37/PUU-XX/2022

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 37/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : A. Komarudin Alamat : KP Muka, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Eny Rochayati Alamat : Jalan Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Hana Lena Mabel Alamat : Desa Jiwika, Kelurahan Jiwika, Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Festus Menasye Asso Alamat : Hitigima, Kelurahan Hitigima, Kecamatan Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 2 5. Nama : Yohanes G. Raubaba Alamat : Jalan KPR, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen, Provinsi Papua Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon V; 6. Nama : Prilia Yustiati Uruwaya Alamat : Serui Kota, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon VI; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Januari 2022 dan 2 Februari 2022, memberi kuasa kepada Nurkholis Hidayat, S.H., LL. M., Sri Suparyati, S.H., LL.M., Dr. Petrus P. ELL, S.H., M.H., Fandi Denisatria, S.H., Meika Arista, S.H., Guntoro. S.H., Rahman Ramli, S.H., M.H., Ivonia Tetjuari,S.H., dan Lardin,S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya Nomor 6 Pulomas Barat, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Maret 2022 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Maret 2022 dengan Nomor 37/PUU- XX/2022, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 3 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “MK” yakni untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang “UU” terhadap UUD NRI 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “UU MK”. 2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang “PMK No. 2/2021” menjelaskan permohonan pengujian di MK meliputi pengujian materiil, yang berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang dikutip sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2/2021 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.” Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2/2021 “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) yang berarti MK memiliki fungsi menjaga agar UU yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI 1945 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apabila terdapat UU yang berisi atau memuat ayat, pasal dan bagian yang bertentangan dengan Konstitusi (unconstitutional), maka MK dapat menganulirnya dengan cara membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya. 4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (the protector of democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of 4 human rights) yang berarti MK memiliki fungsi untuk menjaga prinsip serta nilai- nilai hak asasi manusia dan demokrasi. 5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung demokrasi (the protector of democracy) dan pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar bersesuaian dengan nilai- nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, MK telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan MK (conditionally constitutional) atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK (unconditionally constitutional). 6. Bahwa permohonan a quo merupakan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada sepanjang frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada, Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada sepanjang frasa “diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya”; dan Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada sepanjang frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama”, menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 7. Bahwa dengan demikian, permohonan uji materiil Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada diajukan karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 ini, telah memenuhi syarat adanya ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji terhadap ketentuan-ketentuan UU Pilkada yang dianggap bertentangan. 5 8. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dan hal-hal di atas menurut para Pemohon, MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON SERTA KEPENTINGAN DAN KERUGIAN (FAKTUAL DAN POTENSIAL) KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON 9. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon. Uraian pada bagian ini, bertujuan untuk menjelaskan bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau legal standing sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku 10. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 27/PUU- VII/2009, subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan uji materiil ke muka persidangan hanyalah terbatas kepada (i) perorangan Warga Negara Indonesia “WNI”; (ii) kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) badan hukum publik atau privat; (iv) lembaga negara; (v) pembayar pajak (tax payer); (vi) asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu UU demi kepentingan publik; (vii) Pemerintah daerah; dan (viii) lain-lain yang oleh MK dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, UU terhadap UUD NRI 1945. 11. Bahwa dalam menetapkan kepentingan konstitusional yang para Pemohon miliki, para Pemohon harus mampu menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sejak Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 hingga saat ini, yang telah menjadi yurisprudensi tetap serta Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 bahwasanya untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh seseorang (in casu Pemohon), maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; 6 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. II. A. 1. Klaster Pemohon berasal dari Provinsi DKI Jakarta 12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik “KTP-el” dengan Nomor Induk Kependudukan “NIK” sebagai berikut; Pemohon I NIK 3172051207740007 (vide bukti P-3) dan Pemohon II NIK 3172016708690004 (vide bukti P-4) sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan. 13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dimana daerah tempat kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Adapun Pemohon I dan Pemohon II pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2017 telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah. 14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2017 dan akan berakhir pada 16 Oktober 2022, merasa dilanggar hak-haknya dengan keberlakuan Pasal 201 ayat (9) khususnya pada frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada khususnya pada frasa “masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan 7 orang yang sama/berbeda.”; Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada khususnya pada frasa “diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya” karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pemberdaya Komunitas (community organizer) yang terhimpun dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota Jakarta “JRMK”. Keduanya, baik dalam kapasitas pribadi maupun terhimpun dalam JRMK, memiliki perhatian yang sangat besar atas terjaminnya dan terpenuhinya nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. 16. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengalami kerugian secara faktual dan potensial dengan berlakunya Pasal a quo. Kerugian faktual dan potensial tersebut diantaranya sebagai berikut: No Hak Konstitusional Kerugian Faktual Kerugian Potensial 1 Hak Memilih dan Dipilih Karena Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah maka para Pemohon tidak dapat menikmati hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih sebagai Kepala Daerah. Dalam situasi Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat dapat berdampak pada adanya akumulasi kekuasaan dengan kurangya mekanisme check and balances (yang ditandai dengan minimnya partisipasi DPRD) dan minimnya atau tidak adanya partisipasi masyarakat, termasuk para Pemohon, hal tersebut menyebabkan risiko atau potensi munculnya pemerintahan yang otoritarian dan tidak demokratis menjadi sangat besar. 2 Hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis 1. Karena Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah maka konsekuensinya tidak ada ruang bagi para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis. Khususnya dalam ikut serta mengawal dan Bahwa dengan di selenggarakannya penunjukan kepala daerah oleh Pemerintah secara sepihak tanpa melibatkan rakyat, termasuk para Pemohon, hal tersebut berpotensi terciptanya pemerintahan yang tidak demokratis yang hanya mengabdi pada kepentingan 8 memastikan terselenggaranya pemilihan atau penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Demokratis; 2. Dengan adanya pasal a quo maka para Pemohon kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari KKN; 3. Secara faktual keseluruhan proses pemberlakuan pasal a quo hingga saat ini tidak menyertakan para Pemohon atau masyarakat luas, baik dalam hal perumusan ketentuan, syarat-syarat calon, prosedur penunjukan, rentang waktu dan mekanisme lainnya yang selayaknya ada atau terpenuhi dalam sistem pemilihan yang demokratis; sekelompok tertentu atau kepentingan pihak yang menunjuknya khususnya partai politik tertentu, Presiden, dan bahwa Mendagri sendiri. 3 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 1. Para Pemohon dirampas haknya untuk memperoleh jaminan dipilih dan memilih serta berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis; 2. Dengan adanya penunjukan penjabat kepala daerah dan terhentinya penjabat incumbent telah menghentikan kesinambungan program- program pembangunan yang berpihak pada kepentingan dan program-program yang telah dirumuskan bersama oleh para Pemohon dengan 1. Bahwa dengan besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah, berpotensi mengurangi jaminan perlindungan terhadap warga negara. 2. Penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan mengabdi kepada penunjuk, berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas termasuk kepentingan para Pemohon. 3. Dalam proses pemilihan yang kepala daerah yang demokratis, masyarakat 9 Kepala Daerah yang mereka pilih. termasuk para Pemohon memiliki peluang untuk mengadvokasi hak-hak mereka seperti untuk mengetahui visi misi, mendukung dan membuat kontrak politik yang sah, merumuskan kebijakan yang bersifat affirmatif untuk kelompok-kelompok marjinal akan tetapi karena penjabat kepala daerah ditunjuk langsung maka peluang- peluang hak pemohon tersebut menjadi hilang. 4 Hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif 1. Terkait Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat, para Pemohon dirugikan secara faktual karena Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD terlebih keberpihakan terhadap para Pemohon dan kelompok marjinal, yang dapat digunakan oleh para Pemohon untuk mengawal jalannya pemerintahan yang baik; 2. Para Pemohon dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah tidak dapat mengambil kebijakan- kebijakan strategis selama dia menjabat sebagai Penjabat Kepala Daerah (2 Tahun). Termasuk kebijakan terkait evaluasi dan pencabutan perizinan berusaha yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup; 1. Kualifikasi Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari ASN berpotensi besar untuk tidak efektif karena berposisi sedejarat dengan Penjabat Tinggi Madya yang lain; 2. Resiko besar terjadinya pemerintahan yang tidak efektifnya karena minimnya legitimasi politik 10 3. Para Pemohon dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Pejabat Tinggi Madya tidak memiliki kualifikasi penerimaan legitimasi politik dari masyarakat II. A. 2. Klaster Pemohon berasal dari Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua 17. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP-el dengan NIK sebagai berikut: Pemohon III dengan NIK 9102515001890001 (vide bukti P-10) dan Pemohon IV dengan NIK 9102030203850001 (vide bukti P-11) sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan. 18. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV Perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dimana daerah tempat kedudukan Pemohon III dan Pemohon IV dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya sebagai Kepala Daerah Kabupaten serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai Kepala Daerah Provinsi. Adapun Pemohon III dan Pemohon IV pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua tahun 2018 telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah. 19. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memiliki Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2023, merasa dilanggar hak- haknya dengan keberlakuan Pasal 201 ayat (9) khususnya pada frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada khususnya pada frasa “masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan 11 orang yang sama/berbeda.”; Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada khususnya pada frasa “diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya”; Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada khususnya pada frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 20. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dalam memilih baik Gubernur dan Bupati merujuk kepada visi dan misi yang diberikan. Selain itu kesusaian antara visi misi antara Gubernur dan/atau Bupati dengan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan bentuk legitimasi dalam pembangunan daerah kedepan. Sebagai contoh visi dan misi yang disusun bersama tersebut adalah sebagai berikut Visi dan Misi Provinsi Papua VISI DAN MISI PAPUA 2018-2023 VISI: “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan” MISI: 1. Memantapkan kualitas dan daya saing SDM 2. Memantapkan rasa aman, tentram, dan Damai serta kehidupan Demokrasi dalam memperkuat NKRI 3. Penguatan tata kelola pemerintahan 4. Penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah bebasis kultural 5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terbelakang, terdepan. Kabupaten Jayawijaya Visi dan Misi Kab. Jayawijaya Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Visi Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus mejawab permsalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, 12 tantangan yang dihadapi serta isi-isi strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya” Penjelasan Visi: • Sejahtera, dimaksudkan suatu kondisi dimana tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, damai dan bahagia. • Mandiri secara ekonomi dimaksudkan bahwa rakyat Kabupaten Jayawijaya, mampu bertumbuh dan berkembang diatas potensi dirinya dan linkungannya sebagai rahmat Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana, dipelihara dan dijaga kelestariannya, untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing. • Berkualitas dimaksudkan bahwa masyarakat Jayawijaya memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi, mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia (intelligentsia Question), emosional (emotional Question), dan spiritual (spiritual Question) serta sehat jasmani dan rohani dan mampu daya saing. • Berbudaya dimaksudkan bahwa rakyat Jayawijaya senantiasa akan tumbuh dalam normanorma kehidupan yang lebih baik, yang diambil dari budaya leluhurnya, memiliki cinta kasih sayang, menghargai sesamanya sebagai mahluk ciptaan Tuhan, memiliki tenggang rasa, mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menyadari pentingnya keharmonisan hubungan dengan sesama, lingkungan dan Tuhan sebagai pencipta. Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan diatas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah: 13 • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; • Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya; • Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan; • Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP); • Mengembangkan sector jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai. 21. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Orang Asli Papua “OAP” yang bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki kepentingan dan perhatian terhadap terpenuhinya nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Khusunya dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Papua. Dan telah menggunakan hak pilihnya dengan sistem noken terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Jayawijaya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. 22. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah mengalami kerugian secara faktual dan potensial dengan berlakunya Pasal a quo. Kerugian faktual dan potensial tersebut diantaranya sebagai berikut: No Hak Konstitutional Kerugian Faktual Kerugian Potensial 1 Hak Memilih dan Dipilih 1. Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah menghilangkan hak para Pemohon untuk memilih dengan sistem noken yang telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan- putusannya sejak tahun 2009; 2. Sistem Penunjukan Kepala Daerah dengan mengangkat Pejabat Tinggi Pratama mengabaikan tatanan undang- undang otonomi khusus, dan Dalam situasi Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat dapat berdampak pada adanya akumulasi kekuasaan dengan kurangya mekanisme check and balances (yang ditandai dengan tidak adanya partisipasi DPRD dan stakeholder lain) dan minimnya atau tidak adanya 14 sistem tatanan pemerintahan adat yang telah diakui, karena tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua, DPRP, dewan adat dan Lembaga masyarakat hukum adat lainnya yang selama ini menjadi representasi utama dari kedaulatan rakyat papua. partisipasi masyarakat, termasuk para Pemohon, hal tersebut menyebabkan risiko atau potensi munculnya pemerintahan yang otoritarian dan tidak demokratis menjadi sangat besar. 2 Hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis 1. Karena Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah maka konsekuensinya tidak ada ruang bagi para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis. Khususnya dalam ikut serta mengawal dan memastikan terselenggaranya pemilihan atau penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Demokratis; 2. Dengan adanya pasal a quo maka para Pemohon kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari KKN; 3. Secara faktual keseluruhan proses pemberlakuan pasal a quo hingga saat ini tidak menyertakan para Pemohon atau masyarakat luas, baik dalam hal perumusan ketentuan, syarat-syarat calon, prosedur penunjukan, rentang waktu dan mekanisme lainnya yang selayaknya ada atau terpenuhi dalam sistem pemilihan yang demokratis; Bahwa dengan di selenggarakannya penunjukan kepala daerah oleh Pemerintah secara sepihak tanpa melibatkan rakyat, termasuk para Pemohon, hal tersebut berpotensi terciptanya pemerintahan yang tidak demokratis yang hanya mengabdi pada kepentingan sekelompok tertentu atau kepentingan pihak yang menunjuknya khususnya partai politik tertentu, Presiden, dan bahwa Menteri Dalam Negeri sendiri. 15 3 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 1. Para Pemohon dirampas haknya untuk memperoleh jaminan dipilih dan memilih serta berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis; 2. Dengan adanya penunjukan penjabat kepala daerah dan terhentinya penjabat inchumbent telah menghentikan kesinambungan program- program pembangunan yang berpihak pada kepentingan dan program-program yang telah dirumuskan bersama oleh para Pemohon dengan Kepala Daerah yang mereka pilih. 1. Bahwa dengan besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah, berpotensi mengurangi jaminan perlindungan terhadap warga negara. 2. Penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan mengabdi kepada penunjuk, berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas termasuk kepentingan para Pemohon. 3. Dalam proses pemilihan yang kepala daerah yang demokratis, masyarakat termasuk para Pemohon memiliki peluang untuk mengadvokasi hak-hak mereka seperti untuk mengetahui visi misi, mendukung dan membuat kontrak politik yang sah, merumuskan kebijakan yang bersifat affirmatif untuk kelompok-kelompok marjinal akan tetapi karena penjabat kepala daerah ditunjuk langsung maka peluang-peluang hak pemohon tersebut menjadi hilang 4 Hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif 1. Terkait Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat, para Pemohon dirugikan secara faktual karena Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki visi dan 1. Kualifikasi Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari ASN berpotensi besar untuk tidak efektif karena berposisi sedejarat dengan 16 misi yang dituangkan dalam RPJMD terlebih keberpihakan terhadap para Pemohon dan kelompok marjinal, yang dapat digunakan oleh para Pemohon untuk mengawal jalannya pemerintahan yang baik; 2. Para Pemohon dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah tidak dapat mengambil kebijakan- kebijakan strategis selama dia menjabat sebagai Penjabat Kepala Daerah (2 Tahun). Termasuk kebijakan terkait evaluasi dan pencabutan perizinan berusaha yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup; 3. Para Pemohon dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Pejabat Tinggi Pratama tidak memiliki kualifikasi penerimaan legitimasi politik dari masyarakat Penjabat Tinggi Madya yang lain; 2. Resiko besar terjadinya pemerintahan yang tidak efektifnya karena minimnya legitimasi politik II. A. 3. Klaster Pemohon berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua 23. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP-el dengan NIK sebagai berikut: Pemohon V dengan NIK 9105020312730003 (vide bukti P-12) dan Pemohon VI dengan NIK 9105014307830003 (vide bukti P-13) sebagaimana dilampirkan pada alat bukti permohonan. 24. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI Perorangan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dimana daerah tempat kedudukan Pemohon V dan Pemohon VI dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen sebagai Kepala Daerah Kabupaten serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai Kepala Daerah Provinsi. Adapun Pemohon V dan Pemohon VI pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 17 2017 dan Provinsi Papua tahun 2018 telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah menggunakan haknya untuk memilih Kepala Daerah. 25. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI yang merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua memiliki Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya serta Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2018 dan akan berakhir pada 2023, merasa dilanggar hak-haknya dengan keberlakuan Pasal 201 ayat (9) khususnya pada frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”; Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada khususnya pada frasa “masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda.”; Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada khususnya pada frasa “diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya”; Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada khususnya pada frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 26. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI dalam memilih baik Gubernur dan Bupati merujuk kepada visi dan misi yang diberikan. Selain itu kesusaian antara visi misi antara Gubernur dan/atau Bupati dengan Pemohon V dan Pemohon VI merupakan bentuk legitimasi dalam pembangunan daerah kedepan. Sebagai contoh visi dan misi yang disusun bersama tersebut adalah sebagai berikut Visi dan Misi Provinsi Papua Visi dan Misi Papua 2018-2023 Visi: “Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera yang Berkeadilan” Misi: 6. Memantapkan kualitas dan daya saing SDM 7. Memantapkan rasa aman, tentram, dan Damai serta kehidupan Demokrasi dalam memperkuat NKRI 8. Penguatan tata kelola pemerintahan 18 9. Penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah bebasis kultural 10. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terbelakang, terdepan. Kabupaten Kepulauan Yapen Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Yapen Visi Visi Kabupaten Kepulauan Yapen adalah mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen yang nyaman maju dan sejahtera yang di artikan sebagai berikut: 1. Nyaman Dalam Proses Pembangunan tercipta kondisi yang aman, segar, dan tenang sehingga masyarakat dan pemerintah dapat berperan aktif dan produktif dalam pemerintahan dan pembangunan 2. Maju Terjadinya perbaikan, perubahan dan peningkatan kualitas pembangunan di kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih terencana, bertahap dan berkelanjutan 3. Sejahtera Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, dan spiritual warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen agar dapat hidup layan dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai individu, keluarga dan masyarakat Misi Sesuai dengan harapan terwujudnya “Kepulauan yapen yang aman, maju dan sejahtera”. Maka di tetapkan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 – 2022 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut: a. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik b. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum c. Meningkatkan kualitas SDM d. Meningkatkan pengelolaan SDA secara berkelanjutan e. Menyediakan infrastruktur yang memadai dan merata dengan memperhatikan kerawanan bencana 19 f. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 27. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah Orang Asli Papua “OAP” yang bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki kepentingan dan perhatian terhadap terpenuhinya nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Khususnya dalam hal kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Papua. Dan telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. 28. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI telah mengalami kerugian secara faktual dan potensial dengan berlakunya Pasal a quo. Kerugian faktual dan potensial tersebut diantaranya sebagai berikut: No Hak Konstitutional Kerugian Faktual Kerugian Potensial 1 Hak Memilih dan Dipilih 1. Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah menghilangkan hak para Pemohon; 2. Sistem Penunjukan Kepala Daerah dengan mengangkat Pejabat Tinggi Pratama mengabaikan tatanan undang- undang otonomi khusus, dan sistem tatanan pemerintahan adat yang telah diakui, karena tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua, dewan adat dan Lembaga masyarakat hukum adat lainnya yang selama ini menjadi representasi utama dari kedaulatan rakyat papua. Dalam situasi Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat dapat berdampak pada adanya akumulasi kekuasaan dengan kurangya mekanisme check and balances (yang ditandai dengan tidak adannya partisipasi DPRD) dan minimnya atau tidak adanya partisipasi masyarakat, termasuk para Pemohon, hal tersebut menyebabkan risiko atau potensi munculnya pemerintahan yang otoritarian dan tidak demokratis menjadi sangat besar. 2 Hak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan 1. Karena Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah maka konsekuensinya tidak ada Bahwa dengan di selenggarakannya penunjukan kepala daerah oleh Pemerintah secara 20 pemerintahan yang demokratis ruang bagi para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis. Khususnya dalam ikut serta mengawal dan memastikan terselenggaranya pemilihan atau penunjukan Penjabat Kepala Daerah secara Demokratis; 2. Dengan adanya pasal a quo maka para Pemohon kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bebas dari KKN; 3. Secara faktual keseluruhan proses pemberlakuan pasal a quo hingga saat ini tidak menyertakan para Pemohon atau masyarakat luas, baik dalam hal perumusan ketentuan, syarat-syarat calon, prosedur penunjukan, rentang waktu dan mekanisme lainnya yang selayaknya ada atau terpenuhi dalam sistem pemilihan yang demokratis; sepihak tanpa melibatkan rakyat, termasuk para Pemohon, hal tersebut berpotensi terciptanya pemerintahan yang tidak demokratis yang hanya mengabdi pada kepentingan sekelompok tertentu atau kepentingan pihak yang menunjuknya khususnya partai politik tertentu, Presiden, dan bahwa Mendagri sendiri. 3 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 1. Para Pemohon dirampas haknya untuk memperoleh jaminan dipilih dan memilih serta berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis; 2. Dengan adanya penunjukan penjabat kepala daerah dan terhentinya penjabat inchumbent telah menghentikan kesinambungan program- program pembangunan yang 1. Bahwa dengan besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penunjukkan penjabat kepala daerah, berpotensi mengurangi jaminan perlindungan terhadap warga negara. 2. Penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan mengabdi kepada penunjuk, berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat 21 berpihak pada kepentingan dan program-program yang telah dirumuskan bersama oleh para Pemohon dengan Kepala Daerah yang mereka pilih. yang lebih luas termasuk kepentingan para Pemohon. 3. Dalam proses pemilihan yang kepala daerah yang demokratis, masyarakat termasuk para Pemohon memiliki peluang untuk mengadvokasi hak-hak mereka seperti untuk mengetahui visi misi, mendukung dan membuat kontrak politik yang sah, merumuskan kebijakan yang bersifat affirmatif untuk kelompok-kelompok marjinal akan tetapi karena penjabat kepala daerah ditunjuk langsung maka peluang-peluang hak pemohon tersebut menjadi hilang 4 Hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif 1. Terkait Penjabat Kepala Daerah ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah Pusat, para Pemohon dirugikan secara faktual karena Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD terlebih keberpihakan terhadap para Pemohon dan kelompok marjinal, yang dapat digunakan oleh para Pemohon untuk mengawal jalannya pemerintahan yang baik; 2. Para Pemohon dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah tidak dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis selama dia menjabat sebagai Penjabat Kepala Daerah (2 1. Kualifikasi Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari ASN berpotensi besar untuk tidak efektif karena berposisi sedejarat dengan Penjabat Tinggi Madya yang lain; 2. Resiko besar terjadinya pemerintahan yang tidak efektifnya karena minimnya legitimasi politik 22 Tahun). Termasuk kebijakan terkait evaluasi dan pencabutan perizinan berusaha yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup; 3. Para Pemohon dirugikan karena Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari Pejabat Tinggi Pratama tidak memiliki kualifikasi penerimaan legitimasi politik dari masyarakat 29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan judicial review terhadap Pasal a quo. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 30. Bahwa para Pemohon hendak mengajukan uji materiil terhadap rumusan norma dalam pasal-pasal pada UU Pilkada yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI 1945. Adapun rumusan norma yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal pada UU Pilkada Bunyi Pasal Rumusan yang dianggap para Pemohon inkonstutitusional Pasal 201 ayat (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai Frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.” 23 dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Penjelasan Pasal 201 ayat (9) Penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda. Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya” Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/ Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” 31. Bahwa para Pemohon berpendapat ketentuan dalam frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.” pada Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), frasa “diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya” pada Pasal 201 ayat (10) dan frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada sebagaimana disebutkan di atas telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat 24 (4), Pasal 18A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut: a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. b. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. c. Pasal 18A UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. d. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 32. Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada merupakan konsekuensi dari Keputusan Pemerintah dan DPR untuk menunda pemilu kepala daerah supaya dapat diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024 membuka celah potensi pelanggaran konstitusi dalam hal ini terampasnya hak memilih dan kedaulatan rakyat. 33. Bahwa Pasal 201 ayat (3) UU Pilkada menyebutkan Kepala Daerah yang hasil pemilihan tahun 2017 maka jabatannya akan habis pada tahun 2022, serta pada Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 akan habis masa jabatannya pada tahun 2023. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 201 ayat (3) dan ayat (5) tersebut, maka menurut Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada akan diangkat Penjabat Kepala Daerah sampai dengan pemilihan umum serentak pada tahun 2024. 34. Bahwa para Pemohon akan menguraikan dalil mengenai konstitusionalitas pasal-pasal yang diuji dengan penjelasan sebagai berikut: A. Mengenai Ketentuan Hukum Pejabat Tinggi Madya dan Pratama 35. Bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara seperti tersebut dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 121, dan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah 25 No. 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 36. Bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi “JPT” adalah sekelompok jabatan tinggi dalam instansi pemerintah, dengan kategori pimpinan utama untuk tingkat pusat, pimpinan madya untuk tingkat provinsi dan pimpinan pratama untuk tingkat kabupaten / kota. Gampangnya, pimpinan tinggi itu setara dengan eselon II di Kabupaten/Kota yang menjadi Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati. 37. Bahwa masa Jabatan bagi JPT adalah 5 (lima) tahun dan sedikit-dikitnya selama 2 (dua) tahun. Apabila sebelum masa 2 (dua) tahun ternyata memerlukan evaluasi, maka PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) akan melakukan mekanisme evaluasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam aturan perundangan. Syarat untuk menjadi Jabatan Pimpinan Madya: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun; d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun; e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; f. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan g. sehat jasmani dan rohani; 38. Bahwa syarat untuk menjadi Pejabat Tinggi Pratama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c PP No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi Jabatan Pimpinan Pratama adalah: a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun; 26 d. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun; e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan g. sehat jasmani dan rohani; 39. Bahwa pada Pasal 113 PP No. 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa, pengisian JPT harus melalui tahapan Perencanaan, Pengumuman Lowongan, Pelamaran, Seleksi, Pengumuman Hasil seleksi dan terakhir adalah Penetapan dan Pengangkatan. Tahapan-tahapan tersebut akan dilakukan oleh Panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden untuk JPT Utama dan dibentuk oleh PPK untuk JPT Madya dan Pratama, dengan pengecualian untuk JPT Madya tertentu pembentukannya oleh presiden. 40. Bahwa pada tahap pengumuman ditegaskan bahwa pengumuman lowongan pengisian JPT harus terbuka melalui media nasional dan / atau media elektronik dengan tujuan memberikan kesempatan sama bagi ASN / PNS yang memenuhi kualifikasi. Semangat transparansi ini juga berlanjut di tahap selanjutnya dimana untuk setiap tahapan juga harus diumumkan terbuka melalui media umum yang dengan mudah dapat diakses masyarakat. 41. Bahwa pengangkatan JPT Madya dan Pratama, secara prosedural lebih demokratis karena bukan merupakan hasil penunjukan, tetapi hasil dari proses seleksi dengan tahapan yang transparan dan terbuka dalam hal akses jenjang karir birokrat/ASN. Adanya safeguards untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam seleksi yang ditunjukan dari adanya persyaratan kualifikasi yang jelas. Jika dibandingkan dengan ketentuan Penunjukan Penjabat Kepala Daerah, maka Pengaturan pemilihan JPT Madya dan Pratama lebih demokratis dibanding dengan penunjukan Penjabat Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati/Walikota. 42. Bahwa kualifikasi JPT Madya bersifat teknokratik birokratis dan tidak memberikan keleluasaan untuk mengemban jabatan politik Gubernur, Bupati/Walikota dalam hal mengambil keputusan-keputusan politik, keberpihakan terhadap masyarakat miskin, program-program prioritas dan afirmatif yang legitimate. Akibatnya ketika JPT Madya dan JPT Pratama menduduki jabatan politis, ia akan menghadapi beberapa tantangan yang berat dalam hal misalnya, bagaimana mengakomodasi visi dan misi 27 Gubernur/bupati/Walikota yang digantikannya, yang mana secara legitimasi politik, visi dan misi itu yang didukung oleh kebanyakan atau mayoritas pemilik atau rakyat yang mengantarkannya pada jabatan Gubernur, Walikota/Bupati. B. Frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 43. Bahwa pengangkatan Penjabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada yang dilakukan oleh Presiden (untuk Penjabat Gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk Penjabat Walikota dan Bupati) telah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat oleh karena dilakukan dengan penunjukan atau bukan melalui proses pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang dilakukan secara demokratis, dan oleh karenanya juga menegasikan hak dan partisipasi masyarakat luas. 44. Bahwa yang dimaksud dengan pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah secara Demokratis tentunya terlebih mempertimbangkan aspek-aspek yang dimaksud dengan demokratis baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. 45. Bahwa secara yuridis meskipun proses penunjukkan didasarkan pada UU Pilkada yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, namun tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut telah memiliki legitimasi konstitusional dan sesuai dengan nilai-nilai demokratis. Ketentuan yang dihasilkan dari proses demokratis harus secara deliberatif memenuhi unsur-unsur demokratis dan negara hukum, bukan semata-mata demokrasi secara prosedural. Hal inilah yang mendasari mengapa produk UU dapat dimohonkan uji konstitusionalitasnya ke MK, atau produk hukum dan kebijakan eksekutif dapat diajukan PTUN. Bahwa salah satu elemen terpenting dari demokrasi deliberatif adalah secara substansial UU tidak dapat bertentangan dengan norma-norma konstitusi. 28 46. Bahwa menurut MK Pemilihan secara demokratis sebagaimana tertuang dalam putusan 97/PUU-XI/2013, ada pemilihan melalui atau dilakukan oleh DPRD atau pemilihan secara langsung. Selengkapnya dalam putusan tersebut MK menyatakan sebagai berikut: “Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat.” 47. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Mahkamah di atas dalam mewujudkan kedaulatan rakyat maka sistem pemilihan kepala daerah dapat merujuk kepada dua model pemilihan yakni dipilih oleh DPRD (selected) atau melalui sistem pemilihan secara langsung (elected). 48. Bahwa dalam praktik dan secara sosiologis, praktik demokrasi di berbagai negara juga berkembang dalam wujud penerapan yang beragam dan mengikuti sistem pemerintahannya. misalnya, suatu Kepala Pemerintahan dalam sistem parlementer, bukan dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana dalam sistem presidensial. seorang perdana menteri umumnya merupakan pemimpin partai politik yang yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen dan mendapatkan dukungan terbanyak dari anggota parlemen lainnya. Namun demikian, konsep dasar mengenai adanya pemilihan dan bukan penunjukan merupakan elemen penting dari sistem yang demokratis. 49. Bahwa konsep “penunjukan” yang secara konsep berbeda jauh dengan konsep “pemilihan”, membutuhkan persyaratan-persyaratan (conditionalities) untuk mencapai pada tingkatan yang lebih atau mendekati nilai-nilai demokratis. hal ini karena secara inheren, konsep penunjukan telah menutup ruang bagi adanya atau terjaminnya hak warga atas kompetisi politik yang fair, proses yang lebih inklusif, aksesibel dan akuntabel dalam prosesnya. 50. Bahwa pengangkatan atau penunjukan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada yang dilakukan oleh Presiden (untuk Penjabat Gubernur) dan Menteri Dalam Negeri (untuk Penjabat Walikota 29 dan Bupati) telah bertentangan dengan prinsip Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat oleh karena: a. Penunjukan berpotensi ditentukan berdasarkan selera dan negosiasi elitis antara Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Pemimpin Partai yang berkuasa dengan Pemimpin partai-partai lain yang anggotanya atau kadernya menduduki jabatan Kepala Daerah; b. Berpotensi besar disalahgunakan oleh kepentingan penguasa dan atau Pemerintah Pusat dan atau partai penguasa. Terlebih terdapat 102 Daerah (8 provinsi, 76 Kabupaten, 18 Walikota) yang akan habis masa jabatan kepala daerahnya pada tahun 2022 dan 170 daerah (17 Provinsi, 115 Kabupaten dam 38 Kota) yang akan habis masa jabatan kepala daerahnya pada tahun 2023. Sehingga terjadinya akumulasi kekuasaan ditangan Pemerintah Pusat sebagai pihak yang menunjuk dan resiko serta potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar. Dalam situasi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mengambil alih kedaulatan rakyat secara sepihak dan mengabaikan pilar-pilar negara hukum demokratis yang lain. c. Tidak adanya mekanisme safeguard untuk mencegah politisasi Penjabat yang ditunjuk dan regulasi yang memadai untuk membatasi, fungsi check and balances, dan memberikan persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari Penjabat yang ditunjuk; d. Masa tugas dari Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk juga sangat lama, yakni 2 tahun atau lebih. Meskipun ada ketentuan satu tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana ketentuan dalam penjelasan pasal 209 UU Pilkada, jika dibandingkan dengan masa Jabatan pejabat pengganti kepala daerah yang maksimal 18 bulan. Hal ini menuntut proses dan mekanisme yang lebih demokratis yakni mekanisme perwakilan sebagaimana diatur dalam pasal 173 dan Pasal 176 UU Pilkada, yang ditingkat provinsi dan Kabupaten/kota harus melibatkan DPRD. 51. Bahwa berdasarkan uraikan di atas maka frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan norma konstitusi. Menurut para Pemohon 30 apabila frasa dalam pasal a quo ingin dianggap konstitusional, maka frasa tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Proses penunjukan Penjabat Kepala Daerah seharusnya tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah atau ketentuan hukum di bawah UU. Akan tetapi harus diatur dalam UU atau setingkat Peraturan Pemerintah Pengganti UU. Karena dengan demikian proses perumusan norma tidak ditentukan sendiri oleh Pemerintah, tetapi juga melibatkan DPR; b. Proses penunjukan diselenggarakan melalui serangkaian tahapan seleksi dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, uji kompetensi, uji publik, pengumuman hasil seleksi, dan penetapan pengangkatan yang keseluruhannya diselenggarakan Lembaga Negara yang independen; c. khusus terkait dengan penunjukan Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, maka Proses penunjukan harus mengacu dan berdasarkan pada UU Otonomi Khusus Papua yang mempertimbangkan segala kekhususan wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk mempertimbangkan pranata pemerintahan dan adat yang dalam hal ini direpresentasikan dalam institusi MPR, DPRP, Dewan Adat, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan Pemilihan sistem Noken. 52. Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut dapat menjadi safeguard untuk memastikan tidak terjadinya abuse of power karena akumulasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat sebagai pihak yang melakukan penunjukan dan bertambahnya atau semakin lamanya masa jabatan Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk. 53. Bahwa selain tidak demokratis, secara politis dan sosiologis Penjabat Kepala daerah dari ASN juga umumnya kurang memiliki legitimasi dari rakyat karena tidak dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan yang bermuara pada ketidakefektifan jalannya pemerintahan dan terganggunya fungsi-fungsi pemerintahan yang baik. 54. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta pemilihan secara demokratis, ketentuan Pasal 201 ayat (3), ayat (5) dan ayat (9) beserta penjelasan nyatanya telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 31 55. Bahwa Khusus Daerah DKI Jakarta memungkinkan terdapat skema dua putaran jika pada pemilihan putaran pertama kandidat tidak mencapai syarat hasil suara satu putaran. Skema dua putaran membuat jadwal pemilihan kepala daerah menjadi bertambah panjang. Proses bertambahnya waktu dapat juga terjadi akibat adanya sengketa hasil pemungutan suara di MK yang bisa memakan waktu hingga 4 bulan (mengacu ke Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020). 56. Bahwa Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, gubernur/walikota/bupati yang masa jabatannya habis di tahun 2022 bakal digantikan oleh pejabat (PJ) gubernur/walikota/bupati. Menurut penjelasan pasal 201 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016, masa jabatan PJ berlangsung 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali sehingga total memiliki masa jabatan 2 tahun. Sebagai contoh Gubernur Jakarta akan habis masa jabatan pada Oktober 2022 dan akan digantikan pejabat gubernur hingga maksimal Oktober 2024, sedangkan pilkada serentak akan dilaksanakan baru pada November 2024. Jika Pilkada DKI Jakarta terjadi 2 putaran dan sengketa di MK, maka dapat diprediksi pengisian jabatan gubernur DKI Jakarta definitif baru bisa terjadi sekitar bulan Mei atau Juli 2025. Oleh karena itu berpotensi terdapat kekosongan kepemimpinan di DKI Jakarta dari bulan November 2024 – Mei 2025 atau 6 bulan. 57. Bahwa Kekosongan kepemimpinan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan (kekosongan hukum) karena masa jabatan PJ hanya 1x2 tahun. Sementara kekosongan masa jabatan Penjabat faktanya dapat terjadi melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada juncto Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada. C. Frasa “diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Tinggi Madya” dalam Pasal 201 ayat (10) dan frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” dalam Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada bertentangan dengan aturan hubungan wewenang pusat dan daerah yang harus memperhatikan kekhususan dan Keragaman daerah sebagaimana dijamin Pasal 18A UUD NRI 1945 58. Bahwa dalam kajian mengenai efektivitas antara pengangkatan PJ ASN dan Perpanjangan Masa Jabatan Gubernur Papua Barat yang dibuat oleh Institute Otonomi Daerah pada tahun 2021, disebutkan bahwa Penjabat Kepala Daerah- 32 ASN cenderung memiliki kewenangan dan pengetahuan daerah terbatas, tidak memiliki kewenangan kuat dan tidak menguasai penuh kekhasan lokalitas daerah. Selain itu, Penjabat Kepala Daerah dari ASN cenderung harus memulai dari awal untuk mempelajari berbagai persoalan daerah, program pemerintahan yang sedang berjalan dan terutama dalam program penanggulangan dan pemulihan pembangunan yang saat ini terdampak oleh Pandemi COVID-19. 59. Bahwa di sisi lain, ASN yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Daerah akan memegang dua jabatan strategis; yakni selaku PJ Kepala Daerah dan tetap memegang jabatan sebagai Eselon 1 di Kementerian. Hal ini berpotensi mengakibatkan ketidakfokusan dalam mengelola jalannya pemerintahan dan segala problematika daerahnya. 60. Bahwa perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang sebelumnya telah dipilih secara langsung oleh rakyat tentunya juga lebih legitimate dibandingkan dengan penunjukan Penjabat kepala daerah yang berasal dari ASN. Bahwa dalam situasi yang terburuk, rendahnya legitimasi Penjabat Kepala Daerah dapat menimbulkan persoalan yang lebih serius berkaitan dengan karakteristik daerah konflik seperti Papua dimana aspek keamanan, khususnya berkaitan dengan potensi konflik yang sangat besar. 61. Bahwa penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang sentralistik tidak sejalan dengan UU Otonomi Daerah dan UU Otonomi Khusus Papua yang mengutamakan adanya peran dari pilar-pilar sistem Pemerintahan dan kebangsaan di daerah dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya. 62. Bahwa untuk menjamin efektivitas jalannya pemerintahan daerah, terdapat preseden bahwa Pemerintah Pusat telah pernah mengambil keputusan untuk memperpanjang masa jabatan kepala daerah, dalam hal ini terjadi dalam Perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X sebanyak 2 (dua) kali karena RUU Kekhususan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam proses pembahasan di DPR, yaitu selama 3 (tiga) tahun dari 2008- 2011 (melalui Keppres Nomor 86/P Tahun 2008), dan 2011-2012 (melalui Keppres Nomor 55/P Tahun 2011). Bahwa aturan hukum untuk perpanjangan masa jabatan kepala daerah juga telah ada yakni dengan terbitnya Permendagri Nomor 86/2017 yang di dalamnya diatur pada Pasal 148 ayat (1) bahwa “Kepala daerah yang diperpanjang masa jabatannya dua tahun atau lebih wajib Menyusun RPJMD”. 33 63. Bahwa dalam konteks Papua dan Papua Barat, yang merupakan wilayah otonomi khusus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 2 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua “UU Otsus Papua”, pertimbangan mengenai karakteristik daerah berikut potensi konflik yang sangat besar menjadi sangat penting dalam penentuan Penjabat Kepala Daerah atau Perpanjangan masa jabatan kepala daerah. 64. Bahwa masih dalam konteks daerah Papua dan Papua Barat berdasarkan Pasal 12 huruf a UU Otsus Papua mensyaratkan salah satunya adalah yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Walikota adalah Orang Asli Papua “OAP”. Tidak adanya persyaratan untuk Penjabat Gubernur adalah OAP dalam pengisian Penjabat Kepala Daerah di daerah Papua dan Papua Barat menyebabkan pasal a quo menjadi bertentangan dengan UU Otsus, di mana keberadaan UU a quo merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan bagi kekhususan daerah Papua dan Papua Barat. IV. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian UU yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 3. Menyatakan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 34 4. Menyatakan frasa “diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Tinggi Madya” dalam Pasal 201 ayat (10) dan frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” dalam Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta aturan hubungan wewenang pusat dan daerah yang harus memperhatikan kekhususan dan Keragaman daerah sebagaimana dijamin Pasal 18A UUD NRI 1945. 5. Menyatakan frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada konstitutional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai: a. diangkat melalui mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang demokratis yang diatur kembali dalam UU atau Perppu; b. Calon Penjabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat; c. Penjabat Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan Orang Asli Papua untuk Pejabat Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat; d. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan tokoh agama. e. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk;” f. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023; dan g. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat. 35 6. Menyatakan frasa “diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Tinggi Madya” dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada dan frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” dalam Pasal 201 ayat (11) UU Pilkada konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai: a. diangkat melalui mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang demokratis yang diatur kembali dalam UU atau Perppu; b. Penjabat Gubernur berasal dari Orang Asli Papua untuk Pejabat Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat; c. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan tokoh agama. d. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk; e. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023; dan f. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat.” 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 36 Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Komarudin; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eny Rochayati; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama A. Komarudin; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Eny Rochayati; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hana Lena Mabel; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Festus Menasye Asso; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes G. Raubaba; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Prilia Yustiati Uruwaya; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Penjelasan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 37 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 38 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 201 ayat (9), penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10), Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 201 ayat (9): Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 39 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Penjelasan Pasal 201 ayat (9): Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda. Pasal 201 ayat (10): Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 201 ayat (11): Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisli di Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta yang masa jabatanya akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022, memiliki hak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 201 ayat (9) beserta penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) sebagaiman diatur dalam UU 10/2016. Menurut para Pemohon, hal tersebut telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon terlanggar khususnya apabila dikaitkan dengan hak memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif sebagimana dijamin dalam UUD 1945 oleh karena adanya penunjukan kepala daerah yang berasal dari penjabat yang ditunjuk dan bukan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. 3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia Asli Papua yang berdomisili di Jayawijaya yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur hasil Pilkada 2018 yang seharusnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Namun oleh karena adanya Pasal 201 ayat (9) beserta penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) sebagaiman diatur dalam UU 10/2016 maka masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur akan digantikan oleh penjabat sampai dengan diselenggarakannya Pilkada 2024. Menurut para Pemohon, hal tersebut telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar khususnya apabila dikaitkan dengan hak 40 memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif sebagimana dijamin dalam UUD 1945 oleh karena adanya penunjukan kepala daerah yang berasal dari penjabat yang ditunjuk dan bukan yang berasal pilihan rakyat. 4. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI mengkualifikasikan dirinya sebagai warga negara Indonesia asli papua yang berdomisili di Kabupaten Yapen yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan oleh karena adanya Pasal 201 ayat (9) beserta penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) sebagaiman diatur dalam UU 10/2016 maka masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur akan digantikan oleh penjabat sampai dengan diselenggarakannya Pilkada 2024. Menurut para Pemohon, hal tersebut telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon terlanggar khususnya apabila dikaitkan dengan hak memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif sebagimana dijamin dalam UUD 1945 oleh karena adanya penunjukan kepala daerah yang berasal dari penjabat yang ditunjuk dan bukan yang berasal pilihan rakyat. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Selain itu, para Pemohon juga menjelaskan kualifikasinya, baik yang memiliki domisili di Jakarta, Jayawijaya maupun Yapen, sebagai pemilih. Dalam kualifikasi demikian para Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk terwujudnya pemerintahan yang efektif sebagimana dijamin dalam UUD 1945 karena adanya penunjukan kepala daerah yang berasal dari penjabat yang ditunjuk 41 dan bukan yang berasal dari pilihan rakyat. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan para Pemohon tentang potensi kerugian hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (9) beserta Penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, potensi kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 201 ayat (9) beserta Penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 merupakan konsekuensi dari Keputusan Pemerintah dan DPR untuk menunda pemilu kepala daerah supaya dapat diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024 membuka celah potensi pelanggaran konstitusi dalam hal ini terampasnya hak memilih dan kedaulatan rakyat; 2. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan, pemilihan secara demokratis, dan jaminan, persamaan dan kepastian hukum; 42 3. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Tinggi Madya” dalam Pasal 201 ayat (10) dan frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” dalam Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 bertentangan dengan aturan hubungan wewenang pusat dan daerah yang harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; 4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pokok permohonan di atas, sebagaimana tertuang dalam Petitum permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 2). Menyatakan Frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 3). Menyatakan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 4). Menyatakan Frasa “diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Tinggi Madya” dalam Pasal 201 ayat (10) dan frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” dalam Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, pemilihan secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945, dan Jaminan, Persamaan dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta aturan hubungan wewenang pusat dan daerah yang harus memperhatikan kekhususan dan Keragaman daerah sebagaimana dijamin Pasal 18A UUD NRI 1945; 5). Menyatakan Frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 konstitutional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai: 43 a. diangkat melalui mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang demokratis yang diatur kembali dalam UU atau Perppu; b. Calon Penjabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat; c. Penjabat Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan Orang Asli Papua untuk Pejabat Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat; d. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan tokoh agama. e. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk;” f. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023; dan g. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat. 6). Menyatakan frasa “diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari Jabatan Tinggi Madya” dalam Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016 dan frasa “diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama” dalam Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai: a. diangkat melalui mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang demokratis yang diatur kembali dalam UU atau Perppu; b. Penjabat Gubernur berasal dari Orang Asli Papua untuk Pejabat Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat; c. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan tokoh agama. d. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk; e. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023; dan f. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat.” [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara); 44 [3.10] Menimbang oleh karena pemasalahan permohonan para Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan para Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 pernah diajukan sebelumnya dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022. Setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 15/PUU- XX/2022 menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, para Pemohon a quo menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 18A UUD 1945. Selain itu, alasan yang diuraikan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo juga berbeda yakni pada pokoknya lebih menitikberatkan kepada penunjukan penjabat kepala daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta potensi masa jabatan penjabat kepala daerah di DKI Jakarta yang berpotensi melebihi waktu masa jabatan 45 kepala daerah definitif yakni dapat sampai lebih dari 2,5 tahun. Oleh karena itu, tanpa perlu menguraikan lebih detail ihwal perbedaan alasan pengajuan permohonan, dalam menguji konstitusionalitas Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016, telah ternyata para Pemohon selain menggunakan dasar pengujian yang berbeda, yaitu Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18A UUD 1945 juga menggunakan alasan yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya perbedaan dasar dan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan para Pemohon, telah cukup bagi Mahkamah untuk memberikan penilaian ihwal terpenuhi atau tidaknya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dalam pengajuan permohonan a quo. Terlebih lagi, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 beserta penjelasannya yang tidak dimohonkan dalam Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022. Oleh karena itu, terlepas dari secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.13] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan permohonan a quo, oleh karena norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon berkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, kesemuanya diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022. Dari ketiga putusan a quo, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 sebagian substansi yang dimohonkan para Pemohon adalah sama dengan norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo, yaitu norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016. Sekalipun Pemohon dalam Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 tidak memohonkan pengujian norma Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya, namun dalam pertimbangannya, karena keterkaitan substansi yang tidak dapat dipisahkan sama sekali, Mahkamah pun telah mempertimbangkan norma Pasal 201 46 ayat (9) UU 10/2016 dimaksud. Pertimbangan Mahkamah terhadap ketiga norma a quo dapat dibaca dalam Sub-paragraf [3.14.1], Sub-paragraf [3.14.2], dan Sub- paragraf [3.14.3] sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa pengaturan adanya penjabat gubernur/bupati/walikota untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 telah diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. Berdasarkan norma a quo, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan diangkat penjabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Untuk itu telah ditentukan pengisian Penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan Penjabat Bupati atau Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama; [3.14.2] Bahwa di era otonomi daerah saat ini, kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah sangat besar dalam mengambil keputusan pemerintahan sehingga kepala daerah memegang peran dan posisi sentral dalam memajukan daerahnya. Kepemimpinan kepala daerah dalam birokrasi memegang peran penting untuk menciptakan governance yang kuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, keberhasilan suatu pemerintah daerah di dalam menjalankan tugas-tugasnya sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Dalam doktrin universal hukum ketatanegaraan, pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara dan administrasi negara. Tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan, maka fungsi dari jabatan tersebut tidak dapat dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Berbagai instrumen hukum juga telah mengakomodir adanya pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kosong, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perangkat hukum tersebut juga telah diaplikasikan dalam praktik pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini. Justru dengan adanya pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, hak warga negara untuk mendapatkan layanan publik akan tetap terakomodir serta stabilitas politik dan keamanan daerah akan tetap terjaga. Sementara itu, terkait dengan kekhawatiran para Pemohon terhadap penjabat kepala daerah tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu daerah, Mahkamah mempertimbangkan bahwa legitimasi dalam konteks penjabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang 47 [vide Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016]. Oleh karena itu, meskipun secara terbatas makna legitimasi artinya memperoleh dukungan langsung dari pemilih, namun dalam perspektif yang luas, legitimasi dapat diperoleh dari undang-undang yang dibentuk oleh wakil rakyat yang merupakan representasi rakyat. Dengan demikian, dalam hal untuk mengisi penjabat kepala daerah yang merupakan keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang penjabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan bahkan mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka Mahkamah berpendapat pengisian penjabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan; [3.14.3] Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XX/2022, terkait dengan norma Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016, pertimbangan Mahkamah pada pokoknya adalah sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa dalam menjelaskan persoalan konstitusional norma yang didalilkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu mengenai pasal yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan” yang telah mengalami tiga kali perubahan, semula diatur dalam UU 1/2015 diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir diubah dengan UU 10/2016. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 48 Undangan (UU 12/2011), dinyatakan dalam Lampiran II ihwal “Ketentuan Peralihan” sebagaimana dimaktubkan pada angka 127 bahwa: “Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Artinya, sejalan dengan tujuan “Ketentuan Peralihan” tersebut, keberadaan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pada prinsipnya dimaksudkan untuk menuju pada kebijakan hukum Pilkada serentak nasional tahun 2024 karena telah ternyata masa jabatan kepala daerah tidak berakhir pada waktu yang sama sehingga perlu desain konstitusional yang dituangkan dalam materi muatan ketentuan peralihan agar dapat menghantarkan pada tujuan yang dimaksud. Oleh karenanya, berlakunya ketentuan peralihan tidak untuk selamanya namun bersifat transisional atau sementara dan sekali saja serta dengan memberi perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak karena berlakunya kebijakan hukum pilkada serentak nasional tahun 2024. Jika masa jabatan kepala daerah tidak sampai 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 162 UU 10/2016 maka kepala daerah yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang terdampak memeroleh kompensasi. Oleh karena itu pula jika masa jabatan kepala daerah tersebut pada akhirnya berkurang maka harus pula oleh ketentuan peralihan ditentukan pengaturan yang dapat menjamin tidak terjadinya kekosongan hukum. [3.13.2] Bahwa berkenaan dengan hak konstitusional para Pemohon dalam menentukan pilihan kepala daerah sesungguhnya telah diimplementasikan pada waktu penyelenggaraan Pilkada di masing-masing daerah sejalan dengan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam rangka mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Namun, tidak dilaksanakannya Pilkada berikut setelah masa jabatan kepala daerah berakhir untuk Pilkada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan agenda menuju kenormalan karena adanya kebijakan hukum Pilkada serentak nasional 2024, di mana hal demikian tidaklah melanggar hak konstitusional para Pemilih. Terlebih, Mahkamah telah pula menyatakan Pilkada serentak nasional adalah konstitusional sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020 pada Paragraf [3.18]. Oleh karena itu, bagi kepala daerah yang telah dipilih oleh para Pemohon dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 dan tidak diangkat sebagai penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan hukum jabatan kepala daerah hingga Pilkada serentak nasional 2024 sebagaimana dalil para Pemohon, bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Hal ini disebabkan sejatinya masa jabatan kepala daerah terpilih tersebut telah berakhir. Terlebih lagi, kepala 49 daerah yang berakhir masa jabatan pada 2022 dan tahun 2023 dan para pemilih telah mengetahui sedari awal desain pilkada serentak nasional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peralihan mulai dari UU 1/2015 yang diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir diubah dengan UU 10/2016. Sebagai ketentuan peralihan yang sifatnya transisional atau sementara, apabila ketentuan peralihan tersebut telah dilaksanakan maka untuk Pilkada selanjutnya kembali menerapkan keseluruhan ketentuan umum penyelenggaraan Pilkada, termasuk di dalamnya penentuan masa jabatan yang kembali pada ketentuan Pasal 162 UU 10/2016, yakni 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Demikian pula halnya jika terjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhalangan sehingga terjadi kekosongan jabatan telah pula ditentukan mekanisme normal pengisian jabatan yang kosong tersebut tidak lagi menggunakan ketentuan peralihan [vide Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 176 UU 1/2015 yang diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir diubah dengan UU 10/2016]. [3.13.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar pengisian jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2022 dan tahun 2023 diisi oleh kepala daerah terpilih yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi penjabat kepala daerah agar kebijakan di daerah dapat terus dilaksanakan sesuai dengan RPJP daerah dan penjabat yang bersangkutan dapat mempersiapkan pilkada serentak 2024, sehingga hak konstitusional para Pemohon tetap dijamin karena jabatan tersebut diisi oleh kepala daerah hasil pemilihan sebelumnya. Terkait dengan dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengisian penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada serentak nasional 2024 oleh pejabat pimpinan tinggi madya untuk jabatan gubernur [vide Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016] dan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan bupati/walikota [vide Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016] merupakan kebijakan pembentuk undang- undang. Mahkamah dapat memahami kebijakan dimaksud karena pada prinsipnya masa jabatan kepala daerah terpilih telah berakhir sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun demikian, dalam kaitan dengan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya untuk jabatan gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan bupati/walikota, Mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), yang menentukan jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama dimaksud adalah bagian dari jabatan pimpinan tinggi yang termaktub dalam ketentuan Bab V UU 5/2014 yang mengatur mengenai jabatan ASN [vide Pasal 19 ayat (1) UU 5/2014]. Dalam kaitan ini pula Mahkamah dapat memahami istilah yang para Pemohon gunakan dalam menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dengan menggunakan istilah “pejabat ASN”, padahal yang dimaksud adalah jabatan ASN. Lebih lanjut, UU 5/2014 menyatakan “Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dan Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengisian 50 Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) [vide Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2014]. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 34/2004 ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. “Jabatan di luar kepolisian" dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri. Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat (1) UU 5/2014]. Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif [vide Pasal 109 ayat (2) UU 5/2014]. Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama [vide Pasal 19 ayat (1) UU 5/2014]. Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Berkenaan dengan jabatan pimpinan tinggi tersebut, UU 5/2014 juga telah menentukan fungsinya yaitu:1) memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen; 2) pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan 3) keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN [vide Pasal 19 ayat (2) UU 5/2014]. Artinya, pejabat pimpinan tinggi madya yang diangkat sebagai penjabat gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang diangkat sebagai penjabat bupati/walikota harus dapat menjalankan amanat fungsi tersebut dalam 51 lingkup jabatannya, termasuk ketika diangkat sebagai penjabat gubernur/bupati/walikota, agar roda penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penjabat gubernur/bupati/walikota sebagai bagian dari jabatan ASN terikat pada asas- asas ASN dalam menjalankan fungsinya yang salah satunya adalah asas netralitas yakni setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dan menjadi tanggung jawab penjabat kepala daerah untuk menjamin terjaganya netralitas ASN tersebut. Bahwa dari semua hal tersebut di atas hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan posisi gubernur/bupati/walikota adalah tidak boleh mengangkat penjabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik. Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing sehingga masyarakat dapat mengapresiasi kepemimpinan penjabat tersebut meskipun kepemimpinannya hanya sementara. Terlebih lagi, penjabat gubernur/bupati/walikota harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam proses mengangkat penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah dan dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. Sehingga, dengan demikian akan menghasilkan para Penjabat Daerah yang berkualitas dalam memimpin daerahnya masing- masing untuk waktu sementara sampai adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024. Sementara itu, penerapan prinsip “secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dalam Sub-paragraf [3.14.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 April 2022, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.3] Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan 52 jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif. [3.14] Menimbang bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dalam Paragraf [3.13] yang pada pokoknya berasal dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 telah cukup jelas menjawab isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara a quo, menurut Mahkamah, para Pemohon seharusnya bisa memahami secara utuh ketiga putusan Mahkamah a quo sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon akibat penunjukan penjabat Kepala Daerah, tidaklah akan terjadi. Sebab, pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan guidelines terkait mekanisme dan prosedur penunjukan Kepala Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah. [3.15] Menimbang bahwa sekalipun para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan a quo lebih dikarenakan oleh adanya kepentingan para Pemohon sebagai pemilih yang tidak dapat mengawal terselenggaranya penunjukan penjabat kepala daerah yang demokratis, tidak ada legitimasi dari masyarakat terhadap penunjukan penjabat kepala daerah, adanya potensi pembangunan daerah yang tidak berkesinambungan dan tidak efektif akibat ditunjuknya penjabat kepala daerah, adanya potensi masa jabatan penjabat kepala daerah yang menggantikan melebihi masa jabatan kepala daerah definitif, serta adanya potensi tidak mempertimbangkan kekhususan untuk penjabat kepala daerah yang ditunjuk di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun, berdasarkan putusan-putusan Mahkamah tersebut, substansi norma Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasannya, Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 53 justru untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pengisian jabatan kepala daerah yang kosong dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka, dalam masa peralihan, sebagaimana salah satu substansi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, menegaskan perihal pengisian jabatan kepala daerah yang kosong merupakan keniscayaan dalam rangka menjamin tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. [3.16] Menimbang bahwa berkenaan dengan pengisian Penjabat Kepala Daerah pada masa peralihan (transisi) menuju penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional 2024, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menegaskan beberapa hal mendasar yang harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengisian penjabat kepala daerah. Hal tersebut harus dituangkan Pemerintah dengan menerbitkan peraturan pelaksana sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas. Pertimbangan mendasar tersebut antara lain: 1. Penjabat kepala daerah harus memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik; 2. Penjabat yang ditunjuk memenuhi kualifikasi dan syarat yang ditentukan undang- undang; 3. Pejabat yang berwenang dapat mengevaluasi penjabat kepala daerah setiap waktu (terus-menerus) dan dapat dilakukan penggantian apabila tidak mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik; 4. Pengisian penjabat tidak mengabaikan (memperhatikan) prinsip demokrasi dan pengisian berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel; 5. Penjabat kepala daerah merupakan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja untuk rakyat demi mencapai kemajuan daerah; 54 6. Dengan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu dipertimbangkan untuk memberi kewenangan kepada penjabat kepala daerah yang sama dengan kewenangan yang dimiliki kepala daerah definitif; 7. Penjabat kepala daerah harus memiliki kompetensi manajerial pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan daerah dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di daerahnya masing- masing; 8. Penjabat kepala daerah harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 9. Sebelum pengisian penjabat kepala daerah, terlebih dahulu dibuat pemetaan kondisi riil masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah, sehingga mampu menjalankan visi, misi, dan RPJP daerah bersangkutan. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pengisian penjabat kepala daerah sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.16] di atas, tidak terdapat keraguan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 telah mempertimbangkan secara komprehensif konstitusionalitas ketentuan peralihan menuju Pilkada Serentak Secara Nasional Tahun 2024. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. [3.18] Menimbang bahwa sebelum sampai pada kesimpulan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bagian Petitum permohonan a quo. Ihwal ini, para Pemohon dalam Petitum angka 2 memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan: frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945. Begitu pula dalam Petitum angka 3, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan “Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945. Namun di sisi lain, berkenaan dengan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan 55 Penjelasannya, pada Petitum angka 5 para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” dalam Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 konstitutional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai: a. diangkat melalui mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang demokratis yang diatur kembali dalam UU atau Perppu; b. Calon Penjabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan yang paling tinggi dari masyarakat; c. Penjabat Gubernur dan Bupati/Walikota merupakan Orang Asli Papua untuk Pejabat Kepala Daerah di Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat; d. Melalui proses penilaian yang mempertimbangkan usulan dan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, DPRD, Lembaga Masyarakat Hukum Adat, dan tokoh agama. e. Ada ketentuan yang jelas yang mengatur persyaratan-persyaratan sejauh mana peran, tugas dan kewenangan dari Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk;” f. Dapat memperpanjang masa jabatan kepala Daerah yang sedang menjabat dan/atau habis masa baktinya pada tahun 2022 dan 2023; dan g. Independen dan bukan merupakan merepresentasikan kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat. Dalam batas penalaran yang wajar, konstruksi perumusan petitum demikian, dapat dikatakan sebagai permohonan (petitum) yang saling bertentangan. Karena, di satu sisi para Pemohon menghendaki agar Mahkamah menyatakan Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945, sementara di sisi lain para Pemohon menghendaki Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Petitum demikian hanya dapat dibenarkan jika dibuat atau diformulasikan secara alternatif. Tidak hanya terhadap Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 dan Penjelasannya, petitum yang saling bertentangan juga terjadi dalam permohonan terhadap Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016. Dengan penyusunan petitum demikian, permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan. [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan a quo harus 56 dinyatakan kabur. Andaipun permohonan tidak kabur, quod non, berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.13] sampai dengan Paragraf [3.17] telah ternyata norma Pasal 201 ayat (9) dan Penjelasannya, Pasal 201 ayat (10) dan Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon adalah kabur; [4.4] Andaipun permohonan para Pemohon tidak kabur, quod non, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 57 Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul 58 ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani