37/PUU-XIV/2016

PUTUSAN Nomor 37/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: Nama : Antonius Iwan Dwi Laksono Pekerjaan : Swasta Alamat : Jalan Percetakan Negara X.A Blok H/3 Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Maret 2016 memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafii, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Agus Setia Wahyudi, S.H., I Wayan Dendra, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Maruli Tua P. Sinaga, S.H., Elok Dwi Kadja, S.H., dan Noval Ibrahim, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Sholeh & Partners, yang beralamat di Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 68/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 8 April 2016 dengan Nomor 37/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki pada tanggal 7 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 11 ayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93) pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat, atau; d. lembaga negara. 2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) yang turut membayar retribusi serta pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). 4. Bahwa, Ibukota Jakarta pada bulan Pebruai tahun 2017 akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah periode 2017-2022. 5. Bahwa Pemohon adalah warga DKI Jakarta yang telah mempunyai Hak Memilih dan dipilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 s.d. 2022. 6. Bahwa, pada bulan Juli 2016 tahapan pendaftaran Pilkada Jakarta sudah dimulai. 7. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU DKI Jakarta) secara potensial merugikan hak-hak konstituional Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 8. Bahwa, disatu sisi proses pendaftaran, kampanye dan penghitungan pemilihan Gubernur Jakarta menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57), sementara untuk menentukan pemenang dalam pilkada Jakarta menggunakan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Bahwa, pengaturan pemenang dalam Pilkada Jakarta yang menggunakan Pasal 11, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 2009 Tahun 2007 tidak efektif dan efisien cenderung berbiaya tinggi. 10. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat ( 2 ) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU DKI Jakarta) jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh 50% lebih suara dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta pada Februari 2017, akan dilakukan putaran ke dua. Dampaknya menyedot anggaran pemerintah DKI Jakarta yang merupakan hasil pembayaran retribusi dan pajak warga DKI Jakarta juga termasuk pembayaran retribusi dan pajak Pemohon. Padahal, jika berkaca pada pilkada Jakarta putaran ke 2 tahun 2012 sekitar Rp. 200 milyar, tentu putaran ke 2 untuk Pilkada Jakarta Februari 2017 bisa lebih tinggi lagi. 11. Bahwa, Pemohon merasa penerapan Pasal a quo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan merugikan Pemohon, karena Retribusi dan Pajak yang dibayar Pemohon seharusnya dipergunakan untuk Peningkatan Pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan sarana prasarana umum yang bermanfaat pada masyarakat harus dialokasikan untuk melaksanakan putaran ke 2 (dua) pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta guna memenuhi ketentuan Pasal a quo. 12. Bahwa, Pilkada Jakarta rentan terjadi penyanderaan oleh partai politik, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 sebab calon incumbent sekarang ini (BASUKI TJAHAJA PURNAMA) begitu kuat, dan Undang-Undang a quo tidak mengatur tentang calon tunggal. Bisa jadi partai-partai karena takut kalah tidak ada yang mendaftar, sementara calon perseorangan juga tidak ada yang mendaftar, seperti kasus di Kabupaten Blitar Jawa Timur, Tasikmalaya Jawa Barat dan Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timor sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon tunggal. Jika terjadi penundaan Pilkada Jakarta pada bulan Februari 2017, tentu ini akan merugikan Pemohon, sebab Pemohon tidak memilih gubernur Jakarta pada bulan Februari 2017 secara lima tahunan. 13. Bahwa, benar Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2007 sudah pernah diuji di MK dengan perkara Nomor 70/PUU-X/2012, tetapi bagi Pemohon, antara perkara pengujian Pemohon dengan perkara Nomor 70/PUU-X/2012 tidak sama persis, sebab perkara Nomor 70/PUU-X/2012 hanya menguji Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan batu ujinya adalah Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Pemohon menguji Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 batu ujinya-pun tidak sama yaitu Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Sehingga menurut Pemohon permohonan ini jelas berbeda artinya perkara a quo tidak nebis in idem sebagaimana di maksud dalam Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 14. Bahwa, Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berpotensi melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, menurut Pemohon maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 15. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi; 16. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. 17. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. 18. Bahwa, Pemohon khawatir jika Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 secara potensial dirugikan oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 adanya Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Pokok Permohonan; Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan; 1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. 2. Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. 3. Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya UUD 1945 berbunyi: • Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis • Pasal 18B ayat (1); Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. D. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut 1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Digunakannya istilah “rechtsstaat” ini menunjukkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “rechsstaat” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “machtsstaat” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum. 2. Bahwa norma hukum Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 nampak sekali mengesampingkan konsep negara hukum, yang tampak justru konsep machtssaat, sebab pembuat UU menjadikan kekhususan yang diatur dalam UUD ditafsirkan oleh pembuat UU untuk membuat norma dalam pasal 11 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2007 mengistimewakan DKI Jakarta dari daerah lain tanpa dasar rasionalitas konstitusi yang jelas. 3. Bahwa, kekhususan yang diamanatkan oleh UUD harus dimaknai sebagai hak konstitusi terhadap daerah-daerah dengan latar belakang budaya, karakteristik daerah dan sejarah khusus daerah tersebut. Misalnya daerah istimewa Jogyakarta yang berlatar belakang sejarah kerajaan. 4. Juga daerah istimewa Aceh kekhususannya dilatarbelakangi sejarah pertikaian Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Yang akhirnya terjadi kompromi-kompromi politik dengan GAM konsekwensinya maka harus ada kekhususan seperti diperbolehkannya partai lokal, sebab GAM tidak percaya 100% terhadap partai-partai nasional. Hal ini dapat kita baca dari penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan; “Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan”. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 5. Bahwa, untuk meyakinkan Mahkamah, Pemohon juga menambahkan kekhususan daerah selalu dilatarbelakangi sejarah dan budaya dan karakteristik daerah, Pemohon menunjukkan rasionalias di dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menjelaskan; “Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita- cita luhur. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan. 6. Bahwa, UUD 1945 memang negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Bahwa, satuan pemerintah daerah yang besifat khusus atau istimewa harus dimaknai karena ada sejarah yang melatarbelakangi daerah a quo, sebagaimana Pemohon jelaskan di atas seperti Daerah Istimewa Aceh, Yogyakarta dan Papua. 7. Bahwa, kekhususan suatu daerah dapat mengatur secara berbeda dibanding daerah lainnya yang tidak tergolong khusus. Namun kekhususan/ keistimewaan tersebut tidak berarti dapat diatur “asal berbeda” dengan daerah lainnya. Bahwa, kekhususan yang di atur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tidak boleh ditafsirkan sekehendak hati pembuat Undang- Undang. Tafsir kekhususan tidak boleh ke luar dalam 3 kerangka, yaitu hukum pidana, demokrasi dan HAM. Indonesia adalah negara kesatuan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 daerah-daerah khusus tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, kita bukan negara federal, sehingga daerah- daerah khusus tetap tidak boleh membuat hukum pidana sendiri, tidak boleh membuat aturan proses Pilkada yang berbeda dengan daerah lain, tidak boleh daerah khusus mengesampingkan nilai-nilai HAM. 8. Bahwa, jika makna kekhususan diartikan sekehendak pembuat UU tanpa memahami originalitas maksud dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, bisa saja suatu saat Pilkada Jakarta hanya boleh diikuti oleh warga negara yang ber KTP Jakarta, dengan dasar Jakarta adalah ibukota negara dll. Padahal pilkada di daerah tidak seperti itu. Tentu ini akan semakin kacau dalam kehidupan bertata negara. 9. Bahwa, berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- VI/2008, bertanggal 5 Agustus 2008 paragraf (3.19) yang menyatakan; “Jakarta sebagai ibukota negara mempunyai sifat yang khusus. Kekhususannya itu memuat pengaturan mengenai (i) kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota negara; (ii) tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat; (iii) keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar; (iv) kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah. Pengaturan dalam pemberian status khusus yang demikian diakui dan dihormati berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 (vide Perubahan Kedua UUD 1945 tahun 2000) dan Pasal 2 ayat (8) UU 32/2004. Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan UU 29/2007, dibagi ke dalam daerah kota administrasi dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu, yang walikota dan bupatinya ditunjuk. Susunan yang demikian didasarkan atas kebutuhan pengaturan bagi satu wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk dan sumber daya keuangan yang besar, tetapi dengan batas administrasi yang kurang jelas. Kekhususan Jakarta sebagai ibukota negara memerlukan pengaturan yang juga bersifat khusus. Menurut Mahkamah, pengaturan yang demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945, karena adanya kedudukan norma konstitusi yang setara antara Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dengan Pasal 18B UUD 1945.” Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 10. Bahwa, pendapat Mahkamah Konstitusi di atas sama sekali tidak menyinggung tentang makna kekhususan membolehkannya pilkada Jakarta berbeda dengan daerah lainnya, itu artinya Mahkamah sendiri memaknai kekhususan daerah Ibukota Jakarta tidak boleh ke luar dari kerangka nilai- nilai demokrasi yang universal. 11. Bahwa, pendapat Mahkamah Konstitusi di atas sejalan dengan Pasal 1 angka 6 UU 29/2007 yang menyatakan bahwa, “Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”; Bahwa, makna kekhususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan jelas tidak bisa dimaknai kekhususan dalam menentukan pemenang dalam Pilkada. Artinya pembuat Undang-Undang sendiri telah menyadari kekhususan Ibukota Jakarta hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan proses Pilkada, sebab jika kekhususan juga menyangkut proses pilkada tentu Undang-Undang a quo juga mengatur tentang proses pendaftaran, kampanye hingga pengaturan sengketa Pilkada. 12. Bahwa UU Nomor 29 Tahun 2007 sudah ketinggalan jaman, sebab UU yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah sudah beberapakali mengalami perubahan, mulai dari UU Nomor 32 Tahun 2004, dirubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008, diganti menjadi UU Nomor 22 Tahun 2014, diganti menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, lalu ditetapkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015, diubah lagi menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. Bahwa, sebelumnya syarat kemenangan dalam pilkada harus memperoleh minimal perolehan suara 30%, jika tidak mencapai 30% maka dilanjutkan ke putaran ke dua (UU Nomor 32 Tahun 2004). Sedangkan sekarang ini penentuan kemenangan dalam pilkada hanya satu putaran, calon yang memperoleh suara terbanyak itulah yang dinyatakan sebagai pemenang (UU Nomor 8 Tahun 2015). 13. Artinya Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun sudah ketinggalan jaman, dan daerah kekhususan seperti Aceh dan Papua proses Pilkada mengikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). 14. Bahwa, di dalam penjelasan UU Nomor 29 Tahun 2007 dikatakan yang menjadi argumentasi Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah “Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai kepala pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota perlu memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat dan memperhatikan warga Jakarta yang multikultural. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menetapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah perolehan suara yang sah untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih”. 15. Bahwa Pemohon sadar jika UU Nomor 29 Tahun 2007 adalah UU khusus berarti yang berlaku adalah “lex spesialis derogat lex generalis”. Tetapi pertanyannya apakah salah jika UU Nomor 29 Tahun 2007 tidak mengatur permasalahan penetapan pemenang Pilkada? Bukankah sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) yang berlaku secara nasional termasuk Ibukota Jakarta. 16. Bahwa, argumentasi warga Jakarta yang multicultural, maka dalam pemilihan gubernur harus 50% lebih untuk bisa ditetapkan sebagai pemenang sangat aneh. Pertanyaannya secara konstitusi apa bedanya suara warga masyarakat yang multikultural dengan tidak? Apa kaitanya multikultural dengan daerah khusus. Apakah ibukota Provinsi Jatim (Surabaya), ibukota Jawa Tengah (Semarang) homogen Tidak multikultural seperti Jakarta? Faktanya hamipir semua daerah juga multikultural masyarakatnya. Dalam pemilihan umum dan pilkada yang berlaku adalah one man one vote, artinya satu orang satu suara. Baik tua muda, orang suku Madura, Batak, Bugis dll tetap satu orang satu suara. Jadi menurut Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Pemohon argumentasi multikultral menjadi syarat 50% untuk menang inkonstitusional dan tidak masuk diakal. 17. Bahwa, kekhususan DKI Jakarta adalah dalam mengelola pemerintahan Pemohon sangat setuju. Misalnya walikota tidak dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Sebab di DKI Jakarta juga tidak ada DPRD kotanya. Konsekuensi tersebut bukan hanya dari segi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom, kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan perwakilan negara asing, dan kedudukan lembaga internasional lainnya, melainkan juga karakteristik permasalahan yang dihadapi tidak sama. 18. DKI Jakarta berbeda dengan daerah lain. Pertanyaannya apa kaitan penetapan pemilihan gubernur harus 50% lebih dengan penyelenggaraan pemerintahan di atas? Ini yang menurut Pemohon tidak nyambung. Terkesan pembuat Pasal 11 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 memaksakan kehendaknya, sehingga tidak mencerminkan sebagai negara hukum justru menjadi negara kekuasaan, karena mendapat kekhususan oleh UUD, lantas pembuat Undang-Undang merumuskan norma Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sekehendak hatinya yang menyebabkan ke luar dari makna kekhususan yang di atur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. 19. Bahwa ketidakpastian hukum disebabkan penerapan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU DKI Jakarta membawa implikasi yang sangat besar terutama berkaitan dengan penggunaan APBD DKI Jakarta yang diperoleh dari Pemungutan Retribusi dan Pajak yang dibayarkan oleh Pemohon jika harus ada putaran ke dua dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Bahwa Retribusi dan Pajak yang dibayarkan Pemohon merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dimana pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan masyarakat, efisiensi, kepatutan dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. 20. Bahwa penerapan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 telah menghilangkan hak persamaan dalam hukum Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 pemohon selaku warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dalam hal penetapan Gubernur & Wakil Gubernur terpilih dengan warga Negara Indonesia di provinsi lainnya, dimana warga negara Indonesia di provinsi-provinsi lainnya dalam penetapan Gubernur & wakil Gubernur terpilih berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). Sementara untuk pilkada DKI Jakarta, harus mencapai 50% lebih untuk bisa ditetapkan sebagai pemenang. 21. Bahwa sebagai pemilih, 2 putaran tentu merugikan hak konstitusional Pemohon, sebab dengan begitu Pemohon harus mendatangi TPS lagi jika pemiihan tahap pertama tidak menghasilkan pemenang yang mendapatkan suara lebih dari 50%. Padahal adanya Pilkada telah menutup usaha Pemohon dalam satu sebab hari dalam Pilkada adalah hari yang diliburkan. Sementara usaha Pemohon adalah mengandalkan masuknya pekerja di suatu pabrik. Jadi semakin jelas keberadaan pasal a quo yang mengatur Pilkada 2x putaran sangat merugikan hak konstitusional Pemohon dalam mencari nafkah; 22. Bahwa, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan; Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Bahwa, makna demokratis yang dimaksud oleh konstitusi adalah tidak boleh ada pembedaan perlakuan, antara daerah satu dengan daerah lain di dalam pemilihan kepala daerah. Sebab, hakekatnya yang namanya demokrasi mempunyai nilai yang universal, one man one vote satu orang satu suara. Cara menentukan pemenang dalam Pilkada juga tidak boleh menerapkan kebijakan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain dengan argumentasi kekhususan. 23. Bahwa, idealnya Pemilukada diikuti minimal 2 (dua) pasangan calon, supaya pemilih diberikan alternatif memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbaik. Sungguh tidak demokratis jika Pemilukada Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 hanya diikuti satu pasangan calon. Tetapi jika penyelenggara sudah memberi kesempatan yang luas kepada calon perserorangan dan calon dari partai politik, tapi tetap saja yang terdaftar dan lolos penetapan cuman satu pasangan calon, maka proses Pemilukada yang diikuti hanya satu pasangan calon tetap demokratis. 24. Bahwa, UU Nomor 29 Tahun 2007 sama sekali tidak mengatur jika hanya ada satu pasangan calon gubernur Jakarta yang dinyatakan lolos oleh KPUD sebagai calon peserta pemilihan, apakah dimungkinkan adanya calon tunggal sebagaiman putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015. Bagi Pemohon putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tidak bisa diterapkan dalam Pilkada Jakarta, sebab Pasal 11 ayat (1) menyatakan; Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam frasa pasangan calon, tidak bisa dimaknai pasangan calon gubernur melawan kolom yang berisikan tulisan setuju atau tidak setuju. Bahwa, frasa pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% jelas bermakna yang bertanding minimal 2 pasangan calon, bukan calon tunggal melawan kolom kosong yang bertuliskan setuju atau tidak setuju. 25. Bahwa, bagi Pemohon sungguh tidak demokratis jika nantinya pilkada Jakarta tidak bisa terselenggara hanya karena ada upaya penggagalan oleh parpol sebagaimana terjadi di Kabupaten Blitar Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat dan Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur dan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 26. Bahwa, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif terhadap Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 27. Bahwa, Pemohon sadar UU Nomor 29 Tahun 2007 adalah UU khusus, tetapi pembuat Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 sama sekali tidak mengindahkan, tidak mensinkronisasikan dengan UU yang lain yang berhubungan langsung dengan Pilkada, menjadikan pasal ini cacat dan menjadikan Pilkada Ibukota Jakarta menjadi tidak efisien. 28. Bahwa, setelah dikaji secara seksama, ternyata Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 sekali tidak dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, persamaan di depan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Justru Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2007 memasung dan menghambat hak warga negara, dan menghambat setiap warga negara yang menginginkan Pilkada di Ibukota Jakarta berlangsung secara demokratis dan efisien anggaran. 29. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi UU 8 Tahun 2015. BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 199 yang menyatakan; Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dala Undang-Undang tersendiri. Artinya ketika Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesiadibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tentu semua proses Pilkada Jakarta akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). Pilkada Jakarta tidak mengenal 2 putaran maupun akan mengakomodir jika terjadi calon tunggal; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jika keberadaan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap diberlakukan berpotensi merugikan hak hak konstitusional Pemohon jika dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tidak terdapat pasangan yang memperoleh suara 50% lebih. Dan jika yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon hanya satu pasangan calon, sehingga tidak dimungkinkan calon tunggal berladga dalam Pilkada Jakarta tahun 2017, maka wajar jika PEMOHON menganggap pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. 31. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dinyatakan ”tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. PETITUM Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan: Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menyatakan: Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744, selanjutnya disebut UU 29/2007) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia penduduk DKI Jakarta yang telah mempunyai hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada bulan Februari 2017. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 UU 29/2007 sebab, sebagai pembayar pajak, uang hasil retribusi dan pajak yang seharusnya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana umum harus dialokasikan untuk melaksanakan putaran kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta menurut Pasal 11 UU 29/2007. Di samping itu, Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal 11 UU 29/2007 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Pemohon juga menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang a quo sudah pernah dimohonkan pengujian sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 70/PUU-X/2012, menurut Pemohon, permohonan a quo adalah berbeda karena yang dimohonkan pengujian dalam perkara Nomor 70/PUU-X/2012 hanyalah Pasal 11 ayat (2) UU 29/2007. Selain itu yang dijadikan dasar pengujian juga berbeda. Menurut Pemohon, dasar pengujian pada permohonan Nomor 70/PUU-X/2012 adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sementara dasar pengujian pada permohonan a quo adalah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas tampak bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan. [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat” maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 29/2007 yang menyatakan, (1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 (2) Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. (3) Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang masing- masing menyatakan, Pasal 18 UUD 1945 ... (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 18B UUD 1945 (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 29/2007 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 29/2007 mengesampingkan konsep negara hukum dan menampakkan konsep machtsstaat, sebab mengistimewakan DKI Jakarta dari daerah lain tanpa rasionalitas konstitusi yang jelas dengan membandingkan dengan keistimewaan atau kekhususan daerah lainnya (Aceh, Yogyakarta, dan Papua). Menurut Pemohon, kekhususan itu harus dimaknai dalam konteks latar belakang sejarah, bukan asal berbeda; [3.9.2] Bahwa, menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-X/2012 sama sekali tidak menyinggung kekhususan yang membolehkan Pilkada di Jakarta diatur secara berbeda dengan daerah lainnya dan karena itu kekhususan Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh dimaknai kekhususan dalam menentukan pemenang Pilkada. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 [3.9.3] Bahwa Pemohon juga tidak dapat menerima penjelasan UU 29/2007 yang menyatakan alasan diaturnya secara khusus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta adalah agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki legitimasi yang kuat karena Jakarta multikultural karena menurut Pemohon tidak ada bedanya antara masyarakat yang multikultural dan yang tidak. [3.9.4] Bahwa Pemohon juga mengaitkan penolakannya terhadap Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XIII/2015 dalam hal hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Pemohon, ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 yang menyatakan, “pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih” tidak dapat dimaknai pasangan calon gubernur melawan kolom yang berisikan tulisan setuju atau tidak setuju karena, menurut Pemohon, dalam frasa tersebut minimal harus ada dua pasangan calon yang bertanding. [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, baik dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya maupun dalam menjelaskan pertentangan Pasal 11 UU 29/2007 terhadap UUD 1945, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.9] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian maka pengertian kerugian hak konstitusional dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, haruslah dipahami dalam konteks tersebut bukan kerugian ekonomi atau finansial sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, kecuali jika kerugian ekonomi atau finansial tersebut sebagai konsekuensi kerugian hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Dengan kata lain, kerugian ekonomi atau finansial semata-mata tidaklah dapat dijadikan alasan untuk memberikan kedudukan hukum kepada seseorang atau suatu pihak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 jika tidak didahului oleh adanya kerugian hak konstitusional. 2. Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 29/2007 harus dibaca dan dipahami sebagai satu kesatuan norma yang mengatur tentang kekhususan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang berbeda dengan mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk daerah-daerah otonom provinsi lainnya mengingat kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara yang memiliki fungsi dan peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang karenanya ia diberikan kedudukan sebagai daerah otonom provinsi dengan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (vide Konsiderans “Menimbang” juncto Penjelasan Umum UU 29/2007). Kekhususan pengaturan demikian dibenarkan, bahkan diberi landasan konstitusional yang tegas, oleh UUD 1945. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Dalam kekhususan atau keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) tersebut termasuk juga kekhususan atau keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernurnya; 3. Pasal 11 ayat (1) mengatur secara khusus tentang syarat perolehan suara yang harus dipenuhi oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dapat dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, sementara Pasal 11 ayat (2) mengatur tentang jalan keluar apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) itu tidak tercapai. Adapun Pasal 11 ayat (3) mengatur tentang persyaratan dan tata cara penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang juga berlaku terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di luar persyaratan dan mekanisme khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU 29/2007. Sehingga, apabila norma dalam Pasal 11 UU 29/2007 dimaksud dipahami secara terpisah-pisah, sebagaimana secara implisit tampak dalam dalil permohonan Pemohon, hal itu akan menjadikan Pasal 11 UU 29/2007 kehilangan relevansi sekaligus koherensinya. 4. Pasal 11 ayat (2), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh ketentuan dalam Pasal 11 UU 29/2007, telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 70/PUU- X/2012 bertanggal 13 September 2012. Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut dinyatakan, antara lain. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 [3.18.3] Bahwa selain itu, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.17] dan paragraf [3.18], Provinsi DKI Jakarta adalah daerah provinsi yang memiliki banyak sekali aspek dan kondisi bersifat khusus yang berbeda dengan daerah lainnya, sehingga memerlukan pengaturan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, menurut Mahkamah kekhususan Provinsi DKI Jakarta mengenai syarat keterpilihan Gubernur yang mengharuskan perolehan suara lebih dari 50% suara sah, dan apabila tidak ada yang mencapainya maka dilaksanakan pemilihan putaran kedua, adalah kekhususan yang masih dalam ruang lingkup dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Penentuan persyaratan demikian merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy atau optionally constitutional) yang tidak bertentangan dengan konstitusi; Dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah di atas serta dengan mempertimbangkan Pasal 11 UU 29/2007 sebagai satu kesatuan, jika dikaitkan dengan permohonan a quo, maka dalil Pemohon yang menyatakan permohonan ini berbeda dengan permohonan sebelumnya (yaitu sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 70/PUU-X/2012 bertanggal 13 September 2012), baik karena alasan bahwa permohonan sebelumnya hanya menguji Pasal 11 ayat (2) maupun karena alasan bahwa permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda, sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih jauh. Alasan bahwa permohonan sebelumnya hanya menguji Pasal 11 ayat (2) sedangkan permohonan a quo menguji seluruh ketentuan Pasal 11 menjadi tidak beralasan karena, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 11 harus dipahami secara utuh sebagai satu kesatuan. Sementara itu, alasan bahwa permohonan a quo menggunakan dasar pengujian yang berbeda, yakni dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, hal itu justru sudah dijadikan pertimbangan dalam Putusan Nomor 70/PUU-X/2012 bertanggal 13 September 2012 di atas. Mahkamah tidak melihat ada perbedaan mendasar antara argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo dan argumentasi Pemohon dalam permohonan yang tertuang dalam Putusan Nomor 70/PUU-X/2012 bertanggal 13 September 2012, kalau tak hendak dikatakan sama, meskipun Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan mendalilkan pengujiannya dengan dasar pengujian berbeda. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 5. Pemohon juga keliru dengan menyatakan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 11 UU 29/2007. Sebab, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dimaksud tidak mengatur tentang hak konstitusional perseorangan warga negara Indonesia. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tegas mengatur tentang pemilihan kepada daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) secara demokratis. Sementara itu, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan- satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa. Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kalaupun dalam ketentuan tersebut dipandang ada kerugian hak konstitusional maka kerugian demikian hanya mungkin terjadi jika seseorang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam hubungannya dengan suatu Undang-Undang yang dianggap tidak mengatur pemilihan yang bersifat demokratis. Sementara itu, berkenaan dengan Pasal 18B ayat (1), persoalan konstitusional yang mungkin timbul dalam konteks pengujian Undang-Undang adalah jika suatu daerah sebagai satuan pemerintahan menganggap suatu Undang-Undang tidak mengakui dan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerahnya, sehingga yang memiliki kedudukan hukum untuk menguji Undang-Undang demikian adalah suatu pemerintahan atau satuan pemerintahan daerah, bukan perseorangan warga negara. [3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] di atas, telah terang bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) telah ternyata pula bahwa Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 29/2007 tidak bertentangan dengan UUD 1945. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.42 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Patrialis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 Akbar, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Wahiduddin Adams ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id