37/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 37/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, diwakili oleh. 1. Nama : Miftahol Arifin Jabatan : Ketua Alamat : Dusun Sumber Waru I, RT.00, RW.00, Kelurahan/Desa Sumber Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan 2. Nama : Abd. Adim Jabatan : Sekretaris Alamat : Dusun Jungjang, RT.00, RW.00, Kel/Desa. Sana Tengah, Kec. Pasean, Kab. Pamekasan Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Januari 2026 memberikan kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.H., Sipghotulloh Mujaddidi, S.H., M.H., Erik Fitriadi, S.H., M.H., Muhammad Abdul Kholiq Suhri., S.H., M.H., Moh. Ali Murtadho, S.H., Deshandra Yusuf Siswan Atmadja, S.H., C.L.A., dan A. Fahrur Rozi, S.H., advokat/pengacara dan konsultan hukum, serta paralegal pada Kantor Hukum DIGNITY ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, beralamat di Infinity Office Sarinah Thamrin, Menara Cakrawala, Lantai 12, Unit 05A, Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, RT. 002, RW. 001, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 37/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang- undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) yang menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”); 7. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang memuat ketentuan sebagai berikut: Pasal 414 Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR; 8. Bahwa Ketentuan pasal a quo telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang dalam amarnya menyatakan: “Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan 4 pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan”. 9. Dengan demikian objek pengujian dalam permohonan ini adalah Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Selanjutnya cukup disingkat Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 atau pasal a quo. 10. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan pengujian Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah pasal- pasal sebagai berikut: a) Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum” b) Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” c) Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. d) Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan; “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. e) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” f) Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. 5 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap UUD NRI 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, serta putusan- putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 6 c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang- Undang Mahkamah Konstitusi (Halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut: “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), Perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, Lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).” 5. Bahwa pemohon merupakan perkumpulan yang didirikan berdasarkan akta Notaris Pety Fatimah, S.H., M.Hum, M.Kn tertanggal 04 Juni 2024 (Bukti P-3) dan disahkan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005817.AH.01.07.Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, tertanggal 21 Juni 2024 (Bukti P-4); 6. Bahwa Pemohon sebagai Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan mewujudkan pembangunan demokrasi yang berkualitas melalui literasi dan Pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan; “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya 7 dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. 7. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Dalam kapasitasnya dimaksud, Pemohon telah berulang kali menggelar kegiatan yang dimaksudkan sebagai bagian dari ikhtiar perbaikan terhadap pelaksanaan Pemilu yang lebih demokratis. Adapun bentuk kegiatan dan liputan media yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Kegiatan Diskusi/Seminar (Bukti P-5) a) Talk About Democracy: “Gelanggang Demokrasi Pasca Penghapusan Presidential Threshold”, diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2025; b) Diskusi Virtual: “Noel, Tamparan Buat Kabinet Prabowo-Gibran”, diselenggarakan melalui Zoom Meeting pada tanggal 24 Agustus 2025; c) Indonesia Dalam Cermin Retak: “Reformasi Jilid II: Menata Ulang Demokrasi Indonesia” diselenggarakan melalui zoom meeting terbuka untuk umum pada tanggal 08 September 2025; d) Forum Grup Discussion: “Penafsiran Ambang Batas Parlemen 4% Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2026. Pers Rilis/Konferensi Pers (Bukti P-6) a) Aliansi Pemuda Kawal Pemilu Desak KPK Turun Tangan Usut Anggaran Sirekap KPU RI 28 Februari 2024, sumber link (https://rmol.id/amp/2024/02/28/611188/anggaran-sirekap-kpu- bermasalah--aliansi-pemuda-kawal-pemilu-desak-kpk-investigasi- ) b) Aliansi Pemuda Kawal Pemilu, Tanggapi Kecacatan Website Sirekap: Harusnya Suara Naik Terus, tanggal 28 Februari 2024, sumber link (https://news.okezone.com/read/2024/02/28/337/2976667/aliansi- pemuda-kawal-pemilu-tanggapi-kecacatan-website-sirekap-harusnya- suara-naik-terus ) c) Dampak Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, KPD Minta KPU Segera Lakukan Perubahan PKPU, tanggal 15 Mei 2024 (https://kabarbaru.co/dampak-putusan-mk-nomor-2-puu-xxi-2023-kpd- minta-kpu-segera-lakukan-perubahan-pkpu/ ) 8 d) Langkah MK Hapus PT Dianggap Hidupkan Harapan Rakyat Tentang Demokrasi Sesungguhnya, tanggal 21 Januari 2025, suber link: https://wartakota.tribunnews.com/2025/01/21/langkah-mk-hapus-pt- dianggap-hidupkan-harapan-rakyat-tentang-demokrasi-sesungguhnya ) e) Ide Koalisi Permanen Dinilai Merugikan Rakyat & Demokrasi, tanggal 16 Februari 2025, sumber link (https://tirto.id/ide-koalisi-permanen-dinilai- merugikan-rakyat-demokrasi-g8na) Advokasi Melalui Tulisan (Bukti P-7) a) “Revisi Pemilu: Menurunkan Ambang Batas Parlemen” Kolom Kompas.com, tanggal 31 Oktober 2025, sumber link (https://nasional.kompas.com/read/2025/10/31/06450051/revisi-uu- pemilu--menurunkan-ambang-batas-parlemen) b) “Revisi Pemilu: Paradoks Demokrasi Lokal di Era Digital” Kolom Kompas.com, tanggal 13 Januari 2026. Sumber link: (https://nasional.kompas.com/read/2026/01/13/08253761/revisi-uu- pemilu-paradoks-demokrasi-lokal-di-era-digital?page=al) c) “Revisi UU Pemilu dan Urgensi E-Vote” Kolom Tulisan Kumparan, tanggal 9 April 2025, sumber link (https://kumparan.com/miftahul-arifin- 1736298702854723047/24qE5e5PXnM?) d) “Ojol dan Simbol Solidaritas Jalanan” Esai Siniar.co, tanggal 06 September 2025, sumber link (https://www.siniar.co/2025/09/ojol-dan- simbol-solidaritas-jalanan.html) e) “Menata Ulang Pemilu Pasca Penghapusan Ambang Batas Parlemen” Kolom Detik.com, tanggal 25 Maret 2024, sumber link (https://news.detik.com/kolom/d-7260250/menata-ulang-pemilu-pasca- penghapusan-ambang-batas-parlemen/amp) Seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menunjukkan eksistensi Pemohon sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif, tetapi sekaligus menegaskan bahwa kegiatan advokasi, kajian, dan penyusunan rekomendasi kebijakan Pemohon sangat bergantung pada adanya kepastian dan parameter konstitusional yang jelas dalam pengaturan sistem pemilu, termasuk dalam penentuan ambang batas parlemen. 9 8. Bahwa salah satu persoalan elemen pemilu yang kerapkali memicu kontroversi di khalayak publik dan menjadi perhatian Pemohon sebagai sebagai organisasi atau perkumpulan yang secara aktif melakukan kajian, pendidikan publik, dan advokasi kebijakan pemilu adalah tentang ambang batas parlemen yang berulang-ulang kali diuji ke Mahkamah Konstitusi dan dianggap sebagai kebijakah hukum terbuka (open legal policy), hingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan “Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan”. 9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara tegas dan eksplisit memerintahkan perubahan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu untuk Pemilu 2029 dan pemilu-pemilu berikutnya, serta meletakkan sejumlah rambu konstitusional yang wajib dipatuhi oleh pembentuk undang- undang. Namun demikian, Mahkamah tidak menetapkan batas maksimal (upper limit), tidak menetapkan formula penghitungan, dan tidak menetapkan parameter kuantitatif apa pun yang bersifat mengikat. Ketiadaan batas atas tersebut menyebabkan norma a quo berada dalam kondisi terbuka secara ekstrem (extremely open-ended norm), sehingga sejak putusan tersebut diucapkan, rezim hukum ambang batas parlemen berada dalam keadaan ketidakpastian hukum yang serius dan inheren. Ketidakpastian ini bukanlah risiko hipotetis di masa depan, melainkan kondisi hukum aktual yang telah berlangsung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 memperoleh kekuatan hukum mengikat. 10. Bahwa dalam kondisi ketidakpastian hukum tersebut, Pemohon telah menempuh jalur partisipasi konstitusional dengan mengajukan permohonan audiensi kepada Pimpinan Komisi II DPR RI pada tanggal 26 Februari 2025 (Bukti P-8) guna menyampaikan kajian dan rekomendasi 10 kebijakan serta meminta kejelasan arah pengaturan ambang batas parlemen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Namun permohonan audiensi tersebut tidak memperoleh tanggapan apa pun. Selanjutnya, dalam rangka memastikan keberlanjutan partisipasi publik dan pelaksanaan fungsi advokasi konstitusionalnya, Pemohon kembali menyampaikan permohonan audiensi kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi II DPR RI pada tanggal 04 Februari 2026 (Bukti P-9). Fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon secara aktif dan beritikad baik telah berupaya menggunakan hak partisipasi konstitusionalnya, namun upaya tersebut terhambat secara struktural oleh ketiadaan batas konstitusional yang jelas dalam norma ambang batas parlemen. 11. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut bukanlah kekhawatiran spekulatif Pemohon, melainkan telah terkonfirmasi secara faktual dalam praktik politik pasca Putusan a quo. Pernyataan resmi dan wacana kebijakan dari partai- partai politik di parlemen justru menunjukkan kecenderungan sistematis untuk menaikkan ambang batas parlemen secara signifikan, sebagai berikut (Bukti P-10): a) Mayoritas parpol tidak ingin ambang batas parlemen diturunkan. Golkar mengusulkan ambang batas naik 5%, PKB dan PKS tidak ingin ambang batas diturunkan dari 4%. Sumber (https://www.kompas.id/artikel/mayoritas-parpol-tak-ingin-ambang- batas-parlemen-diturunkan b) Nasdem Mengusulkan kenaikan ambang batas Parlemen dari 5% hingga 7%: Sumber Media Fraksi Nasdem, tanggal 30 Januari 2026, Link Berita: (https://nasdemdprri.id/berita/nasdem-usulkan-ambang- batas-parlemen-lebih-dari-5-persen), Sumber Tirto.id, tanggal 30 Januari 2026, link: (https://tirto.id/nasdem-usul-ambang-batas- parlemen-jadi-5-7-persen-di-ruu-pemilu-hqdY), dan Sumber Liputan6.com, tanggal 11 November 2025, Link Berita: https://www.liputan6.com/news/read/6209173/nasdem-usul- parliamentary-threshold-pemilu-2029-jadi-7-persen c) PDIP tak ingin ambang batas turun dan ingin mempertahankan ambang batas 4%, Sumber Tempo,co, tanggal 3 Februari 2026, Link Berita: (https://www.tempo.co/politik/jika-ambang-batas-parlemen-turun-pdip- 11 multipartai-ekstrem-2112279), Sumber CNN Indonesia, tanggal 14 Maret 2024, Link Berita: (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240313171456-32- 1073906/pdip-ingin-ambang-batas-parlemen-4-persen-tak-berubah) d) Golkar menolak penghapusan Ambang Batas Parlemen dan Usul Naik menjadi 7%, Sumber Lintasparlemen.com, tanggal 5 Februari 2026, Link Berita: (https://www.lintasparlemen.com/sekjen-golkar-sarmuji- dorong-ambang-batas-parlemen-sebagai-penguat-sistem- presidensial/), Sumber CNN Indonesia, tanggal 07 Maret 2024, Link Berita: (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240307093230-32- 1071474/golkar-soal-usul-ambang-batas-parlemen-7-persen-bukan- tebak-manggis) e) PKB Menilai Ambang Batas Parlemen bagi Stabilitas Politik dan Pernah Sepakati Usulan Naik 7%, Sumber Berita Satu, tanggal 4 Februari 2026, Link Berita: (https://www.beritasatu.com/nasional/2963832/cak-imin- ambang-batas-parlemen-penting-bagi-stabilitas-politik), dan Sumber CNN Indonesia, tanggal 08 Maret 2024, Link Berita: (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240308044743-617- 1071866/pkb-sepakat-usulan-nasdem-ambang-batas-parlemen-7- persen) f) PKS Tidak Setuju Ambang Batas Dihapus dan Usulkan Ambang Batas Naik 5%, Sumber CNN Indonesia, tanggal 08 Mar 2024 Link Berita: (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240308171819-32- 1072269/pks-nilai-ambang-batas-parlemen-masih-bisa-naik-jadi-5- persen) dan Sumber Tempo.com, tanggal 30 Januari 2026, Link Berita: (https://www.tempo.co/politik/pks-tak-setuju-ambang-batas-parlemen- dihapus-2111337) g) Sekjend Gerindra Ingin Ambang Batas Parlemen 4% dinaikkan lagi, tanggal 08 Maret 2024, Link Berita: (https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240307195543-32- 1071818/gerindra-ingin-ambang-batas-parlemen-4-persen-dinaikkan- lagi) 12 h) PSI mengusulkan ambang batas naik 8% (https://rm.id/baca- berita/nasional/289612/respons-usulan-nasdem-psi-tak-keberatan-pt- naik-8-persen , 17 November 2025); i) Revisi UU Pemilu, Parliamentary Threshold Diusulkan Naik Hingga 7 Persen, tanggal 15 November 2025, sumber link: (https://rm.id/baca- berita/blakblakan/289434/revisi-uu-pemilu-parliamentary-threshold- diusulkan-naik-hingga-7-persen-rendy-umboh-kami-usulkan-naik-5- sampai-7-persen?) 12. Bahwa kecenderungan tersebut mencapai titik paling terang ketika Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, pada 30 Januari 2026 secara terbuka mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% hingga 7% (Bukti P-11). Usulan ini secara langsung mengancam prinsip proporsionalitas sistem pemilu dan berpotensi melipatgandakan fenomena suara terbuang, yang pada Pemilu 2024 saja telah mencapai 17.304.303 suara sah nasional. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa norma a quo telah menimbulkan chilling effect konstitusional, karena membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan besaran ambang batas secara arbitrer, tanpa kendali konstitusional yang objektif, dan semata-mata berdasarkan kepentingan elektoral jangka pendek partai-partai dominan di parlemen. 13. Bahwa pemohon sebagai perkumpulan memiliki hak konstitusional untuk melakukan penilaian, kritik, pemantauan proses legislasi dan advokasi sistem pemilu yang adil dan proporsional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945) dan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945). Namun begitu, dengan kondisi ketidakpastian hukum yang lahir dari Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Pemohon menjadi kehilangan dasar konstitusional yang pasti untuk menjalankan fungsi tersebut secara rasional, terukur, dan bertanggung jawab, sehingga hak partisipasi publik pemohon kehilangan makna (meaningful participation). 14. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon telah bersifat aktual, nyata, dan sedang berlangsung, bukan sekadar potensi di masa depan. Kerugian 13 tersebut timbul seketika sejak Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang secara sadar membiarkan norma ambang batas parlemen terbuka tanpa batas maksimal dan tanpa parameter kuantitatif yang mengikat. Kondisi ini secara langsung menghilangkan kepastian hukum yang menjadi prasyarat utama bagi Pemohon—sebagai perkumpulan masyarakat sipil yang menjalankan fungsi pemantauan, advokasi, dan partisipasi publik dalam pembentukan hukum pemilu—untuk melakukan penilaian, pengawasan, dan koreksi konstitusional secara rasional dan terukur terhadap kebijakan legislasi yang sedang berjalan. 15. Bahwa kerugian Pemohon dalam perkara a quo tidak bergantung pada apakah pembentuk undang-undang kelak menaikkan, menurunkan, atau mempertahankan besaran ambang batas parlemen. Kerugian tersebut telah terjadi pada level norma, yaitu hilangnya kepastian hukum akibat ketiadaan batas konstitusional yang tegas. Dalam posisi demikian, Pemohon kehilangan alat ukur konstitusional untuk menjalankan hak partisipasi yang bermakna, sehingga kerugian konstitusional tidak menunggu lahirnya undang-undang baru atau diberlakukannya kebijakan konkret, melainkan melekat pada keberlakuan norma a quo itu sendiri. 16. Bahwa andai pun Mahkamah berpendapat kerugian Pemohon belum sepenuhnya bersifat aktual, kerugian tersebut setidak-tidaknya bersifat potensial dan spesifik yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (certain to occur). Kerugian ini bersifat spesifik seluruh kerja- kerja advokasi dan kajian yang dilakukan Pemohon selama ini untuk membangun demokrasi yang sehat akan menjadi sia-sia (irreparable harm), jika pembentuk Undang-Undang menetapkan ambang batas dalam ketidakpastian hukum rambu-rambu konstitusional. Mengingat proses revisi UU Pemilu sedang berjalan dengan agenda salah satunya, yaitu penentuan besaran ambang batas parlemen, maka perubahan norma tersebut bukanlah peristiwa yang "mungkin" terjadi, melainkan peristiwa yang "pasti" terjadi dalam waktu dekat. 17. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, khususnya mengenai penetapan ambang batas maksimal (constitutional ceiling) sebesar 2,5%, maka pemohon memiliki parameter konstitusional untuk melakukan 14 penilaian, kritik, dan advokasi dalam proses penentuan besaran ambang batas parlemen. Putusan Mahkamah akan berfungsi sebagai "Pagar Konstitusional" yang mengikat pembentuk Undang-Undang dalam proses revisi UU Pemilu yang sedang berjalan, sehingga pembentuk Undang- Undang tidak lagi memiliki ruang untuk menetapkan angka ambang batas secara sewenang-wenang (arbitrary) yang didasarkan pada kepentingan politik pragmatis kelompok tertentu. 18. Bahwa dalam mengajukan permohonan a quo, Pasal 23 angka 5 dan Pasal 25 angka 1 Akta Pendirian Perkumpulan menjelaskan sebagai berikut: Pasal 23 angka 5 Akta Pendirian “Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian…”; Pasal 25 angka 1 Akta Pendirian “Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili perkumpulan”; Dengan demikian, pengujian norma a quo oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi dapat diwakili oleh Miftahol Arifin selaku Ketua dan Abd. Adim selaku Sekretaris Perkumpulan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia; 19. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM 1. Bahwa ne bis in idem merupakan asas hukum dalam hukum acara, penerapan asas hukum ne bis in idem, yakni sebagai asas yang melarang 15 untuk mengadili suatu perkara untuk kedua kalinya. Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, Pasal 60 UU MK yang berbunyi, “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.” 2. Namun dalam ayat (2) pasal tersebut memberi pengecualian apabila batu uji konstitusionalitas berbeda dari pengujian sebelumnya: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” 3. Bahwa selain itu Pasal 72 Peraturan MK 7/2025 juga disebutkan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 4. Bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka ketentuan ambang batas sebagaimana diatur Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu telah memiliki makna baru, yaitu konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dengan demikian, obyek pengujian dalam permohonan a quo berbeda dengan pengujian ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Pemilu sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023; 5. Bahwa sejauh penelusuran pemohon, pengujian konstitusinalitas norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah sebagai berikut: 16 Tabel 1 Perbandingan Putusan MK terkait Pengujian Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu yang dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 No Nomor Putusan Batu Uji Petitum Amar Putusan 1 124/PUU- XXI/2023 Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UU NRI UUD 1945 Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional atau perolehan kursi paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah kursi DPR RI untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”; Permohonan tidak dapat diterima (karena sudah ada Putusan MK 116/2023, objek permohonan hilang). 2 21/PUUXXII/2024 Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C (2), Pasal Menyatakan Pasal 414 ayat (1) yang berbunyi : (1) “Partai Permohonan tidak dapat diterima (karena Putusan MK 116/2023 Sudah mengubah 17 28D (1) & (2), Pasal 28F, Pasal 28H (2), Pasal 28I (2) UU NRI UUD 1945 peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. makna Pasal 414 ayat (1), objek hilang). 3 45/PUUXXII/2024 Pasal 28C ayat (1) & (2), Pasal 28I ayat (2) UU NRI UUD 1945 Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 bertentangan dengan UUD 1945 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024; Permohonan ditolak seluruhnya (norma sudah dimaknai dalam Putusan MK 116/2023, dalil tidak beralasan hukum). 18 4 131/PUU- XXIII/2025 Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) UU NRI UUD 1945 Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”; Permohonan tidak dapat diterima 5 Permohonan a quo Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28J Ayat (2) “Menyatakan Pasal 414 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan - 19 UUD NRI 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dengan besaran ambang batas parlemen tidak boleh melebihi 2,5% dan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan; 6. Berangkat dari beberapa putusan MK sebagaimana dalam Tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:  Pertama Permohonan Nomor 124/PUU-XXI/2023 dan Permohonan 21/PUUXXII/2024 secara nyata-nyata menguji norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang masih utuh, sedangkan disaat yang bersamaan Mahkamah telah mengeluarkan Putusan 116/PUU-XXI/2023 yang telah merubah makna Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. Oleh karena itu, kedua permohonan tersebut menjadi kehilangan objek. Kedua permohonan tersebut jelas memiliki perbedaan mendasar dengan permohonan a quo yang menguji Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 116/PUU-XXI/2023, terhadap batu uji yang berbeda dan berbeda alasan pula. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa kedua permohonan tersebut tidak dapat diterima, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 20  Kedua, Permohonan Nomor 45/PUU-XXII/2024 menjadikan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023, sebagai objek permohonan dengan batu uji Pasal 28C ayat (1) & (2), Pasal 28I ayat (2) UU NRI UUD 1945. Sekalipun memiliki kesamaan objek dengan permohonan a quo, namun penting digarisbawahi bahwa permohonan a quo memiliki perbedaan baik dari segi batu uji, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Perbedaan mendasar juga terlihat secara jelas dari alasan- alasan dan petitum yang mendasari permohonan. Dalam permohonan Nomor 45/PUU-XXII/2024, yang keberatan utama permohonan adalah Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 masih memberikan validasi konstitusional pemberlakuan ambang batas parlemen 4% pada pemilu 2024 sehingga melanggar hak konstitusional pemohon menciderai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu termasuk Pemohon yang menggunakan hak pilih untuk memilih PPP. Oleh karena itu, dalam petitumnya permohonan Nomor 45/PUU-XXII/2024 meminta secara tegas agar Mahkamah menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk Pemilu DPR 2024.  Ketiga, Permohonan Nomor 131/PUU-XXIII/2025 menjadikan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023, sebagai objek permohonan dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UU NRI UUD 1945. Namun penting digarisbawahi bahwa permohonan a quo memiliki perbedaan baik dari segi batu uji, khususnya yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 21 22E ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Dengan begitu, ada satu batu uji yang berbeda, yaitu Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Penggunaan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai baju uji dalam permohonan a quo menjadi penting mengingat Pasal 28J ayat (2) memuat sejumlah rambu-rambu konstitusional terkait pembatasan hak melalui undang-undang. Selain itu, Perbedaan mendasar juga terlihat secara jelas dari alasan- alasan dan petitum yang mendasari permohonan. Alasan-alasan permohonan disusun dan dibangun dalam upaya meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Penentuan perolehan kursi anggota DPR didasarkan pada ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah di setiap daerah pemilihan”. Sekalipun dalam permohonan Nomor 131/PUU-XXIII/2025 menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI tentang hak mendapatkan kepastian hukum sebagai batu uji permohonan, akan tetapi konstruksi alasan-alasan permohonan tersebut tidak pernah sekalipun dimaksudkan untuk menyinggung permasalahan ketiadaan constitutional ceilling/limit atau batasan maksimal dalam penentuan besaran ambang batas parlemen oleh pembentuk undang-undang dalam upaya melakukan perubangan terhadap Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. 7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permohonan a quo memiliki perbedaan mendasar dengan Putusan-Putusan MK sebagaimana dalam table 1 di atas, baik dari segi batu uji, alasan, dan terutama petitum. Permohonan a quo dibangun berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan adanya ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh tidak adanya constitutional ceilling/limit atau batasan maksimal penentuan besaran ambang batas parlemen dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana 22 dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023. Oleh karena itu, petitum permohonan a quo meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk menambal kevakuman atau ketidakpastian hukum Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana dimaknai dengan Putusan 116/PUU-XXI/2023, dengan memberikan constitutional order tentang Batasan maksimal penentuan ambang batas, sebagaimana berikut: “Menyatakan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen, serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan ketentuan tidak boleh melebihi 2,5% dan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan"; 8. Bahwa Pemohon menegaskan permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk meminta Mahkamah Konstitusi mengubah atau menyimpangi pendiriannya sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dalam hal ini, pemohon justru meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyempurnakan rambu-rambu konstitusional yang telah ditetapkan Mahkamah sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan menambahkan batas maksimal penentuan ambang batas parlemen sebesar 2,5%. Angka tersebut tidak diajukan sebagai preferensi kebijakan, melainkan sebagai constitutional ceiling, yaitu batas pengaman yang mencegah pembentuk undang-undang menetapkan pembatasan hak politik yang melampaui prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, Pasal 414 ayat (1), UU 7/2017 masih dapat diperiksa dan diadili kembali oleh Mahkamah karena batu uji, argumentasi konstitusional, dan petitum yang berbeda. Oleh karenanya, permohonan a quo tidak nebis in 23 idem dan tentu telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025; PERMOHONAN TIDAK PREMATURE 10. Permohonan a quo tidak dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang diajukan secara prematur, justru sebaliknya, permohonan ini diajukan pada saat yang tepat, relevan, dan memiliki urgensi konstitusional yang nyata, baik secara normatif maupun faktual. 11. Bahwa dalil prematuritas hanya relevan apabila norma yang diuji belum berlaku atau kerugian konstitusional masih sepenuhnya hipotetis. Dalam perkara a quo, objek pengujian adalah norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai secara mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, sehingga norma tersebut telah eksis, telah berlaku, dan sedang bekerja sebagai norma hukum positif. Pemaknaan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 bukan sekadar rekomendasi kebijakan, melainkan constitutional binding interpretation yang menjadi bagian tak terpisahkan dari norma a quo. Dengan demikian, anggapan bahwa permohonan a quo diajukan terhadap norma yang “belum final” adalah keliru secara konseptual dan bertentangan dengan doktrin final and binding effect putusan Mahkamah Konstitusi. 12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara eksplisit menyatakan bahwa untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu wajib dilakukan perubahan, serta memberikan rambu-rambu konstitusional yang harus dipedomani oleh pembentuk undang-undang. Namun, Mahkamah tidak menetapkan satu pun batas maksimal (upper limit) besaran ambang batas parlemen, tidak menetapkan formula, dan tidak menetapkan parameter kuantitatif yang mengikat. Akibatnya, sejak putusan tersebut diucapkan, norma a quo berada dalam kondisi terbuka secara ekstrem (open-ended norm), yang secara inheren menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini jelas bukan kemungkinan di masa depan, melainkan kondisi aktual yang terjadi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 diucapkan. 24 13. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut bukan asumsi spekulatif, melainkan telah terkonfirmasi secara faktual. Berbagai pernyataan resmi dan wacana kebijakan dari partai-partai politik parlemen pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 justru menunjukkan adanya kecenderungan menaikkan ambang batas parlemen secara signifikan, bahkan hingga 5%, 7% dan 8%, tanpa rujukan metodologis yang jelas dan tanpa jaminan proporsionalitas konversi suara menjadi kursi. 14. Bahwa Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, pada 30 Januari 2026 bahkan secara terang-terangan mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% hingga 7% (Bukti P-11). Usulan ini secara nyata mengancam prinsip proporsionalitas sistem pemilu dan berpotensi memperparah fenomena suara terbuang, di mana pada Pemilu 2024 saja telah mencapai 17.304.303 suara. Fakta ini membuktikan bahwa norma a quo telah menimbulkan chilling effect konstitusional, karena membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan besaran ambang batas secara arbitrer, oportunistik, dan berpotensi menyimpang dari prinsip kedaulatan rakyat. 15. Bahwa ambang batas tanpa batas maksimal adalah cek kosong bagi tirani mayoritas. Ketidakpastian hukum mengenai batas maksimal (ceiling price) ambang batas memberikan keleluasaan bagi partai-partai besar di parlemen untuk menetapkan angka tinggi demi kepentingan penyederhanaan partai yang dipaksakan. Pemohon meyakini bahwa penyederhanaan partai politik tidak boleh dilakukan dengan cara "membantai" suara rakyat secara massal. Mahkamah harus hadir untuk menetapkan batas atas yang rasional agar pembentuk undang-undang tidak terjebak dalam pragmatisme politik yang mengabaikan hubungan antara total suara sah nasional dengan jumlah kursi di DPR. 16. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon telah bersifat aktual dan berlangsung saat ini, bukan potensi di masa depan. Sebagai perkumpulan masyarakat sipil yang secara konsisten melakukan pemantauan, advokasi, dan partisipasi publik dalam pembentukan hukum pemilu, Pemohon kehilangan kepastian norma konstitusional yang menjadi dasar kerja advokatifnya. Tanpa adanya batas konstitusional yang jelas atas ambang batas parlemen, Pemohon tidak memiliki standar objektif untuk menilai, 25 mengawasi, dan mengoreksi kebijakan legislasi yang sedang dan akan dibentuk. Kerugian demikian memenuhi kualifikasi constitutional impairment, karena langsung menghambat pelaksanaan hak Pemohon untuk berpartisipasi secara bermakna dan berkepastian hukum dalam proses legislasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 17. Bahwa praktik Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pemberian constitutional order atau masa perbaikan kepada pembentuk undang- undang tidak menutup kewenangan Mahkamah untuk tetap memeriksa permohonan pengujian undang-undang. Dalam berbagai putusan, Mahkamah tetap menjalankan fungsi pengujian meskipun pembentuk undang-undang belum atau sedang melaksanakan perintah perbaikan, di antaranya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025. Nomor Putusan Petitum Nomor Putusan Preseden Penting Putusan No. 56/PUU- XVII/2019, tertanggal 11 Desember 2019 MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 constitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam Putusan No. 32/PUU- XXIII/2025 tertangal 28 Agustus 2025 MK menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 56/PUU- XVII/2019 constitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: (i) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana 26 pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang;” bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud; (ii) mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; (iv) secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan (v) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;” 18. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa belum dilaksanakannya perbaikan/revisi oleh pembentuk undang-undang terhadap suatu UU yang 27 bagian pasal/normanya sudah dimaknai ulang oleh Mahkamah tidak lantas menutup pintu pengujian terhadap ketentuan pasal yang berkaitan. Justru hal tersebut masih dapat dilakukan (tidak dapat dianggap prematur) karena terdapat penemuan fakta baru (novum) dari penafsiran konstitusionalitas suatu norma. Hal itu tampak jelas secara preseden pada kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 yang memaknai ulang Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang sebelumnya telah dimaknai melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Mahkamah menambahkan uraian penafsiran konstitusional pada pemaknaan yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan praktik hukum yang demikian, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk melakukan pengujian ulang hingga pemaknaan kembali terhadap Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dilakukan pemaknaan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. 19. Bahwa penting ditegaskan permohonan a quo berbeda secara prinsipil dengan pengujian-pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara formil oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU- XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai proses pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945, namun memberikan masa tenggang perbaikan selama 2 (dua) tahun dengan keberlakuan yang dibatasi secara ketat. Bahkan, Mahkamah secara eksplisit menegaskan penangguhan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta larangan penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, pengujian materiil terhadap UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dinyatakan prematur sebagai konsekuensi langsung dari amar putusan Mahkamah yang menutup ruang normatif bagi operasionalisasi kebijakan baru. 20. Berbeda halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 yang menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu konstitusional bersyarat, yang berarti norma tersebut pada dasarnya sejalan dengan UUD 1945, masih berlaku, dan sedang bekerja sebagai hukum positif tanpa 28 pembatasan operasional dari Mahkamah. Namun, keberlakuannya untuk Pemilu 2029 dan seterusnya secara tegas digantungkan pada pemenuhan syarat-syarat konstitusional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tetap relevan dan tidak dapat dianggap prematur untuk diuji kembali, terlebih karena permohonan a quo dimaksudkan untuk menetapkan batas maksimal (constitutional ceiling) sebagai penyempurnaan rambu-rambu konstitusional bagi pembentuk undang-undang dalam memperbaiki besaran ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. 21. Bahwa selain itu, permohonan a quo justru diajukan dalam momentum konstitusional yang krusial, yakni ketika proses perubahan UU Pemilu sedang berjalan dan di saat yang bersamaan, arah wacana kebijakan ambang batas parlemen justru mengarah pada kebijakan kontraproduktif dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Dalam konteks ini, pemeriksaan Mahkamah tidak hanya relevan, tetapi mendesak, agar pembentuk undang-undang memperoleh batas konstitusional yang tegas sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kualitas representasi politik dan konversi suara rakyat pada Pemilu 2029. 22. Bahwa jika Mahkamah membiarkan proses legislasi selesai terlebih dahulu tanpa memberikan batasan konstitusional yang pasti, maka terdapat risiko besar bahwa UU Pemilu yang baru tetap akan memuat angka ambang batas yang tidak rasional. Apabila hal tersebut terjadi mendekati tahapan Pemilu 2029, maka waktu untuk melakukan perbaikan akan sangat sempit, yang pada gilirannya akan merusak prinsip kepastian hukum yang adil dan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, demi melindungi kedaulatan rakyat dan memastikan Pemilu 2029 berjalan dengan sistem yang adil, intervensi Mahkamah melalui permohonan ini adalah sangat tepat waktu (timely) dan mendesak (urgent). 23. Bahwa menyatakan permohonan a quo sebagai permohonan yang prematur sama artinya dengan mengosongkan daya ikat dan makna operasional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat 29 (1) UU Pemilu wajib diubah untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya, serta sekaligus menetapkan rambu-rambu konstitusional yang mengikat pembentuk undang-undang. Namun apabila terhadap norma hasil pemaknaan tersebut Mahkamah menutup akses pengujian dengan alasan prematur, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 direduksi menjadi sekadar pernyataan normatif tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang efektif. Dalam kondisi demikian, norma yang telah dinyatakan bermasalah secara konstitusional justru dibiarkan bekerja tanpa batas pengujian, sementara pemohon kehilangan sarana konstitusional untuk memastikan agar perintah Mahkamah dilaksanakan dalam koridor konstitusi. Pendekatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menegasikan fungsi Mahkamah sebagai penjaga supremasi konstitusi dan pelindung kepastian hukum yang adil. PASAL 414 AYAT (1) UU PEMILU JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM 24. Bahwa obyek permohonan a quo adalah Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang telah ditafsirkan oleh MK, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan; 25. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 [Pertimbangan 3.20 halaman 126] memberikan constitutionality guideline atau rambu-rambu konstitusionalitas dalam rangka perubahan terhadap Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, yaitu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; b. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai 30 menjaga proporsionalitas system pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR; c. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; d. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilu 2029; e. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR; 26. Bahwa Pasal 414 ayat (1) sebagaimana yang telah dimaknai berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 nyatanya masih membuka ruang fluktuasi besaran ambang batas dalam wacana perubahan UU Pemilu, hal tersebut terlihat dari sejumlah wacana kontraproduktif pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Bukti P-10), Padahal jika dicermati secara mendalam, lahirnya amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tersebut dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu pertama, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak didasarkan pada metode dan argument penghitungan atau rasionalitas yang jelas, kedua, bentangan fakta bahwa keberadaan 4% (empat persen) ambang batas parlemen telah menciptakan disproporsionalitas dalam sistem pemilu, yang disebabkan oleh hangusnya jutaan suara pemilih yang tidak dapat dikonvesi menjadi kursi karena terhalang oleh ketentuan 4% (empat persen) ambang batas parlemen; 27. Bahwa dengan demikian, menurut logika secara sederhana, jika 4% ambang batas parlemen saja menghanguskan jutaan suara (Pemilu 2019: 13.595.842 dan Pemilu 2024: 9,7% suara, 17.304.303 atau 11,4%) dan menyebabkan terjadinya disproporsionalitas dalam sistem pemilu, apalagi jika ambang batas tersebut dinaikan menjadi 5%, 7%, dan 8%, maka sudah tentu disproporsionalitas suara akan menjadi lebih tinggi lagi; 31 28. Bahwa fluktuasi besaran ambang batas dalam wacana perubahan UU Pemilu di atas menjadi bukti bahwa constitutional guideline atau rambu- rambu konstitusionalitas sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang telah menjadi satu kesatuan dengan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tersebut nyatanya masih menyisakan ruang ketidakpastian hukum dan multitafsir, karena tidak menjawab persoalan mendasar, sebagai berikut:  Berapakah besaran ambang batas yang konstitusional atau setidak- tidaknya sampai sejauh mana kenaikan ambang batas parlemen dapat dibenarkan secara konstitusional?  Sejauhmana angka disproporsionalitas suara dapat ditolerir dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik? 29. Bahwa tanpa adanya jawaban konstitusional mengenai persoalan- persoalan tersebut, maka pembentuk undang-undang tetap dapat mempertahankan atau menaikan ambang batas parlemen secara ekstrem “atas nama penyederhanaan”, “atas nama keberlanjutan” dan “atas nama partisipasi publik”, sekalipun menyebabkan lebih banyak jutaan suara pemilih yang hangus karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR dan pada akhirnya akan menciderai prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945; 30. Bahwa kondisi demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), khususnya jika diuji melalui tiga elemen klasik rule of law: predictability, foreseeability, dan legal certainty. Sebagai berikut:  Dari aspek predictability, norma a quo tidak memungkinkan pemohon memprediksi arah dan batas pembatasan hak politik yang akan ditetapkan pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 menegaskan bahwa norma hukum harus memberikan kejelasan dan tidak membuka ruang kesewenang- wenangan. Namun, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 justru menyerahkan sepenuhnya besaran ambang batas parlemen kepada konfigurasi politik DPR tanpa rambu konstitusional yang tetap, 32 sehingga perubahannya tidak dapat diprediksi secara wajar dan menghilangkan stabilitas hukum yang menjadi prasyarat pembatasan hak konstitusional. Akibatnya, agenda advokasi dan rekomendasi kebijakan Pemohon kehilangan pijakan normatif yang konsisten;  Dari aspek foreseeability, norma a quo tidak memungkinkan pemohon memperkirakan akibat hukum dari dari pembatasan hak politik warga negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa pembatasan hak politik hanya dapat dibenarkan apabila dirumuskan secara jelas agar akibat hukumnya dapat diperkirakan. Ketiadaan batas maksimal ambang batas parlemen membuat konsekuensi hukum dari suara pemilih dan representasi politik menjadi tidak terukur, sehingga Pemohon tidak dapat menyusun policy brief dan rekomendasi legislasi jangka menengah dan panjang secara rasional. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip due process of law sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.  Dari aspek legal certainty, Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 tidak memberikan kepastian mengenai batas konstitusional penentuan ambang batas parlemen. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya batasan yang jelas agar norma tidak berubah menjadi instrumen kekuasaan mayoritas. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa pengaturan ambang batas parlemen harus diubah dan didasarkan pada rambu-rambu konstitusional. Namun, ketiadaan batas maksimal menyebabkan rambu- rambu tersebut belum mampu mencegah pembatasan hak politik yang eksesif dan tidak terkontrol. 31. Bahwa ketiadaan batas maksimal dalam Pasal 414 ayat (1) sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah merugikan hak konstutisional pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Kerugian tersebut bukan bersifat hipotetis, melainkan aktual dan sedang berlangsung, karena Pemohon kehilangan kepastian 33 hukum yang menjadi dasar untuk menjalankan fungsi advokasinya secara efektif. Tanpa parameter konstitusional yang jelas mengenai batas wajar ambang batas parlemen, Pemohon tidak memiliki standar objektif untuk menilai apakah kebijakan legislasi yang sedang dan akan dibentuk oleh pembentuk undang-undang masih berada dalam koridor konstitusional atau telah inkonstitusional. 32. Bahwa dalam situasi demikian, maka Mahkamah memiliki kewajiban konstitusional untuk menetapkan batas maksimal (constitutional limit) ambang batas parlemen guna mencegah pengulangan pelanggaran prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu dan prinsip kepastian hukum, sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 22E Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. AMBANG BATAS PARLEMEN MERUPAKAN PEMBATASAN HAK POLITIK YANG WAJIB DIUJI SECARA KETAT DAN BERKEPASTIAN HUKUM 33. Bahwa ketentuan ambang batas parlemen pada hakikatnya merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam sistem perwakilan politik, hak atas kepastian hukum yang adil, serta hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam konteks ini, ambang batas parlemen secara langsung menentukan apakah suara sah warga negara diakui atau ditiadakan secara hukum dalam proses konversi suara menjadi kursi perwakilan. Oleh karena itu, ambang batas parlemen tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kebijakan teknis pemilu, melainkan sebagai instrumen hukum yang membatasi efektivitas pelaksanaan hak konstitusional warga negara. 34. Bahwa sebagai bentuk pembatasan HAM, keberadaan dan besaran ambang batas parlemen wajib tunduk secara ketat pada rambu-rambu konstitusional pembatasan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas mensyaratkan bahwa setiap pembatasan hak asasi manusia harus ditetapkan dengan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi 34 tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. 35. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menafsirkan ketentuan ini sebagai uji pembatasan HAM yang ketat, yang antara lain mensyaratkan adanya kepastian hukum, rasionalitas, dan proporsionalitas. Berkaitan dengan Uji Proporsionalitas, Mahkamah Konstitusi telah mengadopsi secara konsisten doktrin uji proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional, khususnya hak politik, sebagaimana antara lain ditegaskan dalam: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020. Uji proporsionalitas tersebut mencakup: a) Legitimate Aim, Apakah ambang batas parlemen benar-benar bertujuan sah (penyederhanaan partai). b) Suitability, Apakah kenaikan ambang batas cocok dan efektif mencapai tujuan tersebut. c) Necessity, Apakah tidak ada alternatif lain yang lebih ringan dan tidak merusak hak pilih rakyat. d) Proportionality Stricto Sensu (Balancing), Apakah manfaat penyederhanaan sebanding dengan kerugian jutaan suara rakyat yang hangus. 36. Bahwa ambang batas parlemen yang ditetapkan terlalu tinggi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian, melainkan telah berubah menjadi mekanisme penghilangan representasi politik secara struktural. Dalam kondisi demikian, ambang batas tidak lagi memenuhi prinsip proporsionalitas, khususnya berkaitan dengan prinsip necessity dan proportionality stricto Sensu. 37. Bahwa selain itu, syarat kepastian hukum menjadi krusial dalam konteks ambang batas parlemen. Pembatasan hak politik tidak dapat dibenarkan apabila norma yang membatasi tersebut bersifat terbuka tanpa batas, tidak terukur, dan menyerahkan sepenuhnya ruang diskresi kepada pembentuk undang-undang tanpa pagar konstitusional yang jelas. Norma pembatasan HAM yang demikian tidak memenuhi standar legal certainty, karena warga negara tidak dapat memprediksi secara rasional sejauh mana haknya akan 35 dibatasi, dan dalam batas apa pembatasan tersebut masih dapat dibenarkan secara konstitusional. 38. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 justru menegaskan problem ini. Mahkamah secara eksplisit mengakui bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% telah bersifat berlebihan dan secara nyata menciptakan disproporsionalitas antara suara sah nasional dengan kursi DPR, yang pada akhirnya mengakibatkan jutaan suara pemilih kehilangan daya representasi. 39. Bahwa pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah memandang ambang batas sebagai instrumen yang berpotensi melanggar prinsip keadilan representasi dan kedaulatan rakyat, apabila tidak ditempatkan dalam batas penalaran yang wajar. Namun demikian, dengan tidak ditetapkannya batas maksimal atau parameter kuantitatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang mengikat pemaknaan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu, norma ambang batas parlemen justru berkembang menjadi pembatasan HAM yang tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas sebagaimana dipersyaratkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. 40. Bahwa dalam kondisi demikian, pembatasan hak politik warga negara bergantung sepenuhnya pada kehendak politik pembentuk undang- undang, tanpa jaminan bahwa pembatasan tersebut akan tetap berada dalam koridor proporsionalitas dan rasionalitas. Lebih jauh, pembatasan HAM yang tidak memiliki batas maksimal yang jelas berpotensi berubah dari pembatasan yang dibenarkan secara konstitusional menjadi penyangkalan hak secara sistemik, karena setiap kenaikan ambang batas secara langsung memperluas jumlah suara rakyat yang dikeluarkan dari sistem perwakilan. Ketika Mahkamah sendiri telah menyatakan bahwa ambang batas 4% menimbulkan disproporsionalitas, maka membiarkan kemungkinan ambang batas yang lebih tinggi tanpa batas konstitusional yang tegas berarti membiarkan eskalasi pembatasan HAM tanpa mekanisme pengendalian konstitusional. 41. Dalam konteks ini, kepentingan Pemohon terletak pada hak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembentukan kebijakan publik dan hak atas kepastian hukum parameter batas maksimal penentuan 36 besaran ambang batas parlemen. Hak tersebut tidak akan efektif apabila norma pembatasan hak politik bersifat terbuka tanpa batas dan sepenuhnya bergantung pada kehendak politik mayoritas parlemen. Kondisi ini menciptakan structural disadvantage bagi Pemohon sebagai bagian dari masyarakat sipil, karena setiap upaya pengawasan dan advokasi selalu tertinggal dari kebijakan yang telah ditetapkan, alih-alih dapat dilakukan secara preventif sebagaimana dikehendaki oleh negara hukum. 42. Lebih jauh, kepentingan konstitusional Pemohon juga berkaitan dengan perlindungan hak politik warga negara secara kolektif. Ketika ambang batas parlemen tidak dibatasi secara konstitusional dan terbukti telah menimbulkan disproporsionalitas suara, maka Pemohon berkepentingan langsung untuk mencegah agar pembatasan HAM tersebut tidak berulang atau bahkan diperluas pada Pemilu 2029. Dalam hal ini, Pemohon bertindak bukan semata-mata untuk kepentingannya sendiri, melainkan sebagai representasi kepentingan publik dalam menjaga kualitas demokrasi dan sistem perwakilan yang adil. 43. Bahwa oleh karena itu, penetapan ambang batas parlemen tanpa batas maksimal yang rasional dan berkepastian hukum merupakan pembatasan hak politik yang berlebihan dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), Prinsip Negara Hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) dan prinsip keadilan pemilu (Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945), serta menciderai hak pemohon untuk berpartisipasi secara bermakna dan berkepastian hukum dalam proses legislasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. FAKTA DISPROPORSIONALITAS DAN SUARA TERBUANG SEBAGAI BUKTI KEGAGALAN KEBIJAKAN 44. Bahwa sejak diperkenalkan pada Pemilu 2009 dengan besaran 2,5%, ambang batas ini telah mengalami eskalasi regulasi—meningkat menjadi 3,5% pada 2014, dan mencapai 4% pada Pemilu 2019 serta 2024. Kenaikan bertahap ini didasarkan pada asumsi teoritis political engineering ala Sartori, yang meyakini bahwa pengurangan jumlah partai akan memfasilitasi pembentukan koalisi pemerintahan yang lebih stabil dan proses legislasi yang lebih efisien. 37 45. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya trade-off yang tak terelakkan: semakin tinggi ambang batas parlemen, semakin besar volume suara rakyat yang "hangus" (wasted votes), menciptakan defisit legitimasi yang serius pada lembaga legislative. Tabel berikut merangkum evolusi kebijakan ambang batas dan dampaknya: Tabel 2 Evolusi Ambang Batas dan Dampaknya Tahun Pemilu Jenis Ambang Batas Besaran Jumlah Partai Peserta Partai Lolos DPR Suara Terbuang (Estimasi) Persentase Suara Terbuang 2009 Parliamentary Threshold (Pertama kali diterapkan) 2,5% 38 9 ~19 Juta (Tinggi karena banyaknya partai gurem) 18% 2014 Parliamentary Threshold 3,5% 12 10 ~2,9 Juta 2,4% 2019 Parliamentary Threshold 4% 16 9 ~13,5 Juta 9,7% 2024 Parliamentary Threshold 4% 18 8 ~17,3 Juta 11,4% Sumber: Diolah dari data BPS, KPU, dan Perludem 48. Berkaitan dengan hal itu, Indeks Gallagher (LSq) adalah ukuran standar internasional untuk menghitung ketimpangan antara persentase suara yang diperoleh partai (V) dengan persentase kursi yang didapat (S). Dalam persamaan ini, vi merepresentasikan persentase suara nasional yang diperoleh oleh partai ii, sementara si merepresentasikan persentase kursi yang dialokasikan kepada partai tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nilai indeks yang rendah menunjukkan tingkat keterwakilan yang tinggi, sedangkan nilai yang tinggi (biasanya di atas 5 atau 10) mengindikasikan adanya distorsi serius dalam sistem perwakilan. 49. Selain Gallagher, Indeks Loosemore-Hanby sering digunakan untuk mengukur total "Suara Terbuang" (Waste of Votes) dalam sebuah 38 pemilihan. Indeks ini menghitung setengah dari jumlah selisih absolut antara suara dan kursi untuk semua partai. Rumusnya adalah: 50. Bahwa berdasarkan rumus LSQ dan LHI tersebut, maka dapat ditampilkan indeks Disproporsionalitas dan Suara Terbuang pada pemilu 2009 – 2024, sebagai berikut: Tabel 3 Ambang Batas Parlemen, Suara Terbuang Dan Indeks Diproporsionalitas Pemilu Jumlah partai peserta pemilu Jumlah Partai di DPR Total Suara PT Suara Terkonversi ke Kursi Suara terbuang Indeks Disproporsion alitas LHI Lsq 2009 38 9 104.048.118 2,5% 85.000.637 19.047.481 44,9 10,4 2014 12 10 124.885.737 3,5% 121.920.762 2.964.975 7,8 6,8 2019 16 9 139.972.260 4% 126.376.418 13.595.842 20,6 8,2 2024 17 8 151.793.293 4% 134.488.990 17.304.303 22,8 7,1 46. Bahwa Pemilu Tahun 2009 memang mencatat jumlah suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR dalam jumlah yang signifikan, meskipun ambang batas parlemen pada saat itu ditetapkan sebesar 2,5%. Namun demikian, besarnya suara yang tidak terwakili pada Pemilu 2009 tidak dapat dilepaskan dari konteks transisi demokrasi dan fragmentasi ekstrem partai politik peserta pemilu. 39 47. Bahwa Pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai politik nasional, yang mencerminkan fase awal konsolidasi sistem multipartai pasca-reformasi. Dalam konteks tersebut, besarnya suara yang tidak terwakili lebih disebabkan oleh tingginya tingkat fragmentasi politik dan belum matangnya konsolidasi preferensi pemilih, bukan akibat penetapan ambang batas parlemen yang bersifat represif atau berlebihan. 51. Bahwa Pemilu 2014 menunjukkan fase konsolidasi sistem kepartaian dan perilaku pemilih yang menurunkan tingkat kehangusan suara tanpa harus mengorbankan prinsip representasi; sementara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 justru menampilkan kembali peningkatan signifikan suara sah yang tidak terwakili dalam konteks sistem kepartaian yang relatif telah terkonsolidasi. Kondisi terakhir tersebut menunjukkan bahwa kenaikan ambang batas parlemen telah berubah dari instrumen penyederhanaan sistem menjadi mekanisme normatif yang secara struktural menghilangkan representasi politik warga negara. 52. Dengan demikian, pengalaman lintas pemilu tersebut menegaskan bahwa suara yang tidak terwakili akibat fragmentasi alami dalam fase transisi tidak dapat disamakan dengan suara yang hilang akibat rekayasa hukum ambang batas yang berlebihan, sehingga pembatasan ambang batas parlemen tetap harus diletakkan dalam pagar konstitusional yang rasional dan proporsional. 53. Bahwa jutaan suara yang dinyatakan sah dalam Pemilu 2019 dan 2024 namun tidak dikonversi menjadi kursi DPR bukanlah sekadar konsekuensi teknis pemilu, melainkan merupakan bentuk penghilangan hak politik secara struktural (structural denial of political rights). 54. Bahwa ambang batas parlemen yang ditetapkan terlalu tinggi secara sistemik telah menciptakan electoral disenfranchisement, yaitu kondisi di mana suara sah warga negara kehilangan makna politiknya karena tidak dikonversi menjadi representasi di parlemen. Kondisi demikian telah menyebabkan meningkatnya tingkat disproporsionalitas antara suara yang diperoleh partai politik dengan jumlah kursi yang didapatkan di DPR 40 ● Kegagalan Mitos "Penyederhanaan Partai" 55. Salah satu argumen utama pembentuk undang-undang dalam menaikkan ambang batas adalah untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial melalui penyederhanaan jumlah fraksi di DPR. Namun, teori kepartaian menunjukkan bahwa kestabilan sistem tidak ditentukan oleh jumlah absolut partai, melainkan oleh konsentrasi kursi di parlemen yang diukur melalui Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP). Adapun perumusan ENPP yang diajukan oleh Laakso dan Taagepara (1979) adalah sebagai berikut: Rumus ENPP: 56. Bahwa bila perumusan penghitunan jumlah partai efektif di parlemen yang dirumuskan oleh Laakso dan Taagepara tersebut digunakan pada pemilu di Indonesia sejak Pemilu 2009 sampai Pemilu 2024, akan diperoleh nilai ENPP-nya sebagai berikut: Tabel 4 Nilai ENPP Hasil Pemilu 2009 – 2024 di Indonesia No Pemilu Jumlah Parpol Peserta Pemilu Besaran PT Jumlah Partai DPR RI Nilai ENPP 1 2009 38 2,5 9 6,21 2 2014 12 3,5 10 8,16 3 2019 16 4 9 7,47 4 2024 17 4 8 6,33 57. Bahwa dengan mengacu pada table 4 di atas, sejatinya naiknya besaran ambang batas tidak lantas dapat memperkecil angka ENPP. Besaran 41 ambang batas 2,5% justru menghasilkan nilai ENPP yang lebih kecil daripada dibandingkan dengan ambang batas 3,5% (8,22) atau 4% (7,48) pada pemilu-pemilu berikutnya. Alih-alih efektif dapat menyederhanakan sistem multipartai, semakin naiknya ambang batas nyatanya harus dibayar dengan fakta hangusnya jutaan suara rakyat karena tidak dapat dikonversi menjadi kursi karena terbentur aturan. Ini menunjukkan bahwa menaikkan ambang batas parlemen bukanlah cara yang efektif untuk menyederhanakan sistem partai, karena faktor perilaku pemilih dan kemajemukan sosiologis lebih dominan daripada sekadar barikade regulasi. 58. Bahwa kenaikan ambang batas dari 2,5% ke 4% selama 15 tahun hanya berhasil mengurangi satu partai (dari 9 menjadi 8). Biaya yang harus dibayar untuk menghilangkan satu partai ini adalah hilangnya belasan juta suara rakyat dan matinya partai bersejarah seperti PPP dan Hanura. Secara cost-benefit analysis, kebijakan ini gagal total. Efisiensi yang didapat (berkurangnya 1 fraksi) tidak sebanding dengan defisit legitimasi yang ditimbulkan. 59. Disisi lain, ketimpangan antara persentase suara yang diperoleh partai dengan persentase kursi yang didapat di parlemen diukur melalui Indeks Gallagher (LSq). Nilai LSq yang tinggi menandakan adanya disproporsionalitas yang signifikan, di mana partai besar mendapatkan "bonus kursi" dari partai kecil yang tidak lolos ambang batas. Pada Pemilu 2024, indeks disproporsionalitas diperkirakan melonjak tajam karena hangusnya 11,4% suara sah. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai manufactured majority atau mayoritas fabrikasi, di mana dominasi di parlemen tidak mencerminkan dukungan rakyat yang sesungguhnya di lapangan. Ketimpangan ini secara langsung mencederai prinsip keadilan pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi. 60. Bahwa mengorbankan belasan juta suara rakyat yang sah untuk tujuan penyederhanaan politik yang tidak terbukti efektif merupakan kebijakan yang secara konstitusional tidak dapat dibenarkan. Praktik demikian pada hakikatnya merupakan bentuk penghilangan hak politik warga negara secara struktural (structural denial of political rights). 42 61. Bahwa ambang batas parlemen yang ditetapkan terlalu tinggi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan sistem kepartaian, melainkan telah berubah menjadi mekanisme penghilangan representasi politik secara struktural. Dalam kondisi demikian, ambang batas tidak lagi memenuhi prinsip necessity dan proportionality. Oleh karena itu, penetapan ambang batas parlemen tanpa batas maksimal yang rasional merupakan pembatasan hak politik yang berlebihan dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. AMBANG BATAS ALAMI SISTEM PEMILU INDONESIA SEBAGAI PARAMETER KONSTITUSIONAL  Landasan Ilmiah Ambang Batas Efektif Taagepera Dan Shugart 62. Bahwa dalam teori Taagepera-Shugart, variabel paling fundamental dalam setiap sistem pemilu bukanlah rumus konversi suara (seperti Sainte-Laguë atau Hare), melainkan Besaran Daerah Pemilihan atau District Magnitude (disimbolkan dengan M). M didefinisikan sebagai jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan. 63. Bahwa Hukum dasar yang berlaku adalah: Semakin besar nilai M, semakin proporsional hasil pemilu tersebut. Sebaliknya, semakin kecil nilai M, semakin disproporsional hasilnya, dan semakin sulit bagi partai kecil untuk mendapatkan kursi. ● Dalam sistem distrik tunggal (Single Member District) seperti di Amerika Serikat atau Inggris, M=1. Ini menciptakan ambang batas alami yang sangat tinggi (secara teoritis partai butuh 50%+1 suara untuk menang mutlak, atau setidaknya suara mayoritas relatif). ● Dalam sistem proporsional murni seperti di Belanda atau Israel (sebelum revisi), seluruh negara adalah satu dapil raksasa, sehingga M sama dengan jumlah total kursi parlemen (M=S). Ini memungkinkan partai dengan persentase suara sangat kecil (misal 0,67% di Belanda) untuk mendapatkan kursi. 64. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perubahan terakhir terkait pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, konfigurasi elektoral Indonesia pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: 43 ● Total Kursi DPR RI (S): 580 kursi. ● Jumlah Daerah Pemilihan (E): 84 Dapil. ● Alokasi Kursi per Dapil (M): Bervariasi antara 3 hingga 10 kursi. ○ Dapil dengan 3 kursi umumnya berada di wilayah kepulauan atau provinsi dengan populasi rendah (misal: Bangka Belitung, Gorontalo). ○ Dapil dengan 10 kursi umumnya berada di pusat-pusat populasi padat di Jawa (misal: Jawa Barat, Jawa Timur) atau Sumatera Utara.  Menghitung Rata-Rata District Magnitude (M) 65. Untuk menghitung rata-rata district magnitude (M), Langkah pertama dalam menggunakan formula Taagepera sebagai berikut: Angka ini dapat dibulatkan menjadi 7. Hal ini konsisten dengan premis awal bahwa rata-rata alokasi kursi per dapil DPR RI adalah sekitar 7-8 kursi. 66. Bahwa angka 7 ini menempatkan Indonesia dalam kategori sistem moderate PR. Bandingkan dengan Belanda (M=150) yang sangat proporsional, atau Spanyol (M= 6.7) yang cenderung membatasi partai kecil. Dengan M=7, Indonesia secara desain sudah memiliki filter alamiah yang cukup kuat. Partai harus cukup besar untuk bersaing memperebutkan 1 dari 7 kursi yang tersedia rata-rata. ● Effective Threshold (Teff) vs. Legal Threshold (Tleg) 67. Bahwa Taagepera membedakan secara tegas antara ambang batas yang tertulis dalam undang-undang (Legal Threshold atau Tleg) dan ambang batas yang secara implisit terbentuk oleh desain sistem (Effective Threshold atau Teff).  Ambang Batas Legal (Tleg) adalah batasan eksplisit, seperti angka 4% dalam UU No. 7 Tahun 2017. Ini adalah barikade buatan.  Ambang Batas Efektif (Teff), di sisi lain, adalah barikade alamiah. Meskipun undang-undang tidak menetapkan ambang batas, partai politik tetap membutuhkan persentase suara tertentu untuk 44 memenangkan kursi di sebuah dapil. Besaran persentase ini berbanding terbalik dengan M. 68. Bahwa Rumus klasik yang diajukan oleh Arend Lijphart (1994) untuk menghitung ambang batas efektif di tingkat distrik adalah: Rumus ini memberikan estimasi titik di mana sebuah partai memiliki peluang 50% untuk memenangkan satu kursi. Sebagai ilustrasi untuk konteks Indonesia: ● Pada Dapil dengan 3 kursi (M=3), Teff = 75% / 4 = 18,75%. ● Pada Dapil dengan 10 kursi (M=10), Teff = 75% / 11 = 6,8%. Implikasi dari rumus ini sangat mendalam: Di dapil-dapil kecil (seperti di luar Jawa yang sering kali hanya memiliki 3-4 kursi), ambang batas alaminya sudah sangat tinggi, yakni belasan persen. Partai kecil secara alamiah akan tersaring tanpa perlu adanya aturan ambang batas nasional tambahan. ● Formula Taagepera untuk Ambang Batas Nasional (Tnat) 69. Bahwa kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh pembentuk undang- undang adalah mencampuradukkan ambang batas distrik dengan ambang batas nasional. Taagepera (2002) dalam artikelnya "Nationwide Threshold of Representation" mengoreksi kesalahpahaman ini dengan memperkenalkan formula yang lebih komprehensif untuk menghitung ambang batas efektif di tingkat nasional. 70. Logikanya adalah sebagai berikut: Sebuah partai mungkin lemah secara nasional, tetapi sangat kuat di satu wilayah tertentu (misalnya partai berbasis kedaerahan atau agama tertentu). Dalam sistem tanpa ambang batas legal, partai ini seharusnya bisa mendapatkan kursi jika suaranya di dapil tersebut melampaui Teff distrik, meskipun suara nasionalnya kecil. Oleh karena itu, ambang batas efektif nasional Tnat pasti jauh lebih rendah daripada ambang batas efektif distrik rata-rata, karena adanya faktor jumlah dapil (E). 71. Formula Taagepera (2002) untuk Ambang Batas Nasional adalah: 45 Di mana: ● M = Rata-rata besaran distrik (Average District Magnitude) ● E = Jumlah daerah pemilihan (Number of Electoral Districts) ● Angka 75% adalah konstanta yang diturunkan dari probabilitas statistik distribusi suara. Variabel E (akar kuadrat dari jumlah dapil) berfungsi sebagai faktor pembagi yang mengakui bahwa semakin banyak dapil yang ada, semakin besar peluang bagi partai-partai kecil yang terdispersi atau terkonsentrasi secara lokal untuk menyelip masuk dan mendapatkan kursi. Dengan menggunakan data M=6,9 (dibulatkan 7) dan E=84, kita dapat memasukkannya ke dalam formula Taagepera (2002): 72. Bahwa temuan Kunci Matematisnya adalah ambang batas alami (natural threshold) untuk sistem pemilu DPR RI di Indonesia adalah sekitar 1,02%. Hal ini berarti bahwa dalam sistem pemilu Indonesia yang ada saat ini, tanpa adanya aturan ambang batas 4% sekalipun, sebuah partai politik secara statistik memerlukan dukungan nasional minimal sekitar 1% yang terdistribusi secara efisien untuk memiliki peluang 50-50 memenangkan kursi pertamanya di parlemen. 73. Jika sebuah partai mendapatkan suara nasional 0,5%, kemungkinannya untuk mendapatkan kursi sangat kecil mendekati nol, karena suara tersebut terlalu tersebar tipis di 84 dapil. Sebaliknya, partai dengan 1,5% suara nasional hampir pasti akan mendapatkan kursi jika suaranya terkonsentrasi di beberapa dapil strategis. 74. Bahwa temuan matematis ini sangat krusial karena menunjukkan bahwa "ambang batas alami" Indonesia hanyalah sekitar 1,02%. Penetapan 46 ambang batas legal sebesar 4% oleh pembentuk undang-undang merupakan sebuah lompatan yang sangat ekstrem dan tidak memiliki dasar metodologis yang jelas. 75. Bahwa Jurang antara realitas mekanis Tnat = 1,02% dengan rekayasa hukum Tleg = 4,0% inilah yang menjadi sumber utama terjadinya disproporsionalitas masif dan terbuangnya jutaan suara rakyat. Gap sebesar hampir 300% ini bukanlah sekadar angka statistik, melainkan representasi dari jutaan suara pemilih yang "dirampas" haknya. 76. Bahwa ambang batas legal yang ditetapkan oleh pembentuk undang- undang tidak boleh melampaui ambang batas alami tersebut secara berlebihan, karena akan menimbulkan distorsi representasi dan meningkatkan jumlah suara yang tidak terwakili. 77. Bahwa dengan demikian, ambang batas parlemen yang konstitusional harus tetap berada dalam rentang yang masih sejalan dengan karakter sistem pemilu proporsional Indonesia dan tidak boleh menciptakan disproporsionalitas yang berlebihan. 78. Bahwa sebagai perbandingan, dalam hal ini dapatlah dikemukakan kalkulasi di negara lain yang juga dianalisis dalam literatur Taagepera: ● Spanyol: Dengan S=350 dan E=52, M = 6,7. Ambang batas alaminya dihitung sekitar 1,35%. Spanyol menetapkan ambang batas legal 3%, yang dianggap cukup sinkron. ● Irlandia: Dengan S=165 dan E=42, M = 3,9. Ambang batas alaminya sekitar 1,85%. ● Indonesia (Analisis): Dengan M yang sedikit lebih besar dari Spanyol (7 vs 6,7) dan jumlah dapil yang jauh lebih banyak (84 vs 52), ambang batas alami Indonesia logisnya lebih rendah dari Spanyol. 79. Bahwa berdasarkan data komparatif tersebut, maka semakin memperkuat argumen bahwa ambang batas 4% di Indonesia adalah sebuah anomali ekstrim dalam perspektif perbandingan politik global untuk negara dengan sistem serupa. 80. Dengan demikian, penetapan ambang batas secara tidak proporsional hanya akan menciderai prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 47 AMBANG BATAS MAKSIMAL 2,5% SEBAGAI CONSTITUTIONAL CEILING  Rasionalisasi Ambang Batas Maksimal 2,5% 81. Bahwa berdasarkan analisis teoretis Taagepera yang menghasilkan angka alami ~1% dan evaluasi empiris kegagalan angka 4%, maka dalam permohonan ini, pemohon mengajukan rekomendasi spesifik: Ambang batas rasional bagi Indonesia berada pada rentang 1,5% hingga 2,5%. 82. Lantas, Mengapa rentang ini? Mengapa tidak kembali ke 0% atau menetapkan 1% pas? Jawabannya adalah Meskipun Tnat adalah ~1%, menetapkan ambang batas legal persis di angka 1% atau menghapusnya sama sekali berisiko memunculkan fragmentasi ekstrem di mana partai- partai mikro yang bersifat sangat sektarian atau lokalistik masuk ke parlemen nasional. Kita membutuhkan "zona penyangga" atau buffer sedikit di atas ambang batas alami untuk memastikan bahwa partai yang masuk parlemen memiliki basis dukungan yang cukup luas, bukan hanya kuat di satu kabupaten kecil. 83. Bahwa rentang 1,5% - 2,5% memberikan keseimbangan ideal: ● 1,5% (Batas Bawah): Angka ini sedikit di atas ambang batas alami (1,02%). Ini memberikan ruang bagi partai baru yang serius untuk tumbuh, tanpa membuka pintu bagi partai gurem abadi. ● 2,5% (Batas Atas): Angka ini terbukti secara historis pada Pemilu 2009 mampu menghasilkan parlemen yang stabil dengan 9 partai. 84. Bahwa dalam konteks permohonan a quo, pemohon hanya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen yaitu 2,5% sebagai constitutional ceiling. Sehingga pembentuk undang-undang masih memiliki ruang untuk menentukan pilihan kebijakan, baik itu menghapuskan ambang batas parlemen atau tetap mempertahankan ambang batas parlemen selama tidak melebih 2,5%, 85. Bahwa menurut Didik Supriyanto, peneliti senior Perludem, dalam kajiannya secara eksplisit menyebut angka 2,5% sebagai "jalan tengah" atau titik temu. Argumen Didik didasarkan pada simulasi Indeks ENPP (Effective Number of Parliamentary Parties). Pada ambang batas 2,5%, ENPP berada pada angka 6,1 - 6,6, yang dikategorikan sebagai moderate multiparty system. Sistem ini memungkinkan adanya keragaman suara (representasi 48 kelompok Islam, nasionalis, modernis, tradisionalis) namun tetap memungkinkan terbentuknya koalisi pemerintahan yang efektif. 86. Bahwa selain itu, Didik dan August Mellaz (sekarang anggota KPU) berargumen bahwa menaikkan ambang batas di atas 2,5% terbukti kontraproduktif karena: a) Tidak mengurangi jumlah partai secara signifikan (efek diminishing returns). b) Meningkatkan disproporsionalitas secara eksponensial. c) Memperlemah partai menengah yang sering kali berfungsi sebagai penyeimbang (balancer) antara kekuatan-kekuatan oligarki partai besar. 87. Bahwa angka 2,5% yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah angka kompromi politik, melainkan batas maksimal konstitusional yang masih berada dalam koridor rasional sistem pemilu Indonesia. Angka tersebut memberikan ruang penyederhanaan sistem kepartaian tanpa menghilangkan hak representasi politik secara masif. 88. Bahwa ambang batas di atas 2,5% akan menciptakan deviasi yang terlalu jauh dari ambang batas alami sistem pemilu, sehingga tidak lagi dapat dibenarkan secara konstitusional karena melanggar prinsip proporsionalitas dan keadilan elektoral. SIMULASI PENERAPAN AMBANG BATAS 2,5% DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA 89. Bahwa untuk mendukung argumentasi besaran ambang batas 2,5% sebagai titik ekuilibrum dan ideal untuk menjaga disproporsionalitas dan upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia, serta hasil indeks ENPP dapat disimulasikan penerapan 2,5% pada pemilu 2009 sampai 2024.  Analisis Hasil Pemilu 2009 90. Bahwa Pemilu 2009 merupakan momen penting di mana sistem parliamentary threshold sebesar 2,5 persen mulai diterapkan secara resmi untuk pengisian kursi DPR RI. Pada periode ini, konstelasi politik ditandai dengan kemenangan dominan Partai Demokrat yang didorong oleh efek ekor jas (coattail effect) dari popularitas Susilo Bambang Yudhoyono sebagai petahana presiden. 49 91. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, terdapat sembilan partai politik yang berhasil melampaui ambang batas 2,5 persen. Penggunaan metode Kuota Hare (BPP) pada masa itu memungkinkan distribusi kursi yang relatif proporsional bagi partai-partai menengah. Tabel 5 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2009 Partai Politik Suara Nasional % Suara Kursi DPR % Kursi (si) si2 Partai Demokrat 21.655.295 20,81% 148 26,43% 0,0698 Partai Golkar 15.031.497 14,45% 106 18,93% 0,0358 PDI-P 14.576.388 14,01% 94 16,79% 0,0282 PKS 8.204.946 7,89% 57 10,18% 0,0104 PAN 6.273.462 6,03% 46 8,21% 0,0067 PPP 5.544.332 5,33% 38 6,79% 0,0046 PKB 5.146.302 4,95% 28 5,00% 0,0025 Gerindra 4.642.795 4,46% 26 4,64% 0,0022 Hanura 3.925.620 3,77% 17 3,04% 0,0009 Total 85.000.637 81,70% 560 100,00% 0,1611 92. Berdasarkan perhitungan di atas, indeks ENPP untuk Pemilu 2009 adalah 6,21. Karena ambang batas yang berlaku pada tahun 2009 secara faktual adalah 2,5 persen, maka hasil simulasi identik dengan realitas historisnya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah besarnya jumlah suara yang terbuang (wasted votes) pada periode ini. Sebanyak 28 partai politik lainnya gagal mendapatkan kursi di DPR karena tidak mencapai angka 2,5 persen, yang setara dengan sekitar 18,3 persen dari total suara sah nasional, atau 19.047.481 suara terbuang.  Analisis Hasil Pemilu 2014 93. Memasuki siklus Pemilu 2014, pembuat undang-undang menaikkan ambang batas parlemen menjadi 3,5 persen melalui UU No. 8 Tahun 2012. Langkah ini secara eksplisit ditujukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, hasil yang terjadi justru merupakan anomali dari teori penyederhanaan tersebut 50 Tabel 6 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2014 (Faktual PT 3,5%) NO Partai Politik Perolehan Suara (%) 1 PDI Perjuangan 23.681.471 18,95% 2 Partai Golkar 18.432.312 14,75% 3 Partai Gerindra 14.760.371 11,81% 4 Partai Demokrat 12.728.913 10,19% 5 PKB 11.298.957 9,04% 6 PAN 9.481.621 7,57% 7 PKS 8.480.204 6,79% 8 Partai NasDem 8.402.812 6,72% 9 PPP 8.157.488 6,53% 10 Partai Hanura 6.579.498 5,26% 11 PBB 1.825.750 1,46% 12 PKPI 1.143.094 0,91% 94. Bahwa dengan mengacu pada table 5 di atas, penerapan ambang batas 2,5% pada Pemilu 2014 sama sekali tidak mengubah komposisi parlemen. Tidak ada partai tambahan yang masuk ke DPR RI. Karena tidak ada partai tambahan yang lolos, jumlah suara hangus tetap sama: 2.968.844 suara atau 2,38 suara sah nasional; 95. Bahwa Rendahnya suara hangus pada 2014 (hanya 2,38%) menunjukkan bahwa sistem kepartaian saat itu berada dalam ekuilibrium yang stabil. Pemilih enggan membuang suara ke partai kecil yang tidak memiliki prospek, perilaku yang dikenal dalam ilmu politik sebagai strategic voting. Dalam konteks ini, ambang batas 3,5% berfungsi efektif tanpa mendistorsi suara rakyat secara berlebihan. Penurunan ke 2,5% menjadi redundan secara statistik karena tidak ada entitas politik yang berada di zona marjinal antara 2,5% - 3,5%. 96. Adapun Indeks ENPP untuk Pemilu 2014 adalah sebagai berikut: 51 Tabel 7 Distribusi Perolehan Kursi dan Indeks ENPP Pemilu 2014 Partai Politik % Suara Kursi DPR % Kursi (si) si2 PDI-P 18,95% 109 19,46% 0,0379 Partai Golkar 14,75% 91 16,25% 0,0264 Partai Gerindra 11,81% 73 13,04% 0,0170 Partai Demokrat 10,19% 61 10,89% 0,0119 PAN 7,59% 49 8,75% 0,0077 PKB 9,04% 47 8,39% 0,0070 PKS 6,79% 40 7,14% 0,0051 PPP 6,53% 39 6,96% 0,0048 Partai NasDem 6,72% 35 6,25% 0,0039 Partai Hanura 5,26% 16 2,86% 0,0008 Total 97,63% 560 100,00% 0,1225 97. Bahwa berdasarkan table di atas, indeks ENPP melonjak ke angka 8,16. Ini merupakan tingkat fragmentasi tertinggi dalam sejarah modern Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh meratanya distribusi suara di antara partai- partai menengah. Tidak ada satu pun partai yang memperoleh suara di atas 20 persen, sehingga kekuasaan di parlemen terbagi sangat cair di antara sepuluh fraksi. Dan oleh karena, simulasi dengan ambang batas 2,5 persen pada tahun 2014 menghasilkan komposisi partai yang sama persis dengan hasil resmi. Indeks ENPP simulasi tetap berada pada angka 8,16.  Analisis Hasil Pemilu 2019 98. Bahwa Pemilu 2019 menghadirkan variabel baru yang signifikan: pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada hari yang sama. Fenomena "Efek Ekor Jas" (Coattail Effect)—di mana popularitas calon presiden mendongkrak suara partai pengusung—menjadi faktor determinan. Selain itu, ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 4,0%. 52 Tabel 8 Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol Pemilu 2019 (Faktual PT 4,0%) No Partai Politik Perolehan Suara Persentase (%) Status Faktual 1 PDI Perjuangan 27.053.961 19,33% Lolos 2 Partai Gerindra 17.594.839 12,57% Lolos 3 Partai Golkar 17.229.789 12,31% Lolos 4 PKB 13.570.097 9,69% Lolos 5 Partai NasDem 12.661.792 9,05% Lolos 6 PKS 11.493.663 8,21% Lolos 7 Partai Demokrat 10.876.507 7,77% Lolos 8 PAN 9.572.623 6,84% Lolos 9 PPP 6.323.147 4,52% Lolos 10 Partai Perindo 3.738.320 2,67% Gagal 11 Partai Berkarya 2.929.495 2,09% Gagal 12 PSI 2.650.361 1,89% Gagal 13 Partai Hanura 2.161.507 1,54% Gagal 14 PBB 1.099.848 0,79% Gagal 15 Partai Garuda 702.536 0,50% Gagal 16 PKPI 312.775 0,22% Gagal 99. Bahwa Pemilu 2019 mencatat lonjakan suara hangus yang signifikan akibat banyaknya partai baru yang gagal dan terlemparnya petahana (Hanura). Total Suara Hangus Faktual (PT 4,0%) merupakan penjumlahan suara dari Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI, yaitu = 3.738.320 + 2.929.495 + 2.650.361 + 2.161.507 + 1.099.848 + 702.536 + 312.775 = 13.594.842 suara atau sekitar 9,7% suara sah terbuang. 100. Bahwa dalam simulasi penerapan ambang batas 2,5%, suara Perindo (3.738.320) dihitung sebagai suara efektif (menghasilkan kursi). Sehingga terjadi penurunan pada angka suara yang hangus, yaitu 13.594.842 - 3.738.320 = 9.856.522 Suara. Penurunan ambang batas menjadi 2,5% akan menurunkan persentase suara hangus: Dari 9,7% menjadi sekitar 7,0%. 53 101. Adapun hasil indeks ENPP pada pemilu 2019 adalah sebagai berikut: Tabel 9 Distribusi Perolehan Kursi dan Indeks ENPP Pemilu 2019 Partai Politik % Suara Kursi DPR % Kursi (si) si2 PDI-P 19,33% 128 22,26% 0,0496 Partai Golkar 12,31% 85 14,78% 0,0218 Partai Gerindra 12,57% 78 13,57% 0,0184 Partai NasDem 9,05% 59 10,26% 0,0105 PKB 9,69% 58 10,09% 0,0102 Partai Demokrat 7,77% 54 9,39% 0,0088 PKS 8,21% 50 8,70% 0,0076 PAN 6,84% 44 7,65% 0,0059 PPP 4,52% 19 3,30% 0,0011 Total 90,29% 575 100,00% 0,1339 102. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Indeks ENPP untuk Pemilu 2019 tercatat sebesar 7,47. Terjadi sedikit penurunan fragmentasi dibandingkan tahun 2014, yang sebagian besar didorong oleh penguatan kursi PDI-P sebagai pemenang pemilu dan kegagalan Partai Hanura (yang sebelumnya memiliki 16 kursi) untuk melewati ambang batas 4,0 persen. 103. Bahwa simulasi penerapan ambang batas 2,5% pada pemilu 2019 menunjukkan perubahan yang menarik bagi inklusivitas politik. Dengan menurunkan ambang batas menjadi 2,5 persen, terdapat satu partai tambahan yang akan memperoleh kursi di DPR RI, yaitu Partai Perindo dengan perolehan suara nasional sebesar 2,67%. Dalam simulasi ini, Partai Perindo diprediksi akan mengamankan antara 2 hingga 5 kursi di DPR, terutama dari dapil-dapil di mana suara mereka cukup terkonsentrasi. 104. Bahwa Berdasarkan perhitungan redistribusi kursi secara kasar, indeks ENPP simulasi akan meningkat menjadi sekitar 7,65. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ambang batas 4,0 persen pada 2019 memang berhasil menyingkirkan partai kecil, namun hanya berdampak sangat marjinal terhadap penyederhanaan sistem kepartaian secara keseluruhan karena struktur utama parlemen tetap didominasi oleh delapan partai menengah-besar yang sangat stabil. 54  Analisis Hasil Pemilu 2024 105. Bahwa Pemilu 2024 menjadi puncak dari efek distorsi ambang batas 4%. Meskipun tidak ada perubahan regulasi ambang batas dari 2019, pergeseran perilaku pemilih dan ketatnya kompetisi menyebabkan jumlah suara hangus mencapai rekor tertinggi dalam sejarah reformasi. Data Pemilu 2024 menjadi argumen empiris paling kuat bagi perlunya evaluasi ambang batas. Tabel 10 Rekapitulasi Perolehan Suara Parpol Pemilu 2024 (Faktual PT 4,0%) Partai Politik Perolehan Suara Persentase (%) Status Faktual PDI Perjuangan 25.387.279 16,72% Lolos Partai Golkar 23.208.654 15,29% Lolos Partai Gerindra 20.071.708 13,22% Lolos PKB 16.115.655 10,62% Lolos Partai NasDem 14.660.516 9,66% Lolos PKS 12.781.353 8,42% Lolos Partai Demokrat 11.283.160 7,43% Lolos PAN 10.984.003 7,24% Lolos PPP 5.878.777 3,87% Gagal PSI 4.260.169 2,81% Gagal Partai Perindo 1.955.154 1,29% Gagal Partai Gelora 1.281.991 0,84% Gagal Partai Hanura 1.094.588 0,72% Gagal Partai Buruh 972.910 0,64% Gagal Partai Ummat 642.545 0,42% Gagal PBB 484.486 0,32% Gagal Partai Garuda 406.883 0,27% Gagal PKN 326.800 0,22% Gagal Sumber: KPU RI 2024, BPS 106. Bahwa simulasi Penerapan Ambang Batas 2,5% pada 2024 menunjukkan dampak penyelamatan demokrasi yang paling masif. Ambang batas 2,5% akan mengubah nasib dua partai politik besar yang memiliki basis massa signifikan, yang pertama PPP meraih 5.878.777 suara dan kedua PSI meraih 4.260.169 suara. Keduanya gagal mencapai 4%. Berbeda halnya jika ambang batas pemilu pada 2024 adalah 2,5%, dengan ambang batas 2,5%, maka PPP dan akan PSI berhasil melampaui batas minimal. Ini akan menjadi debut PSI di DPR RI. Dengan demikian, Komposisi parlemen akan berubah drastis dari 8 partai (faktual) menjadi 10 partai (simulasi). 55 107. Bahwa Simulasi ini menunjukkan bahwa ambang batas 4% pada 2024 bersifat sangat "menghukum" (punitive), memotong akses bagi dua spektrum politik yang berbeda (konservatif tua dan progresif muda) yang masing-masing memiliki jutaan pendukung. 108. Bahwa Total Suara Hangus Faktual (PT 4,0%) adalah total suara dari 10 partai yang tidak lolos (PPP hingga PKN), yaitu 5.878.777 + 4.260.169 + 1.955.154 + 1.281.991 + 326.800 = 17.304.303 suara atau setara 11,4%. Sedangkan Total Suara Hangus Simulasi (PT 2,5%), maka suara PPP (5,8 juta) dan PSI (4,2 juta) diselamatkan: 5.878.777 + 4.260.169 = 10.138.946. Sehingga total Wasted Votes Simulasi = 17.304.303 - 10.138.946 = 7.165.357 Suara. Penurunan ambang batas ke 2,5% pada 2024 akan menyelamatkan lebih dari 10,1 juta suara rakyat. Persentase suara hangus turun drastis dari 11,4% menjadi hanya 4,7%. 109. Bahwa Sistem pemilu 2024 dengan ambang batas 4% telah menciptakan krisis representasi. Menghanguskan 11,4% suara sah adalah indikator disproporsionalitas yang tinggi. Jutaan pemilih yang memberikan suara untuk PPP dan PSI secara efektif kehilangan hak konstitusional mereka agar suaranya dihitung dalam pembentukan pemerintahan. Simulasi 2,5% menunjukkan bahwa solusi sederhana (menurunkan ambang batas) dapat memulihkan hak lebih dari 10 juta warga negara tanpa menyebabkan fragmentasi parlemen yang berlebihan (hanya bertambah 2 partai, dari 8 menjadi 10, jumlah yang sama dengan Pemilu 2014). 110. Adapun hasil indeks ENPP pada pemilu 2024 adalah sebagai berikut: Tabel 11 Distribusi Perolehan Kursi dan Indeks ENPP Pemilu 2024 Partai Politik % Suara Sah Kursi DPR % Kursi (si) si2 PDI-P 16,72% 110 18,97% 0,0360 Partai Golkar 15,28% 102 17,59% 0,0309 Partai Gerindra 13,22% 86 14,83% 0,0220 Partai NasDem 9,65% 69 11,90% 0,0142 PKB 10,61% 68 11,72% 0,0137 PKS 8,42% 53 9,14% 0,0084 PAN 7,23% 48 8,28% 0,0069 Partai Demokrat 7,43% 44 7,59% 0,0058 Total 88,56% 580 100,00% 0,1579 56 111. Bahwa berdasarkan data tersebut, indeks ENPP untuk Pemilu 2024 adalah 6,33. Sedangkan Simulasi ambang batas 2,5 persen pada Pemilu 2024 memberikan dampak redistribusi kursi yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Dua partai politik akan masuk ke parlemen yaitu PPP dengan perolehan suara 3,87 % dan PSI dengan perolehan suara 2,81%. 112. Jika PPP dan PSI diloloskan, kedua partai ini diperkirakan akan mengambil total sekitar 12 hingga 15 kursi dari partai-partai yang saat ini berada di parlemen. Adapun Hasil perhitungan ENPP simulasi untuk tahun 2024 adalah sekitar 6,75. 113. Bahwa simulasi penerapan ambang batas 2,5% pada pemilu 2014 -2024 memiliki dampak terhadap kelolosan jumlah partai dan distribusi kursi partai di DPR RI, serta hasil indeks ENPP, sebagaimana berikut: Tabel 12 Perbandingan Longitudinal Indeks ENPP: Realitas vs Simulasi 2,5 Persen Tahun Pemilu PT Resmi Jumlah parpol Faktual Indeks ENPP (Resmi) PT Simulasi Jumlah parpol Simulasi Indeks ENPP (Simulasi) Perubahan Indeks 2009 2,5% 9 6,21 2,5% 9 6,21 0,00 2014 3,5% 10 8,16 2,5% 10 8,16 0,00 2019 4,0% 9 7,47 2,5% 10 7,65 +0,18 2024 4,0% 8 6,33 2,5% 10 6,75 +0,42 114. Bahwa mengacu pada hasil analisis longitudinal di atas, setidaknya mengungkapkan beberapa temuan kritis sebagai berikut:  Pertama, peningkatan ambang batas parlemen dari 2,5 persen ke 4,0 persen terbukti tidak mampu membawa sistem kepartaian Indonesia keluar dari zona multipartai ekstrem (ENPP > 5,0). Bahkan dengan ambang batas yang lebih tinggi, tingkat fragmentasi tetap berada pada level yang menuntut koalisi luas untuk menjalankan pemerintahan.  Kedua, perbedaan skor ENPP antara penggunaan ambang batas 4,0 persen dengan simulasi 2,5 persen sangat tipis, terutama pada tahun 2019 dan 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa partai-partai kecil yang berada di rentang 2,5%–4,0% (seperti Perindo, PPP, dan PSI) hanya memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap total fragmentasi di parlemen karena jumlah kursi yang mereka menangkan secara proporsional memang sedikit. Dengan kata lain, pengorbanan 57 representasi jutaan pemilih melalui ambang batas yang tinggi hanya menghasilkan "penyederhanaan" angka ENPP yang sangat marjinal di atas kertas. 115. Bahwa selain itu, Grafik data menunjukkan korelasi positif antara ketatnya ambang batas dan besarnya suara hangus. Tabel 13 Dinamika Suara Hangus (2014-2024) Tahun Total Suara Sah Wasted Votes (Faktual) % Faktual Wasted Votes (Simulasi 2,5%) % Simulasi Suara Diselamatkan 2014 124,9 Juta 2,97 Juta 2,38% 2,97 Juta 2,38% 0 2019 139,9 Juta 13,59 Juta 9,71% 9,86 Juta 7,04% 3,74 Juta 2024 151,8 Juta 17,30 Juta 11,40% 7,16 Juta 4,72% 10,14 Juta 116. Bahwa mengacu pada table 13 di atas, pemilu 2014 memiliki Efisiensi Tinggi). Sistem bekerja optimal. Pemilih terkonsentrasi. Sedangkan pada pemilu 2019 terjadi Disrupsi Awal, yaitu Mulai terjadi inefisiensi. Kenaikan ambang batas menjadi 4% tidak diiringi konsolidasi pemilih, justru muncul partai alternatif (Perindo) yang memecah suara. Adapun pada pemilu 2024 terjadi Inefisiensi Akut. Hal ini dikarenakan Terjadi divergensi besar. Pemilih semakin menyebar ke partai alternatif (PSI, Gelora, Buruh), namun sistem 4% memblokade aspirasi ini. Penyelamatan 10 juta suara dalam simulasi 2,5% adalah bukti empiris bahwa ambang batas 4% sudah tidak relevan dengan demografi pemilih saat ini yang cair. 117. Bahwa ambang batas 2,5% sudah cukup untuk memfilter partai gurem tanpa mematikan partai potensial. Kenaikan ke 4% pada pemilu-pemilu berikutnya terbukti merupakan langkah overkill yang didorong oleh hasrat kartelisasi partai besar. Dengan demikian, naiknya besaran ambang batas parlemen sejatinya melanggar prinsip Keseimbangan (Proportionality Stricto Sensu) dalam pembatasan hak politik karena menjadikan semakin besarnya suara rakyat yang hangus sehingga mereduksi hak kedaulatan rakyat sebagaimama diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Keadilan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. 58 118. Bahwa menurut Penelitian Perludem dan Didik Supriyanto menegaskan bahwa penyederhanaan partai tidak terjadi secara efektif lewat instrumen PT karena basis sosiologis masyarakat Indonesia memang majemuk. Jika ingin menyederhanakan partai secara efektif tanpa membuang suara, jalannya adalah memperkecil besaran dapil (M), bukan memotong hasil akhir lewat legal threshold yang tinggi. 119. Bahwa penggunaan legal threshold yang jauh melebihi natural threshold dianggap sebagai intervensi "kasar" yang merusak ekosistem proporsionalitas. Hal ini menciptakan apa yang disebut Taagepera sebagai sistem yang "berpura-pura proporsional" namun berperilaku mayoritarian, yang pada akhirnya menghasilkan disonansi kognitif bagi pemilih dan ketidakstabilan legitimasi bagi parlemen terpilih. 120. Dengan demikian, penetapan ambang batas secara tidak proporsional hanya akan menciderai prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. JUSTIFIKASI HUKUM DAN URGENSI PENETAPAN CONSTITUTIONAL CEILING OLEH MAHKAMAH KONSTIUSI 121. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukanlah positive legislator, melainkan negative legislator yang berwenang membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus memberikan tafsir konstitusional untuk mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi yang berulang. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan modern, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi “pembatalan norma” secara pasif, melainkan juga fungsi korektif dan preventif, yakni memberikan rambu-rambu konstitusional (constitutional guideline) agar pembentuk undang-undang tidak kembali melahirkan norma yang inkonstitusional. 122. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah memberikan rambu-rambu konstitusional (constitutional guideline) agar perubahan ambang batas dilakukan berdasarkan kajian akademik yang valid dan partisipasi publik yang bermakna. Namun, tanpa adanya batasan maksimal (angka tertinggi) yang ditetapkan oleh Mahkamah, pembentuk undang-undang tetap memiliki 59 peluang untuk menetapkan angka yang tinggi secara sewenang-wenang atas nama otoritas legislasi. 123. Berkaitan dengan hal itu, Indonesia harus mengambil pelajaran penting dari dari peristiwa yang dialami Turki pada Pemilu 2002. Ambang batas parlemen pada pemilu turki 2002 adalah sebesar 10%. Dampaknya indeks disproporsionalitas meledak hingga level ekstrem karena hampir 45% suara rakyat terbuang. Pengalaman Turki membuktikan bahwa ambang batas tinggi adalah instrumen yang merusak legitimasi parlemen. 124. Bahwa fakta empiris menunjukkan bahwa ambang batas parlemen berpotensi dinaikkan secara ekstrem (5%, 7%, bahkan 8%) tanpa dasar sains kepemiluan yang rasional, Bahkan Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, pada 30 Januari 2026 bahkan secara terang- terangan mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% hingga 7% (Bukti-10). Usulan ini secara nyata mengancam prinsip proporsionalitas sistem pemilu dan berpotensi memperparah fenomena suara terbuang, di mana pada Pemilu 2024 saja telah mencapai 17.304.303 suara. Oleh karena itu, Mahkamah tidak hanya berwenang, tetapi berkewajiban untuk menetapkan batas konstitusional maksimal sebagai rambu-rambu konstitusional yang pasti bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan besaran ambang batas parlemen. 125. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menolak atau menghindari penetapan batasan maksimal besaran ambang batas parlemen. Penolakan tersebut akan dibaca sebagai sinyal konstitusional bahwa pembentuk undang- undang diperbolehkan menentukan atau bahkan menaikkan ambang batas parlemen pada besaran berapa pun juga, sepanjang tidak secara eksplisit dilarang oleh Mahkamah. Sinyal demikian berbahaya dalam negara hukum, karena dalam desain sistem pemilu proporsional, ambang batas parlemen bukan sekadar pilihan kebijakan biasa (policy choice), melainkan instrumen yang secara langsung menentukan derajat konversi suara rakyat menjadi kursi perwakilan. Tanpa batas maksimal yang ditetapkan atau setidaknya dipagari secara konstitusional oleh Mahkamah, diskresi pembentuk undang-undang berubah menjadi diskresi tanpa kontrol, yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan legislasi untuk kepentingan politik jangka pendek. 60 126. Bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara eksplisit mengakui bahwa besaran ambang batas parlemen 4% telah bersifat berlebihan dan secara nyata menciptakan disproporsionalitas hasil pemilu, khususnya antara total suara sah nasional dengan jumlah kursi DPR yang dapat dikonversi. Pengakuan Mahkamah tersebut merupakan temuan konstitusional, bukan sekadar catatan empiris, yang menegaskan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi telah melampaui batas penalaran yang wajar dalam sistem pemilu proporsional. Dalam konteks tersebut, apabila Mahkamah menahan diri untuk menetapkan atau memerintahkan batas maksimal ambang batas parlemen, maka Mahkamah secara tidak langsung melegitimasi kemungkinan pengulangan—bahkan eskalasi—disproporsionalitas yang telah dinyatakannya sendiri sebagai problem konstitusional. Sikap demikian akan menempatkan Mahkamah dalam posisi kontradiktif: di satu sisi mengakui bahwa 4% telah menimbulkan ketidakadilan representasi, namun di sisi lain membiarkan pembentuk undang-undang menaikkan ambang batas ke tingkat yang lebih tinggi tanpa pagar konstitusional yang jelas. 127. Lebih jauh, membiarkan ketiadaan batas maksimal ambang batas parlemen berarti menunda intervensi konstitusional sampai kerusakan representasi politik benar-benar terwujud dalam hasil Pemilu 2029, suatu pendekatan yang bertentangan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi secara preventif. Dalam kerangka pengujian undang-undang, Mahkamah tidak dituntut menunggu lahirnya pelanggaran konstitusi yang bersifat irreversibel, melainkan mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terjadi. 128. Bahwa berdasarkan analisis teoretis Taagepera yang menghasilkan angka alami sebesar 1,02% dan evaluasi empiris terhadap kegagalan angka 4%, maka rentang rasional bagi ambang batas parlemen di Indonesia berada pada kisaran 1,5% hingga 2,5%. Angka 2,5% direkomendasikan sebagai batas maksimal karena secara historis terbukti mampu menghasilkan parlemen yang stabil (9 partai) dengan jumlah suara terbuang yang masih dapat ditoleransi (meskipun pada 2009 sempat tinggi, namun hal itu lebih dikarenakan fragmentasi ekstrem partai baru, bukan kesalahan sistem). 61 129. Bahwa dengan menurunkan ambang batas ke angka maksimal 2,5%, persentase suara hangus nasional dapat diturunkan dari 9,71% menjadi 7,04% pada pemilu 2019, dan dari 11,4% menjadi hanya 4,7% pada Pemilu 2024. Ini adalah sebuah perbaikan kualitas demokrasi yang sangat drastis. Penyelamatan 3,74 Juta pada pemilu 2019 dan 10,14 juta suara rakyat pada pemilu 2024. 130. Bahwa selain itu, simulasi penerapan ambang batas 2,5% pada pemilu 2009-2024 tidak juga menghasilkan penurunan angka ENPP yang efektif dari pemilu ke pemilu lainnya. Oleh karena itu, pencegahan kehangusan jutaan suara rakyat sebagai akibat naiknya besaran ambang batas sejatinya telah menjadi justifikasi moral dan konstitusional yang jauh lebih tinggi nilainya daripada argumen penyederhanaan partai yang secara empiris terbukti tidak efektif. 131. Bahwa angka 2,5% yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah angka kompromi politik, melainkan batas maksimal konstitusional (constitutional upper bound) yang masih berada dalam koridor ambang batas alami (natural threshold) sistem pemilu Indonesia berdasarkan perhitungan Taagepera-Shugart. Dengan demikian, penetapan ambang batas legal sebesar 2,5% masih memberikan ruang penyederhanaan partai politik, namun tidak melampaui batas toleransi disproporsionalitas suara. 132. Bahwa setiap penetapan ambang batas di atas 2,5% akan menciptakan deviasi yang terlalu jauh dari ambang batas alami sistem pemilu, sehingga tidak lagi dapat dibenarkan secara konstitusional karena melanggar prinsip proporsionalitas dan keadilan elektoral. Oleh karena itu, penetapan batas maksimal 2,5% justru merupakan bentuk konstitusionalisasi sains kepemiluan ke dalam norma hukum, sebagaimana dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. 133. Bahwa penetapan ambang batas maksimal oleh Mahkamah Konstitusi (dalam permohonan tidak boleh melebihi 2,5%) adalah bentuk penegakan supremasi konstitusi. Langkah ini tidak dapat dikatakan mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang karena Mahkamah tidak menetapkan angka tunggal, melainkan menetapkan "ruang bermain" yang konstitusional. Selama pembentuk undang-undang menetapkan angka di bawah batas maksimal tersebut, hak mereka sebagai legislator tetap 62 terjaga. Ini adalah mekanisme checks and balances yang sehat untuk mencegah tirani mayoritas parlemen terhadap partai-partai kecil dan suara rakyat yang beragam; 134. Bahwa penetapan batas maksimal (constitutional ceiling) ambang batas parlemen tidak sama dengan menetapkan norma baru, melainkan:  Menentukan titik akhir konstitusionalitas suatu kebijakan;  Menegaskan zona larangan (forbidden zone) yang tidak boleh dilampaui pembentuk undang-undang;  Tetap menyisakan ruang kebijakan (policy space) bagi DPR dan Presiden untuk menentukan angka konkret di bawah batas maksimal tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak mengambil kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan menjalankan fungsi pengawalan konstitusi (guardian of the constitution). Prinsip ini telah ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi tidak merumuskan norma baru, melainkan hanya menyatakan batas konstitusionalitas norma agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.” 135. Bahwa penetapan ambang batas maksimal 2,5% oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah langkah progresif untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Hal ini akan memaksa pembentuk undang- undang untuk lebih serius dalam menyusun desain sistem pemilu yang proporsional, tanpa harus mengorbankan hak konstitusional warga negara demi kepentingan politik jangka pendek. 136. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan pertama kali menetapkan batas konstitusional numerik atau limitatif, antara lain: Nomor Putusan Pokok Masalah Implikasi Terhadap Argumentasi 60/PUU- XXII/2024 Ambang Batas Pilkada MK secara eksplisit menetapkan angka persentase baru berdasarkan DPT, membuktikan bahwa MK dapat memberikan putusan yang bersifat konstitusional numerik. 84/PUU- XXII/2024 Batas Usia Pensiun Jabatan Notaris MK secara eksplisit membuka peluang perpanjangan batas usia pensiun jabatan notaris dari 67 63 tahun menjadi 70 tahun, membuktikan adanya peran MK dalam merumuskan norma numerik berkaitan dengan batas maksimal umur pensiun. 135/PUU- XXII/2025 Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada MK secara eksplisit menetapkan waktu pelaksanaan pilkada yang terpisah dengan pemilu, yakni paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden, membuktikan peran MK dalam menentukan pilihan model keserentakan konstitusional berdasarkan spirit konstitusi. Dengan demikian, permohonan agar Mahkamah menetapkan batas maksimal ambang batas parlemen merupakan kelanjutan logis dan konsisten dari praktik yurisprudensi Mahkamah sendiri. 137. Bahwa tanpa adanya batas maksimal dari Mahkamah Konstitusi, berakibat pada beberapa hal sebagai berikut:  Pembentuk undang-undang berpotensi menggunakan open legal policy secara oportunistik;  Proses legislasi yang sangat politis dan transaksional berpotensi mengorbankan kedaulatan rakyat;  Mahkamah justru berisiko dianggap abstain dari tanggung jawab konstitusionalnya. Sebaliknya, dengan menetapkan batas maksimal (constitutional ceiling):  DPR dan Presiden tetap bebas menentukan angka ambang batas di bawahnya;  Mahkamah hanya menjaga agar hak pilih rakyat tidak tereduksi secara eksesif;  Prinsip checks and balances berjalan secara sehat. Oleh karena itu, penetapan batas maksimal ambang batas parlemen tidak melanggar prinsip separation of powers, melainkan menguatkan constitutional supremacy. 138. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, nampak jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi yang kuat untuk 64 menetapkan batasan maksimal dalam penentuan ambang batas parlemen. Langkah ini adalah perwujudan dari fungsi Mahkamah sebagai pelindung hak-hak minoritas politik dan pengawal integritas suara rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan yang sehat. Penetapan batas maksimal 2,5% akan menjadi jangkar bagi stabilitas sistem kepartaian sekaligus menjadi perisai bagi jutaan suara rakyat agar tidak terbuang sia-sia dalam kontestasi politik di masa depan. 139. Bahwa selain itu, perlu Pemohon menyampaikan dan memohonkan kebijaksanaan Mahkamah dalam Permohonan ini, Pemohon memahami sepenuhnya bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 saat ini berada dalam fase transisi perubahan di parlemen, mengingat Mahkamah secara eksplisit telah memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029. Pemohon tidak menutup mata pula terhadap fakta bahwa proses legislasi tengah berjalan. Namun Pemohon berpandangan, pada masa transisi inilah urgensi kepastian konstitusional menjadi semakin penting, karena tanpa batasan konstitusional yang tegas dan terukur mengenai koridor perubahan, norma yang sedang bertransformasi itu berpotensi bergerak ke arah yang kontraproduktif dengan prinsip proporsionalitas, kedaulatan rakyat, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, pemahaman Pemohon terhadap situasi transisional tersebut bukanlah alasan untuk menunda pengujian (semisal karena dinggap masih prematur), melainkan menjadi dasar argumentatif bahwa Mahkamah perlu memastikan arah perubahan tetap berada dalam koridor yang konstitusional. 140. Bahwa dalam konteks itulah, setidak-tidaknya menjadi penting dan mendesak bagi Mahkamah untuk memberikan suatu judicial order kepada pembentuk undang-undang yang memuat rambu kuantitatif atau persentase konstitusional yang pasti mengenai batas maksimal ambang batas parlemen, yakni tidak melebihi 2,5%, sebagai pagar konstitusional yang tegas. Meskipun pengaturan ambang batas parlemen merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy), namun ruang kebijakan angka persentase semacam ini berada dalam koridor prinsip 65 proporsionalitas dan kedaulatan rakyat yang meniscayakan ambang batas maksimal dalam perumusannya. Terlebih, ketika fakta empiris menunjukkan bahwa ambang batas 4% telah menyebabkan jutaan suara sah tidak terkonversi menjadi kursi dan wacana kenaikan menjadi 5%, 7%, bahkan 8% terus menguat dalam pembahasan RUU Pemilu. 141. Bahwa tanpa adanya hal tersebut dari Mahkamah, ruang diskresi legislator berpotensi berkembang ke arah yang kontraproduktif terhadap prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas sistem pemilu, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, penetapan batas 2,5% sebagai—kalo sekiranya boleh Pemohon menyebutnya dengan constitutional ceiling, bukanlah bentuk intervensi terhadap kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan langkah preventif Mahkamah untuk memastikan bahwa persentase ambang batas parlemen tetap berada dalam koridor yang rasional, proporsional, dan selaras dengan prinsip demokrasi representatif sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 142. Bahwa kebutuhan yang dimaksud Pemohon merupakan suatu kebutuhan hukum yang mendesak dan rasional saat ini. Ini akan menjadi pagar konstitusional dalam kerangka fungsi Mahkamah sebagai the guardian of the constitution. Dalam kapasitasnya sebagai penjaga supremasi konstitusi, Mahkamah tidak hanya berperan sebagai pengadil norma yang telah dirumuskan, tetapi juga penting untuk memastikan proses pembentukan hukum tetap berada dalam orbit nilai-nilai konstitusional. Dalam situasi di mana wacana kenaikan ambang batas parlemen terus menguat dan konfrontasi politik kekinian cenderung mengarah pada konsolidasi kepentingan elektoral partai-partai dominan, Mahkamah diharapkan memiliki kepekaan konstitusional terhadap dinamika tersebut. Dengan demikian, pemberian judicial order mengenai batas maksimal ambang batas parlemen bukan hanya tindakan korektif, melainkan langkah preventif konstitusional untuk memastikan bahwa arah pembaruan hukum pemilu tetap selaras dengan nilai demokrasi dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945. 143. Bahwa dalam pengamatan Pemohon, Mahkamah pernah mengambil langkah progresif serupa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, ketika mengabulkan permohonan pengujian UU Pilkada 66 dengan menurunkan persentase ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut lahir sebagai respons konstitusional atas dinamika politik yang kala itu berkembang secara konfrontatif dan berpotensi melanggengkan praktik calon tunggal akibat konsolidasi kekuatan partai politik. Mahkamah tidak menunggu hingga distorsi demokrasi terjadi secara masif, melainkan bertindak untuk mengoreksi batas kebijakan agar tetap selaras dengan prinsip keterbukaan kontestasi dan perlindungan hak politik warga negara. 144. Bahwa dalam konteks pembahasan RUU Pemilu yang kini diwarnai wacana kenaikan ambang batas parlemen hingga 5%, 7%, bahkan 8%, Mahkamah diharapkan menunjukkan kepekaan konstitusional yang serupa dengan menetapkan batas maksimal 2,5% sebagai constitutional ceiling. Langkah demikian bukanlah intervensi politik, melainkan tindakan preventif konstitusional agar dinamika kekuasaan tidak terlebih dahulu mengangkangi spirit penegakan hukum dan nilai-nilai konstitusi yang menjamin kedaulatan rakyat serta keadilan dalam sistem representasi. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen, serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan ketentuan tidak boleh melebihi 2,5% dan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 67 Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut. 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); 3. Bukti P-3 : Fotokopi salinan Akta Notaris Pety Fatimah, S.H., M.Hum, M.Kn tertanggal 04 Juni 2024 tentang Pendirian Perkumpulan Kawal Pemilu dan Demokrasi; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0005817.AH.01.07.Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, tertanggal 21 Juni 2024; 5. Bukti P-5 : Dokumentasi Kegiatan Diskusi/Seminar/FGD Kawal Pemilu dan Demokrasi; 6. Bukti P-6 : Dokumentasi Konferensi Pers dan Pers Rilis Kawal Pemilu dan Demokrasi; 7. Bukti P-7 : Kumpulan Tulisan Advokasi terhadap Demokrasi dan Pemilu Indonesia; 8. Bukti P-8 : Salinan Surat Permohonan Audiensi dari Kawal Pemilu dan Demokrasi ke Pimpinan Komisi II DPR RI pada tanggal 26 Februari 2025; 9. Bukti P-9 : Salinan Surat Permohonan Audiensi dari Kawal Pemilu dan Demokrasi ke Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi II DPR RI pada tanggal 04 Februari 2026; 10. Bukti P-10 : Kliping Berita Usulan Partai Politik Parlemen, Non Parlemen, dan JPRR untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan Besaran Ambang Batas Parlemen pada Pemilu 2029. 68 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 414 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 69 [3.3.1] Bahwa objek permohonan Pemohon, in casu norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang menentukan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% (empat persen) telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Februari 2024 dengan amar putusan menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan amar putusan a quo, maka terdapat 2 (dua) kondisi yang berbeda terkait keberlakuan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, yaitu tetap konstitusional untuk diberlakukan pada Pemilu DPR Tahun 2024 dan konstitusional untuk Pemilu DPR Tahun 2029 secara bersyarat sepanjang telah dilakukan perubahan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada parameter yang telah ditentukan oleh Mahkamah. Artinya, pasca penyelenggaraan Pemilu DPR Tahun 2024, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 a quo secara yuridis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 belum memiliki kekuatan hukum mengikat karena belum dilakukan perubahan sebagaimana amar putusan Mahkamah a quo dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penentuan ambang batas parlemen untuk Pemilu DPR Tahun 2029 dan seterusnya. [3.3.2] Bahwa dalam konteks permohonan a quo, sampai pada saat Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas a quo, masih belum terdapat perubahan terhadap norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, selama pembentuk undang-undang masih dalam proses melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk merevisi norma pasal a quo dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, maka sejatinya ruang pengujian terhadap norma pasal a quo belum terbuka. Dalam batas penalaran yang wajar, pengujian konstitusionalitas terhadap norma pasal a quo baru menjadi relevan setelah norma yang telah dilakukan revisi tersebut diundangkan sehingga efektif berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta menimbulkan akibat hukum. Dengan 70 demikian, oleh karena dalam konteks kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah, yaitu menguji norma yang telah diundangkan dan berlaku secara mengikat, bukan norma yang masih berada dalam ranah kebijakan legislatif yang secara konkret belum diwujudkan, in casu norma yang belum dirumuskan kembali oleh pembentuk undang-undang, maka berkenaan dengan permohonan pengujian norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang belum direvisi oleh pembentuk undang- undang dimaksud, menurut Mahkamah adalah permohonan yang prematur. [3.3.3] Bahwa terkait dengan pemikiran serta keinginan Pemohon untuk memberikan batas maksimal besaran ambang batas parlemen sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebenarnya dapat diajukan atau disampaikan kepada pembentuk undang-undang pada saat melakukan proses pembentukan undang-undang pemilihan umum sebagai bentuk aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Hal demikian sejalan dengan salah satu parameter yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan perumusan kembali norma ambang batas parlemen yang akan digunakan pada Pemilu DPR Tahun 2029 dan seterusnya, yaitu perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR [vide Paragraf [3.20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023, hlm. 126]. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf [3.3] di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah prematur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. 71 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon prematur; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 08.57 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau 72 kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Rahadian Prima Nugraha