PUU
Tahun 2026
369/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Pemohon: Damai Alam Usop (Pemohon I), Krismes Santo Sihaloho (Pemohon II), Davit Purwodesrantau (Pemohon III), dan Paulus Alfons Yance Dhanarto (Pemohon IV)
Tanggal Putusan: 2026-10-29T11:35:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 369/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Damai Alam Usop
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan Damang Salilah C I, Nomor 1, Kelurahan
Palangka,
Kecamatan
Jekan
Raya,
Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Krismes Santo Sihaloho
Pekerjaan
:
Tidak bekerja
Alamat
:
Jalan Menteng Nomor 5, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Davit Purwodesrantau
Pekerjaan
:
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan Tabiring Raya 2A, Perumahan Rafisha,
Kav. 1, Nomor 1, Kelurahan Bukti Tunggal,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III;
4.
Nama
:
Paulus Alfons Yance Dhanarto
Pekerjaan
:
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2
Alamat
:
Jalan Pipit V, Nomor 85, Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon IV;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK.PUU/ANW-R/IX/2026 tanggal 26
September 2026 memberi kuasa kepada Aryo Nugroho Waluyo, S.H., Advokat/
Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aryo Nugroho Waluyo &
Rekan, beralamat di Jalan Lamtoro Gung, Blok Bhayangkara VII, Nomor 705,
Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, disebut sebagai ------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 27 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 27 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 369/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor
369/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 28 September 2026 yang telah diperbaiki dan
diterima Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan
hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara
dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
3
2.
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya
diberikan
oleh
Undang-Undang
Dasar,
memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum."
3.
Bahwa kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut "UU MK"), yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"
4.
Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan yang sama.
5.
Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan: "Dalam
hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi."
6.
Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(PMK 7/2025) menentukan bahwa objek pengujian adalah undang-undang dan
Perppu, dan bahwa pengujian materiil berkenaan dengan materi muatan dalam
ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
7.
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi
sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan penafsir
tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution). Apabila suatu norma
undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah
berwenang
menyatakannya
inkonstitusional,
termasuk
memberikan
4
pemaknaan agar norma tersebut selaras dengan konstitusi (inkonstitusional
atau konstitusional bersyarat).
8.
Bahwa objek permohonan a quo adalah frasa "yang memadai" dalam:
a.
Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723) (UU 24/2007): "Tanggung jawab Pemerintah
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: ... e.
pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;"
b.
Pasal 8 huruf d UU 24/2007: "Tanggung jawab pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: ... d.
pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah yang memadai."
9.
Bahwa Penjelasan Pasal 6 huruf e dan Penjelasan Pasal 8 huruf d yang
berbunyi "Cukup jelas" tidak dimohonkan sebagai objek pengujian tersendiri,
melainkan hanya dirujuk sebagai konteks bahwa pembentuk undang-undang
tidak memberikan parameter tambahan mengenai makna kecukupan.
10. Bahwa frasa tersebut dimohonkan pengujian secara materiil terhadap batu uji:
a.
Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan
secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”; dan
b.
Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: “Hubungan keuangan,
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang."
11. Bahwa karena objek yang dimohonkan pengujian merupakan materi muatan
undang-undang dan batu ujinya adalah UUD NRI Tahun 1945, maka
Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo.
5
II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON
A.
KUALIFIKASI DAN PROFIL PARA PEMOHON
1.
Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a.
perorangan WNI;
b.
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
c.
badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d.
lembaga negara.
2.
Bahwa, dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa
"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3.
Bahwa terhadap syarat kedudukan Pemohon juga diatur dalam Pasal 4
ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan, Pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang atau perppu, yaitu:
a.
perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b.
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.
badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d.
lembaga negara.
4.
Bahwa
selanjutnya
untuk
memenuhi
syarat
kedudukan
hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1)
PMK 7/2025 tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dari
masing-masing para Pemohon.
5.
Bahwa terhadap ketentuan kualifikasi dimaksud, perlu dijelaskan bahwa
para Pemohon terdiri atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan
Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia.
6
6.
Bahwa selain itu, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang ditentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional,
yakni sebagai berikut:
a.
ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI 1945;
b.
hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang
dimohonkan pengujian;
c.
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik (khusus) dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d.
Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu
yang dimohonkan pengujian;
e.
ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi.
7.
Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang
berdomisili sah di Provinsi Kalimantan Tengah dan bertindak untuk dan
atas nama dirinya sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk masing-masing (vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4),
dengan profil sebagai berikut:
a.
Pemohon I (Damai Alam Usop), NIK 6271032012940004:
Wiraswasta, berdomisili di Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya. Keterkaitan individual Pemohon I
dibangun dari domisili pada wilayah yang mengalami status
kedaruratan Karhutla, paparan kualitas udara, gangguan pelayanan
pendidikan di wilayah tempat tinggalnya, serta keterlibatan
faktualnya dalam diskursus Karhutla yang terdokumentasi dalam
pemberitaan tanggal 19 September 2026.
b.
Pemohon II (Krismes Santo Sihaloho), NIK 1208092712940002:
berdomisili di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya; laman arsip Mongabay mendokumentasikan
7
publikasinya (vide Bukti P-32), termasuk artikel tanggal 19
September 2026 mengenai Karhutla Kalimantan Tengah yang
mencantumkan Pemohon II sebagai penulis dan memuat foto
lapangan yang dikreditkan kepadanya (vide Bukti P-34);
c.
Pemohon III (Davit Purwodesrantau), NIK 6271032712810002:
Wiraswasta, berdomisili di Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Publikasi Kompas tanggal 29 Juli
2024 mencatat Pemohon III, pada kapasitas yang disebut dalam
publikasi tersebut, sebagai Kepala Subkelompok Kerja Restorasi
Gambut Provinsi Kalimantan Tengah BRGM yang menjelaskan
fungsi sumur bor dan sekat kanal dalam mitigasi Karhutla (vide Bukti
P-33);
d.
Pemohon
IV
(Paulus
Alfons
Yance
Dhanarto),
NIK
6271032211800004: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dosen pada
Universitas Palangka Raya di bidang Ilmu Sosial dan Politik.
Sertifikat Pendidik menyatakan Pemohon IV lulus sertifikasi dosen
dan berstatus Dosen Profesional pada bidang Ilmu Sosial dan Politik
(vide Bukti P-5), berdomisili di Kelurahan Palangka, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
B.
HAK KONSTITUSIONAL YANG DIJAMIN OLEH UUD NRI TAHUN 1945
1.
Bahwa berlakunya norma yang diuji dianggap telah merugikan hak
dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dijamin UUD
NRI Tahun 1945 dan menjadi dasar kedudukan hukum Para Pemohon
dalam permohonan a quo, yaitu:
a.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b.
Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: hak untuk hidup sejahtera
lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan
sehat;
c.
Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: hak
untuk mendapatkan pendidikan;
d.
Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:
hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara
8
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta
hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
(hak berpartisipasi dalam pemerintahan).
C.
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
1.
Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon diuraikan menurut urutan
hak konstitusional pada Bagian B: setiap hak disebutkan lebih dahulu,
kemudian fakta kerugian yang dialami Para Pemohon beserta alat
buktinya. Uraian ini dimaksudkan untuk menunjukkan terpenuhinya lima
syarat kerugian konstitusional menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 (vide Bukti P-13 dan
Bukti P-14) serta Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, dan bahwa permohonan
a quo bukan actio popularis.
2.
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk udara yang
sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
a.
Fakta kerugian: hak tersebut tidak diperoleh Para Pemohon selama
Karhutla 2026 karena kabut asap menurunkan kualitas udara di Kota
Palangka Raya sampai pada tingkat yang tidak sehat, sebagaimana
tercatat dalam data kualitas udara resmi (ISPU) dan status
kedaruratan yang berlaku (vide Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26,
dan Bukti P-27).
b.
AQMS bergerak BPBD Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi
di Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, pada 13 September 2026
pukul 18.20 WIB mencatat ISPU 300 dengan status "Sangat Tidak
Sehat" (vide Bukti P-25 dan Bukti P-26).
c.
Pemohon I (Damai Alam Usop), berdomisili di Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya: wilayah tempat
tinggalnya mengalami status kedaruratan, kabut asap, dan
penurunan kualitas udara selama Karhutla 2026 (vide Bukti P-1,
Bukti P-24, Bukti P-28, Bukti P-25, Bukti P-26, dan Bukti P-27).
d.
Pemohon II (Krismes Santo Sihaloho), berdomisili di Kelurahan
Menteng, Kecamatan Jekan Raya: Laporan Harian Posko tanggal 3
September 2026 mencatat kebakaran lahan gambut pada 2
September 2026 di Jalan Yos Sudarso XVII, Kelurahan Menteng,
9
dan lokasi lain di wilayah Menteng, sehingga sumber asap berada
dekat dengan tempat tinggalnya (vide Bukti P-25).
e.
Pemohon III (Davit Purwodesrantau), berdomisili di Kelurahan Bukit
Tunggal, Kecamatan Jekan Raya: Laporan Harian Posko mencatat
kejadian kebakaran lahan di wilayah Bukit Tunggal, yaitu lokasi yang
sama dengan pencatatan ISPU 300 pada huruf b (vide Bukti P-25
dan Bukti P-26).
f.
Pemohon IV (Paulus Alfons Yance Dhanarto), berdomisili di
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya: terpapar kabut asap,
kualitas udara, dan status kedaruratan yang sama dengan wilayah
Kota Palangka Raya (vide Bukti P-24 dan Bukti P-26).
g.
Eskalasi Karhutla di Kalimantan Tengah mencapai 2.909 kejadian
dengan luas lahan terbakar dalam penanganan Satgas 9.440,36
hektare per 15 September 2026, dan Tanggap Darurat provinsi
berlaku sampai 29 September 2026 (vide Bukti P-27).
h.
Para Pemohon tidak mendalilkan diagnosis medis personal.
Kerugian yang didalilkan adalah tidak terpenuhinya hak atas udara
yang sehat pada ruang hidup sehari-hari, yang dibuktikan dengan
data kualitas udara resmi dan status kedaruratan yang berlaku.
3.
Hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945).
a.
Fakta kerugian: frasa "yang memadai" dalam Pasal 6 huruf e dan
Pasal 8 huruf d tidak menyediakan ukuran bagi Para Pemohon,
sebagai warga negara yang tinggal di wilayah terdampak, untuk
menilai apakah kewajiban pengalokasian anggaran telah dipenuhi.
Risiko Karhutla Kalimantan Tengah telah dipetakan sebelum puncak
musim kebakaran (vide Bukti P-19, Bukti P-20, dan Bukti P-21),
tetapi kebutuhan sumber air, peralatan, dan bahan bakar tetap
muncul ketika eskalasi berlangsung (vide Bukti P-35, Bukti P-36,
Bukti P-37, dan Bukti P-27), sementara pembiayaan tersebar pada
beberapa instrumen (vide Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan
Bukti P-12).
b.
Kerugian yang didalilkan adalah ketidakpastian ukuran kewajiban
pendanaan itu sendiri, yang bersifat aktual pada musim Karhutla
10
2026 dan potensial pada musim-musim berikutnya karena risiko
Karhutla berulang.
4.
Hak atas pendidikan (Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945).
a.
Pemohon IV, selaku PNS dan dosen pada Universitas Palangka
Raya di bidang Ilmu Sosial dan Politik (vide Bukti P-5): pada 21
Agustus 2026 kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan
Universitas Palangka Raya dan api dilaporkan merembet dari
kawasan Gedung PPIIG menuju sekitar FMIPA, FISIP, hingga
Studio Lama UPR, dan mahasiswa FISIP turun sebagai relawan
pemadam (vide Bukti P-29).
b.
Terhitung mulai 31 Agustus 2026, Universitas Palangka Raya
memberlakukan perkuliahan daring/Pembelajaran Jarak Jauh untuk
seluruh jenjang studi karena Karhutla, kabut asap, penurunan
kualitas udara, dan jarak pandang, dan rektorat meminta dosen
pengampu
menyesuaikan
metode,
media,
dan
aktivitas
pembelajaran (vide Bukti P-30). Bukti P-29 dan P-30 tidak
membuktikan kondisi
medis personal Pemohon
IV,
tetapi
menunjukkan bahwa institusi tempat ia menjalankan profesinya
terkena kebakaran dan penyelenggaraan perkuliahan berubah
akibat Karhutla.
c.
Pemohon I: wilayah tempat tinggalnya mengalami gangguan
pelayanan pendidikan akibat kabut asap, yaitu Pembelajaran Jarak
Jauh bagi satuan pendidikan di daerah terdampak mulai 31 Agustus
2026 (vide Bukti P-28).
5.
Hak memajukan diri secara kolektif dan hak memperoleh
kesempatan
yang
sama
dalam
pemerintahan,
termasuk
berpartisipasi (Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945).
a.
Pemohon II menulis dan melaporkan Karhutla sebagai aktivitas
jurnalistik, antara lain "Gambut Kalimantan Tengah Terus Membara"
tertanggal 28 Agustus 2026 (vide Bukti P-31) dan "Menyoal
Kebakaran
Hutan
di
Kalimantan
Tengah,
Minim
Upaya
Pencegahan?" tertanggal 19 September 2026 yang memuat foto
11
lapangan yang dikreditkan kepadanya (vide Bukti P-32 dan Bukti P-
34).
b.
Pemohon
I
menyampaikan
pandangan
mengenai
praktik
perladangan masyarakat Dayak yang dimuat dalam pemberitaan
tanggal 19 September 2026 (vide Bukti P-34). Bukti ini digunakan
terbatas untuk menunjukkan keterlibatan faktual Pemohon I dalam
diskursus Karhutla, bukan untuk membuktikan bahwa perladangan
tradisional menyebabkan Karhutla berskala luas.
c.
Pemohon III, pada kapasitas yang disebut dalam publikasi Kompas
tanggal 29 Juli 2024, menjelaskan fungsi sumur bor dan sekat kanal
dalam mitigasi Karhutla (vide Bukti P-33). Bukti ini menunjukkan
keterlibatan profesional/faktual dengan isu mitigasi pada periode
yang didokumentasikan, bukan status kepegawaiannya pada tahun
2026.
d.
Kerugian yang didalilkan: partisipasi warga dalam mengawasi dan
memberi masukan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana
memerlukan ukuran yang dapat diuji. Tanpa parameter kecukupan,
perbedaan keterangan publik mengenai kondisi penanganan dan
permintaan bantuan (vide Bukti P-40 dan Bukti P-43) serta
kesinambungan pembiayaan operasi (vide Bukti P-41 dan Bukti P-
42) tidak dapat dinilai berdasarkan acuan yang sama. Para
Pemohon tidak meminta Mahkamah menentukan pihak mana yang
benar dalam perbedaan keterangan tersebut.
6.
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025 (vide
Bukti P-15) menerima bahwa pengalaman terdampak bencana dan
kemungkinan kembali terdampak dapat membentuk kerugian aktual
maupun potensial. Putusan tersebut dirujuk sebagai rujukan metodologis
kedudukan hukum, bukan sebagai objek pengujian yang sama.
7.
Bahwa hubungan sebab-akibat (causal verband) tidak diletakkan pada
kausalitas fisik antara norma undang-undang dan sumber api, melainkan
pada rantai perlindungan hukum: Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d
membebankan kewajiban pengalokasian anggaran; kepastian cakupan
dan
keterbukaan
alokasi
menentukan
apakah
pencegahan,
kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dibiayai dan dapat
12
diawasi;
dan
pendanaan
tersebut
secara
langsung
melindungi
masyarakat dari dampak bencana.
8.
Bahwa adanya berbagai faktor yang memengaruhi Karhutla tidak
memutus hubungan hukum tersebut. Justru karena faktor-faktor itu
berinteraksi, pembiayaan perlu dipastikan mencakup pencegahan dan
dapat diawasi; permohonan ini tidak meminta Mahkamah menetapkan
penyebab kebakaran atau menghitung luas yang pasti dapat dicegah.
9.
Bahwa kemungkinan pemulihan terletak pada perbaikan tata kelola
alokasi untuk tahun anggaran dan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berikutnya. Apabila pemaknaan yang dimohonkan diberikan,
keputusan pendanaan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan
pascabencana dapat dijelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab
serta diawasi sebelum dan selama krisis, sehingga terdapat kemungkinan
yang wajar bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon tidak terjadi lagi
atau setidak-tidaknya berkurang.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Para Pemohon memenuhi
kualifikasi dan syarat kerugian konstitusional untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam perkara a quo.
III. POKOK PERMOHONAN DAN ALASAN PARA PEMOHON
A.
KEDUDUKAN NORMA YANG DIUJI DAN BATU UJI KONSTITUSIONAL
1.
Bahwa permohonan a quo menguji dua norma dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu frasa
"yang memadai" dalam Pasal 6 huruf e (terkait pengalokasian anggaran
dalam APBN oleh Pemerintah Pusat) dan frasa "yang memadai" dalam
Pasal 8 huruf d (terkait pengalokasian dana dalam APBD oleh Pemerintah
Daerah);
2.
Bahwa Para Pemohon memohon pengujian materiil terhadap frasa "yang
memadai" dalam Pasal 6 huruf e UU 24/2007 terhadap batu uji Pasal 23
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:
“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan
undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
13
3.
Bahwa Para Pemohon juga memohon pengujian materiil terhadap frasa
"yang memadai" dalam Pasal 8 huruf d UU 24/2007 terhadap dua batu uji
secara kumulatif, yaitu Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
(mengingat APBD merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan
keuangan negara) dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang
menyatakan:
"Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang."
4.
Bahwa Penjelasan Pasal 6 huruf e dan Penjelasan Pasal 8 huruf d yang
masing-masing hanya berbunyi "Cukup jelas" tidak dimohonkan sebagai
objek pengujian tersendiri, melainkan dilekatkan sebagai konteks bahwa
pembentuk undang-undang tidak memberikan parameter, batas normatif,
maupun ukuran kecukupan terhadap frasa yang diuji;
5.
Bahwa untuk membedah permasalahan konstitusional ini, Para Pemohon
meletakkan basis filosofis dan akademis permohonan pada pendekatan
penganggaran berbasis hak (rights-based budgeting) sebagaimana
dirumuskan dalam kajian akademik dan panduan internasional, antara lain
Rory O'Connell, Aoife Nolan, Colin Harvey, Mira Dutschke, dan Eoin
Rooney, Applying an International Human Rights Framework to State
Budget Allocations: Rights and Resources (London dan New York:
Routledge, 2014), serta Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights bersama International Budget Partnership, Realizing
Human Rights through Government Budgets (HR/PUB/17/3, 2017), dan
International Budget Partnership, Article 2 and Government Budgets
(2014), yang menjabarkan kewajiban negara dalam Pasal 2 ayat (1)
ICESCR untuk merealisasikan hak "hingga batas sumber daya yang
tersedia" melalui anggaran (Teori Penganggaran Berbasis Hak) guna
menjawab keraguan hukum mengenai hubungan kausalitas riil antara
ketidakpastian norma anggaran di dalam undang-undang dengan
kegagalan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang
sehat dari dampak bencana asap;
6.
Bahwa berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis hak, dokumen
anggaran negara (APBN/APBD) bukanlah sekadar instrumen politik-
14
ekonomi atau catatan akuntansi fiskal yang steril dari pengujian
konstitusional. Anggaran adalah pengejawantahan paling konkret dari
kewajiban hukum negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi
(to respect, to protect, and to fulfill) hak-hak asasi warga negara. Batasan
diskresi pembentuk anggaran (open legal policy) dibatasi oleh kewajiban
pemenuhan hak (human rights obligations) atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1)) serta hak atas pendidikan (Pasal 31
ayat (1)) yang terganggu akibat bencana tahunan kabut asap;
7.
Bahwa dalam perspektif penganggaran berbasis hak tersebut, hubungan
riil antara frasa "yang memadai" dengan dampak nyata kabut asap di
lapangan tidak diletakkan pada logika mekanis angka nominal rupiah,
melainkan pada kewajiban hukum negara untuk mengunci jaminan
pendanaan sistemik pada tahap prabencana (pencegahan, mitigasi, dan
kesiapsiagaan). Ketika undang-undang membiarkan frasa "yang
memadai" berjalan tanpa parameter ukuran dan cakupan yang jelas,
negara secara normatif melonggarkan kewajiban preventifnya. Akibat
hukumnya, pendanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
(karhutla) menjadi bersifat opsional secara politik, bukan kewajiban
hukum yang mengikat, sehingga memicu terjadinya pembiaran (state
omission) yang membuat bencana asap terus berulang menimpa Para
Pemohon;
8.
Bahwa ketidakpastian parameter frasa "yang memadai" ini melemahkan
prinsip pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana mungkin suatu
pertanggungjawaban anggaran (fiscal accountability) dapat dinilai secara
rasional dan objektif oleh warga negara maupun lembaga pengawas jika
undang-undang menyerahkan makna kecukupan pendanaan pada ruang
kosong tanpa jangkar normatif minimum?;
9.
Bahwa lebih lanjut, pendekatan penganggaran berbasis hak wajib dibaca
secara simultan dengan prinsip hubungan keuangan pusat-daerah yang
adil dan selaras berdasarkan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Teori ini menegaskan bahwa pembatasan diskresi anggaran melalui batas
pembatas konstitusional (constitutional boundary) diperlukan untuk
15
menjamin agar pembagian beban fiskal antar-tingkatan pemerintahan
didasarkan pada proporsionalitas fiskal berbasis risiko;
10. Bahwa keterkaitan riil antara frasa "yang memadai" dalam Pasal 8 huruf
d UU 24/2007 dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 terletak
pada fakta bahwa risiko bencana ekologis karhutla tidak tersebar secara
seragam di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia, melainkan terkonsentrasi
secara ekstrem pada daerah dengan bentang alam gambut yang luas
seperti Provinsi Kalimantan Tengah. Tanpa adanya parameter “memadai”
yang jelas di dalam undang-undang, hubungan fiskal pusat-daerah
menjadi tidak adil karena pemerintah daerah dipaksa menanggung beban
penanggulangan krisis ekologis yang asimetris tanpa adanya jaminan
keselarasan dukungan dana prabencana yang terukur dari pemerintah
pusat;
11. Bahwa penataan kembali makna "yang memadai" melalui pemaknaan
bersyarat (conditional constitutional) yang Para Pemohon mohonkan tidak
bertujuan untuk mengambil alih hak teknis penganggaran pembentuk
undang-undang. Sebaliknya, pemaknaan ini bertujuan menegakkan
konstitusionalitas undang-undang agar penyusunan APBN dan APBD
berikutnya
wajib
memuat
alokasi
prabencana
secara
terbuka,
bertanggung jawab, adil, serta selaras dengan tingkat risiko bencana di
daerah demi memutus siklus bencana asap di masa depan.
12. Bahwa asas salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah
hukum tertinggi), yang bersumber dari Cicero dalam De Legibus Buku III,
Bagian 8, dan dijadikan dasar pemikiran tentang tujuan pemerintahan oleh
John Locke dalam Second Treatise of Government (1689), menempatkan
keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan tertinggi
kekuasaan negara. Dalam konteks penanggulangan bencana, asas
tersebut menuntut agar kewajiban negara melindungi rakyat dari bencana,
termasuk pada tahap prabencana, tidak bergantung pada ada atau
tidaknya dana darurat. Asas ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 dan memperkuat penafsiran bahwa frasa "yang
memadai" mencakup perlindungan rakyat secara menyeluruh pada
seluruh tahap penanggulangan bencana.
16
13. Bahwa dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, norma
yang baik harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan yang baik.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menentukan bahwa
pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas
antara lain kejelasan tujuan, kejelasan rumusan (huruf f), dan keterbukaan
(huruf g). Asas kejelasan rumusan menuntut agar istilah dan bahasa
hukum yang digunakan dalam suatu norma dapat dipahami dan
diterapkan secara pasti.
14. Bahwa dalam kajian teori hukum, Lon L. Fuller dalam The Morality of Law
(New Haven: Yale University Press, 1964) menempatkan kejelasan
(clarity) sebagai salah satu syarat legalitas, yaitu norma yang tidak jelas
tidak dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi warga negara
maupun pejabat. Gustav Radbruch dalam Rechtsphilosophie (1932)
menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum
bersama keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, frasa "yang
memadai" yang tidak memberikan ukuran yang dapat dipahami
bertentangan dengan tuntutan kejelasan rumusan dan kepastian hukum
yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
B.
KEWAJIBAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENDANAAN
BENCANA
1.
Bahwa tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penganggaran
penanggulangan bencana diatur dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007),
yang
menentukan
bahwa
tanggung
jawab
Pemerintah
dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi "pengalokasian
anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang memadai". Tanggung jawab pemerintah daerah
diatur dalam Pasal 8 huruf d, yang menentukan "pengalokasian dana
penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah yang memadai". Pasal 61 UU 24/2007 menegaskan kembali
bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran
17
penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf e, huruf f, dan Pasal 8 huruf d.
2.
Bahwa
Pasal
33
UU
24/2007
membagi
penyelenggaraan
penanggulangan bencana ke dalam tiga tahap, yaitu prabencana, saat
tanggap darurat, dan pascabencana. Pasal 35 menyebutkan bahwa
penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi
bencana meliputi pencegahan, sedangkan Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal
47 mengatur kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi. Namun, UU
24/2007 tidak secara eksplisit mengatur pendanaan untuk ketiga tahap
tersebut. Undang-undang hanya mengatur secara eksplisit pendanaan
tanggap darurat dalam Pasal 62, dan selebihnya mendelegasikan
pengaturan kepada peraturan pemerintah.
3.
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP 22/2008) sebagai peraturan
pelaksana menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah
mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan
APBD secara memadai (Pasal 5 ayat (1)), yang disediakan pada tahap
prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (Pasal 5
ayat (2)). Dalam anggaran yang bersumber dari APBN, Pemerintah juga
menyediakan dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana
bantuan sosial berpola hibah (Pasal 5 ayat (3)). Dana kontinjensi bencana
disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap
prabencana (Pasal 6 ayat (1)), dana siap pakai disediakan untuk kegiatan
saat tanggap darurat (Pasal 6 ayat (2)), dan dana bantuan sosial berpola
hibah untuk kegiatan pascabencana (Pasal 6 ayat (5)). Dana kontinjensi
bencana didefinisikan sebagai dana yang dicadangkan untuk menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana tertentu (Pasal 1 angka 4).
4.
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mensyaratkan perencanaan
penanggulangan bencana disusun berdasarkan analisis risiko dan
dijabarkan dalam program kegiatan beserta rincian anggarannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Pasal 68 ayat (1)) mengatur Belanja Tidak Terduga
sebagai pengeluaran APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan
18
mendesak.
Instruksi
Presiden
Nomor
3
Tahun
2020
tentang
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menginstruksikan
pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan biaya penanggulangan
Karhutla secara memadai pada pos anggaran rutin dan Belanja Tidak
Terduga dalam APBD. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 mengatur
Dana Siap Pakai untuk status keadaan darurat bencana, keadaan
tertentu, dan kondisi yang mempertimbangkan risiko bencana berdampak
luas.
5.
Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 tidak
mencantumkan dana kontinjensi bencana sebagai salah satu instrumen
anggaran penanggulangan bencana, padahal dana kontinjensi bencana
adalah instrumen tahap prabencana yang diwajibkan oleh Pasal 5 ayat (3)
dan Pasal 6 ayat (1) PP 22/2008.
6.
Bahwa penyebutan dana kontinjensi bencana juga terdapat dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
105/PMK.05/2013
tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (PMK
105/2013). Anggaran Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 angka 2
mencakup tahap prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan
pascabencana. Pasal 1 angka 12 mendefinisikan Dana Kontinjensi
Bencana
sebagai
dana
yang
dicadangkan
untuk
menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana tertentu. Pasal 22 mengatur bahwa
penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana
meliputi kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini, dan
mitigasi, dengan kesiapsiagaan menggunakan Dana Kontinjensi
Bencana. Pasal 2 membatasi cakupan peraturan menteri tersebut pada
tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana,
keadaan darurat bencana, dan pascabencana. Pasal 24 menyediakan
Dana Siap Pakai untuk tahap keadaan darurat bencana. Pasal 58 ayat (1)
memungkinkan BNPB membantu pembiayaan pascabencana kepada
pemerintah daerah "dalam hal APBD Pemerintah Daerah tidak memadai".
7.
Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013
(PMK 173/2019) menambahkan definisi dan mengubah ketentuan Dana
19
Siap Pakai (on call) dalam Pasal 24 PMK 105/2013, sehingga Dana Siap
Pakai disediakan dalam bentuk uang persediaan pada BNPB untuk
keadaan darurat bencana. Pertimbangan huruf b PMK 173/2019
menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana
perlu disempurnakan agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien,
dan transparan.
8.
Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PMK 28/2025)
mengatur bahwa Dana Penanggulangan Bencana mencakup tahap
prabencana, darurat bencana, dan pascabencana (Pasal 1 angka 3), dan
bahwa Dana Bersama berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang
sah untuk mendukung dan melengkapi dana penanggulangan bencana
"yang memadai dan berkelanjutan" (Pasal 1 angka 4 dan Pasal 3 ayat
(1)). Penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana dilakukan
setelah adanya permohonan tertulis dari pemerintah daerah atau
kementerian/lembaga kepada BNPB, penelaahan, dan rekomendasi
(Pasal 27 ayat (3) huruf b dan Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (4)),
sedangkan penyaluran pada tahap darurat bencana dilakukan melalui
penambahan alokasi dana cadangan bencana (Pasal 26 ayat (5)).
9.
Bahwa berdasarkan rangkaian pengaturan tersebut, tahap tanggap
darurat memiliki instrumen yang dinyatakan selalu tersedia, yaitu Dana
Siap Pakai, sedangkan pendanaan tahap prabencana bergantung pada
Dana Kontinjensi Bencana yang “dicadangkan” untuk kemungkinan
bencana tertentu dan pada Dana Bersama yang baru disalurkan setelah
permohonan dan penelaahan, serta bersifat mendukung dan melengkapi,
bukan menggantikan alokasi yang diwajibkan. Dana Kontinjensi Bencana
itu sendiri tidak tercermin dalam UU APBN 2026.
10. Bahwa dengan demikian, kata "memadai" dalam Pasal 6 huruf e dan
Pasal 8 huruf d UU 24/2007 digunakan sebagai syarat atau premis di
berbagai tingkat peraturan, yaitu "yang memadai" dalam PP 22/2008,
"APBD Pemerintah Daerah tidak memadai" dalam Pasal 58 PMK
105/2013, dan "Dana Penanggulangan Bencana yang memadai dan
berkelanjutan" dalam PMK 28/2025, tanpa ukuran yang menjelaskan
kapan suatu alokasi dinilai memadai. Peraturan menteri juga
20
menempatkan transparansi sebagai tujuan pelaksanaan anggaran
penanggulangan bencana, padahal norma undang-undang yang menjadi
dasarnya tidak memuat ukuran keterbukaan tersebut.
11. Bahwa kata "memadai" dalam pengertian umum berarti cukup atau sesuai
dengan yang diperlukan. Namun, makna tersebut dalam konteks
penanggulangan bencana tidak dapat ditentukan dari kata itu sendiri,
melainkan harus ditelusuri dari sistem pengaturan yang mengandung kata
tersebut.
12. Bahwa penelusuran sistematis atas rangkaian pengaturan di atas
menunjukkan bahwa makna "memadai" setidaknya mengandung unsur-
unsur berikut:
a.
Cakupan tahap: kecukupan dinilai terhadap seluruh tahap
penyelenggaraan penanggulangan bencana, karena Pasal 33 UU
24/2007 membagi tiga tahap dan Pasal 5 ayat (2) PP 22/2008
menyatakan anggaran disediakan pada tahap prabencana, saat
tanggap darurat, dan pascabencana. Apabila hanya satu tahap yang
terdanai, pengalokasian belum dapat disebut memadai.
b.
Dasar kebutuhan: kecukupan dikaitkan dengan analisis risiko dan
rincian program kegiatan, sebagaimana disyaratkan PP 21/2008.
Dalam PMK 28/2025, dana penanggulangan bencana juga harus
"memadai dan berkelanjutan", sehingga kecukupan mencakup
kesinambungan pendanaan sampai operasi selesai.
c.
Keterbukaan dan efektivitas: pertimbangan huruf b PMK 173/2019
menyatakan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana
harus efektif, efisien, dan transparan. Ukuran kecukupan karenanya
harus dapat diketahui dan diawasi, bukan semata nilai nominal.
d.
Kemampuan daerah: Pasal 58 ayat (1) PMK 105/2013 mengaitkan
bantuan pusat kepada daerah dengan keadaan "APBD Pemerintah
Daerah tidak memadai". Unsur ini menunjukkan bahwa kecukupan
juga dinilai terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga
pengukurannya bersifat relatif.
13. Bahwa unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa makna "memadai" tidak
tunggal dan tidak dapat diukur dengan satu angka. Sistem pengaturan
yang ada memuat unsur-unsur itu secara terpisah di berbagai tingkat
21
peraturan, tetapi tidak merumuskan bagaimana unsur-unsur itu dirangkai
untuk menilai apakah suatu alokasi telah memadai. Akibatnya, penilaian
kecukupan bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah,
sebagaimana tercermin dalam perbedaan keterangan publik antara pusat
dan daerah (vide Bukti P-40 dan Bukti P-43).
14. Bahwa dengan demikian, pemaknaan yang dimohonkan dalam Bagian
III.F bukan menciptakan ukuran baru, melainkan merangkai unsur-unsur
yang sudah ada dalam sistem pengaturan menjadi kewajiban yang dapat
diuji, yaitu cakupan seluruh tahap, dasar kebutuhan dan keberlanjutan,
keterbukaan, serta, khusus bagi pemerintah daerah, keselarasan dengan
tingkat risiko bencana di daerah.
15. Bahwa oleh karena itu, pendanaan pencegahan dan kesiapsiagaan pada
tahap prabencana tidak dijamin oleh norma undang-undang. Kewajiban
mengalokasikan anggaran "yang memadai" dalam Pasal 6 huruf e dan
Pasal 8 huruf d UU 24/2007 tidak menjamin bahwa tahap prabencana ikut
terdanai, dan kepastian cakupan tersebut tidak dapat diserahkan
seluruhnya kepada peraturan pelaksana yang dapat berubah tanpa
melalui pembentuk undang-undang.
C.
FRASA "YANG MEMADAI" DALAM PASAL 6 HURUF E DAN PASAL 8
HURUF D UU 24/2007 BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP ANGGARAN
YANG TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB (PASAL 23 AYAT (1) UUD
NRI TAHUN 1945)
1.
Bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara imperatif
menghendaki agar pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Mengaitkan ketentuan ini dengan pendekatan penganggaran berbasis
hak, keterbukaan dan pertanggungjawaban hanya dapat mewujud apabila
terdapat kriteria objektif di dalam undang-undang untuk menilai kapan
kewajiban pendanaan penanggulangan bencana telah dipenuhi secara
patut;
2.
Bahwa persoalan konstitusionalitas frasa "yang memadai" dalam norma a
quo terletak pada ketiadaan jangkar normatif minimum yang mengatur
cakupan tahap pembiayaan. Akibat hukum dari kekosongan parameter ini,
pembentuk anggaran di tingkat pusat maupun daerah memiliki
22
kelonggaran tak terbatas untuk memusatkan pendanaan secara reaktif
pada saat status kedaruratan berlaku, sementara pembiayaan pada tahap
prabencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan) menjadi terabaikan
atau sekadar bergantung pada kebijakan politik sesaat;
3.
Bahwa dampak sistemik dari ketiadaan kepastian cakupan anggaran ini
tampak dari beberapa fakta berikut:
• Putusnya Rantai Regulasi Anggaran: Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2008 (PP 22/2008) secara teoritis telah membagi
instrumen pendanaan ke dalam tiga tahapan, termasuk "Dana
Kontinjensi Bencana" untuk kesiapsiagaan prabencana. Namun,
sementara
undang-undang
induknya
(UU
24/2007)
hanya
menggunakan frasa "yang memadai", instrumen dana kontinjensi
prabencana tersebut tidak dikenal dan tidak dijamin keberadaannya
di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
• Kesiapsiagaan
yang
Belum
Terukur
Berdasarkan
Hasil
Pemeriksaan BPK: Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas kesiapsiagaan Karhutla
(TA 2023 s.d. Triwulan III 2024), terungkap bahwa Kajian Risiko
Bencana belum dimutakhirkan sejak 2022 dan 35 kecamatan rawan
(sekitar 40,2 persen) sama sekali belum memperoleh aktivitas
pemberdayaan masyarakat (vide Bukti P-17 dan Bukti P-18).
• Ketergantungan pada Dana Darurat: Ketika pendanaan fase
prabencana belum pasti, pemerintah daerah tampak memenuhi
kebutuhan sarana vital secara mendadak dengan instrumen darurat
seperti Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Siap Pakai (DSP)
setelah api membesar dan asap mengepung yurisdiksi daerah (vide
Bukti P-36 dan Bukti P-27).
• Ancaman
Degradasi
Fiskal
Akibat
Ketiadaan
Parameter
"memadai" dalam UU APBN 2026: Bahwa ketiadaan jangkar
normatif
minimum
dalam
frasa
"yang
memadai"
tampak
melonggarkan diskresi Pemerintah hingga pada tingkat yang
membahayakan keselamatan publik. Berdasarkan pemberitaan
media nasional (vide Bukti P-44), di tengah eskalasi krisis bencana
23
ekologis, anggaran penanggulangan bencana pada pos BNPB
dipangkas sekitar 75,6 persen, dari Rp2,01 triliun pada outlook tahun
2025 menjadi Rp491 miliar dalam UU APBN 2026 (vide Bukti P-9).
Kondisi fiskal ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi yudisial
Mahkamah untuk mengunci makna "memadai" ke dalam seluruh
tahapan
bencana,
termasuk
prabencana,
alokasi
anggaran
penanggulangan bencana berpotensi berada pada posisi residual,
bersifat opsional, dan mudah dikorbankan demi program sektoral
lainnya.
4.
Bahwa berdasarkan perspektif penganggaran berbasis hak, fakta bahwa
sarana pencegahan permanen tampak baru dibiayai setelah krisis terjadi
(reaktif) menunjukkan bahwa ukuran kecukupan dan keterbukaan belum
tersedia sehingga pertanggungjawaban pendanaan prabencana tidak
dapat dinilai secara objektif. Tanpa adanya pemaknaan bersyarat yang
mengikat bahwa kata "memadai" wajib mencakup pendanaan seluruh
tahapan (termasuk prabencana), maka hak konstitusional Para Pemohon
atas lingkungan yang sehat (Pasal 28H ayat (1)) akan terus dikorbankan
oleh siklus tahunan kabut asap.
D.
FRASA "YANG MEMADAI" DALAM PASAL 8 HURUF D UU 24/2007
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-
DAERAH YANG ADIL DAN SELARAS (PASAL 18A AYAT (2) UUD NRI
TAHUN 1945)
1.
Bahwa Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menggariskan bahwa
hubungan keuangan serta pelayanan umum antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah harus diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang. Dalam koridor desentralisasi, ketentuan ini
menuntut adanya proporsionalitas fiskal, di mana pembebanan urusan
pemerintahan kepada daerah wajib berjalan beriringan dengan jaminan
distribusi sumber pendanaan yang setara dengan tingkat risiko ekologis
di daerah tersebut;
2.
Bahwa Pasal 8 huruf d UU 24/2007 membebankan tanggung jawab
kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana penanggulangan
bencana dalam APBD "yang memadai". Namun, karena undang-undang
tidak menyediakan parameter yang transparan, tidak ada acuan bersama
24
untuk menilai apakah beban keuangan yang ditanggung oleh daerah
berisiko tinggi telah didukung oleh pusat secara adil dan selaras;
3.
Bahwa ketimpangan dan ketidakselarasan hubungan fiskal ini tampak di
lapangan melalui indikator berikut:
• Asimetri Risiko Lintas Wilayah: BPBD Provinsi Kalimantan Tengah
mencatat terdapat 84 kecamatan berkategori risiko tinggi karhutla yang
terkonsentrasi di 12 kabupaten/kota (vide Bukti P-19). Tingginya risiko
ini memerlukan kapasitas fiskal yang memadai pada tahap
prabencana untuk pemeliharaan hidrologi lahan gambut.
• Ketidakpastian Distribusi Dukungan Pusat: Belum adanya acuan
terbuka mengenai pembagian dukungan pusat tampak dari perbedaan
distribusi Dana Siap Pakai (DSP) antardaerah, di mana Kabupaten
Kotawaringin Barat diberitakan memperoleh alokasi sekitar Rp47
miliar, sedangkan Kabupaten Kotawaringin Timur justru dilaporkan
tidak memperoleh alokasi akibat isu pengajuan usulan (vide Bukti P-
39).
4.
Bahwa berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis hak, pembagian
beban keuangan baru dapat dikatakan "adil dan selaras" jika alokasi
tersebut didasarkan pada instrumen proporsionalitas fiskal berbasis risiko.
Ketika undang-undang membiarkan kata "memadai" berjalan tanpa
parameter, hubungan keuangan pusat-daerah dalam penanganan
karhutla berubah menjadi hubungan yang tidak berkeadilan. Pemerintah
daerah dipaksa memadamkan api dengan kapasitas APBD yang terbatas,
sementara hak-hak dasar masyarakat di daerah terdampak (seperti
terganggunya perkuliahan di Universitas Palangka Raya akibat asap, vide
Bukti P-30) terus terabaikan.
5.
Bahwa demi menegakkan batas pembatas konstitusional (constitutional
boundary), Mahkamah Konstitusi perlu memberikan pemaknaan
bersyarat terhadap Pasal 8 huruf d UU 24/2007 agar pengalokasian APBD
wajib disusun secara adil, transparan, dan selaras dengan tingkat risiko
bencana di masing-masing daerah.
25
E.
FAKTOR PENYEBAB KARHUTLA, RISIKO YANG DAPAT DIPERKIRAKAN,
DAN BUKTI PENDUKUNG
1.
Bahwa Para Pemohon tidak meminta Mahkamah menentukan penyebab
faktual setiap titik api atau menetapkan siapa yang bertanggung jawab
atas suatu kejadian kebakaran tertentu. Uraian mengenai adanya lebih
dari satu faktor penyebab Karhutla digunakan untuk menjelaskan bahwa
ukuran kecukupan pendanaan harus dapat merespons jenis risiko yang
berbeda melalui pencegahan, kesiapsiagaan, penegakan hukum, respons
darurat, dan pemulihan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2.
Bahwa Pasal 1 angka 1 UU 24/2007 mendefinisikan bencana sebagai
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia. Rumusan tersebut
menunjukkan bahwa sistem hukum penanggulangan bencana sejak awal
mengakui kemungkinan adanya lebih dari satu kelompok faktor penyebab
dalam suatu rangkaian bencana.
3.
Bahwa Penjelasan Umum UU 24/2007 secara khusus menyebut
kebakaran hutan/lahan karena faktor alam sebagai contoh bencana alam
dan kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia sebagai
contoh bencana nonalam. Karena itu, keberadaan faktor manusia tidak
dengan sendirinya meniadakan rezim penanggulangan bencana maupun
tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
4.
Bahwa rangkaian bukti dalam perkara a quo menunjukkan adanya
beberapa kelompok faktor risiko dalam konteks Karhutla Kalimantan
Tengah Tahun 2026, antara lain kondisi klimatologis yang kering, karakter
lahan gambut, dan aktivitas manusia. Para Pemohon tidak mendalilkan
bahwa setiap kejadian individual mempunyai kombinasi maupun bobot
penyebab yang sama, dan tidak meminta Mahkamah menetapkan
penyebab faktual setiap titik api. Relevansi uraian multikausal ini adalah
untuk menunjukkan bahwa kebutuhan pencegahan dan penanggulangan
berbeda menurut jenis risiko dan karena itu memerlukan perencanaan
pembiayaan yang dapat ditelusuri kepada analisis risiko dan kebutuhan.
5.
Bahwa Bukti P-34 tidak digunakan untuk menyamakan praktik
perladangan tradisional masyarakat Dayak dengan penyebab Karhutla
berskala luas. Bukti tersebut justru menunjukkan perlunya pembedaan
26
yang cermat antara praktik perladangan tradisional yang menggunakan
pengendalian lokal dan pembakaran untuk kepentingan lain, sekaligus
menegaskan bahwa pencegahan Karhutla memerlukan tata kelola
lanskap, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tepat
sasaran.
6.
Bahwa sifat lintas-rezim Karhutla juga tercermin dalam kerangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta konservasi sumber
daya alam hayati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan rezim
hukum terkait melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengenai konservasi sumber
daya alam hayati dan ekosistemnya digunakan sebagai konteks sistemik
bahwa Karhutla menyentuh perlindungan kualitas lingkungan, ekosistem,
dan keanekaragaman hayati. Ketiga undang-undang tersebut tidak
dimohonkan sebagai objek pengujian dalam perkara ini.
7.
Bahwa Pasal 5 UU 24/2007 jo. Penjelasan Pasal 5 menempatkan
Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi bencana alam,
bencana nonalam, dan bencana sosial. Oleh karena itu, perdebatan
mengenai kategori penyebab tidak mengurangi kewajiban pengalokasian
anggaran sebagaimana Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007.
8.
Bahwa risiko Karhutla 2026 bukan seluruhnya bersifat tiba-tiba. Pemetaan
risiko daerah (vide Bukti P-19), penguatan operasi BNPB menghadapi
puncak risiko Agustus-September 2026 (vide Bukti P-20), informasi
BMKG mengenai puncak risiko pada periode yang sama (vide Bukti P-
21), serta factsheet monitoring pertengahan September 2026 (vide Bukti
P-22) menunjukkan adanya jendela pengetahuan sebelum dan selama
eskalasi. Keterdugaan (foreseeability) tersebut tidak berarti seluruh
kebakaran dapat dipastikan atau dicegah, melainkan menunjukkan bahwa
tingkat risiko dapat menjadi masukan objektif bagi perencanaan
prabencana dan penentuan kecukupan pendanaan.
9.
Bahwa Pasal 1 angka 9 UU 24/2007 mendefinisikan mitigasi sebagai
serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Pasal 33 membagi
penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam tahap prabencana,
27
tanggap darurat, dan pascabencana; Pasal 34 dan Pasal 35 mengatur
perencanaan serta pengurangan risiko pada tahap prabencana;
sedangkan Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 47 mengatur kesiapsiagaan,
peringatan dini, dan mitigasi ketika terdapat potensi terjadinya bencana.
10. Bahwa dari struktur tersebut, keterukuran risiko dan kebutuhan telah
menjadi bagian dari sistem pengaturan UU 24/2007. Konsekuensinya,
frasa "yang memadai" dalam norma pendanaan seyogianya dapat
ditelusuri secara rasional kepada tingkat risiko, kebutuhan setiap tahap,
dan keluaran kesiapsiagaan, tanpa harus menentukan satu angka
anggaran yang seragam untuk semua jenis bencana atau semua daerah.
11. Bahwa persoalan konstitusional yang diajukan Para Pemohon dengan
demikian bukan ketiadaan kewajiban mitigasi dalam UU 24/2007,
melainkan ketiadaan kepastian bahwa kewajiban pengalokasian
anggaran "yang memadai" mencakup seluruh tahap penanggulangan
bencana, khususnya tahap prabencana, dan dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab.
12. Bahwa bukti pendukung berikut melengkapi bukti yang telah dikutip pada
Bagian III.C dan Bagian III.D. Bukti mengenai eskalasi Karhutla dan
dampaknya terhadap Para Pemohon tidak diulang di sini karena telah
diuraikan pada Bagian II.C. Alat bukti yang diajukan sebagaimana
tercantum dalam Daftar Alat Bukti diajukan sebagai satu rangkaian
dengan bobot berbeda: dokumen konstitusi, undang-undang, dokumen
anggaran, laporan lembaga negara dan pemerintah, serta data
BMKG/BPBD/BPK sebagai dasar utama, sedangkan pemberitaan
digunakan secara koroboratif dan terbatas.
13. Unsur
cakupan:
kebutuhan
prabencana
telah
diketahui,
tetapi
pendanaannya tidak dijamin oleh norma.
a.
Pemetaan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah pada Januari 2026
mencatat 84 kecamatan berkategori risiko tinggi Karhutla di 12
kabupaten/kota (vide Bukti P-19), dan BNPB serta BMKG telah
memperkirakan puncak risiko pada Agustus-September 2026 (vide
Bukti P-20 dan Bukti P-21). Keterdugaan ini tidak berarti seluruh
kebakaran dapat dicegah, tetapi menunjukkan bahwa kebutuhan
28
pendanaan tahap prabencana dapat dan seharusnya ditentukan
sebelum puncak musim kebakaran.
b.
Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas
kesiapsiagaan dan peringatan dini Karhutla Tahun Anggaran 2023
sampai Triwulan III 2024 mengidentifikasi antara lain Kajian Risiko
Bencana yang belum dimutakhirkan sejak 2022 dan Satgas
Dalkarhutla yang belum maksimal melaksanakan rencana aksi hasil
evaluasi (vide Bukti P-17 dan Bukti P-18).
c.
Kebutuhan sumur bor permanen dan sumber air baru diminta ketika
Karhutla telah meningkat (vide Bukti P-36), dan evaluasi 15
September 2026 mencatat dukungan BTT dikonversi menjadi mesin
pemadam, selang, kendaraan pengangkut air, pesawat nirawak
termal, alat pelindung diri, sarana air bersih, dan sumur bor (vide
Bukti
P-27).
Dalam
data
tersebut,
sarana
yang
bersifat
kesiapsiagaan tampak dibiayai melalui dukungan BTT yang
dikonversi.
d.
Para Pemohon tidak mendalilkan bahwa pendanaan pencegahan
tidak ada sama sekali: terdapat Program Ketahanan Bencana BNPB
Rp250
miliar
(vide
Bukti
P-9)
dan
subkegiatan
pencegahan/penanggulangan Karhutla pada RKA Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah sekitar Rp56,685 miliar (vide Bukti P-
12). Yang dipersoalkan adalah bahwa norma tidak menjamin
pendanaan
tahap
prabencana
termasuk
dalam
kewajiban
"memadai", sehingga ada dan besarnya bergantung pada kebijakan
semata.
Tabel 1. Status dan Risiko Karhutla Kalimantan Tengah Tahun 2026
No.
Waktu
Fakta yang Dibuktikan
Bukti
1
26 Januari
2026
BPBD memetakan 84 kecamatan
berkategori risiko tinggi Karhutla di 12
kabupaten/kota.
P-19
2
26 Mei-31
Oktober 2026
Status Siaga Darurat Karhutla tingkat
provinsi berlaku untuk periode tersebut.
P-25 / P-
23
3
31 Agustus-29
September
2026
Status penanganan tingkat provinsi
dinaikkan menjadi Tanggap Darurat.
P-24 / P-
38
29
Tabel 2. Temuan Kesiapsiagaan
No. Temuan/Peristiwa
Fakta yang Dibuktikan
Bukti
1
Pemeriksaan BPK
Kajian Risiko Bencana belum
dimutakhirkan sejak 2022 dan Satgas
Dalkarhutla belum maksimal
melaksanakan rencana aksi hasil
evaluasi.
P-17 / P-
18
2
Pemberdayaan
masyarakat
52 kecamatan rawan memperoleh
pemberdayaan; 35 kecamatan lainnya
(sekitar 40,2 persen) belum memperoleh
aktivitas pemberdayaan dalam
pembandingan BPK.
P-18
3
Tumbang Nusa,
Pulang Pisau
Bupati meminta dukungan pembangunan
sumur bor permanen karena sumber air
dan akses pemadaman menjadi kendala.
P-36
4
15 September
2026
Evaluasi menyebut 237 sumur bor, 87
sarana air bersih, dan pengadaan
sarpras menggunakan dukungan BTT.
P-27
14. Unsur keterbukaan dan pertanggungjawaban: dana tersedia melalui
banyak instrumen, tetapi dasar penilaian "memadai" tidak dapat diketahui
dan diawasi.
a.
Pembiayaan Karhutla tersebar pada beberapa instrumen, yaitu
APBN/BNPB, DBH Dana Reboisasi, Belanja Tidak Terduga, dan
Dana Siap Pakai (Tabel 3). Tanpa ukuran yang terbuka, warga dan
lembaga pengawas tidak dapat mengetahui dasar penentuan
kecukupan keseluruhan pendanaan tersebut.
b.
Perbedaan keterangan publik antara Kepala BNPB dan BPBD Kota
Palangka Raya mengenai kondisi penanganan dan permintaan
bantuan (vide Bukti P-40 dan Bukti P-43), serta pemberitaan
terbatasnya anggaran penanganan Karhutla Pemerintah Kota
Palangka Raya (vide Bukti P-41), menunjukkan tidak adanya acuan
bersama yang dapat diperiksa warga. Para Pemohon tidak meminta
Mahkamah menentukan pihak mana yang benar atau menilai
kebenaran setiap angka media.
Tabel 3. Struktur Anggaran yang Tercatat dalam Alat Bukti
No.
Instrumen
Fakta yang Dibuktikan
Bukti
1
APBN/BNPB
2026
Perpres Rincian APBN mencatat
anggaran BNPB sekitar Rp490,963
miliar, termasuk Program Ketahanan
P-9
30
Bencana Rp250 miliar. Angka
kelembagaan ini tidak identik dengan
seluruh kapasitas pembiayaan bencana
nasional.
2
DBH Dana
Reboisasi/Dishut
Kalteng
RKA 2026 memuat subkegiatan
pencegahan/penanggulangan Karhutla
sekitar Rp56,685 miliar; PMK 16/2026
membolehkan DBH DR digunakan untuk
pengendalian Karhutla.
P-10 / P-
12
3
BTT Provinsi
Kalteng
Dokumen APBD mencantumkan BTT;
evaluasi 15 September menyebut
sebelumnya disiapkan Rp72 miliar dan
dukungan BTT Rp45,815 miliar
digunakan untuk sarpras Karhutla.
P-11 / P-
27
4
DSP BNPB
antardaerah
Pemberitaan pada Bukti P-39 menyebut
Kobar memperoleh DSP sekitar Rp47
miliar, sedangkan Kotim diberitakan tidak
memperoleh alokasi; sumber yang sama
mengaitkannya dengan isu pengajuan
usulan.
P-39
15. Bahwa bukti empiris tidak digunakan untuk meminta Mahkamah menilai
efisiensi
belanja,
membuktikan
bahwa
satu
angka
anggaran
menyebabkan luas kebakaran tertentu, ataupun menyimpulkan kelalaian
pejabat tertentu. Bukti digunakan untuk menunjukkan bahwa kebutuhan
prabencana, keterbukaan alokasi, dan perbedaan risiko antardaerah
dapat diidentifikasi, sehingga kewajiban "memadai" seharusnya dimaknai
dengan kepastian pada ketiga hal tersebut.
F.
SIFAT PEMAKNAAN BERSYARAT
1.
Bahwa batas pembatas konstitusional (constitutional boundary) terhadap
diskresi anggaran ini sejalan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan
Nomor 40/PUU-XXIV/2026 (vide Bukti P-16). Pemaknaan bersyarat yang
dimohonkan tidak mengambil alih pilihan teknis pembentuk anggaran.
pemaknaan bersyarat atas frasa "yang memadai" yang dimohonkan Para
Pemohon merupakan kebutuhan mendesak agar alokasi APBN/APBD
tidak disalahartikan sebagai diskresi kosong, melainkan wajib mengunci
pos prabencana secara spesifik demi melindungi hak atas lingkungan
yang sehat.
2.
Bahwa permohonan a quo tidak meminta Mahkamah menentukan
nominal, persentase, jenis barang, sumber dana, atau daftar kegiatan,
dan tidak meminta Mahkamah menyusun kebijakan anggaran. Dengan
31
pemaknaan yang dimohonkan, pembentuk anggaran tetap mempunyai
ruang kebijakan luas untuk memilih instrumen dan nominal, tetapi pilihan
itu harus dapat dijelaskan dan diawasi.
3.
Bahwa pemaknaan yang dimohonkan berpasangan dengan posita
sebagai berikut:
a.
Pasal 6 huruf e: frasa "yang memadai" wajib mencakup alokasi
anggaran
pada
tahap
prabencana,
tanggap
darurat,
dan
pascabencana di dalam APBN secara terbuka dan bertanggung
jawab (posita: Bagian III.B, III.C, dan III.E).
b.
Pasal 8 huruf d: frasa "yang memadai" wajib mencakup alokasi
anggaran
pada
tahap
prabencana,
tanggap
darurat,
dan
pascabencana di dalam APBD secara terbuka dan bertanggung
jawab serta proporsional dengan tingkat risiko bencana daerah
(posita: Bagian III.B, III.C, III.D, dan III.E).
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan permohonan (posita) di atas, Para
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara
a quo dengan amar sebagai berikut:
1.
Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan frasa "yang memadai" dalam Pasal 6 huruf e Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai:
"memadai, yang wajib mencakup alokasi anggaran pada tahap
prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara secara terbuka dan bertanggung jawab."
3.
Menyatakan frasa "yang memadai" dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723) bertentangan dengan Undang-
32
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai:
"memadai, yang wajib mencakup alokasi anggaran pada tahap
prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah secara terbuka dan bertanggung jawab
serta proporsional dengan tingkat risiko bencana daerah."
4.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi KTP Pemohon I; domisili dan status WNI;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi KTP Pemohon II; domisili dan status WNI;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi KTP Pemohon III; domisili dan status WNI;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi KTP Pemohon IV; domisili dan status WNI;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi Sertifikat pendidik/dosen profesional Pemohon
IV;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi Naskah UUD NRI 1945 (cuplikan pasal batu
uji/hak);
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi UU 24/2007 Penanggulangan Bencana; norma
diuji;
8.
Bukti P-8
:
Fotokopi UU 17/2025 APBN TA 2026; cuplikan ketentuan
pembiayaan bencana;
9.
Bukti P-9
:
Fotokopi Perpres 118/2025 rincian APBN 2026: alokasi
BNPB;
10.
Bukti P-10
:
Fotokopi PMK 16/2026 penggunaan DBH Dana Reboisasi
untuk Karhutla;
11.
Bukti P-11
:
Fotokopi Perda APBD Kalteng 2026; Belanja Tidak
Terduga Rp70 miliar;
12.
Bukti P-12
:
Fotokopi RKA Dinas Kehutanan Kalteng TA 2026;
subkegiatan Karhutla sekitar Rp56,685 miliar;
13.
Bukti P-13
:
Fotokopi Putusan MK 006/PUU-III/2005: parameter
kerugian konstitusional;
14.
Bukti P-14
:
Fotokopi
Putusan
MK
11/PUU-V/2007:
kerugian
konstitusional;
15.
Bukti P-15
:
Fotokopi Putusan MK 261/PUU-XXIII/2025: legal standing
korban bencana;
33
16.
Bukti P-16
:
Fotokopi Berita resmi MK mengenai Putusan 40/PUU-
XXIV/2026: anggaran pendidikan;
17.
Bukti P-17
:
Fotokopi Rilis resmi BPK Kalteng mengenai kelemahan
kesiapsiagaan Karhutla;
18.
Bukti P-18
:
Fotokopi Cuplikan IHPD BPK Kalteng 2024 tentang
pemberdayaan, KRB, dan Satgas;
19.
Bukti P-19
:
Fotokopi Pemberitaan BPBD: pemetaan 84 kecamatan
rawan Karhutla;
20.
Bukti P-20
:
Fotokopi Siaran/berita BNPB mengenai puncak risiko
Agustus–September 2026;
21.
Bukti P-21
:
Fotokopi Pemberitaan BMKG: 5.019 titik panas dan
perkiraan periode risiko;
22.
Bukti P-22
:
Fotokopi Factsheet BMKG 13–19 September 2026: risiko
Karhutla;
23.
Bukti P-23
:
Fotokopi Media Center Kalteng: status siaga darurat
Karhutla;
24.
Bukti P-24
:
Fotokopi Berita pemerintah provinsi: peningkatan status
tanggap darurat;
25.
Bukti P-25
:
Fotokopi Laporan Harian Posko PDB Karhutla Kalteng, 3
September 2026;
26.
Bukti P-26
:
Fotokopi Tangkapan layar ISPU AQMS BPBD Kalteng,
Bukit Tunggal (nilai 300);
27.
Bukti P-27
:
Fotokopi Pemberitaan evaluasi Satgas/BTT, luasan,
sumur, dan status darurat 2026;
28.
Bukti P-28
:
Fotokopi Disdik Kalteng: PJJ karena kabut asap mulai 31
Agustus 2026;
29.
Bukti P-29
:
Fotokopi Situs FISIP UPR: kebakaran dekat kampus dan
relawan mahasiswa;
30.
Bukti P-30
:
Fotokopi Kompas: UPR menerapkan kuliah daring akibat
Karhutla;
31.
Bukti P-31
:
Fotokopi Mongabay 28 Agustus 2026: tulisan jurnalistik
Pemohon II;
32.
Bukti P-32
:
Fotokopi Arsip Mongabay atas nama Pemohon II;
33.
Bukti P-33
:
Fotokopi Kompas 2024: pernyataan Pemohon III soal
sumur bor/sekat kanal;
34.
Bukti P-34
:
Fotokopi Mongabay 19 Sept 2026: karya Pemohon II dan
pandangan Pemohon I;
35.
Bukti P-35
:
Fotokopi InfoPublik: kebutuhan solusi pencegahan di
Pulang Pisau;
36.
Bukti P-36
:
Fotokopi Bupati Pulang Pisau meminta sumur bor
permanen;
34
37.
Bukti P-37
:
Fotokopi Berita Sampit: hambatan BBM operasional
pemadaman;
38.
Bukti P-38
:
Fotokopi Detik: status tanggap darurat dan anggaran Rp72
miliar;
39.
Bukti P-39
:
Fotokopi Radar Sampit: perbedaan berita alokasi DSP
Kobar dan Kotim;
40.
Bukti P-40
:
Fotokopi Tempo: keterangan Kepala BNPB soal situasi
Karhutla;
41.
Bukti P-41
:
Fotokopi Detik: kesulitan anggaran Pemko Palangka
Raya;
42.
Bukti P-42
:
Fotokopi Media lokal: keterbatasan pembiayaan dan upah
petugas;
43.
Bukti P-43
:
Fotokopi Media lokal: tanggapan BPBD Palangka Raya
terhadap Kepala BNPB;
44.
Bukti P-44
:
Fotokopi AFU.id: pemberitaan penurunan pagu BNPB
sekitar 75,6%.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
35
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “yang memadai” dalam norma
Pasal 6 huruf e dan norma Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723,
selanjutnya disebut dengan UU 24/2007) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian
36
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan
Pemohon IV sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mengajukan pengujian
konstitusionalitas frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 6 huruf e dan Pasal
8 huruf d UU 24/2007 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 6 huruf e UU 24/2007
Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana meliputi:
...
e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
Pasal 8 huruf d UU 24/2007
Tanggung
jawab
pemerintah
daerah
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi:
...
d. pengalokasian
dana
penanggulangan
bencana
dalam
anggaran
pendapatan dan belanja daerah yang memadai.
2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan memiliki hak
konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2),
37
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 .
3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan kualifikasi
kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
berdomisili di kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini
dibuktikan melalui bukti berupa Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1 sampai
dengan Bukti P-4], dan aktivitas para Pemohon sesuai dengan domisili tersebut,
[vide Bukti P-5, Bukti P-29 dan Bukti P-30].
4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan pada pokoknya
frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU
24/2007 menyebabkan tidak adanya kejelasan kewajiban pemerintah dan
pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran; kepastian cakupan dan
keterbukaan alokasi menentukan apakah pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap
darurat, dan pemulihan dibiayai dan dapat diawasi; dan pendanaan tersebut
agar secara langsung melindungi masyarakat dari dampak bencana.
5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasakan dampak bencana
kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah sehingga
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasakan kerugian hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk udara yang sehat. Hal ini terjadi
karena kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap yang menurunkan
kualitas udara di Kota Palangka Raya sampai pada tingkat yang tidak sehat,
sebagaimana tercatat dalam data kualitas udara resmi (ISPU) dan status
kedaruratan yang berlaku [vide Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-27].
6. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, frasa “yang memadai”
dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 tidak menyediakan
ukuran bagi para Pemohon, sebagai warga negara yang tinggal di wilayah
terdampak, untuk menilai apakah kewajiban pengalokasian anggaran telah
dipenuhi. Risiko Karhutla Kalimantan Tengah telah dipetakan sebelum puncak
musim kebakaran [vide Bukti P-19, Bukti P-20, dan Bukti P-21], tetapi kebutuhan
sumber air, peralatan, dan bahan bakar tetap muncul ketika eskalasi
berlangsung [vide Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, dan Bukti P-27], sementara
pembiayaan tersebar pada beberapa instrumen [vide Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti
P-11, dan Bukti P-12].
38
7. Bahwa Pemohon IV, selaku PNS dan dosen pada Universitas Palangka Raya di
bidang Ilmu Sosial dan Politik [vide Bukti P-5]. Pada 21 Agustus 2026 kebakaran
lahan gambut terjadi di kawasan Universitas Palangka Raya dan api dilaporkan
merembet dari kawasan Gedung PPIIG menuju sekitar FMIPA, FISIP, hingga
Studio Lama UPR, dan mahasiswa FISIP turun sebagai relawan pemadam [vide
Bukti P-29]. Terhitung mulai 31 Agustus 2026, Universitas Palangka Raya
memberlakukan perkuliahan daring/Pembelajaran Jarak Jauh untuk seluruh
jenjang studi karena Karhutla, kabut asap, penurunan kualitas udara, dan jarak
pandang, dan rektorat meminta dosen pengampu menyesuaikan metode,
media, dan aktivitas pembelajaran [vide Bukti P-30].
8. Bahwa partisipasi Pemohon I dan Pemohon III selaku warga dalam mengawasi
dan memberi masukan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana
memerlukan ukuran yang dapat diuji. Tanpa parameter kecukupan, perbedaan
keterangan publik mengenai kondisi penanganan dan permintaan bantuan [vide
Bukti P-40 dan Bukti P-43] serta kesinambungan pembiayaan operasi [vide Bukti
P-41 dan Bukti P-42] tidak dapat dinilai berdasarkan acuan yang sama.
9. Bahwa hubungan sebab-akibat (causal verband) tidak diletakkan pada
kausalitas fisik antara norma undang-undang dan sumber api, melainkan pada
rantai perlindungan hukum: Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d membebankan
kewajiban pengalokasian anggaran; kepastian cakupan dan keterbukaan
alokasi menentukan apakah pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan
pemulihan dibiayai dan dapat diawasi; dan pendanaan tersebut secara langsung
melindungi masyarakat dari dampak bencana.
10. Bahwa kemungkinan pemulihan terletak pada perbaikan tata kelola alokasi
untuk tahun anggaran dan penyelenggaraan penanggulangan bencana
berikutnya. Apabila pemaknaan yang dimohonkan diberikan, keputusan
pendanaan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana dapat
dijelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab serta diawasi sebelum dan
selama krisis, sehingga terdapat kemungkinan yang wajar bahwa kerugian
konstitusional Para Pemohon tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya berkurang.
Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut
di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV telah membuktikan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti
P-4] yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam
39
Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat
(1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV telah membuktikan sebagai warga negara yang berdomisili di
kota Palangka Raya, yang pada saat permohonan diajukan merupakan salah satu
kota yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan dalam bentuk gangguan
kabut asap dan penurunan kualitas udara [vide Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-
27]. Selain itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga telah membuktikan
adanya kepedulian terhadap isu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan
membuktikan pula adanya dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut dengan
terhambatnya pelaksanaan aktivitas Pemohon I sampai dengan Pemohon IV [vide
Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-34].
Berdasarkan uraian dan bukti berkenaan dengan kualifikasinya tersebut,
menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV memiliki keterkaitan
erat dengan materi muatan norma Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007
yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, sebagai warga yang berdomisili pada
daerah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan, Pemohon I sampai
dengan Pemohon IV mengalami dampak langsung dari bencana sehingga memiliki
kepentingan terhadap norma yang mengatur mengenai penanggulangan bencana,
termasuk norma a quo yang mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah dan
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Artinya,
terdapat keterkaitan antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh
Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang terjadi karena bencana dengan norma
yang mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, setidaknya
dalam bentuk terhalangnya hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, dan hak
untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penanggulangan bencana.
Berdasarkan hal tersebut, telah tampak adanya keterkaitan dan hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I
sampai dengan Pemohon IV dengan berlakunya norma Pasal 6 huruf e dan Pasal 8
huruf d UU 24/2007. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan, anggapan
kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas
dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas frasa “yang memadai” dalam
norma Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 yang dimohonkan pengujian,
Mahkamah berpendapat Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya
40
disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian norma a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok
permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa dalam mendalilkan ihwal frasa “yang memadai” dalam
norma Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 bertentangan dengan Pasal
23 ayat (1) dan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon
mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang
apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut para Pemohon, frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 6
huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 memiliki parameter yang tidak pasti.
Ketidakpastian parameter frasa "yang memadai" tersebut melemahkan prinsip
pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa menurut para Pemohon, kata “memadai” dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal
8 huruf d UU 24/2007 digunakan sebagai syarat atau premis di berbagai tingkat
peraturan, tanpa ukuran yang menjelaskan kapan suatu alokasi dinilai memadai.
Oleh karena itu, makna kata “memadai” tersebut dalam konteks penanggulangan
bencana tidak dapat ditentukan dari kata itu sendiri, melainkan harus ditelusuri
juga dari makna kata tersebut. Para Pemohon mengganggap bahwa kewajiban
mengalokasikan anggaran “yang memadai” dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 8
huruf d UU 24/2007 tidak menjamin tahap prabencana ikut terdanai dan
kepastian cakupan tersebut tidak dapat diserahkan seluruhnya kepada peraturan
pelaksana yang dapat berubah tanpa melalui pembentuk undang-undang.
3. Bahwa menurut para Pemohon, perihal masalah konstitusionalitas frasa “yang
memadai” dalam norma a quo terletak pada ketiadaan jangkar normatif minimum
yang mengatur cakupan tahap pembiayaan. Akibat hukum adanya kekosongan
parameter dimaksud, pembentuk anggaran baik di tingkat pusat maupun daerah
41
memiliki kelonggaran tak terbatas untuk memusatkan pendanaan secara reaktif
pada saat status kedaruratan berlaku, sementara pembiayaan tahap prabencana
(yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan) terabaikan atau sekadar bergantung
pada kebijakan politik sesaat. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, frasa
“yang memadai” dalam norma Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007
bertentangan dengan prinsip anggaran yang terbuka dan bertanggung jawab
sebagaimana diamanatkan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa selain itu, menurut para Pemohon, norma Pasal 8 huruf d UU 24/2007
membebankan tanggung jawab kepada pemerintah daerah mengalokasikan
dana penanggulangan bencana dalam APBD “yang memadai”. Namun, karena
undang-undang tidak menyediakan parameter yang transparan, tidak ada acuan
bersama untuk menilai apakah beban keuangan yang ditanggung oleh daerah
berisiko tinggi telah didukung oleh pusat secara adil dan selaras. Oleh karena
itu, para Pemohon beranggapan frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 8
Huruf d UU 24/2007 bertentangan dengan prinsip hubungan keuangan pusat-
daerah yang adil dan selaras sebagaimana diamanatkan Pasal 18A ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon dalam petitumnya
pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “yang
memadai” dalam norma Pasal 6 huruf e UU 24/2007 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai, “memadai, yang wajib mencakup alokasi anggaran pada
tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara secara terbuka dan bertanggung jawab”. Begitu
pula, frasa “yang memadai” dalam Pasal 8 huruf d UU 24/2007 untuk dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “memadai, yang wajib
mencakup alokasi anggaran pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan
pascabencana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara terbuka
dan bertanggung jawab serta proporsional dengan tingkat risiko bencana daerah.”
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
42
Bukti P-44 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21
Oktober 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, persoalan konstitusionalitas yang
harus dijawab Mahkamah adalah apakah frasa “yang memadai” dalam norma Pasal
6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 menyebabkan tidak adanya kepastian
dan jaminan tersedianya anggaran penanggulangan bencana sehingga dinyatakan
bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, apakah frasa “yang memadai”
dalam norma Pasal 8 huruf d UU 24/2007 bertentangan dengan prinsip hubungan
keuangan pusat-daerah yang adil dan selaras sebagaimana diamanatkan Pasal 18A
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
[3.11]
Menimbang bahwa meskipun para Pemohon mengajukan permohonan
pengujian terhadap 2 (dua) norma dalam UU 24/2007, yaitu norma Pasal 6 huruf e
UU 24/2007 ihwal tanggung jawab pemerintah dan norma Pasal 8 huruf d UU
24/2007 ihwal tanggung jawab pemerintah daerah, namun alasan pengujian kedua
norma tersebut disandarkan pada masalah konstitusionalitas yang sama, yaitu
berkenaan dengan frasa “yang memadai” yang menurut para Pemohon adalah
inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai seperti dimohonkan
pada petitum permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan
dalil para Pemohon ihwal anggapan inkonstitusionalitas kedua norma tersebut
secara bersama-sama sebagai berikut.
[3.11.1] Bahwa secara normatif, Pasal 6 UU 24/2007 merupakan norma yang pada
pokoknya mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana, yang meliputi pengaturan pengurangan risiko bencana;
penyatuan pengurangan risiko bencana tersebut dengan program pembangunan;
pelindungan dari dampak bencana serta jaminan pemenuhan hak masyarakat dan
pengungsi yang terkena bencana secara adil yang sesuai dengan standar pelayanan
43
minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran
penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang
memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana
siap pakai; dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan
dampak bencana [vide Pasal 6 UU 24/2007]. Dalam hal ini, salah satu tanggung
jawab tersebut adalah berkenaan dengan pengalokasian anggaran penanggulangan
bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang memadai.
Oleh karena itu, norma tersebut tidak menetapkan angka atau persentase tertentu
yang wajib dipenuhi oleh pemerintah dalam mengalokasikan APBN untuk keperluan
penanggulangan bencana. Dalam hal ini, kata “memadai” digunakan sebagai
parameter dalam menentukan pemenuhan alokasi tersebut. Hal serupa juga berlaku
dalam ketentuan ihwal tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dalam
norma Pasal 8 huruf d UU 24/2007. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dipahami
bahwa undang-undang a quo yang mengatur mengenai penanggulangan bencana
yang mencakup segala jenis bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1
UU 24/2007, yaitu bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis [vide Pasal 1 angka 1 UU 24/2007].
Selanjutnya, UU 24/2007 juga membagi jenis bencana menjadi bencana alam,
bencana nonalam dan bencana sosial [vide Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4
UU 24/2007]. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah
sebagaimana diatur dalam norma Pasal 6 dan Pasal 8 UU 24/2007 adalah mencakup
penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam definisi
bencana tersebut. Mengingat luasnya cakupan dan jenis bencana yang menjadi
ranah tanggung jawab pemenuhan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud norma
Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 pengaturannya membutuhkan
rumusan yang tidak rigid, sehingga kata “memadai” dalam norma dimaksud dapat
diterapkan dalam perencanaan dan penyusunan APBN dengan menyesuaikan
situasi dan kondisi yang secara faktual dibutuhkan pada saat terjadi bencana.
Selain itu, apabila dipahami secara menyeluruh tujuan penanggulangan
bencana dalam UU 24/2007, antara lain memberikan pelindungan bagi masyarakat
dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana
44
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh [vide Pasal 4 UU 24/2007],
jika dikaitkan dengan tanggung jawab Pemerintah dalam penanggulangan bencana,
yaitu mengurangi risiko, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi, maka kata
“memadai” dalam kedua norma a quo haruslah dipahami sebagai anggaran yang
cukup
untuk
memenuhi
tujuan
tersebut.
Perihal
ini,
penyelenggaraan
penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 33 UU 24/2007
terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yakni prabencana, saat tanggap darurat, dan
pascabencana. Oleh karena itu, frasa “yang memadai” yang dipakai dalam
menentukan alokasi anggaran penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri,
melainkan harus dipahami secara sistematis dalam keseluruhan aspek pengaturan
penyelenggaraan dan pendanaan penanggulangan bencana. Dalam konteks
peraturan perundang-undangan, penggunaan istilah seperti “memadai”, “layak”, atau
“wajar” adalah sesuatu yang lazim terutama untuk hal yang ukurannya bergantung
pada keadaan yang berubah. Dalam hal ini, kata “memadai” dalam norma a quo
merupakan standar terbuka yang dapat dinilai lebih proporsional karena terkait
dengan tujuan dan sistem norma lain dan fleksibel untuk menghadapi segala kondisi
bencana yang tidak terduga. Terlebih, untuk mengantisipasi segala bentuk
kemungkinan bencana, frasa “yang memadai” baik dalam norma Pasal 6 huruf e
maupun dalam norma Pasal 8 huruf d UU 24/2007 lebih mampu menampung segala
kemungkinan pembiayaan yang diperlukan. Selain itu, secara sistematis, dalam
sistem norma, frasa dimaksud tidak berdiri sendiri dan terikat dengan tujuan
penanggulangan bencana dan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang diatur secara eksplisit dan sistematis pada norma lain dalam UU 24/2007.
[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempertentangkan
frasa “yang memadai” pada Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 dengan
prinsip anggaran yang terbuka dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan
Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah, secara konstitusional,
norma konstitusi tersebut pada pokoknya mengandung tiga unsur, yaitu (i) APBN
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, (ii) APBN dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab, dan (iii) APBN ditujukan bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, frasa “yang memadai”, baik pada norma Pasal 6
huruf e maupun pada norma Pasal 8 huruf d UU 24/2007 tidak meniadakan satu pun
dari ketiga unsur tersebut. Secara konstitusional pula, keterbukaan dan
pertanggungjawaban pengelolaan APBN dijamin melalui mekanisme konstitusional
45
yang berjalan, yaitu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN yang
diajukan Presiden bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah [vide Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945], pemeriksaan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan [vide Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945], serta
kewajiban pelaporan realisasi anggaran. Dalam hal ini, dalil para Pemohon
mengenai kekhawatiran tidak dapat dinilainya akuntabilitas anggaran tanpa definisi
“memadai”, antara lain dapat dijawab atau dijelaskan dengan adanya mekanisme
akuntabilitas melalui perbandingan antara dokumen perencanaan, risiko yang
dihadapi, alokasi, dan realisasi, bukan melalui pemaknaan kata “memadai” pada
norma pasal yang dimohonkan pengujian. Seandainya terdapat alokasi yang tidak
memadai dalam suatu tahun anggaran, terutama dalam menghadapi kondisi yang
tidak dapat diduga, hal demikian bukan merupakan persoalan konstitusionalitas
norma yang diakibatkan frasa “yang memadai” pada Pasal 6 huruf e ataupun Pasal
8 huruf d UU 24/2007. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, frasa
“yang memadai” pada norma Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007
merupakan ketentuan yang tidak berdiri sendiri, namun terikat dengan sejumlah
prinsip yang terdapat dalam undang-undang a quo. Berkenaan dengan hal tersebut,
UU 24/2007 mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap
prabencana, termasuk perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan
dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko, dan penegakan rencana tata
ruang [vide Pasal 35 UU 24/2007], serta mengatur penyusunan rencana
penanggulangan bencana dan pendanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan
pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Sementara itu,
berkenaan dengan besaran kecukupan ditentukan melalui dokumen perencanaan
dan penganggaran tahunan yang dibahas oleh pembentuk anggaran. Bahkan, oleh
karena Indonesia rawan terpapar bencana, dalam praktik, pemerintah pusat dan
pemerintah daerah selalu menyediakan dana siap pakai atau dana kontingensi guna
mengantisipasi kemungkinan bencana dimaksud. Dengan demikian, frasa “yang
memadai” dalam norma a quo, telah memiliki jangkar normatif dalam sistem hukum
penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pemaknaan Pasal 6 huruf e UU 24/2007
yang dimohonkan para Pemohon sebagai “wajib mencakup alokasi anggaran pada
tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana di dalam APBN secara
46
terbuka dan bertanggung jawab” secara substansi telah tercakup di dalam prinsip
dan tujuan UU 24/2007 sehingga tidak tepat digunakan sebagai pemaknaan frasa
“yang memadai” dalam norma a quo. Dengan demikian, dalil para Pemohon
mengenai inkonstitusionalitas frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 6 huruf e
dan norma Pasal 8 huruf d UU 24/2007 terhadap Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah dinyatakan tidak beralasan
menurut hukum.
[3.11.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang
mempertentangkan frasa “yang memadai” pada Pasal 8 huruf d UU 24/2007 dengan
prinsip hubungan keuangan pusat-daerah yang adil dan selaras sebagaimana
amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa salah satu amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di antaranya
adalah mendelegasikan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerah kepada undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut,
pembentuk undang-undang telah melaksanakan delegasi dimaksud, antara lain
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya mengatur
mekanisme transfer dan pendanaan ke daerah. Dalam hal ini, Pasal 8 huruf d UU
24/2007 mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana
dalam APBD, dan tidak mengatur pembagian beban fiskal antara pusat dan daerah.
Pemaknaan bersyarat yang dimohonkan para Pemohon agar frasa “yang memadai”
dimaknai dengan APBD disusun secara “proporsional dengan tingkat risiko bencana
daerah” justru menimbulkan parameter baru yang berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum dan dapat mempersempit makna kata “memadai” dalam
norma a quo. Dalam hal ini, frasa “yang memadai” sebagai parameter alokasi
anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana dari APBD, selain tidak
relevan dikaitkan dengan prinsip hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah, juga sama sekali tidak mengandung makna bahwa alokasi
tersebut tidak memperhitungkan kondisi dan risiko bencana, karena pada prinsipnya
penyusunan dan penetapan APBD menjadi kewenangan pemerintahan daerah
dengan memperhitungkan kebutuhannya masing-masing. Selain itu, dalil para
Pemohon ihwal risiko bencana kebakaran hutan dan lahan terkonsentrasi di daerah
bergambut seperti Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga menyebabkan beban
fiskal menjadi asimetris adalah persoalan kebijakan transfer, prioritas, dan
47
koordinasi yang merupakan penerapan norma, bukan merupakan persoalan
konstitusionalitas frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 8 huruf d UU 24/2007.
Oleh karena itu, tidak terdapat pertentangan antara frasa “yang memadai” dalam
norma Pasal 8 huruf d UU 24/2007 dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun
1945, sehingga dalil para Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan harus
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, telah ternyata frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 6 huruf e dan Pasal
8 huruf d UU 24/2007 tidak bertentangan dengan prinsip anggaran yang terbuka dan
bertanggung jawab sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
dan tidak bertentangan dengan prinsip hubungan keuangan pusat-daerah yang adil
dan selaras sebagaimana amanat Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan
sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon
adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para
Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
untuk
mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
48
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 11.35 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
49
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ery Satria Pamungkas
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 35 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 6 huruf e dan norma Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, selanjutnya disebut dengan UU 24/2007) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian 36 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV mengajukan pengujian konstitusionalitas frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 6 huruf e UU 24/2007 Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: ... e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; Pasal 8 huruf d UU 24/2007 Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: ... d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), 37 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 . 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dibuktikan melalui bukti berupa Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4], dan aktivitas para Pemohon sesuai dengan domisili tersebut, [vide Bukti P-5, Bukti P-29 dan Bukti P-30]. 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menerangkan pada pokoknya frasa “yang memadai” dalam norma Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 menyebabkan tidak adanya kejelasan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran; kepastian cakupan dan keterbukaan alokasi menentukan apakah pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan dibiayai dan dapat diawasi; dan pendanaan tersebut agar secara langsung melindungi masyarakat dari dampak bencana. 5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasakan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasakan kerugian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk udara yang sehat. Hal ini terjadi karena kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap yang menurunkan kualitas udara di Kota Palangka Raya sampai pada tingkat yang tidak sehat, sebagaimana tercatat dalam data kualitas udara resmi (ISPU) dan status kedaruratan yang berlaku [vide Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-27]. 6. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, frasa “yang memadai” dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d UU 24/2007 tidak menyediakan ukuran bagi para Pemohon, sebagai warga negara yang tinggal di wilayah terdampak, untuk menilai apakah kewajiban pengalokasian anggaran telah dipenuhi. Risiko Karhutla Kalimantan Tengah telah dipetakan sebelum puncak musim kebakaran [vide Bukti P-19, Bukti P-20, dan Bukti P-21], tetapi kebutuhan sumber air, peralatan, dan bahan bakar tetap muncul ketika eskalasi berlangsung [vide Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, dan Bukti P-27], sementara pembiayaan tersebar pada beberapa instrumen [vide Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12]. 38 7. Bahwa Pemohon IV, selaku PNS dan dosen pada Universitas Palangka Raya di bidang Ilmu Sosial dan Politik [vide Bukti P-5]. Pada 21 Agustus 2026 kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan Universitas Palangka Raya dan api dilaporkan merembet dari kawasan Gedung PPIIG menuju sekitar FMIPA, FISIP, hingga Studio Lama UPR, dan mahasiswa FISIP turun sebagai relawan pemadam [vide Bukti P-29]. Terhitung mulai 31 Agustus 2026, Universitas Palangka Raya memberlakukan perkuliahan daring/Pembelajaran Jarak Jauh untuk seluruh jenjang studi karena Karhutla, kabut asap, penurunan kualitas udara, dan jarak pandang, dan rektorat meminta dosen pengampu menyesuaikan metode, media, dan aktivitas pembelajaran [vide Bukti P-30]. 8. Bahwa partisipasi Pemohon I dan Pemohon III selaku warga dalam mengawasi dan memberi masukan atas penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan ukuran yang dapat diuji. Tanpa parameter kecukupan, perbedaan keterangan p
