37/PUU-XIX/2021

SALINAN PUTUSAN Nomor 37/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang diwakili oleh Ketua Pengurus WALHI bernama Nur Hidayati, beralamat di Jalan Sirsak Nomor 17, RT/RW 002/004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan Sekretaris Pengurus WALHI bernama Kholisoh, beralamat di Jalan P. Al Mustaqim, Mampang Prapatan II, RT/RW 003/002, Kelurahan Mampang Parapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Provinsi DKI Jakarta. selanjutnya disebut -------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim), yang diwakili oleh Ketua JATAM Kaltim bernama Pradarma Rupang, beralamat di Jalan Suwandi 5 Nomor 72 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; Sekretaris JATAM Kaltim bernama Teresia Jari, beralamat di Sebongkok Barat, RT/RW 014/004, Kelurahan Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupatem Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur; dan Bendahara JATAM Kaltim bernama Mareta Sari, beralamat di Sebongkok Barat, RT/RW 014/004, Kelurahan Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------- Pemohon II; 2 3. Nama : Nurul Aini; Alamat : Dusun Silirbaru, RT/RW 004/001, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur; selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------ Pemohon III; 4. Nama : Yaman; Alamat : Lingkungan Matras RT/RW 002/001 Desa Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------ Pemohon IV; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 6 April 2021, memberi kuasa kepada i) Asfinawati, S.H.; ii) Muhamad Isnur, S.H.I.; iii) Siti Rahma Mary Herwati, S.H., M.A.; iv) Ahmad Fauzi, S.H.; v) Aditya B. Santoso, S.H.; vi) Lasma Natalia Hillo Panjaitan, S.H., M.H.; vii) Gugun Kurniawan, S.H.; viii) Andi Muttaqien, S.H.; ix) Muhammad Busyrol Fuad, S.H.; x) Ronald Siahaan, S.H.; xi) Muhammad Irwan, S.H.; xii) Judianto Simanjuntak, S.H.; xiii) Rony Saputra, S.H., M.H.; xiv) Ade Wahyudin, S.H.I.; xv) Johny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H.; xvi) Yoel Andar Simanjuntak, S.H., M.H.; xvii) Abdul Wachid Habibullah, S.H., M.H.; xviii) Moh Soleh, S.H.; xix) Jauhar Kurniawan, S.H.; xx) Muh. Jamil, S.H.; xxi) Eti Oktaviani, S.H.; dan xxii) Indira Suryani, S.H., yaitu kuasa hukum dan/atau advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Lingkungan, beralamat di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jalan Diponegoro Nomor 74, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca Keterangan Presiden/Pemerintah; Mendengar dan membaca Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Presiden/Pemerintah; Memeriksa saksi dan ahli yang diajukan para Pemohon; 3 Memeriksa saksi dan ahli yang diajukan Presiden/Pemerintah; Membaca kesimpulan para Pemohon; Membaca kesimpulan Presiden; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 20 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21/PUU/PAN.MK/AP3/6/2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 26 Juli 2021 dengan Nomor 37/PUU- XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Agustus 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2021, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945”; (Bukti P-3) 4. Bahwa permohonan a quo adalah permohonan Pengujian Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 30 Juni 2020 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573]; 5. Maka dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan setidaknya ada 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: a) Ada hak konstitutional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh pemberlakukan undang-undang yang sedang diuji; 5 c) Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan terjadi; d) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa klasifikasi pemohon di atas juga diperluas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Perluasan tersebut terlihat dari klasifikasi kedudukan hukum Pemohon yang mengakomodir unsur pembayar pajak, asosiasi serta Organisasi Non Pemerintah (NGO)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan perhatian terhadap suatu undang- undang demi kepentingan publik, dan pemerintah daerah; Pemohon Badan Hukum Privat/Organisasi Non Pemerintah (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pemohon berbentuk badan hukum privat/Organisasi Non Pemerintah (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dan konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik, pelestarian lingkungan, pemenuhan hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, peduli terhadap keadilan sosial di industri pertambangan mineral dan batubara, serta merupakan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat berdasarkan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang karena adanya hubungan sebab akibat (causaal verband) berlakunya UU Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dirugikan; 6 6. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan); 7. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, dapat dibuktikan antara lain: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945; d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terhadap UUD 1945; e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 8. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu: a. berbentuk badan hukum atau yayasan; b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 7 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Organisasi Non Pemerintah (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan lingkungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, keadilan sosial serta perlindungan terhadap masyarakat; 10. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dan Pemohon II dalam memajukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, keadilan ekologis, keadilan sosial industri pertambangan, keadilan agraria serta pembelaan masyarakat di Indonesia telah secara terus-menerus dilakukan; 11. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, pelestarian hutan dan lingkungan, keadilan agraria, serta perlindungan masyarakat adat terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam anggaran dasar dan/atau akta pendirian Pemohon; 12. Bahwa Pemohon I adalah sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; (Bukti P-4) 13. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan permohonan Pengujian UU Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dibuktikan dengan tujuan pendirian lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar, yang berbunyi: 8 1) Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional; 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Selanjutnya Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan: a) Komunikasi dan informasi timbal balik di antara sesama Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah; b) Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup; c) Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam: menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas; 14. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon I, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, Pemohon I melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi: 1. Penyelamatan lingkungan hidup, 2. Pengorganisasian rakyat, 3. Pendidikan kritis, 4. Kampanye dan riset, 5. Litigasi, 9 6. Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan 7. Menggalang dukungan publik; 15. Bahwa sebagai organisasi lingkungan hidup, selama ini Pemohon I turut tetap berpegang pada prinsip pokok lahirnya organisasi WALHI (Pemohon I) yaitu independensi: bebas untuk ikut membangun, mencerdaskan dan terbentuknya Indonesia yang lebih sejahtera; 16. Bahwa hadirnya WALHI (Pemohon I) 40 tahun yang lalu adalah prakarsa dari masyarakat tanpa turut campur pemerintah dan Pemohon I ikut aktif merancang Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup yang kemudian memberi hak masyarakat berperan serta untuk ikut aktif membangun lingkungan hidup Indonesia, sehingga pembangunan bukan monopoli pemerintah tapi hak seluruh masyarakat bangsa, oleh karena itu cita-cita membangun bangsa indonesai yang didasari oleh Mukadimah Pembukaan UUD 1945 dengan tiga hal yang menjadi alasan membangun bangsa yakni melindungi warga negara, menyejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat; 17. Bahwa Pemohon I secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia dan terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber- sumber kehidupan rakyat. Untuk memudahkan terlaksananya visi dan misi organisasi, Pemohon I memiliki 28 eksekutif daerah WALHI yang terbagi dalam 5 Region, diantaranya Region Banumapa (5 eksekutif daerah WALHI Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua), Region DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur (5 eksekutif daerah WALHI), Region Kalimantan (4 eksekutif daerah WALHI Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan), Region Sulawesi (5 eksekutif daerah WALHI Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan) dan Region Sumatera (9 eksekutif daerah WALHI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung; 10 18. Bahwa Pemohon I melalui 28 eksekutif daerahnya telah berpartisipasi aktif dalam mendorong berbagai upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di daerah, antara lain: a) penyelamatan wilayah gunung Meratus dari kawasan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, b) mendorong pemenuhan hak lingkungan hidup bagi masyarakat di Nagan Raya dari proses penerbitan izin tambang emas, c) mendorong pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat oleh Walhi Sulawesi Tengah atas dampak kegiatan usaha tambang emas PT Citra Palu Mineral (PT CPM), d) memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat atas dampak kegiatan usaha tambang emas PT Citra Palu Mineral (PT CPM) oleh WALHI Sulawesi Tengah, e) Melakukan pendampingan terhadap para nelayan yang menolak tambang pasir di perairan Kodingareng, Makassar oleh WALHI Sulawesi Selatan, f) Memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat atas bagi nelayan di Pesisir Matras - Bangka atas atas kapal Pengisap pasir laut yang menyaring kandungan timah; 19. Bahwa Pemohon I juga selalu berpartisipasi dalam mendorong perekonomian nasional atas demokrasi ekonomi dengan berwawasan lingkungan, kepastian hukum, dan memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat dengan memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi, antara lain: a) Menerbitkan buku yang berjudul “Ecocide; Memutus Impunitas Korporasi”, buku ini dapat semakin memperkuat desakan agar negara tetap dan harus mengambil peran aktif untuk menuntut tanggung jawab atas kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan yang dilakukan aktor di luar negara (non state actor). Diterbitkan WALHI pada Mei 2019; https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Ecocida/Ecocide-Web.pdf (Bukti P-55); b) Menerbitkan Laporan Penelitian “Analisis Pengaruh Rencana Pembangunan Proyek Prioritas Jalan Trans Papua (MP-31) 11 Terhadap Aspek Sosial-Ekologis Papua”, Juni 2021 (https://www.walhi.or.id/analisis-pengaruh-rencana-pembangunan- proyek-prioritas-jalan-trans-papua-mp-31-terhadap-aspek-sosial- ekologis-papua) (Bukti P-56); c) Menerbitkan Kertas Posisi WALHI “RUU Cipta Kerja: Cilaka Cipta Investasi, Perkeruh Kondisi Krisis Multidimensi” pada saat proses pembahasan RUU Cipta Kerja, 2020 (https://www.walhi.or.id/ruu- cipta-kerja-cilaka-cipta-investasi-perkeruh-kondisi-krisis- multidimensi) (Bukti P-57); d) Menerbitkan Laporan Peneliti 2021 “Menelan Hutan Indonesia Hutan dan Pesisir”, Maret 2021 (https://www.walhi.or.id/uploads/buku/2021-03-Swallowing- Indonesias-forests-Bahasa-Indonesia.pdf) (Bukti P-58); 20. Bahwa dengan kerja-kerja Pemohon I selama ini dalam mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena hilangnya peran dan hak Pemohon I, terutama peran pemohon I melalui WALHI daerah dikarenakan kewenangan pemerintah daerah berpindah kepada kewenangan pemerintah pusat, sehingga peran WALHI di daerah tidak dapat berjalan; 21. Pemohon I melalui 28 eksekutif daerah WALHI yang terbagi dalam 5 Region juga berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena dengan adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR dalam undang-undang a quo, partisipasi Pemohon I dalam dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi partisipasi semu, bahkan Pemohon I berpotensi kehilangan haknya untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam proses evaluasi KK dan PKP2B yang perpanjangannya dijamin undang-undang a quo; 22. Pemohon I juga berpotensi mengalami kerugian konstitusional untuk mengembangkan diri dan mendapatkan rasa aman dengan diaturnya ancaman pidana karena melakukan penolakan terhadap kegiatan usaha pertambangan demi menjaga lingkungan hidupnya supaya tetap baik dan sehat; 12 23. Bahwa Pemohon II adalah suatu badan hukum perdata yang berbentuk Perkumpulan berdasarkan Akta Notaris No. 09 pada 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Erika Siluq, S.H., M.Kn., Notaris Kota Samarinda, telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0012809.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 02 November 2015, dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 04 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Erika Siluq, S.H., M.Kn, Notaris Kota Samarinda yang telah mendapatkan persetujuan perubahan berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0000621.AH.01.08.Tahun 2020, tanggal 13 Juli 2020; (Bukti P-5) 24. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon II dalam mengajukan Permohonan Pengujian UU Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dibuktikan dengan tujuan pendirian lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar, yang berbunyi, "Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan Gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan minyak dan gas"; 25. Bahwa dalam Pasal 5 dinyatakan untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut, Pemohon II menjalankan kegiatan sebagai berikut: 1) Melakukan Pendidikan dan penyadaran publik; 2) Melakukan penelitian-penelitian; 3) Menggalang solidaritas; 4) Melakukan pengorganisasian masyarakat; 5) Melakukan upaya advokasi hukum yang diperlukan; 26. Bahwa keberadaan dan peran Pemohon II dalam mendorong perbaikan kepentingan publik, masalah hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan isu-isu keadilan sosial di industri pertambangan telah diakui eksistensinya secara publik. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pemberitaan media-media terkemuka yang memuat pandangan dan pendapat Pemohon II: 13 - Berita berjudul “Gubernur Terima Laporan Jatam” yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 20 Agustus 2015 – “Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menerima satu berkas laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, tentang dugaan pelanggaran Amdal angkutan batubara yang dilakukan PT Fajar Sakti Prima (FSP) yang merupakan anak perusahaan PT Bayan Resources yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kedang Kepala, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Rab, 19 Agustus 2015….” (https://kaltimprov.go.id/berita/gubernur-terima- laporan-jatam-) (Bukti P-6); - Berita berudul “Korban Tewas Bertambah, 10 Tambang Batu Bara Ditutup” yang diterbitkan oleh Tempo.co pada 18 Desember 2015 – “(Gubernur Kalimantan Timur) Awang mendengar kematian Mulyadi dari LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur. Dia langsung memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur Amrullah dan penjabat Bupati Kutai Kartanegara Chairil Anwar serta kepolisian untuk mengecek langsung ke lapangan….” - “…, Pemerintah Kalimantan Timur memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencabut izin operasional sepuluh perusahaan tambang batubara tersebut. Antara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.” “Instruksi penutupan perusahaan tambang batubara itu disampaikan Awang Faroek Ishak dalam konferensi pers di Lamin Etam, kantor Gubernur di Samarinda, Kamis malam, 17 Desember 2015.” (https://bisnis.tempo.co/read/728848/korban-tewas-bertambah-10- tambang-batu-bara-ditutup) (Bukti P-7); - Berita berjudul “40 Hari Tanpa Penjelasan Pemerintah dan Kepolisian, JATAM Kaltim & LBH Samarinda Lapor dan Tagih Penyelesaian Kasus Anak Tewas di Lubang Tambang” yang diterbitkan Jatam pada 19 November 2020 (https://www.jatam.org/40-hari-tanpa-penjelasan- 14 pemerintah-dan-kepolisian-jatam-kaltim-lbh-samarinda-lapor-dan- tagih-penyelesaian-kasus-anak-tewas-di-lubang-tambang) (Bukti P- 8); 27. Pemohon II berpartisipasi aktif dalam perencanaan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Raperda RTRW Kaltim) pada tahun 2015 s.d. 2016. Dalam proses penyusunan Raperda RTRW Kaltim tersebut, Pemohon II bersama-sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kaltim mengajukan protes perluasan area tambang dari sekitar 5 juta hektar menjadi 8 juta hektar dalam Raperda RTRW Kaltim. Bahwa hasil dari masukan yang disampaikan oleh Pemohon II bersama-sama dengan KMS Kaltim tersebut adalah dikembalikannya luas tambang ke angka sekitar 5 juta hektar; 28. Pemohon II melakukan advokasi beserta dengan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya salah satunya dengan diinisiasinya moratorium perizinan. Moratorium perizinan sangat penting dilakukan dalam membendung laju krisis lingkungan hidup dan sebagai upaya mitigasi krisis iklim akibat alih fungsi lahan tak terkendali. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menginisiasi kebijakan daerah tentang moratorium perizinan tambang, yakni melalui Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur; 29. Bahwa tidak hanya itu, Pemohon II juga turut menyuarakan lahirnya sejumlah regulasi yang relevan dan memiliki peran penting dalam menekan laju kerusakan lingkungan hidup diantaranya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pascatambang; 30. Bahwa Pemohon II berpartisipasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan tetap 15 menjunjung nilai nasionalisme. Pemohon II berpartisipasi dalam penolakan perpanjangan PKP2B Tanito Harum yang proses perpanjangan kontraknya di protes oleh KPK dan Menteri BUMN karena merugikan negara; 31. Bahwa Pemohon II juga terlibat dalam evaluasi perusahaan-perusahaan yang kontraknya akan berakhir dengan upaya melakukan permohonan informasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan kontrak PKP2B dan hasil evaluasi dari kementerian ESDM terkait dengan kontrak-kontrak tersebut; 32. Bahwa berdasarkan kegiatan yang dilakukan Pemohon II, Pemohon II berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena dengan adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang diberikan undang-undang a quo, partisipasi Pemohon I dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi partisipasi semu, Pemohon I berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam proses evaluasi KK dan PKP2B karena perpanjangannya telah dijamin undang-undang a quo; 33. Pemohon II juga berpotensi mengalami kerugian konstitusional untuk mengembangkan diri dan mendapatkan rasa aman dengan diaturnya ancaman pidana karena melakukan penolakan terhadap kegiatan usaha pertambangan demi menjaga lingkungan hidupnya supaya tetap baik dan sehat; 34. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian Para Pemohon merupakan kepentingan publik yang berhubungan dengan persoalan kelestarian lingkungan, penyelamatan alam, dan praktik kriminalisasi masyarakat yang bukan hanya menyangkut kepentingan Pemohon I dan Pemohon II yang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan tersebut, namun persoalan ini merupakan persoalan universal; 35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II secara nyata dan/atau berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendorong perekonomian nasional atas demokrasi ekonomi dengan berwawasan lingkungan, kepastian hukum, memajukan 16 dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman akibat pasal-pasal undang-undang a quo yang dimohonkan pengujiannya; Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia: 36. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang-perseorangan, Warga Negara Republik Indonesia, petani, anggota masyarakat, dan merupakan pihak yang memiliki sumber penghidupan di dalam dan di sekitar wilayah pertambangan. Pemohon III dan Pemohon IV telah secara langsung atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya atau terkena dampak atau dirugikan akibat keberadaan pasal-pasal a quo; 37. Pemohon III merupakan warga Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi (Bukti P-9). Pada awal Januari 2020 bersama warga lainnya membangun tenda perjuangan tolak tambang di salah satu titik kampung halaman mereka (Dusun Pancer), Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini dilakukan dalam rangka memprotes meluasnya kegiatan pertambangan di areal Gunung Salakan, Banyuwangi; 38. Bahwa Pemohon III dan warga melakukan penolakan tambang karena berdekatan dengan tempat tinggal dan ruang hidup warga. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari aktivitas tambang dibuang ke Pulau Merah dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup parah; 39. Bahwa perjuangan penolakan tambang yang dilakukan oleh Pemohon III bersama warga mendapatkan tindakan represi dari aparat kepolisian. Pada pertengahan Juni 2020, Pemohon III beserta sejumlah warga mendapat surat panggilan dari Polres Banyuwangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi terlapor dalam perkara dugaan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Surat Panggilan Polisi Nomor: S.PGL/329/IV/2020/SATRESKRIM (hingga permohonan ini didaftarkan, Pemohon III masih berstatus sebagai saksi terlapor); (Bukti P-10) 40. Bahwa Pemohon IV adalah warga Lingk. Matras, Desa Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka (Bukti P-11) yang sehari-hari 17 bekerja sebagai Ketua Nelayan Tradisional Pesisir Matras-Pesaren Kabupaten Bangka, Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat; 41. Bahwa wilayah tangkap nelayan tradisional pesisir Matras-Pesaren terganggu atas kehadiran Kapai Isap Pasir INDOSIAM PHUKET 1 dan Kapal Isap Pasir SOR CHOKEDEE yang melakukan aktivitas penambangan timah; 42. Bahwa Pemohon IV dan para nelayan tradisional pesisir Matras-Pesaren melakukan aksi penolakan terhadap aktivitas penambangan timah tersebut pada tanggal 13 Desember 2020 dengan cara mengusir kapal tersebut dari wilayah tangkap nelayan; 43. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Pemohon IV serta 12 orang nelayan tradisional Matras-Pesaren Kabupaten Bangka mendapat surat undangan klarifikasi Nomor: 2020 B/230/XII/2020/ Dit Polairud dari DirPolairud Polda Babel atas proses penyelidikan terhadap perkara tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-12); 44. Bahwa Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara a quo menyebabkan kerugian hak konstitusional terhadap Pemohon III dan Pemohon IV untuk mengembangkan diri dan mendapatkan rasa aman sebagai warga negara dengan mengalami ancaman kriminalisasi karena melakukan penolakan terhadap kegiatan usaha pertambangan demi menjaga lingkungan hidupnya supaya tetap baik dan sehat; 45. Pemohon III dan IV juga adalah warga negara yang tinggal di daerah dan selama ini aktif memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pemerintah daerah, sehingga Pemohon III dan IV berpotensi dan akan mengalami kerugian konstitusional dengan akses yang semakin jauh melalui pemerintah pusat; 46. Bahwa Pemohon III dan IV berpotensi mengalami kerugian konstitusional karena dengan adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang diberikan undang-undang a quo, partisipasi Pemohon III dan IV dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi partisipasi semu, bahkan Pemohon III dan IV berpotensi kehilangan hak 18 konstitusionalnya untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam proses evaluasi KK dan PKP2B karena perpanjangannya telah dijamin undang-undang a quo; 47. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon III dan Pemohon IV secara nyata dan/atau berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendorong perekonomian nasional atas demokrasi ekonomi dengan berwawasan lingkungan, kepastian hukum, memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman akibat pasal-pasal undang-undang a quo yang dimohonkan pengujiannya; 48. Bahwa dengan demikian, keberadaan undang-undang a quo terkhusus pasal-pasal yang diujikan secara faktual atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Kehadiran undang- undang a quo dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Para Pemohon dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong perlindungan lingkungan, perbaikan hak asasi manusia, mendorong keadilan sosial di industri pertambangan, keadilan distribusi sumber daya alam, serta perlindungan masyarakat di Indonesia; 49. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Sehingga, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo terhadap UUD 1945. III. Alasan-Alasan Permohonan III.1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan“ dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), 19 Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, dan jaminan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. 1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” 2. Bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.” 3. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 4. Bahwa Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”; 5. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 6. Bahwa Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 7. Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum, perlakuan yang sama di muka hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan ciri pokok dari Negara Hukum sebagaimana 20 dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, di mana hal ini merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan; 8. Bahwa hal tersebut selaras dengan konsepsi negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) adanya peradilan tata usaha negara. Sedangkan ciri penting negara hukum (the rule of law) menurut A.V. Dicey, adalah adanya: (1) supremacy of law, (2) equality of law, (3) due process of law; 9. Bahwa asas kepastian hukum salah satunya mengandung pengertian bahwa hukum haruslah dapat diprediksi, atau memenuhi unsur prediktabilitas, sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan; 10. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law (moralitas hukum) di antaranya yaitu: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti; oleh rakyat biasa. Fuller juga menanamkan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya; 11. Bahwa selain kepastian hukum, ciri negara hukum yang penting adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia; 12. Bahwa salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam bingkai negara hukum tersebut adalah jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu, keberadaan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berada dalam ruang lingkup BAB XA UUD 1945 kian menegaskan keberadaannya sebagai bagian dari hak asasi manusia; 13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), disebutkan bahwa, “Setiap orang, sebagai anggota 21 masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”. (Bukti P-13) Ketentuan ini yang menjadi dasar dari adanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara sebagaimana kemudian dicantumkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini kemudian diperkuat melalui Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”; (Bukti P-14) 14. Bahwa Terkait Penguasaan oleh Negara dalam pengeloaan sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 85/PUU-XI/2013 bertanggal 18 Februari 2015 menegaskan pengusaaan oleh Negara dalam hal-hal yaitu: kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad) 15. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004, Mahkamah Lebih lanjut menjelaskan perihal bagaimana fungsi pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) itu dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan: "Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenanganannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi Pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (behersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber- sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya 22 kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pegawasan oleh negara (toezichtthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat; [Vide hal 334] 16. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, hak untuk mendapatkan kepastian hukum adil, dan jaminan bahwa penguasaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,dan berwawasan lingkungan menjadi krusial dalam kaitannya dengan hilangnya frasa “dan/atau pemerintah daerah” dalam penguasaan pertambangan mineral dan batubara” dari ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti P-15), sehingga berbunyi: “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Terutama kemudian penghilangan peran daerah pada seluruh aspek penguasaan termasuk dalam kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad) dimana pada Pasal 4 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan: “Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.” 17. Bahwa, dengan hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral batubara kepada pemerintah pusat, maka Pemohon dan masyarakat lain yang selama ini berjuang melalui Pemerintah Daerah akan lebih susah, jauh dan membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal untuk melakukan partisipasi memperjuangkan hak kolektif untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, kepastian hukum yang adil kebijakan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Pemohon II yang tinggal di Kalimantan Timur, Pemohon III yang tinggal Banyuwangi Jawa Timur, dan Pemohon IV yang tinggal di Bangka 23 Belitung, termasuk Pengurus-Pengurus Daerah ada Pemohon I harus selalu pergi ke Jakarta untuk memperjuangkan hak lingkungan hidupnya yang berkaitan dengan permasalahan pertambangan minerar dan batubara, termasuk untuk memperoleh keadila jika hendak mengajukan gugatan-gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Negeri haruslah pergi ke Jakarta dan menjalani persidangan secara terus menerus di Jakarta. 18. Bahwa jika melihat Pengaturan Pasal-Pasal dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf t, Pasal 9 ayat (2), Pasal 17A ayat (2) dan (3), Pasal 17 B, Pasal 22 A, Pasal 31A ayat (2) dan (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 104A, Pasal 108, Pasal 112 UU Pertambangan dan Mineral a quo, sebenarnya pembuat Undang-Undang mengakui dan membuat penormaan bahwa Pemerintah Daerah terlibat dalam peran kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad), tetapi hal ini tidak diakui dalam Pasal 4 ayat (2) dan rasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan“ dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara a quo. Ini tentu bertentangan dengan Pasal Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil: 19. Bahwa Para Pemohon tidak berkeberatan dengan Frasa “Pengaturan” dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang penguasaannya hanya oleh Pemerintah Pusat mengingat argumentasi dan juga dasar-dasar yang tertuang dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun·2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang diterbitkan oleh DPR RI Pada Tahun 2018 yang dituangkan dalam Surat Ketua DPR RI Nomor LG/0724/DPR RI/IV/2018 bertanggal 11 April 2018 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia; 20. Bahwa, pengawasan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di bidang pertambangan mineral batubara kepada pemerintah pusat yang akan lebih susah dan jauh aksesnya dari daerah dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan); 21. Bahwa, dengan menghilangkan peran pemerintah daerah dalam pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan kebijakan akan melanggar asas keterbukaan, yaitu asas pemerintahan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dengan beralihnya kewenangan kepada pemerintah pusat, maka masyarakat di daerah akan jauh dan sulit untuk mengakses informasi terkait dengan kebijakan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat yang jaraknya sangat jauh dari daerah; 22. Bahwa, dengan tidak adanya peran daerah dalam pengawasan, pengurusan, pengelolaan dan kebijakan juga bertentangan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri, karena tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan control masyarakat kepada pemerintah menjadi kuat dan nyata; 23. Bahwa Bagir Manan dalam “Menyongsong Fajar Otonomi Daerah” (2004:3) menegaskan sejarah ketatanegaraan RI sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan negara. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonom yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, merasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari RI; 24. Bahwa pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah turut menjadi salah satu isu dan instrumen reformasi, hal ini dapat terlihat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XV/MPR/1998 tentang 25 Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang di dalam Pasal 6 sebagai berikut: “Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan kesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat” (Bukti P-16) 25. Bahwa desentralisasi dan otonomi daerah juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sekaligus dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah juga sebagai sarana mendekatkan masyarakat dalam partisipasi politik, khususnya terkait dengan penentuan kebijakan pemerintah daerah, karena tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subyek yang ikut serta dalam menentukan kebijakan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat daerah; Bahwa penghapusan frasa “dan/atau pemerintah daerah’’ dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU a quo telah merendahkan harga diri masyarakat daerah terutama Pemohon 1 melalui Pengurus- pengurus di daerah, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 akibat terbatas atau hilangnya ruang partisipasi yang bermartabat bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya, serta berpotensi memandulkan daya prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat di daerah, melemahkan tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya. Akhirnya semua tergantung pada perhatian dan “anugerah” pemerintah pusat; Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015, poin 3.12.3 halaman 197 menyatakan, “Bahwa pembentuk UUD sejak awal telah menyadari, NKRI yang memiliki wilayah sangat luas tidak mungkin bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan 26 pemerintah di daerah yakni pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan pemerintahan di daerah tersebut dengan prinsip otonomi daerah, juga dimaksudkan agar terjaga keutuhan NKRI. Kehadiran daerah-daerah sudah ada sebelum Republik Indonesia lahir, suara mereka dalam membahas kemaslahatan pemerintahan di daerah tak seyogianya dikesampingkan. Pada era Orde Baru yang berkarakteristik sentralistik, tanggung jawab daerah dalam membangun wilayah dan masyarakatnya melemah, demikian pula partisipasi masyarakatnya yang disebabkan oleh terbatas atau tiadanya ruang partisipasi yang bermartabat bagi mereka dalam ikut menentukan atau tiadanya ruang partisipasi yang bermanfaat bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya. Semua tergantung pada perhatian dan anugerah pemerintah pusat. Oleh karena itu, reformasi mendukung lahirnya komitmen kehadiran otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi”; 26. Bahwa dengan demikian, dalam konteks penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah, turut membuka ruang atas hak partisipasi masyarakat untuk ikut serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, sehingga jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 pula terpenuhi; 27. Bahwa hak untuk berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Prinsip 23 World Charter for Nature (1982) terdiri dari dua komponen penting, yaitu hak untuk didengarkan dan hak untuk mempengaruhi keputusan semakin dekat implementasi pemenuhannya. Prinsip 25 World Charter for Nature (1982) berbunyi: “All persons, in accordance with their national legislation, shall have the opportunity to participate, individually or with others, in the formulation of decisions of direct concern to their environment, and shall have access to means of redress when their environment has suffered damage or degradation.” (Bukti P-17) dalam terjemahan bebas diartikan: “Semua orang, sesuai dengan perundang- undangan nasional mereka, harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, secara individu atau dengan orang lain, dalam perumusan keputusan yang berkaitan langsung dengan lingkungan mereka, dan harus memiliki akses ke sarana pemulihan ketika lingkungan mereka mengalami kerusakan atau degradasi”; 28. Bahwa sebagai bentuk perwujudan desentralisasi penguasaan sumber daya alam, dalam hal ini sektor mineral dan batubara, apabila merujuk pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 27 Tahun 2009, telah turut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan mineral dan batubara. Dengan pengelolaan diletakkan di tingkat daerah, maka hak masyarakat yang disebut sebagai “the rights to be heard and the right to affect decisions” menjadi lebih mudah dan dekat dengan warga negara di wilayah tersebut; 29. Bahwa keberadaan Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan“ dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara a quo yang menghilangkan frasa “dan/atau pemerintah daerah”, turut menghapus dan mengubah ketentuan- ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan mineral dan batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 142, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B, Pasal 173C; 30. Bahwa selama ini, kewenangan pemerintah daerah dalam fungsi kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan perrtambangan mineral dan batubara berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat khususnya Para Pemohon. Dengan demikian, keberadaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) undang-undang a quo turut menghilangkan kepentingan Para Pemohon khususnya hak atas partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Prinsip 23 World Charter for Nature (1982) yang terdiri dari dua komponen penting, yaitu hak untuk didengarkan dan hak untuk mempengaruhi keputusan semakin dekat implementasi pemenuhannya; 31. Bahwa mempertimbangkan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Para Pemohon, semangat pengaturan penguasaan kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad) dalam pertambangan mineral dan batubara yang sentralistik tersebut berpotensi menyulitkan penyampaian aspirasi Para Pemohon, tidak terkecuali Pemohon I dan Pemohon II. 28 Mengingat, partisipasi Para Pemohon akan lebih baik diterima ketika suatu pemerintahan menggunakan sistem yang terdesentralisasi; (Bukti P-19) 32. Bahwa melalui sistem yang tersentralisasi, maka variasi lokal akan semakin tergerus akibat standarisasi terpusat yang dipaksakan. Hal ini akan mengancam keberagaman yang lahir untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan. Menurut Murray Bookchin dalam “The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy” (1982), kestabilan ekologi pada dasarnya, bukan dari homogenitas, melainkan kompleksitas dan variasi. Namun dengan adanya sistem yang tersentralisasi, kestabilan ekologi tidak akan tercapai, sebab segalanya diatur oleh sistem yang menampik keberagaman; 33. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” undang-undang a quo mengakibatkan daya prakarsa pemerintah daerah untuk melindungi wilayahnya dalam membendung laju krisis lingkungan hidup dan krisis iklim dengan menerbitkan sejumlah peraturan daerah tersebut tidak lagi bisa diterapkan dengan baik sehingga turut serta menghilangkan partisipasi masyarakat di daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 34. Bahwa keberadaan Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara a quo yang telah menghapus frasa “dan/atau pemerintah daerah’’ selain merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, juga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon III dan IV sebagai masyarakat terdampak tambang. Dengan penguasaan diletakkan di tingkat pusat, maka akses masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya menjadi lebih sulit. Selain itu para pemohon juga kesulitan dalam melakukan pemantauan terhadap penguasaan pertambangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat; 35. Bahwa pengujian Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan“ dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara a quo oleh para Pemohon merupakan upaya untuk 29 mengembalikan konsepsi pemberian otonomi daerah dalam konteks penguasaan mineral dan batubara pada posisi yang sebenarnya sebagaimana fungsi otonomi daerah untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat guna meningkatkan peran serta masyarakat di daerah dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat untuk memperjuangkan haknya, sebagaimana jaminan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; 36. Bahwa keberadaan Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan“ dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara a quo yang telah menghapus frasa “dan/atau pemerintah daerah’’ bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kenadirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 37. Bahwa, prinsip-prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional salah satunya adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertambangan mineral batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 memiliki konsekuensi hukum yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian dari perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan konsep efisiensi berkeadilan; 38. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 menyatakan efisiensi berkeadilan di tingkat mikro ekonomi dan tingkat makro ekonomi didasarkan pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk kesejahteraan sosial, dan bukan untuk efisiensi pemilik modal ataupun persaingan bebas (free fight liberalism) yang bercirikan “siapa kuat itu yang menang”; 39. Bahwa, penyelenggaran pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada pemerintah pusat bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan yang merugikan kepentingan masyarakat di daerah karena 30 penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif dan efisien, karena berada jauh dari kegiatan pertambangan yang ada di daerah dan menghilangkan keefektivitasan dan efisiensi masyarakat dalam berpartisipasi dalam demokrasi ekonomi; 40. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, materi muatan peraturan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan“ dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara a quo yang telah mengalihkan kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batubara telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon baik secara aktual maupun potensial, karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang selanjutnya harus dinyatakan inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai penguasaan mineral dan batubara dijalankan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah daerah; 41. Bahwa dengan inkonstitusionalnya Pasal 4 ayat (2) dan (3) undang- undang a quo, menyebabkan norma Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B dan Pasal 173C UU a quo secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; III.2 Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara tentang Jaminan Tidak Adanya Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan Pada WIUP, WIUPK, atau WPR Bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 42. Bahwa terkait ketentuan pemanfaatan ruang dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur sebagai berikut: Pasal 17A ayat (2): 31 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan. Pasal 22A: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan. Pasal 31A ayat (2): Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 172B ayat (2): Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya. 43. Bahwa Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; 44. Bahwa Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 45. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; 46. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya, jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam UUD 1945 diberikan seiring dengan perkembangan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, yaitu: a. pertama kali mendapatkan pengakuan secara kuat sebagai hak asasi manusia melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 13 November 1998, sebagai bagian dari hak kesejahteraan (Bukti P-25); b. selanjutnya, hak atas lingkungan hidup diakui sebagai bagian dari hak untuk hidup melalui UU HAM yang disahkan pada 23 September 1999; 32 c. kemudian pada 18 Agustus 2000, pasal-pasal tentang HAM termasuk hak atas lingkungan hidup disahkan dalam Amandemen Kedua UUD 1945 melalui Sidang Tahunan MPR RI; 47. Bahwa oleh sebab konstitusionalisasi norma lingkungan hidup dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, Jimly Asshidiqie (2009) berpandangan bahwa segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan ini; 48. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 secara umum dapat diturunkan menjadi hak-hak turunan (derivatif) yang akan menentukan sejauh mana kualitas hak atas lingkungan dapat terpenuhi (Agung Wardhana, 2012). Terdapat dua aspek yang membentuk hak atas lingkungan tersebut yaitu aspek substantif dan aspek prosedural; (Bukti P-26) 49. Bahwa aspek substantif dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat salah satunya adalah hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak dan hak untuk sehat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berbunyi, “the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing and to the continuous improvement of living conditions,” yang telah disahkan melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). (Bukti P- 27) Dalam realisasinya, standar hidup yang layak dan hak untuk sehat dapat terwujud ketika terdapat perlindungan dari kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan; 50. Bahwa aspek substantif dari hak atas lingkungan (substantive right to environmental quality) diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang berhak 33 atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Tafsir sistematis dari aspek substantif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Bukti P-28) 51. Bahwa menurut Aarhus Convention, aspek prosedural adalah hak-hak yang bersifat prosedural atau menjadi elemen penunjang dalam mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan secara substansial. (Bukti P-29) Aspek prosedural hak atas lingkungan (procedural rights) diatur salah satunya dalam Pasal 65 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”; 52. Bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan hak untuk berpartisipasi merupakan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk hak untuk menolak (right to say no) setiap kegiatan usaha yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan hak untuk mendapatkan akses keadilan adalah hak masyarakat menggunakan forum-forum yang tersedia untuk meminta 1) pemulihan hak; 2) penghentian kegiatan atau perubahan kebijakan (cession); dan/atau 3) reparasi (reparation) yang dapat berupa restitusi (restitution), kompensasi (compensation) dan pemuasan (satisfaction) atas kerugian lingkungan akibat kebijakan atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungannya; 53. Bahwa dalam upaya pemenuhan aspek prosedural dari hak atas lingkungan, Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 juga telah memberikan jaminan akses partisipasi bagi setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Selain itu, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 juga memberikan jaminan akses keadilan bagi setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam mewujudkan dan mendapatkan 34 lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, pemenuhan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 memiliki keterkaitan yang erat dan tidak terpisahkan dengan pemenuhan Pasal 27C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; 54. Bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi krusial dalam kaitannya dengan pengaturan terkait ruang dan kewilayahan, sebagaimana dinyatakan dalam Naskah Akademik RUU Penataan Ruang Tahun 2005 bahwa “pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kesatuan ruang itu sendiri merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup”. (Bukti P-30) 55. Bahwa oleh karena hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki keterkaitan erat dengan ruang dan kewilayahan, maka penataan ruang juga diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup yang termanifestasikan dalam asas-asas penyelenggaraan penataan ruang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), di antaranya: (Bukti P-31) (1) Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan (Pasal 2 huruf b UU Penataan Ruang); dan (2) Asas keberlanjutan, yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang (Pasal 2 huruf c UU Penataan Ruang); 56. Bahwa UU Pertambangan Mineral dan Batubara membagi wilayah pertambangan di Indonesia menjadi: (1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); 35 (2) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat; 57. Bahwa Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian memberikan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR. Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dalam usaha pertambangan tersebut dapat dijelaskan dalam dua kondisi sebagai berikut: (1) Adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam WIUP Mineral logam dan Batubara, WIUPK, dan WPR yang telah ditetapkan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 17A ayat (2) jo. Pasal 22A jo. Pasal 31A ayat (2)); serta (2) Adanya jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang saat ini telah diberikan izin dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR dan telah melalui proses delineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan (Pasal 172B); 58. Bahwa patut untuk dipahami, setiap kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pertambangan mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang mana kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun. Pada praktiknya di lapangan, kegiatan pertambangan menimbulkan dampak pada lingkungan hidup berupa perubahan bentang alam; penurunan tingkat kesuburan tanah; terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati; penurunan kualitas perairan; penurunan kualitas udara; dan pencemaran lingkungan akibat limbah yang 36 dihasilkan oleh aktivitas penambangan mengalir keluar daerah pertambangan. (Reno Fitriyanti, 2016); (Bukti P-32) 59. Bahwa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada lokasi yang menjadi wilayah pertambangan tersebut mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Akibatnya, pemanfaatan ruangnya tidak dapat dilanjutkan karena berpotensi menjadi kawasan rawan bencana yang dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Sebagai contoh pada tahun 2019, terdapat 1.735 titik lubang tambang yang tersebar di 10 kabupaten dan kota pada wilayah pertambangan Provinsi Kalimantan Timur. (Bukti P-33) dan sepanjang 2011 - 2020 telah menyebabkan 39 orang meninggal akibat tenggelam di lubang tambang; (Bukti P-34) 60. Bahwa selain akibat kegiatan pertambangan itu sendiri, perubahan lingkungan hidup yang bersifat strategis, seperti adanya bencana alam, juga berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah. Maka, pada hakikatnya pemanfaatan ruang tidak dapat bersifat statis dan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya, termasuk pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya, seperti dalam wilayah pertambangan; 61. Bahwa penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada suatu wilayah pertambangan mengakibatkan pemanfaatan ruangnya tidak lagi dapat dianggap sebagai kawasan budi daya, namun perlu diubah peruntukannya menjadi kawasan lindung dengan kriteria kawasan rawan bencana serta perlu dilakukan pemulihan kawasan; 62. Bahwa karena itu, dibutuhkan adanya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang, setidak-tidaknya lima tahun sekali seperti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 17 UU Penataan Ruang; 63. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang yang diberikan UU Pertambangan Mineral dan Batubara bagi WIUP, WIUPK, dan WPR justru merupakan bentuk pembekuan atas pola ruang kawasan 37 budidaya, khususnya pertambangan, yang bersifat permanen dan mutlak. (1) Permanen berarti Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan jaminan tanpa ada batas waktunya padahal dalam rezim hukum tata ruang, perencanaan ruang memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU Penataan Ruang) dan dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun (Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (4) UU Penataan Ruang); (2) Mutlak berarti Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara memberi jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang dalam keadaan apapun. Jaminan mutlak ini bertentangan dengan ketentuan dalam hukum penataan ruang untuk melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang secara insidental apabila terjadi (perubahan teritorial negara atau batas wilayah) dan/atau bencana alam (Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (5) UU Penataan Ruang); 64. Bahwa berdasarkan karakteristik ruang yang tidak dapat bersifat statis karena adanya akibat kegiatan pertambangan dan kemungkinan perubahan lingkungan hidup strategis, maka jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WIUP, WIUPK, serta WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B tidak dapat dibenarkan; 65. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK, dan WPR akan memberikan jaminan suatu wilayah terus dijadikan sebagai wilayah untuk aktivitas pertambangan meskipun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah tersebut sudah terlampaui. Dengan demikian bertentangan dengan pemenuhan aspek substantif dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; 66. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK dan WPR melanggar aspek prosedural dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu: 38 (1) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena argumen atau masukan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi partisipasi semu sebab ketentuan tersebut telah memberikan jaminan pemanfaatan ruang untuk digunakan sebagai wilayah pertambangan secara mutlak dan permanen; (2) hak untuk mendapatkan akses keadilan. Hal ini karena dengan adanya jaminan yang mutlak dan permanen tersebut, masyarakat tidak bisa meminta penghentian kegiatan atau perubahan kebijakan (cession) dan/atau reparasi (reparation) dalam proses penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang; 67. Bahwa peran masyarakat untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan tata ruang tersebut diwujudkan salah satunya oleh Pemohon II. Bahwa Pemohon II berpartisipasi aktif dalam perencanaan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Raperda RTRW Kaltim) pada tahun 2015 s.d. 2016. Dalam proses penyusunan Raperda RTRW Kaltim tersebut, Pemohon II bersama-sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kaltim mengajukan protes perluasan area tambang dari sekitar 5 juta hektar menjadi 8 juta hektar dalam Raperda RTRW Kaltim. Bahwa hasil dari masukan yang disampaikan oleh Pemohon II bersama-sama dengan KMS Kaltim tersebut adalah dikembalikannya luas tambang ke angka sekitar 5 juta hektar; (Bukti P-35 dan P-36) 68. Bahwa atas uraian diatas, jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara melanggar hak atas lingkungan Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai berikut: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya bagi Pemohon III dan IV sebagai masyarakat terdampak tambang. Dari aspek substantif, pasal-pasal a quo menyebabkan terabaikannya pertimbangan lingkungan hidup dalam pengelolaan pemanfaatan 39 ruang wilayah pertambangan yang menjadi ruang hidup Pemohon III dan IV. Dari aspek prosedural, pasal-pasal a quo menyebabkan forum yang tersedia bagi Pemohon III dan IV khususnya untuk mengajukan perubahan kebijakan dan/atau perbaikan dalam proses penyusunan dan peninjauan kembali perencanaan tata ruang terkait pemanfaatan ruang wilayah perizinan pertambangan menjadi tidak berarti; (2) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai organisasi lingkungan hidup. Dari aspek prosedural, pasal-pasal a quo menyebabkan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan hak atas ruang dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi partisipasi semu di kemudian hari. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahkan Pemohon II telah memperjuangkan hak atas ruang sejak lama, seperti dalam proses perencanaan tata ruang terkait wilayah pertambangan sebagaimana terjadi dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Raperda RTRW Kaltim) pada tahun 2015 s.d. 2016 (Bukti P-35 dan P-36); 69. Bahwa keberadaan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang atas WIUP, WIUPK, dan WPR mengakibatkan Para Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi untuk membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana juga dijamin oleh Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945; 70. Bahwa dampak dari jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang pada WIUP, WIUPK, dan WPR dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraaan penataan ruang yang termaktub dalam UU Penataan Ruang, yaitu: (1) asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, karena adanya jaminan tersebut mengabaikan keselarasan antara kehidupan masyarakat sekitar tambang dengan lingkungannya; dan 40 (2) asas keberlanjutan, karena adanya jaminan tersebut mengabaikan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada wilayah yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan; 71. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang hanya memberikan kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui pembekuan pemanfaatan ruang. Di sisi lain, jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang tersebut justru memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang untuk mendapatkan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; 72. Bahwa segala pertentangan asas dan ketentuan antara UU Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UU Penataan Ruang bukan berarti bahwa uji materiil ini menguji satu undang-undang terhadap undang-undang lain, namun hendak menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; dan asas keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang wilayah perizinan pertambangan akan melanggar kepastian hukum bagi masyarakat wilayah sekitar tambang untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 73. Bahwa keberadaan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengakibatkan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon III dan IV untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam mewujudkan dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; 74. Bahwa dengan demikian, jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B UU Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dan 41 bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; III.3 Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Telah Membatasi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara untuk Mengembangkan Diri Demi Memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup; Memberikan Ketidakpastian Hukum; dan Melanggar Hak Atas Rasa Aman dan Bebas Dari Rasa Takut, Sebagaimana Diatur Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 75. Bahwa Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”; 76. Bahwa Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; 77. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”; 78. Bahwa Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; 42 79. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU HAM menyebutkan, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekomomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”; 80. Bahwa lebih lanjut jaminan bebas dari diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 26 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa, “Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi apa pun. ….”; (Bukti P-37) 81. Bahwa bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri dan hak keamanan sebagai hak dasar yang tidak boleh diabaikan pemenuhannya. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia, pada TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; (Bukti P-38) 82. Bahwa hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri merupakan hak asasi manusia yang sifatnya pokok dan mendasar, karena akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak lain. Hal ini disebutkan dalam Bagian Ketiga UU HAM. Di dalam “jaminan terhadap hak untuk mengembangkan diri” terdapat dua dimensi pengakuan sekaligus. Di dalamnya termasuk pengakuan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya; 83. Bahwa dengan adanya jaminan untuk mengembangkan diri, maka sebagai manusia warga negara akan mampu bertahan hidup, mengembangkan kapasitas mereka secara penuh, untuk hidup dan bekerja secara bermartabat, untuk mengambil bagian sepenuhnya dalam pengembangan diri mereka, keluarga dan masyarakat, serta 43 meningkatkan kualitas hidup. Hal mana sejalan dengan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; 84. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU- 1V/2006, (halaman 75) menyatakan, “adanya norma pengaturan dalam pasal yang diuji dianggap memiliki makna yang terlalu luas sehingga bertentangan dengan kewajiban pembuatan undang – undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (lex certa) atau yang dikenal juga dengan istilah Bestimmheitsgebot”. Selanjutnya pada halaman 81 dalam putusan yang sama Mahkamah Konstitusi menyatakan, “rumusan norma pasal yang tidak mengandung cakupan makna (begrippen) yang kurang jelas serta agak luas, tidak memenuhi rumusan kalimat yang disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, yaitu lex certa, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (memuat kepastian) serta lex stricta, artinya ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh dilakukan analogi”; 85. Bahwa pemaknaan atas sebuah perbuatan sebagai sebuah tindak pidana harus bisa diukur secara objektif keterpenuhan unsur-unsurnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 menyatakan dalam pertimbangannya pada poin 3.15 - poin 3.16 halaman 36 -37 sebagai berikut: “Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (distinctive) dari tindak pidana yang lain.”; 86. Jika melihat pasal a quo khususnya pada frasa “merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan ...” memiliki kesamaan dengan frasa yang diuji pada perkara tersebut, yaitu tidak bisa diukur secara objektif dan hanya berdasarkan penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata; “Bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik Pasal a quo demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan 44 penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan. Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP]. Dengan demikian berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut”; 87. Bahwa Muladi dan Barda Nawawi Arif dalam buku Teori Kebijakan Hukum Pidana (1984) menyebutkan dalam kebijakan kriminal, kriminalisasi merupakan upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defence, untuk mencapai kesejahteraan (social welfare). Dengan kata lain, tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan kebahagiaan warga masyarakat (happiness of citizens), kebutuhan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat (social welfare), atau untuk mencapai keseimbangan (equality); 88. Bahwa Sudarto dalam buku Hukum dan Hukum Pidana menyebutkan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (Kriminalisasi), maka pembentuk undang-undang haruslah memperhatikan: (1) Penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayomanan masyarakat, (2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi harus merupakan “perbuatan yang dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan/atau spritual) atas warga masyarakat, (3) Prinsip biaya dan hasil, dan (4) Kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas/overbelasting; 45 89. Bahwa untuk menghindari terjadinya overcriminalization atas penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka Husak dalam bukunya “Overcriminalization: The Limits of Criminal Law” (2008), memberikan batasan dalam kebijakan hukum pidana yaitu: Nontrivial harm of evil constraint (batasan kerusakan yang ringan); The wrongfulness constraint (batasan dari perbuatan yang salah); Desert constraint (batasan kepantasan dipidana); dan Burden of proof constraint (batasan beban pembuktian). Batasan tersebut dapat dijadikan indikator mengukur efektifitas dari kriminalisasi; 90. Bahwa Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sejatinya tidak memiliki perbedaan pemberlakuan dari Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; 91. Bahwa Pemerintah sendiri pernah mengakui bahwa pasal aquo tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat, yang penjelasannya dapat dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- VIII/2010, “tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang. Ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 dimaksudkan untuk melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah baik berupa sewa menyewa, jual beli maupun pinjam pakai.” (halaman 41); 92. Bahwa salah satu contoh kasus yang mengkonfirmasi bahwa pasal a quo bermasalah secara norma terlihat pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/ 2012/PN.Sgt. dengan terdakwa Yunus Toding Rante. Rante didakwa dengan Pasal 162 UU Pertambangan Mineral dan Batubara karena memasang bentangan tali rapia yang dipasang patok kayu dan terdapat tulisan “Dilarang Merusak Jalan Masyarakat Pekebun” di jalur Hauling PT Kaltim Prima Coal. Pada perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara 3 bulan kepada Yunis Toding Rante, karena melakukan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan; 46 93. Bahwa dalam perkara Yunis Toding Rante terlihat perbedaan interpretasi pembuat undang-undang dengan penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang. Perbedaan itu terjadi karena: (1) rumusan norma pasal a quo dibuat tidak berdasarkan tujuan kebijakan kriminal yang sesungguhnya, yaitu mencapai kesejahteraan sosial (social welfare); (2) rumusan norma pasal a quo tidak memenuhi prinsip lex certa (rumusan yang jelas, baik perbuatan, keadaan maupun akibatnya). Ketidakjelasan itu dapat dilihat dari: - Ketidakjelasan keadaan Keadaan yang dimaksud dalam pasal a quo harusnya adalah terhadap lokasi yang telah dibayar ganti ruginya oleh perusahaan, kemudian orang tersebut masih saja menghalang-halangi usaha pertambangan. Seterusnya terhadap masyarakat-masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari dampak negatif tambang tidaklah dapat dijerat dengan ketentuan pasal a quo. Sayangnya, keadaan itu tidak pernah ada baik dalam naskah akademis, maupun dalam penjelasan undang-undang; - Ketidakjelasan akibat Seharusnya, ketentuan pasal a quo baru dapat dikenakan apabila terdapat kerugian materiil dari tindakan yang sengaja untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Ketidakjelasan akibat itu, menyebabkan pasal a quo sering digunakan secara serampangan oleh penguasa, pengusaha, maupun penegak hukum untuk mengkriminalkan setiap orang yang melakukan upaya untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan tambang seperti yang dialami oleh Pemohon III dan Pemohon IV; - Ketidakjelasan subjek Subjek yang dimaksud dalam pasal a quo sangatlah luas dan bisa menyasar siapa saja. Padahal jika mengacu pada ketentuan Pasal 136, subjek pasal a quo harusnya “setiap orang yang telah menerima kompensasi penyelesaian hak atas tanah dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB; 47 94. Bahwa selain itu, rumusan pasal a quo berpotensi menjadi alat respresi masyarakat, dengan alasan sebagai berikut: (1) Tidak ada unsur kesengajaan, sehingga menghilangkan ukuran atau derajat kesalahan seseorang yang dituduh melakukan perbuatan tersebut. Rumusan Pasal Pidana tanpa mencantumkan unsur “sengaja” sama dengan yang ada dalam UU Narkotika, dapat dikatakan perbuatan tersebut sudah keliru dari “sana”nya jadi harus dianggap bersalah; (2) Tidak ada definisi unsur “merintangi”. KUHPidana sendiri tidak memiliki defenisi tentang merintangi. Unsur ini biasanya digunakan pada delik-delik yang berhubungan dengan kenegaraan dan membahayakan keamanan barang atau orang, contohnya di Pasal 221 KUHP; (3) Tidak adanya ukuran unsur “mengganggu”, yang sebenarnya sangat kuat potensinya diambil dan digunakan untuk menjerat siapapun; (4) Tidak memberikan atau membatasi deliknya dengan “akibat” dari perbuatan merintangi atau mengganggu. Konsekuensinya, akan sangat luas ukuran dari merintangi dan mengganggu tersebut dalam penerapannya; 95. Bahwa pembentukan norma pasal a quo secara nyata menunjukkan ketidakpastian hukum karena perubahan pasal yang hanya berusia 4 bulan, di mana UU No. 3 Tahun 2020 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 dan UU No.11 Tahun 2020 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020; 96. Bahwa asas kepastian hukum menjadi salah ciri dari Negara Hukum— the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Sebagaimana diketahui bahwa ciri-ciri Negara Hukum adalah, “a legal system in which rules are clear, well- understood, and fairly enforced”; 97. Bahwa kepastian hukum (legal certainty) sangat terkait dengan kejelasan rumusan sebuah regulasi sehingga dapat diprediksikan maksud dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kepastian hukum dalam 48 berbagai doktrin dan putusan Pengadilan Eropa bahwa kepastian hukum mengandung makna: “the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be clear and precise”. Terjemahan bebasnya: “prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi sebagaimana halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban yang diberi kepada mereka haruslah jelas dan persis”; dan “the principle which ensures that individuals concerned must know what the law is so that would be able to plan their actions accordingly”. Terjemahan bebasnya: “prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia mampu merencanakan tindakannya sesuai dengan hukum itu”; 98. Bahwa prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas legalitas inilah individu mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga terjadi kepastian hukum; 99. Bahwa rumusan pasal a quo merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam rumusan satu pasal tindak pidana, yang dari ketidakpastian hukum tersebut akan mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat Indonesia untuk membangun relasi, komunikasi, hubungan, penguasaan dan pengelolaan masyarakat atas tanah dan melakukan protes atau penuntutan terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran kasus yang terjadi di sektor pertambangan; 100. Bahwa dengan demikian pasal a quo telah nyata menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV, termasuk kriminalisasi terhadap warga-warga yang melakukan penolakan terhadap tambang untuk menjaga lingkungan hidupnya supaya tetap baik dan sehat, sebagaimana yang dialami oleh warga Kabupaten Konawe yang menolak tambang Nikel yang saat ini didampingi oleh Pemohon II; (Bukti P-39 dan P-40) 101. Bahwa UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah mengatur perlindungan terhadap masyarakat tersebut melalui konsep “tindakan hukum strategis untuk melawan partisipasi publik” (Stratgic 49 Lawsuit Against Public Participation-SLAPP), sebagaimana diatur di dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata.” SLAPP adalah gugatan balik, pengaduan atau pelaporan untuk membungkam peran serta masyarakat. Sedangkan SLAPP adalah tindakan dengan menggunakan mekanisme pengadilan untuk menghilangkan partisipasi publik; 102. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang diantaranya menyatakan, (1) Bahwa dalam Pedoman ini memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan pedoman penanganan perkara lingkungan hidup secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab; (2) Pedoman penanganan perkara lingkungan ini berisi mengenai prinsip, jenis gugatan, jenis bukti, subyek hukum, Jenis tindak pidana lingkungan termasuk didalamnya adalah Anti SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation). Pedoman mengenai Anti SLAPP ini merujuk pada pengaturan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (3) Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum bagi orang yang berperan dalam perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup, gugatan SLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi) atau gugatan biasa seperti dalam gugatan a quo maupun laporan pidana; 103. Bahwa telah terang dan jelas pasal a quo tidak dapat dikenakan pada pejuang lingkungan hidup yang dilindungi berdasarkan Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Anti-SLAPP dan EHRD atau partisipasi publik karena pasal a quo ditujukan untuk menghambat, menghilangkan atau membungkam peran dan partisipasi pada pejuang lingkungan hidup; 50 104. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara dengan sengaja merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil”; IV.4 Pasal 169A ayat (1) terkait Jaminan Pemberian Izin berdasarkan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan dan Pasal 169B ayat (3) terkait kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bertentangan dengan prinsip persamaan di mata hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, prinsip partisipasi warga negara dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 43. Bahwa Pasal 169A ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.”; 44. Bahwa Pasal 169B ayat 3 UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan sebagai berikut: “Menteri dalam memberikan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan mineral atau batubara dalam rangka konservasi mineral atau batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi, serta kepentingan nasional.”; 45. Bahwa dalam Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan: 51 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan Iingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan 5) Ketentuan Iebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang; 46. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”; 47. Bahwa berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 UUD 45 menyebutkan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”; 48. Bahwa jika kita membaca kembali semangat lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tidak lagi menggunakan KK dan PKP2B dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, karena KK dan PKP2B tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dalam pengeloaan sumber daya pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, sebab mekanisme kontrak/perjanjian menempatkan negara dalam posisi yang sejajar hak dan kewajibannya dengan entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara, dan jika terdapat sengketa hukum, maka yang menjadi sumber hukum adalah perjanjian itu sendiri bukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pilihan hukum apakah jalur penyelesaian sengketa yang akan ditempuh adalah menggunakan jalur peradilan atapun menggunakan Arbitrase Internasional dan tentu saja perusahaan pertambangan akan memilih jalur Arbitrase. Artinya bahwa perusahaan pemegang KK dan PKP2B bertanggung jawab atas pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan berdasarkan kontrak/perjanjian. Hal inilah yang menguntungkan perusahaan pemegang KK dan PKP2B dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara karena posisi negara lemah berhadapan dengan perusahaan 52 pertambangaan (pelaku usaha), sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat khususnya bagi Para Pemohon; 49. Bahwa terkait KK dan PKP2B yang lebih menguntungkan kepada entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara diperkuat dengan keterangan Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H., dalam kapasitas sebagai ahli dalam perkara gugatan Yayasan WALHI (Pemohon I) sebagai Penggugat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Tergugat) dan PT Mantimin Coal Mining (Tergugat II Intervensi) atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 Tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Mantimin Coal Mining Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., menerangkan: (1) Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dikenal beberapa rezim pengusahaan pertambangan yaitu ada Kontrak Karya, ada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sedangkan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya dikenal dengan skema izin dengan berbagai macam nama izin; (2) Bahwa perbuatan hukum di masa lalu adalah untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha terkait mengenai sumber daya alam tapi undang-undang yang lahir belakangan memposisikan negara lebih kuat posisinya Ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Maka akan sangat merugikan kepentingan negara misalnya bisa digugat ke arbitrase internasional karena disebut terus-terusan kontrak; (3) Bahwa pada Undang-Undang Minerba ada persyaratannya untuk mendapatkan izin usaha pertambangan ataupun kemudian ke ditingkatkan menjadi operasi produksi dan syaratnya ada dampak lingkungan kemudian ke teknis finansial, jadi suka tidak suka mau tidak mau harus dipenuhi sebelum izin usaha pertama itu dikeluarkan karena memang di Undang-Undang Minerba itu sebutkan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan dalam konteks rezim hukum administrasi negara memang persyaratan dulu baru keputusan pejabat administrasi negara itu dikeluarkan; (4) Bahwa Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa Kontrak Karya dan Perjanjjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) itu diakui sampai dengan berakhirnya jangka waktu. (Vide putusan Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN) Jakarta Nomor: 47/G/LH/2018/PTUN-JKT, Tanggal 22 Oktober 2018 halaman 146-147) (Bukti.P-59). 53 50. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan i Nomor 36/PUU-X/2012, terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pertimbangannya pada poin 3.12 halaman 101 menyampaikan makna Pasal 33 terkait frasa dikuasai negara sebagai berikut, “Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang.”; 51. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan i Nomor 36/PUU-X/2012, tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang-Undang Migas dan SDA, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada poin 3.14 halaman 108 juga menyampaikan terkait dengan pelaksanaan kontrak kerjasama sebagai berikut: “Padahal negara, sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas.”; 52. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terkait Pasal 33 UUD 1945 adalah implementasi tujuan negara dalam bentuk konstitusi mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi 54 adalah bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar- sebesarnya kemakmuran rakyat. Dalam pertimbangannya pada poin 3.15 halaman 135 Mahkamah menyampaikan, “Dalam perspektif tersebut maka demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan (vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945).”; 53. Bahwa Pemerintah berkewajiban memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan kontrak karya dan PKP2B, dan pengelolaan kontrak karya dan PKP2B harus mengantisipasi dampak negatif kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-III-2005 halaman 18 yang menyatakan, “Bahwa Pemerintah harus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dengan melihat dari sisi biaya dan manfaat (cost and benefit) yang diberikan kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan melakukan perubahan syarat-syarat kontrak karya untuk mengantisipasi dampak negatif kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup yang disertai dengan kewajiban untuk merehabilitasi atau memperkecil dampak negatif demi kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pemantauan, evaluasi, dan pengawasan harus bermuara pada keberanian melakukan penindakan berupa pencabutan izin penambangan jikalau terjadi pelanggaran syarat-syarat izin penambangan yang ditentukan.”; 54. Bahwa syarat-syarat dalam perizinan bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara, dari dan oleh karenanya negara memiliki kewenangan untuk mencabut izin apabila pelaksanaan syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU- XII/2014 poin pertimbangan 3.18 halaman 122 yang menyatakan, “Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum.”; 55 55. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait fungsi kontrol masyarakat dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dalam pertimbangannya pada poin 3.13.1 halaman 139-140 Mahkamah menyampaikan, “Menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak”; 56. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (constitutional guaranteee) untuk hidup serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Di Indonesia, setelah adanya amandemen atas UUD 1945, secara eksplisit dalam UUD 1945 ditegaskan perihal adanya konsep Green Constitution yang diadopsi dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 28 H ayat (1) yang mencerminkan dijamin secara konstitusionalnya hak atas lingkungan hidup, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mencerminkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan; 57. Bahwa “frasa dikuasasi oleh negara” sebagamana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebab rakyatlah pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Penguasaan sumber daya alam oleh negara bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itu pengelolaan sumber daya alam harus menggunakan hukum publik, tidak dapat menggunakan hukum perdata. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 pertimbangan poin 3.14 halaman 108 yang menyatakan: “Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya 56 di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas.”; 58. Bahwa dengan demikian makna dikuasa oleh negara bedasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menunjukkan kedaulatan negara. Dengan demikian, dengan adanya jaminan perpanjangan KK dan PKP2B sekaligus berubah status menjadi IUPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebab dengan jaminan KK dan PKP2B sekaligus berubah status menjadi IUPK mengandung arti bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bukan dikuasai oleh negara, tetapi dikuasai oleh swasta dalam hal ini entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara (pelaku usaha); 59. Bahwa dalam faktanya Perusahaan PKP2B yang menggunakan mekanisme Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang a quo, KK dan PKP2B ini secara otomatis menjadi IUPK adalah PT Arutmin Indonesia pada tanggal 02 November 2020. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan batubara berlokasi di Satui, Senakin, Batulicin, dan Asam-asam, Kalimantan Selatan dengan luas mencapai 57.107 hektare (ha). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementeran Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Ridwan Djamaludin, dalam keterangannya di media online, bahwa Surat Keputusan perpanjangan dan peralihan izin PT Arutmin Indonesia dari dari PKP2B menjadi IUPK diterbitkan pemerintah pada Senin, 2 November 2020. (Bukti P-60) Lebih lanjut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementeran Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Ridwan Djamaludin menyatakan, “Dengan begitu, anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk (BUMI) itu bisa melanjutkan operasi dengan jangka waktu 2 x 10 tahun. Merujuk pada Pasal 169 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba), PT Arutmin mendapatkan dua kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing- masing untuk jangka waktu paling lama 10 tahun, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.”; (Bukti P-61) Bukti P-62) 60. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 57 kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 61. Bahwa pertambangan Indonesia berupa mineral dan batubara sebagai bagian kekayaan alam yang dikarunai oleh Tuhan Yang Maha Esa, letaknya "tertentu" tidak terbarukan, proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun·2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Bab IV Huruf a Landasan Filosofis) 62. Bahwa watak khusus dari kegiatan industri pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis, kompleks, dan beresiko terhadap lingkungan seperti merubah bentang alam, mencemari dan merusak lingkungan hidup. Oleh karenanya bentuk pengelolaan yang hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diwujudkan dalam bentuk pembatasan terhadap pertambangan skala besar khususnya yang berstatus KK dan PKP2B yang akan berakhir masa kontraknya, jika ingin diperpanjang memenuhi syarat perizinan yang ketat, pembatasan luasan maksimal wilayah perizinan, melalui proses evaluasi dengan pelibatan pengawasan masyarakat lingkar tambang serta pegiat lingkungan; 63. Bahwa Indonesia, merupakan negara yang turut mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) sebagai kesepakatan pembangunan global dengan 17 Tujuan dan 169 Target yang akan dicapai pada 2030. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta instrumen ham lainnya. Prinsip utama dari agenda ini adalah tidak meninggalkan satu orang pun (no one leave behind) yang diharapkan menjawab dua persoalan, yakni keadilan prosedural dan keadilan substansial; 64. Bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 58 Pembangunan Berkelanjutan sebagai wujud komitmen politik untuk menjalankan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sekaligus komitmen yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya; 65. Bahwa frasa KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK yang diberikan tanpa adanya evaluasi dapat dilihat dari konteks penyusunan Regulatory Impact Analysis atau Regulatory Impact Assessment (RIA) pada saat penyusunan suatu peraturan/kebijakan. RIA adalah dokumen yang dibuat sebelum peraturan pemerintah yang baru diperkenalkan. Tujuan dari RIA adalah untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah kemungkinan peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebutuhan untuk RIA muncul dari fakta bahwa regulasi umumnya memiliki banyak dampak dan bahwa ini sering sulit untuk meramalkan tanpa studi yang rinci dan konsultasi dengan pihak- pihak yang terkena dampak. Pendekatan ekonomi masalah peraturan juga menekankan risiko tinggi yang biaya peraturan dapat melebihi manfaat. Dari perspektif ini, tujuan utama dari RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang – yaitu, bahwa keuntungan akan melebihi biaya. RIA umumnya dilakukan dalam konteks komparatif, dengan berbagai sarana untuk mencapai tujuan dicari yang dianalisis dan hasilnya dibandingkan. Dalam hal ini, manfaat RIA yaitu memastikan secara sistematis dalam menentukan pilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif. Selain itu, RIA dapat mengukur menguji motif di balik pilihan kebijakan yang dibuat, yaitu apakah sebuah peraturan dibuat karena kepentingan publik luas atau lebih dominan menuruti kepentingan pembuat kebijakan atau golongan tertentu saja. RIA dapat memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah, memberikan alasan bahwa regulasi adalah alternatif yang terbaik, memberikan alasan bahwa regulasi memberikan manfaat lebih besar dari biayanya, mendemonstrasikan bahwa konsultasi yang cukup telah dilakukan, dan menunjukkan mekanisme kepatuhan dan implementasi sesuai apa yang telah ditetapkan; 59 66. Bahwa berdasarkan analisis RIA, dimana tujuan utama dari RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara kegiatan pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis, kompleks, dan beresiko terhadap lingkungan. Perubahan terhadap lingkungan akibat aktivitas tambang maupun terganggunya lingkungan tentunya memerlukan upaya-upaya khusus untuk memulihkan lingkungan seperti kondisi semula; 67. Tahapan RIA sesuai dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah (Bukti P-63): 1) Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah, 2) Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan, 3) Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian, 4) Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisisensi tiap pilihan, 5) Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan member masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang, 6) Konsultasi publik secara sistematis untuk memberi kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan. Tahap ini memberikan informasi yang penting akan biaya dan manfaat dari semua alternatif termasuk efektifitasnya; 68. Bahwa berdasarkan konteks RIA, bahwa lahirnya UU a quo bukanlah bertujuan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat tetapi untuk kepentingan entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara; 69. Bahwa dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, masyarakat memiliki hak dasar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk hak untuk menolak setiap kegiatan atau usaha yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya itu, terkait dengan pemenuhan hak akses atas keadilan, perlu untuk dijamin bahwa 60 masyarakat yang hak atas lingkungannya dirugikan oleh sebuah kebijakan lingkungan atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan lingkungan memiliki hak untuk menggunakan forum yang tersedia untuk meminta pemulihan hak, salah satunya adalah dengan cession atau penghentian kegiatan atau perubahan kebijakan; 70. Bahwa keberadaan frasa “dijamin” dalam aspek perpanjangan KK dan PKP2B justru memberikan penguatan secara timpang hanya bagi posisi pemegang izin. Dalam kerangka tata kelola sumber daya alam, kedepannya kedudukan yang cukup memberikan “rasa aman” bagi pemegang izin sangat berpotensi kuat mengakibatkan pengabaian praktik-praktik pertambangan yang baik sejak dari fase eksplorasi-produksi-pascatambang; 71. Bahwa ketentuan UU a quo memberikan jaminan atas KK dan PKP2B yang dimiliki perusahaan untuk selanjutnya diberikan perpanjangan menjadi IUPK. Frasa jaminan pada Pasal a quo, memberikan kewajiban bagi Pemerintah untuk memberikan perpanjangan selama prasyarat yang diatur telah dipenuhi. Pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam pasal a quo tidak boleh hanya sekedar pemenuhan persyaratan dokumen-dokumen yang tercantum dalam ketentuan a quo, namun diharuskan adanya pemeriksaan dan verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen tersebut sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik. Tanpa adanya kewajiban verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen baik KK maupun PKP2B, sangat rentan terjadi praktik korupsi seperti pemalsuan dokumen dan berbagai rekayasa; 72. Bahwa ketentuan a quo hanya memberikan dua prasyaraat yang harus dipenuhi perusahaan yaitu KK atau PKP2B yang dimiliki oleh perusahaan dan pertimbangan peningkatan penerimaan negara. Prasyarat yang diatur tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan, khususnya pada asas keterbukaan dan kepentingan umum; 73. Bahwa prasyarat dalam ketentuan a quo tanpa mewajibkan adanya proses verifikasi dan pemeriksaan dokumen jelas telah melanggar asas pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan didefinisikan lebih lanjut pada bagian penjelasan UU Administrasi Pemerintahan sebagai asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan 61 pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selain itu ketentuan a quo juga bertentangan dengan asas kepentingan umum yang selanjutnya didefinisikan sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan sangat diskriminatif; 74. Bahwa mekasnime prasyarat dalam ketentuan a quo sepenuhnya berada di tangan Pemerintah tanpa melibatkan peran masyarakat khususnya yang terdampak secara langsung. Hal tersebut membuka potensi adanya conflict of interest dan sangat rentan terjadi praktik korupsi. Prasyarat dalam ketentuan a quo yang memberikan jaminan pemberian izin hanya dengan kepemilikan perusahaan atas KK dan/atau PKP2B sama sekali tidak aspiratif, akomodatif, selektif dan sangatlah diskriminatif; 75. Bahwa prasyarat dalam ketentuan a quo yang hanya melibatkan Pemerintah dengan Perusahaan saja membuat proses pemberian izin sangatlah tertutup. Peran masyarakat yang ditepikan dan tidak adanya mekanisme verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen KK dan PKP2B bertentangan dengan asas keterbukaan sebagai bentuk asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut mengabaikan kewajiban Pemerintah untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar serta jujur terkait penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini pemberian izin IUPK kepada perusahaan; 76. Bahwa Pihak yang menentukan apakah prasyarat dalam ketuntuan a quo dianggap telah memenuhi persyaratan hanya terletak pada Pemerintah sepenuhya, tanpa melibatkan peran-peran masyarakat khususnya yang terdampak secara langsung. Hal tersebut membuka potensi adanya conflict of interest dan sangat rentan terjadi praktik korupsi mengingat IUPK adalah salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh perusahan sebagai bentuk kelanjutan operasi pengusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan batubara; 77. Bahwa keberadaan Pasal 169 A UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian menyebabkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon, khususnya Pemohon I dan Pemohon II. Selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki peran penting dalam mendorong pemenuhan hak 62 atas lingkungan hidup yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam secara terkendali dan bijaksana; 78. Bahwa dalam Pasal 169B ayat (3) proses evaluasi dalam perpanjangan KK dan PKP2B tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap hak-hak masyarakat. Tidak diaturnya pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi untuk perpanjangan KK dan PKP2B menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon yang terlibat aktif dalam melakukan fungsi kontrol; 79. Bahwa dengan adanya Pasal 168B ayat 3 UU Pertambangan Mineral dan Batubara dimana evaluasi perpanjangan KK dan PKP2B tanpa pelibatan masyarakat adalah kerugian konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II yang ikut berperan dalam melakukan advokasi lingkungan hidup dan terlibat aktif dalam evaluasi kontrak perusahaan tambang yang kegiatan usahanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan; 80. Bahwa Pemohon I berpartisipasi dan melakukan advokasi terhadap perusahan pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan yaitu Kontrak Karya perusahaan tambang intan yaitu PT Galuh Cempaka dan advokasi terhadap PKP2B perusahaan tambang batubara yaitu PT Arutmin Indonesia, PT Mantimin Coal Mining (MCM), PT Adaro Indonesia; (Bukti P-41, P-42, P-43) 81. Bahwa Pemohon II berpartisipasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan tetap menjunjung nilai nasionalisme. Pemohon II berpartisipasi dalam advokasi penolakan perpanjangan PKP2B Tanito Harum yang proses perpanjangan kontraknya di protes oleh KPK dan Menteri BUMN karena merugikan negara; (Bukti P-44 dan P-45) 82. Bahwa Pemohon II juga terlibat dalam advokasi terhadap evaluasi perusahaan-perusahaan yang kontraknya akan berakhir (Kontrak Kendilo Coal Indonesia (KCI) berakhir pada 31 September 2021; Kontrak KPC akan berakhir pada 31 desember 2021; Kontrak Multi harapan utama (MHU) berakhir pada 1 April 2022) dengan upaya melakukan permohonan informasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan kontrak PKP2B dan hasil evaluasi dari kementerian ESDM terkait dengan kontrak- kontrak tersebut; (Bukti P-46, P-47, P-48, P-49 dan P-50) 63 83. Bahwa akibat dari aktivitas perusahaan pemegang KK dan PKP2B diantaranya rumah masyarakat tergusur, masyarakat kehilangan akses atas lahan, terjadi pencemaran lingkungan, bencana banjir dan tanah longsor, bahkan menyebabkan anak-anak meninggal karena tenggelam di lubang bekas pertambangan yang tidak direklamasi (Bukti P-51). Hal ini menunjukkan bahwa dengan perpanjangan KK dan PKP2B menjad IUPK sebagaimana dalam Pasal 169A ayat (1) undang-undang a quo pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip perlindungan dan keberlanjutan lingkungan hidup; 84. Bahwa dengan perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A undang-undang a quo sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak mengakibatkan warga kehilangan kesempatan untuk mengakses, mengusahakan dan mencari mata pencaharian dari lahan yang selama ini dikuasai perusahaan pemegang KK dan PKP2B. salah satu contohnya adalah kasus Arutmin yang memiliki luasan sebesar 57.000 Ha, dan setelah diperpanjang menjadi IUPK tetap mendapatkan luasan wilayah tambang seluas 57.000 Ha. Padahal jika suatu perusahaan tambang batubara akan disetujui perpanjangan kontraknya maka seharusnya terjadi penciutan luasan untuk izin dengan maksimal 15.000 ha; (Bukti P-52 dan P-53) 85. Bahwa dengan perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak mengakibatkan warga kehilangan kesempatan untuk mengakses, mengusahakan dan mencari mata pencaharian dari lahan yang selama ini dikuasai perusahaan pemegang KK dan PKP2B; 86. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas keberadaan frasa, “diberikan jaminan” menyebabkan ketidakjelasan negara untuk bisa melaksanakan kewajibannya menaati UUD 1945. Dengan demikian Pasal 169A dan Pasal 169B ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan semangat penguasaan oleh negara untuk hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip partisipasi warga negara dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan mandat penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945; 64 87. Bahwa terhadap Pasal 169A dan Pasal 169B UU Pertambangan Mineral dan Batubara sudah ada pihak lain yang menguji sebagaimana berjalan pada perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, akan tetapi pada intinya perkara tersebut berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemhon dan berjalan dengan Nomor 37/PUU-XIX/2021 baik pada para pihak yang mengajukan permohonan, batu uji, argumen yang didalilkan, serta petitum yang dimintakan, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada table perbandingan sebagai berikut; No Perbandingan Perkara Nomor 64/PUU- XVIII/2020 Perkara Nomor 37/PUU-XIX/2021 1. Pemohon 1. Dr. Drs. Helvis.sos asal medan (Punrn TNI / Advokat) 2. Muhamad Kholid zeirasi asal pekalongan (wiraswasta/Sekretaris PP ISNU) 3. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) TangerangBanten. Ketua Bayu dan Sekretaris Kurniawan 1) Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2) Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim), 2 Pasal yang diuji Dalam dokumen permohonan, Secara khusus menguji Pasal 169A ayat (1) - (5) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam dokumen permohonan, terdapat Pasal lain yang diuji, selain Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169B ayat 3 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 3 Batu uji Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 4 Putusan MK yang dirujuk 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air halaman 135. 2. Putusan Nomor 058- 059-060-063-/PUU-II/2004. air sebagai bagan dai objek menguasai Negara, dan merupakan hak yang harus dilindungi. 3. Putusan Nomor 001- 021-022-063-/PUU-I/2003. pengujian UU ketenagalistrikan N 20 tahun 2002. Makna dikuasai negara 1. Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyampaikan makna Pasal 33 terkait frasa dikuasai negara. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang permohonan pengujian No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Undang- Undang Migas dan SDA. 65 4. Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyampaikan makna Pasal 33 terkait frasa dikuasai Negara, 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terkait Pasal 33 UUD 1945 adalah implementasi tujuan negara dalam bentuk konstitusi mengenai penyelenggaraan negara di bidang ekonomi adalah bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar- sebesarnya kemakmuran rakyat. 4. Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 pertimbangan 3.18 halaman 122 terkait dengan syarat-syarat dalam perizinan bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh Negara hingga kekuasaan mencabut izin. 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU- VIII/2010 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait fungsi kontrol masyarakat dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 5 Alasan pengujian 1. bertentang dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena terdapat perbedaan perlakukan KK dan PKP2B eksisiting untuk memperoleh IUPK (secara otomatis) dengan perushaan swasta lainnya untuk mendapatkan IUPK 2. memperlihatkan ketidakberpihakan Negara 1. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, karena KK dan PKP2B tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dalam pengeloaan sumber daya pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 66 dengan organ Negara melalui BUMN dan BUMD maka hal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 3. Karena tidak dilibatkan pemerintah daerah dalam proses tersebut bertentangan dnegan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945. 1945, (tapi belum detail dielanorasi lebih jauh hingga ke Pasal 33 ayat berapa??) 2. makna dikuasai oleh Negara 3. pelaksanaan kontrak 4. Bahwa Pemerintah berkewajiban memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan kontrak karya dan PKP2B, dan pengelolaan kontrak karya dan PKP2B harus mengantisipasi dampak negatif kegiatan penambangan terhadap lingkungan hidup. 5. Bahwa syarat- syarat dalam perizinan bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara, dari dan oleh karenanya negara memiliki kewenangan unutk mencabut izin apabila pelaksanaan syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 6. fungsi control masyarakat 7. adanya konsep Green Constitution yang diadopsi dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 28 H ayat (1) yang mencerminkan dijamin secara konstitusionalnya hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mencerminkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan; 8. Bahwa keberadaan frasa “dijamin” dalam aspek 67 perpanjangan KK dan PKP2B justru memberikan penguatan secara timpang hanya bagi posisi pemegang izin. 9. Bahwa dengan perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A undang-undang a quo sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak mengakibatkan warga kehilangan kesempatan untuk mengakses, mengusahakan dan mencari mata pencaharian dari lahan yang selama ini dikuasai perusahaan pemegang KK dan PKP2B. 6 Petitum 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasa 169 A bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita Negara RI sebagaimana mestinya Sebagaimana petitum dalam permohonan a quo. 88. Bahwa dengan demikian, frasa ”diberikan jaminan” dalam pasal 169A ayat (1) terkait jaminan pemberian izin berdasarkan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Perusahaan dan Pasal 169B ayat (3) terkait kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945; IV. Petitum Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang diajukan, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo, untuk memutus dengan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 68 2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah”; 3. Menyatakan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan“ dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah”; 4. Menyatakan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2); UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan frasa “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)” pada Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 39 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara dengan sengaja merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil”; 69 6. Menyatakan Pasal 169A dan Pasal 169B Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-63 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 2. Bukti P-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Bukti P-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 4. Bukti P-4 Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 05, tertanggal 24 Mei 2007 Akta Notaris Nomor 07, tertanggal 23 Januari 2018 SK Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06- 0005005, tertanggal 07 Februari 2018 KTP Nur Hidayati dan Kholisoh 5. Bukti P-5 Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur Nomor 04, tanggal 14 Januari 2019 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000621.AH.01.08 TAHUN 2020, tertanggal 13 Juli 2020 KTP Pradarma Rupang, Teresia Jari, dan Mareta Sari 70 6. Bukti P-6 Berita berjudul “Gubernur Terima Laporan Jatam” yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada 20 Agustus 2015 7. Bukti P-7 Berita berjudul “Korban Tewas Bertambah, 10 Tambang Batu Bara Ditutup” yang diterbitkan oleh Tempo.co pada 18 Desember 2015 8. Bukti P-8 Berita berjudul “40 Hari Tanpa Penjelasan Pemerintah dan Kepolisian, JATAM Kaltim & LBH Samarinda Lapor” dan “Anak Tewas di Lubang Tambang”, yang diterbitkan Jatam pada 19 November 2020 9. Bukti P-9 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III 10. Bukti P-10 Surat Panggilan Polisi Nomor: S.PGL/329/VI/2020/SATRESKRIM kepada Pemohon III, tertanggal 13 Juni 2020 11. Bukti P-11 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon IV 12. Bukti P-12 Surat undangan klarifikasi Nomor: 2020 B/230/XII/2020/Dit Polairud dari DirPolairud Polda Babel kepada Pemohon IV, tertanggal 28 Desember 2020 13. Bukti P-13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 14. Bukti P-14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 15. Bukti P-15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 16. Bukti P-16 TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 17. Bukti P-17 Resolusi PBB A/RES/37/7 World Charter for Nature, 28 Oktober 1982. 18. Bukti P-18 Berita kumparan 23 Oktober 2018 berjudul “Pemprov Kalsel, Kunci Pamungkas Tolak Tambang MCM” 19. Bukti P-19 Bukti-Bukti Pengaduan Kasus yang dilakukan atau didampingi Pemohon II di Daerah 71 20. Bukti P-20 Berita-berita yang memuat pernyataan Pemohon II tentang dampak Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 terhadap Moratorium Perizinan 21. Bukti P-21 Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian lzin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur. 22. Bukti P-22 Berita-berita yang memuat pemyataan Pemohon II tentang Pentingnya Perda Nomor 8 Tahun 2013 23. Bukti P-23 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit 24. Bukti P-24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang 25. Bukti P-25 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 26. Bukti P-26 Agung Wardhana, Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi, LBH Bali, April 2012 27. Bukti P-27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan lntemasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 28. Bukti P-28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 29. Bukti P-29 Convention on Access to Information, Public Participation In Decision- Making and Access To Justice In Environmental Matters Done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998 30. Bukti P-30 Naskah Akademik RUU Penataan Ruang Tahun 2005. 31. Bukti P-31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 32. Bukti P-32 Jurnal Redoks “Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi” ditulis oleh Retno Fitriyanti, Vol. 1, No.1, Januari 2016-Juni 2016 72 33. Bukti P-33 Liputan media kompas.com Zakarias Demon Daton, “Kaltim Dianggap Paling Dirugikan dengan Pengesahan UU Minerba”, Kompas.com, 15 Mei 2020 34. Bukti P-34 Liputan media kompas.id Sucipto, “Memakan 39 Korban Jiwa. Hanya Satu Kasus Lubang Tambang yang Diproses Hukum di Kaltim”, Kompas.id, 6 Januari 2021 35. Bukti P-35 Liputan media prokal.co “Perda RTRW Resmi Ditunda: Pemprov Ulur Klarifikasi Draf Raperda hingga 11 Desember”, Prokal.co, 8 Desember 2015 36. Bukti P-36 Rizky Juliana. “RTRWP Kaltim Tanggung jawab Bersama”, Humas Prov. Kaltim, 5 Januari 2016 37. Bukti P-37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan lntemasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) 38. Bukti P-38 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia 39. Bukti P-39 Surat Undangan Klarifikasi Direskrimsus Polda Sulawesi Utara Nomor: 8/587VII/2019/Ditreskrimsus, tertanggal 14 JuIi 2014 kepada WA ANA (Pemilik lahan), terkait dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara di wilayah IUP PT Gema Kreasi Perdana di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan 40. Bukti P-40 Surat Undangan Klarifikasi Direskrimsus Polda Sulawesi Utara, Nomor: B/589/Vll/2019/Ditreskrimsus, tertanggal 14 Juli 2014 kepada AMIN (Pemilik Lahan) terkait dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara di wilayah IUP PT Gema Kreasi Perdana di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan 41. Bukti P-41 Berita berjudul “Alasan Walhi Kalsel Tolak Tegas Perpanjangan Kontrak Arutmin” yang diterbitkan mongabay.com pada 3 November .2020 73 42. Bukti P-42 Berita berjudul “Walhi Menangkan Gugatan di MA: Rencana Eksploitasi Mantimin Mining di Meratus Batal” yang diterbitkan mongabay.com pada 23 Februari 2021 43. Bukti P-43 Serita berjudul “Warning Walhi Soal Perpanjangan Kontrak Tambang PT Adaro di Kalsel” yang diterbitkan apahabar.com pada 7 Mei 2021 44. Bukti P-44 Berita berjudul “33 Hari PT Tanito Harum llegal, Saatnya Ambil Alih, Tutup, dan Pulihkan!” yang diterbitkan Jatam pada 23 Juli 2019 45. Bukti P-45 Berita berjudul “lzin Habis, Jatam Minta Pemerintah Tutup Tambang Tanito Harum” yang diterbitkan IDNTimes pada 23 Juli 2019 46. Bukti P-46 Surat Jatam No.029/JatamKaltim/Eks/lX/2020 tertanggal 2 September 2020 perihal Permohonan lnformasi 47. Bukti P-47 Surat Jatam No. 040/JatamKaltim/Eks/IX/2020 tertanggal 9 November 2020 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik 48. Bukti P-48 Surat Jatam No. 032/JatamKaltim/Eks/lX/2020 tertanggal 23 September 2020 perihal Keberatan Permohonan lnformasi 49. Bukti P-49 Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1478/05/SJN.l/2020 tertanggal 12 November 2020 perihal Jawaban Atas Keberatan Permohonan lnformasi Publik 50. Bukti P-50 Akta Registrasi Sengketa Komisi lnformasi Pusat No. 025/REG-PSI/Xl/2020 tanggal 9 November 2020 51. Bukti P-51 Lembar lnfonnasi JATAM Kaltim, Juni 2014, berjudul “Batubara Mematikan PT KPC/Bumi Resources”, Disusun oleh Merah Johansyah, dkk., diterbitkan Agustus 2014 52. Bukti P-52 Brief “Mautnya Batubara Pengerukan Batubara & Generasi Suram Kalimantan”, disusun oleh Abdulah Naim, dkk., diterbitkan oleh Jatam, 2010 53. Bukti P-53 Brief Digging Deeper: Can the IFC's Green Equity Strategy Help End Indonesia's Dirty Coal Mines? 74 “Menggali Lebih Dalam: Mampukah Strategi Keadilan Hijau IFC Mendorong Berakhimya Tambang Batubara Kotor di Indonesia?”, diterbitkan oleh Inclusive Development International (idi), BiC Europe, JATAM, April 2019 54. Bukti P-54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) 55. Bukti P-55 Buku dengan judul “Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi”, diterbitkan WALHI pada Mei 2019, https://www.walhi.or.id/uploads/blogs/Ecocida/Ecocide- Web.pdf 56. Bukti P-56 Laporan Penelitian “Analisis Pengaruh Rencana Pembangunan Proyek Prioritas Jalan Trans Papua (MP-31) Terhadap Aspek Sosial-Ekologis”, Juni 2021 57. Bukti P-57 Kertas Posisi WALHI “RUU Cipta Kerja: Cilaka Cipta Investasi, Perkeruh Kondisi Krisis Multidimensi” pada saat proses pembahasan RUU Cipta Kerja, 2020, https://www.walhi.or.id/ruu-cipta-kerja-cilaka-cipta-investasi- perkeruh-kondisi-krisis-multidimensi 58. Bukti P-58 Laporan Peneliti 2021 “Menelan Hutan Indonesia Hutan dan Pesisir”, Maret 2021, https://walhi.or.id/uploads/buku/2021-03- Swallowing-Indonesias-forests-Bahasa-Indonesia.pdf 59. Bukti P-59 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 47/G/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 22 Oktober 2018 halaman 146-147 60. Bukti P-60 Berita dengan judul “Sah! Berikan perpanjangan izin, Kementerian ESDM terbitkan IUPK kepada Arutmin”, kontan.co.id, 3 November 2020, dengan link berita: https://industri.kontan.co.id/news/sah-berikan-perpanjangan- izin-kementerian-esdm-terbitkan-iupk-kepada-arutmin 61. Bukti P-61 Berita dengan judul “IUPK Baru Arutmin Berlaku 10 Tahun!” https://www.cnbcindonesia.com/market/20201103113920-17- 198882/iupk-baru-arutmin-berlaku-10-tahun 75 62. Bukti P-62 Website resmi ESDM RI MODI (Minerba One Data Indonesia). Profil Perusahaan PT Arutmin Indonesia mulia dari Riwayat Alamat, Susunan Direksi, dan Perizinan, https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/681?jp=8 63. Bukti P-63 Artikel dengan judul: “Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012. Selain itu para Pemohon mengajukan tiga ahli, yaitu I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D., Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc., dan Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. Prac., LL.M., serta lima saksi, yaitu Taufik Iskandar, Herdiansyah Hamzah, Ali Fahmi, Anggi Maisya, dan Abdullah Ibrahim Ritonga, yang didengarkan keahlian dan/atau kesaksiannya pada persidangan tanggal 19 Januari 2022, 21 Februari 2022, dan 9 Maret 2022, yang pada pokoknya masing- masing menerangkan sebagai berikut: Keterangan Ahli 1. Ahli I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D. Ahli adalah Pengajar di Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. A. Pendahuluan Bumi tidak lagi berada di Era Holosen yang ditandai dengan kondisi lingkungan yang relatif stabil untuk bisa mendukung kehidupan. Para ilmuwan Sistem Bumi telah sepakat bahwa kita sedang memasuki era bernama Antroposen. Ini merupakan sebuah periode geologi di mana manusia telah menjadi kekuatan terbesar yang telah mengubah sistem Bumi dalam rentang waktu yang relatif singkat dan skala planet yang belum pernah sebelumnya (C. Hamilton, et.al., 2015). Pada 2018, Will Steffen dan ilmuwan Sistem Bumi mempublikasi sebuah artikel untuk memberikan gambaran tentang trajektori bumi ini di era Antroposen sebagaimana Gambar 1 di bawah. Mereka menunjukkan bahwa bumi telah keluar dari jalur kestabilan dan berada di persimpangan apakah akan sudah masuk mengikuti trek menuju apa yang disebut sebagai “Hothouse Earth” di mana 76 suhu bumi akan meningkat secara drastis yang membuat kehidupan di Bumi mengalami kesulitan untuk bertahan. Gambar 1. Trajektori Bumi di Era Antroposen (sumber: Steffen et al, 2018) Untuk menghindari skenario ini, maka pilihannya adalah berbelok kembali menuju “Stabilized Earth”. Meski tidak seperti di era Holosen yang cenderung stabil, setidaknya skenario “Stabilized Earth” merupakan kondisi yang lebih dapat menjamin keberlangsungan kehidupan di Bumi (W. Steffen, et.al., 2018:8252-8259). Hal ini, menurut Steffen dan kawan-kawan, hanya bisa dilakukan dengan melakukan reorientasi model pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada aspek ekonomi menuju model pembangunan yang menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan manusia. Selain itu, dibutuhkan perwalian atas Bumi di mana manusia harus menjadi wali (guardian) dari Bumi untuk memperjuangkan kepentingan dan keberlanjutan planet tersebut. Model perwalian (guardianship) ini sesuai dengan tawaran Christopher Stone yang telah diterima luas di berbagai negara bahwa pembela lingkungan hidup baik dalam bentuk kelompok maupun individual merupakan wali bagi lingkungan hidup (Christopher Stone, 2010). Di era Antroposen ini, peran pembela lingkungan baik menjadi semakin penting untuk memperjuangkan keberlanjutan lingkungan hidup dan keselamatan manusia di tengah berbagai pelanggaran berlanjut terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu cara yang dapat mereka tempuh adalah mempertanyakan kebijakan hukum yang berpotensi 77 merusak lingkungan hidup dan melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam kontes besar inilah Permohonan Uji Materiil atas UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini harus diletakkan. B. Pembahasan 1. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Pada 8 Oktober 2021, UN Human Rights Council melalui Resolusi 48/13 untuk pertama kali mengakui dengan tegas status Hak atas Lingkungan Hidup yang Aman, Bersih, Sehat dan Berkelanjutan. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa “mengakui hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia yang penting bagi penikmatan hak asasi manusia lainnya” (UNHRC Resolution No. 48/13). Selain itu, resolusi ini juga mendorong negara anggota untuk mengambil tindakan yang diperlukan termasuk di dalamnya mengadopsi kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka penikmatan hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan di tingkat domestik. Dengan diadopsinya Resolusi 48/13, hal ini sekaligus menutup perdebatan yang selama ini terjadi berkaitan dengan sifat (nature) dari hak atas lingkungan apakah ia merupakan hak asasi manusia atau bukan. Akan tetapi, di Indonesia jauh sebelum Resolusi 48/13 diadopsi oleh komunitas internasional perdebatan tentang hak atas lingkungan hidup telah tuntas. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “[s]etiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Ben Boer, profesor Hukum Lingkungan dari Sydney Law School, berpendapat bahwa Pasal 28H (1) UUD 1945 menunjukkan artikulasi yang tegas adanya konstitusionalisme lingkungan (environmental constitutionalism) di Indonesia (Ben Boer, 2015:135-180). Jika ditelaah secara konseptual, Hak atas Lingkungan yang Baik dan Sehat memiliki dua komponen, yakni komponen lingkungan hidup sebagai first nature dan komponen manusia sebagai second nature. Komponen pertama berkaitan dengan integritas lingkungan hidup yang 78 ditunjukkan dengan frasa “lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan”. Komponen kedua ditunjukkan oleh terminologi “hak” di mana manusia sebagai pemegang hak untuk hidup dalam kondisi layak yang dibutuhkan untuk menikmati hak dasar yang lain. Singkatnya, kualitas lingkungan hidup merupakan conditio sine qua non bagi kehidupan manusia yang bermartabat dan sejahtera (Linda Hajjar Leib, 2011:102). Selanjutnya, Hak atas Lingkungan Hidup mengandung dua jenis hak, yakni: hak substantif dan hak prosedural. Kedua jenis hak tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Hak Substantif Dalam Resolusi 48/13, hak substantif dari Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat termasuk di dalamnya adalah: hak untuk hidup, hak untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental tertinggi, hak untuk hidup yang layak, hak atas pangan, hak atas air dan sanitasi, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, dan hak atas keadilan bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Akan tetapi, seperangkat hak substantif tersebut tidak akan memiliki makna apa-apa selain menjadi macan kertas apabila tidak ada perangkat yang digunakan untuk menegakkan dan sekaligus menjamin penikmatannya. Dalam hal inilah hak prosedural dibutuhkan untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak substantif dari Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. b. Hak Prosedural Deklarasi Rio menekankan pentingnya keberadaan hak prosedural. Dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio ditegaskan bahwa “[e]nvironmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at relevant level.” Prinsip ini kemudian dituangkan menjadi lebih detail dan operasional dalam Aarhus Convention yang oleh Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB sebut sebagai “upaya yang paling ambisius di bidang demokrasi lingkungan sejauh ini yang dilakukan oleh PBB” (lihat http://www.enece.org/env/pp/). Meskipun Aarhus Convention adalah instrumen yang dibuat dalam 79 lingkup negara-negara Eropa, namun substansi dari konvensi tersebut sudah diadopsi secara universal, termasuk oleh Indonesia. Aarhus Convention membangun jembatan penghubung antara hak substantif dan hak prosedural dari Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Dinyatakan bahwa “[d]alam rangka berkontribusi pada perlindungan atas hak setiap orang dari generasi saat ini dan generasi mendatang untuk hidup dalam lingkungan yang layak demi kesehatan dan kesejahteraannya, setiap negara pihak hatus memastikan hak atas akses informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam konteks lingkungan sesuai dengan ketentuan dari konvensi ini” (lihat Pasal 1). Singkatnya, hak prosedural tersebut sifatnya sebagai perangkat untuk menjamin penikmatan atas hak substantif. Terdapat tiga pilar dalam hak prosedural dalam konteks lingkungan hidup yang diatur dalam Aarhus Convention. Hal ini juga dipertegas lagi dalam Resolusi Komisi HAM PBB No. 48/13 yang menyebutkan bahwa: “[r]ecognizing also that the exercise of human rights, including the rights to seek, receive and impart information, to participate effectively in the conduct of government affairs and in environmental decision-making and to an effective remedy, is vital to the protection of a safe, clean, healthy and sustainable environment”. Ada pun pilar tersebut adalah: 1) Hak atas Akses Informasi Hak ini menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk menerima informasi lingkungan dari otoritas publik. Hak ini sendiri memiliki dua karakter, aktif dan pasif. Karakter aktif dari hak atas informasi ini mensyaratkan negara secara aktif melakukan diseminasi informasi lingkungan kepada masyarakat. Karakter pasif di sini merujuk pada kewajiban negara untuk menyediakan informasi lingkungan berdasarkan permintaan dari masyarakat (Michael Mason, 2010:10-31). Informasi itu sendiri harus diberikan secara transparan, lengkap dan tepat waktu. Akses informasi merupakan prasyarat bagi partisipasi dalam pengambilan keputusan yang bermakna 80 (meaningful participation in decision-making) (Linda Hajjar Leib, 2011:84). Dalam konstitusi, hak atas akses informasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa “[s]etiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Meski tidak secara spesifik berbicara dalam konteks informasi lingkungan, hak untuk memperoleh atas informasi lingkungan juga harus ditafsirkan menjadi bagian di dalamnya. 2) Hak untuk Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan Hak ini merupakan bentuk pengejawantahan dari Demokrasi Lingkungan yang berangkat dari pandangan bahwa permasalahan lingkungan terlalu penting untuk diserahkan sepenuhnya bagi pemerintah untuk memutuskan (Linda Hajjar Leib, 2011: 86). Hal ini terlebih lagi, dalam konteks lingkungan, pemerintah sering kali bersikap ambivalen: di satu sisi pemerintah memperoleh keuntungan dari kegiatan eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam berupa pendapatan negara hingga pemenuhan target pertumbuhan ekonomi; namun di sisi lain, pemerintah berdasarkan Public Trust Doctrine memegang mandat publik untuk memastikan lingkungan hidup tetap lestari dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pada titik inilah, pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga memastikan partisipasi publik tersebut tidak sekedar formalitas atau ‘tokenistik’ (Journal of the American Planning Association 35 (4): 216-224), namun merupakan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Di sini, pertimbangan Majelis Konstitusi dalam Uji Formil terhadap UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan meaningful participation dalam proses 81 legislasi juga berlaku dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Partisipasi yang bermakna ini, menurut MK “setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).” Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebenarnya juga telah dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Sekali lagi, meskipun pasal tersebut tidak secara spesifik berbicara dalam konteks partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tidak berarti bahwa partisipasi dalam konteks lingkungan tidak termasuk di dalamnya. 3) Hak atas Akses Keadilan Ketika masyarakat terkena dampak dilibatkan dalam pengambilan keputusan namun kepentingan mereka tidak dipertimbangkan dalam keputusan yang telah dibuat, maka masyarakat memiliki hak prosedural ketiga yakni akses keadilan. Akses keadilan di sini tidak bisa hanya dimaknai secara sempit yakni akses keadilan melalui jalur litigasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun akses keadilan ini harus dimaknai secara luas yakni sebagai upaya masyarakat untuk mempertahankan haknya, memperoleh ganti kerugian, atau menegakkan hukum lingkungan dengan menggunakan mekanisme yang tersedia. Jaminan atas akses keadilan ini telah pula dinyatakan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “[s]etiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.” 82 Dengan demikian, Pasal 28H ayat (1) yang mengakui aspek substantif dari Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat tidak bisa dipisahkan dari Pasal 28F, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) yang memberikan jaminan atas aspek prosedural dari Hak atas Lingkungan Hidup. Lebih jauh, hubungan hak substantif dan hak prosedural ini diramu dengan sangat baik dalam Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan: “(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia; (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Dalam hal ini, Ben Boer bahkan mengklaim bahwa Indonesia menjadi satu-satu negara di Asia Pafisik yang dengan tegas mengartikulasikan Hak atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat sebagai hak asasi manusia dalam peraturan perundang- undangannya (Ben Boer, 2015: 135-180). Namun artikulasi yang tegas di tataran normatif (law in the books) ini tentu saja masih menyisakan pertanyaan tentang implementasi dalam kenyataan (law in action). Hal ini mengingat ada beberapa peraturan perundang-undangan yang justru berpotensi untuk terus meminggirkan dan bahkan menegasikan Hak atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Poin ini membawa kita pada pembahasan tentang implikasi UU a quo terhadap penikmatan Hak atas Lingkungan Hidup. Ada 3 (tiga) hal yang penulis soroti di sini dari perspektif Hukum Lingkungan, yakni resentralisasi bidang pertambangan, jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang, dan penggunaan Pasal 162 sebagai instrumen intimidasi hukum terhadap masyarakat yang dalam kepustakaan Hukum Lingkungan dikenal dengan istilah Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP). 83 2. Implikasi Resentralisasi Bagi Hak atas Lingkungan Hidup Nuansa resentralisasi di bidang pertambangan mineral dan batubara dapat dilihat dari Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020. Pasal ini menyatakan bahwa “[p]enguasaan Mineral dan Batubara…diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Dalam konteks Hukum Lingkungan, pertambangan merupakan sektor yang memiliki dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan karena berpotensi untuk mengubah bentang alam, menyebabkan terjadinya pencemaran, hingga kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, di sini berlaku Asas Subsidiaritas (Subsidiarity Principle) yang menentukan bahwa keputusan yang berkaitan dengan lingkungan harus diambil seterbuka dan sedekat mungkin dengan masyarakat dan lingkungan hidup yang akan terkena dampak. Asas yang lazim digunakan dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Uni Eropa dan Amerika Utara ini berangkat dari beberapa pandangan mendasar (Environmental Law 30 (1):23-34). Pertama adalah pengakuan atas keberagaman kondisi lingkungan hidup, mulai dari perbedaan ekosistem, bentang alam, keanekaragaman hayati, hingga keragaman nilai sosial-budaya dalam memaknai relasi manusia dengan alam. Pandangan kedua adalah dampak lingkungan dan sosial akan dapat ditimbulkan dari sebuah kegiatan dan/atau usaha sangat spesifik tergantung dari kondisi di tataran tapak (site specific). Hal ini sebagai akibat dari keragaman kondisi lingkungan hidup sebagai mana pada poin pertama. Ketiga adalah pandangan bahwa berbagai permasalahan lingkungan yang ada terjadi di tingkat lokal sehingga solusi yang terbaik atas permasalahan tersebut juga harus ditemukan di tingkat lokal. Hal ini untuk menghindari solusi yang bersifat “one fits all” (satu untuk semua) (Environmental Law 30 (1): 23-34). Artinya, melalui partisipasi dari masyarakat lokal-lah solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan lingkungan yang spesifik tersebut dapat ditemukan bersama. 84 Apabila kita merujuk pada Naskah Akademik UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kita dapat membaca bahwa asas partisipasi dijadikan salah satu prinsip yang harus melandasi perubahan UU No. 4 Tahun 2009. Dalam hal ini Naskah Akademik menyebutkan bahwa: Asas partisipasi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pertambangan minerba, tidak hanya pemberi dan pemegang izin tetapi juga masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah penghasil tambang, harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan penguasaan tambang. Wujud peran serta masyarakat, yaitu akses masyarakat untuk dapat bekerja pada perusahaan tambang, menjadi pengusaha maupun distributor (Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, DPR RI, hlm. 7). Akan tetapi, dari pernyataan tersebut pembuat Undang-Undang a quo melakukan reduksi atas konsep partisipasi publik sampai pada titik paling rendah. Di sini, partisipasi hanya dimaknai sebatas pada keikutsertaan untuk “bekerja pada perusahaan tambang, menjadi pengusaha dan distributor” sedangkan mereka yang bermaksud untuk menyuarakan kekhawatiran atas dampak buruk dari pertambangan mineral dan batubara tidak dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Alhasil, suara mereka tidak akan pernah didengarkan. Berdasarkan asumsi ini pula lah pembuat undang-undang merasa tidak perlu untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang ditunjukkan dengan mudah pemerintah menarik pengambilan keputusan bidang pertambangan minerba kembali ke pusat. Dalam konteks kebijakan lingkungan, pengambilan keputusan yang diambil secara terpusat menyebabkan semakin sempitnya kesempatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Selain itu, keputusan yang diambil di tingkat pusat akan cenderung menegasikan keberagaman konteks lokal dan melemahkan prinsip kehatian-hatian. Berdasarkan pandangan “not in my backyard” (asalkan bukan di halaman belakang 85 saya), pengambil keputusan yang tidak terkena dampak negatif dari keputusan yang diambil, misalnya karena ia tidak tinggal di sana, akan cenderung kurang berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ceritanya akan menjadi berbeda apabila, pengambil keputusan tinggal di lokasi pertambangan dan berpotensi terkena dampak negatif dari aktivitas pertambangan, maka ia akan cenderung lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan untuk mengizinkan aktivitas pertambangan tersebut. Singkatnya, sentralisasi dalam hal penguasaan mineral dan batubara bertentangan dengan Asas Subsidiaritas sehingga menyebabkan kerugian konstitusional bagi masyarakat lokal karena hak proseduralnya untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar. 3. Problematika Jaminan Tidak Adanya Perubahan Pemanfaatan Ruang a. Tata Ruang Sebagai Instrumen Pencegahan Doreen Massey, seorang geograf Inggris, menyatakan bahwa ruang bukan merupakan wadah yang bersifat statis (Doreen Massey, 2005). Ruang sebagai bagian dari alam terus menerus bergerak dan mengalami rekonstruksi baik secara alamiah melalui proses evolusi maupun secara antropogenik akibat dari aktivitas manusia yang hidup di dalamnya. Proses rekonstruksi yang terjadi terus menerus ini dapat menyebabkan tertinggalnya ilmu pengetahuan sehingga menyisakan ketidakpastian atas dampak yang bisa ditimbulkan. Dalam kondisi ketidakpastian ini, Asas Kehati-hatian (Precautionary Principle) digunakan oleh pemegang kebijakan dengan tujuan meminimalisir dampak buruk yang dapat timbul (UNECE 2008:12- 13). Dalam konteks penataan ruang, prinsip kehatian-hatian ini diejawantahkan dengan jalan penggunaan pendekatan berbeda dalam pola ruang. Perencanaan kawasan budidaya, termasuk di dalamnya kawasan pertambangan, disusun berdasarkan pendekatan dinamis (dynamic approach) di mana kawasan ini diatur dengan tetap memperhatikan fleksibilitas dan responsif terhadap dinamika dan perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi yang terjadi. Sedangkan kawasan lindung diatur dengan pendekatan 86 ketat atau statis (strict/static approach) berdasarkan guna meminimalisir penurunan daya dukung dan daya tampung kawasan dan/atau kerusakan kawasan yang dapat saja bersifat irreversible (tidak dapat dipulihkan). Penataan ruang memiliki 3 (tiga) pilar, yakni perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang di sini merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (lihat Pasal 1 angka 14 UU 26/2007). Di sini, terlihat hubungan searah antara perencanaan ruang dengan pemanfaatan ruang di mana pemanfaatan ruang hanya bisa dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya perencanaan ruang. Berangkat dari keterbatasan kemampuan manusia dalam melakukan perencanaan, keberlakuan sebuah rencana tata ruang memiliki batas waktu, yakni 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan. Kemudian, untuk terus menyesuaikan antara perencanaan dengan kenyataan, rencana tata ruang yang ada dapat ditinjau kembali baik secara reguler waktu 5 (lima) tahun setelah sebuah aturan tata ruang diberlakukan, atau secara insidental (kurang dari 5 tahun) apabila terjadi bencana alam dan perubahan bentang alam yang signifikan. Melalui peninjauan kembali atas rencana tata ruang, pemerintah diberikan kesempatan untuk menyesuaikan sebuah unit ruang dengan perkembangan yang terjadi termasuk di dalamnya adanya perubahan atas daya dukung dan daya tampung. Perubahan daya tampung dan daya dukung di sebuah unit ruang merupakan aspek yang penting dipertimbangkan dalam peninjauan kembali karena ia bisa meningkatkan kerentanan ekologi dan ancaman keselamatan manusia yang hidup dalam unit ruang tersebut. Dalam konteks inilah, penataan ruang memainkan peran penting sebagai salah satu instrumen pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup (lihat Pasal 14 UU 32/2009). Penataan ruang memiliki hubungan yang erat dengan Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat. Dalam hal ini, penataan ruang yang 87 berkelanjutan menjadi prasyarat untuk dapat dipenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Naskah Akademik RUU Penataan Ruang telah menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa “pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena kesatuan ruang itu sendiri merupakan salah satu unsur dari lingkungan hidup” (lihat Naskah Akademik RUU Penataan Ruang, 2005:51). Dalam konteks inilah implikasi dari jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dengan penikmatan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat harus diletakkan. b. Jaminan Tidak Adanya Perubahan Pemanfaatan Ruang Terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur tentang pemberian jaminan dari pemerintah untuk tidak mengubah pemanfaatan ruang bagi ruang yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Pertama adalah Pasal 17A yang menyebutkan bahwa: 1) Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah Pasal 22A yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada 88 perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.” Kemudian adalah Pasal 31A yang mengatur bahwa: 1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria: a) pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) ketahanan cadangan; c) kemampuan produksi nasional; dan/atau d) pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir adalah Pasal 172B yang merupakan penegasan dari pasal-pasal sebelumnya. Pasal ini berbunyi: 1) WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya. Jika kita mengacu pada Naskah Akademik atas UU No. 3 Tahun 2020, nampak jelas bahwa jaminan tidak adanya perubahan atas pemanfaatan ruang bagi WIUP, WIUPK dan WPR yang sudah ditetapkan bertujuan untuk menjamin kepastian investasi. Namun, jaminan ini justru diberikan dengan menerabas konsep baku dan 89 asas penting dalam penataan ruang. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 172B yang memberikan jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang bagi kawasan pertambangan yang telah ditetapkan merupakan bentuk pembekuan atas pola ruang kawasan budidaya khususnya pertambangan. Bahwa, adanya jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang ini merupakan bentuk pembekuan atas pola ruang kawasan budidaya pertambangan yang bersifat permanen dan mutlak. Jaminan yang bersifat permanen ini adalah jaminan yang diberikan tanpa ada batas waktunya. Hal ini dibuktikan dari ketiadaan klausula yang mengatur sampai kapan jaminan tersebut diberikan. Padahal dalam rezim hukum tata ruang, perencanaan ruang saja memiliki jangka waktu belaku, yakni 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali secara regular (5 tahun setelah berlaku). Mutlak dalam artian disini adalah jaminan tidak dibuahnya pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah dalam keadaan apapun. Hal ini dibuktikan dari ketiadaan klausula yang mengatur ketentuan yang dapat dijadikan kriteria untuk mencabut jaminan tersebut. Jaminan mutlak ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam hukum penataan ruang yang dengan jelas memberikan kriteria untuk melakukan peninjauan kembali penataan ruang secara insidental apabila terjadi perubahan teritorial negara atau batas wilayah dan/atau bencana alam. Selain itu, ketentuan tentang jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang bagi kawasan usaha pertambangan ini bertentangan dengan pendekatan fleksibilitas yang semestinya dianut dalam pengelolaan ruang kawasan budidaya agar dapat responsif dan adaptif dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi dengan mempertimbangkan perubahan daya dukung dan daya tampung kawasan yang dapat terjadi (UNECE 2008:12). Selain itu, pembekuan pemanfaatan ruang untuk kawasan tambang juga bertentangan dengan sifat usaha pertambangan mineral dan batubara itu sendiri. Sebagaimana termaktub dalam konsideran dari UU No. 3 Tahun 2020, bahwa mineral dan batubara merupakan 90 sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan. Artinya, pada suatu saat sumber daya mineral dan batubara akan habis. Dengan demikian, menjadi tidak masuk akal untuk mempertahankan sebuah wilayah izin usaha pertambangan secara permanen mengingat deposit tambangnya yang menjadi aspek fungsional dalam pemanfaatan ruangnya sudah habis ditambang. Pada titik ini, perubahan dalam pemanfaatan ruang atas kawasan bekas tambang menjadi sebuah keniscayaan. Kedua, sebagai aktivitas yang tidak berkelanjutan, pertambangan memiliki dampak yakni menurunkan daya dukung dan daya tampung sebuah kawasan. Kawasan dengan daya dukung dan daya tampung yang berada dalam kategori kritis dapat meningkatkan kerentanan ekologi dan ancaman keselamatan manusia sehingga melalui tata ruang kawasan tersebut harus diubah peruntukkannya menjadi kawasan rawan bencana. Artinya, perubahan pemanfaatan ruang merupakan sebuah keniscayaan apabila daya dukung dan daya tampung kawasan sudah tidak memadai lagi untuk dilakukan aktivitas penambangan. Perubahan UU Pertambangan Minerba berangkat dari asumsi bahwa tata ruang merupakan penghambat investasi. Berdasarkan asumsi ini, tata ruang untuk kawasan tambang harus dibekukan sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi investor. Padahal tata ruang memainkan fungsi vital dalam memfasilitasi kebijakan yang koheren dan terintegrasi melalui strategi keruangan (UNECE 2008:12). Dalam hal ini, tata ruang tidak sekedar instrumen untuk menjamin kepastian hukum bagi investor, namun instrumen untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Hal ini lah mengapa dalam UU Penataan Ruang kepastian hukum dan keadilan digabungkan menjadi satu asas bernama Asas Kepastian Hukum dan Keadilan. Asas ini sendiri dimaknai sebagai “penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan 91 jaminan kepastian hukum” (lihat Penjelasan Pasal 2 huruf h UU 26/2007). Sedangkan UU Minerba yang bersifat bias pengusaha pertambangan, salah satunya melalui ketentuan tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang, merupakan bentuk pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum dan Keadilan yang dikenal dalam Hukum Penataan Ruang. Dengan memfokuskan pada pemberian keistimewaan bagi pengusaha pertambangan sejak awal, sebagaimana dengan jelas diuraikan dalam Naskah Akademik, UU Minerba tidak dapat menghindari untuk mengesampingkan hak masyarakat. Dalam hal inilah menjadi logis pandangan bahwa jaminan untuk tidak mengubah pemanfaatan ruang kawasan pertambangan memiliki dampak bagi penikmatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pembekuan wilayah izin usaha pertambangan yang sudah ditetapkan menyebabkan hilangnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). Ilustrasinya, ketika sebuah unit ruang yang didiami oleh masyarakat adat telah ditetapkan menjadi wilayah usaha pertambangan, maka masyarakat adat tersebut kehilangan ruang hidup mereka secara permanen. Pemerintah dapat saja berpendapat bahwa wilayah izin usaha pertambangan ini ditetapkan setelah melalui ketentuan penataan ruang, di mana salah satunya dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ruangnya. Namun yang perlu diingat adalah setelah proses penetapan dilakukan, pemanfaatan ruang wilayah izin usaha pertambangan menjadi barang yang sakral untuk ditinjau kembali dan bahkan diubah. Di sini, pemerintah salah dalam memahami partisipasi sebagai sekedar satu tahap yang sekali selesai dalam pengambilan keputusan semata. Berdasarkan pemahaman sempit ini, seolah partisipasi masyarakat tidak lagi dibutuhkan ketika keputusan telah diambil dan dilaksanakan. 92 Sesuai pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebuah partisipasi yang bermakna memang mensyaratkan tiga hal, yakni: hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberiktan (right to be explained)” (lihat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Namun tiga syarat tersebut harus dipandang sebagai proses yang terjadi terus menerus sejak dalam perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan atas kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga evaluasi atas kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan General Comment No. 7 (2018) on the Participation of Persons with Disabilities yang menyebutkan bahwa “[f]ull and effective participations should be understood as a process, not as an individual on-time event” (lihat General Comment No. 7 (2018), par. 28). Artinya, partisipasi penuh dan efektif (bermakna) harus dipandang sebagai sebuah proses yang terus menerus terjadi, bukan sekedar sebuah tahap yang sekali selesai. Dengan demikian pembekuan kawasan tambang, melalui jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang bagi wilayah usaha pertambangan yang telah ditetapkan, menutup ruang partisipasi masyarakat untuk terus menerus memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 4. Pasal 162 UU Minerba Sebagai Instrumen SLAPP a. Motivasi SLAPP Menurut Hukum Lingkungan Selanjutnya, izinkan penulis untuk menyampaikan permasalahan Pasal 162 UU Minerba dalam konteks hukum lingkungan, khususnya menggunakan kerangka Strategic Litigation against Public Participation (SLAPP). Istilah SLAPP ini sendiri dipopulerkan oleh George W. Pring dan Penelope Canan dalam buku mereka yang berjudul SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out berangkat dari kekhawatiran tentang banyaknya perkara-perkara gugatan terjadi di Amerika Serikat yang menjadikan warga negara yang sedang membela hak mereka atas lingkungan sebagai target (George W. Pring dan Penelope Canan, 1996). Pring dan Canan 93 tidak memberikan definisi yang tegas tentang apa yang mereka maksud dengan SLAPP, namun demikian mereka memberikan karakteristik utama untuk menilai apakah sebuah perkara dapat dikategorikan sebagai SLAPP, yakni: “apakah pihak yang ditarget terlibat dalam aktivitas yang dilindungi dan menjamin oleh kebebasan untuk berpendapat, berserikat dan mengajukan petisi terhadap pemerintah?” (Pring dan Canan, 1996:8). Jika dibandingkan dengan litigasi pada umumnya, SLAPP memiliki tiga perbedaan mendasar. Pertama, SLAPP biasanya merupakan upaya balas dendam serta pembungkaman melalui pengadilan baik gugatan perdata atau tuntutan pidana (Pring dan Canan, 1996:212). Kedua, SLAPP biasanya digunakan bukan sebagai cara untuk menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi sumber konflik lingkungan namun merupakan permainan baru (kamuflase) melalui pengadilan karena pengadilan cenderung mengisolir sebuah kasus pada aspek yang dianggap relevan semata (Pring dan Canan, 1996:212). Ketiga, SLAPP merupakan taktik untuk mengeringkan sumber daya, energi, komitmen dan kohesi sosial dalam melakukan advokasi atas akar permasalahan konflik (Pring dan Canan, 1996:212). Dengan kata lain, sumber daya dan energi yang tadinya digalang untuk mendukung advokasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan digunakan untuk merespons perkara SLAPP sehingga cepat atau lambat sumber daya dan energi tersebut akan habis dan advokasinya pun akan menjadi layu. Itu merupakan tujuan utama dari pihak yang merasa terganggu oleh advokasi yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya advokasi melawan pertambangan yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan hak masyarakat. Penggunaan pengadilan dalam melakukan pembungkaman atas advokasi masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui SLAPP memiliki tiga motivasi, yaitu: 1) Conflict Transformation (Pengalihan Konflik) 94 SLAPP bertujuan untuk mengarahkan konflik atau sengketa lingkungan yang bernuansa publik menjadi perkara yang bernuansa pribadi. Dalam hal ini, perusahaan tambang yang merasa terganggu oleh advokasi masyarakat kemudian menarget satu atau dua orang yang dianggap tokoh dalam advokasi untuk dipidanakan. Harapannya, konflik yang tadinya antara perusahaan melawan masyarakat, dialihkan seolah-olah menjadi konflik antara orang yang ditarget secara personal dengan perusahaan. 2) Forum Transformation (Pengalihan Forum) SLAPP memiliki motivasi untuk mengalihkan forum publik yang digunakan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ke dalam forum pengadilan (yudisial) yang bersifat legal-formal. Dalam hal ini, sumber daya dan energi yang telah dikumpulkan masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka melalui forum-forum publik yang bersifat partisipatif dialihkan ke pengadilan yang bersifat eksklusif di mana yang memiliki hak untuk berbicara di pengadilan adalah mereka yang memiliki izin beracara dan memahami teknis dan prosedur beracara. 3) Issue Transformation (Pengalihan Isu) SLAPP didesain untuk mengalihkan isu yang tadinya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi permasalahan pidana. Dalam konteks ini, motivasi masyarakat untuk melakukan advokasi yang muncul dari kekhawatiran atas dampak pertambangan dialihkan sedemikian rupa menjadi isu kejahatan yang dituduhkan kepada tokoh yang dianggap penting dalam advokasi. Tujuannya jelas bahwa pelaku SLAPP ingin memisahkan tokoh tersebut dari masyarakatnya sehingga tanpa kehadiran tokoh penggerak (karena sedang menjalani persidangan atau dipenjara) maka advokasi masyarakat menjadi lemah, layaknya pepatah anak ayam kehilangan induk. Selain itu, melalui SLAPP, perusahaan yang merasa terganggu dari advokasi masyarakat ingin 95 mengirimkan pesan kepada masyarakat yang masih melakukan advokasi bahwa siapa pun warga lain yang masih berani menentang aktivitas pertambangan milik perusahaan maka mereka akan bernasib sama seperti tokoh penggeraknya yang telah menjadi terdakwa atau terpidana. b. Pasal 162 UU Minerba Sebagai Instrumen SLAPP Saat ini penulis sedang melakukan penelitian paskadoktoral di Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg, Jerman, yang dibiayai oleh Alexander von Humboldt Foundation. Penelitian saya berkaitan dengan penggunaan pengadilan sebagai instrumen untuk membungkam pembela lingkungan di Asia Tenggara. Temuan sementara penelitian penulis dalam konteks Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan prosedur pidana lebih dominan untuk melakukan intimidasi hukum atau pembungkaman dengan putusan persentase 69% diputus bersalah. Apabila ditinjau dari sektor yang paling sering menggunakan SLAPP, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 di bawah ini, menunjukkan bahwa sektor pertambangan merupakan tiga terbesar di mana SLAPP terjadi di sini mencapai 17% dari keseluruhan cerita tentang SLAPP di Indonesia. Gambar 2. SLAPP Berdasarkan Sektor (Sumber: Wardana, 2021) 96 Tingginya tingkat penggunaan SLAPP pada sektor pertambangan ini salah satunya disebabkan oleh adanya ketentuan hukum Pasal 162 UU Minerba yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 162 UU Minerba ini sendiri setidaknya sudah 3 kali diuji melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, yakni Putusan No. 15/PUU-VIII/2010, Putusan No. 30/PUU-VIII/2010, dan Putusan No. 32/PUU-VIII/2010. Uraian yang paling lengkap dalam hal ini adalah Putusan No. 32/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Walhi, PBHI, Yayasan KPA, Kiara, SP, Nur Wenda dkk, yang mana pemohon berpendapat bahwa Pasal 162 UU Minerba digunakan “sebagai landasan hukum untuk ‘mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia baik perorangan maupun atas nama organisasi yang melakukan advokasi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan.’ Oleh karena itu Pasal 162 menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan pembela hak asasi manusia.” Selain itu, para pemohon juga mendalilkan bahwa frasa “merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK” adalah tidak jelas dan multitafsir. Dalam tanggapannya, pemerintah menyangkal dalil tersebut dengan menyatakan bahwa Pasal 162 UU Minerba “tidak serta- merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang” (Lihat Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010, hlm. 78). Hal ini dipertegas oleh pemerintah sendiri dengan menyatakan bahwa jika di atas permukaan tanah yang akan diusahakan oleh pemegang IUP/IUPK terdapat alas hak berupa hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, HPH, dan lain sebagainya, maka pemegang IUP/IUPK harus menyelesaikan hak atas tanah tersebut 97 terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan usaha pertambangan…Adapun ancaman pidana dalam Pasal 162 UU 4/2009 hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan penyelesaian hak atas tanah. Dengan adanya ketentuan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan sekaligus perlindungan bagi pemegang IUP/IUPK yang telah menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang- undangan (Lihat Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010, hlm. 50). Pendapat yang sama juga diulang-ulang oleh pemerintah dalam dua permohonan judicial review lainnya. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi sependapat dengan tanggapan dari pemerintah tersebut dengan menyatakan bahwa “pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya pemegang IUP dan IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK” (Lihat Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010, hlm. 141). Artinya, Pasal 162 ini diklaim tidak bisa digunakan bagi pembela lingkungan yang sedang melakukan advokasi pertambangan yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan hak masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya, Pasal 162 UU Minerba bukan lagi menjadi ancaman bagi pembela lingkungan hidup tetapi sudah menjadi instrumen yang sering kali digunakan untuk melakukan pembungkaman dan intimidasi hukum. Singkatnya, Pasal 162 UU Minerba merupakan instrumen SLAPP yang menarget tidak saja pemilik tanah yang telah menerima kompensasi namun terus merintangi aktivitas pertambangan namun juga pembela lingkungan secara umum. Dalam satu kesempatan, saya memberikan 98 keterangan ahli atas kasus SLAPP yang menimpa Warga Alas Buluh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kasus ini aktivitas pertambangan yang berlokasi dengan dengan desa mereka telah menyebabkan permasalahan lingkungan dan kesehatan akibat dari lalu lalang truk pengangkut bahan tambang melalui jalan desa mereka yang sempit. Dalam satu kesempatan karena mandeknya saluran aspirasi formal, warga memutuskan untuk menghentikan sebuah truk tambang yang melewati jalan desa. Alhasil, tiga warga atas nama H. Ach Busi’in, H. Sugiyanto, dan Abdullah, yang sama sekali ada hubungan kepemilikan tanah di lokasi tambang, yang hanya tergerak untuk membela hak warga desa atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilaporkan telah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU Minerba. Mereka pun dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 162 UU Minerba oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan hukuman masing-masing 3 (tiga) bulan penjara (Lihat Putusan MK No. 802/Pid.Sus/2020/PN. Byw). Putusan tersebut kemudian diperkuat pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (Lihat Putusan MK No. 07/PID.SUS/2021/PT.SBY). Tentu saja, di luar sana, masih banyak cerita tentang Pasal 162 UU Minerba yang tidak kalah menyesakkan dada di mana masyarakat lokal harus menjadi korban kriminalisasi demi membela ruang hidup mereka yang dirusak oleh aktivitas pertambangan. Singkatnya, apa yang ingin penulis sampaikan melalui Kasus Alas Buluh tersebut adalah kasus tersebut merupakan salah satu bukti bagaimana Pasal 162 UU Minerba telah menjadi instrumen pembungkaman pembela lingkungan hidup yang tengah berjuang untuk membela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat dari aktivitas pertambangan. Di sisi yang lain ketentuan Anti-SLAPP yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan jaminan bagi pembela lingkungan untuk tidak digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sehat tidak kuat untuk mencegah kriminalisasi. Yang tidak 99 boleh dilupakan dalam fenomena SLAPP yang terjadi di Indonesia adalah fakta bahwa SLAPP cenderung berhasil digunakan pada sektor-sektor yang melibatkan pemain-pemain besar yang memiliki sumber daya yang berlimpah dan jejaring kekuasaan yang kuat. Melalui Pasal 162 UU Minerba ini, masyarakat baik warga lokal maupun aktivis organisasi lingkungan menjadi takut untuk melakukan kerja advokasi di sektor pertambangan dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tentu ketakutan ini tidak hanya akan berdampak bagi upaya pelestarian lingkungan hidup namun juga bagi perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Nicholson dalam Environmental Dispute Resolution in Indonesia bahkan menyebutkan bahwa aktivisme lingkungan merupakan salah satu prasyarat untuk mendorong perkembangan hukum lingkungan yang lebih progresif (David Nicholson, 2009:10-20). Hal ini bisa kita lihat dalam lintasan sejarah bagaimana hukum lingkungan berkembang pesat di Indonesia yang dimotori oleh para pembela lingkungan. Buktinya, pengakuan atas hak gugat organisasi lingkungan, class action, maupun citizen lawsuit merupakan hasil dari kerja-kerja pembela lingkungan yang kemudian bertemu dengan aktivisme judisial (judicial activism) dari hakim. Singkatnya, keberadaan pembela lingkungan sangat dibutuhkan untuk terus mendorong perkembangan hukum lingkungan yang lebih responsif dan progresif dalam menjawab tantangan era Antroposen. Dalam menjalankan perannya tersebut, mereka membutuhkan perlindungan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kerja-kerja advokasi mereka dan Pasal 162 UU Minerba telah menjadi instrumen nyata yang justru membungkam kerja-kerja pembelaan lingkungan yang mereka lakukan. C. Kesimpulan Meskipun belum menjadi sebuah ketentuan yang mengikat (hard law), Resolusi 48/13 ini setidaknya memberikan basis yang lebih solid lagi bagi hakim di seluruh dunia untuk berani memutuskan perkara-perkara 100 lingkungan hidup dengan lebih progresif (lihat https://www.ejiltalk.org/the- un-hrc-recognizes-the-right-to-a-healthy-environment-and-appoints-a-new- special-rapporteur-on-human-rights-and-climate-change-what-does-it-all- mean/). Selain itu, pengakuan terhadap Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan mengarahkan hakim untuk memegang teguh prinsip in Dubio Pro Natura – dalam keadaan ragu-ragu, hakim harus mempertimbangkan kepentingan lingkungan hidup sebagai yang utama – jika mereka tidak ingin dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia melalui putusannya. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, resentralisasi dalam hal penguasaan mineral dan batubara bertentangan dengan Asas Subsidiaritas sehingga menyebabkan kerugian konstitusional bagi masyarakat lokal karena hak proseduralnya untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilanggar; kedua, melalui jaminan tidak diubahnya pemanfaatan ruang bagi wilayah usaha pertambangan yang telah ditetapkan berakibat pada tertutupnya ruang partisipasi masyarakat untuk terus menerus memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; ketiga, Pasal 162 UU Minerba telah menjadi instrumen pembungkaman pembela lingkungan hidup yang tengah berjuang untuk membela hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akibat dari aktivitas pertambangan. Atas pertanyaan para pihak, Ahli menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut: ▪ Hukum lingkungan seringkali disebut sebagai functional law atau hukum yang berfungsi dalam tataran praktis dengan menggunakan strategi‑strategi yang ada di bidang hukum yang lain. Misalkan menggunakan hukum administrasi negara, menggunakan hukum pidana, dan hukum perdata dalam rangka mencapai tujuan pelestarian dimaksud. ▪ Penjelasan Pasal 162 tidak masuk ke ranah hukum pidana, melainkan ke ranah hukum lingkungan, yang mana dalam hukum lingkungan terdapat konsep diperkenalkan Pring dan Canan di Amerika Serikat pada 1980‑an bernama Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP). 101 ▪ SLAPP muncul sebagai upaya untuk mengintimidasi para pembela lingkungan. Mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dianggap sebagai bentuk partisipasi, kemudian dibungkam melalui pengadilan, hal demikian masuk ranah SLAPP. ▪ Pembahasan mengenai Pasal 162 menggunakan perspektif SLAPP yang berada pada bidang hukum lingkungan. ▪ Ahli melakukan penelitian di Max Planck Institute for International Law dan Comparative Law, Jerman, berfokus bagaimana pengadilan digunakan sebagai sarana/forum untuk melakukan pembungkaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia, termasuk di dalamnya masyarakat yang menolak tambang. ▪ IUP dan IUPK ada masa berlakunya. Tapi pemanfaatan ruang sebenarnya tidak diatur apakah penetapan wilayah ruang yang sudah ditetapkan menjadi wilayah pertambangan tersebut akan mengikuti masa berlaku IUP atau mengikuti masa berlaku IUPK. Hal demikian tidak diatur dalam UU 3/2020 sehingga mengesankan bahwa sekali ditetapkan menjadi wilayah usaha pertambangan, maka akan berlaku terus‑menerus terlepas dari IUP- nya masih berlaku atau tidak. ▪ Penetapan wilayah pertambangan melalui proses yang partisipatif, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, tetapi permasalahannya adalah pemahaman kita atas partisipasi tidak bisa diletakkan dalam konteks sekali jadi. ▪ Di Pasal 10 seolah-olah partisipasi hanya terjadi pada saat penetapan wilayah pertambangan saja. Setelah ditetapkan lantas barang tersebut menjadi sakral untuk ditinjau kembali. Padahal partisipasi masyarakat bukan proses yang sekali jadi. ▪ Partisipasi adalah proses yang terus‑menerus terjadi mulai dari perencanaan, penetapan, dan seterusnya. Apalagi partisipasi dalam konteks penataan ruang. ▪ Filosofi penataan ruang adalah memastikan bahwa ruang tersebut tetap aman bagi manusia dan juga memastikan keberlanjutan penataan ruang itu, sehingga ada yang namanya konsep peninjauan kembali. ▪ Ruang harus ditinjau karena ruang terus mengalami perubahan. 102 ▪ Dalam Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di situ disebutkan beberapa instrumen yang digunakan untuk mencegah pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Salah satunya adalah tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. ▪ Kajian lingkungan strategis adalah kewajiban pemerintah untuk mengkaji sebuah unit ruang, mengkaji sebuah wilayah menjadi sebuah kawasan untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut, apakah masih layak untuk dijadikan kawasan pertambangan atau apakah layak untuk dibangun sebuah aktivitas tertentu. ▪ Berdasarkan KLHS ini kemudian ditetapkan tata ruang. ▪ Adanya jaminan untuk tidak diubah mengakibatkan ketiadaan ruang untuk meninjau, me-review, atau menilai kembali daya dukung dan daya tampung kawasan tersebut. ▪ Kawasan pertambangan mustahil untuk diperdampingkan dengan pemanfaatan ruang untuk pemukiman, karena fungsi ruang adalah bagaimana memastikan keselamatan manusia. ▪ Kalau aktivitas pertambangan berdekatan dengan perkampungan penduduk, bisa saja dampak pertambangan akan menjadi negatif bagi masyarakat yang ada di situ. 2. Ahli Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. Ahli adalah Pengajar dan Ketua Bidang Studi Hukum Pidana pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Pendahuluan Dalam permohonan kali ini, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap UUD 1945, termasuk Pasal 162 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Secara khusus, pokok permohonan yang diajukan seputar ketentuan di atas berkaitan dengan rumusan Pasal 162 UU Minerba yang tidak objektif sehingga rentan disalahgunakan pada tataran implementasi dan menimbulkan 103 ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terkena imbas dari praktik yang demikian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, keterangan ini disusun untuk menganalisis kepatuhan terhadap teori kriminalisasi dan asas-asas hukum pidana dalam perumusan Pasal 162 UU Minerba. Agar memperoleh gambaran utuh mengenai isu yang sedang dibahas, penting kiranya untuk terlebih dahulu mendiskusikan kerangka ideal yang harus diperhatikan pembentuk undang- undang dalam melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan berikut rambu-rambu yang diperlukan untuk menyusun ketentuan pidana yang efektif. Bahasan ini akan memberikan justifikasi teoretis yang memadai sebelum melihat apakah Pasal 162 UU Minerba telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagai rumusan ketentuan pidana yang baik. Kriminalisasi dan Perumusan Ketentuan Pidana Salah satu perbedaan yang signifikan antara hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya adalah keberadaan elemen memaksa dan koersif yang dilekatkan sedemikian eratnya pada sanksi yang dirumuskan untuk setiap pelaksanaan tindak pidana (Jan Remmelink, 2003:7-9). Berkaca pada sifat dan karakteristik yang keras tersebut, penggunaan hukum pidana harus dibatasi begitu ketat dan diposisikan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat (ultimum remedium) [Keith Hawkins, 2002]. Hukum pidana harus memberi jalan kepada cabang hukum lainnya jika penyelesaian melalui jalur-jalur ini dirasa lebih efektif dalam membenahi kerusakan dan kerugian yang timbul dari dilakukannya perbuatan yang menjadi asal-muasal perselisihan tersebut [Ohio State Journal of Criminal Law, 2, (2005):521-523]. Dalam catatan Maartje van der Woude (2014), hukum pidana selalu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kepentingan kolektif dan keamanan kolektif serta dimensi perlindungan individu dan kebebasan sipil. Dalam banyak hal, Negara mencoba untuk menggunakan sarana-sarana hukum pidana demi melindungi kepentingan kolektif serta menjaga keamanan kolektif di wilayahnya. Akan tetapi, di sisi lain, hukum pidana juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada individu dan menghargai kebebasan sipil. Oleh sebab itu, kedua dimensi ini harus diseimbangkan dalam konteks rule of law untuk menghindari penggunaan hukum pidana yang eksesif dan terciptanya 104 ketidakadilan, termasuk dalam penyusunan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemikiran Douglas Husak menjadi relevan ketika kita diposisikan untuk mempertanyakan rasionalisasi dan proses kriminalisasi yang ditujukan terhadap suatu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan. Husak menilai pilihan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus disertai dengan standar justifikasi yang sedemikian tingginya jika dibandingkan dengan standar serupa untuk melarang suatu perbuatan pada bidang hukum lainnya, seperti hukum administrasi dan hukum perdata (Douglas Husak, 2008:124). Oleh karena itu, Husak memberikan pembatasan-pembatasan terhadap upaya Negara untuk melakukan kriminalisasi, yang ia bedakan ke dalam dua bagian penting, yaitu pembatasan yang berasal dari internal hukum pidana materiil (internal constraints) dan pembatasan menyangkut hal-hal eksternal untuk menyeimbangkan tujuan kriminalisasi yang diajukan, yaitu kepentingan dan keamanan kolektif, dengan perlindungan individu dan kebebasan sipil (external constraints). 1. Pembatasan Internal (Internal Constraints) A. Non-trivial harm or evil Pembatasan internal pertama yang dikemukakan Husak adalah berkenaan dengan sifat jahat dan dampak kerusakan yang begitu serius dari dilakukannya suatu perbuatan pidana. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan (kepada individu) kecuali undang-undang memang didesain untuk melarang dilakukannya perbuatan jahat atau mengakibatkan kerusakan serius. Di dalam prinsip nontrivial harm or evil ini, terkandung 2 elemen penting, yaitu (1) mensyaratkan terjadinya kerusakan (serius), dan tidak hanya bersifat jahat; dan (2) ia mengatur pencegahan atas kerusakan yang ingin dihindari dan harus melakukan pencegahan tersebut seproporsional mungkin dengan risiko kerusakan yang dicegah. Untuk melihat sifat jahat dan kerusakan dari suatu perbuatan, Husak membandingkan 3 (tiga) pembelaan yang biasa digunakan oleh pengacara untuk menghindarkan/meminimalisir konsekuensi pidana 105 terhadap klien yang sedang diwakilinya dalam suatu persidangan pidana: 1) The defense of lesser evil/necessity/justification generally Pembelaan ini baru akan digunakan apabila “nilai kerusakan atau sifat jahat yang ingin dihindari jauh lebih besar daripada apa yang ingin dicegah dari undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut” (Douglas Husak, 2008:66-67). Dalam konteks ini, pengacara akan mencoba membela kliennya dengan mengatakan bahwa apa yang (dituduh) dilakukan terhadap kliennya adalah perbuatan yang tidak (terlalu) jahat. Namun, perlu dipahami bahwa untuk sampai pada pembelaan tersebut, kita terlebih dahulu harus percaya bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku adalah perbuatan yang jahat dan menimbulkan kerusakan. 2) The defense of consent Pembelaan mengenai kesengajaan (consent) akan mengecualikan pertanggungjawaban pidana ketika “ia menghindarkan terjadinya kerusakan atau sifat jahat yang ingin dihindari dengan merumuskan tindak pidana”. Kecuali jika kerusakan atau sifat jahat dari suatu perbuatan tersebut terlalu serius sehingga konsep kesengajaan ini menjadi tidak relevan sebagai bentuk pembelaan (Douglas Husak, 2008:67). Sederhananya, pengacara menjadi sangat mungkin untuk membela kliennya dengan mengatakan bahwa ia tidak sengaja melakukan tindakan tersebut atau sama sekali tidak bersalah dalam kasus tersebut. Namun, sekali lagi, sebelum mengemukakan pembelaan mengenai konsep kesengajaan (consent) tersebut, kita juga harus mempercayai bahwa perbuatan yang sedang dituduhkan terhadap klien pengacara tersebut adalah suatu hal yang jahat dan menimbulkan kerusakan. 3) The defense of de minimis Pembelaan ini baru akan digunakan apabila perbuatan terdakwa “sebenarnya tidak menyebabkan atau mengancam nilai kerusakan atau sifat jahat yang ingin dihindari dengan mendefinisikan tindak pidana tersebut; atau memang menyebabkan hal tersebut namun 106 tidak terlalu serius sehingga tidak pantas untuk diberikan konsekuensi pidana”. Akan tetapi, seperti yang juga terjadi pada dua pembelaan sebelumnya, pembelaan ini tidak akan bisa dilakukan sebelum kita percaya bahwa apa yang dituduhkan Negara terhadap terdakwa adalah suatu hal yang jahat. B. Wrongfulness Pembatasan internal selanjutnya adalah berkenaan dengan kesalahan pelaku. Menurut Husak, pertanggungjawaban pidana tidak boleh dijatuhkan kecuali tindakan pelaku, pada beberapa hal, dapat dianggap sebagai sesuatu yang salah (Douglas Husak, 2008:66). Kemudian, Husak menarik pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh hukum pidana materiil untuk melepaskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dan membuat justifikasi yang mendukung tesis tersebut (Douglas Husak, 2008:72-73). Sebagai contoh, tindakan pembunuhan merupakan suatu hal yang jahat dan pelakunya bisa dihukum karena bersalah melakukan tindakan tersebut. Namun, jika yang membunuh adalah seorang eksekutor pada hukuman mati, ia akan bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana. Pembatasan- pembatasan ini harus diperhatikan dengan baik oleh pengambil kebijakan sebelum sampai pada keputusan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. C. Desert Pembatasan internal ketiga berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap suatu perbuatan. Dalam pandangan Husak, perbedaan utama hukum pidana dengan cabang hukum lainnya atau antara hukum pidana dengan sistem kontrol sosial yang bersumber dari instrumen non-hukum, adalah bahwa yang disebut pertama kali tersebut memberikan wewenang kepada Negara untuk menghukum pelaku (Douglas Husak, 2008:77). Oleh karena itu, Husak berpendapat bahwa suatu perbuatan baru akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika dan hanya jika ia membuka peluang bahwa pelaku dapat diberikan hukuman oleh negara dan apa yang dilakukan negara kepada seseorang bukan merupakan hukuman kecuali ia dijatuhkan untuk suatu tindak pidana (Douglas Husak, 2008:78). 107 Berangkat dari hal tersebut, Husak berpendapat bahwa hukuman yang bisa dijustifikasi hanya ketika dan sejauh itu pantas dijatuhkan (Douglas Husak, 2008:82-83). Dengan kata lain, hukuman yang tidak pantas dijatuhkan adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Selain itu, hukuman menjadi tidak pantas dijatuhkan jika terdakwa bisa dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana (Douglas Husak, 2008:83). Hukuman juga tidak pantas dijatuhkan jika terlalu berat dari apa yang seharusnya dijatuhkan (Douglas Husak, 2008:83). Oleh sebab itu, berat-ringannya hukuman harus selalu diseimbangkan dengan tingkat keseriusan tindak pidana. D. Burden of proof Pembatasan internal terakhir membahas elemen penting dari sanksi pidana, yaitu perlakuan keras dan pemberian stigma kepada pelakunya (Douglas Husak, 2008:93). Ketika seseorang terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana, perbuatan tersebut akan mendapatkan reaksi yang setimpal dari masyarakat. Negara harus memastikan bahwa orang-orang yang akan diberikan label sebagai ‘kriminal’ memiliki kualifikasi yang sesuai dengan stigma dan perlakuan keras yang akan ia terima nantinya (Douglas Husak, 2008:94). Dengan kata lain, perlakuan keras dan pemberian stigma harus pantas dengan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku dan respon-respon tersebut menjadi tidak pantas kecuali jika pelaku memang pantas untuk diberikan stigma (Douglas Husak, 2008:94). Dari pemaparan tersebut, menjadi terlihat bahwa hukuman (pidana) memberikan implikasi dan berpotensi melanggar hak-hak penting, yaitu hak individu untuk tidak diberikan perlakuan keras dan stigma secara sewenang- wenang oleh Negara. Oleh karena itu, beban pembuktian (untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan) harus diberikan kepada mereka yang mendukung proposal kriminalisasi tersebut (Douglas Husak, 2008:100). Selanjutnya, ketika mereka tidak bisa memberikan bukti-bukti yang cukup untuk meloloskan proposal kriminalisasi ini atau ketika argumentasi pihak yang mendukung dan pihak yang tidak mendukung kriminalisasi menjadi sama kuat, kriminalisasi tidak boleh dilakukan (Douglas Husak, 2008:100). 108 Penting dipahami bahwa ketika seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, banyak hal yang lebih penting yang dipertaruhkan jika dibandingkan dengan kebebasan yang ingin ditunjukkan dari diaturnya suatu perbuatan tersebut. Satu contoh yang bisa diutarakan untuk memahami konteks ini adalah usulan untuk mengkriminalisasi perbuatan memakan donat. Jika kita berasumsi bahwa kebebasan untuk memakan donat tidak terlalu berharga, Negara hanya membutuhkan alasan-alasan minimum untuk menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukannya (Douglas Husak, 2008:102). Fakta bahwa donat adalah makanan yang tidak sehat dapat mendukung hal tersebut. Alasan ini kemudian dapat dijustifikasi dengan menggunakan sarana-sarana non penal untuk menghindarkan konsumsi donat, seperti peningkatan pajak bagi produksi donat, larangan mengiklankan donat, program pendidikan kesehatan, dan sebagainya. Akan tetapi, kepentingan-kepentingan yang terpengaruh oleh kriminalisasi perbuatan memakan donat jauh lebih signifikan dibandingkan hal-hal tersebut. Seseorang tidak hanya memiliki kepentingan untuk memakan donat, tetapi mereka juga punya kepentingan untuk tidak dihukum jika dan ketika mereka tidak mengindahkan larangan tersebut (Douglas Husak, 2008:102). Meskipun Negara memiliki alasan-alasan yang cukup kuat untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan memakan donat, alasan- asalan tersebut dirasa masih kurang kuat untuk mengenakan konsekuensi pidana berupa perlakuan keras dan memberikan stigma kepada pelakunya (Douglas Husak, 2008:102). Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa hak-hak penting pasti akan selalu terpengaruh oleh setiap undang-undang pidana. Ketika kita memahami poin ini, seharusnya kita akan cenderung menolak mekanisme voting dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Fakta bahwa kemungkinan besar dalam sebuah negara yang demokratis akan mengedepankan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan untuk memberikan perlakuan keras dan 109 stigma terhadap suatu perbuatan menjadi tidak cukup kuat untuk melanggar hak kita untuk tidak dihukum (Douglas Husak, 2008:102). 2. Pembatasan Eksternal (External Constraints) Pembatasan selanjutnya berkaitan erat dengan hal-hal yang di luar hukum pidana untuk membatasi wewenang Negara untuk mudah memberikan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan. Dalam hal ini, Husak memunculkan tiga jenis pembatasan yaitu, (1) kepentingan negara yang substansial (substantial state interests), (2) upaya yang secara langsung mendukung terlaksananya kepentingan negara (direct advancement), dan (3) pembatasan minimum yang diperlukan (the minimum necessary extent) [Douglas Husak, 2008:120-121]. Ketiga pembatasan ini berhubungan erat satu dengan yang lain. Pada satu sisi, sebelum memutuskan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, Negara harus bisa memastikan bahwa usulan kriminalisasi itu relevan dengan kepentingan negara yang substansial yang telah dimilikinya. Selain itu, harus juga dipastikan bahwa tindakan kriminaliasi memberikan pengaruh langsung untuk tercapainya kepentingan negara yang substansial tersebut. Selain itu, jika pilihannya adalah melakukan kriminalisasi, Negara masih harus bisa membuktikan bahwa pemberian hukuman kepada perbuatan tersebut tidak melebihi apa yang seharusnya diberikan untuk mendukung tercapainya dua pembatasan sebelumnya (Douglas Husak, 2008:121). Kombinasi pembatasan internal dan pembatasan eksternal ini menjadi penting untuk kita diskusikan bersama sebelum masuk ke dalam satu konteks yang lebih jauh untuk menentukan apakah suatu perbuatan akan diberikan konsekuensi pidana atau tidak. Mengingat hukum pidana merupakan hukum yang sangat keras, yang bisa memilih untuk menjatuhkan berbagai jenis hukuman dari pidana denda, pidana kurungan, pidana penjara, hingga pidana mati dalam konteks Indonesia, Negara wajib berhati-hati untuk mengenakan sanksi pidana kepada perbuatan tertentu. Di samping itu, perumusan ketentuan pidana yang baik harus mengacu pada empat persyaratan penting dalam asas legalitas, yakni lex scripta (hukum harus tertulis), lex certa (undang-undang harus dirumuskan dengan jelas), lex stricta (undang-undang harus ditafsirkan secara terbatas), dan lex praevia (tidak mengakui undang-undang yang berlaku surut) [Jan Remmelink, 110 2003:599]. Jika dipenuhi secara utuh, keempat persyaratan ini akan melindungi masyarakat dari pemerintah yang dapat melaksanakan kekuasaan tanpa batas dan, pada saat yang bersamaan, membatasi pemerintah untuk bertindak berdasarkan batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang (J.E. Sahetapy, 2003:4). Refleksi atas Kriminalisasi dalam Pasal 162 UU Minerba Jika mengacu pada rumusan Pasal 162 UU Minerba, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur delik yang diancamkan sebagai berikut: 1. setiap orang; 2. merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB; dan 3. yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2). Unsur ketiga dalam delik ini mengindikasikan konteks penghukuman untuk delik yang diatur dalam Pasal 162 UU Minerba di atas. Secara ringkas, untuk dapat dihukum dengan menggunakan ketentuan tersebut, pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dirintangi atau diganggu kegiatan usaha pertambangannya harus menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU Minerba). Bagi pemegang IUP atau IUPK, hak atas tanah tersebut harus diselesaikan sebelum kegiatan operasi produksi dilakukan [lihat Pasal 136 ayat (1) UU Minerba] dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah [lihat Pasal 136 ayat (2) UU Minerba]. Dengan mendalami rumusan yang berhasil disusun dalam ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang bermaksud melindungi pemegang IUP, IUPK, IPR, maupun SIPB dari pihak-pihak yang merintangi/mengganggu kegiatan usaha pertambangan setelah sebelumnya yang bersangkutan telah menyelesaikan hak atas tanahnya dengan pemegang hak yang sah. Logika kriminalisasi yang demikian dapat diperbandingkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan kepemilikan atas harta benda, seperti pencurian. Apabila seseorang memiliki suatu benda secara sah, ia akan dilindungi oleh hukum pidana terhadap berbagai serangan dan ancaman yang mungkin timbul terhadap hak milik atas benda tersebut. Begitu juga dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Seandainya 111 pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak yang sah, ia memiliki alas hak yang kuat untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah tersebut tanpa gangguan dari pihak manapun. Meski demikian, perujukan terhadap Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU Minerba memberikan dimensi berbeda dari perlindungan yang diberikan KUHP terhadap pemilik harta benda di atas. Dengan secara eksplisit memberikan konteks penghukuman pada ‘penyelesaian hak atas tanah’ sebagai syarat mutlak implementasinya, Pasal 162 UU MINERBA memunculkan hubungan khusus antara pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah yang menjadi lokasi kegiatan usaha pertambangan. Dengan kata lain, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 162 UU Minerba atas setiap jenis rintangan atau gangguan terhadap kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB harus diartikan bahwa rintangan atau gangguan tersebut harus datang dari pemegang hak atas tanah yang sebelumnya telah bertransaksi dengan pemegang izin tersebut. Sekalipun subyek yang digunakan dalam rumusan Pasal 162 UU Minerba adalah ‘setiap orang’, tetapi perujukan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian hak atas tanah mengindikan subyek yang bisa melakukan delik tersebut dibatasi pada pemegang hak atas tanah sebelumnya dan justru tidak dapat dikenakan terhadap individu-individu yang tidak terkait dengan kepemilikan maupun proses penyelesaian hak atas tersebut. Tafsir di atas juga didukung oleh keterangan Pemerintah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 yang menyatakan sebagai berikut: “ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang … Pemahaman ketentuan Pasal 162 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 UU 4/2009 … Bahwa ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 dimaksudkan untuk melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak- hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah baik berupa sewa menyewa, jual beli maupun pinjam pakai sesuai ketentuan Pasal 100 PP Nomor 23 Tahun 2010 112 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila pemegang IUP atau IUPK telah melaksanakan kewajibannya terkait hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas, maka adalah wajar dan logis jika pemegang IUP atau IUPK tersebut mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajibannya.” Terlepas dari maksud pemberlakuan pasal di atas dan ketidakjelasan dalam perumusan subyek yang diatur, proses kriminalisasi yang dilakukan terhadap perbuatan ‘merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan’ ini juga tidak luput dari dua kekeliruan mendasar yang pada akhirnya berpengaruh secara signifikan pada level implementasi. 1) Tidak dirumuskannya unsur kesalahan dalam Pasal 162 UU Minerba Dalam teori kriminalisasi yang dibangun Douglas Husak, kesalahan (wrongfulness) merupakan elemen penting dalam pembatasan internal yang harus dipenuhi dalam setiap kriminalisasi yang dilakukan oleh pembentuk undang- undang. Ia adalah unsur pembeda yang menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak atas dugaan tindak pidana yang ditujukan kepadanya. Dalam kerangka hukum pidana, kesalahan adalah unsur subyektif yang harus selalu ada dalam tindak pidana dan merupakan salah satu syarat penting dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, elemen kesalahan seringkali dirumuskan dengan berbagai istilah, di antaranya ‘dengan maksud’, ‘dengan sengaja’, ‘karena lalainya’, ‘karena kesalahannya’, dan sebagainya yang mengindikasikan apakah kesalahan yang dimaksud oleh undang-undang adalah kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Sayangnya, tidak ada satu pun unsur-unsur Pasal 162 UU Minerba yang merepresentasikan elemen kesalahan tersebut. Tanpa ada batasan yang jelas mengenai elemen kesalahan yang diinginkan oleh Pasal 162 UU Minerba tersebut, proses penegakan hukum dapat dijalankan dengan serampangan dan menyasar secara terbatas pada terpenuhinya rumusan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Akan berbeda kondisinya jika Pasal 162 UU Minerba ini merumuskan elemen kesalahan dengan lebih presisi. Sebagai contoh, dengan mengacu pada maksud untuk melindungi pemegang izin pertambangan dari ‘rintangan atau gangguan dari pemegang hak atas tanah sebelumnya’, inti delik akan bisa lebih diperjelas dengan menggunakan rumusan kesalahan 113 seperti ‘dengan maksud’ yang dirangkai dengan tujuan menimbulkan rintangan atau gangguan tersebut. Sebagai ilustrasi, elemen kesalahan dalam rumusan Pasal 162 UU Minerba dapat diperjelas dengan merumuskannya sebagai berikut: “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum …” Rumusan di atas hanya salah satu opsi yang dapat diambil oleh pembentuk undang-undang untuk lebih memberikan batasan yang jelas mengenai bentuk kesalahan dan perbuatan yang ingin dilarang dalam delik tersebut. Dengan mengikuti rumusan tersebut, penegak hukum akan memperoleh panduan yang jelas mengenai perbuatan apa yang sebenarnya dapat dihukum, termasuk untuk membatasi peluang menerapkan ketentuan tersebut dalam berbagai jenis kesalahan yang diakui dalam hukum pidana. 2) Tidak terpenuhinya syarat lex certa dan lex stricta dalam frasa ‘merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan’ Kesalahan lain yang terjadi dalam perumusan Pasal 162 UU Minerba adalah dengan tidak memberikan penjelasan yang baik mengenai berbagai istilah yang digunakan dalam menentukan unsur-unsur delik. Pembentuk undang-undang hanya menuliskan ‘cukup jelas’ dalam penjelasan pasal tesebut yang akhirnya memberikan konsekuensi bahwa unsur ‘merintangi’ dan ‘mengganggu’ dapat ditafsirkan begitu luas oleh penegak hukum. Kondisi yang demikian tentu tidak sejalan dengan asas lex certa dan lex stricta dalam asas legalitas yang mempersyaratkan bahwa penyusunan ketentuan pidana harus jelas dan pasti serta harus ditafsirkan secara terbatas. Jika dibandingkan dengan penggunaan istilah yang sama dalam KUHP sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, terminologi ‘merintangi’ atau ‘menghalang-halangi’ biasanya digunakan pada delik-delik yang berkaitan dengan keamanan negara, menjalankan kewajiban dan hak kenegaraan, yang membahayakan keamanan barang atau orang, ketertiban umum, maupun kejahatan terhadap penguasa umum. Penggunaan istilah ‘merintangi’ atau ‘menghalang-halangi’ pada kejahatan-kejahatan tersebut 114 mengindikasikan keseriusan tindak pidana yang ingin dirumuskan, yang berbeda sama sekali dengan kriminalisasi yang ditujukan untuk melindungi kegiatan usaha pertambangan. Lebih lanjut, sekalipun digunakan dalam berbagai rumusan delik di KUHP, istilah ‘merintangi’ atau ‘menghalang- halangi’ selalu disandingkan dengan unsur kesengajaan untuk memperjelas maksud kriminalisasi yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks pembahasaan, terminologi ‘merintangi’ atau ‘mengganggu’ yang dipilih oleh Pasal 162 UU MINERBA justru memperluas tafsir mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dengan ketentuan ini. Hal ini tentu bertentangan dengan kepastian hukum yang ingin dicapai oleh syarat lex certa dan lex stricta dalam asas legalitas hukum pidana. Pada level implementasi, tidak dipatuhinya lex certa dan lex stricta justru berakibat pada dihukumnya individu yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat ketika berhadapan dengan aktivitas pertambangan mineral dan batubara. Tabel 1. Pasal-Pasal dalam KUHP yang Menggunakan Terminologi ‘Merintangi’ atau ‘Menghalang-Halangi’ Sebagai Unsur Delik Pasal Bab Rumusan Delik 110 ayat (2) angka 5 KUHP Kejahatan terhadap Keamanan Negara Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan: 5. berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan 124 ayat (3) angka 1 KUHP Kejahatan terhadap Keamanan Negara Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: 1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan 115 Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang- halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; 147 KUHP Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, untuk menghadiri rapat badan- badan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. 148 KUHP Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 173 KUHP Kejahatan terhadap Ketertiban Umum Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat, umum yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. 189 KUHP Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas- perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 190 KUHP Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Barang siapa pada waktu ada, atau akan ada banjir, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai bahan-bahan untuk tanggul atau perkakas- perkakas atau menggagalkan usaha untuk membetulkan 116 tanggul-tanggul atau bangunan- bangunan pengairan, atau merintangi usaha untuk mencegah atau menahan banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 216 ayat (1) KUHP Kejahatan terhadap Penguasa Umum Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 221 ayat (1) angka 2 KUHP Kejahatan terhadap Penguasa Umum (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda- benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu diserahi 117 menjalankan jabatan kepolisian. 222 KUHP Kejahatan terhadap Penguasa Umum Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sebagai contoh, Yunus Toding Rante dihukum 3 (tiga) bulan penjara akibat memasang bentangan tali rafia yang dipasang patok kayu dan diberi tulisan 'Dilarang Merusak Jalan Masyarakat Pekebun' di jalur hauling PT. Kaltim Prima Coal (lihat Putusan PN Sangatta Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN.Sgt). Selain itu, Achmad Busi'in, Sugiyanto, & Abdullah juga dihukum 3 (tiga) bulan penjara karena melakukan penghadangan terhadap dump truck yang melintasi lingkungan warga, di antaranya dengan berdiri di pinggir jalan, menutup jalan dengan kursi dan pot bunga, dan meminta dump truck menurunkan muatannya. Dihukumnya individu-individu di atas diakibatkan oleh begitu luasnya tafsir atau terminologi 'merintangi' atau 'mengganggu' kegiatan usaha pertambangan yang dirumuskan oleh Pasal 162 UU Minerba. Untuk mempersempit tafsir, seharusnya rumusan tersebut diberi batasan yang jelas, baik dalam konteks elemen kesalahan yang dibebankan kepada pelaku, tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, maupun akibat yang akan diterima oleh korban dari pelaksanaan tindak pidana. Penutup Dari analisis di atas, terlihat bahwa rumusan Pasal 162 UU Minerba tidak sepenuhnya mematuhi teori kriminalisasi maupun asas-asas hukum pidana sehingga mengakibatkan terciptanya ketidakadilan dan memperbesar ruang subyektivitas dalam proses penegakan hukum pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara. Penting untuk melakukan peninjauan secara menyeluruh terhadap konteks kriminalisasi berikut rumusan yang disusun untuk menghasilkan ketentuan pidana dan penegakan hukum yang lebih objektif. 118 3. Ahli Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. Prac., LL.M. Ahli adalah pengajar Hukum Pertambangan dan Hukum Administrasi pada Bagian Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. I. Pendahuluan Pasal 4 (2) dan (3) UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berbunyi: Pasal 4 (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Sedangkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berbunyi: Pasal 4 (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Dalam hal ini Pasal 4 (1) tidak mengalami perubahan. Pasal ini bersumber dari Pasal 33 (3) UUD NRI 1945. Pasal 4 (2) mengalami perubahan dimana UU 3/2020 sebagai perubahan UU No. 4/2009 menyatakan bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dimana UU 4/2009 memberikan kewenangan pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/kota untuk melakukan penguasaan. Penguasaan yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait dengan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan konsep 119 hak menguasai negara bedasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal tersebut. Pasal 33 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam penjabaran konsep hak menguasai negara, yang dimaksud “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 3 UUD NRI 1945 adalah haruslah mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud (Pusat Studi Hukum dan Pertambangan, hlm.2). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa rakyat memberikan mandat kepada negara untuk tujuan kemakmuran rakyat, yang berupa tindakan pengurusan dan mengadakan kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Yang mana pengurusan sendiri dilakukan oleh Pemerintah dengan mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi, dan konsesi. Untuk fungsi pengaturan dengan cara legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan dengan cara mekanisme pemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN. Fungsi pengawsan melekat pada pemberi izin sebagai penegakan hukum preventif sesuai dengan asas contrarius actus. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melalui ketentuan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa: Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 120 Sedangkan untuk tujuan kewenangan publik tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA yang berbunyi “Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar- besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan dalam negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur”. Dalam Pasal tersebut “dikuasai” bukan berarti “memiliki”, hak menguasai negara dalam praktiknya banyak didelegasikan kepada pemerintah daerah atau lembaga bentukan pemerintah. Sedangkan menurut Pasal 2 Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 2 yang berbunyi “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”, sehingga dapat disimpulkan bahwa penguasaan bertujuan untuk keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Jika kita sedikit melihat dalam UU No 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas, UU ini menafsirkan “hak menguasai negara” bukan berarti negara memiliki, namun dalam pengertian rakyat secara kolektif itu dikonstitusikan oleh UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mimbar Hukum, volume 25, No. 3, Oktober 2013, hlm. 463). Pengertian “dikuasai oleh negara” dalam UU Migas terdapat dalam beberapa pasal berikut, yaitu: 1. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Migas, migas sebagai Sumber Daya Alam (SDA) strategis merupakan kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara; 2. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Migas, penguasaan oleh negara dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan; 121 3. Pasal 4 ayat (3) UU Migas, pemegang kuasa pertambangan pemerintah membentuk Badan Pelaksanaan, untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas, sedangkan dalam Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 44 ayat (2) UU Migas dan Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi dan pengangkutan gas bumi dan pengangkutan gas bumi melalui pipa di bidang hilir [Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (4), Pasal 46, dan Pasal 47 UU Migas]; 4. Dalam Pasal 6 ayat (2) UU Migas, kepemilikan SDA tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan. Konsepsi Hak Menguasai Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. Fungsi Penjelasan 1 Pengaturan (regelendaad) Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. 2 Pengelolaan (beheersdaad) Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau BHMN sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 3 Kebijakan (beleid) dan Pengurusan (bestuursdaad) Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya. untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). 4 Pengawasan (toezichthoudensdaad) Fungsi pengawasan oleh negara dilakukan oleh Negara. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar- besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Putusan MK tersebut kemudian direplikasi dengan adanya perubahan (penambahan) Pasal 4 (3) UU No. 3/2020 yaitu pada fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Dalam hal ini juga harus dijelaskan bahwa walaupun memiliki obyek yang sama tentang sumber daya alam dimana UU 22 Tahun 2021 berpusat pada obyek sumber daya alam yang berupa minyak dan gas sedangkan UU Minerba 122 mengkhususkan diri pada mineral dan batubara, tetapi pengaturan hukum dan kelembagaan berbeda satu sama lain. Kewenangan menurut konsep Hukum Tata Negara dideskripsikan sebagai “rechtsmacht” (kekuatan hukum). Sedangkan, dalam hukum publik, wewenang terkait dengan kekuasaan (Yuridika, volume No. 5 & 6, 1997, hlm.1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi), kewenangan dibagi menjadi tiga yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut M. Hadjon setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah, kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat (Yuridika, volume No. 5 & 6, 1997, hlm.87). Tiga komponen wewenang sebagai konsep hukum publik, yaitu: (Nur Basuki Winanmo, 2008:65) 1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. 2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya. 3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam hukum administrasi negara konsep kewenangan berkaitan dengan asas legalitas, yang mana merupakan salah satu prinsip utama dijadikannya bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan Pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum. Yang mana asas ini dinamakan kekuasaan undang- undang (de heerschappij van de wet) [Eny Kusdarini, 2011:89]. Dalam hukum pidana, asas ini disebut nullum delictum sine previa lege peonale yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Berikutnya adanya perbedaan definisi pada kata Pemerintah Pusat. Dalam UU 4 Tahun 2009 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 36 bahwa: Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pasal 1 angka 36 UU 3 tahun 2020 memakai istilah Pemerintah Pusat yang dalam UU 4/2009 hanya memakai istilah Pemerintah yang 123 merujuk pada pemerintah pusat. Selain itu ada penambahan kata yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. lsi lengkap dari Pasal 1 angka 36 UU No. 3 Tahun 2020 adalah: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum masuk ke pembahasan, ahli mencoba melihat lintasan hukum (legal trajectory) sejarah pengelolaan pertambangan di Indonesia. II. Pembahasan 1. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan UU ini adalah undang undang pertama dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Pada tahun yang sama ada dua undang undang lain yang berkaitan yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang UU Penanaman Modal Asing dan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan. Ketiga undang-undang ini saling berkaitan karena ini adalah keran pertama pengelolaan pertambangan yang membuka investasi yang seluas luasnya terhadap pengelolaan mineral yang memang banyak ditemukan di hutan. Hal tersebut juga termanisfestasi melalui Kontrak Karya Generasi I oleh Perusahan Amerika Serikat, Freeport. UU No. 11 Tahun 1967 menggantikan mencabut Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 119). Pasal 4 UU ini menyatakan bahwa: (1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri; (2) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu. (3) Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah khususnya dan Negara umumnya Menteri dapat menyerahkan 124 pengaturan usaha pertambangan bahan galian tertentu dari antara bahan-bahan galian tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b kepada Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu. Terlihat dalam UU tersebut bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah Provinsi (Pemerintah Daerah Tingkat I) waktu itu untuk melakukan pengelolaan pertambangan di wilayahnya. 2. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebelum terbit dan berlakunya UU Minerba, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memberikan landasan hukum terkait pengelolaan SDA. Pasal 2 dan Pasal 3 Tap MPR ini menyatakan bahwa Pasal 2 Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian don perlindungan hukum serta keadi/an dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3 Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tap MPR ini sebenarnya senafas dengan UUD RI 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang biasa dikenal UUPA terkait dengan hak menguasai oleh Negara dan Prinsip Demokrasi Ekonomi (Pasal 33 UUD NRI 1945) Indonesia yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja tetapi pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pemaknaan kata adil ini juga tidak hanya merujuk keadilan lingkungan tetapi juga keadilan terhadap masyarakat Indonesia 3. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 42 tahun setelah UU 11 tahun 1967 tentang tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan, maka lahirlah UU No. 4 Tahun 2009 125 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencabut UU No. 11 Tahun 1967. UU ini juga lahir setelah orde reformasi yang kemudian memberi desakan kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan daerah berkembang dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Beberapa Pasal UU Minerba ini memberikan kewenagan kepada daerah berkontribusi aktif dalam pengelolaan Minerba yaitu Pasal 4 yang terkait pada Penguasaan, Pasal 6, 7, dan 8 terkait kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Kota dan juga Pasal 37 dan Pasal 64 terkait kewenangan pemberian dan persyaratan IUP. 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Pasal 14 ayat (1) UU Pemda menyatakan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Artinya bahwa UU ini memberikan kewenangan hanya pemerintah daerah propinsi dan pemerintah pusat saja untuk melakukan pengelolaan SDA termasuk mineral dan batubara, dimana UU No. 4 Tahun 2009 masih memberikan kewenangan bagi Pemerintah kabupaten/kota. Hal ini kemudian dipertegas dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang spesifik pada sub Urusan Mineral dan Batubara. Dari Pasal ini menurut pendapat ahli bahwa penghilangan kewenangan pengelolaan minerba pemerintah daerah kabupaten/kota menimbulkan banyak masalah terkait akses informasi, partisipasi, dan keadilan masyarakat disekitar tambang (masyarakat terdampak). 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 UU ini menyatakan bahwa Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional 126 dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat (ayat 2) dan penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (ayat 3). Pasal ini secara tegas menihilkan dan meniadakan kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan beberapa prinisp pengelolaan SDA dan lingkungan. Untuk hal tersebut saya akan memaparkan dari aspek Hak Asasi Manusia dan lingkungan dan pengelolaan pertambangan yang akan ditinjau dari pengaturan internasional, HAM secara umum, HAM dalam konteks lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam pertambangan. Pengaturan Hak Asasi Manusia dan Lingkungan secara lnternasional Secara internasional ada dua hal yang menjadi parameter dalam pengelolaan pertambangan. Pertama, Article 22 Universal Declaration of Human Rights 1948 yang menyatakan bahwa “Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality”. Terjemahan dari pasal ini kurang lebih bahwa “setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara”. Pasal ini juga yang menjadi dasar bagi Pasal 28H (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, hak atas lingkungan kemudian dipertegas dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 127 (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, adalah terkait dengan Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters 1998 yang biasa dikenal sebagai Aarhus Convention yang memiliki tiga pilar utama, yaitu the right of everyone to receive environmental information that is held by public authorities (“access to environmental information”); the right to participate in environmental decision-making: Arrangements are to be made by public authorities to enable the public affected and environmental non- governmental organisations to comment on (“public participation in environmental decision-making”); dan the right to review procedures to challenge public decisions that have been made without respecting the two aforementioned rights or environmental law in general (“access to justice”). Atas dua hal tersebut, maka hak atas lingkungan yang baik dan sehat (masyarakat) sebagai hak substanstif dan hak berpartisipasi (hak atas pendidikan, informasi, partisipasi, dan keadilan) sebagai hak prosedural yang wajib diberikan kepada masyarakat terlebih masyarakat yang hidup di sekitar usaha dan kegiatan dalam hal ini pertambangan. Pengurangan atau penghilangan tidak hanya melanggar aturan internasional dan nasional tetapi memberikan dampak buruk bagi pengelolaan lingkungan dan pertambangan di Indonesia. Putusan MK No. 91/PUU-XVlll/2020 menegaskan meaningful participation yang bertujuan menciptakan atau terwujudnya partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh yang setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. 128 Sejalan dengan itu di dalam hukum lingkungan dikenal beberapa asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertama, “asas partisipatif” yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 2 huruf k UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Selain itu juga dikenal juga “asas tata kelola pemerintahan yang baik” yang bermakna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan (Pasal 2 huruf m UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Ketiga adalah “asas keadilan” yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender (Pasal 2 huruf g UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Sebagai suatu prinisip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup hal ini harusnya menjadi dasar dalam peraturan perundang-undangan terkait di bidang lingkungan dan sumber daya alam. Ketiga pilar hak atas informasi, partispasi, dan keadilan jika dibebankan kepada pemerintah saja dan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah akan menimbulkan masalah yang besar. Selain ini adalah syarat yang utama, hal ini akan berpengaruh pada masyarakat terdampak karena mereka (masyarakat) sendirilah yang akan merasakan dampaknya. Dampak pengelolaan pertambangan jelas bahwa tidak hanya pencemaran dan kerusakan lingkungan tetapi juga masyarakat sekitar terdampak yang telah lama ada dan sehari hari hidup di sekitaran tambang. Cerita tentang masyarakat yang sakit dan bahkan kematian adalah menjadi hal yang jamak terjadi. Juga, dampak sosial dan ekonomi telah banyak kita Iihat akibat dari pertambangan yang mengabaikan hak susbstantif dan prosedural sehingga sentralisasi kewenangan ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan keterlibatan, usulan, pendapat dan keterlibatan masyarakat dalam 129 proses pengambilan keputusan yang hanya dapat dipenuhi apabila akses informasi, pasrtisipasi, dan keadilan ini dipenuhi secara terbuka, jujur, dan berkeadilan. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terutama terkait dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan persetujuan lingkungan adalah hak mutlak (absolute rights) dan negara harus hadir memfasilitasinya karena ini adalah bagian dari HAM. Selain itu, sentralitas dan Jakartacentris jelas akan menjauhkan masyarakat lokal terhadap akses keadilan dan hukum karena semua proses kewenangan pengelolaan dan proses perizinan pertambangan ada di pemerintah pusat. Perspektif Hak Asasi Manusia dan Lingkungan dalam bingkai Konstitusi (UUD NRI 1945) Pertama, adalah Pasal 280 (1) yaitu bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini mau memastikan bahwa setiap orang termasuk masyarakat sekitar tambang memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan hak atas lingkungan baik dan sehat yang substantif maupun yang prosedural, termasuk dalam hal ini tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat perdata yang biasa dikenal sebagai Anti- SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Particpation) dalam rangka memperjuangkan hak atas lingkungan. Kedua, adalah Pasal 28H ayat (1) yaitu bahwa (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal dari UUD NRI ini sebenarnya mencakup 4 hal, yaitu hak hidup sejahtera lahir dan batin, hak bertempat tinggal, hak lingkungan baik dan sehat, dan hak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini terkesan berbeda tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Setiap orang dalam hal ini akan memperoleh kenyamanan baik fisik dan psikis bila dapat bertempat tinggal yang layak, lingkungan yang bersih dan sehat serta pelayanan kesehatan yang memadai. Hal tersebut merupakan kebutuhan dasar (basic needs) yang harus dihormati, 130 dipenuhi dan dilindungi (To Respect, To Fulfill, To Protect) oleh negara melalui instrumen hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketiga, selain Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan dan SDA di Indonesia, Pasal 33 (4) UUD 1945 menjadi tolok ukur atau parameter pengelolaan pertambangan di Indonesia. Pasal 33 (4) menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth) saja tetapi juga mempertimbangan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (sustanaible principles) dan kesejahteraan sosial (social welfare). Saat ini juga pemerintah juga terlibat dalam usaha usaha Sustainable Development Goals (SDG's) dan pengurangan emisi karbon sesuai dengan Kesepakatan Paris 2016 sehingga saat ini aspek lingkungan merijadi tolok ukur keberhasilan dan partisipasi negara dalam kancah internasional. Di dalam hukum fingkungan dikenal ada dua doktrin yang diambil dari bidang hukum keperdataan. Pertama, yaitu Public Trust Doctrine. Berdasarkan doktrin ini pemerintah (negara) memiliki kedaulatan atas sumber daya lingkungan serta memiliki pemanfaatannya bagi kemakmuran rakyatnya. Apabila terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, pemerintah berhak untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti kerugian dan/atau tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu atas kerugian yang ditimbulkan kepada sumber daya alam dan lingkungan. Kedua, yaitu Parens Partiae Doctrine. Berdasarkan doktrin ini, pemerintah memiliki peran sebagai pelindung bagi pihak-pihak yang tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Kemudian dalam perkembangannya, doktrin ini kemudian memperluas hak pemerintah untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi soverign interest dan quasi-soverign intersest. Soverign interest merupakan tindakan 131 pemerintah guna memastikan ketaatan masyarakat terhadap peraturan- peraturan yang ada. Sedangkan quasi-soverign intersest merupakan tindakan pemerintah untuk melindungi kesehatan, kesempatan dan kesejahteraan warga negaranya (Andri G. Wibisana, 2017:24) Linear dengan prinsip diatas dikenal dengan asas tanggung jawab negara (Pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang mencakup 3 hal yaitu: a. negara menjarnin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dan terakhir, terkait dengan pengelolaan SDA di daerah telah jelas bahwa pertama adalah Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 18A (1) “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Pasal ini menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain kekhususan secara budaya, geografi dan karakter masyarakat, kehususan daerah yang berbasiskan sumber daya alam seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”. Pasal ini secara jelas memastikan keterlibatan daerah adalah hal yang wajib dalam pengelolaan SDA. Pengingkaran terhadap pasal ini adalah pengingkaran terhadap konstitusi dan penghormatan terhadap otonomi 132 daerah. Hal ini kemudian diperjelas dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) melalui asas otonomi daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menurut Ahli bahwa penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pemerintah pusat tidak hanya melanggar UUD NRI 1945 saja, tetapi juga akan mengurangi dan bahkan menghilangkan hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan terutama terkait dengan hak substantif yaitu hak atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak prosedural yaitu hak atas informasi, partisipasi dan keadilan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Atas pertanyaan para pihak dalam persidangan, Ahli menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut: ▪ Adanya penarikan kewenangan dari daerah ke pusat akan membuat akses masyarakat terbatas. ▪ Menurut Pasal 35 ayat (4) pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan. Kata “dapat” bisa bermakna “ya” dan bisa juga “tidak”. ▪ Seumpama kata “dapat” ditaruh di PP kekuatan hukumnya tidak sekuat undang‑undang dan tidak atributif. ▪ Walaupun Pasal 35 ayat (4) memberikan ruang tetapi akan menimbulkan ketidakpastian, kegamangan, dan tidak atributif. ▪ Ada masalah distrust terkait penarikan kewenangan ini, yaitu ketidakpercayaan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kewenangan demikian ditarik karena masalah apa. Seharusnya dilakukan penguatan pada pembinaan dan pengawasan. ▪ Selama Pemerintah Pusat menarik dan tidak memberikan kewenangan, maka daerah tidak akan maju. ▪ Terkait penarikan kewenangan ini ada dua masalah, yaitu masalah distrust dan akses terhadap partisipasi, informasi, transparansi terbatas, jarak, dan waktu. 133 Keterangan Saksi 1. Saksi Taufik Iskandar ▪ Perubahan UU 4/ 2009 menjadi UU 3/2020 membawa hambatan bagi masyarakat lokal yang hidup di lingkaran pertambangan batubara. Regulasi ini membawa kesulitan bagi saksi karena semua kebijakan ditarik ke pusat, padahal warga lokal selama ini yang merasakan dampak kerusakan lingkungan. ▪ Ketika regulasi ditarik ke pusat maka pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan lagi. ▪ Akses untuk pelaporan ke pusat sangat sulit. Ketika masyarakat ingin meminta dokumen AMDAL yang selama ini hanya perlu meminta ke SKPD pemerintah daerah, namun sekarang harus meminta ke pemerintah pusat. ▪ Dalam pengesahan undang‑undang tidak pernah dilakukan konsultasi publik ke masyarakat lokal. ▪ Undang-undang disahkan terburu‑buru tanpa meminta partisipasi saksi, padahal masyarakat yang merasakan daya rusak aktivitas pertambangan batu bara. ▪ Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur telah melakukan pendampingan di desa saksi kurang lebih 7 tahun lamanya. ▪ Pendampingan pertama dimulai dari kasus adanya rencana salah satu perusahaan untuk melakukan penambangan di Sungai Santan. Dari pendampingan tersebut warga berhasil mendesak pemerintah daerah mencabut rekomendasi teknis penambangan di sungai. ▪ Sampai sekarang Jatam Kaltim terus mendampingi terkait masalah pencemaran lingkungan di Sungai Santan yang diakibatkan aktivitas tambang di hulu Sungai Santan. ▪ Perubahan undang‑undang menyulitkan saksi dan warga yang ada di lingkungan pertambangan batu bara untuk melakukan pelaporan jika pelaporannya harus ke pusat. 2. Saksi Herdiansyah Hamzah ▪ Perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020 membawa dampak yang mempengaruhi kerja-kerja Jatam. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap kegiatan di kampus yang sering bersenyawa dengan Jatam dalam berbagai macam advokasi. 134 ▪ Saksi bersama Jatam pernah terlibat dalam kegiatan advokasi regulasi tahun 2013, yaitu mendorong moratorium perizinan pertambangan di Kalimantan Timur. ▪ Hasil advokasi tersebut adalah Gubernur Awang Faroek Ishak mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan moratorium pertambangan. ▪ Dampak pertambangan di Kalimantan Timur sangat besar. Alih fungsi lahan pertanian, pencemaran lingkungan, hilangnya hak masyarakat adat yang berkaitan dengan lahan mereka, termasuk dalam kurun waktu 2011 sampai 2021 terdapat 40 nyawa yang hilang di bekas galian lubang tambang karena pemegang konsesi pertambangan tidak melakukan reklamasi. ▪ Saksi bersama beberapa kawan lain mendorong moratorium pertambangan melalui Surat Edaran Gubernur. Kemudian Surat Edaran Gubernur diperkuat dengan Peraturan Gubernur 17/2015 tentang Penataan Izin Pertambangan. Hal demikian terkait adanya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. ▪ Pada 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mengeluarkan Peraturan Gubernur berkaitan dengan penataan izin pertambangan. ▪ Pada saat UU 4/2009 diubah menjadi UU 3/2020 banyak dampak dirasakan salah satunya terkait advokasi kebijakan dalam makna partisipasi. ▪ Sebelum UU 4/2009 diubah, kawan‑kawan masih mudah mengambil data, misalnya data 1.404 izin pertambangan yang ada di Kalimantan Timur, kemudian data 1.735 lubang yang ditimbulkan oleh pemegang konsesi pertambangan di Kalimantan Timur. ▪ Setelah tahun 2020, atau setelah perubahan UU 4/2009 menjadi UU 3/2020, kewenangan atas data sudah tidak menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. ▪ Dampak UU 3/2020 terkait pertambangan ilegal, terdapat 151 titik berdasarkan data Jatam yang hampir semuanya tidak serius ditindaklanjuti oleh Pemerintah maupun aparat Kepolisian dalam aspek pidana. Jawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun kabupaten/kota seragam, yaitu mereka tidak bisa mengambil kebijakan yang berkaitan dengan aspek administrasi tambang ilegal karena sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. 135 ▪ Jawaban Pemerintah Provinsi cenderung menghindar dari problem pertambangan dengan alasan kewenangan sudah berada di pusat. Demikian pula dengan jawaban pemerintah kabupaten/kota. ▪ Beberapa waktu lalu saksi bersama Jatam meminta data tambang kepada Pemerintah Kota Samarinda. Saksi beranggapan jika pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi mempunyai data, maka di luar data tambang legal seharusnya berstatus tambang ilegal. ▪ Jawaban pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi sama, yaitu kewenangan data sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. ▪ Jatam pernah memperlihatkan surat permintaan informasi perkembangan penanganan kasus di salah satu kabupaten di Kalimantan Utara. Waktu itu ada permintaan data perkembangan kasus tanggul jebol di PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang berdampak kepada daerah aliran sungai yang dimanfaatkan masyarakat. Dinas ESDM Kalimantan Utara menjawab bahwa mereka sudah tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan proses penanganan terhadap kasus tersebut karena kewenangan sudah menjadi domain pemerintah pusat. ▪ UU 3/2020 berdampak pada regulasi tingkat daerah, salah satunya Perda Provinsi Kalimantan Timur 8/2013 yang berkaitan dengan reklamasi pascatambang. Perda ini di dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Kalimantan Timur tahun 2020 diusulkan dicabut. Padahal Perda ini merupakan rangkaian tindak lanjut sebelum revisi UU Minerba yang berkaitan dengan kewenangan provinsi di dalam melakukan proses penanganan wilayah-wilayah konsesi yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang. Ketika ada UU Minerba direvisi, lantas Perda ini diusulkan untuk dicabut. ▪ Saksi pernah tiga periode bekerja bersama JATAM melakukan advokasi baik atas regulasi ataupun kasus. 3. Saksi Ali Fahmi ▪ Saksi adalah pensiunan PNS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang pernah bertugas di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ▪ Saksi mengenal WALHI sejak tahun 1991 sampai saat ini. ▪ Saksi bekerja sama dengan WALHI berkenaan dengan tugas sosialisasi, penanggulangan bencana, dan lain‑lain terkait pemberdayaan masyarakat. 136 Pernah juga bekerja sama dalam hal penolakan atau menuntut supaya dicabut izin pertambangan suatu PT yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. ▪ Penyampaian aspirasi warga yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan umumnya di Kalimantan Selatan, sangat susah karena yang mengetahui daerah adalah masyarakat setempat, sementara perizinan semua ditarik ke Pusat. Pusat juga yang mengadakan pengawasan. ▪ Di daerah sekarang tidak ada lagi pengawasan. ▪ Saksi dan warga pernah melakukan penolakan pertambangan di daerah Hulu Sungai Tengah, kemudian didatangi pihak perusahaan. Kemudian ada serangan ke rumah dan dipukul. Ketika berurusan dengan pihak kepolisian saksi (masih aktif sebagai PNS) ikut mendampingi korban. Karena undang- undang sudah ditarik pusat jadi terpaksa ada rembuk antara pihak kepolisian dengan warga, dengan masyarakat adat, pihak adat, dan lembaga adat untuk menyelesaikannya. ▪ Kewenangan untuk mencabut izin tidak ada lagi di daerah, semuanya ada di pusat. Daerah ini rawan bencana, sehingga kalau ditarik ke pusat akhitrnya tergantung pusat, padahal yang mengetahui persis keadaan di daerah adalah orang-orang daerah terutama yang ada di kabupaten atau pun yang ada di wilayah tambang. ▪ Ketika warga melapor ke bagian Lingkungan Hidup Pemda, dijawab sudah bukan kewenangan Pemda lagi untuk mengurus pertambangan. ▪ Dulu setiap kejadian atau permasalahan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara di Hulu Sungai Tengah dapat mudah diselesaikan di daerah, terutama kaitan dengan pencegahan terhadap bencana. ▪ Saat ini penyelesaian sangat susah karena kewenangan sudah ditarik ke pusat. ▪ Pasca diberlakukan UU 3/2020 pernah saksi dan warga melaporkan kepada Polisi dan BPLH adanya rencana pembukaan lahan untuk pembuatan jalan pertambangan yang dilakukan oknum KUD bersama PT Antang Gunung Meratus. Mereka tidak berani melakukan tindakan apa-apa karena bukan kewenangan daerah melainkan kewenangan pusat. 137 ▪ Kemarin terjadi banjir 8 kali di kecamatan saksi di wilayah tambang PT Antang Gunung Meratus. Kerusakan alam demikian sangat berdampak terhadap daerah saksi, terutama di Hulu Sungai Tengah. 4. Saksi Anggi Maisya ▪ Saksi adalah warga Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka Belitung. ▪ Saya adalah nelayan dan menjabat Kepala Lingkungan sejak awal tahun 2022. ▪ Saksi sebagai nelayan kecil melaut menggunakan perahu kecil dengan jarak tidak terlalu jauh. Hal demikian karesna perahu kecil hanya menggunakan mesin kecil. ▪ Pada 2015 saksi mendapat informasi ada pertambangan biji timah di perairan tempat saksi dan nelayan lain melaut. ▪ Nelayan melakukan penolakan ke pemerintahan, ke kantor Timah, dan pernah mengadu ke Gubernur. Gubernur mengatakan tidak punya wewenang untuk mencabut izin pertambangan. ▪ Pada 2019 atau 2020 ada kunjungan Komisi IV DPR RI, yaitu Kang Dedi Mulyadi, yang mensurvei langsung pencemaran dan jeritan nelayan- nelayan di sini. ▪ Setelah dia balik ke Jakarta, dia RDP dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Hasil RDP adalah menghentikan dulu operasi pertambangan bijih timah sampai analisa dampak lingkungannya selesai. ▪ Namun ternyata tambangnya masih beroperasi, lalu saksi bersama‑sama nelayan berangkat dari darat menuju ke kapal pertambangan bijih timah membawa RDP dari Komisi IV. ▪ Saksi dan para nelayan meminta dihentikan dulu pertambangannya. Setelah itu saksi dan para nelayan dipanggil Kepolisian dan dikenai Pasal 162 dengan tuduhan menghalang‑halangi pertambangan. ▪ Orang yang dipanggl Kepolisian adalah 13 orang. Setelah pemanggilan, status hampir menjadi terpidana. Kemudian tapi dibuat surat perdamaian dari pihak Kepolisian dan dari pihak perusahaannya. ▪ Adanya Pasal 162 membuat saksi dan nelayan tidak berani lagi menyampaikan aspirasi menolak pertambangan di Bangka Belitung. 138 ▪ Saksi dan nelayan takut terjerat Pasal 162 padahal saksi dan para nelayan sangat bergantung kepada laut. ▪ Saksi ikut dalam pemanggilan 14 orang (bukan 13 orang). Polairud Kepulauan Bangka Belitung menanyakan apakah menghalang‑halangi dan/atau merintangi pertambangan bijih timah. Saksi menjawab tidak, melainkan hanya mengantarkan RDP. Saksi naik ke kapal mereka tetapi tidak merusak. Saksi kesulitan berbicara dari perahu saksi ke kapal mereka karena angin kencang sehingga suara saksi tidak terdengar oleh mereka apalagi suara mesin berisik. ▪ Saksi naik ke kapal mereka lalu minta mesin dimatikan dan berbicara kepada pegawai kapalnya menyampaikan ada RDP dari Komisi IV bersama gubernur meminta dihentikan dulu sampai perizinan selesai. Mereka mengatakan izin sudah lengkap, padahal saksi yang di lapangan tidak pernah mendapat sosialisasi. Sosialisasinya hanya diikuti segelintir orang setempat dan lokasinya bukan di lingkungan MatrasPolisi mengatakan saksi dan yang lain menghalang‑halangi, sehingga terkena Pasal 162. ▪ Perusahaan tersebut adalah PT Timah, tetapi yang bekerja di perairan Matras adalah mitranya PT Timah. Jumlah kapalnya mencapai 15 kapal. Masing‑masing 15 kapal berbeda CV-nya. ▪ Saksi tidak berani lagi melakukan penolakan karena bakal terjerat hukum/dipenjarakan. Saksi dipaksa membuat perjanjian tidak menghalangi pertambangan jika tidak mau terpidana. ▪ Daerah saksi adalah daerah pariwisata bernama Pantai Matras. Banyak masyarakat saksi menggantungkan ekonomi di situ, antara lain berjualan, usaha-usaha kecil‑kecilan di pariwisata itu, maupun menjadi nelayan yang melaut di perairan Pantai Matras. ▪ Setelah adanya Pasal 162 saksi tidak bisa berbuat apa‑apa, dan hanya bisa pasrah menerima nasib. 5. Saksi Abdullah Ibrahim ▪ Saksi adalah Direktur Eksekutif WALHI Bengkulu Periode 2021-2025. ▪ Tahun 2008 sampai 2010 terdapat pertambangan pasir besi di pesisir barat Kabupaten Seluma. Aktivitasnya berhenti karena masyarakat melakukan penolakan secara besar-besaran, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. 139 ▪ Tahun 2011 PT Faming Levto Bakti Abadi melakukan aktivitas di kawasan pesisir tersebut, tepatnya di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. ▪ Terhadap proses aktivitas tersebut masyarakat tetap melakukan penolakan, hingga kemudian aktivitasnya berhenti. ▪ Pada November 2021 perusahaan ini kembali melaksanakan rencana aktivitas pertambangan pasir besi dengan luasan 168 ha, panjang kawasan operasi produksinya sekitar 2.400 meter, mengarah ke daratan 350 meter dan mengarah ke lautan 350 meter. ▪ WALHI Bengkulu pada 18 Desember 2021 menyampaikan laporan ke Polda Bengkulu terkait dugaan aktivitas ilegal pertambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi. ▪ Dalam laporan WALHI disampaikan bahwa dari data 2015 perusahaan ini masuk di dalam kawasan konservasi dan kawasan hutan seluas 38 ha; kemudian tahun 2016 perusahaan ini CNC-nya bermasalah. ▪ Pada 6 Januari 2022 WALHI Bengkulu sebagai pelapor dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polda Bengkulu. ▪ Pada 23 sampai 27 Desember masyarakat melakukan aksi di lokasi tambang PT Faming Levto. Kemudian pada hari terakhir, yaitu 27 Desember, masyarakat dibubarkan paksa oleh pihak Polres Seluma dan polisi menyampaikan Pasal 162 “Bagi masyarakat yang menghalang‑halangi atau merintang-rintangi aktivitas pertambangan, maka dapat dipidana.” ▪ Dari aksi tersebut 10 orang dibawa ke Polres Seluma, yaitu satu dari WALHI Bengkulu dan 9 orang dari masyarakat. ▪ Pada 26 Januari 2022 Polres Seluma memberikan surat kepada WALHI Bengkulu yang isinya pemanggilan memberikan keterangan dan informasi. ▪ Saksi menduga Polres Seluma menggunakan Pasal 162. Dalam surat disebutkan Polres Seluma sedang melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pasir besi milik PT Faming. ▪ Terkait Pasal 162, sangat besar ancaman dan kriminalisasi yang saksi rasakan di Provinsi Bengkulu. 140 ▪ Pada tahun 2021 WALHI berupaya melakukan akses data dan informasi mengenai PT Faming Levto Bakti Abadi, baik di tingkat pemerintah kabupaten dan di tingkat pemerintah provinsi. Dinas ESDM Provinsi langsung mengarahkan agar WALHI Bengkulu mengakses data dan informasi ke Kementerian ESDM Republik Indonesia. ▪ Saksi di daerah sangat kesulitan mengakses data dan informasi berkaitan dengan partisipasi publik. ▪ Peristiwa 27 Desember 2021 bukan pemanggilan melainkan pembubaran paksa oleh pihak Kepolisian di lokasi tambang. Dari ratusan masyarakat yang berada di lokasi tambang tersebut, 10 orang dibawa ke Polres Seluma. Salah satu yang dibawa adalah staf WALHI Bengkulu. ▪ Setelah aksi di lokasi tambang, masyarakat melakukan aksi di kantor bupati mendesak penghentian aktivitas pertambangan pasir besi PT Faming Levto di Desa Pasar Seluma. Bupati menyampaikan bahwa kewenangan pertambangan tidak lagi di pemerintah kabupaten. ▪ Pada 26 Januari Polres Seluma memberikan surat ke WALHI Bengkulu untuk meminta keterangan dan dokumen terkait dengan dugaan tindakan pidana menghalang-halangi atau merintangi aktivitas pertambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi di Desa Pasar Seluma. ▪ Polisi menanyakan identitas saksi, kemudian menanyakan mengapa WALHI Bengkulu ikut melakukan penolakan bersama masyarakat. Saksi menyampaikan WALHI Bengkulu adalah organisasi rakyat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak asasi manusia. ▪ Masyarakat melakukan penolakan aktivitas pertambangan pasir besi di kawasan Pesisir Barat Kabupaten Seluma karena pertambangan tersebut mengancam merusak ekosistem pesisir, baik zona nelayan tradisional dan kawasan pesisir wilayah komunitas perempuan mencari remis untuk memenuhi kebutuhannya. ▪ Kawasan pesisir juga merupakan kawasan rawan bencana tsunami, yang terbukti ada bangunan smelter tsunami dan early warning system tsunami. ▪ Pada 2010 setelah ada penambangan, air sumur masyarakat tercampur dengan air laut. Pertambangan mempercepat laju intrusi. Tidak ada pembatas antara air laut dengan air sumur. 141 ▪ Di musim kemarau air sumur masyarakat itu lebih terasa payau. Ada juga anak sungai di desa tersebut yang dibendung perusahaan untuk pengolahan pasir besinya. Waktu musim hujan 2009 atau 2010 air tidak terbendung oleh sungai sehingga masuk ke area persawahan dan mengakibatkan petani gagal panen. ▪ Berangkat dari fakta ini perusahaan kemudian pindah ke Desa Pasar Seluma, dengan nama PT Faming Levto Bakti Abadi. ▪ UU 3/2020 sangat terasa ancaman dan kriminalisasinya, baik kepada masyarakat maupun aktivis lingkungan hidup. [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 8 November 2021, serta membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 8 November 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Ketentuan UU 3/2020 yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal-Pasal UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020, yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 4 ayat (2) UU 3/2020: “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020: “Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.” Pasal 17A ayat (2) UU 3/2020: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.” Pasal 22A UU 3/2020: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.” 142 Pasal 31A ayat (2) UU 3/2020: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.” Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dan ditambah Pasal 39 UU 11/2020: “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020: (1) “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.” Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020: “Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional.” Ketentuan UU a quo dianggap bertentangan dengan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari 143 ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh nagara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo yang pada intinya sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 4 ayat (2) dan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 yang menghilangkan peran daerah pada seluruh aspek penguasaan termasuk dalam kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad) telah membuat Para Pemohon dan masyarakat lain yang selama ini berjuang melalui Pemerintah Daerah akan lebih susah, jauh, dan membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal untuk melakukan partisipasi hukum yang adil terkait kebijakan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, juga melanggar 144 asas keterbukaan serta fungsi otonomi daerah dan desentralisasi itu sendiri. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17) b. Keberadaan Pasal 4 ayat (2) dan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 yang mengilangkan frasa “dan/atau pemerintah daerah”, turut menghapus dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam UU 4/2009 yang memberi kewenangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40 ayat (5) dan (7), Pasal 48 huruf a dan b, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 113, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169C huruf g, Pasal 173B dan Pasal 173C UU a quo, sehingga secara mutatis mutandis juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 18) c. Bahwa Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2) UU 3/2021 tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR justru merupakan bentuk pembekuan atas pola ruang kawasan budidaya, khususnya pertambangan, yang bersifat permanen dan mutlak. Berdasarkan karakteristiknya, ruang tidak dapat bersifat statis karena adanya akibat kegiatan pertambangan dan kemungkinan perubahan lingkungan hidup strategis sehingga Pasal-Pasal a quo tidak dapat dibenarkan. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 27) d. Bahwa Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 39 UU 11/2020 sejatinya tidak memiliki perbedaan perlakuan dari Pasal 162 UU 4/2009, dimana dalam pemberlakuan sebelumnya rumusan Pasal a quo berpotensi menjadi alat represi masyarakat dan menyebabkan ketidakpastian hukum karena dibuat tidak berdasarkan tujuan kebijakan kriminal yang sesungguhnya yaitu mencapai kesejahteraan sosial, dan tidak memenuhi prinsip lex certa (rumusan yang jelas, baik perbuatan, keadaan maupun akibat). (vide Perbaikan Permohonan hlm. 34) 145 e. Bahwa dengan adanya jaminan perpanjangan KK dan PKP2B sekaligus berubah status menjadi IUPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebab jaminan tersebut mengandung arti bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bukan dikuasai oleh negara tetapi oleh swasta dalam hal ini entitas bisnis pertambangan mineral dan batubara. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 42) Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah”; 3. Menyatakan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 4. Menyatakan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. Menyatakan frasa “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F dan Pasal 136 ayat (2)” pada Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 146 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Batubara sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara dengan sengaja merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil”; 6. Menyatakan Pasal 169A dan Pasal 169B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. Keterangan DPR RI Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu dengan menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi). Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena 147 berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yang diuraikan sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa pada intinya Para Pemohon menguji 4 (empat) pokok materi dari Pasal-Pasal a quo yang diujikan yang dianggap memiliki pertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. DPR perlu menanggapi bahwa permohonan Para Pemohon obscuur libels (tidak jelas/kabur). Para Pemohon hanya menyebutkan batu uji tersebut berkaitan dengan Pokok Permohonannya. Sementara, dalam uraian kedudukan hukum/legal standing-nya, Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji. Sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 melalui batu uji yang digunakan tersebut. Selain itu, DPR perlu menanggapi bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional, melainkan mengatur bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak mengatur mengenai hak-hak konstitusional, melainkan mengatur mengenai konsep perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga Pasal-Pasal a quo tidak relevan dijadikan sebagai batu uji. Dengan demikian, DPR menerangkan bahwa Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bertautan dengan kerugian yang didalilkan. 148 2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian diakibatkan Pasal-Pasal UU a quo UU a quo yang diujikan karena secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus menerus oleh Para Pemohon dalam menjalankan tugas dan perannya mendorong perlindungan lingkungan, perbaikan hak asasi manusia, keadilan sosial di industri pertambangan, keadilan distribusi sumber daya alam serta perlindungan masyarakat di Indonesia. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14). Jika diuraikan, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji pokok permohonan berkaitan norma Pasal-Pasal a quo, mengatur beberapa hak setiap orang untuk: - mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya; - memajukan dirinya memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara; - pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; - perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu - hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pemohon berbentuk badan hukum privat/organisasi non pemerintah (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdasarkan Anggaran Dasarnya melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat masih tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 149 Terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, DPR menerangkan bahwa berlakunya Pasal-Pasal a quo tidak serta merta menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalankan tugas dan perannya. Pemohon I sebagai badan hukum berbentuk yayasan tetap dapat melakukan 3 (tiga) bidang pokok kegiatan berupa: a) komunikasi dan informasi timbal balik di antara LSM, antara LSM dan khalayak ramai, serta antara LSM dan pemerintah. b) Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap LSM dalam pengembangan lingkungan hidup c) Pengembangan program LSM (vide Perbaikan Permohonan hlm. 7) Pemohon II sebagai badan hukum perdata berbentuk Perkumpulan yang berdasarkan Anggaran Dasarnya melakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan hak asasi manusia, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu keadilan sosial dalam pertambangan mineral dan batubara. Pemohon II masih dapat melaksanakan kegiatan utamanya berupa pendidikan dan penyadaran publik, penelitian, menggalang solidaritas, pengorganisasian masyarakat, dan advokasi hukum. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 10). Selain itu, Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan melakukan perjuangan penolakan tambang yang berujung pada pemanggilan oleh aparat kepolisian setempat. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 12-13). DPR menanggapi bahwa sejatinya persoalan yang dialami merupakan kasus konkret yang perlu diselesaikan dengan upaya hukum berbeda. Berdasarkan uraian di atas, DPR berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo. 3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi 150 Bahwa Pemohon I merasa dirugikan karena hilangnya dan tidak berjalannya peran dan hak Pemohon I sebagai WALHI daerah seiring dengan hilangnya kewenangan pemerintah daerah yang berpindah menjadi kewenangan pemerintah pusat (vide Perbaikan Permohonan hlm. 9). DPR menanggapi bahwa wewenang dan peran Pemohon I dalam melakukan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia masih tetap dapat dilakukan khususnya dalam melakukan penyelamatan lingkungan hidup, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi, dsb. Pemohon II juga dapat terus melakukan pendidikan dan penyadaran publik, penelitian, menggalang solidaritas, pengorganisasian masyarakat dan advokasi hukum. Selain itu, dalam kaitannya dengan kerugian yang bersifat spesifik, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak menjelaskan bentuk advokasi yang dilakukan karena saat diajukan permohonan pengujian Pasal- Pasal a quo tidak ada kasus konkret terkait ketentuan Pasal-Pasal a quo yang sedang diadvokasi oleh Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai perorangan warga negara mendalilkan secara nyata dan/atau berpotensi kehilangan hak konstitusional untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendorong perekonomian nasional atas demokrasi ekonomi berwawasan lingkungan, kepastian hukum, memajukan diri secara kolektif dan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman akibat Pasal-Pasal a quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 14). Namun oleh karena pada uraian kedudukan hukumnya, Para Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik hak dan/atau kewenangan konstitusional tiap-tiap Pemohon melalui Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945, maka menjadi tidak relevan dan tidak terbukti kerugian yang dimaksud dapat bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial terjadi. Berkaitan dengan keberlakuan Pasal-Pasal a quo yang diujikan, Para Pemohon bukanlah subjek (addressat norm) dari pengaturan tersebut. Dengan demikian, DPR berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat menjalankan tugas dan perannya tanpa dirugikan hak 151 konstitusionalnya baik aktual maupun potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi atas berlakunya Pasal a quo. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa Para Pemohon menguji Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan" UU 3/2020 yang berkaitan dengan dihapusnya kewenangan Pemerintah Daerah dan dipertegasnya kewenangan Pemerintah Pusat dalam penguasan Mineral dan Batubara oleh negara sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, Pasal-Pasal lain yang diujikan juga berkaitan dengan hal-hal teknis dalam pertambangan mineral batubara, yaitu jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR, ancaman hukuman, serta jaminan pemberian izin perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Bahwa Para Pemohon perlu menyadari bahwa ia bukan subjek (addresat norm) dalam pengaturan wewenang tersebut, dan juga bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pasal-Pasal a quo sama sekali tidak berkaitan secara langsung dengan wewenang dan peran Para Pemohon. Para Pemohon juga bukan pelaku usaha yang mengalami kerugian karena keberlakuan Pasal-Pasal a quo berkaitan dengan usaha pertambangan mineral dan batubara. Tujuan pendirian lembaga Pemohon I sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon I berbunyi: “Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional.” Maka, tidak ada batasan bagi Pemohon I dalam menjalankan tugas dan perannya sebab berada pada wilayah kerja lingkup nasional. Pemohon I justru dapat lebih berperan dalam mengadvokasi masyarakat di daerah dengan memanfaatkan jejaringnya hingga pusat. Pemohon I melalui 28 (dua puluh delapan) eksekutif daerah dalam 5 152 (lima) region harus dapat menyesuaikan peran dan wewenangnya dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, ruang lingkup peran dan wewenang Pemohon I tidak terbatas hanya di bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga eksekutif daerah Pemohon I tetap dapat melakukan peran dan wewenangnya. Terhadap dalil Pemohon III dan Pemohon IV yang menyatakan adanya potensi kerugian karena akses semakin jauh melalui Pemerintah Pusat, DPR berpendapat bahwa menjadi tidak jelas apa yang sesungguhnya dimintakan oleh Para Pemohon? Pada satu sisi mempermasalahkan hilangnya wewenang Pemerintah Daerah, padahal Pasal-Pasal a quo khususnya Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU a quo berkaitan dengan wewenang penguasaan mineral dan batubara oleh negara tidak berkorelasi dengan kepentingan hukum Pemohon III dan Pemohon IV. Namun, di sisi lain Pemohon III dan Pemohon IV juga mempermasalahkan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat karena sedang mengalami kasus konkret berupa pemanggilan oleh aparat penegak hukum setempat dalam memperjuangkan haknya tersebut. Para Pemohon menguji kesemua Pasal-Pasal a quo tanpa membedakan materi-materi Pasal dengan peran dan kedudukan tiap Pemohon yang secara jelas memiliki perbedaan. DPR berkesimpulan bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat menguraikan keterkaitan antara kerugian yang didalilkan dengan Pasal-Pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kepentingan hukum Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada huruf a, b, c, dan d, Pasal-Pasal a quo yang diujikan oleh Para Pemohon mengenai 153 kewenangan penguasaan mineral dan batu bara oleh negara adalah tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hukum Para Pemohon. Para Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum apabila dapat menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitan dengan advokasi perlindungan hutan yang dimaksud seperti apa. Sehingga tidak cukup hanya dengan menguraikan dalil-dalil Para Pemohon terkait inkonstitusionalitas Pasal- Pasal a quo secara substantif. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal a quo, maka apabila permohonan a quo dikabulkan atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi Pemohon. Sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materil DPR memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection). Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau 154 kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Meskipun demikian, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. Pandangan Umum DPR 1. Bahwa mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah hukum NKRI melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. 2. Dalam perkembangannya, UU No 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, termasuk permasalahan lintas sektoral antara sektor pertambangan dan sektor nonpertambangan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penyempurnaan terhadap UU No 4/2009 untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan 155 pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara. 3. Bahwa sebagai penyempurnaan terhadap UU 4/2009, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam UU 3/2020, yaitu: a) pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan; b) kewenangan pengelolaan mineral dan batubara; c) rencana pengelolaan mineral dan batubara; d) penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP; e) penguatan peran BUMN; f) pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; g) penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan paskatambang; h) beberapa hal lain terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, pemberdayaan masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang KK atau PKP2B. 4. Bahwa DPR sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggung jawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, pertambangan mineral dan batubara memiliki berbagai tantangan dimana terdapat beberapa norma dalam UU 4/2009 yang tidak implementatif atau belum cukup diatur, sebagai contoh masih belum konsistennya kebijakan peningkatan nilai tambah, isu lingkungan yang masih menjadi masalah, penguatan peran BUMN; dan kelanjutan operasional pemegang KK dan PKP2B. 156 C. Pengujian Materiil Pasal-Pasal a quo UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945 1. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (2) mengenai hilangnya frasa “dan/atau pemerintah daerah” dalam penguasaan mineral dan batubara dan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan" UU 3/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, DPR menanggapi sebagai berikut: a. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Ketentuan ini menegaskan bahwa urusan absolut Pemerintah Pusat tidak dapat diambil sendiri secara sepihak, melainkan harus ditentukan secara jelas dalam undang-undang (Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada). Ketentuan penguasaan mineral dan batubara oleh Pusat kemudian menjadi salah satu materi perubahan penting dalam UU 3/2020. b. Sebelum dilakukan perubahan melalui UU 3/2020, UU 4/2009 mengatur bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal-Pasal a quo yang diujikan turut menghapus dan mengubah ketentuan UU Pertambangan Minerba yang memberikan kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan mineral dan batubara. Pasal 173C UU 3/2020 mempertegas bahwa pelaksanaan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan UU 4/2009 dan UU lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara tetap berlaku untuk 157 jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak UU 3/2020 berlaku. c. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 pada pokoknya mengatur bahwa Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. d. Adanya dalil Para Pemohon yang menyatakan hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batubara kepada Pemerintah Pusat menyebabkan Para Pemohon yang selama ini berjuang melalui Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan, jauh, dan membutuhkan biaya yang lebih mahal adalah tidak berdasar. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17). Bahwa berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara selama ini menjadi alasan pentingnya dilakukan optimalisasi penguasaan mineral dan batubara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat secara komprehensif. Pada dasarnya pengelolaan mineral dan batubara merupakan persoalan yang bersifat lintas wilayah dan daerah sehingga banyak aspek yang perlu diperhatikan. Sehingga tentu tidak bisa jika hanya berfokus pada persoalan dan kepentingan salah satu pihak seperti berkaitan dengan wewenang badan hukum privat/LSM yang didalikan Para Pemohon. e. Bahwa urgensi diaturnya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) adalah untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan mineral dan batubara. Berbagai pertimbangan dari diaturnya pengelolaan mineral dan batubara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, secara jelas telah tertulis dan dibacakan dalam Pendapat akhir Pemerintah yang dibacakan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI (Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan) pada tanggal 11 Mei 2020 sebagai berikut: Berkaitan dengan kewenangan pengelolaan pertambangan telah disepakati bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat 158 dengan pengaturan bahwa terdapat jenis perizinan pertambangan yang akan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah, di antaranya perizinan batuan skala kecil, dan Izin Pertambangan Rakyat. Adapun dasar pertimbangan penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke pusat di antaranya: 1) Kebijakan Bapak Presiden yang tercermin dalam RUU Cipta Kerja; 2) Pengendalian produksi dan penjualan terutama logam batubara sebagai komoditas strategis untuk ketahanan energi serta suplai hilirisasi logam; 3) Penarikan kewenangan ke pusat untuk komoditas logam dan batubara lebih efektif, sementara untuk bukan logam, batuan, dan IPR dapat didelegasian ke Pemda.; dan 4) Penarikan kewenangan pengelolaan pertambangan ke Pusat tidak akan mempengaruhi pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan. f. Selain itu, berdasarkan Keterangan Pemerintah pada Agenda Sidang Mendengarkan Keterangan Pemerintah dalam Pengujian Formil dan Materil UU 3/2020 tertanggal 21 Oktober 2020, masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan mineral dan batubara berdasarkan UU 4/2009 yang diberlakukan sebelumnya, antara lain: a) Masih banyak data IUP yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), terjadi peningkatan jumlah IUP yang signifikan; Tanpa adanya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah, maka penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penataan IUP menjadi tidak tepat sasaran. Dengan kondisi yang demikian tersebut, maka kewajiban pelaporan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menjadi tidak berjalan; b) Pemerintah daerah tidak mengalokasikan cukup dana untuk kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, padahal mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU 3/2020 telah diatur bahwa pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka untuk mempersiapkan wilayah pertambangan; 159 c) Banyak konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dengan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara baik, padahal idenya adalah pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat; d) Izin pertambangan banyak diberikan tanpa mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan; Dokumen AMDAL yang dibuat sering bersifat copy paste dari dokumen AMDAL lain yang tidak menggambarkan kondisi real di lapangan dan jarang sekali ada upaya pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar syarat izin lingkungan tersebut; Permasalahan terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah daerah terkait penerbitan AMDAL. e) Kurangnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada umumnya pemberian izin pertambangan dilakukan melalui mekanisme perizinan dari Dinas Pertambangan dan Energi, namun banyak ditemukan Kepala Dinas yang menjabat tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi terkait pertambangan; f) Kurangnya teknologi pemerintah daerah dalam pertambangan, sebagai contoh masih banyak daerah yang tidak memiliki Geospacial Information System (GIS) dalam pengukuran wilayah izin usaha pertambangan; dan g) Kurangnya Inspektur Tambang dalam praktek pengawasan kegiatan pertambangan, karena sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota tidak mempunyai inspektur tambang yang merupakan jabatan fungsional. g. Bahwa Pasal 173B UU 3/2020 mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren 160 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU 23/2014 sebagaimana telah diubah UU 9/2015. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk melakukan sinkronisasi berkaitan dengan prinsip kuasa pertambangan yamg diberikan negara kepada Pemerintah beserta pembagian wewenangnya sebagaimana diatur dengan UU Cipta Kerja. DPR berpendapat bahwa diaturnya kewenangan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara jelas dalam UU 3/2020 telah sesuai dengan nilai kepastian hukum dan konsep otonomi daerah yang berlaku di negara kesatuan. h. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang menetapkan WP (Wilayah Pertambangan) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI. Sehingga dalam penetapan WP terdapat wewenang Pemerintah Daerah provinsi. i. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU 3/2020 mengatur bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, melalui pemberian: a. Nomor induk berusaha; b. Sertifikat standar; dan/atau c. Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun izin-izin tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUJP untuk Penjualan. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (4) UU 3/2020 mengatur bahwa “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 161 (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan Pasal 35 ayat (4) UU 3/2020 mengatur bahwa Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB. Dengan demikian, DPR berpendapat bahwa tidak tepat jika Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal-Pasal a quo telah mereduksi dan menghilangkan peran Pemerintah Daerah. UU 3/2020 masih jelas mengatur wewenang Pemerintah Daerah, melalui pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dalam pemberian perizian berusaha seperti nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. j. Perlu dijelaskan bahwa terkait keselarasan antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pengusahaan pertambangan yang bersifat strategis senyatanya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, baik sejak pengelolaan pertambangan masih dalam bentuk kontrak karya atau perjanjian karya berdasarkan UU 1/1967 dan Keppres 75/1996 maupun ketika telah bertransformasi menjadi IUPK berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Pemerintah Daerah pada saat yang sama juga telah diberikan kewenangan untuk mengelola perizinan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. k. Alasan lainnya dalam perubahan UU 4/2009 melalui UU 3/2020 adalah terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian UU 4/2009 yang menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 terkait penghapusan luas minimum WIUP Eksplorasi, Putusan 162 Mahmakah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 terkait keterlibatan masyarakat dalam proses penetapan Wilayah Pertambangan (WP), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 terkait penentuan WP oleh Pemerintah Daerah; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah bersama- sama dengan DPR memandang penting untuk melakukan perubahan terhadap UU 4/2009. l. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020, penguasaan mineral dan batubara oleh negara dilaksanakan melalui fungsi peran kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad). Menurut Para Pemohon, peran tersebut diakui dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, huruf t, Pasal 9 ayat (2), Pasal 17A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17B, Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 104A, Pasal 108, Pasal 112 UU 3/2020. Akan tetapi, Para Pemohon mempermasalahkan peran dalam fungsi tersebut tidak diakui dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020. Para Pemohon kemudian juga menyebutkan bahwa tidak adanya peran daerah dan pengawasan oleh masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Pusat di bidang pertambangan mineral dan batubara menyebabkan sulit dan jauhnya akses daerah, sehingga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), fungsi otonomi daerah, dan demokrasi ekonomi. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17-18) m. DPR perlu menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan otonomi daerah di dalam negara kesatuan. Pemerintah Pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara dimana sebagai penyelenggara kedaulatan negara aktivitasnya diawasi dan dibatasi undang- undang. Konsekuensi logis dari posisi Pemerintah Pusat tersebut, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah Pemerintah Pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan 163 terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanan kewenangan (prinsip unity of command) (Ni’matul Huda, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah). n. Perlu dipahami bahwa konsep otonomi daerah tersebut juga jelas diatur dalam UU 23/2014. Diberikannya otonomi yang seluas- luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, dimana kedaulatan hanya dimiliki oleh pemerintahan negara dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Hal penting lainnya dalam hakikat konsep otonomi daerah adalah bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. o. Sebagaimana telah DPR sebutkan sebelumnya, UU 3/2020 tidak menghilangkan wewenang Pemerintah Daerah karena ada pembagian urusan bidang tertentu dan pelimpahan wewenang terhadap daerah, maka hal tersebut telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam negara kesatuan. Sehingga menjadi tidak relevan jika disebutkan terdapat pertentangan dengan konsep otonomi daerah. p. Para Pemohon kemudian juga mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PII-I/2003 dan Nomor 85/PUU-XI/2013 terkait fungsi mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) dan penguasaan oleh negara sebagai salah satu dasar untuk mendalilkan hilangnya peran daerah dalam aspek penguasaan, termasuk dalam kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad) adalah hal krusial dalam penguasaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasar demokrasi ekonomi. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17). 164 q. DPR berpendapat bahwa hilangnya frasa “dan/atau Pemerintah Daerah” dan diaturnya penyelenggaraan oleh Pemerintah Pusat dalam penguasaan mineral dan batubara oleh negara, tentu tidak berarti hal tersebut bertentangan dengan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini telah sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” r. Bahwa frasa “dikuasai oleh Negara” juga menjadi bagian dalam konsep demokrasi ekonomi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang perlu ditafsirkan sesuai konteksnya. Sebab, Putusan-putusan MK tersebut bukan dalam konteks yang dapat dipersamakan dengan kewajiban diaturnya wewenang penyelenggaraan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. s. Berkaitan dengan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan pertama kali dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang kembali diperkuat dalam putusan selanjutnya antara lain dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, Putusan Nomor 009/PUU-I/2003, Putusan Nomor 3/PUU-VII/2010, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, dan Putusan Nomor 50/PUU- X/2012, yaitu: “Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 165 t. Bahwa dalam rangka dipergunakan untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”; maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi Negara karena sifatnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diintrodusir oleh Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dengan tujuan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. u. Apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 tanggal 21 Desember 2004 halaman 208 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, maka pengertian "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud; Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Putusan MK tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 49 Nomor 3 tanggal 21 September 2019, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. v. Bahwa secara yuridis hak menguasai dari Negara diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur 166 dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. w. Berdasarkan sistem demokrasi yang dipilih sebagai kerangka ketatanegaraan Indonesia, prinsip demokrasi ekonomi juga tertulis dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berisi tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sistem ekonomi pasar merupakan sebuah kondisi yang mendasarkan mekanisme pasar sebagai penentu dari kebijakan, yang akan mempengaruhi praktik setiap negara. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terdapat frasa demokrasi ekonomi, ini dimaknai sebagai sebuah kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada frasa berikutnya pada pasal dan ayat yang sama, dimaknai sebagai sebuah optimisme yang dibangun dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi pasar tidak boleh berjalan sendiri, perlu dikontrol dan harus diatur oleh negara serta masyarakat sipil. Pancasila sebagai pandangan hidup, telah memberi dasar yang memperkuat kedaulatan rakyat atas kesejahteraannya. x. Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution, telah memutus berbagai pengujian undang-undang dalam bidang ekonomi diantaranya: a) Perkara Minyak dan Gas Bumi (Putusan Nomor 002/PUU- I/2003, 006/PUUIII/2005 tertanggal 31 Mei 2005, 1/PUU- V/2007 tertanggal 20 September 2007, 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011, & Putusan Nomor 36/ PUU-X/2012). b) Selanjutnya dalam pekara Undang-undang Kehutanan yang telah diujikan hingga sepuluh kali selama frekuensi 2003-2015 167 (Putusan Nomor 003/PUUIII/2005 hingga Putusan Nomor 98/PUU-XIII/2015). c) Perkara Sumber Daya Air (Putusan Nomor 058-059-060- 063/PUU-II/2004, Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 10/PUU-XII/2014), sekitar 3.000 individual dan berbagai LSM mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji konstitusionalitas UU Sumber Daya Air. Mayoritas Hakim MK mempertahankan konstitusionalitas UU tersebut, karena MK meyakini bahwa negara akan tetap dapat menguasai sektor penting sumber daya air. d) Perkara Ketenagalistrikan (Putusan MK Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 149/PUU-/2009), tiga pemohon mengajukan permohonan ke MK untuk menguji konstitusionalitas UU Ketenagalistrikan. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir UUD NRI Tahun 1945, juga telah mengisyaratkan dari setiap putusannya atas pengembalian kedaulatan ekonomi rakyat. Dinamika permasalahan dalam hukum ekonomi beserta praktiknya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, senyatanya menjadi fokus utama pembangunan pemerintahan saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dari berjalannya reformasi struktural dan fiskal, dihadapkan pada tantangan iklim ekonomi global yang mengalami fluktuatif sejak melambatnya pemulihan ekonomi dunia. y. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang memuat prinsip penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut harus dapat dipahami dalam konteks bagaimana Negara memiliki peran dan fungsi untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini berimplikasi pada bagaimana negara harus dapat mendayagunakan potensi dari masing-masing cabang produksi sehingga 168 menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat. z. Selain itu, daerah mendapatkan dampak positif berupa penambahan pendapatan melalui beberapa ketentuan pada UU 3/2020. Pasal 128 mengatur bahwa “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.” Selanjutnya, Pasal 129 mengatur bahwa: (1) “Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 60% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. (2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen); b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasilan mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).” Dengan demikian, ketentuan yang mengatur kedudukan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan penguasaan oleh Negara dalam sektor mineral dan batubara adalah hal esensi dalam upaya mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif dan efisien. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur Pasal 128 dan Pasal 129 UU 3/2020. aa. Bahwa adanya pengaturan Pasal-Pasal a quo dan pembagian urusan dalam pengelolaan mineral dan batubara tidak berarti menghilangkan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Para Pemohon juga bukan bagian dari Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD). DPR berpendapat hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak ada relevansinya dengan administratif kewenangan pemerintah daerah. 169 bb. Penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan demokrasi ekonomi membutuhkan sistem yang teratur, dan optimalisasi fungsi Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara pengelolaan mineral dan batubara. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) juga dicantumkan dalam landasan mengingat UU 3/2020. Dengan demikian, DPR berpendapat Pasal-Pasal a quo telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, termasuk Pasal 33 ayat (4) berkaitan dengan demokrasi ekonomi yang Para Pemohon dalilkan, serta telah sesuai dengan kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU a quo. cc. DPR menegaskan bahwa sejatinya ketentuan terkait kewenangan penguasaan mineral dan batubara oleh negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat tersebut jelas merupakan bentuk open legal policy pembentuk undang-undang. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Laporan Komisi VII DPR mengenai Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 4/2009 yang dibacakan pada Rapat Paripurna DPR tertanggal 12 Mei 2020, sebagai berikut: “Perubahan isi batang tubuh RUU Minerba: 1. Terkait penguasaan minerba, disepakati bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Selain itu, Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batubara.” dd. DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang- Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas 170 melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable.” Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: “Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata- nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Oleh karena itu, pasal a quo selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (open legal policy). ee. DPR menyimpulkan diaturnya penyelenggaraan mineral dan batubara tidak serta merta menghilangkan jaminan atas penguasaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan sebagaimana didalilkan Para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan hlm. 17). Dengan demikian, seluruh dalil Para Pemohon yang menyebutkan Pasal- Pasal a quo bertentangan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif kolegial untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, dan jaminan penguasaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan atas demokrasi ekonomi adalah tidak berdasar. 2. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR menanggapi sebagai berikut: a. Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2) UU 3/2021 pada pokoknya berkaitan dengan jaminan tidak 171 adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, WPR, WIUPK yang telah diberikan izinnya. b. Pada intinya alasan Para Pemohon mendalilkan hal di atas adalah karena kegiatan pertambangan di lapangan menimbulkan dampak pada perubahan atas lingkungan hidup sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 25). DPR menanggapi bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang tersebut diberikan dalam rangka penguatan iklim investasi dan kepastian dalam kegiatan usaha pertambangan bagi pelaku usaha. Hal ini akan berdampak pada iklim pertambangan yang kondusif serta dapat menekan dan mencarikan solusi atas konflik pertambangan dari tahun ketahun yang terjadi. c. Berdasarkan Laporan Ketua Panja yang disampaikan dalam Rapat Kerja Panja dengan Pemerintah tanggal 11 Mei 2020, bahwa atas dasar masukan pemerintah, perlu untuk mencantumkan kata “menjamin” dalam UU a quo sebagai bentuk penegasan pemerintah pusat tidak melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP, WPR, dan WIUPK agar menjamin kelangsungan investasi. d. Pengaturan Pasal-Pasal a quo juga perlu dilihat secara utuh dengan melihat Pasal-Pasal lain yang menjadi dasar pemberian jaminan tersebut. Berdasarkan Pasal 17A ayat (1), Pasal 22, Pasal 31A ayat (1) UU 3/2020, selengkapnya sebagai berikut: Pasal 17A ayat (1) UU 3/2020: “Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 22 UU 3/2020: “Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria: 172 a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter; c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 31A ayat (1) UU 3/2020: (1) “Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria: a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketahanan cadangan; c. kemampuan produksi nasionaT; danlatau d. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.” e. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan tersebut dilakukan setelah diberikannya penetapan atas WIUP, WIUPK, dan WPR, yang telah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan teknis terkait penyelenggaraan penataan ruang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP 21/2021). Demikian pula pada Pasal 172B ayat (1) UU 3/2020 yang mengatur bahwa WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha 173 Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. f. Bahwa berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021), tata cara pemberian WIUP mineral logam atau WIUP batubara melalui lelang harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan pengelolaan lingkungan, dan finansial. Sehingga menjadi jelas bahwa jaminan tersebut tidak diberikan serta merta tanpa memperhatikan syarat yang harus terpenuhi. Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang diberikan dengan sangat memperhatikan asas dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan izin. g. Bahwa UU 3/2020 sejatinya telah mengatur beberapa ketentuan untuk menjaga fungsi lingkungan alam selama tahapan usaha pertambangan maupun saat pascatambang, antara lain dengan melakukan penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, termasuk dengan reklamasi dan kegiatan pascatambang. h. Berdasarkan Pasal 96 UU 3/2020, dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan: a. ketentuan keselamatan Pertambangan; b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang; c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. i. Pasal 1 angka 26 UU 3/2020 mengatur bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pasal 1 angka 27 UU 3/2020 mengatur bahwa Kegiatan 174 Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan. Pasal 123A UU3/2020 juga menegaskan bahwa Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP atau WIUPK wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen). j. Pasal 99 UU 3/2020 secara jelas mengatur sebagai berikut: (1) “Pemegang IUP atau IUPK wajib mennyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang. (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang. (3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib: a. memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan b. melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya, berdasarkan Pasal 101 UU 3/2020, pelaksanaan ketentuan reklamasi dan kegiatan pascatambang tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Adapun terhadap WPR, berdasarkan Pasal 73 UU 3/2020, Menteri bertangggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada IPR meliputi keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang. 175 k. Bahwa berdasarkan Pasal 100 UU 3/2020, terdapat kewajiban bagi Pemegang IUP atau IUPK untuk menyediakan dan menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang. Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan dana jaminan tersebut apabila Pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai rencana yang telah disetujui. l. Adapun jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas suatu penyelenggaraan penataan ruang, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. m. Berdasarkan uraian-uraian di atas, DPR berpendapat bahwa meskipun diberikan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang, namun pembentuk undang-undang tetap memperhatikan aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan dalam rangka menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Ketentuan yang dipersyaratkan harus terpenuhi secara administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Jaminan tersebut juga tidak diberikan permanen sebagaimana didalilkan Para Pemohon, akan tetapi selama jangka waktu izin usaha diberikan. n. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 khususnya berkaitan dengan hak atas kepastian hukum dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tidak berdasar dan asumtif. 3. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 UU 11/2020 telah membatasi hak-hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup, memberikan ketidakpastian hukum, dan melanggar hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (1), Pasal 176 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR menanggapi sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 162 UU 3/2020 mengatur ketentuan mengenai pidana penjara dan denda kepada setiap orang yang merintangi atau menganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemengang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU 3/2020. b. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal a quo merupakan suatu bentuk ketidakpastian hukum yang mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat atas dugaan pelanggaran-pelanggaran kasus yang terjadi di sektor pertambangan dan menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV (vide Perbaikan Permohonan hlm. 36) Bahwa Pasal a quo UU 3/2020 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon justru dibentuk untuk menjawab permasalahan yang ada terkait dengan menjamin ketertiban hukum dan memberi pemahaman yang benar dalam rangka melindungi masyarakat, serta mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara. c. DPR berpendapat dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan keadaan, akibat, dan subjek dari rumusan Pasal a quo (vide Perbaikan Permohonan hlm. 34) adalah tidak berdasar hukum. Bahwa rumusan Pasal a quo sejatinya telah jelas, dimana frasa setiap orang telah jelas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 35a, yaitu: “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” d. Penormaan Pasal 162 sebagaimana diubah dan ditambah melalui Pasal 39 UU 11/2020 juga telah merujuk pada ketentuan Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009, selengkapnya sebagai berikut: Pasal 86F huruf b: “Pemegang SIPB wajib: menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” 177 Pasal 136: (1) “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.” Adanya Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dalam rumusan Pasal a quo menjadi dasar bahwa setiap orang yang dapat dipidana, baik dengan kurungan atau denda hanya dapat dikenakan dalam konteks merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat dimaksud. e. Pengusaha tambang juga diberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha tambang setelah menyelesaikan kewajiban hak atas tanahnya. Ketentuan Pasal a quo dengan adanya sanksi berupa denda dan sanksi utama, juga diatur untuk menjamin pengusaha tambang yang memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. f. Terkait dengan frasa “merintangi atau mengganggu” sebagaimana diatur Pasal a quo, jika melihat dalam konteks hukum pidana, maka perbuatan yang dapat dipidana tersebut adalah yang unsur-unsur pidananya telah terbukti sehingga melawan hukum. Terkait dengan kasus konkret dialami Pemohon III dan Pemohon IV, DPR menerangkan bahwa tidak serta merta Pasal a quo dapat menjerat seseorang tanpa adanya pembuktian unsur-unsur pidana lebih lanjut, sebagai prasyarat atas pemidanaan (materiel wederrechtelijkheid). g. Bahwa “merintangi atau mengganggu” tersebut harus dilihat apakah memang dimaksudkan secara khusus untuk membuat usaha pertambangan terhenti, terganggu, atau memang ada hal-hal lain yang memiliki justifikasi untuk dilepaskan pertanggungjawaban pidananya. Tentu pembuktian tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum. 178 h. Dalam contoh kasus yang Para Pemohon dalilkan dalam permohonannya, dimana terdakwa kasus tersebut sengaja memasang bentangan dengan tali rapia dilajur Hauling PT Kaltim Prima Coal di lokasi pertambangan. DPR berpandangan, pembuktian pengenaan Pasal a quo dalam kasus konkret tersebut dilakukan dengan proses pemeriksaan pengadilan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku terutama terkait dengan proses penyidikan dimana dalam proses penyidikan dapat dimungkinkan untuk penyidik memperoleh alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sehingga jika terdapat seseorang yang dipidana berdasarkan ketentuan Pasal a quo, tentunya telah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memberi putusan pidana. Bahwa jikapun terdapat disparitas putusan hakim sebagaimana Para Pemohon nyatakan dalam dalilnya yang dikaitkan dengan bermasalahnya ketentuan Pasal a quo (vide perbaikan permohonan hlm. 34), maka hal tersebut merupakan independensi hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. i. Dengan demikian, adanya ketentuan Pasal 162 UU a quo diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, dan SIPB yang telah menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan. Pidana dan denda juga tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat tanpa adanya proses hukum dalam rangka membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal tersebut. Terhadap batasan subjeknya sepanjang frasa “setiap orang” dan batasan keadaan seperti apa yang merintangi dan mengganggu juga telah jelas diatur dan didefinisikan dalam penormaan Pasal a quo, yang merujuk pada Pasal 1 angka 35a, Pasal 86 huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU a quo. j. Bahwa UU 3/2020 juga mengatur bentuk perlindungan hukum untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 145 ayat (1) UU 3/2020, masyarakat yang 179 terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan. k. Bahwa masyarakat juga masih dapat menyalurkan aspirasi dan pengaduannya melalui berbagai forum dan layanan pengaduan yang disediakan Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, dapat memanfaatkan platform Lapor Kementerian ESDM. l. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal a quo berpotensi menjadi alat represi bagi masyarakat, maka DPR berpendapat bahwa ditinjau secara normatif, maka hal tersebut tidak berdasar hukum. Persoalan efektivitas norma berkaitan dengan pemahaman aparat penegak hukum akan rumusan norma pada undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas norma undang- undang. Tidak efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Adapun jika Para Pemohon tetap ingin agar Pasal a quo dirumuskan sebagaimana diajukan dalam petitumnya, maka untuk masukan perubahan lebih lanjut dapat dilakukan melalui Legislative Review di DPR RI. m. Dengan demikian, DPR berpendapat bahwa Pasal a quo telah mengatur hal yang sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik guna menjawab kebutuhan atas ketertiban hukum. 4. Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169B ayat (3) bertentangan dengan prinsip persamaan di mata hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, prinsip partisipasi warga negara dalam Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, DPR menanggapi sebagai berikut: 180 a. Bahwa Pasal 169A ayat (1) pada pokoknya mengatur persyaratan perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, serta Pasal 169B ayat (3) yang mengatur bahwa Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 169A dimana seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan mineral dan batubara dalam rangka konservasi mineral atau batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi serta kepentingan nasional. b. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa KK dan PKP2B tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dalam pengelolan sumber daya pertambangan sebagaimana diatur Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Para Pemohon beranggapan prasyarat yang diatur Pasal 169A ayat (1) tidak memertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. (vide Perbaikan Permohonan hlm. 38 dan hlm. 45) c. Bahwa sebelumnya, DPR perlu menjelaskan perkembangan yang ada berkaitan dengan Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Mahkamah telah memutus berdasarkan Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tertanggal 27 Oktober 2021, merujuk Putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 sepanjang frasa “diberikan jaminan” serta Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. d. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 selengkapnya sebagai berikut: “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: 181 a. “kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.” e. Bahwa sebagai konsekuensi negara hukum, DPR sangat menghormati putusan Mahkamah. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 64/PUU-XVIII/2020, DPR berpandangan rumusan Pasal 169A ayat (1) UU a quo yang dimaknai bersyarat oleh Mahkamah telah sejalan dengan amanat konsitusi. Oleh karena itu petitum Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 169A ayat (1) inkonstitusional tidak beralasan hukum. f. Namun demikian DPR tetap perlu memberi penjelasan bahwa Pasal 169A ayat (1) (sepanjang dimaknai bersyarat sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 64/PUU- XVIII/2020) dan Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi urgensi diberlakukannya Pasal-Pasal a quo. g. Bahwa ketentuan perpanjangan KK dan PKP2B sebagaimana diatur Pasal 169A harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Secara teknis, Pasal 119 ayat (1) PP 96/2021 mewajibkan dipenuhinya persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial dalam perpanjangan KK dan PKP2B. Bahwa hal-hal berkaitan dengan administrasi untuk keterbukaan adalah hal yang lazimnya akan diatur lebih teknis oleh Pemerintah. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyebutkan bahwa prasyarat yang diatur Pasal 169A ayat (1) tidak mempertimbangkan asas- asas umum pemerintahan yang baik karena tidak ada pemeriksaan 182 dan verifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen KK dan PKP2B (vide Perbaikan Permohonan hlm. 45) adalah hal tidak berdasar. h. Bahwa prasyarat sebagaimana diatur Pasal 169A ayat (1) perlu pula dilihat secara sistematis dengan pengaturan pada Pasal 169A ayat (2) UU 3/2020 dimana upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu dilakukan melalui: pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau; luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wiiayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri. i. Bahwa perpanjangan jangka waktu yang diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B merupakan bentuk kepastian hukum yang adil bagi pemegang KK dan PKP2B yang telah menjalani isi perjanjian yang tertuang dalam kontrak karya dan perjanjian karya secara baik serta telah menjalankan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab. j. Bahwa perpanjangan jangka waktu usaha pertambangan tidak hanya diberikan kepada pemegang KK dan PKP2B, tetapi juga diberikan kepada pemegang IUP yang diatur dalam Pasal 47 UU 4/2009 yang mengatur mengenai perpanjangan IUP yang dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak terdapat pembedaan perlakuan mengenai kepastian perpanjangan jangka waktu usaha pertambangan. k. Bahwa perpanjangan KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang diberikan Pemerintah merupakan kewenangan mutlak Pemerintah dengan melihat beberapa pertimbangan dan selanjutnya Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap izin tersebut. l. Berkaitan dengan Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020, ketentuan a quo merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 169A UU 3/2020 yang perlu dipahami secara utuh. Pada intinya perpanjangan KK dan PKP2B diberikan setelah memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, 183 sehingga penerimaan negara diproyeksikan akan meningkat dengan keberlakuan Pasal 169A UU 3/2020. Selain itu juga terdapat hal lainnya yang menjadi pertimbangan Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yaitu keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan mineral atau batubara dalam rangka konservasi mineral atau batubara dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk tahap kegiatan operasi produksi, serta kepentingan nasional. m. Selain itu, ketentuan Pasal 112B angka 9 PP 23/2010 mengatur bahwa Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud, apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik. Dengan demikian, diberikannya perpanjangan dalam Pasal 169A UU 3/2020 tersebut tidak serta merta otomatis diberikan tanpa pertimbangan pemenuhan syarat dan evaluasi. Hal ini selaras dengan pernyataan Pemerintah dalam Rapat Panja RUU Perubahan UU 4/2009, yaitu: Pemerintah/Dirjen Minerba/Ir. Bambang Gatot Ariyono: “Dijamin dalam hal ini adalah kepastian hukum, komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan perpanjangan. Tapi, komitmen ini bersyarat kalau syaratnya tidak memenuhi, Pemerintah akan menolak, Pemerintah kalau dimasukkan perpanjangan kemudian ternyata memenuhi syarat, dia akan dijamin diberikan. Kalau tidak memenuhi, tidak diberikan. Jadi ini sebetulnya untuk strategi menarik investasi di dalam pertambangan agar bahwa kepastian hukum dijaga betul tetapi Anda harus gentlement agreement ini-ini harus dipenuhi, begitu, Pak.” (Risalah Rapat Panja RUU 3/2020 Komisi VII dengan Kementerian ESDM pada Hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020). n. Berdasarkan uraian-uraian di atas, perpanjangan KK dan PKP2B dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang dapat diberikan Pemerintah merupakan ketentuan yang diatur dengan melihat beberapa pertimbangan dan selanjutnya Pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap izin tersebut. o. DPR berkesimpulan, perpanjangan KK dan PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian pasca diputus oleh 184 Mahkamah melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, beserta pengawasan dan evaluasi terhadap izin tersebut telah semakin memperkuat dipenuhinya wujud dari “dikuasai oleh Negara” berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks mengatur (regelendaad) dan mengawasi (toezichthoudensdaad) dengan cara meningkatkan posisi tawar melalui mekanisme pemberian perizinan dalam bentuk IUPK disertai peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan bukan pajak. Penguatan konsep penguasaan oleh negara melalui Pasal-Pasal a quo juga tercermin dimana terdapat pengaturan bahwa eks WIUP dan WIUPK dapat ditetapkan sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, serta BUMN mendapat prioritas dalam pembelian saham divestasi. Lebih lanjut, konsep “dikuasai oleh Negara” telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 yang menyatakan bahwa “Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.” p. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU 3/2020, penetapan WP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan DPR, dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Oleh karena itu dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 169B ayat (3) bertentangan dengan konstitusi karena proses evaluasi dalam perpanjangan KK dan PKP2B tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah tidak berdasar hukum. UU 3/2020 telah memenuhi asas keterbukaan. q. Dengan demikian, DPR berpandangan bahwa Pasal 169A ayat (1) sebagaimana telah dimaknai secara bersyarat oleh Mahkamah dan Pasal 169B ayat (3) UU a quo telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 185 Tahun 1945 serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU a quo. 5. Bahwa berkaitan dengan Petitum Para Pemohon yang pada intinya meminta Mahkamah menyatakan Pasal-Pasal a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, dan secara khusus terhadap: ▪ Pasal 4 ayat (2) UU 3/2020 secara bersyarat dimaknai “diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau/Pemerintah Daerah” ▪ Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 secara bersyarat dimaknai “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah adalah tidak berdasar. ▪ Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana diubah Pasal 39 UU 11/2020 secara bersyarat dimaknai “Setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara dengan sengaja merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil” adalah tidak berdasar hukum karena menambah materi-materi baru dalam Pasal, dimana materi tersebut turut mengubah apa yang telah ditetapkan sebagai kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. 6. Selaras dengan uraian di atas, DPR berpendapat sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 57 yang menyatakan bahwa: “Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan 186 dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang- undang untuk merumuskannya.” Demikian juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna bahwa, “Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator. Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi, tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi.” (Conditionally Constitutional Pintu Masuk Penambahan Norma : www.hukumonline.com). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Pemohon.” 7. Dengan demikian, apabila dalam perkembangannya terdapat hal lain yang perlu diatur dengan rumusannya berbeda sebagaimana yang Para Pemohon uraikan, maka tentu hal tersebut merupakan ranah kebijakan pembentukan undang-undang. Dalil-dalil alasan permohonan Para Pemohon yang dituangkan dalam permohonan akan lebih tepat jika disampaikan pada pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah dan DPR melalui legislative review sebagai bahan untuk masukan dalam perbaikan regulasi. D. Latar Belakang Pembahasan UU 3/2020 Bahwa selain pandangan DPR terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang- undang a quo sebagai berikut: 1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (13 Februari 2020): • Arifin Tasrif-Menteri ESDM “… Terdapat 13 (tiga belas) isu utama RUU Minerba ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama: …. 187 11. Kelanjutan operasi SKK PKP2B menjadi IUPK. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan penerimaan negara dan kepastian berusaha bagi pemegang IUPK.” 2. Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII (18 Februari 2020): • Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M/ Dirjen Minerba: “…IUPK merupakan definisi IUP operasi pproduksi sebagai kelanjutan operasi kontrak karya ataupun perjanjian, diperaturan sebelumnya di undang-undang tidak disebutkan secra spesifik di undang-undang Nomor 4 tetapi disebutkan di PP 77 sehingga terjadilah polemic kalua disebut PP tidak kuat sehingga sekarang disebutkan didalam undang-undang karena untuk memperkuat apa yang sudah ada di PP 77 bahwa perpanjangan KK PKPK2B itu dalam bentuk IUPK.” 3. Rapat Panja Komisi VII (26 Februari 2020): • Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M/Dirjen Minerba: “…dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha, jangka waktu pemberian perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi daripada kontrak karya PKP2B mendapatkan perpanjangan.” • Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M/Dirjen Minerba: “Ini sebetulnya merumuskan kembali apa yang ada di Pasal 169 A DIM DPR menjadi 169 A diusulkan Pemerintah yaitu kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: a. Yang belum memperoleh perpanjangan kontrak/perjanjian … • Pemerintah/Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara: “Saya bacakan saja? a. Yang belum memperoleh perpanjangan kontrak/perjanjian dijamin mendapatkan 2 kali perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan perasi 188 kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lambat 10 tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya/perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. Yang telah memperoleh perpanjangan pertama kontrak/perjanjian dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu palimg lama 10 tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya/perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.” • Pemerintah/Dirjen Minerba: “Jadi ini sebenarnya Bapak Pimpinan, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha, jangka waktu pemberian perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi daripada kontrak karya PKB2B dalam mendapatkan perpanjangan.” • H. Gus Irawan Pasaribu, Se. Ak., Mm, Ca/Wakil Ketua Rapat: “Ini sebetulnya dari draf yang kami ajukan ini dirinci jadi 2 ya? Yang sudah mendapatkan perpanjangan 10 akan lagi diperpanjang tahun dengan peningkatan penerimaan negara. Baik dari teman-teman? Setuju? (RAPAT: SETUJU)” 4. Rapat Panja RUU Minerba dengan Pimpinan Komite II DPD RI (27 April 2020): • DPD RI Pelestarian Lingkungan DPD RI menilai bahwa dalam melakukan eksplorasi SDA khususnya mineral logam dan batubara harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sesuai dengan aspek tata ruang, kecukupan lahan, dan jumlah cadangan mineral logam seperti yang diatur Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 189 ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (2) huruf b, Pasal 61 ayat (3), Pasal 68 ayat (2) huruf b. Regulasi terkait tanggung jawab konservasi seperti kerusakan hutan akibat pertambangan mineral dan batubara harus jelas dan tegas. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memiliki kewajiban dalam merehabilitasi bekas tambang yang nantinya akan dijadikan irigasi dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan harus diperhatikan dengan mempersempit ruang ekspansi pengerukan pertambangan secara besar-besaran. • Maman Abdurrahman/F.P. Golkar: “… dalam hal ini, ini yang saya sampaikan dalam beberapa forum yang sebelumnya bahwa saya mendukung bahwa ditarik izin usaha pertambangan. Ini mohon maaf saya harus sampaikan ini fakta dan kita tidak boleh mengingkarinya, ini realitas yang terjadi. Artinya apa izin-izin itu dikomersialisasi dibawa akhirnya banyak sekali yang tumpang tindih waktu itu, makanya dulu Pemerintah Pusat mendorong agar dilakukan CnC (clear and clean) karena satu wilayah ini bisa sampai 4 sampai 5 tumpang tindih. Nah dalam hal ini banyak memang pada saat 180 izin macam-macam izinnya itu. Ada kalau sepengetahuan saya itu hampir 100-an bahkan mendekati 1000 izin yang memang akhirnya tidak berjalan. Nah, maka dari itu semangat dari sinkronisasi terhadap RUU Cipta Kerja ini kan sebetulnya dalam rangka untuk membuat sebuah sistem one door shopping jadi pertanggungjawaban semuanya itu disentralisasi di pusat untuk mengeluarkan izin tersebut. Namun, kita bersepakat bahwa tetap ada dibuka ruang untuk pendelegasian kepada daerah dari pusat, jadi itu poinnya ya. Kita selama ini terjebak pada konteks bahwa memberikan otoritas sepenuhnya kepada daerah justru malah membuat permasalahan tumpamg tindih wewenang.” • Ir. Abdullah Puteh, M.Si./DPD RI: “Yang ketiga, tentang kewenangan daerah yang lebih dikatakan oleh tadi barang kali Pak Gubernur Alex ya Sumsel, saudara kita 190 ini. Memang sebetulnya harus demikian kita lihat UUD Tahun 1945, Pasal 18 menyatalam bahwa negara harus menghormati hak-hak daerah, kewenangan daerah, dan juga kekhususan penyesuaian daerah. … nah, oleh karena itu saya setuju pada pendapat Pak Gubernur Pak Alex ya artinya daerah ini betul- betul dibina diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian- penilaian sebelum izinnya keluarr, begitu tidak otomatis. Pengalaman lapangan sering kita tiba-tiba sebagai Gubernur percuma izin di daerah kita, kita tidak tahu oh ini dan kita tidak bisa tolak. Ini kan juga tentang wibawa daerah jadi karena itu, kewenangan daerah saya kira kita saat ini kesempatan waktunya sudah tiba bagaimana daerah ini betul-betul hak-hak desentralisasi diberikan.” 5. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 32/DPD RI/III/2019-2020 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (11 Mei 2020) 4. Pasal 4 Pasal 4 ayat (1) tidak perlu dilakukan perubahan karena konstruksi norma yang sudah berlaku dalam UU No. 4 Tahun 2009 lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, karena menggunakan frasa “dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Hal ini sejalan dengan usulan Pemerintah. DPD RI berpandangan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh diubah dan tetap sesuai ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 karena dalam perubahan dari DPR telah menghilangkan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara oleh negara sehingga semangat otonomi daerah tidak berjalan dengan baik. 6. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri Hukum dan HAM RI (11 Mei 2020) 191 ✓ Laporan Ketua Panja kepada Komisi VII DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Panja terhadap RUU Minerba • Selanjutnya, melalui Surat Kementerian ESDM Nomor 529/04/SJN.R/2020 tanggal 3 April 2020 meminta penundaan pembahasan karena masih memerlukan koordinasi intern antara Kementerian yang dikoordinir oleh Menko Bidang Perekonomian untuk mengharmonisasikan RUU Minerba dengan RUU Cipta Kerja. Hasil harmonisasi tersebut menghasilkan beberapa perubahan substansi sehingga perlu dilakukan penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan: 1. Kewenangan pengelolaan pertambangan minerba 2. Penyesuaian nomenklatur perizinan … ✓ Pendapat Akhir Pemerintah (11 Mei 2020) .. f. Reklamasi dan Pascatambang, yaitu melalui pengaturan sanksi pidana bagi pemegang izin yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang; … h. Mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi, Penetapan Wilayah Pertambangan dilakukan setelah ditentukan oleh Pemda Provinsi serta penghapusan besaran luas minimum pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi; … k. kelanjutan Operasi KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara; … Selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Panja tanggal 6 Mei 2020 juga mengamanatkan: Penyempurnaan Pasal 35 ayat (4) mengenai perlunya ketentuan delegasi perizinan skala kecil seperti Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 192 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 172B ayat (2), Pasal 162, Pasal 169A dan Pasal 169B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Presiden pada persidangan tanggal 5 Januari 2022, serta membaca keterangan tertulis dari Presiden bertanggal 4 November 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 4 November 2021, serta keterangan tambahan Presiden bertanggal 18 Februari 2022 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 18 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Pokok Permohonan Para Pemohon 1. Para Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28 C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, karena: a. Bahwa dengan hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam penguasaan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat, menyebabkan Para Pemohon dan masyarakat lain yang berjuang melalui Pemerintah Daerah akan menjadi lebih susah, jauh, dan membutuhkan biaya yang lebih mahal untuk melakukan partisipasi memperjuangkan hak kolektif untuk lingkungan hidup yang sehat; 193 b. Bahwa penghapusan frasa “dan/atau pemerintah daerah” dalam pasal 4 ayat (2) telah merendahkan harga diri masyarakat daerah akibat terbatas atau hilangnya ruang partisipasi bagi mereka dalam ikut menentukan masa depannya; dan c. Bahwa kehadiran pasal 4 ayat (2) mengakibatkan daya prakarsa pemerintah daerah untuk melindungi wilayahnya dalam membendung laju krisis lingkungan hidup dan krisis iklim dengan menerbitkan peraturan daerah tidak lagi bisa diterapkan dengan baik sehingga turut serta menghilangkan partisipasi masyarakat di daerah dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Para Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba khususnya terkait jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena: a. Bahwa perubahan lingkungan hidup yang bersifat strategis seperti bencana alam juga berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya seperti dalam wilayah pertambangan tidak dapat bersifat statis dan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya; b. Bahwa dibutuhkan adanya peninjauan kembali rencana tata ruang untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan serta pemanfaatan ruang yaitu setidak-tidaknya lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 16 jo. Pasal 17 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“UU Penataan Ruang”); c. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang bertentangan dengan pemenuhan aspek substantif dalam hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; d. Bahwa jaminan tersebut membuat segala masukan masyarakat terkait kawasan budidaya yang menjadi lokasi WIUP, WPR, WIUPK tidak dapat diakomodir karena pemanfaatan ruang untuk wilayah pertambangan telah mendapat jaminan oleh UU Minerba untuk tidak diubah. 194 3. Para Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 162 UU Minerba sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 UU Cipta Kerja telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena: a. Bahwa frasa “merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan ...” tidak bisa diukur secara objektif dan hanya berdasarkan penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata; b. Bahwa akibat adanya rumusan delik Pasal 162 UU Minerba dapat menjadi peluang untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan; c. Bahwa rumusan Pasal 162 UU Minerba berpotensi menjadi alat respresi masyarakat yang tidak adanya ukuran unsur “mengganggu”, dan tidak memberikan atau membatasi deliknya dengan adanya “akibat” dari perbuatan merintangi atau mengganggu tersebut; d. Bahwa Pasal 162 UU Minerba merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat untuk membangun relasi, komunikasi, penguasaan, dan pengelolaan masyarakat atas tanah dan melakukan protes atau penuntutan terhadap dugaan pelanggaran kasus yang terjadi di sektor pertambangan;dan e. Bahwa keberlakuan Pasal 162 UU Minerba ditujukan untuk menghambat, menghilangkan atau membungkam peran dan partisipasi pada pejuang lingkungan hidup. 4. Para Pemohon menganggap bahwa ketentuan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba terkait Jaminan Pemberian Izin KK/PKP2B dan Pasal 169B ayat (3) UU Minerba terkait kelanjutan operasi kontrak/perjanjian telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, karena: a. Bahwa ketentuan Pasal a quo tidak mengatur persyaratan atau pertimbangan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya pada asas keterbukaan dan kepentingan umum; b. Bahwa ketentuan Pasal a quo tanpa mewajibkan adanya proses verifikasi dan pemeriksaan dokumen jelas telah melanggar asas keterbukaan dan kepentingan umum, karena mekanisme yang ada 195 sepenuhnya berada di tangan pemerintah tanpa melibatkan peran masyarakat khususnya yang terdampak langsung; c. Bahwa pertimbangan dalam perpanjangan Pasal 169A UU Minerba hanyalah upaya peningkatan penerimaan negara tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; d. Bahwa dengan jaminan perpanjangan KK/PKP2B mengakibatkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengakses, mengusahakan, dan mencari mata pencaharian dari lahan yang selama ini dikuasai perusahaan KK/PKP2B. II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 2. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa dengan demikian Permohonan yang diajukan Para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, yaitu tentang menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945. 196 III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon tersebut, Pemerintah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara. 2. Ketentuan tersebut di atas dipertegas kembali dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. 3. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU- III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-V/2007, yang pada pokoknya menyatakan harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 197 b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan tersebut, berakibat Para Pemohon akan dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. 5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah mempertanyakan kepentingan masing-masing Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya UU Minerba. Selain itu apakah memang benar terdapat kerugian kontitusional dari Para Pemohon yang bersifat khusus (specific) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang timbul dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Pertanyaan tersebut muncul diantaranya karena: a. Terhadap Pemohon I dan Pemohon II: Pernyataan dan klaim dari Pemohon I sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo menjadi terlihat mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena: (i) Jika merujuk pada Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon I secara tegas berbunyi: “1) Mendorong peran serta Lembaga Swadaya 198 Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional.” Dari amanat Pasal 5 Anggaran Dasar Pemohon I (lihat poin 13 halaman 7 Permohonan Perkara a quo) tersebut seharusnya sudah dapat menggugurkan dalilnya sendiri yang mengatakan bahwa pekerjaannya menjadi semu atau terganggu, karena dari hal tersebut dapat dilihat bahwa jika merujuk pada ketentuan / amanat Anggaran Dasar lembaga Pemohon I bisa dikatakan bahwa tidak ada kaitannya antara kewenangan penguasaan mineral dan batubara tersebut ada di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Karena pada prinsipnya Pemohon I tetap dapat langsung melakukan pekerjaannya atau menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah Pusat dalam lingkup nasional. (ii) Selain itu, norma dalam Pasal 4 ayat (2) UU Minerba yang dimohonkan pengujian adalah terkait dengan kewenangan pemerintah daerah terhadap penguasaan sumber daya mineral dan batubara, dengan demikian menjadi sangat tidak beralasan secara hukum apabila Pemohon I yang merupakan lembaga swadaya masyarakat atau perorangan justru mempersoalkan hak dan kewenangan yang tidak pernah dimilikinya tersebut kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kalau lah benar terdapat permasalahan mengenai kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Minerba tersebut, quod non, maka satu-satunya pihak yang dapat dan seharusnya memiliki kapasitas untuk mempersoalkan kewenangan tersebut adalah pemerintah daerah sendiri selaku pihak yang terdampak dan bukan Para Pemohon. Apalagi senyatanya sebelum diundangkannya UU 3/2020, pemerintah pusat telah ikut melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan pokok-pokok perubahan UU 3/2020, termasuk kewenangan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia tersebut dan tidak ada keberatan 199 dari pemerintah daerah (vide: Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK- 12). Oleh karena itu, Pemerintah khawatir Pemohon I sebenarnya sedang berupaya keras untuk memaksakan kehendaknya demi kepentingan tertentu dengan dasar argumentasi yang prematur, yang mana menyatakan akibat hilangnya peran pemerintah daerah (padahal tidak hilang) dalam melakukan pengurusan, pengaturan, dan pengawasan dalam kegiatan pertambangan maka secara otomatis Para Pemohon juga akan kehilangan haknya untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya; Padahal ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Minerba yang diajukan permohonan pengujian a quo tidak pernah mempersoalkan hak Para Pemohon tersebut. (iii) Pemohon I dan Pemohon II yang mempermasalahkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 162 UU Minerba yang intinya mengatur terkait perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dan/atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”), Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”), atau Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”), dianggap sebagai bentuk upaya untuk menakut-nakuti adalah sangat tidak beralasan. Karena Pasal a quo justru secara filosofis diberlakukan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak pemilik hak atas tanah dan/atau pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat menggangu keberlangsungan pengusahaan pertambangan di Indonesia. (iv) Sehingga dengan demikian perlu dikaji lebih lanjut niat apa yang sebenarnya mendasari Pemohon I dan Pemohon II sampai berusaha menguji ketentuan a quo, padahal diketahui baik Pemohon I maupun Pemohon II bukanlah pihak pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ataupun pemegang hak atas tanah, apakah ada niatan dari Pemohon I atau Pemohon II sebagai pihak yang tidak terkait untuk melakukan upaya-upaya yang dapat diindentifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan atau merintangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 UU Minerba? b. Terhadap Pemohon III dan Pemohon IV: 200 Pernyataan dan klaim dari Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo menjadi terlihat fiktif dan tidak beralasan hukum karena: (i) Pemohon III dalam permohonan a quo menyatakan sudah melakukan protes atas masalah yang dihadapinya sejak bulan Januari 2020, yang mana pada saat itu UU Minerba belum berlaku. Dengan kata lain, permasalahan yang coba disajikan Pemohon III tidak ada kaitannya dengan diberlakukannya UU Minerba. (ii) Baik Pemohon III maupun Pemohon IV tidak menjelaskan dasar acuan persangkaan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang digunakan dalam uraian positanya, apakah mengacu pada Pasal 162 UU 4/2009 yang mengkualifisir objek perintangan kegiatan tambang secara khusus hanya kepada pemegang IUP atau IUPK saja, ataukah akan mengacu pada Pasal 162 UU 3/2020 yang mengkualifisir objek perintangan kegiatan tambang secara umum yang meliputi seluruh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB, karena masing-masing dari pengaturan tersebut memiliki konsekuensi hukum berbeda. (iii) Karena apabila dasar persangkaan mengacu pada Pasal 162 UU 4/2009, maka Pemohon III maupun Pemohon IV tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian dalam perkara a quo yang objek permohonannya adalah UU 3/2020. (iv) Selain itu, Laporan Polisi yang menurut pemohon dibuat dengan dasar persangkaan Pasal 162 UU Minerba, yang menetapkan kedua Pemohon III dan Pemohon IV sebagai pihak terlapor nyatanya terjadi dalam tataran implementasi norma oleh aparat penegak hukum dan sama sekali tidak terkait dengan konstitusional keberlakuan norma Pasal 162 UU Minerba yang dimohonkan pengujian. Pada kenyataannya Para Pemohon dalam perkara a quo tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi dan/ atau setidak-tidaknya terhalangi kegiatan sehari-harinya karena keberadaan dari UU Minerba. 201 Selain itu, Para Pemohon perkara a quo juga tidak dapat membuktikan secara aktual dan nyata dari kerugian konstitusional maupun kerugian potensial yang melekat pada dirinya. Dengan perkataan lain, permohonan Para Pemohon tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi norma atau muatan yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Sehingga menurut Pemerintah kedudukan hukum (legal standing) dari Para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 102/PUU-XVI/2018 (vide: Bukti PK- 13 dan Bukti PK-14), diketahui bahwa Majelis Hakim tetap dapat mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon walaupun persidangan telah masuk dalam materi pokok permohonan. Dalam Yurisprudensi tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahwa Para Pemohon dalam perkara Nomor 74/PUU- XVI/2018 dan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 pada pokoknya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian (constitutional review) setelah Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut dalam materi pokok perkara. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan perkara a quo maka dapat disimpulkan bahwa meskipun permohonan a quo telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu Rapat Permusyawaratan Hakim yang membahas kedudukan hukum Para Pemohon, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum pada akhir pemeriksaan persidangan. Oleh karena itu, maka menurut Pemerintah adalah sudah tepat dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana dapat menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). IV. Keterangan Pemerintah Terhadap Permohonan Pemohon A. Latar Belakang Dibentuknya UU Minerba 202 Bahwa melalui keterangan kali ini, Pemerintah kembali menegaskan bahwa niat dan alasan filosofis diundangkannya UU Minerba adalah semata-mata bertujuan untuk dapat membuat kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia, tetapi tanpa mengesampingkan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Hal mana sebenarnya sudah Pemerintah sampaikan dalam berbagai forum, termasuk diantaranya dalam perkara pengujian (judicial review) UU Minerba pada Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu pada perkara pengujian UU Minerba terhadap UUD 1945 dalam register Perkara Nomor: 59/PUU-XVIII/ 2020, dan Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, yang mana latar belakang diberlakukannya UU Minerba adalah dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; Sebagai kekayaan alam Indonesia yang tidak terbarukan dan habis pakai, maka kegiatan pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi Negara karena sifatnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah yang diintrodusir oleh Pasal 33 UUD 1945 tersebut, maka pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara dengan tujuan agar hasilnya benar-benar memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Apabila mengacu pada Putusan MK Nomor 002/PUU-l/2003 tanggal 21 Desember 2004 halaman 208 dan Putusan MK Nomor 36/PUU- X/2012, maka pengertian "dikuasai oleh negara" harus dimaknai mencakup sebagai penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya", termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud; Rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan 203 (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengawasan (toezichthoudensdaad) dan pengelolaan (beheersdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Putusan MK tersebut sejalan dengan pendapat dari Bagir Manan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 49 Nomor 3 tanggal 21 September 2019, yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional dari Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. “Hak menguasai negara” yang didasarkan atas konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Penguasaan pertambangan oleh Negara bukan semata-mata dimaknai sebagai suatu kepemilikan saja, akan tetapi tetapi Negara juga dapat dalam bentuk memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengurusan atas segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pertambangan; Artinya bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan dari Pasal 33 UUD 1945, dimana konsep “dikuasai oleh negara” tersebut sebenarnya telah dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 4 UU Minerba yang mengatur bahwa “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan”. 3. Dalam pengertian yang demikian tersebut, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dikuasai oleh Negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing- masing cabang produksi. 4. Cabang-cabang yang harus dikuasai oleh negara adalah: (i) cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat 204 hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 5. Dalam Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, halaman 209 dan 210 dinyatakan bahwa untuk menilai apakah suatu cabang produksi bernilai penting bagi negara atau menguasai hajat hidup orang banyak, sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. 6. Menurut Iskandar Zulkarnain dalam bukunya berjudul “Dinamika dan peran pertambangan rakyat di Indonesia” halaman 33-34 yang diterbitkan oleh LIPI Jakarta tahun 2007 menjelaskan secara umum konsepsi kewenangan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu: a. Sumber daya alam milik negara (state property). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumber daya berada dalam penguasaan negara. Dengan demikian, pemanfaatannya pun diatur oleh negara. Sumber daya alam alam seperti gas alam, hutan, minyak bumi, bahan mineral dan batubara termasuk dalam kategori ini. b. Sumber daya alam milik pribadi (private property). Sumber daya ini dapat dimiliki secara pribadi tetapi pengelolaannya harus tetap sejalan dengan norma-norma yang ditetapkan Negara. Menyadari bahwa pengelolaannya pun harus melibatkan aspek kelestarian, maka pemanfaatannya tidak boleh dilakukan secara eksesif, sebagai contoh lahan pertanian. c. Sumber daya alam milik bersama (common property). Sumber daya dalam kategori ini dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat dan terikat dengan sistem sosial tertentu yang pengelolaannya juga harus memperhatikan aspek kelestarian. Kepemilikan dan pengelolaan tanah marga atau ulayat mencerminkan kategori ini. 205 d. Sumber daya alam tidak bertuan (open access). Dalam konsep administrasi negara, secara prinsip, sebenarnya tidak ada sumber daya yang tidak bertuan di suatu negara. Namun demikian, dalam praktiknya, ketika status kepemilikan suatu sumber daya belum memiliki kejelasan, setiap orang atau kelompok masyarakat merasa memiliki privilege untuk memanfaatkannya. Dengan menggunakan konsepsi hak dan kepemilikan sumber daya alam tersebut di atas maka mineral dan batubara termasuk kategori sumber daya milik negara. Oleh karena itu, pengelolaannya secara normatif berada dalam penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Apabila dikaitkan lebih lanjut antara penguasaan sumber daya alam oleh Negara dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, maka kegiatan-kegiatan usaha tertentu yang cakupannya wilayahnya lintas provinsi atau kabupaten, perlu diatur dalam skala nasional, sebagaimana yang telah diterapkan pada industri minyak dan gas bumi, serta pengaturan pengelolaan hutan. 8. Sebagai pihak yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk melakukan tata kelola terhadap sumber daya alam Indonesia, Negara sebisa mungkin harus mengelola pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan yang paling utama memiliki tanggungjawab untuk memberikan nilai tambah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dalam pelaksanaanya, pertambangan mineral dan batubara menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: a. Terdapat beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang tidak implementatif dan belum cukup diatur, sebagai contoh: (i) Permasalahan antar sektor terkait kewenangan perizinan pengolahan dan pemurnian; (ii) Tidak adanya peningkatan kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit mineral dan batubara; (iii) Masih belum konsistennya kebijakan peningkatan nilai tambah; 206 (iv) Adanya anggapan bahwa divestasi saham menghambat investasi; (v) Penyempurnaan pertambangan rakyat; (vi) Pengaturan khusus izin pengusahaan batuan; (vii) Isu lingkungan yang masih menjadi masalah; (viii) Penguatan peran BUMN; dan (ix) Kelanjutan operasional pemegang KK/ PKP2B. b. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan penyelarasan dengan UU Pemda yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. c. Adanya kebutuhan untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. 9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah bersama-sama dengan DPR memandang penting dan perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai upaya untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batubara agar dapat lebih memberikan kontribusi nyata bagi Negara dan kesejahteraan masyarakat, dimana dalam pelaksanaanya tentu saja mengacu pada asas manfaat, asas adil dan merata, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, kepastian hukum, keberpihakan pada kepentingan bangsa, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. B. Tanggapan Pemerintah Atas Permohonan Para Pemohon Sebelum Pemerintah menguraikan satu per satu tanggapannya atas permohonan pengujian UU Minerba a quo, pada pokoknya Pemerintah dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemerintah. 207 Selanjutnya Pemerintah akan menanggapi permohonan Para Pemohon sebagai berikut: (1) Terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (3) UU Minerba: Para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Minerba dan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena tidak menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, dan jaminan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Atas kekeliruan penafsiran dan pemaknaan yang dilakukan oleh Para Pemohon ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: ❖ Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat Tidak Menghapuskan Hak Masyarakat Untuk Berpartisipasi dan Tetap Bertujuan Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Pemerintah sangat mengerti akan arti penting penguasaan negara terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batubara didasarkan pada salah satu argumen dasar yang pemanfaatannya harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, Pemerintah juga sangat memahami urgensi akan dibutuhkannya keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penguasaan mineral dan batubara di Indonesia, terlebih lagi terhadap masyarakat terdampak langsung atas kegiatan pertambangan. Pemberian ruang aspirasi terhadap masyarakat diyakini oleh Pemerintah setidak-tidaknya karena dua aspek, yaitu terkait: (i) untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi dan penghargaan atas hak asasi masyarakat; dan (ii) untuk menunjukan rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan mineral dan batubara. 208 Dalam kaitannya dengan aspek nilai-nilai demokrasi dan penghargaan atas hak asasi masyarakat (khususnya yang terdampak), Pemerintah menyadari pentingnya dibuka ruang untuk masyarakat berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara, karena sudah sangat dipahami bahwa pengakomodiasian bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi menyampaikan aspirasinya menjadi salah satu variabel penting bagi keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara secara terintegrasi. Sedangkan dalam kaitannya dengan aspek menunjukan rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan mineral dan batubara, Pemerintah meyakini bahwa keterlibatan masyarakat (khususnya yang terdampak) dapat ditunjukan dengan terbukanya kesempatan bagi setiap masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara itu sendiri, baik dari tahapan “hulu” (seperti menyampaikan aspirasi dalam forum- forum diskusi), maupun pada proses “hilir” (seperti mendapatkan kesempatan lapangan pekerjaan atas pengelolaan mineral dan batubara). Hal ini yang Pemerintah rasa salah diartikan oleh Para Pemohon perkara a quo yang menjustifikasi pemberlakuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba serta-merta mengesampingkan hak masyarakat (khususnya yang terdampak) untuk turut serta berpartisipasi menyampaikan aspirasi, karena faktanya, dengan “ditariknya” penguasaan mineral dan batubara, sama sekali tidak membuat hilang atau memudarnya hak setiap masyarakat untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Keseriusan Pemerintah untuk terus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan penguasaan mineral dan batubara secara sederhana dapat dilihat dari upaya Pemerintah menyediakan kanal-kanal bagi masyarakat untuk mengutarakan masukan, pemikiran, dan bahkan keluhannya, hal mana ini dapat dilihat dari kanal-kanal berikut ini: 209 a. Call Center 136, untuk membantu penanganan pelayanan mayarakat terhadap ESDM seperti mulai dari pelayanan informasi publik, urusan perizinan ESDM, peraturan tentang ESDM maupun informasi terkait dengan bencana geologi; (vide: Bukti PK-15) b. Layanan Whatsapp Halo Hotline Minerba, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan masyarakat sehubungan dengan urusan perizinan ESDM dan hal-hal terkait lainnya; (vide: Bukti PK-16) c. Whistleblowing System Kementerian ESDM adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian ESDM Republik Indonesia; (vide: Bukti PK-17) d. PPID Kementerian ESDM, sehubungan dengan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (vide: Bukti PK-18) dan e. Layanan Lapor!, untuk layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. (vide: Bukti PK-19); dan f. Layanan Surat Elektronik di alamat (perizinanminerba@esdm.go.id) dan (djmb@esdm.go.id). Bahwa jika dilihat dari data yang ada, setidaknya ada dari ribuan lebih aduan, aspirasi, pertanyaan, dan/atau keluhan yang disampaikan masyarakat sehubungan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dan telah mendapatkan tanggapan, penanganan, dan bahkan penyelesaian yang dilakukan Pemerintah (vide: Bukti PK-20). Aduan, aspirasi, pertanyaan, dan/atau keluhan yang disampaikan kepada Pemerintah dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun tidak, perseorangan maupun berbentuk badan usaha berbadan hukum 210 ataupun tidak berbadan hukum; yang semuanya akan ditanggapi secara serius oleh Pemerintah. Jadi sangat keliru dan tidak beralasan hukum apabila Para Pemohon menyampaikan hak konstitusionalnya hilang akibat diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba, karena sejak diberlakukannya Pasal a quo, Pemerintah tidak ada niatan sedikit pun untuk menghentikan atau menutup ruang partisipasi tersebut. Kanal-kanal partisipasi publik tersebut di atas bahkan belum termasuk pada forum-forum atau acara-acara yang diadakan Pemerintah dalam kaitannya untuk melakukan upaya mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan penguasaan atas mineral dan batubara di Indonesia; hal mana ini dapat dilihat sejak diberlakukannya UU Minerba, paling tidak sudah ada beberapa forum atau acara diskusi publik sehubungan dengan upaya Pemerintah mendengar aduan, aspirasi, pertanyaan, dan atau keluhan dari setiap masyarakat. (vide: Bukti PK-21 sampai dengan Bukti PK-23) Bahwa Para Pemohon telah salah atau berprasangka buruk dengan menganggap bahwa jika penguasaan mineral dan batubara dilakukan oleh Pemerintah Pusat maka akan berdampak pada berkurangnya ruang bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasinya. Padahal salah satu alasan yang sampai diputuskan untuk mengubah ketentuan Pasal a quo menjadi penguasaannya pada Pemerintah Pusat adalah tidak lain karena berdasarkan faktual yang terjadi semenjak penguasaannya juga diberikan ke Pemerintah Daerah banyak ditemukan permasalahan-permasalahan substanstif yang justru dapat menyebabkan kacaunya pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, diantaranya ditemukannya fakta-fakta: a. Masih maraknya jual beli IUP dari satu perusahaan kepada perusahaan lain dan tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 93 ayat (1) UU Minerba 211 menyebabkan penjualan IUP dari pemegang IUP kepada pihak lain tetap dilakukan; b. Masih banyak data IUP yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi peningkatan jumlah IUP yang signifikan; Peningkatan jumlah IUP tidak dibarengi dengan pelaksanaan sinkronisasi data yang memadai, karena tidak dilaksanakannya kewajiban pelaporan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat; c. Banyak konflik pertambangan yang terjadi antara pemegang IUP dengan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara baik, padahal idenya adalah pemerintah daerah dianggap lebih memahami aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat; dan d. Izin pertambangan banyak diberikan tanpa mempertimbangkan izin lingkungan, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan; Dokumen AMDAL yang dibuat sering bersifat copy paste dari dokumen AMDAL lain yang tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan dan jarang sekali ada upaya pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar syarat izin lingkungan tersebut; Permasalahan terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah daerah terkait penerbitan AMDAL. Di sisi lain, Para Pemohon seharusnya juga memahami semangat filosofis, yuridis, dan sosiologis diberlakukannya UU Minerba, yang mana seluruh upaya penguasaan mineral dan batubara tetap sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak peduli apakah dikuasai Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun ketentuan Pasal a quo diubah menjadi kewenangannya berada di Pemerintah Pusat, selama dilakukan dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, yang pada akhirnya dapat memenuhi 212 amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat dipenuhi, maka tidak perlu dipermasalahkan kewenangannya tersebut berada di mana. Dipaksakannya untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang belum siap baik dari berbagai sisi justru tidak akan membuat penguasaan atas mineral dan batubara menjadi lebih baik. Para Pemohon seharusnya mendukung upaya Pemerintah yang dengan diberlakukannya Pasal a quo hendak memberikan perlindungan lebih baik lagi terhadap seluruh pihak, khususnya yang terdampak langsung atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, yang mana selama ini masih banyak masalah ketika penguasaannya ada di Pemerintah Daerah. ❖ Pendelegasian Kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Bahwa masih dalam semangat “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan mempertimbangkan masih banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam penguasaan pertambangan di Pemerintah Daerah maka UU Minerba kemudian mengubah sedikit redaksional Pasal 4 ayat (2) UU Minerba, yang semula berbunyi “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah” diubah menjadi “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Jika hanya melihat dari satu ketentuan ini saja tanpa memahami latar belakang diberlakukannya UU Minerba dan juga tanpa memahami secara utuh seluruh ketentuan yang diatur dalam UU Minerba dan peraturan terkait lainnya maka bisa saja memiliki penafsiran yang keliru dalam memaknai ketentuan Pasal tersebut. Para Pemohon telah salah dalam memaknai dan menjustifikasi bahwa dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) UU Minerba maka 213 Pemerintah Daerah serta-merta kehilangan seluruh hak untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi untuk pelaksanaan penguasaan mineral dan batubara di Indonesia. Padahal kewenangan pemerintah daerah masih sangat kuat dan erat kaitannya jika dilihat lebih seksama dalam beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Minerba, di antaranya: a. Pasal 9 UU Minerba, yang pada pokoknya mengatur terkait Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan ditetapkan Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI. b. Pasal 17 ayat (1) UU Minerba, yang pada pokoknya mengatur bahwa luas dan batas WIUP Mineral logam dan Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur. c. Pasal 112 UU Minerba, yang pada pokoknya mengatur terkait Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib dilakukan divestasi saham secara berjenjang dan diprioritaskan secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat kemudian Pemerintah Daerah. Bahwa selain dari pada itu, jika merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (4) UU Minerba sudah sangat jelas diatur bahwa pemerintah daerah tetap dapat menerima kewenangan dalam bentuk pendelegasian untuk menerbitkan sejumlah perizinan tertentu, diantaranya yaitu izin pertambangan rakyat dan izin penambangan batuan. Selanjutnya Para Pemohon juga telah keliru apabila hanya memahami perizinan terkait pertambangan mineral dan batubara hanya sesederhana apa yang dikatakan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) saja, yang seakan-akan semuanya akan sentralistik kewenangannya ada di Pemerintah Pusat saja, quod non, akan tetapi masih ada banyak perizinan atau persyaratan yang sangat erat kaitannya dengan pengelolaan mineral dan batu bara yang juga harus diperhatikan dan dipenuhi oleh para pelaku usaha di bidang ini, yang kewenangan terhadap perizinan atau 214 persyaratan tersebut masih dipegang penuh oleh pemerintah daerah, di antaranya adalah: a. Persetujuan tentang penggunaan kawasan hutan, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diketahui bahwa ada persyaratan rekomendasi Gubernur setempat yang wajib dipenuhi sebelum diterbitkannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Bahwa Rekomendasi Gubernur ini diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang wilayah pertambangannya masuk dalam kawasan hutan; b. Izin Lokasi, apabila mengacu pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi secara tegas di atur bahwa kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; c. Persetujuan Lingkungan apabila mengacu pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja, secara tegas telah diatur bahwa dalam hal untuk perlindungan lingkungan hidup baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait AMDAL, UKL-UPL, dan termasuk Izin Lingkungan sesuai dengan tingkatannya masing-masing; d. Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri, jika mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri secara tegas 215 telah diatur bahwa Gubernur dan Bupati/ Walikota berwenang untuk menerbitkan persetujuan pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang lokasinya berada di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal; Bahwa Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diperlukan bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan yang melakukan kegiatan bongkar muat batubara dalam pelabuhan pengumpan lokal. Kemudian komitmen Pemerintah untuk melaksanakan amanat pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehubungan dengan tindak lanjut dari amanat Pasal 35 ayat (4) UU Minerba sudah sangat nyata dapat dilihat dari Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden beserta dengan lampirannya angka 17, yang mana Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan peraturan presiden tentang pendelegasian kewenangan bidang usaha pertambangan mineral dan batubara. (vide: Bukti PK-24 dan Bukti PK-25) Selanjutnya sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2021 tersebut di atas, Pemerintah telah menyelesaikan rancangan peraturan presiden tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang saat ini dalam proses penetapan. (vide: Bukti PK-26 dan Bukti PK-27) Apa yang telah Pemerintah uraikan di atas sudah sangat membuktikan bahwa segala apa yang disangka Para Pemohon atas diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Minerba adalah tidak berdasarkan fakta dan ketentuan yang sebenarnya diatur dalam UU Minerba. Para Pemohon telah secara tidak hati-hati memaknai ketentuan Pasal a quo, sehingga menyebabkan kekeliruan mereka dalam memaknai dan menyikapi suatu ketentuan. 216 Di sisi lain, Para Pemohon yang secara tanpa hak menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU Minerba sangat tidak memiliki alas hak atas hal tersebut, karena faktanya “hak” kewenangan Pemerintah Daerah yang dipermasalahkan Para Pemohon tersebut tidak pernah dipermasalahkan Pemerintah Daerah itu sendiri, karena dalam proses uji dan konsultasi publik dengan pemerintah daerah melalui perangkat Dinas-Dinas ESDM daerah, tidak ada keberatan dari pemerintah daerah berkaitan dengan hal tersebut. Jadi bagaimana mungkin jika Pemerintah Daerah yang jelas- jelas disebut secara tersurat dalam Pasal 4 ayat (2) UU Minerba yang lama saja tidak keberatan atas diberlakukannya Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Minerba, tetapi Para Pemohon yang sejak awal tidak memiliki hak atas hal tersebut justru malah yang mengajukan keberatan. ❖ Ketidaksesuaian Uraian Dalil Para Pemohon Selanjutnya Pemerintah akan menyoroti apa yang Para Pemohon sampaikan dalam uraian dalil permohonan perkara a quo yang tidak konsisten dan tentu dapat menciderai kemuliaan persidangan ini Jika melihat dengan seksama permohonan a quo, alasan Para Pemohon dalam posita halaman 17 angka 16 dan 17 terkait dengan hilangnya frasa "dan/ atau pemerintah daerah" yang sebelumnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Minerba yang lama dan berakibat pada hilangnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam penguasaan mineral dan batubara, serta mengakibatkan para pemohon menjadi jauh dan susah dalam memperjuangkan hak-haknya ke Pemerintah Pusat di Jakarta adalah tidak beralasan secara hukum. Sebab selain karena tidak konsisten, pengakuan mengenai eksistensi kewenangan Pemerintah Daerah yang masih berjalan sampai saat ini senyatanya juga sudah diakui sendiri dalam uraian dalil Para Pemohon pada halaman 17 angka 18, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah terlibat 217 dalam kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan, yang berarti bahwa tidak ada disrupsi dalam bentuk apapun atas kewenangan pemerintah daerah pasca pemberlakuan UU 3/2020, karena faktanya kewenangan tersebut masih tetap hidup dan melekat serta menjadi bagian dari instrumen delegasi Pemerintah Pusat. Selain itu, alasan “susah dan jauh” sebenarnya tidaklah relevan untuk menjadi alasan pengujian, karena hak partisipasi pemohon dalam tataran norma tidak pernah dihilangkan oleh Pasal 4 ayat (2) UU Minerba. Persoalan jauh-dekat/ mudah-susah hanya berkaitan dengan penafsiran, dan tidak merepresentasikan kondisi faktual masyarakat Indonesia secara umum, karena jauh dan susah menurut Para Pemohon tidak berarti jauh dan susah menurut masyarakat yang lain, apalagi zaman sudah berubah menjadi modern dengan teknologi internet sebagai salah satu instrumennya, dan bahkan saat ini Para Pemohon yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia faktanya masih diberikan panggung di hadapan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan keberatannya terhadap Pasal a quo secara daring tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan kata lain Para Pemohon masih berhak dan tetap dapat memperjuangkan hak kolektif untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal penting lain yang juga perlu dicermati adalah terkait adanya ketidakselarasan antara uraian posita Para Pemohon dengan petitumnya sendiri, dimana dalam posita halaman 22 angka 41, Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Minerba dan juga frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba harus dinyatakan inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai “penguasaan mineral dan batubara dijalankan oleh negara diselanggarakan oleh pemerintah daerah”. Namun, dalam petitum Para Pemohon pada halaman 51 angka 2 dan 3, Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim 218 Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan juga frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah”. Dengan fakta ketidakjelasan dan kekaburan antara posita dan petitum pemohon tersebut di atas, maka Pemerintah merasa perlu untuk memastikan kembali secara lebih tegas, apakah Para Pemohon bermasud untuk meminta agar fungsi kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan dalam pengelolaan mineral dan batubara hanya boleh diserahkan kepada Pemerintah Daerah saja, atau akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, atau hanya akan diserahkan secara alternatif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kejelasan dari Para Pemohon menjadi sangat penting karena kegiatan pengelolaan mineral dan batubara memiliki dimensi yang luas dan tidak sektoral, serta berdampak pada investor nasional maupun internasional yang selama ini telah menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan sesuai kaidah hukum dan pertambangan yang berlaku. Bahwa oleh karena ketidakjelasan sebagaimana permohonan Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa dengan berpegang teguh pada ketentuan Pasal 74 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka adalah beralasan secara hukum apabila Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar supaya dapat menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa dari apa yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2) 219 dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perkara a quo untuk menolak permohonan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerimanya.. (2) Terhadap Ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba: Para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR. Atas kekeliruan penafsiran dan pemaknaan yang dilakukan oleh Para Pemohon ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: ❖ Kepastian Hukum Penetapan WIUP, WIUPK, dan WPR yang Tidak Berlaku Otomatis Bahwa salah satu alasan filosofi dasar dibuatnya aturan mengenai aturan mengenai wilayah pertambangan, baik itu WIUP, WIUPK, atau WPR adalah berkenaan dengan upaya untuk mewujudkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia. Seperti yang sudah menjadi pengetahuan umum, kegiatan usaha atau industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal, padat risiko, dan padat teknologi (tanpa mengesampingkan fakta bahwa pengusaha kecil juga dimungkinkan dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk pertambangan rakyat), yang mana oleh karenanya dibutuhkan suatu aturan yang khusus memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang sudah menanggung segala hal yang telah dicurahkannya dalam upaya pengelolaan pertambangan mineral atau batubaranya. Salah satu bentuk penghargaan yang dapat diberikan Negara sebagai bentuk upaya menjamin kepastian hukum dan kepastian investasi di industri pertambangan adalah dalam bentuk kepastian terkait wilayah pertambangan itu sendiri. 220 Bahwa Pemerintah sadar betul akan pentingnya aspek lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu pilar penting dalam industri pertambangan sumber daya mineral dan batubara, oleh karena itu dalam memberikan penghargaan sebagaimana disebutkan di atas tidak semudah membalikan telapak tangan belaka. Dalam memberikan dan menetapkan WIUP, WIUPK, atau WPR, Pemerintah diwajibkan menelaah dan memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada tata ruang, baku mutu lingkungan, peruntukan wilayah, dan aspek-aspek lainnya haruslah terpenuhi. Jadi tidaklah benar dan keliru apabila Para Pemohon hanya memfokuskan dirinya pada adanya kata-kata “menjamin tidak ada perubahan” saja, tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang terkait diatur dalam UU Minerba. Para Pemohon seakan-akan hanya melihat Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan menggunakan “kaca mata kuda” saja, yang mana hanya terfokus untuk menafsirkan ketentuan tersebut tanpa memperhatikan tolak ukur ataupun aspek lainnya. Padahal jika Para Pemohon mau mencurahkan sedikit waktunya untuk lebih memahami apa yang diatur dalam UU Minerba terkait “jaminan tidak ada perubahan” atas WIUP, WIUPK, atau WPR tersebut, Para Pemohon dapat dengan jelas menyadari bahwa jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan dan sama sekali tidak berlaku otomatis, hal ini dapat secara tersurat dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 17A ayat (1), Pasal 22, Pasal 31A ayat (1), dan Pasal 172B ayat (1). Bahwa ketentuan Pasal-Pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon a quo, bukanlah Pasal-Pasal yang dapat dimaknai secara terpisah-pisah. Objek Pasal yang diuji ini haruslah dibaca satu tarikan nafas dengan Pasal sebelumnya, yang secara prinsip mengatur bahwa “jaminan” tidak ada perubahan WIUP, WIUPK, 221 atau WPR hanya akan diberikan apabila sudah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam UU Minerba. Hal mana jika dilihat satu persatu ketentuannya adalah sebagai berikut: ✓ Jaminan tidak ada perubahan atas penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara akan diberikan diantaranya apabila memenuhi persyaratan berikut ini: a. Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur; b. Luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait; c. Terdapat data atau data cadangan sumber daya Mineral logam atau Batubara; d. mempertimbangkan ketahanan cadangan, kemampuan produksi nasional, dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; dan e. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan. ✓ Jaminan tidak ada perubahan atas penetapan WPR akan diberikan diantaranya apabila memenuhi persyaratan berikut ini: a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter; c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektar; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 222 ✓ Jaminan tidak ada perubahan atas penetapan WIUPK akan diberikan diantaranya apabila memenuhi persyaratan berikut ini: a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketahanan cadangan; c. kemampuan produksi nasional; dan/atau d. pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa sebelum mendapatkan “jaminan” tidak akan ada perubahan WIUP, WIUPK dan WPR, Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh persyaratan sudah dipenuhi terlebih dahulu, yang dengan kata lain dikatakan bahwa jaminan tersebut tidak berlaku secara otomatis. Apalagi jika mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“PP 21/2021”) telah diatur secara tegas bahwa penyusunan rencana tata ruang dan wilayah nasional melibatkan peran serta dari masyarakat dan stakeholder dalam pembahasannya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa jaminan tidak adanya perubahan dalam pemanfaatan ruang dan kawasan untuk WIUP dan WIUPK dalam Pasal 17 A ayat (2) UU Minerba sejatinya adalah tidak bersifat mutlak, melainkan masih tetap bergantung pada pemenuhan kriteria tata ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan yang di atur dalam Pasal 17 A ayat (1) UU Minerba dengan PP 21/ 2021 sebagai landasannya. Hal tersebut lagi-lagi sebenarnya juga telah diakui sendiri oleh pemohon pada posita halaman 26 angka 57 permohonannya, yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebelum memberikan jaminan tersebut, satu di antaranya adalah setelah memenuhi kriteria-kriteria pemanfaatan tata ruang dan kawasan kegiatan usaha pertambangan; 223 Apabila suatu wilayah pertambangan telah memenuhi ketentuan tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melibatkan partisipasi masyarakat serta stakeholders sebagaimana di atur dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) PP 21/ 2021, maka pemerintah baru menjamin tidak akan ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan kegiatan usaha pertambangan tersebut; Hal tersebut juga berarti bahwa apabila kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan nasional berubah, maka tentu saja ketentuan mengenai pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan pertambangan tentu akan ikut berubah sebagaimana di atur dalam Pasal 20 ayat (5) UU Tata Ruang. Hal ini sekaligus sebagai bukti konkrit terdapat hubungan yang adil dan selaras antara pengaturan mengenai pemanfaatan ruang kawasan nasional secara umum dengan pengaturan tata ruang kegiatan pertambangan secara khusus. Salah satu contoh konkrit bahwa penataan tata ruang kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara hati-hati dengan selalu memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan tidak dilakukan serampangan dapat dibaca dari ketentuan Pasal 127 ayat (5) PP 21/2021, yang pada pokoknya mengatur bahwa kegiatan usaha pertambangan terbuka tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi laut, dan oleh karenanya tidak akan diberikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Jaminan tidak akan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba justru merupakan bentuk kepastian hukum yang dapat dijanjikan atau bahkan sudah selayaknya diberikan Negara untuk dapat melindungi kepentingan seluruh pihak, dalam hal ini bagi pemilik IUP, IUPK, atau IPR. Hal ini sejalan dengan motivasi dan semangat Negara yang tengah gencar-gencarnya mempromosikan kesehatan berinvestasi di Indonesia. Karena, coba dibayangkan apabila kegiatan industri 224 pertambangan yang sudah diketahui padat modal, padat risiko, dan padat teknologi ini tetapi pemanfaatan ruang yang sudah diberikan setelah diterbitkannya WIUP, WIUPK, atau WPR, lalu tiba-tiba berubah peruntukannya, apakah akan ada yang mau berinvestasi di negara yang memiliki sistem atau aturan hukum seperti itu? Siapakah yang dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila itu sampai terjadi? Kejadian yang ditakutkan pelaku usaha pertambangan apabila jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan ini tidak mendapat kepastian, bukan tanpa alasan dan kekhawatiran belaka, karena faktualnya kejadian seperti ini pernah terjadi pada tahun 2014 terhadap 4 perusahaan pemegang IUP komoditas batubara yang berlokasi di Kota Prabumulih dan mendapatkan IUP dari Walikota Prabumulih untuk jangka waktu selama 20 tahun, tiba-tiba terhadap IUP tersebut terpaksa dicabut karena terbitnya Peraturan Daerah baru terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih yang pada pokoknya melarang pertambangan batubara di Kota Prabumulih. (vide: Bukti PK-28 dan Bukti PK-29) Selanjutnya, sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan Pemerintah untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum menetapkan WIUP, WIUPK, dan/atau WPR yang dijamin tidak akan ada perubahan pemanfaatannya sebagaimana telah dikoordinasikan dalam menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, Pemerintah telah melakukan hal- hal sebagai berikut untuk memastikannya: a. Rapat-rapat koordinasi dan pembahasan terkait rencana tata ruang yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang; (vide: Bukti PK-30 sampai dengan Bukti PK-34) b. Rekomendasi-rekomendasi dari Pemerintah Daerah sehubungan dengan penetapan WIUP; (vide: Bukti PK-35 dan Bukti PK-36) dan 225 c. Penetapan-penetapan WPR dari usulan Pemerintah Daerah. (vide: Bukti PK-37 dan Bukti PK-38) ❖ Penyampaian Aspirasi Masih Dapat Dilakukan Bahwa sejalan dengan apa yang telah Pemerintah uraikan secara rinci dan jelas terkait masih ada dan dimungkinkannya bagi setiap pihak yang hendak menyampaikan aduan, aspirasi, pertanyaan, dan/atau keluhan terkait penguasaan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk terkait WIUP, WIUPK, atau WPR, sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 22 sampai halaman 23 Keterangan Presiden ini, maka sudah sepatutnya seluruh argumentasi yang keliru disampaikan Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Para Pemohon sampai kehilangan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan aduan, aspirasi, pertanyaan, dan/atau keluhan sejak diberlakukannya Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba adalah tidak beralasan hukum. Bahwa dari apa yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perkara a quo untuk menolak permohonan a quo atau setidak- tidaknya menyatakan tidak dapat menerimanya. (3) Pasal 162 UU Minerba jo Pasal 39 UU Cipta Kerja: Para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 162 UU Minerba jo Pasal 39 UU Cipta Kerja telah membatasi hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri demi kebutuhan dasar hidup, memberikan ketidakpastian hukum, dan melanggar hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut, yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1). Atas kekeliruan penafsiran dan pemaknaan yang dilakukan oleh Para Pemohon ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 226 ❖ Pasal A Quo Diberlakukan untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Seluruh Pihak Bahwa demi menjamin kepastian hukum atas suatu aturan yang dibuat, sudah sepatutnya diatur juga mengenai sanksi yang mungkin dikenakan kepada pelanggarnya, baik itu dalam bentuk sanksi administratif maupun dalam bentuk sanksi pidana. Hal mana, ini lah yang merupakan salah satu dasar filosofis diberlakukannya Pasal 162 UU Minerba yang terakhir diubah melalui UU Cipta Kerja yang sekarang berbunyi: “setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pemerintah berpandangan dan berkeyakinan tidak ada yang salah dari bunyi Pasal 162 UU Minerba yang diminta untuk diuji oleh Para Pemohon, karena baik secara tersurat maupun tersirat, pasal a quo sudah sangat jelas menguraikan maksud dan tujuan diberlakukannya pasal tersebut. Pemerintah kembali menyampaikan bahwa dalam memaknai dan membaca suatu ketentuan suatu Pasal haruslah dipahami secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan ketentuan yang lain, dan tidak bisa dilakukan dengan cara sepotong-potong. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah meyakini bahwa Pasal 162 UU Minerba sudah sangat menjelaskan subjek (siapa), objek (keadaan apa), dan konsekuensi bila ketentuan itu dilanggar (akibat). Adapun kejelasan mengenai subjek (siapa), objek (keadaan apa), dan konsekuensi bila ketentuan itu dilanggar (akibat) adalah sebagai berikut: a. Kejelasan Subjek Hukum Adapun Subjek Hukum yang dimaksud dalam Pasal 162 UU Minerba dapat dilihat dari: 227 - Subjek “Setiap Orang” dalam UU Minerba sudah mendefinisikan adalah “orang perserorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. - Subjek “pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB” yang dalam pasal a quo dikhususkan juga terhadap mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU Minerba. - Subjek “pemegang hak atas tanah”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU Minerba, karena sudah sepatutnya ketentuan tersebut dibaca dan dipahami dengan satu tarikan nafas. b. Kejelasan Objek (keadaan apa) Pasal a quo sudah sangat jelas menyampaikan bahwa Setiap Orang (dalam pengertian perserorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum) tidak boleh merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi persyaratan atas Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU Minerba. Pemerintah meyakini bahwa ketentuan a quo sama sekali tidak memerlukan penafsiran lebih jauh dari Mahkamah Konstitusi, karena wujud dan penulisannya sudah sangat jelas, bahwa pada prinsipnya tidak boleh ada pihak mana pun (termasuk pihak pemegang hak atas tanah) untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, apabila pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB telah menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan kata lain, jaminan kepastian hukum pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB untuk tidak mendapat rintangan atau gangguan hanya akan didapatkan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, 228 Pemerintah meyakini ini adalah suatu jalan yang sangat adil bagi para pihak, baik itu pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB maupun pemegang hak atas tanah yang didahului haknya untuk mendapatkan kompensasi atas tanah miliknya. Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB belum melakukan kewajibannya kepada pemegang hak atas tanah, tentu masih diperkenankan dengan tetap berada dalam koridor hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk membela atau memperjuangkan hak atas tanah yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam hal dirinya sudah menerima kompensasi atau penggantian atas tanah yang dimilikinya tersebut, maka sudah sewajarnya yang bersangkutan tidak boleh merintangi atau menggangu pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang sudah melakukan kewajibannya di awal. Selanjutnya kepastian hukum untuk tidak mendapatkan rintangan atau gangguan tidak semata-mata dari pemegang hak atas tanah saja, melainkan dalam faktualnya banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan wilayah atau tanah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tetapi tetap berupaya mengganggu atau merintangi pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB dalam melaksanakan usahanya. Oleh sebab itu, gangguan atau rintangan seperti itu juga harus diberikan perlindungannya kepada pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB. Adalah tidak adil bagi pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi ketentuan Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU Minerba serta telah melakukan kegiatan pertambangan dengan baik dan senantiasa menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, namun masih saja diganggu oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan alasan yang mengada-ada dan terkesan jelas di cari-cari, dengan maksud meminta imbalan sejumlah uang tertentu dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau 229 SIPB, sebagaimana yang masih sering dilaporkan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB kepada Pemerintah. Sehingga ketentuan pasal a quo senyatanya bertujuan untuk meminimalisir ketidakadilan yang akan diderita oleh pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang beritikad baik. c. Kejelasan konsekuensi bila ketentuan itu dilanggar (akibat) Bahwa suatu aturan hukum (larangan) yang tidak disertai dengan konsekuensi (akibat) seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kepentingan jahat lain yang ada padanya. Hal ini lah yang membuat dan meyakini perumus Pasal a quo untuk melekatkan sanksi bagi para pelanggarnya, dalam hal ini yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa dari uraian yang Pemerintah sampaikan di atas, Pemerintah menjadi mempertanyakan apa motivasi dan niat dari Para Pemohon yang menginginkan Pasal a quo untuk dipersempit maknanya agar ditafsirkan bahwa orang yang tidak boleh mengganggu atau merintangi pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB hanyalah berlaku bagi “orang yang telah menerima kompenasi atas tanah miliknya” saja. Jika ini sampai dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemerintah khawatir akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki niat jahat akan mengganggu kegiatan pertambangan tidak akan dapat dikenakan Pasal 162 UU Minerba. Selanjutnya Pemerintah juga berpendapat terkait permintaan Para Pemohon yang meminta adanya penafsiran bahwa gangguan itu haruslah “yang mengakibatkan kerugian materiil” adalah permintaan yang tidak masuk akal atau hanya akan membuat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memiliki celah untuk memberikan gangguan atau rintangan kepada pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang 230 sudah lolos persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) UU Minerba saja. Pemerintah berpandangan bahwa gangguan atau rintangan itu tidak perlu sampai menunjukan ada atau tidaknya kerugian materiil. Sebagai contoh sederhana yang Pemerintah dapat berikan ilustrasinya misalnya: terjadinya upaya menghalangi atau merintangi kegiatan usaha pertambangan pada wilayah izin usaha pertambangan pemegang IUP yang telah menyelesaikan kewajiban atas hak atas tanah terhadap pemegang hak, sehingga menyebabkan terhenti atau terganggunya operasi usaha pertambangan. Selain itu, apabila mengacu pada ketentuan pidana dalam KUHP yang berlaku saat ini, tidak semua rumusan pasal pidana mensyaratkan adanya kerugian material, walaupun senyatanya keadaan tersebut memang dialami oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban; Sebagai contoh, dalam ketentuan Pasal 171 KUHP di atur bahwa “Barang siapa menyiarkan kabar bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya satu tahun dan denda paling banyak Rp 300”; Dari rumusan pasal 171 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya kerugian yang diderita oleh korban, sepanjang unsur-unsur perbuatan pidana berupa tindakan penyebaran kabar bohong telah dipenuhi, maka kepada orang-orang yang melakukan tindakan tersebut diberlakukan ketentuan pidana Pasal 171 KUHP; Hal yang sama juga berlaku terhadap Pasal 162 UU Minerba. Bahwa selanjutnya mengenai kekhawatiran Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 162 UU Minerba memberikan rasa takut sejak diberlakukannya juga sama sekali tidak masuk akal, karena pada dasarnya ketentuan a quo secara norma dan prinsip sudah ada sejak UU Minerba yang lama. 231 Sehingga tidak ada alasan yang kuat dan masuk akal Para Pemohon mempermasalahkannya sekarang. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur aturan dan tata cara (due process of law) dalam menerapkan ketentuan pidana dari suatu aturan. Adapun mungkin memang faktualnya ada yang ditemukan kejadian-kejadian yang mungkin mencoreng atau memperlihatkan penerapan ketentuan pidana ini menjadi seakan-akan dipakai dengan cara yang tidak benar, akan tetapi ini sepenuhnya tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 162 UU Minerba yang sudah sangat bagus dan jelas mengaturnya. ❖ Rumusan Ketentuan Pidana Pasal A Quo Sudah Sesuai Dengan Teori dan Hukum Yang Berlaku Bahwa menurut S.R Sianturi dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” (Jakarta: Alumni AHAEM- PTHAEM, 1986), hlm. 211) telah menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu: a. Subjek; b. Kesalahan; c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan); dan d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan berdasarkan undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Selain itu, apabila mengacu pada Lampiran II Bab I Huruf C.3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”), maka dapat diketahui bahwa rumusan Pasal 162 UU Minerba secara normatif telah memenuhi petunjuk teknis dan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, diantaranya karena memuat rumusan sebagai berikut: a. Ketentuan pidana dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota; 232 b. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah; c. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang; d. Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi; e. Sehubungan adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran atau kejahatan; f. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku; g. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternative; h. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif; i. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut; j. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam undang-undang yang bersangkutan, 233 tetapi cukup mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi; k. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada: (i) Badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/ atau (ii) Pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana. Bahwa apabila mencermati hipotesa yang disampaikan oleh Para Pemohon, yang mengutip Putusan nomor 41/Pidsus/2013/PN.Sgt, yang terjadi pada tahun 2012, maka selain tidak relevan dengan perubahan UU Minerba yang mulai berlaku sejak bulan Juni tahun 2020 dan pada saat ini sedang dilakukan pengujian dihadapan Mahkamah Konstitusi, senyatanya penerapan ketentuan pidana bagi setiap orang yang mengganggu dan/atau menghalangi suatu kegiatan pertambangan terjadi pada tataran implementasi norma dan tidak terkait persoalan konstitusionalitas keberlakuan norma yang telah memberikan perlakuan yang adil baik bagi pelaku usaha tambang maupun masyarakat sekitar lokasi tambang, dengan demikian maka frasa merintangi atau mengganggu secara objektif telah dapat diukur derajatnya. Sehubungan dengan persoalan penerapan norma dalam tataran implementasi ini, sebenarnya telah dikonfirmasi sendiri oleh Para Pemohon pada halaman 34 angka 93 yang secara lugas menyatakan bahwa ada perbedaan penafsiran antara para pembentuk undang- undang dengan penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang terkait dengan tindak pidana merintangi dan/ atau mengganggu kegiatan pertambangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan konstitusional dalam pemberlakuan norma Pasal 162 UU Minerba dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 234 Bahwa dari apa yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 162 UU Minerba sebagaimana diubah dalam Pasal 39 UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perkara a quo untuk menolak permohonan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerimanya. (4) Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169B ayat (3) UU Minerba: Para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169B ayat (3) UU Minerba dianggap Para Pemohon bertentangan dengan prinsip persamaan di mata hukum dalam Pasal 28D ayat (1), prinsip partisipasi warga negara dalam Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Atas kekeliruan penafsiran dan pemaknaan yang dilakukan oleh Para Pemohon ini, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: ✓ Perpanjangan KK/PKP2B Tidak Berlaku Otomatis Bahwa sebelum lebih jauh menguraikan keterangannya terkait dengan hal ini, Pemerintah sebelumnya secara tegas telah mengakui dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yang mana dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya telah memberikan putusan terhadap Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU Minerba (vide: Bukti PK-39) menjadi berbunyi seperti ini: “a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B 235 dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.” Sejalan dengan putusan tersebut, Pemerintah pada pokoknya sudah dapat menerima dan memahami bahwa ruh atau inti dari keputusan yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi tersebut pada pokoknya sejalan dengan apa yang selama ini sudah disampaikan Pemerintah, yaitu sama Seperti yang berlaku pada seluruh pemegang IUP operasi produksi lainnya, yang mana hak perpanjangan kegiatan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 169 A UU jo Pasal 169B UU Minerba tidak berlaku otomatis ketika jangka waktu KK/PKP2B berakhir; Artinya perpanjangan hanya dapat diberikan apabila telah dilakukan evaluasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karenanya tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminatif dan merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk mendapatkan persamaan di mata hukum. Dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tersebut pada pokoknya tetap beranggapan bahwa pemberian hak untuk mendapatkan perpanjangan izin kepada pemegang KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian pada pokoknya sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak ada kaitannya dengan diskriminasi atau perbedaan di mata hukum maupun berkurangnya kemakmuran rakyat. Karena dalam kenyataannya, Majelis Hakim Konstitusi dalam putusannya juga telah menyetujui pemberian hak terhadap pemegang KK/PKP2B tetap dapat diberikan selama telah lolos tahapan evaluasi sebagaimana yang ditetapkan UU Minerba. Selain dari pada itu, dengan diberikannya hak untuk mendapatkan perpanjangan bagi pemegang KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dapat berpotensi atau sebagai upaya untuk menambah peningkatan pendapatan negara dan juga sama sekali tidak menyebabkan berkurangnya prioritas yang tetap diberikan bagi BUMN-BUMN yang bergerak di bidang usaha pertambangan. 236 Pemerintah telah menetapkan persyaratan yang ketat supaya perpanjangan jangka waktu yang diberikan kepada pemegang KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dapat semaksimal mungkin memberikan tambahan penerimaan negara dan secara simultan menjaga ekosistem lingkungan dari kerusakan, yaitu: a. Mengajukan perpanjangan dalam waktu yang telah ditetapkan; b. Memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan dan finansial; c. Menunjukkan kinerja yang baik, dibuktikan melalui kinerja keuangan, produksi, penerimaan negara dan teknis lingkungan; dan d. Telah melakukan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam mengelola pertambangan dan tidak melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana. Mengutip keterangan dari Prof. Dr. Saldi Isra yang diajukan sebagai ahli dalam Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014, sebagai berikut: (vide: Bukti PK-40) “Ibarat pepatah Minang: maelo rambuik dalam tapuang, rambuik indak putuih dan tapuang indak tumpah (menarik rambut di dalam tepung, rambutnya tidak putus dan tepungnya pun tidak tumpah). Dalam hal ini, kepentingan nasional pengelolaan mineral dan batubara (minerba) demi memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat harus dijaga. Di mana, di saat bersamaan, berbagai langkah pengusahaan mineral dan batubara oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) nasional juga harus dirawat dan dibina agar dapat bisa mendukung langkah penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat” Sampai dengan saat ini Pemerintah baru mengabulkan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian terhadap 2 (dua) perusahaan yaitu PT Arutmin Indonesia dan PT Kendilo Coal Indonesia, karena menurut Pemerintah keduanya dinilai telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Sedangkan para pemegang PKP2B lain yang 237 sudah mengajukan permohonan, belum dapat diterbitkan izinnya karena masih dalam proses evaluasi yang sangat ketat. Hal tersebut di atas makin membuktikan bahwa hak untuk mendapatkan perpanjangan atau kelanjutan operasi tidak serta merta atau tidak otomatis. Sebab sebelum diberikan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Menteri. Bahkan Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, jika berdasarkan hasil evaluasi pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik. ✓ Kepastian Hukum Bagi Pemegang KK/PKP2B Sebagaimana diketahui, investasi di bidang pertambangan memerlukan anggaran yang besar dan waktu persiapan serta studi yang tidak sebentar, peralatan dan teknologi serta sumber daya manusia yang harus memadai; Dengan sifatnya yang padat modal tersebut, maka tidak jarang kegiatan pertambangan dilakukan selama puluhan tahun lamanya untuk memperoleh return of investment, karena mulai dari upaya untuk menemukan sumber cadangan mineral dan batubara sampai dilakukannya kegiatan operasi dan penjualannya memerlukan waktu yang cukup lama. Apabila kita menelaah ketentuan mengenai jangka waktu pertambangan mineral dan batubara yang diatur oleh Pemerintah dalam UU Minerba untuk dibandingkan dengan negara-negara penghasil tambang terbesar lainnya di dunia, maka sesungguhnya kesempatan waktu pengelolaan pertambangan yang diberikan kepada pelaku usaha pertambangan Indonesia masih dalam batas toleransi yang wajar. Dengan lamanya waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan maka kesempatan yang cukup adalah merupakan elemen kunci yang paling esensial dan haruslah dipertimbangkan dalam kegiatan usaha pertambangan, karena waktu yang cukup akan menentukan berapa lama pengembalian modal dan keuntungan, serta bagaimana tahapan 238 dan proses pemulihan lokasi pertambangan dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, dengan mengingat dan mempertimbangkan sifat pengelolaan pertambangan yang memerlukan waktu yang panjang dan padat modal, maka sudah sepatutnya hak untuk mendapatkan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bagi pemegang KK/PKP2B setelah dipastikan telah memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan adalah sesuatu yang wajar. ✓ Penguasaan Mineral dan Batubara Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Selain menempatkan Negara dalam posisi yang superior karena mengubah mekanisme “perjanjian” menjadi “perizinan”, terdapat banyak aspek positif lainnya dalam pemberlakuan Pasal 169A dan Pasal 169B ayat (3) UU Minerba yang penting “untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”, yaitu diantaranya adalah: (i) Adanya peningkatan penerimaan negara, dimana nantinya sebagai pemegang IUPK, pemegang KK/PKP2B akan dikenakan kewajiban tambahan membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi; Dari 6% (enam persen) porsi pemerintah daerah tersebut sebanyak 1,5% (satu koma lima persen) akan diberikan kepada pemerintah provinsi, sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) akan diberikan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan sebanyak 2% (dua persen) akan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama, sebagaimana tercermin dalam Pasal 129 UU Minerba; (ii) Untuk komoditas Batubara, adanya peningkatan dana hasil produksi batubara (DHPB) yang signifikan setiap tahun dan jumlah tersebut belum termasuk dengan pendapatan negara yang bersumber dari: - Pajak penghasilan badan (PPh Badan); - Pajak daerah dan PBB; 239 - PPN dan pajak penjualan; - Earning after tax (EAT) atau pendapatan setelah pajak sebesar 10% (sepuluh persen); - Iuran tetap, dan sebagainya. (iii) Aspek ketahanan produksi batubara Selain dari aspek penerimaan negara tersebut di atas, maka apabila ditinjau dari produksi batubara, maka apabila perpanjangan PKP2B menjadi IUPK dilakukan secara baik, maka: - Produksi batubara nasional dan devisa hasil ekspor penjualan tetap terjaga; - Pasokan batubara untuk kelistrikan umum dan terjaganya kewajiban PT PLN dan IPP untuk memenuhi kontrak kerjasama penjualan batubara tetap terjaga; (iv) Aspek tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat - Menghindari pemutusan hubungan kerja terutama pekerja lokal di sekitar tambang; - Menjaga stabilitas penerimaan negara dari pajak penghasilan karena tidak ada pemutusan hubungan kerja; - Menghindari terhambatnya pembinaan tenaga kerja, secara khusus tenaga kerja lokal; dan - Adanya kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri, sehingga terciptanya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. (v) Aspek konservasi batubara - Blok-blok dengan status sumberdaya dapat ditingkatkan menjadi cadangan, serta eksplorasi dapat dilanjutkan pada blok-blok yang belum memiliki data sumberdaya; - Cadangan dapat dimanfaatkan serta tidak ada perubahan sequence penambangan karena adanya infrastruktur peralatan dan tenaga kerja serta perizinan yang masih sesuai dengan perencanaan; 240 - Optimalnya produksi sesuai dengan kapasitas serta sumberdaya yang sudah diketahui dapat dioptimalkan menjadi cadangan. (vi) Aspek lingkungan - Menjaga keberhasilan reklamasi area sampai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen); - Perubahan izin lingkungan dilakukan pada saat akan perpanjangan, sehingga tidak ada jeda kegiatan penambangan; - Gangguan pertambangan tanpa izin (PETI) yang berdampak pada kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. (vii) Aspek Manfaat Hilirisasi - Manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional; - Iklim investasi yang kondusif, sehingga kepastian usaha terjamin sesuai dengan masa operasi; - Mendorong percepatan pembangunan smelter, sehingga terjadi peningkatan harga jual produk mineral yang diolah atau dimurnikan; - Divestasi harus dilaksanakan hingga mencapai 51% (lima puluh satu persen); - Peningkatan pendapatan negara. ✓ Ketidakkonsistenan Uraian Permohonan A Quo dan Kekeliruan Memaknai Ketentuan UU Minerba Para Pemohon pada halaman 42 angka 120 telah keliru dalam menafsirkan perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sebagai justifikasi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi dikuasai oleh pihak swasta atau para pelaku usaha pertambangan, dan tidak lagi dikuasai oleh negara. Para Pemohon dalam posita halaman 46 angka 140 telah menyatakan bahwa faktanya evaluasi KK/PKP2B dalam ketentuan Pasal 169B tidak pernah melibatkan peran serta masyarakat, 241 namun demikian di bagian lain dari permohonan halaman 47 angka 144, Pemohon secara a contrario menyatakan telah terlibat dalam proses evaluasi perpanjangan kontrak PT Kendilo Coal Indonesia yang akan berakhir pada tanggal 31 September 2021, kontrak KPC yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dan kontrak Multi Harapan Utama yang berakhir pada tanggal 1 April 2022. Dengan demikian, oleh karena posita saling bertentangan, dan dengan mengacu pada Pasal 74 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka beralasan secara hukum apabila Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Selain itu, Pemohon pada posita halaman 47 angka 146 menyampaikan informasi yang tidak benar dengan menyatakan bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 169A UU Minerba membuat warga kehilangan kesempatan untuk mencari mata pencarian dari lahan yang selama ini dikuasai oleh Arutmin, dimana luas wilayah Arutmin setelah diperpanjang menjadi IUPK sebagai kelanjutan KK/PKP2B tidak berubah, yaitu Arutmin tetap menguasai lahan seluas 57.000 Ha (lima puluh tujuh ribu hektar). Padahal, seandainya Para Pemohon mau jujur dan sesuai hasil evaluasi ketat yang dilakukan Pemerintah, maka terdapat pengurangan luas wilayah tambang Arutmin yang sangat signifikan sampai sebesar 40,1% (empat puluh koma satu persen), dari sebelumnya seluas 57.107,23 Ha (lima puluh tujuh ribu seratus tujuh koma dua puluh tiga hektar) menjadi seluas 34.207 Ha (tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh hektar). (vide: Bukti PK- 41 dan Bukti PK-42) Apa yang coba dilakukan Para Pemohon dengan menyampaikan fakta atau argumen yang tidak lengkap tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk penyampaian sesuatu yang tidak utuh atau lengkap (a misleading half-truth), yang mana hal tersebut 242 bisa dianggap sebagai suatu kebohongan yang dapat menyesatkan proses pemeriksaan perkara a quo. Bahwa dari apa yang telah Pemerintah uraikan di atas, dapat terlihat dengan nyata dan jelas bahwa ketentuan Pasal 169A ayat (1) yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 169B ayat (3) tidak bertentangan dengan 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Oleh sebab itu, Pemerintah mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi perkara a quo untuk menolak permohonan a quo atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerimanya. V. Petitum Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitutional review) terhadap Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya (void) atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) UU Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; 5. Menyatakan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; 6. Menyatakan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; 7. Menyatakan frasa “setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b 243 dan Pasal 136 ayat (2)” sesuai dengan ketentuan Pasal 162 UU Minerba jo Pasal 39 UU Cipta Kerja tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945; 8. Menyatakan Pasal 169A UU Minerba yang telah diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. 9. Menyatakan Pasal 169B UU Minerba tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Selain Keterangan Presiden tersebut di atas, Presiden menyampaikan dokumen tertulis bertanggal 18 Februari 2022, yaitu “Keterangan Tambahan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 18 Februari 2022, pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terhadap masukan dan pertanyaan dari Hakim Konstitusi perkara a quo, selanjutnya Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: I. Kepastian Pemanfaatan Ruang dan Kawasan Bagi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”), Wilayah Pertambangan Rakyat (“WPR”), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Hakim Enny Nurbaningsih meminta Pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut atas frasa “menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” yang berulang kali disebut dalam ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba, karena jika mengacu pada penjelasan UU Minerba, seluruh ketentuan tersebut hanya dikatakan “cukup jelas”. Terhadap permintaan Hakim Enny Nurbaningsih tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Bahwa Pemerintah menegaskan bahwa “jaminan” atas pemanfaatan ruang dan kawasan bagi pemegang izin atas WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WPR, 244 dan WIUPK pada dasarnya tidak berlaku otomatis. Sebab pada prinsipnya, sebelum para pelaku usaha pemegang izin bisa sampai mendapatkan kepastian atas pemanfaatan ruang dan kawasan atas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara, WPR, ataupun WIUPK, para pelaku usaha sudah harus terlebih dahulu lolos dari banyaknya tahapan pemeriksaan kondisi dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pemerintah dalam banyak kesempatan telah menyampaikan maksud, tujuan, dan semangat dari diberlakukannya UU Minerba. Pemerintah berharap agar setiap orang membaca ketentuan UU Minerba secara utuh (tidak sepotong- potong), dan menafsirkannya tiap-tiap ketentuan yang diatur di dalam UU Minerba sebagai bagian yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Dengan membaca ketentuan UU Minerba secara utuh, khususnya Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dalam satu tarikan nafas, dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut: a. sebelum pelaku usaha pada akhirnya mendapatkan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pemerintah pada saat menetapkan WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara akan memastikan seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 17A ayat (1) UU Minerba telah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sebelum pelaku usaha pada akhirnya mendapatkan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 22A, Pemerintah pada saat menetapkan WPR akan memastikan seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 22 UU Minerba telah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. sebelum pelaku usaha pada akhirnya mendapatkan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2), Pemerintah pada saat menetapkan WIUPK akan memastikan seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 31A ayat (1) UU Minerba telah memenuhi kriteria pemanfaatan 245 ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dari ketiga Pasal yang menjadi objek pengujian yang diajukan para Pemohon perkara a quo, sebenarnya sudah dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa UU Minerba tidak memberikan begitu saja “jaminan” pemanfaatan ruang dan kawasan atas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara, WPR, dan WIUPK kepada pelaku usaha pertambangan pada saat perizinan pertambangan diberikan. Pemerintah akan terlebih dahulu memastikan bahwa sebelum suatu wilayah ditetapkan sebagai WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara, WPR, dan WIUPK, telah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan dan evaluasi yang menyeluruh. Hal tersebut sejalan dengan adanya frasa “setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 17A ayat (1), Pasal 22 huruf f, dan Pasal 31A ayat (1) huruf a UU Minerba yang selalu ditekankan untuk didahulukan dalam konteks pemberian “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan”. Dalam konteks pemanfaatan ruang dan kawasan untuk WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, Pasal 18 UU Minerba telah mengamanatkan bahwa penetapan luas dan batas wilayah harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya yaitu: (i) rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional; (ii) ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan (iii) status kawasan itu sendiri. Sedangkan dalam konteks pemanfaatan ruang dan kawasan untuk WPR, Pasal 22 UU Minerba mengamanatkan bahwa penetapan wilayah WPR harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya yaitu: (i) mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; (ii) mempunyai cadangan primer mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter; dan (iii) luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektar. Di sisi lain, dalam konteks pemanfaatan ruang dan kawasan untuk WIUPK, Pasal 31A ayat (1) mengamanatkan bahwa penetapan wilayah WIUPK harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya yaitu: (i) ketahanan cadangan; (ii) kemampuan produksi nasional; dan/atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 246 Selain itu, dalam kaitannya dengan perizinan berusaha pertambangan, pemanfaatan ruang dan kawasan sangat erat kaitannya dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu bernama izin lokasi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Bahwa dalam upaya untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha pertambangan juga harus memastikan dan membuktikan bahwa wilayah pertambangannya tersebut sesuai dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan. Bahwa lebih lanjut, fakta mengenai validitas “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” dalam ketentuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) yang masih bergantung pada keberlakuan “setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan” dalam Pasal 17A ayat (1), Pasal 22, dan Pasal 31A ayat (1) UU Minerba sesuai dengan prinsip efektifitas yang disampaikan Hans Kelsen pada halaman 45 dalam buku Teori Hans Kelsen tentang Hukum karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan M. Ali. Safa’at, S.H., M.H., yang diterbitkan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2006, yang menyatakan bahwa “Suatu norma dikatakan valid hanya dalam hal menjadi bagian dari suatu sistem norma yang secara keseluruhan berlaku maka keberlakuan adalah suatu kondisi bagi validitas”. Lebih lanjut, teori tersebut dielaborasi lebih dalam oleh Hans Kelsen pada halaman 170 masih dalam buku yang sama dan akan dikutip sebagai berikut: “Bahwa validitas suatu tata hukum bergantung kepada keberlakuannya tidak mengimplikasikan bahwa validitas satu norma tunggal bergantung pada keberlakuannya; Satu norma masih tetap valid sepanjang merupakan bagian dari tata aturan yang valid. Ketidakberlakuan suatu norma namun tetap valid karena dan sepanjang menjadi bagian dari rantai suatu sistem hukum yang valid.” Bahwa pendapat dari Hans Kelsen tersebut di atas juga diamini oleh Hari Chand, sebagaimana dikutip dari halaman 108 buku Teori Hans Kelsen tentang Hukum yang sama, yang menyatakan bahwa: “Suatu norma yang valid harus memenuhi kondisi: (1) harus merupakan bagian dari sistem norma; dan (2) sistem norma tersebut harus berlaku efektif (efficacious)”. Dengan pengertian tersebut di atas, maka menurut pandangan Pemerintah norma “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” tidak dapat dimaknai hanya dari potongan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A 247 ayat (2) saja, melainkan juga harus dikaitkan dan menjadi satu kesatuan sistem dengan norma Pasal 17A ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 31A ayat (1) yang menjadi kondisi keberlakuannya. Selain itu, ketentuan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara, WIUPK, dan WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR, akan serta merta menjamin bahwa wilayah tersebut dapat sepenuhnya dikuasai oleh pemegang izin usaha tersebut tanpa evaluasi dan pengawasan lebih lanjut dari Pemerintah adalah tidak tepat. Sebagai gambaran dapat disampaikan misalnya belum lama ini Presiden melalui Kementerian terkait telah menyampaikan secara terbuka kebijakan pencabutan 2.078 izin usaha pertambangan, yang mana salah satu alasannya adalah karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja dalam ruang dan kawasan yang telah diberikan izinnya tersebut. (Bukti PK-43) Hal tersebut di atas membuktikan bahwa meskipun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan terhadap WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara, WIUPK, dan WPR (yang sudah dikeluarkan izin usahanya sekalipun), akan tetapi Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi secara ketat seluruh kewajiban pemegang izin sebagaimana yang ditentukan dan diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan. Dengan skema perizinan yang diakomodir dalam UU Minerba, Negara selaku pemegang kendali dalam pengelolaan sumber daya alam, memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka memastikan seluruh kewajiban pemegang izin pertambangan dapat dipenuhi. Hal mana apabila pelaku usaha pertambangan lalai untuk menjalankan kewajibannya maka Pemerintah dapat memberikan sanksi-sanksi sesuai aturan yang berlaku, seperti pengenaan sanksi administratif berupa pemberian teguran, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin. Sebagai contoh Pemerintah pada tanggal 7 Februari 2022 telah memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kepada 1.036 perusahaan Pemegang PKP2B dan Kontrak Karya Tahap Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi yang tidak menyampaikan 248 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“RKAB”) atas wilayah izin pertambangan yang telah diberikan oleh Pemerintah, yang mana ini dapat diartikan bahwa perusahaan Pemegang PKP2B dan Kontrak Karya Tahap Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi tidak melakukan pengusahaan di wilayah yang telah diberikan (Bukti PK-44). Lebih lanjut, Pemerintah hendak meluruskan pandangan yang tidak benar (mislead) atas paradigma yang timbul di masyarakat yang beranggapan bahwa suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, baik itu dalam bentuk WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara, WPR, maupun WIUPK, hanya akan dapat dipergunakan semata-mata hanya untuk usaha pertambangan saja. Faktanya, dalam suatu wilayah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, dapat juga berdampingan dengan kegiatan lain yang bukan pertambangan. Hal ini seperti contoh yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, di mana terdapat beberapa kawasan usaha perkebunan berada di dalam wilayah usaha pertambangan batubara dan ada juga kawasan usaha perkebunan yang berada di dalam wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (Bukti PK-45). Bahwa bukti wilayah kegiatan usaha pertambangan dapat berdampingan dengan kegiatan usaha lain juga dapat dilihat dari contoh nyata yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, di mana Bupati Kotawaringin Timur melalui Surat Nomor 545/520/SDA/IX/2021 tertanggal 7 September 2021 perihal Konfirmasi Kesesuaian Tata Ruang Usulan Penetapan WIUP Mineral Logam dan Batubara di Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Gunung Mas, yang setelah melalui hasil evaluasi memberikan rekomendasi penetapan WIUP pada Blok Natai Baru, Mulya Agung, dan Waringin Agung, padahal di wilayah tersebut sudah ada kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit (Bukti PK-46). Adapun contoh lain terkait pemanfaatan wilayah usaha pertambangan yang tetap bisa dimanfaatkan oleh kegiatan usaha lain dapat juga dilihat dari apa yang terjadi di wilayah kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bahwa Gubernur Riau melalui Surat Nomor 540/DESDM/2534 tertanggal 9 November 2020 menyampaikan bahwa setelah mempertimbangkan beberapa faktor dan evaluasi, Gubernur Riau menyatakan usulan WIUPK Batubara Kabupaten Indragiri Hulu, Blok Sesirih dan Pejangki sesuai dengan tata guna 249 lahan dan lingkungan (Bukti PK-47), di mana apabila dilihat dari Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor 21/031/SDA-02/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019 terkait persetujuan rencana usulan WIUPK Batubara, didapat fakta bahwa di lokasi tersebut ada aktivitas kegiatan non pertambangan (Bukti PK-48). Pemberian rekomendasi atau persetujuan terhadap suatu wilayah usaha pertambangan setelah dilakukan evaluasi, yang faktanya di wilayah tersebut terdapat kegiatan non pertambangan lain yang sudah ada, membuktikan secara nyata bahwa wilayah usaha pertambangan dapat berdampingan dengan kegiatan lain. Bahwa penentuan wilayah pertambangan pada prinsipnya juga bukan suatu hal yang sembarangan ditetapkan begitu saja, karena jika melihat lebih lanjut ketentuan dalam UU Minerba maupun jika disandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (“PP 21/2021”) yang menjadi salah satu kondisi dari keberlakuan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba, secara nyata dan jelas dapat dilihat bahwa Negara cq. Pemerintah Pusat tidak bisa seenaknya dalam menentukan wilayah pertambangan. Pada prinsipnya, Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 ayat (2) UU Minerba sudah mengamanatkan bahwa penentuan wilayah pertambangan baru dapat ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan harus berkonsultasi terlebih dahulu oleh DPR RI. Di sisi lain, tidak boleh dilupakan bahwa merujuk pada ketentuan PP 21/2021 yang telah mengamanatkan bahwa proses penyusunan Rencana Tata Ruang harus mencakup dan meliputi serangkaian proses dan persyaratan yang sangat komprehensif, di mana penyusunannya terbagi dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu: a. Penyusunan Rencana Nasional; b. Penyusunan Provinsi; c. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan d. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Bahwa keempat klasifikasi Penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana disebutkan di atas paling tidak harus dilakukan dengan mengumpulkan data- data berupa: a. Data wilayah administrasi; 250 b. Data dan informasi kependudukan; c. Data dan informasi bidang pertanahan; d. Data dan informasi kebencanaan; e. Data dan informasi kelautan; dan f. Peta dasar dan peta tematik yang dibutuhkan. Selain itu, Penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 PP 21/2021 telah secara rinci mensyaratkan bahwa keempat klasifikasi tersebut harus saling bersinergi satu sama lain, sehingga Pemerintah berharap tidak akan ada lagi permasalahan- permasalahan terkait pemanfaatan ruang dan kawasan yang tidak jelas untuk apa peruntukannya. Lebih lanjut, sebagai bentuk nyata penentuan wilayah pertambangan tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap memberikan kewenangan untuk menentukannya kepada pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa contoh berikut: a. Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/3265/G tentang Penyampaian Kelengkapan Usulan WIUP Mineral Logam tanggal 29 Desember 2021 (Bukti PK-49); b. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 540/714/MB/DESDM-2021 tentang Konfirmasi Kesesuaian Tata Ruang Usulan Penetapan WIUP Batubara di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung tanggal 8 September 2021 (Bukti PK- 50); Hal tersebut di atas dapat memperlihatkan kesungguhan Negara cq. Pemerintah (baik pusat maupun daerah) bersama-sama dengan DPR RI dan masyarakat bersinergi untuk menentukan rencana tata ruang dan kawasan wilayah pertambangan. Bahwa kepastian pemanfaatan ruang dan kawasan ini pada prinsipnya juga sejalan dengan semangat Negara yang tengah gencar-gencarnya mengundang investasi di dalam negeri. Kepastian pemanfaatan ruang dan kawasan dipercaya dapat menjadi nilai jual lebih di mata para pelaku usaha yang khawatir akan tidak pastinya ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat berubah dengan dinamis setiap saat. Pengelolaan mineral dan batubara yang memang dipercaya sebagai kegiatan yang pada modal dan 251 berisiko tinggi membuat para investor ragu bahkan takut apabila berinvestasi di Indonesia. Kekhawatiran pelaku usaha pertambangan yang takut jika tidak ada kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang dan kawasan bukan tanpa alasan, karena faktualnya kejadian perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pernah menimpa perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di wilayah Sumatera Selatan dan Aceh, di mana wilayah usaha pertambangan milik perusahaan tersebut semula masuk dalam kategori kawasan hutan produksi terbatas, kemudian berubah pemanfaatannya menjadi kawasan hutan alam primer dan masuk dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) sehingga menyebabkan perusahaan tidak dapat berkegiatan karena kebijakan penundaan pemberian Izin Pemanfaatan Pengunaan Kawasa Hutan untuk kegiatan pertambangan. Berdasarkan hal tersebut perusahaan mengajukan penundaan kegiatan usaha pertambangan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk menyelesaikan permasalahan perubahan kawasan hutan tersebut, yang mana hal tersebut mendasari diterbitkannya Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 515/30/DJB/2020 tanggal 24 April 2020 dan Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T- 663/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 27 Agustus 2021 (Bukti PK-51 dan Bukti PK- 52). Bahwa di sisi lain, kekhawatiran para Pemohon perkara a quo akan jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan adalah tidak beralasan. Pada kenyataannya, keseriusan Pemerintah dalam membenahi permasalahan tata ruang di Indonesia saat ini sudah ditindak lanjuti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (“PP 43/2021”). Jika melihat ketentuan dalam PP 43/2021, pada prinsipnya telah mengatur terkait tata cara penyelesaian terhadap wilayah/izin yang termasuk dalam keadaan Keterlanjuran dan Pelanggaran. Dimana “Keterlanjuran” berarti kondisi dimana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, namun menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 252 perundang- undangan yang berlaku saat ini. Sedangkan “Pelanggaran” berarti kondisi di mana Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam PP 43/2021 bahwa: Keterlanjuran a. Pasal 12 ayat (1) PP 43/2021: “(a) dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat belum mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif maka terhadap lzin dan/atau Konsesi dilakukan pengurangan, penciutan, atau pencabutan wilayah kerja lzin atau Konsesi yang tidak sesuai RTRWP dan/atau RTRWK, dan terhadap Hak Atas Tanah dilakukan penyesuaian pemanfaatan tanah dengan RTRWP dan/atau RTRWK; (b) dalam hal Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan/atau Masyarakat telah mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah secara efektif dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka lzin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah tetap berlaku hingga jangka waktu berlakunya berakhir dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pelanggaran b. Pasal 13 PP 43/2021: “Penyelesaian Ketidaksesuaian lzin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha, atau Masyarakat di dalam Kawasan Hutan dalam Pelanggaran dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.” Bahwa “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” yang diatur didalam UU Minerba sudah sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU Penataan Ruang”), dimana pemanfaatan tata ruang dan wilayah atas suatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara, WIUPK, dan WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR akan tetap berlaku sesuai jangka waktu izinnya. 253 Bahwa “jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan” yang diberikan di dalam UU Minerba juga sama sekali tidak mengesampingkan hak Pemerintah untuk membatalkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan Pemerintah Pusat, karena dalam Pasal 37 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU Penataan Ruang jo Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengatur: (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat; (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum; dan (3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, sudah sangat nyata dan jelas bahwa jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba, pada prinsipnya diberlakukan dengan maksud dan tujuan demi sebaik-baiknya kepentingan setiap pihak (baik itu Negara, pelaku usaha, maupun masyarakat pada umumnya), tanpa mengesampingkan hak menguasai negara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, di mana Negara selaku “pemberi izin” dalam skema yang diterapkan dalam UU Minerba, tetap memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi seluruh kegiatan pengelolaan pertambangan, termasuk dalam hal ini pemanfaatan ruang dan kawasan. Sehingga, Pemerintah menegaskan bahwa senyatanya tidak ada satu ketentuan pun dalam UUD 1945 yang dilanggar dengan diberlakukannya Pasal- pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon. Dengan demikian, Pemerintah mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan perkara pengujian a quo. II. Permasalahan Lingkungan Hidup Merupakan Tanggung Jawab Nasional dan Masyarakat di Daerah Masih Dapat Ikut Berpartisipasi Bahwa dalam persidangan sebelumnya Hakim Arief Hidayat pada pokoknya menanyakan kepada Pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut terkait (i) apakah prinsip pengelolaan hidup bisa dibatasi oleh sekat-sekat batas 254 administrasi pemerintahan; (ii) Apakah betul ketentuan Pasal 162 UU Minerba itu menghalang-halangi, merintangi, menghambat partisipasi masyarakat dan apakah partisipasi masyarakat masih tetap bisa dibuka melalui UU Minerba? Terhadap permintaan Hakim Arief Hidayat tersebut, Pemerintah memberikan Keterangan Tambahan Presiden sebagai berikut: Terkait permasalahan pengelolaan lingkungan (environmental problem), pada prinsipnya Pemerintah sepakat dengan apa yang diuraikan oleh Hakim Arief Hidayat di muka persidangan yang menyatakan bahwa persoalan pengelolaan lingkungan adalah suatu persoalan yang tidak bisa dikotak-kotakan dalam batas administrasi. Di mana permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di suatu wilayah tertentu, tidak berarti permasalahan tersebut hanya akan berdampak pada wilayah tersebut saja, akan tetapi bisa saja terjadi di wilayah lain. Sebagai contoh, pencemaran lingkungan hidup yang meskipun dari sudut pandang lokasi kejadian bisa ditentukan dari mana pencemaran itu berasal, akan tetapi jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan yang terjadi berpotensi sampai mencemari wilayah provinsi lain dan bahkan negara lain, maka tidak patut jika Negara cq. Pemerintah Pusat tidak bertanggung jawab atas permasalahan ini. Akan tetapi, semangat dan maksud UU Minerba sebagaimana yang disebutkan di atas sama sekali tidak mengesampingkan peran penting dan turut sertanya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia. Di mana peran Pemerintah Daerah diantaranya masih termuat dengan jelas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 9 ayat (2) UU Minerba, yaitu berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan wilayah pertambangan. Bahwa selain itu, kewenangan Pemerintah Daerah tetap tersedia melalui mekanisme pendelegasikan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 35 ayat (4) UU Minerba, yang mana diantaranya menerbitkan sejumlah perizinan tertentu, seperti izin pertambangan rakyat dan izin penambangan batuan. Lebih lanjut, kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut di atas juga belum termasuk pada persyaratan lain yang masih dipegang kewenangannya oleh Pemerintah Daerah, seperti dokumen-dokumen persetujuan lingkungan. 255 Di lain sisi, sehubungan dengan pertanyaan terkait ketentuan Pasal 162 UU Minerba dan dikaitkan dengan partisipasi masyarakat di daerah sehubungan dengan turut sertanya dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, Pemerintah pertama-tama hendak menyampaikan rasa penghormatan pada Putusan Mahkamah konstitusi terdahulu, khususnya terhadap Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010 yang salah satunya mengadili permohonan serupa yang sudah pernah diajukan Pemohon I, terkait ketentuan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yang mana pada saat itu Pemohon I sudah mendalilkan hal yang serupa dan sudah ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi. Jika membandingkan substansi norma Pasal 162 yang berlaku dalam UU 4/2009 dengan apa yang diatur dalam UU Minerba maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang saat ini menjadi objek pengujian Para Pemohon, termasuk Pemohon I, pada dasarnya merupakan norma yang sama. Oleh sebab itu, Pemerintah masih sependapat dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 162 UU Minerba sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan Pasal 162 UU Minerba sama sekali bukan ditujukan sebagai alat untuk menakut-nakuti sebagaimana yang disangkakan Pemohon. Ketentuan norma Pasal 162 UU Minerba sudah sepatutnya selalu dibaca satu tarikan nafas dengan ketentuan lain di dalam UU Minerba. Bahwa Pemerintah tetap berpandangan dan berkeyakinan tidak ada yang salah dari bunyi Pasal 162 UU Minerba yang diminta untuk diuji oleh para Pemohon, karena baik secara tersurat maupun tersirat, Pasal a quo sudah sangat jelas menguraikan maksud dan tujuan diberlakukannya pasal tersebut. Pemerintah meyakini bahwa ketentuan a quo sama sekali tidak memerlukan penafsiran lebih jauh dari Mahkamah Konstitusi, karena wujud dan penulisannya sudah sangat jelas, bahwa pada prinsipnya tidak boleh ada pihak manapun (termasuk pihak pemegang hak atas tanah) untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan apabila pemegang izin usaha pertambangan telah menyelesaikan kewajibannya kepada pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 256 Dalam hal pemegang izin usaha pertambangan belum melakukan kewajibannya kepada pemegang hak atas tanah, tentu masih diperkenankan dengan tetap berada dalam koridor hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk membela atau memperjuangkan hak atas tanah yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam hal pemegang hak atas tanah sudah menerima kompensasi atau penggantian atas tanah yang dimilikinya tersebut, maka sudah sewajarnya yang bersangkutan tidak boleh merintangi atau mengganggu pemegang izin usaha pertambangan yang sudah melakukan kewajibannya. Selanjutnya kepastian hukum untuk tidak mendapatkan rintangan atau gangguan tidak semata-mata dari pemegang hak atas tanah saja, melainkan dalam faktualnya banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan wilayah atau tanah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tetapi tetap berupaya mengganggu atau merintangi pemegang izin usaha pertambangan dalam melaksanakan usahanya. Oleh sebab itu, gangguan atau rintangan seperti itu juga harus diberikan perlindungannya kepada pemegang izin usaha pertambangan. Selain itu, terkait ruang aspirasi terhadap setiap masyarakat, baik itu bagi masyarakat yang tidak terdampak langsung maupun terlebih lagi bagi masyarakat yang terdampak langsung dari kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah menjamin dan menegaskan kembali bahwa partisipasi publik, baik itu dalam bentuk aduan, aspirasi, pertanyaan, dan/atau keluhan, semuanya masih terbuka dan tetap ada dengan diberlakukannya UU Minerba ini. Partisipasi masyarakat, khususnya yang terdampak langsung, dapat dilihat dan dibuktikan dalam proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, di mana secara nyata masyarakat sekitar yang akan terdampak langsung dengan kegiatan usaha pertambangan harus diikutsertakan dan wajib didengar pendapat-pendapatnya. Bahwa anggapan Pemohon yang menduga partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia seakan-akan hanya ada di awal proses saja adalah anggapan yang keliru. Faktualnya, sampai saat izin terhadap pengusaha tambang sudah diterbitkan sekalipun, masyarakat masih dapat dan dimungkinkan untuk terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang sudah berjalan. 257 Dalam hal masyarakat yang melakukan pengawasan tersebut mendapatkan fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut bermasalah (seperti: mencemari lingkungan atau masalah lainnya) maka sebagaimana yang pernah Pemerintah sampaikan dalam Keterangan Presiden terdahulu, Pemerintah telah menyediakan kanal-kanal dan media- media bagi seluruh masyarakat (tanpa terkecuali) untuk turut serta menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kanal-kanal berikut ini: a. Call Center 136, untuk membantu penanganan pelayanan mayarakat terhadap ESDM seperti mulai dari pelayanan informasi publik, urusan perizinan ESDM, peraturan tentang ESDM maupun informasi terkait dengan bencana geologi; b. Layanan Whatsapp Halo Hotline Minerba, untuk mengajukan pertanyaan- pertanyaan masyarakat sehubungan dengan urusan perizinan ESDM dan hal- hal terkait lainnya; c. Whistleblowing System Kementerian ESDM adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian ESDM Republik Indonesia; d. PPID Kementerian ESDM, sehubungan dengan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; e. Layanan Lapor!, untuk layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat; dan f. Layanan Surat Elektronik di alamat (perizinanminerba@esdm.go.id) dan (djmb@esdm.go.id). [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Presiden telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-52 sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan draft rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara provinsi Nangroe Aceh Darusalam pada tanggal 27 April 2015 s.d. 30 April 2015. 258 2. Bukti PK-2 Laporan Hasil Pengumpulan Data Provinsi Kalimantan Timur RUU Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 3. Bukti PK-3 Notulensi Rapat Pembahasan Tentang Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Sesi I) Tanggal 9 Oktober 2019 di Gedung Muhamad Sadli I Lantai 5 Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. 4. Bukti PK-4 Daftar Hadir Rapat Kegiatan forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 9 s.d. 11 Januari 2020 di Hotel Marriot Jalan Ring Road Utara, Kaliwura, Condongcatur, Kec Depok Yogyakarta 55283. 5. Bukti PK-5 Daftar Hadir Rapat Kegiatan forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss Belhotel Makasar Jalan Ujung Pandang No. 8 Bontoloa Kec. Makasar Kota Makasar Sulawesi Selatan 90111. 6. Bukti PK-6 Notulensi Rapat Kegiatan forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 21 s.d. 23 November 2019 di Swiss Belhotel Makasar Jalan Ujung Pandang No. 8 Bontoloa Kec. Makasar Kota Makasar Sulawesi Selatan 90111. 7. Bukti PK-7 Daftar Hadir Rapat Kegiatan Forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 7 November 2019 di Aston Hotel Palembang Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 189 Talang Aman, Kota Palembang, Sumatera Selatan. 8. Bukti PK-8 Notulen Rapat Rapat Kegiatan forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang 259 No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 7 November 2019 di Palembang. 9. Bukti PK-9 Daftar Hadir Rapat Kegiatan forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 14 s.d. 16 November 2019 di Four Points by Sheraton Balikpapan Jalan Pelita No. 19 Sepingan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 10. Bukti PK-10 Notulensi Rapat Kegiatan forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 14 s.d. 16 November 2019 di Four Points by Sheraton Balikpapan Jalan Pelita No. 19 Sepingan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 11. Bukti PK-11 Daftar Hadir Rapat Kegiatan forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 22 s.d. 24 Januari 2020 di Ruang Rapat Hotel Crowne Plaza Bandung Jalan Lembong No. 19 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40111. 12. Bukti PK-12 Notulensi Rapat Kegiatan forum Group Discussion Evaluasi 10 Tahun Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 22 s.d. 24 Januari 2020 di Ruang Rapat Hotel Crowne Plaza Bandung Jalan Lembong No. 19 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Jawa Barat 40111. 13. Bukti PK-13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVI/2018. 14. Bukti PK-14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018. 15. Bukti PK-15 Tangkapan layar Call Center 136 16. Bukti PK-16 Tangkapan layar halaman Layanan Whatsapp Halo Hotline Minerba 17. Bukti PK-17 Tangkapan layar halaman Whistleblowing System Kementerian ESDM 18. Bukti PK-18 Tangkapan layar halaman PPID Kementerian ESDM 260 19. Bukti PK-19 Tangkapan layar halaman Layanan Lapor! 20. Bukti PK-20 Nota Dinas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 361/KM.05.01/SDB.H/2021 perihal Rekapitulasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Aplikasi LAPOR dan Call Center ESDM 136 21. Bukti PK-21 Video Sosialisasi Minerba: Perizinan Online, RKAB, Permohonan WIUP, dan Rancangan Keputusan Dirjen 22. Bukti PK-22 Cuplikan Pemaparan Ridwan Djamaluddin selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Video Sosialisasi Minerba: Perizinan Online, RKAB, Permohonan WIUP, dan Rancangan Keputusan Dirjen 23. Bukti PK-23 Transkip dari Cuplikan Pemaparan Ridwan Djamaluddin selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Video Sosialisasi Minerba: Perizinan Online, RKAB, Permohonan WIUP, dan Rancangan Keputusan Dirjen 24. Bukti PK-24 Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden 25. Bukti PK-25 Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden 26. Bukti PK-26 Surat Kumham No: PHN.PP.03.03-33 tanggal 25 Juni 2021 27. Bukti PK-27 Surat Menteri ESDM Nomor: T-322/HK/01/MEM.B/2021 tanggal 6 Juli 2021 28. Bukti PK-28 Surat Walikota Prabumulih Nomor 540/120/DPELH.II/2014 kepada KPK RI perihal Laporan Tindak Lanjut Komitmen Pengelolaan Pertambangan 29. Bukti PK-29 Peraturan Daerah kota Prabumulih tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Prabumulih Tahun 2014-2034 30. Bukti PK-30 Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor 05/Und-200.12.PK.03.01/IX/2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Isu Sektoral dalam Penyusunan Rencana Detal Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Prioritas Pengembangan Ekonomi di Kota Palopo tanggal 3 September 2020 261 31. Bukti PK-31 Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor 99/Und-200.10.TR.05.01/VI/2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Finalisasi Rancangan Rencana Tata Ruang Kawasan Batan, Bintan,dan Karimun (RTR Kawasan BBK) tanggal 30 Juni 2020 32. Bukti PK-32 Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor 27/UND-200.PB.05/I/2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan Tahun 2020-2040, dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun 2020-2040, tanggal 20 Januari 2020 33. Bukti PK-33 Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor 131/Und-200.10.TR.04.02/VI/2021 perihal Konfirmasi Teknis Hasil Pengisian Matriks Dinamika Pembangunan dan Formulir Isu Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN tanggal 10 Juni 2021 34. Bukti PK-34 Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang Nomor 153/UND-200.PB.01/IV/2021 perihal Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Tahun 2021-2041 tanggal 19 April 2021 35. Bukti PK-35 Surat Walikota Sawahlunto Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor 220/353 262 DPMPTSPNaker-SWL/2021 perihal Rekomendasi tanggal 17 September 2021. 36. Bukti PK-36 Surat Gubernur Kalimantan Timur Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor 541.23/4350/B.ISD-I perihal Rekomendasi WIUPK di Blok Penciutan PT Kideco Jaya Agung tanggal 28 Juli 2020 37. Bukti PK-37 Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor 2321/ES.09/Tambang perihal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wiayah Pertambangan Rakyat Penyampaian Usulan Lokasi dan Bukti Dukung Persyaratan WPR tanggal 10 September 2021. 38. Bukti PK-38 Surat Gubernur Sulawesi Tengah Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor 540/613/DIS-ESDM perihal Penyampaian Usulan Lokasi dan Bukti Dukung Persyaratan WPR tanggal 22 Juli 2021. 39. Bukti PK-39 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 64/PUU- XVIII/2020 40. Bukti PK-40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 10/PUU-XII/2014 41. Bukti PK-41 Surat PT Arutmin Indonesia Nomor 1036/AI/X/19 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Permohonan Perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Arutmin Indonesia Dalam Bentuk Izin Usaha Pertambang 42. Bukti PK-42 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 221 K/33/M/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian Perpanjangan Pertama PT Arutmin Indonesia 43. Bukti PK-43 Hasil Tangkapan Layar Berita “Pemerintah Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”, pada situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (https://www.esdm.go.id/IN/media-center/news-archives/ 263 pemerintah-cabuPK-2078-izin-usaha- pertambangan-mineral- dan-batubara), yang diakses pada 16 Februari 2022. 44. Bukti PK-44 Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: B-571/MB.05/DJB.B/2022 perihal Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan tanggal 7 Februari 2022. 45. Bukti PK-45 Peta Overlay Penutup Lahan (Citra Satelit) dengan Wilayah Pertambangan. 46. Bukti PK-46 Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 545/520/SDA/IX/2021 perihal Konfirmasi Kesesuaian Tata Ruang Usulan Penetapan WIUP Mineral Logam dan Batubara di Kabupaten Kotawaringin Timur, Katingan dan Gunung Mas tanggal 7 September 2021. 47. Bukti PK-47 Surat Gubernur Riau Nomor: 540/DESDM/2534 Perihal Rekomendasi WIUPK Blok Pejangki dan Sesirih Eks PT. Riau Baraharum tanggal 9 November 2020. 48. Bukti PK-48 Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor: 21/031/SDA-02/II/2019 perihal Rekomendasi Usulan WIUPK Batubara di Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 28 Februari 2019. 49. Bukti PK-49 Surat Gubernur Maluku Utara Nomor: 540/3265/G perihal Penyampaian Kelengkapan Usulan WIUP Mineral Logam tanggal 29 Desember 2021. 50. Bukti PK-50 Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 540/714/MB/DESDM- 2021 perihal Konfirmasi Kesesuaian Tata Ruang Usulan Penetapan WIUP Batubara di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung tanggal 8 September 2021. 51. Bukti PK-51 Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 515/30/DJB/2020 tanggal 24 April 2020. 52. Bukti PK-52 Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: T-663/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 27 Agustus 2021. 264 Selain itu Presiden mengajukan tiga ahli, yaitu Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ., Ferdinand T Andi Lolo, S.H., LL.M., Ph.D., dan Putu Gede Ariastita, S.T., M.T., serta dua saksi, yaitu Alwin Albar dan Dolok Robert, yang didengarkan keahlian dan/atau kesaksiannya pada persidangan tanggal 22 Maret 2022, 19 April 2022, dan 24 Mei 2022, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: Keterangan Ahli 1. Ahli Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. 1) Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Salah satu sumberdaya alam yang penting untuk menopang kebutuhan finansial negara adalah mineral dan batubara (minerba). Pengelolaan mineral dan batubara (minerba) sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan harus dikuasai oleh negara untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 2) Mineral dan batubara merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan, namun memiliki peran penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Mineral dan batubara merupakan penunjang pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai kontribusi penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah. Karena itu pemanfaatannya harus dilakukan secara cermat dan berhati hati untuk menjamin keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang. 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU No. 3 tahun 2020) menyebutkan dalam pasal 4 ayat (2) bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Penguasaan mineral dan batubara tersebut dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Penarikan kembali 265 kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat bertujuan untuk menjalankan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 4) Dalam pasal 35 UU No. 3 tahun 2020, disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah Pusat, yang terdiri IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan. Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (4) disebutkan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pendelegasian kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, antara lain dalam pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB). 5) Pendelegasian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 6) Dalam literatur hukum administrasi, terdapat dua cara untuk mendapatkan kewenangan, yaitu melalui atribusi dan delegasi. Terkadang, mandat ditempatkan sebagai cara terpisah untuk mendapatkan kewenangan (Hadjon, 2007). Secara hukum positif di Indonesia, sumber kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dapat diperolah melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh 266 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang. Atribusi adalah kewenangan untuk mengambil keputusan (besluit) yang bersumber langsung dari hukum konstitusional. Suwoto (1990) dalam Nirahua dan Seleky (2017) mengatakan bahwa atribusi menciptakan kekuatan baru, sehingga bukan merupakan suatu turunan kewenangan (Suwoto, 1990). 7) Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. J.B.J.M ten Berge dalam Hadjon (2007) mengemukakan bahwa dalam memberikan suatu delegasi ke badan dan/atau pejabat pemerintah lain, pemberi delegasi harus memberikan instruksi tentang penggunaan kewenangan tersebut (kebijakan regulasi/beleidsregelen). Selain itu, pihak penerima delegasi harus definitif, artinya pemberi delegasi tidak lagi menggunakan kewenangan yang sudah didelegasikannya kepada pihak lain 8) Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sementara itu, urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 9) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dalam UU No 23 Tahun 2014 didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Prinsip akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan 267 Pemerintahan. Sedangkan prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan. Sementara itu, prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 10) Isu pembagian urusan kewenangan yang selalu melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan merupakan salah satu isu yang kompleks karena selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Secara konseptual istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan urusan pemerintahan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan/atau kewajiban untuk menjalankan fungsi manajemen. Kewenangan dapat diartikan sebagai authority sebagaimana dikatakan Cheema dan Rondinelli (1983). Di samping itu, pakar lain menggunakan istilah power (Antlöv, 1998). Makna urusan pemerintahan apabila digali lebih dalam melekat pada istilah public functions, namun di berbagai hal istilah urusan pemerintahan sering digunakan secara bersamaan dengan istilah kewenangan (Situmorang, 2002). 11) Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan pada dasarnya merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UUD NRI, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar”, dimana di dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga Non 268 Kementerian di tingkat pemerintah pusat dan oleh Propinsi, Kabupaten/Kota di tingkat pemerintahan daerah. 12) Dalam hal pelaksanaan suatu urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI, sebagaimana berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.” Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. 13) Asas Otonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI, dilaksanakan melalui desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Undang Undang. Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pelaksanaan Desentralisasi diharapkan dapat berkontribusi pada elemen-elemen utama pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi, sosial dan politik, membantu mengembangkan kapasitas masyarakat, dan meningkatkan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah 14) Sebesar apa otonomi yang akan dimiliki oleh pemerintahan daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemerintahan, sepenuhnya tergantung pada kekuasaan pembentuk Undang-Undang sesuai pasal 20 ayat (1) UUD NRI dan Kekuasaan Pemerintahan sesuai pasal 4 ayat (1) dan pasal 20 ayat (2) UUD NRI yaitu selengkapnya berbunyi bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang” (ayat 1) dan bahwa “Setiap rancangan 269 undang undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” (ayat 2). 15) Hoessein dalam Muluk (2009b) mengemukakan bahwa ultra vires doctrine memperlihatkan pemerintah daerah yang dapat bertindak pada hal-hal dan pelayanan tertentu. fungsi dan urusan pemerintahan bagi pemerintahan daerah dirinci, sedangkan fungsi dan urusan lainnya menjadi milik pusat. Secara singkat karakteristik ultra vires doctrine adalah sebagai berikut, pertama, penyerahan wewenang dilakukan secara terperinci, kedua, Daerah Otonom hanya berwenang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat, dan ketiga, prinsip ini menekankan pada upaya mencegah terjadinya abuse of power di tingkat pemerintahan daerah (Hoessein, 2011). 16) Di sisi lain, prinsip general competence atau open end arrangement menekankan bahwa pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing sebagaimana disepakati oleh pengambil kebijakan di daerah tersebut. Nurcholis (2005) juga menambahkan bahwa open end arrangement atau general competence mengandung makna bahwa daerah otonom dapat menyelenggarakan semua urusan di luar yang urusan dimiliki pusat. Penyerahan wewenang melalui metode ini Daerah Otonom berwenang menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundangan dan/atau bertentangan dengan yuridiksi pemerintah yang lebih tinggi (Hoessein, 2011). 17) Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2010 dengan judul “Dampak Desentralisasi terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan” yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa penyerahan kewenangan untuk pemanfaatan sumber daya alam kepada daerah menimbulkan beberapa dampak negatif. Hasil penelitian menunjukkan setidaknya ada 3 pokok masalah yang menjadi temuan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam oleh daerah. 270 18) Pertama, terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP, atau sebelumnya disebut sebagai Kuasa Pertambangan) belum dipergunakan secara bertanggungjawab. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam menerbitkan Kuasa Pertambangan. Beberapa prosedur formal yang harus dilalui sebelum penerbitan IUP, seperti adanya kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak dilakukan secara baik dan benar. Pemerintah Daerah juga tidak melakukan kontrol yang baik terhadap perusahaan penerima IUP atas pengambilan jumlah bahan galian dan proses eksplorasi, eksploitasi, dan kegiatan pasca tambang. 19) Kedua, kerusakan lingkungan. Penggunaan wewenang menerbitkan IUP oleh Pemerintah Daerah menyebabkan ekploitasi sumberdaya alam yang tidak bertanggungjawab. Hal ini disebabkan oleh lemahnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat dalam penerbitan IUP. Kerusakan juga terjadi pada kegiatan pasca tambang, seperti reboisasi dan vegetasi tidak dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan bekas galian pada daerah bekas pertambangan serta hilangnya pepohonan dan kesuburan tanah untuk generasi yang akan datang. Pemerintah Daerah juga melakukan kontrol yang lemah terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan. 20) Ketiga, kurangnya Partisipasi dan Kontrol Masyarakat. Partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya alam masih lemah bahkan cenderung tidak ada. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1) Tidak adanya jaminan hukum yang memberikan dasar bagi masyarakat dalam berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, 2) Tidak adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dalam membuka setiap proses yang harus dilalui untuk mendapatkan IUP, 3) adanya indikasi transaksi ekonomi politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaku pertambangan, 4) Lemahnya jaringan swadaya masyarakat yang dapat melakukan kontrol. 21) Desentralisasi bidang pertambangan berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 271 tentang Mineral dan Batubara telah menyebabkan liberalisasi pertambangan di daerah, dimana pemberian IUP tidak terkontrol oleh negara. Kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di bidang pertambangan tidak dapat dilakukan pengawasan secara baik oleh Kementerian/Lembaga di tingkat Pemerintah Pusat. Selain itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga tidak secara efektif melakukan pengawasan atas penyelenggaraan wewenang bidang pertambangan oleh Kabupaten/Kota. 22) Kelemahan pelaksanaan model penyerahan kewenangan mineral dan batubara dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juga banyak diteliti dan diakui oleh sejumlah lembaga misalnya KPPOD yang menyatakan dalam dalam release websitenya (https://www.kppod.org/berita/view?id=267) bahwa: “Pertama, perubahan cara pembagian urusan Pusat dan Daerah yang sebelumnya berdasarkan klasifikasi penggolongan bahan galian ke model pembagian atas dasar luasan wilayah (level pemerintahan) belum terbukti menjamin terkelolanya jangkauan dampak (eksternalitas), tercapainya efisiensi, dan terjaminnya akuntabilitas pemda kepada masyarakatnya. Kedua, model tersebut bahkan membuat kabur otoritas Pusat atas jenis investasi asing (PMA) lantaran yang menjadi rujukan dalam soal penentuan level kewenangan ialah luasan wilayah operasi. Daerah merasa berhak berurusan dengan pihak asing, bergerak lintas negara dan mewakili Republik bernegosisasi dengan pihak ketiga (swasta asing). 23) Bahwa sesuai dengan prinsip negara kesatuan, keberadaan pemerintahan daerah merupakan ciptaan pemerintah pusat (the creature of central government). Kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah diperbesar, diperkecil dan bahkan ditarik Kembali oleh pemerintah pusat. Penarikan kewenangan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara sudah sesuai dengan prinsip pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dengan memperhatikan kemampuan untuk mengatur dan mengurus oleh pemerintahan daerah (capability to govern), kerusakan yang timbulkan akibat pelaksanaan kewenangan yang tidak baik (bad governance), tingkat efisiensi 272 keuangan negara dan perekonomian yang lebih besar, tujuan kesinambungan pembangunan (sustainable development goals), dan eksistensi keberadaan negara. 24) Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Hal ini dapat diintepretasikan bahwa terdapat pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan kewenangan di bidang mineral dan batubara, termasuk kewenangan perizinan di dalamnya. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan dengan beberapa pilihan. Pertama, diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Kedua, dengan melimpahkan kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Atau ketiga, dengan menugasi daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. 25) Ikhwal Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kewenangan Mineral Batubara tetap terbuka berdasarkan UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba. Hal ini karena UU No. 3 tahun 2020 membuka kemungkinan pendelegasian kewenangan penguasaan Minerba tersebut kepada pemerintah daerah propinsi seperti disebutkan dalam Pasal 35 ayat (4) yang berbunyi “Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Model pendelegaian kewenangan mineral batubara kepada Pemerintah Daerah Propinsi sebagai daerah otonom dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan azas otonomi, azas tugas pembantuan dan azas dekonsentrasi. 26) Makna pendelegasian dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara umum mencakup juga desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 tahun 2014 (sebagai lex specialist). Sebagaimana definisi dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 273 dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”. Sedangkan atasan Pejabat adalah “Atasan atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi”. Kata strata pemerintahan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, yang merupakan “pencipta” (creator) pemerintahan daerah, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintahan daerah propinsi. 27) Dengan demikian disimpulkan: (1) bahwa pemilik kewenangan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara secara konstitusional adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. (2) bahwa pemerintah bersama sama DPR dapat memberikan pendesentralisasian kewenangan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah dengan UU, sekaligus dapat menarik Kembali kewenangan tersebut dengan UU. (3) memperhatikan berbagai praktek pelaksanaan kewenangan di bidang mineral dan batubara oleh pemerintahan daerah yang menimbulkan dampak negatif selama ini, maka penarikan kembali kewenangan mineral dan batubara oleh UU kepada pemerintah pusat sesuai dengan prinsip dasar pendelegasian kewenangan dan penarikannya kembali. (4) bahwa ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kewenangan mineral dan batubara tidaklah tertutup, karena UU No. 3 Tahun 2020 tetap memberikan pendelegasian wewenangan kepada pemerintahan daerah Propinsi. Atas pertanyaan para pihak, Ahli memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut. ▪ Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan daerah adalah pemencaran kekuasaan eksekutif di daerah. Tidak ada negara di dalam negara. ▪ Kekuasaan pemerintahan yang diperoleh oleh provinsi dan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden sesuai dengan mandat konstitusi. 274 ▪ Sehingga apa yang menjadi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota dan juga provinsi adalah merupakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan atau diatribusikan oleh undang‑undang yang mengatur, baik UU Pemerintahan Daerah atau undang‑undang yang secara sektoral mengatur mengenai kewenangan urusan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah. ▪ Pemerintah pusat, bersama dengan DPR yang memiliki kekuasaan membentuk undang‑undang, bisa menarik kembali apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan situasi sosial, politik, dan juga situasi ekonomi di dalam masa tertentu. ▪ Sejarah perkembangan pemerintahan daerah Indonesia mengalami pasang-surut, kadang‑kadang sangat desentralistik, kadang‑kadang sangat sentralistik. Bahkan pada masa Orde Baru pemerintahan sangat sentralistik. ▪ Pasal 4 ayat (2) konkordan dengan Pasal 18A ayat (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan juga ayat (2) bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota itu memiliki otonomi atau melaksanakan pemerintahan dan asas otonomi dan juga asas tugas pembantuan sesuai dengan urusan‑urusan yang oleh undang‑undang didesentralisasikan kepada provinsi dan juga kabupaten/kota. ▪ Berkaitan dengan partisipasi, kadang-kadang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada dua paradigma, yaitu model efisiensi struktural dan model demokrasi lokal. Model mana yang akan diterapkan dan diperkuat oleh suatu pemerintahan bergantung pada kondisi. ▪ Indonesia pernah mengalami local democracy model yang sangat kuat pada masa reformasi, di mana kebutuhan masyarakat sangat besar tetapi tidak diikuti dengan kompetensi masyarakat untuk berpartisipasi. ▪ Sentralisasi ini sebenarnya opportunity yang diberikan kepada pemerintah daerah. Kebermanfaatannya sangat bergantung berbagai faktor, seperti kapabilitas pemerintahan, kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, dan seterusnya. ▪ Kalau mengaitkan partisipasi masyarakat dengan pemerintahan, tentu sangat bergantung apakah masyarakat memiliki kompetensi untuk berpartisipasi. 275 ▪ Dalam konteks Indonesia banyak sekali pemerintahan daerah yang masyarakatnya tidak memiliki kompetensi untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, apalagi dalam proses pembuatan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan seperti Izin Usaha Pertambangan. ▪ Banyak ruang yang sangat tertutup dalam proses pembuatan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan, terutama dalam bidang pertambangan. Bahkan ditemukan 16 modus pelanggaran pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh pemerintahan daerah berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan dan di Provinsi Riau. ▪ Setelah kewenangan ditarik oleh pemerintah pusat, sebenarnya Pasal 35 memberikan pendelegasian kepada pemerintah provinsi. Ini adalah bentuk otonomi yang diberikan pusat kepada pemerintah daerah provinsi. ▪ Dengan memberikan pendelegasian wewenang perizinan pada pemerintah daerah provinsi, terbuka kemungkinan bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih dekat dalam proses pembuatan kebijakan dan juga keputusan pemberian perizinan. ▪ Kata pendelegasian sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU 3/2020 ini termasuk dalam pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan, yaitu untuk strata pemerintahan yang lebih tinggi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini provinsi. ▪ Setelah desentralisasi dilakukan, pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah pusat bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kewenangan yang sudah didesentralisasikan? ▪ Big bang decentralization ini mendesentralisasikan hampir sebagian urusan kepada kabupaten/kota, termasuk urusan mineral dan batubara. Sehingga harus diakui bahwa ada kelemahan-kelemahan dari pemerintah pusat untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas), baik binwas umum maupun binwas khusus. ▪ Desentralisasi yang tidak disertai kemampuan untuk melakukan pengawasan menyebabkan banyak kehilangan-kehilangan opportunity dari desentralisasi. Itu sebabnya, mungkin, Pemerintah Pusat berpikir bahwa kewenangan yang sudah didesentralisasikan kepada kabupaten/kota itu tidak bisa optimal dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota karena 276 capability to govern dan juga terjadi praktik-praktik bad governance di dalam pemberian IUP mineral dan batubara. ▪ Partisipasi masyarakat yang terjadi saat ini memang tidak meaningful participation. Artinya, memang kompetensi masyarakat untuk bisa berpartisipasi sangat terbatas. ▪ Hal ini berkaitan dengan kompetensi masyarakat tidak kuat, dan ruang aksesnya juga tertutup. Kalau sudah berkaitan dengan izin usaha pertambangan, banyak yang tertutup karena melibatkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang luar biasa. ▪ Sudah kira-kira 10 tahun sejak tahun 2009 sampai 2020/2021 tidak terbentuk meaningful participation di dalam pemberian izin usaha pertambangan oleh masyarakat. Artinya, masyarakat cenderung tidak terlibat dalam pemberian izin usaha pertambangan. ▪ Secara prinsip negara kesatuan, daerah adalah bentukan pemerintah pusat bersama‑sama dengan dewan. Sehingga apakah akan ditarik kewenangannya, akan digabungkan provinsi, kabupaten/kota, atau dimekarkan, itu sebenarnya kekuasaan pemerintah bersama‑sama dengan dewan untuk mengaturnya dalam undang‑undang. ▪ Penarikan suatu kewenangan atau juga pemberian suatu kewenangan didasarkan pada ability to govern atau kemampuan untuk melaksanakan kewenangan itu. Pemerintah harus bisa membuktikan bahwa pemberian kewenangan mineral dan batu bara berdasarkan UU 4/2019 memang telah menimbulkan praktik‑praktik bad governance. 2. Ahli Ferdinand T Andi Lolo, S.H., LL.M., Ph.D. A. Pendahuluan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan dan menjamin hak konstitusional warganya untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut perlu perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain: adanya kepastian dan persamaan dimuka hukum; terbebas dari rasa takut dan penindasan; serta diberikan kesempatan berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 277 Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang memuat ancaman pidana bagi orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan menimbulkan polemik pada sebagian warga masyarakat. Pihak yang berkeberatan berpandangan bahwa pasal tersebut melanggar beberapa hak konstitusional mereka. Untuk itu mereka memandang perlu untuk mengajukan pengujian dan permohonan perbaikan pada frasa tertentu kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam tulisan ini fokus pembahasan terkait Pasal 162 terletak pada dua poin yaitu pertama apakah apakah perlu diadakan pemaknaan baru terutama pada unsur “setiap orang” dan “kerugian”; dan kedua apakah ada hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh pasal ini. Pasal yang dimintakan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi bermula dari Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pasal ini kemudian diubah oleh Pasal I angka 115 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Perubahannya berupa penambahan dua kategori pemegang hak usaha pertambangan. Kemudian, terdapat perubahan lagi (perubahan kedua) dalam Pasal 39 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahannya berupa penambahan syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang hak usaha pertambangan. Ketentuan pidana dalam pasal ini tidak mengalami perubahan atau penambahan. Frasa terkait ancaman pidana yang dipakai dalam Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap digunakan dalam dua undang- undang berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang menjadi rujukan dalam tulisan ini adalah frasa yang termaktub dalam Pasal 39 angka 2 Undang- undang Nomor 11 tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai Pasal 162 dalam tulisan ini) yang mengatur: Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: [Pasal 162] Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (21 dipidana dengan pidana 278 kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). B. Unsur “Setiap Orang” Unsur “setiap orang” sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dipersempit. Siapa saja yang memenuhi syarat sebagai pelaku pidana maka pasal yang dilanggarnya berlaku kepadanya. Siapa yang disebut sebagai pelaku tindak pidana tidak diklasifikan atau dibatasi didalam doktrin. Hal itu terlihat jelas dalam terminologi yang dipakai untuk merujuk kepada pelaku yaitu: manusia, seseorang, dan pelaku Para ahli tidak membatasi siapa yang menjadi Pelaku Tindak Pidana, namun membatasi perbuatan mana yang merupakan tindak pidana (strafbaarfeit). Titik berat doktrin adalah kepada apa yang pelaku perbuat bukan kepada siapa yang menjadi pelaku. Hal tersebut dapat kita lihat dari definisi para ahli tentang pelaku (siapa) dan perbuatannya (apa): ▪ Moelyatno: kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan (Pawennei dan Tomalili, 2015:6). ▪ Wirjono Prodjodikoro: Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana (Tresna, 1979:27). ▪ Lamintang: perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (P.A.F Lamintang, 2014:179). Doktrin, yang tidak membatasi atau mengklasifikasi pelaku tindak pidana, diadopsi oleh peraturan hukum seperti undang-undang dengan menggunakan kata seperti “setiap orang” “barang siapa”. Yang dibatasi oleh doktrin adalah perbuatan seperti apa yang dapat digolongkan atau disyaratkan sebagai sebagai tindak pidana. Pembatasan ini pun diadopsi oleh peraturan hukum seperti perundang-undangan. Hal itu tergambar dalam bentuk unsur-unsur atau elemen suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang harus dipenuhi (sebagai syarat) agar seorang pelaku dapat dipidana. Secara umum, mengacu pada doktrin para ahli di atas, batas atau syarat tersebut adalah: 1) Ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar (melawan hukum) 2) Ada hak pihak lain yang dilanggar (melawan hak) 279 3) Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana. 4) Pelaku mampu bertanggung jawab. 5) Tidak memiliki unsur pemaaf atau pembenar. Dengan demikian “unsur setiap orang” di dalam Pasal 162 harus dimaknai sesuai dengan pemaknaan doktrinal yang telah menjadi pedoman ajeg dalam pasal-pasal yang mengandung ancaman pidana dalam hukum positif di Indonesia. C. Unsur “Kerugian” Pasal 162 menekankan pada perlindungan kepada pelaku usaha pertambangan, para pegawainya, dan pihak ketiga yang terkait yang menjalankan kegiatan yang sah dari Tindakan menghambat pekerjaan atau usaha mereka. Oleh karena itu sudah tepat jika pasal ini dikonstruksikan sebagai delik formil. Yang perlu dibuktikan dalam delik formil adalah telah terjadi perbuatan yang dilarang dan tidak memerlukan pembuktian adanya akibat dari perbuatan tersebut. Apakah korban mengalami kerugian finansial atau rusaknya harta benda atau alat kerja atau terhambatnya produksi, atau akibat lainnya berupa kerugian materiil atau moril tidak perlu dibuktikan sebagaimana dalam delik materiil (yang tidak menjelaskan bagaimana suatu perbuatan harus dilakukan namun menitik beratkan pada akibat dari suatu tindak pidana). D. Pemenuhan Kebutuhan Dasar [lihat Pasal 28C (1) UUD 1945] Hak konstitusional adalah hak yang berlaku pada semua warga negara, tidak hanya pada sekelompok warga negara. Warga negara yang berusaha dan bekerja di bidang pertambangan adalah juga warga negara. Ratusan Ribu orang yang menggantungkan hidupnya dan hidup keluarganya di bidang pertambangan akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan dan papan jika kegiatan usaha ditempat mereka terganggu atau terhenti dan dapat berakibat kepada pengurangan atau terhentinya upah mereka. Misalnya jika para karyawan dirumahkan atau diputuskan hubungan kerjanya karena kondisi keuangan perusahaan yang sulit. Jika tidak ada perlindungan hukum kepada mereka yang mencari nafkah dan berusaha dengan benar (mematuhi segala hukum dan peraturan, norma dan kaidah masyarakat) maka hak konstusional mereka 280 berpotensi untuk dilanggar. Adanya peraturan pada Pasal 162 dimaksudkan untuk menjamin hak konstitusional warga negara yang bergantung pada bidang pertambangan dengan tetap menghormati hak konstitusional warga negara lain yang merasa haknya dilanggar oleh adanya kegiatan usaha pertambangan. E. Kepastian Hukum dan Persamaan Hukum [lihat Pasal 28D (1) UUD 1945] Pembatasan atau penyempitan makna “setiap orang” pada Pasal 162 dengan hanya mengklasifikasikannya kepada satu kelas pelaku yaitu setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara justru akan memberikan ketidakpastian hukum pada warga negara yang merupakan pelaku usaha tambang, para pekerja di sektor pertambangan, dan pihak ketiga yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan pihak pihak di sektor pertambangan. Merujuk kepada penjelasan doktrinal dari para ahli hukum yang telah ajeg dan digunakan selama puluhan tahun di Lembaga-lembaga Pendidikan hukum, Lembaga penyidikan, Lembaga penuntut umum, Lembaga bantuan hukum dan Lembaga peradilan yang pada intinya memberikan pembatasan ruang lingkup atau syarat kepada situasi yang menjadikan seorang memenuhi kriteria pelaku tindak pidana [Apa yang dilakukan] dan bukan kepada subyek yang melakukan tindak pidana [Siapa yang melakukan] kita dapat melihat dengan jelas bahwa subyek tindak pidana tidak dapat dibatasi atau dipersempit dalam bentuk klasifikasi pelaku karena acuan pembatasannya adalah pada perbuatan bukan pada pelaku. Jika pelaku kejahatan terhadap pihak pengusaha tambang, para pekerjanya dan atau pihak ketiga yang berkaitan denga kelancaran pengusahaan pertambangan tidak masuk kedalam kelas “setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara” maka pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam kelas ini dapat bebas dari kejahatannya dengan berlindung dibalik prinsip hukum pidana nullum crimen sine lege (tiada kejahatan tanpa hukum) dan nulla poena sine lege (seorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum) 281 Dampaknya akan besar kepada penegakan hukum, karena walaupun secara de facto dan de jure para pelaku kejahatan non pemilik tanah yang telah menerima kompensasi dapat dibuktikan melakukan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai merintangi atau mengganggu, namun hukum melalui penyidik, penuntut umum dan pengadilan tidak dapat menjangkaunya karena salah satu unsur pidana yang dipersyaratkan secara mutlak dalam pasal tersebut yaitu “setiap orang” tidak terpenuhi. Setiap orang yang tidak masuk dalam kelas pemilik tanah yang telah menerima kompensasi, tidak memenuhi kriteria unsur “setiap orang” jika Pasal 162 terkait unsur setiap orang dimaknai secara sempit. Warga negara yang merupakan pengusaha, pekerja, kontraktor dan pihak terkait dengan pertambangan akan dilanggar hak sipilnya jika pelaku pelanggaran pada Pasal 162 tidak dapat diproses hukum karena tidak termasuk subyek hukum yang dimaksud yang dimaknai secara sempit (yaitu mereka yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara). Jika hal ini terjadi, maka akan menjadi preseden buruk karena praktik diskriminasi hukum diberikan dukungan konstitusional. F. Rasa Aman dari Ancaman Ketakutan [lihat Pasal 28G (1) UUD 1945] Masyarakat yang memiliki hak yang sah dalam mengelola dan menguasai tanah tidak memiliki alasan untuk takut atau merasa tidak aman Ketika melakukan segala Tindakan yang berhubungan dengan tanah tersebut. Karena Pasal 162 tidak menyasar anggota masyarakat atau pihak manapun yang taat hukum. Pasal ini memberikan rasa aman, ketenangan dan kenyamanan atas mereka, yaitu warga negara, yang secara hukum berhak menguasai dan mengelola tanah, misalnya para pengusaha tambang, pekerja, kontraktor dan pihak ketiga yang terkait yang telah melaksanakan secara penuh segala persyaratan yang diminta oleh undang-undang dan peraturan, dengan cara memberikan alat pencegah berupa ancaman hukuman kepada pihak manapun yang merusak keamanan dan ketenangan pihak yang mengelola tambang secara sah. Hak sipil pihak yang dirugikan tetap terjamin selama landasan hukumnya kuat dan bukti-bukti yang dimiliki sah. Mereka dapat 282 berkontestasi menggunakan jalur perdata, pidana maupun tata usaha negara. Jika diproses secara sewenang-wenang oleh penyidik dan atau Jaksa Penuntut Umum maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pra peradilan atas tindakan penyidik maupun tindakan penuntut umum, dan dapat juga menggunakan jalur pengawasan seperti pengawasan internal dan pengawasan eksternal yang menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat. Hukum dan penegak hukum menjamin rasa aman para pihak yang berkontestasi. Fungsi Pasal 162 adalah ultimum remedium (senjata pamungkas) jika cara-cara lain seperti musyawarah, dialog, peringatan dan lain-lain tidak lagi mempan, bukan premium remedium (senjata utama) yang langsung digunakan Ketika terjadi friksi di lapangan. Kekawatiran akan terbukanya peluang bagi penyidik dan penuntut umum untuk berbuat sewenang-wenang hanya berdasarkan suatu laporan, tidak memiliki dasar yang kuat. Laporan sendiri tidak serta merta memicu dimulainya suatu penyidikan dan dilanjutkan dengan penuntutan. Semua prosedur hukum acara pidana selalu berdasarkan bukti yang sah (minimal dua alat bukti). Dalam menjalankan hukum acara penyidik dan penuntut umum berpedoman pada aturan yang ketat pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan aturan lain yang bersifat lex specialis. Selain itu Standard Operating Procedure (SOP) memberikan petunjuk yang jelas kepada para penyidik dan penuntut umum sehingga memimimalisir terjadinya penindakan hukum hanya atas selera atau parameter yang tidak jelas. Rekayasa akan sangat sulit dilakukan karena adanya pengawasan internal dan eksternal (Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan Repbulik Indonesia), ditambah lagi di era keterbukaan di mana perkembangan teknologi mendukung transparansi penegakan hukum. G. Kesimpulan Berdasarkan analisis di atas, kami menyimpulkan bahwa unsur “setiap orang” tidak memerlukan pemaknaan baru selain dari pemaknaan doktrinal yang telah diadopsi oleh peraturan peraturan pidana pada umumnya dan Pasal 162 khususnya. Karena pasal mengatur tentang tindak pidana yang merupakan delik formil maka tidak perlu lagi dikonstruksikan sebagai delik materiil yang menekankan pada akibat. Unsur “kerugian” adalah delik formil 283 yang pemenuhannya dengan membuktikan telah terjadinya perbuatan yang dilarang. Pasal 162 tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Pengusaha, pegawai dan pihak ketiga yang terkait diberikan perlindungan dan hak yang sama didepan hukum dalam kegiata mereka berusaha dan mencari nafkah. Warga negara yang taat hukum tidak perlu takut karena penegakan Pasal 162 tidak dilakukan sewenang-wenang atau diskriminatif oleh penegak hukum. Banyaknya pembatasan, aturan dan pengawasan memperkecil kemungkinan tersebut. Ditambah lagi diera keterbukaan dengan teknologi yang makin berkembang membuat transparansi disegala lini termasuk penegakan hukum telah menjadi keniscayaan. Warga negara yang berkeberatan dengan usaha pertambangan tetap dapat menyalurkan aspirasinya melalui jalur hukum seperti gugatan ke pengadilan atau laporan kepada penegak hukum tanpa mengganggu atau menghambat kegiatan dan kehidupan warga negara lain. Atas pertanyaan para pihak dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan lisan sebagai berikut. ▪ Dampak negatif jika subjek hukum pidana dipersempit adalah hilangnya kepastian hukum, karena jika dipersempit berarti hukum pidana di dalam Pasal 162 telah mengklasifikasikan siapa pelaku. Seharusnya doktrin tidak mengklasifikasikan siapa pelakunya, tetapi memberikan persyaratan- persyaratan mengenai perbuatan. ▪ Kalau diklasifikasikan pelakunya, dalam konteks sempit, sebagai setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan, maka orang-orang yang tidak masuk klasifikasi tersebut tidak dapat dijangkau oleh hukum. ▪ Dampak negatif kedua adalah terjadinya diskriminasi penegakan hukum. Hal demikian karena penegak hukum tidak dapat menjangkau orang-orang yang tidak masuk dalam klasifikasi tersebut. ▪ Dalam hukum pidana ada tiga pihak yang dilindungi dalam arti tidak diancam oleh hukuman pidana, yaitu: a) mereka yang memiliki niat baik dan melakukan hal yang baik. b) mereka yang memiliki niat baik, tetapi melakukan hal melawan hukum. 284 c) mereka yang memiliki niat baik, melakukan hal yang melawan hukum, tapi ada dasar pemaafnya. ▪ Orang yang menegakkan haknya tidak dapat diancam dengan Pasal 162. Tetapi argumen menegakkan hak demikian perlu pembuktian. ▪ Hukum pidana itu tidak pernah dimaksudkan untuk menakut‑nakuti. ▪ Fungsi hukum pidana salah satunya adalah mencegah, dalam arti memberikan peringatan dini bahwa kalau seseorang merintangi atau mengganggu pekerjaan yang dijalankan secara sah atau pekerjaan yang dilindungi oleh hukum, maka ada akibat hukumnya. ▪ Unsur kesalahan dirumuskan berdasarkan elemen‑elemen yang ada di dalam Pasal 1 peraturan pidana dimaksud. ▪ Setiap elemen yang dirumuskan harus ada pengait atau perekat yang namanya niat (mens rea). ▪ Untuk memenuhi Pasal 162 setiap unsurnya harus terpenuhi dan niatnya harus dibuktikan. Mens rea-nya adalah merintangi atau mengganggu ada di situ, sedangkan actus reus-nya adalah pelaksanaan dari niatnya itu ada di situ. ▪ Misalnya, seseorang mengemudikan truk kemudian truk mogok dan menghalangi jalan masuk ke area pertambangan. Dalam hal ini sopir truk tidak punya mens rea atau niat jahat untuk menghalangi. ▪ Truk yang mogok karena kerusakan mesin, karena tidak ada pelaksanaan dari niat jahat, maka tidak ada actus reus-nya, sehingga tidak ada kesalahan. ▪ Orang-orang seperti ini walaupun unsur-unsurnya memenuhi merintangi/mengganggu, tetapi tidak ada kaitannya dengan mens rea dan actus reus, sehingga dia tidak bisa dipidana. 3. Ahli Putu Gede Ariastita, S.T., M.T. A. Konsep Rencana Tata Ruang Dalam pengelolaan ruang publik, pemerintah diberikan kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengendalian, yang dikenal dengan istilah police power. Dalam hal ini police power merupakan kewenangan menerapkan peraturan hukum untuk meningkatkan kesehatan umum, keselamatan, moral, dan kesejahteraan. Kewenangan ini juga meliputi kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian 285 pembangunan di atas lahan maupun kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya. Pemerintah menggunakan zoning (Rencana Tata Ruang) dan perangkat perijinanan sebagai salah satu alat untuk menerapkan police power. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah instrumen yang mengatur alokasi sumber daya dalam suatu ruang, baik darat, laut, dan udara. Sehubungan dengan penataan ruang di Indonesia menganut regulatory system, maka pengaturan ruang dalam RTR dituangkan dalam wujud zona-zona peruntukkan. Zona-zona ini menggambarkan arahan alokasi sumber daya di masa depan, seperti misalnya zona permukiman, hutan lindung, pertambangan, dan lain sebagainya menurut regulasi yang berlaku. Dirangkum dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta sumber-sumber lainnya, RTR berfungsi sebagai: ▪ Kebijakan formal perencanaan ruang daerah maupun pusat; ▪ Memberikan kekuatan hukum pemanfaatan ruang; ▪ Alat sinergitas sektor dan aktivitas pembangunan; ▪ Acuan pemberian ijin pemanfaatan ruang; ▪ Alat rujukan penyelesaian konflik pengelolaan ruang; ▪ Legitimasi dan kepastian hukum peruntukkan ruang. B. Prinsip Penyusunan Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang (RTR) adalah fondasi dalam mewujudkan tata ruang yang disepakati di masa depan. Dalam hal ini, RTR menjadi acuan dalam perumusan program-program implementasi tata ruang, pembiayaan, dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, untuk membentuk ruang ideal yang dicita-citakan. Dengan demikian, RTR perlu mengakomodasi dan mengoptimalisasi kepentingan antar sektor, aktor, serta pihak lain dalam proses pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam proses penyusunan RTR perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: ▪ Kepentingan antar lembaga/sektor; ▪ Kepentingan antar kewenangan; ▪ Keterpaduan antar ekosistem; ▪ Pengakuan terhadap hak masyarakat; ▪ Desentralisasi pengelolaan ruang; 286 ▪ Konsistensi sistem perencanaan; ▪ Penegakan hukum. Agar prinsip-prinsip tersebut dapat terakomodasi, maka di dalam proses penyusunannya, perlu memperhatikan database informasi yang valid dan update, proses komunikasi perencanaan, serta pengambilan keputusan secara kolektif yang berbasiskan kesepakatan antar pelaku kepentingan. Proses ini tercermin di dalam ilustrasi piramida sebegai berikut (Diposaptono, 2016). Gambar 1 Prinsip Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Diposaptono, 2016) Penyusunan zonasi dalam RTR harus memenuhi data dasar yang sesuai dengan ketentuan. Data dasar ini menjadi acuan dalam melakukan analisa teknis penyusunan zonasi. Secara prinsip analisa teknis meliputi kebutuhan terhadap ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sinkronisasi kebijakan, dan kesesuaian ruang. Hasil analisa teknis akan digunakan dalam proses komunikasi publik. Proses ini untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, kebijakan, program-program, maupun Aktivitas yang telah memiliki legitimasi untuk diakomodasi dan dioptimalisasi dalam zonasi RTR. Hasil dari proses komunikasi ini adalah keputusan atau konsensus. Jadi, rencana zonasi dalam RTR pada dasarnya adalah sebuah konsensus yang lahir dari proses teknis dan komunikasi publik. Dasar penerapan zonasi dalam RTR adalah kewenangan police power (Kewenangan pemerintah membuat peraturan untuk melindungi kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesejahteraan umum); mengintervensi kehidupan private masyarakat bagi perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesejahteraan; Hak membangun masyarakat dibatasi 287 dengan ketentuan-ketentuan yang rasional, yang tidak mengandung niat buruk, diskriminasi, tidak beralasan atau tidak pasti. Prinsip dasar zonasi adalah sebagai berikut: 1. Wilayah perencanaan dibagi menjadi beberapa kawasan/zona dengan luas yang tidak perlu sama. 2. Setiap zona diatur penggunaannya, intensitas/kepadatannya, dan massa bangunannya. 3. Zona-zona tersebut adalah kesepakatan dalam mengelola sumber daya di masa depan. Berikut adalah ilustrasi, kondisi saat ini yang kemudian direncanakan masa depannya melalui RTR. Gambar 2 Ilustrasi Kondisi Saat ini dan Rencana Tata Ruang C. Konteks Perizinan dalam Tata Ruang Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu berdasarkan persyaratan dan prosedur, sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Pada dasarnya prinsip penerapan perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut: 288 1. Kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin. 2. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal. Pelaksanaan hal tersebut di atas didasarkan atas pertimbangan dan tujuan sebagai berikut: 1. Melindungi kepentingan umum (public interest). 2. Menghindari eksternalitas negatif, dan; 3. Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas minimum yang ditetapkan. Terdapat berbagai jenis perizinan, khususnya yang berkaitan dengan keruangan adalah sebagai berikut: 1. Izin Lokasi, merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah memperoleh izin prinsip. Izin lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah. Acuan yang sering digunakan dalam penerbitan izin lokasi adalah; ▪ Kesesuaian lokasi bagi pembukaan/pengembangan aktivitas dilihat dari: - Rencana tata ruang wilayah (terutama eksternal). - Keadaan pemanfaatan ruang yang ada saat ini (yang terlihat saat ini); dikenal sebagai pertimbangan aspek tata guna tanah. - Status tanah dari lokasi tersebut. ▪ Bagi lokasi di kawasan tertentu, suatu kajian khusus mengenai dampak lingkungan pengembangan aktivitas budidaya dominan terhadap kualitas ruang yang ada hendaknya menjadi pertimbangan dini. 2. Izin Perencanaan, izin ini merupakan izin pemanfaatan ruang yang sebenarnya karena izin lokasi menyatakan kesesuaian lokasi bagi pengembangan aktivitas budidaya dominan. Izin perencanaan 289 menyatakan persetujuan terhadap aktivitas budidaya rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan. Pengenalan aktivitas budidaya rinci dilakukan melalui penelaahan Rencana Tata Ruang (RTR) rinci kawasan internal. Kelengkapan sarana dan prasarana yang akan mendukung aktivitas budidaya rinci dan ketepatan pola alokasi pemanfaatan ruangnya dalam internal kawasan atau sub kawasan menjadi perhatian utama. Setiap Sektor pembangunan memiliki jenis-jenis ijin sesuai dengan ketentuan masing-masing. Dalam hal sektor pertambangan, terminologi berikut ini adalah yang bersesuaian dengan konteks perijinan. ▪ Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional ▪ Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan ▪ Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. ▪ Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ▪ Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat ▪ Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional ▪ Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ▪ Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WIUPK, yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK 290 Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah WIUP, WPR, dan WIUPK. Ketiga wilayah tersebut mengakomodasi aktivitas-aktivitas yang telah mendapatkan ijin pertambangan. Bila ijin telah didapatkan, maka persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan telah dipenuhi oleh pihak pelaksana. Untuk itu, Aktivitas mereka perlu didukung dengan kepastian hukum, yang dapat diakomodasi dalam zonasi RTR. Sementara itu, WP dan WUPK tidak perlu diakomodasi dalam zonasi RTR, karena di dalamnya masih merupakan potensi, dan belum tentu dapat diupayakan dan belum ada jaminan pengupayaannya telah memenuhi persyaratan. Izin adalah bentuk legitimasi dalam melakukan aktivitas dalam suatu kawasan. Aktivitas yang sudah terwadahi dalam WIUP, WPR, dan WIUPK karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka harus dihormati sampai jangka waktu izinnya habis. Untuk menjamin hal tersebut, maka perlu diwujudkan dalam zonasi RTR. D. Tanggapan Terhadap Materi Permohonan Pemohon Berdasarkan referensi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berikut adalah tanggapan terhadap materi permohonan pemohon. Tabel 1 Tanggapan Terhadap Uraian Pemohon Pasal Yang Digugat Uraian Permohonan Tanggapan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba tentang jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Bahwa pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya seperti dalam wilayah pertambangan tidak bersifat statis dan perlu untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategisnya • Zonasi dalam Rencana Tata Ruang menggambarkan peruntukkan ruang di masa depan yang harus memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang akan memanfaatkan ruang. • Zonasi ini disusun berdasarkan pertimbangan teknis dengan parameter- parameter yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan RTR, dimana parameter tersebut merepresentasikan kebutuhan, daya dukung, dan kesesuaian ruang. Disamping itu, zonasi juga didasarkan atas kesepakatan para pemangku kepentingan melalui proses 291 komunikasi publik yang dilakukan • Dengan demikian, zonasi peruntukkan dalam RTR sudah mencerminkan aspirasi pemangku kepentingan, dan sinergi antar sektor dan kebijakan • Zonasi dalam RTR akan memberikan kepastian dan kekuatan hukum dalam pengelolaan sumber daya. Bahwa karena itu dibutuhkan adanya peninjauan kembali rencana tata ruang untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan serta pemanfaatan ruang yaitu setidak-tidaknya lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam Pasal 16 jo Pasal 17 UU Penataan Ruang • Rencana Tata Ruang (RTR) memang dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil peninjauan kembali merekomendasikan revisi RTR, maka proses dan prosedur nya sama dengan proses penyusunan RTR • Secara prinsip, proses dan prosedur penyusunan RTR meliputi proses analisa teknis kebutuhan, daya dukung dan kesesuaian ruang. Kemudian diikuti dengan proses komunikasi publik untuk mendapatkan kesepakatan, dan kemudian dilanjutkan ke dalam proses politik untuk penetapan menjadi peraturan daerah. • Pada proses revisi RTR, sangat dimungkinkan terdapat aktivitas-aktivitas yang telah memiliki perizinan. Aktivitas ini perlu dihormati untuk tetap diakomodasi dalam zona yang bersesuaian. Hal ini kami alami saat penyusunan revisi RZWP3K Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 ini, dimana beberapa aktivitas yang masih memiliki izin tetap diakomodasi dalam zona yang bersesuaian. Bahwa jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang bertentangan dengan pemenuhan aspek substantif dalam hak atas lingkungan hidup • Salah satu pemanfaatan ruang yang dapat diakomodasi dalam zonasi RTR adalah kegiatan yang telah mendapatkan ijin sebelumnya. Kegiatan yang telah mendapatkan ijin 292 yang baik dan sehat karena apabila secara daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah tersebut sudah tidak mampu menampung aktivitas pembangunan, keberadaan Pasal ini justru akan menjamin wilayah tersebut untuk terus dijadikan sebagai wilayah untuk Aktivitas pertambangan berarti telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah mengantisipasi pengendalian dampak yang akan ditimbulkan • Kegiatan yang telah memiliki ijin perlu dijamin kelangsungan usahanya oleh RTR melalui zonasi yang bersesuaian. • Apabila kegiatan yang telah memiliki ijin tersebut di kemudian hari mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial, maka perlu ada mekanisme evaluasi ijin yang telah diberikan, bukan evaluasi pada zonasi RTR- nya. Bahwa jaminan tersebut membuat segala masukkan masyarakat terkait kawasan budidaya yang menjadi lokasi WIUP, WPR, WIUPK tidak dapat diakomodir karena pemanfaatan ruang untuk wilayah pertambangan telah mendapat jaminan UU Minerba untuk tidak diubah. Dengan demikian masyarakat kehilangan aksesnya untuk memberikan partisipasi yang berarti atas kawasan tersebut. • Wilayah yang telah ditetapkan sebagai WIUP, WPR, dan WIUPK adalah wilayah yang mengakomodasi Aktivitas- Aktivitas yang telah mendapatkan rekomendasi ijin. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ijin diberikan bila telah melewati persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan. Aktivitas-Aktivitas ini perlu dijamin dalam zonasi RTR. • Prinsip zonasi adalah mengakomodasi dominasi kegiatan. Pada suatu zona, misalkan zona pertambangan, dominasi utama Aktivitasnya adalah pertambangan, namun masih dimungkinkan untuk berkembang Aktivitas lain selain pertambangan, sesuai dengan Peraturan Zonasi yang telah ditentukan pada zona tersebut. • Pelibatan masyarakat dalam regulasi penataan ruang telah diakomodasi dalam forum penataan ruang. 293 Sesuai dengan regulasi dan ketentuan teknis dalam penataan ruang di Indonesia, WIUP, WIUPK, dan WPR adalah wilayah untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan yang telah lolos dan mendapatkan ijin. Oleh sebab itu, aktivitas-aktivitas ini perlu mendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas kelangsungan usahanya. Jaminan dan kepastian hukum ini dapat diakomodasi dalam zona pertambangan di dalam RTR. Zona pertambangan memang didominasi oleh aktivitas pertambangan, namun tidak menutup kemungkinan berkembang aktivitas lain yang diatur dalam Peraturan Zonasi di wilayah tersebut. Apabila dalam perjalanan waktu, aktivitas pertambangan ini terindikasi menyebabkan gangguan pada lingkungan, sosial, dan ekonomi di wilayah sekitarnya, maka yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan perijinannya. Apabila memang ada kesalahan dari pihak pelaksana, maka ijin dapat dicabut sesuai dengan ketentuan, dan zonasi dalam RTR di wilayah tersebut dapat disesuaikan dengan peruntukkan yang baru. E. Kesimpulan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba tidak bertentangan dengan UUD 1945. Substansi yang diatur dalam UU Minerba dapat dikategorikan sebagai bentuk pengaturan khusus kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor kegiatan pertambangan, sehingga jaminan tersebut tidak bertentangan. Selanjutnya WIUP, WPR, dan WIUPK adalah kawasan yang menampung aktivitas pertambangan yang telah memiliki legitimasi hukum dalam bentuk perijinan. Keberadaannya perlu dihormati dan dijamin keberlanjutan pelaksanaannya dalam Rencana Tata Ruang. Atas pertanyaan para pihak dalam persidangan, Ahli memberikan keterangan/jawaban lisan sebagai berikut. ▪ Dalam UU Penataan Ruang, salah satu instrumen penataan ruang adalah rencana tata ruang. Ada banyak instrumen lain dalam penataan ruang. ▪ Rencana tata ruang mengakomodasi perencanaan atau pengembangan alokasi sumber daya dari berbagai macam sektor, yang tidak hanya pertambangan saja, melainkan ada juga perumahan, industri, dan sebagainya. 294 ▪ Alokasi tersebut diatur dalam zona-zona dari sektor-sektor tersebut. Sedangkan aspek, hal, atau pengaturan spesifik dijelaskan di dalam undang‑undang setiap sektor. ▪ Salah satunya adalah UU Minerba yang dalam hal ini dikatakan sebagai ketentuan khusus. Di dalam UU Minerba ada wilayah-wilayah yang sudah mendapatkan izin pertambangan disebut IUP, IUPK, dan WPR. ▪ Pelibatan masyarakat dan Pemda dalam menyusun rencana tata ruang meliputi proses teknis dan proses komunikasi publik. ▪ Dalam proses komunikasi publik, semua kepentingan atau program- program yang sudah dirumuskan oleh sektor-sektor lain dan mendapatkan legitimasi, perlu disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang karena akan diatur dalam ruang bersama. Sehingga masyarakat, kemudian antarsektor, baik tingkat horizontal di pemerintah daerah, provinsi, bahkan kementerian perlu dilibatkan di dalam komunikasi publik ini untuk memperoleh harmonisasi alokasi ruang. ▪ Bentuk pelibatan tersebut antara lain berupa focus group discussion, atau forum konsultasi publik. ▪ Proses komunikasi publik demikian semestinya tersimpan dalam berita acara dan menjadi persyaratan bahwa proses tersebut sudah dilakukan. Biasanya syarat ini akan dicek pada saat finalisasi dokumen perencanaan tata ruang. ▪ Zona dalam regulatory system adalah fungsi yang diberikan kepada suatu ruang tertentu dengan berdasarkan analisa teknis dan komunikasi publik. Fungsi demikian menganut asas dominasi, yang artinya ketika suatu ruang diberikan fungsi sebagai zona perumahan, bukan berarti di zona tersebut 100% adalah aktivitas perumahan, tapi diizinkan juga beberapa kegiatan atas pertimbangan tertentu. ▪ Apakah suatu kegiatan diizinkan atau tidak tergantung dari zoning text yang ada di zonasi tersebut. ▪ Di dalam zona pertambangan dimungkinkan ada aktivitas lain yang dikembangkan, bersyarat, ataupun yang dilarang, sesuai kajian yang sudah dilakukan pada saat proses penyusunan. ▪ Terdapat dua proses terkait daya dukung. Pertama, pada saat proses penyusunan tata ruang, tim penyusun akan melakukan kajian daya dukung 295 dan daya tampung lingkungannya. Sebagai sebuah kebijakan publik maka perlu di-assessment oleh pihak lain yang bernama KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Organisasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti KLHK maupun Dinas Lingkungan Hidup di daerah, atau ahli dari perguruan tinggi, dapat memberikan assessment kebijakan yang diformulasikan dalam rencana tata ruang. ▪ Terkait perizinan, jika ada masalah maka izin akan dievaluasi. ▪ Rencana tata ruang mempunyai periode evaluasi, yang secara normal dilakukan 5 tahun sekali, atau bisa sebelum itu ketika ada kondisi force majeur seperti bencana alam. ▪ Evaluasi dilakukan secara komprehensif tidak hanya pada satu aspek tertentu. ▪ Hasil evaluasi dapat berupa dua kemungkinan, yaitu merekomendasikan untuk tetap dilanjutkan, atau direvisi. Jika direvisi maka prosesnya sama seperti proses penyusunan. ▪ Pada saat proses penyusunan zonasi tata ruang, hal-hal atau aktivitas yang kira‑kira akan berdampak pada masyarakat, atau berdampak pada lingkungan, dan lain sebagainya, akan dielaborasi. Termasuk juga seandainya di situ ada aktivitas yang diperkirakan akan mengganggu ekosistem atau sosial masyarakat, maka akan di-assessment, dievaluasi, dan disepakati bersama. ▪ Apabila kegiatan dinilai akan mengganggu, tentu seharusnya di-cut di situ. ▪ Ketika aktivitas lolos dari mekanisme perizinan berarti sudah mengantisipasi dampak lingkungan, dampak sosial, serta menyusun skema penanggulangannya. ▪ Pada saat izin diberikan seharusnya sudah ada proses mitigasi, langkah antisipasi, penanggulangan dampak lingkungan, penanggulangan eksternalitas maupun hal-hal lain yang kira‑kira akan memberikan efek negatif pada lingkungan. Jika proses tersebut dilaksanakan tentu suatu kegiatan tidak akan menimbulkan masalah ke depannya. ▪ Permasalahan dapat terjadi kalau hal‑hal yang sudah disepakati dalam persyaratan perizinan kemudian dilanggar dalam pelaksanaannya. ▪ Jika benar bahwa ada pelanggaran perizinan kemudian menimbulkan dampak pada lingkungan, maka seharusnya legitimasinya dicabut terlebih 296 dahulu baru kemudian aktivitas besar di situ dicabut. Hal ini menjadi salah satu variabel untuk melakukan evaluasi tata ruang. Keterangan Saksi 1. Saksi Alwin Albar ▪ Saksi adalah Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Tbk., yaitu badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan timah. ▪ Pasal 17A UU Minerba pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP mineral logam dan WIUP batu bara yang telah ditetapkan. Jaminan tersebut diberikan apabila penetapan WIUP mineral logam dan WIUP batu bara dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ▪ Sebagai pelaku usaha, khususnya badan usaha milik negara, menganggap pasal ini memberikan kepastian hukum terhadap IUP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan juga kepastian dalam hal mendapatkan perizinan yang ditentukan apabila tumpang-tindih dengan perizinan lain. ▪ Perizinan pada sektor pertambangan seringkali tumpang-tindih, antara lain dengan sektor kehutanan yang membutuhkan surat persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) dan sektor kelautan perikanan yang membutuhkan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), serta kesepakatan dengan pemegang izin usaha perkebunan. ▪ Enam IUP PT Timah Tbk seluas 40.469 hektare tumpang-tindih dengan RJP K3 dan berpotensi tidak dapat beroperasi di wilayah tersebut ketika IUP-nya habis pada tahun 2025. Hal ini karena diterbitkannya Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 dan tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. ▪ PT Timah adalah BUMN yang memberikan pemasukan negara yang cukup besar pada 2021 yaitu Rp.776 miliar, di mana besaran pemasukan negara bervariasi tergantung pada volume produksi 297 dan harga logam timah dunia. Untuk itu diperlukan jaminan untuk keberlangsungan pemanfaatan ruang dan kawasan agar tidak menciptakan kerugian bagi badan usaha, khususnya BUMN. ▪ PT Timah Tbk sebagai salah satu pemegang IUP mineral logam merasakan dampak positif atas perubahan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. ▪ Pada rezim sebelumnya yang menempatkan perizinan pertambangan berada di wilayah pemerintah daerah, saksi merasakan pengurusan dan evaluasi ke banyak pihak, terutama pengurusan RKAB. Saksi harus mempresentasikan program kerja ke enam kabupaten, dua provinsi, dan satu kementerian, di mana setiap daerah tersebut memiliki kebijakan dan keinginan yang berbeda‑beda. ▪ Sejak 2015 PT Timah Tbk tidak lagi melakukan pengurusan perizinan di daerah, melainkan langsung pengurusan ke pemerintah pusat. ▪ Hal demikian tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2E/30/BJB/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Badan Usaha Milik Negara. Bahkan sebelum UU 3/2020 tentang Minerba hadir saksi sudah merasakan dampak dan manfaat yang dirasakan pascaperizinan dilakukan di pusat. ▪ Perubahan izin menjadi di pusat memberikan kemudahan dan kepastian perizinan bagi saksi. Kebijakan demikian tepat karena pengawasan dan penerbitan izin menjadi satu kendali dan mengurangi overlapping data. ▪ Ketentuan pidana Pasal 162 UU Minerba sangat diperlukan, terlebih bagi badan usaha yang telah mengajukan dan mendapatkan perizinan secara lengkap dan baik. ▪ Apabila terdapat oknum yang merintangi dan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha pertambangan, maka hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. ▪ Pada Juli 2021 terdapat sekelompok nelayan menduduki kapal isap produksi milik mitra usaha PT Timah yang sedang beroperasi di 298 wilayah IUP timah. PT Timah telah melakukan konsolidasi dan upaya perdamaian untuk dapat menyelesaikan perkara ini, namun hal tersebut tetap tidak memberikan jalan terang. Akhirnya PT Timah melakukan langkah ultimum remedium mengingat kerusakan/kerugian mitra usaha cukup signifikan hingga sekitar Rp.8,9 miliar, dan PT Timah Tbk kehilangan potensi pendapatan 46 kampil produksi atau setara 1,3 ton stannum (Sn). ▪ Upaya ultimum remedium dilakukan dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum. ▪ Untuk melakukan kegiatan penambangan PT Timah memiliki IUP, izin lingkungan yang disetujui oleh kepala daerah, serta Amdal yang di-approve kepala daerah. ▪ Dalam proses penyusunan Amdal terdapat tahap di mana dilakukan pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat. ▪ Harus ada persetujuan masyarakat di daerah yang terdampak sebelum Amdal dapat dikeluarkan. ▪ PT Timah sudah memiliki dokumen studi kelayakan yang disetujui Dirjen Minerba, dan dokumen rencana reklamasi 5 tahunan yang di- approve oleh Kementerian Minerba, sebelum dapat diperoleh RKB atau izin operasi tahunan. ▪ Kementerian melakukan evaluasi berupa pembinaan dan pengawasan terpadu aspek teknik dan lingkungan. Tim inspektur tambang dan tim minerba visit ke lapangan dan menilai kegiatan penambangan. ▪ Ada juga pelaporan rutin melalui Minerba Online Monitoring System dan pelaporan Minerba Integrity Engineering and Environmental Reporting System (MINERS). ▪ RKB dievaluasi tiap tahun dan monitoring realisasi RKB dilakukan per triwulan. ▪ Apabila berdasarkan evaluasi Kementerian Minerba menilai tidak sesuai Amdal maka sewaktu‑waktu dapat dihentikan. ▪ Setelah memperoleh IUP tidak serta-merta dapat menambang. Jika kegiatan di hutan produksi maka harus mengurus lagi izin IPPKH. Kalau untuk operasi di laut, harus melihat lokasi zonasinya. Jika 299 zonasi pertambangan maka dapat langsung dilakukan penambangan. ▪ Untuk tambang di daratan, sebelum melakukan penambangan PT Timah harus bersepakat dengan pemilik. ▪ Dengan pembinaan dan pengawasan dari Kementerian ESDM yang terpusat, saksi merasa lebih sistematis, lebih ilmiah, dan secara teknis maupun sistem lebih cepat. ▪ Di lokasi IUP PT Timah tidak hanya dilakukan penambangan timah, namun ada juga perkebunan, kawasan wisata, kadang ada tambak. Jika tambak akan dilakukan di atas IUP, biasanya pengusaha atau masyarakat meminta rekomendasi ke PT Timah. Apabila hasil eksplorasi di situ tidak ada mineral timah lagi, bisanya PT Timah selalu memberikan rekomendasi. Atau kadang dibuat surat perjanjian bahwa jika di kemudian hari PT Timah akan melakukan penambangan, maka akan diizinkan melakukan penambangan. ▪ Sebelum melakukan kegiatan penambangan, PT Timah harus sudah memiliki dokumen AMDAL, termasuk RKL dan RPL, serta evaluasi pemantauan terhadap lingkungan yang dilakukan tiga bulanan oleh pihak ketiga. ▪ Pada 2021 PT Timah memperoleh penghargaan PROPER Emas, sebagai bukti bahwa PT Timah sangat memperhatikan dan mengutamakan lingkungan hidup. ▪ IUP biasanya berjangka 30 tahun. Dari 127 IUP yang dipegang PT Timah, ada beberapa IUP yang mulai expired pada 2023, 2024, dan 2025. ▪ Terkait bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh alam dan dapat menyebabkan berhentinya kegiatan penambangan, PT Timah telah melakukan serangkaian analisis dan kajian dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain analisis geoteknik, memperhitungkan faktor kegempaan, memperhitungkan cuaca, iklim, hidrologi, dan analisa dampak lingkungan. ▪ Pada prinsipnya PT Timah telah melakukan analisis dampak lingkungan terhadap kegiatan penambangan sehingga penurunan lingkungan dapat diantisipasi sebelumnya. 300 2. Saksi Dolok Robert ▪ Saksi adalah Direktur Pengembangan Usaha PT ANTAM Tbk. ▪ Terkait dengan IUP emas PT Antam di Pongkor, Jawa Barat, sebelum 2013 memiliki persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) seluas kurang lebih 95.000 ha. Dengan adanya beberapa perubahan kawasan hutan, di antaranya tahun 2013, PT Antam kehilangan 22,38 ha. ▪ Pada 2016, akibat adanya perubahan kawasan hutan, dalam rangka mengakomodasi beberapa fasilitas yang masuk ke dalam kawasan hutan, PT Antam Tbk harus kembali mengajukan permohonan PPKH kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kemudian memperoleh tambahan 66 ha. Namun karena adanya aturan buffer zone di daerah tersebut, maka wilayah yang masih mengandung potensi emas tidak dapat ditambang seluruhnya. ▪ Dinamika perubahan regulasi berakibat terhadap kegiatan operasional PT Antam Tbk telah menyebabkan ketidakpastian berusaha. Ada akibat administrasi terkait perizinan sektor kehutanan dan kewajiban lain yang relatif tinggi harus ditanggung PT Antam. ▪ Ketentuan pidana di Pasal 162 sangat diperlukan. ▪ Sebagai perusahaan pertambangan PT Antam senantiasa mendahulukan pendekatan persuasif dalam mencari solusi terbaik apabila terdapat rintangan/gangguan kegiatan di sektor usaha pertambangan di area pekerjaan PT Antam. Upaya hukum pidana adalah upaya hukum terakhir yang akan ditempuh PT Antam. ▪ Pada 2021, di Halmahera Timur, beberapa masyarakat melakukan pemblokiran dan juga pemboikotan terhadap aktivitas pertambangan PT Antam. Hal demikian terkait dengan kepastian jangka penyelesaian suplai listrik yang akan PT Antam gunakan sendiri. Karena perjanjian SPJBTL dengan PLN belum bisa diselesaikan PT Antam, maka masyarakat melakukan pemblokiran. ▪ PT Antam tidak serta‑merta menggunakan aturan pidana kepada orang‑orang dan pihak‑pihak terkait yang melakukan pemblokiran 301 tersebut, akan tetapi PT Antam pertama kali melakukan upaya persuasif dan akhirnya bersepakat dengan masyarakat untuk percepatannya. PT Antam dengan PLN menyepakati maksimal tanggal 31 Desember 2021 akan menandatangani SPJBTL. Akan tetapi penandatanganan tidak bisa dilakukan sehingga terjadi lagi pemblokiran oleh masyarakat. ▪ PT Antam mengalami kendala operasi sampai dengan 9 Januari 2022. Selama pemblokiran PT Antam secara penuh tidak beroperasi kecuali untuk pengamanan lokasi. ▪ Pada 9 Januari PT Antam menandatangani surat komitmen untuk melakukan SPJBTL paling lambat 30 April. ▪ Pada 10 April PT Antam menandatangani SPJBTL dengan PLN sehingga operasi tidak lagi terkendala pemboikotan. ▪ PT Antam merasa penting memperoleh kepastiannya pemanfaatan ruang dan kawasan karena banyak tahap yang harus dilalui hingga masuk operasional produksi, yang membutuhkan biaya sangat tinggi. ▪ PT Antam harus mendapat kepastian bahwa usaha tersebut dapat ditindaklanjuti untuk sampai pada tahap operasional produksi. ▪ Investasi pertambangan membutuhkan biaya sangat tinggi, sehingga jika terjadi perubahan pemanfaatan ruangan maka berakibat keekonomian terutama kepastian apakah investasi tersebut dapat dikembalikan atau tidak. ▪ Berkurangnya wilayah penambangan menyebabkan pendapatan pemerintah melalui PNBP akan berkurang. PT Antam mengalami 5 kali perubahan pemanfaatan tata ruang di Pongkor, Jawa Barat, sehingga yang tadinya memperoleh APL sebesar 6.000 ha kemudian tinggal 1.500 ha. ▪ Perubahan tersebut mengakibatkan PT Antam tidak bisa memanfaatkan potensi dalam wilayah yang telah dicek, yaitu sebesar kurang-lebih 800 kilogram emas dan kurang-lebih 2.400 kilogram perak. 302 ▪ IUP PT Antam di Kalimantan Barat bersinggungan dengan petani lada, yang mereka tetap melakukan aktivitasnya tanpa diganggu PT Antam. [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020), sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya disebut UU 303 11/2020), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 304 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 4 ayat (2) “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.” Pasal 4 ayat (3) “Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.” Pasal 17A ayat (2) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.” Pasal 22A “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.” Pasal 31A ayat (2) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal 169A ayat (1) “(1) KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: 305 a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara”. Pasal 169B ayat (3) “(3) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional”. Pasal 172B ayat (2) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya.” Pasal 162 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, yaitu: Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 306 Pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. Nomor 5, tanggal 24 Mei 2007, mengenai Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Akta Notaris Arman Lany, S.H., M.H., Nomor 7, tanggal 23 Januari 2018, mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Bukti P-4), serta Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06.0005005 perihal “Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia” bertanggal 7 Februari 2018 (Bukti P-4). Dalam Akta pendirian yayasan dinyatakan tujuan pendirian yayasan adalah mendorong lembaga swadaya masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, peningkatan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya secara bijaksana (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Adapun pihak yang dapat mewakili yayasan dalam persidangan ditentukan dalam Pasal 5 Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yaitu “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: …”. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (1) juncto ayat (3) Akta Pendirian a quo diatur bahwa Ketua Umum bersama salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. Jika hanya ada seorang Ketua, maka tugas dan wewenang Ketua Umum diberikan kepada Ketua. Selanjutnya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dinyatakan susunan pengurus WALHI adalah Ketua bernama Nur Hayati, Sekretaris bernama Kholisoh, dan Bendahara bernama Ahmad (vide Bukti P-4). 4. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum perkumpulan dengan nama Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim), yang didirikan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta 307 Notaris Erika Siluq, S.H., M.Kn., Nomor 9, tanggal 30 Oktober 2015, mengenai Pendirian Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim) serta Akta Notaris Erika Siluq, S.H., M.Kn., Nomor 4, tanggal 14 Januari 2019, mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, serta Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000621.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, bertanggal 13 Juli 2020 (Bukti P-5). Dalam Akta Pendirian Perkumpulan dinyatakan perkumpulan bergiat di bidang hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan hidup, masyarakat adat, serta isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan minyak dan gas (vide Pasal 4 juncto Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur). Dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Akta Pendirian Perkumpulan diatur bahwa Perkumpulan dipimpin dan diurus oleh Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara atau lebih, serta seorang atau lebih pejabat lainnya jika dianggap perlu. Selanjutnya dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan diterangkan bahwa Badan Pengurus terdiri dari Ketua/Dinamisator bernama Pradarma Rupang, Sekretaris bernama Teresia Jari, dan Bendahara bernama Mareta Sari (vide Bukti P-5). 5. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang berkerja sebagai petani yang mencari sumber penghidupan di dalam dan di sekitar wilayah pertambangan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-9). 6. Bahwa Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang berkerja sebagai nelayan yang mencari sumber penghidupan di sekitar wilayah pertambangan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-11). 7. Bahwa para Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 secara spesifik, aktual dan setidak-tidaknya potensial telah dilanggar akibat berlakunya norma pasal-pasal a quo karena Para Pemohon tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan atas proses evaluasi KK dan PKP2B karena partisipasi para Pemohon dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik 308 dan sehat aksesnya semakin jauh, bukan lagi di daerah melalui kebijakan daerah tetapi melalui pemerintah pusat. Bahkan, para Pemohon berpotensi kehilangan hak untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam proses evaluasi KK dan PKP2B karena perpanjangannya dijamin oleh Undang-Undang a quo. Selain itu, para Pemohon berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional berupa halangan untuk mengembangkan diri dan mendapatkan rasa aman karena adanya ketentuan mengenai ancaman pidana bagi yang melakukan penolakan terhadap kegiatan usaha pertambangan demi menjaga lingkungan hidup supaya tetap baik dan sehat. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I berkaitan dengan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan a quo adalah yayasan maka sesuai dengan Akta Pendidiran Yayasan yang dapat mewakili Pemohon I di pengadilan adalah Ketua dan salah satu pengurus, in casu Sekretaris Yayasan [vide Bukti P-4], sedangkan Pemohon II berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan, pihak yang berhak mewakili perkumpulan di pengadilan adalah pengurus, dalam hal ini Ketua, Sekretaris, dan Bendahara [vide Bukti P-5]. Sementara Pemohon III dan Pemohon IV sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat langsung bertindak mengajukan permohonan tanpa perlu diwakili sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan norma UU 3/2020 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1) Berkenaan dengan pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV secara substansial berkaitan erat dengan materi mengenai pokok permohonan, sehingga kedudukan hukum para Pemohon dimaksud baru akan diketahui setelah Mahkamah menilai konstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dalam pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. 2) Adapun mengenai norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 309 11/2020, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik dan aktual serta menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. Anggapan kerugian dimaksud adalah terganggunya atau terhalanginya kegiatan/aktivitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tujuan berdirinya yayasan/perkumpulan. 3) Sementara itu, Pemohon III dan Pemohon IV telah menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual, serta menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, hanya atas Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020. Anggapan kerugian dimaksud adalah rasa takut atas ancaman pidana dari Pasal 162 a quo. Namun Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta tidak menjelaskan pula adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020. Sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian 310 norma Pasal 162 UU 3/2020 yang telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020, namun tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020. Pemohon III dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020. Sedangkan, kedudukan hukum para Pemohon berkaitan dengan pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020, para Pemohon mengemukakan argumentasi, selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 telah menghilangkan kewenangan pemerintah daerah dan menyebabkan sulitnya prakarsa bagi daerah dalam memperjuangkan hak kolektif untuk membendung krisis lingkungan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 mengenai jaminan 311 tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR tidak sejalan dengan Undang-Undang Penataan Ruang yang menghendaki adanya peninjauan kembali rencana tata ruang untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan serta pemanfaatan ruang. Peninjauan dimaksud dilakukan setidak-tidaknya lima tahun sekali. Selain itu jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang tidak sejalan pula dengan pemenuhan aspek substantif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 telah membatasi hak-hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup; memberikan ketidakpastian hukum; dan melanggar hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut, karena ketentuan pidana tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat untuk membangun relasi, komunikasi, penguasaan, dan pengelolaan masyarakat atas tanah dan melakukan protes atau penuntutan terhadap dugaan pelanggaran kasus yang terjadi di sektor pertambangan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 169A ayat (1) terkait jaminan pemberian izin berdasarkan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan, dan Pasal 169B ayat (3) terkait kelanjutan operasi kontrak/perjanjian yang dilakukan tanpa mewajibkan adanya proses verifikasi dan pemeriksaan dokumen telah melanggar asas keterbukaan dan kepentingan umum, karena mekanisme yang ada sepenuhnya berada di tangan pemerintah tanpa melibatkan peran masyarakat khususnya yang terdampak langsung. Selain itu menurut para Pemohon, adanya pemberian jaminan dalam pasal-pasal a quo yang dilakukan dalam upaya peningkatan penerimaan negara tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum, prinsip partisipasi warga negara, serta pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana 312 dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. 5. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: a. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah”; b. Menyatakan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah”; c. Menyatakan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, dan Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d. Menyatakan frasa “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2)” pada Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana diubah dalam Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang yang telah menerima kompensasi atas tanah hak miliknya yang dialihkan menjadi area pertambangan mineral dan batubara dengan sengaja merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) yang mengakibatkan kerugian materiil”; e. Menyatakan Pasal 169A dan Pasal 169B UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon, oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 telah pernah diajukan 313 permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan pengujian kembali. [3.8.1] Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf [3.8] di atas, Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. [3.8.2] Bahwa berkenaan dengan pengujian norma Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 27 Oktober 2021. Dasar pengujian yang digunakan dalam putusan tersebut adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Sedangkan berkenaan dengan alasan pengujian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama perkara a quo terdapat perbedaan dengan yang telah diputus oleh Mahkamah karena para Pemohon mendalilkan pasal yang dimohonkan pengujian telah melanggar asas keterbukaan dan kepentingan umum karena mekanisme yang ada sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat tanpa melibatkan partisipasi publik. [3.8.3] Bahwa walaupun objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon a quo sama dengan Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020, namun oleh karena perkara a quo memiliki dasar pengujian yang berbeda dan juga memiliki alasan yang berbeda, maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali. 314 [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-63. Selain itu para Pemohon mengajukan 3 (tiga) ahli, yaitu I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D., Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc., dan Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac., LL.M., serta keterangan lima saksi, yaitu Taufik Iskandar, Herdiansyah Hamzah, Ali Fahmi, Anggi Maisya, dan Abdullah Ibrahim Ritonga, yang didengarkan keahlian dan/atau kesaksiannya pada persidangan 19 Januari 2022, 21 Februari 2022, dan 9 Maret 2022. Selain itu, para Pemohon juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 3 Juni 2022. [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan lisannya yang didengar dalam persidangan pada 8 November 2021 dan keterangan tertulisnya diterima oleh Mahkamah pada 3 Februari 2022 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.11] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, Presiden/Pemerintah telah memberikan keterangan tertulis serta menyampaikan keterangan tertulisnya yang diterima oleh Mahkamah pada 4 November 2021 yang didengar dalam persidangan pada 5 Januari 2022. Untuk menguatkan keterangannya, Presiden/Pemerintah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-52, serta keterangan tiga ahli, yaitu Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ., Ferdinand T Andi Lolo, S.H., LL.M., Ph.D., dan Putu Gede Ariastita, S.T., M.T., serta dua saksi, yaitu Alwin Albar dan Dolok Robert, yang didengarkan pada persidangan tanggal 22 Maret 2022, 19 April 2022, dan 24 Mei 2022. Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima oleh Mahkamah pada 3 Juni 2022. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, keterangan ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Presiden, keterangan saksi Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, kesimpulan tertulis Presiden, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. 315 [3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon apabila dicermati lebih lanjut terdapat permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh para Pemohon yang esensinya sebagai berikut: 1. Apakah benar ketentuan norma Pasal 4 ayat (2) dan frasa “kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam norma Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 yang menghilangkan peran daerah pada seluruh aspek penguasaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 2. Apakah benar ketentuan norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 khususnya terkait jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Apakah benar ketentuan norma Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 4. Apakah benar ketentuan norma Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 terkait Jaminan Pemberian Izin KK/PKP2B dan Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 terkait kelanjutan operasi kontrak/perjanjian bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. [3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (2) dan frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” dalam norma Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam mempersoalkan pertentangan tersebut para Pemohon mendalilkan hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam penguasaan mineral dan batu bara mengakibatkan sulitnya atau tidak efektif dan efisien masyarakat dan para Pemohon untuk berpartisipasi memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat karena harus ke Jakarta yang jauh dari tempat tinggal para Pemohon, termasuk kesulitan mengakses informasi kebijakan mineral dan batu bara kepada Pemerintah Pusat. Selain itu, para Pemohon mendalilkan dengan tidak adanya peran daerah dalam pengawasan, pengurusan, pengelolaan, dan kebijakan bertentangan dengan konsep otonomi daerah dan desentralisasi terutama dalam hal mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat yang dilayaninya serta 316 bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan yang merugikan kepentingan masyarakat di daerah. Berkenaan dengan dalil-dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.14.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keseluruhan esensi norma Pasal 4 UU 3/2020 jika dibandingkan dengan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, in casu ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU 4/2009, benar telah terjadi perubahan pengaturan penguasaan mineral dan batubara yang semula diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan demikian tentu membawa dampak konseptual dan praktik. Apalagi pada kenyataannya esensi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 4/2009 selama ini telah dilaksanakan, yang artinya pemerintah daerah secara nyata pun telah pernah menyelenggarakan urusan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, in casu penguasaan mineral dan batu bara. Oleh karena itu, terlebih dahulu penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan tidak dapat menerapkan sentralisasi dan desentralisasi secara dikotomi, namun keduanya bersifat kontinum. Terlebih jika dilihat dari sejarahnya sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, baik konsep sentralisasi maupun desentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan pernah dipraktikkan di Indonesia. Demikian pula, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pengelolaan pertambangan. Dengan melihat praktik penyelenggaraan urusan tersebut tidak dapat dikatakan bahwa model yang satu lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Penilaian atas keunggulan sentralisasi maupun desentralisasi dalam pengelolaan pertambangan adalah penilaian yang meliputi banyak faktor, antara lain kesinambungan perencanaan, efektivitas pelaku usaha, keuntungan finansial negara, daya dukung lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, kehandalan pengawasan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam menilai efektivitas pengelolaan pertambangan harus selalu dilandaskan pada perspektif kepentingan Negara tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat terdampak, kepentingan pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Hal demikian tidak lain merupakan amanat UUD 1945 yang meletakkan kepentingan Negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; kemudian kepentingan warga negara yang secara khusus dilindungi dalam pasal-pasal khusus mengenai Hak Asasi Manusia. 317 Termasuk dalam hak asasi demikian sebenarnya adalah hak ekonomi warga negara baik hak sebagai masyarakat yang bermata pencaharian di wilayah pertambangan, maupun hak sebagai pelaku usaha yang menjalankan usaha pertambangan itu sendiri. Hal yang mengemuka dari dalil para Pemohon terkait dengan penyelenggaraan urusan pengelolaan pertambangan ini bermuara pada penurunan kualitas lingkungan yang tidak terkendali manakala kebijakan pengelolaan pertambangan diambil dan/atau diimplementasikan tanpa melibatkan masyarakat. Ketiadaan pelibatan masyarakat dalam pembentukan dan implementasi kebijakan pertambangan pada akhirnya meminggirkan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan tempat tinggalnya; menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat; menurunkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat; bahkan memisahkan masyarakat dari lingkungan yang selama ini menaunginya. Dalam kaitan ini, Mahkamah penting menegaskan bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sesungguhnya telah menyatakan adanya jaminan hak kolektif yakni hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karenanya kegiatan pada bidang pertambangan apapun bentuk/jenisnya harus tetap dapat memberikan jaminan peningkatan kualitas lingkungan yang baik dan sehat. [3.14.2] Bahwa dari uraian di atas, menurut Mahkamah permasalahan pokok yang harus dijawab dalam konteks pengujian konstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (2) yang dikaitkan dengan Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020 khususnya frasa "kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan” adalah: 1) apakah pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan sesuai dengan UUD 1945 dan/atau tidak melanggar hak konstitusional para Pemohon; serta 2) apakah mekanisme pengelolaan yang diatur dalam UU 3/2020 telah sesuai dengan UUD 1945 dan/atau tidak melanggar hak konstitusional para Pemohon. [3.14.3] Bahwa dalam rangka menilai dalil para Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dulu menguraikan substansi pasal dan/atau ayat dalam UUD 1945 yang diajukan oleh para Pemohon sebagai dasar pengujiannya, yaitu Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tempat tinggalnya. 318 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Permohonan pengujian yang diajukan oleh para Pemohon menegaskan bahwa kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara a quo bukan sebagai Pemerintah Daerah yang meminta hak/kewenangan pengelolaan pertambangan di daerah, melainkan sebagai masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang merasa dirugikan karena penyelenggaraan urusan pengelolaan pertambangan tidak lagi dipegang oleh Pemerintah Daerah, sehingga memohon kepada Mahkamah agar kewenangan tersebut diserahkan juga kepada Pemerintah Daerah, seperti sebelum dilakukan perubahan UU 4/2009. Dalam perkara ini para Pemohon tidak satu pun mengajukan dasar pengujiannya yang mengatur terkait dengan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Rangkaian dasar pengujian konstitusionalitas di atas menunjukkan bahwa masyarakat atau rakyat Indonesia, dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dan usaha pertambangan, berhak untuk setidaknya mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, membangun masyarakat, serta memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Sehingga, seandainya pun terdapat kaitan antara dasar pengujian demikian dengan isu mengenai pembagian urusan dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan, menurut Mahkamah kaitan demikian adalah kaitan yang tidak langsung. Artinya, dalam penalaran yang sistematis ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 a quo, yang menjamin hak konstitusionalitas warga negara, terutama dalam kaitannya dengan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, merupakan ketentuan konstitusi yang harus dilaksanakan termasuk dalam konteks pembagian urusan pengelolaan pertambangan antara pusat dan daerah. 319 [3.14.4] Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, walaupun Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 tidak dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon, namun ternyata memiliki keterkaitan dalam menjawab dalil para Pemohon, oleh karenanya penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu pola pembagian urusan pemerintahan, in casu urusan bidang pertambangan mineral dan batubara dengan mendasarkan pada ketentuan UUD 1945 berikut ini: Pasal 18 ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal 18 ayat (5) “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Pasal 18 ayat (7) “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.” Pasal 18A ayat (1) “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Pasal 18A ayat (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan rangkaian ketentuan di atas menunjukkan bahwa UUD 1945 menganut prinsip otonomi daerah berbasis provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di sini pemerintah daerah melakukan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi mengatur/mengurus dirinya sendiri serta fungsi sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam konteks tugas pembantuan. Hal demikian diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Namun demikian, cakupan otonomi daerah bukanlah tanpa batas. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 memberikan batasan-batasan terhadap sifat dan cakupan otonomi demikian. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menegaskan pembatasan berupa “kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 320 Pemerintah Pusat”. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan serta pembagian urusan dimaksud antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah harus diatur undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, pembentuk undang-undang mengatur kewenangan yang mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, serta kewenangan yang dalam penyelenggaraannya dapat dibagi antara pusat dan daerah dengan mendasarkan pada sistem negara kesatuan. Selanjutnya, UUD 1945 mengamanatkan agar pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud diatur dengan undang-undang. Dalam kaitan inilah, UU 23/2014 telah menentukan prinsip pembagian urusan konkuren pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, in casu pembagian urusan pertambangan mineral dan batubara yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional [vide Pasal 13 dan Penjelasan UU 23/2014]. Dalam hal ini, perlu dikaji secara cermat masing-masing prinsip dimaksud, yaitu: Pertama, prinsip akuntabilitas yang penentuannya berdasarkan kedekatan pemerintah dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan urusan, sehingga dapat ditentukan pemerintah tingkat mana yang menjadi penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kedua, prinsip efisiensi yang dikaji berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh sehingga dapat ditentukan pemerintah tingkat mana yang akan menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan. Ketiga, prinsip eksternalitas yang dikaji berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan sehingga dapat ditentukan pemerintah tingkat mana yang akan menyelenggarakannya. Keempat, prinsip kepentingan strategis nasional yang dikaji berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditentukan pemerintah tingkat mana yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan [vide Penjelasan UU 23/2014]. Dengan mendasarkan pada ketentuan UUD 1945 kewenangan dalam pengelolaan atau penyelenggaraan pertambangan dapat saja diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, selama Negara tetap menjadi 321 penguasa tertinggi. Namun, meskipun kedua tingkat pemerintahan tersebut berwenang untuk melakukan pengelolaan pertambangan, dan karenanya keduanya boleh dipilih untuk diberi kewenangan pengelolaan, penentuannya harus didasarkan pada kajian atas prinsip-prinsip tersebut di atas sehingga dapat ditentukan tingkat pemerintah mana yang mempunyai kemampuan terbaik dalam hal pengelolaan pertambangan terutama mineral dan batubara, agar tidak menyebabkan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dalam kaitan inilah UU 3/2020 menentukan penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Namun demikian, jika dicermati secara komprehensif substansi UU 3/2020, penyelenggaraan oleh Pemerintah Pusat tersebut tidak berarti menghilangkan hak/kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pertambangan mineral dan batubara. Misalnya, pengaturan mengenai penetapan Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan oleh Pemerintah Pusat dilakukan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI [vide Pasal 9 UU 3/2020]; Pengaturan mengenai luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur [vide Pasal 17 ayat (1) UU 3/2020]; demikian pula, pengaturan terkait dengan Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib dilakukan divestasi saham secara berjenjang dan diprioritaskan secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat kemudian Pemerintah Daerah [vide Pasal 112 UU 3/2020]. Selain itu, Pasal 35 ayat (4) UU 3/2020 juga mengatur bahwa pemerintah daerah tetap dapat menerima kewenangan dalam bentuk pendelegasian untuk menerbitkan sejumlah perizinan berusaha [vide Pasal 35 ayat (2) UU 3/2020]. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem negara kesatuan tidak ada kewenangan konkuren yang hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa membaginya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [3.14.5] Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan dalam Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020, secara umum bersesuaian dengan doktrin penguasaan sumber daya alam yang telah diterima secara luas. Bahkan, Mahkamah dalam perkara lain terkait sumber daya alam, sudah pernah menguraikan berbagai fungsi/kegiatan yang menjadi 322 conditio sine qua non bagi suatu konsep dan/atau tindakan penguasaan sumber daya alam oleh negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060- 063/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 9 Juli 2005, Mahkamah menguraikan bahwa konsep penguasaan Negara atas air meliputi kegiatan merumuskan kebijaksanaan (beleid), melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005, hlm. 498-499]. Bahwa lima rangkaian fungsi/kegiatan penguasaan negara tersebut menurut Mahkamah berlaku pula secara umum untuk penguasaan negara atas sumber daya alam lainnya. Apalagi jika sumber daya tersebut merupakan sumber daya strategis atau berpengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan Negara, seperti halnya sumber daya berupa mineral dan batubara. Bahwa mineral dan batubara adalah sumber daya dan kekayaan alam yang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, apalagi karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, maka penguasaan atasnya harus benar-benar ditujukan bagi kemaslahatan atau kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam hal ini, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara tegas telah mengatur, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan dari dikuasainya kekayaan alam oleh Negara, secara normatif dapat dicapai jika kekayaan alam, in casu mineral dan batubara dikelola dengan meletakkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai prioritas utama, terlepas dari apakah pengelolaan pertambangan demikian dilakukan oleh Pemerintah Pusat ataukah Pemerintah Daerah sepanjang pengelolaan tersebut tidak mengabaikan peran masing-masing tingkatan pemerintahan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, 323 khususnya terkait dengan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena mengakibatkan suatu wilayah akan terus menerus dijadikan sebagai wilayah untuk aktivitas pertambangan meskipun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah tersebut sudah terlampaui. Menurut para pemohon, dengan adanya kata “menjamin” seolah- olah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan tidak akan melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada wilayah yang sudah berstatus Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Berkenaan dengan dalil para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon di atas, persoalan yang harus dijawab oleh Mahkamah apakah benar WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah ditetapkan dan diberikan izinnya tersebut tidak dapat diubah atau dievaluasi sekalipun tidak sesuai dengan pengaturan pemanfaatan ruang dan kawasan. Untuk menjawab persoalan tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengkaji secara komprehensif desain pengaturan mengenai penetapan dan pemberian izin untuk WIUP, WIUPK, atau WPR. Dengan mendasarkan pada Pasal 17A ayat (1) UU 3/2020 pada pokoknya telah ditegaskan bahwa penetapan WIUP mineral logam dan WIUP batubara hanya dapat dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan. Setelah pemenuhan tersebut diperoleh maka baru Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang telah ditetapkan tersebut [vide Pasal 17A ayat (2) UU 3/2020]. Adanya pengaturan mengenai keterpenuhan kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari desain besar Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun di mana dalam menyusun Rencana tersebut dipertimbangkan: daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik; pelestarian lingkungan hidup; rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; tingkat pertumbuhan ekonomi; prioritas pemberian komoditas tambang; jumlah dan 324 luas WP; ketersediaan lahan Pertambangan; jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan ketersediaan sarana dan prasarana [vide Pasal 8A ayat (2) UU 3/2020]. Rencana pengelolaan inilah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan mineral dan batubara [vide Pasal 8B ayat (3) UU 3/2020]. Dalam hal ini perlu dipahami terlebih dahulu kaitan persoalan yang didalilkan para Pemohon dengan pengertian Wilayah Pertambangan (WP) yang pada pokoknya merupakan bagian dari tata ruang nasional [vide Pasal 1 angka 29 UU 3/2020]. Oleh karena itu, tentu tidak dapat dilepaskan dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi. Dalam konteks inilah sesungguhnya pengaturan penentuan jangka waktu peninjauan kembali setiap 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam UU 26/2007 [vide Pasal 20 ayat 3 dan ayat (4), Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU 26/2007], berkorelasi dengan Rencana Pengelolaan Mineral Dan Batubara Nasional mengingat salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana tersebut adalah rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi. Sebab, WP merupakan bagian dari tata ruang nasional. Terlebih lagi, UU 26/2007 telah menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi salah satu pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan pembangunan jangka menengah nasional serta pedoman dalam penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi [vide Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e UU 26/2007]. Hal yang demikian juga berlaku bagi perencanaan jangka panjang tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memedomani perencanaan pembangunan di daerah termasuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi [vide Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e, Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e UU 26/2007]. Oleh karena itu, dalam hal suatu WP akan ditetapkan sebagai kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilepaskan dari Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai sebuah instrumen yang mengatur alokasi sumber daya dalam suatu ruang di mana pengaturan ruang dalam RTR diwujudkan dalam zona-zona peruntukannya, misalnya untuk pertambangan. Sebagaimana hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Rencana Pengelolaan Mineral Dan Batubara Nasional. 325 [3.15.2] Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama seluruh ketentuan yang terkait dengan pengaturan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan [vide Pasal 17A ayat (2) UU 3/2020], pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan [vide Pasal 22A UU 3/2020], pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan [vide Pasal 31A ayat (2) UU3/2020], dan pada WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah diberikan izinnya [Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020], tidaklah dapat dipahami secara parsial karena esensi pengaturannya sangat berkaitan dengan norma-norma pasal yang lain. Dalam hal ini, untuk penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara [vide Pasal 17A ayat (2) UU 3/2020] dapat dilakukan jika telah dipenuhi sejumlah persyaratan yakni: (1) telah ditetapkan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur atau jika berada di wilayah laut maka luas dan batas WIUP tersebut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait, di mana dalam penetapan luas dan batas ini dipertimbangkan pula: a. Rencana Pengelolaan Mineral Dan Batubara Nasional; b. ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan mineral atau batubara yang berasal dari hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian, hasil evaluasi WIUP yang dikembalikan atau diciutkan oleh pemegang IUP atau hasil envaluasi WIUP yang berakhir atau dicabut; dan c. status kawasan; (2) untuk penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara termasuk yang berada di wilayah laut, harus memenuhi kriteria: a. terdapat data sumber daya Mineral logam atau Batubara; dan/atau b. terdapat data cadangan Mineral logam atau Batubara; (3) mempertimbangkan pula: a. ketahanan cadangan; b. kemampuan produksi nasional; dan/atau c. pemenuhan kebutuhan dalam negeri; dan (4) memenuhi kriteria pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk kegiatan Usaha Pertambangan [vide Pasal 17 dan Pasal 18 UU 3/2020]. Sedangkan, untuk memberikan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22A UU 3/2020, pada prinsipnya pun tidak serta merta atau otomatis karena untuk dapat ditetapkan sebagai WPR harus terlebih dahulu dipenuhi sejumlah persyaratan atau kriteria, yakni: (1) mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; (2) mempunyai cadangan 326 primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter; (3) endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; (4) luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare; (5) adanya penyebutan yang jelas jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 22 UU 3/2020]. Dalam kaitan ini, sejalan dengan penetapan WP yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab [vide Pasal 10 ayat (2) UU 3/2020], maka dalam hal akan menetapkan WPR bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman terlebih dahulu rencana WPR tersebut kepada masyarakat secara terbuka. Pengumunan tersebut dilakukan di kantor desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait yang dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR [vide Pasal 23 dan Penjelasan UU 4/2009]. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap proses penetapan WPR tersebut. Demikian pula halnya untuk memberikan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) UU 3/2020, pada prinsipnya pun tidak serta merta atau otomatis karena untuk dapat ditetapkan sebagai WIUPK harus terlebih dahulu dipenuhi sejumlah persyaratan atau kriteria, yakni: (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemanfaatan ruang dan kawasan tersebut adalah untuk kegiatan Usaha Pertambangan; (2) ketahanan cadangan; (3) kemampuan produksi nasional; dan/atau (4) pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Artinya, jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan tersebut harus disandarkan terlebih dahulu pada keterpenuhan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai WIUPK. Sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 yang menentukan adanya jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya karena dianggap menghilangkan aspek peninjauan berkala sebagaimana dimaksud dalam UU Penataan Ruang serta tidak sejalan pula dengan pemenuhan aspek substantif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berkaitan dengan dalil tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan Pasal 172B ayat (2) UU 327 3/2020 tidaklah dibaca berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan norma ayat (1) yang menentukan pada pokoknya WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya tidak mungkin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR apabila persyaratan dalam ketentuan ayat (1) belum terpenuhi. Terlebih lagi, ketentuan norma Pasal 172B UU 3/2020 merupakan bagian dari “Ketentuan Peralihan” yang menegaskan status dan kedudukan pemegang izin berupa IUP, IUPK, atau IPR setelah berlakunya UU a quo. Hal ini mengingat ketentuan UU a quo telah mengubah UU sebelumnya (UU 4/2009) berkenaan dengan izin usaha pertambangan termasuk di dalamnya perubahan terhadap proses, prosedur, kegiatan, kewajiban, jangka waktu bagi pemegang IUP, IUPK, atau IPR. Dalam rangka penyesuaian terhadap norma baru dalam UU 3/2020 maka sesuai dengan maksud fungsi “Ketentuan Peralihan” berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 [UU 12/2011], di antaranya adalah untuk menjamin kepastian hukum; memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara [vide angka 127 Lampiran II UU 12/2011], maka Pasal 172B UU 3/2020 dimaksudkan untuk menjalankan fungsi ketentuan peralihan dimaksud. Sebab, sebelum UU 3/2020 diberlakukan telah ada wilayah-wilayah yang sudah mendapatkan izin pertambangan berupa IUP, IUPK, atau IPR. Dalam rangka penyesuaian dengan norma baru UU 3/2020 maka terhadap kegiatan usaha pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelumnya berupa IUP, IUPK, atau IPR wajib dilakukan delineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan, karena ada kemungkinan misalnya terjadinya penciutan atau perluasan dari izin yang telah diberikan sehingga tidak sesuai lagi dengan pemanfaatan ruang dan kawasan. Berdasarkan Pasal 172B ayat (1) UU 3/2020, hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU 3/2020 tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan apa yang dimaksud 328 namun dengan mencermati esensi izin usaha pertambangan maka ketentuan yang dimaksud di antaranya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang. Berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan dengan adanya jaminan tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan menyebabkan ketidakterpenuhan aspek substantif hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena dikhawatirkan di wilayah tersebut akan terus dijadikan sebagai wilayah untuk aktivitas pertambangan sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah tersebut sudah tidak mampu menampung aktivitas pembangunan. Dalam kaitan ini penting untuk dipahami bahwa salah satu pemanfaatan ruang yang dapat diakomodasi dalam zonasi RTR adalah kegiatan yang telah mendapatkan izin. Izin tersebut hanya dapat dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah mengantisipasi pengendalian dampak yang akan ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perizinan bahwa izin merupakan instrumen yuridis preventif dan juga represif yang berfungsi sebagai pengendalian sehingga izin hanya dapat dikeluarkan apabila telah dipenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan. Oleh karena itulah kegiatan yang telah memiliki izin perlu dijamin kelangsungan usahanya oleh RTR melalui zonasi yang bersesuaian. Apabila kegiatan yang telah memiliki izin tersebut di kemudian hari mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial, maka perlu ada mekanisme evaluasi izin yang telah diberikan, namun bukan evaluasi pada zonasi RTR-nya. Sebab, zonasi peruntukan dalam RTR telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kebutuhan, daya dukung, kesesuaian ruang, dan aspirasi pemangku kepentingan. Bahwa terkait dengan keinginan para Pemohon agar ada peninjauan atau evaluasi kembali RTR untuk melihat kesesuaian RTR dengan kebutuhan pembangunan serta pemanfaatan ruang, Mahkamah dapat memahami keinginan tersebut karena WIUP, WIUPK, dan WPR pada pokoknya adalah wilayah untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin yang merupakan bagian dari WP yang tidak lain adalah bagian dari tata ruang nasional maka dengan sendirinya RTR dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal hasil peninjauan kembali merekomendasikan adanya revisi RTR maka hal tersebut dapat dilakukan namun jika dalam proses revisi RTR terdapat kegiatan usaha pertambangan yang telah 329 memiliki izin maka peninjauan kembali tersebut dilakukan terhadap mekanisme evaluasi atau pengawasan izinnya, misalnya jika terbukti terdapat kesalahan dari pihak pelaksana izin tersebut maka izin tersebut dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan zona dalam RTR di wilayah tersebut dapat disesuaikan dengan peruntukkan atau izin yang baru. Bertalian dengan pencabutan izin ini, telah ditentukan dalam UU 3/2020 sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, atau IPR untuk penjualan jika terjadi pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UU a quo. Dengan demikian, adanya ketentuan mengenai jaminan pemanfaatan ruang dan kawasan dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk yang mengatur penataan ruang. Meskipun untuk mendapatkan kepastian berusaha atas wilayah yang telah ditetapkan dan telah dikeluarkan izinnya tersebut telah melewati seluruh proses dan prosedur, namun, untuk memberikan kepastian bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan yang telah diberikan izinnya tetap dapat dilakukan evaluasi dan sepanjang dalam pelaksanaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk tidak menimbulkan persoalan konstitusional dalam penerapan norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan dalam amar putusan ini mengenai keharusan selalu adanya konsistensi untuk tidak menyalahi keterpenuhan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjamin pemanfaatan ruang dan kawasan sehingga hal ini memberikan kejelasan dalam memaknai kata “menjamin” dalam Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020. [3.15.3] Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Artinya, norma Pasal 17A ayat (2). Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 jika norma tersebut tidak dilekati makna “sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 330 [3.16] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana diubah oleh Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 yang selengkapnya menyatakan “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86F huruf b dan Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, telah membatasi hak-hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup; memberikan ketidakpastian hukum; dan melanggar hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dalam kaitan dengan dalil para Pemohon a quo, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 November 2021, yang amarnya menyatakan: 1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian; 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen; 331 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang- undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali; 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul. Mahkamah juga telah menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 25 Januari 2022, Paragraf [3.11] yaitu: [3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan a quo yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU a quo adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 332 Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah jelas bahwa permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 adalah prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. [3.17] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 terkait jaminan pemberian izin berdasarkan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan, serta Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 terkait kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum, prinsip partisipasi warga negara, serta pengelolaan sumber daya pertambangan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.17.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan terlebih dahulu substansi permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu menjelaskan bahwa dalam permohonan a quo terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum. Pada bagian posita permohonan, para Pemohon menguraikan dan menerangkan bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah norma Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020, sedangkan dalam bagian petitum para Pemohon menyebutkan Pasal 169A dan Pasal 169B UU 3/2020 secara keseluruhan. Padahal Pasal 169A terdiri dari lima ayat, dan Pasal 169B juga terdiri dari lima ayat. Artinya, ketentuan yang dimohonkan dalam petitum lebih banyak/luas dibandingkan dengan ketentuan yang disebut dan diuraikan pada bagian posita. Terhadap adanya perbedaan luasan antara posita dengan petitum dalam permohonan para Pemohon demikian, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan ketentuan yang dimohonkan dalam petitum sekaligus yang diuraikan/diterangkan argumentasinya dalam bagian posita. Dengan demikian, ketentuan yang akan 333 dipertimbangkan Mahkamah adalah Pasal 169A ayat (1) dan Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020. [3.17.2] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 yang dimohonkan pengujiannya telah pernah diuji dan diputus sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 27 Oktober 2021, dengan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang amar putusan Mahkamah menyatakan: “1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian; 3. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sepanjang frasa “diberikan jaminan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat diberikan”; 4. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sepanjang kata “dijamin” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “dapat”; 5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) selengkapnya berbunyi, “KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan: …”; 6. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), selengkapnya menjadi berbunyi: a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai 334 kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. 7. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya; 8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.” [3.17.3] Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum objek yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh para Pemohon dalam perkara a quo sama dengan objek permohonan pada Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 sebelum diputus. Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020, Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 telah berisi makna baru walaupun tidak disertai perubahan kalimat redaksional, sehingga ketentuan a quo tidak dapat lagi dibaca dan/atau dipahami sebagaimana maksud pembentuk UU 3/2020 sebelum adanya Putusan Mahkamah melainkan harus dibaca/dipahami sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020. Implikasi amar putusan berupa pemberian makna baru demikian, dalam kaitannya dengan perkara a quo, mengakibatkan permohonan perkara ini, khususnya permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 telah tidak sesuai lagi objeknya. Sebab, objek permohonan yang dimohonkan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU- XVIII/2020. Dengan demikian, permohonan pengujian sepanjang mengenai Pasal 169A ayat (1) huruf a dan huruf b UU 3/2020 menurut Mahkamah harus dinyatakan kehilangan objek. [3.17.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 maka untuk menjawab dalil tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Mahkamah pada Sub-paragraf [3.17.2] di atas. Sebab, ketentuan Pasal 169B ayat (3) tersebut merupakan satu rangkaian dengan pasal dan ayat-ayat sebelumnya sebagaimana selengkapnya menyatakan: “(1) Pada saat IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A diberikan, wilayah 335 rencana pengembangan seluruh wilayah yang disetujui Menteri menjadi WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi. (2) Untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang KK dan PKP2B harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum KK dan PKP2B berakhir. (3) Menteri dalam memberikan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional. (4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika berdasarkan hasil evaluasi, pemegang KK dan PKP2B tidak menunjukkan kinerja pengusahaan Pertambangan yang baik. (5) Pemegang KK dan PKP2B dalam mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang kegiatan Usaha Pertambangannya”. Berdasarkan keseluruhan ketentuan Pasal 169B UU 3/2020 tersebut penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan Pasal a quo merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan yang dimaksudkan untuk memperjelas kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan baru dari UU 3/2020 sebagai konsekuensi logis diberlakukannya IUPK. Oleh karena itu, menurut Mahkamah penunjukan Menteri sebagai pihak yang dapat memberikan IUPK merupakan konsekuensi logis-sistematis dari diserahkannya pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara kepada Pemerintah Pusat [vide Pasal 4 ayat (2) UU 3/2020]. Pemerintah Pusat dalam konteks pengelolaan pertambangan tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia yang secara teknis-administratif dibantu oleh menteri. Pada Pasal 1 angka 38 UU 3/2020 telah diatur bahwa Menteri yang dimaksud dalam UU a quo adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menteri pun tidak pula dapat serta-merta memberikan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian karena masih harus mempertimbangkan keberlanjutan operasi, optimalisasi potensi cadangan Mineral atau Batubara dalam rangka konservasi Mineral atau Batubara dari WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi, serta kepentingan nasional. 336 Sementara itu, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses pemberian IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, khususnya masyarakat terdampak langsung oleh pertambangan, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan lain terkait izin dan/atau wilayah pertambangan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, UU 3/2020 mengatur bahwa IUPK merupakan pelaksanaan dari WUPK [vide Pasal 29 UU 4/2009], sementara WUPK merupakan bagian dari WP [vide Pasal 10 UU 3/2020]. WP atau wilayah pertambangan dibedakan menjadi WUP, WPR, WPN, dan WUPK. Artinya, WP adalah satuan wilayah yang di dalamnya terdiri dari atau meliputi WUP, WPR, WPN, dan WUPK. Dengan kata lain, untuk penentuan WUPK dan IUPK harus didahului oleh adanya penetapan WP. Pasal 10 UU 3/2020 selengkapnya mengatur bahwa: “(1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas: a. WUP; b. WPR; c. WPN; dan d. WUPK. (2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.” Dengan merujuk pada Pasal 10 UU 3/2020 di atas telah jelas bahwa penetapan WP dilaksanakan secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. Menurut Mahkamah, karena penetapan WP merupakan induk atau landasan bagi penetapan WUP, WPR, WPN, dan WUPK yang kemudian penetapan wilayah ini menjadi dasar/landasan bagi diberikannya izin usaha pertambangan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat khususnya yang terdampak pertambangan baik potensial maupun aktual secara hukum telah mempunyai alas hak untuk terlibat dalam proses penetapan WP tersebut. Apalagi seperti telah diterangkan oleh Presiden/Pemerintah dalam persidangan di Mahkamah, sebagai 337 pelaksanaan UU a quo kementerian terkait telah memberikan jalur atau kanal komunikasi bagi masyarakat yang ingin memantau dan/atau melaporkan aktivitas terkait pertambangan dengan harapan membantu Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan [vide Keterangan Presiden, bertanggal 4 November 2021]. Oleh karena itu, seandainya dalam pelaksanaan hak masyarakat untuk berpartisipasi tidak berjalan dengan baik sehingga kualitas partisipasi tidak sempurna sebagaimana didalilkan para Pemohon, menurut Mahkamah hal demikian penting menjadi perhatian Pemerintah Pusat selaku pihak yang diberikan mandat oleh Negara agar memperbaiki proses pelaksanaan hak masyarakat untuk berpartisipasi sehingga pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tetap sejalan dengan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.18] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, oleh karena berkenaan kedudukan hukum para Pemohon berkaitan pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon berkaitan dengan permohonan pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 sebagai berikut: Bahwa Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon merupakan bagian dari Bab Penguasaan Mineral dan Batubara yang tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU a quo yang pada pokoknya menyatakan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan/kemakmuran rakyat. Untuk penguasaan mineral dan batubara tersebut undang-undang menentukan kewenangan penyelenggaraannya oleh Pemerintah Pusat di mana para Pemohon dalam petitumnya memohon agar kewenangan tersebut juga merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ketentuan sebelumnya dalam UU 4/2009. 338 [3.19] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020, setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, telah ternyata substansi dari permohonan para Pemohon tersebut telah berkenaan dengan hak/kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana hal tersebut juga dinyatakan dalam petitum para Pemohon yang memohon agar Mahkamah memberikan kewenangan kembali kepada Pemerintah Daerah untuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana ketentuan sebelumnya (UU 4/2009). Oleh karena pengajuan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal a quo diajukan oleh para Pemohon sendiri baik dalam kualifikasi badan hukum (yayasan/perkumpulan) dan perorangan warga negara Indonesia, sedangkan substansi permohonan a quo adalah berkenaan dengan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, maka apabila berkenaan dengan kewenangan tersebut terdapat norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka sesungguhnya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 21 Februari 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XIII/2015 yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 11 Januari 2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan antara lain: Apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, hlm.59] 339 Oleh karenanya terhadap permohonan pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020 tidak diajukan oleh Pemerintahan Daerah (kepala daerah dan DPRD) maka para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) UU 3/2020. [3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata kata “menjamin” dalam norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkaitan pengujian ketentuan norma Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 telah kehilangan objek, dan norma Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan ketidaksamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, terkait dengan ketentuan norma Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 telah ternyata dalil permohonan para Pemohon adalah prematur, serta berkaitan dengan pengujian ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU 3/2020 para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pasal a quo. Andaipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020, quod non, dalil permohonan para Pemohon mengenai pasal-pasal a quo tidak beralasan menurut hukum, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada bagian pokok permohonan dalam Paragraf [3.14]. [3.21] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 340 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020. Andaipun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2020, quod non, dalil permohonan para Pemohon mengenai Pasal a quo tidak beralasan menurut hukum; [4.3] Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020, serta Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020; [4.4] Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020; [4.5] Pemohon III dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020; [4.6] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 172B ayat (2) UU 3/2020 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian; [4.7] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 162 UU 3/2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 UU 11/2020 adalah prematur; [4.8] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 169A ayat (1) UU 3/2020 kehilangan objek; [4.9] Pokok Permohonan sepanjang berkenaan dengan Pasal 169B ayat (3) UU 3/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum. 341 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), serta Permohonan Pemohon III dan Pemohon IV berkenaan dengan Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), Pasal 169A ayat (1), Pasal 169B ayat (3), dan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) tidak dapat diterima; 2. Menyatakan Pasal 17A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 342 Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”; 3. Menyatakan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”; 4. Menyatakan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 5. Menyatakan Pasal 172B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 343 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 6. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Rabu, tanggal tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 12.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Ketua, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo 344 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo