Identitas Eka Nurhayati;
35. Bukti P-35
: Fotokopi Ijazah Eka Nurhayati;
36. Bukti P-36
: Fotokopi Ijazah Royyan Hafizi;
37. Bukti P-37
: Fotokopi KTP Tri Stiawan;
38. Bukti P-38
: Fotokopi Ijazah Tri Stiawan;
39. Bukti P-39
: Fotokopi KTP atas nama Riski Farisal;
40. Bukti P-40
: Fotokopi Ijazah Riski Farisal;
41. Bukti P-41
: Fotokopi Identitas dan Ijazah Arzu Afriansyah;
42. Bukti P-42
: Fotokopi SK Reviewer MLJ Dr. Syamsul Jahidin;
43. Bukti P-43
: Fotokopi Putusan Phpu Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026;
44. Bukti P-44
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XXI/2023;
45. Bukti P-45
: Fotokopi 2MKMKL12023;
46. Bukti P-46
: Fotokopi KTM Unbor_ST LUTHFIANI;
47. Bukti P-47
: Fotokopi KTP Royyan Hafizi;
48. Bukti P-48
: Fotokopi Nilai TOEFL Riski Farisal;
64
49. Bukti P-49
: Fotokopi Ijazah SMA Riski Farisal;
50. Bukti P-50
: Fotokopi P50 - Putusan MK 168PHPUWAKO-XXIII2025;
51. Bukti P-51
: Fotokopi Putusan MK 32/PHP.BUP/XIX/2021;
52. Bukti P-52
: Fotokopi Putusan MK 137/PHP.BUP/XIX/2021;
53. Bukti P-53
: Fotokopi Putusan 1_PHPU_2024;
54. Bukti P-54
: Fotokopi Pendidikan dan riwayat hidup wapres gibran;
55. Bukti P-55
: Fotokopi Program pathway;
56. Bukti P-56
: Fotokopi Program Foundation;
57. Bukti P-57
: Fotokopi Program Matrikulasi;
58
Bukti P-58
: Fotokopi Program Diploma.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 169 huruf r dan Penjelasan
Pasal 169 huruf r, Pasal 227 huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-
65
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007,
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
66
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon XII
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XII mengajukan permohonan
pengujian norma Pasal 169 huruf r dan Penjelasan Pasal 169 huruf r, Pasal 227
huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf l UU 7/2017 yang selengkapnya
menyatakan:
Pasal 169 huruf r UU 7/2017
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
…
r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah
kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
Penjelasan Pasal 169 huruf r UU 7/2017
Yang dimaksud dengan "sekolah lain yang sederajat" antara lain
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren
Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari.
Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan
oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 227 huruf l UU 7/2017
Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
67
l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau
surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau
program Pendidikan menengah;
Penjelasan Pasal 227 huruf l UU 7/2017
Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi dari satuan
pendidikan yang terakreditasi atas ijazah, surat tanda tamat belajar, dan
surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan
pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan
kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.
Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama, atau pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kantor
wilayah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XII menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XII dalam kualifikasi sebagai
perseorangan warga negara Indonesia (WNI) menjelaskan memiliki kedudukan
hukum dengan uraian sebagai berikut:
a. Pemohon I dalam menjelaskan kualifikasi sebagai WNI yang juga berstatus
sebagai mahasiswa Magister Hukum Kesehatan pada Sekolah Tinggi Hukum
Militer [vide bukti P12 s.d. P15] yang memiliki tanggung jawab moral dan
intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu,
menurut Pemohon I, dengan adanya pemberitaan dan kegaduhan karena
permasalahan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
yang hanya berlandaskan surat keterangan dari UTS INSEARCH SYDNEY
yang tanpa melalui Pendidikan Nasional yang berdasarkan dengan Undang-
Undang [vide bukti P-09]. Akibatnya, Pemohon I sebagai WNI berpotensi
kehilangan kesempatan dalam kedudukan yang sama karena berlakunya
frasa “atau sekolah lain yang sederajat” dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017
yang tidak berkepastian di mana Pemohon I harus menyelesaikan pendidikan
sampai tingkat jenjang sarjana untuk mendapatkan pekerjaan. Terlebih lagi,
frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan
oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan peraturan
68
perundang-undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r UU 7/2017, yang
dalam penjelasannya menciptakan norma baru dan membuat kegaduhan
publik yang berkepanjangan, hal tersebut berpotensi menggeser makna
pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan anomali
bahwa “Rakyat Kerja Harus sarjana, Wakil Presiden Cukup dengan surat
keterangan” sehingga berpotensi merugikan hak konstitutional Pemohon I
yang dapat dipastikan akan dapat terjadi.
b. Pemohon II dalam kualifikasi sebagai WNI, berprofesi sebagai advokat
memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip kedudukan hukum.
Selain itu, Pemohon II sebagai mahasiswa doktor ilmu hukum memiliki
tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi,
mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan
sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Pemohon II telah kehilangan
kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, karena
Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan
oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r UU 7/2017 karena
menciptakan
norma
baru
dan
membuat
kegaduhan
publik
yang
berkepanjangan. Termasuk berpotensi menggeser makna pendidikan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan anomali “Rakyat Kerja
Harus sarjana, Wakil Presiden Cukup dengan surat keterangan”, sehingga
berpotensi merugikan hak konstitutional Pemohon II yang harus memiliki ijazah
untuk bisa melamar kerja [vide bukti P16 dan bukti P-42].
c. Pemohon III dalam kualifikasi sebagai WNI yang berstatus Mahasiswa PPDS
(Program Pendidikan Dokter Spesialis) pada Universitas Pelita Harapan (UPH)
[vide bukti P-3, bukti P-17, bukti P-18] memiliki tanggung jawab moral dan
intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan
adanya banyak pemberitaan dan kegaduhan yang tercipta akibat penyetaraan
Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hanya berlandaskan
surat keterangan dari UTS INSEARCH SYDNEY berpotensi menghilangkan
hak atas kedudukan yang sama karena berlakunya frasa “atau sekolah lain
yang sederajat, dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017 di mana Pemohon III harus
69
menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana untuk mendapatkan
pekerjaan berbeda dengan yang dialami oleh Wapres Gibran rakabuming
Raka. Hal tersebut, juga berpotensi menggeser makna pendidikan untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan anomali “Rakyat Kerja
Harus sarjana, Wakil Presiden Cukup dengan surat keterangan”.
d. Pemohon IV dalam kualifikasi sebagai WNI bekerja sebagai pengamat tata
kelola pemerintahan, aktif dalam berbagai kegiatan advokasi kebijakan publik,
penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Menurut Pemohon IV,
adanya kekacauan hukum dan kegaduhan publik yang terjadi karena banyak
kelompok masyarakat yang menanyakan Ijazah SMA Wapres Gibran
Rakabuming Raka yang masih menjadi polemik hingga saat permohonan a
quo diajukan karena pertanyaan mendasar jika rakyat diharuskan pendidikan
9 tahun, mengapa Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak melakukan hal yang
serupa [vide bukti P-19, bukti P-20 dan bukti P-21].
e. Pemohon V dalam kualifikasi sebagai WNI, berprofesi sebagai advokat
memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip keadilan dan
persamaan kedudukan dalam hukum. Selain itu, Pemohon V sebagai
Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum juga aktif dalam berbagai kegiatan advokasi
kebijakan publik, penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia [vide
Bukti P-22]. Terlebih, Pemohon V juga pernah menjadi calon anggota DPRD,
sehingga mempunyai pengalaman langsung dalam proses pencalonan untuk
menduduki jabatan publik melalui mekanisme pemilihan umum. Menurut
Pemohon V, pengalaman tersebut memperkuat kepentingan Pemohon V untuk
memastikan bahwa persyaratan pencalonan jabatan publik diatur berdasarkan
hukum yang jelas, objektif, transparan, dan berlaku sama bagi setiap warga
negara. Dalam hal ini, berbeda dengan Pasal 169 huruf r khususnya mengenai
persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di mana
persoalan konstitusional tidak berhenti pada frasa “sekolah lain yang
sederajat”, tetapi juga menyangkut siapa yang menentukan kesederajatan
tersebut, berdasarkan parameter apa kesederajatan ditentukan, bagaimana
kesederajatan dibuktikan, dan bagaimana dokumen penyetaraan tersebut.
70
Surat keterangan penyetaraan mempunyai akibat hukum yang menentukan
terpenuhi atau tidak syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka
penerbitan surat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai persoalan
administratif biasa, sehingga diperlukan standar yang dapat memastikan
bahwa setiap orang yang memperoleh surat keterangan penyetaraan benar-
benar memenuhi substansi pendidikan yang dipersyaratkan oleh undang-
undang.
f. Pemohon VI dalam kualifikasi sebagai WNI, berstatus mahasiswa Doktor Ilmu
Hukum pada Universitas Borobudur memiliki tanggung jawab moral dan
intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan
bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya [vide bukti P-
28, bukti P-29 dan bukti P-46]
g. Pemohon VII dalam kualifikasi sebagai WNI, berprofesi sebagai advokat yang
juga Dosen Ilmu Hukum pada Pondok Pesantren Darussalam di Jawa Timur,
memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam
mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum
dijalankan sebagaimana mestinya. Terlebih, dengan adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dalam
pertimbangan menyatakan “tidak menemukan ijazah SMA dan/atau bukti
penyeteraan Wapres Gibran Rakabuming Raka, hal tersebut sangat melukai
perasaan Pemohon VII sebagai pendidik karena memiliki Wapres yang tidak
memiliki ijazah SMA. Hal tersebut berpotensi menyebabkan Pemohon VII
kehilangan hak konstitutional karena berlakunya norma pasal yang
dimohonkan pengujian [vide bukti P-31, bukti P-32 dan bukti P-33].
h. Pemohon VIII dalam kualifikasi sebagai WNI, berprofesi sebagai advokat yang
juga berstatus sebagai mahasiswa doktor ilmu hukum pada Universitas Islam
Sultan Agung, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta
dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum
dijalankan sebagaimana mestinya. Terlebih, adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang mempertimbangkan “tidak
menemukan ijazah SMA dan/atau bukti penyetaraan Wapres Gibran
Rakabuming Raka, sedangkan Rakyat harus memiliki ijazah agar dapat
bekerja. [vide bukti P-35].
71
i. Pemohon IX dalam kualifikasi sebagai WNI, berprofesi sebagai advokat,
melihat adanya kegaduhan terkait dengan ijazah Wapres Gibran terjadi di
ruang publik yang tidak berkesudahan. Terlebih lagi, dengan amar putusan MK
01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dalam pertimbangan menyatakan “tidak
menemukan ijazah SMA dan/atau bukti penyeteraan Wapres Gibran
Rakabuming Raka, sedangkan Rakyat seperti Pemohon IX harus memiliki
ijazah agar dapat bekerja [vide bukti P-38].
j. Pemohon X dalam kualifikasi sebagai WNI, berprofesi sebagai advokat yang
juga berstatus sebagai mahasiswa doktor ilmu hukum pada Universitas
Borobudur, yang memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut
serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip
hukum dijalankan sebagaimana mestinya, terlebih adanya putusan MK
01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dalam pertimbangan menyatakan “tidak
menemukan ijazah SMA dan/atau bukti penyeteraan Wapres Gibran
Rakabuming Raka, sedangkan rakyat harus memiliki ijazah agar dapat
bekerja. Selain itu, Pemohon X juga sebagai reviewer dalam kajian-kajian
ilmiah pada Mandalika Journal dan memiliki pondok pesantren di mana jenjang
pendidikan aliyah (setara SMA) [vide bukti P-36]
k. Pemohon XI dalam kualifikasi sebagai WNI berprofesi sebagai jurnalis dan
guru yang melihat kegaduhan terkait dengan ijazah Wapres Gibran
Rakabuming Raka tidak berkesudahan. Terlebih, Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor
01/PHPU.PRES-XXIV/2026
dalam
pertimbangan
menyatakan “tidak menemukan ijazah SMA dan/atau bukti penyeteraan
Wapres Gibran Rakabuming Raka, sedangkan Rakyat seperti Pemohon XI
harus memiliki ijazah agar dapat bekerja [vide bukti P-40 dan bukti P-49].
l. Pemohon XII dalam kualfikasi sebagai WNI, berstatus sebagai mahasiswa S1
Ilmu Hukum yang melihat kegaduhan terkait dengan ijazah Wapres Gibran
Rakabuming Raka tidak berkesudahan. Terlebih, Putusan Mahkamah
Konstitusi
Nomor
01/PHPU.PRES-XXIV/2026
dalam
pertimbangan
menyatakan “tidak menemukan ijazah SMA dan/atau bukti penyeteraan
Wapres Gibran Rakabuming Raka”, sedangkan rakyat seperti Pemohon XII
masih pengangguran dan harus memiliki ijazah agar dapat bekerja [vide bukti
P-41]
72
4. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon XII dengan dikabulkan
permohonan a quo akan memulihkan kepastian hukum dan memperjelas
pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam ranah dasar
pendidikan dengan mengharuskan setiap Presiden dan calon Presiden setidak-
tidaknya dan/atau serendah-rendahnya memiliki Ijazah SMA (Sekolah Menengah
Atas) dengan terlebih dahulu diverifikasi latar belakang pendidikan agar
memberikan kepastian konstitusional dalam praktik ketatanegaraan. Selain itu,
dengan dikabulkannya permohonan, maka akan menghindarkan para Pemohon
dari kerugian konstitusional akibat keberlakukan norma frasa “atau sekolah lain
yang sederajat dalam norma Pasal 169 huruf r dan frasa “Kesederajatan
pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah
dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r UU 7/2017, dan norma frasa “atau
surat keterangan”, dalam norma Pasal 227 huruf l dan frasa “dan surat
keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau
program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan
jenjang pendidikan menengah” dalam Penjelasan Pasal 227 Huruf l UU 7/2017
yang berpotensi melanggar prinsip negara hukum demokratis dan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon XII
beranggapan dirinya memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian Pasal 169 huruf r dan Penjelasan Pasal 169
huruf r, Pasal 227 huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf l UU 7/2017 terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan
kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan
Pemohon XII telah menjelaskan kualifikasi sebagai perseorangan warga negara
Indonesia, baik berprofesi sebagai advokat, mahasiswa, pengamat tata kelola
pemerintahan, maupun jurnalis [vide Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-22 serta
Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-49], yang menjelaskan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
yang menurut anggapan Pemohon I sampai dengan Pemohon XII, hak
konstitusional dimaksud dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf r dan
73
Penjelasan Pasal 169 huruf r, Pasal 227 huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf l
UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian.
Dalam kaitan dengan norma pasal dan penjelasan yang dimohonkan
pengujian tersebut, Pasal 169 UU 7/2017 merupakan norma yang termaktub dalam
BAB II tentang Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu dan berada dalam
paragraf yang mengatur tentang Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil
Presiden. Demikian pula halnya, dengan Pasal 227 UU 7/2017 merupakan norma
yang terdapat dalam BAB VI tentang Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil
Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan
Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan
berada dalam paragraf yang mengatur tentang kelengkapan Pendaftaran Bakal
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Berkenaan dengan norma pasal dan penjelasan yang dimohonkan pengujian
dimaksud, setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian anggapan
kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XII, baik yang
berprofesi sebagai advokat, mahasiswa, pengamat tata kelola pemerintahan,
maupun jurnalis telah ternyata tidak diuraikan secara jelas dan memadai keterkaitan
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon XII
dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf r beserta Penjelasannya dan norma
Pasal 227 huruf l beserta Penjelasannya dalam UU 7/2017, di mana pada prinsipnya
norma a quo mengatur mengenai syarat untuk menjadi calon presiden dan calon
wakil presiden serta pembuktian administratif dalam pendaftaran bakal pasangan
calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, kedua norma pasal dan
penjelasan tersebut merupakan bagian dari norma yang mengatur tentang
pencalonan presiden dan wakil presiden. Terlebih, dalam menjelaskan kedudukan
sebagai Pemilih, Pemohon I sampai dengan Pemohon XII sama sekali juga tidak
menguraikan secara jelas dan memadai apa bentuk hak sebagai pemilih dalam
profesi yang berbeda-beda yang dirugikan karena berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian. Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan uraian hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 yang dianggap Pemohon I sampai dengan Pemohon XII berpotensi dirugikan
karena berlakunya Pasal 169 huruf r beserta Penjelasannya dan norma Pasal 227
huruf l beserta Penjelasannya dalam UU 7/2017, telah ternyata diuraikan dengan
74
menggunakan substansi sama atau dengan cara pengulangan, sekalipun profesi
Pemohon I sampai dengan Pemohon XII banyak yang berbeda.
Selain itu, ketidakjelasan uraian anggapan kerugian hak konstitusional para
Pemohon terkait dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf r dan Penjelasannya
serta Pasal 227 huruf l dan Penjelasannya dalam UU 7/2017 disebabkan karena
uraian tersebut lebih banyak dikaitkan dengan anggapan bahwa ada perlakuan yang
berbeda antara Pemohon I sampai dengan Pemohon XII yang telah memiliki ijazah
SMA dan sarjana dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang hanya memiliki
surat keterangan tamat sekolah menengah sebagaimana diatur dalam norma Pasal
a quo namun dapat terpilih menjadi Wakil Presiden. Hal ini yang menurut Pemohon
I
sampai
dengan
Pemohon
XII
menimbulkan
kegaduhan
publik
yang
berkepanjangan dan berpotensi menggeser makna pendidikan yang mencerdaskan
kehidupan bangsa serta menciptakan anomali “rakyat kerja harus sarjana, wakil
presiden cukup dengan surat keterangan”. Berkenaan dengan uraian dimaksud,
Mahkamah juga tidak menemukan adanya bukti bahwa Pemohon I sampai dengan
Pemohon XII telah mendapatkan perlakuan berbeda dikaitkan dengan akibat
adanya ijazah yang dimiliki Pemohon I sampai dengan Pemohon XII ataupun surat
keterangan tanda tamat sekolah menengah dimaksud yang berpotensi bagi
Pemohon I sampai dengan Pemohon XII tidak mendapatkan kepastian hukum yang
adil sebagai akibat keberlakuan dari norma dan penjelasan yang dimohonkan
pengujian.
Lebih lanjut, Pemohon I sampai dengan Pemohon XII juga tidak
menjelaskan bagaimana persyaratan atau dokumen yang dipersoalkan karena
berlakunya norma pasal dan penjelasan pasal yang dimohonkan pengujian
menghambat kesempatan pencalonannya sebagai presiden dan/atau wakil
presiden. Dalam hal ini, uraian anggapan kerugian hak konstitusional tersebut perlu
didukung keadaan faktual yang menunjukkan relevansi antara diri Pemohon I
sampai dengan Pemohon XII dengan norma pasal dan penjelasan yang
dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti
yang menunjukkan adanya peristiwa yang benar-benar sedang dialami ataupun
potensial akan dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon XII yang memiliki
hubungan dengan pekerjaan/profesi Pemohon yang terkait dengan persoalan
konstitusionalitas dalam norma pasal dan penjelasan yang dimohonkan pengujian.
Sebab, alat bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan sama sekali tidak
75
dapat menjelaskan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XII memiliki
hubungan dengan pengaturan persyaratan pencalonan untuk menjadi Presiden atau
Wakil Presiden.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan Pemohon I sampai Pemohon XII tidak dapat menguraikan secara
spesifik, aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dalam batas penalaran yang
wajar dipastikan akan terjadi ihwal anggapan kerugian hak konstitusionalnya
dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf r dan Penjelasan Pasal 169 huruf r, Pasal
227 huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf l UU 7/2017 yang dimohonkan
pengujian. Oleh karena itu, tidak terdapat keterkaitan logis hubungan sebab-akibat
(causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau
anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai Pemohon XII
dengan berlakunya norma pasal dan penjelasan pasal a quo. Berkenaan dengan
hal ini, mengingat syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana
dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan
selanjutnya bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu syarat
dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki dan
oleh karenanya tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan syarat selebihnya.
Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
Pemohon I sampai Pemohon XII (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan
permohonan a quo.
[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan para Pemohon.
[3.7]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
76
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
77
Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Hani Adhani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang mengatur mengenai syarat pendidikan paling rendah/minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden yakni tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, adalah tidak bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil, pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya Bahwa, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penentuan batas minimal pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden, karena UUD NRI 1945 tidak mengatur secara rinci mengenai syarat pendidikan spesifik seorang kepala negara., Konstitusi (Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945) mengamanatkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Oleh karena itu, menaikkan syarat ke tingkat S-1 atau mempertahankannya di tingkat SMA adalah ranah diskresioner legislatif, bukan ranah konstitusionalitas yang bisa diintervensi oleh Mahkamah Konstitusi. 9. Bahwa oleh karenanya berbeda alasan permohonan saat ini dan permohonan PARA PEMOHON saat ini menguji Norma pokok frasa “atau sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal 169 huruf r dan Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan 7 oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka permohonan PARA PEMOHON saat ini tidaklah Nebis In Idem. 10. Bahwa, oleh karena saat ini permohonan pemohon saat ini juga menambahkan norma pasal 227 huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang di uji dalam permohonan a quo, maka permohonan PARA PEMOHON saat ini tidaklah Nebis In Idem. 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon in casu pengujian norma konstitusional Pasal 169 huruf r dan Penjelasan Pasal 169 huruf r, pasal 227 huruf l dan Penjelasan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\ II. KEUDUDKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal mana pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak dasar setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Judicial Review yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran The Guardian of Constitution (pengawal konstitusi) dan The Sole Interpreter of The Constitution (penafsir tunggal konstitusi); [Vide Putra, Anggar. "Rule of Islamic Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi." Bulletin of Community Engagement 4.3 (2024): 24-34] 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: 8 a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK Tentang Tata Beracara PPUU, yang menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara.” 5. Bahwa untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P28, Bukti P30, Bukti P34, Bukti P37, Bukti P39, Bukti P41, Bukti P47] Oleh karenanya, PARA PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam mengajukan pengujian materiil (Judicial Review) UU PEMILU terhadap UUD NRI 1945; 6. Bahwa, PARA PEMOHON, yang terdiri dari Advokat Pemerhati Kebijakan Publik, Dokter, Dosen, Jurnalis, Mahasiswa yang secara aktif mengkaji, mengadvokasi, serta mengawal isu-isu konstitusionalitas dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat sipil dan daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki kepedulian terhadap tegaknya demokrasi, dan transparansi dalam kebijakan publik, 9 PARA PEMOHON memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi terhadap isu konstitusionalitas Norma frasa “atau sekolah lain yang sederajat; dalam Pasal 169 huruf r dan Frasa “Kesederajatan pendidikan dengan Sekolah Menengah Atas ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerinah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan” dalam Penjelasan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karenanya, PARA PEMOHON mewujudkannya melalui advokasi dan pengajuan (judicial review) guna memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas kepastian hukum yang adil dan kesetaraan dalam sistem pemerintahan; 7. Bahwa, PARA PEMOHON, yang terdiri dari Advokat Pemerhati Kebijakan Publik, Dokter, Mahasiswa yang secara aktif mengkaji, mengadvokasi, serta mengawal isu-isu konstitusionalitas dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat sipil dan daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki kepedulian terhadap tegaknya demokrasi, dan transparansi dalam kebijakan publik, PARA PEMOHON memiliki kepentingan hukum dan peminatan tinggi terhadap isu konstitusionalitas Norma frasa “atau surat keterangan”; dalam Pasal 227 Huruf l dan Frasa “dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah” dalam Penjelasan Pasal 227 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karenanya, PARA PEMOHON mewujudkannya melalui advokasi dan pengajuan (judicial review) guna memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas kepastian hukum yang adil dan kesetaraan dalam sistem pemerintahan; 8. Bahwa, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari pemerhati kebijakan publik, yang mengimplementasikan pemahamannya terhadap hukum dan kebijakan publik dalam perspektif hukum ketatanegaraan, PARA PEMOHON memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal dan memastikan bahwa setiap norma hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjadi dasar 10 terciptanya rasa keadilan, kep
