37/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 37/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Agusta Dwi Santoso Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Raya Pejuangan Gg. H. Amir Nomor 83, RT 010/RW 007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon I 2. Nama : Fajaru Al Azhari Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Kemanggisan Raya Nomor 60 A, RT 006/RW 010, Palmerah, Jakarta Barat Selanjutnya disebut ----------------------------------------------- Pemohon II 3. Nama : Ghalifa Al Baladi Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Raya Pejuangan Gg. H. Amir Nomor 83, RT 010/RW 007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon III 4. Nama : Jim Qory Al-Ghifary Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Raya Pejuangan Gg. H. Amir Nomor 83, RT 010/RW 007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon IV 5. Nama : Q’Tara Al Farabi, diwakili oleh Rahmawati Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Raya Pejuangan Gg. H. Amir Nomor 83, RT 010/RW 007, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 2 Selanjutnya disebut ----------------------------------------------- Pemohon V 6. Nama : Saartje Sylvia Pekerjaan : Wiraswasta/Seniman Alamat : Jalan Pandan Laras 20 RT 003/RW 006, Bunulrejo, Blimbing, Malang, Jawa Timur, Selanjutnya disebut ---------------------------------------------- Pemohon VI Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Februari 2025, 1 Maret 2025, dan 5 Maret 2025, memberikan kuasa kepada Fredrik J. Pinakunary, S.E., S.H., David Surya, ANZIIF (Snr Assoc) CIP, AAAIK, C.Med, CTA, CBLC, S.H., M.H., Sabar Maruli Simamora, S.H., M.H., Arman Priyo Prasojo, S.H., M.H., Rien Uthami Dewi, S.H., M.H., Arin T. Muljana, S.H., Wide Afriandy, S.H., Mariani Anggreni, S.H., CTA, CBLC., Fauzi Nugraha, S.H., CTA, CBLC, Bima Harits Kurniawan, S.H., CTA, CBLC., Catur Agil Pamungkas, S.H., Exsel Ramadani Sihite, S.H., Ligar Dwi Fajaryanti, S.H., Reyfal Badoey Saragih, S.S., S.H., Suhendra, S.H, M.M.Keu., dan Anggara Suwahju, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum/ Calon Advokat yang tergabung dalam Koalisi Pembela Insan Musik Indonesia (“KLaSIKA”) berdomisili di Intermark Superblok, Associate Tower, 10th floor unit F dan G, Jalan Lingkar Timur BSD City, Tangerang Selatan 15210, secara sendiri atau bersama-sama bertindak dan atas nama pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN); Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, Doadibadai, Rika Ratika Roslan, Ari Sapta Hernawan, Denny Farfi. C, Erdian Aji Prihartanto, Mario Ricardo Patar Uluan, R. Bambang Permadi, Rico Valentino, dan LH Hapsari Koeswoyo (Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono dkk); Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon; 3 Membaca keterangan saksi Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono dkk; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait AKSI; Membaca kesimpulan para Pemohon, Presiden, Pihak Terkait LMKN, Satriyo Yudi Wahono dkk. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 20 Maret 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (selanjutnya disebut “UU MK”), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 143) (Selanjutnya disebut “UU PPP”) mengatur mengenai salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 4 untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK Juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutya disebut PMK PUU), Permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil; 3. Bahwa obyek (objectum litis) permohonan a quo adalah Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 45”); 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK Hukum Acara PUU”) menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perpu”; 5. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Undang-Undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon memohonkan Pengujian Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka baik secara yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG AKTUAL DAN POTENSIAL. 5 7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK secara tegas menyebutkan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 8. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK “yang dimaksud dengan Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang dirugikan adalah Hak-Hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, yang oleh Mahkamah Konstitusi sejak lahirnya Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 telah ditentukan yang menjadi acuan untuk dapat dikatakan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimiliki Pemohon, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 9. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V berprofesi sebagai Pelaku Pertunjukan yang secara bersama-sama mempertunjukkan atau menampilkan ciptaan berupa lagu-lagu ciptaan orang lain maupun ciptaan sendiri yang tergabung dan dikenal dengan Grup Musik bernama TKOOS Band. Band ini telah secara konsisten aktif menampilkan karya-karya musik 6 sejak tahun 2007, termasuk lagu-lagu lawas dari musisi legendaris Indonesia antara lain D’Mercys, Koes Plus serta lagu-lagu lawas Barat seperti The Beatles dan Everly Brothers. Pemohon I hingga Pemohon V telah mengalami penolakan pemberian izin untuk mempertunjukkan Ciptaan Lagu karya Band Koes Plus yang dikenakan tanpa batas waktu dan sesungguhnya penolakan pemberian izin/pelarangan ini merupakan akibat dari kesalahpahaman semata-mata dan telah diliput oleh berbagai media massa pada tahun 2023. Pemohon I hingga Pemohon V tentu memahami keputusan penolakan pemberian izin/pelarangan tersebut dan juga telah meminta maaf secara terbuka manakala ada hal-hal yang dianggap tidak pada tempatnya. 10. Bahwa penolakan pemberian izin/pelarangan yang dialami oleh Pemohon I hingga Pemohon V untuk mempertunjukkan Ciptaan berupa seluruh lagu ciptaan dari band tertentu tersebut adalah kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual karena telah terjadi dan memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian tersebut dengan berlakunya Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Dengan dikabulkannya permohonan dari Para Pemohon maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. 11. Bahwa Pemohon I hingga Pemohon V tidak dapat lagi mempertunjukkan seluruh lagu-lagu ciptaan band tertentu telah berdampak pada citra di masyarakat yang pada umumnya memojokkan Pemohon dan memberikan kesan seolah-olah ada penggunaan secara komersial tanpa memperhatikan hak ekonomi Pencipta, padahal lagu-lagu yang dibawakan tersebut telah dibayarkan royaltinya oleh Pemohon I hingga Pemohon V dan/atau penyelenggara pertunjukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN). 12. Bahwa Pemohon VI Merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku Pertunjukan secara sendiri yang telah melakukan Pertunjukan Ciptaan sejak tahun 1968 dan dijuluki sebagai Lady Rocker Pertama oleh majalah Musik Aktual pada tahun 1970. Sebagai seorang penyanyi telah merilis karya musik seperti Album Biarawati (Irama Tara, Jakarta, 1978) melahirkan hits lagu”Biarawati”; Kuil Tua (Irama Tara, 7 Jakarta, 1979); Mentari Kelabu (Irama Tara, Jakarta, 1980); Puas (Irama Tara, Jakarta, 1981); Ooh! (Irama Tara, Jakarta 1983); Jakarta Blue Jeansku (Irama Tara, Jakarta, 1984); Gerhana (Insan Record, Jakarta, 1987); Take Me with You (Logiss Record, Jakarta, 1994); Berdayung Sampan (SKI, Jakarta, 1995); Skali Lagi! (SKI, Jakarta, 1996); serta single lagu Cinta Negri Serumput (SKI, Jakarta, 1997 duet bersama Ian Kasela). 13. Bahwa meskipun seiring dengan masa “menurunnya popularitas seorang penyanyi”, tetapi Pemohon VI tetap melakukan aktivitas bernyanyi dalam rangka penghidupan (mencari nafkahnya). Faktanya secara persona brand/merek yang melekat pada Pemohon VI sebagai Lady Rocker, permintaan menyanyi secara komersial banyak ditawarkan kepada Pemohon VI, tidak selalu membawakan lagu hits ciptaan sendiri, tetapi Pemohon VI diminta penyelenggara pertunjukan untuk membawakan lagu rock dari pencipta lagu lain yang pasti dikenal oleh masyarakat setidaknya audiensi pada acara yang diselenggarakan saat itu (karena berdasarkan permintaan). Pemohon VI yang talentanya adalah bernyanyi, tidak mungkin bertahan jika tidak bernyanyi (tidak bekerja) dengan hanya membawakan lagu ciptaan sendiri. Tentu Pemohon VI harus mengikuti kekinian dengan menyanyikan lagu-lagu yang sedang hits atau tren dengan memperhatikan hak ekonomi pencipta dengan pemberian imbalan yang wajar melalui Lembaga Manajemen Kolektif. 14. Bahwa dalam polemik yang sedang terjadi saat ini timbul ketakutan membawakan/mempertunjukkan lagu rock karya cipta Pencipta lagu lain karena dapat dikenakan sanksi pidana, yang mana berarti selain menghambat seorang musisi seni seperti Pemohon VI untuk berkreasi, juga menghambat seseorang/manusia melakukan, berkarya dengan talentanya sekaligus untuk penghidupannya dan sebagai upaya bertahan hidup sebagaimana adalah Hak Asasi setiap orang. Sebagai musisi penyanyi senior yang mana “supaya tetap bisa eksis” saat ini kecil kemungkinan mempertunjukkan lagu hits ciptaan sendiri saja, pasti ada karya cipta Pencipta lagu lain juga yang dibawakan pada sebuah pertunjukan. Secara psikis sebagai musisi senior ketakutan yang dialami bukanlah suatu hal yang dianggap biasa, selalu ada dalam pikiran bahwa sudah tua, nanti kena 8 masalah hukum pula. Padahal untuk tetap hidup perlu tetap melakukan pertunjukan Ciptaan secara komersial dengan menyanyikan lagu-lagu ciptaan orang lain. 15. Bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta mengandung norma hukum yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian, karena tidak menentukan secara tegas bahwa izin penggunaan komersial suatu ciptaan dapat diperoleh melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN). Ketidakjelasan norma ini secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum dan perlindungan dari ketakutan untuk berbuat sesuatu yang sah, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. 16. Oleh karenanya berdasarkan uraian alasan hukum diatas, Para Pemohon secara nyata memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo mengenai Pengujian UU No 28/2014 Hak Cipta terhadap UUD NRI Tahun 1945. C. POKOK PERMOHONAN C.1. RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI 17. Bahwa permohonan ini diajukan untuk menguji konstitusionalitas norma hukum yang termuat dalam:  Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.  Frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. 18. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mengandung norma hukum yang multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum, karena: 9  Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta membuka ruang penafsiran bahwa pelaku pertunjukan wajib terlebih dahulu meminta izin pencipta/pemegang hak cipta sebelum membawa atau menampilkan karya ciptaan di panggung pertunjukan. Padahal di sisi lain pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menyatakan “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif”  Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membuka ruang tafsir baru dari pemegang hak cipta bahwa mereka memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pelaku pertunjukan membawakan atau menampilkan karya ciptaan mereka di panggung pertunjukan.  Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membawa ruang tafsir baru mengenai izin langsung (direct licensing) yang harus dimintakan oleh pelaku pertunjukan kepada pencipta/pemegang hak cipta atau ahli waris mereka.  Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena konsep indirect licensing yang sesungguhnya dianut oleh UU Hak Cipta seolah-olah menjadi tidak berlaku lagi karena pencipta (pemegang hak cipta atau ahli warisnya berhak untuk mewajibkan pelaku pertunjukan meminta izin langsung (direct licensing) dari mereka dan izin itu harus diperoleh sebelum pelaku pertunjukan membawakan/menampilkan karya ciptaan pencipta di pangung- panggung pertunjukan.  Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membuka ruang penafsiran baru yaitu pelaku pertunjukan yang tidak meminta izin terlebih dahulu dari pencipta/pemegang hak cipta boleh dihukum pidana karena membawakan karya tanpa izin lebih dahulu  Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membuka tafsir baru bahwa sekalipun pelaku pertunjukan dan 10 atau penyelenggara pertunjukan telah membayar royalti melalui LMK/LMKN, mereka tetap dapat dihukum pidana jika mereka membawakan karya cipta dari pencipta tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta/pemegang hak cipta.  Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membuka tafsir baru bahwa pelaku pertunjukan dan atau penyelenggara pertunjukan yang tidak meminta izin langsung (Direct Licensing) dapat dihukum pidana karena tidak ada izin langsung (Direct Licensing) dari pemegang hak cipta/pencipta atau Ahli warisnya. 19. Bahwa ketidakjelasan tersebut bukan merupakan permasalahan implementatif, melainkan masalah normatif yang berdampak langsung terhadap hak konstitusional para Pemohon, yakni:  Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan frasa dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, karena membuka ruang interpretasi ganda terkait syarat perolehan izin dan akibat hukum dari pelanggaran norma tersebut.  Ketidakpastian itu menciptakan potensi kriminalisasi terhadap Para Pemohon dan/atau Pelaku Pertunjukan yang telah melakukan pertunjukan musik dengan membayar royalti kepada LMK, namun tetap bisa dikualifikasikan secara hukum telah bertindak "tanpa hak dan/atau tanpa izin" karena tidak berurusan langsung dengan ahli waris atau pemegang hak individu, yang seharusnya tidak dibebani kewajiban untuk meminta izin secara langsung (direct license) kepada Pemegang Hak Cipta maupun Pencipta;  Hal tersebut mengancam rasa aman, perlindungan hukum, dan keberlangsungan profesi Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum. C.2. PASAL BATU UJI 20. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon Pengujian terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai berikut:  PELANGGARAN TERHADAP PASAL 28 D AYAT (1) UUD RI yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 11 21. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan frasa dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme perolehan izin penggunaan ciptaan secara komersial—apakah harus kepada pencipta/pemegang hak secara langsung atau cukup melalui lembaga yang ditunjuk (LMK/LMKN). Ketidakjelasan ini:  Mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan,  Menghilangkan perlindungan hukum yang adil, meskipun mereka telah melaksanakan kewajiban membayar royalti melalui LMK,  Menyebabkan perlakuan hukum yang tidak setara, karena membuka peluang perbedaan perlakuan bagi pelaku pertunjukan yang berada dalam kondisi hukum serupa. 22. Dengan demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan frasa dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena membuka ruang pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum dan keadilan prosedural bagi pelaku pertunjukan seperti Para Pemohon.  PELANGGARAN TERHADAP PASAL 28 G AYAT (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, mertabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” 23. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan frasa dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta:  Telah menciptakan ketidakpastian dan ketakutan bagi Para Pemohon untuk berbuat sesuatu (yaitu, melakukan pertunjukan seni) yang seharusnya menjadi hak asasi dan kegiatan sah,  Telah mengancam martabat dan kehormatan Para Pemohon sebagai pelaku seni profesional dengan seolah-olah menempatkan mereka sebagai pelanggar hukum, padahal mereka telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti,  Telah menghilangkan rasa aman dalam menjalankan profesi dan menyebabkan ketergantungan pada persetujuan subyektif individu (ahli waris), meski ada mekanisme legal yang telah diikuti. 12 24. Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (2) dan frasa dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta UU Hak Cipta secara nyata bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena menimbulkan ketidakpastian, intimidasi hukum, dan kerugian terhadap hak ekonomi dan rasa aman pelaku seni. C.3. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN C.3.1. BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 28D ayat (1) UUD NRI 1945 DAN MERUPAKAN PERSOALAN KONSTITUSIONALITAS NORMA. 25. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar adalah mengenai persoalan konstitusionalitas norma yang diajukan oleh Para Pemohon. 26. Bahwa berkaitan dengan isu Konstitusionalitas yang dipersoalkan para Pemohon tidak dapat dilepaskan dari esensi materi muatan Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta yang menyatakan “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Materi muatan Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai izin seperti apa yang wajib didapatkan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; Apakah izin tertulis? Apakah izin lisan? Siapakah yang harus meminta izin? Apakah Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta harus dipandang terpisah dari Pasal 87 ayat 1 UU Hak Cipta mengenai Lembaga Manajemen Kolektif? Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta seolah memberi ruang untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, untuk mendapatkan hak ekonomi dengan menarik imbalan tanpa menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif DAN juga seolah memberi ruang untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta untuk menyimpulkan sendiri-sendiri mengenai kapan izin harus dimintakan, persyaratan apa yang harus dipenuhi agar izin dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dapat diberikan, dan larangan seperti apa yang dapat dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta kepada orang yang melaksanakan hak ekonomi? Apakah Pencipta, Pemegang Hak Cipta memiliki hak yang secara tegas dapat melakukan penolakan pemberian izin atau tidak memberikan izin untuk penggunaan Ciptaan secara komersial? Apakah Pencipta, Pemegang Hak 13 Cipta memiliki hak yang secara tegas dapat melakukan penolakan pemberian izin penggunaan Ciptaan terhadap orang atau kelompok tertentu yang menggunakan Ciptaan secara Komersial dan Non Komersial? Mana yang harus didahulukan atau secara hirarki lebih tinggi, apakah izin dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Perjanjian antara Pengguna dengan Lembaga Manajemen Kolektif? Hal ini tentu berada dalam wilayah isu konstitusionalitas yang berkaitan dengan kepastian hukum dan penting untuk mendapatkan pertimbangan dari Majelis Hakim Konstitusi. 27. Bahwa UU Hak Cipta bertujuan untuk melindungi pencipta dan pemegang hak cipta, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pengguna karya, termasuk seniman yang melakukan pertunjukan; 28. Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum siapa yang sah memberikan izin: pencipta, pemegang hak, atau lembaga kolektif. Dalam praktik, ini menyebabkan ketidakharmonisan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya. Dimana hal tersebut telah terbukti menimbulkan Ketidakpastian Hukum di Lapangan Contohnya, T’KOOS Band dan atau Penyelenggara Pertunjukan telah membayar royalti kepada LMK namun tetap dilarang tampil oleh ahli waris pencipta lagu. Artinya, pembayaran kepada lembaga resmi tidak menjamin legalitas pertunjukan. Ini menjadikan hukum bersifat represif dan tidak melindungi masyarakat secara adil. Selain itu pasal a quo terbukti merupakan masalah konstitusionalitas norma karena tidak ada kejelasan prosedur, pelaku pertunjukan berisiko dikenakan sanksi pidana meskipun telah memenuhi kewajiban royalti. Hal ini bertentangan dengan prinsip due process dan predictability in law yang melekat pada kepastian hukum. 29. Bahwa dalam praktik, pembayaran royalti atas penggunaan Ciptaan oleh pelaku pertunjukan atau seniman telah dan akan terus dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mewakili kepentingan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun demikian, ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta membuka ruang tafsir seolah-olah tetap mensyaratkan ada keharusan untuk meminta izin langsung dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, tanpa mempertimbangkan bahwa pemberian izin melalui sistem kolektif tersebut secara faktual telah disertai dengan pembayaran royalti 14 melalui LMK. Keberlakuan ketentuan ini telah menimbulkan kerancuan dan beban administratif tambahan yang tidak sejalan dengan sistem pengelolaan kolektif yang telah diakui oleh Undang-Undang itu sendiri. 30. Bahwa dengan adanya sistem Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), hak ekonomi pencipta sudah dilindungi melalui pembayaran royalti. Oleh karena itu, kewajiban izin tambahan tidak relevan dan berpotensi merugikan industri musik dan hiburan; C.3.2. TELAH TERCIPTA KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG ADIL BAGI PELAKU PERTUNJUKAN KARENA SEMPITNYA MAKNA PEMBERIAN IZIN 31. Bahwa salah satu pilar penting dalam negara hukum Indonesia adalah perlunya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum (legal certainty) yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 32. Bahwa Frasa “wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dan frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menimbulkan ambiguitas dan telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dalam penerapannya; 33. Bahwa pentingnya kepastian hukum sudah menjadi tradisi dari rechtsstaat, yang mana memegang konsep the rule of law yang dimaknai sebagai sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Dalam konteks ini, Gustav Radbruch telah menegaskan 3 (tiga) tujuan hukum, dalam Teori Tujuan Hukum (Die Idée des Rechts), yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni keadilan (Gerechtstigkeit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit), bertalian dengan hal tersebut, Gustav Radbruch menilai kepastian hukum sebagai suatu kondisi di mana suatu ketentuan dapat diatur secara jelas dan logis dalam suatu legislasi. Kejelasan dan kelogisan dalam konteks ini harus diartikan sebagai absennya multitafsir/ambiguitas (lex certa) dan tiadanya benturan konflik antar-norma yang diatur dalam ketentuan yang bersangkutan (Ali, 2009: 288); 15 34. Bahwa dalam praktik, royalti atas penggunaan ciptaan oleh pelaku pertunjukan/seniman telah atau akan diberikan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) yang bertindak sebagai perwakilan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, ketentuan ini tetap mengharuskan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang seharusnya tidak diperlukan jika pembayaran royalti akan atau telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN); 35. Bahwa UU Hak Cipta hanya mengenal dan mengatur secara tegas mengenai indirect license (pemberian izin penggunaan) secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4). Namun Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga telah memberikan ruang untuk diberlakukannya direct license/lisensi (pemberian izin penggunaan) yang dilakukan secara langsung antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan setiap orang yang ingin menggunakan Ciptaan, tanpa pengaturan yang tegas mengenai tata cara pemberian izin melalui mekanisme Direct License. Berbeda halnya dengan Indirect License yang tata caranya telah diatur dengan baik oleh UU Hak Cipta; makna ketidakpastian hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pihak- pihak yang dirugikan dan ketidakjelasan nasib yang akan mereka dapatkan. Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H., menjelaskan bahwa kepastian hukum berbicara mengenai kredibilitas hukum di masyarakat. Kredibilitas yang dimaksud adalah jaminan bahwa penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan bersama. Karena itu, konsistensi dalam penyelenggaraan hukum menjadi sangat krusial dalam menghasilkan kepastian hukum (Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 1, 2010, hlm. 52). 36. Bahwa kekecewaan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait terhadap perolehan royalti atau pengumpulan royalti, hendaknya tidak menjadi alasan untuk berkembangnya Direct License yang 16 pelaksanaannya seolah-olah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak namun tidak jelas pembatasannya dan pengaturannya sehingga cenderung mengakibatkan perbedaan pendapat yang tajam di antara pelaku Industri Musik; 37. Bahwa sempitnya makna Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta telah menciptakan ketidakpastian hukum yang adil dan karena itu harus dimaknai bersyarat sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam permintaan amar putusan a quo; C.3.3. KEPASTIAN DALAM DIBERLAKUKANNYA INDIRECT LICENSE 38. Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa mekanisme collective management atau indirect license merupakan metode yang sah dan memadai dalam pemberian izin penggunaan karya cipta, telah menyebabkan ketidakpastian hukum di kalangan para pelaku industri pertunjukan. Ketidakpastian ini tidak hanya memunculkan dualisme tafsir antara direct license dan indirect license, tetapi juga berujung pada potensi kriminalisasi yang tidak adil. Dalam praktiknya, banyak pihak memandang bahwa hanya direct license yang sah atau utama, padahal model collective licensing diakui secara luas dan lazim digunakan secara internasional. hampir semua negara menggunakan sistem indirect licensing melalui Collective Management Organization (CMO) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) sebagai bentuk manajemen hak cipta yang realistis dan efisien. Praktik ini memungkinkan proses lisensi massal secara adil dan mudah antara pemilik hak dan pengguna (radio, kafe, pertunjukan langsung). 39. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XXI/2023 yang telah memperluas makna Pasal 10 UU Hak Cipta dan bahkan dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapat “bahwa terhadap konten yang memuat karya cipta dari seorang pencipta maka konten tersebut haruslah memiliki izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait, sehingga para pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait merasa dihargai dengan ciptaannya (hak moral) dan terjaga hak ekonominya”. Namun Para Pemohon memandang bahwa Mahkamah Konstitusi belum secara tegas memberikan penafsiran 17 mengenai dengan cara apa pemberian izin tersebut harus dilakukan? Apakah melalui indirect license sebagaimana yang dikenal dalam UU Hak Cipta dan pengaturannya dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) atau justru berdasarkan Pasal 9 ayat (2) yang seolah-olah memberi ruang untuk direct license?; 40. Bahwa dalam Praktek Internasional Kehadiran CMO atau LMK/LMKN atau lembaga yang ada ditengah-tengah adalah untuk melakukan monitoring, melakukan negosiasi, melisensikan (licensing) sekaligus mengumpulkan royalti hasil dari licensing yang diberikan dan mendistribusikannya kepada Pemilik Hak termasuk kepada Pencipta. Sebagai Contoh dan atau perbanding, berikut CMO yang mewakili Pencipta (Songwriter) di berbagai negara: - PRS (The Performing Right Society) merupakan Organisasi yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalty atas penggunaan music secara publik di United Kingdom mewakili Pencipta untuk melisensikan Music untuk keperluan bisnis, online, penyiaran dan film, untuk pertunjukan langsung dan produk rekaman. - ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) merupakan suatu organisasi nirlaba yang beranggotakan penulis lagu, komposer dan penerbit musik di Amerika Serikat; ASCAP bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti pertunjukan kepada anggotanya, memastikan 18 mereka dibayar atas penggunaan karya cipta (lagu/musik) mereka secara publik. ascap.com - APRA (The Australasian Performing Right Association Limited) yang mewakili songwriters, composers di Australia kemudian merger dengan AMCOS (The Australasian Mechanical Copyright Owners Society Limited (AMCOS) menjadi APRA AMCOS, mewakili 124.000 songwriters, compossers, memberikan lisensi kepada organisasi- organisasi untuk memainkan, menampilkan, menyalin, merekam, atau menyediakan musik dan kemudian mendistribusikan royalti kepada para anggota dan kepada perkumpulan-perkumpulan afiliasi internasional yang kemudian membayar para anggotanya. https://www.apraamcos.com.au - MACP (Music Author’s Copyright Protection) mewakili songwriters yang ada di Malaysia melisensikan hak kepada Users 19 - BUMASTEMRA, mewakili dan melisensikan hak-hak 38.000 songwriters, composers dan publishers Belanda dan Eropa, melindungi hak cipta mereka dan memastikan mereka dibayar secara adil untuk musik yang mereka ciptakan. Dengan demikian jelas bahwa kebanyakan negara menerapkan Indirect Licensing di mana menurut WIPO Indirect Licensing yang collective ini 20 adalah licensing dan penarikan royalti yang lebih realistis dibandingkan dengan Direct Licensing; 41. Bahwa para Pemohon juga mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan kepastian di tengah berkembangnya kesimpangsiuran pendapat yang ada di masyarakat/opini publik, seolah-olah menempatkan Pelaku Pertunjukan sebagai pihak yang memiliki kemampuan ekonomi yang berlebihan, daripada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Padahal faktanya, banyak Pelaku Pertunjukan yang juga memerlukan kebebasan untuk menggunakan izin berdasarkan indirect license untuk mencari nafkah sehari-hari, dari panggung kecil satu desa ke desa lainnya, dari satu tempat di cafe kecil ke cafe lainnya. Mengharuskan para pelaku ini untuk mendapatkan direct license secara langsung dari setiap pencipta adalah tidak masuk akal dan menghambat hak ekonomi mereka untuk bekerja. Ketidaktegasan hukum dalam hal ini telah memperburuk stigma bahwa pelaku pertunjukan adalah pihak yang "menghisap" hak pencipta, padahal mereka juga adalah pekerja seni yang rentan. 42. Bahwa jika pelaku pertunjukan/artis harus menggunakan Direct License dari pencipta atau pemegang hak cipta secara langsung kepada Para Pelaku Pertunjukan maka akan menimbulkan keadaan monopoli atau penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan hak dikarenakan ada beberapa pencipta atau pemegang hak cipta yang secara sepihak melarang Para Pelaku Pertunjukan untuk menyanyikan lagu orang lain dengan menerapkan tarif tertentu tanpa memberikan ukuran/rumusan perhitungan yang jelas dan cenderung menggunakan opini publik untuk mengukur kepantasan tarif penggunaan ciptaannya tanpa mempertimbangkan kelayakan ekonomi pelaku pertunjukan. 43. Bahwa UU Hak Cipta dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU- XXI/2023 telah cukup baik dalam hal mengatur perlindungan terhadap pelanggaran Hak Cipta dan perlindungan terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait, namun Para Pemohon masih memerlukan penafsiran baru terkait dengan pemberian izin dan segala bentuk perkembangannya ke depan sebagai cara melindungi Pelaku 21 Pertunjukan untuk menggunakan Ciptaan dengan tetap memperhatikan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait; C.3.3. POTENSI KRIMINALISASI YANG TIDAK PROPORSIONAL 44. Bahwa keberadaan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta yang juga berkaitan dengan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 UU Hak Cipta yang menjadi dasar diaturnya ketentuan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, di mana rumusan norma dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 UU UU Hak Cipta tidak memenuhi prinsip lex certa sebagai bagian dari asas legalitas dalam hukum pidana. Ketidakjelasan ini juga berhubungan dengan kewajiban yang telah dipenuhi oleh Pengguna/Pelaku Pertunjukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 4 UU Hak Cipta, namun masih bisa dilarang oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi setiap warga negara mengenai perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dalam UU Hak Cipta. 45. Bahwa sebagai Undang-Undang Administrasi bersanksi pidana, apabila ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut dimaknai secara kaku sebagai suatu izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat memperbolehkan atau melarang, maka setiap pertunjukan ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 UU Hak Cipta justru berpotensi untuk memidana setiap aktivitas pertunjukan ciptaan yang dilakukan secara komersial, sekalipun pengguna telah memenuhi kewajiban untuk membayar royalti melalui LMK/LMKN yang dianggap mewakili kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 87 UU Hak Cipta. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana, di mana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah mekanisme lain dianggap tidak efektif. 46. Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon keberadaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yang berpijak pada ketentuan P Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 UU Hak Cipta bukan hanya sekedar persoalan penerapan hukum, melainkan terdapat permasalahan konstitusionalitas norma hukum yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bahkan melanggar hak asasi manusia 22 sebagaimana yang telah kami uraikan dalam batu uji konstitusinal sebelumnya, yaitu karena membuka celah dilakukannya penuntutan pidana oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pengguna beriktikad baik yang sebenarnya bersedia melakukan kewajiban pembayaran royalti dengan tarif yang wajar melalui LMK tanpa harus memperoleh izin atau menjadi objek pelarangan secara subjektif oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan substantif karena dapat menghukum seseorang yang sebenarnya tidak memilik niat jahat (mens rea) untuk melanggar hak ekonomi pencipta. 47. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon ini dapat dibuktikan dengan sikap dan pandangan dari Pemerintah selaku regulator yang memiliki perspektif bahwa setiap orang yang melakukan pertunjukan ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf f harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga secara a contrario telah dimaknai bahwa pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat melakukan pelarangan secara subjektif bagi pelaku pertunjukan tertentu untuk melakukan pertunjukan ciptaan secara komersial, sebagaimana dimuat dalam berita ini: “Di sisi lain, Ahmad Dhani berpegang bahwa siapapun tetap harus meminta izin kepada pencipta karya untuk bisa membawakan sebuah lagu. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 3 dalam undang-undang yang sama. "Tadi omongannya begini, Menteri bilang Pasal 23 itu di bawah Pasal 9. Pasal 23 itu kalah dengan Pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya," kata Ahmad Dhani (Once dan Ahmad Dhani Beber Hasil Mediasi Soal Tarif Royalti: https://www.cnnindonesia.com/ hiburan/ 20230418184552-227-939519/once-dan-ahmad-dhani-beber-hasil- mediasi-soal-tarif-royalti)” 48. Bahwa kebiasaan praktik yang keliru tersebut senyatanya telah dianggap sebagai penafsiran norma yang “legitimate” sehingga telah merugikan hak- hak konstitusional dari pemohon, padahal UU Hak Cipta telah memberikan kewenangan kepada LMK untuk bertindak sebagai perwakilan pencipta untuk menerima pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pengabaian terhadap pembayaran yang telah dilakukan kepada LMK ini bertentangan dengan prinsip kewenangan dari pejabat yang sah dan menciptakan beban ganda bagi pengguna (pelaku pertunjukan) untuk 23 mendapatkan izin dari pencipta meskipun telah membayar ke LMK, serta melanggar hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan diri melalui pertunjukan karya cipta dan menciptakan hambatan berlebihan bagi pengembangan seni dan budaya di masyarakat. 49. Untuk itu, para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan Pasal 9 ayat 1 huruf f UU Hak Cipta seharusnya dimaknai bahwa hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk pertunjukan Ciptaan seharusnya dianggap telah terpenuhi apabila pengguna telah memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) yang mewakili Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut. 50. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU- XIV/2016, para Pemohon mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat memasuki wilayah politik hukum pidana (criminal policy), baik mengenai permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu. Mahkamah Konstitusi juga tidak ingin memberikan pemaknaan baru atau menghilangkan frasa tertentu, terhadap suatu norma hukum pidana karena itu akan berarti mengubah pula sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) perbuatan itu, tanpa melakukan perubahan atau penyesuaian dalam ancaman pidana (strafmaat)-nya dan bentuk pengenaan pidana (stafmodus)-nya tidaklah dapat diterima oleh penalaran hukum dalam merancang suatu norma hukum pidana karena hal itu melekat pada jenis atau kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana (strafbaarfeit) yang bersangkutan. Namun demikian, sikap ini diambil manakala permohonan diperhadapkan pada keberlakuan asas legalitas; 51. Bahwa para Pemohon mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemaknaan baru bagi norma hukum pidana sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memiliki sikap yang sama dengan memberikan pemaknaan baru untuk Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta agar sejalan dengan asas legalitas yang memberikan kepastian hukum bagi setiap orang yang diancam jeratan pidana; 52. Bahwa para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membuat penegasan mengenai penerapan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang 24 tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta agar aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta harus berlandaskan dan terikat oleh Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang akan dimaknai Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam permohonan amar Putusan a quo. Sehingga, meskipun Putusan permohonan a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan, namun penting bagi aparat penegak hukum untuk mengecualikan orang yang mendapatkan hak dan/atau izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta meminta pembentuk Undang-Undang untuk segera menyesuaikan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dengan pemaknaan baru Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta; C.3.4 KEBEBASAN SENIMAN DALAM BERKREATIFITAS 53. Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dapat menghalangi setiap pelaku pertunjukan atas kebebasan berekspresi, sedangkan kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD RI 1945, mencakup hak untuk melakukan pertunjukan tanpa adanya pembatasan yang tidak wajar. Apabila seorang pelaku pertunjukan, sepanjang melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN, maka hak untuk melakukan pertunjukan tersebut tidak seharusnya dibatasi oleh larangan atau sanksi lebih lanjut oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 54. Bahwa kebebasan pelaku pertunjukan untuk menyajikan karyanya atau karya orang lain dalam bentuk pertunjukan tidak boleh dibatasi oleh kewajiban administratif atau hukum yang berlebihan, sepanjang pelaku pertunjukan melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta telah dipenuhi, karena ini merupakan bagian dari hak untuk mengemukakan pendapat dan berkreativitas setiap orang; 55. Bahwa jika ada pembatasan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan merugikan pelaku pertunjukan yang melaksanakan kewajibannya dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku pertunjukan, yang pada akhirnya juga dapat membatasi akses masyarakat untuk berkreativitas; 25 56. Bahwa setiap pelaku pertunjukan yang melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan perlindungan hukum, tanpa adanya pembatasan yang tidak sah, selama hak cipta terkait dengan pertunjukan tersebut dihormati oleh pelaku pertunjukan; 57. Bahwa melaksanakan kewajiban pembayaran royalti yang dilakukan dengan itikad baik seharusnya memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku pertunjukan, sehingga mereka dapat melaksanakan haknya untuk mengadakan pertunjukan tanpa takut akan tuntutan atau pembatasan lebih lanjut; C.3.6 KESETARAAN ANTARA PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA DAN SENIMAN 58. Bahwa meskipun hak cipta harus dilindungi untuk memberikan penghargaan kepada pencipta karya, pelaku pertunjukan yang melaksanakan kewajibannya membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN seharusnya tidak dikenakan pembatasan atau sanksi lebih lanjut yang dapat menghalangi kebebasan berkreasi, karena hal tersebut akan merugikan pelaku pertunjukan dalam hal kebebasan berkreasi, yang seharusnya mendapatkan perlindungan; 59. Bahwa sepanjang melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN sesuai dengan ketentuan, pelaku pertunjukan telah menunjukkan itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan kebebasan dalam melakukan pertunjukan tanpa dibatasi oleh hambatan yang tidak relevan atau tidak proporsional; 60. Bahwa demikian kepada Pecipta atau Pemegang Hak Cipta sudah seharusnya memberikan kehormatan juga kepada pelaku pertunjukan yang telah memberikan itikad baik dan kepatuhan terhadap hukum, maka keseimbangan ini diperlukan agar tidak terjadi larangan secara sepihak oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pelaku pertunjukan yang tidak beritikad baik; 61. Bahwa dalam perspektif keadilan sosial, hukum harus menjamin bahwa setiap individu termasuk seniman dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 26 memperoleh perlindungan yang setara. Sistem hukum yang adil mengakui bahwa seniman pelaku penampil karya seni berhak mendapatkan pengakuan atas usaha kreatif mereka tanpa diskriminasi, dikarenakan banyak juga seniman yang memberikan pertunjukan yang mengakibatkan hasil karya dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menjadi lebih dikenal oleh masyarakat; 62. Bahwa Pemerintah sendiri melalui Menteri Keuangan telah menunjukkan dan mengungkapkan berbagai bentuk dukungan pemerintah untuk pengembangan Industri kreatif di Indonesia, di antaranya termasuk penguatan konektivitas untuk menghubungkan konten kreator dengan audiensinya. Sri Mulyani dalam acara YouTube Kreator Indonesia Berkarya yang diselenggarakan pada Kamis (26/10/2023) di Jakarta menyebutkan “Sebagai pemerintah di bidang Kementerian Keuangan pengelola keuangan negara, kami tentu sangat mendukung untuk memperkuat ekosistem bagi dunia kreatif ini di Indonesia”. Oleh karenanya bentuk dukungan pemerintah terhadap Industri kreatif ini yang tidak dapat ditinggalkan, diabaikan dan salah satu upaya menuju Indonesia Emas. Industri musik merupakan salah satu yang esensial dalam pengembangan industri kreatif. D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266) yang menyatakan “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f *tidak boleh dilarang untuk 27 melakukan pertunjukan ciptaan, sepanjang kewajiban pembayaran Royalti telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)*”. 3. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266) sepanjang frasa “tanpa hak dan/tanpa izin sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf f” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bahwa Pengguna dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6h sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 2. Bukti P-2a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agusta Dwi Santoso; 3. Bukti P-2b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fajaru Al Azhari; 4. Bukti P-2c : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ghalifa Al Baladi; 5. Bukti P-2d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Qory Al-Ghifary; 6. Bukti P-2e : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati mewakili Pemohon atas nama Q’Tara Al Faraby; 7. Bukti P-2f : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saartje Sylvia; 8. Bukti P-3a : Fotokopi Artikel berita Tempo dengan judul “Band T’Koes Dilarang Nyanyikan Lagu-Lagu Koes Plus, Sari Koeswoyo: ini Soal Attitude” yang diterbitkan tanggal 25 September 2023 pukul 13.28 WIB; 28 Selain itu para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Albert Aries, S.H., M.H., dan Marulam J. Hutauruk, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Rina Aprilla dan Denny Rachman, yang masing-masing keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025 dan disampaikan dalam persidangan 9. Bukti P-3b : Fotokopi Artikel berita Detik dengan judul “Dari Semua Band di Dunia, Cuma T Koes yang Dilarang Bawakan Lagu Koes Plus M.” Yang terbit pada tanggal 29 September 2023, pukul 07.32 WIB; 10. Bukti P-3c : Fotokopi Artikel Berita CNN Indonesia dengan judul “Dilarang Bawakan Lagu Koes Plus, Band T Koes Buka Suara”; 11. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Terkait Izin Pemakaian Hak Cipta Nomor 003/DPP-OTR/IV/2022 tanggal 28 April 2025 oleh Pihak Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pencipta Lagu Karo Se-Indonesia (Otarose); 12. Bukti P-5 : Hasil cetak (printout) Artikel Berita Metrorakyat.com dengan judul “Kutip Royalti kepada Penyanyi Usai Manggung Dilaporkan ke DPRD Karo” tanggal 29 Mei 2022; 13. Bukti P-6a : Hasil cetak (printout) Artikel Berita DN, desernews.com dengan judul “Ersada Sembiring: OTAROSE Tidak Ada Mengutip Royalti Kepada Penyanyi” tanggal 1 Juni 2022; 14. Bukti P-6b : Hasil cetak (printout) Artikel Berita Metroxpose News & Campaign dengan judul “Organisasi Pencipta Lagu Karo Se- Indonesia, Ferly Sitepu Bantah Kutipan Royalti ke Penyanyi” tanggal 31 Mei 2022; 15. Bukti P-6c : Hasil cetak (printout) Artikel radarsumur.id dengan judul “Ingat, OTAROSE Tidak Pernah Membenarkan Pengutipan Royalti Kepada Penyanyi” tanggal 31 Mei 2022; 16. Bukti P-6d : Hasil cetak (printout) Artikel Matatelinga dengan judul “OTAROSE Bantah Tidak Ada Pengutipan Royalti kepada Penyanyi”, Tanggal 31 Mei 2022; 17. Bukti P-6e : Hasil cetak (printout) Artikel Gaya Bekasi dengan judul “OTAROSE Bantah Tidak ada Pengutipan Royalti kepada Penyanyi”, tanggal 31 Mei 2022; 18. Bukti P-6f : Hasil cetak (printout) Artikel tuntasonline dengan judul “OTAROSE Bantah Tidak ada Pengutipan Royalti kepada Penyanyi”, tanggal 31 Mei 2022; 19. Bukti P-6g : Hasil cetak (printout) Artikel Matta News dengan judul “Terkait Pengutipan Royalti Kepada Penyanyi, Ketum Otarose Membantah”, tanggal 1 Juni 2022; 20. Bukti P-6h : Fotokopi Surat Undangan dari Panitia Sosialisasi Undang- Undang Hak Cipta Sumatera Utara perihal undangan menjadi narasumber terkait dengan Hak Cipta tanggal 17 Juni 2022; 29 Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2025, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: 1. Keterangan Ahli Albert Aries Sebagaimana kita ketahui, Pasal 63 ayat (2) Jo. Pasal 103 KUHP Lama telah membuka kemungkinan pengaturan ketentuan pidana di luar KUHP sebagai suatu dekodifikasi, sehingga melahirkan hukum pidana khusus (lex specialis) yang diatur dalam: 1) UU Tindak Pidana Khusus, misalnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bercirikan terdapat frasa “Tindak Pidana” dalam judul Undang- Undangnya; 2) UU Administrasi bersanksi Pidana (Administrative Penal Law). Menurut pandangan dari Paul Scholten & P. Mostert sebagaimana dikutip Andi Hamzah, jenis yang ahli sebutkan terakhir, yaitu UU Administrasi Bersanksi Pidana awalnya termasuk dalam hukum pidana pemerintahan (ordeningsstrafrecht), misalnya UU Perpajakan, UU Narkotika, UU Perbankan, UU Lingkungan Hidup, dan dalam perkembangannya, muncul bentuk yang bersifat khusus (sui generis), misalnya UU Hak Cipta. Begawan hukum pidana Indonesia, Muladi berpandangan bahwa hukum pidana administraif bertujuan untuk mendayagunakan sanksi hukum pidana guna mendukung efektifitas norma hukum administraif, karena sifatnya yang berbeda dan tidak independen, sehingga secara komplementer dimungkinkan untuk tetap diatur di luar kodifikasi. Pandangan Muladi tersebut nyatanya selalu mengandung pengecualian, yaitu untuk ketentuan tindak pidana yang nature-nya bersifat administrasi dan bisa dihapuskan pidananya karena suatu “izin”, dimana tindak pidana itu kemudian tumbuh dan berkembang menjadi perbuatan tercela yang independen (mala per se), sehingga tetap diatur dalam KUHP, misalnya tindak pidana perjudian. Menurut Andi Hamzah, Indonesia sebenarnya sudah menyimpang jauh dari aturan global, karena produk legislaif kita terlalu rajin membuat peraturan perundang-undangan administrasi dengan saksi pidana yang berat. Padahal, sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi tidak boleh terlalu berat, misalnya dengan Pidana Denda atau Pidana Kurungan (maksimal 1 tahun), yang kini sudah tidak diatur lagi dalam KUHP Baru. 30 Untuk itu, menurut ahli, ketentuan dalam UU administrasi bersanksi pidana perlu memperhatkan beberapa parameter. Pertama, Pengaturan sanksi pidana seharusnya dirumuskan secara alternatif, yaitu antara sanksi Pidana Penjara atau Pidana Denda (bukan kumulatif), yang dalam pelaksanaannya nanti tetap bisa dikenakan Pidana Tambahan, misalnya berupa ganti rugi, sebagaimana dimaksud Pasal 66 KUHP Baru, jika penjatuhan pidana pokoknya dianggap belum memenuhi tujuan pemidanaan. Kedua, penjatuhan sanksi pidana untuk UU administrasi bersanksi pidana hendaknya menjadi pilihan yang terakhir (ultimum remedium), karena sanksi pidana haruslah senantiasa menjadi last resort, bukan merupakan first option, yaitu jika sanksi hukum lainnya ternyata tidak dapat berfungsi untuk menegakkan suatu norma hukum pidana. Ketiga, untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya ringan dan tidak membahayakan masyarakat, sanksi administrasi atau sanksi perdata seharusnya dikedepankan menjadi subtitute dari sanksi pidana, mengingat konsekuensi logis dari UU administrasi bersanksi pidana yang mengedepankan prinsip ultimum remedium. Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”) sepanjang frasa “tanpa hak dan/tanpa izin sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf f” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “bahwa Pengguna dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. Dari analisis ahli, yang kebetulan juga merupakan konsultan kekayaan intelektual, petitum itu cukup beralasan, karena jika konstitusionalitas dari norma hukum yang mengandung frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin” itu dikaitkan dengan keberadaan dari Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (1) huruf f (pertunjukan ciptaan oleh performer), Pasal 23 ayat (5), dan juga Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, maka pemaknaan dari seluruh rangkaian norma itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 31 Dalam keterangannya, Pemerintah sendiri juga telah mengakui bahwa UU Hak Cipta telah menempatkan sistem direct license maupun blanket license sebagai mekanisme “pilihan” dalam mengelola hak cipta, khususnya dalam perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta lagu. Legitimasi ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 9 jo. Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 1 UU Hak Cipta yang memberikan kekuasaan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka, termasuk opsi pemberian lisensi secara langsung kepada pihak ketiga atau LMK dan LMKN dalam memperoleh royalti atas penggunaan karya ciptanya. Atas dasar itulah, dalam pertemuan dari kedua musisi ternama tanah air di hadapan Menkumham RI beberapa waktu lalu terkait isu “larang-melarang” membawakan lagu, ternyata menyisakan perbedaan yang begitu tajam mengenai penafsiran dari norma Pasal 9 dan Pasal 23, bahkan dalam pemberitaan salah satu media mainstream sampai ada pernyataan bahwa Pasal 23 itu memang bermasalah dan akan dicarikan jalan keluar. Selanjutnya, ahli berpandangan bahwa frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta itu mengandung dualisme dalam penormaannya, yaitu: 1. Frasa “Tanpa hak” dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk dari melawan hukum, misalnya tidak melakukan dan tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta. Secara teoretik, “melawan hukum” itu dapat berupa: 1) Tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) 2) Bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht), dan 3) Bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht), yang secara umum diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP Baru sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. 2. Frasa “Tanpa izin” dapat dimaknai sebagai norma yang mengatur bahwa suatu perbuatan dilarang karena dilakukan tanpa izin dari pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2). Meskipun Pasal 23 ayat (5) mencoba untuk memberikan katakanlah semacam “pengecualian”, yaitu dengan konsep direct license, namun pemaknaan dari norma tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta seolah-olah dapat “melarang” pihak lain untuk membawakan lagu ciptaannya, 32 dimana keadaan ini dialami sendiri oleh principal Pemohon (T’koos Band), sebagaimana sempat ditanyakan juga oleh Yang Mulia M. Guntur Hamzah ketika mendengar Keterangan DPR Dan Presiden beberapa waktu lalu. Dualisme itu telah membawa ketentuan Pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memenuhi asas nullum crimen sine lege certa (lex certa), yang artinya tiada delik tanpa adanya suatu aturan yang jelas dan pasti. Karena dengan opsi sistem direct license, maka pencipta dan pemegang hak cipta dapat melarang penggunaan lagu ciptaannya oleh pihak ketiga dan jika larangan tersebut dilanggar, maka yang melanggar dapat dipidana. Menurut Jan Remmelink, suatu perumusan ketentuan pidana yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan dari upaya penuntutan pidana, karena warga negara selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku [Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 358] Dualisme itu juga bertentangan asas nullum crimen sine lege stricta (lex stricta), yang artinya tiada delik tanpa aturan yang ketat, karena apabila Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tidak menjadi anggota LMK dalam konteks blanket license, serta hanya menerapkan direct license dengan syarat dan ketentuan serta pengenaan royalti yang tidak wajar kepada penggunanya, maka postulat “Volenti non fit iniura” (That to which a person assents is not esteemed in law an injury), yang artinya “Apa yang disetujui seseorang tidaklah dianggap sebagai suatu kerugian menurut hukum” akan sulit mencapai kata sepakat, sehingga kita sesungguhnya sedang membiarkan masyarakat yang tidak sepakat mengenai “izin” dan “imbalan yang wajar” menurut penilaian masing-masing, saling menggugat bahkan melapor pidana. Frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta itu juga mengandung ketidakharmonisan norma antara sistem izin individual dengan mekanisme LMK/LMKN, karena Pasal 87 ayat (1) sama sekali tidak mewajibkan setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait dalam mendapatkan hak ekonominya untuk menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial, sehingga tiada seorang pun, termasuk pengguna yang dapat 33 memprediksi dengan tepat mekanisme mana yang harus ia digunakan untuk memenuhi hak ekonomi dari Pencipta. Pertanyaan sederhana, jika grup band yang melakukan pertunjukan music di sebuah kafe atau hotel hendak membawakan lagu- lagu yang diciptakan oleh musisi asing, bagaimana caranya “mendapatkan izin” dari Pencipta lagu yang ada di luar negeri dengan direct license? Padahal, penggunaan wajar dari sebuah lagu seharusnya bisa berdampak positif bagi para seniman, musisi, serta seluruh pihak dalam pelaku pertunjukan untuk mengembangkan kreatifitas dan arrangement yang seharusnya tidak boleh dibatasi dengan aturan yang ambigu. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan tidak melanggar hak ekonomi, apalagi hak moral dari pencipta, karena semuanya akan kembali pada hak masyarakat sebagai konsumen dari talenta yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dikatakan oleh YM Prof Saldi Isra, bahwa menikmati seni dan budaya itu merupakan hak warga negara. Sebaliknya, jika pengguna dengan “itikad buruk” atau memiliki mens rea dalam bentuk kesengajaan (dolus) untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK atau LMKN, maka tepatlah postulat: “Qui non potest solvere in aere, luat in corpore.” (Who can not suffer in the purse, let him suffer in the body), yang artinya “Siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan.” Tentu yang dimaksud sebagai “pengguna” (user) menurut ahli tidak boleh dimaknai secara keliru sebagai artis/performer, melainkan pemilik dan penyelenggara acara dalam suatu pertunjukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, frasa “tanpa hak dan/tanpa izin jelas tidak memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak memberikan alternatif mekanisme yang jelas bagi pengguna beriktikad baik dalam memanfaatkan sebuah lagu, dan dapat menciptakan praktik monopoli dalam pemanfaatan hak cipta dari sebuah lagu, serta membatasi pengembangan diri dan hak mendapat manfaat dari seni dan budaya melalui sebuah pertunjukan musik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Di samping itu, Ahli perlu menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hal yang esensial untuk pengembangan ide dan kreativitas dalam bermusik dan menciptakan sebuah karya yang bersumber dari 7 nada (solmisasi). 34 Untuk itu, Pembatasan yang berlebihan melalui ketentuan pidana justru dapat menghambat kreatifitas dan inovasi dari pertunjukan musik, sehingga perlu ditafsirkan ulang oleh Mahkamah, tujuannya untuk membuka akses yang lebih luas terhadap suatu lagu, dengan tetap melindungi hak pencipta dan pemegang hak cipta. Dengan segala hormat, izinkanlah ahli untuk mengingatkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang akan berlaku efektif 3 Januari 2026 nanti diproyeksikan menjadi “miniatur konstitusi” bagi seluruh aturan hukum pidana, kecuali yang dapat disimpangi oleh Bab XXXV KUHP Baru tentang pemenuhan syarat kumulatif dari 5 (lima) Tindak Pidana Khusus menurut Penjelasan Pasal 187 KUHP Baru. Untuk itu, Ahli berharap Mahkamah dapat meluruskan interpretasi atas ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta, agar kembali pada hakikatnya, sebagaimana dikatakan oleh GE Mulder, Guru Besar Emeritus dari Universitas Nijmegen, yaitu sebagai lingkaran terluar (subsider) dari seluruh sanksi hukum yang ada. Dalam persidangan Ahli menambahkan keterangan sebagai berikut.  Berkenaan dengan Pasal 9 ayat (2), keinginan Pemohon adalah setiap orang tidak boleh dilarang ntuk melakukan pertunjukan ciptaan sepanjang kewajban pembayar royalti itu telah atau akan dibayarkan dalam batas waktu yang wajar. Konteks Pasal 113 ayat (2) harus dibaca dengan memaknai ketentuan yang ada di Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 87.  Kalau kita cermati di Buku II KUHP Baru, hampir 90% ketentuan pidananya itu selalu dialternatifkan dengan pidana denda, kecuali untuk tindak pidana yang amat serius, misalnya kejahatan terhadap keamanan negara mulai dari Pasal 188 dan seterusnya, kejahatan terhadap nyawa, itu tidak dialternatifkan dengan denda. Tetapi untuk konteks hukum pidana administratif seperti ini, ada proses administrasi ketika seorang itu menjadi anggota dari LMK.  KUHP Baru itu disusun dengan sanksi pidana disusun dengan modified delphi method. Dalam kesempatan ini kami juga mengingatkan Pemerintahan dan DPR, RUU Hukum Acara Perdata itu harus diprioritaskan, karena ketika pasti eksekusinya, orang tidak akan melaporkan penipuan pengelapan atas utang yang tidak dibayar. Meskipun Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang HAM, Pasal 11 ICCPR sudah menyatakan kewajipan pembayar utang itu tidak bisa dipidana, 35 tetapi nyatanya kita masih menemukan Perkara 372/378 itu ditemukan karena lahir dari transaksi keperdataan.  Modderman mengatakan dalam rapat Tua de Pamer, yang dapat dihukum pertama-tama adalah pelanggaran hukum sebagai suatu kondisi sine qua non. Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran yang menurut pengalaman tidak dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Kalau masih ada gugatan perdata kalau masih ada sanksi administratif, harusnya diajukan, harusnya dikedepankan. Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya terakhir dan harus dinilai keuntungan dan kerugiannya serta harus menjaga agar hukuman itu benar-benar menjadi penyembuh dan jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pembentuk undang-undang, bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu sanksi pidananya itu sangat berat. Memang saya paham konteksnya adalah itu mengakibatkan delik materi tertentu yang mengisyaratkan adanya akibat. Tetapi dengan menempatkan sanksi pidana yang berat dalam undang-undang administratif, maka sesungguhnya kita sedang membuat penerapan hukum pidana itu menjadi primum remedium dan bukan ultimum remedium. Kalau untuk undang-undang tindak pidana khusus jelas konteksnya adalah kita tidak akan berkompromi. Tetapi kalau untuk undang-undang administrasi bersanksi pidana, kita perlu sedikit kompromi untuk mengedepankan sanksi administratif.  Jadi, rumusan delik yang ada dalam Pasal 113 ayat (2) itu karena tidak ada kata dengan sengaja, maka harus dimaknai ‘dengan sengaja’. Karena agak sedikit melebar, karena Pasal 36 KUHP Baru menyatakan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus dianggap dilakukan dengan sengaja. Sedangkan untuk unsur kelalaian harus dinyatakan secara ekspresif verbis. Artinya, dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta ini, orang ini memang sengaja mengetahui, menghendaki tidak mau bayar dengan iktikad buruk yang ada. 2. Keterangan Ahli Marulam J. Hutauruk, S.H. I. Pandangan John Locke Untuk menerangkan hal ini saya perlu menerangkan terlebih dahulu mengenai apa yang disebut dengan Pertunjukan Karya Cipta Lagu yaitu bahwa dalam konteks ini Pertunjukan itu adalah tindakan menampilkan dan mempertunjukkan Karya Cipta Lagu. Dalam konteks karya cipta yang lain 36 misalnya tari atau puisi, pertunjukan juga menampilkan dan mempertunjukkan karya cipta tari atau puisi dengan cara menarikan tarian itu dihadapan orang atau membacakan puisi tersebut dengan keras agar dapat didengar oleh orang lain. Pada zaman Yunani kuno bentuk pertunjukan ini bisa dilakukan dengan solo dimana 1 orang saja yang menampilkan atau menyanyikan sebuah lagu, atau penyanyi tersebut menyanyikannya dengan diiringi alat musik, atau dengan cara Paduan suara. Jadi tindakan mempertunjukkan adalah tindakan menampilkan, mempertunjukkan karya cipta lagu secara live yaitu dilakukan saat itu juga. Seni Pertunjukan live ini adalah seni yang jauh telah ada sebelum adanya teknologi perekaman tahun 1877 yang ditemukan oleh Thomas Alfa Eddison. Seni Pertunjukan ini seringkali bertujuan untuk mengekspresikan emosi atau perasaan dari orang yang mempertunjukkannya. Sekarang kita ke pendapat John Locke yang memang berpendapat bahwa suatu usaha kerja manusia (labour)-lah yang akan membedakan antara kepemilikan pribadi atau umum (common) sehingga muncul suatu private right: “Though the earth, and all inferior creatures, be common to all men, yet every man has a property in his own person: this nobody has any right to but himself The labour of his body1 and the work of his hands1 we may say, are properly his. Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided, and left it in, he hath mixed his labour with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property. It being by him removed from the common state nature hath placed it in, it hath by this labour something annexed to it, that excludes the common right of other men: for this labour being the unquestionable property of the labourer, no man but he can have a right to what that is once joined to, at least where there is enough, and as good, left in common for others.' "He that is nourished by the acorns he picked up under an oak, or the apples he gathered from the trees in the wood, has certainly appropriated them to himself No body can deny but the nourishment is his. I ask then, when did they begin to be his? when he digested? or when he eat? or when he boiled? or when he brought them home? or when he picked them up? and it is plain, if the first gathering made them not his, nothing else could. That labour put a distinction between them and common: that added something to them more than nature, the common mother of all, had done; and so they became his private right. And will anyone say, he had no right to those acorns or apples, he thus appropriated, because he had not the consent of all mankind to make them his? 37 Setiap kepemilikan pribadi harus dihormati dan diberikan insentive atas penggunaan hak milik pribadi tersebut. Namun demikian John Locke juga menegasakan di atas bahwa penguasaan pribadi tersebut juga memperhatikan ketersediaan yang cukup sehingga dapat dipergunakan juga oleh orang lain sehingga kepemilikan ini tidak absolut, tidak dapat diambil habis oleh pribadi tanpa memperhatikan ketersediaannya bagi orang yang lain. Sebuah lagu adalah karya cipta milik seorang dan/atau beberapa orang Pencipta yang dihasilkan dari inspirasi, kemampuan, imajinasi yang diekspresikan dalam bentuk nyata menjadi sebuah lagu yang dapat kita dengarkan. Sebagaimana John Locke di atas, tidak perlu perdebatan bila memang hak kepemilikan atas karya cipta lagu tersebut telah menjadi milik si Pencipta/Para Pencipta. Tetapi sebagaimana John Locke menyatakan pula bahwa pelaksanaan hak kepemilikan pribadi ini tidak boleh mengambil habis hak orang lain untuk menyanyikan lagu tersebut di dalam suatu Pertunjukan. Pelaksanaan Hak pribadi dalam bentuk kewajiban royalty harus tetap dijalankan akan tetapi hal ini juga tidak boleh menghalangi hak Masyarakat yang lain untuk tetap dapat berekspresi menjalankan eksistensinya sebagai manusia (seni). Mempertunjukkan karya cipta orang lain adalah juga suatu bentuk dari hak ekspresi seseorang yang dilindungi sebagai Hak Asasi Manusia. II. Pertunjukan adalah Salah Satu Bagian dari Public Performance Public Performance adalah term yang sudah umum dipergunakan di dunia musik yang oleh UUHC Indonesia disebutkan sebagai 'layanan public yang bersifat komersial' di dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC. Memang apa yang disebut sebagai 'layanan publik yang bersifat komersial' tidak didefinisikan di dalam ketentuan umum UUHC Indonesia. Mungkin drafter UUHC kita menganggap bahwa term ini tidak perlu dideftnisikan karena semua orang di anggap sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan 'layanan public yang bersifat komersial' atau Public Performance ini. UU Hak Cipta di Amerika juga tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksudkan sebagai Public Performance. Bahkan term Performance itu sendiri tidak didefinisikan di dalam UU Hak Cipta Amerika. Oleh karena itu 38 David J. Moser dan Cheril L. Slay dalam bukunya yang berjudul Music Copyright Law, Course Techonology, CENGAGE Learning, 2012, p. 105 menjelaskan mengenai Performance itu bukan hanya mempertunjukkan/ menginterpretasikan suatu karya, akan tetapi termasuk juga kelanjutan dari tindakan mempertunjukkan tersebut yaitu tindakan mentransmisikan dan/atau mengkomunikasikan suatu karya cipta yang dipertunjukkan/ diinterpretasikan: A. What is a Performance? "The term 'perform' is defined very broadly by the Copyright Act and includes not only the initial rendition of a work but also any further act by which the rendition is transmitted or communicated. Section 101 provides that to perform a work means: '.... to recite, render, play, dance, or act it, either directly or by means of any device or process or, in the case of a motion picture or other audiovisual work, to show its images in any sequence or to make the sounds accompanying it audible'. The performance right includes not only live performances but also recorded performances and transmitted performances. For instance, a band playing a song in a nightclub constitutes a live performance, while nightclub's playing a compact disc or jukebox is a recorded performance." David J. Mosser dan Cheril L. Slay dalam bukunya di atas, halaman 106- 107 membedakan 4 kategori tentang Public Performance: "... Under copyright law, there are four categories of performances that are classified as public performances: 1. A public performance occurs anytime a work is performed at a place open to the public. A place that is open to the public is a place where the general public isfree to go, regardless of how many people are actually present and regardless of whether an admission fee is charged. Some examples include concert venues, theatres, nightclubs, bars, restaurants, and retail stores. 2. A public performance occurs when a work is performed at a place where a substantial number of people other than family and friends are gathered. This includes what are commonly known as semipublic places such as private clubs, workplaces, and schools. Exactly how many people constitute a substantial number is not specified by the Copyright Act. 3. A public performance occurs when a work is transmitted to a place open to the public or where a substantial number of people other than family and friends are gathered. To transmit a work means to communicate it by any device that enable images or sounds to be received beyond the place where they originated. An example would be a radio broadcast of a copyrighted song that is received by a bar. Although the performance originates at the radio station, it is transmitted over the airwaves to a place open to the public. 39 4. A public performance occurs when a work is transmitted by a device, regardless of whether the public receives it in the same or separate places or at the same or different times. It is not necessary that anyone actually tune in as long as members of the public could have done so. 'Pertunjukan' adalah tindakan live Performance sebagaimana yang dikategorikan oleh David J. Mosser dan Cheril L. Slay sebagai kategori 1 dan 2, yaitu mempertunjukkan karya secara live di tempat yang terbuka untuk umum dengan membebankan pembayaran-pembayaran ticket dan lain-lain seperti layaknya terjadi dalam suatu Live concert, pertunjukan di panggung konser besar, night club bar, restaurant dan lain-lain. Juga pertunjukan dengan 'substantial number of people' yang tidak sebanyak live concert besar, akan tetapi tidak juga dalam jumlah sedikit seperti dalam keluarga kecil atau teman- teman belaka yaitu dalam tempat semipublic seperti private club atau pun ruang-ruang sekolah. Dengan demikian Pertunjukan sebagai bagian dari Public Performance tidak selalu hanya terjadi di Konser-konser besar dengan ratusan atau bahkan ribuan penonton. Termasuk pula di dalam Pertunjukan adalah pertunjukan yang dilakukan di lobby lounge hotel, cafe/restaurant kecil dan/atau tempat umum lainnya. Pertunjukan dilakukan tidak hanya oleh Pencipta/Artis Pelaku Pertunjukan yang memang dari awal mempopulerkannya kepada public. Seringkali Pertunjukan dilakukan bukan oleh Pencipta/Artis Pelaku Pertunjukan yang mempopulerkannya, contohnya yang dilakukan oleh pemusik-pemusik local di lobby lounge hotel selalu menyanyikan/mempertunjukkan lagu yang bukan hasil ciptaannya. Mereka sengaja ditempatkan oleh pebisnis hotel, cafe/restaurant dll untuk menyanyikan lagu ciptaan orang lain, sehingga mungkin sesuai dengan tema waktu dan tempat hotel, cafe/restaurant tersebut. Bila cafe tersebut memiliki program acara 'lagu-lagu oldiest Indonesia' maka Pelaku Pertunjukan yang ditugaskan menghibur akan mempertunjukkan 'lagu- lagu oldiest Indonesia' dan bukan lagu-lagu Indonesia yang popular di tahun ini. Semuanya adalah lagu karya cipta orang lain dan bukan ciptaan si Pelaku Pertunjukan yang sedang bertugas di hotel tersebut. 40 Ill. Menyanyikan Lagu Orang Lain adalah Bentuk Apresiasi dan Kebebasan Ekspresi Menyatakan Perasaan, Pengembangan Eksistensi Diri dan Kebebasan Melakukan Pekerjaannya Yang dilindungi Oleh Hak Asasi Manusia yang universal; Berbagai macam motivasi orang di dalam menyanyikan lagu orang lain. Ada yang menyanyikannya sebagai bentuk ekspresinya, aktualisasi diri hingga menjadikan hal ini sebagai profesi, seperti entertainer (penghibur) atau bahkan artis yang ꞏsejak awal publish pertama kali (melalui promosi fonogram/rekama atau tidak) dialah pihak yang menjadikan lagu tersebut menjadi sangat popular seperti sekarang ini. Namun demikian apabila kita kembali kepada persoalan Pertunjukan di atas an sich, pertunjukan juga merupakan suatu hak dasar dari manusia dalam upaya mengembangkan diri. Sebagian orang 'menyanyikan lagu orang lain' di dalam pertunjukan adalah dalam rangka eksistensi diri. Sekali lagi kita perlu jelaskan bahwa pertunjukan bukan hanya urusan tindakan menyanyikan lagu orang lain saja. Pertunjukan musik instrumentalia juga merupakah pertunjukan musik akan tetapi tidak dengan cara dinyanyikan tetapi dimainkan alat musiknya penyanyi. Memainkan lagu-lagu tertentu hanya dengan a lat musik di dalam suatu pertunjukan komunitas jazz adalah juga suatu bentuk Pertunjukan. Jadi Pertunjukan tidak selalu mengekspresikan, memainkan lagu dengan cara menyanyikan lagu orang lain. Pada kasus yang lain, seorang atau beberapa orang lain yang memiliki profesi sebagai penghibur (entertainer) pemain musik di lobby lounge suatu hotel dan/atau restaurant. Mereka ini 'memainkan lagu orang lain' dimana pekerjaan mereka memang menghibur orang yang sedang bersantai di lobby lounge hotel dan/atau restaurant dengan cara menyanyikan/menampilkan lagu orang lain dan bukan lagu mereka sendiri. Seringkali mereka menerima request (permintaan) lagu tertentu agar dapat dinyanyikan, bahkan untuk kepentingan surprise hiburan kepada tamu yang datang, entertainer ini akan menginisiasi untuk secara spontan 'menyanyikan lagu orang lain'. Katakanlah, bila tamu lobby lounge hotel Nusa Dua Beach Hotel, Bali tersebut berasal dari Kota Milan, Italy, maka si kelompok entertainer ini akan sigap menyanyikan lagu Italy yang terkait dengan Kota Milan seperti 'Oh Mia Bela Madunina' yang menceritakan patung bunda maria yang ada di Kota Milan, Italia sehingga para 41 tamu tersebut surprise bagaimana mungkin di Bali yang jauh dari Milan ada orang local Indonesia yang menyanyikan lagu kampung halamannya? Memang inilah pekerjaan sang entertainer yaitu 'menyanyikan lagu orang lain'. Terhadap praktek ini Hotel-lah yang License dan membayar royalty karena hiburan di lobby lounge hotel adalah merupakan 'Fasilitas dari Hotel tersebut'. Perlu kami sampaikan bahwa entertainer/performer di hotel ini menerima pembayaran fee karena jasa/skill mereka di dalam memberikan hiburan kepada para tamu. Jadi sebenarnya di dalam Pertunjukan ini terdapat 2 transaksi yang perlu dibayar oleh Hotel yaitu: 1. Transaksi dalam bentuk fee menghibur yang berkaitan dnegan keahlian/keterampilan menghibur serta modal penampilan seorang performer; dan 2. Transaksi dalam bentuk royalty sesuai dengan tarif royalty hotel (hitung jumlah kamar) yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2016 tentang Tariff Royalti (Hotel); Pertunjukan dalam bentuk yang lain dilakukan pula oleh seniman di panggung (live) concert. Biasanya live concert dalam panggung-panggung besar yang bertiket di suatu lapangan besar dimainkan oleh orang/penyanyi/pemain musik/seniman musik yang dahulu mungkin adalah Pelaku Pertunjukan yang mempopulerkan lagu-lagu tersebut pertama kali. Namun tidak jarang juga yang menampilkannya adalah Pelaku Pertunjukan yang bukan mereka pihak yang mempopulerkannya akan tetapi mencoba menjadi mirip atau bahkan sangat berbeda dengan Pelaku Pertunjukan yang memopulerkannya di awal lagu itu diperkenalkan kepada Masyarakat. Dari sekian ragam motivasi orang menampilkan/menyanyikan lagu orang lain di dalam suatu Pertunjukan, Pasal 19 UU Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan hak kepada setiap orang untuk dapat mengekspresikan dirinya. Pasal 280 UUD 1945 juga memberikan pelindungan bagi pekerja di bidang ini agar untuk dapat bekerja serta mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang ia lakukan. Pencipta juga tetap mendapatkan pelindungan dari tindakan yang mempergunakan lagu-lagu Pencipta ini sehingga Pasal 23 ayat 5 UUHCmenetapkan tidak perlu kerumitan untuk mendapatkan izin Pencipta karena hukum telah meewajibkan hotel untuk license dan bayar royalty kepada 42 suatu lembaga terhadap lagu apapun yang dinyanyikan. Entah itu lagu batak, lagu jawa atau lagu Eskimo (kutub utara) sekalipun. Masih sejalan dengan Doktrin Ahli John Locke di atas, bahwa pelindungan terhadap Hak Pencipta wajib diberikan oleh karena itu muncul Pasal 9 ayat (1), ayat (2) ayat 3 jo. Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 87 UUHC jo. Pasal 3 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 dan peraturan pelaksanaannya yang lain yang pada pokoknya bahwa collection royalty ini melalui suatu lembaga di tengah dan lisensi nya tidak secara langsung (indirect) dari Penciptanya. Bahwa memang tidak ada frasa 'Pencipta memiliki hak untuk melarang menyanyikan lagu orang lain' di dalam Pasal9 ayat (2) UUHC bedakan dengan Pasal 23 ayat (2) yaitu Hak Pelaku Pertunjukan, Pasal 24 ayat (2) yaitu Hak Produser Fonogram serta Pasal 25 ayat (2) yaitu Hak Broadcaster (Lembaga Penyiaran) di mana mereka ini pada saat membuat Karya Rekam dan/atau Karya Siaran telah mengeluarkan investasi yang cukup besar sehingga dianggap layak untuk diberikan hak untuk 'melarang'. Akan tetapi pelarangan oleh Pencipta masih dapat dilakukan apabila perbuatan performer di dalam Pertunjukan itu dianggap merendahkan martabat dari Pencipta, sehingga Pencipta harus mempertahankan kehormatan dirinya (Vide: Pasal 5 ayat (1) UUHC). IV. Selalu Terdapat Lembaga di Antara Pencipta dan User yang Mengelola Royalti Public Performance (Indirect License); Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menerima royalty dari penggunaan Karya Ciptanya di tempat publik (Pasal 8 dan Pasal9 UUHC). Royalti milik Pencipta ini wajib diserahkan kepadanya, bukan kepada pihak lain yang bukan Pencipta. Dalam tindakan Public Performance ini 1 lagu sangat mungkin dalam waktu yang bersamaan dimainkan/diputar di puluhan tempat, entah dimainkan di dalam suatu Pertunjukan ataupun diputar dari suatu Karya Rekam yang sumber putarnya dari berasal dari Karya Rekam yang ada digital platform ataupun dari sumber lainnya; Oleh karena itu dibutuhkan fungsi management CMO/LMK ini yang akan berfungsi melakukan monitoring, melakukan negosiasi, melisensikan (licensing) lagu/musik sekaligus mengumpulkan menerima royalty hasil dari licensing tersebut hingga nantinya akan didistribusikan kepada Pemilik Hak termasuk 43 kepada Pencipta (Vide: https://www.wipo.int/en/web/copyright/collective- management) "What do CMOs do? Typically, a CMO: • monitors when, where and what works are used; • negotiates tariffs and other conditions with users; • licenses the use of protected works on behalf of its members and of other rights holders it represents; and collects the fees from users and distributes these to the rights holders. Kehadiran CMO atau LMK atau lembaga yang ada ditengah-tengah ini adalah untuk menyederhanakan licensing dan pembayaran royalty (Sumber: https://www.wipo.int/en/web/copyright/collective-management): Basics "What is collective management? "By authorizing or mandating professional Collective Management Organizations (CMOs) to manage their rights, authors, performers, producers and other right holders can simplify the management of those rights." Tindakan memanage hak cipta secara individu satu persatu tanpa bantuan suatu lembaga di tengah-tengah antara Pemilik Hak dengan User (radio, karaoke, restaurant, cafe) adalah tindakan yang tidak realistis. Dengan demikian memang diperlukan lembaga yang disebut sebagai Collective Management Organization (CMO) yang di Indonesia disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) (https://www.wipo.int/en/web/copyright/collective-management): "Managing copyright and related rights individually may not always be realistic. An author, performer or producer, for instance, cannot contact every single radio station to negotiate licenses and remuneration for the use of their songs. On the other side, it is not practical for a radio station 44 to seek specific permission from every author, performer and producer for the use of each song. CMOs facilitate rights clearance in the interest of both parties and economic reward for rights holders." Bahkan Direct License di Australia juga masih memerlukan suatu lembaga di tengah-tengahnya. Direct licensing di Australia inipun tidak bebas sebebas- bebasnya si Pemilik Hak terhadap semua lagu yang dimilikinya, dapat langsung berhubungan dengan setiap User akan tetapi di dalam setiap perjanjiannya dengan LMK, tetapi tetap ada pembatasan-pembatasan mensyaratkan penandatangan perjanjian apakah Pemilik Hak akan menggunakan cara Opt Out, Back License maupun Resignation dari APRA AMCOS,lagu yang mana yang akan dikategorikan di dalam kesepakatan Opt Out, Back License maupun Resignation dari APRAAMCOS.: ''As an APRA member, you have given us control of the performing and communication rights in your songs so we can license and distribute royalties on your behalf when your music is used in those ways. However, there may be times when you wish to deal directly with a music user and grant them a licence to use your music yourself, rather than through us. In these circumstances, before you can license the performing rights in your music yourself, you need to take the relevant rights back from us. There are three ways of doing this - we call them Opt 041t, LicencelBack or Resignation. Using Opt Out, you can decide to manage the rights in your full repertoire (i.e, all of your music) for particular music uses - for example, all live performances or digital downloads. We will continue to manage your full repertoire for all other uses. Licence Back allows you to license one or more of your songs directly to a particular user for a specific use. We will continue to manage those rights for all other users. Resignation of your membership means you take back control of all the performing and communications rights in your songs and we cease licensing or distributing royalties for your songs on your behalf You can then license those rights however you like, including directly with music users or through other music rights management organisations. If you deal directly with users via Opt Out, licence Back or Resignation, we will not enforce your rights or collect licence fees for those uses. This may affect your legal rights and income. You may want to get your own legal advice about this. V. Performer/Pelaku Pertunjukan Di dalam UUHC Tidak Pernah Dimaksudkan Sebagai User/Pengguna; Tidak ada definisi 'Pengguna/User' di dalam Pasal 1 UUHC karena semua di Ekosistem Hak Cipta (Musik) telah mahfum bahwa Pengguna/User itu adalah 45 para pengusaha. Pemahaman ini sudah berlangsung demikian sejak tahun 1990- an, sejak zaman Yayasan Karya Cipta Indonesia ("YKCI") beroperasi di Indonesia. Di dalam setiap ꞏ perjanjian yang dibuat oleh YKCI, YKCI menyebut para pengusaha hotel, karaoke dll itu adalah User dan tidak pernah Artis Pelaku Pertunjukan disebut sebagai User. Sejak Wahana Musik Indonesia berdiri September 2006 yang perjanjian- perjanjiannya banyak melakukan 'copy-paste' dari YKCI pun menyebut pengusaha-pengusaha hiburan di atas sebagai User bukan artis/Pelaku Pertunjukan. Hal ini juga diikuti terus oleh LMK-LMK yang lain bahwa User adalah para pengusaha hiburan bukan Artis/Pelaku Pertunjukan. Oleh karena itu UUHC mendefinisikan 'Orang' sebagai 'Pengguna' adalah orang perorangan dan badan hukum sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa user/pengguna itu adalah pengusaha hiburan sedangkan orang Pelaku Pertunjukan tidak bisa berbentuk badan hukum, dia harus orang perorangan saja. Demikian pula setiap peraturan pelaksanaan dari UUHC di bawah ini mengkonfirmasi bahwa Pengguna itu adalah pengusaha hiburan dan BUKAN orang Performer/Artis/Pelaku Pertunjukan: a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2014; c. Kepmenkumham No. M.HH-01.Hl.01.08 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penetapan Komisioner LMKN Tahun 2015; d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKl.2.0T.03.01-09 tentang Pengesahan Statuta dan Kode Etik LMKN; e. Kepmenkumham No. HKl.2.0T.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu termasuk di dalamnya Pengguna yang melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan (lagu) dalam Pertunjukan di dalam Konser Musik dan/atau Pertunjukan yang dilakukan di restaurant, kafe, pub, bar, klub Malam, hotel, pusat rekreasi, Lembaga Penyiaran Televisi dll; f. Kepmenkumham No. M.HH-01.Kl.01.08 Tahun 2019 tentang Penetapan Komisioner LMKN masa jabatan 2019-2024; 46 g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diundangkan tanggal 31 Maret 2021; h. Kepmenkumham No. 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; i. Permenkumham No. 9 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 25 April 2022 tentang Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021; j. Kepmenkumham No. M.HH-02.Kl.01.04.01 Tahun 2022 tentang Penetapan Komisioner LMKN masa jabatan 2022-2025; VI. Problem Pokok Collection Royalti Public Performance di Indonesia Dimulai pada tahun 1990, YKCI sebagai suatu lembaga yang menarik dan mengelola royalty dari Public Performance untuk hak-hak Pencipta lagu/musik di Indonesia awalnya mendapatkan dukungan dari The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) dan/atau LMK-LMK dari berbagai negara di dunia. CISAC bukan LMK. CISAC adalah suatu komunitas/ perkumpulan yang beranggotakan 'organisasi LMK' (https://www.cisac.org/ membership) bukan Pencipta orang perorangan: “Today, CISAC's membership extends to 228 authors' societies in 111 countries, spread over all geographic regions and artistic repertoires including music, audiovisual, drama, literature and visual arts." “By joining CISAC as a member, a society signals to its counterparts across the world that it is committed to meeting the governance standards and rules voluntarily adopted by the CISAC community." Melalui komunitas CISAC ini YKCI dapat membuat beberapa perjanjian bilateral dan/atau multilateral dengan beberapa LMK yang menjadi member CISAC. Dengan pengikatan perjanjian bilateral dan multilateral ini, YKCI dapat meng-collect royalty lagu-lagu milik pihak di luar Indonesia yang diputar di teritori Indonesia. Timbal baliknya, YKCI juga berhak menerima royalty dari lagu Indonesia yang diputar di luar negara Indonesia. Dukungan CISAC dan beberapa LMK di luar Indonesia membuat collection royalty public performance di Indonesia oleh YKCI tampak menggembirakan. Berbagai 'User' musik seperti hotel, stasiun radio, televisi, dan lain-lain pernah license dan membayar royalty untuk Pencipta kepada YKCI. Pada masa keberlakuan UUHC tahun 1987, Performer telah memiliki hak Public Performance 47 akan tetapi kelompok performer ini tidak meng-enforce haknya. Producer Rekaman saat itu tidak memiliki hak Public Performance. Namun di dalam perjalanannya harus diakui di dalam sejarahnya bahwa YKCI 'pernah' mengalami persoalan pengelolaan royalty hingga General Manager-nya saat itu harus dipidana masuk penjara. User yang dahulu membayar royalty sedikit-sedikit telah hilang 'trust' terhadap pengelolaan royalty milik Pencipta ini di YKCI dan mulai menghentikan pembayaran royalty. Di sisi yang lain, Pencipta yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan YKCI yang dahulu sempat pernah menerima laporan perhitungan perolehan royalty, saat itu menerima distribusi royalty yang tidak begitu jelas asal muasal perhitungannya. Trust itu mulai pudar, sehingga pada September tahun 2006 beberapa kelompok Publisher Musik mendirikan LMK WAMI (Wahana Music Indonesia). Beberapa Pencipta yang ada di YKCI hijrah ke WAMI, yang lainnya mendirikan LMK Pencipta lagu-lagu dangdut yang saat ini kita mengenal LMK Royalti Anugerah Indonesia (RAI). Sejak saat itu perkembangan perolehan LMK-LMK Pencipta ini bergerak lamban untuk menumbuhkan kembali kepercayaan User terhadap pengelolaan royalty di Indonesia. Apalagi setelah mereka mendengar informasi bahwa YKCI tidak lagi menjadi anggota dari CISAC. Kesadaran User musik Indonesia akan kewajiban license dan membayar royalty ini semakin pudar selain karena ruwetnya 'pengurusan LMK' ditambah juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah yang tidak sinkron satu dengan yang lainnya. Alih-alih menaikkan Pendapatan Asli Daerah {PAD) di satu daerah, terdapat kebijakan Pemerintah Daerah yang menetapkan tarif Pajak Hiburan 70% terhadap Karaoke. Beban kewajiban pajak yang sangat berat ini membuat pengusaha juga enggan melakukan pembayaran royalty musik. Bermunculannya lebih dari satu LMK Pencipta di Indonesia dengan segala persoalannya di atas ditambah pula dengan mulai munculnya LMK Producer dan LMK Performer maka UUHC Tahun 2014 mulai memikirkan adanya collection royalty 'satu pintu' yaitu di LMKN. Sejak Tahun 2014, melalui Pasal 89 UUHC negara republic Indonesia mengambil kebijakan untuk mengambil alih pengurusan royalty yang dahulu urusan hukum privaat menjadi ikut ditangani oleh negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Atas dasar Kewenangan 48 (bevoegdheid) dari UU ini, Menteri kemudian mengangkat 10 Komisioner LMKN yang melaksanakan kewenangannya menghimpun, mengelola dan mendistribusikan royalty musik. Sebagian ahli hukum menganggap kebijakan pemerintah mengambil alih urusan privaat menjadi urusan administrasi negara adalah tindakan yang kurang tepat, tetapi tanpa memberikan solusi perbaikan hukum yang dapat memperbaiki carut marutnya pengelolaan royalty di LMK. Salah satu bentuk perbedaan pendapat tersebut adalah munculnya complain n (kecil) dan N besar di dalam LMKn di Pasal 89 UUHC. Pada sisi yang lain, pemerintah jalan terus mengadopsi hampir semua pengaturan yang ada di dalam hukum privaat collection royalty ke dalam peraturan pelaksanaan dari UUHC ini melalui pengesahan beberapa Peraturan Menteri Hukum dan HAM, beberapa Keputusan Menteri Hukum dan HAM, belakangan dengan disahkannya PP No. 56 Tahun 2021 dll. Perdebatan di ekosistem royalty musik ini terus mengemuka seolah tanpa ujung pangkal yang jelas. Setiap pihak seolah-olah memiliki dasar alasan yang benar dengan argumentasi-argumentasinya hanya untuk kepentingan golongannya masing- masing. Dalam keadaan yang seperti ini, pendapatan royalty dari Public performance juga semakin lama semakin tidak menunjukkan peningkatan penghasilan ditambah pula pada tahun 2021 Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga tidak ada musik dapat dimainkan untuk ditonton di dunia hiburan Pertunjukan, atau Public Performance. Hiburan (musik) di dunia digital menjadi pilihan utama pada saat covid-19 melanda. Pada moment ini, banyak orang membuat content (musik) untuk dinikmati oleh banyak orang tanpa harus bertemu offline. Banyak performer menjadi eksis dalam situasi saat itu dan semakin dikenal Masyarakat setelah kita semua dapat bebas bertemu offline. Sebagian pihak memang mendapatkan benefit dari pembuatan content-content di dalam dunia digital. Pada bagian lain Pencipta aslinya kurang memahami cara mendapatkan royalty dari pemutaran lagunya di dunia digital. Selain itu memang juga terjadi perubahan 'cara pembajakan di dunia digital' dimana kebijakan pemerintah Indonesia di dunia digital juga mempengaruhi betapa mudahnya seseorang melakukan pembajakan di dunia digital tanpa dapat dibebani hukuman berat sesuai dengan kejahatannya. 49 Pada akhirnya terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara pendapatan yang diterima oleh Pencipta dengan Performer. Setelah terbebasnya dari Covid-19, Performer semakin 'berkibar' di panggung-panggung Pertunjukan, sedangkan Pencipta yang mengharapkan penghasilan Passive dari LMKN/LMK tidak menerima haknya karena User yang tidak sadar royalty ditambah kinerja LMKN/LMK yang perlu diperbaiki. Tidak mengherankan di dalam situasi seperti ltu, pada tahun 2022 terjadi pelarangan menyanyikan lagu orang lain (lagu berbahasa Batak Karo) di dalam pesta perkawinan di Tanah Karo dengan menggunakan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 113 ayat (2) UUHC, bahwa 'wajib ijin Pencipta' diartikan Pencipta juga memiliki hak untuk melarang lagunya dinyanyikan kecuali yang menyanyikan dapat memenuhi apa yang disyaratkan oleh si Penciptanya. Selanjutnya, pelarangan tersebutjuga mengemuka karena seorang Pencipta Ahmad Dhani melarang Once Mekel untuk menyanyikan lagu-lagunya. Berlanjut pula dengan pelarangan oleh pencipta-pencipta lagu lainnya terhadap teman-teman ex satu kelompok music, dimana si penciptanya sudah tidak lagi menjadi anggota dari kelompok band tersebut. Hingga terjadi pula ahli waris Koes Plus melarang T'Koos Band untuk menyanyikan lagu-lagu Koes Plus, walau si penyelenggara acara telah membayar royalty. Jadi memang saat ini terjadi perdebatan Apakah Pasal 9 ayat (2) UUHC sepanjang frasa 'wajib mendapatkan ijin Pencipta' juga dapat diartikan bahwa Pencipta dapat melarang orang lain untuk menyanyikan lagunya di dalam suatu Pertunjukan? VII. Memahami arti 'Penggunaan Secara Komersial' Perdebatan yang sering mengemuka dalam kaitannya dengan 'Penggunaan Secara Komersial' adalah mengenai 'Penggunaan yang Wajar atau disebut normal' di dalam bisnis ini yang seperti apa? John Locke di dalam pendapatnya di atas walaupun dalam kesadaran bahwa creator semuanya ini adalah Tuhan sendiri akan tetapi pada intinya setiap usaha manusia yang menambahkan nilai dari sesuatu barang yang dari Tuhan tadi layak untuk mendapatkan 'keuntungan' dari penggunaan barang yang telah ia tambahkan 'usaha kreatifitasnya' di dalam barang natural tersebut. John Locke tidak hanya berhenti di situ, beliau juga menyatakan bahwa si Pencipta juga tidak bisa mengambil habis semua yang ada di alam ini hanya 50 untuk kepentingan dirinya seorang diri. Harus juga memperhatikan kepentingan Masyarakat luas. Dalam konsep inilah, perlu ditimbang-timbang secara normal atau wajar antara kepentingan• kepentingan individu Pencipta dan juga kepentingan-kepentingan Masyarakat banyak tanpa melakukan pembunuhan terhadap kehidupan kreatifitas dari si Pencipta. 3 Kriteria untuk membahas apa yang disebut sebagai 'Penggunaan Secara Wajar atau Normal' dari US Copyright Act 1976, Art. 107: • Tujuan dan karakteristik penggunaan bersifat komersial atau tidak; • Jumlah dan kualitas dari bagian yang digunakan; • Pengaruh penggunaan tersebut terhadap potensi pasar, Jumlah dan kualitas dari bagian yang digunakan dalam suatu Pertunjukan Bahwa konsepnya adalah Pertunjukan tersebut tentu tidak boleh merugikan Pencipta sebagai pihak yang menciptakan lagu tersebut. Ketika lagu tersebut dipertunjukkan kepada orang lain jangan sampai dibawakan dengan kualitas atau cara yang sengaja merendahkan harkat dan martabat si pencipta. Membawakan lagu orang lain tidak boleh sengaja menjadikannya olok-olok terhadap diri si Pencipta. Pengaruh Penggunaan Lagu tersebut dalam Pertunjukan terhadap potensi pasar Pengaruh peristiwa Pertunjukan lagu tersebut terhadap potensi pasar tidak boleh merugikan si Pencipta. Misalnya, dinyanyikannya lagu-lagu lawas dalam pertunjukan yang ditonton oleh generasi muda akan membuat generasi muda tersebut terdorong untuk mendengarkan kembali melalui spotify dan/atau youtube dll sehingga ketika lagu lawas tersebut kembali diputar oleh generasi muda, maka Pencipta kembali memperoleh keuntungan royalty dari lagu-lagu yang diputar kembali tersebut. Pencipta telah memperoleh royalty dari dinyanyikannya lagu lawas tersebut di sebuah Pertunjukan, Pencipta juga menerima royalty dari pemutaran lagu-lagu lawas tersebut dari digital platform. VIII. Perkara 'Pelarangan' ini sudah dimulai di Tanah Karo, Kabanjahe pada Tahun 2022 Pencipta melarang Penyanyi untuk menyanyikan lagu-lagunya sudah dimulai sejak sekitar April Tahun 2022, di Tanah Karo, Kabanjahe ketika itu 51 Pencipta lagu yang tergabung dalam organisasi OTAROSE, Perkumpulan Pencipta Lagu Karo Seindonesia melarang Penyanyi/Performer menyanyikan lagu-lagu daerah Batak Karo dimanapun tempatnya, hingga di acara-acara Perkawinan sebelum memang Penciptanya mengijinkan untuk dinyanyikan. Para Pencipta tersebut melarang dan mengancam akan melaporkan kepada Polisi siapapun Entertainer/Performer lagu-lagu Karo yang menyanyikannya di acara- acara Perkawinan. Para pekerja seni/performer/penyanyi takut untuk menjalankan pekerjaannya ketika menyanyi menghibur di acara perkawinan. Mereka takut akan ditangkap polisi. Polisi pun menjadi 'kebingungan' untuk memproses perkara yang diajukan. Di satu sisi frasa 'tanpa hak dan/atau tanpa izin' tersebut memang ada di Pasal 113 ayat (2) jo. 'wajib izin' di Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (1) UUHC. Oleh karena itu tanggal pada bulan Juni 2022 kami diundang untuk menjelaskan mengenai UUHC dan konvensi lnternasional mengenai hal ini. lntinya kami menjelaskan bahwa pelarangan-pelarangan ini akan mematikan kreatifitas, lagu-lagu Batak karo tidak akan Lestari bahkan akan ditinggalkan. Bila permasalahannya mengenai royalty, hal itu dapat diusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM agar menentukan keputusan tarif royalty di acara perkawinan yang tidak memberatkan dan memberikan kebebasan kepada Performer untuk menyanyikannya. Syukur kepada Tuhan Masyarakat di Kabanjahe Tanah Karo menjadi tenang kembali dan dapat menyanyikan lagu-lagu Karo di seluruh Indonesia. IX. Konvensi lnternasional: Tindakan Pertunjukan Tidak WAJIB Membutuhkan Otorisasi Dari Pencipta 1. Sebagai referensi di dalam menafsirkan Pasal 9 UUHC di atas, Konvensi lnternasional Konvensi lnternasional di bawah ini menyatakan bahwa hanya Distribution (Hak Distribusi), Right of Rental (Hak Sewa), Reproduction (Hak Penggandaan) yang memerlukan otorisasi dari Pencipta sedangkan tindakan Pertunjukan tidak membutuhkan otorisasi dari Pencipta: a. Article 9 (1) Berne Convention: Article 9 [Right of Reproduction: 1. Generally; 2. Possible exceptions; 3. Sound and visual recordings] 52 "(1) Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form." b. Article 6 (1) WCT: Article 6 Right of Distribution "(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership." c. Article 7 (1) WCT: Article 7 Right of Rental "(1) Authors of works embodied in phonograms .... shall enjoy the exclusive right of authorizing commercial rental to the public of the originals or copies of their works" d. Article 8 WCT: Article 8 Right of Communication to the Public “... authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, 2. Terbatas hanya pada Dramatical Music dan Musical Works dalam kaitannya dengan drama yang memerlukan otorisasi dari Pencipta, selebihnya tidak. Hal ini bisa dibaca dalam Article 11 Berne Convention: Article 11 "[Certain Rights in Dramatic and Musical Works: 1. Right of public performance and of communication to the public of a performance; 2. In respect of translations] (1) Authors of dramatic, dramatic-musical and musical works shall enjoy the exclusive right of authorizing: (i) the public performance of their works, including such public performance by any means or process; (ii) any communication to the public of the performance of their works." Bisa saja Pasal 9 ayat (2) UUHC ditafsirkan secara keliru padahal itu hanya akibat dari kita yang sebenarnya tidak bersedia membaca Konvensi lnternasional, pasal-pasal lain selain Pasal 9 ayat (2) UUHC dan peraturan pelaksanaannya tentang royalty Pertunjukan yang telah diberlakukan sejak lama. Ditambah lagi kita langsung beranggapan bahwa karena Pencipta haknya eksklusif maka dapat secara langsung mengijinkan atau bahkan tidak mengijinkan (melarang) Performer untuk memainkan lagu karya cipta orang lain. Pelarangan-pelarangan oleh 53 Pencipta semacam ini dapat dianggap sebagai tindakan Abuse of Intellectual Property; X. Pelarangan-pelarangan yang Unreasonable akan Mematikan Kreatifitas Pelarangan yang tidak beralasan (Unreasonably restrain trade) berakibat Abusse of IPR by the Copyright Owner dan pelarangan itu melanggar Art. 8 TRIPs: "Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of Intellectual Property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology" Demi pengembangan kreatifitas maka pelarangan-pelarangan menyanyikan lagu orang tidak diperlukan kecuali tujuan tindakan itu adalah untuk merusak harkat dan martabat Pencipta. Apabila akan melakukan suatu pelarangan pun, maka pelarangan itu tidak dapat dilakukan sembarangan sesuka hati si Pencipta. Pelarangan itu pun wajib dilakukan dengan memperhatikan Asas ltikad Baik. Unsur ltikad Baik itu sendiri harus memenuhi unsur honesty in belief of purpose, memiliki 'reasonable commercial standards of fair dealing' dan 'absence of intent to defraud/to seek unconscionable advantage: ''A state of mind consisting in (1) honesty in belief of purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage (Black's Law Dict) ujuan pelarangan tersebut harus jujur dilakukan demi mempertahankan kehormatan diri atau reputasi Pencipta, bukan karena latar belakang like or dislike terhadap orang yang akan mempertunjukkan ciptaan lagu tersebut. Alasan pelarangan tersebut juga tidak dapat dilakukan karena alasan-alasan bahwa Pencipta memiliki hak atas penerimaan royalty sehingga Pencipta dapat langsung {direct) menagihnya ke User padahal standard komersialisasi Publik Performance adalah indirect license. Pelarangan menyanyikan lagu orang lain juga tidak selayaknya dilakukan karena adanya intent untuk 54 melakukan defraud atau memang niatannya adalah untuk mencari keuntungan (aji mumpung) yang menerapkan harga tertentu untuk kepentingan pribadi yang menurut ukuran moral Masyarakat umum hal itu tidak layak untuk dilakukan (Absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage). XI. Mengenai Distribusi Royalti LMKN kepada LMK Hingga kepada Pencipta Sebelum membicarakan Distribusi, perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan dasar hukum ketika LMKN melakukan Collection dan ketika LMKN melakukan Distribusi Royalti kepada LMK. Dasar hukum LMKN melakukan Collection adalah karena kewenangan (bevoegdheid) hukum administrasi {negara) yang diberikan oleh Pasal 89 ayat (2) UUHC, bukan karena pemberian Kuasa. Oleh karena itu collection royalty di Public Performance ini tidak pernah memperhitungkan lagu apa yang diputar/dimainkan. Semua lagu/musik yang diputar/dimainkan di seluruh teritori public performance di Indonesia secara langsung dan otomatis berkewajiban untuk license dan membayar royalty. Beda dengan LMKN, antara LMK dengan Pemilik Hak memiliki hubungan hukum perjanjian dimana hubungan hukum ini dibangun dari hubungan hukum privaat dalam bentuk perjanjian yang keabsahaannya digantungkan pada unsur di dalam Pasal 1320 yaitu Kecakapan seseorang (bekwaamheid). Oleh karena itu tidak mengherankan bila Pasal 87 ayat (1) UUHC hanya dapat memberikan hak ekonomi terbatas HANYA kepada Pemilik Hak yang menjadi anggota dan/atau melakukan kesepakatan dengan LMK. Diluar itu, LMK tersebut tidak memiliki alas hak yang sah untuk dapat menyerahkan royalty kepada Pemilik Hak yang bukan menjadi anggota LMK. Apabila sebuah LMK menyerahkan royalty kepada pihak yang tidak pernah membuat kesepakatan kerjasama dengan LMK, maka LMK dan/atau pengurus LMK tersebut dapat dipidana atas perbuatan Penggelapan. Di atas telah dijelaskan bahwa tarif collection royalty public performance telah diatur dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM 55 Tahun 2016. Setelah uang royalty masuk ke rekening LMKN, maka Distribusi royalty dari LMKN kepada LMK memiliki cara dan/atau faktor penghitung tersendiri. Setiap LMK diseluruh dunia memiliki cara dan/atau faktor penghitung yang khas. American Society of Composers, Authors and Publishers ("ASCAP"} memiliki cara dan faktor penghitungan distribusi royalty sebagaimana dikutip di bawah ini {Vide: This Business of Music, M. William Krasilovskyand SydneyShemel with contribution by John M. Gross & Jonathan Feinstein, 10th Ed., Crown Publishing Group, New York, 2007, p. 152-153): THE ASCAP PAYMENT SYSTEM "For over 25 years, all new ASCAPwriter members elected to be paid in the same way as the publishers: on the current performance plan ..... The number of credits allocated for each performance of a work depends on a number offactors, including: • Type of performance • 'Hookup' factor - e.g., with network television, the number of stations carrying a broadcast • Follow the dollar' factor - the money that ASCAP receives from any medium is paid to writers and publishers for performances in that medium • Time of day-e.g., prime-time performance of a work is worth more thatn early morning performance of the same work." Broadcast Music Inc. (BMI) di amerika memiliki faktor penghitungtersendiri (Vide: This Business of Music, M. William Krasilovskyand SydneyShemel with contribution by John M. Gross & Jonathan Feinstein, 10th Ed., Crown Publishing Group, New York, 2007, p.154-155): "THE BMI PAYMENTSYSTEM BMl's performance payment schedule for network and local television, which is distributed to all its affiliates, is available on its Website, together with detailed description of types of performances, as part of its Royalty Information Booklet. There are separate categories depending on time slot - prime time, late night, overnight, and daytime - and performance type - feature, background theme, logo, infomercial, and commercial jingle. The rate for a full feature (45 seconds or more) during prime time on network television is $11.50, the rate for a background performance in the same time slot is $1.42 per minute ...... 56 All commercial radio licensees have a basic rate that is applicable to a 90 second or more featured program (The rate for airings under 90 minutes is prorated) .... College radio has a minimum rate of 6 cents per featured performance, and classical music has a minimum rate of 32 cents per minute. There are no minimum for commercial or National Public Radio Stations. In addition to the basic distributions, BM/ has enhanced payments for works qualifying for bonus a/location. Forexample, a Hit Song bonus is applied to songs determined to have been performed more that 95,000 times during any applicable quarter. A Standards bonus is given to works that enjoyed sustained long term" Demikian pula setiap LMK memiliki cara dan/atau faktor penghitungnya yang berbeda satu dengan yang lainnya. LMKN memberikan panduan agar ditribusi dapat dilakukan secarafair, accountable, dan transparent. LMK WAMI mungkin mengalokasikan faktor penghitung terbesar yaitu frekuensi penggunaan lagu. Berbeda dengan LMK WAMI, LMK RAI menggunakan sytem Pyramida dimana karena kesenioran dan popularitas lagu Haji Rhoma lrama menempati level tertinggi dari gunung Pyramida tersebut sehingga akan menerima porsi yang lebih kecil dari pada Pencipta lagu yang baru yang menempati level dasar dari Pyramida tersebut. Kesimpulan: 1. Doktrin private right John Locke bukanlah doktrin kepemilikan pribadi yang absolut. Memang faktor usaha (labour) yang ditambahkan, adalah faktor yang akan membedakan kepemilikan tersebut adalah kepemilikan pribadi atau kepemilikan common, akan tetapi upaya kepemilikan pribadi ini juga harus memperhatikan ketersediaan yang cukup di Masyarakat sehingga barang itu dapat dipergunakan juga untuk kepentingan orang-orang yang common; Bahkan konsep kepemilikan hak cipta bangsa Indonesia adalah kepemilikan yang sangat memperhatikan kepentingan communal dan tidak terlalu mengagung-agungkan kepemilikan pribadi sebagai hal yang utama. Disini perlu dicari titik keseimbangan antara kepentingan communal dengan tidak merugikan kepentingan pribadi; 2. Konvensi-konvensi lnternasional tidak mewajibkan seseorang yang menyanyikan lagu orang lain untuk mendapatkan ljin terlebih dahulu dari Pencipta; 57 3. Performer perlu diberikan keleluasaan menyanyikan lagu orang lain dan tidak seharusnya dibebani tanggung jawab yang berlebihan ketika menyanyikan lagu orang lain sehingga performer dapat mengembangkan kreatifitas, karena pengembangan kreatifitas adalah tujuan utama dari perlindungan hak cipta itu sendiri; 4. Pencipta masih dapat melarang orang lain hanya apabila ketika lagunya dibawakan dengan tujuan merugikan kehormatan diri dan merusak reputasi Pencipta; 5. Kewajiban memperoleh ijin atau license Pencipta adalah suatu pengaturan yang ingin memastikan Pencipta dapat menerima hak atas pemanfaatan ekonomi dari lagu yang diciptakannya, bukan hak untuk melarang orang menyanyikan lagu dalam suatu pertunjukan. Oleh karena itu Pasal 9 ayat (2) UUHC yang dapat diartikan bahwa izin wajib didapatkan dari Pencipta secara langsung (direct license) khusus di dalam suatu Pertunjukan perlu dinyatakan tidak berlaku; 6. Tindakan menyanyikan lagu orang lain adalah suatu bentuk apresiasi/penghargaan kepada Pencipta. Pelarangan-pelarangan yang tidak beralasan (unreasonable reason) adalah bentuk abuse of IPR dan mematikan kreatifitas; 7. Arti 'Penggunaan yang wajar' adalah ketika menyanyikan lagu orang lain dengan tetap menjaga jangan sampai tindakan tersebut merugikan kehormatan diri dan reputasi si Pencipta. Arti 'Penggunaan yang wajar' yang lain adalah suatu upaya agar potensi pasar Pencipta dapat berkembang lebih luas lagi; Dalam persidangan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  Collection royalty di Indonesia sedikit berbeda dengan collection royalty public performance yang ada di luar negeri. Pertama, di Indonesia itu kita kenal dengan prinsip ECL (Extended Collective Licensing). Jadi, ini mirip dengan yang ada di negara-negara Nordic Countries. Apa pun yang diputar, entah itu lagunya apa, apa pun yang dipertunjukkan, apa pun itu lagunya, maka secara otomatis ketika keluar suara itu, ada kewajiban untuk license dan membayar royalti. Jadi, license terpisah dengan masalah royalti, karena ada perdebatan penciptanya miskin, performer-nya kaya. Ini kan agak tidak tepat. Karena sebenarnya yang 58 memiliki hak paling banyak adalah pencipta. Karena di setiap karya cipta itu ada haknya si pencipta. Ketika itu menjadi karya rekam yang diputar di tempat publik, si pencipta juga memiliki hak di dalam karya rekam tersebut, dia punya hak di mana pun ada musik, dia punya hak.  semestinya memang secara logika, harusnya karena haknya dia paling banyak, maka dia memiliki penghasilan yang jauh lebih besar. Ketika pelaku pertunjukan mereka mempertunjukkan sebuah ciptaan, maka lagu-lagu misalnya lagu sudah lawas dinikmati oleh anak-anak muda. Sehingga royalti untuk pencipta menjadi bertambah. Ini salah satu mengenai bahwa di dalam praktiknya kenapa pencipta memiliki penghasilan yang sedikit, permasalahannya, problemnya banyak.  ECL itu adalah yang dianut di dalam ketentuan hukum di Indonesia, sama dengan yang ada di Nordic Countries. Jadi, tadi ketika ditanyakan bahwa LMKN tidak mendapatkan kuasa. Bagi LMKN untuk collection royalty, tidak memerlukan kuasa. LMKN itu melaksanakan tindakan-tindakan hukum administrasi negara. Kemudian, LMK itu lembaga privat. LMK itu perkumpulan dan bisa juga koperasi, jadi ranahnya privat, diberlakukan hukum perjanjian 1320 BW. Kemudian, kalau LMKN itu tindakan hukum administrasi negara.  Bagaimana lagu Indonesia di luar negeri? Ketika itu dinyanyikan di Belanda, misalnya. Maka karena ada reciprocal agreement antara Buma/Stemra misalnya, LMK di Belanda, dengan yang ada di Indonesia, maka kita collect juga. Royalti yang dimainkan di sana, kita collect dengan suatu perjanjian juga. Mereka akan sampaikan, “Kalau ada lagu Belanda juga, ya, tolong setor kepada kami, gitu.”  Konvensi internasional tidak mewajibkan otorisasi pencipta dalam suatu pertunjukan, hanya terbatas pada reproduction, distribution, rental right, hanya itu, yang lain tidak, begitu. Sampai saat ini, tidak ada pelaranganan performance di luar negeri. Karena bagi mereka, pencipta-pencipta di luar negeri, sistemnya juga berjalan dengan baik. Justru dengan pertunjukan lagu-lagu penciptaan mereka, itu akan membuat mereka menjadi punya pasar yang lebih lagi, kalau kita bicara mengenai hak ekonomi, gitu, ya. Jadi, sangat menguntungkan lagu itu dinyanyikan oleh orang lain, gitu.  Ketika kita membeli CD, maka itu adalah bukan hak untuk pemutaran di tempat publik, tapi reproduction right. Jadi, itu bukan double royalty. Yang sering ada di 59 pembicaraan diskusi kita mengenai double royalty itu seringkali adalah ketika satu pencipta ternyata terdaftar di dua LMK, itu double.  Pasal 9 ayat (2) tidak bisa tidak ada dua interpretasi yang saling bertolak belakang. Wajib izin itu diartikan dengan ada hak untuk melarang orang lain untuk menyanyikan lagunya. Semua lagu ketika dimainkan di dalam sebuah tempat yang open space, banyak orang bisa ada tiket, bisa tidak.  Kemudian yang kedua adalah di tempat yang lebih kecil, private begitu, akan tetapi dihadiri bukan hanya sekadar keluarga atau para teman. Itulah, tapi di ujung ini semuanya perlu kita pisahkan antara license dan juga royalty.  Ada hal-hal keluhuran di dalam collection royalty, tidak melulu mengenai angka. Jadi, banyak sekali aspeknya. Karena itu, seringkali di dalam Indonesia ini ketika collection royalty dilakukan, distribusinya yang tidak diputar pun akan menerima royalti juga. Jadi, ini ada aspek sosialnya. Yang tidak diputar lagunya, itu juga akan menerima royalti walaupun itu minimum royalty. Sebagai stimulus bagi si pencipta ketika lagunya tidak atau jarang diputar di publik, maka dia terdorong untuk menciptakan lagu yang bisa diterima oleh masyarakat. 3. Keterangan Saksi Rina Aprilia - Saksi adalah seorang pelaku pertunjukan yaitu penyanyi yang telah malang melintang hampir 30 (tiga puluh) tahun bernyanyi di banyak event seperti pertunjukan di Café, Restoran, Hotel, Wedding Event (event Pernikahan), Ulang Tahun, Launching Product. Saksi bukan penyanyi terkenal sebagaimana penyanyi papan atas wanita yang ada di Indonesia seperti Raisa, Rossa, atau Lyodra dan lain-lain. Tapi bernyanyi adalah profesi saksi, menghibur pengunjung dengan bernyanyi, pekerjaan ini yang menghidupi kebutuhan sehar-hari saksi dan keluarga. Apalagi saksi adalah seorang single parent dengan 5 (lima) orang anak yang saya asuh. - Saksi membawakan lagu-lagu ciptaan orang lain, karena tugas saksi adalah sebagai pembawa lagu harus bisa membawakan lagu-lagu segala jenis genre. Banyaknya daftar lagu-lagu yang bisa saksi bawakan, atau istilahnya Repertoire (dibaca: Repertoar) adalah modal kami sebagai entertainer/ penghibur dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh penyelenggara acara. Jasa saksi akan dipakai sesuai dengan kebisaan kami membawakan 60 lagu-lagu yang diinginkan oleh penyelenggara, yang mana atas permintaan, atau konsep acara sebagaimana yang diinginkan Klien mereka. - Seiring dengan ramainya polemik permasalahan yang ada, di mana ada Penyanyi yan dilarang, disomasi, digugat, bahkan dilaporkan pidana oleh Pencipta Lagu, membuat saksi dan teman-teman bingung, khawatir dan ketakutan. Saksi alami sekitar akhir tahun lalu, ketika saya ada event bernyanyi di sebuah Outlet (Bandar Djakarta) di daerah Jakarta, saksi didatangi dan diingetin oleh Manager Outlet tersebut dia mengatakan “Mbak… hati-hati ya kalau nyanyi… ada lagu-lagu sekarang yang kena Undang-Undang Hak Cipta… Mbak browsing aja dulu yaa biar tahu lagu- lagu apa saja, kita cari aman ya mbak..” itu terjadi saat saksi mau perform, ini membuat saksi tidak nyaman bernyanyi dan jadi hati-hati, karena saat itu dikarenakan saksi awam, diingatkan mendadak, dan belum sempat mencari informasi terkait lagu-lagu apa yang kena Undang-Undang Hak Cipta seperti kata manager tersebut. Sambil tetap professional menjalankan tugas saksi bernyanyi tetapi pikiran saksi berkecamuk mikir nyanyi lagu yang mana yaa. Lagu mana yang boleh dan tidak boleh. Kemudian bila ada request (permintaan lagu) Indonesia oleh pengunjung/audiens terpaksa saksi tidak membawakan lagu tersebut karena takut nanti kena somasi atau terkena masalah hukum. Sepanjang event tersebut walaupun banyak yang kecewa karena penonton/pengunjung berpikir saksi dan musisi pengiring tidak bisa membawakan lagu permintaan mereka tersebut. Saksi harus bisa mengalihkan kekecewaan penonton/pengunjung dengan opsi membawakan lagu lainnya. - Tugas saksi di dalam kontrak menyanyi pada sebuah event adalah bernyanyi dari jam sekian hingga jam sekian, event nya bertemakan apa, serta “hak” apa saja yang saksi dapat atas jasa saksi bernyanyi, termasuk honorarium. Tentu saja nominalnya tidak sebanding dengan Penyanyi terkenal papan atas. Di benak saksi dan teman-teman penyanyi seperti saksi, bagaimana nasib nya kalo kita disomasi atau dilaporkan, kemudian diminta untuk membayar setiap lagu yang akan kami bawakan sebagaimana permasalahan yang terjadi saat ini. Sedangkan sedikitnya 20 (dua Puluh) lagu saksi bawakan di setiap Job event yang kami terima. Honorarium saksi 61 khususnya sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 1.500.000,- tergantung besar kecil event. Apabila diberlakukan harus membayar setiap lagu sekian juta, sangat tidak cukup, sungguh tidak mungkin dapat dilakukan. Pelaku Pertunjukan/Penyanyi seperti saksi ini dan teman-teman musisi pemain musik yang mengiringi saya nyanyi, saksi ini diminta untuk membawakan lagu-lagu sesuai dengan keinginan penyelenggara acara atau café/restaurant/Hotel tempat bekerja. Contohnya diminta membawakan lagu-lagu Hits Top 40, lagu-lagu Tembang Kenangan, Back to 90’s, dan lain- lain. Ini disesuaikan dengan konsep acara yang diinginkan oleh penyelenggara atau konsep Venue tempat saya menyanyi. Tentu saja lagu-lagu yang sedang hits akan banyak menjadi request yang diinginkan penonton/pengunjung. Namun karena kekhawatiran saksi akan terkena masalah hukum, membuat saksi enggan/tidak mau membawakan lagu- lagu Pencipta Indonesia terutama yang sedang sengketa saat ini. Percakapan di WA Group Pelaku Seni Musik semua membicarakan ketakutan ini. Selain takut membawakan lagu-lagu dari Pencipta yang sedang viral kasusnya, Ada yang diinfokan jangan membawakan lagu ciptaan Pencipta A atau Pencipta B dan lain-lain. Akibat simpang siur informasi, kekhawatiran ini, Intinya sampai ada yang mengambil kesimpulan tidak akan membawakan lagu-lagu Ciptaannya Pencipta Indonesia, lebih aman nyanyi lagu Barat saja. Padahal saksi sangat senang membawakan lagu-lagu Indonesia, karena hal ini juga dapat meningkatkan popularitas lagu tersebut. Apalagi kalo saksi kenal dengan Penyanyi/Pencipta, atau pernah kolaborasi dengan Penyanyi aslinya sebagai Backing Vocal di event mereka. Di samping senang membawakan lagu-lagu Ciptaan dan Penyanyi idola, saksi juga sangat menghormati mereka. Dalam hal ini ada Kontribusi kami juga bisa menaikkan popularitas Lagu tersebut. Kewajiban saksi dan musisi pengiring saya tidak sekedar menjalankan pekerjaan semata tapi ada tanggungjawab membawakan lagu-lagu orang lain dengan sebaik-baiknya, kemampuan maksimal, sehingga kalo bisa sebaik penyanyi dan sebagus lagu aslinya. Ada tanggungjawab saksi sebagai pembawa lagu-lagu tersebut, jangan sampai menjadi rusak, ditampilkan tidak baik. Apabila saksi bawakan dengan baik tentu saja ada apresiasi dan kepuasan dari 62 pengunjung, walau mungkin apresiasi itu bisa juga karena lagu tersebut disukai pengunjung, atau karena relate (terkoneksi) dengan momen yang pernah dialami pengunjung. Kebahagiaan saksi dan pengiring musik membuat pengunjung senang, dapat membawa suasana bahagia, menghilangkan penat dan kesedihan pengunjung. Pengunjung ingin menikmati lagu-lagu, terhibur, bukan datang karena mengidolakan saksi. - Pekerjaan saksi adalah menyanyi, ini adalah talenta saksi, yang diberikan Tuhan untuk dipergunakan membiayai kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga. Bekerja memenuhi penghidupan, upaya bertahan hidup sebagaimana adalah Hak Asasi setiap orang. Tapi bekerja dalam ketakutan dan kebingungan juga bukanlah kondisi yang diinginkan. Secara psikis sebagai penyanyi, rasa ketakutan yang dialami bukanlah suatu hal yang dianggap biasa, selalu ada dalam pikiran setiap tampil, mudah-mudahan tidak diminta membawakan lagu A-B-C, karena nanti kena masalah hukum pula. Padahal untuk tetap hidup perlu tetap berkarya. Namun, dengan munculnya berbagai persoalan hukum seperti berita viral akhir-akhir ini, niat baik saya dan teman penyanyi lainnya serta musisi pengiring, yang mestinya berangkat bekerja dengan hati gembira menjadi terusik dan khawatir. Apalagi saksi sebagai Penyanyi, front depan yang menyajikan/ membawakan lagu. Demikian juga ada rasa khawatir dari Musisi Pengiring bila sewaktu-waktu bisa saja dilarang, disomasi bahkan dilaporkan pidana, karena mereka membawakan musik dengan sama persis dengan lagu di master rekaman aslinya. Saksi juga menjadi Saksi karena banyak yang tidak mengetahui bahwa polemik yang terjadi perihal penafsiran Undang- Undang Hak Cipta ini bagi mereka hany sengketa antara Pencipta dan Penyanyi terkenal saja. Bahwa Undang-Undang yang ditafsirkan dan dimaknai tidak akan berimbas kepada setiap Pelaku Seni yang tidak terkenal, yang bukan “papan atas”. Hal ini tentu saja karena banyak yang tidak/belum paham, padahal suatu Undang-undang itu berlaku untuk semua warga Indonesia, dari atas sampai bawah. 4. Keterangan Saksi Denny Rachman - Saksi adalah penyanyi professional yang sudah malang melintang bernyayi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. saksi selain sebagai penyanyi 63 regular di café, juga pernah bernyanyi di beberapa tempat di restoran, Hotel, dan juga event tertentu. - Saksi bukan penyanyi professional yang selalu ada di televisi. saksi juga bukan Penyanyi professional yang dibayar puluhan juta, bahkan ratusan Juta. saksi hanya penyanyi professional demi untuk kebutuhan kehidupan saksi dan keluarga. Ketika saksi diminta menjadi saksi dalam persidangan ini, saksi pun berfikir apakah ribut-ribut masalah Hak Cipta dan royalti yang dimaksud dapat mempengaruhi pekerjaan saksi? saksi kan bukan penyanyi besar seperti mereka yang di televisi, akan tetapi kenyataan di lapangan yang saksi dapati adalah IYA, saksi dan teman teman mendapatkan dampak dari ketidakpastian akibat polemik yang terjadi tersebut. - Baru-baru ini, di bulan Juli ini saksi pernah mengalami kejadian dilarang membawakan lagu seorang artis dan Pencipta lagu terkenal (Anji), dimana artis tersebut sedang bermain bilyard di outlet tempat dimana saksi lagi manggung di sana. Ketika si Artis tersebut datang seketika manager Outlet tersebut menghampiri saksi dan bilang “kamu jangan bawain lagu dia ya.. nanti kita kena masalah”. Dikarenakan permintaan tersebut saksi mengikuti saja. Walau demikian hal ini membuat saksi ketar ketir khawatir dan jadi panik untuk merubah list/daftar lagu yang sudah saksi persiapkan sebelumnya, dimana sudah saksi persiapkan daftar lagu-lagu yang saksi buat untuk membuat tamu/pengunjung terhibur (untuk entertaint tamu), karena saksi membawakan lagu kesukaan mereka, supaya pengunjung senang, nyaman dan terhibur. Tapi menjadi tidak nyaman karena ada larangan “lagu ini jangan ya… yang ini juga jangan ya..”). Karena hal tersebut saksi tidak bisa bebas menyanyikan lagu-lagu dan saksi tidak bisa menerima permintaan menyanyikan lagu dari para tamu/pengunjung. Walau dengan kejadian- kejadian di luar dugaan saksi tersebut, yang membuat keadaan saksi bernyanyi agak tidak nyaman, Alhamdulillah saksi tetap bisa menjalankan tugas saksi sebagai performer (penyanyi) sampai tugas saksi selesai. Tugas saksi adalah sebagai penyanyi memberikan yang terbaik karena hal ini demi bisa bertahan di pekerjaan ini. Karena hal tersebut saksi tidak bisa bebas menyanyikan lagu-lagu dan saksi tidak bisa menerima permintaan menyanyikan lagu dari para tamu/pengunjung. Ditambah lagi 64 setelah kejadian tersebut, setelah saksi mau pulang, saksi diingatkan oleh Manager Outlet “Mulai minggu depan lagu-lagunya RCM di take out yaa…”. Juga ditambah dengan ramai polemik di WhatsUp Group (WAG) Musik Bandung bahwa Outlet akan melakukan potongan untuk bayar royalti katanya akibat kejadian Mie Gacoan yang viral itu. Jujur itu sangat memberatkan kami. Kami merasa peraturan ini tidak adil untuk kami. Saksi bukan penyanyi terkenal, tetapi karena pekerja penyanyi Cafe seperti saksi, lagu lagu tersebut yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal bisa menjadi terkenal dan di diingat banyak orang. Tetapi apakah saksi harus menerima dampak permasalahan royalti lagu ini? apakah saksi harus membayar royalti, sementara honor saksi cuma beberapa ratus ribu rupiah saja. saksi bekerja menghibur para penonton/audiens dengan cara menyanyikan lagu ciptaan orang lain. Lalu jika saksi dilarang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tersebut, bagaimana saksi bisa bekerja? [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2025, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; 65 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam perkara a quo, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon Perkara 37 berupa ketakutan terjerat sanksi pidana dan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan pembayaran royalti melalui LMK/LMKN, pada hakikatnya merupakan masalah implementasi dalam tataran hubungan privat antara para Pemohon dengan Pemegang Hak Cipta, dan bukan merupakan akibat langsung dari keberlakuan norma Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Dengan demikian konstruksi kerugian konstitusional yang dikaitkan dengan norma a quo menjadi tidak memenuhi unsur sebab-akibat yang bersifat langsung, spesifik, dan aktual. 2. Bahwa ketidakpastian hukum atas penerapan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta dalam memperoleh izin yang didalilkan telah merugikan para Pemohon Perkara 37 merupakan alasan yang tidak berdasar. Ketentuan a quo telah dengan jelas menegaskan bahwa siapapun yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam konteks ini, para anggota Band Koes Plus sebagai Pencipta telah meninggal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a jo. Pasal 19 ayat (1) UU Hak Cipta, Hak Cipta tersebut dialihkan kepada Ahli Warisnya, sehingga Ahli Waris adalah Pemegang Hak Cipta yang sah berdasarkan ketentuan UU a quo. Sebagai Pemegang Hak Cipta, maka Ahli Waris berhak untuk mempertahankan hak eksklusifnya yang telah melekat dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Kerugian yang dimaksud para Pemohon Perkara 37 akibat tidak didapatkannya izin dari 66 Pemegang Hak Cipta adalah permasalahan implementasi norma, bukan diakibatkan karena keberlakuan pasal a quo. Maksud dari ketentuan norma a quo adalah demi melindungi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas hak moral dan hak ekonominya. 3. Bahwa UU Hak Cipta memang mengakomodir mekanisme direct license melalui ketentuan Pasal 80 yang mengatur Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memuat kewajiban penerima hak untuk membayar royalti. Dengan demikian, pembentuk undang-undang telah menjamin pelindungan hukum bagi para pihak yang terlibat melalui dua mekanisme, yaitu pemberian izin secara langsung (direct license) dan pemberian izin secara tidak langsung (indirect license) melalui LMK/LMKN. 4. Bahwa kekhawatiran Para Pemohon Perkara 37 apabila terjerat pidana yang dimaksud oleh Para Pemohon hanya akan terjadi apabila pengguna Hak Cipta memanfaatkan Ciptaan secara komersil tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, baik izin secara langsung ataupun secara tidak langsung. Namun, Para Pemohon telah mengungkapkan bahwa Para Pemohon telah membayar royalti melalui LMK/LMKN, sehingga Para Pemohon telah dengan jelas dan itikad baik memanfaatkan Ciptaan secara komersil melalui izin secara tidak langsung. Oleh karena telah dipatuhinya norma dalam UU Hak Cipta, maka tidak terlihat potensi kerugian yang dapat menimpa Para Pemohon, sehingga ketentuan norma a quo justru telah menunjukkan kepastian dan pelindungan hukum bukan hanya kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, namun juga kepada Pelaku Pertunjukan. Dengan demikian tidak ada kerugian hak yang dapat diuraikan oleh Para Pemohon Perkara 37 dalam permohonan a quo. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal 67 dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (no action without legal connection). Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil Pasal-Pasal a quo. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki peranan yang sangat penting dalam melindungi karya cipta seseorang. Menurut Hegel, karya cipta seseorang merupakan wujud kepribadian Penciptanya, sehingga Hak Cipta dinyatakan sebagai suatu hak yang bersifat eksklusif. Hak ini bersifat eksklusif karena hanya diperuntukkan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya cipta diwujudkan dan diumumkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Hak Cipta terdiri atas hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan (inalienable) atau dihapus tanpa alasan apapun, sedangkan hak ekonomi (economic rights) merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Dengan sifat Hak Cipta sebagai suatu hak eksklusif maka penggunaan atau pemanfaatan Hak Cipta harus dengan izin dari Pencipta atau Pemegang 68 Hak Cipta. Pemberian izin dari Pencipta untuk menggunakan Ciptaannya dapat dilakukan secara langsung (direct license) kepada pengguna atau melalui lembaga manajemen kolektif (blanket license). Kedua sistem pemberian izin ini mencermintakan dua pendekatan penggunaan Hak Cipta yaitu pendekatan individual berbasis pasar terbuka dan pendekatan terpusat (centralized collective management). 3. Dalam perspektif perlindungan Hak Cipta secara global banyak negara yang merumuskan sistem perlindungan Hak Cipta dengan memberi ruang kebebasan ekonomi Pencipta, menjamin kepastian hukum bagi pengguna, dan tetap mempertahankan fungsi lembaga kolektif pengelolaan hak ekonomi Pencipta. Amerika Serikat dan Inggris, merupakan contoh negara yang memberikan pengaturan perlindungan Hak Cipta dengan mengakui sistem direct license dan blanket license. 4. Memperhatikan perspektif global terhadap sistem perlindungan Hak Cipta khususnya terkait karya cipta lagu/music, negara membentuk UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan atas penggunaan karya cipta dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pencipta dengan mengakomodir pemberian hak eksklusif kepada individu Pencipta yang juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas serta mendorong investasi dalam produksi suatu karya cipta lagu/music sehingga mendorong efisiensi pasar ekonomi kreatif dan optimalisasi insentif ekonomi bagi negara. UU Hak Cipta juga menempatkan suatu pengaturan hak ekonomi Pencipta yang fleksibel melalui sistem direct license atau blanket license sepanjang dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Pencipta. C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Bahwa sebelum DPR RI menyampaikan pandangan terkait dengan dalil-dalil Para Pemohon dan materi muatan UU Hak Cipta yang diujikan, maka terlebih dahulu DPRI RI menyampaikan mengenai latar belakang dan konstruksi pengaturan UU Hak Cipta khususnya terhadap perlindungan hak ekonomi Pencipta atas pemanfaatan karya cipta lagu/musik, sebagai berikut: 1. Terkait dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi 69 a. Bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara individu atau berkelompok melahirkan sebuah karya cipta yang bersifat pribadi dan khas. Berdasarkan Pasal 1 UU Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta atas Pencipta didapatkan secara otomatis pada karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata dengan menggunakan prinsip deklaratif. Setiap Pencipta memiliki Hak Cipta, yaitu hak yang ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta merupakan hak yang secara pribadi menempel abadi pada diri Penciptanya. Sedangkan hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta adalah hak Pencipta atau pemergang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. UU Hak Cipta juga telah menjabarkan hak moral dan hak ekonomi selengkapnya sebagai berikut: Hak Moral Hak Ekonomi a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum. b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya. c. Mengubah Ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan. e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. a. Melakukan penerbitan Ciptaan. b. Melakukan penggandaan Ciptaan dengan segala bentuknya. c. Melakukan penerjemahan Ciptaan. d. Melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan. e. Melakukan pendistribusian Ciptaan atau salinannya. f. Melakukan pertunjukan Ciptaan. g. Melakukan pengumuman Ciptaan. h. Melakuakan komunikasi Ciptaan. i. Melakukan penyewaan Ciptaan. b. Bahwa hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi (economic right) merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang harus diakui dan dilindungi melalui izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam penggunaannya secara komersial oleh pengguna (vide Pasal 4 UU Hak Cipta). 70 2. Terkait dengan hak untuk mempertunjukkan, menyiarkan, memperbanyak, atau mempublikasikan Ciptaan (performing right) a. Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta memaknai penggunaan secara komersial sebagai bagian dari pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungaan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Penggunaan karya cipta lagu/musik sebagian besar ada di ruang pengumuman, penyiaran, dan/atau pertunjukkan (performing right). Dalam konteks pengumuman terdapat kegiatan memperdengarkan lagu di hotel, restaurant, kafe, dan lain-lain, sedangkan dalam sebuah pertunjukkan terdapat pertunjukkan terbuka atau tertutup dan pertunjukkan langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan oleh penyelenggara pertunjukkan, serta terhadap penyiaran menjadi ranah televisi atau lembaga penyiaran lain yang melaksanakannya. b. Terhadap ketiga hal performing right tersebut selalu disertai adanya kewajiban royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai pemenuhan hak ekonominya yang didasarkan kepada lisensi yang disepakati sebagai dasar pemberian izin penggunaan karya cipta lagunya. Dalam konteks ini berarti bahwa siapapun yang menggunakan Ciptaan dengan tujuan komersial termasuk pelaku pertunjukkan juga harus tunduk terhadap ketentuan mengenai pembayaran royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. c. Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, Hak Cipta Lagu, dan/atau musik (PP 56/2021) juga mengatur bahwa Setiap orang dapat menggunakan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti ke Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMK/LMKN). Adapun bentuk pelayanan publik komersial tersebut juga telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021 antara lain seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; 71 pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. d. Bahwa UU Hak Cipta secara tegas telah melarang setiap orang untuk menggunakan suatu Ciptaan tanpa izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pelarangan ini diatur sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekslusif yang dimiliki oleh Pencipta. Pada prinispnya Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terkait mendapatkan imbalan berupa royalti ketika hasil Ciptaanya digunakan untuk kepentingan komersial. Pengaturan mengenai hal ini juga telah dipertegas di dalam Pasal 35 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan: “Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.” Dengan demikian telah jelas secara prinsipil bahwa izin dalam konteks ini memiliki keterkaitan erat dengan adanya kewajiban pengguna Ciptaan untuk melakukan pembayaran royalti sebagai wujud penghargaan terhadap karya intelektual Pencipta. e. Bahwa royalti merupakan imbalan yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu karya cipta atau produk hak terkait. Black’s law Dictionary mengartikan royalti sebagai “Payment made to an author or inventor for each copy of a work an article cold under a copyright or patent.” Hal ini juga telah diatur didalam Pasal 1 UU Hak Cipta yang menyatakan, “royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait.” Pada dasarnya di dalam suatu royalti terkandung empat golongan pemilik hak, yaitu Hak Pencipta, Hak Produser Fonogram, Hak Pelaku Pertunjukan dan Hak Lembaga Penyiaran. Masing- masing dari pihak tersebut mempunyai hak untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk menggunakan Ciptaan secara komersial yang menimbulkan adanya kewajiban pembayaran royalti. 3. Terkait dengan Mekanisme Lisensi atas Hak Cipta a. Hak ekonomi (economic right) merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang harus diakui dan dilindungi melalui izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam penggunaannya oleh pengguna. Izin yang 72 diperoleh dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat diperoleh melalui negosiasi langsung dengan pengguna untuk menentukan jangka waktu penggunaan serta syarat dan ketentuan lain yang dianggap adil dan disepakati oleh kedua belah pihak. Mekanisme ini dikenal dengan sistem direct license. Keunggulan utama dari sistem direct license adalah pemberian kendali yang lebih besar kepada pencipta atas cara dan kepada siapa karya mereka dilisensikan. Hal ini membuka peluang bagi Pencipta untuk mendapatkan nilai komersial yang lebih sesuai dengan ekspektasi Pencipta. Selain itu, direct license juga dinilai mampu meningkatkan transparansi, karena proses lisensi dan pembayaran royalti dilakukan secara langsung dan dapat dimonitor oleh para pihak tanpa pihak ketiga. b. Dalam konteks ini, direct license Hak Cipta musik merupakan suatu bentuk perjanjian lisensi langsung antara Pencipta lagu dan pengguna (misalnya, penyanyi, produser, atau pengelola platform musik), tanpa adanya perantara. Hal ini diatur dalam UU Hak Cipta yang mengatur mengenai penggunaan Hak Cipta harus dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta melalui perjanjian lisensi atau perjanjian lain yang disepakati bersama yang diatur dalam Pasal 81 UU Hak Cipta. c. Lebih lanjut, dalam praktiknya, apabila melihat penggunaan karya cipta lagu/musik melalui pertunjukkan di area yang dapat dijangkau oleh Pencipta dan Pengguna yang masih dalam jumlah kecil, sinkronisasi yang dipakai dalam sebuah film, penyiaran yang menggunakan karya cipta lagu yang dapat dijangkau oleh Pencipta dalam pemberian izin penggunaannya, maka pengguna dapat secara langsung meminta dan memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pemberian izin dapat dilakukan secara langsung oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui negosiasi dan kesepakatan dalam suatu perjanjian lisensi yang mengikat para pihak. Namun, tidak demikian dengan penggunaan karya cipta lagu/musik melalui pengumuman di hotel, restaurant, kafe, yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di banyak tempat sehingga sulit dijangkau oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal yang sama berlaku juga dalam hal pertunjukkan terbuka atau tertutup yang menggunakan karya cipta lagu/musik yang 73 menjadi kendala apabila harus meminta izin secara langsung kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. d. Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas sebuah karya cipta lagu yang belum terkenal dan memiliki kapasitas negosiasi yang mumpuni, pengetahuan hukum atau penyusunan perjanjian lisensi yang masih belum memadai, dan tidak memiliki posisi daya tawar tinggi sehingga tidak mampu memanfaatkan skema direct license secara maksimal, tentu menjadi persoalan pada saat tidak terdapat sistem kolektif yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam pengelolaan hak ekonomi Pencipta yang demikian. e. Dengan mengacu kepada kondisi empiris tersebut dan juga praktik pelaksanaan penggunaan Hak Cipta karya cipta lagu/musik di dunia (sebagaimana telah dijelaskan dalam Pandangan Umum DPR RI), maka UU Hak Cipta menempatkan mekanisme kolektif (blanket license) sebagai jalur utama dalam pengelolan dan distribusi royalti sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, terutama untuk penggunaan karya cipta lagu di ruang publik atau media penyiaran secara luas. f. Pengejawantahkan pengaturan sistem blanket license, dalam UU Hak Cipta diatur melalui Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dan penjelasannya yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan atau royalti kepada Pencipta melalui lembaga manajemen kolektif (Collecting Management Organization) baik yang berbentuk LMK/LMKN berbadan hukum niaga maupun LMK/LMKNN yang merupakan lembaga bantu pemerintah. g. Selanjutnya Pasal 81 UU Hak Cipta mengatur adanya LMK/LMKN sebagai suatu lembaga manajemen kolektif yang mengadopsi bentuk dan jenis Collective International Organization (CIO) untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas penggunaan lagu/musik secara komersial, dengan tetap berdasarkan kepada suatu perjanjian lisensi yang disepakati bersama dengan LMK/LMKN. 74 h. Lisensi yang diberikan kepada LMK/LMKN merupakan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan pengelolaan royalti atas penggunaan karya cipta oleh Pengguna, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 81 UU Hak Cipta. Ketentuan pasal ini merupakan suatu bentuk pilihan yang dapat diambil oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta pada saat yang bersangkutan memiliki preferensi untuk menggunakan pihak ketiga dalam hal melakukan pengelolaan terhadap hak ekonomi yang melekat pada karya Ciptaannya. Berdasarkan lisensi ini maka terjadi pemberian kuasa pengelolaan atas royalti yang merupakan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan oleh karenanya berkonsekuensi logis terhadap Pengguna yang berkeinginan atau telah melakukan penggunaan karya cipta tersebut dalam sebuah pertunjukkan memiliki kewajiban untuk membayar ke LMK/LMKN, sehingga dalam konteks ini tidak serta merta dapat dikatakan bahwa pengguna menggunakan karya cipta lagu tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 4. Terkait LMK dan LMKN a. LMK/LMKN dan LMK/LMKN berwenang dalam melakukan penarikan dan pendistribusian royalti, namun sebagai lembaga bantu pemerintah LMK/LMKN memiliki fungsi lain sebagaimana diatur di dalam UU Hak Cipta jo. PP 56/2021 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/musik (Permenkumham 9/2022) antara lain: 1) Melakukan pengelolaan royalti; 2) Menyusun kode etik LMK/LMKN di bidang lagu dan/atau musik; 3) Menyampaikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK/LMKN di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; 4) menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti; 5) menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK/LMKN; 6) menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; 75 7) melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak; 8) melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK/LMKN jika terdapat keberatan dari anggota LMK/LMKN; dan 9) menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK/LMKN dan pengawas. b. Bahwa berdasarkan tugas LMK dan LMKN diatas maka telah jelas secara detail pelaksanaan pembayaran royalti sebagai penghargaan terhadap hak ekslusif yang dimiliki oleh Pencipta telah diwujudkan melalui pelaksanaan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yakni dengan pembayaran royalti melalui LMK/LMKN. Dengan adanya pembayaran melalui lembaga tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban bagi pengguna Ciptaan untuk meminta izin kepada Pencipta. Hal ini dikarenakan dengan skema blanket license Pencipta memberikan kuasanya kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk melakukan pengelolaan royalti. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan kepanjangan tangan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait untuk menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga mereka mendapatkan pemanfaatan ekonomi terhadap karya cipta mereka yang digunakan dan dimanfaatkan secara komersil. c. Keberadaan LMK/LMKN menjadi legitimate dalam hal diberi kewenangan oleh UU Hak Cipta dan PP 56/2021 untuk menarik dan mengumpulkan royalti atas karya cipta lagu/musik yang digunakan secara komersial oleh para pengguna, dan royalti yang dihasilkan akan didistribusikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta baik yang telah terdaftar maupun belum terdaftar di LMK/LMKN. Dengan demikian, para pengguna yang telah membayar kepada LMK/LMKN dinyatakan telah memberikan pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, meskipun tanpa izin langsung dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. d. Berdasarkan penjelasan di atas, secara yuridis UU Hak Cipta telah menempatkan sistem direct license maupun blanket license sebagai mekanisme pilihan dalam pengelolaan Hak Cipta khususnya dalam ranah perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta lagu. Legitimasi ini 76 tercermin bahwa dalam UU Hak Cipta secara eksplisit dalam Pasal 9 jo. Pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 81 memberikan kekuasaan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka termasuk pilihan pemberian lisensi secara langsung kepada pihak ketiga atau LMK/LMKN dalam memperoleh royalti atas penggunaan karya ciptanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui prinsip otonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam menentukan cara pengelolaan karya cipta mereka sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. Dengan mengacu kepada kebebasan pengelolaan hak ekonomi oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut lebih lanjut UU Hak Cipta juga memberikan pilihan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk dapat mengelola hak ekonominya melalui suatu lembaga manajemen kolektif yaitu LMK/LMKN atau LMK/LMKNN sebagaimana diatur dalam Pasal 23 jo. Pasal 81 UU Hak Cipta untuk dapat memberikan pengelolaan royalti yang lebih terorganisir sehingga dapat lebih efisien dan menjamin adanya perolehan royalti di semua penggunaan karya cipta lagu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. e. Selain itu, telah jelas bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta tidak dapat dimaknai secara terpisah dari Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Pencipta yang telah mendaftarkan dirinya menjadi anggota suatu LMK/LMKN, maka Ciptaannya dapat digunakan tanpa izin langsung kepada Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya, sebab LMK/LMKN telah mewakili Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk menarik royalti, termasuk ketika penggunaan tidak melakukan izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, LMK/LMKN tetap dapat melakukan penarikan royalti untuk didistribusikan sesuai dengan mekanisme pemberian kuasa. Adanya ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta pada praktiknya bukan semata- mata sebagai bentuk norma yang memiliki pertentangan makna dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, melainkan sebagai bentuk satu-kesatuan norma yang dimaknai secara utuh termasuk peraturan teknisnya. 5. Terkait dengan Ketentuan Sanksi dalam UU Hak Cipta Bahwa terhadap penerapan sanksi yang ditetapkan dalam UU Hak Cipta diatur dengan mengacu kepada unsur kesengajaan dan/atau tanpa hak 77 melakukan pemanfaatan Hak Cipta yang melanggar hak moral maupun hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menjadi ketentuan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan karya cipta yang salah satunya adalah dalam bentuk pertunjukkan Ciptaan secara komersial dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta. Adanya unsur “tanpa hak” dan/atau “tanpa izin” harus dapat dimaknai sebagai 2 (dua) unsur yang terpisah dan tidak serta merta dapat dipersamakan. Penggunaan Hak Cipta lagu/musik atau pengguna dengan membayar royalti melalui LMK/LMKN merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam konteks tersebut, penggunaan Hak Cipta lagu dilaksanakan dengan adanya hak pengguna sebagai pelaku pertunjukkan untuk menggunakan karya cipta lagu dengan disertai pembayaran royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN. Dalam konteks ini juga dapat dimaknai bahwa sepanjang pengguna memiliki itikad baik dengan melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan membayar royalti melalui LMK/LMKN tidak serta merta dapat dianggap melakukan penggunaan karya cipta tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pengaturan yang demikian sejalan dengan pengaturan blanket license yang diakomodir dalam UU Hak Cipta. 6. Pandangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon Perkara 37 Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta mengandung norma hukum yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak menentukan secara tegas bahwa izin penggunaan komersial suatu Ciptaan dapat diperoleh melalui lembaga manajemen kolektif (LMK/LMKN), DPR RI menyampaikan hal berikut: a. Para Pemohon yang berprofesi sebagai Pelaku Pertunjukkan yang secara bersama-sama mempertunjukkan atau menampilkan Ciptaan berupa lagu- lagu Ciptaan orang lain berkewajiban juga membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya cipta lagu yang digunakan. Dalam permohonannya, Para Pemohon telah menyatakan bahwa 78 pembayaran royalti atas seluruh penggunaan karya cipta lagu dalam pertunjukkan yang telah diselenggarakan telah dibayarkan melalui LMK/LMKN. Dengan dibayarkannya sejumlah royalti kepada LMK/LMKN menjadi kewajiban LMK atau LMKN untuk mendistribusikannya kepada Pemegang Hak Cipta yang dalam hal ini merupakan Ahli Waris dari Pencipta. Dengan demikian maka Para Pemohon sejatinya telah memberikan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tanpa memerlukan izin langsung dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN (Vide Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta). b. Lebih lanjut, telah terdapat pengaturan teknis melalui PP 56/2021 yang mengatur lebih rinci mengenai mekanisme pengelolaan royalti atas Hak Cipta lagu dan musik. Dalam PP ini dijelaskan bahwa LMK/LMKN melakukan pengumpulan dan pendistribusian royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan menggunakan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) yang masih terus dikembangkan untuk dapat menjadi basis data lagu dan musik yang ada di seluruh Indonesia maupun negara lain untuk dapat dijangkau pengelolaan royaltinya secara kolektif. Melalui sistem ini, LMK/LMKN dapat secara otomatis dan real time mengetahui penggunaan karya cipta lagu/musik yang mewajibkan penggunanya membayarkan royalti. LMK/LMKN dalam membentuk sistem ini berdasarkan pendataan lisensi yang didaftarkan kepada LMK/LMKN oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Dengan adanya sistem dan mekanisme ini maka seluruh tempat usaha atau tempat publik yang menggunakan karya cipta lagu/musik secara komersial baik melalui pengumuman, penyiaran, maupun pertunjukkan dapat diketahui, didata, dan dicatatkan untuk dimintakan royaltinya, dihimpun, dikelola, dan akhirnya didistribusikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sesuai ketentuan yang ditetapkan. c. Bahwa Pasal 15 PP 56/2021 juga telah mengatur bahwa terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota LMK/LMKN maka royalti yang diterima akan disimpan dan diumumkan oleh LMK/LMKN selama 2 (dua) tahun untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak 79 Terkait. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait dan/atau telah menjadi anggota LMK/LMKN maka royalti akan didistribusikan. Namun apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu maka royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan. Dalam konteks ini maka LMK/LMKN juga memiliki keharusan mencari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum terdaftar untuk tetap dikumpulkan dan didistribusikan royalti yang menjadi hak ekonomi, dan hal ini harus dimaknai sebagai aturan yang menutup adanya celah praktik jahat penggunaan karya cipta lagu/musik yang tidak diketahui Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya. d. Penolakan pemberian izin dari ahli waris sebagai Pemegang Hak Cipta kepada Para Pemohon untuk mempertunjukkan Ciptaan lagu karya Band Koes Plus sesungguhnya merupakan persoalan konkret dan implementasi penerapan dari ketentuan a quo UU Hak Cipta yang memerlukan penyelesaian bersama antara Para Pemohon, Pemegang Hak Cipta, dan LMK/LMKN yang menjadi wadah Para Pemohon dalam membayarkan royaltinya. Apabila penolakan pemberian izin disebabkan karena ketidakpahaman semata-mata Ahli Waris dari Pencipta lagu karya Band Koes Plus terhadap sistem pemberian izin penggunaan karya cipta lagu yang diatur dalam UU Hak Cipta dan PP 56/2021 maka tidak serta merta menyebabkan ketentuan pasal-pasal a quo menjadi inkonstitusional. e. Pengaturan sistem direct license dan blanket license yang diadopsi dalam UU Hak Cipta melalui pengaturan Pasal 9, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 87 UU Hak Cipta, telah nyata justru memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta khususnya hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk dapat digunakan oleh pihak lain dengan tetap memberikan royalti sesuai dengan keinginan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta baik melalui pemberian izin secara langsung maupun melalui LMK/LMKN. Bahkan adanya pengaturan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta memberikan kepastian bahwa penggunaan Hak Cipta khususnya lagu dalam sebuah pertunjukkan harus 80 didasari dengan itikad baik melalui izin yang diperoleh secara langsung dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau melalui pembayaran royalti secara kolektif kepada LMK/LMKN yang pada akhirnya akan didistribusikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Adanya frasa “tanpa hak” dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam hal pemanfaatan Ciptaan oleh orang lain tanpa izin maupun tanpa pembayaran royalti melalui LMK/LMKN sebagai suatu alas hak dalam pemanfaatan Hak Cipta secara koemersial. f. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, DPR RI berpandangan bahwa ketentuan Pasal-pasal a quo telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. D. KETERANGAN TAMBAHAN Jawaban dan tanggapan atas pertanyaan Hakim Konstitusi di dalam persidangan: 1. Prof Enny Nurbaningsih Apakah Blanket License dapat bergeser pada Direct License, sebab Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) UU Hak Cipta saling berkelindan. Perkembangan dalam penerapan ini apakah sepenuhnya menerapkan direct lisence atau mengarah pada hybrid? a. Bahwa UU Hak Cipta pada dasarnya memberikan penghormatan secara ekslusif sebagaimana pengaturan dalam Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengaturan secara prinsipil bahwa hak cipta merupakan hak yang melekat dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Bahwa kemudian pembentuk undang-undang juga mengatur ekslusifitas tersebut dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) dengan melarang setiap orang untuk menggadakan atau menggunakan ciptaan secara komersil tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. b. Oleh karena suatu ciptaan dapat dikomersialisasikan maka dalam aktivitas tersebut terkandung hak ekonomi Pencipta dan Pemegang 81 Hak Cipta. Dalam konteks ini keberlakuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) UU Hak Cipta semata-mata untuk menegaskan bahwa hak ekonomi adalah milik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dan hak ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh orang lain apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memberikan Izin. Izin tersebut merupakan wujud dari penghormatan hak kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. c. Bahwa selanjutnya untuk mempermudah dalam pelaksanaan izin tersebut, Pembentuk Undang-Undang juga membuka adanya skema blanket license sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU Hak Cipta, apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menghendaki adanya pengelolaan izin dalam wujud royalti oleh pihak ketiga atau LMK/LMKN. d. Bahwa pada pokoknya apabila telah diterapkan secara direct license, maka cukup diterapkan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Sebaliknya jika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menyepakati adanya izin yang dilaksanakan melalui pihak ketiga atau LMK/LMN melalui skema blanket license maka tidak diperlukan lagi mekanisme izin secara langsung kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. e. Dengan demikian UU Hak Cipta, telah memberikan keleluasaan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memilih sistem pengelolaan royalti baik direct license maupun blanket license. 2. Dr. Arsul Sani Berdasarkan Pasal 81, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait memiliki opsi untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Jika ingin melaksanakan sendiri apakah mengelola senidri royaltinya dengan besaran yang tetapkan sendiri? a. Bahwa UU Hak Cipta memberikan kebebasan bagi Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Jika melaksanakan sendiri, artinya berlaku skema direct license, yang menempatkan Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk memperjanjikan atau membuat kontrak sendiri atas pemakaian suatu ciptaan. Sedangkan 82 pemberian lisensi pada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebutlah yang selama waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian lisensi menjadi Pemegang Lisensi. b. Kemudian mengenai Pemegang Lisensi, Pemegang Lisensi adalah pihak yang diberikan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta). Pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait (Pasal 80 ayat (2) UU Hak Cipta). Penerima Lisensi nantinya akan memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta). c. Bahwa mengenai besaran penarikan royalti pada dasarnya jika Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait melaksanakan sendiri, besarannya ditentukan dengan kesepakatan para pihak. Hal ini merupakan perwujudan dari hak ekonomi yang melekat. Namun jika diserahkan kepada pihak ketiga, maka dalam melakukan perjanjian lisensi, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait juga dapat menyepakati besaran bersama dengan pihak ketiga, namun mengenai teknis pelaksanaannya juga ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku. 3. M. Guntur Hamzah a. Terkait dengan blanket license yang terdaftar secara otomatis maka membayar, konstruksi hukum ini sudah jelas. Namun bagaimana jika tidak terdaftar apakah terdapat vrijwillige onderwerping atau penundukan suka rela? Hal ini perlu dijelaskan, tidak terdaftar namun harus terikat pada rezim blanket license. 1) Bahwa secara normatif mengenai penundukan suka rela tidak diatur di dalam UU Hak Cipta, ketentuan tersebut diatur di dalam PP 56/2021. Hal tersebut diatur untuk mengisi kekosongan hukum 83 terhadap Ciptaan yang tidak atau belum terdaftar di LMK. Setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial, baik ciptaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar di LMK, tetap wajib membayar royalti melalui LMKN. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 2) Bahwa PP 56/2021 telah memberikan tahapan yang jelas dan terukur terhadap sebuah Ciptaan yang belum terdaftar. Dalam hal Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak diketahui atau belum menjadi anggota suatu LMK, maka LMKN akan mengumumkan hasil pemungutan royalti kepada publik agar diketahui oleh para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu yang belum tergabung dalam LMK. Jika Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ingin mengklaim royalti, mereka harus mendaftarkan diri sebagai anggota LMK terlebih dahulu. Apabila dalam waktu 2 tahun sejak pengumuman tidak ada klaim dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dana royalti tersebut akan dimasukkan sebagai dana cadangan yang dapat digunakan oleh LMKN. 3) Apabila mekanisme ini tidak diatur, maka akan muncul beberapa potensi konsekuensi serius, baik bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, pengguna Ciptaan, maupun ekosistem industri kreatif secara keseluruhan. Tanpa regulasi, Pencipta sulit menuntut hak ekonomi dan pengakuan atas Ciptaannya. Hal ini dapat memicu kerugian materiil dan imateriil, serta menurunkan insentif Pencipta untuk terus berkarya. Regulasi yang lemah atau tidak ada akan menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif, karena Pencipta dan pelaku industri kehilangan perlindungan dan kepastian dalam bertransaksi. 4) Dengan demikian, kewajiban membayar royalti atas penggunaan Ciptaan secara komersial bukanlah bentuk penundukan suka rela, melainkan ketentuan normatif yang diatur untuk perlindungan hukum dan kepastian distribusi royalti. Mekanisme pengumuman 84 dan klaim dalam PP 56/2021 adalah solusi atas kekosongan hukum terkait Ciptaan yang belum terdaftar, dengan tahapan jelas dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan dan aturan LMK/LMKN. b. Sejauh apa ahli waris dapat mengambil alih untuk memberikan izin atau tidak terhadap penggunaan ciptaan. Bagaimana kedudukan ahli waris sebagai pemegang hak cipta terhadap pengelolaan hak ekonomi ciptaan? Apa dasar tidak mengizinkan atau melarangnya itu? 1) Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, hak ekonomi atas suatu Ciptaan dapat dialihkan melalui warisan dari Pencipta kepada ahli waris. Apabila Pencipta telah meninggal dunia, maka Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dapat dialihkan sebagian atau sepenuhnya kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, yang dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi atas Ciptaan tersebut, sementara hak moral tetap melekat secara permanen pada diri Pencipta. Oleh karena itu, meskipun hak ekonomi telah beralih kepada ahli waris, nama Pencipta sebagai pemegang hak moral tetap wajib dicantumkan. Ahli waris juga tidak memiliki kewenangan untuk mengubah judul Ciptaan, memodifikasi isi Ciptaan, atau melakukan tindakan lain yang merupakan bagian dari hak moral Pencipta. 2) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hak ekonomi atas suatu Ciptaan akan beralih kepada ahli waris apabila penciptanya meninggal dunia. Dengan demikian, seluruh kewajiban pembayaran royalti yang timbul dari perjanjian lisensi Hak Cipta yang telah dibuat semasa hidup Pencipta bersama pengguna Ciptaan, tetap harus dipenuhi dan dibayarkan kepada ahli waris yang bersangkutan. Sebagai pemegang Hak Cipta, ahli waris tentu memiliki hak ekonomi untuk memanfaatkan dan memberikan lisensi atas karya ciptaan tersebut dengan cara yang mereka anggap tepat, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 85 (Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta). Hak ekonomi tersebut diberikan kepada ahli waris sepanjang masa pelindungan Hak Cipta masih berlaku berdasarkan Pasal 58 UU Hak Cipta, yaitu selama 70 tahun sejak Pencipta meninggal dunia. 3) Dalam hal Pencipta sebelum meninggal dunia memiliki perjanjian lisensi dengan pihak ketiga atau pihak lain sebagai orang yang akan memanfaatkan Ciptaan secara komersial, maka ahli waris memiliki hak untuk menerima imbalan berupa royalti yang dibayarkan oleh Pengguna Ciptaan sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati. Pembayaran royalti kepada ahli waris yang timbul berdasarkan perjanjian lisensi antara Pencipta dan pengguna Ciptaan akan otomatis terlaksana dan didistribusikan kepada ahli waris apabila Pencipta yang telah meninggal sudah terdaftar sebagai anggota suatu LMK (https://e- journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/download/13855/8111/ 63069). Dengan kata lain, baik ahli waris maupun pengguna Ciptaan akan tetap menerima hak dan harus melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati sampai selesainya masa berlaku perjanjian lisensi tersebut. 4) Apabila Pencipta belum terdaftar sebagai anggota suatu LMK, maka royalti yang telah dihimpun oleh LMKN belum dapat didistribusikan, karena sebagaimana Pasal 14 ayat (1) PP 56/2021 bahwa royalti yang telah dihimpun oleh LMKN akan didistribusikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang telah menjadi anggota LMK. Royalti untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK tetap akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 tahun untuk diketahui Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 15 PP 56/2021, apabila sepanjang jangka waktu tersebut Pencipta atau Pemegang Hak Cipta telah diketahui dan/atau telah menjadi anggota LMK, maka royalti didistribusikan. 86 5) Dengan demikian, ahli waris memiliki kewenangan untuk mengelola hak ekonomi atas Ciptaan yang dialihkan kepadanya sebagai Pemegang Hak Cipta sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Pengelolaan atas hak ekonomi tersebut tertuang dalam perjanjian lisensi yang telah disepakati bersama dengan pengguna Ciptaan untuk memperoleh royalti atas pemanfaatan Ciptaan secara komersial. Apabila terdapat perjanjian lisensi yang disepakati saat Pencipta masih hidup dan masih berjalan walaupun Pencipta telah meninggal dunia, maka ahli waris dan pengguna Ciptaan tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian lisensi yang telah disepakati sampai masa berlakunya selesai. 4. Daniel Yusmic P Foekh Bagaimana desain lembaga LMKN dan LMK pada mulanya? Apa urgensi adanya LMKN? a. Urgensi keberadaan LMK/LMKN diawali dengan terjadinya pengaruh arus globalisasi yang meningkatkan teknologi serta kreativitas manusia dalam menciptakan karya-karya di berbagai sektor kehidupan, dan oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap karya cipta tersebut diberikan perlindungan untuk menghindari pelanggaran hak cipta diantaranya pembajakan, plagiarism, penggunaan hak cipta tanpa izin atau tanpa membayar imbalan kepada Pencipta sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi Pencipta. b. Terhadap urgensi tersebut, pembentuk undang-undang membentuk UU Hak Cipta yang salah satu substansi pengaturannya memuat amanat pembentukan LMK/LMKN menjadi lembaga yang mampu mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipa berfokus di bidang lagu/music dan memberi perlindungan hak eksklusif Pencipta dalam hal penerimaan imbalan/kompensasi yang adai dari penggunaan atas karya ciptanya. c. Dalam hal ini, LMK ditempatkan sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonomi 87 mereka dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty (vide Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta). Pengaturan LMK dalam UU Hak Cipta diharapkan dapat memiliki manfaat dari segi praktis yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mungkin dapat berada di banyak tempat pada waktu yang sama untuk melaksanakan haknya dan memperoleh hak ekonomi atas penggunaan ciptaannya; dari segi ekonomis, lebih murah untuk membagi beban biaya negosiasi, pengawasan, dan penarikan kepada sejumlah besar Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan dari segi hukum, mekanisme manajemen kolektif memungkinkan pengguna mendapatkan izin untuk menggunakan karya cipta secara komersial dan sah dari segi hukum. d. Sedangkan LMKn ditempatkan sebagai lembaga manajemen kolektif skala nasional yang merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalty dari pengguna yang bersifat komersial, serta melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalty yang menjadi hak setiap LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan yang nantinya diatur dalam peraturan menteri di bidang hukum dan HAM (vide Pasal 89 UU Hak Cipta). e. Mengacu kepada grand design tersebut, selanjutnya diatur lebih rinci mengenai fungsi, tugas, dan hubungan kerja LMK maupun LMKn melalui peraturan pelaksanaan yaitu PP 56/2021 dan Permenkumham 9/2022. Dalam Pasal 1 angka 11 PP 56/2021, LMKN ditetapkan sebagai lembaga bantu pemerintah non-APBN yang mempunyai kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalty serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu/music. Pengelolan royalty dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau music (vide Pasal 8 PP 56/2021). Dalam melaksanakan tugas penarikan royalty, LMKN melakukan penarikan royalty dari pengguna komersial lagu/music dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak 88 Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK maupun yang belum menjadi anggota LMK. LMKN juga memiliki tugas untuk menghimpun royalty, melakukan koordinasi, dan menetapkan besaran royalty yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan (vide Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PP 56/2021). f. Selanjutnya, dalam hal aspek pendistribusian royalty diatur rinci dalam Pasal 14 PP 56/2021 yang mengatur LMKN dan LMK memiliki hubungan kerja dimana royalty yang telah dihimpun oleh LMKN digunakan untuk: didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK; dana operasional; dan dana cadangan, serta kemudian royalti yang telah dihimpun oleh LMKN didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK berdasarkan laporan penggunaan data lagu/music yanga da di SILM (Sistem Informasi Lagu/Musik). g. Pengaturan yang sama dan lebih spesifik juga terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 19 Permenkumham 9/2022 yang menyatakan bahwa LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan royalty melalui penarikan dan penghimpunan di rekening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK. Kemudian Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham 9/2022 juga menegaskan bahwa pendistribusian royalty dilaksanakan melalui LMK dan diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMK, dan terhadap royalty untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK hanya dapat ditarik dan dihimpun oleh LMKN. h. Lebih lanjut, Permenkumham juga mengatur bahwa terhadap sengketa yang dimungkinkan terjadi atas ketidaksesuaian pengelolaan royalty, maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada LMKN untuk dilakukan penyelesaian melalui mediasi (vide Pasal 21 ayat (4) Permenkumham 9/2022). 89 i. Pengaturan tentang LMK/LMKN melalui UUHC jo. PP 56/2021 jo. Permenkumham 9/2022 ini dilakukan dengan menilik praktik di negara-negara lain, diantaranya Perancis, Jerman, Inggris, dan Swedia yang menerapkan adanya lembaga manajemen kolektif untuk penghimpunan dan pendistribusian royalty dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem data yang terintegrasi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ekosistem pengelolaan royalty mulai dari penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian dilakukan melalui koordinasi LMKN dan LMK dalam rangka menciptakan mekanisme yang terintegrasi dan memudahkan semua pihak termasuk negara dalam menertibkan penggunaan karya cipta dan pemenuhan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. 5. Saldi Isra a. Untuk menikmati seni dan budaya itu hak warga negara juga dan itu disebut oleh konstitusi. Akan tetapi, setelah melekat hak ekonomi mengakibatkan adanya pegeseran makna dari nilai seni dan budaya dalam konteks yang paling hakiki? Berkaitan dengan persoalan yang muncul dalam hal ini apakah penyelesaian sengketannya diselesaikan melalui mediasi, perdata atau pidana? 1) Bahwa Hak Cipta adalah suatu bagian dari hak milik yang bersifat abstrak (incorporeal property). Hak Cipta juga memiliki fungsi sosial. Perwujudan dari fungsi sosial yang dimiliki oleh Hak Cipta ternyata juga dari penetapan jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas suatu karya cipta. Dengan lewatnya jangka waktu tersebut, maka penggunaan ciptaan tidak lagi harus meminta izin dari Penciota atau pemegang Hak Ciptanya yang sah, karena telah dianggap merupakan milik umum. 2) Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai fungsi sosial, maka sebenar ya membicarakan tentang pembahasan Hak Cipa atau dalam istilah asing disebut dengan istilah fair dealing atau fair use. Pembatasan-pembatasan terhadap hak ekslusif Penncipta diangap sebagai fungsi sosial Hak Cipta, artinya dalam situasi 90 tertentu masyarakat diperbolehkan memakai karya cipta orang lain tanpa izin terlebih dahulu pada Pencipta atau pemegang Hak Ciptanya untuk tujuan tertentu. Fungsi sosial dari Hak Cipta itu diwujudkan dalam rangka menciptakan keseimbangan kepentingan antara Pencipta yang menciptakan suary karya cipta dengan kepentingan hak masyarakat yang membutuhkan karya cipta. Sifat Hak Cipta selanjutnya yaitu Hak Cipta sebagai hak alam. Menurut prinsip ini, hal alam itu bersifat absolut serta melindungi karya cipta selama si Pencipta masih hidup dan beberapa tahun setelahnya. 3) Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih dapat menikmati suatu ciptaan musik tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau membayar royalti, jika penggunaan ciptaan tersebut hanya dalam konteks untuk menikmati seni. Namun sebaliknya, jika masyarakat mengadakan suatu pertunjukan yang bersifat komersial terhadap suatu ciptaan dengan tujuan memperoleh keuntungan, maka terikat aturan izin atau pembayaran royalti pada LMKN. E. RISALAH PEMBAHASAN TERKAIT Berdasarkan risalah pembahasan RUU Hak Cipta 2014 terdapat beberapa pembahasan yang relevan dengan permohonan a quo sebagai berikut: F-PD (H. HARRY WITJAKSONO, SH): Tidak, saya akan melebarkan. Justru saya ingin melengkapi. Saya yakin, Pak Didi curiga saja. Ya begini Pak. Tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Tantowi, bagus sekali. Nah saya cuman mau menanyakan atau mengilustrasikan, mudah- mudahan ini terjawab di pasal demi pasal, atau kalau tidak nanti dalam peraturan menteri. Kewajiban membuat SK itu Pak, SK Pencipta kepada Lembaga ini. Ini juga harus ditata yang paling se-efisien mungkin. Tadi saya diskusi sepintas dengan Pak Tantowi, dia bilang kalau boleh saya tangkap secara aktif, jadi harus menyatakan tetapi kalau memang lagu sudah didaftarkan, otomatis memberikan kuasanya Pak, ini teknis memang Pak ya tetapi artinya supaya kita tidak cari-carikan. Pencipta itu ada jutaan barangkali Pak. Tadi yang diilustrasikan oleh Pak Martin tadi ada yang di Tapanuli disana, kalau dia tidak daftar kasihan juga kan, apakah dijemput dengan 91 dalam bentuk apa, apa yang dijemput seperti yang kemarin saya ngomong itu ada klinik Hak Cipta atau apa, tetapi inikan membutuhkan biaya segala macam. Jadi kalau bisa dicari yang paling efisien. Artinya, kalau lagunya sudah didaftarkan otomatis dia memberikan hak kepada LMK/LMKN. Jadi tidak harus dibikin mekanisme deklarasi secara aktif lagi, otomatis dia sudah memberikan kuasa. Jadi bagi mereka yang lagu sudah didaftarkan, otomatis memberikan kuasa, ada lampirannya nanti. Kemudian ini yang juga soal live show-live show in Pak, band-band, pertunjukan-pertunjukan bukan hanya band, pertunjukan yang, kalau TV Radio masih bisa dicover tetapi kalau yang di luar ini dengan tujuan komersial, misalnya atribute to Pak Sam diadakan pertunjukan apa. Nah inikan juga, kalau jelas di kota besar kayak Jakarta okelah tetapi kalau dia bikin di pertunjukan kecil eksklusif, hanya beberapa orang itu kayak band- band besar di dunia ini sekarang kan saya dengar katanya Pak Tantowi itu kalau mereka mainnya sudah di tempat-tempat besar, di club kecil tetapi yang datang itu orang tua-tua, kan bayarannya mahal juga. Misalnya kayak Bimbo bisa saja nanti Tahun 2020 yang nonton sudah terbatas tetapi harganya mahal karcisnya. Nah ini mainnya mungkin di sebuah kota kecil kali, di Sragen atau dimana atau di Cimahi doang main tetapi yang menonton dedengkot- dedengkotnya fansnya Bimbo misalnya begitu, ya termasuk itu nanti. Terus ini harus ada mekanismenya Pak supaya ketika itu dia diatur dalam PP. Kemudian penayangan lagu-lagu, lagu-lagu ini penayangannya tadi kayak ini harus diatur juga Pak Deding tour segala macam ini bagaimana mekanismenya. Memang ini teknis Pak ya, tetapi artinya jangan sampai lolos Pak. Nanti Undang-Undang ini begini bagus tetapi tidak sampai ke bawah, tidak ketangkap dibawah. Saya yakin Pak Menteri atau Pak Menteri atau Pak Dirjen dengan jajaran menteri apalagi kabinet yang baru nanti, baru nanti, siapapun berkuasa bisa menangkap ini. (vide Risalah RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 20) F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M): Pak Pemerintah ini seharusnya aktif. Jadi pencipta wajib Pak mendaftarkan, apakah bisa pasif Pak, dia sudah dapat dari Pak Harry kan ke pasif, yang sudah terdaftar biasanya pasif. Jadi langsung otomatis dia menjadi Anggota itu. Jadi kalau lebih itu, lebih praktis lagi tidak usah daftar stesel pasif begitu Pak. Terima kasih Pak Ketua. (vide Risalah RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 21) KETUA RAPAT: Baik ya, baik langsung Pak Dirjen menjawab. DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Yang terkait dengan Pak Nurdin untuk detail di Permen, kami akan follow-up nanti untuk Permen-nya dan kami lebih cenderung untuk Permen 92 agar lebih simple saja karena itu juga sangat operasional karena berbicara tentang angka-angka kuantitatif. Kemudian yang kedua terkait dengan usulan stesel pasif, kami memang sengaja mewajibkan pencipta untuk aktif karena diperlukan adanya surat kuasa itu Pak karena kewenangan LMK/LMKN untuk memungut itu sebetulnya sangat tergantung dari Surat Kuasa itu. Kami kan juga berpikir dan saya kira pernah menyampaikan ini ketika yang bersangkutan sudah memberikan kuasa kepada LMK/LMKN, maka semua pengguna karaoke, restoran apa segala macam sudah akan boleh menayangkan lagu dia dan dengan demikian kalau dia menayangkan lagu itu, dipakai atau tidak dipakai lagu itu, itu sudah harus dibayar sebetulnya. Jadi karaoke itu walaupun lagunya tidak pernah dinyanyikan lagu dia, LMK/LMKN harus kasih tetap ke dia karena lagunya sudah dibuffekan ya jadi buffe, masalah ada orang makan atau tidak makan itu urusan lain tetapi dia sudah dibuffekan sehingga di Jepang itu, istilahnya buffe, sehingga kalau di Jepang itu yang namanya royalti tidak diukur oleh setiap lagu yang dinyanyikan tetapi diukur oleh berapa square meter dia mempunyai ruangan, maka dia akan dikenakan sekian. Kalau broadcasting berapa sebetulnya omsetnya dia, itu ada hitung-hitungannya tetapi saya kira nanti kita bisa base practise. Yang lain yang juga ingin kami sampaikan bahwa kalau kemudian ada pencipta yang tidak menjadi member, maka dia akan rugi sendiri. Dia tidak akan bisa menggugat karaoke, tidak bisa membuat apa-apa dan dia tidak mendapat royalti. Jadi otomatis dia akan ikut ini. Ini sebetulnya untuk melindungi mereka Pak. Terima kasih. (vide Risalah RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 22) WAKIL KETUA (Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI): Ini mungkin juga karena saya ikutnya ini sepotong-potong, kesan saya semula ini judulnya kan kita bicara soal hak asasi, soal Hak Cipta itu dan kalau tidak salah semua juga yang mungkin terkait dengan penghasilan, ada royalti bagi Penciptanya, nah tetapi kesan saya ini dari penjelasan dari Pak Dirjen tadi khusus LMK/LMKN ini kok kayaknya fokus hanya kepada lagu begitu loh, apa iya memang LMK/LMKN itu dibentuknya hanya untuk itu atau untuk semua Hak Cipta begitu ya yang berkait. Ya bisa saja Hak Cipta seni umpamanya, karena dia terus diulang, bukan, yang seni, seni pahat, seni apa, dan banyak kan Hak Cipta tentang berbagai hal yang kemungkinan terkait ada royaltinya, apa dia masuk juga di LMK/LMKN ini yang mengurus atau memang khusus LMK/LMKN ini yang hanya mengurus lagu itu. Itu saja. Jadi bahwa dari segi konsepsi ini oke-oke saja tidak ada masalah, cuman pemahamannya saja. (vide Risalah Rapat RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 22) KETUA RAPAT: Baik, silakan Pak Dirjen biar lebih terang benderang biar lebih jelas. Pak Martin ingin memberikan sesuatu, silakan. 93 F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT): Jadi memang harus wajib Pak dia menjadi Anggota Lembaga itu, kalau dia tidak merasa penting? Kan begini dari tadi saya bilang. Tidak semua orang menciptakan lagu itu menginginkan imbalan materi, tidak juga, ada yang menginginkan kepuasan lain, ingin dia dikenal, ingin dia diingat begitu ya. Jadi ya seperti Mbak Tutut-lah ya, yang mencipta lagu itu saya kira bukan untuk materi dia. Jadi ada orang yang memang menciptakan lagu itu untuk sebagai suatu sumbangan dia kepada masyarakat. Nah itu berarti dia tidak harus wajib sebenarnya, tetapi inikan hanya pengertian royalti yang misalnya begini yang saya lihat ada orang menciptakan lagu tetapi syaimya diganti. Nah itu yang memang harus dilindungi tetapi kalau kaitan dengan imbalan materi, tidak semua orang menciptakan lagu untuk itu. Jadi kalau wajib itu seperti Pak SBY-lah. Tadi saya sudah sebut Pak SBY berkali-kali. Kalau Pak Didi tanya sama SBY, pernah tanya sama Pak SBY? Jadi kalau Pak Didi tanya apakah Bapak menciptakan itu untuk dapat imbalan, dia sama sekali tidak ada. KETUA RAPAT: Pak Martin, Kita ini terima kasih masukannya tetapi apa yang dikhawatirkan sebenarnya sudah tercover di dalam Undang-Undang ini. Kalau yang sukarela dia tidak ingin dapat royalti pun, Undang-Undang ini mengcover itu Pak. F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT): Tetapi kan perkataan wajib ini sebenarnya. KETUA RAPAT: Tetapi lebih jauh mungkin terakhir dari Pak Dirjen menjelaskan. Sebelum masuk ke pasal-pasal lebih lanjut, Pak Harry masih hal ini? Kalau masih hal ini, ya kita tunda sekalian, Pak Harry, Pak Ichsan, Bu Alya ya. Baik, silakan. Dari Pak Harry dulu. F-PD (H. HARRY WITJAKSONO, SH): Terima kasih Pak. Tadi Bapak mengatakan soal wajib atau tidak wajib, kalau menurut saya tadi inikan soal pilihan, kalau tidak wajib, kalau tidak daftar ya tidak terlindungi begitu sajalah. Kemudian yang saya ingin tanyakan soal, kalau secara sel pasif itu yang maksudnya yang disampaikan oleh Pak Eddy kalau dia sudah daftar lagunya, misalnya Kang Sam sudah mendaftarkan di Depkumham dalam hal ini Dirjen Hak Cipta ya sudah otomatis. Ketika Beliau mendaftarkan lagu itu sudah ada kolom kuasanya atau demi hukum dia sudah memberikan kuasa. Jadi bagi mereka-mereka yang sudah lama-lama tidak melampirkan kuasa, 94 otomatis demi hukum memberikan kuasa. Nah tetapi, ya itu nanti dalam peraturan. Tidak maksud saya kalau dia tidak mau daftar ya tidak apa-apa. Ya mungkin mau dikenang, dia punya motivasi mau jadi negarawan, lagunya mau dikenang, bahkan dia itu nyumbangi kan, dia bikin untuk bangsa dia. Misalnya Kang Sam bisa saja kan suatu saat nanti lagu barunya tidak mau didaftari, bahkan ditiru juga tidak apa-apa, tidak apa-apa itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini Pak, kan sekarang lagi banyak bermunculan kelompok- kelompok atribute, ya atribute Koes Plus, kalau tidak salah belakangnya pakai Nusantara apa begitu, ini mereka sering main secara tetap di beberapa tetap dan mereka sepersetujuan para ownemya Koes Plus ini Pak Tantowi, bahkan mereka ada tandatangannya Mas Yon, Yon Koeswoyo bahwa mereka disuruh memang membesarkan Koes Plus- nya, mereka main rutin di Bekasi itu kalau tidak salah suatu tempat setiap minggu main. Itu berbagai macam Group Band tetapi main lagu-lagu Koes Plus saja, kedua di Depok dan juga beberapa tempat yang lain. Nah kalau yang kayak begini, nanti bagaimana hitungannya Pak. Inikan termasuk juga tersentuh sama Undang-Undang ini juga kan, tersentuh dengan Lembaga Hak Cipta, dia akan menyanyikan karena dia main di dalam suatu club atau restoran. Memang tidak bayar ke band-nya, band-nya dibayar oleh restoran tetapi orang makan disitu segala macam, jadi yang mau diuntungbesarkan restorannya. Mungkin lagunya Kang Sam atau Bimbo sudah ada untuk lagu itu. Ya sementara itu dulu. Terima kasih Pak Ketua. (vide Risalah RUU Hak Cipta 2014 – 6 hlm. 24) KETUA RAPAT: Terima kasih. Tetapi saya ingatkan lagi ini waktu sangat tipis kita ini ya. Ya ini banyak hal-hal yang sudah masuk ke wilayah teknis saya kira itu, tetapi tidak apa- apa nanti dijelaskan oleh Pak Dirjen. Saya cuman mengingatkan karena kita baru 2 pasal dari tadi ini ya. Apa kalau ini masih stack kita masuk ke pasal yang lebih mudah kita selesaikan, karena dalam minggu ini paling besok lagi kan kita ya, kalau disepakati besok itu masuk ke hal-hal pidana tetapi baiklah kita tuntaskan ini dulu. Ibu Alyah silakan. F-PD (Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, SH., MH): Ya Pimpinan, saya akan cepat saja mendalami dari Pak Harry. Tadi mungkin untuk kepada mereka-mereka yang tadi seperti Pak SBY atau siapa tadi lagu-lagu yang tidak perlu, yang tidak menginginkan harus mendapatkan itu, Mahun Situmorang, oleh Undang- Undang ini dibuat ketentuan khusus misalnya dananya itu bisa dijadikan harta karun diberikan menjadi harta karun, terus dilimpahkan kepada Pemerintah atau apa, atau digunakan untuk donasi atau apa tetapi jelas ada ketentuannya sehingga 95 malah distate secara luas bahwa pengarang atau pencipta lagu ini mendonasikan hasilnya kepada. KETUA RAPAT: Baik Bu Alyah, maaf saya potong Kalau kita lihat pasal ini, DIM 354 ini saya, sebenarnya inikan bukan suatu kewajiban bagi yang ingin mendapatkan imbalan, mohon dikoreksi Pak Dirjen kalau saya keliru. Jadi apa yang dikhawatirkan sudah dicover disini. Inikan yang ingin mendapatkan imbalan itu yang wajib mendapatkan pada Lembaga Manajemen Kolektif. Jadi saya pikir itu clear ya. Jadi bagi yang sukarela yang dikhawatirkan oleh Pak Martin tadi mengkhawatirkan soal Pak SBY dan sebagainya ini sudah, kalau pasal ini kita lihat, tidak ada kewajibannya sesungguhnya, mungkin begitu. Tadi Pak Ichsan biar tuntas. Silakan. F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Terima kasih Pimpinan. Saya hanya singkat saja. Soal Permennya ini Pak yang tadi Bapak berbicara soal space Pak. Nah bagaimana ada kalau sekarang seorang itu sudah mencapai minimum dan arahannya yang lebih dan itu pembagiannya bagaimana, tentu di Permen tetapi saya hanya mengingatkan supaya Permennya masuk gambaran- gambaran itu supaya jelas, jangan sampai ada orang yang kurang kreatif menerima sama dengan yang kreatif. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. Terakhir ini Pak Dirjen sebelum kita masuk lagi pasal-pasal, kalau bisa tuntas LMK/LMKN hari ini ya. Silakan Pak Dirjen. DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Baik, terima kasih. Bapak Pimpinan, Kalau kami mengamati yang apa yang diusulkan yang disampaikan Pak Ketua tadi, kalau boleh kami usulkan mungkin ayat (1)-nya ditambah kalimat sedikit. Jadi didepannya "untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait wajib". Jadi ada kata-kata untuk memberikan hak ekonomi. Kalau yang tadi seperti yang diusulkan Pak Martin tidak mempunyai hak ekonomi tidak perlu, kalau ini disetujui ini akan lebih clear. Ya ayat (1)-nya. Jadi mereka yang tidak akan ambil itu ya tidak apa-apa. Kemudian Pak Ichsan yang terkait dengan klasifikasi itu. Sebetulnya pertama semua akan mendapatkan yang minimal dulu. Jadi minimal semua akan dapat tetapi nanti mereka akan menghitung popularitas, lagu dan seterusnya itu mereka punya sistem sendiri. Jadi misalnya yang paling 96 populer, paling sering dinyanyikan itu akan mendapatkan jauh lebih besar. Ini untuk cara ini di Jepang ada aturannya. Jadi saya kira kita bisa pakai sistem itu. KETUA RAPAT: Saya kira clear ya, sudah ya untuk pasal ini ya. Yang mana itu Pak Harry. DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Sama yang ribut itu nanti kaitannya dengan yang pengumuman yang pasal yang tadi yang kami akan ubah sedikit itu. Jadi apakah dia dalam konser tribute-nya, apakah direkam dan seterusnya, itu akan mendapatkan royalti semuanya. Jadi hak si pencipta ini seumur hidup plus 70 tahun itu untuk kepentingan apapun termasuk untuk yang release ulang seperti yang dilakukan oleh Erwin Gutawa dan lain-lain. F-PD (H. HARRY WITJAKSONO, SH): Kalau itu jelas Pak melalui Pimpinan. Tribute-tribute ini Pak yang kelas bawah. Jadi mereka meniru Koes Plus, meniru Bimbo, makanya di club besar, mainnya di restoran-restoran kecil, atau katakanlah pengamen tetapi pengamen yang sedikit komerasial tetapi bawanya lagu Koes Plus atau Bimbo saja. Bahkan Kang Sam sendiri mengikhlaskan memang ayo perbanyak tribute Bimbo biar maksudnya Kang Sam juga yang untung kan tetapi artinya mereka juga harus bayar dong. Nah itu nanti ada hitungan khusus ya Pak ya. DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Nanti bisa Kafe-kafe yang membayar, otomatis semua lagu yang dinyanyikan itu menjadi legal. KETUA RAPAT: Baik jelas Pak Harry ya. Itu ada di kafe-kafe kalau tidak salah diatur Pak ya membayar itu ya. Hal baru atau, oh silakan. DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI): Jadi kalau ditambahkan untuk mendapatkan hak ekonomi nanti akan kurang enak. Jadi mungkin diubah menjadi, yang keduanya bukan untuk dapat menarik tetapi agar mendapat menarik imbalan dari pengguna yang keduanya, untuknya diganti dengan agar, karena untuk-nya ditarik ke atas begitu. KETUA RAPAT: Baik, sudah jelas ya? Jadi masih ada Pak? F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Sedikit sebelum ditutup, masalah bidang ini Pak. 97 Jadi kami mohon kepada Pemerintah Pak, kalau bisa ini selesai kita bahas, rencananya Permennya kami dapat Pak. Ya mohon itunya supaya nanti ini diundangkan kami pun mengerti apa yang menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang ini. Jadi mohon sebelum diundangan kami dapat Permennya Pak. KETUA RAPAT: Baik. Sudah jelas ya, seluruh fraksi kalau setuju saya ketok palu untuk poin 1 ya. F. PETITUM DPR RI Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 98 30 Juni 2025 serta menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Permohonan pengujian materiil ini secara spesifik menyoroti lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal-pasal yang diuji yaitu Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Ayat (2) “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” Pasal 113 Ayat (2) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” Sebagai batu uji konstitusional, Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Pasal 28G ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Berdasarkan hal tersebut diatas Para Pemohon menguraikan pokok-pokok anggapan kerugian konstitusional mereka terhadap setiap pasal yang diuji, sebagai berikut: A. Frasa “izin Pencipta” pada Pasal 9 ayat (2) UUHC 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: 99 - Pasal aquo menimbulkan penafsiran bahwa Ketentuan ini menetapkan mekanisme kontrol ex ante, yang berarti izin harus diperoleh sebelum hak ekonomi dilaksanakan. Ini memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pencipta untuk menentukan bagaimana, kapan, dan oleh siapa karya mereka dieksploitasi secara komersial. - Bahwa frasa aquo, dengan klausul "izin Pencipta", secara jelas menetapkan mekanisme kontrol ex ante atas eksploitasi komersial karya cipta. Mekanisme ini secara kredibel diperdebatkan karena akan memunculkan potensi ketidakpastian hukum dan ketidakpastian, terutama tanpa adanya proses lisensi langsung yang jelas dan terstandardisasi serta berpotensi membahayakan "harta benda" dan "rasa aman" pihak-pihak yang berinvestasi atau bergantung pada karya cipta untuk usaha komersial, jika izin dapat ditahan secara sewenang- wenang atau dibuat sangat mahal. B. Frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945: 1. Frasa aquo mengandung perluasan ancaman pidana terhadap perbuatan yang secara esensial bersifat perdata tanpa dasar kriminalisasi yang proporsional dan sesuai dengan prinsip ultima ratio dalam hukum pidana. 2. Keberadaan ketentuan pidana atas performing rights menimbulkan kekhawatiran yang faktual maupun potensial terhadap pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 namun tetap berpotensi dikriminalisasi apabila pencipta secara subjektif menilai adanya “ketiadaan izin”. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 100 (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON 1. Penjelasan Umum Sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang dimohonkan, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang dimohonkan sebagai berikut: - Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Pemegang atas hak kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya. Demikian juga hak cipta, pada dasarnya merupakan hak eksklusif atau hak monopoli artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaannya tersebut siapa pun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial kecuali atas izin pencipta atau pemilik hak terkait. - Menurut ketentuan hukum yang berlaku, hak cipta merupakan hak eksklusif yang bermakna tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Dengan demikian, setiap perbanyakan atau penggandaan suatu karya cipta termasuk juga peredaran dan penjualannya harus seizin dari pemegang hak eksklusif. Hak eksklusif juga dimiliki oleh pemegang hak cipta yang bukan pencipta namun terbatas pada hak ekonomi suatu karya cipta saja. - Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta biasa disebut dengan istilah lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Perbanyakan atau penggandaan, peredaran serta penjualan hak tanpa izin adalah suatu bentuk pelanggaran atas hak eksklusif dari pemegang hak cipta. Hal ini 101 dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta karena ia tidak dapat memperoleh manfaat dari hak ekonomi tersebut. - Hukum telah memberikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan semakin ditingkatkan dari masa ke masa. Pengaturan tersebut diatur secara lex specialis dalam UUHC 2014. - UUHC 2014 merupakan tonggak penting dalam evolusi legislasi hak cipta di Indonesia, menggantikan undang-undang sebelumnya seperti Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, dan Auteurswet Stbl. 600/1912. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat dan dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sejarah legislasi hak cipta di Indonesia menunjukkan pola reformasi hukum yang berulang, di mana setiap undang-undang baru muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian kerangka hukum sebelumnya dengan perkembangan zaman. Hal ini terutama disebabkan oleh laju inovasi teknologi yang eksponensial dan seringkali tidak terduga, yang secara konsisten melampaui kemampuan kerangka hukum yang ada untuk mengantisipasi dan mengaturnya. - Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan, distribusi, penggandaan, dan eksploitasi karya-karya mereka yang bersifat khas dan pribadi di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. UUHC 2014 melindungi dua jenis hak utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, meliputi hak untuk mencantumkan nama, mengubah karya sesuai kepatutan, dan menjaga integritas karya. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat finansial dari karya ciptaan, yang dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain, mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan menyewakan karya. - Cakupan perlindungan dalam UUHC 2014 sangat luas, mencakup berbagai jenis ciptaan seperti buku, artikel, lukisan, patung, fotografi, 102 musik, lirik lagu, karya audio visual (film, dokumenter), perangkat lunak, dan karya arsitektur. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada karya tradisional seperti lagu daerah, tarian, dan cerita rakyat sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. - Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak eksklusif pencipta, memberikan manfaat ekonomi dan insentif bagi mereka, serta mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. UUHC 2014 juga berupaya menjaga hak moral pencipta dan memastikan akses publik yang seimbang terhadap karya-karya melalui konsep "penggunaan wajar" (fair use) untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau kritik. Pada skala yang lebih luas, undang-undang ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah kekayaan intelektual internasional. - Pembentukan UUHC 2014 didasari oleh beberapa pertimbangan krusial. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dinilai "tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat". Kedua, perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra menuntut adanya perlindungan yang lebih kuat dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ketiga, keanggotaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait memerlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar pencipta Indonesia dapat bersaing di tingkat global - Proses pembentukan UUHC 2014 juga mengakomodasi aspirasi pemangku kepentingan, termasuk kebutuhan akan perincian hak-hak yang lebih spesifik, seperti hak sinkronisasi, hak cetak, dan hak mekanis, untuk menghindari multi-interpretasi dan konflik, khususnya di industri musik. Selain itu, undang-undang ini juga dirancang untuk mengatasi praktik digital baru seperti ringback tone. Perkembangan ini menunjukkan bahwa bahkan UUHC 2014, meskipun komprehensif, mungkin menghadapi "kekosongan normatif" di masa depan, seperti yang terlihat dari munculnya karya-karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang belum secara eksplisit tercakup. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya 103 interpretasi yang dinamis dan prinsip-prinsip dasar yang fleksibel dalam undang-undang untuk menjaga relevansinya di tengah perubahan teknologi yang berkelanjutan - UUHC 2014 memiliki landasan yuridis yang kuat dalam UUD NRI 1945. Beberapa pasal UUD NRI 1945 yang relevan meliputi Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, seni, dan budaya; Pasal 28H ayat (4) yang menegaskan hak milik pribadi; serta Pasal 31 ayat (5) yang mengamanatkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Amanat konstitusional ini menegaskan tanggung jawab negara untuk mendorong kreativitas dan melindungi hasil-hasilnya. Komitmen Indonesia terhadap standar kekayaan intelektual global juga tercermin dari ratifikasi berbagai perjanjian internasional kunci, termasuk Konvensi Berne, Persetujuan TRIPS, Traktat Hak Cipta WIPO (WCT), Traktat WIPO Pertunjukan dan Fonogram (WPPT), Traktat Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual, dan Traktat Marrakesh. Ratifikasi ini mengharuskan Indonesia untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam hukum nasional, yang secara langsung memengaruhi substansi dan cakupan UUHC 2014. - Secara filosofis, UUHC 2014 cenderung mengadopsi pendekatan utilitarian, yang memprioritaskan pembangunan ekonomi, pertumbuhan, dan manfaat publik. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi penciptaan, terdapat kritik bahwa undang-undang ini kurang secara eksplisit menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak moral dan hak ekonomi pencipta. Ketegangan antara filosofi utilitarian ini dan kurangnya penekanan pada hak asasi manusia atau hak moral, ditambah dengan pandangan masyarakat yang masih cenderung komunal (Res Communis) terhadap kekayaan intelektual dibandingkan pandangan individualistik (Res Nullius), menciptakan friksi inheren dalam implementasi hukum hak cipta. Friksi ini dapat menyebabkan "ketidakpastian hukum" dan "rasa tidak aman" bagi para pemangku kepentingan, sebagaimana dikeluhkan oleh para pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Pemahaman 104 mengenai latar belakang filosofis ini sangat penting untuk menginterpretasikan tantangan praktis dalam penerapan undang-undang. - UUHC 2014 seperti yang sudah disinggung di atas bahwa secara fundamental mengakui dua jenis hak eksklusif yang berbeda bagi pencipta, yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi dengan penjelasan sebagaimana berikut:  Hak Moral di mana hak ini melekat secara permanen pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Hak moral mencakup hak untuk mencantumkan nama pada salinan karya, hak untuk mengubah karya sesuai kepatutan, dan hak untuk menjaga integritas karya dari distorsi atau mutilasi yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Hak moral mencerminkan kepribadian pencipta yang tidak terpisahkan dari ciptaannya. Hak ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 UUHC 2014.  Hak Ekonomi di mana hak ini adalah hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan, yang dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain melalui lisensi. Hak ekonomi merupakan dasar penghasilan dan pemasaran karya, yang dapat mendatangkan keuntungan finansial bagi pencipta. Hak ini diatur diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 UUHC 2014 juncto Pasal 9 ayat (1) untuk jenis pemanfaatan secara ekonominya. - Pelindungan Hak Cipta di Indonesia merupakan fondasi penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi di berbagai bidang, khususnya seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Kerangka hukum utama yang mengatur hal ini adalah UUHC 2014. Undang-undang ini menetapkan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Lingkup ciptaan yang dilindungi sangat luas, mencakup berbagai bentuk ekspresi seperti buku, pamflet, lagu atau musik, drama, karya seni rupa, hingga program komputer. - Namun dalam tataran implementasinya kerangka hukum yang mengatur hak cipta dan royalti di Indonesia bersifat berlapis, dimulai dari undang- undang dasar hingga peraturan pelaksana yang lebih rinci. UUHC 2014 105 menjadi payung hukum utama yang menetapkan prinsip-prinsip dasar hak ekonomi dan moral pencipta. Kemudian secara teknis mekanisme pengelolaan royalti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) yang selanjutnya disebut PP 56/2021. PP 56/2021 berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang merinci ketentuan-ketentuan dalam UUHC terkait pengelolaan royalti lagu dan/atau musik. Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yang diselanjutnya di singkat Permenkumham 9/2022 mengatur lebih lanjut pelaksanaan PP 56/2021 dengan detail operasional, serta adanya regulasi berupa Keputusan Menteri yang mengatur besaran tarif royalti yang merupakan kesepatan yang ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri. Hierarki ini menunjukkan bagaimana setiap regulasi dibangun di atas atau memodifikasi pendahulunya, dari prinsip hukum yang luas hingga prosedur administratif yang spesifik. - Perlindungan Hak Cipta mencakup dua jenis hak utama: Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat secara permanen pada diri pencipta, meliputi hak untuk mencantumkan nama dan menjaga integritas karya. Sementara itu, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaan, yang dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain. Hak ekonomi ini, yang mencakup penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pertunjukan, pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penyewaan ciptaan, merupakan sumber penghidupan vital bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif. Meskipun prinsip deklaratif menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis, realitas praktis menunjukkan bahwa penegakan dan pemanfaatan hak ekonomi secara efektif memerlukan mekanisme formal yang terstruktur. Hal ini mengindikasikan adanya celah antara perlindungan teoretis dan realisasi ekonomi di lapangan, yang memerlukan pengaturan lebih lanjut 106 untuk mengoperasionalkan aspek ekonomi dari hak-hak yang secara otomatis melekat, khususnya dalam lingkungan komersial yang kompleks di mana lisensi individual menjadi tidak praktis. - Dalam konteks hak ekonomi, UUHC 2014 mengidentifikasi Hak Ekonomi sebagai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya ciptaan, yang meliputi serangkaian tindakan seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pertunjukan, pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Hak ini memiliki sifat yang dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain melalui lisensi. - Selain Hak Cipta, UU ini juga mengakui adanya Hak Terkait, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran, dan berkaitan erat dengan Hak Cipta itu sendiri. 2. Penjelasan terhadap materi yang dimohonkan: - Undang-Undang Hak Cipta Indonesia didasarkan pada komitmen internasional yang kuat. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional penting, termasuk Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, serta WIPO Performances & Phonograms Treaty (WPPT) 1996 melalui Keppres No. 74 Tahun 2004, dan WIPO Copyright Treaty (WCT). Keikutsertaan dalam perjanjian-perjanjian ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar perlindungan hak cipta global. Keterikatan pada Konvensi Bern, khususnya, menjadi fondasi filosofis dan pragmatis bagi pengaturan hak cipta di Indonesia. - UUHC 2014 secara fundamental mengakui adanya dualisme hak bagi pencipta: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, bahkan setelah hak cipta dialihkan. Tujuannya adalah untuk melindungi integritas ciptaan dan memastikan pengakuan atas penciptanya, termasuk hak untuk tetap mencantumkan namanya, menggunakan nama alias, mengubah ciptaan sesuai kepatutan, mengubah judul, dan mempertahankan haknya dari distorsi atau mutilasi 107 yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Hak moral ini bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi. - Di sisi lain, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hak ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi mencakup berbagai tindakan seperti penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Penting untuk memahami bahwa sementara hak moral bersifat absolut, hak ekonomi, meskipun eksklusif, dapat tunduk pada batasan dan pengecualian, seperti yang diatur oleh three steps test dan mekanisme pengelolaan kolektif. Pemisahan ini memungkinkan fleksibilitas dalam eksploitasi ekonomi ciptaan, misalnya melalui LMK, tanpa mengurangi hubungan fundamental antara pencipta dan karyanya. - Pasal 9 UUHC 2014 secara umum menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. Norma ini menjadi landasan bagi hak eksklusif pencipta. - Prinsip three steps test (Uji Tiga Langkah) merupakan pilar fundamental dalam hukum hak cipta internasional, yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Bern. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada Konvensi Bern, tetapi juga diakui dan diterapkan dalam perjanjian internasional lainnya, seperti Pasal 13 TRIPS Agreement, Pasal 10 WIPO Copyright Treaty (WCT), dan Pasal 16 WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). Konsistensi pengakuan ini menunjukkan bahwa three steps test adalah standar global dalam menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kepentingan publik - Three Steps Test adalah sebuah prinsip atau standar yang digunakan dalam hukum hak cipta internasional dan nasional untuk menentukan batasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta. 108 Prinsip ini berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan pemegang hak cipta dan kepentingan publik dalam mengakses dan menggunakan karya cipta. - Three Steps Test pertama kali diperkenalkan dalam Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886), tepatnya pada Pasal 9 ayat (2). Sejak saat itu, prinsip ini diadopsi dan diinterpretasikan lebih lanjut dalam perjanjian internasional lainnya, seperti Perjanjian WIPO tentang Hak Cipta (WCT) dan Perjanjian WIPO tentang Pertunjukan dan Fonogram (WPPT). Banyak undang-undang hak cipta nasional di seluruh dunia juga mengintegrasikan atau mendasarkan ketentuan pengecualian dan pembatasan hak cipta mereka pada Three Steps Test. Adapun "tiga langkah" yang harus dipenuhi agar suatu pengecualian atau pembatasan hak cipta dapat dianggap sah adalah sebagai berikut: 1. Kasus Khusus Tertentu (Certain Special Cases): Pengecualian atau pembatasan hak cipta harus terbatas pada "kasus-kasus khusus tertentu" atau "keadaan khusus." Ini berarti bahwa pengecualian tersebut tidak boleh bersifat umum atau terlalu luas, melainkan harus didefinisikan secara sempit dan spesifik. Tujuannya adalah untuk mencegah penerapan pengecualian yang dapat mengikis hak eksklusif pemegang hak cipta secara berlebihan. 2. Tidak Bertentangan dengan Pemanfaatan Normal (Does Not Conflict with a Normal Exploitation): Pengecualian atau pembatasan tidak boleh bertentangan dengan eksploitasi normal karya tersebut. Ini berarti penggunaan karya di bawah pengecualian tidak boleh merugikan atau mengganggu cara-cara standar di mana pemegang hak cipta biasanya memanfaatkan atau mengkomersialkan karya mereka. Misalnya, pengecualian tidak boleh menggantikan penjualan atau lisensi yang biasa dilakukan oleh pemegang hak cipta. 3. Tidak Merugikan Kepentingan Sah Pemegang Hak (Does Not Unreasonably Prejudice the Legitimate Interests of the Right Holder): Pengecualian atau pembatasan tidak boleh secara tidak wajar merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta. Ini melibatkan penilaian dampak ekonomi dan moral dari pengecualian tersebut terhadap pemegang hak 109 cipta. Kepentingan sah di sini mencakup potensi pendapatan, reputasi, dan hak moral atas karya. Three Steps Test berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pembuat kebijakan, pengadilan, dan praktisi hukum untuk menilai apakah suatu pengecualian hak cipta, seperti penggunaan wajar (fair use) atau penggunaan adil (fair dealing), sesuai dengan standar internasional. Hal ini memastikan bahwa hak cipta, meskipun memberikan perlindungan yang kuat kepada pencipta, tetap memiliki fleksibilitas untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi, tanpa merusak esensi perlindungan hak cipta itu sendiri. Tabel 1: Ilustrasi Korelasi Antara Pasal – Pasal Dalam UUHC 2014 Dengan Kriteria Penerapan Three Steps Test Konvensi Bern: Pasal UUHC 2014 Kasus Khusus Tertentu (Special Cases) Tidak Bertentangan dengan Eksploitasi Normal (Normal Exploitation) Tidak Merugikan Kepentingan Sah Pencipta (Legitimate Interests) Pasal 9 ayat (3) (Penggunaan Komersial Tanpa Izin) Norma umum yang menetapkan larangan; pengecualiannya diatur dalam pasal lain (misal, Pasal 23 ayat (5)) sebagai kasus khusus. Eksploitasi normal tetap dilindungi oleh hak eksklusif; pengecualian melalui LMK memastikan kompensasi. Kepentingan sah pencipta dilindungi oleh kewajiban izin atau pembayaran royalti melalui LMK. Pasal 23 ayat (5) (Penggunaan Komersial dalam Pertunjukan Melalui LMK) Penggunaan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa izin langsung. Pembayaran imbalan melalui LMK memastikan pencipta tetap menerima manfaat ekonomi. Kepentingan ekonomi pencipta terlindungi melalui kewajiban pembayaran royalti yang dikelola LMK. Pasal 81 (Lisensi dan Fleksibilitas Hak Ekonomi) Memberikan fleksibilitas lisensi (langsung/pihak ketiga) sebagai kasus pengelolaan hak ekonomi. Memungkinkan berbagai model eksploitasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan pencipta. Memberikan otonomi kepada pencipta untuk mengelola haknya demi keuntungan optimal. Pasal 87 ayat (1) (Keanggotaan LMK dan Imbalan Wajar) Pengelolaan hak ekonomi untuk penggunaan komersial di layanan publik melalui LMK. LMK mengelola hak ekonomi secara kolektif, memastikan penarikan imbalan yang wajar dari penggunaan massal. Meskipun frasa "wajar" perlu parameter, pengawasan Menkum dan audit LMK bertujuan 110 melindungi kepentingan pencipta. Pasal 87 ayat (4) (Penggunaan Melalui LMK Bukan Pelanggaran) Pemanfaatan ciptaan secara komersial oleh pengguna yang telah memenuhi kewajiban perjanjian dengan LMK. Memastikan pengguna dapat mengeksploitasi karya tanpa risiko hukum jika telah patuh pada sistem kolektif. Melindungi kepentingan pencipta dengan memastikan pembayaran royalti melalui LMK tetap terjadi. Pasal 113 ayat (2) huruf f (Ancaman Pidana untuk Pertunjukan Komersial) Penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dan delik aduan untuk pelanggaran berat. Tidak bertentangan jika diterapkan hanya pada kasus tanpa hak dan/atau tanpa izin yang sebenarnya, bukan pada pengguna yang patuh LMK. Melindungi kepentingan pencipta dari pelanggaran serius, namun harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan ultima ratio. Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa antara Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), Pasal 87 ayat (4), dan Pasal 113 ayat (2) huruf f tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan saling melengkapi dalam tataran implementasi prakteknya yang dapat dijabarkan dengan penjelasan sebagaimana berikut: a. Pasal 9 ayat (2): Izin Penggunaan Ciptaan dan Pasal 9 ayat (3): Penggunaan Komersial Ciptaan Tanpa Izin Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hak-hak ini merupakan inti dari kemampuan seorang pencipta untuk mendapatkan penghasilan dan apresiasi finansial dari hasil karya intelektualnya. Pasal ini secara komprehensif menguraikan sembilan bentuk spesifik hak ekonomi, yang memberikan kontrol luas kepada pencipta atas eksploitasi komersial karya mereka. Cakupan hak ekonomi yang begitu luas ini menandakan adanya tujuan legislatif untuk memberikan kontrol yang menyeluruh kepada pencipta atas eksploitasi komersial karyanya. Daftar yang ekstensif ini mencakup hampir setiap bentuk pemanfaatan komersial yang dapat dibayangkan, mulai dari publikasi tradisional hingga adaptasi digital 111 dan pertunjukan langsung. Ini menunjukkan bahwa hak-hak ini dirancang untuk dapat diterapkan pada berbagai jenis ciptaan, memperkuat tujuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 untuk melindungi semua karya cipta. Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 secara eksplisit mendefinisikan lingkup ciptaan yang dilindungi, menegaskan bahwa perlindungan mencakup bidang "ilmu pengetahuan, seni, dan sastra". Pasal ini kemudian menyediakan daftar yang komprehensif dan ilustratif dari ciptaan- ciptaan tersebut, menunjukkan cakupan perlindungan yang sangat luas. Daftar ini meliputi, namun tidak terbatas pada: Tabel 2: Jenis Ciptaan yang Dilindungi Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UUHC 2014 Kategori Ciptaan Contoh Spesifik (Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UUHC 2014) Karya Tulis Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya Karya Lisan Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya Alat Peraga Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan Musik dan Lagu Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks Karya Drama & Koreografi Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim Karya Seni Rupa Lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase Karya Seni Terapan Karya seni terapan Arsitektur Karya arsitektur Peta Peta Seni Motif Karya seni batik atau seni motif lain Fotografi Karya fotografi Potret Potret Sinematografi Karya sinematografi 112 Karya Transformasi Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi Ekspresi Budaya Tradisional Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional Kompilasi Ciptaan/Data Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli Permainan Video Permainan video Program Komputer Program Komputer Daftar yang ekstensif dan beragam yang disajikan dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 secara tegas menunjukkan niat legislatif untuk memberikan perlindungan hak cipta yang luas dan inklusif di seluruh spektrum upaya intelektual dan artistik. Frasa "pemanfaatan hak cipta" secara langsung mengacu pada pelaksanaan sembilan hak ekonomi yang diuraikan dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014. Penting untuk dipahami bahwa setiap hak ini dapat diterapkan pada jenis ciptaan apa pun yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 dan penegasan cakupan universal pemanfaatan hak cipta dapat dilihat sebagaimana yang dijabarkan dalam tabel berikut ini: Tabel 3: Hak Ekonomi Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UUHC 2014 dan Penerapannya pada Berbagai Jenis Ciptaan No Hak Ekonomi (Pasal 9 Ayat (1) UUHC 2014) Penjelasan Singkat Contoh Penerapan pada Berbagai Jenis Ciptaan (dari Pasal 40 Ayat (1)) 1 Penerbitan Ciptaan Hak untuk menerbitkan atau mengumumkan ciptaan kepada publik. Penerbitan buku (karya tulis), publikasi hasil penelitian (ilmu pengetahuan), katalog seni (karya seni rupa). 113 2 Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya Hak untuk membuat salinan ciptaan, dalam format fisik maupun digital. Menggandakan program komputer, mencetak sketsa arsitektur, mereproduksi foto, menyalin partitur musik. 3 Penerjemahan Ciptaan Hak untuk menerjemahkan ciptaan ke bahasa lain. Menerjemahkan novel (karya tulis), kuliah (karya lisan), atau naskah drama (drama). 4 Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan Hak untuk mengubah, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaan ke bentuk baru. Mengadaptasi novel menjadi skenario film (karya sinematografi), mengaransemen ulang lagu (musik), mentransformasi lukisan menjadi desain digital (karya seni rupa). 5 Pendistribusian Ciptaan atau salinannya Hak untuk mendistribusikan ciptaan asli atau salinannya kepada publik. Mendistribusikan buku fisik, perangkat lunak, film, atau mendistribusikan secara digital berbagai karya kreatif. 6 Pertunjukan Ciptaan Hak untuk mempertunjukkan ciptaan secara publik. Mempertunjukkan lagu dalam konser (musik), pementasan drama atau tari (drama, tari), pertunjukan wayang (pewayangan). 7 Pengumuman Ciptaan Hak untuk mengumumkan atau menyiarkan ciptaan. Penyiaran film di televisi (sinematografi), pengumuman karya arsitektur, penyiaran pidato. 8 Komunikasi Ciptaan Hak untuk mengkomunikasikan ciptaan kepada publik, seperti melalui penyiaran Streaming video game, komunikasi karya fotografi di platform online, penyiaran musik 114 atau transmisi daring. melalui radio internet. 9 Penyewaan Ciptaan Hak untuk menyewakan ciptaan. Penyewaan film, program komputer, atau rekaman musik. Berdasarkan tabel-tabel diatas maka hal ini secara eksplisit mengonfirmasi bahwa "pemanfaatan hak cipta" berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014 bersifat universal dan tidak terbatas pada musik dan/atau lagu. Meskipun musik dan lagu sering kali menjadi sorotan utama dalam diskusi dan sengketa hukum mengenai royalti hak cipta, namun kerangka hukum UUHC 2014 secara fundamental dirancang untuk melindungi semua bentuk ciptaan intelektual yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Terhadap kasus-kasus pengujian undang-undang yang sedang berlangsung, meskipun sebagian besar melibatkan musisi dan kekhawatiran mereka tentang ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi, sebenarnya membahas prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal. Prinsip-prinsip ini mencakup interaksi antara lisensi langsung dan kolektif, definisi "penggunaan komersial," dan konsep "imbalan yang wajar," yang semuanya relevan untuk eksploitasi komersial ciptaan apa pun yang dilindungi hak cipta, tanpa memandang jenisnya. Prevalensi kasus-kasus terkait musik dalam data yang tersedia dapat menciptakan bias persepsi bahwa isu hak cipta atau terutama substansi dalam UUUHC saat ini hanya berkaitan dengan musik. Sehingga sangat penting untuk secara aktif mengimbangi bias ini dengan secara konsisten menegaskan bahasa undang-undang yang luas dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 terkait dengan jenis-jenis ciptaan dan penerapan universal hak ekonomi Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014. Hal ini sangat penting untuk memandu pemahaman yang holistik tentang undang-undang. Pasal 9 ayat (2) UUHC 2014 secara eksplisit menyatakan: "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Norma ini menegaskan bahwa untuk setiap tindakan yang merupakan 115 bagian dari hak ekonomi pencipta yang diberikan atas perbuatan pemanfaatan hak ekonomi seperti didalam Pasal 9 ayat (1) seperti Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan, pengguna wajib memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini merupakan pilar utama perlindungan hak ekonomi, memastikan bahwa pencipta memiliki kontrol fundamental atas pemanfaatan komersial karyanya. Mengingat bahwa Pasal ayat (2) merupakan hak ijin bagi pengguna untuk melaksanakan hak ekonomi untuk seluruh jenis ciptaan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Hal ini secara langsung menjawab pertanyaan awal, mengonfirmasi bahwa penerapan undang-undang hak cipta, termasuk pemanfaatan hak ekonomi, tidak terbatas pada musik dan/atau lagu, melainkan mencakup semua kategori yang disebutkan di atas. Hal ini menegaskan bahwa UUHC 2014 dirancang untuk melindungi dan mengatur berbagai bentuk kreativitas tanpa diskriminasi pemanfaatan jenis Ciptaan lainnya. Implikasi utama dari pasal ini adalah bahwa pemanfaatan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa izin yang jelas dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hukum. Aturan ini menciptakan dasar hukum yang kuat bagi pencipta untuk menegosiasikan lisensi dan royalti, serta menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Frasa "wajib mendapatkan izin" secara tegas menetapkan aturan baku untuk pelaksanaan hak ekonomi, yang merupakan konsekuensi langsung dari sifat "hak eksklusif" dari hak cipta. Hak eksklusif ini memberikan otoritas tunggal kepada pencipta untuk mengeksploitasi karyanya secara ekonomi. Tanpa ketentuan ini, nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dieksploitasi secara bebas oleh pihak lain, sehingga merusak insentif pencipta untuk berkarya dan menghilangkan kontrol mereka atas kekayaan intelektualnya. Pasal ini juga menjadi dasar bagi konsep "lisensi" sebagai 116 mekanisme formal, yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal 9 ayat (2) UUHC adalah fondasi dari hak eksklusif pencipta di Indonesia, yang mewajibkan izin untuk setiap pelaksanaan hak ekonomi dan melarang penggandaan atau penggunaan komersial tanpa izin untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Pasal ini pada dasarnya menegaskan adanya hak eksklusif, bukan merupakan batasan atau pengecualian terhadap hak tersebut. b. Pasal 9 ayat (3): Penggunaan Komersial Ciptaan Tanpa Izin Setelah menganalisa ketentuan dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pencipta mempunyai hak eksklusif terkait pelarangan penggunaan Ciptaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) UUHC 2014 yang menyatakan, "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". Para Pemohon berpendapat bahwa frasa "penggunaan secara komersial ciptaan" pada pasal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mereka menafsirkan bahwa pasal ini seolah-olah mewajibkan pelaku pertunjukan untuk mendapatkan izin langsung dari pencipta, bahkan jika royalti telah dibayarkan melalui LMK, sehingga menimbulkan ambiguitas dan tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5). Namun penafsiran yang benar terhadap Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan dalam konteks keseluruhan sistem hukum hak cipta Indonesia, yang mengacu pada three steps test. Pasal 9 ayat (3) adalah norma umum yang menegaskan hak eksklusif pencipta untuk melarang penggunaan komersial ciptaannya untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Namun, hak eksklusif ini tidak absolut dan dapat dikecualikan dalam "kasus khusus tertentu" sebagaimana diizinkan oleh three steps test. Penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan, yang menjadi inti 117 kekhawatiran Pemohon, adalah salah satu "kasus khusus tertentu" yang dapat dibenarkan sepanjang telah dilakukan pembayaran royalti. Terkait dengan penjelasan tentang ketentuan frasa “penggunaan secara komersial” kembali merujuk pada Pasal 1 angka 24 dalam Ketentuan Umum UUHC 2014 yang menyatakan bahwa “Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.” Meskipun hak cipta berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak eksklusif atau hak monopoli secara ekonomi yang artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaannya tersebut siapa pun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial kecuali atas izin pencipta atau pemilik hak terkait. Namun dalam konteks ini, "izin" yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) untuk penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan dapat dipenuhi secara tidak langsung melalui mekanisme pembayaran royalti kepada LMK, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4). LMK berfungsi sebagai jembatan antara pencipta dan pengguna untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Pemerintah berargumen bahwa tidak ada kontradiksi norma antara Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5). Pasal 9 ayat (3) adalah norma umum tentang larangan tanpa izin untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014, sedangkan Pasal 23 ayat (5) adalah norma khusus yang memberikan pengecualian untuk pertunjukan komersial melalui LMK. Prinsip hukum lex specialis derogat legi generali (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) berlaku di sini, di mana ketentuan khusus Pasal 23 ayat (5) mengatur secara spesifik penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan, sehingga tidak perlu izin langsung dari pencipta jika royalti telah dibayarkan melalui LMK. c. Pasal 23 ayat (5): Penggunaan Komersial dalam Pertunjukan Melalui LMK 118 Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 menyatakan: "Setiap Orang dapat melakukan penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif". Pasal ini merupakan inti dari mekanisme lisensi kolektif untuk pertunjukan komersial. Para Pemohon berpendapat frasa "Setiap Orang" dan "membayar imbalan" pada Pasal 23 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Frasa "Setiap Orang" dianggap multitafsir, hanya merujuk pada pelaku pertunjukan dan membebaskan penyelenggara. Frasa "membayar imbalan" tidak jelas waktu pembayarannya, sehingga pembayaran setelah pertunjukan dapat dianggap melanggar hukum. Namun, Pasal 23 ayat (5) ini berfungsi sebagai pengecualian "kasus khusus tertentu" yang diizinkan oleh three steps test. Penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan adalah contoh nyata dari kasus khusus yang memerlukan mekanisme perizinan yang efisien dan praktis, mengingat skala penggunaan dan banyaknya pihak yang terlibat. Pasal ini dirancang untuk memfasilitasi penggunaan massal karya musik dalam pertunjukan tanpa birokrasi izin langsung yang tidak praktis. Mekanisme pembayaran imbalan melalui LMK memastikan bahwa pencipta tetap menerima manfaat ekonomi dari karyanya. Ini adalah bentuk eksploitasi normal yang diatur secara kolektif, bukan penghilangan hak. LMK mengelola hak ekonomi pencipta dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dengan adanya kewajiban pembayaran royalti melalui LMK, kepentingan ekonomi pencipta tetap terlindungi, mencegah kerugian yang tidak adil bagi mereka. LMK sendiri diawasi oleh Kementerian Hukum, termasuk dalam penetapan besaran royalti. Dengan demikian Frasa "Setiap Orang" dalam konteks hak cipta dan royalti lagu/musik di Indonesia memiliki cakupan yang luas, meliputi individu maupun badan hukum. Namun, interpretasi hukum yang 119 berkembang, telah mempersempit dan memperjelas makna frasa ini sesuai dengan konteks penggunaan ciptaan secara komersial dimana secara spesifik:  Untuk penggunaan komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan, "Setiap Orang" dimaknai sebagai "Orang atau badan hukum sebagai Penyelenggara Acara Pertunjukan". Pihak ini memiliki kewajiban untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disebut LMKN tanpa perlu izin langsung dari pencipta sebelumnya.  Untuk penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (di luar pertunjukan langsung, seperti di kafe, restoran, hotel, dll.), "Setiap Orang" merujuk pada pemilik atau pengelola bisnis yang memanfaatkan musik untuk keuntungan ekonomi. Kewajiban utama adalah pembayaran royalti melalui LMKN, yang dapat dilakukan melalui permohonan lisensi atau, dalam konteks pertunjukan, tanpa perjanjian lisensi sebelumnya dengan tetap membayar royalti. Kedua jalur ini, baik lisensi formal maupun lisensi wajib untuk pertunjukan, sama-sama mewajibkan pembayaran royalti melalui LMKN. Hal ini menunjukkan upaya untuk menstandardisasi dan memusatkan pengelolaan royalti, dengan tujuan mengurangi kompleksitas bagi pengguna dan meningkatkan efisiensi bagi pencipta. Terkait dengan pemaknaan frasa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 dimana menyatakan: "Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disebut LMK." Konteks pasal ini secara spesifik mengatur penggunaan ciptaan (terutama lagu dan/atau musik) secara komersial dalam suatu pertunjukan. Ini adalah ketentuan yang memberikan pengecualian terhadap prinsip umum hak ekonomi yang mensyaratkan izin terlebih dahulu. 120 Secara umum, frasa "setiap orang" dalam hukum Indonesia merujuk pada subjek hukum yang luas, meliputi individu (orang perseorangan) maupun badan hukum, kecuali jika ada pembatasan eksplisit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 UUHC 2014, yaitu “Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum”. Apabila frasa "setiap orang" diterapkan secara harfiah pada pertunjukan komersial, hal itu dapat menimbulkan kesulitan besar dalam mengidentifikasi dan menegakkan kewajiban royalti pada setiap individu musisi atau penampil yang terlibat. Dengan menegaskan bahwa "Penyelenggara Acara Pertunjukan" sebagai pihak yang berkewajiban dan merupakan entitas yang umumnya memiliki kapasitas organisasi, sarana finansial, dan kepentingan komersial langsung dalam acara tersebut sebagaimana dalam himbauan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menyederhanakan proses pengumpulan royalti, sejalan dengan konsep lisensi menyeluruh (blanket license), dan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan bagi semua pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan hak ekonomi menjadi lebih layak. Terhadap dalil pemohon yang menyatakan frasa “pembayaran imbalan” menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan, pemerintah memberikan penjelasan bahwa meskipun dalam UUHC 2014 tidak dijelaskan secara detail terkait jangka waktu pembayaran royalti namun mekanisme tersebut diatur dalam peraturan turunan UUHC 2014 yaitu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) yang selanjutnya disebut PP 56/2021, didalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN”. 121 Tidak hanya itu saja, juga diatur mekanisme waktu pembayarannya, yaitu dalam Pasal 10 ayat (3) PP 56/2021, yaitu berbunyi sebagai berikut: “Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik”. d. Pasal 81: Lisensi secara umum dan Fleksibilitas Hak Ekonomi Pasal 81 UUHC 2014 menyatakan: "Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)". Para Pemohon berpendapat frasa "Kecuali diperjanjikan lain" pada Pasal 81 menimbulkan konflik normatif internal dan ambiguitas antara sistem blanket licensing oleh LMKN dan direct licensing oleh pencipta, menyebabkan ketidakpastian hukum. Pasal 1 angka 20 UUHC 2014 mendefinisikan lisensi sebagai “izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”. Artinya, lisensi adalah perjanjian tertulis yang memberi hak kepada pihak lain menggunakan karya cipta secara ekonomi sesuai batas yang disepakati. UUHC 2014 mengatur lisensi melalui perjanjian tertulis antara pemegang hak cipta dan pihak penerima izin. Pasal 80 menyatakan bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi tertulis kepada pihak lain untuk melakukan hak ekonomi tertentu atas ciptaannya. Masa berlakunya lisensi dibatasi dan penerima lisensi wajib membayar royalti selama periode lisensi (Pasal 80 ayat 2–4) sesuai perjanjian. Lisensi dapat berbentuk lisensi eksklusif atau non-eksklusif, tergantung dari isi sebuah perjanjian lisensi tersebut. Penjelasannya yaitu: a. Lisensi Eksklusif: Pemberi lisensi mengizinkan penerima menjadi satu- satunya pihak yang dapat menggunakan hak ekonomi tertentu atas ciptaan selama jangka waktu lisensi. Dalam praktiknya, jika perjanjian menyatakan bersifat eksklusif, maka pemegang hak cipta tidak melisensikan karya tersebut kepada pihak lain atau dirinya sendiri selama periode berlakunya lisensi eksklusif. Meskipun UU 28/2014 122 tidak secara eksplisit menyebut “lisensi eksklusif”, Pasal 81 menegaskan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta dapat tetap melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Dengan kata lain, untuk menjadikan lisensi bersifat eksklusif, klausul eksklusivitas harus dicantumkan dalam perjanjian. b. Lisensi Non-Eksklusif: Penerima lisensi hanya mendapat izin terbatas tanpa membatasi pemegang hak cipta memberi lisensi lain. Artinya, penerima lisensi dan pemegang hak atau penerima lain sama-sama dapat menggunakan hak cipta tersebut. Ketentuan Pasal 81 (“kecuali diperjanjikan lain… dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga”) mencerminkan karakter non-eksklusif apabila tidak ada klausul eksklusif dalam perjanjian. Lisensi non- eksklusif memungkinkan hak cipta tetap dibagikan atau dilisensikan kembali kepada pihak lain. Pasal 81 UUHC 2014 menegaskan prinsip kebebasan berkontrak dalam pengelolaan hak ekonomi. Ini memberikan fleksibilitas bagi pemegang hak untuk memilih mekanisme lisensi, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, sesuai dengan kesepakatan. Frasa "kecuali diperjanjikan lain" memungkinkan adanya kesepakatan spesifik antara pihak-pihak, yang merupakan bagian dari otonomi pencipta dalam mengelola haknya. Pasal 81 UUHC 2014 secara eksplisit memberi ruang bagi pemberian lisensi langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Artinya, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengelola sendiri hak ekonominya atau mengizinkan pihak ketiga menggunakan ciptaannya tanpa harus melalui lembaga kolektif. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Pasal 81 UUHC 2014 membuka peluang bagi pemilik hak untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Ketentuan dalam Pasal 81 UUHC 2014 juga harus diartikan dan dikaitkan dengan Pasal 9 dan Pasal 23 UUHC 2014. Pasal 9 UUHC 2014 menetapkan hak eksklusif pencipta atas ciptaan (memberi izin atau 123 melarang penggunaan), sedangkan Pasal 23 UUHC 2014 mengatur sistem blanket license melalui LMK. Lebih lanjut, ketentuan di dalam Pasal 81 UUHC 2014 apabila dijunctokan dengan ketentuan di Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 dan Pasal 87 ayat (1) UU HC 2014 juga menjadi dasar bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk memilih tidak mengikuti sistem blanket license melalui LMK/LMKN untuk pemanfaatan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, atau yang dikenal sebagai mekanisme opt-out. Sebagai implementasi dari mekanisme opt-out, Pasal 81 UUHC 2014 membuka ruang untuk sistem lisensi langsung (direct license) bagi Pemegang Hak Cipta, yaitu hak mereka memberikan izin langsung untuk menggunakan ciptaan secara komersial kepada pengguna tanpa melalui perantara seperti lembaga manajemen kolektif. Namun, penerapan lisensi ini tidak mutlak. Pertama, prinsip “kecuali diperjanjikan lain” berarti pihak-pihak dapat membuat kontrak yang mengatur sebaliknya (misalnya tetap melalui kolektif). Kedua, perjanjian lisensi harus berbentuk tertulis (Pasal 80 ayat 1) dan tunduk pada ketentuan Pasal 82 UUHC 2014, yang melarang syarat kontrak yang bertentangan dengan peraturan dan yang menghilangkan keseluruhan hak pencipta/pemilik. Misalnya, Pasal 82 ayat ayat (3) UUHC 2014 menegaskan bahwa lisensi tidak boleh “menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya”. Dengan demikian, meski lisensi langsung diperbolehkan, klausul kontrak tetap dibatasi. Mekanisme opt-out ini sudah dikenal di berbagai negara, seperti hal-nya di Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia yang memberikan pencipta dan/atau pemegang hak cipta opsi untuk memberikan lisensi langsung atas ciptaannya untuk penggunaan komersial tertentu tanpa melalui lembaga kolektif. Sebagai contoh, lembaga kolektif Performing Rights Society for Music (“PRS”) di Britania Raya memungkinkan anggotanya untuk memilih keluar / opt-out dari PRS untuk penggunaan lagu di pertunjukan publik (konser) dengan syarat memberikan pemberitahuan kepada PRS 20 (dua puluh) hari sebelum memberikan lisensi tersebut secara langsung [https://www.prsformusic. 124 com/royalties/live-performance-royalties/self-administering-public- performances.]. Mekanisme yang sama juga diterapkan oleh lembaga kolektif Australasian Performing Right Association (“APRA”) yang memungkinkan anggotanya untuk memilih mekanisme opt-out untuk penggunaan tertentu, termasuk konser, dengan memberitahukan kepada APRA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memberikan lisensi secara langsung kepada pengguna disertai dengan lembar persetujuan dari pihak-pihak berkepentingan lainnya, seperti pencipta lainnya atau penerbit musik. Dalam hal ini, APRA masih akan tetap mengelola karya yang sama untuk penggunaan selain yang telah diopt-out [https://www.apraamcos.com.au/music-creators/ membership-explained/ managing-your-rights/apra-alternatives.]. Contoh-contoh pengimplementasian mekanisme opt-out di atas membuktikan bahwa sistem blanket license melalui lembaga kolektif dan direct license dapat dilakukan secara bersamaan. Hal mana dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 81 UUHC. Sehingga, ketentuan di dalam Pasal 81 UU HC ini justru memberikan kepastian hukum kepada pencipta dalam memberikan lisensi pengelolaan ciptaannya untuk mendapatkan hak ekonomi secara optimal, tanpa menghilangkan mekanisme blanket licensing sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 dan Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014. Ketentuan Pasal 81 UUHC 2014 yang mengacu pada Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) yang merinci hak ekonomi pemilik Hak Terkait. Artinya, lisensi dalam Pasal 81 juga berlaku untuk hak-hak berikut: a. Pelaku Pertunjukan (Pasal 23 ayat 2): hak ekonomi pelaku pertunjukan mencakup hak untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan, membuat fiksasi pertunjukan yang belum difiksasi, menggandakan fiksasi pertunjukan dalam bentuk apa pun, mendistribusikan salinan fiksasi, menyewakan salinan fiksasi kepada publik, dan menyediakan fiksasi pertunjukan agar dapat diakses publik. Dengan Pasal 81 UUHC 2014, seorang penyanyi/musisi dapat 125 melisensikan secara langsung semua hak tersebut kepada pihak ketiga, kecuali sudah diatur lain dalam kontrak; b. Produser Fonogram (Pasal 24 ayat 2): hak ekonomi produser rekaman meliputi hak menggandakan fonogram (rekaman suara), mendistribusikan salinan fonogram, menyewakan salinan fonogram kepada publik, dan menyediakan fonogram agar dapat diakses publik. Pasal 81 UUHC 2014 memungkinkan produser rekaman memberikan lisensi langsung atas kegiatan reproduksi dan distribusi fonogramnya; dan c. Lembaga Penyiaran (Pasal 25 ayat 2): hak ekonomi lembaga penyiaran mencakup hak melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, membuat fiksasi siaran, dan menggandakan fiksasi siaran. Dengan demikian lembaga penyiaran dapat sendiri atau melisensikan pihak lain untuk melakukan siaran ulang atau penggandaan siarannya sesuai Pasal 81 UUHC 2014. Pasal 81 UUHC 2014 secara eksplisit menghubungkan ketiga pasal tersebut sehingga pemilik Hak Terkait bisa memberi lisensi atas setiap tindakan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2), 24 ayat (2), dan 25 ayat (2) UUHC 2014. Dengan kata lain, Pasal 81 UUHC 2014 yang secara umum memberikan dasar lisensi bagi “Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)" berfungsi sebagai payung lisensi bagi hak-hak yang sudah didefinisikan sebagai hak ekonomi dari Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 di dalam pasal-pasal tersebut. Namun bagi jenis ciptaan yang sudah mempunyai mekanisme kolektif dalam wadah Lembaga Manajemen Kolektif, maka mekanisme yang diatur adalah melalui lembaga tersebut. Penting untuk dipahami bahwa keberadaan direct licensing tidak secara otomatis mengeliminasi atau bertentangan dengan blanket licensing yang difasilitasi oleh LMK/LMKN. Sebaliknya, keduanya dapat berfungsi secara komplementer. Untuk penggunaan massal dan sulit dilacak secara individual, seperti pertunjukan publik, blanket licensing melalui LMK adalah mekanisme yang efisien dan realistis, sejalan dengan praktik 126 internasional. Untuk penggunaan yang sangat spesifik atau eksklusif, direct licensing mungkin lebih sesuai. Undang-Undang Hak Cipta, melalui LMK, memfasilitasi pergeseran paradigma perlindungan hak cipta dari individual ke kolektif untuk efisiensi industri. Ini bukan pelemahan hak, melainkan modernisasi manajemen hak untuk memastikan kompensasi bagi pencipta sekaligus memungkinkan penggunaan yang luas, yang pada akhirnya menguntungkan ekosistem kreatif secara keseluruhan. e. Pasal 87 ayat (1): Keanggotaan LMK dan Konsep "Imbalan yang Wajar" Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014 menyatakan: "Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari penggunaan untuk memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial". Para Pemohon berpendapat frasa "imbalan yang wajar" pada Pasal 87 ayat (1) membuka ruang multitafsir karena tidak ada parameter tegas, menyebabkan ketidakpastian dalam penetapan tarif. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi nirlaba yang diberi kuasa untuk mengelola hak ekonomi, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. LMK berfungsi sebagai "jembatan" antara pencipta dan pengguna. Pasal 87 ayat (1) mendorong pencipta untuk menjadi anggota LMK, yang merupakan prasyarat untuk menarik "imbalan yang wajar" dari penggunaan komersial di layanan publik. Ini adalah upaya untuk sentralisasi dan efisiensi pengelolaan hak ekonomi, yang merupakan manifestasi praktis dari three steps test dalam konteks nasional. Dengan memungkinkan penggunaan komersial dalam pertunjukan tanpa izin langsung (Pasal 23 ayat (5) dengan syarat royalti dibayarkan melalui LMK, undang-undang secara efektif mendefinisikan ini sebagai "kasus khusus" yang "tidak bertentangan dengan eksploitasi normal" dan "tidak merugikan kepentingan sah" pencipta. Meskipun frasa "imbalan yang wajar" dianggap multitafsir oleh Pemohon, UUHC 2014 telah mengatur mekanisme pengawasan untuk memastikan kewajaran dan transparansi. Pedoman penetapan besaran 127 royalti oleh LMK harus disahkan oleh Menkumham (Pasal 89 ayat 4 UUHC 2014 dan Pasal 12 serta Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2021), dan LMK diaudit secara berkala (Pasal 90 UUHC 2014) serta dievaluasi oleh Menkumham (Pasal 92 UUHC 2014). Ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kewajaran dan transparansi. Peran LMK dalam mengelola "imbalan yang wajar" adalah kunci untuk memastikan bahwa pengecualian penggunaan (seperti pertunjukan komersial) tidak merugikan kepentingan sah pencipta. Dengan adanya mekanisme pembayaran royalti yang terstruktur dan diawasi, eksploitasi karya cipta tetap berjalan secara normal dan adil. Terkait dengan tarif royalti untuk konser Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu adalah instrumen hukum yang secara spesifik menjadi rujukan utama untuk penetapan tarif royalti berbagai jenis penggunaan musik komersial di Indonesia, termasuk pertunjukan musik live. Keputusan ini menyatakan bahwa tarif royalti ditetapkan secara proporsional dan didasarkan pada "praktik terbaik di tingkat internasional," dengan mempertimbangkan masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pengguna, serta prinsip kepatutan dan rasa keadilan. Hal ini sejalan dengan penegasan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada laman resminya di https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/edukasi-dan- kepatuhan-adalah-kunci-ekosistem-musik-yang- berkeadilan?kategori=agenda-ki bahwa: “Edukasi mengenai hak cipta dan kepatuhan terhadap mekanisme penggunaan lagu untuk keperluan komersial adalah langkah mendasar dalam membangun ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa memutar lagu di ruang publik atau menyelenggarakan konser merupakan bentuk penggunaan komersial yang wajib memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan lagu untuk tujuan komersial memerlukan izin 128 dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, untuk mempermudah dalam perizinan, Undang-undang telah mengamanatkan untuk membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai perantara satu pintu. Berdasarkan pasal 23 ayat (5) dan pasal 87 UU Hak Cipta, pelaku usaha atau pengguna Layanan Publik bersifat Komersial cukup membayar royalti satu kali secara terpusat, yang kemudian akan didistribusikan kepada para pencipta dan pemilik hak terkait (penyanyi, musisi, produser fonogram) melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). “Kewajiban pembayaran royalti ini telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan lagu atau musik dalam layanan publik bersifat komersial wajib mengajukan lisensi melalui LMKN. Ini berlaku untuk berbagai bentuk pemanfaatan lagu, mulai dari yang diputar di restoran, kafe, pub, diskotek, hingga konser musik. Untuk Tarif royalti pun sudah ditetapkan secara jelas dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, yaitu sebesar 2% dari hasil kotor penjualan tiket dan tambahan 1% untuk tiket gratis, atau 2% dari biaya produksi untuk konser tanpa tiket. Tanggung jawab pembayaran ada di tangan penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha, bukan pada penyanyi atau musisi—kecuali jika mereka juga berperan sebagai penyelenggara. Dengan demikian setelah dilakukannya pembayaran royalti melalui LMKN, pengguna tidak lagi memerlukan izin langsung dari pencipta/pemegang hak cipta untuk keperluan performing right, karena secara hukum hak tersebut telah dipenuhi. Hal ini memberikan kejelasan, kemudahan, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.” f. Pasal 113 ayat (2) huruf f: Ancaman Pidana dan Prinsip Ultimum Remedium Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 mengatur sanksi pidana bagi "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Frasa "huruf f" merujuk pada "pertunjukan Ciptaan" dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f. Para Pemohon berpendapat frasa "huruf f" pada Pasal 113 ayat (2) memperluas ancaman pidana terhadap perbuatan yang bersifat perdata 129 tanpa dasar kriminalisasi yang proporsional dan sesuai prinsip ultima ratio. Ini menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi bagi pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti melalui LMK namun tetap berpotensi dikriminalisasi jika pencipta menilai "ketiadaan izin" secara subjektif. Secara umum Pasal 113 UUHC 2014 yang dijunctokan dengan ketentuan Pasal 9 UUHC 2014 mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 yang dapat dijabarkan menjadi: (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah); (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tujuan pasal ini adalah memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan secara komersial yang artinya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pelanggaran hak cipta dan hak terkait (Neighboring Rights) yang dilakukan bukan untuk tujuan komersial (misalnya untuk penggunaan pribadi) tidak dikenakan sanksi pidana, tetapi bisa dikenakan sanksi perdata. Ayat (4) menegaskan bahwa pembajakan skala besar (misalnya produksi massal 130 CD bajakan, distribusi film ilegal secara daring, dsb) dianggap sebagai kejahatan serius dan diberikan ancaman hukuman yang jauh lebih berat. Terkait dengan Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang secara garis besar pasal ini menyasar perbuatan penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin untuk hak-hak ekonomi tertentu (huruf c, d, f, dan h) yang diimplementasikan untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014. Dalam konteks UUHC 2014, Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h mencakup hak penerjemahan ciptaan; hak adaptasi, aransemen atau transformasi; hak pertunjukan; dan hak komunikasi ciptaan. Artinya, pasal ini melarang seseorang menerjemahkan, mengadaptasi/ mentransformasikan, mementaskan, atau mengkomunikasikan (menyebarkan) ciptaan milik orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta. Pelanggaran jenis ini diancam pidana maksimal 3 tahun penjara dan/atau denda Rp500 juta. Selain itu, UUHC 2014 menerapkan mekanisme delik aduan – artinya ketentuan pidana (termasuk Pasal 113) hanya dapat ditegakkan jika ada pengaduan resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan Pasal 113 UUHC 2014 ini selaras dan menjadi komplementer serta pelengkap dari perwujudan dan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan pelindungan kepada seluruh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam melaksanakan Hak Ekonomi nya. Jika suatu penggunaan ciptaan (misalnya, pertunjukan komersial) telah memenuhi kriteria three steps test (yaitu, merupakan kasus khusus, tidak bertentangan dengan eksploitasi normal, dan tidak merugikan kepentingan sah pencipta karena telah membayar royalti melalui LMK), maka secara logis, perbuatan tersebut seharusnya tidak dikualifikasikan sebagai "tanpa hak dan/atau tanpa izin" yang dapat dipidana. Dengan demikian subtansi pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 113 ayat (2) huruf f) inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum tidak berlandaskan karena Pasal 113 ayat (2) huruf f UUHC 2014 memberikan pelindungan terhadap pelanggaran hak cipta dan/atau produk hak terkait secara umum yang termasuk dalam kategori tindakan dalam Pasal 9 ayat 131 (1) khususnya huruf f UUHC 2014, ketentuan ini memberikan penekanan serta penegasan didalam tindakan pelanggarannya bukan tentang objek dari tindakan pelanggarannya dimana tidak mengatur secara khusus pertunjukkan musik saja juga melindungi untuk pertunjukkan ciptaan lainnya, yaitu pertunjukkan pembacaan puisi, pertunjukkan tari dan lain sebagainya. Sehingga jika dihapus atau dianggap inkonstitusional akan merusak tataran implementasi pelindungan atas karya cipta selain musik. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) UUHC 2014 menegaskan: "Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif". Pasal 87 ayat (4) UUHC 2014 ini merupakan klausul perlindungan penting bagi pengguna. Ini secara tegas menyatakan bahwa jika pengguna telah memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK, maka penggunaan komersial tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ini secara langsung mengatasi kekhawatiran kriminalisasi bagi pengguna yang patuh pada sistem kolektif. Oleh karena itu, kekhawatiran kriminalisasi bagi pengguna yang patuh adalah tidak berdasar jika UU diinterpretasikan secara komprehensif dan sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan delik aduan. Interpretasi yang benar terhadap hukum, yang konsisten dengan sifat ultimum remedium dan delik aduan dari UUHC 2014, secara inheren melindungi hak konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman dengan mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional untuk tindakan yang pada dasarnya bersifat perdata dan telah mematuhi mekanisme lisensi kolektif. Perlu ditekankan juga bahwa UUHC 2014 merupakan Administrative Penal Law, yang berarti pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Penyelesaian sengketa primer adalah melalui jalur perdata (arbitrase/pengadilan niaga) atau mediasi. Tuntutan pidana hanya dapat diajukan jika upaya perdata gagal (vide pasal Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014). Ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak serta merta diterapkan 132 untuk setiap pelanggaran hak ekonomi. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUHC 2014 sebagai berikut: “Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.” yang secara tegas mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait (selain pembajakan) sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta ini merupakan sebuah langkah yang positif dan progresif dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya dalam konteks Hak Cipta dan Hak Terkait. Beberapa poin penting yang dapat dianalisis dan dipertimbangkan adalah: a) Pasal ini secara jelas mengedepankan penyelesaian sengketa melalui jalur damai (mediasi) sebelum upaya represif melalui tuntutan pidana ditempuh. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam hukum acara dan penyelesaian sengketa yang mendorong cara-cara yang lebih musyawarah dan mufakat. b) Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seringkali lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang cenderung panjang dan kompleks. Mediasi memungkinkan para pihak untuk duduk bersama, mengidentifikasi akar permasalahan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) di bawah fasilitasi seorang mediator yang netral. c) Sengketa Hak Cipta seringkali melibatkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Mediasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi, lisensi, atau bentuk kompensasi lainnya yang dapat memulihkan kerugian tersebut secara lebih langsung dan proporsional dibandingkan dengan sanksi pidana yang fokus pada penghukuman pelaku. 133 d) Ketentuan ini secara implisit membatasi penggunaan jalur pidana dalam sengketa Hak Cipta, kecuali untuk kasus pembajakan yang dianggap sebagai pelanggaran yang lebih serius dan terorganisir. Hal ini menunjukkan adanya pembedaan derajat pelanggaran dan penyesuaian mekanisme penyelesaiannya. e) Kewajiban mediasi ini berlaku jika para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup berlakunya ketentuan ini dan tidak mewajibkan mediasi jika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Alternatif Penyelesaian Sengketa/Mediasi ini harus dilakukan secara resmi dan oleh Badan Resmi yang diakui oleh Pemerintah seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga badan/lembaga lainya yang juga diakui oleh Pemerintah serta dituangkan di dalam Berita Acara Mediasi didalam pelaksanaannya. Alternatif Penyelesaian Sengketa/Mediasi sering disalahartikan oleh masyarakat pada umumnya bahwa somasi merupakan bentuk dari Mediasi. Sedangkan kedua hal tersebut berbeda satu sama lain. Hasil kesepakatan Mediasi harus dituangkan dalam Berita Acara Mediasi baik untuk mediasi yang mencapai kata sepakat maupun tidak. Karena akan menjadi landasan hukum apakah perkara pidananya akan berlanjut atau tidak. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 120 UUHC 2014 lebih lanjut menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta adalah delik aduan. Artinya, penegak hukum tidak dapat langsung memproses kasus tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pencipta/pemegang hak cipta yang merasa dirugikan. Ini memberikan kontrol kepada pemegang hak untuk memutuskan apakah akan menempuh jalur pidana atau perdata (misalnya, menuntut ganti rugi). Prinsip ultimum remedium dan delik 134 aduan ini berfungsi sebagai mekanisme checks and balances yang krusial terhadap potensi kriminalisasi yang tidak proporsional. Terkait ketentuan Pasal 113 yang mengatur tentang ketentuan pidana tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang itu sendiri. Bahwa pengaturan mengenai “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “…Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu adalah sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum pidana dengan sanksinya yang keras yang dapat mencakup perampasan kemerdekaan seseorang, bahkan nyawa seseorang, maka legitimasi negara untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta jenis sanksi yang diancamkan terhadap perbuatan itu dikonstruksikan harus datang dari persetujuan rakyat, yang dalam hal ini mewujud pada organ negara pembentuk undang- undang (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden yang keduanya dipilih langsung oleh rakyat), bukan melalui putusan hakim atau pengadilan. Hanya dengan undang-undanglah hak dan kebebasan seseorang dapat dibatasi. Sejalan dengan dasar pemikiran ini, Pasal 15 dan Lampiran II, C.3. angka 117 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa materi muatan 135 mengenai pidana hanya dapat dimuat dalam produk perundang- undangan yang harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat di Lembaga perwakilan, yaitu DPR atau DPRD, seperti Undang- Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan Mahkamah berada dalam posisi menguji apakah pembatasan yang dilakukan dengan undang-undang itu telah sesuai dengan Konstitusi atau justru melampaui batas-batas yang ditentukan dalam Konstitusi………” Oleh karena itu, Terhadap Petitum para pemohon yang berbunyi sebagaimana berikut: 1. Menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang menyatakan “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f tidak boleh dilarang untuk melakukan pertunjukan ciptaan, sepanjang kewajiban pembayaran Royalti telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN); 2. Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tidak memerlukan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan kewajiban untuk tetap membayar royalti atas penggunaan secara komersial ciptaan tersebut; 3. Menyatakan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional sepanjang frasa "Setiap Orang" dimaknai sebagai “Orang atau badan hukum sebagai penyelenggara Acara Pertunjukan” kecuali apabila diperjanjikan berbeda oleh pihak terkait mengenai ketentuan pembayaran royalti, dan sepanjang dimaknai bahwa pembayaran royalti dapat dilakukan sebelum 136 dan sesudah dilakukannya penggunaan komersial suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan; 4. Menyatakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional, sepanjang dimaknai untuk Penggunaan Secara Komersial dalam suatu Pertunjukan tidak diperlukan lisensi dari Pencipta dengan kewajiban untuk membayar royalti untuk Pencipta melalui LMK; 5. Menyatakan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) konstitusional, sepanjang tidak dimaknai bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta ataupun Pemilik Hak Terkait juga dapat melakukan mekanisme lain untuk memungut royalti secara non-kolektif dan/atau memungut secara diskriminatif; 6. Menyatakan bahwa ketentuan huruf f dalam Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum; 7. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266) sepanjang frasa “tanpa hak dan/tanpa izin sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf f” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bahwa Pengguna dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. Bahwa petitum yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, bukan sekedar memberi pemaknaan baru, mempersempit, atau memperluas pengertian yang terkandung dalam norma yang ada dalam pasal-pasal a quo, tetapi 137 juga suatu perumusan baru yang sudah masuk wilayah politik hukum yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang berwenang melakukan perumusan dalam kedudukannya sebagai positive legislator. Terhadap permasalahan yang terjadi pada para Pemohon dalam Permohonan Uji Materiil sesungguhnya merupakan constitutional complaint sehingga bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN Pemerintah menyampaikan Keterangan Tambahan menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang Pemerintah uraikan sebagai berikut: A. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Enny Nurbaningsih, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 138 1. Persoalan agnez MO, vidi, sejauh mana sih, sebetulnya problem yang berkaitan dengan tata kelola royalti itu? Bagaimana sih, sebetulnya tata kelola royalti itu sendiri yang sekarang ini ada? Apakah kemudian itu bisa memberikan perlindungan yang efektif dari hak ekonomi penciptanya? 2. Sejauh mana pula efektivitas dari LMKN itu di dalam mendistribusikan royaltinya itu sendiri, ya? ini kan problemnya memang jangan-jangan memang tidak terdistribusi royalti itu. Apa sebenarnya persoalannya di situ? 3. Kalau dilihat dari norma tadi yang dijelaskan ini sebetulnya kan lebih banyak berkutat pada blanket license. Bukan direct license, tapi blanket license. Kalau kemudian blanket license, apakah memang kemudian ada kemungkinan dia bisa bergeser kepada direct license yang kemudian ditujukan langsung kepada pelaku pertunjukan? Karena saya melihat memang Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu saling berkelindan. pemaknaan batasan secara komersial itu kan di penjelasan juga tidak ada. Itu sejauh mana sebetulnya batasan yang dikatakan secara komersial itu? Supaya tidak mudah juga pelaku pertunjukan itu kemudian terkena. Karena komersialisasi itu juga kadang-kadang bisa fleksibel di lapangan. Itu batasnya seperti apa? Supaya berkelindannya juga bisa kelihatan nampak di situ antara ayat (1) sampai dengan ayat (3) itu. 4. Dan perkembangan terkait dengan penerapan undang-undang ini, apakah memang sepenuhnya dia menerapkan blanket license? Apakah juga ada ketentuan yang di dalamnya juga dia menyangkut direct license? Atau jangan-jangan sudah berkembang ke arah hibrid? 5. …soal 3 step test itu. Itu memang kalau diikuti, itu kan seolah-olah tadi Pak Razilu menganggap ini evaluasi terhadap penerapannya. Tetapi kalau saya bayangkan dari Konvensi Bern ini sebetulnya tidak bicara soal evaluasi, ini sebetulnya dalam proses pembentukan normanya pun dia harus menerapkan sebenarnya 3 step test itu. apakah memang diefektifkan hanya untuk evaluasinya atau dari sejak proses awalnya gimana sebenarnya pada waktu dirumuskan norma ini? Apakah norma-norma ini sudah menerapkan sepenuhnya dari Konvensi Bern itu sendiri dengan 3 step test itu ataukah memang hanya khusus untuk evaluasi? 139 6. Saya juga tadi menangkap juga di Pasal 23 ayat (5). Tadi dikatakan ini normanya khusus. norma yang dikatakan khusus itu sebetulnya ditentukan di mana itu? Apa hal yang mendasarinya kalau itu dikatakan sebagai norma yang bersifat khusus? Karena itu kalau dibaca, saya masih menangkapnya sebagai norma umum di situ. Khususnya itu apa batasan-batasannya sebagai norma khusus di Pasal 23 ayat (5) itu? 7. Naskah akademiknya termasuk risalah sidang yang berkaitan dengan proses pembahasan norma-norma yang dimohonkan pengujian B. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Arsul Sani, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Ketentuan-ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang Hak Cipta itu adalah ketentuan pidana administratif yang hanya bisa diterapkan kalau misalnya upaya-upaya administratif atau keperdataan itu kemudian tidak dilaksanakan atau dilanggar. Tapi itu masalahnya tidak tergambarkan. Itu seperti delik biasa yang bisa juga kemudian langsung dikenakan. Nah, ini kami mohon juga apa yang Bapak sampaikan itu adanya di mana? Apakah di naskah akademik? Atau mungkin di dokumen yang lain? Atau di catatan pembahasan? Ini kami mohon dilengkapi. Sehingga para penegak hukum kita ini supaya semua memahami bahwa kemudian tidak gampang-gampang melakukan, saya tidak pakai istilah kriminalisasi, tapi proses hukum pidana yang terkait dengan katakanlah pelanggaran hak cipta.  Semangatnya sebetulnya saya setuju dengan pidana administratif itu karena jangan semua hal itu hanya karena rumusan formalnya itu membuka kemungkinan untuk proses hukum pidana, terus langsung dipidanakan, orang. 2. Di Pasal 81, ini kan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait ini punya opsi. Pertama, dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. melaksanakan sendiri itu dalam arti ini adalah mengelola sendiri, ya, royaltinya? Nah, ketika dia ada dalam pilihan yang melaksanakan sendiri itu, apakah dia kemudian bisa bikin aturan-aturan sendiri terkait dengan besarannya misalnya? Semau gue, lah. Atau yang lain misalnya, “Kalau saya kelola sendiri, kalau terhadap penyanyi A, B, C, D karena enggak ada masalah dengan saya, saya kasih, tapi saya melarang kalau misalnya D, E, F yang mau minta.” 140 Jadi, karena prinsip dasarnya ini kan, sebetulnya kalau kita lihat di Pasal 23 ayat (5), setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam satu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu asal membayar imbalan, kepada LMK di sini. Nah, kalau dia kelola sendiri bagaimana ini? Nah, ini menjelaskannya seperti apa? Apakah boleh kemudian itu tadi, tadi kalau kita melaksanakan sendiri itu kemudian dia, sekali lagi, ya, menciptakan, quote unquote, “aturan-aturan” tentang penggunaan oleh pihak lain, ya? 3. Misalnya dalam satu pesta perkawinan ini, yang hadir banyak juga karena sekarang kan banyak orang kaya kalau menyelenggarakan perkawinan kan sampai 10.000 juga, kan. Nah, itu. Jadi, sudah kayak konser sendiri, gitu kan, terus mengundang penyanyi. Terus kan meminta juga misalnya hadirinnya untuk, “Mau minta lagu apa?” sehingga keluar dari yang sudah disepakati. Nah, apakah yang begini ini juga kemudian terkena kewajiban untuk membayar itu tadi, royalti? Jadi, sifatnya massal, tapi komersialnya, saya tidak mengatakan tidak ada komersialnya ya, tapi komersialnya tidak seperti pada konser yang berbayarlah, seperti itu. C. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK M. Guntur Hamzah, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. kaitannya dengan blanket license ini dalam kaitan dengan pencipta yang tidak terdaftar. Apakah juga ini konstruksi hukumnya ini kira-kira seperti apa ya, yang tidak terdaftar di LMK atau LMKN itu? Apakah ini bisa dikatakan dia melakukan yang namanya vrijwillige onderwerping ya, atau yang disebut dengan penundukan sukarela, ya? Atau seperti apa konstruksi hukumnya itu? Sementara ini kan hubungan hukumnya kan perdata. Lho, kok perdata, tiba- tiba dia harus terikat untuk masuk dalam rezim blanket license itu. Jangan- jangan kasus yang terjadi itu karena dia tidak terdaftar, saya belum tahu persisnya seperti apa. 2. siapa sih, yang punya kewajiban membayar royalti? sebetulnya seberapa jauh sih, pencipta lagu atau ahli waris dari pencipta ini, apakah boleh dia melarang misalnya seseorang atau satu group band untuk menyanyikan lagunya? Padahal misalnya dia sudah membayar royalti melalui LMKN. ada kasus-kasus yang dulu juga dulu sebelumnya, ada ahli waris kemudian 141 melarang. Misalnya itu Band T’Koes, kan Band T’Koes tidak diizinkan untuk menyanyikan lagunya Koes Plus, Nah, bagaimana ini dari konstruksi royalti ini? Kalau misalnya dia sudah membayar royaltinya apakah masih ada pelarangan seperti itu? Atau tidak diizinkan? Padahal juga banyak fansnya juga kalau dia nyanyikan lagu-lagu yang kaitannya dengan hak dari penikmat lagu. seberapa jauh ahli waris dari pencipta itu dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan penyanyinya untuk menyanyikan lagu-lagu yang diwariskan itu? apakah memang karena dia semata-mata karena tidak bayar royalti? Atau kalau dia sudah bayar royalti kemudian tetap dia tidak diizinkan, itu apa dasar tidak mengizinkan atau melarangnya itu? D. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Daniel Yusmic P. Foekh, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Keberadaan LMK atau LMKN ini awalnya didesain seperti apa? Karena ini jangan-jangan karena persoalan begitu besarnya kekuasaan, kewenangan LMK atau LMKN ini yang kemudian menimbulkan permohonan yang diajukan pada kesempatan ini. E. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Ridwan Mansyur, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Sebanyak apa diajukan ke Dirjen Hak Cipta itu komplain-komplain yang seperti ini? F. Pertanyaan Yang Mulia Hakim MK Suhartoyo, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Kalau sebenarnya publik punya hak juga, bagaimana kalau kesepakatan itu tidak tercapai, Pak? Meskipun semua diserahkan pada kebebasan berkontrak. Tapi bisa jadi antara pencipta maupun pemegang hak cipta, dibayar berapa pun tidak boleh dinyanyikan. memang ini mestinya bisa masuk wilayah publik, tapi harus melalui kesepakatan-kesepakatan wilayahnya privat. Karena kalau sudah pure milik privat, tentunya, orang meskipun mau bayar, tapi bisa jadi yang punya tetap melarang. Dalam persidangan Uji Materi No. Nomor 37/PUU-XXIII/2025 tanggal 31 Juli 2025, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah yang akan kami jawab dalam keterangan tambahan ini, yaitu sebagai berikut: 142 A. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 1. Mengenai ketentuan pidana Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta , apakah kata pertunjukan (huruf f) tersebut tidak dibatasi pada “direct perform” tapi juga memperdengarkan di tempat-tempat tertentu;. Ditambahkan mengenai maksud original tempat dalam Psl 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta. 2. Apa saja yg sudah dilakukan LMK saat ini . Psl 9 (2) Undang-Undang Hak Cipta Setiap orang dimaknai eksplisit menjadi “kalau sudah anggota LMK/Eo tiak akan dipidana”. Pasal 113 ayat (2) ini sebaiknya dipindahkan menjadi Ganti rugi keperdataan. B. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Tentang Jangkauan Psl 9 ayat (1) huruf f, misal di acara Car Free Day, apakah ini bagian pertunjukan atau tidak. Jangkauan pertunjukan Ciptaan seperti: memperdengarkan dan apakah semua tempat usaha harus anggota LMK. Bagaimana dengan Lagu-lagu asing, apakah perlakuan nya berbeda serta mengenai dasar hukum LMK serta efektifitasnya. C. Prof Arief Hidayat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: tentang maksud Pencipta Lagu berfungsi sosial. D. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana hak Pencipta di luar negeri E. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. mengajukan pertanyaan sebagai berikut: berpandangan bahwa sanksi pidana harusnya lebih kecil atau bahkan hanya denda saja. Menanyakan jumlah LMK saat ini, serta masih banyak orang yang tbelum mengetahui tentang LMK. Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa keterangan tambahan Presiden yang disampaikan oleh Pemerintah merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Presiden yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 30 Juni 2025 oleh Ir. Razilu, M.Si. CGEACA, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia mewakili Menteri Hukum Republik Indonesia selaku kuasa Pemerintah, guna menanggapi/ menjawab pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim, yaitu: a. Prof. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. 143 b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H. c. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. e. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. f. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. g. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. h. Prof Arief Hidayat i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. yang pada pokoknya sebagai berikut: Keterangan tambahan ini disusun sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Pemerintah untuk memberikan elaborasi yang mendalam dan komprehensif atas serangkaian pertanyaan, masukan, serta kekhawatiran yang telah diajukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.1 Pemerintah memandang pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai refleksi dari denyut nadi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan di industri kreatif, terutama di sektor musik yang dinamis dan penuh tantangan. Oleh karena itu, melalui keterangan tambahan ini, Pemerintah berupaya menyajikan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diperkaya dengan landasan filosofis, data empiris, dan studi komparatif, dengan tujuan luhur untuk membantu Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dengan kearifan dan keadilan yang sebenar-benarnya. Pada hakikatnya, pembentukan UUHC dilandasi oleh sebuah filosofi keseimbangan yang luhur. Undang-undang ini dirancang sebagai instrumen hukum modern yang bertujuan untuk merekonsiliasi dan mengharmonisasikan tiga pilar kepentingan fundamental yang seringkali tampak berhadapan, yaitu: Pertama, memberikan perlindungan hak eksklusif yang kokoh, baik hak moral maupun hak ekonomi, bagi para pencipta dan pemilik hak terkait, termasuk komponis, penulis lirik, dan musisi. Perlindungan ini adalah insentif utama yang menyuburkan ladang kreativitas dan inovasi, yang merupakan jantung dari ekonomi kreatif nasional. Kedua, menciptakan kepastian hukum bagi para pengguna ciptaan (users) yang hendak memanfaatkan karya secara komersial, seperti penyelenggara konser, stasiun radio, atau pemilik kafe. Kepastian ini penting untuk 144 menumbuhkan industri kreatif yang sehat, di mana investasi dan pemanfaatan karya dapat berjalan tanpa dihantui oleh ketidakpastian hukum. Ketiga, menjamin akses publik terhadap ilmu pengetahuan, seni, dan budaya sebagai bagian dari amanat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pemerintah berpandangan bahwa berbagai sengketa yang muncul di tengah masyarakat, yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan a quo, bukanlah bukti dari inkonstitusionalitas norma-norma yang terkandung dalam UUHC. Sebaliknya, dinamika tersebut merupakan tantangan implementasi yang tak terhindarkan dalam sebuah ekosistem yang terus berevolusi, terutama di tengah disrupsi teknologi digital. UUHC, dengan segenap peraturan pelaksananya, justru telah menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan untuk menjawab tantangan- tantangan tersebut. Dengan demikian, Pemerintah meyakini bahwa norma-norma yang diuji dalam perkara ini telah dirumuskan secara cermat untuk mencapai keseimbangan namun dengan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Penjelasan Pemerintah atas hal ini dibagi ke dalam beberapa bagian substansi, yaitu sebagaimana berikut: Bagian I: Tata Kelola Royalti Musik di Era Digital: Efektivitas, Transparansi, dan Peran Sentral Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Salah satu kekhawatiran utama yang mengemuka dalam persidangan adalah perihal efektivitas tata kelola royalti musik di Indonesia. Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih secara tajam menyoroti maraknya sengketa yang melibatkan para musisi ternama dan mempertanyakan apakah sistem yang ada saat ini, khususnya melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), telah mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak ekonomi para pencipta. Pemerintah memahami dan menaruh perhatian serius terhadap kekhawatiran ini. Namun, penting untuk menegaskan bahwa tantangan tersebut telah diantisipasi dan dijawab secara sistematis melalui arsitektur kelembagaan yang dibangun oleh UUHC. Sebelum berlakunya UUHC 2014, ekosistem pengelolaan royalti musik diwarnai oleh fragmentasi dan inefisiensi. Sejumlah Lembaga Manajemen Kolektif 145 (LMK) beroperasi secara terpisah, kerap kali melakukan penarikan royalti secara tumpang tindih kepada pengguna yang sama. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kebingungan dan beban berlebih bagi pengguna (seperti hotel, restoran, dan penyelenggara konser), tetapi juga menyebabkan proses distribusi royalti kepada pencipta menjadi tidak optimal dan kurang transparan. Menjawab permasalahan fundamental ini, UUHC melalui Pasal 89 UUHC 2014 mengamanatkan pembentukan LMKN yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait.. Kehadiran LMKN sebagai lembaga tunggal yang berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti—atau yang dikenal dengan sistem satu pintu (one-gate system)—merupakan sebuah reformasi kelembagaan yang strategis. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem pengelolaan royalti yang profesional, akuntabel, transparan, dan efisien, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Menanggapi kekhawatiran Yang Mulia Hakim Anggota Daniel Yusmic P. Foekh mengenai potensi kewenangan LMKN yang terlalu besar, Pemerintah perlu menjelaskan bahwa desain kelembagaan LMKN sengaja dirancang untuk memastikan adanya mekanisme saling uji dan saling imbang (checks and balances). Struktur organisasi LMKN, sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 9 Tahun 2022, bersifat hibrida. Komisioner LMKN tidak hanya diisi oleh perwakilan LMK, tetapi juga melibatkan unsur pemerintah yang ditunjuk langsung oleh Menteri, serta perwakilan dari pencipta dan pemilik hak terkait secara independen. Struktur ini memastikan bahwa pengambilan kebijakan di dalam LMKN merefleksikan kepentingan yang beragam dan tidak didominasi oleh satu kelompok saja, melainkan menjadi representasi dari ekosistem musik secara keseluruhan. Lebih jauh, kewenangan LMKN tidaklah bersifat absolut. Kinerjanya berada di bawah pengawasan ketat Menteri Hukum dan HAM, yang diejawantahkan melalui evaluasi tahunan oleh sebuah tim pengawas independen yang dibentuk oleh Menteri. Selain itu, Pasal 90 UUHC dan Pasal 17 PP56/2021 secara tegas mewajibkan LMKN untuk diaudit keuangannya oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali dan mengumumkan hasil audit tersebut kepada masyarakat. 146 Mekanisme pengawasan berlapis ini—melibatkan unsur pemerintah, pengawas independen, dan audit publik—merupakan benteng untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan memastikan akuntabilitas lembaga. Terkait efektivitas distribusi royalti yang juga menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih, Pemerintah menjelaskan bahwa proses distribusi dari LMKN kepada pencipta dilakukan melalui LMK di mana pencipta tersebut menjadi anggota. Pemerintah mengakui bahwa proses ini masih terus disempurnakan. Salah satu upaya terobosan yang sedang dan akan terus dikembangkan adalah pembangunan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM). Sebagaimana disampaikan dalam keterangan di persidangan, SILM dirancang untuk menjadi pusat data lagu dan musik yang terintegrasi dan komprehensif yang terintegarsi kedalam Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) di bawah Kementerian Hukum. Ke depan, sistem ini akan menjadi tulang punggung pengelolaan royalti yang memungkinkan pendataan penggunaan karya, penghitungan, dan distribusi royalti dapat dilakukan secara otomatis, akurat, dan mendekati real-time. Dengan demikian, berbagai isu tata kelola yang diangkat bukanlah merupakan cacat bawaan dari norma UUHC. Sebaliknya, isu-isu tersebut adalah bagian dari tantangan transisi dan pematangan (growing pains) dari sebuah reformasi kelembagaan yang fundamental, yaitu pergeseran dari sistem multi- lembaga yang terfragmentasi ke sistem satu pintu yang terpusat. UUHC tidak menciptakan masalah, melainkan secara visioner telah menyediakan kerangka solusi kelembagaan melalui LMKN. Sengketa-sengketa yang terjadi saat ini, seperti yang dialami para musisi ternama, menjadi umpan balik berharga bagi Pemerintah dan LMKN untuk terus menyempurnakan peraturan teknis dan mengakselerasi inovasi berbasis teknologi informasi demi mewujudkan tata kelola royalti yang benar- benar efektif dan berkeadilan. Bagian II: Harmonisasi Model Lisensi Musik: Koeksistensi Lisensi Langsung (Direct License) dan Lisensi Kolektif (Blanket License) Salah satu pokok perdebatan dalam perkara ini adalah mengenai interpretasi hubungan antara Pasal 9 ayat (2) yang mewajibkan adanya "izin" dari pencipta, dengan Pasal 23 ayat (5) yang memungkinkan penggunaan lagu dalam pertunjukan "tanpa meminta izin terlebih dahulu" dengan membayar imbalan melalui LMK. Yang 147 Mulia Majelis Hakim, khususnya Hakim Anggota Enny Nurbaningsih dan Arsul Sani, menyoroti potensi ketidakpastian hukum dari koeksistensi dua model lisensi ini. Pemerintah perlu menegaskan bahwa UUHC secara sengaja dan sadar merancang sebuah sistem lisensi yang bersifat hibrida, yang memberikan otonomi dan pilihan hukum (choice of law) kepada pencipta lagu dan/atau musik. UUHC tidak memaksakan satu model lisensi tunggal. Sebaliknya, undang- undang ini mengakomodasi dua jalur utama yang dapat dipilih oleh pencipta sesuai dengan kapasitas dan preferensinya. Pertama, adalah jalur lisensi langsung (direct license). Landasan normatifnya adalah Pasal 9 ayat (2) UUHC, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Mekanisme ini memungkinkan pencipta yang memiliki kapasitas negosiasi dan sumber daya yang memadai—misalnya musisi papan atas dengan tim manajemen yang solid—untuk secara langsung bernegosiasi dan membuat perjanjian lisensi dengan pengguna, seperti untuk penggunaan lagu sebagai soundtrack film atau dalam iklan komersial. Kedua, adalah jalur lisensi kolektif (blanket license atau lisensi terusan). Jalur ini diatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (5) dan Bab XII UUHC yang mengatur tentang LMK dan LMKN. Model ini dirancang untuk mengatasi ketidakefisienan praktis, terutama dalam penggunaan musik secara massal seperti di ranah pertunjukan (konser), penyiaran (radio dan televisi), atau layanan publik komersial lainnya (misalnya hotel, kafe, pusat perbelanjaan). Dalam konteks ini, adalah mustahil bagi sebuah stasiun radio atau penyelenggara konser untuk meminta izin satu per satu kepada ratusan atau bahkan ribuan pencipta yang lagunya digunakan. Sistem kolektif melalui LMK/LMKN menjadi solusi yang efisien, di mana pengguna cukup membayar satu kali kepada LMKN untuk mendapatkan lisensi penggunaan seluruh repertoar karya yang terdaftar. Titik temu dan harmonisasi antara kedua model ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 81 UUHC. Pasal ini menyatakan, "Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).” Frasa kunci "kecuali diperjanjikan lain" merupakan penegasan dari asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang menjadi salah satu pilar hukum 148 perdata di Indonesia. Frasa ini secara sadar memberikan fleksibilitas dan otonomi penuh kepada pencipta untuk menentukan sendiri bagaimana hak ekonominya akan dikelola: apakah akan dikelola sendiri melalui lisensi langsung, ataukah akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga, dalam hal ini LMK. Menjawab kekhawatiran Yang Mulia Hakim Anggota Arsul Sani mengenai potensi pencipta yang mengelola haknya sendiri dapat bertindak sewenang-wenang atau "semau gue", Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tersebut tidaklah bersifat absolut. Sistem hukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila, tidak mengenal hak milik yang mutlak tanpa batas. Setiap hak, termasuk hak cipta, mengemban fungsi sosial. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan ketertiban umum. Seorang pencipta yang memilih jalur lisensi langsung tidak dapat secara sewenang-wenang menetapkan tarif yang tidak wajar atau melarang penggunaan karyanya secara diskriminatif tanpa alasan yang sah. Praktik semacam itu dapat digugat di pengadilan atas dasar doktrin penyalahgunaan hak misbruik van recht atau abuse of rights, sebuah prinsip hukum yang diakui secara universal untuk mencegah penggunaan hak secara eksesif yang merugikan kepentingan pihak lain atau kepentingan umum. Dengan demikian, fleksibilitas yang ditawarkan oleh UUHC dalam mengakomodasi lisensi langsung dan lisensi kolektif bukanlah sumber ketidakpastian hukum, melainkan cerminan dari pemahaman mendalam pembentuk undang-undang terhadap realitas industri musik yang beragam. Sistem hibrida ini justru menciptakan keadilan. Pencipta besar dengan daya tawar tinggi dan tim manajemen yang kuat mungkin akan lebih diuntungkan dengan model lisensi langsung. Sebaliknya, mayoritas pencipta lainnya, terutama pendatang baru, akan lebih terlindungi kepentingannya melalui sistem kolektif yang terstruktur dan diawasi oleh negara. UUHC, melalui arsitektur normanya, telah menyediakan sebuah spektrum pilihan (spectrum of choice) yang adaptif dan berkeadilan bagi seluruh insan musik di Indonesia. Bagian III: Penafsiran Norma Kunci dalam Praktik Industri Musik: "Penggunaan Komersial", "Imbalan yang Wajar", dan Sifat Khusus (Lex Specialis) Pasal 23 ayat (5) 149 Kejelasan penafsiran terhadap frasa-frasa kunci dalam UUHC menjadi sentral dalam perdebatan di persidangan, khususnya dalam konteks industri musik. Yang Mulia Majelis Hakim secara tepat mengidentifikasi potensi multitafsir pada istilah "penggunaan secara komersial", "imbalan yang wajar", dan hubungan antara Pasal 9 dengan Pasal 23 ayat (5). Pemerintah berpandangan bahwa norma-norma ini harus dibaca secara sistematis dan dalam konteks hierarki peraturan perundang- undangan yang utuh, di mana UUHC sebagai payung hukum utama diperjelas oleh peraturan pelaksana di bawahnya. Tafsir "Penggunaan Secara Komersial" dalam Konteks Musik Yang Mulia Hakim Anggota Arsul Sani mengangkat contoh menarik mengenai pesta pernikahan mewah yang tidak menjual tiket, namun berskala besar layaknya konser. Hal ini memicu pertanyaan fundamental mengenai batasan "penggunaan secara komersial". Definisi dalam Pasal 1 angka 24 UUHC menyatakan bahwa penggunaan komersial adalah "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar".13 Pemerintah berpendapat bahwa frasa ini harus ditafsirkan secara luas dan substantif, tidak terbatas pada transaksi langsung seperti penjualan tiket. "Keuntungan ekonomi" dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks acara pernikahan mewah yang mengundang artis ternama, unsur komersial dapat terpenuhi dari berbagai aspek. Misalnya, acara tersebut dapat menjadi ajang promosi citra atau bisnis bagi penyelenggara atau keluarga, menarik liputan media yang bernilai ekonomis, atau bahkan didukung oleh sponsor yang memberikan keuntungan finansial. Penggunaan musik dalam konteks tersebut, meskipun gratis bagi tamu, secara inheren menjadi bagian dari sebuah paket acara yang bernilai ekonomi tinggi dan menunjang citra komersial pihak penyelenggara. Penafsiran ini sejalan dengan daftar bentuk layanan publik yang bersifat komersial dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 56/2021, yang mencakup konteks luas seperti "restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek", di mana tidak semua aktivitas di dalamnya berbasis tiket, namun secara keseluruhan merupakan kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Situs resmi LMKN pun menegaskan bahwa jika musik digunakan dalam "menjalankan kegiatan usaha bisnis", maka itu adalah penggunaan komersial yang wajib membayar royalti. Dengan demikian, 150 penggunaan musik oleh penyanyi atau grup musik di acara pernikahan yang diselenggarakan secara komersial oleh wedding organizer atau hotel, tetap tergolong penggunaan komersial yang mewajibkan pembayaran royalti. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum mengajukan pertanyaan tentang Jangkauan Psl 9 ayat (1) huruf f, misal di acara Car Free Day. Kami berpandangan bahwa jangkauan semua hak eksklusif milik Pencipta termasuk diantaranya hak pertunjukan hanya dapat digunakan untuk aktifitas yang bernilai komersial. Pengertian komersial tersebiut terdapat pembatasannya di dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta yaitu: Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Acara Car Free Day menurut hemat kami tidaklah termasuk dalam jangkauan komersial yang dimaksud Undang-Undang Hak Cipta, sepanjang acara car free day tersebut tidak bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Sistem perlindungan Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta berdasarkan pada sistem reciprocal dan national treatment , artinya kedua negara saling melindungi ciptaan pencipta luar negeri sama levelnya dengan perlindungan atas pencipta lokalnya. Dalam prakteknya lagu lagu asing yang dipiutar di Indonesia juga akan ditarik royaltinya dan akan disalurkan pada LMK diluar negeri (disebut CMO) untuk didistribusi pada penciptanya. Lagu- lagu karya Komposer Indonesia yang diputar diluar negeri juga akan ditarik royaltinya oleh LMK (CMO) di lnegara tersebut dan akan disalurkan ke Indonesia melalui LMK . Hal ini juga untuk menjawab pertanyaan Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.. Sekaligus kami akan menjawab pertanyaan Prof Arief Hidayat entang maksud Pencipta Lagu berfungsi social. Maksud dari suatu ciptaan seperti lagu berfungsi sosial adalah suatu ciptaan dapat dipergunakan tanpa seijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sepanjang memenuhi kriteria-kriteria tertentu Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta yang mengatur masalah ini dan terkait dengan pertunjukan yaitu{ Pasal 44 (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu C;ptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh a[au sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk 151 keperluan : pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak me rugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. Parameter "Imbalan yang Wajar" untuk Royalti Musik Para Pemohon dan sebagian pertanyaan Majelis Hakim menyoroti frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) sebagai norma yang subjektif dan tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Pemerintah memahami kekhawatiran ini, namun perlu ditegaskan bahwa frasa tersebut merupakan sebuah norma terbuka (open norm) yang pengisian substansinya secara sadar didelegasikan oleh undang- undang kepada peraturan teknis. Ini adalah teknik legislasi yang lazim untuk memberikan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan industri musik yang cepat berubah. Pemerintah telah mengisi kekosongan norma tersebut dengan menetapkan parameter yang objektif dan terukur melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti. Dalam peraturan ini, "imbalan yang wajar" diterjemahkan ke dalam angka-angka konkret, misalnya 2% dari hasil kotor penjualan tiket untuk konser musik, tarif Rp120.000, per kursi per tahun untuk restoran dan kafe, atau tarif Rp180.000,- per meter persegi per tahun untuk pub dan bar. Penetapan tarif ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan didasarkan pada praktik terbaik internasional (international best practices) serta melalui proses penyerapan masukan dari LMK (mewakili pencipta) dan para pengguna. Meskipun terdapat analisis akademis yang mengkritik istilah "kelaziman" dan "keadilan" sebagai dasar penetapan tarif yang masih ambigu, Pemerintah berpendapat bahwa wujud konkret dari tarif dalam bentuk persentase dan nilai rupiah yang jelas telah memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak di industri musik. Pasal 23 ayat (5) sebagai Lex Specialis untuk Pertunjukan Musik Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih mengenai status Pasal 23 ayat (5), Pemerintah, sejalan dengan pandangan DPR, menegaskan bahwa pasal ini merupakan lex specialis (hukum khusus) yang menyimpangi lex generalis (hukum umum) yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2). Asas hukum lex specialis derogat legi generali berlaku dalam konteks ini. Sifat kekhususan (specialis) dari Pasal 23 ayat (5) terletak pada tiga elemen yang dibatasinya secara spesifik: 152 1. Objek yang Diatur, yaitu bahwa norma ini berlaku khusus untuk ciptaan dalam bentuk lagu dan/atau musik. 2. Bentuk Penggunaan, yaitu bahwa norma ini berlaku khusus untuk "penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan". 3. Mekanisme Pemenuhan Hak, yaitu bahwa norma ini menyediakan mekanisme pemenuhan hak ekonomi yang khusus, yaitu dengan "membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif", sebagai alternatif dari mekanisme umum berupa "mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta". Dengan demikian, Pasal 23 ayat (5) adalah sebuah pengecualian prosedural yang dirancang secara pragmatis untuk menjawab kebutuhan spesifik industri pertunjukan musik. Dalam industri ini, di mana seorang penampil bisa membawakan puluhan lagu dari pencipta yang berbeda dalam satu konser, kewajiban untuk meminta izin langsung satu per satu kepada setiap pencipta akan menjadi beban transaksional yang sangat tinggi dan berpotensi melumpuhkan kegiatan pertunjukan itu sendiri. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang secara sadar menciptakan sebuah "jalur cepat" yang efisien, di mana hak ekonomi pencipta tetap terpenuhi melalui pembayaran royalti kolektif, tanpa menghambat kelancaran industri. Secara keseluruhan, apa yang tampak sebagai ambiguitas atau pertentangan norma pada level undang-undang, sesungguhnya adalah sebuah arsitektur regulasi berlapis yang dirancang secara cermat. UUHC menetapkan prinsip-prinsip umum, sementara PP dan Peraturan Menteri memberikan detail teknis yang operasional. Rangkaian peraturan ini, jika dibaca sebagai satu kesatuan yang utuh, membentuk sebuah sistem yang koheren, terstruktur, dan memberikan kepastian hukum bagi industri musik. Bagian IV: Keseimbangan Hak dalam Perspektif Internasional: Implementasi 3-Step Test Konvensi Bern dalam UU Hak Cipta Sebagai negara yang terikat pada perjanjian internasional, Indonesia senantiasa memastikan bahwa kerangka hukum nasionalnya selaras dengan standar dan kewajiban global. Dalam konteks hak cipta, pilar fundamental yang diakui secara universal adalah 3-step test (uji tiga langkah) sebagaimana pertama kali dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (2) Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, dan kemudian diadopsi dalam Pasal 13 Perjanjian TRIPS (Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights). Menjawab pertanyaan mendalam 153 dari Yang Mulia Hakim Anggota Enny Nurbaningsih, Pemerintah menegaskan bahwa 3-step test bukan sekadar alat evaluasi post-factum, melainkan merupakan kerangka kerja filosofis yang telah menjiwai dan memandu proses perumusan norma-norma pembatasan hak cipta dalam UUHC, termasuk Pasal 23 ayat (5). Studi akademis yang mendalam mengenai sejarah dan tujuan 3-step test menunjukkan bahwa ia dirancang bukan sebagai aturan yang kaku (rigid rule), melainkan sebagai alat penyeimbang yang fleksibel (flexible balancing tool). Tujuannya adalah untuk memberikan ruang gerak (breathing space) yang cukup bagi para legislator nasional untuk merumuskan pengecualian dan pembatasan hak cipta yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya di negaranya masing-masing, tanpa mengorbankan esensi dari perlindungan itu sendiri. Penerapan Pasal 23 ayat (5) UUHC secara substantif telah memenuhi ketiga langkah dalam test tersebut, khususnya dalam konteks lagu dan musik, yaitu sebagaimana berikut: Langkah Pertama: Pengecualian harus terbatas pada “certain special cases” (kasus-kasus khusus tertentu). Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) secara jelas memenuhi kriteria ini. Pengecualian dari kewajiban meminta izin langsung hanya berlaku untuk "kasus khusus", yaitu penggunaan komersial atas karya cipta lagu dan/atau musik dalam sebuah pertunjukan. Ini adalah situasi yang spesifik dan terbatas. Sifat khususnya terletak pada karakteristik industri pertunjukan musik itu sendiri, di mana penggunaan karya bersifat massal dan melibatkan banyak pihak (penyelenggara, penampil, pencipta), sehingga mekanisme perizinan individual menjadi tidak praktis dan tidak efisien. Dengan demikian, pembatasan ini tidak bersifat umum, melainkan dirancang untuk konteks yang sangat partikular. Langkah Kedua: Pengecualian tidak boleh “conflict with a normal exploitation of the work” (bertentangan dengan pemanfaatan normal atas karya tersebut). Bahwa Sistem lisensi kolektif yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) sama sekali tidak bertentangan dengan pemanfaatan normal sebuah karya musik. Sebaliknya, ia justru merupakan salah satu bentuk pemanfaatan normal yang diakui dan dilembagakan. "Pemanfaatan normal" sebuah karya musik mencakup perolehan manfaat ekonomi dari penggunaannya. Melalui mekanisme pembayaran royalti yang dihimpun dan didistribusikan oleh LMKN, 154 pencipta tetap menerima imbalan finansial atas penggunaan karyanya. Dengan kata lain, pasal ini tidak menghilangkan hak ekonomi pencipta, melainkan hanya mengubah prosedur pemenuhannya dari izin individual menjadi pembayaran kolektif. Ini adalah bentuk eksploitasi normal yang diatur secara lebih efisien dan terstruktur. Langkah Ketiga: Pengecualian tidak boleh “unreasonably prejudice the legitimate interests of the author” (merugikan kepentingan yang sah dari pencipta secara tidak wajar). Bahwa kepentingan sah (legitimate interests) utama dari seorang pencipta lagu adalah untuk diakui sebagai kreator (hak moral) dan untuk mendapatkan imbalan yang adil atas penggunaan karyanya (hak ekonomi). Pasal 23 ayat (5) tidak merugikan kepentingan ini secara tidak wajar. Justru sebaliknya, mekanisme ini dirancang untuK melindungi kepentingan tersebut. Dengan mewajibkan pembayaran imbalan (royalti) melalui LMKN, negara memastikan bahwa setiap penggunaan komersial dalam pertunjukan akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi pencipta. Keberadaan LMKN sebagai lembaga yang diawasi oleh negara memberikan jaminan bahwa royalti tersebut akan dikelola secara profesional dan didistribusikan kepada yang berhak. Tanpa mekanisme ini, banyak penggunaan dalam pertunjukan berpotensi tidak akan menghasilkan royalti sama sekali karena kesulitan dalam pelacakan dan penagihan secara individual, yang justru akan lebih merugikan kepentingan sah pencipta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstruksi norma dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC bukan hanya merupakan solusi pragmatis untuk kebutuhan industri musik domestik, tetapi juga sebuah formulasi hukum yang canggih dan telah dipertimbangkan secara matang agar selaras dengan prinsip-prinsip fundamental hukum hak cipta internasional. Kepatuhan UUHC terhadap 3-step test ini menunjukkan bahwa Indonesia telah merancang sistem hukum hak cipta yang tidak hanya berdaulat, tetapi juga bertanggung jawab dalam komunitas global. Bagian V: Hak Moral vs. Hak Ekonomi dalam Musik: Batasan Hak Melarang dan Perlindungan Pencipta Non-Anggota LMK Persidangan ini turut mengangkat isu fundamental yang berada di jantung filosofi hak cipta, yaitu tegangan antara hak moral dan hak ekonomi, serta perlindungan bagi seluruh pencipta lagu tanpa terkecuali. Pertanyaan dari Yang 155 Mulia Hakim Anggota M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Ketua Suhartoyo mengenai hak pencipta untuk melarang pertunjukan lagunya, serta status hukum pencipta yang tidak terdaftar di LMK, menuntut penjelasan yang mendalam mengenai bagaimana UUHC menavigasi dilema ini. Batasan Hak Moral untuk Melarang Pertunjukan Lagu Pemerintah sepenuhnya mengakui dan menghormati supremasi hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC. Hak moral, yang mencakup hak untuk dicantumkan namanya (right of paternity) dan hak untuk menentang perubahan yang merusak integritas karyanya (right of integrity), adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan pada prinsipnya tidak dapat dialihkan. Dalam konteks ini, seorang pencipta tentu memiliki hak untuk melarang penggunaan karyanya jika penggunaan tersebut secara substantif mendistorsi, memutilasi, atau merusak kehormatan dan reputasinya. Sebagai contoh, jika sebuah lagu perjuangan yang sakral diubah liriknya menjadi parodi yang menghina dan dinyanyikan dalam sebuah pertunjukan, penciptanya (atau ahli warisnya) tentu berhak melarangnya atas dasar pelanggaran hak moral. Namun, hak untuk melarang ini tidak dapat ditafsirkan secara absolut dalam setiap kondisi, terutama dalam konteks penggunaan standar yang diatur oleh Pasal 23 ayat (5). Ketika seorang pelaku pertunjukan membawakan sebuah lagu secara wajar sesuai dengan aransemen aslinya dalam sebuah konser komersial, dan kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN telah dipenuhi, maka hak ekonomi pencipta telah terpenuhi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan undang- undang. Dalam situasi seperti ini, pelarangan absolut dari pencipta—dengan alasan subjektif yang tidak terkait dengan perusakan integritas karya, seperti dalam kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel —akan bertentangan dengan semangat dan tujuan UUHC itu sendiri. Pelarangan semacam itu akan menciptakan ketidakpastian hukum yang ekstrem bagi pelaku pertunjukan dan penyelenggara, serta berpotensi melumpuhkan industri musik. Keseimbangan harus ditemukan: hak moral melindungi integritas karya, sementara hak ekonomi dipenuhi melalui royalti. Untuk pertunjukan standar, pembayaran royalti adalah pemenuhan hak yang dianggap cukup dan sah oleh undang-undang, sehingga hak untuk melarang secara sepihak menjadi tidak relevan selama tidak ada unsur perusakan karya. 156 Konstruksi Hukum bagi Pencipta Lagu Non-Anggota LMK Menjawab pertanyaan krusial dari Yang Mulia Hakim Anggota M. Guntur Hamzah mengenai konstruksi hukum bagi pencipta yang tidak terdaftar sebagai anggota LMK, Pemerintah menegaskan bahwa negara telah membangun sebuah jaring pengaman (safety net) untuk memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Konstruksi hukum yang dibangun bukanlah berdasarkan penundukan sukarela (vrijwillige onderwerping) dalam ranah perdata, melainkan sebuah rezim kewajiban hukum publik yang dibebankan kepada para pengguna ciptaan. Pasal 87 ayat (1) UUHC memang menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi, pencipta menjadi anggota LMK. Namun, pasal ini harus dibaca bersamaan dengan peraturan pelaksananya yang lebih teknis. PP No. 56/2021 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur mekanisme bagi pencipta yang tidak/belum menjadi anggota LMK. Kewajiban pengguna untuk membayar royalti kepada LMKN berlaku untuk semua lagu yang digunakan secara komersial, tanpa memandang status keanggotaan penciptanya. Ini adalah kewajiban yang melekat pada penggunaan karya, bukan pada status pencipta. Royalti yang terkumpul untuk karya-karya milik pencipta non-anggota atau yang identitasnya belum diketahui tidak akan hilang. Pasal 24 Permenkumham No. 9 Tahun 2022 mengatur secara rinci bahwa royalti tersebut akan dihimpun oleh LMKN dan disimpan dalam sebuah mekanisme yang disebut dana cadangan. LMKN berkewajiban untuk mengumumkan keberadaan dana ini selama 2 (dua) tahun, memberikan kesempatan bagi pencipta yang berhak untuk mendaftarkan diri dan mengklaim haknya.11 Jika dalam periode tersebut pencipta yang bersangkutan mendaftarkan diri ke LMK, maka royalti yang menjadi haknya akan didistribusikan. Apabila setelah 2 tahun pencipta tersebut tidak juga diketahui atau tidak mendaftar, maka dana tersebut dapat dialihkan penggunaannya sebagai dana cadangan untuk tujuan-tujuan yang menunjang ekosistem musik, seperti pendidikan musik, kegiatan sosial, atau sosialisasi hak cipta. Mekanisme dana cadangan ini adalah bukti konkret bahwa UUHC dan peraturan pelaksananya dirancang secara inklusif dan tidak diskriminatif. Ia menjawab secara langsung potensi adanya pencipta yang "tertinggal" atau tidak terjangkau oleh sistem, sekaligus membantah pandangan dalam beberapa literatur yang menyatakan tidak ada perlindungan hukum bagi pencipta non-anggota LMK. 157 Dengan demikian, konstruksi hukumnya bukanlah hubungan perdata yang memerlukan persetujuan (penundukan sukarela), melainkan sebuah kewajiban hukum yang bersifat memaksa (mandatory) bagi pengguna, yang bertujuan untuk melindungi hak ekonomi seluruh pencipta lagu, baik yang sudah terorganisir dalam LMK maupun yang belum. Bagian VI: Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium: Menjamin Kepastian Hukum Tanpa Mengancam Industri Musik Kekhawatiran mengenai potensi kriminalisasi yang berlebihan dalam penegakan hukum hak cipta merupakan isu yang sangat valid dan menjadi perhatian serius Pemerintah, sebagaimana juga disuarakan oleh Yang Mulia Hakim Anggota Arsul Sani dan Saldi Isra. Pemerintah ingin menegaskan bahwa semangat dan filosofi yang mendasari perumusan sanksi pidana dalam UUHC adalah menempatkannya sebagai sarana pamungkas atau upaya terakhir (ultimum remedium). Prof Saldi Isra mengajukan pertanyaan tentang makna kata pertunjukan dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, apakah kata pertunjukan (huruf f) tersebut tidak dibatasi pada “direct perform” tapi juga memperdengarkan di tempat-tempat tertentu. Atas pertanyaan ini dapat kami sampaikan bahwa makna kata pertunjukan dapat dimaknai dari definisi pelaku pertunjukan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu: Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan memprrrtunjukkan suatu Ciptaan. Jadi kegiatan menampilkan atau mempertunjukkan ciptaan lagu inilah yang dimaksud dengan pertunjukan yang merupakan hak eksklusif Pencipta sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Rome Covention disebutkan bahwa performers” means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works. Dalam menguraikan makna perform ini, Rome Convention tidak membatasi hanya pada pertunjukan langsung (live performabce) namun termasuk penyiaran dan komunikasi pada public yang sifatnya offline dan online. Pertanyaan lain dari Prof.Saldi Isra mengenai makna norma larangan pada Pasal 9 ayat (2) yang dihubungkan dengan tidak adanya pidan bila menjadi anggota LMK, maka dapat kami sampaikan bahwa LMK memberikan lisensi atau ijin bagi 158 pemegang lisensi untuk adanya pengumuman atau pertunjukan suatu ciptaan lagu. Dengan demikian setiap pertunjukan lagu yang dilakukan di tempat-tempat komersial yang telah berlisensi LMK, maka pertunjukan tersebut dianggap tidak melanggar hukum. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 87 ayat 4 UU Hak Cipta bahwa: Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Sedangkan pandangan Prof Saldi Isra bahwa Pasal 113 ayat (2) seharusnya sanksinya dirubah menjadi hanya perdata berupa Ganti rugi menurut hemat Pemerintah ketentuan pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 113 ayat (2) menberikan kepastian hukum bahwa ada perlindungan Hak Cipta atas penggunaan ciptaan lagu nya dan hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 28 D UUD 1945. Usulan Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. bahwa sanksi pidana harusnya lebih kecil atau bahkan hanya denda saja menurut Pemerintah dapat disetujui. Pemerintah dalam penyusunan RUU Hak Cipta akan mengusulkan pengurangan pidana penjara serta dibarengi dengan alternatif denda. Landasan Filosofis Ultimum Remedium dalam UUHC Doktrin ultimum remedium berpandangan bahwa hukum pidana, dengan sanksinya yang paling keras dan bersifat mendatangkan penderitaan (leedtoevoeging), seyogianya hanya digunakan apabila sarana hukum lain (seperti sanksi administratif atau gugatan perdata) terbukti tidak efektif. Prinsip subsidiaritas ini menjadi semakin relevan dalam ranah hukum pidana ekonomi, termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, di mana motif utama pelaku seringkali adalah keuntungan finansial, bukan niat jahat (mens rea) dalam pengertian klasik. Dalam konteks ini, pemulihan kerugian ekonomi dan pengenaan sanksi administratif seringkali menjadi respons yang lebih proporsional dan efektif. Berbagai literatur hukum menegaskan bahwa UUHC secara inheren menganut prinsip ini, di mana sanksi pidana ditempatkan sebagai pilihan terakhir ketika sanksi lain tidak mempan. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bertahap dalam UUHC Penerapan prinsip ultimum remedium dalam UUHC bukan hanya sekadar semangat, tetapi telah dilembagakan secara normatif. Bukti paling konkret dan kuat dari hal ini adalah ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) UUHC, yang berbunyi: 159 "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana." Pasal ini membangun sebuah "benteng" normatif yang jelas terhadap kriminalisasi yang terburu-buru. Untuk semua jenis pelanggaran hak cipta, kecuali pembajakan, undang-undang secara imperatif mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Tuntutan pidana hanya dapat diajukan apabila proses mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa jalur penyelesaian sengketa utama yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang adalah jalur damai (mediasi), jalur perdata melalui gugatan ganti rugi di Pengadilan Niaga (Pasal 99), atau melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1). Dengan demikian, jika terdapat aparat penegak hukum yang langsung memproses laporan pidana untuk kasus non-pembajakan tanpa melalui mediasi, maka tindakan tersebut sejatinya merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang diamanatkan oleh UUHC itu sendiri, dan bukan merupakan cerminan dari cacat pada normanya. Ancaman pidana dalam UUHC berfungsi sebagai efek gentar (deterrent effect) dan sebagai senjata pamungkas untuk kasus-kasus pelanggaran yang serius dan berulang, atau untuk tindak pidana pembajakan yang merusak industri secara masif. Dengan demikian, kekhawatiran akan ancaman pidana yang dapat menimbulkan rasa takut bagi pelaku pertunjukan dapat diredakan dengan pemahaman bahwa UUHC telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang berjenjang dan proporsional. Bagian VII: Analisis Komparatif Sistem Manajemen Royalti Musik Untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Anggota Ridwan Mansyur mengenai praktik di negara-negara maju, Pemerintah telah melakukan studi komparatif terhadap sistem manajemen kolektif royalti di beberapa yurisdiksi dengan industri musik yang matang. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beragam model, pilihan Indonesia untuk membentuk LMKN sebagai lembaga tunggal yang diawasi negara merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang rasional dan memiliki paralel di panggung global. 160 Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa arsitektur sistem pengelolaan royalti dalam UUHC bukanlah sebuah anomali atau produk legislasi yang terisolasi. Sebaliknya, ia merupakan sebuah pilihan kebijakan yang sadar, rasional, dan didasarkan pada pertimbangan matang atas berbagai model yang ada di dunia, yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan ekosistem musik di Indonesia. Bagian VIII: Keseimbangan Hak dan Fungsi Sosial: Menjawab Amanat Konstitusi dalam Industri Musik Pada akhirnya, perdebatan mengenai hak cipta selalu kembali pada pertanyaan filosofis yang fundamental: bagaimana menyeimbangkan hak privat seorang pencipta dengan kepentingan publik yang lebih luas? Yang Mulia Hakim Anggota Saldi Isra secara tepat mengingatkan bahwa menikmati seni dan budaya adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi, sementara Yang Mulia Hakim Anggota Daniel Yusmic P. Foekh menyoroti adanya pencipta yang tidak berorientasi komersial dan menganggap karyanya sebagai "amal jariyah". Pemerintah memandang kedua perspektif ini sebagai bagian integral dari diskursus hak cipta dan meyakini bahwa UUHC telah secara cermat menavigasi dilema tersebut. Hak Cipta Musik dan Hak Publik Pemerintah sepenuhnya sependapat bahwa penegakan hak ekonomi tidak boleh sampai menegasikan hak publik untuk mengakses dan menikmati kebudayaan. UUHC tidak dirancang untuk membangun tembok yang menghalangi akses publik, melainkan untuk membangun jembatan. Jembatan itu adalah sistem lisensi dan royalti. Sistem ini pada hakikatnya adalah implementasi dari fungsi sosial hak cipta. Ia mengakui hak eksklusif pencipta, namun pada saat yang sama memastikan bahwa masyarakat luas tetap dapat menikmati karya tersebut. Publik dapat menikmati karya secara bebas untuk kepentingan non-komersial, dan bahkan untuk kepentingan komersial sekalipun, dengan syarat memberikan kompensasi yang wajar kepada penciptanya melalui mekanisme royalti. Lebih dari itu, Bab VI UUHC secara khusus mengatur tentang Pembatasan Hak Cipta, yang merupakan pengejawantahan dari doktrin fair use atau fair dealing. Pasal 43 hingga Pasal 51 mengatur berbagai penggunaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritik, atau peliputan peristiwa aktual, selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ini adalah bukti nyata bahwa UUHC tidak menganut paham 161 absolutisme hak milik, melainkan secara inheren menanamkan prinsip keseimbangan dan fungsi sosial dalam setiap normanya. Menghargai Pencipta Musik Non-Komersial Pemerintah juga sangat menghormati dan menghargai adanya para pencipta yang berkarya bukan untuk tujuan komersial, melainkan sebagai bentuk ekspresi spiritual, pengabdian, atau "amal jariyah". UUHC sama sekali tidak memaksa seorang pencipta untuk mengkomersialkan karyanya. Perlindungan hak ekonomi yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (Pasal 1 ayat (1) UUHC) harus dipahami sebagai sebuah mekanisme perlindungan default, bukan pemaksaan komersialisasi. Tujuannya adalah untuk melindungi pencipta dari potensi eksploitasi yang tidak diinginkan oleh pihak lain. Apabila seorang pencipta dengan sadar dan sukarela hendak melepaskan hak ekonominya dan mempersembahkan karyanya untuk publik secara cuma-cuma, UUHC tidak menghalanginya. Pencipta dapat melakukannya melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya yang paling populer secara global adalah lisensi Creative Commons, khususnya lisensi Public Domain Dedication (CC0). Dengan lisensi semacam ini, pencipta secara eksplisit menyatakan bahwa karyanya dapat disalin, dimodifikasi, dan didistribusikan, bahkan untuk tujuan komersial, tanpa perlu meminta izin atau membayar royalti. Dengan demikian, UUHC memberikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkannya, seraya tetap memberikan kebebasan bagi mereka yang memilih untuk berbagi karyanya secara cuma-cuma. Keseimbangan inilah yang menjadi jiwa dari UUHC jauh lebih visioner dengan memberikan penegasan untuk selalu melindungi yang lemah, memberdayakan yang kreatif, memastikan kepastian bagi industri, dan menjamin akses bagi publik. Ini adalah upaya negara untuk menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam sebuah ekosistem musik yang adil dan berkelanjutan. Bagian IX: Penutup dan Petitum Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Berdasarkan seluruh uraian, analisis mendalam, serta data pendukung yang telah Pemerintah sampaikan dalam keterangan tambahan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan fundamental sebagai berikut: 1. Sistem tata kelola royalti musik yang berpusat pada LMKN sebagai lembaga 162 satu pintu merupakan solusi kelembagaan yang kokoh untuk mengatasi masalah inefisiensi dan tumpang tindih di masa lalu. Keberadaan lembaga ini, yang terus disempurnakan melalui peraturan teknis dan inovasi teknologi seperti SILM yang diampu oleh LMKN dan PDLM oleh Pemerintah merupakan bukti komitmen dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. 2. UUHC secara sadar merancang model lisensi hibrida yang fleksibel dan adil bagi industri musik, memberikan otonomi kepada pencipta untuk memilih antara lisensi langsung (direct license) dan lisensi kolektif (blanket license), di mana kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum umum seperti larangan penyalahgunaan hak dan fungsi sosial. 3. Norma-norma kunci yang diperdebatkan seperti "penggunaan komersial" dan "imbalan yang wajar" bukanlah norma yang kabur, melainkan norma terbuka yang telah dikonkretkan secara objektif dan terukur melalui peraturan pelaksana di bawahnya, membentuk sebuah arsitektur regulasi yang koheren dan berlapis untuk industri musik. 4. Kerangka hukum UUHC, khususnya mengenai pembatasan hak ekonomi dalam Pasal 23 ayat (5), telah dirumuskan selaras dengan standar hukum hak cipta internasional, yakni 3-step test dari Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS. 5. Negara telah menyediakan mekanisme perlindungan yang inklusif bagi pencipta lagu non-anggota LMK melalui sistem dana cadangan, serta telah menyeimbangkan antara perlindungan hak moral yang absolut dalam kasus distorsi karya dengan kebutuhan praktis industri pertunjukan musik. 6. Sanksi pidana dalam UUHC secara filosofis dan normatif dirancang sebagai ultimum remedium, yang dibuktikan dengan adanya kewajiban mediasi dalam Pasal 95 ayat (4) sebelum menempuh jalur pidana untuk kasus non- pembajakan. 7. UUHC telah secara cermat menyeimbangkan antara hak privat pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya musiknya dengan hak publik yang dijamin konstitusi untuk mengakses dan menikmati seni dan budaya, serta menghormati kehendak pencipta yang tidak berorientasi komersial. Atas dasar seluruh argumentasi tersebut, Pemerintah berkeyakinan penuh bahwa pasal-pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) tidak bertentangan dengan 163 ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai persoalan yang diangkat oleh Para Pemohon dan menjadi perhatian mendalam dari Majelis Hakim merupakan tantangan pada tataran implementasi yang secara terus-menerus dan berkelanjutan akan terus diatasi oleh Pemerintah melalui penguatan kelembagaan, penyempurnaan peraturan teknis, dan edukasi kepada masyarakat. Persoalan tersebut bukanlah cerminan dari inkonstitusionalitas norma. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan ahli, yaitu Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H, Fcarb, yang keterangannya didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2025 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: A. Pengantar Keterangan ini saya sampaikan sebagai Ahli Presiden Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025. Segala apa yang disampaikan adalah pandangan ilmiah akademik sesuai kapasitas saya sebagai Guru Besar Kekayaan Intelektual dan Cyberlaw Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. B. Lagu dan Musik Sebagai Obyek Hak Cipta Industri lagu dan musik merupakan ekosistem pendukung ekonomi kreatif. Lagu dan musik dilindungi oleh UU 28/2014 tentang Hak Cipta yang telah berusia 11 164 tahun. UU Hak Cipta menetapkan Pencipta/Komposer, Penyanyi, Musisi, dan pemilik hak lainnya seperti produser fonogram atau label musik sebagai subjek hukum. Mereka adalah manusia-manusia kreatif yang dengan kemampuannya mampu memberi pengalaman istimewa bagi pelanggan, bahkan membuat kehidupan lebih berwarna. Kolaborasi mereka berperan penting untuk menghasilkan produk dan mahakarya musik yang mengisi ruang-ruang dan menembus berbagai sekat. Musik saat ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari ruang sosial. Keretakan antar pelaku kreatif itu tentu sangat disayangkan. Jika dibiarkan maka tak hanya akan berdampak pada industri musik nasional tetapi juga bagi para pelaku kreatif dan para penggunanya. Di dalam ekosistem industri musik hal yang juga sangat penting adalah keberadaan para pengguna atau users. Pengguna terbagi menjadi pengguna individual yang membeli produk musik untuk dinikmati sendiri, dan Pengguna komersial, yang menggunakan lagu untuk aktivitas bisnis mereka, yang mencakup berbagai bentuk seperti restoran, hotel, kafe, pusat perbelanjaan, rumah karaoke, serta penyelenggara even pertunjukan. Para users ini adalah pasar industri musik yang sesungguhnya. Tanpa pengguna, sebuah lagu dan musik sebagus apapun menjadi relatif tak memiliki arti karena tak ada yang membeli dan menggunakan. Pengguna selain mendapat manfaat juga memberi manfaat untuk para pelaku industri musik. Mereka menggunakan, membuat musik bisa dinikmati diberbagai ruang sosial, tetapi juga sekaligus menjadi agen iklan tanpa perlu disuruh. Lagu yang mereka putar dan gunakan di berbagai ruang sosial dan komersial akan membuat lagu semakin popular. Perlu diingat bahwa obyek hak cipta berupa lagu dan musik memang unik. Lagu hanya akan dianggap sukses jika digunakan. Semakin popular sebuah lagu, semakin tinggi nilai ekonominya. Di era digital di mana begitu banyak alternatif yang bisa dipilih, lagu dan musik yang diciptakan oleh para komnposer dan pelaku hak terkait memiliki pesaing berupa produk alternatif tadi, bahkan produk lagu yang dihasilkan artificial intelligence. 165 Strategi dan pendekatan dengan mengedepankan hak ekslusif secara konservatif dan absolut harus ditimbang ulang. Pendekatan ajudikatif dan kriminalisasi bisa menambah dorongan pengguna memilih alternatif tadi. Model bisnis digital saat ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan model bisnis konservatif. Model menunjukan begitu banyak menemukan layanan- layanan dan produk open source, free, dan freemium. Di saat situasi seperti ini pendekatan tarif royalti terlalu mahal dan memberatkan oleh LMKN harus ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pendekatan murah tapi massal lebih baik daripada mahal dan justru ditinggalkan. Penegakan hukum berupa proses aduan pidana atau gugatan ganti rugi pelanggaran hak cipta memang merupakan hak yang sah bagi pencipta, pemegang hak. Namun pendekatan yang terlalu represif tanpa menimbang kondisi ekonomi dan begitu banyaknya alternatif digital saat ini justru bisa berdampak negatif. Kondisi yang menciptakan ketakutan menggunakan musik karena risiko tuntutan hukum bisa memicu gerakan “anti musik” di ruang publik dan komersial, di mana pemilik usaha lebih memilih alternatif lain untuk mengisi ruang komersialnya. Membangun kesadaran publik, memperluas segmen pasar, dan menjadikan penggunaan lagu sebagai bagian dari gaya hidup, dengan menawarkan tarif affordable dan mengintensifkan jangkauan pengguna komersial secara kuantitatif yang membayar royalti adalah keniscayaan. Semua stakeholder justru harus menggemakan kampanye “mari gunakan musik tanah air” dan penuhi hak- hak kreatornya. Pengguna atau users adalah pasar industri ini yang harus terus ditumbuhkan agar menggunakan obyek lagu dan musik dan konsisten memenuhi pembayaran royaltinya. C. Pendekatan UU 28/2014 Tentang Hak Cipta Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak dan kemudahan akses. Kehadiran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK sebagai Collective Management Organization (CMO) memberi kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk pengguna komersial dengan skema lisensi kolektif. Setiap penggunaan lagu tidak perlu lagi melalui proses rumit. 166 Sistem ini memungkinkan para pencipta dan pemilik hak memperoleh royalti dari berbagai bentuk penggunaan. Tentu, agar sistem ini berjalan optimal, diperlukan tata kelola yang akuntabel dan transparan dari LMKN dan LMK, serta pemahaman hukum yang memadai dari semua stakeholder. UU HC mensyaratkan tata Kelola LMK/LMKN secara governance, akuntable dan transparan. Lembaga ini tak hanya bertugas menghimpun royalti tetapi juga mendistribusikan royalti kepada para Pencipta dan pemilik hak terkait. Menggunakan teknologi dan platform digital baik untuk big data lagu/musik, layanan akses lagu untuk para pengguna, monitoring lagu apa saja yang digunakan, dan perizinan penggunaan untuk konser adalah hal mendesak untuk dilakukan dalam rangka akuntabilitas. D. Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025 1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 tentang Hak Cipta merupakan norma umum (lex generalis) yang berlaku terhadap seluruh objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang dan bukan hanya untuk lagu dan musik. Objek-objek tersebut mencakup: (1) buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis, dan semua karya tulis lain; (2) ceramah, kuliah, pidato, dan sejenisnya; (3) alat peraga pendidikan dan ilmu pengetahuan; (4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (5) drama, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (6) karya seni rupa dalam berbagai bentuk; (7) arsitektur; (8) peta; (9) seni batik; (10) fotografi; dan (11) hasil pengalihwujudan seperti terjemahan dan saduran. 2. Dengan cakupan tersebut, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) memberikan dasar hukum untuk melindungi hak ekonomi pencipta dari setiap bentuk penggunaan tanpa izin. Ketentuan ini justru merupakan implementasi langsung dari prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni jaminan atas kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. 3. Khusus terhadap ciptaan berupa lagu dan/atau musik, UU Hak Cipta memberikan pengaturan bersifat khusus (lex specialis) dalam Pasal 23 ayat (5). Ketentuan ini memungkinkan penggunaan ciptaan lagu atau musik dalam kegiatan pertunjukan komersial tanpa izin langsung dari pencipta, sepanjang pengguna membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 167 Seperti telah dikemukakan sebagai perwujudan hak ekslusif, maka Pasal 23 ayat (5) harus ditafsirkan secara sistematik dengan pasal 81 UUHC yang pada prinsipnya Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2), sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam bentuk lisensi dan distribusi kolektif dengan Lembaga Manajemen Kolektif. F. Lembaga Manajemen Kolektif Mekanisme lisensi secara kolektif (blanket lisence) melalui Lembaga manajemen kolektif (CMO) adalah model yang lazim digunakan dalam berbabagai regulasi dan best practices internasional. Berikut kutipan pasal-pasal UUHC yang mendukung hal tersebut: Pasal 87 (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial. (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Pasal 88 (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri. (2) lzin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 2OO (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima 168 puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya; d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistri busikan Royalti; dan e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. (1) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. Pasal 119 UU HC mengancam sanksi pidana bagi Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 89 (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta; dan b.kepentingan pemilik Hak Terkait. (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri. Pasal 90 menekankan masalah akuntabilitas LMK : Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan 168 asyar paling sedikit I (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada 168asyarakat melalui I (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik. Pasal 91 (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 2O% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpuikan setiap tahunnya. (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pasal 92 (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 169 (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif. Pasal 93 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan bagan berikut ini: 170 Dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.  terkait dengan Pasal 43 huruf a. Bahwa di sini dikatakan bahwa pelanggaran hak cipta itu khusus misalnya untuk lagu kebangsaan tadi yang ditanyakan, itu dianggap sebagai fair use. Jadi dalam hak cipta itu ada yang disebut dengan fair use atau penggunaan wajar, di mana penggunaan wajar itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 43 huruf a mengatakan bahwa bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah publikasi, kemudian perbanyakan, dan seterusnya lagu kebangsaan antara lain. Karena lagu kebangsaan ini memang harus disosialisasikan terus-menerus, didiseminasikan, digunakan. Jadi, ketika dia dipaksa untuk harus membayar royalti, akan banyak orang tidak mau melakukan itu. Padahal ini adalah satu kewajiban warga negara untuk mengenal lagu kebangsaannya. Jadi, dia masuk di fair use. Kalau ada yang mengatakan dia sudah public domain karena usia dan seterusnya, itu juga bisa diukur misalnya dari 70 tahun setelah meninggal. Tetapi, undang-undang ini dari awal mengatakan meskipun belum memasuki tahap itu, penggunaannya adalah fair use atau penggunaan wajar yang dianggap tidak melanggar.  Bagaimana dengan hak cipta yang dilakukan di pesta perkawinan, kemudian penggunaannya secara di warung-warung, dan lain-lain? Seperti yang kami setting di awal karena saya ikut menyusun undang-undang ini sebagai ketua tim Pemerintah waktu itu, kita membatasi bahwa penggunaan-penggunaan yang harus berbayar itu adalah yang komersial. Kalau saya membeli sendiri atau saya berlangganan sendiri Spotify, saya membeli CD atau apa pun dan saya dengar sendiri, dengar di rumah, maka itu bukan komersial dan tidak perlu membayar apa pun. Tetapi ketika saya menggunakan Spotify, kemudian saya putar di warung saya, di restoran saya dan seterusnya, maka itu sudah menjadi penggunaan komersial.  Bagaimana cara membayar royaltinya? Kita memberikan satu mekanisme yang sangat simpel, yaitu restoran itu menjadi bagian dari mengadakan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif dan kemudian dia membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif itu. Kalau dia sudah membayar kepada Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, tadi kan berdasarkan kursi dan lain-lain, maka menggunakan lagu 171 apa pun di restorannya menjadi tidak merupakan pelanggaran. Jadi, bayangkan undang-undang sudah memberikan kepastian hukum yang sangat luar biasa, tidak ada keraguan pengguna untuk menggunakan lagu- lagu itu di restorannya, di rumah karaoke-nya, atau di mana pun tempat komersial, sepanjang dia sudah membayar.  Pendekatan undang-undang ini bukan kriminalisasi, tapi remuneratif monetisasi. Kami sudah me-setting dari awal sejak dulu bahwa pendekatan- pendekatan yang sifatnya kriminalisasi hanya akan menjauhkan para kreator- kreator ini dari penggunanya. Karena sekalinya dia terjebak untuk melakukan aduan, gugatan, maka dia akan berhadapan dengan risiko lagunya tidak digunakan orang karena ketakutan terhadap gugatan-gugatan itu. Jika ada pemegang hak cipta, tadi dipertanyakan apakah mereka bisa keluar dan seterusnya, saya ingin mengatakan bahwa hak cipta itu esensinya adalah exclusive rights. Jadi, ketika hak eksklusif, hak eksklusif itu hak untuk menggunakan sendiri, memberi izin, atau melarang orang lain. Itu adalah hak eksklusif. Jadi, hak eksklusifnya sebetulnya dikecualikan di Pasal 23 ayat (5), di mana di situ dikatakan kalau dia sudah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka kalau ada orang menyanyikan lagu dia di pertunjukan, itu bukan pelanggaran karena dia sudah menguasakan kepada LMK itu untuk memungut royaltinya dan mendistribusikan kepada dia.  Kemudian, desain undang-undang ini one gate system, karena LMK banyak. Sistem mengatakan bayarnya cukup ke LMKN, satu pintu. Kalau dia sudah membayar lewat LMKN, mungkin teknisnya nanti bisa dijelaskan, maka dia kemudian merasa aman terhadap seluruh LMK yang ada dan dia merasa tidak perlu didatangi lagi.  Kemudian, berkenaan dengan frase “kecuali di perjanjikan lain”. Ketika dia sudah menjadi anggota LMK, maka automatically dia sudah mau perjanjikan lain. Jadi, artinya tidak perlu lagi izin direct license segala macam itu. Jadi, ketika dia sudah menjadi anggota LMK, dia sudah mau perjanjikan lain.  Dan memang mempelajari undang-undang ini harus secara sistematik menafsirkan dengan sistematic interpretation karena begitu kita lihat pasal yang mewajibkan tadi, kecuali diperjanjikan lain, ini kan pasalnya umum, semua objek hak cipta. Pengecualiannya ada di pasal-pasal tentang hak cipta 172 lagu dan musik. Tentang imbalan wajar atau tidak, bagaimana pencipta bisa melarang lagunya yang dibawakan dia tadi. Kalau pencipta ingin melarang lagunya tidak dinyanyikan orang lain, ya keluar dulu dari LMK-nya.  Jadi, kalau sudah membayar ke LMKN dan kemudian restoran memutar lagu apa saja, maka itu tidak ada pelanggaran apa pun, kecuali kalau ada yang opt-out tadi, ada yang opt-out dan mengatakan, “Lagu kami harus langsung ke saya dan karena kami tidak anggota LMKN, tidak anggota LMK, maka lagu-lagu itu saja yang tidak boleh, selebihnya dia boleh nyanyikan.” Ini yang sistem yang kita bangun.  Konvensi internasional tidak ada keharusan otorisasi. LMKN itu harus terus- menerus mengevaluasi mengenai harga royalti. Harga berhitungan dengan kursi itu tidak boleh kursi kosong dihitung, kalau kita mau proporsional. Dan self-assessment yang dilakukan oleh setiap tempat yang tadi, restoran dan lain-lain, itu harusnya dia laporkan setiap tahun, seperti orang laporin pajaknya. Jadi dengan demikian, kami memang punya 100 kursi, tapi yang terisi cuma 25 kursi.]  Apakah undang-undang ini saat ini masih relevan dan apakah harus sudah direvisi? Jika kami ingin menyampaikan dan secara objektif dari hasil berbagai riset yang kami lakukan, undang-undang ini sudah harus direvisi. Apa yang mendorong undang-undang ini harus direvisi? Yang pertama adalah munculnya artificial intelligence. Di mana artificial intelligence itu hanya akan bisa melakukan produk-produknya secara generatif sebagai AI GPT, AI generatif kalau dia bisa dilatih dengan data-data yang juga dilindungi hak cipta. Dengan demikian, maka perlu diatur kapan sebuah penggunaan AI itu dianggap fair use, dianggap penggunaan wajar, atau kapan dia tidak dianggap penggunaan wajar. Sebetulnya di dunia sekarang mulai ada perkembangan, ada tulisan yang bagus dari Stanford University yang mengatakan bahwa seharusnya semua bahan pelatihan yang digunakan AI itu dianggap fair use. Yang harus disoal itu adalah output-nya, apakah output itu mengganggu tidak eksistensi materi berhak cipta yang sudah ada. Ini salah satu solusi yang mereka tawarkan dan salah satu pengadilan federal di Amerika juga sudah memutuskan bahwa penggunaan AI adalah fair use. Jadi, saya kira ini harus kita pelajari lagi. 173  Saya termasuk yang setuju kalau kemudian kita menambahkan bahwa yang dimaksud yang harus melakukan pembayaran itu adalah misalnya penyelenggara. Kita tegaskan di situ sehingga persoalan tidak menjadi abu- abu. Kalau kemudian seorang artis, seorang penyanyi, kemudian dia juga merangkap jadi penyelenggara, maka dia akan dianggap sebagai penyelenggara. Tapi kalau dia hanya menyanyikan dan seterusnya, dia adalah sama-sama subjek hak cipta, seperti juga pencipta. Bagaimana 2 subjek ini kemudian harus bertentangan hanya karena soal itu. Harusnya mereka yang meng-arrange itu yang kemudian membuat konser, itulah yang harus bertanggung jawab terhadap pembayaran royaltinya. Jadi, kalau itu akan ditambahkan, tentunya ini juga menurut kami adalah sesuatu yang layak.  Ke depan sebetulnya yang saya dorong, sebaiknya LMK ini punya platform, platform yang isinya lagu, yang semuanya terdaftar di situ. Sehingga orang kalau misalnya mau mutar lagu, ambil dari lagu itu, sehingga dengan demikian LMK juga bisa akan men-dettect, lagu mana yang digunakan paling banyak. Lagu mana dan siapa yang harus mendapatkan royalti berapa. Kalau database-nya semacam ini, maka setiap tahun pun kita bisa mengumumkan lagu yang paling populer di Indonesia adalah lagu ini berdasarkan data ini.  mengenai pengamen, warung, dan seterusnya. Saya kira inilah yang harus dibuat dalam satu aturan detail. Saya melihat bahwa LMKN ini tidak diciptakan untuk menakut-nakuti orang, sehingga orang lari untuk tidak menggunakan lagu, Kita harus menata betul LMKN itu adalah mitra yang baik untuk pemberi kepastian hukum kepada para pengguna dan juga memberikan kepastian hukum dan hak ekonomi yang akuntabel untuk para pencipta dan pemegang hak terkait.  Bagaimana agar dunia seni ini tidak hilang dari Indonesia? Saya juga melihat bahwa membangun kolaborasi, persuasi itu jauh lebih penting. Oleh karena itu, pendekatan dari awal yang kita lakukan adalah bukan kriminalisasi, tetapi monetisasi dan remunerasi. Karena apa? Ketika kita pendekatannya tidak remuneratif maka kita akan kehilangan pasar kita.  Sebelum undang-undang ini lahir nih, kenapa kemudian undang-undang ini mengatakan sampai untuk mengadukan pun, itu harus didahului oleh 174 mediasi. Jadi kalau orang akan mengadukan orang lain secara pidana, tidak boleh langsung disidik kemudian diproses, kecuali dia telah ada bukti bahwa dia telah mediasi dan gagal. Karena ketika ada seorang yang kemudian mengadukan, apakah karaoke atau cafe atau apa, lagunya karena dipakai itu, yang terjadi adalah lagu dia di-take down, lagu manapun, lagu dia yang sangat banyak itu di-take down dari semua karaoke, dari semua tv, dan semua tempat hiburan dan restoran. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2025 dan menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 10 Juli 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025 dan tanggal 29 Juli 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait a. Bahwa LMKN adalah Lembaga Bantu Pemerintah nonAPBN. Pengertian Lembaga Bantu Pemerintah dalam hal ini tidaklah sama dengan pengertian State Auxiliary Organ yang membantu negara dan dibiayai oleh keuangan Negara (APBN). LMKN bersifat otonom dan membiayai sendiri pengeluaran operasionalnya dari royalti yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebanyak-banyaknya adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari royalti yang terkumpulkan yang diperuntukkan bagi operasional LMKN dan LMK. Hal ini sejalan dengan kelaziman tata kelola royalti di internasional yang meletakkan Collective Management Organization (di Indonesia LMK dan LMKN) sebagai lembaga swasta. Dalam kedudukan ini LMKN membantu pemerintah melaksanakan regulasi yang ditetapkan terkait tata kelola royalti Hak Cipta dengan mengkoordinir LMK - LMK dalam kebijakan satu pintu (one gate policy). b. Bahwa Pemohon Pihak Terkait adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk merepresentasikan kepentingan para pemilik hak dalam pengelolaan royalti atas Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik. 175 LMKN dibentuk dalam dua entitas terpisah, yaitu: 1) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta, yang mewakili kepentingan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dan; 2) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait, yang mewakili kepentingan Pemilik Hak Terkait, seperti Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram. Kedua lembaga tersebut tergabung dalam 1 (satu) LMKN Induk yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Royalti. Dalam menjalankan tugasnya, LMKN mempunyai fungsi: a. melakukan Pengelolaan Royalti; b. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik; c. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; menyusun standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti; d. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK; menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; e. melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak; f. melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; dan g. menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas. Untuk Pengelolaan Royalti dibentuk 2 (dua) LMKN yang masing- masing merepresentasikan keterwakilan: a. kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. Yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk selanjutnya disebut (UU HC2014), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik untuk 176 selanjutnya disebut (“PP/56/2021”) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (untuk selanjutnya disebut “PermenKumham/9/2022”). a. Bahwa Pihak Terkait adalah Lembaga Bantu Pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. b. Bahwa Pihak Terkait LMKN induk berjumlah 10 (sepuluh) orang komisioner yang terdiri atas: 1) 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota Komisioner; 2) 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota Komisioner yang mewakili LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait; dan 3) 7 (tujuh) orang anggota Komisioner. (Vide SK Menkum RI Komisioner). Ketua dan Wakil Ketua dipilih berdasarkan musyawarah mufakat untuk diusulkan kepada Menteri. (Vide Pasal 7 dan 8 Permenkumham/9/2022”). c. Bahwa Dharma Oratmangun adalah Ketua LMKN untuk periode 2022-2025 berdasarkan Rapat Pleno LMKN tanggal 20 Juni 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 01/BA-PLENO LMKN/VI/2022 (Vide-BA Pleno LMKN), oleh karena itu berwenang dalam mengajukan diri sebagai pemohon Pihak terkait. d. Bahwa permohonan ini, pemohon Pihak Terkait beranggotakan sebanyak 10 (sepuluh orang) Komisioner LMKN yang beranggotakan sebagai berikut: 1) Dharma Oratmangun sebagai Ketua LMKN; 2) Bernard Nainggolan, sebagai Wakil Ketua LMKN Hak Terkait; 3) Andre Ronald Benito Hehanussa atau yang dikenal dengan nama Andre Hehanussa, sebagai Wakli Ketua LMKN Pencipta; 4) Yessy Kurniawan, sebagai Anggota Komisioner LMKN; 5) Johnny William Maukar, sebagai Anggota Komisioner LMKN; 177 6) Taufik Hidayat atau yang dikenal dengan nama Tito Soemarsono sebagai Anggota Komisioner LMKN; 7) Hartini Erpi Nurjanah atau yang dikenal dengan nama Ikke Nurjanah, sebagai Anggota Komisioner LMKN; 8) Makki Parikesit, sebagai Anggota Komisioner LMKN; 9) Marcellius Kirana Hamonangan atau yang biasa dikenal dengan nama Marcell Siahaan sebagai Anggota Komisioner LMKN; dan 10) Waskito sebagai Anggota Komisioner LMKN. (Vide SK Komisioner dan Vide BA Pleno). 2. Bahwa Hak Cipta bersifat eksklusif dan mutlak, serta memiliki Hak Ekonomi; Hak Cipta bersifat eksklusif dan mutlak artinya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak tunggal dan penuh atas karya ciptanya, yang meliputi hak untuk mengumumkan, mempertunjukan, dan mengkomunikasikan, juga memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya tersebut, dan bersifat eksklusif artinya tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan, menyalin, atau mendistribusikan karya tersebut tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. sedang Hak Cipta bersifat mutlak bahwa hak tersebut berlaku untuk semua orang, tidak ada pihak lain yang dapat mengklaim hak atas karya tersebut, atau menggunakan karya tersebut tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam mendapatkan hak ekonomi atau Komersialisasi Hak Cipta atau Hak Terkait, setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (‘LMK’), ketentuan ini diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU HC2014, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifat komersial. Tanpa LMK/LMKN, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait akan kesulitan untuk mendapatkan dan mengelola hak ekonominya dari berbagai penggunaan dan pemanfaatan karya mereka secara komersial. 178 LMK/LMKN juga berperan dalam memfasilitasi akses berupa izin penggunaan karya cipta bagi Pengguna Komersial, sehingga kepatuhan pembayaran Royalti dapat terlaksana dan karya-karya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Seperti halnya Pencipta, Pelaku Pertunjukan juga memiliki Hak Ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain. Dasar hukum yang mengatur izin pertunjukan terkait Hak Cipta, termasuk kewajiban pelaku pertunjukan untuk mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN, yakni UUHC 2014, khususnya Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1). Selain itu, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“Permen Kumham 9/2022”). Ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 bahwa setiap orang dapat melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014, bahwa yang dimaksud dengan 'imbalan kepada Pencipta' adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh LMK/LMKN dan disahkan oleh Menteri (vide Pasal 89 Ayat (4) UUHC 2014). Maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan yakni membayar Royalti kepada Pencipta melalui LMK/LMKN. Fakta hukum di dalam pedoman tarif pembayaran Royalti yang disahkan oleh Menteri untuk kategori pertunjukan musik langsung (live event) menggunakan parameter yang hanya diketahui oleh Penyelenggara Acara atau Promotor acara seperti jumlah tiket yang terjual dan besaran biaya produksi suatu pertunjukan musik langsung (live event). Dengan demikian di dalam prakteknya 179 bahwa yang membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN dalam pertunjukan musik langsung (live event) adalah Penyelenggara atau Promotor acara bukan Pelaku Pertunjukan karena pemaknaan frasa “setiap orang” di dalam Pasal 23 ayat (5) adalah Penyelenggara acara atau Promotor acara, yang merupakan pihak yang menarik keuntungan secara langsung dari acara tersebut. Di sisi lain terhadap ketentuan Pasal 81 UUHC 2014 bahwa Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tentang Hak Ekonomi, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Ketentuan ini belum bisa dilaksanakan atau belum bisa diberlakukan karena ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, pedoman, imbalan atau besaran Royalti para pihak belum diatur oleh Pemerintah, LMKN atau pejabat yang berwenang. Begitu juga frasa hukum “Kecuali diperjanjikan lain”. Makna "Kecuali diperjanjikan lain" yakni "kecuali jika ada kesepakatan lain yang dibuat". Ketentuan ini memiliki makna jika sudah ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya maka tidak boleh lagi membuat perjanjian atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga atau pihak selanjutnya. Fakta hukum Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait telah menguasakan atau mengikatkan diri atau melakukan perjanjian kepada LMK untuk penarikan, penghimpunan dan pendistribusian, Royalti termasuk kesepakatan besaran Royalti, sehingga sudah tidak lagi membuat perjanjian kepada pihak ketiga atau pihak selanjutnya. Dasar hukum yang mewajibkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menguasakan pengelolaan Royalti kepada LMK terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC 2014, bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, dan PP 56/2021 juga mengatur mengenai pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik melalui LMK/LMKN. Berdasarkan pertimbangan diatas sesuai norma hukum UUHC 2014 bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk mendapatkan hak ekonomi dilakukan atau melalui LMK/LMKN, dan ditindak lanjuti secara 180 teknis penarikan, penghimpunan dan pendistribusian kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait, yang telah diatur di dalam PP 56/2021 dan Permen Kumham 9/2022, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu (“Kepmen Kumham 2/2016”) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) (“Kepmen Kumham 3/2016”). Dalil Para Pemohon dalam Perkara Nomor 37, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 mengandung norma hukum yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menentukan secara tegas bahwa izin penggunaan komersial suatu ciptaan dapat diperoleh melalui LMK/LMKN, Tidak Benar. Ketentuan Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial Ciptaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan ketentuan di atas perlu dipahami atau dimengerti bahwa pengalihan Hak Ekonomi atas Hak Cipta yang sudah dikuasakan, diperjanjikan, dikerjasamakan atau dilisensikan (kontrak) tidak boleh dilakukan kontrak ulang atau kontrak kedua kalinya atau seterusnya oleh pencipta kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima kontrak LMK/LMKN, jika ini dilanggar tentunya akan ada sanksi. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hak ekonomi, yang meliputi hak untuk Pengumuman, Pertunjukan, dan Komunikasi Ciptaan, telah beralih kepada pemegang kontrak untuk jangka waktu dan lingkup tertentu sesuai perjanjian kontrak. Pencipta, setelah memberikan kontrak, tidak lagi memiliki hak eksklusif untuk kontrak hak ekonomi tersebut kepada pihak lain selama lisensi tersebut masih berlaku. 181 3. Bahwa mekanisme Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait oleh LMK/LMKN di beberapa negara; a. Singapura: Di Singapura, pungutan dan distribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Singapura 2021 dan lembaga terkait, dan mengakui hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya dan memberikan perlindungan Hak Cipta timbal balik kepada negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia dan Konvensi Berne. Di Singapura, Organisasi kolektif berlisensi seperti Composers and Authors Society of Singapore (COMPASS) mengelola Royalti untuk Hak Cipta lagu, dan Pengguna komersial karya cipta, seperti stasiun radio, klub malam, atau acara konser, wajib membayar Royalti kepada pemilik Hak Cipta atau LMK yang mewakilinya. Mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) melalui beberapa langkah. LMK bertindak sebagai perantara yang mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, dengan menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari pengguna karya. Berikut proses penarikan dan pendistribusian Royalti: 1) Pendaftaran dan Kuasa: (a) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait mendaftarkan karya mereka dan memberikan kuasa kepada LMK untuk mengelola Hak Ekonomi mereka. (b) LMK merupakan badan hukum nirlaba yang diberi wewenang untuk mengelola Hak Ekonomi ciptaan. 2) Penghimpunan Royalti: (a) Pengguna karya (misalnya, penyedia layanan, tempat usaha, atau platform digital) yang memanfaatkan karya yang dilindungi Hak Cipta wajib membayar Royalti kepada LMK. (b) LMK menghimpun Royalti dari berbagai pengguna berdasarkan tarif yang telah ditetapkan atau dinegosiasikan. 3) Perhitungan dan Pendistribusian: (a) LMK menghitung besaran Royalti yang harus dibayarkan kepada 182 masing-masing anggota berdasarkan data penggunaan karya. (b) LMK mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang menjadi anggotanya. 4) Pelaporan dan Transparansi: (a) LMK wajib memberikan laporan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait mengenai Royalti yang telah dihimpun dan didistribusikan. (b) Laporan ini mencakup jumlah Royalti yang didistribusikan, pihak yang menerima, dan data penggunaan karya. 5) Pengawasan dan Penegakan Hukum: (a) LMK memiliki peran dalam mengawasi penggunaan karya yang dilindungi Hak Cipta dan memastikan pembayaran Royalti yang adil. (b) LMK juga dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan karya tanpa izin atau tidak membayar Royalti. Dengan demikian maka di Singapura: a. LMK beroperasi secara independen dan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Royalti dengan Pemerintah. b. Pemerintah menetapkan regulasi Hak Cipta dan Royalti, sementara LMK yang menjalankan operasional pengelolaan Royalti. c. LMK memastikan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait mendapatkan kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka, sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mendapatkan lisensi dan membayar Royalti. b. Malaysia; Di Malaysia, pungutan dan distribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait diatur oleh Akta Hak Cipta 1987 dan lembaga terkait, memiliki organisasi kolektif (CMO) seperti Music Authors' Copyright Protection (MACP) untuk mengumpulkan Royalti atas penggunaan karya-karya cipta, dan Royalti dapat dikenakan untuk berbagai jenis karya, termasuk karya tulis, musik, seni, film, rekaman suara, dan siaran. Pembagian Royalti Hak Cipta oleh CMO, MACP atau disebut LMK melibatkan beberapa tahapan utama. yakni LMK menghimpun Royalti dari pengguna karya cipta yang telah membayar lisensi. Kemudian, Royalti 183 diproses dan didistribusikan kepada Pemegang Hak Cipta (Pencipta, Penerbit, dan lain-lain) yang terdaftar sebagai anggota LMK. Berikut mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta di Malaysia: 1) Penghimpunan Royalti: Pengguna karya cipta, seperti stasiun radio, penyelenggara acara, atau platform digital, membayar Royalti kepada LMK yang telah ditunjuk untuk mengelola Hak Cipta tertentu. 2) Penyusunan Data Penggunaan: LMK menyusun data penggunaan karya cipta berdasarkan laporan dari pengguna dan informasi lain yang relevan. 3) Perhitungan dan Distribusi: LMK menghitung besaran Royalti yang berhak diterima oleh masing- masing pemegang Hak Cipta berdasarkan data penggunaan karya cipta mereka. 4) Distribusi kepada Pemegang Hak: Royalti kemudian didistribusikan kepada pemegang Hak Cipta yang terdaftar sebagai anggota LMK. Mekanisme ini diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta di Malaysia, termasuk Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan turunannya, dan secara keseluruhan, mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta di Malaysia bertujuan untuk memastikan bahwa pemegang Hak Cipta mendapatkan imbalan yang adil atas penggunaan karya mereka, sekaligus memastikan bahwa pengguna karya cipta dapat mengakses karya tersebut secara legal dan bertanggung jawab. c. Jepang; Di Jepang, mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta oleh JASRAC (Japanese Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers) di Jepang melibatkan pengumpulan dan distribusi Royalti dari pengguna karya musik kepada para Pencipta, Komposer, dan Penerbit (Publisher) yang menjadi anggotanya. JASRAC bertindak sebagai lembaga manajemen kolektif (LMK) yang mewakili kepentingan anggota-anggotanya dalam hal Hak Ekonomi atas karya musik. pungutan dan distribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait diatur oleh hukum Hak Cipta Jepang. 184 Berikut adalah mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta oleh JASRAC: 1) Pengumpulan Royalti: a) JASRAC mengumpulkan Royalti dari berbagai pengguna karya musik, seperti stasiun radio, penyedia layanan streaming, penyelenggara konser, dan tempat-tempat komersial lainnya yang menggunakan musik. b) Besaran Royalti yang dibayarkan oleh pengguna biasanya didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan oleh JASRAC dan bergantung pada jenis penggunaan karya musik. 2) Penyaluran Royalti kepada LMK: a) Setelah Royalti terkumpul, JASRAC menyalurkannya kepada LMK terkait di negara lain, jika karya musik tersebut digunakan di luar Jepang. b) LMK di negara lain tersebut kemudian mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Komposer, dan Penerbit (Publisher) yang menjadi anggota mereka. 3) Distribusi Royalti kepada Anggota: a) JASRAC mendistribusikan Royalti yang terkumpul kepada anggota- anggotanya, yaitu Pencipta, Komposer, dan Penerbit (Publisher), yang karyanya telah digunakan. b) Distribusi Royalti ini dilakukan berdasarkan laporan penggunaan karya musik yang diterima dari berbagai pengguna dan berdasarkan perjanjian. 4) Penggunaan Dana Operasional dan Cadangan: a) Sebagian dari Royalti yang terkumpul juga digunakan untuk biaya operasional JASRAC dalam menjalankan kegiatannya. b) Selain itu, sebagian kecil Royalti juga disimpan sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi situasi yang tidak terduga. 5) Sistem Transparan dan Akuntabel: a) JASRAC berupaya untuk menjalankan sistem pembagian Royalti yang transparan dan akuntabel, dengan memberikan laporan penggunaan karya musik dan distribusi Royalti kepada anggota-anggotanya secara berkala. 185 b) Anggota JASRAC juga memiliki hak untuk mengakses informasi mengenai penggunaan karya mereka dan Royalti yang telah diterima. 6) Peran LMK dalam Pengelolaan Royalti: a) LMK seperti JASRAC memiliki peran penting dalam mengelola Hak Ekonomi Pencipta, Komposer, dan Penerbit (Publisher) khususnya dalam hal penggunaan karya musik secara komersial. b) LMK bertindak sebagai perantara antara pengguna karya musik dan pemegang Hak Cipta, memfasilitasi pemberian izin dan pembayaran Royalti. c) Dengan adanya LMK, pencipta, komposer, dan penerbit tidak perlu melakukan negosiasi langsung dengan setiap pengguna karya mereka, tetapi dapat mengandalkan LMK untuk mengelola hak-hak ekonomi mereka. d. Australia; Di Australia, pengumpulan dan distribusi Royalti Hak Cipta dan hak terkait dilakukan oleh berbagai lembaga kolektif, Apra Amcos, PPCA, dan Copyright Agency yang mewakili Penulis, Penerbit (Publisher), dan pemilik Hak Terkait. Lembaga- lembaga ini membantu dalam mengelola hak-hak tersebut, seperti hak untuk memperbanyak, menampilkan, dan menyiarkan karya, serta hak terkait seperti hak artis rekaman dan penyiar. 1) Lembaga Manajemen Kolektif: (a) APRA AMCOS: Mengumpulkan Royalti untuk hak pertunjukan dan hak reproduksi karya musik. Mereka mewakili penerbit dan penulis lagu. (b) PPCA (Phonographic Performance Company of Australia Limited): Mengumpulkan Royalti untuk hak pertunjukan rekaman suara atas nama perusahaan rekaman dan artis rekaman. (c) Copyright Agency: Menyediakan lisensi untuk penggunaan karya yang dilindungi Hak Cipta dan mengumpulkan Royalti terkait. 2) Mekanisme LMK Australia melakukan penghimpunan dan distribusi Royalti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Australia, seperti APRA AMCOS, PPCA, dan Copyright Agency, mengumpulkan dan 186 mendistribusikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait kepada para Pencipta dan Pemilik Hak. Mekanisme penghimpunan dan distribusi Royalti ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, LMK mengidentifikasi dan melisensikan pengguna karya cipta, seperti stasiun radio, penyelenggara acara atau platform digital. Kedua, LMK mengumpulkan Royalti dari pengguna tersebut berdasarkan tarif yang telah ditetapkan. Terakhir, LMK mendistribusikan Royalti kepada para Pencipta dan Pemilik Hak, setelah memotong biaya operasional, melalui sistem pembagian yang transparan dan adil. Adapun mekanisme sebagai berikut: (a) Identifikasi dan Lisensi: LMK mengidentifikasi pengguna karya cipta dan memberikan lisensi kepada mereka. Lisensi ini memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan karya cipta tersebut secara legal, misalnya, memutar lagu di radio atau menampilkan pertunjukan musik. (b) Pengumpulan Royalti: LMK mengumpulkan Royalti dari pengguna berdasarkan tarif yang telah disepakati atau ditentukan dalam lisensi. Tarif ini bisa berbeda- beda tergantung pada jenis penggunaan karya, skala penggunaan, dan jenis karya cipta. (c) Penyaluran Informasi: LMK membutuhkan informasi yang akurat tentang penggunaan karya cipta untuk memastikan distribusi Royalti yang adil. Pengguna karya cipta biasanya diwajibkan untuk melaporkan penggunaan karya mereka kepada LMK. (d) Pembagian Royalti: LMK mendistribusikan Royalti kepada pencipta dan pemilik hak setelah memotong biaya operasional. Distribusi ini biasanya dilakukan secara berkala, misalnya, setiap tiga bulan atau enam bulan. LMK menggunakan sistem pembagian yang transparan dan adil, yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis penggunaan karya, popularitas karya, dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pencipta. 187 Peran LMK Australia, LMK memiliki peran Bahwa Pencipta dan Pemilik Hak Cipta mendapatkan hak mereka secara adil atas karya mereka. Tanpa LMK, Pencipta akan kesulitan untuk memantau dan mengumpulkan Royalti dari berbagai pengguna karya mereka. LMK juga berperan dalam memfasilitasi akses ke karya cipta bagi pengguna, sehingga karya-karya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas. e. Belanda; Di Belanda, lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan Hak Cipta dan Hak Terkait dikenal sebagai Collective Management Organization (CMO) atau Organisasi Manajemen Kolektif yang biasa disebut di Indonesia adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), keberadaan dan kegiatan LMK diatur oleh undang-undang Hak Cipta Belanda (Auteurswet), di Indonesia pertama kali Hak Cipta diatur dalam Auteurswet 1912, karena belanda menjajah Indonesia maka aturan hukum Auteurswet. Di sisi lain hukum Belanda berasal dari Perancis, dan Perancis berasal dari Romawi atau yang dikenal dengan Eropa Kontinental, artinya sistem hukum yang bersumber dari hukum Romawi dan dikodifikasi dalam bentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis. Mekanisme Perolehan dan Pendistribusian Royalti: Di Belanda, mekanisme pembagian Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Collective Management Organizations (CMO) melibatkan beberapa langkah. Pertama, LMK menghimpun Royalti dari pengguna karya (misalnya, stasiun radio, penyelenggara acara). Kemudian, LMK mendistribusikan Royalti tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait, berdasarkan data penggunaan dan perjanjian yang ada. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dan bertujuan untuk memastikan bahwa Pencipta mendapatkan kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka. 1) Pemungutan Royalti: (a) Pengguna karya, seperti stasiun radio, platform streaming, atau penyelenggara acara, membayar Royalti kepada LMK yang relevan. (b) LMK memiliki daftar anggota (Pencipta, Pemegang Hak) dan jenis 188 karya yang dilindungi. (c) Pemungutan Royalti bisa berdasarkan tarif tetap, persentase dari pendapatan, atau mekanisme lain yang disepakati. 2) Pendistribusian Royalti: (a) LMK menggunakan data penggunaan karya untuk mengidentifikasi siapa yang berhak menerima Royalti. (b) Royalti didistribusikan kepada anggota LMK sesuai dengan penggunaan karya mereka dan perjanjian yang berlaku. (c) Pendistribusian bisa dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau triwulanan. 3) Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau CMO: (a) Pengumpulan dan Pendistribusian: LMK bertanggung jawab untuk mengumpulkan Royalti dari berbagai sumber dan mendistribusikannya kepada Pemegang Hak. (b) Negosiasi Lisensi: LMK dapat bernegosiasi dengan pengguna karya untuk mendapatkan lisensi penggunaan karya. (c) Perwakilan Pencipta: LMK mewakili kepentingan Pencipta dan Pemegang Hak dalam hal Hak Ekonomi atas karya mereka. 4. Bahwa mekanisme Tata Kelola Royalti lagu dan/atau musik oleh LMK/LMKN di Indonesia; Bahwa untuk Pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik di Indonesia Pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan memberikan izin operasional kepada 16 (enam belas) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang masing masing terdiri dari: 1) 5 (lima) LMK Pencipta; - Karya Cipta Indonesia (KCI) - Wahana Musik Indonesia (WAMI) - Royalti Anugrah Indonesia (RAI) - Langgam Kreasi Budaya (LKB) - Satu Nada Indonesia (SNI) 2) 5 (lima) LMK Hak Terkait Produser Fonogram: 189 - Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) - Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO) - Pro Karindo Utama (PKU) - Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) - Produser Musik Rekaman Indonesia Nusantara (PROMURI) 3) 6 (enam) LMK Hak Terkait Pelaku Pertunjukan: - Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) - Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) - Star Music Indonesia (SMI) - Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (PROINTIM) - Performers Rights Society of Indonesia (PRISINDO) - Citra Nusa Swara (CNS) LMKN terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan pihak Pemerintah, 3 (tiga) orang perwakilan LMK Pencipta, 3 (tiga) orang perwakilan LMK Hak Terkait, 1 (satu) orang Pencipta dan 1 (satu) orang pemilik Hak Terkait. Bahwa di dalam hukum Hak cipta setiap orang dapat melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi: seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, Pertokoan, pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan usaha karaoke (vide Pasal 3 PP/56/2021). Fakta hukum bahwa menanggapi isu publik yang marak, LMKN menyatakan bahwa bentuk layanan publik yang bersifat komersial bukan hanya pertunjukan musik langsung (live event) yang membayar Royalti, tetapi terdapat juga 13 (tiga belas) sub sektor yang telah membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak terkait melalui LMKN. Ini untuk menjawab beberapa orang pemilik hak yang mengatakan mendapat Royalti hanya dari sub sektor pertunjukan musik langsung (live event) adalah tidak benar, karena mereka 190 sesungguhnya tidak menjelaskan secara jujur pendapatan Royalti dari berbagai sektor lainnya. Bahwa dalam pelaksanaannya penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik dilakukan oleh LMK/LMKN. Berikut tahapan pelaksanaan pengelolaan Royalti lagu dan/atau musik oleh LMKN: a. Proses Penarikan Royalti: 1) Pelaksana Harian Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LMK/LMKN dibantu oleh Pelaksana Harian di bidang keuangan, bidang hukum, bidang lisensi, bidang dokumentasi, bidang teknologi informasi dan kesekretariatan. LMK/LMKN dapat menunjuk tenaga profesional yang berpengalaman dalam Pengelolaan Royalti bidang lagu dan/atau musik; perwakilan LMK yang tidak menjadi Komisioner LMKN dan unsur Pemerintah untuk melakukan upaya penarikan Royalti dan pengawasan. 2) Sistem Penarikan Royalti Dalam melaksanakan Penarikan Royalti LMK/LMKN membuat perjanjian lisensi kepada Penerima Lisensi yang di dalamnya mengatur besaran Royalti berdasarkan ketentuan dan disahkan oleh Menteri. Penerima lisensi sebagai bukti menerima lisensi dalam bentuk perjanjian lisensi dan sertifikat lisensi disertai kewajiban membuat dan memberikan laporan penggunaan Iagu dan/atau musik kepada LMKN. Dalam prakteknya atas izin Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait, LMK/LMKN dapat memberikan keringanan tarif Royalti kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang melakukan pemanfaatan suatu karya cipta lagu dan/atau musik secara komersial yang besarannya ditetapkan oleh Menteri (vide Pasal 11 PP 56/2021). b. Proses Penghimpunan Royalti: 1) Setiap Royalti Hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang penarikannya dikelola oleh LMK/LMKN dihimpun di rekening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK. 2) LMK/LMKN dalam menghimpun Royalti menggunakan metode pembayaran yang memberikan nomor rekening virtual (Virtual Account) 191 kepada setiap setiap Pengguna Komersial Penerima Lisensi. Untuk mempermudah proses identifikasi dan otomatisasi transaksi Royalti. c. LMK/LMKN dalam melakukan penghimpunan mengenakan pajak atas pembayaran Royalti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Proses Pendistribusian Royalti: Royalti yang telah dihimpun oleh LMK/LMKN didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Dalam proses distribusi Royalti dilaksanakan melalui LMK dimana Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait berada. Sedangkan Royalti dimana Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait belum menjadi anggota suatu LMK, Royaltinya disimpan oleh LMKN sebagai Royalti Royalti yang tidak diketahui (unclaimed) atau dana cadangan. Dana Cadangan adalah royalti yang tidak diketahui (unclaimed) Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait yang telah disimpan dan diumumkan selama 2 (dua) tahun oleh LMKN untuk diketahui Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait. Besaran Dana cadangan tersebut berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno LMKN dapat digunakan untuk keperluan: a) pendidikan musik; b) kegiatan sosial atau amal; c) jaminan sosial bagi orang perseorangan yang menjadi anggota LMK; dan d) sosialisasi Hak Cipta dan Hak Terkait yang berkaitan dengan Pengelolaan Royalti. (vide Pasal 24, 25 dan 26 Permen Kumham 9/2022). Pendistribusian Royalti oleh LMK/LMKN paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. LMKN menetapkan sistem distribusi atas royalti yang berhasil dihimpun dilakukan secara hybrid, yaitu bagi kategori yang memiliki data penggunaan lagu dan/atau musik (logsheet) seperti pertunjukan musik langsung (live event) dan karaoke, maka distribusi dilakukan berdasarkan perhitungan dari data penggunaan lagu dan/atau musik (logsheet) yang telah didapatkan, sementara bagi kategori yang tidak memiliki data penggunaan lagu dan/atau 192 musik (logsheet) akan dibagi berdasarkan kesepakatan antara LMK-LMK dengan mempertimbangkan kecepatan tata kelola lisensi kategori pertunjukan musik langsung (live event) yang telah berbasis sistem inilah kemudian pada tahun 2024 LMKN menetapkan komitmen untuk melakukan distribusi royalti kategori pertunjukan musik langsung (live event) terkhusus untuk royalti yang terhimpun dari konser musik untuk dilakukan setiap bulan kepada seluruh LMK Pencipta. Dalam hal perhitungan besaran distribusi Royalti, LMKN menerima laporan dari perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh Pengguna Komersial. Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian Royalti LMK-LMK dapat menyampaikan kepada LMKN untuk dilakukan penyelesaian melalui mediasi. Seluruh pedoman penetapan, penarikan, dan pendistribusian Royalti diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh LMKN. e. Pengaturan Dana Operasional LMK/LMKN LMK/LMKN dalam menjalankan operasional kelembagaan menggunakan dana paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahun. Besaran dan pembagian operasional disepakati antara LMK dan LMKN. Bahwa kesepakatan pengaturan dana operasional tahun 2024 antara LMK/LMKN sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk alokasi dana operasional LMK 2) 8% (delapan persen) untuk alokasi dana operasional Pelaksana Harian 3) 2% (dua persen) untuk alokasi dana operasional LMKN. Dana operasional yang digunakan oleh LMKN berfungsi untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas komisioner dan Pelaksana Harian. f. Laporan dan Transparansi: LMKN dalam melaksanakan Pengelolaan Royalti telah menerbitkan audit keuangan dan audit kinerja 2023 yang dilaksanakan oleh akuntan publik dan telah dilaporkan kepada Menteri dan diumumkan di media cetak nasional dan media elektronik. 193 g. Dasar Hukum: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik . 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. 4) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01- 02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu. 5) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke). Dengan demikian Tata Kelola Royalti Lagu dan/atau Musik oleh LMK/LMKN di Indonesia: 1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait harus menjadi anggota suatu LMK untuk dapat mengelola hak ekonominya dan mendapatkan imbalan yang wajar dari Pengguna Komersial. 2) LMK bertindak berdasarkan Kuasa sebagai perwakilan dari para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak terkait dalam mengelola Royalti. 3) LMKN bertindak sebagai lembaga sentral lisensi dalam mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan juga memberikan kepastian hukum terhadap izin penggunaan lagu dan/atau musik. 5. Kesimpulan; Bahwa pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas cakupannya, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait untuk secara langsung melaksanakan pemberian lisensi atas hak-hak yang dimilikinya, apalagi jika terjadi permasalahan hukum, 194 untuk itu sangatlah dibutuhkan LMK/LMKN sebagai satu-satunya sarana pengelolaan Hak Ekonominya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 3, maka ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 6. Permohonan Pihak Terkait; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan memberikan putusan sebagai berikut: a. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). b. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. c. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya. d. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. e. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam hal, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. 195 Keterangan tambahan Pihak Terkait LMKN: Dalam Sidang pada tanggal 22 Juli 2025 yang lalu, Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H., meminta kepada LMKN untuk memberikan nama-nama penyelenggara acara konser musik atau Event Organizer yang berjumlah sekitar 100 (seratus) yang sudah diberikan peringatan untuk membayar (somasi) namun tetap belum mau membayar Royaltinya. Maka kami jelaskan dalam kesempatan kali ini, kami kan jelaskan sebagai berikut: A. Kategori Umum selain Kategori Live Event Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, ada 14 (empat belas) bentuk layanan pubik dengan 36 (tiga puluh enam) sub sektor/kategori Pengguna Komersial dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti Untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) (vide Pasal 3 ayat 2 PP56/2021) (terlampir). Dalam hal ini kami akan memberikan beberapa data potensi Royalti di seluruh wilayah Indonesia, beserta data para Pengguna Komersial yang sudah membayar dan potensi Royalti tidak terbayarkan (potential loss). Bahwa selain kami memberikan untuk Live Event kami meringkasan potensi Royalti tidak terbayarkan (potential loss) Kategori Non-Live Event. POTENSI ROYALTI TIDAK TERBAYARKAN (POTENTIAL LOSS) KATEGORI NON LIVE EVENT SUMMARY Potensi Pembayaran Royalti di Indonesia Rp3.183.256.920.000 Pembayaran Royalti Ke LMKN pada tahun 2024 -Rp77.153.709.254 Potensi Royalti Tidak Terbayarkan (Potensial Loss) tahun 2024 Rp3.106.103.210.746 Persentase perbandingan Pembayaran Pengguna Komersial ke LMKN dengan Potensi pembayaran Royalti di indonesia 2% (dua persen) Bahwa jumlah Royalti di luar kategori Live Event yang diperoleh saat ini (tahun 2024) masih jauh dari jumlah Royalti yang seharusnya diperoleh dari data potensi Royalti sebagaimana disebutkan di atas (data lengkap terlampir). Dapat kami sampaikan 196 di sini bahwa data-data yang diperoleh dari berbagai sumber resmi diperkirakan mempunyai kemungkinan masih separuh dari data real. Penghitungan potensi Royalti tersebut adalah dengan asumsi bahwa seluruh pengguna sebagaimana tersebut di dalam data melakukan pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Kategori Live Event 1. Ringkasan Potensi Royalti Tidak Terbayarkan (Potential Loss) Kategori Live Event tahun 2024 termasuk di dalamnya adalah Konser Musik. POTENSI ROYALTI TIDAK TERBAYARKAN (POTENTIAL LOSS) KATEGORI LIVE EVENT TAHUN 2024 ESTIMASI PERHITUNGAN POTENSI ROYALTI TIDAK TERBAYARKAN (POTENTIAL LOSS) KATEGORI LIVE EVENT TAHUN 2024 JUMLAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 514 ESTIMASI EVENT PERKABUPATEN/KOTA PERBULAN 10 EVENT ESTIMASI NILAI ROYALTI RATA RATA PER EVENT Rp 2.000.000 RUMUS POTENSI LOST TAHUN 2024: JUMLAH KOTA x ESTIMASI EVENT PERKOTA/BULAN x ESTIMASI ROYALTI RATA RATA PER EVENTx 12 BULAN 514 Kota x 10 Event x Rp 2.000.000 x 12 Bulan Rp 123.360.000.000 SUMMARY ESTIMASI POTENSI ROYALTI TIDAK TERBAYARKAN (POTENTIAL LOSS) PERTAHUN Rp 123.360.000.000 TOTAL YANG BERHASIL DI HIMPUN TAHUN 2024 -Rp 18.051.839.847 TOTAL ESTIMASI POTENSI ROYALTI TIDAK TERBAYARKAN (POTENTIAL LOSS) TAHUN 2024 Rp 105.308.160.153 2. Sampai dengan saat ini sudah terbit Proforma Invoice untuk pembayaran kegiatan Live Event, termasuk di dalamnya adalah Konser Musik untuk periode tahun 2024 sebesar Rp1.490.064.570,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh juta enam puluh empat ribu lima ratus tujuh rupiah) yang belum dibayarkan oleh para Pengguna Komersial tersebut. 3. Jumlah Pengguna Komersial yang sudah diberikan surat peringatan (somasi) untuk membayar 197 Pengguna Komersial dalam hal ini adalah Penyelenggara Acara, atau biasa disebut Event Organizer. Dalam hal ini kami berikan detail untuk tahun 2024 dan tahun 2025. a. Tahun 2024 Untuk tahun 2024 ada sejumlah 1275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) kegiatan Live Event di Indonesia yang menggunakan karya ciptaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial yang sudah diberikan himbauan dan peringatan oleh LMKN untuk segera membayarkan Royaltinya. Dari total kegiatan tersebut terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Pengguna Komersial yang sudah diberikan surat peringatan dan belum memberikan respon untuk mendaftarkan penggunaan lagu dan/atau musiknya (data lengkap terlampir). b. Tahun 2025 Untuk tahun 2025 ada sejumlah 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) kegiatan Live Event di Indonesia yang menggunakan karya ciptaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial yang sudah diberikan himbauan dan peringatan oleh LMKN untuk segera membayarkan Royaltinya. Dari total kegiatan tersebut terdapat 422 (empat ratus dua puluh dua) Pengguna Komersial yang sudah diberikan surat peringatan dan belum memberikan respon untuk mendaftarkan penggunaan lagu dan/atau musiknya (data lengkap terlampir). C. KESIMPULAN Pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas cakupannya, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, Oleh karena itu, tidak dimungkinkan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait untuk secara langsung melaksanakan lisensi atas hak-hak yang dimilikinya, apalagi jika terjadi permasalahan hukum, untuk itu sangat dibutuhkan LMK/LMKN sebagai satu- satunya sarana pengelolaan Hak Ekonominya khusus dalam Hak Pengumuman, Pertunjukan, Komunikasi kepada Publik yang menjadi ruang lingkup LMK/LMKN. Bahwa pada dasarnya, berbagai permasalahan dan polemik yang terkait dengan tata Kelola Royalti lagu dan/atau musik di Indonesia, khususnya di bidang Hak Pengumuman, Pertunjukan dan Komunikasi kepada Publik (Public Performing Rights) adalah bersumber pada tidak patuhnya Pengguna Komersial (Users) dalam memenuhi kewajiban mengurus lisensi dengan membayar Royalti lagu dan/atau 198 musik, kami tegaskan, bahwa kendala terbesar dalam pelaksanaan Tata Kelola Royalti di Indonesia bukan pada norma pengaturannya, tetapi pada implementasi norma tersebut dimana kendala terbesar adalah ketidakpatuhan Pengguna Komersial melaksanakan kewajiban pembayaran Royalti melalui LMKN. Sementara itu penegakan hukum (law enforcement) tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena memakan waktu cukup lama dan membutuhkan biaya yang relatif besar LMKN telah mengusulkan agar kiranya dapat dilakukan terobosan hukum oleh Lembaga yang berwenang berupa peradilan singkat, sederhana dan murah untuk perkara terkait tidak dibayarkannya Royalti oleh Pengguna Komersial. Di samping itu LMKN juga mengusulkan diberlakukannya sistem terpadu satu pintu (one gate policy) dalam pertunjukan musik dalam penerbitan izin keramaian dan lisensi lagu dan/atau musik sehingga akan terkumpul Royalti secara maksimal dari setiap pertunjukan musik. Keterangan Tambahan Pihak Terkait LMKN 5 Agustus 2025 a. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. Menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim, maka dapat kami sampaikan bahwa Tarif Royalti untuk Penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik untuk kepentingan komersial telah disusun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang melakukan pemanfaatan komersial ciptaan dan/atau produk hak terkait musik dan lagu (“SK Menkumham No.: 2/2016”) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) (“SK Menkumham No.: 3/2016”). LMKN beberapa kali melakukan Revisi Tarif Royalti semenjak tahun 2023 dan 2024 untuk disesuaikan dengan perkembangan ekosistem industri musik dan hiburan, dan diajukan untuk disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, tetapi belum ada pengesahan sehingga rancangan usulan tarif tersebut dievaluasi kembali oleh LMKN. Evaluasi ini dilakukan dalam rangkaian kegiatan Rapat Kerja antara LMKN dan LMK-LMK yang juga dihadiri oleh wakil dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan wakil dari Sekretariat Jenderal 199 Kementerian Hukum Repubik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 04 dan 05 Agustus 2025 di Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian Pedoman Tarif yang berlaku saat ini masih mengacu Pedoman Tarif yang ditetapkan dengan SK Menkumham No.: 2/2016 dan SK Menkumham No.: 3/2016, dan kemudian dinyatakan tetap berlaku sebelum diterbitkan Pedoman Tarif yang baru berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-KI.01.04-22 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Bagi Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu Sebelum Berlakunya Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) (dokumen terlampir). b. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim, maka dapat kami sampaikan bahwa Pelaku Usaha tidak menjadi anggota LMK, yang menjadi anggota LMK adalah Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang meliputi Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram. Ini adalah ketentuan agar mendapatkan hak ekonominya atas penggunaan lagu dan/atau music (Vide Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Penggunaan lagu asing masuk dalam ruang lingkup penggunaan lagu dan/atau musik di ruang publik untuk tujuan komersial sehingga Pengguna Komersial wajib membayar Royalti. Royati yang ditarik dan dihimpun oleh LMKN dari penggunaan lagu asing kemudian didistribusikan kepada Collective Management Organization (CMO yaitu LMK di Luar Negeri) untuk diteruskan kepada Pemilik Hak yang menjadi anggotanya. Ini merupakan ketentuan internasional yang berdasarkan pada perjanjian resiprokal (reciprocal agreement), dimana lagu-lagu yang diputar di satu negara dihimpun oleh CMO negara tersebut dan kemudian diteruskan kepada Pemilik Hak atau LMK di negara lain uang mempunyai perjanjian resiprokal. Menjawab pertanyaan mengenai kontrol dan efektifitas, terkait dengan LMK- LMK, maka dapat disampaikan bahwa: 200 1) LMK-LMK yang mendapatkan izin operasional harus mampu menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti (Vide Pasal 88 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Dengan kata lain LMK-LMK tersebut wajib menarik Royalti lagu dan/atau musik yang notabene ikut menambah pendapatan Royalti. 2) LMK-LMK membentuk satuan petugas lisensi masing-masing yang dibiayai dengan dana operasional sebesar 8% (delapan persen) dari total Royalti yang berhasil ditarik oleh LMK tersebut. Efektifitas LMK ditentukan selain dari kinerja manajemennya juga dengan keberhasilannya mencapai target perolehan Royalti. Semakin besar Royalti yang terhimpun semakin besar potensi kesejahteraan anggota. c. Pertanyaan Yang mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim, bahwa untuk memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai Collective Management Organization (CMO) memiliki perjanjian timbal balik (reciprocal agreement) dengan LMK-LMK di seluruh dunia untuk saling melakukan pengelolaan karya cipta lagu dan/atau musik. Berdasarkan perjanjian resiprokal tersebut lagu-lagu Indonesia yang dinyanyikan atau digunakan di luar negeri tetap dilindungi, baik secara nasional maupun internasional, selama lagu tersebut memiliki hak cipta yang sah dan penciptanya (atau pemegang haknya) mendaftarkan dan/atau mengelolanya dengan benar. Indonesia merupakan anggota Konvensi Bern (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works), yang melindungi karya cipta di lebih dari 180 negara anggota. Artinya: - Jika lagu Indonesia dinyanyikan atau digunakan di negara anggota Konvensi Bern, maka hak cipta lagu itu diakui dan dilindungi di negara tersebut. - Perlindungan ini otomatis, tidak harus didaftarkan ulang di setiap negara (namun bisa dikelola untuk penegakan hukum). Walau Konvensi Bern memberi perlindungan otomatis, untuk mendapatkan Royalti atau melakukan penegakan hukum, Pencipta atau 201 Pemegang Hak Cipta sebaiknya mendaftar menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta. Untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebaiknya mendaftarkan karya ciptaannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan menjadi anggota salah satu LMK Pencipta di Indonesia agar bisa mendapatkan hak ekonominya. d. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim, maka dapat kami sampaikan bahwa hal ini sudah kami sampaikan untuk sidang Pleno di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa jumlah Pengguna Komersial yang sudah diberikan surat peringatan (somasi) untuk membayar Pengguna Komersial dalam hal ini adalah Penyelenggara Acara, atau biasa disebut Event Organizer. Dalam hal ini kami berikan detail untuk tahun 2024 dan tahun 2025. 1) Tahun 2024 Untuk tahun 2024 ada sejumlah 1275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) kegiatan Live Event di Indonesia yang menggunakan karya ciptaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial yang sudah diberikan himbauan dan peringatan oleh LMKN untuk segera membayarkan Royaltinya. Dari total kegiatan tersebut terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) Pengguna Komersial yang sudah diberikan surat peringatan dan belum memberikan respon untuk mendaftarkan penggunaan lagu dan/atau musiknya. 2) Tahun 2025 Untuk tahun 2025 ada sejumlah 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) kegiatan Live Event di Indonesia yang menggunakan karya ciptaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial yang sudah diberikan himbauan dan peringatan oleh LMKN untuk segera membayarkan Royaltinya. Dari total kegiatan tersebut terdapat 422 (empat ratus dua puluh dua) Pengguna Komersial yang sudah diberikan surat peringatan dan belum memberikan respon untuk mendaftarkan penggunaan lagu dan/atau musiknya. 202 [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, Doadibadai, Rika Ratika Roslan, Ari Sapta Hernawan, Denny Farfi. C, Erdian Aji Prihartanto, Mario Ricardo Patar Uluan, R. Bambang Permadi, Rico Valentino, dan LH Hapsari Koeswoyo, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025 serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETERANGAN PIHAK TERKAIT dan KETERANGAN AD INFORMANDUM TERHADAP PERMOHONAN PUU YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON 37/PUU-XXIII/2025 Ruang Lingkup: Pasal yang dimohonkan pengujian: [BUKTI PT-2] Dasar Konstitusionalitas yang dipergunakan: [BUKTI PT-1] Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.** Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.** 203 1. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta memberikan kedudukan yang jelas dan pasti kepada para pencipta lagu sebagai pemilik hak eksklusif atas ciptaannya. 2. Bahwa benar, ketentuan ini bukan hanya menjamin hak ekonomi, akan tetapi, juga menciptakan mekanisme hukum yang adil agar karya tidak digunakan secara sewenang-wenang. 3. Bahwa benar, dengan adanya keharusan memperoleh izin, maka setiap penggunaan karya memiliki dasar hukum yang sah dan transparan; hal ini merupakan cerminan langsung dari jaminan “kepastian hukum yang adil” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa benar, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki negara memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks hak cipta, perlindungan tersebut diwujudkan melalui Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, yang secara tegas mensyaratkan izin dari pencipta sebelum karyanya digunakan. 5. Bahwa benar, tanpa ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta ini, para pencipta akan kehilangan kendali atas karyanya, dan negara abai dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara atas kekayaan intelektualnya. 6. Bahwa benar, prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara mereka yang menciptakan karya dan mereka yang menikmati atau memanfaatkannya. 7. Bahwa benar, kewajiban untuk meminta izin bukanlah bentuk pembatasan, melainkan perwujudan prinsip equal treatment before the law. 8. Bahwa benar, setiap orang, tanpa terkecuali, harus tunduk pada aturan yang menjamin pencipta mendapatkan haknya secara adil; dan inilah wujud konkret pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dalam praktik kehidupan kebudayaan dan industri kreatif. 9. Bahwa benar, tanpa keharusan meminta izin, karya cipta akan sangat rentan disalahgunakan; hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencipta, dan membuka ruang eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 204 10. Bahwa benar, dalam konteks ini, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menjadi benteng perlindungan yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam relasi hukum antara para pencipta dan para pengguna, sesuai dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 11. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta memastikan bahwa semua pencipta memiliki posisi hukum yang setara dan tidak boleh didiskriminasi dalam penegakan haknya. 12. Bahwa benar, baik pencipta terkenal maupun pencipta independen, memiliki hak yang sama untuk menentukan siapa yang boleh menggunakan karyanya dan dalam konteks apa; hal ini selaras dengan prinsip equal protection of the law yang dijamin konstitusi, dan harus dipertahankan agar hukum tetap berjalan secara adil dan berimbang. 13. Bahwa benar, dalam ranah hak cipta, “izin” bukan semata-mata perizinan administratif, akan tetapi sebuah bentuk pengakuan legal bahwa suatu karya adalah milik seseorang yang berhak atas hasil ekonomi dari penggunaannya. 14. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak hanya memuat kewajiban hukum bagi pengguna, tetapi juga mempertegas penghormatan negara terhadap hak-hak konstitusional pencipta sebagaimana digariskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 15. Bahwa benar, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang melarang penggunaan atau penggandaan karya secara komersial tanpa izin dari pencipta, merupakan salah satu bentuk nyata dari perlindungan hukum. 16. Bahwa benar, tanpa adanya larangan tegas ini, pencipta akan dibiarkan dalam ketidakpastian hukum, dan karyanya berisiko dieksploitasi oleh pihak lain secara semena-mena; dan justru dengan adanya norma Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini, negara menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip “kepastian hukum yang adil”, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 17. Bahwa benar, penggunaan komersial suatu ciptaan tanpa izin dari pemiliknya, bukan hanya melanggar hak ekonomi, akan tetapi juga mencederai rasa keadilan. 205 18. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta berfungsi menjaga keseimbangan agar setiap pihak yang ingin mengambil manfaat ekonomi dari karya orang lain tetap tunduk pada prinsip legalitas; hal ini merupakan pengejawantahan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum; bahwa tak ada satu pun pihak yang boleh melanggar hak orang lain tanpa konsekuensi. 19. Bahwa benar, dengan adanya larangan eksplisit dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, pencipta tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga memiliki pegangan hukum yang jelas ketika haknya dilanggar; hal ini penting dalam membangun ekosistem hukum yang sehat, di mana semua pelaku industri musik, hiburan, dan media tahu bahwa ada aturan yang tegas mengatur batas-batas hak dan kewajiban; dan ini sepenuhnya selaras dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tentang pentingnya jaminan kepastian hukum yang adil. 20. Bahwa benar, sebagian pihak, mungkin memandang Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta sebagai penghambat akses atau kegiatan pertunjukan; padahal sebaliknya, pasal ini justru membuka ruang bagi pemanfaatan ciptaan secara bertanggung jawab dan sesuai hukum. 21. Bahwa benar, dengan adanya mekanisme perizinan, hubungan antara para pencipta dan para pengguna menjadi tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; yang sekali lagi merupakan amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 22. Bahwa benar, dalam masyarakat hukum, tidak ada hak yang lebih tinggi dari hak orang lain. 23. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menjadi benteng agar hak- hak pencipta tidak diabaikan hanya karena alasan popularitas, akses, atau kepentingan komersial semata. 24. Bahwa benar, negara wajib hadir dalam memastikan setiap hak kekayaan intelektual dihormati dan tidak dicederai, serta memberikan jaminan hukum yang setara untuk semua warga negara, sesuai prinsip konstitusi. 25. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bukan semata norma hukum formal, melainkan juga menjadi dasar moral dalam ekosistem seni dan budaya; bahwa mengambil manfaat dari karya orang 206 lain tidak boleh dilakukan secara sepihak; dan ini menjunjung tinggi prinsip keadilan dan etika, serta menghindarkan praktik pembajakan atau eksploitasi sepihak yang justru merusak martabat hukum itu sendiri. 26. Bahwa benar, maka dari itu, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini justru memperkuat roh dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 27. Bahwa benar, larangan untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan komersial ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual, yang tidak membedakan siapa pelaku atau pengguna. 28. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini mencerminkan prinsip bahwa semua warga negara tunduk pada hukum yang sama tanpa kekhususan, tanpa pengecualian; sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 29. Bahwa benar, ketika seseorang diwajibkan untuk meminta izin sebelum menggunakan ciptaan orang lain secara komersial, hal tersebut merupakan cerminan bahwa dalam negara hukum, tidak ada satu pun individu atau entitas yang boleh melanggar hukum atas nama kebebasan. 30. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini menjadi pengingat, bahwa hukum harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara, sebagaimana amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 31. Bahwa benar, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bukan hanya norma teknis, akan tetapi, merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada para pencipta, agar ciptaannya tidak digunakan secara semena-mena. 32. Bahwa benar, perlindungan seperti ini sejalan dengan makna “rasa aman” dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; yakni aman dari pelanggaran atas hak-hak pribadi yang dijamin oleh hukum, termasuk hak ekonomi dari karya cipta. 33. Bahwa benar, larangan dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bukan semata-mata untuk membatasi, melainkan justru untuk mewujudkan keadilan: siapa yang menciptakan karya, berhak mendapatkan perlindungan; siapa yang ingin memanfaatkannya, wajib meminta izin; dengan demikian, keadilan menjadi nyata hanya ketika semua warga 207 negara menjunjung hukum; persis seperti yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 34. Bahwa benar, melalui ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini, negara tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap pengguna ciptaan yang lebih kuat secara ekonomi ataupun popularitas. 35. Bahwa benar, semua pihak, tanpa kecuali, diharuskan mematuhi aturan yang sama; dan inilah wujud nyata kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan; sebagaimana dijamin secara eksplisit oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 36. Bahwa benar, bilamana penggunaan tanpa izin dibiarkan, maka akan lahir ketimpangan antara para pencipta dan para pengguna. 37. Bahwa benar, dalam jangka panjang, hal ini mencederai rasa keadilan dan membuat hukum tak lagi menjadi panglima. 38. Bahwa benar, oleh karena itu, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menjadi krusial, untuk memastikan bahwa semua pihak, baik para pencipta maupun para pengguna berdiri sejajar di hadapan hukum. 39. Bahwa benar, penafsiran Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta sebagai dasar dibolehkannya penggunaan lagu atau musik dalam pertunjukan langsung tanpa izin pencipta selama royalti dibayarkan melalui LMK, justru menimbulkan ketidakpastian hukum. 40. Bahwa benar, Pasal 23 UU Hak Cipta berada dalam Bab III tentang Hak Terkait, bukan Hak Cipta; secara sistematik, pasal ini mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan atas pertunjukannya, bukan hak pencipta atas ciptaannya. 41. Bahwa benar, oleh karena itu, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta ini hanya dapat dimaknai dalam konteks penggunaan fiksasi pertunjukan, seperti fonogram dan videogram, dan tidak boleh diperluas menjadi justifikasi untuk mengabaikan hak eksklusif pencipta. 42. Bahwa benar, penafsiran yang menyimpang dari struktur sistematik ini akan merusak asas perlakuan hukum yang adil dan sejajar sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 43. Bahwa benar, bilamana Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dibaca sebagai pengecualian terhadap kewajiban memperoleh izin dari pencipta, maka, 208 hal ini akan bertentangan langsung dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, yang menyatakan secara tegas, bahwa setiap penggunaan hak ekonomi atas ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta. 44. Bahwa benar, dengan demikian, menafsirkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta sebagai bentuk pembebasan izin atas pertunjukan langsung akan meruntuhkan keselarasan antar norma, dan pada akhirnya mengabaikan jaminan perlindungan hukum yang adil yang menjadi semangat utama Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 45. Bahwa benar, dalam UU Hak Cipta, baik pada Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (4) maupun pada pasal-pasal sejenis, objek hak yang dilindungi adalah fiksasi pertunjukan, bukan pertunjukan langsung. 46. Bahwa benar, oleh karena itu, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak boleh dimaknai berbeda dari ayat-ayat sebelumnya; sama halnya, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta hanya berlaku untuk objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, yaitu ciptaan. 47. Bahwa benar, keseragaman ini adalah wujud keadilan hukum yang menjadi tuntutan konstitusi. 48. Bahwa benar, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak memberikan pembebasan terhadap pelaku pertunjukan untuk menggunakan ciptaan musik tanpa izin. 49. Bahwa benar, justru sebaliknya, pasal ini adalah instrumen hukum yang membantu perlindungan hak ekonomi pelaku pertunjukan atas rekaman karyanya, tanpa menegasikan kewajiban untuk tetap menghormati hak pencipta. 50. Bahwa benar, penafsiran Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta ini harus dilihat sebagai bentuk penguatan tata kelola hak, bukan sebagai penghapus hak izin eksklusif pencipta, yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 51. Bahwa benar, menafsirkan bahwa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta ini hanya mengacu pada penyelenggara pertunjukan, atau membebaskan pihak lain dari tanggung jawab, merupakan bentuk 209 penyempitan norma yang diskriminatif; dan frasa yang sama digunakan dalam banyak ketentuan hukum lain. 52. Bahwa benar, perlakuan khusus terhadap penyelenggara justru akan melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 53. Bahwa benar, UU Hak Cipta secara eksplisit memberikan hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya kepada Para Pencipta [VIDE: Pasal 9 ayat 1], Pelaku Pertunjukan [VIDE: Pasal 23 ayat 2], Produser Fonogram [VIDE: Pasal 24 ayat 2], dan Lembaga Penyiaran [VIDE: Pasal 25 ayat 2]. 54. Bahwa benar, bilamana pencipta; sebagai sumber utama karya; tidak diberikan hak yang sama untuk memberi izin, maka ini adalah bentuk ketidakadilan normatif. 55. Bahwa benar, penerapan norma yang adil dan setara inilah yang menjadi fondasi dari jaminan konstitusional terhadap perlakuan yang sama dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 56. Bahwa benar, berkembang penafsiran yang menyatakan bahwa penyelenggara pertunjukan tidak perlu lagi meminta izin langsung kepada pencipta lagu atau musik, cukup dengan membayar royalti kepada LMK. 57. Bahwa benar, penafsiran seperti ini melemahkan posisi hukum pencipta sebagai pemilik hak eksklusif; akibatnya, para pencipta kehilangan kontrol atas karya ciptaannya sendiri, padahal dalam prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan [VIDE: Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan secara struktural hanya karena tafsir sepihak. 58. Bahwa benar, bilamana ditafsirkan secara sistematik dan kontekstual, maka Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta bukanlah pasal yang mengatur soal pertunjukan langsung, melainkan penggunaan hasil rekaman pertunjukan [videogram atau fonogram]. 59. Bahwa benar, oleh karena itu, pembacaan pasal ini sebagai pembebasan izin dalam konteks live performance tidak hanya menyimpang dari struktur UU Hak Cipta, akan tetapi, juga merusak prinsip kepastian hukum yang 210 adil dan non-diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 60. Bahwa benar, letak Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta ini dalam Bab III tentang Hak Terkait, Paragraf Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, menegaskan bahwa norma tersebut bukan ditujukan untuk mengatur hubungan hukum antara pengguna dan pencipta. 61. Bahwa benar, bilamana Pasal 23 ayat (5) ditarik ke dalam wilayah hak cipta secara umum, maka akan terjadi pergeseran fokus norma, yang ujungnya menimbulkan perlakuan hukum yang tidak sejajar terhadap para pencipta. 62. Bahwa benar, pada Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta secara eksplisit menyatakan, bahwa penggunaan hak ekonomi atas ciptaan hanya sah apabila dilakukan dengan izin pencipta; dan bilamana Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dipakai untuk menghapuskan kewajiban ini, maka, akan terjadi kontradiksi hukum dalam satu undang-undang, yang secara konstitusional, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kesamaan dalam perlakuan hukum yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 63. Bahwa benar, objek perlindungan pada Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (4) UU Hak Cipta adalah fiksasi pertunjukan, bukan pertunjukan langsung; maka sangat logis dan adil, bilamana Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta pun ditafsirkan dalam kerangka yang sama. 64. Bahwa benar, menarik ayat ini keluar dari konteks fiksasi, malah akan menimbulkan ketimpangan dalam perlakuan terhadap hak eksklusif pencipta, yang bertentangan dengan prinsip keadilan hukum dan kesetaraan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 65. Bahwa benar, bilamana para pengguna menggunakan fiksasi pertunjukan tanpa izin, maka yang dilanggar adalah hak ekonomi pelaku pertunjukan [VIDE: Pasal 23 ayat 2 UU Hak Cipta]. 66. Bahwa benar, bilamana para pengguna menyiarkan lagu tanpa membayar royalti, maka yang dilanggar adalah hak pencipta atas penyiaran [VIDE: 211 Pasal 9 ayat 1 huruf g UU Hak Cipta]; dan dalam hal pertunjukan langsung [VIDE: Pasal 9 ayat 1 huruf f UU Hak Cipta], para pengguna tetap wajib memperoleh izin langsung dari pencipta; hal ini menunjukkan, bahwa Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak bisa ditafsirkan sebagai dasar legal atas penggunaan langsung karya cipta. 67. Bahwa benar, frasa “setiap orang” digunakan konsisten dalam berbagai ketentuan UU Hak Cipta; namun bilamana frasa ini dipersempit hanya berlaku bagi penyelenggara, maka akan terjadi perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan asas umum perlakuan hukum yang sama; dan tafsir ini secara substantif mencederai prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 68. Bahwa benar, UU Hak Cipta memberikan hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain kepada: 68.1. Pencipta [VIDE: Pasal 4 dan Pasal 8 UU Hak Cipta]; 68.2. Pelaku pertunjukan [VIDE: Pasal 23 ayat 2 UU Hak Cipta]; 68.3. Produser fonogram [VIDE: Pasal 24 ayat 2 UU Hak Cipta]; 68.4. Lembaga penyiaran [VIDE: Pasal 25 ayat 2 UU Hak Cipta]. 69. Bahwa benar, bilamana hanya hak eksklusif pencipta yang boleh diabaikan atas dasar penafsiran Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, maka telah terjadi perlakuan hukum yang tidak seimbang dan merugikan satu pihak; hal ini tidak hanya melanggar asas keadilan, akan tetapi, juga secara langsung bertentangan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana telah dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 70. Bahwa benar, konstitusionalitas suatu norma hanya akan terpenuhi bilamana norma tersebut ditafsirkan secara sistematik dan konsisten dengan keseluruhan struktur dan asas hukum dalam undang-undang; bilamana tidak, maka jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi kabur dan tidak terwujud. 71. Bahwa benar, ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta ini memberikan ruang kebebasan kepada Pemegang Hak Cipta untuk mengelola karyanya secara langsung, maupun melalui perjanjian lisensi kepada pihak ketiga. 212 72. Bahwa benar, pilihan ini merupakan wujud pengakuan negara terhadap hak eksklusif pencipta atas karyanya, serta menjamin bahwa pengaturan penggunaan karya tetap tunduk pada hukum yang pasti dan adil; sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 73. Bahwa benar, Pasal 81 UU Hak Cipta ini tidak memaksakan satu sistem tunggal dalam distribusi hak, akan tetapi, justru memberi pengakuan hukum kepada kesepakatan antar pihak. 74. Bahwa benar, hal ini selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sebab membuka ruang bagi para pemilik hak untuk menyusun perjanjian berdasarkan kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan hukum. 75. Bahwa benar, hal ini mencerminkan nilai konstitusional: perlakuan hukum yang sama dan perlindungan yang adil terhadap hak warga negara. 76. Bahwa benar, dengan memberikan alternatif lisensi atau pelaksanaan langsung, negara tidak memberlakukan pendekatan satu arah; justru, fleksibilitas ini memberi kepastian bahwa setiap pemilik hak, dapat menentukan sendiri bagaimana ciptaannya dimanfaatkan. 77. Bahwa benar, dalam konteks industri musik, film, dan pertunjukan, berarti negara melindungi para pelaku kreatif untuk tetap memiliki kendali atas karya mereka; dan ini selaras dengan jaminan perlakuan hukum yang adil, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 78. Bahwa benar, UU Hak Cipta ini memperkuat posisi hukum para pemilik hak, dengan memberikan hak untuk menentukan sendiri bentuk perizinan atas ciptaan mereka. 79. Bahwa benar, prinsip ini menegaskan, bahwa hukum tidak hanya mengatur secara sepihak; melainkan, memberikan ruang partisipasi aktif bagi para pemilik hak untuk mengatur haknya; dan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang setara, dan karenanya sejalan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 80. Bahwa benar, dengan mengatur bahwa para pemilik hak dapat memberikan lisensi langsung [direct license] atau melaksanakan haknya 213 sendiri, Pasal 81 UU Hak Cipta mencegah sistem sentralistik yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu. 81. Bahwa benar, hal ini merupakan mekanisme hukum yang adil dan terbuka, yang memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pencipta dan para pemilik hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi maupun moral atas ciptaannya; sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 82. Bahwa benar, justru karena norma ini memberi hak untuk menyepakati klausul berbeda melalui perjanjian, maka semua pihak dituntut untuk bersikap transparan. 83. Bahwa benar, hal ini menciptakan sistem hukum yang tidak hanya pasti, tetapi juga lebih akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum, yang menjunjung tinggi hak perdata warga negara. 84. Bahwa benar, ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta memberikan ruang bagi Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait untuk menjalankan haknya secara langsung atau melalui pihak lain, kecuali bilamana telah diperjanjikan berbeda. 85. Bahwa benar, hal ini menunjukkan pengakuan atas kedudukan hukum yang setara bagi seluruh warga negara dalam hal pengelolaan hak atas kekayaan intelektualnya; selaras dengan prinsip dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 86. Bahwa benar, dalam sistem hukum yang menjunjung hak pribadi, seseorang tidak boleh dipaksa hanya menggunakan jalur kolektif untuk mendapatkan hak-hak ekonominya. 87. Bahwa benar, Pasal 81 UU Hak Cipta justru memastikan bahwa warga negara dapat memilih; apakah menggunakan haknya sendiri atau melalui lisensi pihak ketiga; dan hal ini mencerminkan semangat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu kewajiban negara untuk menjamin bahwa semua warga negara memiliki kebebasan bertindak dalam hukum, tanpa intervensi sewenang-wenang. 88. Bahwa benar, alih-alih memonopoli kewenangan pada satu entitas kolektif, Pasal 81 UU Hak Cipta membagi peran secara demokratis kepada pemilik 214 hak, asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian sebelumnya; ini adalah cerminan dari sistem hukum yang adil, tidak timpang, dan tidak memaksakan satu jalur tunggal yang bisa berpotensi diskriminatif; sesuai prinsip "tanpa ada kecualinya" sebagaimana ditekankan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 89. Bahwa benar, Pasal 81 UU Hak Cipta menghormati kesepakatan para pihak sebagai dasar hukum utama; ini sesuai dengan asas pacta sunt servanda dalam sistem hukum perdata. 90. Bahwa benar, negara, melalui Pasal 81 UU Hak Cipta ini, tidak membatalkan perjanjian yang sah antara warga negara, melainkan mendukungnya; suatu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjunjung kesetaraan, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 91. Bahwa benar, dengan memberikan alternatif legal, Pasal 81 UU Hak Cipta tidak hanya menjamin hak ekonomi para pencipta, akan tetapi, juga mendorong warganya untuk tetap berada dalam jalur hukum melalui ragam mekanisme legal yang tersedia. 92. Bahwa benar, ini adalah bentuk implementasi konkret dari perintah konstitusi, bahwa seluruh warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 93. Bahwa benar, bagi para pencipta yang merasa haknya belum dipenuhi oleh LMK atau sistem kolektif, Pasal 81 UU Hak Cipta memberi jalan untuk bertindak secara individual, yang tentu saja dalam koridor hukum. 94. Bahwa benar, hal ini adalah bentuk perlakuan hukum yang adil dan merata, sekaligus wujud nyata dari tanggung jawab konstitusional negara untuk memberi ruang kepada warganya untuk berdaulat secara hukum dan tidak didiskriminasi karena memilih jalur pengelolaan haknya sendiri. 95. Bahwa benar, ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta ini menetapkan, bahwa pencipta dan pemilik hak terkait dapat memperoleh hak ekonominya melalui keanggotaan di LMK. 96. Bahwa benar, mekanisme ini seharusnya menciptakan kepastian hukum bagi para pihak, baik para pencipta maupun para pengguna; sehingga 215 tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih kewenangan; dan ini merupakan wujud perlindungan dan jaminan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 97. Bahwa benar, melalui keanggotaan dalam LMK, setiap pencipta, besar maupun kecil, memiliki posisi hukum yang setara dalam menagih hak ekonominya. 98. Bahwa benar, tanpa LMK, hanya pencipta-pencipta besar yang mungkin memiliki kapasitas untuk menagih langsung. 99. Bahwa benar, dengan sistem kolektif, negara turut hadir menjamin akses dan perlakuan hukum yang adil bagi semua pencipta, selaras dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. 100. Bahwa benar, dalam praktik industri, banyak penggunaan ciptaan yang tidak transparan; kehadiran LMK sebagai perantara resmi yang diakui oleh hukum harusnya menutup celah eksploitasi ilegal atas ciptaan. 101. Bahwa benar, hal ini memperkuat fungsi perlindungan hukum terhadap karya intelektual, dan sekaligus menciptakan sistem yang terukur, adil, dan bertanggung jawab; persis sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 102. Bahwa benar, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta tidak sekadar menyebut "imbal balik", tetapi menekankan pada imbalan yang wajar. 103. Bahwa benar, frasa ini penting, karena mencerminkan prinsip proporsionalitas: dimana setiap pencipta mendapat kompensasi sesuai dengan frekuensi dan nilai penggunaan ciptaannya; dan ini bentuk nyata perlakuan hukum yang adil; bukan sekadar formal belaka, akan tetapi juga substansial. 104. Bahwa benar, dengan LMK, setiap pencipta berada dalam posisi yang sama secara struktural; baik yang karyanya populer maupun belum dikenal luas. 105. Bahwa benar, sistem ini menghindari perlakuan diskriminatif dan memastikan bahwa hak setiap individu dilindungi secara konsisten. Ini mendukung semangat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menekankan kesetaraan perlindungan dan kepastian hukum. 216 106. Bahwa benar, seyogiyanya keanggotaan dalam LMK memberi ruang legal formal bagi pencipta untuk berdaya secara hukum dan ekonomi. 107. Bahwa benar, negara melalui UU Hak Cipta menciptakan ekosistem hukum yang dapat diakses secara kolektif, bukan hanya oleh mereka yang kuat secara finansial atau institusional; dan hal ini menjamin pengakuan dan perlakuan hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 108. Bahwa benar, dengan menjadi anggota LMK, untuk mendapatkan hak ekonomi secara kolektif bukan bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme lain selain direct license untuk menjamin bahwa setiap warga negara pencipta, tanpa terkecuali, memiliki posisi dan akses yang setara dalam sistem hukum perlindungan hak cipta; hal ni selaras dengan prinsip kesetaraan dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 109. Bahwa benar, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mendorong sistem kolektif yang semestinya mampu menampung dan mewakili kepentingan banyak pencipta secara merata; tidak peduli apakah seseorang pencipta lagu populer atau karya kecil yang hanya digunakan lokal, kedudukannya dalam hukum dilindungi dan diperlakukan setara oleh negara, sesuai dengan prinsip konstitusional "tidak ada kecualinya". 110. Bahwa benar, dengan LMK sebagai pengelola bersama, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mencegah dominasi pasar oleh kelompok tertentu saja; yang artinya, semua warga negara, baik pemilik hak yang terkenal maupun yang kurang dikenal, mempunyai hak dan perlakuan hukum yang setara dalam menagih royalti; inilah wujud nyata keadilan dan persamaan kedudukan yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 111. Bahwa benar, alih-alih membiarkan pencipta berjuang sendiri menagih hak ekonomi mereka, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta ini menetapkan mekanisme kolektif yang tampaknya transparan dan terstruktur melalui LMK. 112. Bahwa benar, ini adalah bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya adil secara prinsip, akan tetapi, juga praktis di lapangan, sesuai dengan 217 tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin persamaan dalam hukum dan pemerintahan. 113. Bahwa benar, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menempatkan semua pemilik hak dalam posisi yang sama: semua wajib melewati mekanisme yang sama untuk menarik imbalan dari penggunaan komersial ciptaan mereka. 114. Bahwa benar, dengan begitu, tidak ada individu pun yang diberi hak istimewa di luar jalur hukum; ini adalah bentuk aktualisasi Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara adil dan tidak diskriminatif. 115. Bahwa benar, negara tidak hanya bertugas menciptakan aturan, akan tetapi, juga menjamin implementasi aturan tersebut secara adil dan merata. 116. Bahwa benar, dengan menjadi anggota LMK, negara mencoba menghadirkan sistem yang menjamin bahwa setiap pemilik hak dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum dalam hal penarikan royalti; sejalan dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 117. Bahwa benar, pengaturan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bukanlah bentuk kriminalisasi yang sewenang-wenang, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dari pelanggaran yang dilakukan tanpa hak dan tanpa izin. 118. Bahwa benar, ketegasan hukum pidana ini, justru menciptakan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas jaminan hukum yang melindungi kepemilikannya atas karya intelektual. 119. Bahwa benar, dengan adanya ancaman sanksi terhadap pelanggar hak ekonomi, UU Hak Cipta memberikan perlakuan yang setara di hadapan hukum: para pencipta yang dilanggar haknya dilindungi, sedangkan pengguna yang melanggar secara sadar, diberi konsekuensi; dan ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan berkarya dan tanggung jawab hukum, sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 120. Bahwa benar, hak cipta adalah bagian dari hak milik intelektual yang harus dilindungi setara, seperti hak atas tanah atau properti lainnya. 218 121. Bahwa benar, ketika pelanggaran dilakukan secara komersial dan disengaja tanpa izin, maka negara wajib hadir dengan instrumen yang efektif untuk memberikan efek jera, dan menjamin penghormatan atas hak-hak tersebut; hal ini adalah bentuk nyata pengakuan dan perlindungan hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 122. Bahwa benar, negara hukum [rechtsstaat] sebagaimana diidealkan oleh UUD NRI Tahun 1945, menuntut adanya jaminan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga dapat ditegakkan. 123. Bahwa benar, ketentuan pidana ini memastikan, bahwa pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan bukan hanya pelanggaran sipil, tetapi juga pelanggaran terhadap ketertiban hukum, dan karena itu wajib direspons dengan kejelasan sanksi. 124. Bahwa benar, Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak serta-merta menghukum siapa pun yang menggunakan ciptaan; yang dihukum adalah mereka yang secara sadar dan tanpa hak, melakukan eksploitasi ekonomi secara komersial; dan ini memberikan perlindungan kepada para pencipta, namun tetap menjunjung tinggi asas kehati-hatian dan proporsionalitas; inilah bentuk perlindungan hukum yang adil, bukan diskriminatif, sesuai semangat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 125. Bahwa benar, bilamana tidak ada sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonomi pencipta, maka tidak ada jaminan nyata atas nilai ekonomis sebuah ciptaan. 126. Bahwa benar, dengan demikian, Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak hanya melindungi karya, akan tetapi, juga menghidupkan nilai konstitusional atas hasil cipta warga negara. Inilah bentuk nyata dari negara yang menjamin perlindungan hukum dan pengakuan atas hak warga negara sesuai, dengan prinsip keadilan konstitusional. 127. Bahwa benar, ketentuan pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta adalah bentuk nyata bahwa negara menjunjung hukum dan menjamin tidak ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa konsekuensi 128. Bahwa benar, hal ini mempertegas, bahwa semua orang, tanpa terkecuali, harus menghormati hukum hak cipta; sejalan dengan prinsip kesetaraan 219 kedudukan dalam hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 129. Bahwa benar, dengan mengancam pidana terhadap pelaku pelanggaran hak ekonomi secara komersial, negara tidak hanya melindungi kekayaan intelektual sebagai hak individual, akan tetapi, juga mendorong tatanan hukum yang adil. Ini memastikan bahwa hukum berlaku sama kepada semua pihak; baik pihak pengguna maupun pihak pemilik hak; tanpa ada keistimewaan atau pengecualian. 130. Bahwa benar, tanpa penegakan hukum yang tegas, seperti melalui ketentuan pidana ini, pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta akan terus terjadi, dan menciptakan ketimpangan perlakuan hukum. 131. Bahwa benar, oleh karena itu, pasal ini menjadi alat kontrol sosial untuk menjamin bahwa setiap warga negara tunduk pada hukum yang sama, sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 132. Bahwa benar, ancaman pidana bukan bentuk pembatasan hak, melainkan jaminan bahwa pelaksanaan hak ekonomi oleh pencipta tidak dapat diserobot begitu saja. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara, sekaligus penegasan bahwa siapa pun yang melanggar aturan akan menghadapi konsekuensi hukum yang sama—tanpa kecualinya. 133. Bahwa benar, bilamana tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta, maka pencipta akan berada dalam posisi lemah di hadapan pengguna yang mengambil keuntungan secara sepihak. 134. Bahwa benar, dengan demikian, pasal ini menjadi benteng hukum yang memastikan setiap warga negara menjunjung hukum dan tidak kebal dari pertanggungjawaban; sejalan dengan nilai konstitusi. 135. Bahwa benar, setiap bentuk penggunaan ciptaan secara komersial tanpa izin adalah tindakan merugikan pencipta secara ekonomi. 136. Bahwa benar, oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam konteks ini bukan hanya wajar, akan tapi juga wajib dalam sistem hukum yang menjunjung keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. 137. Bahwa benar, sebagian pengguna yang memiliki akses ekonomi dan panggung yang luas seringkali melanggar hak cipta para pencipta dengan impunitas. 220 138. Bahwa benar, Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta ini hadir untuk memastikan bahwa siapa pun pelanggarnya; besar atau kecil; akan diperlakukan sama dalam hukum, sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 139. Bahwa benar, hak ekonomi atas ciptaan merupakan wujud konkret dari hak milik pribadi dalam bentuk kekayaan intelektual. 140. Bahwa benar, oleh karena itu, ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang mengharuskan izin pencipta sebelum penggunaan komersial bukan sekadar norma administratif, melainkan manifestasi dari perlindungan hak milik pribadi agar tidak dirampas secara sewenang-wenang. 141. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta ini menegaskan bahwa setiap penggunaan ciptaan orang lain harus berdasarkan persetujuan pemiliknya, hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 142. Bahwa benar, Pasal 81 UU Hak Cipta memberikan kewenangan bagi pemegang hak cipta untuk secara langsung memberikan lisensi kepada pihak lain, tanpa melalui LMK, kecuali diperjanjikan lain. 143. Bahwa benar, kewenangan ini merupakan bentuk kedaulatan atas milik pribadi sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. 144. Bahwa benar, tanpa ketentuan ini, negara akan mencabut hak pengendalian atas kekayaan intelektual secara paksa, yang bertentangan dengan prinsip konstitusional anti perampasan sewenang-wenang. 145. Bahwa benar, ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta memperbolehkan pembayaran royalti melalui LMK, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara langsung [direct license] antara pencipta dan pengguna. 146. Bahwa benar, hal ini penting untuk menjamin bahwa para pencipta tetap memiliki kendali atas transaksi atas ciptaannya sendiri, dan tidak kehilangan hak milik hanya karena mekanisme kolektif. 147. Bahwa benar, justru, dengan memberikan keleluasaan direct license adalah bentuk pengakuan atas otonomi kepemilikan pribadi. 221 148. Bahwa benar, bilamana ketentuan mengenai direct license dihilangkan atau dibatasi, maka akan terjadi situasi di mana hak milik pencipta atas karyanya sepenuhnya dikendalikan oleh lembaga kolektif atau pengguna, tanpa ruang bagi pencipta untuk mengatur sendiri penggunaan ciptaannya. 149. Bahwa benar, hal ini merupakan bentuk pengambilalihan hak yang bertentangan dengan semangat Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena mengebiri otoritas pencipta atas ciptaannya sendiri. 150. Bahwa benar, LMK dan LMKN tidak mampu mendistribusikan royalti yang transparan dan akuntabel. Dan tidak adanya SILM, yang seharusnya di tahun 2023 [VIDE: Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik]. 151. Bahwa benar, dengan dibukanya ruang direct license, pencipta tetap punya jalan hukum untuk mendapatkan hak ekonominya secara langsung, tanpa harus menyerahkan seluruhnya kepada sistem kolektif, yang kadang tidak transparan. 152. Bahwa benar, hal ini memperkuat jaminan agar hak milik tidak diambil paksa oleh mekanisme yang justru melemahkan posisi pemilik hak itu sendiri. 153. Bahwa benar, hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan merupakan bagian dari integritas pribadi seorang pencipta. 154. Bahwa benar, tanpa keharusan meminta izin; sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, atau tanpa ruang untuk melakukan lisensi langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Hak Cipta, maka negara akan membiarkan hak milik pribadi diambil secara massal dan tanpa perlindungan. 155. Bahwa benar, oleh karena itu, keberadaan norma-norma pada Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 81 UU Hak Cipta ini adalah perisai agar hak milik pribadi tidak dirampas oleh praktik industri pertunjukan yang eksploitatif. 156. Bahwa benar, hak untuk mengelola ciptaan melalui perjanjian langsung adalah ekspresi dari kemerdekaan berkontrak yang menjadi bagian dari kebebasan untuk mengatur milik pribadi sendiri. 222 157. Bahwa benar, tanpa ini, para pencipta hanya menjadi objek pasif sistem distribusi royalti, yang bisa menempatkan mereka dalam posisi yang tidak setara secara hukum. 158. Bahwa benar, maka ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 ini memperkuat kedudukan konstitusional pencipta dalam menjaga miliknya dari perampasan sepihak. 159. Bahwa benar, kegagalan dalam pelaksanaan ekosistem musik disebabkan oleh: 159.1. Ketidakberhasilan dalam memahami ketentuan UU Hak Cipta secara tepat; 159.2. Pelaksanaan yang tidak sejalan, dengan amanat yang ditetapkan dalam UU Hak Cipta. 160. Bahwa benar, ketentuan Pasal 9, Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 merupakan landasan yuridis yang mengatur mengenai pelaksanaan langsung hak ekonomi, atau yang dikenal dengan istilah Direct License. 161. Bahwa benar, keanggotaan dalam Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] bukan merupakan kewajiban bagi pencipta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta. 162. Bahwa benar, Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atas pemanfaatan komersial karya cipta di ruang lingkup layanan publik, yang pelaksanaannya didasarkan pada pemberian kuasa dari para pencipta, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 88 UU Hak Cipta. 163. Bahwa benar, ketentuan dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UU Hak Cipta secara eksplisit memberikan hak untuk melakukan Direct License kepada pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. 164. Bahwa benar, oleh karena itu, menjadi pertanyaan yang mendasar: mengapa pencipta tidak diperkenankan melakukan Direct License, padahal UU Hak Cipta juga memberikan hak tersebut kepada pencipta? 165. Bahwa benar, merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] bukan merupakan satu-satunya mekanisme bagi 223 pencipta untuk memperoleh hak ekonominya. Selain daripada itu, LMK tidak dapat melampaui batas kewenangannya, mengingat pencipta tetap memegang hak eksklusif, yaitu hak untuk memberikan atau menolak izin atas penggunaan ciptaannya, serta hak moral sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Hak Cipta. 166. Bahwa benar, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI- 2.HI.04.03-02 Tahun 2016 tentang Tarif Royalti untuk Pemanfaatan Komersial Lagu dalam Konser Musik 166.1. Mengenai Pembayaran Administratif Secara administratif, kewajiban pembayaran royalti dibebankan kepada penyelenggara acara, dan dihitung berdasarkan tarif sebesar 2% dari total penjualan tiket, yang perhitungannya hanya dapat dilakukan setelah acara tersebut berlangsung. 166.2. Mengenai Efektivitas Tarif Royalti 2% dari Penjualan Tiket Penerapan tarif royalti sebesar 2% dari penjualan tiket terbukti tidak pernah berjalan secara efektif, karena berdasarkan hasil observasi di lapangan, banyak ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan royalti tidak tersalurkan kepada para pencipta. 166.3. Mengenai Ketidakadilan Tarif Tarif tersebut dipandang tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena pencipta turut menanggung risiko bilamana tiket tidak terjual. Tidak adanya ketentuan mengenai batas minimal pembayaran royalti mengakibatkan dalam praktiknya karya cipta tetap digunakan, namun royalti hanya dibayarkan bilamana tiket terjual. 166.4. Mengenai Ketiadaan Kendali Pencipta Pencipta tidak memiliki kendali atas penetapan harga tiket, strategi promosi, maupun pelaksanaan acara secara keseluruhan, namun tetap menanggung seluruh risiko, bilamana konser mengalami kerugian. 166.5. Mengenai Keuntungan Pelaku Pertunjukan Justru pelaku pertunjukan, seperti penyanyi atau artis, merupakan pihak yang secara langsung memanfaatkan karya cipta untuk 224 tujuan komersial dan memperoleh keuntungan dalam bentuk honorarium, yang umumnya dibayarkan secara penuh sebelum pertunjukan berlangsung. Sementara itu, pembayaran royalti kepada pencipta baru dapat dilakukan setelah acara selesai dan perhitungan dilakukan. 166.6. Mengenai Pelaku Pertunjukan Sebagai Pihak yang Diuntungkan Langsung Pelaku pertunjukan memilih dan menyanyikan lagu serta menerima imbalan tanpa memikul risiko atas penjualan tiket. Hal ini berbeda dengan pencipta yang turut menanggung risiko terkait penjualan tiket, dan penyelenggara acara yang menanggung risiko atas keberhasilan atau kerugian dari pelaksanaan acara tersebut. 166.7. Mengenai Beban Penyelenggara Acara Terdapat banyak keluhan dari para penyelenggara acara yang merasa terbebani oleh kompleksitas perizinan, termasuk kewajiban pembayaran royalti. Khususnya, bagi penyelenggara acara berskala kecil, amatir, atau musiman, masih banyak yang belum memahami mekanisme dan prosedur yang berlaku, baik karena minimnya sosialisasi dan edukasi, maupun disebabkan oleh tingkat kepatuhan yang rendah terhadap ketentuan yang ada. 166.8. Mengenai Peran Pelaku Pertunjukan dan Manajemen Artis Kondisi ini seharusnya dapat diantisipasi melalui peran aktif pelaku pertunjukan beserta manajemennya, dengan turut berkontribusi dalam memastikan pemenuhan hak ekonomi para pencipta, antara lain melalui koordinasi yang efektif dengan penyelenggara acara. 166.9. Mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI-2.HI.04.03-02 Tahun 2016 tentang Tarif Royalti untuk Pemanfaatan Komersial Lagu dalam Konser Musik yang Tidak Pernah Dievaluasi Perlu ditegaskan, bahwa ketentuan mengenai tarif royalti sebesar 2% hanya bersumber dari Surat Keputusan Menteri, bukan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri. Selain 225 itu, sejauh pengetahuan kami, ketentuan tersebut belum pernah dievaluasi semenjak diterbitkan pada tahun 2016, meskipun semestinya dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun. 166.10. Mengenai perlunya Evaluasi terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor HKI-2.HI.04.03-02 Tahun 2016 tentang Tarif Royalti untuk Pemanfaatan Komersial Lagu dalam Konser Musik PARA PEMOHON PIHAK TERKAIT LANGSUNG dan PEMOHON PIHAK TERKAIT TIDAK LANGSUNG mendorong Kementerian Hukum Republik Indonesia, melalui otoritas yang berwenang, untuk melakukan evaluasi terhadap penetapan tarif royalti konser musik, dengan harapan, agar proses penetapan tersebut melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk kami selaku perwakilan dari kalangan pencipta. 167. Adanya pelanggaran hak cipta dalam konser musik komersial: 167.1. Kriteria Pelanggaran Hak Cipta Suatu konser musik yang bersifat komersial, dapat dianggap memenuhi unsur pelanggaran hak cipta bilamana dalam pelaksanaannya menggunakan karya lagu atau musik tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Meskipun dalam beberapa kasus pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk menghormati hak ekonomi pencipta, hal tersebut tidak serta-merta menghapus unsur pelanggaran apabila izin eksplisit dari pemegang hak tidak diperoleh sebelumnya. Namun, pembayaran royalti tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan dalam pertimbangan hukum, bilamana terjadi sengketa atau proses penegakan hukum. 167.2. Tanggung Jawab Pelanggaran Hak Cipta Pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta dalam konteks penggunaan lagu adalah setiap orang yang secara langsung menggunakan karya tersebut, yaitu mereka yang secara sadar memilih lagu, 226 menyanyikannya di hadapan publik, serta memperoleh keuntungan komersial dari penggunaan karya cipta tersebut, tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. 167.3. Landasan Hukum Tanggung Jawab Penyelenggara Dalam UU Hak Cipta maupun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit menetapkan, bahwa penyelenggara acara merupakan pihak yang secara hukum wajib membayar royalti. Bilamana penetapan kewajiban tersebut semata-mata didasarkan pada praktik administratif atau kebiasaan yang berkembang, maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan, apalagi menyosialisasikan, bahwa kewajiban pembayaran royalti oleh penyelenggara acara merupakan amanat undang-undang, sebagaimana pernah dinyatakan sebelumnya oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Penyampaian semacam itu bertentangan dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada kewajiban atau beban hukum, tanpa dasar norma yang secara tegas tertulis dalam peraturan perundang-undangan. 167.4. Tentang Frasa Setiap Orang Frasa "setiap orang" sebagaimana tercantum dalam berbagai pasal dalam UU Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, tidak secara otomatis merujuk khusus pada penyelenggara acara, melainkan mengacu pada definisi umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (27) UU Hak Cipta, yakni mencakup orang perseorangan maupun badan hukum. Dengan demikian, penyelenggara acara tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai satu-satunya subjek hukum yang dimaksud dalam frasa "setiap orang", terkecuali, bilamana secara eksplisit disebutkan dalam norma hukum yang relevan. 227 167.5. Litigasi Pelanggaran Hak Cipta Proses penyelesaian sengketa perdata terkait pelanggaran hak cipta tidak harus dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] maupun Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN], karena tidak terdapat satu pun ketentuan dalam UU Hak Cipta ataupun peraturan turunannya, yang mewajibkan penyelesaian sengketa semacam itu harus melalui kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan secara langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta, melalui jalur peradilan atau mekanisme hukum lain, yang diatur Pasal 99 sampai dengan Pasal 105 UU Hak Cipta [perdata] dan Pasal 113 UU Hak Cipta [pidana]. 167.6. Pertentangan Norma Hukum Bilamana terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022, serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor HKI-2.HI.04.03-02 Tahun 2016 dengan UU Hak Cipta, maka yang harus ditegakkan dan dijadikan acuan utama adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, yaitu UU Hak Cipta, hal ini sesuai dengan asas hierarki norma dalam sistem hukum positif Indonesia. 168. Tanggapan serius Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta 168.1. Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, tidak dapat dianggap sebagai norma khusus yang mengecualikan kewajiban memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, ayat (2), dan ayat (3) UU Hak Cipta, dalam hal penggunaan karya cipta secara komersial dalam konser musik dengan hanya membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif [LMK], karena Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara khusus mengatur mengenai hak ekonomi pelaku pertunjukan, bukan hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk 228 mengesampingkan hak eksklusif pencipta atas penggunaan karya cipta miliknya. 168.2. Bilamana Pasal 23 aya t (5) UU Hak Cipta ditafsirkan sebagai norma khusus yang menghapus kewajiban untuk memperoleh izin dari pencipta dalam penggunaan karya cipta secara komersial dalam konser musik, selama pengguna membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif [LMK], maka hal tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hak moral pencipta. Dalam konteks ini, dapat muncul situasi di mana, misalnya, sebuah lagu religi diubah menjadi versi koplo atau reggae dan dipertunjukkan di atas panggung tanpa persetujuan penciptanya, padahal pencipta tidak merelakan perubahan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan nilai atau pesan yang ingin disampaikan. Demikian pula, dalam kasus lain, lagu yang diciptakan dapat dinyanyikan dalam konser musik kampanye partai politik dengan perubahan lirik yang dilakukan secara sepihak tanpa izin dari pencipta, dan hal itu dianggap sah hanya karena adanya pembayaran royalti ke LMK. Padahal, hak moral pencipta, termasuk hak untuk menjaga keutuhan ciptaan, serta hak untuk menolak distorsi, mutilasi, atau bentuk modifikasi lainnya, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan atau dikompromikan semata-mata karena adanya pembayaran royalti. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Haji Rhoma Irama yang secara tegas melarang lagu-lagunya dinyanyikan dalam versi koplo di berbagai stasiun televisi, sebagai bentuk pelaksanaan hak moral atas ciptaan yang bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan. 168.3. Selama ini Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta telah mengalami kesalahan interpretasi yang cukup mendasar, sehingga diperlukan klarifikasi melalui penjabaran argumentasi hukum dan analisis yuridis sebagai berikut: Pertama, secara sistematika perundang-undangan, Pasal 23 UU Hak Cipta berada dalam Bab III, yang mengatur mengenai Hak Terkait, bukan dalam Bab yang mengatur tentang Hak Cipta, 229 sehingga jelas, bahwa pasal tersebut mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan atas pertunjukannya, dan bukan hak pencipta atas ciptaannya; Kedua, ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta hanya dapat dimaknai dalam konteks penggunaan atas fiksasi pertunjukan, yaitu dalam bentuk fonogram atau videogram, dan tidak dapat ditafsirkan secara meluas sebagai dasar hukum untuk mengesampingkan atau mengabaikan hak eksklusif pencipta; Ketiga, bilamana ditinjau secara sistematis dan kontekstual, Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Hak Cipta mengatur mengenai aspek fiksasi dan penyiaran, maka dengan asas konsistensi hukum, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta harus dipahami pula dalam kerangka fiksasi atau penyiaran dan bukan sebagai dasar hukum atas pertunjukan langsung [live performance], melainkan semata-mata penggunaan atas hasil rekaman pertunjukan seperti videogram atau fonogram; Keempat, penafsiran terhadap norma hukum seharusnya dilakukan dengan pendekatan sistematik, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan hak, serta tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan; Kelima, istilah “ciptaan” yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) tersebut harus dimaknai secara relevan dan konsisten dengan pengertian “ciptaan” sebagaimana disebut dalam Pasal 22 huruf (b) UU Hak Cipta, yaitu ciptaan yang terdapat dalam fiksasi rekaman pertunjukan berupa videogram atau fonogram yang memuat karya cipta berupa lagu dan penampilan pelaku pertunjukan, dan bukan ciptaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Hak Cipta, yang mengacu pada karya cipta orisinal hasil kreasi pencipta. 169. Bahwa benar, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta yang mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif [LMK] bersifat sebagai penyedia layanan publik untuk kepentingan pengelolaan hak ekonomi para pemilik hak, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan bahwa penggunaan ciptaan 230 berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dapat dilakukan tanpa izin dari pencipta, asalkan dilakukan pembayaran royalti kepada LMK. Hubungan antara kedua pasal tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban memperoleh izin, karena fungsi LMK semata-mata menjalankan mandat dari pemilik hak berdasarkan pemberian kuasa, bukan menggantikan hak eksklusif pencipta untuk memberikan atau menolak izin atas penggunaan ciptaannya. 170. Bahwa benar, Pasal 9 UU Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan lagu di luar ruang lingkup layanan publik tetap memerlukan izin langsung dari pencipta sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaannya. Ketentuan ini, memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 113 UU Hak Cipta, yang mengatur mengenai sanksi hukum terhadap setiap bentuk penggunaan karya cipta tanpa izin, sehingga penggunaan lagu tanpa persetujuan pencipta, di luar konteks layanan publik, dapat dikenai pertanggungjawaban hukum, sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta tersebut. 171. Bahwa benar, UU Hak Cipta tidak secara eksplisit memuat definisi maupun kriteria mengenai apa yang dimaksud dengan layanan publik. 172. Bahwa benar, dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, memberikan penjabaran mengenai bentuk layanan publik yang bersifat komersial, yang mencakup 14 kategori, salah satunya adalah konser musik. 173. Bahwa benar, meskipun demikian, di antara seluruh kategori yang disebutkan, konser musik merupakan satu-satunya kegiatan yang bersifat komersial dengan pelaksanaan yang didasarkan pada perjanjian kerja sama antara penyelenggara dan pelaku pertunjukan, serta dapat diselenggarakan secara privat atau terbatas untuk pihak tertentu. 174. Bahwa benar, oleh karena karakteristik tersebut, konser musik tidak dapat secara tepat dikategorikan sebagai layanan publik dalam arti sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, karena tidak memenuhi esensi dari layanan publik sebagai kegiatan yang bersifat pelayanan umum yang terbuka dan tidak berorientasi pada keuntungan komersial langsung antara para pelaku usaha. 231 175. Bahwa benar, istilah layanan publik juga dapat dimaknai sebagai bentuk pelayanan atau penyediaan fasilitas bagi masyarakat atas suatu tempat yang dilakukan oleh penyelenggara atau pemilik tempat, seperti yang lazim terjadi pada kafe, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya. 176. Bahwa benar, dalam konteks ini, konser musik tidak dapat dikategorikan sebagai layanan publik, sebab konser bukanlah bentuk pelayanan atau fasilitas yang disediakan untuk masyarakat umum dalam arti administratif atau sosial, melainkan merupakan kegiatan bisnis yang bersifat komersial dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, yang pelaksanaannya didasarkan pada kerja sama antara penyelenggara acara dan pelaku pertunjukan seperti penyanyi atau artis. 177. Bahwa benar, oleh karena itu, penggunaan karya cipta dalam konser musik tetap memerlukan izin dari pencipta sebagai pemegang hak eksklusif, dan tidak cukup hanya dengan melakukan pembayaran royalti, dan dengan demikian, tidak dapat dibenarkan pandangan bahwa ciptaan boleh digunakan secara sah hanya karena telah dilakukan pembayaran kepada Lembaga Manajemen Kolektif, tanpa adanya persetujuan eksplisit dari sang pencipta. 178. Bahwa benar, dalam sidang sebelumnya, pernyataan resmi dari pemerintah, telah secara tegas mengakui bahwa hak cipta mencakup dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya bersifat eksklusif. 179. Bahwa benar, kedua hak tersebut memberikan kewenangan penuh kepada pencipta untuk mengatur, mengontrol, dan menentukan penggunaan karya cipta miliknya, termasuk memberikan atau menolak izin atas pemanfaatannya oleh pihak lain. 180. Bahwa benar, Permohonan 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 yang diajukan, tampak makna hak cipta justru mengalami penyempitan yang keliru, yakni dipahami sebatas kewajiban membayar royalti tanpa perlu memperoleh izin dari pencipta. 181. Bahwa benar, penafsiran semacam ini, jelas bertentangan dengan prinsip fundamental dari rezim hak cipta, yang secara normatif menempatkan pencipta sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaannya, baik dalam aspek moral maupun ekonomi. 232 182. Bahwa benar, oleh karena itu, penegasan terhadap prinsip ini dalam keterangan sebagai pihak terkait menjadi sangat penting untuk menjaga konsistensi argumentasi hukum, dan mendorong Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar tetap berpijak pada pemahaman yang utuh mengenai hak cipta sebagai hak eksklusif, yang tidak dapat diabaikan atau disubstitusi hanya dengan pembayaran royalti, tanpa adanya izin eksplisit dari pencipta. II. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Menerima Keterangan Para Pemohon Pihak Terkait pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025; 2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pihak Terkait Langsung dan Pemohon Terkait Tidak Langsung untuk seluruhnya; 3. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan bahwa, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara 233 Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Menyatakan bahwa, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Menyatakan bahwa, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Menyatakan bahwa, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau Bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex æquo et bono]. KETERANGAN TAMBAHAN BERTANGGAL 21 JULI 2025 TAMBAHAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT dan KETERANGAN AD INFORMANDUM TERHADAP PERMOHONAN PUU YANG DIAJUKAN OLEH 234 PARA PEMOHON 28/PUU-XXIII/2025 dan PARA PEMOHON 37/PUU- XXIII/2025 1. Bahwa benar, kita mulai keterangan ini dengan suatu pernyataan, bahwa perkembangan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, menuntut adanya peningkatan perlindungan serta jaminan kepastian hukum bagi para Pencipta, sebagaimana secara tegas dimuat dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 [UU Hak Cipta]}. 2. Bahwa benar, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada diri Pencipta dan timbul secara otomatis, yang berarti, hak tersebut lahir tanpa perlu dipenuhi syarat atau ketentuan apapun; Pencipta secara langsung memiliki hak penuh dan mutlak atas ciptaannya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih terstruktur, UU Hak Cipta mengklasifikasikan paling tidak dua [2] jenis hak yang dimiliki oleh Pencipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. 3. Bahwa benar, pembentukan UU Hak Cipta oleh pembentuk undang-undang pada hakikatnya tidak semata-mata dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan karya cipta, melainkan, yang terpenting adalah untuk menjamin adanya perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi Pencipta atas ciptaannya, yang merupakan bentuk “kekayaan” intelektual; karena tidak setiap orang memiliki kapasitas untuk melahirkan kekayaan berbasis intelektualitas. 4. Bahwa benar, hal yang sama berlaku terhadap karya cipta dalam bentuk lagu; tidak setiap orang memiliki kapasitas untuk menciptakan sebuah lagu. Namun, jumlah orang yang dapat memanfaatkan atau menggunakan lagu sebagai karya cipta akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang mampu menciptakannya sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual yang dikenal luas dan banyak digunakan oleh masyarakat. 5. Bahwa benar, dalam praktik industri musik di Negara Republik Indonesia, Pencipta lagu atau Komposer sering kali “patut diduga” tidak diposisikan sebagai elemen utama sebagaimana halnya Label dan Penyanyi. Bahkan 235 Lembaga Manajemen Kolektif [LMK], yang secara hukum bertindak atas dasar surat kuasa dari para Pencipta, kerap kali tidak menunjukkan keberpihakan pada kepentingan Pencipta lagu atau Komposer, melainkan, lebih mengakomodasi kepentingan pasar dan penyanyi. Akibatnya, banyak pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh LMK selama ini cenderung mempermudah akses bagi penyanyi, namun tidak memberikan perlindungan yang proporsional bagi Pencipta lagu atau Komposer. Yang lebih memprihatinkan, sejumlah ketentuan yang diberlakukan, justru bersumber dari praktik kebiasaan komersial semata, bukan dari norma hukum sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UU Hak Cipta, yang merupakan instrumen hukum nasional dan telah diselaraskan dengan kebiasaan serta perjanjian internasional di bidang hak cipta, sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang huruf C konsideran UU Hak Cipta tersebut. 6. Bahwa benar, tidak sedikit pihak yang kerap mengabaikan, bahwa selain Hak Ekonomi yang menjadi dasar lahirnya Royalti, terdapat pula Hak Moral yang memberikan otoritas penuh kepada Pencipta atas ciptaannya. Hak Moral tersebut tidak hanya mencakup pencantuman nama Pencipta sebagai bentuk pengakuan, akan tetapi, juga meliputi kewenangan untuk menentukan apakah suatu ciptaan dapat atau tidak dapat diberikan izin penggunaannya oleh pihak lain, khususnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. 7. Bahwa benar, pertimbangan tersebut pula yang menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun sistematika UU Hak Cipta, dengan menempatkan pengaturan mengenai Hak Moral sebagai norma yang harus didahulukan sebelum Hak Ekonomi, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Pasal 4 UU Hak Cipta. 8. Bahwa benar, Hak Moral menimbulkan konsekuensi yuridis, berupa kewenangan eksklusif yang melekat pada diri Pencipta, sehingga setiap pihak yang bermaksud menggunakan karya cipta untuk kepentingan komersial wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. 236 9. Bahwa benar, dengan demikian, merupakan kekeliruan bilamana terdapat anggapan bahwa suatu karya cipta dapat digunakan secara komersial tanpa memerlukan izin dari Pencipta, sepanjang telah dilakukan pembayaran royalti kepada LMK. Pemahaman semacam ini hanya merefleksikan pengakuan terhadap aspek Hak Ekonomi atas ciptaan, namun mengabaikan keberadaan dan perlindungan atas Hak Moral Pencipta. Padahal, pengesampingan Hak Moral tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Hak Cipta, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. 10. Bahwa benar, berbagai perselisihan yang muncul saat ini, berakar dari pandangan dan sikap yang menyatakan bahwa karya cipta dapat digunakan sepanjang dilakukan pembayaran, atau dikenal dengan frasa “boleh pakai asal bayar.” Pendapat tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang sesungguhnya terletak dalam Bab mengenai Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, dan bukan dalam Bab yang mengatur mengenai Hak Ekonomi Pencipta. 11. Bahwa benar, pernyataan bahwa suatu ciptaan dapat digunakan sepanjang dilakukan pembayaran, mungkin masih dapat diterima dalam konteks Performing Right yang berkaitan dengan layanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 aya t (1) UU Hak Cipta mengenai peran LMK. Namun, pemahaman yang menyatakan bahwa penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial dapat dilakukan tanpa izin asal membayar royalti, tidak dapat diberlakukan dalam konteks di luar layanan publik; seperti pada penyelenggaraan konser langsung [live concert]. Hal tersebut karena konser merupakan bentuk transaksi ekonomi antara Penyelenggara, baik Event Organizer [EO] maupun Promotor Musik, dengan Penyanyi, bukan bentuk layanan publik sebagaimana halnya fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan [mall], hotel, radio, televisi, kafe, maupun moda transportasi umum. Dalam konteks layanan publik tersebut, penggunaan karya cipta oleh pemilik atau pengelola fasilitas dapat dilakukan tanpa izin langsung dari Pencipta, sepanjang pembayaran royalti 237 dilakukan kepada LMK, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) juncto Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta. 12. Bahwa benar, untuk pertunjukan langsung atas karya cipta yang bersifat komersial, seperti konser musik [live concert], yang pelaksanaannya terjadwal dan merupakan hasil dari suatu transaksi atau kesepakatan bernuansa komersial antara penyelenggara acara dan penyanyi, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta; bilamana lagu-lagu yang akan dipertunjukkan merupakan karya yang secara eksklusif menjadi milik Penciptanya. Ketentuan ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. 13. Bahwa benar, sebelum munculnya perkara antara Ari Bias dan Agnes Mo, telah berkembang pemahaman di tengah masyarakat, bahwa penggunaan lagu atau karya cipta untuk kepentingan komersial dapat dilakukan secara bebas sepanjang telah dilakukan pembayaran royalti kepada LMK. Namun, melalui kasus Ari Bias melawan Agnes Mo, kesadaran hukum publik mulai tumbuh, bahwa ketentuan Pasal 9 UU Hak Cipta bukanlah norma yang bersifat simbolik atau tidak memiliki daya guna, melainkan merupakan ketentuan hukum yang nyata, hidup, dan mengikat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban hukum bagi setiap pihak yang ingin menggunakan suatu ciptaan secara komersial dalam bentuk pertunjukan konser untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta, sebagaimana manifestasi dari perlindungan terhadap Hak Moral. 14. Bahwa benar, Pelaku Pertunjukan dalam konteks hukum hak cipta adalah Penyanyi, karena, mereka secara hukum memperoleh hak terkait, baik berupa Hak Moral maupun Hak Ekonomi, sebagai Pelaku Pertunjukan. Oleh karena itu, tidak tepat apabila EO atau Penyelenggara Kegiatan dianggap sebagai Pelaku Pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Hak Cipta. Kekeliruan penafsiran ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan Penyanyi atau Pelaku Pertunjukan, yang pada akhirnya secara masif melemparkan tanggung jawab terkait perolehan izin dan pembayaran royalti kepada pihak EO atau Penyelenggara. Bahkan, sebagian di antaranya mulai menyuarakan bahwa UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Padahal, selama ini; sebelum terjadinya perkara 238 antara Ari Bias dan Agnes Mo yang menegaskan pentingnya izin dalam penggunaan karya cipta secara komersial sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Pasal 9 UU Hak Cipta; pihak-pihak terkait, khususnya para penyanyi, tidak pernah mempersoalkan kesesuaian UU Hak Cipta dengan konstitusi, meskipun undang-undang tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak Pencipta. 15. Bahwa benar, berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Agnes Mo telah menggunakan lagu ciptaan Ari Bias dalam pertunjukan langsung yang bersifat komersial tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Pencipta, bahkan tanpa melakukan pembayaran royalti kepada LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN]. Meskipun demikian, yang bersangkutan tidak menunjukkan rasa bersalah, dengan beralasan bahwa menurut kebiasaan yang berlaku, tanggung jawab tersebut bukan berada pada Penyanyi, melainkan pada pihak EO atau Penyelenggara. Namun demikian, perlu dipertanyakan secara kritis berdasarkan logika hukum, yang mana tanggung jawab hukum atas penggunaan karya cipta secara komersial dapat dialihkan begitu saja dari Pelaku Pertunjukan kepada EO atau Penyelenggara? 16. Bahwa benar, akibat timbulnya keresahan di kalangan Penyanyi, mulai muncul narasi yang dibangun secara sistematis untuk menggiring opini publik seolah-olah para Pencipta yang sedang memperjuangkan hak- haknya sebagaimana dijamin dalam UU Hak Cipta; yang selama ini justru belum mendapatkan perlindungan yang memadai; adalah pihak yang bertindak sewenang-wenang dan bahkan dianggap bertentangan dengan hukum. 17. Bahwa benar, selanjutnya, terjadi pembiasan makna terhadap sanksi berupa denda atas penggunaan lagu atau ciptaan tanpa izin dari Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, di mana sanksi tersebut secara keliru dipersepsikan atau disamakan dengan pembayaran royalti. 18. Bahwa benar, perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa denda bukanlah bentuk royalti. Pokok persoalan yang sedang diperjuangkan oleh para Pencipta atau Komposer bukan terkait dengan royalti atas penggunaan karya cipta 239 dalam konteks layanan publik, melainkan, menyangkut kewajiban memperoleh izin atas penggunaan ciptaan sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta. 19. Bahwa benar, namun demikian, seluruh pihak tampaknya cenderung memandang persoalan ini semata-mata sebagai isu mengenai royalti, yang menunjukkan bahwa perhatian mereka hanya tertuju pada aspek Hak Ekonomi, sementara, keberadaan dan pentingnya Hak Moral yang melekat pada diri Pencipta justru diabaikan. 20. Bahwa benar, industri musik global telah mengalami pergeseran fundamental, dari era penjualan fisik menuju era distribusi digital. Dalam konteks ini, pendapatan yang berasal dari karya cipta asli mengalami penurunan secara signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah maraknya bentuk pembajakan baru, seperti mutilasi dan distorsi karya, yang semakin sulit dikendalikan akibat lemahnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, khususnya yang belum secara eksplisit mengatur mengenai lisensi musik pada platform digital. 21. Bahwa benar, pada masa kini, tren dalam industri musik menunjukkan bahwa para artis atau musisi jarang lagi merilis album penuh sebagaimana lazimnya pada era distribusi fisik, dan lebih memilih untuk merilis karya dalam bentuk ‘single’. Hal ini sangat berbeda dengan masa ketika rilisan fisik seperti kaset atau Compact Disc [CD] dapat terjual hingga jutaan kopi, yang secara signifikan menghasilkan pendapatan bagi musisi dan bahkan menjadi sumber penghasilan utama. Kondisi tersebut kini berbanding terbalik dengan era digital saat ini. Sebagai contoh, salah satu platform digital populer, Spotify, tidak menerapkan sistem pembayaran royalti kepada artis berdasarkan jumlah pemutaran atau streaming secara tetap. Besaran royalti yang diterima oleh musisi sangat bergantung pada berbagai variabel, termasuk pola distribusi musik dan ketentuan dalam perjanjian antara artis dengan label rekaman atau distributor yang menaungi mereka. 22. Bahwa benar, mekanisme perhitungan pembagian hasil dari streaming dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung jumlah total streaming 240 secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu; misalnya dalam satu bulan; kemudian menetapkan proporsi streaming tersebut berdasarkan jumlah pendengar yang mengakses karya musik tertentu yang dimiliki oleh artis atau pencipta. 23. Bahwa benar, besaran nilai yang diterima oleh perusahaan label rekaman dari setiap pemutaran streaming umumnya hanya berkisar pada angka 0,02 dolar Amerika Serikat, dan jumlah tersebut belum termasuk pembagian lebih lanjut untuk royalti yang menjadi hak artis atau musisi. Dengan demikian, kondisi seperti ini menjadikan posisi artis atau musisi sangat rentan secara ekonomi bilamana semata-mata mengandalkan pendapatan dari hasil rekaman di era digital saat ini. 24. Bahwa benar, bilamana pada masa lalu para artis atau musisi melakukan tur sebagai sarana promosi untuk mendukung penjualan album mereka, maka, saat ini pola tersebut telah bergeser, di mana artis atau musisi justru merilis single atau karya cipta baru dengan tujuan utama agar dapat memperoleh jadwal tur pertunjukan yang lebih panjang. Kondisi serupa juga terjadi di Negara Republik Indonesia, di mana para penyanyi memerlukan rilisan lagu baru agar dapat kembali memperoleh kesempatan tampil atau mendapatkan pekerjaan menyanyi. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga ketertarikan pendengar, agar tidak merasa jenuh atau monoton akibat mendengarkan lagu yang sama secara berulang. 25. Bahwa benar, hal ini mengandung makna bahwa penyanyi membutuhkan karya cipta baru sebagai bentuk “amunisi” untuk memperoleh kesempatan tampil [job nyanyi] sekaligus membangun impresi positif melalui penampilan yang menonjol berkat lagu yang dibawakan. Konsekuensinya, penyelenggara acara, baik EO maupun promotor, akan berlomba-lomba mengontrak penyanyi yang membawakan lagu-lagu populer atau diminati publik. Dalam hal ini, tidak dapat disangkal, bahwasanya, ketika seorang penyanyi diundang atau dikontrak untuk tampil, bukanlah semata untuk berdiri di atas panggung tanpa aktivitas atau sekadar melakukan stand- up comedy, melainkan secara spesifik untuk membawakan karya cipta dalam bentuk lagu. 241 26. Bahwa benar, tentu saja, dalam setiap kontrak pertunjukan terdapat nilai komersial yang diterima oleh artis penyanyi sebagai imbalan atas penampilan yang secara langsung melibatkan penggunaan karya cipta milik Pencipta. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang diatur dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya untuk tujuan komersial, wajib disertai dengan izin dari Penciptanya. 27. Bahwa benar, merujuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, telah ditetapkan bahwa tarif royalti atas penyelenggaraan konser musik ditentukan sebesar dua persen [2%] dari total penjualan tiket. Royalti tersebut dipungut oleh LMK, setelah pelaksanaan acara. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak berjalan secara efektif, mengingat adanya berbagai kendala yang menyebabkan royalti tersebut pada akhirnya tidak dibayarkan oleh pihak penyelenggara. 28. Bahwa benar, penetapan tarif sebesar dua persen [2%] dari hasil penjualan tiket konser sebagai dasar perhitungan royalti dinilai tidak adil bagi Pencipta, karena pada praktiknya Pencipta secara tidak langsung dipaksa turut menanggung risiko apabila tiket tidak terjual, terlepas dari berbagai faktor eksternal yang memengaruhinya. Ketentuan tersebut juga tidak menetapkan batas minimum royalti yang wajib dibayarkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketimpangan. Akibatnya, meskipun karya cipta digunakan dalam kegiatan pertunjukan, royalti hanya dibayarkan apabila tiket konser berhasil terjual. 29. Bahwa benar, pada titik inilah terlihat secara nyata adanya ketimpangan atau disparitas antara posisi artis penyanyi dan Pencipta lagu. Dalam konteks penggunaan karya cipta lagu yang telah dieksploitasi secara komersial, hak-hak Pencipta kerap kali diperlakukan secara tidak proporsional, bahkan terkesan lebih sering diabaikan. Oleh sebab itu, Pencipta lagu menghendaki agar artis penyanyi turut memikul tanggung jawab moral dan profesional, dengan cara memastikan kepada pihak 242 penyelenggara agar hak-hak Pencipta benar-benar telah dipenuhi sebagaimana mestinya. 30. Bahwa benar, dalam konteks ini, patut dipertanyakan peran dan tanggung jawab artis penyanyi yang dalam satu pertunjukan berdurasi satu jam hanya memiliki satu lagu populer [one hit wonder] yang pernah dibawakan sendiri. Dengan keterbatasan jumlah repertoar tersebut, secara logis artis penyanyi yang bersangkutan akan membawakan lagu-lagu lain di luar karya yang pernah dinyanyikannya secara pribadi, yang berarti akan memanfaatkan karya cipta milik Pencipta lain di luar katalog pribadinya. 31. Bahwa benar, sebagai contoh, penyanyi Marcellius Kirana Hamonangan, lebih dikenal dengan mononim Marcell atau Marcell Siahaan melalui salah satu lagu hits berjudul “Hanya Memuji” yang merupakan karya cipta dari Melly Goeslaw. Dalam hal Marcell diminta untuk tampil dalam sebuah pertunjukan berdurasi satu jam, tentu tidak dapat dibayangkan bahwa lagu tersebut akan dinyanyikan secara berulang-ulang selama durasi tersebut. Sudah barang tentu, Marcell akan membutuhkan tambahan repertoar lagu, yakni, karya cipta lain yang berasal dari Pencipta lain, guna memenuhi kewajiban profesionalnya atas honorarium yang dijanjikan oleh penyelenggara. Dalam konteks tersebut, telah terjadi bentuk pemanfaatan atau eksploitasi komersial atas karya cipta milik pihak lain oleh yang bersangkutan. 32. Bahwa benar, dalam konteks permohonan yang menghendaki penggunaan lagu tanpa memperoleh izin dari Penciptanya, sesungguhnya patut dipertanyakan: apakah hal tersebut dapat dinilai adil? Sementara di satu sisi, artis penyanyi telah menerima hak-haknya secara penuh, namun di sisi lain, Pencipta lagu justru belum memperoleh haknya, dan bahkan, kerap kali harus menunggu berbulan-bulan setelah laporan perhitungan dari LMK disampaikan. Ironisnya lagi, nilai royalti yang diterima pun sangat tidak proporsional. Sebagai contoh: Satriyo Yudi Wahono [Piyu Padi] hanya menerima royalti konser dari LMK Wahana Musik Indonesia [WAMI] pada tanggal 28 Agustus 2024 sejumlah Rp125.569,00 [BUKTI PT_1]; sedangkan Arie Sapta Hernawan [Ari Bias], pencipta lagu hits yang dinyanyikan oleh Agnez Mo, hanya menerima royalti dari LMK 243 Yayasan Karya Cipta Indonesia [YKCI] pada tanggal 2 Februari 2025 sejumlah Rp955.515,00 [BUKTI PT_2]; dan Denny Farfi. C [Denny Chasmala] pencipta lagu hits yang dinyanyikan oleh Reza Artamevia hanya menerima royalti dari LMK WAMI pada tanggal 10 Juli 2025 sejumlah Rp660.153,00 [BUKTI PT_3]; serta Doadibadai [Badai Kerispatih] hanya menerima royalti dari LMK WAMI pada tanggal 28 Agustus 2024 sejumlah Rp494.945,00 [BUKTI PT_4]; dan Rika Ratika Roslan [Rieka Roslan] hanya menerima royalti dari LMK WAMI sejumlah Rp129.447,00 [BUKTI PT_5]. 33. Bahwa benar, perlu juga dtanggapi, pernyataan Pemohon yang mengutip pendapat dari LMK Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia [PAPPRI], yang menyebut bahwa terdapat dugaan upaya kriminalisasi oleh Pencipta lagu terhadap penyanyi. Pernyataan tersebut sangat melukai dan merendahkan martabat profesi Pencipta lagu. Bilamana terdapat dugaan pelanggaran hak cipta yang disertai dengan alat bukti yang sah dan telah diajukan melalui proses hukum di pengadilan, maka tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hak hukum Pencipta, bukan bentuk kriminalisasi. Menuduh Pencipta melakukan kriminalisasi, justru mencederai prinsip keadilan dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual. 34. Bahwa benar, para Pencipta merasa dirugikan dan diposisikan secara tidak adil oleh pernyataan perihal kriminalisasi dimaksud. Perlu kami tegaskan, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, bertanggal 23 Januari 2025, yang dibacakan pada tanggal 30 Januari 2025, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Agnez Mo telah menggunakan lagu tanpa izin Ari Bias sebagai Penciptanya dan tidak melakukan pembayaran royalti sebagaimana mestinya. “Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat ‘Bilang Saja’ pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta.” 35. Bahwa benar, dalam proses persidangan tersebut, juga terungkap adanya perjanjian yang disembunyikan serta sikap tidak jujur [dishonest conduct] 244 yang tidak diungkapkan di hadapan majelis hakim, yang menjadi salah satu alasan dijatuhkannya putusan yang menyatakan Agnez Mo bersalah. Namun demikian, setelah adanya putusan tersebut, para Pemohon: 28/PUU-XXIII/2025 justru merespons secara reaktif dan menuduh telah terjadi kriminalisasi, sebagaimana tercermin dalam dalil-dalil permohonannya. 36. Bahwa benar, pada masa sebelum berlakunya UU Hak Cipta, praktik yang lazim terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa para artis penyanyi secara umum membawakan lagu-lagu ciptaan Pencipta tanpa melalui mekanisme lisensi atau perizinan formal. Hal ini terjadi karena pada era tahun 1970- an hingga akhir 1980-an, sistem yang berlaku adalah sistem pembayaran “jual putus” atau flat fee, di mana artis maupun Pencipta hanya menerima imbalan satu kali atas penggunaan karya mereka. Dalam praktik tersebut, hak atas karya diperlakukan seolah-olah sebagai barang atau jasa, yang bilamana telah dibayar lunas, maka, secara permanen menjadi milik pihak perusahaan label rekaman. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, perusahhaan label rekaman sering kali diidentikkan dengan produser; meskipun secara terminologi internasional, terdapat pembedaan antara produser dan pemilik perusahaan label rekaman. Akibat dari sistem tersebut, hak ekonomi dari Pencipta dianggap telah beralih sepenuhnya kepada pihak produser setelah terjadi penyerahan awal karya. 37. Bahwa benar, konsekuensinya, selama produser tidak menyatakan keberatan, maka penggunaan lagu oleh artis penyanyi dianggap sah dan tidak dibatasi. Dalam pandangan produser, hal tersebut dianggap tidak prinsipil, karena hak atas rekaman telah sepenuhnya dikuasai dan kewajiban pembayaran kepada Pencipta dianggap telah dilaksanakan. Dengan demikian, produser merasa berwenang memberikan izin tanpa batas kepada artis penyanyi untuk membawakan lagu tersebut. Namun kenyataan historis menunjukkan, bahwa para Pencipta lagu pada era 1960-an hingga 1980-an, tidak menikmati kesejahteraan yang layak. Ini merupakan fakta empirik. Akan tetapi, semenjak diberlakukannya UU Hak Cipta, seluruh aspek tersebut telah diatur secara komprehensif, termasuk mengenai mekanisme lisensi atau perizinan atas penggunaan karya cipta 245 yang secara tegas berada pada otoritas Pencipta. Hal ini tercantum secara jelas dalam Pasal 9 UU Hak Cipta, yang memberikan kepastian hukum atas legalitas penggunaan karya cipta serta menjamin penghormatan terhadap hak ekonomi yang melekat pada diri Pencipta. 38. Bahwa benar, semenjak disahkannya UU Hak Cipta, seluruh aspek mengenai perlindungan hukum atas hak moral dan hak ekonomi diatur secara tegas dan komprehensif, tidak hanya bagi Pencipta, akan tetapi juga bagi pemegang hak terkait. Undang-undang tersebut juga secara rinci mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana maupun upaya hukum perdata, termasuk tata cara serta mekanisme pelaksanaannya. 39. Bahwa benar, persoalan terkait pelaksanaan hak cipta, khususnya dalam sektor pertunjukan konser musik, mulai mencuat ketika Undang-Undang Hak Cipta mulai diimplementasikan oleh Pemerintah melalui otoritas yang berwenang. Permasalahan tersebut kemudian berkembang secara signifikan dan mencapai puncaknya; bagai letusan gunung berapi; sepuluh tahun setelah undang-undang tersebut disahkan. 40. Bahwa benar, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan hak cipta, khususnya di sektor konser musik, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: kesatu, LMKN yang dibentuk pada tahun 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Hak Cipta; kedua, penafsiran atas Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang dijadikan dasar sebagai pengecualian terhadap kewajiban memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, menjadi titik awal munculnya persoalan yang bersifat sistemik dan kemudian mengalami akumulasi hingga memuncak; ketiga, penetapan tarif royalti oleh LMKN pada tahun 2016 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM tidak pernah dievaluasi secara berkala sebagaimana semestinya dilakukan setiap tahun; keempat, peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah disahkan, namun memuat sejumlah ketentuan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta serta memperluas kewenangan LMKn secara melampaui mandat undang-undang; kelima, peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 semakin memperkuat kedudukan LMKN sebagai 246 lembaga yang menjalankan fungsi pembantu Pemerintah, tanpa diimbangi pengawasan dan pembatasan yang memadai; keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengamanatkan kepada Menteri dan LMKN untuk menyusun dan mengoperasionalkan sistem Pusat Data Lagu dan Musik [PDLM] serta Sistem Informasi Lagu dan Musik [SILM] dalam jangka waktu dua tahun sebagai dasar distribusi royalti, namun hingga tahun 2023 kedua sistem tersebut belum efektif maupun terealisasi secara substantif. 41. Bahwa benar, adapun implikasi hukum dan sosial dari kondisi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: kesatu, hak-hak Pencipta telah dilanggar secara sistematis, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi perolehan manfaat ekonomi dari karya ciptanya; kedua, tatanan ekosistem industri musik yang melibatkan penyelenggara, penyanyi, dan Pencipta menjadi tidak berimbang dan cenderung timpang, di mana Pencipta secara konsisten berada pada posisi yang dirugikan; ketiga, munculnya stigma negatif di tengah masyarakat terhadap Pencipta yang memperjuangkan haknya, bahkan hingga menyeret integritas aparatur peradilan, termasuk hakim yang menangani perkara, dengan tuduhan melanggar kode etik; keempat, terbentuknya pemahaman yang keliru di masyarakat mengenai legalitas penggunaan karya cipta tanpa izin sepanjang dilakukan pembayaran, yang didasarkan pada tafsir yang menyimpang terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; kelima, kesalahan struktural dan sistemik tersebut telah mencapai titik kulminasi pada tahun 2025, yang menimbulkan kerugian nyata [actual loss] bagi Pencipta dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar [potential loss] apabila tidak segera dikoreksi melalui instrumen hukum yang tepat; keenam, pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual [DJKI], serta Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi III, tampak lebih memberikan atensi dan keberpihakan terhadap kepentingan artis penyanyi yang merasa terancam, dibandingkan terhadap Pencipta yang telah mengalami kerugian nyata atas pelanggaran haknya. 42. Bahwa benar, adapun bentuk solusi yang bersifat restoratif, guna memulihkan keadilan serta menegakkan kepastian hukum atas hak-hak 247 Pencipta, antara lain sebagai berikut: kesatu, diperlukannya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran konstitusional atas Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, sesuai dengan makna yang semestinya, yakni sebagai ketentuan mengenai hak ekonomi Pelaku Pertunjukan atas fiksasi, dan bukan sebagai norma yang mengecualikan atau menegasikan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta; kedua, iperlukan dorongan terhadap upaya pengujian yudisial [judicial review] atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 karena mengandung ketentuan yang berpotensi bertentangan dengan UU Hak Cipta; ketiga, mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 tentang tarif royalti konser musik, agar relevan dengan perkembangan industri serta menjamin perlindungan hak ekonomi Pencipta secara proporsional; keempat, mendorong Pemerintah untuk meninjau ulang kinerja dan lingkup kewenangan LMKN, dan bilamana keberadaannya tetap dipertahankan, maka nomenklatur kelembagaan perlu disesuaikan agar sejalan dengan amanat Pasal 89 UU Hak Cipta, yakni dengan mengganti namanya menjadi LMK nasional. 43. Bahwa benar, tambahan tanggapan atas Pernyataan Pihak Terkait LMK PAPPRI melalui kuasa hukum Marcellius Kirana Hamonangan atau Marcell atau Marcell Siahaan: kesatu, Misinterpretasi Terhadap Norma UU Hak Cipta. Bahwa pihak terkait LMK PAPPRI telah melakukan penafsiran keliru terhadap substansi UU Hak Cipta, khususnya terhadap pengaturan mengenai subjek hukum yang berhak atas perlindungan undang-undang. Frasa “Pencipta” dalam keseluruhan batang tubuh UU Hak Cipta, termasuk dalam ketentuan Pasal 87 UU Hak Cipta, selalu merujuk pada setiap orang yang menciptakan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Hak Cipta, yang meliputi beragam bentuk karya intelektual, bukan terbatas pada karya musik saja. Oleh karenanya, pendekatan generalisasi bahwa seluruh mekanisme distribusi royalti harus melalui LMKN adalah bertentangan dengan struktur perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta terhadap seluruh jenis ciptaan; kedua, Tidak Ada Kewajiban Bagi Pencipta Menjadi Anggota LMK. UU Hak Cipta tidak mewajibkan 248 setiap Pencipta untuk menjadi anggota LMK guna dapat memperoleh imbalan atas pemanfaatan karya ciptaannya di ruang layanan publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 UU Hak Cipta. Ketentuan tersebut lahir dari prinsip otonomi pencipta dalam mengelola hak atas ciptaannya. Fakta praktik menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme komersialisasi karya cipta berjalan melalui sistem LMK. Sebagai ilustrasi konkret, pertunjukan drama musikal yang mengadaptasi karya sastra [seperti novel Laskar Pelangi] akan tetap tunduk pada izin langsung dari penulis atau pemegang hak cipta, tanpa kewajiban melalui LMK. Hal ini menegaskan bahwa sistem LMK adalah opsional, bukan mandat normatif; ketiga, Fungsi LMK Berdasarkan Kuasa Sukarela [Voluntary Mandate]. LMK beroperasi berdasarkan prinsip kuasa sukarela [voluntary mandate] dari Pencipta, bukan karena kewajiban undang-undang. Fungsi utama LMK adalah mempermudah pengelolaan lisensi dan distribusi royalti atas karya cipta di ruang publik. Oleh sebab itu, Pencipta memiliki hak penuh untuk mencabut kuasa tersebut, baik secara keseluruhan [untuk berpindah ke LMK lain], maupun secara parsial. Praktik pencabutan kuasa tersebut dikenal dalam sistem hukum kekayaan intelektual internasional sebagai mekanisme “Opt-Out”; keempat, Praktik Internasional: Opt-Out, Self- Administering, dan Direct Licence. Dalam praktik internasional, termasuk yang diterapkan oleh PRS for music [Inggris], ASCAP dan BMI [Amerika Serikat], serta MACP [Malaysia]; seluruhnya anggota CISAC sebagaimana halnya LMK WAMI di Indonesia; mekanisme Opt-Out dan Direct Licensing telah menjadi standar. Melalui mekanisme ini, anggota LMK dapat secara sah dan langsung mengelola haknya tanpa perantaraan LMK. Sistem ini juga bertujuan untuk menghindari praktik double collecting [penarikan ganda]. Dalam konteks hukum nasional, hal ini sejalan dan sah menurut Pasal 9, Pasal 81, Pasal 87, serta Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta; kelima, Selaras dengan Praktik Hukum Internasional. Prinsip fundamental dalam sistem manajemen kolektif internasional mengharuskan adanya “License Agreement” atau perjanjian lisensi antara pengguna komersial dengan pemegang hak cipta. Baik melalui kuasa kepada LMK atau secara langsung oleh Pencipta. Hal ini telah menjadi praktik baku 249 dalam sistem LMK global dan sepenuhnya selaras dengan norma yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan sistem hukum kekayaan intelektual internasional. 44. Bahwa benar, dalam sistem hukum Amerika Serikat, dasar normatif yang menjadi pijakan utama adalah Copyright Law of the United States, khususnya Title 17 [BUKTI PT_6]. Ketentuan yang mengatur hak eksklusif atas pertunjukan publik, termasuk konser musik, tercantum dalam Title 17 §106. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur dalam §506, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pidana penjara dan denda diatur dalam Title 18 §2319 [BUKTI PT_7]. Unsur pidana mensyaratkan bahwa pelanggaran dilakukan secara sengaja [willfully], dengan tujuan memperoleh keuntungan komersial, dan dalam bentuk pertunjukan publik tanpa lisensi. Sanksi pidana yang dapat dikenakan mencakup pidana penjara hingga lima tahun untuk pelanggaran pertama, dan maksimal sepuluh tahun untuk pelanggaran berulang, serta denda yang dapat mencapai USD 250.000 per pelanggaran. 45. Bahwa benar, sementara itu, di Inggris, kerangka hukum yang digunakan adalah Copyright, Designs and Patents Act 1988 {CDPA [BUKTI PT_8]}. Pasal 19 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa hak atas pertunjukan publik mencakup konser musik, dan pelanggaran atas hak tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 CDPA. Sanksi yang dikenakan di Inggris pun cukup tegas, yaitu pidana penjara hingga sepuluh tahun dan denda tanpa batas maksimal [unlimited fine]. Baik pelanggaran atas penggunaan tanpa lisensi maupun pelanggaran yang bersifat komersial dapat ditindak secara perdata maupun pidana. 46. Bahwa benar, dari hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik Amerika Serikat maupun Inggris sama-sama mengakui keberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam konser musik. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian melalui jalur perdata umumnya lebih diutamakan terlebih dahulu. Hal ini juga selaras dengan 250 asas Ultimum Remedium yang dianut dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab XVII UU Hak Cipta, yang memuat ketentuan pidana secara rinci dari Pasal 95 hingga Pasal 120 UU Hak Cipta. 47. Bahwa benar, oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam industri pertunjukan musik; baik pelaku pertunjukan maupun penyelenggara konser; untuk memastikan bahwa setiap lagu atau karya cipta yang digunakan telah memperoleh izin yang sah. Izin tersebut dapat diperoleh secara langsung melalui sistem direct license dari pencipta, atau melalui LMK yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketaatan terhadap sistem lisensi yang legal merupakan upaya preventif terhadap risiko pelanggaran hak cipta dan merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dalam menjunjung tinggi perlindungan atas kekayaan intelektual di sektor pertunjukan musik. 48. Bahwa benar, dalam sistem hukum pidana federal Amerika Serikat, perlindungan terhadap hak cipta tidak hanya diberikan melalui mekanisme perdata sebagaimana diatur dalam Title 17 United States Code (U.S.C.), akan tetapi, juga melalui ketentuan pidana yang secara khusus dituangkan dalam Title 18 U.S.C., khususnya Pasal 2319 dan Pasal 2319A. Pasal 2319 mengatur tentang pelanggaran hak cipta secara pidana [criminal infringement of a copyright], dengan merujuk langsung pada unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506(a) Title 17. Dalam norma ini ditegaskan, bahwa setiap tindakan memperbanyak atau mendistribusikan karya cipta tanpa izin, dalam jumlah tertentu dan dalam periode waktu tertentu [sekurang-kurangnya 10 salinan dalam 180 hari dengan nilai melebihi USD 2.500], yang dilakukan secara sengaja dan dengan maksud memperoleh keuntungan komersial, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama lima tahun, denda, atau keduanya. Dalam hal pelanggaran dilakukan secara berulang atau tergolong kejahatan berat [felony], sanksi dapat meningkat hingga 10 tahun penjara. Bahkan untuk pelanggaran dalam skala yang lebih kecil sekalipun, hukum tetap memberikan ancaman pidana maksimal satu tahun penjara. Sistem hukum federal juga mengakomodasi hak korban pelanggaran; dalam hal 251 ini pencipta atau pemilik hak cipta; untuk mengajukan victim impact statement dalam proses penjatuhan pidana. 49. Bahwa benar, lebih lanjut, Pasal 2319A menegaskan pengaturan khusus terhadap tindakan perekaman, reproduksi, atau penyebarluasan pertunjukan musik langsung tanpa izin dari artis atau pelaku pertunjukan. Ketentuan ini secara eksplisit mencakup tindakan merekam suara atau gambar dari konser atau pertunjukan musik live tanpa persetujuan performer, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Sanksi pidana yang dikenakan atas perbuatan ini setara dengan pelanggaran hak cipta pada umumnya, yakni penjara paling lama lima tahun, dan dapat diperberat hingga sepuluh tahun apabila pelanggaran dilakukan secara berulang. Norma ini mempertegas bahwa performa langsung; seperti konser musik; merupakan bagian dari hak eksklusif yang dilindungi secara pidana, setara dengan perlindungan atas hak cipta rekaman atau distribusi digital. 50. Bahwa benar, kedua ketentuan ini; §2319 dan §2319A; secara sistematis menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat menempatkan perlindungan terhadap hak cipta, termasuk dalam sektor pertunjukan musik, pada posisi yang tinggi. Prinsip willfulness [sengaja] dan commercial advantage [keuntungan ekonomi] menjadi unsur utama dalam pemidanaan. Selain itu, struktur hukum ini juga memberikan ruang pengakuan terhadap hak ekonomi dan, secara implisit, hak moral pencipta, karena setiap bentuk penggunaan tanpa izin, meskipun hanya untuk pertunjukan langsung, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks perbandingan dengan sistem hukum Indonesia, pendekatan ini menunjukkan bahwa pelanggaran atas izin penggunaan karya cipta dalam konser musik bukan semata-mata pelanggaran administratif atau perdata, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang berdampak terhadap integritas sistem hukum kekayaan intelektual secara keseluruhan. Oleh sebab itu, konstruksi hukum ini dapat dijadikan referensi dalam memperkuat argumen judicial review terhadap praktik penggunaan karya cipta tanpa izin dalam konser musik di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa sistem hukum yang adil harus memberikan 252 perlindungan seimbang antara pencipta dan pelaku pertunjukan, dengan menjadikan izin sebagai prinsip fundamental, bukan sekadar formalitas administratif. 51. Bahwa benar, dokumen “Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code” sebagaimana diperbarui sampai Desember 2024, merupakan dasar hukum utama bagi perlindungan hak cipta di Amerika Serikat. Ketentuan ini berakar pada mandat Konstitusi Amerika Serikat, khususnya Pasal I ayat 8, yang memberi kewenangan kepada Kongres untuk memajukan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni dengan memberikan hak eksklusif secara terbatas kepada para penulis dan penemu atas karya dan penemuannya. 52. Bahwa benar, secara sistematik, Title 17 terdiri dari 15 bab utama. Bab- bab tersebut mencakup berbagai aspek penting seperti definisi dasar [Bab 1], kepemilikan dan pengalihan hak cipta [Bab 2], durasi perlindungan hak cipta [Bab 3], hingga pelanggaran dan pemulihan hak [Bab 5]. Terdapat pula pengaturan khusus seperti perlindungan ciptaan semikonduktor [Bab 9], serta hak dan prosedur peradilan untuk klaim royalti [Bab 8]. 53. Bahwa benar, salah satu bab kunci dalam regulasi ini adalah Bab 1 [Section 101–121] yang memuat pengertian-pengertian penting tentang apa yang dimaksud dengan ciptaan yang dilindungi. Misalnya, Pasal 102 menegaskan bahwa perlindungan hak cipta mencakup karya orisinal yang diwujudkan dalam medium yang nyata dan dapat dipersepsi atau digandakan, termasuk karya sastra, musik, rekaman suara, karya audiovisual, hingga karya arsitektural. Namun demikian, perlindungan tidak berlaku atas ide, metode, atau konsep per se. 54. Bahwa benar, lebih lanjut, Pasal 106 memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta atas penggunaan dan penggandaan ciptaannya, termasuk hak untuk melakukan distribusi, pertunjukan, tampilan publik, dan penciptaan karya turunan. Hal ini menjadi sentral dalam banyak perkara perdata maupun pidana yang menyangkut pelanggaran hak cipta. 55. Bahwa benar, terkait dengan mekanisme pengawasan dan penegakan, Bab 5 mengatur tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta, 253 termasuk tindakan perdata maupun pidana. Sedangkan dalam kasus-kasus khusus seperti pelanggaran melalui penyiaran daring atau pertunjukan publik di ruang-ruang komersial [misalnya konser musik], ketentuan dalam Pasal 512 dan Pasal 114–115 menjadi rujukan penting dalam perdebatan yuridis terkait distribusi, lisensi wajib, dan remunerasi bagi pemegang hak. 56. Bahwa benar, dalam ranah internasional, Title 17 juga mengadopsi beberapa konvensi global seperti Konvensi Bern, TRIPS, dan Perjanjian WIPO, yang ditegaskan melalui lampiran tambahan [Appendix Q, R, S]. Konsekuensinya, hukum hak cipta Amerika Serikat tidak hanya relevan dalam konteks domestik, tetapi juga mengikat dalam mekanisme internasional; termasuk pengakuan atas karya asing yang memenuhi syarat penerbitan atau kewarganegaraan penulis sesuai ketentuan dalam Pasal 104. 57. Bahwa benar, secara keseluruhan, struktur Title 17 mencerminkan pendekatan komprehensif dalam perlindungan kekayaan intelektual, yang menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kebutuhan publik akan akses terhadap karya kreatif. Dalam konteks perbandingan hukum atau judicial review terhadap rezim hak cipta di Negara Republik Indonesia, Title 17 memberikan preseden yang kuat dalam hal pengakuan moral rights, sistem lisensi eksplisit, perlindungan terhadap pemanfaatan komersial tanpa izin, dan mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak eksklusif pemilik ciptaan. 58. Bahwa benar, Undang-Undang Copyright, Designs and Patents Act 1988 [CDPA 1988] merupakan kerangka hukum utama yang mengatur hak cipta, hak desain, dan hak paten di Britania Raya. Tujuan utama undang- undang ini adalah untuk memperbarui dan merumuskan ulang hukum hak cipta yang berlaku, termasuk memperluas perlindungan terhadap karya pertunjukan dan memberikan landasan hukum atas desain orisinal dan hak kekayaan industri lainnya. Undang-undang ini juga mengatur yurisdiksi pengadilan, ketentuan pidana atas pelanggaran transmisi digital, dan aspek administratif lainnya. 59. Bahwa benar, dalam struktur CDPA 1988, Bagian I mengatur secara sistematik tentang hak cipta. Disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak 254 milik yang melekat secara otomatis atas jenis-jenis karya yang telah ditentukan, yaitu karya tulis, dramatik, musik, seni, rekaman suara, film, siaran [broadcast], serta susunan tipografi dari edisi yang telah diterbitkan. Untuk memperoleh perlindungan, suatu karya harus memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal khusus. 60. Bahwa benar, CDPA 1988 memberikan hak eksklusif kepada pemilik hak cipta untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti penggandaan, distribusi, pertunjukan di depan publik, dan komunikasi kepada publik. Dalam kaitannya dengan moral rights [hak moral], pengarang memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta [right to be identified] dan hak untuk menolak perlakuan yang merendahkan karya mereka [right to object to derogatory treatment]. Hal ini menegaskan pentingnya pengakuan personal atas hubungan antara pencipta dan karya ciptanya, yang berlaku bahkan bila hak ekonomi telah dialihkan. 61. Bahwa benar, karya yang tergolong dalam cakupan perlindungan hak cipta meliputi: kesatu, karya sastra, dramatik, dan musik yang telah direkam secara tertulis atau media lainnya; kedua, karya seni termasuk lukisan, gambar, peta, patung, fotografi, bangunan, dan karya kerajinan artistik; ketiga rekaman suara dan film, termasuk soundtrack yang menyertainya; keempat, siaran [broadcast] yang disalurkan melalui transmisi elektronik dan memenuhi syarat penerimaan publik; kelima, susunan tipografi dari edisi yang telah diterbitkan. 62. Bahwa benar, pasal-pasal dalam CDPA 1988 juga merinci konsep “pengarang” sebagai pencipta karya, dan menyebutkan bahwa dalam konteks karya buatan komputer, pengarang adalah pihak yang mengatur penciptaannya. Kepemilikan awal hak cipta secara umum berada pada pencipta, kecuali karya tersebut dihasilkan dalam hubungan kerja, di mana hak cipta dimiliki oleh pemberi kerja. 63. Bahwa benar, dalam aspek durasi, hak cipta atas karya sastra, musik, dramatik, dan seni berlaku selama 70 tahun sejak kematian pencipta. Jika pencipta tidak diketahui, maka durasi dihitung sejak karya tersebut dibuat atau dipublikasikan pertama kali. Untuk karya komputer atau karya 255 yang diciptakan secara kolektif, durasinya berbeda dan disesuaikan dengan konteks penciptaannya. 64. Bahwa benar, sebagai ketentuan tambahan, CDPA 1988 juga mengatur perlindungan terhadap siaran satelit, transmisi internet, serta skema pemberian izin [licensing] dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. 65. Bahwa benar, belajar dari artikel Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, pada jurnal ACTA LAW JOURNAL, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, volume 3 nomor 2 bulan Juli tahun 2025 halaman 92 sampai 102 [BUKTI PT_9]; bahwa, tulisan ini berangkat dari keresahan publik, terhadap maraknya konflik antara para pencipta lagu dan penyanyi di Negara Republik Indonesia, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan luas, baik di media massa maupun ruang-ruang diskusi akademik. 66. Bahwa benar, seluruh pihak yang berselisih justru merujuk pada UU Hak Cipta sebagai dasar pembenar atas posisi masing-masing. Bahkan, dalam beberapa hal, para pihak menggunakan pasal yang sama dengan tafsir yang bertolak belakang. Fenomena ini menyiratkan satu persoalan mendasar: bahwa norma hukum yang seharusnya memberikan kejelasan dan kepastian, justru menyisakan ruang tafsir yang kontradiktif dan membingungkan. Pertanyaannya: apakah akar masalahnya terletak pada substansi undang-undangnya, atau justru pada praktik implementasi dan regulasi turunannya? 67. Bahwa benar, melalui pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menyodorkan satu tawaran metodologis untuk memperbaiki kualitas regulasi hak cipta, yaitu dengan menerapkan metode ROCCIPI, yang diperkenalkan oleh Ann dan Robert Seidman. ROCCIPI adalah akronim dari Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap norma hukum disusun secara sistematis, konsisten, dan berpihak pada keadilan substantif. 68. Bahwa benar, misalnya, dalam aspek rule, pembentuk undang-undang seharusnya menghindari formulasi yang ambigu atau multitafsir, dan 256 sebaliknya, menyusun norma secara hierarkis, jelas, dan saling menguatkan. Norma pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta seringkali ditafsirkan sebagai pembatal Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta, menunjukkan lemahnya konstruksi rule dalam norma tersebut. 69. Bahwa benar, selanjutnya, aspek opportunity dan capacity mendorong agar regulasi memberikan peluang yang adil bagi semua pihak yang menjadi subjek hukum, dan memastikan adanya kapasitas kelembagaan serta pemahaman aktor pelaksana terhadap norma-norma yang diatur. Dalam praktiknya, tidak semua pencipta memiliki akses dan kemampuan untuk menegakkan haknya. 70. Bahwa benar, ketimpangan ini bisa terjadi karena regulasi yang disusun tanpa mempertimbangkan keadilan aksesibilitas. Dalam aspek communication, proses penyusunan undang-undang seyogianya melibatkan komunikasi yang inklusif dan terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya mereka yang sehaluan dengan penyusun naskah. Sedangkan interest mengajak untuk mengkaji kepentingan siapa yang dilayani oleh undang-undang: apakah benar untuk rakyat banyak, atau sesungguhnya mengakomodasi kelompok dominan secara diam-diam. 71. Bahwa benar, aspek process dan ideology menjadi pilar terakhir yang tak kalah penting. Proses pembentukan undang-undang harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik yang bermakna, serta berlandaskan pada ideologi negara: Pancasila. 72. Bahwa benar, norma hukum tidak boleh membiarkan ekses eksploitatif atas hak individu oleh struktur kekuasaan atau pasar. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang tidak hanya berkewajiban memahami doktrin hukum secara akademis, tetapi juga wajib mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan sosial. 73. Bahwa benar, artikel ini juga menyoroti perlunya pemahaman mendalam atas konsep epistemologis, teleologis, dan aksiologis dalam menyusun UU Hak Cipta. Epistemologi berbicara tentang pemahaman substansial atas hak cipta, sejarahnya, serta ruang lingkupnya; teleologi merujuk pada tujuan filosofis dari lahirnya perlindungan hukum terhadap karya; sementara aksiologi berkenaan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan 257 yang harus terkandung dalam norma. Bilamana substansi hukum hak cipta disusun oleh pihak-pihak yang tidak memahami ketiganya secara komprehensif, maka besar kemungkinan norma yang dihasilkan hanya menjadi formalitas kosong tanpa dampak riil terhadap pelindungan para pencipta. 74. Bahwa benar, dalam konteks pelindungan karya, artikel ini secara gamblang membedakan antara hak cipta [moral dan ekonomi] dengan hak salin atau copyright atas rekaman. Misalnya, pencipta lagu tetap memegang hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, sementara perusahaan label rekaman atau pihak produser memegang hak atas phonogram hasil produksi. Distingsi antara pencipta, pemilik lisensi, dan pemilik salin menjadi sangat penting untuk diatur secara rinci agar tidak menimbulkan kekeliruan dan konflik, seperti yang selama ini sering terjadi dalam industri musik nasional. 75. Bahwa benar, Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. juga menyarankan agar kategori ciptaan tidak lagi dirumuskan dalam bentuk daftar statis sebagaimana Pasal 40 UU Hak Cipta, akan tetapi, dikembangkan menjadi klasifikasi berbasis genus dan species, seperti literary works, visual works, dan musical works. Hal ini akan sangat berguna untuk menyusun hak- hak spesifik atas tindakan memperbanyak [reproduction] dan mengumumkan [making available to the public], serta mempermudah klasifikasi dalam konteks penegakan hukum maupun pengelolaan lisensi. 76. Bahwa benar, akhirnya, artikel ini menekankan bahwa lembaga-lembaga seperti LMK dan LMKn harus didesain dengan pendekatan kelembagaan yang konsisten terhadap prinsip hukum perdata. LMK bukan organ negara, melainkan penerima kuasa dari pencipta secara sukarela. Oleh karena itu, segala bentuk pengambilan alih kewenangan perdata oleh negara melalui lembaga seperti LMKn harus dihindari demi menjaga prinsip otonomi pencipta atas hak ekonominya. 77. Pengalaman implementasi UU Hak Cipta yang banyak menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian hukum hendaknya menjadi pelajaran penting agar pembentukan norma ke depan tidak lagi diwarnai kepentingan politis atau semata-mata tekanan kelompok kuat [the haves]. Sudah waktunya 258 hukum hak cipta di Negara Republik Indonesia benar-benar disusun berdasarkan nalar ilmiah, partisipasi publik, dan kepentingan keadilan. PETITUM Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Menerima Tambahan Keterangan Para Pemohon Pihak Terkait Lagsung dan Pemohon Terkait Tidak Langsung pada Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025; 2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pihak Terkait Langsung dan Pemohon Terkait Tidak Langsung untuk seluruhnya; 3. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan bahwa, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 259 6. Menyatakan bahwa, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU- XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Menyatakan bahwa, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Menyatakan bahwa, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau Bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono]. [2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk., mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9 sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Royalti Piyu Padi (Salinan Surat WAMI, Nomor 2024/VIII/WAMI/ DIST/001, tanggal 28 Agustus 2024); 260 2. Bukti PT-2 : Royalti Ari Bias (salinan Kuitansi KCI Nomor: KCI/MD2502/2157); 3. Bukti PT-3 : Royalti Denny Chasmala (salinan surat CISAC Nomor 2025/VI/WAMI/DIST/001, bertanggal 10 Juli 2025); 4. Bukti PT-4 : Bukti Transfier Royalti Badai Kerispatih; 5. Bukti PT-5 : Bukti Transfer Royalti Rieka Roslan; 6. Bukti PT-6 : Copyright Law of the United States [Title 17]; 7. Bukti PT-7 : US Crimes and Criminal Procedure [Title 18]; 8. Bukti PT-8 : Copyright, Designs and Pattents Act 1988; 9. Bukti PT-9 : Acta Law Journal, Volume 3 Nomor 2; Selain itu, Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk., juga mengajukan keterangan tertulis saksi bernama David Otmar Veda Koestwoyo, yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 dan tidak disampaikan dalam persidangan. Keterangan tertulis saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: I. URAIAN Saya adalah putra kedua dari almarhum Yon Koeswoyo. Dan saya adalah salah satu pihak yang mengetahui beberapa perbuatan manipulatif band TKoos, khususnya yang dilakukan oleh leader band tersebut, baik secara langsung, dari berbagai sumber informasi yang disampaikan oleh para penggemar KoesPlus® dan Koes Bersaudara di berbagai daerah, maupun dari orang- orang yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Semua perbuatan manipulatif tersebut terbukti sangatlah berdampak terhadap keluarga besar kami, yaitu keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Apa yang dilakukan oleh band Tkoos selama mereka menjadi band pelestari lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara, telah membuat keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara menjadi sangat tidak nyaman. Dan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Perbuatan manipulatif yang saya maksudkan disini lebih mengarah kepada penggiringan opini, pemutarbalikan fakta, pengkhianatan yang menyangkut harga diri dan nama baik almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo, serta "dark marketing" yang dilakukan band TKoos dan oleh beberapa kolega band Tkoos, 261 yang dengan sengaja mengaburkan status garis keturunan personil band Tkoos itu sendiri. Hal ini bisa diilustrasikan sudah terjadi di berbagai event, terhitung sejak band Tkoos mulai mendapat perhatian dari publik. Sehingga tidaklah sedikit yang beranggapan bahwa band Tkoos adalah garis keturunan dari keluarga KoesPlus®. Benar adanya, jika band Tkoos pernah mengklarifikasi hal tersebut di beberapa media, setelah issue garis keturunan ini semakin mengganggu dan terdengar di lingkaran keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Tetapi, faktanya klarifikasi tersebut tidaklah tepat sasaran. Mungkin dikarenakan band Tkoos bukanlah band major label dan bukan band ternama, sehingga klarifikasi tersebut kurang mendapat perhatian dari publik. Sehingga, pembiaran pun terjadi lagi. Celah ambigu terus dimanfaatkan oleh band Tkoos dan koleganya untuk menjaga eksistensi. Yang saya ketahui, issue mengenai garis keturunan terus berlanjut hingga tahun 2023. Issue mengenai garis keturunan ini dihembuskan kembali oleh kolega dekat band Tkoos. Kolega tersebut, adalah seorang wanita yang berdomisili di Balikpapan. Yang mana, kolega tersebut mengaku kenal baik dengan band Tkoos dan sering bekerja sama dengan band Tkoos. Dalam beberapa kesempatan, kolega tersebut dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa, “band Tkoos adalah titisan dan cucu dari personil KoesPlus®”. Hal ini, kerap kali ia sampaikan kepada orang-orang yang cukup memiliki pengaruh di Balikpapan. Dan faktanya, banyak dari mereka yang percaya dengan informasi tersebut. Informasi mengenai issue garis keturunan ini saya dapatkan dari teman dekat saya, yang juga berdomisili di Balikpapan. Yang kebetulan pada saat itu, teman dekat saya dimintai tolong oleh beberapa pengurus sebuah komunitas besar di Balikpapan yaitu Komunitas BLC [Balikpapan Ladies Club] untuk menjadi donatur dalam perhelatan acara anniversary komunitas tersebut, yang berencana mengundang band Tkoos sebagai bintang tamu. Betapa terkejutnya teman saya, ketika mengetahui mayoritas anggota dan pengurus di Komunitas BLC tersebut, mengatakan bahwa band Tkoos 262 adalah titisan dan cucu dari personil KoesPlus®. Dan menurut pengakuan mereka, informasi ini mereka dapatkan dari kolega band Tkoos tersebut. Pada saat itu juga, teman dekat saya bahkan sempat mengkonfrontir kolega band Tkoos tersebut di hadapan beberapa pengurus Komunitas BLC yang kemudian terjadilah perdebatan. Dan akhirnya, pengakuan dari kolega band Tkoos itu terpatahkan, karena teman dekat saya menyampaikan fakta yang sebenarnya. Bahwa band Tkoos bukanlah garis keturunan dari keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Hal lain yang saya ketahui terkait penggiringan opini dan pemutarbalikkan fakta yang dilakukan oleh band Tkoos adalah mengenai surat perjanjian yang dibuat pada tahun 2018 dan sah secara hukum antara keluarga almarhum Tonny Koeswoyo dengan band Tkoes / Tkoos. Dalam perjanjian ini, keluarga almarhum Tonny Koeswoyo diwakili oleh ahli warisnya yang bernama Damon Koeswoyo. Isi dari surat perjanjian tersebut, mengenai permintaan dari keluarga almarhum Tonny Koeswoyo agar band Tkoos diwajibkan setiap bulannya memberikan apresiasi yang hanya dikhususkan untuk karya lagu yang diciptakan oleh almarhum Tonny Koeswoyo, dengan hak dan kewajiban serta nominal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sepengetahuan saya, di awal perjanjian itu berlaku, semuanya masih berjalan kondusif. Sampai pada akhirnya mulai bermunculan issue negatif terkait perjanjian tersebut. Issue yang saya maksudkan di sini adalah beredarnya informasi mengenai apresiasi yang seharusnya dibayarkan hanya untuk keluarga almarhum Tonny Koeswoyo, namun faktanya, perjanjian tersebut diklaim oleh band Tkoos sebagai pembayaran apresiasi untuk keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Issue ini tersebar luas, baik di kalangan komunitas penggemar KoesPlus® dan Koes Bersaudara, band-band pelestari lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara, publik secara umum, bahkan sempat menjadi issue hangat di dalam keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Jujur saja, issue ini membuat kami keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara menjadi tidak nyaman. 263 Ini bukan sekedar persepsi saya. Secara pribadi, hal ini saya ketahui dikarenakan banyaknya orang yang saya kenal, yang baru saya kenal, bahkan dari pihak keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara sendiri bertanya dengan saya, terkait informasi yang beredar di publik, mengenai perjanjian apresiasi tersebut. Beberapa pertanyaan yang sering muncul dari banyak orang dan sering ditanyakan kepada saya, kira-kira seperti ini; ● "Itu Tkoos bukannya sudah bayar royalti ya, ke keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara?" ● "Agusta [leader band Tkoos] bukannya sudah bayar royalti untuk keluarga KoesPlus® lewat mas Damon?" ● "Mas David, tolong bilangin mas Damon dong... Tkoos kan sudah bayar royalti setiap bulan untuk keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Itu uangnya ke mana? Jangan begitu lah..." ● "Mas David, memangnya benar ya, kalau Tkoos itu sudah bayar royalti untuk keluarga besar KoesPlus®?" ● "Vid, itu si Damon setiap bulan katanya terima royalti untuk keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara dari Tkoos, emang bener?" Setiap kali saya balik bertanya mengenai siapa yang menyampaikan informasi tersebut, hampir semua yang saya tanyakan menjawab, mengetahui informasi tersebut dari leader band Tkoos. Hanya segilintir orang dan termasuk keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara yang mendengar informasi tersebut dari pesan berantai. Selama beberapa tahun, sejak perjanjian royalti itu dibuat, penjelasan demi penjelasan harus saya sampaikan, meskipun sering kali terjadi perdebatan antara saya dengan lawan bicara. Hal ini terus saya lakukan, sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi. Yang bertujuan agar khalayak tidak memiliki asumsi negatif, tentang keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Saya mampu menjelaskan hal tersebut, dikarenakan Damon Koeswoyo, ahli waris almarhum Tonny Koeswoyo sempat berbagai cerita kepada saya dan sempat menunjukkan bukti surat perjanjian antara band Tkoos dengan keluarga almarhum Tonny Koeswoyo. Saya mengetahui perjanjian tersebut, dari tahap rencana sampai perjanjian itu akhirnya disahkan. 264 Apa yang dilakukan oleh band Tkoos terkait surat perjanjian apresiasi, adalah tindakan pemutarbalikkan fakta yang bertujuan untuk menggiring opini publik demi menjatuhkan citra dan nama baik keluarga almarhum Tonny Koeswoyo. Dan secara sadar saya sampaikan, bahwa tindakan tersebut adalah tindakan untuk mengadu domba keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara lainnya dengan keluarga almarhum Tonny Koeswoyo. Sekitar akhir tahun 2021. Ada kejadian yang lagi-lagi terindikasi sebagai penggiringan opini dari leader band Tkoos. Ada salah satu personil band pelestari KoesPlus® dan Koes Bersaudara yang kebetulan kami keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara mengenalnya dengan baik, menyampaikan sebuah informasi kepada saya melalui telepon. Informasi ini saya dapatkan, sesaat setelah personil band pelestari tersebut berkomunikasi melalui telepon dengan leader band Tkoos perihal status di media sosial dari Damon Koeswoyo mengenai keterlambatan pembayaran apresiasi dari band Tkoos yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang mana kemudian menurut pengakuan leader band Tkoos kepada salah satu personil band pelestari tersebut bahwa band Tkoos telah di somasi oleh keluarga besar Koeswoyo, dan menggunakan pengacara dari Chicha Koeswoyo. Masih dalam percakapan tersebut, leader band Tkoos juga beranggapan bahwa apresiasi yang mereka berikan tersebut sudah mencakup 4 keluarga besar Koeswoyo, termasuk keluarga almarhum Murry. Faktanya adalah: ● Chicha Koeswoyo tidak pernah bersentuhan dengan masalah pelestarian lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara; ● Pada saat itu, kami keluarga besar Koeswoyo tidak pernah melayangkan somasi kepada band Tkoos; ● Penggiringan opini kembali dilakukan oleh leader band Tkoos. Pengakuannya, sama saja dengan mencederai perjanjian yang sudah dibuat antara band Tkoos dengan keluarga almarhum Tonny Koeswoyo. 265 Tujuannya, untuk mengaburkan fakta dan mencari pemberaran, dengan cara menyampaikan informasi bohong kepada khalayak. Terkait persekongkolan dan pengkhianatan yang terjadi ditahun 2014, yang menyangkut harga diri dan nama baik almarhum ayah saya Yon Koeswoyo serta keluarga besar Koeswoyo. Leader dari band Tkoos adalah salah satu oknum dari beberapa oknum yang terlibat dalam konflik permasalahan internal keluarga almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo. Nama leader band Tkoos dikatakan oleh pihak yang sedang berkonflik sangat mengenal dirinya, sangat mengetahui dan ikut menyaksikan kejadian atau perkutatan, yang menjadi pemicu konflik di internal keluarga almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo. Pihak yang sedang berkonflik juga mengatakan, bahwa leader band Tkoos yang dimaksud telah menjadi bagian dari persekongkolan dan pengkhianatan besar dalam lingkaran internal keluarga almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo. Saya bisa mengetahui hal ini, karena pada waktu itu, saya sempat beberapa kali berkomunikasi langsung dengan pihak yang sedang berkonflik. Dan pembicaraan kami cukup intens. Baik melalui telepon dan chat, serta media sosial. Setelah saya mengetahui semua duduk permasalahan serta oknum- oknum yang terlibat, satu persatu oknum tersebut saya hubungi melalui telepon. Saya hanya ingin memastikan, apakah oknum-oknum tersebut mengenal dan berhubungan dengan pihak yang sedang berkonflik, serta mengetahui pemicu konflik yang terjadi. Dari beberapa oknum yang saya hubungi, satu orang mengaku kenal dan mengetahui pemicu konflik, dua orang lainnya hanya mengaku kenal saja, dan satu orang lagi mengaku tidak kenal sama sekali dengan orang yang sedang berkonflik dan merasa difitnah. Dan satu orang tersebut adalah leader dari band Tkoos. Karena bantahan itu, akhirnya saya tanyakan kembali kepada pihak yang berkonflik. Dan dengan sangat yakin, pihak yang berkonflik mengatakan semua bantahan yang dikatakan leader band Tkoos itu adalah kebohongan. 266 Dan pihak yang berkonflik berkata kepada saya sangat bersedia dan siap untuk dikonfrontir. Kemudian saya menghubungi kembali leader band Tkoos tersebut. Dan jawabannya tetap sama. Lalu saya bertanya untuk yang terakhir kali, "Apakah mas siap untuk saya konfrontir?"; Jawabannya, "Saya siap mas." Karena semua pihak bersedia untuk dikonfrontir, maka saya mengundang semua oknum yang namanya disebutkan dalam permasalahan itu untuk berkumpul di rumah salah satu penggemar KoesPlus® dan Koes Bersaudara di daerah Bintaro. Hari itu saya didampingi oleh istri saya dan sepupu saya [adik bungsu dari Chicha Koeswoyo]. Dan yang hadir ditempat itu adalah pemilik rumah, dua orang personil band pelestari, dan oknum- oknum yang disebut namanya dalam permasalahan tersebut termasuk leader dari band Tkoos. Pihak yang sedang berkonflik tidak bisa hadir karena sedang berada di Kupang. Setelah semua berkumpul, saya menghubungi pihak yang berkonflik melalui telepon genggam. Yang kemudian saya gunakan loudspeaker agar pembicaraan terdengar oleh semua yang hadir. Kemudian, pihak yang berkonflik memulai pembicaraan untuk mengklarifikasi. Semua mendengarkan. Dan tiga orang oknum mengakui, satu orang oknum tetap membantah. Dan orang itu adalah leader band Tkoos. Setelah terjadi perdebatan dan bantahan yang cukup sengit, pihak yang berkonflik akhirnya menantang leader band Tkoos untuk bersumpah Al-Qur’an. Keadaan tempat hening sejenak. Kemudian, hal yang mengejutkan terjadi. Leader dari band Tkoos dengan suara lirih mengakui bahwa dirinya kenal dengan pihak yang berkonflik dan mengakui semua cerita yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak yang berkonflik, adalah benar adanya. Kejadian ini, membuat harga diri dan nama baik almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo dan keluarga Koeswoyo menjadi tercoreng. Mengingat pada masa itu, band Tkoos dan oknum-oknum yang terlibat dalam konflik, adalah orang-orang yang sedang dekat dengan almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo. Sekitar tahun 2017, terkait informasi mengenai acara peluncuran buku oleh band Tkoos di foodcourt Salsa, Sumarecon Mall Serpong, yang menurut 267 informasi akan dihadiri oleh almarhum ayah saya Yon Koeswoyo. Tiba tiba muncul sebuah pengakuan singkat dari mulut almarhum ayah saya. Saat itu kebetulan kami sedang pergi berempat. Saya, almarhum ayah saya, Yon Koeswoyo, istri saya, dan kakak saya, kami sedang dalam perjalanan pulang sehabis makan. Beliau berkata, "Wah, papa nggak tahu itu. Nggak ada info apa-apa. Memang berengsek itu Tkoos, kebiasaan dari dulu suka jual-jual nama orang!" Almarhum ayah saya mengatakannya dengan mimik yang serius. Nada ketidaksukaan dan kekecewaan sangat terasa sekali. II. SIMPULAN 1. Bahwa benar, berdasarkan URAIAN yang telah disampaikan, saya, David Otmar Veda Koeswoyo bin Yon Koeswoyo [almarhum], secara tegas menyatakan, bahwa kelompok musik yang menamakan diri mereka sebagai Tkoos, telah terang benderang melakukan serangkaian tindakan manipulatif yang mencederai martabat dan kehormatan keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara; 2. Bahwa benar, perilaku manipulatif tersebut, meliputi penggiringan opini publik serta penyebaran informasi yang menyesatkan, termasuk klaim keliru mengenai garis keturunan dan penafsiran sepihak atas perjanjian tertentu. Tindakan-tindakan ini, secara nyata ditujukan untuk menimbulkan ambiguitas terkait status serta motivasi dari pihak keluarga, dan telah berdampak serius terhadap nama baik Keluarga Besar Koeswoyo di ranah sosial; 3. Bahwa benar, dampak moral, emosional, dan sosial yang timbul dari tindakan tersebut, menimbulkan urgensi perlunya sikap tegas yaitu pelarangan Tkoos membawakan semua lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara tanpa terkecuali, dalam menghadapi bentuk-bentuk manipulasi serupa. Sekali lagi, demi menjaga kehormatan dan integritas keluarga KoesPlus® dan Koes Bersaudara. 4. Bahwa benar, hal ini berkaitan erat dengan perkara permohonan Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 dan 28/PUU-XXIII/2025, khususnya dalam konteks penegasan pentingnya mekanisme perizinan lisensi langsung [direct license] secara sah, sebelum suatu karya cipta, khususnya lagu, 268 digunakan oleh pihak lain. Mekanisme ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap hak moral pencipta maupun ahli warisnya, sebagaimana dijamin konstitusi dalam UU Hak Cipta. [2.9] Menimbang bahwa para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk., telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 15 Agustus 2025, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan sebagai berikut: KESIMPULAN PARA PEMOHON A. PENDAHULUAN Persidangan yang berlangsung ini sesungguhnya telah menghadirkan perdebatan konstitusional yang penting, di mana seluruh masyarakat dapat menarik pelajaran berharga mengenai perlindungan hak-hak warga negara, kepastian hukum yang adil, serta keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan kebebasan pelaku pertunjukan. Prinsip negara hukum bukanlah sesuatu yang hadir secara instan, melainkan cita ideal yang pencapaiannya membutuhkan konsistensi, keberanian, dan kesungguhan dalam menjaga agar norma hukum tidak merugikan warga negara. Namun, tantangan terhadap prinsip tersebut justru sering datang dari ketidakjelasan rumusan norma yang diundangkan. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, yang mewajibkan adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tanpa memperjelas mekanisme perizinan (apakah melalui direct license atau indirect license via LMK/LMKN), adalah contoh nyata dari ketidakpastian hukum yang membuka peluang multitafsir. Ketentuan ini semakin memberatkan ketika dikaitkan dengan Pasal 113 ayat (2) yang memuat ancaman pidana, sehingga pelaku pertunjukan tetap berisiko dipidana meskipun telah membayar royalti sesuai ketentuan LMK/LMKN. Dalam pandangan Para Pemohon, hukum tidak boleh hanya dilihat sebagai teks dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus mampu hidup dan berkembang melalui putusan-putusan pengadilan yang berkualitas (firm jurisprudence). Ketidakjelasan norma dan ancaman pidana yang mengikutinya justru berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28G ayat (1) 269 UUD NRI 1945 tentang hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan kebebasan berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh karena itu, adalah wajar jika Para Pemohon menaruh harapan besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga prinsip-prinsip negara hukum, memberikan kepastian hukum yang adil bagi pelaku pertunjukan, serta memastikan bahwa hak- hak konstitusional warga negara tetap terlindungi dari ketidakjelasan dan potensi kriminalitas akibat rumusan norma yang multitafsir. B. PASAL 9 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 28 D AYAT (1) UUD RI 1. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta membuka ruang penafsiran bahwa pelaku pertunjukan wajib terlebih dahulu meminta izin pencipta/pemegang hak cipta sebelum membawa atau menampilkan karya ciptaan di panggung pertunjukan. Padahal di sisi lain pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menyatakan “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif”. 2. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membuka ruang tafsir baru dari pemegang hak cipta bahwa mereka memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pelaku pertunjukan membawakan atau menampilkan karya ciptaan mereka di panggung pertunjukan. 3. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membawa ruang tafsir baru mengenai izin langsung (direct licensing) yang harus dimintakan oleh pelaku pertunjukan kepada pencipta/pemegang hak cipta atau ahli waris mereka. 4. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena konsep indirect licensing yang sesungguhnya dianut oleh UU Hak Cipta seolah-olah menjadi tidak berlaku lagi karena pencipta (pemegang hak cipta atau ahli warisnya berhak untuk mewajibkan pelaku pertunjukan meminta izin langsung (direct licensing) dari mereka dan izin itu harus diperoleh sebelum 270 pelaku pertunjukan membawakan/menampilkan karya ciptaan pencipta di panggung-panggung pertunjukan. 5. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membuka ruang penafsiran baru yaitu pelaku pertunjukan yang tidak meminta izin terlebih dahulu dari pencipta/pemegang hak cipta boleh dihukum pidana karena membawakan karya tanpa izin lebih dahulu. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (selanjutnya disebut “UU MK”), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2022 nomor 143) (Selanjutnya disebut “UU PPP”) mengatur mengenai salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK Juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK PUU), Permohonan pengujian Undang- Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil; 8. Bahwa obyek (objectum litis) permohonan a quo adalah Pengujian Materiil Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”) terhadap Undang- 271 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 45”); 9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut “PMK Hukum Acara PUU”) menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perpu”; 10. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Undang-Undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; 11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon memohonkan Pengujian Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka baik secara yurisdiksi dan kompetensinya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. 12. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK secara tegas menyebutkan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 13. Bahwa kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK “yang dimaksud dengan Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang dirugikan adalah Hak-Hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”, yang oleh Mahkamah Konstitusi sejak lahirnya Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU- 272 V/2007 telah ditentukan yang menjadi acuan untuk dapat dikatakan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dimiliki Pemohon, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. Hak dan/atau kewenangan tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. C. PASAL 113 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA BERTENTANGAN DENGAN PELANGGARAN TERHADAP PASAL 28E AYAT (3) UUD RI 14. Bahwa Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membuka tafsir baru bahwa sekalipun pelaku pertunjukan dan atau penyelenggara pertunjukan telah membayar royalti melalui LMK/LMKN, mereka tetap dapat dihukum pidana jika mereka membawakan karya cipta dari pencipta tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta/pemegang hak cipta. 15. Bahwa Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum karena membuka tafsir baru bahwa pelaku pertunjukan dan atau penyelenggara pertunjukan yang tidak meminta izin langsung (Direct Licensing) dapat dihukum pidana karena tidak ada izin langsung (Direct Licensing) dari pemegang hak cipta/pencipta atau Ahli warisnya. 16. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V berprofesi sebagai Pelaku Pertunjukan yang secara bersama-sama mempertunjukkan atau menampilkan ciptaan berupa lagu-lagu ciptaan orang lain maupun ciptaan sendiri yang tergabung dan dikenal dengan Grup Musik bernama TKOOS Band. Band ini telah secara konsisten aktif menampilkan karya-karya musik sejak tahun 2007, termasuk lagu-lagu lawas dari musisi legendaris Indonesia 273 antara lain D’Mercys, Koes Plus serta lagu-lagu lawas Barat seperti The Beatles dan Everly Brothers. Pemohon I hingga Pemohon V telah mengalami penolakan pemberian izin untuk mempertunjukkan Ciptaan Lagu karya Band Koes Plus yang dikenakan tanpa batas waktu dan sesungguhnya penolakan pemberian izin/pelarangan ini merupakan akibat dari kesalahpahaman semata-mata dan telah diliput oleh berbagai media massa pada tahun 2023. Pemohon I hingga Pemohon V tentu memahami keputusan penolakan pemberian izin/pelarangan tersebut dan juga telah meminta maaf secara terbuka manakala ada hal-hal yang dianggap tidak pada tempatnya. 17. Bahwa penolakan pemberian izin/pelarangan yang dialami oleh Pemohon I hingga Pemohon V untuk mempertunjukkan Ciptaan berupa seluruh lagu ciptaan dari band tertentu tersebut adalah kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual karena telah terjadi dan memiliki hubungan sebab- akibat antara kerugian tersebut dengan berlakunya Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Dengan dikabulkannya permohonan dari Para Pemohon maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. 18. Bahwa Pemohon I hingga Pemohon V tidak dapat lagi mempertunjukkan seluruh lagu-lagu ciptaan band tertentu telah berdampak pada citra di masyarakat yang pada umumnya memojokkan Pemohon dan memberikan kesan seolah-olah ada penggunaan secara komersial tanpa memperhatikan hak ekonomi Pencipta, padahal lagu-lagu yang dibawakan tersebut telah dibayarkan royaltinya oleh Pemohon I hingga Pemohon V dan/atau penyelenggara pertunjukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN). 19. Bahwa Pemohon VI Merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku Pertunjukan secara sendiri yang telah melakukan Pertunjukan Ciptaan sejak tahun 1968 dan dijuluki sebagai Lady Rocker Pertama oleh majalah Musik Aktual pada tahun 1970. Sebagai seorang penyanyi telah merilis karya musik seperti Album Biarawati (Irama Tara, Jakarta, 1978) melahirkan hits lagu”Biarawati”; Kuil Tua (Irama Tara, Jakarta, 1979); Mentari Kelabu (Irama Tara, Jakarta, 1980); Puas (Irama Tara, Jakarta, 1981); Ooh! (Irama Tara, Jakarta 1983); Jakarta Blue Jeansku 274 (Irama Tara, Jakarta, 1984); Gerhana (Insan Record, Jakarta, 1987); Take Me with You (Logiss Record, Jakarta, 1994); Berdayung Sampan (SKI, Jakarta, 1995); Skali Lagi! (SKI, Jakarta, 1996); serta single lagu Cinta Negri Serumput (SKI, Jakarta, 1997 duet bersama Ian Kasela). 20. Bahwa meskipun seiring dengan masa “menurunnya popularitas seorang penyanyi”, tetapi Pemohon VI tetap melakukan aktivitas bernyanyi dalam rangka penghidupan (mencari nafkahnya). Faktanya secara personal brand/merek yang melekat pada Pemohon VI sebagai Lady Rocker, permintaan menyanyi secara komersial banyak ditawarkan kepada Pemohon VI, tidak selalu membawakan lagu hits ciptaan sendiri, tetapi Pemohon VI diminta penyelenggara pertunjukan untuk membawakan lagu rock dari pencipta lagu lain yang pasti dikenal oleh masyarakat setidaknya audiensi pada acara yang diselenggarakan saat itu (karena berdasarkan permintaan). Pemohon VI yang talentanya adalah bernyanyi, tidak mungkin bertahan jika tidak bernyanyi (tidak bekerja) dengan hanya membawakan lagu ciptaan sendiri. Tentu Pemohon VI harus mengikuti kekinian dengan menyanyikan lagu-lagu yang sedang hits atau tren dengan memperhatikan hak ekonomi pencipta dengan pemberian imbalan yang wajar melalui Lembaga Manajemen Kolektif. 21. Bahwa dalam polemik yang sedang terjadi saat ini timbul ketakutan membawakan/mempertunjukkan lagu rock karya cipta Pencipta lagu lain karena dapat dikenakan sanksi pidana, yang mana berarti selain menghambat seorang musisi seni seperti PEMOHON VI untuk berkreasi, juga menghambat seseorang/manusia melakukan, berkarya dengan talentanya sekaligus untuk penghidupannya dan sebagai upaya bertahan hidup sebagaimana adalah Hak Asasi setiap orang. Sebagai musisi penyanyi senior yang mana “supaya tetap bisa eksis” saat ini kecil kemungkinan mempertunjukkan lagu hits ciptaan sendiri saja, pasti ada karya cipta Pencipta lagu lain juga yang dibawakan pada sebuah pertunjukan. Secara psikis sebagai musisi senior ketakutan yang dialami bukanlah suatu hal yang dianggap biasa, selalu ada dalam pikiran bahwa sudah tua, nanti kena masalah hukum pula. Padahal untuk tetap hidup perlu tetap melakukan 275 pertunjukan Ciptaan secara komersial dengan menyanyikan lagu-lagu ciptaan orang lain. 22. Bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta mengandung norma hukum yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian, karena tidak menentukan secara tegas bahwa izin penggunaan komersial suatu ciptaan dapat diperoleh melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN). Ketidakjelasan norma ini secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum dan perlindungan dari ketakutan untuk berbuat sesuatu yang sah, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. D. KETIDAKJELASAN MEKANISME IZIN PADA PASAL 9 AYAT (2) DAN PASAL 113 AYAT (2) UU HAK CIPTA MENIMBULKAN MULTITAFSIR, POTENSI KRIMINALISASI, DAN MENGANCAM KEPERLUAN PELAKU PERTUNJUKAN YANG TELAH MEMBAYAR ROYALTI 23. Bahwa I Wayan Sudirta, selaku perwakilan DPR, pada 30 Juni 2025 menerangkan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta bersifat eksklusif, mencakup hak moral dan hak ekonomi, yang keduanya memberikan pencipta kontrol penuh atas karya ciptaannya. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta, hak moral melekat secara abadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, sementara hak ekonomi memberi pencipta hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Namun, pandangan ini dapat menimbulkan ketidakjelasan karena dalam praktik, tidak adanya kejelasan bagaimana hak ekonomi tersebut dapat dipenuhi tanpa izin langsung dari pencipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dapat menyebabkan kesulitan bagi pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti melalui LMK/LMKN namun tetap berpotensi dikriminalisasi. Ketidakpastian ini mengarah pada multitafsir dan masalah interpretasi yang dapat merugikan pelaku industri kreatif. 24. Bahwa I Wayan Sudirta menjelaskan bahwa penggunaan komersial karya cipta, seperti lagu atau musik, yang mencakup pengumuman, pertunjukan, dan penyiaran, wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 56 Tahun 2021. 276 Pengguna layanan publik komersial, seperti hotel, restoran, bioskop, dan konser musik, diwajibkan membayar royalti melalui LMK/LMKN. Namun, meskipun pembayaran royalti dilakukan dengan benar, ketidakjelasan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) terkait izin penggunaan komersial yang dapat diperoleh melalui LMK/LMKN dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, berisiko kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan meskipun mereka telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Hal ini menciptakan keraguan hukum yang merugikan pelaku industri, padahal mereka sudah beritikad baik. 25. Bahwa I Wayan Sudirta menjelaskan dua sistem utama lisensi dalam hak cipta, yakni Direct License yang melibatkan perjanjian langsung antara pencipta dan pengguna, serta Blanket License yang merupakan sistem kolektif melalui LMK/LMKN yang mengatur pembayaran royalti untuk penggunaan ciptaan tanpa izin langsung dari pencipta. Namun, ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan mengenai kewajiban izin langsung dari pencipta dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Pengguna yang telah membayar royalti melalui LMK/LMKN, meskipun mengikuti mekanisme yang sah, masih bisa dianggap melanggar hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan pelaku pertunjukan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. 26. Bahwa I Wayan Sudirta menjelaskan bahwa LMK/LMKN memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sesuai dengan ketentuan dalam PP 56/2021. Sistem ini memungkinkan penggunaan ciptaan komersial tanpa izin langsung dari pencipta, dengan kewajiban royalti yang sudah dipenuhi melalui lembaga tersebut. Namun, pelaksanaan mekanisme ini masih dapat menyebabkan potensi masalah jika terdapat konflik antara pelaku pertunjukan dan ahli waris pencipta, yang dapat menimbulkan kesulitan dan potensi kriminalisasi meskipun kewajiban royalti telah dipenuhi. Ketidakjelasan tentang penerimaan izin dapat memperburuk situasi ini dan merugikan pihak yang sudah melakukan pembayaran secara sah. 27. Bahwa I Wayan Sudirta Menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, yang mengacu pada penggunaan tanpa izin atau tanpa hak. Pengguna yang telah membayar royalti melalui LMK/LMKN 277 seharusnya tidak dianggap melanggar hukum, sepanjang kewajiban tersebut telah dipenuhi. Namun, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 113 ayat (2) membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti, meskipun mereka beritikad baik. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, karena masih ada penafsiran yang ambigu mengenai keharusan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta. 28. Bahwa I Wayan Sudirta Menjelaskan sistem indirect license melalui LMK/LMKN yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta adalah mekanisme sah yang diakui secara internasional untuk melindungi hak ekonomi pencipta secara kolektif. Namun, keharusan untuk menggunakan direct license dalam Pasal 9 ayat (2) justru dapat menghambat perkembangan industri kreatif, menciptakan monopoli, dan memberikan beban yang tidak proporsional pada pelaku pertunjukan, terutama yang berskala kecil. Ini menunjukkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam industri, yang seharusnya lebih fleksibel dan realistis agar dapat mendukung keberlangsungan industri musik dan kreatif di Indonesia. 29. Bahwa I Wayan Sudirta menjelaskan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dapat berpotensi mengkriminalisasi pelaku pertunjukan yang telah memenuhi kewajiban royalti melalui LMK/LMKN, karena tidak menyebutkan dengan tegas bahwa izin penggunaan komersial dapat diperoleh melalui lembaga tersebut. Namun, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang mengancam kebebasan berkreasi dan keberlangsungan industri kreatif. Pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik dan memenuhi kewajiban pembayaran royalti tidak seharusnya dibebani dengan risiko pidana, terutama jika mekanisme izin yang ada belum jelas atau dapat ditafsirkan secara berbeda. E. KETIDAKSESUAIAN NORMA ANTARA PASAL 9 AYAT (2), PASAL 23 AYAT (5), DAN PASAL 113 AYAT (2) UU HAK CIPTA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PELAKU PERTUNJUKAN 30. Bahwa Razilu Menjelaskan pada 30 Juni 2025 yang menyatakan tidak ada pertentangan antara Pasal 9 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tidak tepat, karena Pasal 9 ayat (2) membuka ruang tafsir 278 bahwa izin harus diperoleh langsung (direct license) dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang mengesampingkan mekanisme indirect license melalui LMK/LMKN sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta. Namun, penerapan sistem direct license secara mutlak tanpa pengecualian dapat menyebabkan pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti melalui LMK/LMKN tetap berisiko dianggap “tanpa izin” dan dapat dipidana, meskipun mereka telah memenuhi kewajiban mereka. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pelaku industri, terutama bagi mereka yang sudah melaksanakan kewajiban sesuai prosedur yang berlaku. 31. Bahwa Razilu mengakui bahwa hak monopoli pemegang hak cipta untuk melarang pihak lain memang sah, namun UU Hak Cipta juga memberikan ruang bagi sistem kolektif untuk memenuhi hak ekonomi pencipta tanpa harus selalu meminta izin langsung. Namun, penerapan sistem direct license secara absolut, tanpa mempertimbangkan sistem kolektif melalui LMK/LMKN yang lebih efisien, berpotensi membuka peluang penyalahgunaan hak oleh pencipta/pemegang hak cipta. Ini tidak hanya menciptakan beban ganda bagi pelaku pertunjukan, tetapi juga menghilangkan kepastian hukum dan melanggar prinsip keadilan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin setiap orang mendapat kepastian hukum yang jelas. 32. Bahwa Razilu Menjelaskan pernyataan pemerintah terkait pemidanaan dalam Pasal 113 ayat (2) yang bersifat ultimum remedium tidak menghilangkan potensi kriminalisasi yang tidak proporsional, karena frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin” dapat dikenakan kepada pelaku pertunjukan meskipun mereka telah membayar royalti melalui LMK/LMKN. Namun, tanpa penegasan yang jelas bahwa izin dapat diperoleh melalui LMK/LMKN, ancaman pidana ini tetap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan rasa aman yang dijamin oleh konstitusi, mengingat pelaku seni yang telah memenuhi kewajiban mereka dengan itikad baik berpotensi menjadi korban kriminalisasi meskipun tidak ada niat buruk atau pelanggaran yang terjadi. 33. Bahwa Razilu Menjelaskan meskipun pemerintah menegaskan tidak ada pertentangan antara Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), 279 Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, kenyataannya praktik di lapangan menunjukkan adanya benturan norma yang nyata, seperti yang terjadi dalam pelarangan pertunjukan meskipun pelaku pertunjukan telah membayar royalti melalui LMK/LMKN. Namun, praktik ini mengindikasikan bahwa ada multitafsir dalam peraturan yang mengatur penggunaan hak cipta, yang berujung pada ketidakjelasan mengenai mekanisme izin yang sebenarnya, dan membuktikan bahwa pernyataan pemerintah tentang ketidakadaannya pertentangan antara pasal- pasal tersebut tidak mencerminkan realitas yang ada. 34. Bahwa Razilu Menjelaskan pengaturan mengenai direct licensing dalam Pasal 81 UU Hak Cipta tidak dapat dimaknai untuk mengesampingkan mekanisme indirect licensing melalui LMK/LMKN yang telah diatur dengan tegas dalam Pasal 23 ayat (5). Namun, tanpa batasan yang jelas mengenai pembatasan lisensi langsung, hal ini berisiko menciptakan monopoli oleh pemegang hak cipta, yang akan merugikan pelaku pertunjukan kecil yang secara ekonomi rentan. Penerapan yang tidak jelas ini dapat menghilangkan keadilan dalam pembagian manfaat ekonomi dan merugikan pelaku industri yang sudah melakukan pembayaran royalti melalui lembaga yang sah. 35. Bahwa Razilu Menjelaskan meskipun prinsip ultimum remedium diakui oleh pemerintah, ketidakjelasan norma yang ada dalam Pasal 9 ayat (2) dan frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin” dalam Pasal 113 ayat (2) tetap dapat menciptakan potensi kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap pelaku pertunjukan yang telah memenuhi kewajiban royalti melalui LMK/LMKN. Namun, ketidakjelasan ini mengancam kebebasan berkreasi dan keberlangsungan industri seni karena pelaku pertunjukan beritikad baik yang telah memenuhi kewajiban mereka berpotensi tetap dihukum tanpa penjelasan yang cukup mengenai ketentuan yang berlaku. 36. Bahwa Razilu Menjelaskan prinsip three-step test yang digunakan pemerintah untuk menyeimbangkan hak pemegang hak cipta dan kepentingan publik tidak akan efektif jika norma nasional sendiri mengandung ambiguitas. Melalui penggunaan tanpa izin langsung dan pembayaran melalui LMK tidak otomatis memenuhi three steps test (“kasus khusus”, “tidak bertentangan dengan eksploitasi normal”, “tidak merugikan kepentingan 280 sah”). Penarikan royalti berdasarkan kursi jelas bertentangan dengan eksploitasi normal karena tidak mencerminkan nilai penggunaan yang sebenarnya, dan berpotensi merugikan pelaku usaha dan pencipta yang memilih model lisensi berbeda. F. KETIDAKPATUHAN PENGGUNA MENGABAIKAN MASALAH KETIDAKJELASAN NORMA UU HAK CIPTA DAN POTENSI KRIMINALISASI PELAKU PERTUNJUKAN PATUH HUKUM 37. Bahwa pernyataan Dharma Oratmangun pada 10 Juli 2025 yang menyatakan akar masalah terletak pada pengguna yang tidak patuh hukum tidak menghapus fakta bahwa ketidakjelasan norma dalam Pasal 9 ayat (2) dan frasa "tanpa hak dan/atau tanpa izin" dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta berpotensi menjerat pelaku pertunjukan yang sudah patuh hukum, seperti yang telah membayar royalti melalui LMK/LMKN. Namun, masalah utama bukan hanya ketidakpatuhan pengguna, melainkan ketidakjelasan norma yang menimbulkan multitafsir dan menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini menyebabkan potensi kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan yang telah memenuhi kewajiban mereka melalui saluran yang sah, seperti LMK/LMKN. 38. Bahwa Dharma Oratmangun mengklaim kerugian royalti yang sangat besar hingga triliunan rupiah yang tidak tertagih karena ketidakpatuhan pengguna. Namun, alasan ini tidak relevan untuk mengabaikan perlindungan hukum bagi pelaku pertunjukan yang beritikad baik. UU Hak Cipta telah mengatur mekanisme indirect license melalui LMK/LMKN untuk memastikan pembayaran royalti dan pelaksanaan hak ekonomi pencipta secara kolektif. Ketika mekanisme ini diabaikan dan izin langsung (direct license) dipaksakan, maka justru dapat memperburuk sengketa antara pencipta dan pelaku pertunjukan serta memperburuk ketidakpastian hukum yang telah ada. 39. Bahwa Dharma Oratmangun menyarankan pemberian sanksi yang besar kepada pengguna yang tidak patuh hukum. Namun, usulan ini harus dibedakan antara pengguna yang tidak membayar royalti sama sekali dengan mereka yang telah memenuhi kewajiban melalui LMK/LMKN. Tanpa pemisahan yang jelas, sanksi yang diterapkan bisa menjadi alat kriminalisasi 281 yang salah sasaran terhadap pelaku pertunjukan yang sudah patuh, dan hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum. 40. Bahwa Dharma Oratmangun menjelaskan LMKN menekankan pentingnya perbaikan tata kelola royalti. Namun, perubahan tersebut harus dimulai dengan penegasan yang jelas mengenai norma dalam UU Hak Cipta agar sejalan dengan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4), yang mengakui pembayaran royalti melalui LMK/LMKN sebagai izin sah untuk penggunaan komersial. Tanpa penegasan yang jelas ini, perubahan tata kelola tidak akan menyelesaikan masalah multitafsir dan potensi kriminalisasi yang sudah terbukti di lapangan. 41. Bahwa Dharma Oratmangun mengusulkan pemberian sanksi besar kepada pengguna yang tidak patuh hukum untuk meningkatkan pengumpulan royalti. Namun, kewajiban izin langsung (direct license) yang diterapkan sebagai solusi tidak tepat, karena mekanisme indirect license melalui LMK/LMKN sudah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta dan diakui sebagai cara paling efisien secara internasional. Memaksakan penggunaan direct license akan menciptakan beban tambahan pada pelaku pertunjukan skala kecil yang sudah berusaha memenuhi kewajiban mereka. 42. Bahwa Dharma Oratmangun mengusulkan pemberian sanksi yang besar kepada pengguna yang tidak patuh hukum. Namun, usulan ini hanya akan efektif jika diiringi dengan kepastian norma yang jelas dalam UU Hak Cipta, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan yang sudah membayar royalti melalui LMK/LMKN. Tanpa kepastian norma, ancaman pidana bisa menargetkan pihak yang sudah mematuhi prosedur hukum, bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dan asas kepastian hukum. 43. Bahwa Dharma Oratmangun mengungkapkan banyaknya event organizer yang disomasi namun tidak membayar royalti. Namun, masalah ini bukan hanya soal penegakan hukum terhadap pengguna yang tidak patuh, tetapi juga masalah normatif di dalam UU Hak Cipta. Fakta menunjukkan adanya perbedaan tafsir antara LMK/LMKN dengan pencipta atau ahli waris yang menolak pemberian izin meskipun royalti telah dibayar. Ini menunjukkan bahwa yang dibutuhkan adalah penegasan norma oleh Mahkamah 282 Konstitusi, bukan hanya penegakan hukum terhadap pengguna yang tidak patuh. 44. Bahwa Dharma Oratmangun berfokus pada penegakan hukum terhadap pengguna yang tidak patuh hukum. Namun, fokus ini tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap pelaku pertunjukan yang beritikad baik. Tanpa penegasan yang jelas terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, aparat penegak hukum dapat salah sasaran, menindak pelaku yang sudah taat pada prosedur hukum, yang bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. G. KEKELIRUAN PENAFSIRAN MEKANISME IZIN DALAM UU HAK CIPTA YANG MENIMBULKAN MULTITAFSIR DAN MENGANCAM PELAKU PERTUNJUKAN PATUH HUKUM 45. Bahwa Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait, dan Ketua Pengurus Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) pada Tanggal 10 Juli 2025 menjelaskan bahwa sistem hak cipta merupakan fondasi penghargaan negara terhadap hasil kreasi, daya cipta, dan kerja intelektual manusia di era digital dan berbasis informasi. Hak cipta tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga simbol keadilan, keseimbangan kepentingan, serta insentif bagi penciptaan. Penafsiran yang keliru terhadap sistem ini dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum yang merugikan pencipta yang sudah mematuhi prosedur hukum yang berlaku. 46. Bahwa Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait, pada Tanggal 10 Juli 2025 menjelaskan bahwa Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta mengatur secara jelas bahwa setiap penggunaan ekonomi terhadap ciptaan harus dengan izin pencipta, sebagai pengakuan atas otoritas hukum pencipta dan untuk menjamin keadilan. Penafsiran yang salah terhadap pasal ini dapat merugikan pencipta, terutama apabila hak cipta dipandang sebagai hanya instrumen administratif, padahal seharusnya ada perlindungan hukum yang kuat untuk mencegah eksploitasi komersial tanpa izin. 47. Bahwa Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait, pada Tanggal 10 Juli 2025 menjelaskan pemberlakuan izin adalah bentuk penghargaan atas proses kreatif yang panjang, mahal, dan melibatkan unsur emosional serta budaya. 283 Namun, jika pembatasan atas hak ini tidak dilakukan dengan hati-hati, justru dapat menciptakan ketidakadilan dan penyalahgunaan hak yang merugikan pencipta serta pelaku pertunjukan yang sudah mengikuti prosedur yang benar. 48. Bahwa Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait, pada Tanggal 10 Juli 2025 menjelaskan bahwa praktik perizinan atau lisensi adalah standar global yang diakui berbagai negara dan UU Hak Cipta telah selaras dengan semangat universal perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun, meskipun ada pengakuan global ini, penafsiran yang keliru terhadap undang-undang ini tetap bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan di lapangan, merugikan pihak yang sudah mematuhi ketentuan. 49. Bahwa Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait, pada Tanggal 10 Juli 2025 menjelaskan bahwa Pasal 23 ayat (5) sering disalah artikan sebagai pembebasan izin pencipta dalam pertunjukan. Norma ini sesungguhnya merupakan bagian dari hak terkait, bukan hak cipta, dan hanya menyangkut fiksasi pertunjukan seperti fonogram atau rekaman, bukan ciptaan asli. Namun, penafsiran yang keliru terhadap pasal ini dapat menimbulkan konflik norma, yang justru merugikan pelaku pertunjukan yang sudah mematuhi aturan yang ada. 50. Bahwa Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait, pada Tanggal 10 Juli 2025 menjelaskan bahwa Pasal 81 dan 87 memberikan kebebasan kepada pencipta untuk memilih melindungi karya secara langsung atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun Pasal 81 UU Hak Cipta 2014 tidak pernah secara eksplisit menyebutkan bahwa asas kebebasan berkontrak menjadi dasar pengaturan lisensi. Frasa “kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 hanya memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur perjanjian lisensi, dan tidak dapat disimpulkan bahwa ini adalah pengakuan terhadap asas kebebasan berkontrak yang berlaku secara umum dalam konteks hukum hak cipta. Frasa tersebut hanyalah pengecualian teknis yang mengatur kebebasan pengaturan antar pihak, bukan norma umum yang menyatakan adanya kebebasan berkontrak dalam sistem hukum hak cipta. 51. Bahwa Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait, pada Tanggal 10 Juli 2025 menjelaskan bahwa Pasal 113 ayat (2) hanya berlaku terbatas pada 284 pelanggaran komersial yang disengaja, sesuai dengan standar internasional seperti TRIPS dan WIPO. Namun, meskipun pasal ini jelas, frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin” yang tidak ditegaskan mekanismenya tetap memungkinkan pelaku yang sudah membayar royalti melalui LMK untuk tetap dianggap melanggar hukum, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. 52. Bahwa Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait, pada Tanggal 10 Juli 2025 menjelaskan bahwa secara sistematis, UU Hak Cipta membentuk ekosistem perlindungan yang utuh, mulai dari pengakuan hak (Pasal 9), penyaluran hak (Pasal 81 dan 87), hingga sanksi atas pelanggaran (Pasal 113). Namun, ketidakjelasan dalam penafsiran pasal-pasal ini menyebabkan ketidakpastian hukum di lapangan yang merugikan pihak-pihak yang sudah mematuhi aturan. 53. Bahwa Satriyo Yudi Wahono, Pihak Terkait, pada Tanggal 10 Juli 2025 menjelaskan bahwa norma UU Hak Cipta konsisten dengan Pasal 28D dan Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, keamanan, serta hak milik pribadi. Namun, penafsiran yang salah terhadap norma ini berpotensi mengancam hak pencipta yang dilindungi konstitusi, dan justru memberikan celah untuk penyalahgunaan hak. 54. Bahwa Marcellius Kirana Hamonangan pada Tanggal 10 Juli 2025 menegaskan bahwa hak pertunjukan harus diatur melalui jalur kolektif sebagai satu-satunya mekanisme sah, tanpa pengecualian yang dapat ditafsirkan sepihak. PAPPRI berpendapat bahwa hak pertunjukan harus diperlakukan sebagai objek kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik. Selain itu terhadap frasa “imbalannya yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1), yang dinilai kurang memberikan kepastian hukum. Frasa ini menciptakan ruang multitafsir yang memungkinkan LMK untuk menetapkan tarif royalti tanpa dasar pengukuran yang proporsional dan dapat diverifikasi publik. 55. Bahwa Saksi, Rina Aprilla, pada 31 Juli 2025, menerangkan ketentuan dalam UU Hak Cipta lebih memperhatikan kondisi ekonomi pelaku seni yang berada 285 di lini terbawah, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengurus perizinan atau keanggotaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sehingga tidak seharusnya mereka menjadi pihak yang dirugikan dalam hal pembayaran royalti. Sejalan dengan Saksi Denny Rachman yang menerangkan dukungan perubahan Pasal UU Hak Cipta agar lebih adil dan transparan terkait kewajiban pembayaran royalti oleh outlet dan memastikan bahwa musisi tidak lagi terbebani dengan potongan honor yang tidak seharusnya terjadi. 56. Bahwa menurut Saksi Rina Aprilia perubahan Pasal UU Hak Cipta agar proses pembayaran hak cipta lebih transparan dan mudah dipahami oleh pelaku seni serta memberikan kejelasan terkait kewajiban bagi outlet yang digunakan untuk pertunjukan. Saksi juga mengusulkan agar Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) melakukan sosialisasi lebih luas kepada outlet- outlet untuk menciptakan kondisi yang adil dan menguntungkan bagi pelaku seni. 57. Bahwa, Ahli Hukum Pidana, Albert Aries, menerangkan bahwa Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103 KUHP lama telah membuka kemungkinan pengaturan ketentuan pidana di luar KUHP sebagai bentuk dekodifikasi, sehingga melahirkan hukum pidana khusus yang terdiri dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang memiliki frasa “tindak pidana” dalam judulnya, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang- Undang Administrasi Bersanksi Pidana (Administrative Penal Law), yang awalnya termasuk dalam hukum pidana pemerintahan (ordening strafrecht), contohnya UU Perpajakan, UU Lingkungan Hidup, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, hingga UU Hak Cipta yang bersifat sui generis. 58. Bahwa, menurut pandangan Muladi, hukum pidana administratif berfungsi mendayagunakan sanksi hukum untuk mendukung efektivitas norma administratif yang sifatnya berbeda dan tidak independen, sehingga secara komplementer dimungkinkan tetap diatur di luar KUHP. Namun, ketentuan tersebut mengandung pengecualian bagi norma administrasi yang berkembang menjadi perbuatan tercela yang independen (mala per se), yang masih dapat diatur di dalam KUHP, seperti tindak pidana perjudian. 59. Bahwa, menurut Andi Hamzah, Indonesia telah menyimpang dari praktik global karena terlalu banyak produk perundang-undangan administrasi yang 286 memuat sanksi pidana berat, padahal dalam administrative penal law sanksi pidana seharusnya ringan. Oleh karena itu, menurut Ahli, ketentuan pidana dalam undang-undang administrasi harus memenuhi tiga parameter, yaitu: a. Sanksi pidana dirumuskan secara alternatif, bukan kumulatif, antara pidana penjara atau denda; b. Penerapan pidana sebagai ultimum remedium (jalan terakhir), bukan first option; dan c. Perbuatan yang ringan serta tidak membahayakan masyarakat luas harus didahului sanksi administrasi atau perdata sebagai substitusi pidana. 60. Bahwa, Pemerintah sendiri mengakui adanya dua opsi perlindungan hak ekonomi atas lagu, yaitu direct license dan blanket license, namun dalam praktik masih terdapat perbedaan interpretasi yang menimbulkan potensi larangan yang tidak proporsional, termasuk terhadap musisi yang ingin membawakan lagu di tempat umum. 61. Bahwa, frasa “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk tidak memenuhi kewajiban perjanjian dengan LMK; sedangkan frasa “tanpa izin” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dualisme penafsiran ini bertentangan dengan prinsip nullum crimen sine lege certa dan nullum crimen sine lege stricta, karena membuka peluang larangan tanpa standar yang jelas dan berpotensi digunakan untuk membatasi secara sewenang-wenang. 62. Bahwa, terdapat ketidakharmonisan norma antara Pasal 113 ayat (2) dengan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, yang tidak mewajibkan pencipta atau pemegang hak cipta menjadi anggota LMK untuk mendapatkan hak ekonominya. Hal ini menyulitkan, misalnya, grup musik di Indonesia yang ingin membawakan lagu asing dengan sistem direct license. 63. Bahwa, jika pengguna beritikad buruk dan dengan sengaja tidak membayar royalti melalui LMK, maka ia layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun pengguna di sini harus dimaknai sebagai pemilik atau penyelenggara acara, bukan artis atau performer. 64. Bahwa, dengan demikian, frasa “tanpa hak dan/atau tanpa izin” tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 287 Oleh karenanya, Mahkamah diharapkan meluruskan penafsiran sempit atau keliru terhadap ketentuan pidana dalam UU Hak Cipta agar kembali pada hakikatnya sesuai prinsip ultimum remedium dan proporsionalitas sanksi. 65. Bahwa Ahli Marulam J. Hutauruk, S.H. menjelaskan pada 31 Juli 2025 memaparkan perbedaan fungsi antara LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK adalah lembaga privat berbentuk perkumpulan atau koperasi yang tunduk pada hukum perjanjian, sedangkan LMKN melaksanakan tindakan hukum administrasi negara. LMKN tidak memerlukan kuasa dari pencipta untuk melakukan penarikan royalti di wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat perjanjian resiprokal maupun multilateral dengan LMK di luar negeri, sehingga royalti lagu Indonesia yang diputar di luar negeri dapat dikoleksi dan diserahkan kepada pencipta, begitu pula sebaliknya untuk lagu asing di Indonesia. 66. Bahwa Ahli Marulam J. Hutauruk, S.H. menegaskan bahwa konvensi internasional tidak mewajibkan otorisasi pencipta untuk pertunjukan lagu secara langsung (direct license), melainkan hanya untuk hak-hak tertentu seperti reproduction, distribution, dan rental right. Oleh karena itu, pelarangan membawakan lagu di luar negeri jarang terjadi, karena justru pertunjukan karya cipta dianggap menguntungkan pencipta dengan memperluas pasar dan meningkatkan potensi royalti. 67. Bahwa oleh karena itu, menurut pemohon keberadaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yang berpijak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 3 UU Hak Cipta bukan hanya sekedar persoalan penerapan hukum, melainkan terdapat permasalahan konstitusionalitas norma hukum yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bahkan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang telah kami uraikan dalam batu uji konstitusional sebelumnya, yaitu karena membuka celah dilakukannya penuntutan pidana oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap pengguna beritikad baik yang sebenarnya bersedia melakukan kewajiban pembayaran royalti dengan tarif yang wajar melalui LMK tanpa harus memperoleh izin atau menjadi objek pelarangan secara subjektif oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, sehingga bertentangan dengan 288 prinsip keadilan substantif karena dapat menghukum seseorang yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat (mens rea) untuk melanggar hak ekonomi pencipta. 68. Bahwa tidak ada ketentuan dalam UU Hak Cipta 2014 (UUHC 2014) maupun penjelasannya yang menyebut Pasal 9 sebagai lex generalis dan Pasal 23 ayat (5) sebagai lex specialis. Pasal 9 UUHC 2014 memuat norma substantif hak ekonomi yang berlaku penuh terhadap semua bentuk penggunaan ciptaan, yang merupakan hak dasar pencipta. Pasal 23 ayat (5) hanya memuat mekanisme administratif untuk pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bagi layanan publik komersial, yang tidak dimaksudkan untuk menegasikan hak substantif yang terdapat pada Pasal 9. 69. Bahwa penempatan Pasal 9 sebagai norma umum yang bisa dikesampingkan oleh Pasal 23 ayat (5) yang bersifat administratif adalah bentuk reduksi hak yang tidak dibenarkan. Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan hak pencipta yang dijamin oleh undang-undang. Dalam rezim perdata, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti, hak-hak privat hanya dapat dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang tegas dan jelas, bukan melalui penafsiran yang memaksakan asas lex specialis tanpa dasar normatif. 70. Bahwa penafsiran kebebasan berkontrak diterapkan secara absolut dalam konteks Pasal 81, maka pencipta dapat menggunakan hak ekonominya secara sewenang-wenang. Sebagai contoh ekstrem, pencipta dapat melarang seniman tertentu membawakan lagunya, bukan karena alasan pelanggaran hukum, melainkan berdasarkan alasan subjektif atau diskriminatif. Hal ini akan bertentangan dengan tujuan hukum hak cipta itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada pencipta tanpa mengorbankan kepentingan umum dan ekosistem kreativitas yang sehat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UUHC 2014. 71. Bahwa UUHC 2014 memuat banyak norma pembatasan, seperti fair use, lisensi wajib, dan pengecualian untuk kepentingan pendidikan atau non- komersial. Ini menunjukkan bahwa hak cipta bukanlah hak absolut, melainkan hak eksklusif yang dibatasi oleh hukum publik. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 81 tidak boleh meminggirkan kepentingan umum dengan dalih 289 kebebasan berkontrak, karena hal ini dapat mengarah pada praktik monopoli hak cipta yang merugikan masyarakat dan industri kreatif secara keseluruhan. 72. Bahwa tidak ada satupun Pasal dalam UUHC 2014 yang secara eksplisit menggunakan istilah direct license atau menyatakan adanya mekanisme opt- out dari LMK/LMKN. Frasa “kecuali diperjanjikan lain” dalam Pasal 81 hanya memberikan fleksibilitas dalam pengaturan perjanjian lisensi antar pihak, dan tidak mengatur sistem opt-out yang jelas dan transparan seperti yang diatur di negara-negara common law. Berbeda dengan praktik di Britania Raya (PRS) atau Australia (APRA), UUHC 2014 tidak menetapkan prosedur formal, tenggat waktu pemberitahuan, atau kewajiban publikasi daftar pencipta yang memilih opt-out. 73. Bahwa praktiknya pencipta di Indonesia yang secara terbuka membebaskan royalti untuk penggunaan karya mereka, namun LMK/LMKN tetap memungut royalti atas karya tersebut. Masyarakat dan pelaku usaha tidak memiliki akses publik untuk mengetahui siapa saja pencipta yang memilih opt-out. Kondisi ini membuktikan bahwa meskipun secara teoritis ada "pintu" melalui Pasal 81, secara faktual mekanisme opt-out tidak operasional di Indonesia. Dengan demikian, menjadikan Pasal 81 sebagai dasar direct license dan opt-out adalah bentuk penafsiran spekulatif yang tidak relevan dengan realitas hukum positif yang ada. 74. Bahwa menurut John Locke dalam teori kepemilikan pribadinya (labour theory of property), kepemilikan lahir dari kerja, namun tidak bersifat absolut. Ia menekankan bahwa: “As much and as good left in common for others.” Dalam konteks hak cipta, ini berarti pencipta tidak boleh menggunakan haknya secara mutlak hingga meniadakan akses atau manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang membatasi penggunaan hak asasi demi kepentingan umum, moral, dan ketertiban umum. 75. Bahwa Hak cipta di Indonesia harus dilihat dalam kerangka hak kebendaan yang memiliki fungsi sosial, sebagaimana berlaku dalam hukum agraria (Pasal 6 UUPA), yang terinspirasi oleh nilai Pancasila. Masyarakat Indonesia menganut nilai gotong royong, bukan individualisme 290 kapitalis. Maka, pengelolaan hak cipta pun harus mempertimbangkan kepentingan kolektif dan bukan hanya keuntungan pribadi pemegang hak. Penafsiran absolut terhadap hak cipta akan menggeser sistem hukum kita ke arah kapitalisme hak eksklusif, yang bertentangan dengan jiwa konstitusi dan nilai kebersamaan bangsa. 76. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, royalti untuk cafe dan restoran dihitung berdasarkan jumlah kursi per tahun. Metode ini tidak mencerminkan penggunaan aktual, karena kursi tidak selalu terisi, yang berarti pengusaha tetap membayar penuh meskipun tingkat okupansi rendah atau kosong. Fakta ini menimbulkan beban yang berlebihan dan membuat masyarakat enggan membayar royalti, bahkan Prof. Ramli dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Agustus 2024 menegaskan bahwa metode perhitungan berdasarkan jumlah kursi sudah tidak relevan dan harus diganti dengan metode yang lebih murah, proporsional, dan dapat diterapkan secara massal. 77. Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Agustus 2025, Prof. Ahmad Ramli menegaskan bahwa dengan maraknya ketersediaan layanan dan produk musik baik open source, gratis, maupun premium, tarif royalti yang tinggi dari LMKN perlu ditinjau ulang. Menurut beliau, pendekatan tarif murah tetapi masif lebih efektif daripada tarif mahal yang justru membuat masyarakat dan pelaku usaha enggan membayar royalti. 78. Bahwa penegakan hukum pidana dan gugatan perdata memang merupakan hak sah pencipta sebagaimana dijamin oleh UU Hak Cipta, namun tidak dapat dijadikan instrumen utama dalam setiap pelanggaran. Adanya pendekatan yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketersediaan alternatif digital yang melimpah dapat berdampak negatif: a. Menciptakan ketakutan untuk menggunakan musik di ruang publik dan komersial. b. Memicu gerakan anti-musik, di mana pelaku usaha akan beralih menggunakan musik bebas royalti atau open source. 79. Bahwa Prof. Ramli menggarisbawahi penegakan hukum pidana dalam hak cipta harus mengikuti asas ultimum remedium, yaitu menjadi upaya terakhir setelah langkah-langkah administratif, mediasi, atau penyesuaian tarif yang 291 wajar dilakukan. Penegakan hukum pidana dengan tarif tinggi dan mekanisme pemungutan yang bermasalah berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan mengancam keberlangsungan industri musik itu sendiri di ruang publik. Prof. Ahmad Ramli mendukung bahwa strategi penegakan hukum hak cipta harus bersifat proporsional, adaptif terhadap realitas ekonomi, dan menghindari pendekatan represif yang justru mengalienasi musik dari ruang publik dan komersial. 80. Bahwa Pemohon setuju dengan pendapat Prof. Ahmad Ramli pada persidangan tanggal 7 Agustus 2025 yang menyatakan bahwa pendekatan UU Hak Cipta bukan pendekatan kriminalisasi, tetapi pendekatan remuneratif monetisasi dalam perlindungan hak cipta. Pendekatan ini selaras dengan tujuan UU Hak Cipta untuk memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta, tanpa menciptakan jarak antara pencipta dan pengguna. Pendekatan yang terlalu menekankan kriminalisasi justru akan menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha dan masyarakat, sehingga mengurangi penggunaan karya berhak cipta di ruang publik dan berdampak negatif terhadap ekosistem musik. 81. Bahwa meskipun hak cipta merupakan hak eksklusif, sifat eksklusif tersebut tidak absolut. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014, hak eksklusif meliputi hak untuk menggunakan ciptaan, memberi izin, atau melarang orang lain menggunakan ciptaan. Saat royalti telah dibayarkan, baik sebelum atau sesudah pertunjukan, izin penggunaan telah dianggap diberikan secara hukum, dan hak untuk melarang tidak dapat lagi dijalankan terhadap pihak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Tafsiran pencipta masih dapat melarang artis tertentu meskipun royalti telah dibayar adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, fungsi sosial hak cipta, dan dapat menimbulkan diskriminasi. 82. Bahwa keanggotaan LMK sebagai prasyarat penarikan royalti telah menimbulkan kekecewaan pencipta yang telah memberikan kuasa untuk mengelola hak ekonominya, seperti yang terlihat pada artis-artis seperti Tompi dan Ari Lasso yang hanya menerima sedikit royalti tanpa penjelasan apapun dari LMKN/LMK. Banyak pencipta telah membebaskan royalti, namun LMK/LMKN tetap memungut royalti atas karya tersebut. Publik tidak 292 pernah tahu siapa yang memilih keluar (opt-out), yang menunjukkan ketidaktransparan dalam sistem ini. 83. Bahwa “Imbalan yang wajar” tidak dapat dipaksakan kepada pencipta yang secara sadar tidak ingin menerima imbalan apapun, apalagi jika pencipta menggunakan haknya secara absolut untuk melarang seniman tertentu membawakan lagunya. Kondisi ini membuktikan bahwa sistem LMK gagal mengakomodasi kehendak individu pencipta dan membuka ruang diskriminasi dalam dunia seni. 84. Bahwa pendapat Hakim Prof. Arief Hidayat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Juli 2025 menegaskan bahwa nilai fundamental bangsa Indonesia adalah gotong royong, bukan individualisme kapitalis yang hanya mengedepankan nilai hak ekonomi. Dalam konteks hak cipta, hal ini berarti hak ekonomi harus dijalankan sejalan dengan nilai kebersamaan, keterbukaan akses, dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. 85. Bahwa membiarkan pencipta menggunakan hak eksklusifnya secara absolut untuk melarang pihak tertentu meskipun royalti telah dibayar adalah bentuk individualisme kapitalis yang tidak sejalan dengan jati diri hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Asas kebebasan berkontrak seharusnya tidak membuka kemungkinan adanya penolakan dari pencipta untuk memberikan izin kepada pelaku pertunjukkan dengan alasan-alasan emosional dan bersifat pribadi, yang bukan atas dasar hukum. Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Juli 2025, Ahli Marulam Simanjuntak menyampaikan dalam hak cipta dan pembayaran royalti tidak hanya berbicara tentang hak ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai keluhuran dan fungsi sosial. Hak cipta tidak boleh dipraktikkan semata- mata sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan umum dan keberlanjutan pemanfaatan karya. 86. Bahwa yang diuraikan oleh Pemohon ini dapat dibuktikan dengan sikap dan pandangan dari Pemerintah selaku regulator yang memiliki perspektif bahwa setiap orang yang melakukan pertunjukan ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf f harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang 293 hak cipta, sehingga secara a contrario telah dimaknai bahwa pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat melakukan pelarangan secara subjektif bagi pelaku pertunjukan tertentu untuk melakukan pertunjukan ciptaan secara komersial, sebagaimana dimuat dalam berita ini: “Di sisi lain, Ahmad Dhani berpegang bahwa siapapun tetap harus meminta izin kepada pencipta karya untuk bisa membawakan sebuah lagu. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 3 dalam undang-undang yang sama. "Tadi omongannya begini, Menteri bilang Pasal 23 itu di bawah Pasal 9. Pasal 23 itu kalah dengan Pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin dari pengarang lagunya," kata Ahmad Dhani (Once dan Ahmad Dhani Beber Hasil Mediasi Soal Tarif Royalti: https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230418184552-227-939519/once- dan-ahmad-dhani-beber-hasil-mediasi-soal-tarif-royalti)”. “Selain itu dimuat dalam berita ini: “Menggunakan lagu AI tidak serta merta membebaskan pelaku usaha dari kewajiban membayar royalti, apalagi proses penciptaannya melibatkan materi berhak cipta tanpa izin” (Kafe Putar Lagu AI untuk Hindari Royalti, PHRI Ingatkan Resikonya: https://www.kompas.com/food/read/ 2025/08/07/111044175/kafe-putar-lagu-ai-untuk-hindari-royalti-phri- ingatkan-risikonya)”. 87. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon ini dapat dibuktikan dengan fakta- fakta di lapangan yang menunjukkan kebingungan dan ketidakpastian hukum akibat penafsiran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, sehingga pelaku usaha memilih langkah-langkah ekstrim untuk menghindari potensi sanksi. Sebagaimana dimuat dalam berita ini: “Sejumlah restoran di Bandung mengambil langkah kreatif untuk menghindari pembayaran royalti musik setelah kasus hukum Mie Gacoan di Bali mencuat. Restoran Hutanika, misalnya, mengganti musik streaming dengan rekaman suara burung peliharaan pemiliknya, usai menerima surat dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Restoran lain, Tempayan Indonesian Bistro, memilih menggunakan lagu buatan kecerdasan buatan (AI) agar bebas dari kewajiban membayar royalti. Manajemen mengaku tidak menolak membayar royalti, namun menginginkan kejelasan mekanisme penarikan dan distribusi dana” (Sejumlah Restoran Bandung Ganti Musik Jadi Kicau Burung & Lagu AI untuk Hindari Royalti: https://www.instagram.com/p/DNHytjzzZp6/). 294 88. Bahwa fakta lapangan juga menunjukkan bahwa dalam kasus Mie Gacoan Bali, mediasi oleh pemerintah menghasilkan kesepakatan pembayaran royalti melalui LMKN, yang menegaskan bahwa pembayaran royalti tetap dianggap sah jika dilakukan melalui LMKN. Hal ini dimuat dalam berita ini: “Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, memimpin langsung penyelesaian perkara antara LMK SELMI dan manajemen Mie Gacoan Bali. Hasil mediasi menetapkan PT Mitra Bali Sukses bersedia membayar royalti sebesar Rp2.264.520 melalui LMKN” (Menkum Pimpin Mediasi Royalti Musik Mie Gacoan Bali: https://www.instagram.com/reel/DNHfdB4BbQ8/). 89. Bahwa ketidakpastian hukum ini semakin diperkuat oleh pernyataan LMKN yang menegaskan bahwa kewajiban membayar royalti tidak hanya berlaku untuk musik, tetapi juga suara kicau burung, sehingga memicu perdebatan publik terkait batasan objek perlindungan hak cipta. Hal ini dimuat dalam berita ini: “LMKN menegaskan bahwa kewajiban membayar royalti berlaku untuk lagu atau musik yang diputar di tempat usaha dan didengar publik, termasuk suara kicau burung” (LMKN: Royalti Berlaku untuk Musik dan Suara Kicau Burung: https://www.instagram.com/reel/DNHqgqYCb46/). Selanjutnya, akibat belum adanya kepastian norma, sejumlah kafe di Solo seperti Cold N Brew memilih menghentikan pemutaran musik dan live music sama sekali untuk menghindari risiko hukum, yang berdampak pada menurunnya suasana dan daya tarik usaha. Sebagaimana dimuat dalam berita ini: “Manajemen Cold N Brew di Solo Balapan menginstruksikan untuk tidak memutar musik atau menggelar live music sembari menunggu kejelasan aturan royalti. Hal ini membuat suasana kafe menjadi lebih sepi, padahal musik dan kafe adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan” (Kafe Solo Matikan Musik demi Hindari Masalah Royalti: https://www.instagram.com/reel/DNDEn1psYRI/). 90. Bahwa adanya kebingungan publik juga tampak dari sikap LMKN yang berubah-ubah dalam menafsirkan kewajiban royalti atas lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam beberapa hari, LMKN awalnya menyatakan lagu Indonesia Raya wajib dibayar royalti jika digunakan secara komersial, lalu mengklarifikasi bahwa lagu tersebut tidak dikenakan royalti. Sebagaimana dimuat dalam berita ini: “Komisioner LMKN Bidang Kolekting dan Lisensi, 295 Yessi Kurniawan, menyatakan lagu Indonesia Raya wajib dibayar royaltinya untuk kepentingan komersial, namun kemudian diklarifikasi bahwa lagu tersebut tidak dikenakan royalti karena telah menjadi identitas nasional” (LMKN Ubah Pernyataan Soal Royalti Lagu Indonesia Raya: https://www.instagram.com/p/DNDLcUbskzJ/). 91. Bahwa Para Pemohon juga mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan kepastian di tengah berkembangnya kesimpangsiuran pendapat yang ada di masyarakat/opini publik, seolah-olah menempatkan Pelaku Pertunjukan sebagai pihak yang memiliki kemampuan ekonomi yang berlebihan, daripada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Padahal faktanya, banyak Pelaku Pertunjukan yang juga memerlukan kebebasan untuk menggunakan izin berdasarkan indirect license untuk mencari nafkah sehari-hari, dari panggung kecil satu desa ke desa lainnya, dari satu tempat di cafe kecil ke cafe lainnya. Mengharuskan para pelaku ini untuk mendapatkan direct license secara langsung dari setiap pencipta adalah tidak masuk akal dan menghambat hak ekonomi mereka untuk bekerja. Ketidaktegasan hukum dalam hal ini telah memperburuk stigma bahwa pelaku pertunjukan adalah pihak yang "menghisap" hak pencipta, padahal mereka juga adalah pekerja seni yang rentan. 92. Bahwa jika pelaku pertunjukan/artis harus menggunakan Direct License dari pencipta atau pemegang hak cipta secara langsung kepada Para Pelaku Pertunjukan maka akan menimbulkan keadaan monopoli atau penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan hak dikarenakan ada beberapa pencipta atau pemegang hak cipta yang secara sepihak melarang Para Pelaku Pertunjukan untuk menyanyikan lagu orang lain dengan menerapkan tarif tertentu tanpa memberikan ukuran/rumusan perhitungan yang jelas dan cenderung menggunakan opini publik untuk mengukur kepantasan tarif penggunaan ciptaannya tanpa mempertimbangkan kelayakan ekonomi pelaku pertunjukan. 93. Bahwa Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membuat penegasan mengenai penerapan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta agar aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta harus 296 berlandaskan dan terikat oleh Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang akan dimaknai Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam permohonan amar Putusan a quo. Sehingga, meskipun Putusan permohonan a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan, namun penting bagi aparat penegak hukum untuk mengecualikan orang yang mendapatkan hak dan/atau izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta meminta pembentuk Undang-Undang untuk segera menyesuaikan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta dengan pemaknaan baru Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. H. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266) yang menyatakan “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f *tidak boleh dilarang untuk melakukan pertunjukan ciptaan, sepanjang kewajiban pembayaran Royalti telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)*”. 3. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266) sepanjang frasa “tanpa hak dan/tanpa izin sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf f” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 297 dimaknai “bahwa Pengguna dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. KESIMPULAN PRESIDEN POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Ayat (2) ” Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau Pemegang Hak Cipta” Pasal 113 Ayat (2) “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” Dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut: A. Frasa “Setiap orang” pada Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta mengandung norma hukum yang multitafisr dan menimbulkan ketidakpastian, dengan demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)) UUD NRI 1945 - Membuka penafsiran pelaku pertunjukan wajib terlebih dahulu meminta izin pencipta/pemegang hak cipta sebelum membawa atau menampilkan karya ciptaan di panggung pertunjukan. Padahal disisi lain terdapat Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang menyatakan “setiap orang dapat melakuakan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif”. - Membuka ruang tafsir baru dari pemegang hak cipta bahwa mereka memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pelaku 298 pertunjukan membawakan atau menampilkan karya ciptaan mereka di panggung pertunjukan. - Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Materi muatan Pasal 9 ayat (2) tidak menjelaskan lebih lanjut izin apa yang wajib didapatkan dari pencipta atau pemegang hak cipta (apakah izin tertulis atau izin lisan) dan siapa yang harus meminta izin. Pasal aquo seolah memberi ruang untuk pencipta, pemegang hak cipta, untuk mendaptkan hak ekonomi dengan menarik imbalan tanpa menjadi anggota LMK dan menyimpulkan sendiri mengenai kapna izin harus dimintakan, persyaratan apa yang harus dipenuhi agar izin dapat diberikan, dan larangan seperti apa yang dapat dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta kepada orang yang melaksanakan hak ekonomi. B. Frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 - Membuat tafsir baru bahwa sekalipun pelaku pertunjukan dan/atau penyelenggara pertunjukan telah membayar royalti melalui LMK/LMKN. mereka tetap dapat dihukum pidana jika mereka membawakan karya cipta dai pencipta tanpa izin terlebih dahulu dai pencipta/pemegang hak cipta - Membuka tafsiran baru bahwa pelaku pertunjukan dan/atau penyelenggara pertunjukan yang tidak meminta izin langsung (direct licensing) dapat dihukum pidana karena tidak ada izin langsung dari pemegang hak cipta/pencipta atau ahli warisnya. - Pasal 9 ayat (2) tidak memberikan kepastian hukum siapa yang sah memberikan izin pencipta, pemegang hak, atau lembaga kolektif. Selain itu, karena tidak ada kejelasan prosedur, pelaku pertunjukan berisiko dikenakan sanksi pidana meskipun telah memenuhi kewajiban royalti (vide Pasal 113 ayat (2). - Keberadaan ketentuan pidana atas performing right menimbulkan kekhawatiran yang faktual maupun potensial terhadap pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta namun tetap berpotensi dikriminalisasi apabila pencipta secara subjektif menilai adanya “ketiadaan izin” 299 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. TANGGAPAN/KLARIFIKASI PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PARA PEMOHON Dalam pokok permohonan Para Pemohon, hal yang dipersoalkan dalam permohonan uji materiil oleh Pemohon, yaitu: Pemohon menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta bahwa “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanajng tidak dimaknai ““Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huf f tidak boleh dilarang untuk melakukan pertunjukan ciptaan, sepanjang kewajiban pembayaran Royalti telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/ Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN); Terhadap hal Tersebut dapat Pemerintah Tanggapi dan Simpulkan Sebagai Berikut: a. Pasal 9 UUHC 2014 secara umum menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin. Norma ini menjadi landasan bagi hak eksklusif pencipta. b. Untuk menghindari dominasi Hak Pencipta yang terlalu kuat, WIPO telah memperkenalkan metode Three Steps Test. Metode Three Steps Test adalah sebuah prinsip atau standar yang digunakan dalam hukum hak cipta internasional dan nasional untuk menentukan batasan atau 300 pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta. Prinsip ini berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan pemegang hak cipta dan kepentingan publik dalam mengakses dan menggunakan karya cipta. Adapun "tiga langkah" yang harus dipenuhi agar suatu pengecualian atau pembatasan hak cipta dapat dianggap sah diantaranya sebagai berikut: Tidak Bertentangan dengan Pemanfaatan Normal (Does Not Conflict with a Normal Exploitation): Pengecualian atau pembatasan tidak boleh bertentangan dengan eksploitasi normal karya tersebut.; c. Antara Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 113 ayat (2) huruf f tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan saling melengkapi dalam tataran implementas/i prakteknya. Pasal 9 ayat (2) UUHC 2014 secara eksplisit menyatakan: "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta". Norma ini menegaskan bahwa untuk setiap tindakan yang merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang diberikan atas perbuatan pemanfaatan hak ekonomi seperti didalam Pasal 9 ayat (1) seperti Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan, pengguna wajib memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Implikasi utama dari pasal ini adalah bahwa pemanfaatan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa izin yang jelas dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hukum. Aturan ini menciptakan dasar hukum yang kuat bagi pencipta untuk menegosiasikan lisensi dan royalti, serta menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Frasa "wajib mendapatkan izin" secara tegas menetapkan aturan baku untuk pelaksanaan hak ekonomi, yang merupakan konsekuensi langsung dari sifat "hak eksklusif" dari hak cipta. Hak eksklusif ini memberikan otoritas tunggal kepada pencipta untuk mengeksploitasi karyanya secara ekonomi. Tanpa ketentuan ini, nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dieksploitasi 301 secara bebas oleh pihak lain, sehingga merusak insentif pencipta untuk berkarya dan menghilangkan kontrol mereka atas kekayaan intelektualnya. Pasal ini juga menjadi dasar bagi konsep "lisensi" sebagai mekanisme formal, yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal 9 ayat (2) UUHC adalah fondasi dari hak eksklusif pencipta di Indonesia, yang mewajibkan izin untuk setiap pelaksanaan hak ekonomi dan melarang penggandaan atau penggunaan komersial tanpa izin untuk seluruh jenis ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UUHC d. Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014 menyatakan: "Setiap Orang dapat melakukan penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif". Pasal ini merupakan inti dari mekanisme lisensi kolektif untuk pertunjukan komersial. Namun, Pasal 23 ayat (5) ini berfungsi sebagai pengecualian "kasus khusus tertentu" yang diizinkan oleh three steps test. Penggunaan ciptaan lagu dan atau musik secara komersial dalam pertunjukan adalah contoh nyata dari kasus khusus yang memerlukan mekanisme perizinan yang efisien dan praktis, mengingat skala penggunaan dan banyaknya pihak yang terlibat. Pasal ini dirancang untuk memfasilitasi penggunaan massal karya musik dalam pertunjukan tanpa birokrasi izin langsung yang tidak praktis. e. Dengan demikian Frasa "Setiap Orang" dalam konteks hak cipta dan royalti lagu/musik di Indonesia memiliki cakupan yang luas, meliputi individu maupun badan hukum. Namun, interpretasi hukum yang berkembang, telah mempersempit dan memperjelas makna frasa ini sesuai dengan konteks penggunaan ciptaan secara komersial dimana secara spesifik: - Untuk penggunaan komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan, "Setiap Orang" dimaknai sebagai "Orang atau badan hukum sebagai Penyelenggara Acara Pertunjukan". Pihak ini memiliki 302 kewajiban untuk membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disebut LMKN tanpa perlu izin langsung dari pencipta sebelumnya. - Untuk penggunaan komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial (di luar pertunjukan langsung, seperti di kafe, restoran, hotel, dll.), "Setiap Orang" merujuk pada pemilik atau pengelola bisnis yang memanfaatkan musik untuk keuntungan ekonomi. Kewajiban utama adalah pembayaran royalti melalui LMKN, yang dapat dilakukan melalui permohonan lisensi atau, dalam konteks pertunjukan, tanpa perjanjian lisensi sebelumnya dengan tetap membayar royalti. f. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “pembayaran imbalan” menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan, pemerintah memberikan penjelasan bahwa meskipun dalam UUHC 2014 tidak dijelaskan secara detail terkait jangka waktu pembayaran royalti namun mekanisme tersebut diatur dalam peraturan turunan UUHC 2014 yaitu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) yang selanjutnya disebut PP 56/2021, didalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN”. g. Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 mengatur sanksi pidana bagi "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". Frasa "huruf f" merujuk 303 pada "pertunjukan Ciptaan" dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f. Para Pemohon berpendapat frasa "huruf f" pada Pasal 113 ayat (2) memperluas ancaman pidana terhadap perbuatan yang bersifat perdata tanpa dasar kriminalisasi yang proporsional dan sesuai prinsip ultima ratio. Ini menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi bagi pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti melalui LMK namun tetap berpotensi dikriminalisasi jika pencipta menilai "ketiadaan izin" secara subjektif. Pemerintah berpandangan bahwa kekhawatiran kriminalisasi bagi pengguna yang patuh adalah tidak berdasar jika UU diinterpretasikan secara komprehensif dan sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan delik aduan. Interpretasi yang benar terhadap hukum, yang konsisten dengan sifat ultimum remedium dan delik aduan dari UU Hak Cipta . UU Hak Cipta secara inheren melindungi hak konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman dengan mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional. h. Ketentuan Pasal 113 UUHC 2014 ini selaras dan menjadi komplementer serta pelengkap dari perwujudan dan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan pelindungan kepada seluruh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam melaksanakan Hak Ekonomi nya. Dengan demikian subtansi pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 113 ayat (2) huruf f) inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum tidak berlandaskan karena Pasal 113 ayat (2) huruf f UUHC 2014 memberikan pelindungan atas tindakan pelanggaran hak cipta dan/atau produk hak terkait secara umum yang termasuk dalam kategori tindakan dalam Pasal 9 ayat (1) khususnya huruf f UUHC 2014, ketentuan ini memberikan penekanan serta penegasan didalam tindakan pelanggarannya bukan tentang objek dari tindakan pelanggarannya dimana tidak mengatur secara khusus pertunjukkan musik saja juga melindungi untuk pertunjukkan ciptaan lainnya, yaitu pertunjukkan pembacaan puisi, pertunjukkan tari dan lain sebagainya. Sehingga jika dihapus atau dianggap inkonstitusional akan merusak tataran implementasi pelindungan atas karya cipta selain musik. 304 i. Terkait ketentuan Pasal 113 yang mengatur tentang ketentuan pidana tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang itu sendiri. Bahwa pengaturan mengenai “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XX/2022 1. Bahwa telah dihadirkan saksi, saksi ahli baik dari Pemohon maupun Pemerinmtah yang kami simpulkan sebagai berikut: a. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RINA APRILLA, pada persidangan tanggal 31 Juli 2025, menerangkan sebagai berikut: Saksi adalah seorang pelaku pertunjukan, yaitu penyanyi yang telah sekian lama malang melintang hampir 30 tahun. Saya bernyanyi di banyak event, seperti pertunjukan di kafe, restoran, hotel. dan harus bisa membawakan banyak lagu-lagu segala jenis genre. Seiring dengan ramainya polemik permasalahan yang ada, dimana ada penyanyi yang dilarang disomasi, digugat, bahkan dilaporkan pidana oleh pencipta lagu membuat saksia dan teman- teman seprofesi itu bingung, khawatir, dan ada juga ketakutan. Kekhawatiran ini intinya sampai ada yang mengambil kesimpulan, “Sudah, lebih baik kita enggak usah bawain lagu-lagu Indonesia deh”, gitu, “Yang ciptaannya pencipta Indonesia, lebih baik nyanyikan lagu barat saja.” Harapan Saksi agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil. b. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN pada persidangan tanggal 31 Juli 2025, menerangkan sebagai berikut: Saksi adalah penyanyi profesional, mulai dari 2011 yang malang melintang di kafe-kafe, ya, di wedding, 305 ataupun event. Saksi sebagai pelaku entertaint sangat menyayangkan kalau misalkan persoalan ini menjadi pengaruh bagi saksi karena pekerjaan Saksi adalah menyanyikan lagu orang lain. Honor saksi akan dipotong, buat membayar royalti. saya harap permasalahan ini bisa diselesaikan, dicari garis tengahnya untuk keadilan bagi seluruh kawan-kawan musisi. c. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: MARULAM J HUTAURUK, menerangkan sebagai berikut: 1) Pertunjukan adalah salah satu bagian kecil dari public performance. Public performance sendiri ada 4 kategori menurut buku yang juga sudah saya sampaikan, saya kutip di affidavit tersebut, pertunjukan adalah kategori yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu ketika a place that is open to the public is a place where the general public is free to go regardless of how many people are actually present and regardless of whether an admission fee is charged. Pertunjukan tidak selalu di konser besar, pertunjukan itu juga ada di lobby lounge hotel, di restoran, di cafe, dan lain-lain. Jadi, tidak melulu konser besar, tidak melulu konser yang panggung panggung besar. 2) Menyanyikan lagu orang lain adalah salah satu bentuk dari apresiasi. Apresiasi dan juga kebebasan berekspresi, menyatakan perasaan, pendapat, bahkan pengembangan diri itu dilindungi oleh konstitusi. 3) Semua konvensi internasional menunjukkan bahwa tindakan pertunjukan tidak membutuhkan otorisasi dari pencipta. Artikel 9 ayat (1) Bern Convention itu memberikan otorisasi kepada pencipta hanya untuk right of reproduction. Artikel 6 ayat (1) WCT, right of distribution. Artikel 7 ayat (1) right of rental. Artikel 8 WCT, right of communication to public. 4) Pelarangan-pelarangan yang seperti ini dikhawatirkan menurut Artikel 8 TRIPS menjadi unreasonable, tidak beralasan, berpotensi untuk abuse of IPR. Itu yang kita khawatirkan, itu melanggar 306 TRIPS. John Locke menyatakan bahwa private right itu juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang common 5) Ahli menyimpulkan doktrin private rights dari John Locke bukan doktrin kepemilikan pribadi yang absolut. Memang faktor usaha atau labor itu ditambahkan menjadi faktor yang membedakan kepemilikan tersebut dari kepemilikan pribadi, tetapi upaya kepemilikan pribadi ini juga harus memperhatikan ketersediaan yang cukup di masyarakat, sehingga barang itu dapat dipergunakan juga oleh kepentingan yang common. 6) Pasal 9 ayat (2) ini perlu diberikan interpretasi penafsiran yang layak. Tindakan menyanyikan lagu orang lain adalah suatu bentuk apresiasi, penghargaan kepada pencipta. Pelarangan yang tidak beralasan (unreasonable reason) adalah bentuk abuse of IPR dan mematikan kreativitas. D. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: ALBERT ARIES, menyatakan sebagai berikut: 1) Muladi, berpandangan bahwa hukum pidana administratif tujuannya adalah mendayakunakan sanksi hukum guna mendukung efektivitas norma hukum administratif karena sifatnya yang berbeda dan tidak independent, sehingga secara komplementar dimungkinkan untuk tetap diatur di luar KUHP. 2) Menurut pandangan Andi Hamzah, Indonesia sebenarnya sudah jauh menyimpang dari aturan global karena produk legislatif kita terlalu rajin membuat peraturan perundang-undangan administrasi dengan sanksi pidana yang berat. Padahal sanksi pidana dalam Undang-Undang Administrasi tidak boleh terlalu berat, misalnya dengan pidana denda atau kurungan yang saat ini nanti dengan berlaku KUHP Baru tidak ada lagi pidana kurungan. Untuk itu menurut Ahli, ketentuan pidana dalam undang-undang administrasi itu harus memperhatikan tiga parameter. Yang pertama adalah pengaturan sanksi pidana harusnya dirumuskan secara alternatif antara sanksi pidana penjara atau pidana denda, bukan kumulatif yang dalam pelaksanaan nanti masih bisa 307 dikenakan pidana tambahan misalnya berupa ganti kerugian. Kedua, penjatuhan sanksi pidana untuk undang-undang administrasi bersaksi pidana hendaknya menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium). Karena sanksi pidana itu harus senantiasa menjadi last resort, bukan menjadi first option. Ketiga, perbuatan yang sifatnya ringan dan tidak membahayakan masyarakat luas. Harusnya sanksi administrasi dan sanksi perdata bisa dikedepankan. 3) Petitum Pemohon cukup beralasan. Karena jika konstitusionalitas dari norma hukum yang mengandung frasa tanpa hak dan/atau tanpa izin itu dikaitkan dengan keberadaan Pasal 9 ayat (2), kemudian Pasal 23, Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, maka pemaknaan dari seluruh rangkaian norma itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. 4) Ahli berpandangan terkait frasa tanpa hak dan/atau tanpa izin dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta itu memang mengandung dualisme penafsiran. Yang pertama, frasa tanpa hak. Frasa tanpa hak ini bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk melawan hukum. Misalnya tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK, sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Melawan hukum itu bisa berupa tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan yang ketiga adalah bertentangan dengan hukum objektif yang kini diatur secara umum dalam pasal 12 KUHP Baru, ya. Yang kedua, frasa tanpa izin itu bisa dimaknai sebagai norma yang mengatur suatu perbuatan dilarang karena dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dualisme itu bagi Ahli telah membawa ketentuan pidana ini, yang pertama adalah dia tidak memenuhi prinsip nullum crimen sine lege certa. Yang artinya tiada delik tanpa ada satu aturan yang jelas dan pasti. Maksud Ahli adalah kalau tidak terjadi kesepakatan, seolah-olah kita yang hadir di sini sedang membiarkan anggota masyarakat dalam hal ini para musisi memiliki perspektif masing-masing untuk yang kemudian 308 enggak ketemu dan akhirnya akan saling mengugat dan melapor ke polisi. 5) Kemudian. frasa tanpa hak atau tanpa izin ini mengandung ketidakharmonisan norma hukum dengan Pasal 87 ayat (1), yang sama sekali tidak mewajibkan pencipta dan pemegang hak cipta mengikuti perjanjian dengan LMK. Misalkan, Kalau ada grup band Indonesia hendak membawakan lagu-lagu dari musisi asing bagaimana caranya dapat izin dari pencipta lagu yang ada di luar negeri dengan konsep direct license? . 6) Jika pengguna dengan iktikad buruk atau dengan hal ini memiliki mens rea dalam bentuk kesengajaan, yaitu dia melalaikan kewajibannya untuk membayar royalti melalui LMK, maka tepatlah postulat qui non potest solvere in aere, luat in corpore. Siapa yang tidak mau membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan. Maka pemilik dan penyelenggara acara yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. 7) Ahli berharap, Mahkamah dapat meluruskan interpretasi yang sempit atau keliru dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, agar kembali pada hakikatnya. Sebagaimana dikatakan GE Mulder (Guru Besar dari Universitas Nijmegen) bahwa hukum pidana itu haruslah menjadi lingkaran terluar atau subsider dari seluruh sanksi hukum yang ada. E. AHLI DARI PEMERINTAH: Prof. AHMAD M. RAMLI, dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2025 menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 adalah norma lex generalis untuk semua objek-objek hak cipta. Prinsip dan materi muatan pasal ini selaras dengan prinsip recognition and protection of legal rights dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menjamin pengakuan dan perlindungan hukum secara adil dan atas hak cipta sebagai kekayaan intelektual. 2) Pasal lex generalis ini diatur secara spesialis ketika menyangkut pertunjukan musik dalam Pasal 23 ayat (5), khususnya dalam 309 kaitannya dengan objek hak cipta lagu yang memiliki karakter spesifik. Pasal 23 ayat (5) adalah pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan atau konser. Pasal 9 ayat (2) tidak tumpang-tindih dengan Pasal 23 ayat (5) karena pencipta dan pemilik hak terkait telah memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik royalti. Ketentuan ini memberi ruang kepada pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu termasuk lagu-lagu Barat atau lagu-lagu asing lainnya secara praktis. 3) Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, pada prinsipnya tetap memiliki hak untuk memilih menjadi anggota LMK atau tidak. Jika yang bersangkutan ingin melakukan penarikan royaltinya sendiri, maka ia bisa tidak menjadi anggota LMK 4) Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) Undang Undang 28/2014 tentang Hak Cipta merupakan norma umum atau lex generalis yang berlaku terhadap seluruh objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang dan bukan hanya lagu atau musik. Objek-objek hak cipta tersebut meliputi buku, program komputer, dan seterusnya.. Dengan cakupan tersebut, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) memberikan dasar hukum untuk melindungi hak ekonomi pencipta dari setiap bentuk penggunaan tanpa izin. Ketentuan ini justru merupakan implementasi langsung dari prinsip konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 5) Pasal 87, untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.. Pasal 87 ayat (4) ini menjadi penting dan menjadi dasar kepastian hukum untuk para pengguna, tidak dianggap sebagai pelanggaran undang undang ini. Pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan 310 dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjiannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Pengguna komersialnya bisa stasiun TV, radio, restoran, dan lain-lain. Kemudian, stasiun TV, radio, dan lain-lain sebagai pengguna mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum karena segala penggunaannya itu menjadi dianggap bukan pelanggaran TANGGAPAN/KLARIFIKASI PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI, dan KETERANGAN SAKSI/AHLI PEMOHON Pada masa persidangan atas Permohonan Pengujian Uji Materiil UU Hak Cipta, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Ahli dan Saksi Pemohon telah memberikan pertanyaan, pandangan, dan kesaksian terkait dengan pokok permohonan Pemohon. Terhadap hal-hal tersebut, Pemerintah pada intinya memberikan tanggapan/klarifikasinya sebagai berikut: A. Klarifikasi Pemerintah Terhadap Pertanyaan Majelis Hakim Konstitusi Terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA, Prof. Arief Hidayat., Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Prof. Anwar Usman, Prof. Enny Nurbaningsih, Prof,P. Foekh, Prof M. Guntur Hamzah, Prof Ridwan Mansyur , Prof. Arsul Sani dan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2025 dan tanggal 31 Juli 2025 , Pemerintah telah memberikan jawaban lengkap terhadap pertanyaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi tersebut melalui Keterangan Tambahan Presiden yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi bersama- sama dengan Kesimpulan Presiden ini. Adapun pokok pertanyaan Majelis Hakim ,yang kami kutip sebagian, dan Jawaban Pemerintah adalah sebagai berikut: a) Kalau dilihat dari norma tadi yang dijelaskan ini sebetulnya kan lebih banyak berkutat pada blanket license. Bukan direct license, tapi blanket license. Kalau kemudian blanket license, apakah memang kemudian ada kemungkinan dia bisa bergeser kepada 311 direct license yang kemudian ditujukan langsung kepada pelaku pertunjukan? Karena saya melihat memang Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu saling berkaitan. Pemaknaan batasan secara komersial itu kan di penjelasan juga tidak ada. Itu sejauh mana sebetulnya batasan yang dikatakan secara komersial itu? Supaya tidak mudah juga pelaku pertunjukan itu kemudian terkena. Itu batasnya seperti apa? Tanggapan Pemerintah sebagai berikut : Dalam pasal 23 ayat (5) khususnya dalam kaitannya dengan objek hak cipta lagu yang memiliki karakter spesifik. Pasal 23 ayat (5) adalah pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan. Pasal 9 ayat (2) tidak tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5) karena pencipta telah memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik royalti dan mendistribukannya. Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta tidak menyebutkan secara eksplisit pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f tidak berarti menimbulkan conflict of norm, mengingat pencipta tetap diberi hak eksklusif untuk memilih menjadi anggota LMK atau tidak. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan norma umum (lex generalis) yang berlaku terhadap seluruh objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan cakupan tersebut, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak ekonomi pencipta dari setiap bentuk penggunaan tanpa izin. Ketentuan ini justru merupakan implementasi langsung dari prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni jaminan atas kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Khusus terhadap ciptaan berupa lagu dan/atau musik, UU Hak Cipta juga memberikan pengaturan bersifat khusus (lex specialis) dalam Pasal 23 ayat (5). Ketentuan ini memungkinkan penggunaan ciptaan lagu atau musik dalam kegiatan pertunjukan 312 komersial tanpa izin langsung dari pencipta, sepanjang pengguna membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, untuk tetap menghormati prinsip eksklusivitas hak cipta, pencipta harus diberikan pilihan hukum berupa mekanisme opt out yang harus dinyatakan secara tegas. Mekanisme opt out itu dimaksudkan: Jika ada pencipta atau pemegang hak terkait yang tidak mau menggunakan pasal 23 ayat (5) maka ia bisa keluar dari keanggotaan LMK. Agar publik dan semua pengguna mengetahui bahwa karya cipta lagu milik pencipta tersebut harus izin langsung maka yang bersangkutan dan LMK/LMKN harus mengumumkannya agar memberi kepastian hukum bagi pengguna untuk meminta izin langsung Keberadaan ketentuan pidana atas performing right tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik sepanjang telah menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC secara konsisten. Sepanjang pencipta tidak secara tegas dan mengumumkan opsi opt out yang diumumkan LMK. b) Saya juga tadi menangkap juga di Pasal 23 ayat (5). Tadi dikatakan ini normanya khusus. norma yang dikatakan khusus itu sebetulnya ditentukan di mana itu? Apa hal yang mendasarinya kalau itu dikatakan sebagai norma yang bersifat khusus? Karena itu kalau dibaca, saya masih menangkapnya sebagai norma umum di situ. Khususnya itu apa batasan-batasannya sebagai norma khusus di Pasal 23 ayat (5) itu? Tanggapan Pemerintah sebagai berikut : Pasal lex generalis didalam Pasal 9 UU Hak Cipta yang berlaku pada semua ciptaan sehingga dikatakan general, kemudian diatur secara specialis ketika menyangkut partunjukan. Dalam pasal 23 ayat (5) khususnya dalam kaitannya dengan objek hak cipta lagu yang memiliki karakter spesifik. Pasal 23 ayat (5) adalah pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan. 313 Pasal 9 ayat (2) tidak tumpang tindih dengan Pasal 23 ayat (5) karena pencipta telah memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik royalti dan mendistribukannya. Ketentuan umum dalam pengatiuran Hak Cipta mensyaratkan adanya izin terlebih dahulu, namun dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) secara khusus membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung, dengan syarat pengguna membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini memberi ruang kepada pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu termasuk lagu-lagu barat/asing tanpa perlu meminta izin terlebih dulu yang sebelum UU ini berlaku sudah berlangsung. UU 28/2014 berupaya melindungi hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pembayaran via LMK. Jika mekanisme ini berjalan baik, optimal dn akuntabel, Pencipta seharusnya akan memperoleh royalti tanpa perlu direpotkan dengan birokrasi atu prosedur lisensi satu persatu. Semakin banyak lagunya dinyanyikan dan dikolek oleh LMK maka semakin banyak royalti yang akan diterimanya. Asas hukum lex specialis derogat legi generali berlaku dalam konteks ini. Sifat kekhususan (specialis) dari Pasal 23 ayat (5) terletak pada tiga elemen yang dibatasinya secara spesifik: 4. Objek yang Diatur, yaitu bahwa norma ini berlaku khusus untuk ciptaan dalam bentuk lagu dan/atau musik. 5. Bentuk Penggunaan, yaitu bahwa norma ini berlaku khusus untuk "penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan". 6. Mekanisme Pemenuhan Hak, yaitu bahwa norma ini menyediakan mekanisme pemenuhan hak ekonomi yang khusus, yaitu dengan "membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif", sebagai alternatif dari mekanisme umum berupa "mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta". 314 c) Ketentuan-ketentuan pidana yang ada di Undang-Undang Hak Cipta itu adalah ketentuan pidana administratif yang hanya bisa diterapkan kalau misalnya upaya-upaya administratif atau keperdataan itu kemudian tidak dilaksanakan atau dilanggar. Tapi itu masalahnya pidana Hak Cipta sebagai upaya teraklhit tidak tergambarkan. Bagaimana? Tanggapan Pemerintah sebagai berikut: Pasal 113 ayat (2) terkait Pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta secara komersial merupakan deterrent effect yang bersifat ultimum remidium atau pilihan terakhir, untuk melindungi hak pencipta. Penegakan hukum ini justru memperkuat perlindungan hak asasi terhadap kepemilikan intelektual dan rasa aman dari eksploitasi tanpa izin, sejalan dengan semangat Pasal 28G ayat (1). Pasal ini menganut delik aduan. Untuk prosesnya, hendaknya didahului oleh mediasi. Pidana aduan bersifat ultimum remidium yang harus menjadi pilihan terakhir. d) Misalnya dalam satu pesta perkawinan ini, yang hadir banyak juga karena sekarang kan banyak orang kaya kalau menyelenggarakan perkawinan kan sampai 10.000 juga, kan. Nah, itu. Jadi, sudah kayak konser sendiri, gitu kan, terus mengundang penyanyi. Terus kan meminta juga misalnya hadirinnya untuk, “Mau minta lagu apa?” sehingga keluar dari yang sudah disepakati. Nah, apakah yang begini ini juga kemudian terkena kewajiban untuk membayar itu tadi, royalti? Tanggapan Pemerintah sebagaqi berikut: Pasal 1 angka 24 UUHC menyatakan bahwa penggunaan komersial adalah "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar".13 Pemerintah berpendapat bahwa frasa ini harus ditafsirkan secara luas dan substantif, tidak terbatas pada transaksi langsung seperti penjualan tiket. "Keuntungan ekonomi" dapat bersifat langsung 315 maupun tidak langsung. Dalam konteks acara pernikahan mewah yang mengundang artis ternama, unsur komersial dapat terpenuhi dari berbagai aspek. Misalnya, acara tersebut dapat menjadi ajang promosi citra atau bisnis bagi penyelenggara atau keluarga, menarik liputan media yang bernilai ekonomis, atau bahkan didukung oleh sponsor yang memberikan keuntungan finansial. Penggunaan musik dalam konteks tersebut, meskipun gratis bagi tamu, secara inheren menjadi bagian dari sebuah paket acara yang bernilai ekonomi tinggi dan menunjang citra komersial pihak penyelenggara. Penafsiran ini sejalan dengan daftar bentuk layanan publik yang bersifat komersial dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 56/2021, yang mencakup konteks luas seperti "restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek", di mana tidak semua aktivitas di dalamnya berbasis tiket, namun secara keseluruhan merupakan kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan.. e) Siapa sih, yang punya kewajiban membayar royalti? apakah boleh dia melarang misalnya seseorang atau satu group band untuk menyanyikan lagunya? Padahal misalnya dia sudah membayar royalti melalui LMKN. ada kasus-kasus yang dulu juga dulu sebelumnya, ada ahli waris kemudian melarang. Misalnya itu Band T’Koes, kan Band T’Koes tidak diizinkan untuk menyanyikan lagunya Koes Plus, Nah, bagaimana ini dari konstruksi royalti ini? Kalau misalnya dia sudah membayar royaltinya apakah masih ada pelarangan seperti itu? seberapa jauh ahli waris dari pencipta itu dapat mengizinkan atau tidak mengizinkan penyanyinya untuk menyanyikan lagu-lagu yang diwariskan itu? apakah memang karena dia semata-mata karena tidak bayar royalti? Atau kalau dia sudah bayar royalti kemudian tetap dia tidak diizinkan, itu apa dasar tidak mengizinkan atau melarangnya itu? Tanggapan Pemerintah sebagai berikut : Pasal 23 ayat (5): “Setiap Orang dapat melakukan penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa 316 meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Pasal 23 ayat (5) membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung, dengan syarat pengguna membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Demikian juga dengan Band T’Koes sepanjang memenuhi ketentuan ini, maka untuk adanya kepastian hukum, tidak dapat dikatakan melanggar hak pencipta, meskipun dilakukan tanpa ijin Penciptanya. Namun hal ini berbeda apabila dikaitkan dengan hak moral seperti dipergunakan yang berakibat adanya penurunan reputasi . f) Kalau sebenarnya publik punya hak juga, bagaimana kalau kesepakatan itu tidak tercapai, Pak? Meskipun semua diserahkan pada kebebasan berkontrak. Tapi bisa jadi antara pencipta maupun pemegang hak cipta, dibayar berapa pun tidak boleh dinyanyikan. Tanggapan Pemerintah sebagai berikut : Untuk itu dapat dipergunakan jalur lisensi kolektif (blanket license atau lisensi terusan). Jalur ini diatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (5) dan Bab XII UUHC yang mengatur tentang LMK dan LMKN. Model ini dirancang untuk mengatasi ketidakefisienan praktis, terutama dalam penggunaan musik secara massal seperti di ranah pertunjukan (konser), penyiaran (radio dan televisi), atau layanan publik komersial lainnya (misalnya hotel, kafe, pusat perbelanjaan). Dalam konteks ini, adalah mustahil bagi sebuah stasiun radio atau penyelenggara konser untuk meminta izin satu per satu kepada ratusan atau bahkan ribuan pencipta yang lagunya digunakan. Sistem kolektif melalui LMK/LMKN menjadi solusi yang efisien, di mana pengguna cukup membayar satu kali kepada LMKN untuk mendapatkan lisensi penggunaan seluruh repertoar karya yang terdaftar. kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang menjadi salah satu pilar hukum perdata di Indonesia. Frasa ini secara sadar 317 memberikan fleksibilitas dan otonomi penuh kepada pencipta untuk menentukan sendiri bagaimana hak ekonominya akan dikelola: apakah akan dikelola sendiri melalui lisensi langsung, ataukah akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga, dalam hal ini LMK. g) Mengenai ketentuan pidana Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta , apakah makna kata pertunjukan dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta , apakah kata pertunjukan (huruf f) tersebut tidak dibatasi pada “direct perform” tapi juga memperdengarkan di tempat-tempat tertentu Tanggapan Pemerintah sebagai berikut : Makna kata pertunjukan dapat dimaknai dari definisi pelaku pertunjukan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu: Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan memprrrtunjukkan suatu Ciptaan. Jadi kegiatan menampilkan atau mempertunjukkan ciptaan lagu inilah yang dimaksud dengan pertunjukan yang merupakan hak eksklusif Pencipta sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Rome Covention disebutkan bahwa performers” means actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works. Dalam menguraikan makna perform ini, Rome Convention tidak membatasi hanya pada pertunjukan langsung (live performabce) namun termasuk penyiaran dan komunikasi pada public yang sifatnya offline dan online. h) Sanksi Pidana Pasal 113 seharusnya sanksi pidana harusnya lebih kecil atau bahkan hanya denda saja Tanggapan Pemerintah sebagai berikut: Penegakan hukum berupa proses aduan pidana atau gugatan ganti rugi pelanggaran hak cipta memang merupakan hak yang sah bagi pencipta, pemegang hak. Namun demikian, pendekatan yang terlalu represif tanpa menimbang kondisi transformasi digital 318 yang menawarkan berbagai alternatif termasuk produksi music melalui AI, justru bisa berdampak negatif apabila tidak disertai edukasi dan promosi penggunaan musik secara optimal. Keberadaan ketentuan pidana atas performing right tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik sepanjang telah menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC secara konsisten. Sepanjang pencipta tidak secara tegas dan mengumumkan opsi opt out yang diumumkan LMK. Pencipta dengan menandatangai kuasa kepada LMK secara hukum otomatis tunduk pada semua mekanisme pasal 23 ayat (5). Ke depan perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait hal ini oleh LMKN. Pasal 113 ayat (2) terkait Pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta secara komersial merupakan deterrent effect yang bersifat ultimum remidium atau pilihan terakhir, untuk melindungi hak pencipta. Penegakan hukum ini justru memperkuat perlindungan hak asasi terhadap kepemilikan intelektual dan rasa aman dari eksploitasi tanpa izin, sejalan dengan semangat Pasal 28G ayat (1). B. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Ahli Pemohon a) AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: MARULAM J HUTAURUK, pada intinya mendalilkan sebagai berikut menerangkan sebagai berikut: - Menyanyikan lagu orang lain adalah salah satu bentuk dari apresiasi. Apresiasi dan juga kebebasan berekspresi, menyatakan perasaan, pendapat, bahkan pengembangan diri itu dilindungi oleh konstitusi. - Semua konvensi internasional menunjukkan bahwa tindakan pertunjukan tidak membutuhkan otorisasi dari pencipta. Artikel 9 ayat (1) Bern Convention itu memberikan otorisasi kepada pencipta hanya untuk right of reproduction. Artikel 6 ayat (1) WCT, right of distribution. Artikel 7 ayat (1) right of rental. Artikel 8 WCT, right of communication to public. 319 - Pelarangan-pelarangan yang seperti ini dikhawatirkan menurut Artikel 8 TRIPS menjadi unreasonable, tidak beralasan, berpotensi untuk abuse of IPR. Itu yang kita khawatirkan, itu melanggar TRIPS. John Locke menyatakan bahwa private right itu juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang common - Pasal 9 ayat (2) ini perlu diberikan interpretasi penafsiran yang layak. Tindakan menyanyikan lagu orang lain adalah suatu bentuk apresiasi, penghargaan kepada pencipta. Pelarangan yang tidak beralasan (unreasonable reason) adalah bentuk abuse of IPR dan mematikan kreativitas. Pemerintah perlu memberikan tanggapan/klarifikasi sebagai berikut: Bahwa kajian ahli Pemohon menyatakan semua konvensi internasional menunjukkan bahwa tindakan pertunjukan tidak membutuhkan otorisasi dari pencipta. Artikel 9 ayat (1) Bern Convention itu memberikan otorisasi kepada pencipta hanya untuk right of reproduction tidaklah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 23 ayat (5) adalah pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui LMK sehubungan dengan pertunjukan. Pasal 23 ayat (5) membuka ruang penggunaan ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung, dengan syarat pengguna membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini memberi ruang kepada pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu termasuk lagu-lagu barat/asing tanpa perlu meminta izin terlebih dulu yang sebelum UU ini berlaku sudah berlangsung. UU 28/2014 berupaya melindungi hak ekonomi pencipta melalui mekanisme pembayaran via LMK. Jika mekanisme ini berjalan baik, optimal dn akuntabel, Pencipta seharusnya akan memperoleh royalti tanpa perlu direpotkan dengan birokrasi atu prosedur lisensi 320 satu persatu. Semakin banyak lagunya dinyanyikan dan dikolek oleh LMK maka semakin banyak royalti yang akan diterimanya. Keberadaan ketentuan pidana atas performing right tidak perlu menimbulkan kekhawatiran bagi penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik sepanjang telah menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUHC secara konsisten. Sepanjang pencipta tidak secara tegas dan mengumumkan opsi opt out yang diumumkan LMK. Pencipta dengan menandatangai kuasa kepada LMK secara hukum otomatis tunduk pada semua mekanisme pasal 23 ayat (5). Ke depan perlu dibuat prosedur yang lebih tegas terkait hal ini oleh LMKN. b) AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: ALBERT ARIES, menyatakan sebagai berikut: - Petitum Pemohon cukup beralasan. Karena jika konstitusionalitas dari norma hukum yang mengandung frasa tanpa hak dan/atau tanpa izin itu dikaitkan dengan keberadaan Pasal 9 ayat (2), kemudian Pasal 23, Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, maka pemaknaan dari seluruh rangkaian norma itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. - Ahli berpandangan terkait frasa tanpa hak dan/atau tanpa izin dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta itu memang mengandung dualisme penafsiran. Yang pertama, frasa tanpa hak. Frasa tanpa hak ini bisa dimaknai sebagai salah satu bentuk melawan hukum. Misalnya tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK, sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Melawan hukum itu bisa berupa tanpa hak sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, dan yang ketiga adalah bertentangan dengan hukum objektif yang kini diatur secara umum dalam pasal 12 KUHP Baru, ya. Yang kedua, frasa tanpa izin itu bisa 321 dimaknai sebagai norma yang mengatur suatu perbuatan dilarang karena dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dualisme itu bagi Ahli telah membawa ketentuan pidana ini, yang pertama adalah dia tidak memenuhi prinsip nullum crimen sine lege certa. Yang artinya tiada delik tanpa ada satu aturan yang jelas dan pasti. Maksud Ahli adalah kalau tidak terjadi kesepakatan, seolah-olah kita yang hadir di sini sedang membiarkan anggota masyarakat dalam hal ini para musisi memiliki perspektif masing-masing untuk yang kemudian enggak ketemu dan akhirnya akan saling mengugat dan melapor ke polisi. - Kemudian. frasa tanpa hak atau tanpa izin ini mengandung ketidakharmonisan norma hukum dengan Pasal 87 ayat (1), yang sama sekali tidak mewajibkan pencipta dan pemegang hak cipta mengikuti perjanjian dengan LMK. Misalkan, Kalau ada grup band Indonesia hendak membawakan lagu-lagu dari musisi asing bagaimana caranya dapat izin dari pencipta lagu yang ada di luar negeri dengan konsep direct license? . - Jika pengguna dengan iktikad buruk atau dengan hal ini memiliki mens rea dalam bentuk kesengajaan, yaitu dia melalaikan kewajibannya untuk membayar royalti melalui LMK, maka tepatlah postulat qui non potest solvere in aere, luat in corpore. Siapa yang tidak mau membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan. Maka pemilik dan penyelenggara acara yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. - Ahli berharap, Mahkamah dapat meluruskan interpretasi yang sempit atau keliru dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini, agar kembali pada hakikatnya. Sebagaimana dikatakan GE Mulder (Guru Besar dari Universitas Nijmegen) bahwa hukum pidana itu 322 haruslah menjadi lingkaran terluar atau subsider dari seluruh sanksi hukum yang ada. Pemerintah perlu memberikan tanggapan/klarifikasi sebagai berikut: Pasal 113 ayat 2: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran secara komersial dipidana penjara paling lama 3 tahun.” Pasal 113 ayat (2) terkait Pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta secara komersial merupakan deterrent effect yang bersifat ultimum remidium atau pilihan terakhir, untuk melindungi hak pencipta. Penegakan hukum ini justru memperkuat perlindungan hak asasi terhadap kepemilikan intelektual dan rasa aman dari eksploitasi tanpa izin, sejalan dengan semangat UUD 1945. Pasal ini menganut delik aduan. Untuk prosesnya, hendaknya didahului oleh mediasi. Pidana aduan bersifat ultimum remidium yang harus menjadi pilihan terakhir. Dengan cakupan tersebut, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak ekonomi pencipta dari setiap bentuk penggunaan tanpa izin. Ketentuan ini justru merupakan implementasi langsung dari prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni jaminan atas kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. C, . Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi Pemohon 1. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RINA APRILLA, pada persidangan tanggal 31 Juli 2025, menerangkan sebagai berikut: Saksi adalah seorang pelaku pertunjukan, yaitu penyanyi yang telah sekian lama malang melintang hampir 30 tahun. Saya bernyanyi di banyak event, seperti pertunjukan di kafe, restoran, hotel. dan harus bisa membawakan banyak lagu-lagu segala jenis genre. Seiring dengan ramainya polemik permasalahan yang ada, dimana ada 323 penyanyi yang dilarang disomasi, digugat, bahkan dilaporkan pidana oleh pencipta lagu membuat saksia dan teman-teman seprofesi itu bingung, khawatir, dan ada juga ketakutan. Kekhawatiran ini intinya sampai ada yang mengambil kesimpulan, “Sudah, lebih baik kita enggak usah bawain lagu-lagu Indonesia deh”, gitu, “Yang ciptaannya pencipta Indonesia, lebih baik nyanyikan lagu barat saja.” Harapan Saksi agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil. 2. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DENNY RACHMAN pada persidangan tanggal 30 Juli 2025, menerangkan sebagai berikut: Saksi adalah penyanyi profesional, mulai dari 2011 yang malang melintang di kafe-kafe, ya, di wedding, ataupun event. Saksi sebagai pelaku entertaint sangat menyayangkan kalau misalkan persoalan ini menjadi pengaruh bagi saksi karena pekerjaan Saksi adalah menyanyikan lagu orang lain. Honor saksi akan dipotong, buat membayar royalti. saya harap permasalahan ini bisa diselesaikan, dicari garis tengahnya untuk keadilan bagi seluruh kawan-kawan musisi. Pemerintah memberikan tanggapan atas keterangan kedua saksi fakta Pemohon tersebut, yaitu : 1. Kekhawatiran yang dirasakan pelaku kreatif, artis pertunjukan, seperti para saksi timbul akibat tidak samanya persepsi yang timbul. Bagi Pemerintah para pelaku seni layak memperoleh perlindungan dalam rangka mendorong kreatifitas serta menciptakan ekosistem Hak Cipta yang mendukung perkembangan perekonomian bangsa. 2. Keharusan membayar royalti bagi pengguna lagu ciptaan orang lain dibebankan pada penanggungjawab tempat komersial tersebut, dan bukan pada artis penyanyi. Sepanjang tempat komersial tersebut telah memiliki lisensi penggunaan lagu dari LMKN, maka artis bebas untuk menyanyi termasuk lagu-lagu asing. Dengan sistem blanket License yang ada, maka tidak lagi 324 diperlukan izin secara langsung kepada Pencipta lagu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta. 3. Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta menyatakan: Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Jelas dari ketentuan ini, pengguna yang dimaksud adalah tempat komersial tersebut (bukan penyanyi seperti para saksi), dimana bila pengguuna tersebut bila memiliki lisensi dari LMK, maka tidak perlu meminta ijin secara langsung pada para Pencipta. 4. Artis pertunjukan, seperti para saksi, bahkan memiliki kesempatan memperoleh royalti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, bila mereka berkarya dan dilakukan fixasi atas karya pertunjukan mereka. Kemudian mereka dapat memilih bergabung dalam LMK hak terkait, untuk selanjutnya dapat memperoleh royalti atas penggunaan karya pertunjukan mereka. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); dan 325 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). KESIMPULAN PIHAK TERKAIT SATRIYO YUDI WIBOWO dkk. (AKSI) KONKLUSI 1. Bahwa benar, pada awal tahun 2025, dua kelompok pemohon yang sama-sama berasal dari dunia seni pertunjukan melangkah ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kelompok pertama, yang kemudian tercatat sebagai Para Pemohon Perkara Nomor: 28/PUU- XXIII/2025, beranggotakan 29 penyanyi dan pelaku pertunjukan terkenal di Indonesia. Kelompok kedua, Para Pemohon Perkara Nomor: 37/PUU-XXIII/2025, berisi enam individu lainnya. Mereka membawa kegelisahan yang sama: adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menurut mereka tidak selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, khususnya pasal-pasal yang mengatur hak ekonomi, pengelolaan royalti, dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN]. 2. Bahwa benar, berikut adalah gambaran Timeline Persidangan Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025, sebagai berikut: 326 3. sidang perdana, yang disebut pemeriksaan pendahuluan I, digelar pada 24 April 2025. Ruang sidang panel di Gedung Mahkamah Konstitusi terasa penuh dengan deretan kursi yang diisi oleh para kuasa hukum pemohon, perwakilan artis, serta awak media yang ingin mengabadikan momen langka ini. Ketua Panel, Hakim Saldi Isra, membuka persidangan dengan ketukan palu tiga kali. Pemohon memaparkan legal standing mereka: para pelaku seni merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Norma-norma ini, kata mereka, memaksa pelaku seni menyerahkan pengelolaan haknya kepada LMKN, yang dalam praktiknya menimbulkan potensi monopoli, kurang transparan, dan mengurangi kebebasan mereka untuk mengelola karya sendiri. 4. Bahwa benar, Para pemohon menyampaikan bahwa ketentuan dalam UU Hak Cipta menciptakan cakrawala hukum dan berpotensi mengancam kebebasan berekspresi mereka sebagai pelaku pertunjukan, karena adanya persyaratan izin langsung dari pencipta dan ancaman sanksi pidana. Mahkamah memberikan nasihat terkait menyertakan syarat permohonan formil, meminta para kuasa hukum untuk memperjelas deskripsi kerugian konstitusional, serta memperbaiki struktur permohonan, agar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Sidang pendahuluan ini menekankan perlunya klarifikasi hukum dalam mekanisme pembayaran royalti dan pemaknaan pasal dalam UU Hak Cipta agar tidak merugikan pelaku seni dan mendukung pengembangan industri kreatif di Indonesia. 5. Bahwa benar, Mahkamah, pada tahap ini, belum menilai benar atau salah dalil tersebut. Hakim Panel memberikan nasihat agar permohonan diperbaiki: uraian kerugian konstitusional perlu dipertegas, hubungan sebab-akibat antara norma dan kerugian harus jelas, dan dalil uji materi harus dirangkai lebih terstruktur. Pemohon pun mencatat semua masukan itu, menyiapkan perbaikan untuk sidang berikutnya. 6. Bahwa benar, sidang kedua pada 7 Mei 2025, menjadi ajang bagi para pemohon untuk menyampaikan versi revisi permohonannya. Mereka 327 mengaku telah memperbaiki uraian sesuai arahan hakim: menambahkan argumentasi bahwa norma-norma tersebut membatasi hak ekonomi secara tidak proporsional, mempersempit ruang negosiasi langsung antara pelaku seni dan pengguna karya, serta menempatkan LMKN pada posisi dominan yang sulit diawasi oleh pemilik hak. Hakim panel mencatat perbaikan ini, menandai proses formal menuju sidang pleno. 7. Bahwa benar, sidang tersebut berfokus pada tahap prosedural yang dikenal sebagai “Perbaikan Permohonan”, di mana tim hukum para pemohon mengajukan revisi dan klarifikasi terhadap klaim awal mereka. Permohonan ersebut mempertanyakan beberapa ketentuan spesifik dalam UU Hak Cipta, khususnya terkait interpretasi frasa kunci dalam undang-undang, pelanggaran hak konstitusional, serta ruang lingkup dan penerapan perlindungan hak cipta dan pembayaran royalti. Pemohon meliputi sejumlah individu terkemuka dari industri kreatif, yang diwakili oleh tim kuasa hukum. Meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau dan menyatakan beberapa ketentuan UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta meminta pembatalan bersyarat atas ketentuan-ketentuan tersebut kecuali jika ditafsirkan secara lebih sempit. Masalah yang diperdebatkan meliputi frasa seperti “penggunaan komersial karya,” “setiap orang,” “pembayaran ganti rugi,” dan “kecuali disepakati lain,” serta kekhawatiran tentang proporsionalitas dalam sanksi pidana. Sidang mengungkapkan bahwa pemohon telah melakukan revisi substansial terhadap permohonan mereka, dengan memasukkan argumen rinci mengenai kedudukan hukum, kerugian konstitusional, perbandingan dengan sistem hak cipta internasional, dan mekanisme lisensi seperti lisensi kolektif versus lisensi langsung. Mahkamah mengakui keseriusan dan ketelitian permohonan yang direvisi dan menyatakan bahwa keputusan akan segera diambil mengenai apakah kasus ini akan dilanjutkan ke sidang pleno untuk pemeriksaan lebih mendalam, atau dapat diselesaikan tanpa itu. Detail administratif mengenai pengajuan dan verifikasi bukti, kehadiran kuasa hukum, dan formalitas prosedural. Sidang ditutup dengan Mahkamah mengucapkan terima kasih atas upaya para pemohon dan menyatakan bahwa 328 keputusan mengenai langkah prosedural selanjutnya akan diumumkan pada waktunya. 8. Bahwa benar, memasuki 30 Juni 2025, persidangan memasuki tahap penting: mendengar keterangan DPR dan Presiden. Di sini, tensi mulai terasa. DPR, melalui juru bicara I Wayan Sudirta, membela norma UU Hak Cipta sebagai wujud amanat konstitusi untuk melindungi hak cipta sekaligus kepentingan masyarakat luas. Menurut DPR, LMKN bukanlah alat monopoli, melainkan sarana untuk memastikan distribusi royalti yang adil dan efisien. Pemerintah, diwakili Razilu, pejabat Kementerian Hukum Republik Indonesia, menggarisbawahi filosofi undang-undang ini: pengelolaan langsung dan kolektif adalah mekanisme yang diakui di banyak negara, dan justru memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pencipta. 9. Bahwa benar, sidang tersebut melibatkan presentasi dan argumen rinci dari perwakilan pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] Republik Indonesia, dan Pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. DPR dan Pemerintah membela pasal-pasal yang dipermasalahkan, yakni Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dengan argumentasi bahwa pasal-pasal tersebut sesuai dengan Konstitusi dan norma hak cipta internasional. Mereka menekankan hak eksklusif pencipta atas hak ekonomi dan hak moral, mekanisme lisensi [lisensi langsung dan lisensi kolektif], serta peran organisasi pengelolaan kolektif dalam pengumpulan dan distribusi royalti. Pemerintah menyoroti kerangka hukum dan administratif, termasuk peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti dan penetapan tarif secara rinci. Mahkamah mengemukakan kekhawatiran tentang efektivitas dan transparansi pengelolaan royalti oleh LMK dan LMKN, tafsir hukum tentang “penggunaan komersial,” keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik, serta potensi kriminalisasi pelanggaran hak cipta. Mahkamah meminta klarifikasi tentang sistem lisensi langsung versus 329 lisensi umum, penanganan pencipta yang tidak terdaftar LMK, peran pelaku seni versus penyelenggara acara dalam pembayaran royalti, dan implikasi budaya dari penegakan hak cipta. Ada saran untuk melibatkan LMKN sebagai pihak berkepentingan dalam persidangan, guna memperoleh kejelasan mengenai masalah operasional. Persidangan berakhir, dengan rencana untuk mengundang pihak-pihak terkait lainnya, termasuk asosiasi seniman dan badan pengelolaan hak cipta, untuk masukan lebih lanjut. Pengadilan menyoroti pentingnya menyeimbangkan perlindungan hak ekonomi pencipta dengan hak publik untuk menikmati karya budaya, memastikan transparansi dan keadilan dalam distribusi royalti, serta mencegah penyalahgunaan sanksi pidana dalam penegakan hak cipta. 10. Bahwa benar, babak berikutnya, pada 10 Juli 2025, Pihak Terkait mulai masuk gelanggang. Dharma Oratmangun [LMKN] hadir dengan jajaran pengurusnya, menjelaskan peran mereka sebagai pengelola kolektif yang sah. Mereka menegaskan bahwa mekanisme yang ada telah mengacu pada transparansi dan akuntabilitas. Marcellius Kirana Hamonangan [Kuasa Hukum PAPPRI] juga hadir, memberikan dukungan pada skema kolektif ini. Namun, suasana berubah ketika Satriyo Yudi Wahono, dkk., yang juga menjadi pihak terkait, disambung Singgih Tomi Gumilang [Kuasa Hukum Satriyo Yudi Wahono, dkk.] menyampaikan pengalaman berbeda: ada masalah teknis dan administratif yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakjelasan pembagian royalti. Mereka menilai norma yang terlalu memusat pada LMKN justru membuka celah ketidakadilan. 11. Bahwa benar, berbagai pihak turut serta, termasuk para pemohon, pemerintah, serta pihak terkait seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN], Persatuan Penyanyi, Penulis Lagu, dan Musisi Indonesia [PAPPRI], dan Satriyo Yudi Wahono, dkk., yang kesemuanya adalah para anggota dan para pengurus Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia [AKSI]. Sidang tersebut berfokus pada argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait dan pertanyaan yang diajukan oleh hakim Konstitusi, dengan tujuan untuk mengklarifikasi masalah hukum dan 330 praktis, seputar penegakan hak cipta di Indonesia. Isu-isu utama yang dibahas, meliputi eksklusivitas dan cakupan hak cipta, peran, dan legitimasi LMKN sebagai lembaga pengelolaan kolektif terpusat, tanggung jawab penyelenggara acara versus penampil dalam pembayaran royalti, kejelasan, dan kepastian ketentuan undang-undang, terutama terkait sanksi pidana, serta keseimbangan antara perlindungan hak ekonomi pencipta dan jaminan kerangka hukum yang adil yang mendukung ekosistem industri musik. LMKN membela keharusan sistem pengelolaan kolektif, menekankan bahwa pemegang hak cipta bergantung pada lembaga semacam itu untuk mengelola hak ekonomi secara efisien dan memastikan pengumpulan serta distribusi royalti. PAPPRI mendukung klaim pemohon, bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang hak cipta ambigu, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berpotensi mengkriminalisasi penampil secara tidak adil, menyerukan penyesuaian interpretasi konstitusional untuk mengklarifikasi undang-undang dan melindungi penampil dari pembayaran ganda atau tindakan hukum yang tidak adil. Perwakilan Satriyo Yudi Wahono, dkk. berargumen, bahwa UU Hak Cipta yang ada, sudah sejalan dengan prinsip konstitusional, dan menekankan pentingnya hak eksklusif pencipta, serta keabsahan sanksi pidana untuk melindungi kekayaan intelektual. Mereka menyoroti kebutuhan untuk mempertahankan kerangka hukum saat ini untuk melindungi pencipta, terutama yang secara ekonomi rentan dari eksploitasi. Para hakim Konstitusi mengajukan pertanyaan penting, terkait detail operasional LMKN dan LMK, implikasi hukum dan praktis mekanisme pembayaran dan lisensi, waktu dan penegakan pembayaran royalti, serta keseimbangan antara kewajiban pengguna dan hak pencipta. Mereka meminta penjelasan tertulis lebih rinci dari semua pihak untuk memahami kondisi dan praktik aktual sebelum mengambil keputusan. Sidang ditutup dengan pengaturan prosedural untuk pengajuan keterangan ahli dan saksi serta klarifikasi tertulis lebih lanjut. 12. Bahwa benar, ketegangan semakin terasa pada sidang 22 Juli 2025 saat ahli dan saksi dari Pemohon 28/PUU-XXIII/2025 memberikan keterangan. Ahli hukum memaparkan risiko pelanggaran hak 331 konstitusional, jika pelaku seni tidak diberi kebebasan memilih jalur pengelolaan haknya. Saksi, yang merupakan penyanyi aktif, menceritakan pengalaman pribadinya: royalti yang diterima, sering kali tidak sesuai dengan jumlah pemutaran atau penggunaan karya di lapangan. Cerita-cerita ini membawa nuansa emosional ke ruang sidang, membuat isu ini terasa lebih manusiawi daripada sekadar perdebatan pasal. 13. Bahwa benar, saksi-saksi Pemohon 28/PUU-XXIII/2025 termasuk Hendra Samuel Simorangkir [Sammy Simorangkir] dan Lestiani [Lesti Kejora], keduanya penyanyi profesional yang berbagi pengalaman mereka tentang ketidakpastian hukum dan sengketa yang timbul dari interpretasi undang- undang hak cipta, terutama terkait hak pertunjukan dan kewajiban untuk mendapatkan izin langsung dari pencipta. Mereka menekankan tantangan profesional dan ekonomi yang dihadapi para penampil, seperti ancaman gugatan hukum dan tuntutan pidana meskipun mereka berkontribusi dalam mempopulerkan karya, seringkali tanpa akses langsung atau pemahaman tentang sistem royalti yang dikelola oleh organisasi pengelolaan kolektif [LMKN]. Ahli Laurensia Andrini dan Ahli Muhammad Fatahillah Akbar memberikan analisis hukum mendalam. Mereka menjelaskan dasar filosofis dan ekonomi hak cipta dan hak terkait, menekankan sifat yang berbeda namun saling melengkapi dari hak-hak tersebut. Laurensia menyoroti masalah dengan bahasa undang-undang yang ambigu yang menyebabkan interpretasi ganda, terutama terkait siapa yang harus membayar royalti dan bagaimana izin dikelola dalam pertunjukan langsung. Ahli Muhammad fokus pada aspek hukum pidana, mengadvokasi pendekatan humanis dan proporsional dalam kriminalisasi kasus hak cipta, dengan argumen bahwa sanksi pidana harus menjadi upaya terakhir [ultimum remedium]. Dia menekankan ketidakhadiran mens rea [niat] dalam ketentuan saat ini dan memperingatkan terhadap penyalahgunaan hukum pidana sebagai alat untuk sengketa pribadi atau komersial. Sidang ini menampilkan dialog aktif antara hakim konstitusi, penasihat hukum pemohon, perwakilan pemerintah, dan pihak terkait, membahas implikasi praktis hukum, tantangan penegakan, dan 332 kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih jelas yang melindungi hak pencipta dan pelaku seni sambil mendorong ekosistem musik yang berkelanjutan dan kolaboratif. Pengadilan juga mengeksplorasi standar hukum internasional, peran organisasi pengelolaan kolektif, dan konteks sosio-budaya hukum hak cipta Indonesia, yang secara historis berbeda dari tradisi individualistik Barat. 14. Bahwa benar, tak mau kalah, pada 31 Juli 2025, giliran Pemohon 37/PUU-XXIII/2025 menghadirkan ahli Albert Aries dan Marulam J. Hutauruk dan saksi Rina Aprilla dan Denny Rachman. Ahli memberikan perspektif yang menekankan kebebasan berkontrak sebagai prinsip fundamental dalam hukum perdata, sementara saksi memaparkan data konkret tentang pembayaran royalti yang tidak proporsional. Bagi mereka, masalah ini bukan sekadar teori, tapi realitas yang berdampak langsung pada penghidupan pelaku seni. 15. Bahwa benar, sidang tersebut mencakup kesaksian dari penyanyi dan musisi profesional yang mengekspresikan kekhawatiran mereka tentang dampak sistem hak cipta saat ini terhadap kemampuan mereka untuk tampil secara bebas tanpa takut akan konsekuensi hukum seperti gugatan atau tuntutan pidana. Mereka menggambarkan kesulitan praktis yang dihadapi dalam pertunjukan langsung di kafe, restoran, dan acara karena persyaratan lisensi yang tidak jelas dan penegakan hukum yang tidak konsisten, yang membatasi kebebasan artistik mereka dan mengancam mata pencaharian mereka. Ahli memberikan tafsiran hukum atas ketentuan hak cipta, menekankan konvensi internasional [Konvensi Bern, WCT, TRIPS] dan prinsip bahwa pertunjukan publik tidak memerlukan izin langsung dari pemegang hak cipta. Mereka berargumen, bahwa ketentuan undang-undang saat ini, terutama Pasal 9 ayat (2) yang mewajibkan izin sebelumnya dari pemegang hak cipta, dapat secara tidak adil membatasi penampil dan menghambat kreativitas. Ahli menyoroti prinsip “penggunaan wajar” dan fungsi sosial karya berhak cipta, menyerukan pendekatan seimbang yang melindungi pencipta tanpa memberatkan penampil secara berlebihan. Ahli membahas sanksi pidana dalam UU Hak Cipta, menyoroti ketidakkonsistenan dengan reformasi 333 hukum pidana baru dan kebutuhan akan kepastian hukum yang jelas, terutama terkait peran dan tanggung jawab pihak yang dikenai tanggung jawab pidana [misalnya, penampil versus penyelenggara acara]. Ahli tersebut menekankan prinsip bahwa sanksi pidana harus menjadi ultima ratio [langkah terakhir] dan tidak boleh diterapkan secara sembarangan dalam sengketa hak cipta. Perwakilan dari pemerintah, organisasi pengelolaan hak cipta kolektif [LMK dan LMKN], dan pihak terkait lainnya juga hadir, menjelaskan sistem lisensi, pengumpulan royalti, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran publik. Sidang tersebut mencakup pertanyaan dari hakim mengenai ruang lingkup pertunjukan publik, aspek sosial dan ekonomi penegakan hak cipta, masalah seputar karya asing, dan tantangan praktis dalam implementasi undang-undang. Sidang ditutup dengan rencana pemerintah untuk menyajikan kesaksian ahli tambahan dalam sesi mendatang dan penekanan pada kebutuhan akan kejelasan hukum, keadilan, dan pendekatan yang seimbang yang menghormati hak pencipta serta realitas praktis yang dihadapi oleh pelaku seni dan masyarakat. 16. Bahwa benar, sidang terakhir dalam rangkaian ini berlangsung pada 7 Agustus 2025. Pemerintah menghadirkan Ahli Presiden, yang menegaskan bahwa pengaturan dalam UU Hak Cipta sudah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku pertunjukan, dan pengguna. Mereka mengingatkan bahwa tanpa mekanisme kolektif, distribusi royalti akan lebih rawan manipulasi, biaya transaksi tinggi, dan sulit diawasi. LMKN, kata mereka, adalah instrumen negara yang sah dan perlu diperkuat, bukan dihapus. 17. Bahwa benar, sidang tersebut mencakup ahli yang ditunjuk oleh Presiden, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, seorang pakar Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Siber dari Universitas Padjajaran. Prof. Ramli menekankan pentingnya industri musik dan lagu sebagai bagian kritis dari ekonomi kreatif Indonesia, yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Beliau menjelaskan kerangka hukum yang menyeimbangkan hak eksklusif pencipta dengan aksesibilitas musik melalui organisasi pengelolaan kolektif [CMOs], terutama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN] 334 dan lembaga afiliasinya [LMK]. Sistem ini dirancang untuk mekanisme lisensi satu pintu, guna memudahkan pengumpulan dan distribusi royalti, bertujuan menghindari hambatan birokrasi bagi pengguna dan mempromosikan remunerasi yang adil bagi pencipta. Ahli menyoroti tantangan dalam undang-undang saat ini, termasuk kebutuhan untuk menyesuaikan tarif royalti, mengingat realitas ekonomi dan persaingan dari produk digital alternatif, seperti musik yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan / Artificial Intelegence [AI]. Ahli menekankan risiko penegakan hukum yang terlalu keras dapat menimbulkan ketakutan di kalangan pengguna, yang berpotensi mengurangi penggunaan musik oleh publik. Undang-undang memungkinkan pencipta untuk keluar dari sistem kolektif [opt. out] dan mengelola hak mereka secara mandiri, meskipun hal ini dapat mengurangi jangkauan pasar mereka. Selama sidang, Mahkamah mengajukan pertanyaan kritis tentang penerapan hak cipta dalam konteks yang beragam, seperti penggunaan komersial versus non-komersial, lingkup tanggung jawab penyelenggara acara versus penampil, penegakan dan transparansi pengumpulan royalti, serta mekanisme praktis untuk mengukur penggunaan musik dalam acara dan tempat. Prof. Ramli mengakui kompleksitas undang-undang dan menyarankan perlunya revisi untuk mengakomodasi teknologi baru, seperti kecerdasan buatan serta mengklarifikasi tanggung jawab, terutama membedakan antara penampil dan penyelenggara acara. Sidang ditutup dengan kesepakatan bagi semua pihak untuk menyerahkan kesimpulan akhir pada 15 Agustus 2025. Pembahasan tersebut mengungkap keseimbangan rumit antara melindungi hak pencipta dan mendorong industri musik yang aksesibel dan dinamis dalam lanskap digital dan budaya Indonesia yang terus berkembang. 18. Bahwa benar, seiring berlalunya tujuh kali persidangan, terlihat jelas adanya tarik-menarik argumentasi. Pemohon berdiri di sisi kebebasan individual dan akuntabilitas langsung, sedangkan Pemerintah dan DPR mempertahankan pengelolaan langsung dan kolektif demi kepastian hukum dan efisiensi. Pihak Terkait terbagi: ada yang mendukung 335 mekanisme saat ini, yaitu Satriyo Yudi Wahono, dkk., dan ada yang berpihak pada para pemohon yaitu PAPPRI. 19. Bahwa benar, kini, nasib pasal-pasal yang dipersoalkan berada di tangan sembilan hakim konstitusi. Putusan mereka, kelak akan menentukan arah kebijakan hak cipta di Indonesia: apakah negara akan terus memusatkan pengelolaan royalti melalui LMKN dan tetap membuka ruang lebih luas bagi pelaku seni untuk mengatur hak ekonominya sendiri. Perkara ini bukan sekadar soal pasal demi pasal, tetapi lebih menyentuh jantung persoalan antara perlindungan negara dan kebebasan kreatif, sebuah perdebatan yang akan mempengaruhi wajah industri musik dan seni pertunjukan tanah air untuk waktu yang lama. 20. Bahwa benar, kesaksian David Otmar Veda Koeswoyo, putra kedua almarhum Yon Koeswoyo, mengungkap rangkaian peristiwa yang ia nilai sebagai tindakan manipulatif yang dilakukan oleh kelompok musik Tkoos. Tindakan tersebut mencakup penggiringan opini, pemutarbalikan fakta, klaim keliru mengenai garis keturunan, serta interpretasi sepihak atas perjanjian apresiasi lagu karya almarhum Tonny Koeswoyo. 21. Bahwa benar, kesaksian David Otmar Veda Koeswoyo, menjelaskan bahwa semenjak Tkoos tampil sebagai band pelestari lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara, terjadi penyebaran informasi yang menyesatkan, baik melalui kolega mereka maupun secara langsung oleh leader band Tkoos. Salah satu isu yang paling mengganggu adalah narasi seolah-olah Tkoos merupakan keturunan langsung keluarga Koeswoyo. Walaupun pernah dilakukan klarifikasi, namun upaya tersebut dinilai tidak efektif, dan malah memunculkan ruang abu-abu yang terus dimanfaatkan. 22. Bahwa benar, terdapat kasus penyalahgunaan makna perjanjian apresiasi tahun 2018, yang sejatinya ditujukan khusus kepada keluarga almarhum Tonny Koeswoyo, namun kemudian dipersepsikan publik sebagai pembayaran royalti untuk seluruh keluarga besar KoesPlus®. Menurut David, hal ini disengaja untuk menimbulkan kebingungan, bahkan mengadu domba antar anggota keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. 336 23. Bahwa benar, kesaksian ini juga menyinggung peristiwa-peristiwa lain, termasuk pengakuan leader band Tkoos dalam sebuah pertemuan, bahwa ia mengenal pihak yang terlibat konflik internal keluarga Koeswoyo pada tahun 2014, yang kemudian diakui benar setelah sebelumnya membantah. Perilaku ini, dinilai mencederai martabat keluarga dan merusak nama baik, almarhum Yon Koeswoyo. 24. Bahwa benar, David dapat menyimpulkan, bahwa Tkoos telah secara terang-terangan melakukan manipulasi yang merugikan kehormatan keluarga besar KoesPlus® dan Koes Bersaudara. Tindakan manipulasi ini bukan sekedar pelanggaran prosedural, melainkan suatu bentuk pendistorsian yang secara sengaja mengabaikan nilai historis, artistik, dan emosional yang melekat pada warisan musik legendaris tersebut. 25. Bahwa benar, manipulasi tersebut telah menimbulkan dampak serius secara moral, emosional, dan sosial bagi keluarga besar Koeswoyo maupun masyarakat pendukungnya. Secara moral, tindakan ini merendahkan integritas kreasi seni; secara emosional, mencederai ikatan batin antara pencipta, ahli waris, dan publik; secara sosial, mengikis apresiasi terhadap karya orisinal. Oleh karena itu, demi keadilan dan penghormatan atas hak asasi pencipta, David mendorong pelarangan total bagi Tkoos untuk membawakan lagu-lagu KoesPlus® dan Koes Bersaudara. 26. Bahwa benar, kasus ini terkait erat dengan pokok perkara pengujian UU Hak Cipta, khususnya dalam menegaskan urgensi penerapan mekanisme lisensi langsung [direct license]. Mekanisme ini menjadi solusi krusial, untuk memastikan perlindungan utuh terhadap hak moral dan ekonomi pencipta atau ahli warisnya, sebagaimana telah dijamin konstitusi, dengan memberikan kendali penuh atas penggunaan karya, mencegah eksploitasi tanpa izin, dan menjamin penghargaan yang setara atas warisan budaya Bangsa Indonesia. 27. Bahwa benar, kesaksian ini memperkuat argumen para Pemohon Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono, dkk., mengenai perlunya perlindungan hukum yang tegas terhadap karya cipta, serta penegasan bahwa penggunaan karya, khususnya lagu, wajib melalui izin langsung yang 337 sah dari pencipta atau ahli warisnya, untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan kehormatan dan hak-hak pencipta. 28. Bahwa benar, perkara pengujian materiil UU Hak Cipta terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU- XXIII/2025, Mahkamah telah menerima serangkaian keterangan dari berbaga i Pihak Terkait, baik yang langsung bersinggungan dengan pelaksanaan UU Hak Cipta ini, maupun yang memberikan pandangan ad informandum. Keseluruhan keterangan tersebut membentuk lanskap pandangan yang terbelah namun saling melengkapi dalam mengurai isu utama: hak ekseklusif, hak moral, hak ekonomi, pengelolaan royalti, dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional [LMKN]. 29. Bahwa benar, terdapat pandangan yang konsisten menegaskan bahwa LMKN merupakan lembaga yang lahir dari amanat undang-undang dan bukan entitas swasta yang bergerak bebas. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem distribusi royalti yang efisien, transparan, dan merata, sehingga setiap pelaku seni, termasuk yang berada di pelosok dan tidak memiliki daya tawar tinggi, tetap dapat memperoleh haknya. Seyogiyanya, bahwa mekanisme pengelolaan langsung dan kolektif, adalah praktik standar internasional yang terbukti efektif dan menjadi best practice di banyak negara. Bagi mereka, keberatan yang diajukan bukan pengekangan konstitusi, akan tetapi, lebih bersifat pada masalah teknis implementasi norma, yang dapat diselesaikan melalui reformulasi UU Hak Cipta pada RUU Hak Cipta, reformasi tata kelola, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi, tanpa harus memberikan makna baru terhadap norma-norma yang dimohonkan pengujian, dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU- XXIII/2025. 30. Bahwa benar, pihak yang mendukung lisensi langsung mengungkap adanya keterlambatan pembayaran, ketidakjelasan laporan penggunaan karya, dan potensi monopoli yang dirasakan dalam pengelolaan royalti oleh LMKN. Mereka memandang bahwa kewajiban bergabung dengan LMKN membatasi kebebasan berkontrak serta mengurangi kontrol langsung atas hak ekonomi para pelaku seni. Oleh karena itu, mereka 338 mendorong Mahkamah untuk tetap mempertimbangkan model yang lebih fleksibel, yaitu memberi pilihan kepada pencipta untuk mengelola haknya sendiri atau menggunakan jasa LMKN sesuai kebutuhan masing-masing. 31. Bahwa benar, sementara itu, keterangan ad informandum yang disampaikan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung cenderung mengambil posisi moderat, yang mengakui adanya problematika dalam praktik, namun menilai bahwa solusi tidak terletak pada pembatalan norma-norma yang dimohonkan pengujian, dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU- XXIII/2025, melainkan, pada perbaikan sistem tata kelola LMKN. Penekanannya, perlunya mekanisme audit independen, peningkatan akuntabilitas, serta pelibatan lebih banyak unsur pelaku seni dalam proses pengambilan keputusan. 32. Bahwa benar, dokumen tambahan keterangan pihak terkait semakin memperkuat posisi pendukung UU Hak Cipta. Penegasan bahwa norma- norma yang dimohonkan pengujian, dalam Perkara Nomor 28/PUU- XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025 yang diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan, selaras dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ekonomi sebagaimana diatur sebelumnya dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945. 33. Bahwa benar, Pihak Terkait menolak seluruh petitum Para Pemohon Perkara Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan seluruh petitum Para Pemohon Perkara Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 dengan argumen mendasar. Terkait permohonan pemaknaan frasa "Penggunaan secara komersial ciptaan" dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dengan pengecualian pertunjukan, Pihak Terkait berpendapat, bahwa pengabulan justru akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menciptakan inkonsistensi norma. Alasannya, ciptaan lagu merupakan hak privat, yang wajib dilindungi negara, berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 UU Hak Cipta. Hak eksklusif ini, mencakup hak moral dan ekonomi, termasuk kewenangan pencipta untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karya [Pasal 9 ayat (2) dan 339 (3)], yang juga meliputi "Pertunjukan Ciptaan" [Pasal 9 ayat (1) huruf f]. Selanjutnya, terhadap permohonan pemaknaan frasa "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) hanya untuk "Pelaku Pertunjukan", Pihak Terkait menyatakan hal ini akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menimbulkan inkonsistensi. Frasa "Setiap Orang" yang merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum [Pasal 1 ayat (27)] perlu dipertahankan untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945], khususnya dalam penegakan hak cipta. Membatasinya hanya pada "Pelaku Pertunjukan" [yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (6)] akan menyempitkan subjek hukum secara tidak tepat. 34. Bahwa benar, penolakan juga ditujukan pada permohonan pemaknaan frasa "membayar imbalan" dalam Pasal 23 ayat (5) dengan tambahan "sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan". Pihak Terkait berpendapat pengabulan usulan ini akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menyebabkan inkonsistensi norma. Permohonan ini pada dasarnya menghendaki pembayaran royalti dapat dilakukan pasca- pertunjukan, namun, dalam praktiknya mekanisme yang seperti itu justru berpotensi menimbulkan masalah implementasi dan lebih merugikan pencipta, akibat hak ekonominya yang tidak terpenuhi, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Frasa "membayar imbalan" sendiri merupakan bentuk pemenuhan hak ekonomi pencipta berupa royalti [Pasal 1 ayat (21)], dan mekanisme penetapan besarnya imbalan serta waktu pembayaran sebenarnya merupakan kewenangan LMK yang dapat dievaluasi tahunan dan disahkan Kementerian Hukum, sesuai Pasal 89 ayat (1 - 4). Selanjutnya, terkait permohonan pemaknaan frasa "Kecuali diperjanjikan lain" dalam Pasal 81 dengan menambahkan pengecualian untuk Pasa l 9 ayat (1) huruf f, Pihak Terkait juga menolak karena dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menyebabkan inkonsistensi. Hak cipta lagu sebagai hak privat [Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945] memberikan kebebasan berkontrak kepada pencipta untuk melaksanakan sendiri haknya atau 340 memberikan lisensi [Pasal 81]. Membatasi makna frasa tersebut sesuai permohonan para pemohon, justru akan membatasi bahkan menghilangkan hak eksklusif pencipta [Pasal 1 ayat (1)]. Perjanjian antara pencipta dan LMK dibangun atas dasar kebebasan berkontrak, yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] dan faktanya bersifat tidak seragam, antar LMK. 35. Bahwa benar, Pihak Terkait menolak permohonan pemaknaan frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) dengan menambahkan "sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku". Pengabulan permohonan ini dinilai akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menimbulkan inkonsistensi norma. Meskipun perjanjian kuasa antara pencipta dan LMK memang mengikuti mekanisme dan tarif peraturan perundang- undangan, penambahan frasa tersebut tidak diperlukan dan berpotensi menghilangkan esensi hak eksklusif pencipta [Pasal 1 ayat (1)] yang hanya dapat dibatasi untuk penggunaan tertentu [Pasal 43 - 5]. Kewenangan LMK terbatas pada menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti [Pasal 89 ayat (2)], dan tidak menghalangi pencipta untuk membuat perjanjian sendiri dengan pihak lain berdasarkan kebebasan berkontrak [Pasal 81]. Perlindungan hak privat pencipta dari penggunaan sewenang-wenang [Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945] tetap menjadi landasan utama. 36. Bahwa benar, Pihak Terkait juga menolak permohonan untuk menyatakan frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Penghapusan frasa "huruf f" justru akan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menyebabkan inkonsistensi norma. Penghapusan tersebut berarti menghapus kebijakan kriminal [criminal policy] sebagai Ultimum Remedium yang telah ditetapkan dalam pembentukan undang-undang, melemahkan perlindungan hak pencipta atas ciptaannya [Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945], serta membuka peluang penggunaan ciptaan secara sewenang-wenang [Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945]. Huruf f ini sangat 341 penting, karena menjamin hak ekonomi pencipta dalam penggunaan komersial "Pertunjukan Ciptaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f. Berdasarkan seluruh uraian dan argumen hukum yang disampaikan terhadap petitum permohonan 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 a quo, Para Pihak Terkait Satriyo Yudi Wahono, dkk. sebagai bagian dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, secara tegas memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk MENOLAK SELURUHNYA PETITUM PERMOHONAN DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 a quo. 37. Bahwa benar, dari keseluruhan keterangan tersebut, dapat ditarik benang merah, bahwa persoalan inti perkara ini, bukan hanya pada eksistensi LMKN, tetapi pada proporsionalitas pembatasan hak oleh negara melalui pengelolaan kolektif. Mahkamah perlu menimbang sejauh mana pengaturan ini menjaga keseimbangan antara efisiensi kolektif dan kebebasan individual pencipta. Bilamana persoalan yang diangkat bersumber dari implementasi norma-norma yang dimohonkan pengujian, dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU- XXIII/2025, maka reformasi tata kelola menjadi jalan utama; bukan memaknai norma secara lebih sempit. 38. Bahwa benar, open legal policy merupakan ruang kebijakan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk merancang norma- norma teknis, implementatif, atau strategis tanpa intervensi Mahkamah Konstitusi, selama tidak melanggar konstitusionalitas. Doktrin ini mengakui otoritas legislator dalam menetapkan mekanisme operasional yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi, termasuk pendelegasian pengaturan rinci kepada lembaga atau peraturan turunan. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji kesesuaian norma dengan UUD NRI Tahun 1945, bukan menilai kebijakan substantif atau alternatif terbaik. 39. Bahwa benar, dalam permohonan 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU- XXIII/2025, sebagian besar petitum para pemohon justru memasuki ranah open legal policy yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang. Misalnya, permintaan pemaknaan frasa "membayar 342 imbalan" dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta sebagai pembayaran "sebelum atau setelah pertunjukan" sebenarnya menyangkut kebijakan teknis yang telah didelegasikan kepada LMK berdasarkan Pasal 89. Mekanisme dan waktu pembayaran royalti bersifat dinamis, memerlukan evaluasi periodik, serta melibatkan pertimbangan pasar yang tidak dapat distandarisasi melalui putusan konstitusi. 40. Bahwa benar, demikian halnya dengan permohonan pemaknaan frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) sebagai "sesuai mekanisme dan tarif peraturan perundang-undangan". Legislator sengaja merumuskannya secara fleksibel, untuk memfasilitasi negosiasi berdasarkan kebebasan asas berkontrak dan variasi jenis ciptaan. Jika Mahkamah Konstitusi memaksakan standar baku, maka hal itu akan membekukan ruang gerak penyesuaian kebijakan yang esensial dalam ekosistem hak cipta yang terus berkembang, detik demi detik. 41. Bahwa benar, permohonan pembatasan makna frasa "Setiap Orang" pada Pasal 23 ayat (5) hanya untuk "Pelaku Pertunjukan" juga mengabaikan prinsip open legal policy. Definisi "Setiap Orang" sebagai subjek hukum umum dalam Pasal 1 ayat (27) UU Hak Cipta merupakan kebijakan legislatif yang disengaja untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan di muka hukum. Begitu pula frasa "Kecuali Diperjanjikan Lain" dalam Pasal 81 yang memberi ruang kebebasan berkontrak merupakan kebijakan strategis untuk melindungi otonomi para pihak. 42. Bahwa benar, bilamana Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 28/PUU-XXIII/2025 dan 37/PUU-XXIII/2025 tersebut, putusan akan melanggar doktrin pemisahan kekuasaan karena memasuki wilayah diskresi legislatif yang juga dilindungi konstitusi. Kewenangan untuk menetapkan mekanisme lisensi langsung, ruang lingkup subjek hukum, atau skema royalti termasuk kebijakan terbuka yang harus dievaluasi melalui proses legislatif, bukan litigasi konstitusional. Intervensi terhadap open legal policy berisiko mengubah Mahkamah Konstitusi menjadi "super legislator" yang akan mengacaukan checks and balances, dan menghambat responsivitas sistem hukum terhadap perubahan zaman. 343 PETITUM Berdasarkan KONKLUSI di atas, Para Pemohon Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pihak Terkait Langsung dan Pemohon Terkait Tidak Langsung untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan bahwa, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang- Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan bahwa, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan bahwa, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip- prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 344 6. Menyatakan bahwa, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Menyatakan bahwa, Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559] dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 28/PUU-XXIII/2025 dan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor: 37/PUU-XXIII/2025 adalah konstitusional, dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Memerintahkan pemuatan putusan a quo dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau Bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aequo et bono]. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT LMKN I. PENDAHULUAN Bahwa kami selaku Pihak Terkait dalam perkara dalam Perkara Nomor 28/PUU- XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Maka dengan ini perkenankan kami untuk menyampaikan Kesimpulan sebagai Pihak Terkait berdasarkan fakta persidangan, keterangan ahli, keterangan saksi, dan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon. Berkenaan hal tersebut bersama ini dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, perkenankan Kami, Andi Mulhanan Tombolotutu, S.H., selaku Ketua dan atas 345 nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan Marcellius Kirana Hamonangan, S.H., selaku Ketua dan atas nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, (vide dan SK Menkum RI M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 dan SK Menkum RI No: M.HH-8.KI.01.04 Tahun 2025) untuk selanjutnya disebut (”LMKN”) yang pelaksanaanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, untuk menyampaikan kesimpulan, berikut ini: Bahwa, kembali perlu kami jelaskan mengenai kedudukan hukum (Legal Standing) LMKN sebagai Pihak Terkait, kedudukannya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah diberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; Bahwa, LMKN merupakan Lembaga Bantu Pemerintah non-APBN dalam hal ini tidaklah sama dengan pengertian State Auxiliary Organ yang membantu negara dan dibiayai oleh keuangan Negara (APBN). LMKN bersifat otonom dan membiayai sendiri pengeluaran operasionalnya dari royalti yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undang yang berlaku. Royalti yang terkumpulkan yang diperuntukkan bagi operasional LMKN dan LMK. Hal ini sejalan dengan kelaziman tata kelola royalti secara internasional merupakan peletak dasar sistem Collective Management Organization (CMO) di Indonesia halmana LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN sebagai lembaga swasta. Bahwa, Dalam hal kedudukan LMKN ini ditujukan guna mendukung pemerintah melaksanakan regulasi yang ditetapkan terkait tata kelola royalti Hak Cipta dengan mengkoordinir LMK - LMK dalam kebijakan satu pintu (one gate policy). 346 Bahwa, Pihak Terkait merupakan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk merepresentasikan kepentingan Para Pemilik Hak dalam pengelolaan royalti atas Hak Cipta di bidang lagu dan/atau musik. LMKN dibentuk dalam dua entitas terpisah, yaitu: 1) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta, yang mewakili kepentingan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dan; 2) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait, yang mewakili kepentingan Pemilik Hak Terkait, seperti Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram. Bahwa, diperlukannya penyesuaian terhadap ketentuan pelakasana dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, diberlakukan dengan mempertimbangkan dinamika, perkembangan hukum dan kebutuhan di masyarakat, sehingga diperlukan peraturan pelaksanaan dengan penyesuaian guna memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada layanan publik bersifat komersial baik secara analog maupun secara digital. Bahwa, Struktur Organisasi dan mekanisme kelembagaan manajemen kolektif Nasional sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, ditentukan Komponen LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait terdiri dari atas: 1. Susunan keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. Keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berasal dari unsur: a. 2 (dua) orang perwakilan dari Pemerintah; 347 b. 1 (satu) orang ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta; c. 1 (satu) orang perwakilan LMK Pencipta; dan d. 1 (satu) orang Pencipta 2. Susunan keanggotaan komisioner LMKN pemilik Hak Terkait berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 4 (empat) orang anggota. Keanggotaan komisioner LMKN pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. 2 (dua) orang perwakilan dari Pemerintah; b. 1 (satu) orang ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta; 1 (satu) orang perwakilan LMK Hak Terkait; dan c. 1 (satu) orang pemilik Hak Terkait. (Vide Permenkum RI-27/2025) Bahwa kemudian Pihak Terkait beranggotakan 5 (lima) Komisioner LMKN Pencipta a. Andi Mulhanan Tombolotu b. M. Noord Koorompot c. Dedi Kurniadi d. Makki Omar Parikesit e. Aji M. Mirza Ferdinand dan 5 (lima) Komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait a. William b. Ahmad Ali Fahmi c. Suyud Margono d. Jusak Irwan Sutiono e. Marcell Siahaan (Vide SK Menkum RI No. M.HH-6.Kl.01 .04 Tahun 2025) LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial. Dalam menjalankan kewenangannya LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait secara bersama-sama menyelenggarakan tugas: 348 a. Pengelolaan Royalti pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial baik analog maupun digital; b. penyusunan kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik c. penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya; d. penyusunan standar operasional prosedur terkait Pengelolaan Royalti; e. penetapan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK; f. penetapan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; g. sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak; h. mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK; i. penyusunan dan penyampaian laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan Tim Pengawas; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Bahwa dalam perkara in casu, yang disoal tentang Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC, yang dianggap bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUDRI 1945. Kemudian memperhatikan permohonan yang dimohon oleh Tubagus Armand Maulana (Pemohon I) dan seterusnya. dan Pemohon II Agusta Dwi Santoso dan seterusnya. Untuk selanjutnya disebut sebagai (“Pemohon”), atas Uji Materiil Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk selanjutnya disebut (“UUHC ”) terhadap Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disebut (”UUD NRI 1945”). II. FAKTA PERSIDANGAN 1. Permohonan Para Pemohon a. Pemohon perkara nomor (28/PUU-XXIII/2025) 349 Pemohon menguji 5 (lima pasal) yaitu Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC, karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai "performing rights", izin langsung, mekanisme royalti, hingga sanksi pidana. VISI (Pemohon) mengusulkan agar beberapa pasal dikukuhkan dengan extended explanation agar tidak menimbulkan interpretasi yang memberatkan. b. Pemohon perkara nomor (37/PUU-XXIII/2025) Pemohon mempersoalkan Pasal 9 ayat (2) UUHC yang mensyaratkan izin langsung meski royalti telah dibayar via LMK, serta ancaman pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (2) UUHC. 2. Keterangan Pemohon Pemohon mengajukan permohonan dan keterangan ahli, namun tidak dapat menunjukkan hubungan langsung (causal link) antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami. Keterangan ahli Pemohon bersifat pendapat kualititatif dengan hipotesa studi normatif dan tanpa disertai dengan data empiris yang memadai. 3. Pandangan Pihak Terkait; Bahwa dalam mendapatkan hak ekonomi atas suatu komersialisasi Hak Cipta dan Hak Terkait, Setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”) sebagaimana diatur pada Pasal 87 Ayat (1) UUHC, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Keberadaan LMK/LMKN ditujukan bagi kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait untuk mendapatkan hasil dari sistem pengelolaan hak ekonominya dari berbagai penggunaan atas pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik tanpa ijin Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait yang bersifat komersial, selain itu LMK maupun 350 LMKN juga berperan dalam memfasilitasi akses berupa izin penggunaan ciptaan lagu dan/ atau musik. Seperti halnya Pencipta, Pelaku Pertunjukan juga memiliki Hak Ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain. Dasar hukum yang mengatur izin pertunjukan terkait Hak Cipta, termasuk kewajiban pelaku pertunjukan untuk mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN, yakni Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun2014 (UUHC 2014), khususnya Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”), dan perubahanPeraturan Pelaksana terbaru dari PP 56/2021 dengan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“Permenkum RI-27/2025”). Bahwa, Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014., bahwa setiap orang dapat melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (5) UUHC 2014, bahwa yang dimaksud dengan 'imbalan kepada Pencipta' adalah Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh LMK/LMKN dan disahkan oleh Menteri. Maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang melakukan Penggunaan secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan yakni membayar Royalti kepada Pencipta melalui LMK/ LMKN. Bahwa, fakta hukum di dalam pedoman tarif pembayaran Royalti yang disahkan oleh Menteri untuk kategori pertunjukan musik langsung (live event) menggunakan parameter yang hanya diketahui oleh Penyelenggara Acara atau Promotor acara seperti jumlah tiket yang terjual dan besaran biaya produksi suatu pertunjukan musik langsung (live event). 351 Dengan demikian dalam prakteknya, yang membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN dalam pertunjukan musik langsung (live event) adalah Penyelenggara atau Promotor acara bukan Pelaku Pertunjukan karena pemaknaan frasa “setiap orang” di dalam Pasal 23 ayat (5) adalah Penyelenggara acara atau Promotor acara, yang merupakan pihak yang menarik keuntungan secara langsung dari acara tersebut memiliki kewajiban melakukan pembayaran Royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha yang sebagamana dipertegas pada Pasal 20 Ayat (4) Permenkum RI-27/2025. Di sisi lain terhadap ketentuan Pasal 81 UUHC bahwa “Kecuali diperjanjikan lain”, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tentang Hak Ekonomi, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2). Ketentuan ini belum bisa dilaksanakan atau belum bisa diberlakukan karena ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, pedoman, imbalan atau besaran Royalti para pihak belum diatur oleh Pemerintah, LMKN atau pejabat yang berwenang, begitu pula frasa ketentuan “Kecuali diperjanjikan lain”. Dengan demikian, makna "Kecuali diperjanjikan lain" yakni "kecuali jika ada kesepakatan lain yang dibuat". Ketentuan ini memiliki makna jika sudah ada perjanjian atau kesepakatan sebelumnya maka tidak boleh lagi membuat perjanjian atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga atau pihak selanjutnya. Dasar hukum yang mewajibkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menguasakan pengelolaan Royalti kepada LMK terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC, bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 juga mengatur mengenai pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik melalui LMK/LMKN. Fakta hukum Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait telah menguasakan atau mengikatkan diri atau melakukan perjanjian kepada LMK- 352 LMK untuk penarikan, penghimpunan dan pendistribusian, Royalti termasuk kesepakatan besaran Royalti, sehingga sudah tidak lagi membuat perjanjian kepada pihak ketiga atau pihak selanjutnya. Perlu kami sampaikan peran yang tidak sedikit yang telah dilaksanakan LMK- LMK dan LMKN dalam penghimpunan (collection) atas pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik dan atau hak terkait terhadap pengguna Komersial, hal mana pada Tahun 2024 telah terhimpun sejumlah Rp. 77.153.709.254,- yang telah dilaporkan kepada pihak-pihak terkait dan dipublikasikan sebagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga nasional. Hal mana Keberadaan LMK-LMK di Indonesia yang telah mendapat izin operasional dari Menteri, terdiri: A. LMK Pencipta 1. Karya Cipta Indonesia (KCI); 2. Wahana Musik Indonesia (WAMI); 3. Royalti Anugerah Indonesia (RAI); 4. Langgam Kreasi Budaya (LKB); 5. Satu Nada Indonesia (SNI). B. LMK Hak Terkait a. Produser Fonogram 1. Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI); 2. Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO); 3. Pro Karindo Utama (PKU). b. Pelaku Pertunjukan 1. Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI); 2. Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI); 3. Performers Rights Society of Indonesia (PRISINDO); 4. Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (PROINTIM); 5. Star Music Indonesia (SMI); 6. Citra Nusa Swara (CNS). Selain itu, terdapat juga Produser Fonogram Rekaman Seluruh Indonesia (PROFESI) dan Produser Musik Rekaman Industri Nusantara yang telah mendapatkan izin operasional dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 353 (DJKI) pada Juni 2025 serta Transparansi Royalti Indonesia (TRI) per-tanggal 1 Agustus 2025. III. PENDAPAT PIHAK TERKAIT; Bahwa mekanisme Tata Kelola Royalti Lagu dan/atau Musik di Indonesia dilaksanakan dan dikelola oleh LMK/LMKN, sebagai organisasi dan/ atau lembaga yang memastikan lisensi pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik dan atas penggunaan atau pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik pengguna komersial wajib membayar royalti. Bahwa pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas cakupannya, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk secara langsung melaksanakan pemberian lisensi atas hak-hak yang dimilikinya, apalagi jika terjadi permasalahan hukum, untuk itu sangatlah dibutuhkan LMK/LMKN sebagai organisasi atau lembaga dengan dasar hukum dan memiliki sarana pengelolaan Hak Ekonomi bagi Pencipta dan Hak Terkait (Produser dan Pelaku Pertunjukan). Bahwa, mengamati dinamika dengan berbagai permasalahan dan polemik terhadap Hak Terkait dengan tata kelola royalti lagu dan/atau musik di Indonesia, khususnya di bidang Hak Mengumumkan (Public Performing Rights) adalah bersumber pada tidak patuhnya Pengguna Komersial dalam memenuhi kewajiban mengurus lisensi dengan membayar royalti. Bahwa, regulasi terkait dengan pengelolaan lisensi dan pembayaran royalti di Indonesia sudah lengkap sepenuhnya (fully compliment) bahkan lebih lengkap dibandingkan dengan kebanyakan negara-negara lain. Penyelesaian Sengketa yang dilakukan sesuai regulasi baik melalui Arbitrase, Peradilan Perdata maupun Pidana membutuhkan biaya yang relatif besar dan proses yang memakan waktu cukup lama, sehingga royalti yang terhimpun sangat kecil dari potensi yang ada. IV. KESIMPULAN Berdasarkan fakta persidangan dan dasar hukum yang berlaku berkaitan dengan perkara aquo, Pihak Terkait menyimpulkan: 1. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan a quo. 354 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak dapat membuktikan kerugian konstitusional secara langsung, spesifik, dan aktual. 3. Norma Pasal 9 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (3), Pasal 23 Ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 Ayat (1) dan Pasal 113 Ayat (2) UUHC tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUDRI 1945. 4. Permohonan Para Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai angka 4, maka ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. V. PERMOHONAN PIHAK TERKAIT; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, dan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 2. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan tidak dapat diterima. 3. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya. 4. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak bertentangan dengan UUDRI 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 355 Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam hal, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 9 ayat (2) dan norma Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, selanjutnya disebut UU 28/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 356 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 357 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para Pemohon menguraikan hal-hal (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 1) Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 “(3) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” 2) Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 “(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 2. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pelaku Pertunjukan yang secara bersama- 358 sama mempertunjukkan atau menampilkan ciptaan berupa lagu-lagu ciptaan orang lain maupun ciptaan sendiri yang tergabung dan dikenal dengan Grup Musik bernama TKOOS Band. Band ini telah secara konsisten aktif menampilkan karya-karya musik sejak tahun 2007, termasuk lagu-lagu lawas dari musisi legendaris Indonesia antara lain D’Mercys, Koes Plus serta lagu- lagu lawas Barat seperti The Beatles dan Everly Brothers. Pemohon I hingga Pemohon V telah mengalami penolakan pemberian izin untuk mempertunjukkan Ciptaan Lagu karya Band Koes Plus yang dikenakan tanpa batas waktu dan sesungguhnya penolakan pemberian izin/pelarangan ini merupakan akibat dari kesalahpahaman semata-mata dan telah diliput oleh berbagai media massa pada tahun 2023. Pemohon I hingga Pemohon V tentu memahami keputusan penolakan pemberian izin/pelarangan tersebut dan juga telah meminta maaf secara terbuka manakala ada hal-hal yang dianggap tidak pada tempatnya. 4. Bahwa penolakan pemberian izin/pelarangan yang dialami oleh Pemohon I hingga Pemohon V untuk mempertunjukkan Ciptaan berupa seluruh lagu ciptaan dari band tertentu tersebut adalah kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual karena telah terjadi dan memiliki hubungan sebab-akibat antara kerugian tersebut dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Dengan dikabulkannya permohonan dari Para Pemohon maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. 5. Bahwa Pemohon I hingga Pemohon V tidak dapat lagi mempertunjukkan seluruh lagu-lagu ciptaan band tertentu telah berdampak pada citra di masyarakat yang pada umumnya memojokkan Pemohon dan memberikan kesan seolah-olah ada penggunaan secara komersial tanpa memperhatikan hak ekonomi Pencipta, padahal lagu-lagu yang dibawakan tersebut telah dibayarkan royaltinya oleh Pemohon I hingga Pemohon V dan/atau penyelenggara pertunjukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN). 6. Bahwa Pemohon VI Merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku Pertunjukan secara sendiri yang telah melakukan Pertunjukan Ciptaan sejak tahun 1968 dan dijuluki sebagai Lady Rocker Pertama oleh 359 majalah Musik Aktual pada tahun 1970. Meskipun seiring dengan masa “menurunnya popularitas seorang penyanyi”, tetapi Pemohon VI tetap melakukan aktivitas bernyanyi dalam rangka penghidupan. Faktanya secara Pemohon VI tidak selalu membawakan lagu hits ciptaan sendiri, tetapi diminta penyelenggara pertunjukan untuk membawakan lagu rock dari pencipta lagu lain yang pasti dikenal oleh masyarakat setidaknya audiensi pada acara yang diselenggarakan saat itu. Pemohon VI yang talentanya adalah bernyanyi, tidak mungkin bertahan jika tidak bernyanyi (tidak bekerja) dengan hanya membawakan lagu ciptaan sendiri. Tentu Pemohon VI harus mengikuti kekinian dengan menyanyikan lagu-lagu yang sedang hits atau tren dengan memperhatikan hak ekonomi pencipta dengan pemberian imbalan yang wajar melalui Lembaga Manajemen Kolektif. 7. Bahwa dalam polemik yang sedang terjadi saat ini timbul ketakutan membawakan/mempertunjukkan lagu rock karya cipta Pencipta lagu lain karena dapat dikenakan sanksi pidana, yang mana berarti selain menghambat seorang musisi seni seperti Pemohon VI untuk berkreasi, juga menghambat seseorang/manusia melakukan, berkarya dengan talentanya sekaligus untuk penghidupannya dan sebagai upaya bertahan hidup sebagaimana adalah Hak Asasi setiap orang. 8. Bahwa Ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 mengandung norma hukum yang multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian, karena tidak menentukan secara tegas bahwa izin penggunaan komersial suatu ciptaan dapat diperoleh melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN). Ketidakjelasan norma ini secara langsung merugikan hak konstitusional Para Pemohon atas kepastian hukum dan perlindungan dari ketakutan untuk berbuat sesuatu yang sah, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya beserta bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penyanyi yang beranggapan hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Hak konstitusional Pemohon 360 I sampai dengan Pemohon VI yang dianggap dirugikan dimaksud adalah hak atas kepastian hukum dan rasa aman serta jaminan perlindungan diri yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebabkan karena berlakunya norma Pasal 9 ayat (2) dan norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ancaman dari rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dalam menjalankan profesinya sebagai penyanyi, baik yang tergabung di dalam kelompok bermusik (band), maupun perseorangan. Oleh karenanya, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yang apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskannya tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (2) dan norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 tidak memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang sah memberikan izin: pencipta, 361 pemegang hak, atau lembaga kolektif. Dalam praktik, ini menyebabkan ketidakharmonisan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya. Di mana hal tersebut telah terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan. Menurut para Pemohon pembayaran kepada lembaga resmi tidak menjamin legalitas pertunjukan dan menjadikan hukum bersifat represif dan tidak melindungi masyarakat secara adil. 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga telah memberikan ruang untuk diberlakukannya direct license/lisensi (pemberian izin penggunaan) yang dilakukan secara langsung antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan setiap orang yang ingin menggunakan Ciptaan, tanpa pengaturan yang tegas mengenai tata cara pemberian izin melalui mekanisme direct license. 3. Bahwa menurut para Pemohon, tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa mekanisme collective management atau indirect license merupakan metode yang sah dan memadai dalam pemberian izin penggunaan karya cipta, telah menyebabkan ketidakpastian hukum di kalangan para pelaku industri pertunjukan. Ketidakpastian ini tidak hanya memunculkan dualisme tafsir antara direct license dan indirect license, tetapi juga berujung pada potensi kriminalisasi yang tidak adil. 4. Bahwa menurut para Pemohon sebagai, apabila ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 dimaknai secara kaku sebagai suatu izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat memperbolehkan atau melarang, maka justru berpotensi memidana setiap pertunjukan ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014, sekalipun pengguna telah memenuhi kewajiban untuk membayar royalti melalui LMK/LMKN yang dianggap mewakili kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 87 UU 28/2014. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana, di mana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah mekanisme lain dianggap tidak efektif. 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 dapat menghalangi setiap pelaku pertunjukan atas kebebasan berekspresi, sedangkan kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, mencakup hak untuk melakukan 362 pertunjukan tanpa adanya pembatasan yang tidak wajar. Apabila seorang pelaku pertunjukan, sepanjang melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK/LMKN, maka hak untuk melakukan pertunjukan tersebut tidak seharusnya dibatasi oleh larangan atau sanksi lebih lanjut oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 6. Bahwa menurut para Pemohon dalam perspektif keadilan sosial, hukum harus menjamin bahwa setiap individu termasuk seniman dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memperoleh perlindungan yang setara. Sistem hukum yang adil mengakui bahwa seniman pelaku penampil karya seni berhak mendapatkan pengakuan atas usaha kreatif mereka tanpa diskriminasi, dikarenakan banyak juga seniman yang memberikan pertunjukan yang mengakibatkan hasil karya dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menjadi lebih dikenal oleh masyarakat; Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: 1. Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f tidak boleh dilarang untuk melakukan pertunjukan ciptaan, sepanjang kewajiban pembayaran Royalti telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. 2. Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 sepanjang frasa “tanpa hak dan/tanpa izin sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf f” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bahwa Pengguna dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)”. 363 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6h, 2 (dua) orang ahli yaitu Albert Aries dan Marulam J. Hutauruk, S.H., serta 2 (dua) orang saksi yaitu Rina Apilia dan Denny Rachman, yang masing- masing keterangannya didengarkan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2025. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2025 dan keterangan tertulis bersama keterangan tambahannya diterima Mahkamah pada tanggal 22 Agustus 2025 dan 10 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, yang keterangan tertulisnya diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 30 Juni 2025, disertai tambahan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025. Selain itu, Presiden juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H, FCBArb yang keterangannya didengarkan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2025. Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait LMKN telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2025, serta menyampaikan tambahan keterangan dan diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2025. Selain itu, Pihak Terkait LMKN menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk., telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Juli 364 2025 dan didengarkan dalam persidangan pada tanggal 10 Juli 2025, serta menyampaikan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2025. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk menyerahkan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9. Selain itu, Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk. juga menyerahkan keterangan tertulis saksi bernama David Otmar Veda Koeswoyo yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2025. Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk., juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait LMKN, keterangan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk., kesimpulan tertulis para Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, kesimpulan tertulis Pihak Terkait LMKN, serta kesimpulan tertulis Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono, dkk., persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada persoalan: 1.) Apakah norma Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena memberikan ruang untuk diberlakukannya direct license/lisensi (pemberian izin penggunaan) yang dilakukan secara langsung antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan setiap orang yang ingin menggunakan Ciptaan, tanpa pengaturan yang tegas mengenai tata cara pemberian izin melalui mekanisme direct license. 2.) Apakah norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 dimaknai secara kaku sebagai suatu izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat memperbolehkan atau melarang, maka justru berpotensi memidana setiap pertunjukan ciptaan, sekalipun pengguna telah memenuhi kewajiban untuk membayar royalti melalui LMK/LMKN. 365 [3.14] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan bahwa terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 dan konsekuensi hukum pelanggarannya sebagaimana diatur dalam norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 pada esensinya sama dengan dalil yang dipersoalkan dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Dalam hal ini, Mahkamah telah menguraikan ihwal perkembangan pengaturan hak cipta dan prinsip-prinsip perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sebagaimana termaktub pada Paragraf [3.13] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang telah diucapkan sebelumnya. Oleh karena ihwal prinsip umum tersebut berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan pengujian, sehingga berlaku pula terhadap permohonan a quo. [3.15] Menimbang bahwa, berkenaan dengan pertimbangan di atas, maka sejatinya dalil para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Dalam Putusan a quo, Mahkamah pada Paragraf [3.16], telah mempertimbangkan ihwal konstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014, yaitu dalam menilai konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 28/PUU-XXIII/2025 telah menjawab mengenai isu konstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 yang dipersoalkan oleh para Pemohon, sehingga pertimbangan hukum tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk permohonan para Pemohon dalam putusan a quo. Dengan demikian, dalil para Pemohon, yaitu berkenaan dengan Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.16] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus mengenai konstitusionalitas norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 366 28/PUU-XXIII/2025. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “Setiap orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial”; 3. Menyatakan frasa “imbalan yang wajar” dalam norma Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan”; 4. Menyatakan frasa “huruf f” dalam norma Pasal 113 ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dalam penerapan sanksi pidana dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip restorative justice”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Mahkamah dalam putusan tersebut telah memberikan pemaknaan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014, sehingga sejak diucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025, pemaknaan norma dalam frasa “huruf f” yang terkandung dalam norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang berlaku adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam amar putusan tersebut. Oleh karena itu, substansi norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang berlaku adalah tidak sama lagi dengan norma yang diajukan oleh para Pemohon sebagai objek permohonan, karena telah dimaknai lain oleh Mahkamah. Dengan demikian, permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 adalah telah kehilangan objek dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 367 [3.17] Menimbang bahwa meskipun seluruh dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, namun perlu Mahkamah tegaskan bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- XXIII/2025 telah memberikan pemaknaan konstitusional terhadap beberapa norma dalam UU 28/2014 sebagaimana telah dikutip pada Paragraf [3.16] di atas. Oleh karena itu, meskipun tidak terdapat perubahan pemaknaan terhadap norma Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025, maka sejak putusan a quo diucapkan, segala penerapan hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam UU 28/2014 harus berpedoman pada pemaknaan konstitusional sebagaimana telah Mahkamah nyatakan dalam Putusan a quo. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah norma Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 telah ternyata tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil, dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang membuat seseorang takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Sementara itu, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 adalah kehilangan objek dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 368 [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- XXIII/2025 sepanjang berkenaan dengan Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 mutatis mutandis berlaku untuk permohonan dalam putusan a quo sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 kehilangan objek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. --------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 1 (satu) orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: 369 [6.1] Menimbang bahwa terkait dengan pertimbangan hukum pengujian norma Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 dalam Putusan a quo, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. FoEkh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan mayoritas Hakim Konstitusi sepanjang terkait pengujian norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- XXIII/2025. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, dan pada hari Senin, tanggal tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 15.16 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait LMKN, dan Pihak Terkait Satrio Yudi Wahono dkk. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih 370 ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Ery Satria Pamungkas