37/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 37/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : H. Irnensif, S.H., M.H. Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Tinggi, 01 Maret 1962 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan Kemang Anggrek Raya Blok A.R. No. 1, RT. 002/RW.012, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Maret 1962 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan Pejompongan Raya, Nomor 23, RT.011/ RW.0005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon II; 2 3. Nama : Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si. Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli, 16 April 1962 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Citra Gading Blok H5 Nomor 11/12, RT. 006, RW.011, Kelurahan/Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : I Wayan Dana Aryantha, S.H. Tempat/Tanggal Lahir : Tamblang, 12 Maret 1962 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil (Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Bali Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan Mekar Jaya II Blok A IX, Nomor 15, BR. Mekar Jaya, RT.000/RW.000, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Dempasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Made Putriningsih, S.H. Tempat/Tanggal Lahir : Buleleng, 18 Maret 1962 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil (Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Bali Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan Waturenggong XVIII Nomor 16, DPS, Kaja, RT. - / RW. - , Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon V; 6. Nama : Mangatur Hutauruk, S.H., M.H. Tempat/Tanggal Lahir : Tarutung, 5 januari 1962 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil (Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia 3 Alamat : Jalan Akasia Raya Nomor 311, Kelurahan Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon VI; 7. Nama : Zairida, S.H., M.Hum. Tempat/Tanggal Lahir : Labuan Deli, 15 April 1962 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil (Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jl. Sampul No.1A, Komp, Desultan Residence, RT.000/RW.000, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon VII; 8. Nama : Eko Kuntadi, S.H. Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 09 Oktober 1962 Pekerjaan : Jaksa Pegawai Negeri Sipil (Fungsional) pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia Alamat : Jalan Seruni II/15, RT.002/RW.006, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon VIII; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 dan 24 Maret 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, yang beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jalan Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 4 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 30 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 April 2023 dengan Nomor 37/PUU- XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 April 2023 dan diterima Mahkamah pada tanggal 26 April 2023, pada pokoknya menguraikan hal- hal sebagai berikut: Dengan ini PARA PEMOHOM mengajukan Permohonan Pengujian Materiil: - Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (Selanjutnya disebut UU 7/2020) (Bukti P.1) yang menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).” dan, - Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (Selanjutnya disebut UU 7/2020) (Bukti P.1), yang menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.” Serta, - Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) Sebagaimana 5 telah dimaknai dalam Putusan 7(Selanjutnya disebut UU 11/2021) (Bukti P.2), yang menyatakan: “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan. Terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A UU 11/2021 Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022 bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (Bukti P-3), sepanjang dimaknai sebagaimana uraian, sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU 7/2020, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”; 6 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa Penjelasan Pasal adalah bagian dari Undang-undang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan batang tubuh suatu Undang-Undang. Dalam Praktiknya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima, memeriksa, mengadili dan memutus pengujian materiil tentang penjelasan Pasal dalam suatu undang-undang. Beberapa Putusan yang menguji Bagian Penjelasan Pasal dalam Undang-Undang, antara lain: - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005 di mana Mahkamah Konstitusi telah menguji dan dan memutus, menyatakan tidak mengikat secara hukum (not legally binding) penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan 7 Mahkamah dalam menguji Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan: “meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan a quo adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945”. - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006, Mahkamah telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945. - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XIII/2015 yang menguji tentang Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 dengan Amar Putusan Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Pemohon. 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Penjelasan Pasal dalam Undang-undang dan Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap bagian pengujian penjelasan pasal dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerima, memeriksa dan memutus Penjelasan Pasal suatu Undang-Undang, sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 tersebut diatas. Oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 8 UU 7/2020 serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara. 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, yang menyatakan: Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum Pemohon yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU- V/2007, apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 9 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa Pertama, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelasan bahwa PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (Bukti P.4 sampai dengan Bukti P.10 dan Bukti P.37). Oleh karenanya PARA PEMOHON memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU 7/2020 terhadap UUD 1945. 5. Bahwa Kedua, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar para Pemohon antara lain: Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1), menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Pasal 28G ayat (1), menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Di mana Para Pemohon sedang memperjuangkan haknya secara kolektif, untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta memperjuangkan kehormatan, martabat 10 sebagaimana kesemuanya telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagaimana tentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 6. Bahwa Ketiga, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 6.1. Pemohon I adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibuktikan dengan kartu Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan NIP. 230018337 (Bukti P.11) yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-116/B.4.3/2/1985 tertanggal 8 Februari 1985 (Bukti P.12). Kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-153/B.4.3/4/1986 tertanggal 2 April 1986 (Bukti P.13) 6.2. Pemohon I mendapatkan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pembina Utama Muda (IV/c) menjadi Pembina Utama Madya (IV/d) berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI No. 00100/KEP/AA/15001/20 (Bukti P.14). Kemudian akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 PEMOHON I harus diberhentikan dengan hormat secara paksa pada tanggal 18 April berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No.119 Tahun 2022 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun. (Bukti P.15). 11 6.3. Pemohon I diberhentikan dengan hormat pertanggal 01 Maret 2022 karena genap berusia 60 Tahun. Berdasarkan Pasal 40A UU 11/2021, pada pokoknya mengatur kepada jaksa yang berusia 60 tahun saat/setelah UU 11/2021 diundangkan, maka mengikuti ketentuan Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yakni diberhentikan dengan Hormat Pada usia 60 Tahun. 6.4. Pemohon II adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I-245/B.4.3/5/1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P.30) yang kemudian diberhentikan dari Jabatan Strukturan ke Jabatan Fungsional berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-IV-160/C/03/2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P.31). 6.5. Bahwa akibat Pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 Pemohon II harus diberhentikan dengan Hormat secara Paksa pada usia 60 Tahun berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 78 Tahun 2922 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun (Bukti. P.32). 6.6. Pemohon III adalah Jaksa Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Pangkat Terakhir Jaksa Utama Madya (IV/d)) dengan Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-627/C/06/2021 (Bukti P.16). 6.7. Pemohon II dan Pemohon III juga diberhentikan dengan hormat pada bulan April dan Bulan Mei 2022 karena genap berusia 60 Tahun. Berdasarkan Pasal 40A UU 11/2021, pada pokoknya mengatur kepada jaksa yang berusia 60 tahun saat/setelah UU 11/2021 diundangkan, maka mengikuti ketentuan Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yakni diberhentikan dengan Hormat Pada usia 60 Tahun. 6.8. Berbeda dengan Jaksa yang berusia 60 Tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan, maka terhadap jaksa tersebut berlaku ketentuan Pasal 12 12 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU 16/2004) yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun. 6.9. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam perkara a quo adalah Pemohon dalam Perkara yang telah diputus dengan Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, dimana kedudukannya juga sebagai Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam permohonan tersebut. 6.10. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah Pemohon dalam Perkara No. 70/PUU-XX/2022 yang menguji ketentuan norma Pasal 40A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021). 6.11. Berlakunya ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 membuat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III genap berusia 60 tahun pada tanggal 1 Maret 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021 Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terkena dampak langsung, memasuki masa pensiun secara mendadak, tanpa adanya persiapan sebelumnya dan tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun. 6.12. Kemudian Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bersama 5 Jaksa yang menjadi Pemohon dalam Perkara No. 70/PUU-XX/2022 yang mengalami kerugian yang sama, mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 40A UU 11/2020 ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. 6.13. Dalam Permohonan Perkara No. 70/PUU-XX/2022 Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang menjadi Pemohon dalam Perkara tersebut telah menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah Jaksa yang sudah diberhentikan dengan hormat akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021. 6.14. Dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi pun telah menyatakan PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III memiliki Legal Standing sebagai Pemohon. Artinya dengan 13 dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan. Seharusnya saat Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan in casu Putusan No. 70/PUU-XX/2022, maka sejatinya PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III harus mendapatkan jaminan perlindungan atas hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 yang dirugikan oleh UU 11/2021. Yakni dengan memberlakukan putusan 70/PUU-XX/2022 juga kepada PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III. 6.15. Namun karena adanya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 7/2020, yang pada pokoknya menyatakan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah prospectus (tidak berlaku surut) menyebabkan PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari Putusan 70/PUU-XX/2022 yang diperjuangkan oleh PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III. 6.16. Faktanya Tindak lanjut atas Putusan No. 70/PUU-XX/2022 oleh Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XX/2022 yang ditetapkan pada tanggal 17 maret 2023 (Selanjutnya disebut SEJA 1/2023) (Bukti P.43), yang pada pokoknya kejaksaan melaksanakan Putusan tersebut dengan poin-poin sebagai berikut: 1) Ketentuan Mengenai batas usia pension Jaksa 60 (enam puluh) tahun diberlakukan 5 Tahun sejak putusan Mahkamah No. 70/PUU-XX/2022 diucapkan, yakni mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2027; 2) Ketentuan mengenai batas usia pension Jaksa 62 tahun tetap berlaku selama 5 tahun ke depan, yakni sampai dengan tanggal 19 Desember 2027; dan 3) Berlakunya ketentuan batas usia pensiun Jaksa 62 Tahun sebagaimana dimaksud angka 2 juga diperhitungkan dari Putusan Sela Mahkamah Konstitusi 70/PUU-XX/2022 diucapkan, yakni sejak tanggal 11 Oktober 2022. 14 6.17. Sehingga implementasi sebagaimana diatur dalam SE 1/2023 pasca Putusan No. 70/PUU-XX/2022 adalah sebagai berikut: - Bagi Jaksa yang telah berusia 60 Tahun yang pensiun dan hak kepegawaiannya ditanggungkan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XX/2022 maka terhadapnya berlaku batas Usia pensiun 62 tahun, penangguhan pensiun dan hak kepegawaiannya tersebut dicabut, dan hak kepegawaiannya dipulihkan serta diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk hak kepegawaian terkait keuangan, khususnya tunjangan kinerja dan uang makan dapat dibayarkan secara penuh sampai dengan ditetapkannya Surat Edaran ini. - Dalam hal jaksa yang bersangkutan telah menerima hak-haknya terkait pensiun, haknya akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan batas usia pensiun. - Untuk Jaksa yang mengajukan pensiun dini, pensiunnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. - Segala Keputusan dan/atau kebijaksan yang telah dikeluarkan terkait dengan pensiun Jaksa serta hak kepegawaian Jaksa, agar dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan pelaksanaan Putusan Sela dan Putusan Akhir Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XX/2022. 6.18. Kemudian dikeluarkanlah Surat Keputusan Jaksa Agung No. 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2023 (Selanjutnya disebut KEPJA 87/2023) (Bukti P.44) 6.19. Berdasarkan SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 tersebut, PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III menjadi tidak mendapatkan hak- haknya seperti 25 Jaksa yang diaktifkan Kembali dan SK Pensiunnya 15 dicabut dan dibatalkan sebagaimana tertuang dalam Lampiran KEPJA 87/2023 (terdapat Perlakuan yang berbeda). 6.20. Artinya PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III Kembali mendapatkan perlakuan berbeda (diskriminasi hukum) akibat adanya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A UU 11/2023 sebagaimana dimaknai dalam Putusan 70/PUU- XX/2022, sehingga tetap tidak mendapatkan jaminan perlindungan atas kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana harapannya saat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara No. 70/PUU-XX/2022. 6.21. Padahal dalam Permohonan Perkara No. 70/PUU-XX/2022 PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III merupakan Pemohon dalam yang mendalilkan kerugian konstitusionalnya karena mengalami perlakuan yang berbeda (diskrininasi hukum), dan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 70/PUU-XX/2022 bahwa PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III dinyatakan memiliki Legal Standing dan Permohonan dikabulkan. 6.22. Namun karena tidak adanya penegasan dalam Amar Putusan No.70/PUU-XX/2022, yang kemudian dikaitkan dengan pemaknaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020, sehingga PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III menjadi tidak mendapatkan perlindungan atas hak konstitusionalnya untuk dapat Kembali aktif menjadi jaksa hingga usia 62 tahun sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XX/2022, Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15] 6.23. Bahkan harapan PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III harus menjadi pupus, padahal sudah banyak yang mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas Kembali, namun hanya karena tidak adanya penegasan dalam Amar Putusan 70/PUU-XX/2022 sehingga pemaknaan atas keberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 dimaknai berlaku sejak putusan diucapkan in casu berlaku ke depan (prospektif). 6.24. Padahal apabila dibaca secara komprehensif mulai dari bagian duduk perkara (legal standing), pertimbangan hukum Paragraf. [3.14] dan 16 Paragraf [3.15] serta amar putusan, sudah jelas berlaku bagi semua jaksa yang berusia 60 tahun yang terdampak akibat Pasal 40A UU 11/2021, Adapun pertimbangan hukum dimaksud: [3.15] Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga para pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah agar Putusan ini berlaku surut (retroaktif) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021, menurut Mahkamah petitum a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena dengan Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf [3.14], maka dengan sendirinya jaksa yang berusia 60 tahun tetap akan pensiun pada usia 62 tahun hingga ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 dinyatakan berlaku yaitu 5 (lima) tahun sejak putusan perkara a quo diucapkan. Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain [vide Pasal 47 UU MK]. 6.25. Apabila kita melihat pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Paragraf [3.14] dalam Putusan 70/PUU-XX/2022, menyatakan: “…, Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah memandang adalah adil apabila pemberlakuan ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 dilakukan 5 (lima) tahun sejak putusan atas perkara a quo diucapkan. Sehingga, dengan pendirian Mahkamah demikian, maka sejak ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 a quo diberlakukan, bagi jaksa yang telah berusia 60 tahun atau lebih dengan sendirinya akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masingmasing dengan maksimal usia pensiun 62 tahun. Dengan demikian, selama 5 (lima) tahun ke depan usia pensiun jaksa mengikuti ketentuan usia pensiun dalam UU 16/2004 6.26. Artinya telah jelas dan nyata terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III karena 17 dengan berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 7/2020 dan pemaknaan atas Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana termuat dalam amar Putusan. Sehingga PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 6.27. Selain itupula, keberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 sejatinya masih menimbulkan Diskriminasi walaupun telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 70/PUU-XX/2022, karena apabila kita melihat amar Putusan No. 70/PUU-XX/2022 tanpa secara eksplisit memberlakukan kepada PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III (berlaku surut keberlakuannya). Maka sejatinya Putusan 70/PUU- XX/2022 masih menimbulkan perlakuan yang berbeda (diskriminatif hukum) sama seperti Pasal 40A UU 11/2021. 6.28. Persamaan adanya Perlakuan yang berbeda (diskriminatif hukum) antara Pasal 40A UU 11/2021 sebelum Putusan No. 70/PUU- XX/2022 dengan Pasal 40A UU 11/2021 yang telah dimaknai oleh Putusan No. 70/PUU-XX/2022, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: Pasal 40A UU 11/2021 Putusan No. 70/PUU-XX/2022 Jaksa yang berusia 60 tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan maka berlaku usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun. Sementara, Jaksa yang berusia 60 Tahun setelah UU 11/2021 diundangan maka berlaku usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yakni diberhentikan dnegan hormat pada usia 60 Tahun. Jaksa diberhentikan (karena telah berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan) sebelum Putusan Sela dan Putusan Akhir No. 70/PUU- XX/2022, maka tidak dapat dipulihkan hak-hak kepegawaiannya, karena Putusan berlaku sejak diucapkan (Putusan Sela dan Putusan Akhir) Sementara, Jaksa diberhentikan (karena telah berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan) setelah Putusan Sela dan Putusan Akhir, maka hak-hak 18 6.29. Artinya Amar Putusan No. 70/PUU-XX/2022 yang memaknai Pasal 40A UU 11/2021 telah menimbulkan diskriminasi baru antara Jaksa yang diberhentikan sebelum putusan sela dan Putusan akhir, dengan Jaksa diberhentikan setelah Putusan Sela dan putusan Akhir. Ironisnya PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III yang berjuang sebagai pemohon dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022 adalah jaksa yang diberhentikan sebelum putusan sela dan putusan akhir, sehingga PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III merasa sia-sia menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi apabila dimaknai tidak dapat berlaku bagi PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III. Semua itu tentunya akibat dari pemaknaan penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 7/2020 dan pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022. 6.30. Berikutnya PEMOHON IV adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Bali dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa (Bukti P.17) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-010/L.1/6/1986 tertanggal 23 Juni 1986 (Bukti P.18). Terakhir mendapatkan kenaikan Pangkat IV/b tertanggal 1 April 2018 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-II-113/B/WJA/05/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P.19). 6.31. Kemudian akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 PEMOHON IV harus diberhentikan dengan hormat secara paksa pada bulan April 2022 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. 261 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (Bukti P.42). 6.32. Yang sangat menyedihkan, dampak dari pemberhentian dengan hormat secara paksa akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 yang secara mendadak, tanpa adanya persiapan menghadapi masa pensiun, mengakibatkan PEMOHON IV harus menanggung hutang kepegawaian jaksa tersebut dipulihkan kembali 19 dalam tenor 2 (dua) tahun yakni dari tahun 2022 s.d 2024 (usia 60 – 62 Tahun sebagaimana seharusnya masa usia pensiun PEMOHON IV apabila mengacu pada Pasal 12 huruf c UU 16/2004) 6.33. Akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021 mengakibatkan tentunya telah menjatuhkan NAMA BAIK serta MARTABAT PEMOHON IV karena harus menanggung malu karena pihak dari Bank tempat PEMOHON IV mengambil Pinjaman sering datang menagih menggunakan jasa penagihan ke rumah PEMOHON IV karena tidak bisa membayar (Bukti P.33). Hal tersebut akibat pemohon IV yang secara seketika diberhentikan dengan hormat, sehingga PEMOHON IV menjadi tidak dapat mempersiapkan untuk membayar pinjaman yang sebelumnya selalu dapat dibayar dengan cara dipotong dari gaji yang diterima dengan perhitungan akan lunas saat PEMOHON IV pensiun pada usia 62 Tahun. Namun secara mendadak dipensiunkan pada usia 60 Tahun. Artinya terdapat 2 Tahun masa dimana pemohon harus menanggung utang pinjaman tanpa adanya gaji yang biasanya digunakan untuk membayar pinjaman tersebut. 6.34. Pada saat Putusan No. 70/PUU-XX/2022 diucapkan, PEMOHON IV merasa bahwa permasalahannya dapat diselesaikan apabila dapat diaktifkan Kembali, dan segala hak-hak kepegawaiannya di instansinya berkerja dapat dipulihkan hingga pada usia 62 tahun. Namun ternyata PEMOHON IV berada pada posisi yang turut terkena perlakuan yang berbeda dalam pemberlakuan Putusan No. 70/PUU- XX/2022 karena PEMOHON IV telah diberhentikan dengan hormat sebelum Putusan Sela dan putusan Akhir. Sehingga PEMOHON IV menjadi tidak dapat dipulihkan hak-haknya. Semua itu tentunya akibat dari pemaknaan penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022. 6.35. Berikutnya PEMOHON V adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Bali dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa (Bukti P.20) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI berdasarkan 20 Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-060/L.1/12/1992 tertanggal 30 Desember 1992 (Bukti P.21). Terakhir mendapatkan kenaikan Pangkat IV/b tertanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-III-280/B/WJA/10/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P.22). 6.36. PEMOHON V diberhentikan dengan hormat Keputusan Jaksa Agung RI No. 262 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 16 Agustus 2022 (Bukti P.36), akibat dari pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021, dimana PEMOHON V juga harus menerima kerugian baik materiil maupun imateriil seperti kerugian yang dialami oleh PEMOHON IV, dan semua itu tentunya akibat dari pemaknaan penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022. 6.37. Berikutnya PEMOHON VI adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa (Bukti P.23) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I- 205/B.4.3/4/1985. tertanggal 2 April 1985 (Bukti P.24). Terakhir mendapatkan kenaikan Pangkat IV/b tertanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-II- 233/B/WJA/12/2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia (Bukti P.25). 6.38. PEMOHON VI diberhentikan dengan hormat pada berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No: Kep-V-118/C/Cp.4/03/2022 (Bukti P.26), namun Keputusan tersebut diberikan pada bulan April. Sehinga gaji yang sudah diterima pada bulan Maret dan April oleh Instansi Kejaksaan harus dikembalikan. Padahal gaji tersebut sudah terpakai untuk kebutuhan PEMOHON VI. dan semua itu tentunya akibat dari pemaknaan penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 21 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022. 6.39. PEMOHON VI juga memiliki Pijaman di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Bank dengan perjanjian akan lunas pada usia 62 tahun (Bukti P.34), dimana Pihak Bank memberikan pinjaman tersebut karena ada jaminan bahwa PEMOHON VI akan pensiun diusia 62 Tahun sebagaimana SK pengangkatan yang menjadi jaminan ke Bank. Namun ternyata di usia ke-60 Tahun, PEMOHON VI diberhentikan dengan hormat secara paksa dan harus menanggung cicilan 2 tahun ke Bank dengan menggunakan uang tabungan yang telah diproyeksikan untuk masa pensiunnya. 6.40. Berikutnya PEMOHON VII adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa (Bukti P.27) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan RI berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-I- 750//B.4.3/9/1985 tertanggal 4 September 1985 (Bukti P.28). Terakhir PEMOHON VII dengan Pangkat IV/c dipindah dari Kejaksaan Agung RI ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-IV-928/C/12/2020 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI (Bukti P.29). Kemudian diberhentikan dengan Hormat berdasarkan Surat Keputusan No. 203 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (Bukti P.35) 6.41. Bahwa PEMOHON VII memiliki kerugian yang sama seperti telah dijelaskan pada bagian PEMOHON IV, PEMOHON V dan PEMOHON VI. Artinya PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII dirugikan secara langsung atas dari penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022. 22 6.42. PEMOHON VIII adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-0906/B.4/9/1990 (Bukti P.38) dengan Nomor NRP. 6896293 dan NIP. 19621009 198903 1 001, dengan Jabatan Strukturan terakhir sebagai Asisten Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-IV-558/C/09/2017 (Bukti P.39) 6.43. PEMOHON VIII mendapatkan kenaikan pangkat/Gol Ruang dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda IV/c pada September 2020 berdasarkan keputusan presiden RI No. 00104/KEP/AA/15001 tentang kenaikan pangkat PNS (Bukti P.40). Kemudian PEMOHON VIII mendapatkan kenaikan Pangkat pengabdian menjadi Pembina Utama Madya (IV/d) dan diberhentikan dengan hormat secara paksa karena Batas Usia 60 Tahun berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pemberian kenaikan pangkat Pengabdian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (Bukti P.41). 6.44. PEMOHON VIII, lahir pada 9 Oktober 1962, dan saat Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022 pada tanggal 11 Oktober 2022, PEMOHON VIII telah berusia 60 tahun 2 hari sebelum pengucapan Putusan Sela. Sehingga PEMOHON VIII menjadi tidak dapat dipulihkan haknya dan harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan 25 Jaksa yang dipulihkan karena berusia 60 Tahun setelah Pengucapan Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Akhir No. 70/PUU- XX/2022 (Vide. KEPJA 87/2023). Hal ini tentunya bertentangan dengan Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional atas Kepastian Hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6.45. Berikut Tanggal Lahir PARA PEMOHON yang dirugikan atas berlakunya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 23 Serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022 yang disusun dalam tabel, sebagai berikut: No. Nama Tanggal Lahir & Usia 60 Tahun SK Pensiun 1. H. Irnensif, S.H., M.H 01-03-1962 01-03-2022 (60) 18-04-2022 2. Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H. 03-03-1962 03-03-2022 (60) 11-03-2022 3. Wilmar Ambarita, S.H., M.Si. 16-04-1962 16-04-2022 (60) Belum diberikan 4. I Wayan Dana Aryantha, S.H. 12-03-1962 (60) 12-03-2022 (60) 16-08-2022 5. Made Putriningsih, S.H. 18-03-1962 18-03-2022 (60) 16-08-2022 6. Mangatur Hutauruk, S.H., M.H. 05-01-1962 05-01-2022 (60) 10-03-2022 7. Zairida, S.H., M.H. 15-04-1962 15-04-2022 (60) 24-06-2022 8. Eko Kuntadi, S.H. 09-10-1962 09-10-2022 (60) 13-06-2022 6.46. Oleh karenanya telah jelas dan nyata terdapat Kerugian Konstitusional yang dialami PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII dan PEMOHON VIII secara langsung (aktual) karena dengan berlakunya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, maka PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII dan PEMOHON VIII tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi Prinsip Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 6.47. Berdasarkan seluruh uraian poin 6.1 s.d. 6.46 tersebut di atas terbukti dan secara nyata PARA PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut 24 penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karennaya PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan a quo. 7. Bahwa Keempat, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional degan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 7.1. Pertama, Dengan berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022, PARA PEMOHON menjadi tidak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena dengan berlakunya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022, maka PARA PEMOHON menjadi tidak mendapatkan perlindungan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 atas Putusan No. 70/PUU-XX/2022, dimana hanya jaksa yang diberhentikan dengan hormat sejak Putusan No. 70/PUU- XX/2022 (Putusan Sela dan Akhir) diucapkan, yang dapat kembali aktif dan hak-hak kepegawaiannya semua dipenuhi (25 Jaksa) sementara terhadap Para Pemohon dan 116 Jaksa lainnya menjadi tetap harus diberhentikan dengan hormat secara paksa karena telah berusia 60 tahun sebelum Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Akhir No. 70/PUU-XX/2022 diucapkan. Sungguh ironis. 7.2. Terlebih, khusus PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III yang merupakan para pemohon dalam Perkara No. 70/PUU-XX/2022 harus mengalami Nasib yang sangat ironis dan merasa sia-sia mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi karena setelah Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi in casu Putusan 70/PUU-XX/2022, PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III tetap tidak bisa aktif bekerja Kembali (seperti 25 jaksa lainnya), 25 karena Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 dan Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU- XX/2022 membuat PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III menjadi tidak terlindungi oleh Putusan MK tersebut, karena sudah diberhentikan dengan hormat sebelum Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Sela dan Putusan Akhir. 7.3. Demikian pula dengan PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII dan PEMOHON VIII telah mengalami kerugian yang sama akibat adanya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022. 7.4. Artinya adanya hubungan sebab akibat atas ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 7/2020 dan Pasal 40A dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022 menjadi sangat jelas dan nyata dan telah merugikan PARA PEMOHON secara langsung. 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan 70/PUU-XX/2022 bertentangan terhadap UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami oleh PARA PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah uraikan diatas, maka PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MKRI No. 70/PUU-XX/2022 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta 26 penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. III. ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON Bahwa objek pengujian Konstitusionalitas yang dimohonkan PARA PEMOHON, adalah bagian Penjelasan Pasal dan Ketentuan Norma Pasal, antara lain: - Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 7/2020, yang menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Sepanjang tidak dimaknai: Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain dan, - Pasal 47 UU 7/2020, yang menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sepanjang tidak dimaknai: Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain Serta, Pasal 40A UU 11/2021, Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XX/2022, yang menyatakan: “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan.” Terhadap frasa: “Diberlakukan 5 (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan” 27 Sepanjang tidak dimaknai: “Diberlakukan 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.” Bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945, yakni: - Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum - Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” - Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” - Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhada perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” - Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan: “Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.” Sebelum masuk dalam uraian alasan permohonan (Posita), penting PARA PEMOHON jelaskan terkait dengan Permohonan atas Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40 UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022 masih dapat diuji Kembali (tidak nebis in idem) dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU 7/2020, menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; PASAL YANG DIMOHONKAN MASIH DAPAT DIUJI KEMBALI (TIDAK “NEBIS IN IDEM”). 28 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. 2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 78, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, (Selanjutnya disebut PMK 2/2021) menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimajukan kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 3. Bahwa artinya, syarat terhadap suatu materi muatan, ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang dapat dimajukan kembali, berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU 7/2020 jo. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, apabila: 1. Materi muatan dalam UUD yang dijadikan dasar pengujian berbeda, atau 2. Terdapat alasan permohonan yang berbeda 4. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran melalui Website Mahkamah Konstitusi, terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 belum pernah dilakukan pengujian yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam Putusannya merubah atau memaknai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 tersebut. 5. Bahwa oleh karenanya PARA PEMOHON tidak perlu menjelaskan alasan terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020. 6. Bahwa selanjutnya terhadap Pasal 40A UU 11/2021 sudah pernah dilakukan Pengujian Materiil ke Mahkamah Konstitusi yang teregistrasi dengan Nomor Perkara No. 70/PUU-XX/2022 dan telah diputus pada tanggal 30 November 2022 dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2022. 7. Bahwa terhadap pengujian Pasal 40A UU 11/2021 dengan No. Perkara 70/PUU-XX/2021 menggunakan tokok ukur/batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara dalam Pengujian perkara a quo, tolok ukur/batu uji yang digunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 29 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 8. Bahwa terdapat penambahan tolok ukur/batu uji terhadap perkara a quo in casu Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan 70/PUU-XX/2022 tidak memberikan Jaminan Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 9. Bahwa selain itu Pasal 40A UU 11/2021 sudah diuji dan sudah di Maknai oleh mahkamah konstitusi melalui Putusan 70/PUU-XX/2022, artinya secara substansi Pasal sudah berubah sebagaimana pemaknaan putusan, namun karena masih bersifat diskriminasi dan tetap menimbulkan Perlakuan yang berbeda antara Pemohon dengan Jaksa yang terakomodir pasca Putusan 70/PUU-XX/2022 (Putusan Sela dan Putusan Akhir), sehingga permohonan Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, maka dapat diuji Kembali. Karena apabila Mahkamah Konstitusi menutup pintu atas pengujian ini, maka sama saja Mahkamah Konstitusi telah menciptakan kondisi yang diskriminatif dan membiarkan terjadinya diskriminasi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK No. 70/PUU- XX/2022 masih dapat dimajukan Kembali untuk diuji Konstitusionalitas normanya ataupun terhadap bagian penjelasan pasal terhadap UUD 1945. Sebelum masuk dalam Alasan Pokok Permohonan, PARA PEMOHON juga mengajukan Permohonan Provisi untuk mendapatkan Putusan Provisi (Sela), dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa adanya Pemahaman dan Pemaknaan atas Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 terhadap Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, yang pada pokoknya Putusan MK tidak berlaku surut (tidak retroaktif), atau berlaku ke depan (prospektif). 2. Bahwa sehingga, terhadap Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022 yang menyatakan: PERMOHONAN PROVISI 30 “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan Ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan.” Dimaknai oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam SEJA 1/2023 yang ditetapkan pada tanggal 17 maret 2023 (Vide. Bukti P.43) adalah sebagai berikut: a. Bahwa Ketentuan batas usia pensiun jaksa, yakni 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun demikian pemberlakuannya berdasarkan ketentuan Pasal 40A memperhatikan: 1) Putusan Sela Mahkamah Konstitusi No. 70-PS/PUU-XX/2022 tanggal 11 Oktober 2022; dan 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUI-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022. b. Bahwa dengan Memperhatikan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi a quo dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, maka: 1) Ketentuan mengenai batas usia pensiun Jaksa 60 (enam puluh) tahun diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan, yakni mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2027; 2) Ketentuan mengenai batas usia pensiun Jaksa 62 (enam puluh dua) tahun tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan, yakni sampai dengan tanggal 19 Desember 2027; dan 3) Berlakunya ketentuan batas usia pensiun Jaksa 62 (enam puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud angka 2) juga diperhitungkan dari Putusan Sela Mahkamah Konstitusi a quo diucapkan, yakni sejak tanggal 11 Oktober 2022. 31 c. Bahwa bagi jaksa yang telah berusia (enam puluh) tahun yang pensiun dan hak kepegawaiannya ditangguhkan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi a quo maka terhadapnya berlaku batas usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun, penangguhan pensiun dan hak kepegawaiannya tersebut dicabut, dan hak kepegawaiannya dipulihkan serta diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk hak kepegawaian terkait keuangan, khususnya tunjangan kinerja dan uang makan dapat dibayarkan secara penuh sampai dengan ditetapkannya Surat Edaran ini. d. Dalam hal Jaksa yang bersangkutan menerima hak-haknya terkait pensiun, haknya akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan batas usai pensiun. e. Untuk jaksa yang mengajukan pensiun dini, pensiunnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Segala keputusan dan/atau kebijakan yang telah dikeluarkan terkait dengan pensiun Jaksa serta hak kepegawaian Jaksa, agar dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi a quo dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo. 3. Bahwa berdasarkan SEJA 1/2023 tersebut kemudian diterbitkan KEPJA 87/2023 (Vide. Bukti P.44) yang memutuskan sebagai berikut: Kesatu : a. Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini b. Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam kolom 3 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dalam jabatan fungsional Jaksa sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini. Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku Ketiga : Segala biaya yang timbul karena Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 32 Dalam Lampiran KEPJA 87/2023 terdapat 25 Jaksa yang Surat keputusan Pensiunnya dicabut dan dibatalkan dari total sekitar 141 Jaksa yang masuk usia 60 Tahun sejak 1 Januari 2022 (sejak UU 11/2021 diundangkan) sampai dengan 20 Desember 2022 (Putusan Akhir No. 70/PUU-XX/2022 diputus dan diucapkan). 4. Bahwa SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 tersebut tentunya menimbulkan perlakuan yang berbeda (diskriminasi hukum) antara 25 jaksa mendapatkan jaminan masa pensiun pada usia 62 Tahun dengan 116 Jaksa harus dipensiunkan pada usia 60 tahun akibat ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2020 baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU- XX/2022 maupun sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Sela dan Putusan Akhir). 5. Bahwa sebagaimana semangat dalam Putusan Sela No. 70-PS/PUU- XX/2022 terhadap Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang diberhentikan dengan hormat berdasarkan Pasal 40A UU 11/2021, Menurut Mahkamah: “…, Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.” 6. Bahwa dalam konteks ini, Pasal 40A UU 11/2022 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022 tetap menimbulkan diskriminasi bagi PARA PEMOHON yang tetap diberhentikan dengan hormat sebelum Putusan Sela dan Putusan Akhir, Kembali menempuh Pengujian Undang-Undang terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 dan Pasal 40A sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022 karena tidak mendapatkan perlindungan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dengan Jaksa yang diaktifkan Kembali Pasca Putusan Sela dan Putusan Akhir. Padahal PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III dalam perkara a 33 quo adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022. 7. Bahwa artinya selama proses pemeriksaan perkara a quo ini berjalan, maka Mahkamah Konstitusi haruslah Kembali memberikan Putusan Sela dalam perkara “a quo” dengan menyatakan menunda berlakunya Surat Edaran No. 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Tanggal 20 Desember 2022 dan Keputusan Jaksa Agung No. 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan Republik Indonesia sampai adanya Putusan Akhir. Adapun alasan-alasan Pokok Permohonan (Posita) atas Pengujian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta Pasal 40A Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022 terhadap UUD 1945 yang bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut: A. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 tidak memberikan jaminan perlindungan hak asasi dan hak konstitusional Warga Negara kepada Pemohon yang Mengalami Kerugian Secara Aktual sepanjang tidak dimaknai dapat ditentukan lain dalam Amar Putusan. 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menegakkan supremasi konstitusi, di mana ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MKRI adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara terhadap kesemuanya itu menjadi tanggung jawab negara in casu termasuk MKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; ALASAN POKOK PERMOHONAN (POSITA) 34 2. Bahwa sebagai lembaga penegak supremasi konstitusi, MKRI telah dipahami bersama mempunyai setidaknya 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MKRI dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of democracy); 3. Bahwa fungsi MKRI dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional, sehingga putusan MKRI merupakan penafsiran terhadap konstitusi; 4. Bahwa dapat dipahami kehadiran MKRI di Indonesia yang berwenang untuk menguji ketentuan UU (pasal ataupun penjelasan pasal) terhadap UUD 1945 setidaknya untuk menjamin 2 (dua) hal pokok, yakni: (1) agar UU tidak bertentangan dengan UUD 1945; dan (2) agar tidak ada warga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya UU; 5. Bahwa kewenangan pengujian UU yang dimiliki oleh MKRI pada prinsipnya bersifat publik walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan UU. Hal itu sesuai dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan UU sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum, termasuk pengujian penjelasan pasal. Dalam hal pengujian UU misalnya, jelas bahwa perkara pengujian UU menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya tidak hanya terhadap pemohon akan tetapi mengikat semua orang (erga omnes); 6. Bahwa secara doktriner putusan MKRI bersifat declaratoir dan constitutief. Putusan MKRI berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma UU ataupun memberikan penjelasan yang konstitusional pada bagian Penjelasan Pasal suatu undang-undang, apabila bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat 35 yang bersamaan, putusan tersebut bersifat constitutief karena meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan/atau bagian penjelasan pasal dan menciptakan keadaan hukum baru; 7. Bahwa dengan putusan MKRI yang bersifat declaratoir dan constitutief ini mempengaruhi konstruksi pemahaman dan konstruksi yuridis bahwa putusan MKRI memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum [vide Pasal 47 UU MK], serta putusan MKRI bersifat final dimaknai langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh [vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MKRI]; 8. Bahwa dengan konstruksi sifat putusan MKRI memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, berkonsekuensi pada dampak hukum atas putusan MKRI hanya berlaku terhadap peristiwa/hubungan hukum yang terjadi setelah putusan MKRI diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (dengan kata lain putusan MKRI berlaku prospektif); 9. Bahwa terdapat fakta yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MKRI Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, mengenai syarat kedudukan hukum pemohon (legal standing) dalam pengujian UU diantaranya adalah apabila: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 36 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 10. Bahwa kategori kerugian konstitusional pemohon yang mungkin terjadi dalam perkara pengujian UU adalah (1) kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual; atau (2) kerugian konstitusional dimaksud setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 11. Bahwa dalam hal kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional tersebut secara aktual telah terjadi; 12. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang bersifat aktual bisa bermacam-macam, salah satu contoh misalnya peristiwa/hubungan hukum yang secara aktual terjadi melalui tindakan administrative pemerintahan seperti penetapan Surat Keputusan, Surat Edaran, oleh institusi Pemerintah/Lembaga kepada warga negara ataupun tindakan faktual sebagai tindak lanjut (akibat) berlakunya suatu UU; 13. Bahwa dalam hal warga negara mengalami kerugian konstitusional secara aktual akibat berlakunya suatu UU, maka yang bersangkutan tentunya berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian UU tersebut di MKRI; 14. Bahwa permasalahan dan kebuntuan hukum justru terjadi ketika ternyata MKRI memutus suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, sementara pemohon dalam perkara pengujian UU tersebut merupakan pemohon yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual (kerugian konstitusional telah terjadi sebelum perkara diputus), akan tetapi dengan doktrin dan ketentuan yang mengatur putusan MKRI mulai berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum sehingga dampak atas putusan MKRI tersebut hanya berlaku (bermanfaat) terhadap peristiwa/hubungan hukum yang akan terjadi setelah putusan itu diucapkan (berlaku prospektif saja), namun tidak bermanfaat ataupun tidak memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional bagi pemohon yang telah dirugikan secara aktual. 37 15. Bahwa dengan konstruksi demikian, maka logikanya putusan MKRI yang berlaku prospektif tersebut tidak dapat bermanfaat untuk memulihkan kerugian konstitusional aktual yang telah terjadi dan dialami oleh pemohon atau warga negara lain (yang mengalami kerugian konstitusional serupa) sebelum perkara tersebut diputus oleh MKRI, bahkan apalagi kerugian konstitusional tersebut sudah terjadi sebelum perkara tersebut diajukan pengujiannya di MKRI; 16. Bahwa dengan tidak dapat dipulihkannya kerugian konstitusional aktual yang dialami pemohon (warga negara) melalui putusan MKRI, maka hal ini telah mereduksi fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights) dan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights); 17. Bahwa tentunya tidak pula secara serta-merta sifat Putusan MK yang final dan mengikat (final and binding) tersebut dapat diberlakukan surut karena tentunya akan menimbulkan persoalan baru terhadap perkara- perkara yang sudah diputus. Artinya untuk mendapatkan jalan tengah atas perlindungan hak konstitusional bagi Warga Negara yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi karena mengalami kerugian yang bersifat aktual atas pemberlakuan suatu undang-undang, sementara diperlukan menjaga kepastian hukum atas keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat berpengaruh pada putusan-putusan sebelumnya. Maka solusinya adalah perlu adanya penegasan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi incasu Hakim Konstitusi untuk dapat memberikan pengecualian terhadap pemberlakuan atas pemaknaan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 yang berlaku prospektif tersebut melalui Putusannya. Yakni dengan memberikan pemaknaan terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain. 18. Bahwa dengan demikian, penentuan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diberlakukan bagi para pemohon yang mengalami 38 kerugian aktual (berlaku surut bagi pemohon) adalah menjadi kebijakan terbuka para yang mulia Hakim Konstitusi. 19. Bahwa oleh karenanya penting juga bagi para yang mulia hakim konstitusi untuk secara tegas memasukan pernyataan dalam amar putusan apabila akan memberlakukan putusan tersebut bagi para pemohon yang mengalami kerugian aktual (telah dirugikan) sebelum putusan MK di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Artinya tidak cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum namun juga harus Kembali ditegaskan dalam amar putusan. Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya dimana acuan pelaksana putusan MK adalah pada amar putusan. Karena tidak jarang pihak yang melaksanakan putusan menganggap bahwa pertimbangan hukum menjadi tidak mengikat apabila tidak ditegaskan dalam amar putusannya. 20. Bahwa Hal ini menjadi sangat penting agar Warga negara yang mengalami kerugian aktual menjadi tidak merasa sia-sia datang ke Mahkamah Konstitusi, karena saat Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon telah mengalami kerugian secara aktual/langsung sementara proses pemeriksaan berjalan dengan memakan waktu yang cukup Panjang dan Ketika Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan dalam persidangan terbuka untuk umum, terhadap putusan tersebut dimaknai berlaku ke depan in casu tidak berlaku bagi pemohon yang dirugikan terjadi sebelum putusan MK diucapkan. 21. bahwa oleh karenanya untuk dapat memaksimalkan peran MKRI dalam memberikan perlindungan hak konstitusional kepada Warga Negara datang mencari keadilan di MKRI, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 haruslah dimaknai sifat final dan mengikat Putusan MKRI berlaku terhadap peristiwa/hubungan hukum yang telah terjadi pada pemohon/warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yang dimuat dalam amar Putusan. 22. Bahwa artinya apabila tidak dimaknai seperti itu, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 menjadi bertentangan dengan 39 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan perlindungan atas hak konstitusional yang dijamin dan akan menimbulkan perlakuan yang berbeda serta tidak adanya jaminan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Negara Hukum dan dapat merampas harkat dan Martabat warga negara yang mengalami kerugian secara aktual. 23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka telah jelas dan terang benderang bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain, adalah beralasan menurut hukum. B. Pasal 40A UU 11/2021 Sebagaimana Telah Dimaknai Dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2023 bersifat Diskriminatif dan tidak memberikan Perlindungan dan Penegakan Hak Konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Apabila Tidak Dimaknai Diberlakukan 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021”. 1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 Pemerintah mengundangkan UU 11/2021 dengan mencatatkannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755. Dimana UU 11/2021 tersebut merubah UU 16/2004 dalam rangka untuk melakukan penguatan kelembagaan Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. 2. Bahwa dalam UU 11/2021 terdapat Ketentuan Pasal 40A UU yang mengatur tentang ketentuan peralihan atas perubahan Batas Usia Pensiun Jaksa dari usia 62 tahun menjadi 60 Tahun. 3. Bahwa Ketentuan Pasal 40A UU 11/2021, menyatakan: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 40 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)”; 4. Bahwa ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 merupakan ketentuan peralihan yang dimaksudkan sebagai transisi keadaan hukum yang mengubah batas usia pensiun jaksa, yang semula dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 tentang Kejaksaan ditentukan telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun, sedangkan dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diubah menjadi telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun. 5. Bahwa ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 mengecualikan bagi jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih pada saat UU 11/2021 berlaku, pemberhentiannya mengikuti ketentuan UU 16/2004, yakni pensiun di usia 62 tahun, artinya bagi jaksa yang pada saat UU 11/2021 berlaku, belum atau akan berusia 60 (enam puluh tahun) sesaat setelah berlakunya UU 11/2021, Maka Jaksa tersebut berlaku ketentuan Pasal 12 huruf c UU 11/2021, yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun. Walaupun hanya berselang 1 hari in casu 1 Januari 2022 tetap berlaku ketentuan Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 60 Tahun (secara seketika) 6. Bahwa hal tersebut tentunya telah menimbulkan Perlakuan yang Diskriminatif terhadap sesama jaksa yang diberhentikan pada usia 62 Tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan atau diberhentikan pada usia 60 Tahun setelah UU 11/2021 diundangkan, walaupun hanya berbeda 1 hari. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memaknai Pasal 40A UU 11/2021 melalui Putusan No. 70/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Tanggal 20 Desember 2022, dalam amar putusannya yang menyatakan: 41 AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menyatakan sah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70- PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 11 Oktober 2022. Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; 3. Menyatakan tetap berlaku ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) selama 5 (lima) tahun ke depan; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya. 8. Bahwa sebelumnya mengeluarkan Putusan Akhir, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Sela yang dibacakan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2022, dimana dalam Amar Putusannya, menyatakan: 42 AMAR PUTUSAN Mengadili: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan. 9. Bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022 (tanggal 11 Oktober 2022) dan Putusan Akhir No. 70 /PUU-XX/2022 (tanggal 20 Desember 2022) tersebut. Kejaksaan Republik Indonesia menindaklanjuti dengan mengeluarkan SEJA 1/2023 yang ditetapkan pada tanggal 17 maret 2023 (Vide. Bukti P.43) yang isinya adalah sebagai berikut: a. Bahwa Ketentuan batas usia pensiun jaksa, yakni 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun demikian pemberlakuannya berdasarkan ketentuan Pasal 40A memperhatikan: 1) Putusan Sela Mahkamah Konstitusi No. 70-PS/PUU-XX/2022 tanggal 11 Oktober 2022; dan 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUI-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022. b. Bahwa dengan Memperhatikan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi a quo dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, maka: 1) Ketentuan mengenai batas usia pensiun Jaksa 60 (enam puluh) tahun diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan 43 Mahkamah a quo diucapkan, yakni mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2027; 2) Ketentuan mengenai batas usia pensiun Jaksa 62 (enam puluh dua) tahun tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan, yakni sampai dengan tanggal 19 Desember 2027; dan 3) Berlakunya ketentuan batas usia pensiun Jaksa 62 (enam puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud angka 2) juga diperhitungkan dari Putusan Sela Mahkamah Konstitusi a quo diucapkan, yakni sejak tanggal 11 Oktober 2022. c. Bahwa bagi jaksa yang telah berusia (enam puluh) tahun yang pensiun dan hak kepegawaiannya ditangguhkan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi a quo maka terhadapnya berlaku batas usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun, penangguhan pensiun dan hak kepegawaiannya tersebut dicabut, dan hak kepegawaiannya dipulihkan serta diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk hak kepegawaian terkait keuangan, khususnya tunjangan kinerja dan uang makan dapat dibayarkan secara penuh sampai dengan ditetapkannya Surat Edaran ini. d. Dalam hal Jaksa yang bersangkutan menerima hak-haknya terkait pensiun, haknya akan diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan batas usai pensiun. e. Untuk jaksa yang mengajukan pensiun dini, pensiunnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. f. Segala keputusan dan/atau kebijakan yang telah dikeluarkan terkait dengan pensiun Jaksa serta hak kepegawaian Jaksa, agar dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi a quo dan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo 44 10. Bahwa berdasarkan SEJA 1/2023 tersebut kemudian Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan KEPJA 87/2023 tertanggal 20 Maret 2023 (Vide. Bukti P.44) yang memutuskan sebagai berikut: Kesatu : a. Mencabut dan Membatalkan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini b. Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dalam kolom 3 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dalam jabatan fungsional Jaksa sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini. Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku Ketiga : Segala biaya yang timbul karena Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11. Bahwa berdasarkan SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 terdapat 25 Jaksa yang Surat keputusan Pensiunnya dicabut dan dibatalkan (Vide. Lampiran Pada Bukti P.44). karena 25 Jaksa tersebut genap berusia 60 tahun setelah Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2-22 dan Putusan Akhir No. 70/PUU-XX/2022. Sehingga 25 Jaksa tersebut mendapat Perlindungan atas hak konstitusionalnya yakni tidak jadi diberhentikan dengan hormat pada Usia 60 tahun namun Kembali menjadi 62 Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004. 12. Bahwa artinya 25 jaksa tersebut telah mendapatkan perlakuan yang sama in casu diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun, sama dengan jaksa yang berusia 60 Tahun sebelum UU 11/2021 di undangkan yakni diberhentikan dengan usia 62 Tahun sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 12 huruf c UU 16/2004. 13. Bahwa namun ironisnya terdapat jauh lebih banyak jaksa yang tidak mendapatkan perlindungan hak konstitusionalnya in casu Jaksa yang telah diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun setelah UU 45 11/2021 diundangkan 31 Desember 2021 hingga 10 Oktober 2022 sebelum Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Akhir No. 70/PUU-XX/2022 (20 Desember 2022) diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum. 14. Bahwa berdasarkan data mandiri yang berhasil terhimpun (seindonesia) melalui google form (bukti P.45), terdapat 57 Jaksa (yang mengisi formular) dari total 116 jaksa yang berusia 60 Tahun per-tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022 in casu sehari sejak UU 11/2021 diundangkan hingga sehari sebelum Putusan Sela No. 70- PS/PUU-XX/2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 15. Bahwa artinya Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022 yang menjadi dasar terbitnya SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023, tentunya menyebabkan terjadinya perlakuan yang berbeda (diskriminasi hukum) antara 25 jaksa mendapatkan jaminan masa pensiun pada usia 62 Tahun dengan 116 Jaksa tetap diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun. 16. Bahwa padahal dalam pertimbangan hukum Putusan No. 70/PUU- XX/2022 pada paragraph [3.14] dan Paragraf [3.15], secara tegas telah menyatakan: [3.14] “…, Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah memandang adalah adil apabila pemberlakuan ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 dilakukan 5 (lima) tahun sejak putusan atas perkara a quo diucapkan. Sehingga, dengan pendirian Mahkamah demikian, maka SEJAK ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 a quo DIBERLAKUKAN, bagi jaksa yang telah berusia 60 tahun atau lebih DENGAN SENDIRINYA akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal usia pensiun 62 TAHUN. Dengan demikian, selama 5 (lima) tahun ke depan usia pensiun jaksa mengikuti ketentuan usia pensiun dalam UU 16/2004”. [3.15] “Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga para pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah agar Putusan ini berlaku surut (retroaktif) yaitu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 46 diberlakukan yakni tanggal 31 Desember 2021, menurut Mahkamah petitum a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena dengan Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf [3.14], maka DENGAN SENDIRINYA jaksa yang berusia 60 tahun TETAP AKAN PENSIUN pada usia 62 tahun HINGGA ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 dinyatakan berlaku yaitu 5 (lima) tahun sejak putusan perkara a quo diucapkan. Di samping itu, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain [vide Pasal 47 UU MK]. 17. Bahwa terlebih dalam Paragraf [3.13] Mahkamah juga telah menyatakan: “Bahwa dengan demikian Pasal 40A UU 11/2021 yang hanya memberikan perlindungan bagi jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih saat UU 11/2021 diundangkan, menyebabkan kerugian bagi jaksa yang terdampak yaitu jaksa yang belum berusia 60 tahun saat UU 11/2021 diundangkan, yang menurut Mahkamah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan bersifat diskriminatif” 18. Bahwa namun karena pertimbangan hukum dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022 sebagaimana diuraikan pada angka 16 dan 17 tersebut di atas, tidak dibarengi dengan rumusan pemaknaan dalam Amar Putusannya, yang secara tegas memberlakukan ketentuan Pasal 12 huruf c dalam UU 16/2004 terhitung sejak UU 11/2021 diundangkan yakni 31 Desember 2022 hingga 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan hukumnya, mengakibatkan tidak terlindunginya 116 Jaksa yang memasuki usia pensiun 60 tahun per- tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022. Karena Amar Putusannya menyatakan: “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan 47 ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan 19. Bahwa sehingga Pasal 40A UU 11/2022 dalam Amar Putusan 70/PUU- XX/2022 menjadi tidak sinkron dengan Pertimbangan hukum dan menimbulkan adanya diskriminasi terhadap 116 Jaksa yang berusia 60 Tahun (per-tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022) harus diberhentikan dengan hormat akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021, sementara terhadap 25 Jaksa yang telah diberhentikan dengan hormat yang memasuki usia 60 Tahun per-tanggal 11 Oktober 2022 hingga 20 Desmber 2022 mendapat kesempatan diaktifkan Kembali dan surat keputusan pemberhentiannya dicabut dan dibatalkan. Termasuk terhadap jaksa yang memasuki usia 60 Tahun pada tanggal 20 Desember 2022 dan seterusnya, tetap aktif bekerja dan akan diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun 20. Bahwa artinya Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Amar Putusan No. 70/PUU-XX/2022 tetap menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif karena hanya memberikan perlindungan bagi 25 Jaksa yang berusia 60 Tahun sejak Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Akhir No. 70/PUU- XX/2022 diucapkan, namun tidak memberikan perlindungan kepada 116 Jaksa yang mengalami kerugian karena terdampak akibat pemaknaan amar Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022 dan amar Putusan Akhir No. 70/PUU-XX/2022 mengikat sejak diucapkan in casu mulai 11 Oktober 2022 hingga 20 Desember 2022 dan berlaku kedepan. 21. Bahwa artinya akibat tidak adanya penegasan atas pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Amar Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, sehingga menimbulkan Perlakuan yang berbeda dan bersifat diskriminatif sama seperti kondisi berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 sebelum adanya Putusan No. 70/PUU-XX/2022, dengan simulasi seperti dalam tabel di bawah ini: 48 22. Bahwa terhadap kondisi ini tentunya Mahkamah Konstitusi tidak bisa berdiam diri dan berpangku tangan serta membiarkan terjadinya perlakuan yang berbeda (diskriminasi hukum) bahkan diskriminasi yang Intolerable akibat tidak adanya penegasan terhadap Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Amar Putusan No. 70/PUU-XX/2022 yang menjadi dasar kejaksaan dalam melakukan tindakan administratif yang secara nyata bersifat diskriminatif, mengingat Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan peran oleh konstitusi sebagai The Guardian of Pasal 40A UU 11/2021 Putusan No. 70/PUU-XX/2022 Jaksa yang berusia 60 tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan (31 Desember 2021), maka berlaku usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004 yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun. SEMENTARA Jaksa yang berusia 60 Tahun setelah UU 11/2021 diundangan (01 januari 2022) maka berlaku usia Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 11/2021 yakni diberhentikan dnegan hormat pada usia 60 Tahun. Jaksa yang telah diberhentikan dengan hormat (karena telah berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan) sebelum Putusan Sela No. 70-PS/PUU- XX/2022 dan Putusan Akhir No. 70/PUU-XX/2022, maka tetap diberhentikan dengan hormat (tidak dapat dipulihkan hak-hak kepegawaiannya), karena Putusan berlaku sejak diucapkan yakni 11 Oktober 2022 (Putusan Sela) dan 20 Desember 2022 (Putusan Akhir) SEMENTARA Jaksa telah diberhentikan dengan hormat (karena telah berusia 60 Tahun saat UU 11/2021 diundangkan) setelah Putusan Sela (11 Oktober 2022) dan Putusan Akhir (20 Desember 2022) diucapkan, maka pemberhentian dengan hormatnya dicabut dan dibatalkan, serta hak-hak kepegawaiannya sebagai jaksa dipulihkan Kembali dan akan diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun 49 Constitution, The Protector of Citizen’s Constitutional Rights, dan The Guardian of Human Rights. 23. Bahwa terlebih lagi kebijakan yang timbul atas dasar pemaknaan dalam Amar Putusan No. 70/PUU-XX/2022 yang memberikan pemaknaan atas ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2022 secara jelas-jelas telah melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. 24. Bahwa oleh karenanya alasan Pasal 40A UU 11/2021 Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan yang menyatakan: “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan. Terhadap frasa: “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan” Sepanjang tidak dimaknai: Diberlakukan 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021” Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, adalah beralasan menurut hukum IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: Dalam Provisi 1. Mengabulkan Permohonan Provisi para Pemohon untuk Seluruhnya 2. Menyatakan menunda berlakunya Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XX/2022 tanggal 20 Desember 2022. 3. Menyatakan menunda Keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Jaksa Agung tentang 50 Pemberian kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan Republik Indonesia sampai adanya Putusan Akhir. Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontsitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang tidak dimaknai: Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain 3. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Putusan 51 Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain 4. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755), Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XX/2022 yang menyatakan: “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan. Terhadap frasa: “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: Diberlakukan 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021”. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47 yang disahkan Mahkamah dalam persidangan pada tanggal 10 Mei 2023, dan bukti P-48 yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2023, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi; 52 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON I; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON II; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON III; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON IV; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON V; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON VI; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON VII; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Badan Administrasi Kepegawaian Negara – PEMOHON I; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-116/B.4.3/2/1985 tertanggal 8 Februari 1985 – PEMOHON I; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-153/B.4.3/4/1986 tertanggal 2 April 1986 – PEMOHON I; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00100/KEP/AA/15001/20 – PEMOHON I; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun – PEMOHON I; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-627/C/06/2021 – PEMOHON III; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Jaksa – PEMOHON IV; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-010/L.1/6/1986 tertanggal 23 Juni 1986 – PEMOHON IV; 53 19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-II-113/B/WJA/05/2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia – PEMOHON IV; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Jaksa – PEMOHON V; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-060/L.1/12/1992 tertanggal 30 Desember 1992 – PEMOHON V; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-II-194/B/WJA/10/2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia – PEMOHON V; Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-III-280/B/WJA/10/2019 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa Utama Pratama – PEMOHON V; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Jaksa – PEMOHON VI; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-205/B.4.3/4/1985. tertanggal 2 April 1985 – PEMOHON VI; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-II-233/B/WJA/12/2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia – PEMOHON VI; 26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-V-118/C/Cp.4/03/2022 dikeluarkan pada 10 Maret 2022 – PEMOHON VI; 27. Bukti P-27 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Jaksa – PEMOHON VII; 28. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-750//B.4.3/9/1985 tertanggal 4 September 1985 – PEMOHON VII; 29. Bukti P-29 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-928/C/12/2020 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI – PEMOHON VII; 30. Bukti P-30 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-245/B.4.3/5/1986 tentang Pengangkatan Calon 54 Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia – PEMOHON II; 31. Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-IV-160/C/03/2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia – PEMOHON II; 32. Bukti P-32 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2922 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun – PEMOHON II; 33. Bukti P-33 : Fotokopi Kumpulan Surat Tagihan dari BNI dan BSI – PEMOHON IV; 34. Bukti P-34 : Fotokopi Kumpulan dokumen pinjaman uang ke BRI – PEMOHON VI; 35. Bukti P-35 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun – PEMOHON VII; 36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun – PEMOHON V; 37. Bukti P-37 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk – PEMOHON VIII; 38. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-0906/B.4/9/1990 – PEMOHON VIII; 39. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-IV-558/C/09/2017 – PEMOHON VIII; 40. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00104/KEP/AA/15001/20 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil – PEMOHON VIII; 41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pemberian kenaikan pangkat 55 Pengabdian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun – PEMOHON VIII; 42. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun – PEMOHON IV; 43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Penyampaian Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 beserta Lampiran Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2023; 44. Bukti P-44 : Fotokopi Keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2023 (Selanjutnya disebut KEPJA 87/2023); 45. Bukti P-45 : Fotokopi Pengumpulan data mandiri sementara terkait jumlah Jaksa yang terdampak pemberlakuan Pasal 40A sebagaimana telah di Maknai dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022 dengan Jumlah Sementara 57 Jaksa; 46. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap UUD 1945; 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Permohonan Data kepada Jaksa Agung Cq. Kepala Pusat Penerangan Hukum Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; 48. Bukti P-48 : Fotokopi Keterangan kesaksian secara tertulis jaksa fungsional atas nama Dra. Leli Nilamsari, S.H. (tidak disahkan dalam persidangan). [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 56 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, Pasal 47 UU MK, dan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2022, terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 57 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 58 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan norma dalam Pasal 47 UU MK serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XX/2022, yang rumusannya masing-masing sebagai berikut: 1.1. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”; 1.2. Pasal 47 UU MK menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”; 1.3. Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, bahwa pada pokoknya menyatakan: 1) Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan; 2) Tetap berlaku ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) selama 5 (lima) tahun ke depan. 59 2. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, Pasal 47 UU MK, dan Pasal 40A UU 11/2021, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022; 3. Bahwa para Pemohon yang terdiri dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII dalam permohonan a quo masing-masing menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia; 4. Bahwa Pemohon I adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan NIP. 230018337 [vide Bukti P-11] yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep- I-153/B.4.3/4/1986 tertanggal 2 April 1986 [Bukti P-13]. Kemudian, akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, Pemohon I diberhentikan dengan hormat pada tanggal 18 April 2022 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun [vide Bukti P-15]. Menurut Pemohon I, dirinya diberhentikan dengan hormat pertanggal 01 Maret 2022 karena genap berusia 60 tahun berdasarkan Pasal 40A UU 11/2021, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. 5. Bahwa Pemohon II adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-245/B.4.3/5/1986 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia [Bukti P-30] yang kemudian diberhentikan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-IV- 160/C/03/2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia [Bukti P-31]. Pemohon II diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun berdasarkan 60 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun [Bukti P-32]. 6. Bahwa Pemohon III adalah Jaksa Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-627/C/06/2021 [Bukti P-16]. 7. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 40A UU 11/2021, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XX/2022, mengakibatkan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengalami kerugian hak konstitusional karena menurut Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan ketentuan Norma Pasal 40A UU 11/2021, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terkena dampak langsung yaitu memasuki masa pensiun secara mendadak, tanpa adanya persiapan sebelumnya dan tanpa mendapatkan hak Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun. 8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III pernah menjadi Pemohon dalam Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, yang dinyatakan oleh Mahkamah memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon. Menurut Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dirinya harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 yang dirugikan oleh UU 11/2021, yakni dengan memberlakukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 juga kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Namun, karena adanya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 7/2020, yang pada pokoknya menyatakan sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah prospectus (tidak berlaku surut) menyebabkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang juga diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. 9. Bahwa Pemohon IV adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Bali dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa [vide Bukti P-17] yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil 61 pada Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-010/L.1/6/1986 tertanggal 23 Juni 1986 [Bukti P.18]. Akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021, sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XX/2022, Pemohon IV harus diberhentikan dengan hormat pada bulan April 2022 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun [vide Bukti P-42]. Dampak dari pemberhentian dengan hormat karena berlakunya Pasal 40A UU 11/2021 secara mendadak, tanpa adanya persiapan menghadapi masa pensiun mengakibatkan Pemohon IV harus menanggung hutang dalam tenor 2 (dua) tahun dari tahun 2022 s.d. 2024 yakni usia 60 – 62 tahun sebagaimana seharusnya masa usia pensiun Pemohon IV apabila mengacu pada Pasal 12 huruf c UU 16/2004. 10. Bahwa pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 diucapkan, Pemohon IV merasa permasalahannya dapat diselesaikan apabila diaktifkan kembali dan segala hak-hak kepegawaian di instansinya bekerja dapat dipulihkan hingga usia 62 tahun sesuai dengan Pasal 12 huruf c UU 16/2004. Namun, ternyata Pemohon IV turut terkena perlakuan yang berbeda dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 karena Pemohon IV telah diberhentikan dengan hormat sebelum Putusan Sela dan Putusan Akhir, sehingga hak-hak Pemohon IV menjadi tidak dapat dipulihkan. Hal tersebut menurut Pemohon IV akibat dari pemaknaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. 11. Bahwa Pemohon V adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Bali dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa [vide Bukti P-20] yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-060/L.1/12/1992 tertanggal 30 Desember 1992 [vide Bukti P-21]. Pemohon V diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, tanggal 16 Agustus 62 2022 [vide Bukti P-36]. Akibat pemberlakuan Pasal 40A UU 11/2021, Pemohon V menanggung kerugian materiil dan immateriil seperti kerugian yang dialami oleh Pemohon IV sebagai akibat dari pemaknaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. 12. Bahwa Pemohon VI adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa [vide Bukti P-23] yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-205/B.4.3/4/1985. tertanggal 2 April 1985 [vide Bukti P-24]. Pemohon VI diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep- V-118/C/Cp.4/03/2022 [Bukti P-26], namun Keputusan tersebut baru diberikan pada bulan April, sehingga gaji yang sudah diterima pada bulan Maret dan April harus dikembalikan, padahal gaji tersebut sudah dipakai untuk kebutuhan Pemohon VI. Hal tersebut menurut Pemohon VI adalah akibat dari pemaknaan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU 7/2020 serta pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. Pemohon VI juga memiliki pinjaman bank dengan perjanjian akan lunas pada usia 62 tahun [vide Bukti P-34], di mana pihak bank memberikan pinjaman tersebut karena ada jaminan bahwa Pemohon VI akan pensiun di usia 62 tahun sebagaimana SK pengangkatan yang menjadi jaminan ke bank. Namun, ternyata di usia ke-60 tahun, Pemohon VI diberhentikan dengan hormat dan harus menanggung cicilan 2 tahun ke bank. 13. Bahwa Pemohon VII adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Jaksa [vide Bukti P-27] yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Petikan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I-750//B.4.3/9/1985 tertanggal 4 September 1985 [vide Bukti P-28]. Kemudian, Pemohon VII diberhentikan dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun [vide Bukti P-35]. 63 Pemohon VII juga memiliki kerugian yang sama seperti telah dijelaskan di atas sebagaimana dialami oleh Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI; 14. Bahwa Pemohon VIII adalah Jaksa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1990 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-I- 0906/B.4/9/1990 [vide Bukti P-38]. Pemohon VIII diberhentikan dengan hormat karena batas usia 60 Tahun berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pemberian kenaikan pangkat Pengabdian Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun [vide Bukti P-41]. Saat Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2022, Pemohon VIII telah berusia 60 tahun pada 2 hari sebelum pengucapan Putusan Sela sehingga Pemohon VIII menjadi tidak dapat dipulihkan haknya dan mendapatkan perlakuan berbeda dengan 25 jaksa yang dipulihkan karena berusia 60 tahun setelah Pengucapan Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU- XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. 15. Bahwa tanggal lahir para Pemohon yang dirugikan atas berlakunya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, menurut para Pemohon terlihat dalam tabel berikut ini: No. Nama Tanggal Lahir & Usia 60 Tahun SK Pensiun 1. H. Irnensif, S.H., M.H. 01-03-1962 01-03-2022 (60) 18-04-2022 2. Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H. 03-03-1962 03-03-2022 (60) 11-03-2022 3. Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si. 16-04-1962 16-04-2022 (60) Belum diberikan 4. I Wayan Dana Aryantha, S.H. 12-03-1962 12-03-2022 (60) 16-08-2022 5. Made Putriningsih, S.H. 18-03-1962 18-03-2022 (60) 16-08-2022 6. Mangatur Hutauruk, S.H., M.H. 05-01-1962 05-01-2022 (60) 10-03-2022 7. Zairida, S.H., M.Hum. 15-04-1962 15-04-2022 (60) 24-06-2022 64 8. Eko Kuntadi, S.H. 09-10-1962 09-10-2022 (60) 13-06-2022 16. Bahwa menurut para Pemohon dengan berlakunya Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK serta Pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, para Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 karena hanya 25 Jaksa yang diberhentikan dengan hormat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 (Putusan Sela dan Akhir) diucapkan yang dapat diaktifkan kembali dan diberikan hak-hak kepegawaiannya. Sementara itu, terhadap 116 Jaksa lainnya (termasuk para Pemohon) tetap diberhentikan dengan hormat karena telah berusia 60 tahun sebelum Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 diucapkan. Berdasarkan uraian para Pemohon tersebut dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Bahwa isu permohonan a quo adalah mengenai usia pensiun jaksa yang menurut para Pemohon dirugikan akibat adanya Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, oleh karena itu menurut Mahkamah para Pemohon harus dapat membuktikan usia dan profesi para Pemohon. Selain itu, oleh karena para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya diskriminasi antara jaksa yang berusia 60 tahun sebelum adanya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 dengan jaksa yang berusia 60 tahun setelah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 diucapkan, maka para Pemohon harus dapat menunjukkan bahwa dirinya dinyatakan pensiun sebelum Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70- PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2022, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. 2. Bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan kepada Mahkamah, para Pemohon menguraikan sebagai berikut: a. Pemohon I lahir pada tanggal 01 Maret 1962 [vide Bukti P-4], berusia 60 tahun pada tanggal 01 Maret 2022, dan dinyatakan pensiun terhitung 1 April 65 2022 sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2022 [vide Bukti P-15] b. Pemohon II lahir pada tanggal 03 Maret 1962 [vide Bukti P-5], berusia 60 tahun pada tanggal 03 Maret 2022, dan dinyatakan pensiun terhitung 1 April 2022 sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 [vide Bukti P-32]; c. Pemohon III lahir pada tanggal 16 April 1962 [vide Bukti P-6], berusia 60 tahun pada tanggal 16 April 2022, namun Pemohon III tidak menunjukkan bukti keputusan Jaksa Agung mengenai dirinya telah pensiun; d. Pemohon IV lahir pada tanggal 12 Maret 1962 [vide Bukti P-7], berusia 60 tahun pada tanggal 12 Maret 2022, dan dinyatakan pensiun terhitung 1 April 2022 sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2022 [vide Bukti P-42]; e. Pemohon V lahir pada tanggal 18 Maret 1962 [vide Bukti P-8], berusia 60 tahun pada tanggal 18 Maret 2022, dan dinyatakan pensiun terhitung 1 April 2022 sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2022 [vide Bukti P-36]; f. Pemohon VI lahir pada tanggal 05 januari 1962 [vide Bukti P-9], berusia 60 tahun pada tanggal 05 Januari 2022, dan dinyatakan pensiun terhitung 1 Februari 2022 sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-V-118/C/Cp.4/03/2022 [vide Bukti P-26]; g. Pemohon VII lahir pada tanggal 15 April 1962 [vide Bukti P-10], berusia 60 tahun pada tanggal 15 April 2022, dan dinyatakan pensiun terhitung 1 Mei 2022 sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 2022 [vide Bukti P-35]; h. Pemohon VIII lahir pada tanggal 09 Oktober 1962 [vide Bukti P-37], berusia 60 tahun pada tanggal 09 Oktober 2022, dan dinyatakan pensiun terhitung 1 November 2022 sebagaimana Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2022 [vide Bukti P-41]; Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana 66 diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Bahwa adapun terhadap kedudukan hukum Pemohon III, meskipun tidak menunjukkan bukti keputusan Jaksa Agung mengenai dirinya telah pensiun, namun oleh karena Pemohon III lahir pada tanggal 16 April 1962 [vide Bukti P-6] sehingga berusia 60 tahun pada tanggal 16 April 2022 maka Pemohon III setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar turut mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa terlebih telah dapat dijelaskannya korelasi atau fakta yang menunjukkan adanya hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian potensial yang dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil mengenai inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan. 67 Dalam Permohonan Provisi [3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan menunda berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022, bertanggal 17 Maret 2023 (selanjutnya disebut SEJA 1/2023) dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggal 20 Maret 2023 (selanjutnya disebut KEPJA 87/2023), sampai adanya putusan akhir perkara a quo. Terhadap permohonan provisi a quo, menurut Mahkamah, dalam konteks pengujian undang-undang hal tersebut bukanlah ranah kewenangan Mahkamah untuk menyatakan membatalkan ataupun menunda keberlakuan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Kewenangan demikian telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan tentang kekuasaan kehakiman yaitu menjadi kewenangan lembaga peradilan lain. Terlebih, terhadap permohonan a quo meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat tidak memerlukan penyelenggaraan sidang untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan a quo. Sehingga, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK, serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XX/2022, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada 68 pokoknya sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1. Bahwa menurut para Pemohon, terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK belum pernah dilakukan pengujian yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam Putusannya mengubah atau memaknai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK tersebut. Adapun terhadap pengujian Pasal 40A UU 11/2021 pernah diajukan permohonan pengujian dengan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara dalam Pengujian perkara a quo, menurut para Pemohon, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 2. Bahwa menurut para Pemohon, putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif tidak bermanfaat untuk memulihkan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual yang telah terjadi atau dialami oleh para Pemohon sebelum perkara diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi kerugian konstitusional tersebut sudah terjadi sebelum perkara tersebut diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa menurut para Pemohon, untuk dapat memaksimalkan peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hak konstitusional kepada Warga Negara, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK haruslah dimaknai sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku terhadap peristiwa/hubungan hukum yang telah terjadi pada pemohon/warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, yang dimuat dalam amar Putusan. 4. Bahwa menurut para Pemohon, apabila tidak dimaknai sebagaimana tersebut di atas, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK menjadi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan perlindungan atas hak konstitusional, menimbulkan perlakuan yang berbeda, tidak adanya jaminan kepastian hukum, serta merampas harkat dan martabat warga negara yang mengalami kerugian secara aktual. 69 5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 telah menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap sesama jaksa yang diberhentikan pada usia 62 tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan atau diberhentikan pada usia 60 tahun setelah UU 11/2021 diundangkan, walaupun hanya berbeda 1 hari. 6. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 terdapat 25 Jaksa yang surat keputusan pensiunnya dicabut dan dibatalkan karena 25 Jaksa tersebut genap berusia 60 tahun setelah Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 sehingga 25 Jaksa tersebut mendapat perlindungan atas hak konstitusionalnya yakni tidak jadi diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun namun tetap pensiun pada usia 62 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004. Artinya, 25 jaksa tersebut telah mendapatkan perlakuan yang sama yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun, sama dengan jaksa yang berusia 60 tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan yakni diberhentikan pada usia 62 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU 16/2004. 7. Bahwa menurut para Pemohon, ironisnya, terdapat jauh lebih banyak jaksa yakni 116 jaksa yang justru tidak mendapatkan perlindungan hak konstitusionalnya karena telah diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun setelah UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 hingga tanggal 10 Oktober 2022 sebelum Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU- XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. 8. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang menjadi dasar terbitnya SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 menyebabkan terjadinya diskriminasi atau perlakuan berbeda antara 25 jaksa yang mendapatkan jaminan masa pensiun pada usia 62 tahun dengan 116 Jaksa yang tetap diberhentikan dengan hormat pada usia 60 tahun. 9. Bahwa menurut para Pemohon oleh karena pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tidak dibarengi dengan rumusan pemaknaan dalam amar putusannya yang secara tegas 70 memberlakukan ketentuan Pasal 12 huruf c dalam UU 16/2004 terhitung sejak UU 11/2021 diundangkan yakni 31 Desember 2021 hingga 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukumnya, maka mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak konstitusional 116 Jaksa yang memasuki usia pensiun 60 tahun per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022. 10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain”; serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021”. [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-47, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi para Pemohon pada Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK, serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 71 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon, terhadap pengujian Pasal 40A UU 11/2021 pernah diajukan permohonan pengujian dengan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022. Pada Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 telah diputus oleh Mahkamah yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022 dengan amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan para Pemohon adalah kabur. Adapun dalam Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, dalam permohonan a quo, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat dasar pengujian dalam permohonan a quo yang tidak menjadi dasar dalam pengujian perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil- dalil permohonan para Pemohon, terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal 72 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, namun permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda, selain itu juga para Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal lain yaitu Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan norma Pasal 47 UU MK. Terlebih lagi, terhadap permohonan pengujian Pasal 40A UU 11/2021 sebelumnya yaitu dalam Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, Mahkamah juga belum menilai dalil pokok permohonan karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil (permohonan para Pemohon kabur). Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau tidak, secara formal permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo dapat diajukan kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena menimbulkan perlakuan yang berbeda, tidak memberikan jaminan perlindungan, tidak adanya jaminan kepastian hukum, serta dapat merampas harkat dan martabat warga negara yang mengalami kerugian secara aktual. Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, konstitusi khususnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi didesain oleh konstitusi sebagai lembaga peradilan independen yang secara struktur kelembagaan tidak ada badan peradilan lainnya baik di bawah maupun di atasnya. Pengertian putusan tingkat pertama dan terakhir pada Mahkamah Konstitusi adalah dimaksudkan sebagai putusan pengadilan yang 73 langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan tidak mengenal adanya stelsel peradilan secara berjenjang seperti banding dan kasasi di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah tidak mengenal mekanisme upaya hukum lain terhadap putusannya, sehingga menjadikan putusannya bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Bahwa secara doktriner telah menjadi pengetahuan umum suatu putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) adalah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Hal tersebut secara hukum dipertegas pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksanaan amanat konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 47 UU MK menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Selain itu, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”. Pasal 47 UU MK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK tersebut merupakan dasar hukum bagi Mahkamah dalam memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang, adanya Pasal 47 UU MK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK justru memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap keberlakuan suatu norma undang-undang. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 47 UU MK memberikan penegasan bahwa putusan Mahkamah pada prinsipnya bersifat prospektif yang berlaku ke depan sejak selesai diucapkan. Oleh karenanya, ketentuan suatu pasal dalam undang-undang yang berlaku sejak dimuat dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia akan tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak diubah oleh undang-undang terbaru atau sepanjang tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau menunda keberlakuan penjelasan atau norma pasal undang-undang tersebut. Dengan demikian, dalil para Pemohon perihal Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan norma Pasal 47 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 74 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan mengenai Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, telah menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap sesama jaksa yang diberhentikan pada usia 62 tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan dan yang diberhentikan pada usia 60 tahun setelah UU 11/2021 diundangkan. Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 40A UU 11/2021 dimaknai kembali menjadi “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, pada pokoknya Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus perihal konstitusionalitas norma Pasal 40A UU 11/2021 a quo dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang amar putusannya masing-masing sebagai berikut. Bahwa dalam amar Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022, Mahkamah menyatakan: 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan. Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Mahkamah menyatakan: 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi Menyatakan sah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 11 Oktober 2022. 75 Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; 3. Menyatakan tetap berlaku ketentuan batas usia pensiun dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) selama 5 (lima) tahun ke depan; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya. Berkenaan dengan Putusan-Putusan dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, Mahkamah pada pokoknya telah mempertimbangkan perihal diperlukannya waktu yang cukup agar pelaksanaan aturan peralihan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 40A UU 11/2021 dapat dilaksanakan secara seimbang. Dengan kata lain, pelaksanaan ketentuan peralihan Pasal 40A UU 11/2021 tidak boleh diberlakukan seketika, karena tidak memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang terdampak karena harus pensiun secara tiba-tiba. Mahkamah menilai adalah adil apabila pemberlakuan ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 baru diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 pada pokoknya menegaskan kembali amar Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang telah menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A UU 11/2021. Dengan adanya penundaan tersebut maka Pasal 12 huruf c UU 16/2004 masih tetap berlaku sebagaimana sebelum adanya ketentuan peralihan dalam Pasal 40A UU 11/2021. Dalam kaitan ini, UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 yang artinya mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Dengan demikian, pemberhentian jaksa yang sejak tanggal 31 Desember 2021 berusia 60 (enam 76 puluh) tahun atau lebih adalah tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004. Dengan pendirian Mahkamah demikian, maka sejak tanggal 31 Desember 2021 bagi jaksa yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dengan sendirinya akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun berdasarkan Pasal 12 huruf c UU 16/2004. Hal tersebut berlaku hingga 5 (lima) tahun ke depan sejak UU 11/2021 diundangkan. Dengan demikian amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 pada angka 2 bahwa “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan” adalah untuk memberikan penegasan secara declaratoir bahwa Pasal 40A juncto Pasal 12 huruf c UU 11/2021 ditunda pemberlakuannya agar UU 11/2021 berlaku secara berkesinambungan sejak diundangkan. Bahwa dalam kaitan ini, tidak ada alasan pula bagi Mahkamah untuk memberlakukan putusan dalam perkara a quo secara surut (retroaktif) sebagaimana dalil para Pemohon, karena dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XX/2022 yang telah memaknai Pasal 40A UU 11/2021 tidak ada lagi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 40A UU 11/2021 tersebut. [3.14.2] Bahwa adapun berkaitan dengan pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang dimohonkan para Pemohon untuk dimaknai kembali menjadi “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021”, menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali, karena dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.14.1] di atas maka dengan sendirinya pemberhentian jaksa yang sejak tanggal 31 Desember 2021 berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih adalah tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004 yaitu tetap akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun berdasarkan Pasal 12 huruf c UU 16/2004 hingga 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan sebagaimana ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon bahwa Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana 77 telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap sesama jaksa bukan lagi merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan implementasi putusan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil para Pemohon perihal Pasal 40A UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, yang menurut para Pemohon menjadi dasar terbitnya SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 yang telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan konkret dan penerapan putusan Mahkamah sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai legalitasnya. Meskipun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan kembali bahwa implementasi dari suatu pasal dalam undang-undang, terlebih yang telah dimaknai oleh Mahkamah, haruslah dilaksanakan sesuai dengan muatan ketentuan dalam pasal tersebut atau pemaknaan Mahkamah. Dalam suatu hierarki norma, tidak seharusnya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah menganulir ataupun mengesampingkan peraturan perundang- undangan yang ada di atasnya termasuk norma undang-undang yang telah dimaknai dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penerapan Pasal 40A UU 11/2021 haruslah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 dan putusan a quo. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, norma Pasal 47 UU MK, dan Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana keberlakuannya telah ditunda dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 serta telah dikuatkan dan dinyatakan sah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, telah ternyata tidak bersifat diskriminatif, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menghilangkan jaminan perlindungan, serta tidak merampas harkat dan martabat warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 78 [3.16] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam pokok permohonan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 79 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.38 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams 80 ttd. Manahan M.P. Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan