37/PUU-XV/2017

# Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **Nomor Perkara**: [[37/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **Jenis Perkara**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Dalam proses identifikasi - **Tanggal Putusan**: 2017 - **Significance**: Medium - **File**: [[37 PUU 2017--UU_MD3-TIDAK_DITERIMA-telahucap-8Feb2018. Doc]]) [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] (Ketua) - [[Anwar Usman]] ## Perihal Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2014]] tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] ## Timeline - **2017-07-12**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2017-07-25**: Perbaikan permohonan diterima - **2018-02-08**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[010/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[118/PUU-XII/2014]] - [[15/PUU-XIII/2015]] - [[151/PUU-VII/2009]] - [[17/PUU-V/2007]] - [[20/PUU-V/2007]] - [[22/PUU-XIV/2016]] - [[25/PUU-XIII/2015]] ### Perkara yang Merujuk - [[36/PUU-XV/2017]] - [[40/PUU-XV/2017]] ## Dampak Putusan ### Status Putusan Putusan ini memiliki status **Tidak Dapat Diterima**. ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - di atas, dan berdasarkan [[Pasal 20]]A ayat (2) [[UUD 1945]] hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat merupakan hak yang bersifat khusus (spesifik) yang dimiliki oleh anggota [[DPR]] sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Nomor [[151/PUU-VII/2009]], bertanggal 3 Juni 2010, sehingga dalil Pemo... - huruf b halaman 38).. n. - Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai anggota [[DPR]] dalam Permohonan ini, Mahkamah berpendapat bahwa objectum litis permohonan para Pemohon adalah [[Pasal 184 ayat (4)]] UU 27/2009 yang menentukan batas minimum jumlah quorum adalah 3/4 dari jumlah anggota DPR... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Catatan Penting - Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam pengujian UU - Konsistensi dengan yurisprudensi [[Mahkamah Konstitusi]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman - [[45/PUU-IX/2011]] - Pengujian UU Kekuasaan Kehakiman ## Amar Putusan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa para Pemohon dan Pemohon perkara Nomor [[36/PUU-XV/2017]] dan perkara Nomor [[37/PUU-XV/2017]] tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing); 2. Menyatakan permohonan pengujian para Pemohon dan Pemohon perkara Nomor [[36/PUU-XV/2017]] dan perkara Nomor [[37/PUU-XV/2017]] ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan; 4. Menyatakan [[Pasal 79 ayat (3)]] dan Penjelasannya [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[MPR]], DPR, [[DPD]], dan [[DPRD]] tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Menyatakan [[Pasal 79 ayat (3)]] dan Penjelasannya [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014]] tentang [[MPR]], DPR, [[DPD]], dan [[DPRD]] tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 17 Tahun 2014]] tentang [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 29 ayat (1) huruf a]] - [[Pasal 9 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima**