PUU
Tahun 2026
368/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon: Moh. Sabar Musman
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 368/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Moh. Sabar Musman
Pekerjaan :
Karyawan Swasta
Alamat
:
Jalan Salihara 15-16 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
27 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
27 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
368/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 368/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 28 September 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah
pada tanggal 19 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.
Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, “Konstitusi.”
2.
Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”
3.
Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;”
4.
Bahwa
Mahkamah
Konstitusi
berwenang
menguji
hal
dugaan
pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam
Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5.
Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perppu”.
6.
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal
2 tentang asas Pemilu Jujur, Pasal 12 ayat (c) , dan Pasal 13 ayat (b) UU
Pemilu No 7/2017 selanjutnya disebut (Bukti P-3).
7.
Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil
undang-undang, in casu norma Pasal 2 tentang asas Pemilu Jujur, Pasal
12 ayat (c), dan Pasal 13 ayat (b) UU Pemilu No 7/2017 terhadap UUD
NRI Tahun 1945 maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili permohonan a quo.
3
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1.
Kualifikasi Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon
adalah
pihak
yang
menganggap
hak
dan/atau
kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a) perorangan WNI;
b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c) badan hukum publik dan privat; atau;
d) lembaga negara”.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Yang
dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.
2.
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK
7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan
terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan
dengan berlakunya suatu undang-undang.
3.
Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai
Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU
MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
a.
adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b.
hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap
dirugikan
oleh
berlakunya
Undang-Undang
yang
dimohonkan pengujian;
c.
kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
4
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d.
adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e.
Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi.
4.
Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
4.1. Kualifikasi sebagai Pemohon
Pemohon sebelumnya telah mengajukan Uji Materi ke-1 No:
184/PUU-XXIV/2026 tentang UU Pemilu. Pada Uji Materi yang ke 2
ini, Pemohon mengajukan batu uji yang berbeda dengan yang ke-
1, yakni dengan Bukti P-4
5
dan Bukti P-5.
Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti
P-Pemohon sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai,
mengawasi pemilu jujur.
Pemohon adalah penulis 3 buku ISBN Penerbit Nurshakti Palapa.
Buku ke-1 dengan topik analisa sejarah tentang konstitusi UU terkait
politik. Buku ke-2 dengan topik kekalahan imperialisme setan USA
NATO.
Pada permohonan perbaikan ini (Bukti P-6),
Pemohon telah mengubah pikiran dan ingin berjuang
untuk mencapai Indonesia Emas 2045 melalui partai,
dan bermaksud mendirikan partai politik baru yakni
Partai Syariah Sosial Indonesia (PARTAI PSSI), dan
merencanakan mendaftarkan pada tahun 2027 ini.
6
MUSMANPARTAISYARIAH.WORDPRESS.COM
Kemudian kami bermaksud mengusung calon presiden dan calon wakil
presiden RI periode tahun 2029-2034. Berikut website Pemohon;
MUSMANPRESIDEN.WORDPRESS.COM
.
7
Berikut susunan organisasi Partai PSSI pada 38 provinsi, yang
direncanakan terbentuk pada tahun 2027.
SUSUNAN ORGANISASI PARTAI PSSI
KETUA DPD
Wakil Ketua/Sekjen
Ketua
MSM
TAM
1
2
3
4
5
6
7
8
24
28
9
10
11
12
13
14
15
16
25
29
DRM
YMS
17
18
19
20
21
22
23
30
26
31
32
33
34
35
36
37
38
27
LLT
8
Berikut rencana pembukaan DPD Partai PSSI seluruh nusantara (2026-
2029) dan target perolehan suara dan kursi di DPR/DPRD.
Rencana pembukaan DPD Partai PSSI seluruh nusantara
(2026-2029)
No
Pembentukan
DPD
Partai PSSI
Provinsi
Provinsi
Kab
Kota
Target
Suara
Pemilu
2029
Target
Jumlah
Kursi
DPR
2029
Target
Jumlah
Kursi
DPRD
2029
1
Aceh (NAD)
1
18
5
160 rb
2
8
2
Bali
1
8
1
140 rb
1
2
3
Banten
1
4
4
400 rb
1
3
4
Bengkulu
1
9
1
65 rb
1
1
5
DI Yogyakarta
1
4
1
120 rb
1
1
6
DKI Jakarta
1
1
5
350 rb
1
2
7
Gorontalo
1
5
1
40 rb
0
0
8
Jambi
1
9
2
120 rb
1
2
9
Jawa Barat
1
18
9
1500
rb
2
2
10
Jawa Tengah
1
29
6
1200
rb
1
2
11
Jawa Timur
1
29
9
1350
rb
1
2
12
Kalimantan
Barat
1
12
2
170 rb
1
2
13
Kalimantan
Selatan
1
11
2
128 rb
1
2
14
Kalimantan
Tengah
1
13
1
85 rb
1
1
15
Kalimantan
Timur
1
7
3
120 rb
1
1
16
Kalimantan
Utara
1
4
1
25 rb
1
1
17
Kep. Babel
1
6
1
45 rb
1
1
18
Kepulauan Riau
1
5
2
65 rb
1
1
19
Lampung
1
13
2
280 rb
1
3
20
Maluku
1
9
2
56 rb
0
1
21
Maluku Utara
1
8
2
41 rb
0
1
22
NTB
1
8
2
165 rb
1
2
23
NTT
1
21
1
170 rb
1
2
24
Papua
1
16
1
31 rb
0
0
9
25
Papua Barat
1
6
1
17 rb
0
0
26
Papua Selatan
1
4
0
16 rb
0
0
27
Papua
Barat
Daya
1
6
0
16 rb
0
0
28
Papua Tengah
1
4
0
47 rb
0
0
29
Papua
Pegunungan
1
4
0
55 rb
0
0
30
Riau
1
10
2
200 rb
1
2
31
Sulawesi Barat
1
6
0
42 rb
0
1
32
Sulawesi
Selatan
1
21
3
290 rb
1
2
33
Sulawesi
Tengah
1
12
1
95 rb
1
1
34
Sulawesi
Tenggara
1
15
2
80 rb
1
1
35
Sulawesi Utara
1
11
4
84 rb
1
1
36
Sumatera Barat
1
12
7
175 rb
1
1
37
Sumatera
Selatan
1
13
4
270 rb
1
2
38
Sumatera Utara
1
25
8
460 rb
1
2
39
Luar Negeri
60 rb
Sedangkan rencana jadwal pendaftaran Partai PSSI ke KPU adalah sebagai
berikut:
Pemohon adalah penulis 3 buku ISBN Penerbit Nurshakti Palapa yang
telah diajukan sebagai bukti pada Uji Materi ke-1. Buku ke-1 dengan topik
analisa sejarah tentang konstitusi UU terkait energi. Buku ke-2 dengan
topik kekalahan imperalisme setan USA NATO. Buku ke-3 dengan topik
10
misteri pikiran matematika komputasi dalam sel syaraf otak. Berikut
website Pemohon:
MOHAMADMUSMAN.WORDPRESS.COM
. 4.2. Kerugian aktual dan spesifik konstitusional sebagai Pemohon
Berikut adalah kerugian spesifik aktual negara. Dalam buku ke-1,
Indonesia mengalami pergantian dari Sukarno ke Suharto yang berdarah
dan tidak beradab. Kapitalisme Barat membangun Indonesia 1970-1998.
Menurut Pemohon, ada 2 UU paling mendasar untuk menegakkan pilar
demokrasi, yakni UU pemilihan umum dan partai politiknya. UU pemilihan
umum harus menegakkan pilar kejujuran demokrasi, sedangkan UU
Parpol harus menegakkan demokrasi keadilan. Menurut Pemohon, jika
ingin mencapai Indonesia Emas 2045, rakyat harus ikut berpartisipasi ikut
menghitung hasil pemilihan umum dengan perhitungan tabulasi (+/-) dari
TPS, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Tidak boleh ada
penggunaan aplikasi elektronik Sirekap Web dari TPS, desa, kecamatan,
kota, kabupaten, provinsi, ke pusat, karena membuat penghitungan
pemilihan umum mempunyai probabilitas jujur/tidak jujur 50%/50%.
Penggunaan aplikasi elektronik Sirekap ini dipakai sejak tahun 2004,
artinya partai partai oligarki telah memutuskan bahwa proses demokrasi
mempunyai peluang ketidakjujuran. Untuk rakyat yang terlalu lama dijajah
350 tahun oleh Belanda, sangat diperlukan partisipasi rakyat ikut
berhitung tabulasi (+/-). Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045.
Reformasi 1998 malah membuat oligarki berkuasa merekayasa undang-
undang untuk kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat di 38
provinsi. Terjadi disparitas hasil peradaban antara pulau Jawa dan luar
pulau Jawa.
Kejadian reformasi 1998 Indonesia, menjadi fokus penelitian Pemohon
kenapa UU begitu mudah diubah-ubah asas filosofi konstitusinya.
Pemohon mencatat sebagai berikut:
a)
Akibat kontribusi partai-partai oligarki, UU Pemilu dibuat
melanggar Konstitusi UUD dengan menggunakan komputer
Sirekap. Bagaimana logika manusia Indonesia membuat UU
Pemilu? Konstitusi UUD menyatakan bahwa pasal pemilihan
umum harus jujur, kemudian peraturan KPU menetapkan bahwa
11
proses perhitungan pemilu menggunakan rekayasa pemindai
komputasi elektronik komputer Sirekap. Apakah kita dapat
mengukur kejujuran komputer Sirekap? Jawabannya kejujuran
bisa 50%:50% tergantung si manusianya. Bayangkan sejak 2004,
partai partai oligarki telah mengatur penggunaan aplikasi
elektronik Sirekap Web.
b)
Akibat pasal-pasal UU Parpol yang hanya mengakomodasi partai-
partai oligarki, setelah Pemilu 2024 menuju Pemilu 2029 ini,
perebutan takhta kekuasaan presiden ini pertarungan hidup-mati
dengan segala
cara memanipulasi
mahkamah konstitusi.
Pemilihan presiden Indonesia ini lebih mirip dengan pertarungan
raja-raja Jawa Nusantara (Raja-raja Jawa Kawe), penuh
pengkhianatan. Semuanya ketakutan akan kriminalisasi lewat
tangan-tangan aparatur penegak hukum, komisi pemberantasan
korupsi, yang mudah diatur oleh kekuasaan presiden.
c)
Kenapa takut terbentuknya 100 partai baru, kenapa harus
mempersyaratkan calon Parpol harus punya kantor di 554 Pemda.
Menurut Pemohon, pada verifikasi faktual yang mutlak dibutuhkan
adalah SDM berkualitas, KTP calon parpol, website, alamat email,
alamat perwakilan domisili calon parpol, dan verifikasi faktual oleh
KPU cukup diadakan di ruangan ukuran 5x10 M2 di gedung
DPRD. Jadi tidak perlu calon Parpol punya kantor. Jika masih
berkeinginan Indonesia Emas 2045, maka demokrasi harus
ditegakkan dengan jujur dan berkeadilan.
d)
Jika 2 UU pemilihan umum dan partai politiknya tetap direkayasa
partai-partai besar oligarki, situasi ini adalah proses pembusukan
suatu bangsa negara, yang pastinya mengabaikan keadilan untuk
rakyat 38 provinsi, kesenjangan pusat vs daerah, si kaya vs si
miskin. Ujungnya adalah potensi perpecahan chaos yang
eksplosif. Pemohon berpendapat tidak mungkin tercapai Indonesia
Emas 2045.
Dalam buku ke-1, Pemohon mengidentifikasi permasalahan bangsa
adalah ada kaitan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun lamanya (lama
sekali dibandingkan 81 tahun Indonesia merdeka saat ini) dan level IQ
12
bangsa Indonesia di dunia yang tidak tinggi (urutan ke 129 dunia sumber
Tempo). Pemohon mempertanyakan apakah saat ini Indonesia sedang
dijajah oleh elit bangsanya sendiri. Itulah sebabnya 2 UU pemilihan umum
dan partai politiknya ini harus dikembalikan sesuai kebenaran Konstitusi.
Pemohon wajib memberikan kontribusi pembebasan bangsanya sendiri
dari segala bentuk penjajahan dan perbudakan bangsa. Menurut
Pemohon, jika 2 UU pemilihan umum dan partai politiknya dikembalikan
kepada rakyat, maka akan banyak 280 juta rakyat akan melek kondisi
rakyat saat ini. Banyak orang yang tidak percaya, Indonesia itu saat ini
2024 masih dijajah oleh bangsanya sendiri? Apakah anda tidak
merasakannya? Cobalah lihat angkot dibawah ini. Sesuai konstitusi
UUD, seharusnya kewajiban negara menyelenggarakannya (minimal
negara mengadakan kendaraan dan infrastrukturnya), faktanya rakyat
dijajah dengan manipulasi konstitusi bahwa angkot boleh disediakan
swasta/rakyat. Seharusnya sudah diganti dengan yang lebih efisien
energi dan layak.
Akhirnya angkutan rakyat ber-BBM ini sudah tidak efisien energi,
memberi kontribusi membuat bengkak subsidi negara untuk belanja
impor BBM Rp 3500 trilyun (tahun 1974-2026).
Menurut Pemohon, rusaknya 2 UU mendasar tentang demokrasi
pemilihan umum dan partai politiknya, tidak lepas dari campur tangan
imperialisme setan USA. Dalam Buku ke-2 dengan topik kekalahan
imperialisme setan USA NATO, Pemohon juga telah meneliti bahwa
13
Indonesia adalah salah satu korban perang global (1965-sekarang)
antara demokrasi setan yang dipimpin oleh USA melawan sosialisme
global China dan Russia. Perubahan konstitusi dan UU terkait politik dan
energi antara 1998-sekarang inilah yang menjadi obyek penelitian
Pemohon, dan mengidentifikasi bahwa imperialisme USA adalah aktor
dalang utama yang melakukan infiltrasi langsung tidak langsung terhadap
konstitusi UU Indonesia terkait dengan krisis ekonomi utang luar negeri
Tahun 1998. Kemudian akhirnya kita tahu di tahun 2026 ini perang global
telah dimenangkan oleh China saat ini. Apakah Konstitusi Indonesia telah
siap atas perubahan global yang cepat ini atau Indonesia selamanya
menjadi korban kembali?
Menurut Pemohon, selandainya bangsa Indonesia mengikuti Pancasila
sesuai yang disepakati Founding Fathers pada Piagam Jakarta tanpa
menghilangkan 7 kata hukum syariah bagi umat Islam, maka kejadian
anarkisme 1965 dan 1998 tidak pernah akan terjadi. Anarkisme Islam
tahun 1965 itu malah membiarkan genosida ratusan ribu orang tanpa
proses pengadilan. Dalam buku ke-1, Pemohon sebagai peneliti
Konstitusi, melihat perjalanan kemerdekaan Indonesia 81 masih dalam
mencari format pembebasan dari penjajahan dan perbudakan oleh elit
bangsanya sendiri akibat 350 tahun dijajah Belanda. Bahwa Indonesia
merdeka 1945 atas kebaikan Jepang (1942-1945) dengan memberikan
kesempatan merdeka dan dengan memberikan senjata untuk melawan
Belanda kembali (1945-1950 perang kemerdekaan RI). Ketika “Founding
Fathers” Panitia Sembilan sepakat dengan Pancasila piagam Jakarta 22
Juni
1945,
justru
kemudian
kesepakatan
itu
diubah
dimana
dihapuskannya frase “kewajiban menjalankan syariah Islam bagi
pemeluk-pemeluknya” pada sila ke 1 Ketuhanan, menjelang proklamasi
kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Menurut penelitian Pemohon,
sebagai mayoritas umat Islam terbesar (di dunia juga) hukum syariah
Islam
harus
digunakan
sebagai
hukum
konstitusi/positif
untuk
menyatukan umat Islam dan menyatukan bangsa dalam harmoni.
Pemohon mencatat bahwa Inggris memberlakukan hukum syariah di
Malaysia agar umat Islam dapat bersatu harmoni dalam kerangka bangsa
multi etnis yang terdiri dari etnis Tionghoa, India, dan etnis lainnya dalam
14
hukum
Persemakmuran
Inggris.
Bahwa
dalam
perang
global
imperialisme USA, persatuan Islam itu diperlukan agar Islam tidak dipakai
sebagai kendaraan politik pecah belah. Kita lihat issue Sunni-Syiah
begitu dahsyat dihembuskan oleh imperialisme USA untuk merusak
tatanan dunia. Puncaknya adalah tahun 1998, ketika konstitusi UU terkait
politik dan energi di Indonesia diubah-ubah seperti diceritakan diatas
sebelumnya. Bahwa 81 tahun Indonesia merdeka masih tanda tanya
besar. Bahwa 350 tahun dijajah Belanda adalah fakta realitas
pembentukan peradaban Indonesia yang mulai bersatu. Menurut
Pemohon ada 3 UU harus ditegakkan jika ingin mencapai Indonesia
Emas 2045;
(UU Pemilu, UU Parpol, UU terkait Pancasila).
Jika referensi ukuran peradaban 100 tahun, maka China dam Iran adalah
contoh peradaban yang maju sains teknologinya dalam waktu sekitar 50
tahun sampai tahun 2026 ini. Itu semuanya didukung Konstitusi UU yang
kuat dan konsisten membangun peradaban di hadapan Allah SWT.
Pemohon berusaha memberikan kontribusi untuk Indonesia yang tetap
akan bersatu di tahun 2045 kelak lewat website berikut:
MOHAMADMUSMAN.WORDPRESS.COM
4.3.
Hubungan sebab akibat kerugian konstitusional Pemohon
Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai, mengawasi
berlakunya Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali (Bukti P-2), khususnya asas Pemilu jujur.
Pemohon sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa Pemilu adalah pesta
rakyat penghitungan suara yang harus dihitung secara terbuka dengan
proses matematika terbuka, dihitung bersama-sama masyarakat mulai
dari TPS, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai pusat
sedangkan di lapangan dilakukan dengan proses aplikasi web komputer
Sirekap sejenisnya yang proses matematikanya tertutup (saksi-saksi
petugas PPK/PPS/Parpol).
15
MATEMATIKA TERBUKA MATEMATIKA TERTUTUP
Dalil Pemohon tentang Ketentuan Perhitungan Suara Jujur:
Pemohon sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa Pemilu adalah
pesta rakyat penghitungan suara yang harus dihitung secara terbuka
dengan proses matematika tabulasi (+/-) terbuka, dihitung bersama-
sama masyarakat mulai dari TPS, desa, kecamatan, kabupaten, kota,
provinsi sampai pusat sedangkan di lapangan dilakukan dengan proses
aplikasi web komputer Sirekap sejenisnya yang proses matematikanya
tertutup dengan saksi-saksi PPS/PPK/Parpol.
Bahwa metode perhitungan tambah/ kurang/kali/bagi yang diajarkan
sejak SD dengan menggunakan papan tulis, lidi, sempoa dll, itu adalah
proses perhitungan matematik tabulasi (+/-) terbuka dan jujur proses
pembuktiannya.
Bahwa proses perhitungan suara (vote) secara terbuka dan jujur hanya
di TPS, sedangkan proses selanjutnya di tingkat desa, kecamatan,
kabupaten, kota, provinsi, pusat menggunakan aplikasi web Sirekap
sejenisnya yang sifatnya tertutup yang mempunyai probabilitas
jujur/tidak jujur 50%/50%.
UJI KEJUJURAN
PEMUNGUTAN SUARA
123.456.789
987.654.321
123.498.765
987.651.234
----------------- (+)
2.222.261.109
16
Gambaran Penghitungan Suara Pemilu 2024
Aplikasi elektronik/komputer web Sirekap sejenisnya telah berlangsung
sejak tahun 2004 untuk penghitungan suara. Artinya penghitungan
suara yang menggunakan aplikasi web Sirekap ini menjadi proses
matematika tertutup yang mempunyai probabilitas jujur 50%:50% dan
ini tidak memenuhi asas jujur yang diharuskan oleh Konstitusi.
Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut,
menurut anggapan Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 2
tentang asas Pemilu Jujur, Pasal 12 ayat (c) , dan Pasal 13 ayat (b) di
dalam UU Pemilu No 7/2017.
a)
Dari 204,8 juta Pemilih masuk ke 823.220 TPS, metode
penghitungan suara dengan manual tabulasi (+/-) dengan saksi-
saksi masyarakat yang ikut berpartisipasi berhitung. Penghitungan
tabulasi (+/-) adalah matematika terbuka, penghitungan suara jujur.
b)
Dari 823.220 TPS masuk ke 84.291 desa, metoda penghitungan
suara
dengan
aplikasi
Sirekap
dengan
saksi
petugas
PPS/PPK/Parpol, dimana masyarakat tidak ikut berpartisipasi
berhitung metode tabulasi (+/-). Penghitungan suara dengan
17
matematika tertutup aplikasi Sirekap. Probabilitas jujur/tidak jujur
50%/50%.
c)
Dari 84.291 desa masuk ke 7288 kecamatan, metoda
penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap dengan saksi
petugas
PPS/PPK/Parpol,
dimana
masyarakat
tidak
ikut
berpartisipasi berhitung metode tabulasi (+/-). Penghitungan suara
dengan matematika tertutup aplikasi Sirekap. Probabilitas
jujur/tidak jujur 50%/50%.
d)
Dari 7288 kecamatan masuk ke 554 kabupaten/kota, metoda
penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap dengan saksi
petugas
PPS/PPK/Parpol,
dimana
masyarakat
tidak
ikut
berpartisipasi berhitung metode tabulasi (+/). Penghitungan suara
dengan matematika tertutup aplikasi Sirekap. Probabilitas
jujur/tidak jujur 50%/50%.
e)
Dari 554 kabupaten/kota masuk ke 34 provinsi, metoda
penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap dengan saksi
petugas
PPS/PPK/Parpol,
dimana
masyarakat
tidak
ikut
berpartisipasi berhitung metode tabulasi (+/-). Penghitungan suara
dengan matematika tertutup aplikasi Sirekap. Probabilitas
jujur/tidak jujur 50%/50%.
f)
Dari 34 provinsi masuk ke Pusat Jakarta, metoda penghitungan
suara
dengan
aplikasi
Sirekap
dengan
saksi
petugas
PPS/PPK/Parpol, dimana masyarakat tidak ikut berpartisipasi
berhitung metode tabulasi (+/-). Penghitungan suara dengan
matematika tertutup aplikasi Sirekap. Probabilitas jujur/tidak jujur
50%/50%.
5.
Pemilu Kejadian faktual tersebut menjadikan Pemohon memiliki kerugian
konstitusional berpotensi terlanggar dengan pasal a quo. Sehingga
dengan kerugian Pemohon yang telah dijabarkan di atas, maka tampak
jelas potensi kerugian Pemohon yang akan muncul sebab keberlakuan
pasal a quo.
6.
Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon di atas bersifat spesifik dan
aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang
wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan
18
berlakunya Pasal 2 tentang asas Pemilu Jujur, Pasal 12 ayat (c) , dan
Pasal 13 ayat (b) UU Pemilu No 7/2017 dan diyakini bahwa apabila
permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Pemohon tidak
akan atau tidak lagi terjadi;
7.
Bahwa dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualitas dan
kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Pemohon memiliki hak
dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan
permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945.
III.
POKOK PERMOHONAN
1)
Bahwa objek/batu uji memiliki perbedaan mendasar (tidak ne bis in idem
secara substansi alat uji) terhadap Uji Materi Pemohon sebelumnya
yakni No 184/PUU-XXIV/2026 tentang UU Pemilu (Bab 4. Konklusi
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076))
2)
Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan UU PEMILU No 7/2017
yang menyatakan sebagai berikut:
a) Pasal 2: Asas Pemilu
Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
Logika hukum, kenapa Pemilu dengan aplikasi elektronik Sirekap
menjadi tidak jujur.
19
Logika
hukum,
kenapa
Pemilu
dengan
masyarakat
ikut
berpartisipasi berhitung matematika tabulasi (+/-) adalah Pemilu
jujur.
Filosofi pemilihan umum adalah
penghitungan suara
Penghitungan suara harus jujur.
Penyelenggara Pemilu gunakan aplikasi
elektronik Sirekap (Bukti P-4/P-5) untuk
penghitungan suara
Aplikasi Sirekap adalah penghitungan suara
dengan proses matematika tertutup.
Penghitungan suara dengan proses
matematika tertutup mempunyai peluang tidak
jujur (Melanggar Konstitusi)
Filosofi pemilihan umum adalah
penghitungan suara
Penghitungan suara harus jujur.
Penyelenggara Pemilu gunakan matematika
tabulasi (+/-) dimana masyarakat ikut
menghitung dari TPS, Desa, Kecamatan,
Kabupaten,Kota, Provinsi, Pusat.
Proses matematika tabulasi (+/-) adalah proses
matematika terbuka, dimana masyarakat ikut
menghitung.
Penghitungan suara dengan matematika tabulasi
(+/-) adalah proses jujur karena terbuka dan
masyarakat ikut berhitung (Memenuhi
Konstitusi)
20
Pemohon menyimpulkan bahwa frase “jujur” pada Pasal 2 UU No
7/2017 menjadi “tidak jujur” sesuai Bukti P-4/P-5.
Poin
Frase
Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017
Pemohon melihat frase “jujur”
pada Pasal 2 UU No 7/2017
menjadi “tidak jujur” sesuai
Bukti P-4/P-5.
1
Pasal 2
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
2017
tentang Pemilu menyatakan
bahwa
pemilihan
umum
dilaksanakan
berdasarkan
asas
LUBER
JURDIL
(Langsung, Umum, Bebas,
Rahasia, Jujur, dan Adil).
Berikut
adalah
arti
dari
masing-masing
asas
tersebut:
Filosofi
pemilihan
umum
dasarnya
adalah
penghitungan suara.
Penghitungan
suara
harus
jujur.
2
Langsung:
Pemilih
memberikan
suaranya
secara pribadi di bilik suara
tanpa
perantara,
kuasa,
atau
diwakilkan
kepada
orang lain.
Sesuai Konstitusi
3
Umum: Hak pilih berlaku
bagi seluruh warga negara
yang
sudah
memenuhi
syarat (minimal berusia 17
tahun atau sudah menikah),
tanpa
diskriminasi
suku,
agama,
ras,
golongan,
maupun jenis kelamin.
Sesuai Konstitusi
4
Bebas: Setiap warga negara
bebas
menentukan
pilihannya sesuai dengan
hati nuraninya sendiri tanpa
ada paksaan, tekanan, atau
pengaruh dari pihak mana
pun.
Sesuai Konstitusi
5
Rahasia: Pilihan dari setiap
pemilih
dijamin
kerahasiaannya dan tidak
akan diketahui oleh pihak
atau orang lain melalui cara
apa pun.
Sesuai Konstitusi
21
6
Jujur: Seluruh pihak yang
terlibat—mulai
dari
penyelenggara, pemerintah,
peserta pemilu, pengawas,
hingga
pemilih—wajib
bersikap dan bertindak jujur
sesuai
dengan
aturan
perundang-undangan.
Dengan Bukti P-4/P-5, Melanggar
Konstitusi. Penyelenggara Pemilu
menggunakan Aplikasi Elektronik
Sirekap untuk penghitungan suara
dari Tingkat Desa, Kecamatan.
Kabupaten,Kota, Provinsi, Pusat.
Ini proses matematika tertutup
tidak
bisa
dihitung
bersama
bersama
masyarakat
dengan
matematika tabulasi (+/-).
7
Adil: Setiap pemilih dan
peserta pemilu (partai politik
atau calon) mendapatkan
perlakuan yang sama serta
bebas
dari
kecurangan,
intervensi,
maupun
manipulasi dari pihak mana
pun
Sesuai Konstitusi
b) Pasal 12 huruf (c)
Poin
Frase
Pasal 12 huruf (c) UU 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
Poin
Melanggar
Konstitusi
Peraturan Pasal 12 huruf c Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU Pemilu)
menyatakan
bahwa
Komisi
Pemilihan Umum (KPU) memiliki
tugas untuk menyusun Peraturan
KPU untuk setiap tahapan Pemilu
Pemohon melihat UU
Pemilu
memberikan
peluang penyelenggara
pemilu
membuat
peraturan penggunaan
Aplikasi
elektronik
Sirekap
yang
melanggar Konstitusi
c) Pasal 13 huruf (b)
Poin
Frase
Pasal 13 huruf (b) UU 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
Poin
Melanggar
Konstitusi
Menetapkan
Peraturan
Pasal 13 huruf b Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (UU
Pemilu)
menyatakan
bahwa
dalam
menyelenggarakan
Pemilu, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) berwenang menetapkan
Peraturan KPU untuk setiap
tahapan Pemilu.
Menetapkan Peraturan KPU.
Membuat aturan atau regulasi
teknis (Peraturan KPU atau
PKPU) untuk setiap tahapan
pelaksanaan pemilihan umum.
Makna dan Fungsi
Pemohon melihat UU
Pemilu
memberikan
peluang penyelenggara
pemilu
menetapkan
peraturan penggunaan
aplikasi
elektronik
Sirekap
yang
melanggar Konstitusi
22
Dasar
Hukum
Pelaksanaan:
Kewenangan ini memberi KPU
kedudukan
mandiri
untuk
menyusun aturan teknis yang
mengikat bagi seluruh jajaran
penyelenggara, peserta pemilu,
dan pemilih.
Kepastian Regulasi: PKPU yang
ditetapkan berdasarkan pasal ini
menjadi
payung
hukum
operasional
untuk
setiap
tahapan,
mulai
dari
pemutakhiran
data
pemilih,
pendaftaran
calon,
masa
kampanye, hingga pemungutan
dan rekapitulasi suara
3)
Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal Pasal 12 huruf (c), Pasal 13 huruf (b)
UU No 7/ 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 –
Asas Pemilu:
Poin Frase
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI
1945 – Asas Pemilu:
Pasal 12 huruf (c)
Pasal 13 huruf (b)
UU No 7/ 2017
Pasal 22E ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 menyatakan bahwa:
“Pemilihan umum dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima
tahun sekali.”
Pasal ini menjadi dasar hukum
utama
bagi
penyelenggaraan
Pemilu di Indonesia dengan
prinsip LUBER JURDIL serta
kepastian waktu. Berikut adalah
arti dari masing-masing asas
tersebut:
Langsung: Pemilih memberikan
suaranya secara pribadi di bilik
suara tanpa perantara, kuasa,
atau diwakilkan kepada orang
lain.
Umum: Hak pilih berlaku bagi
seluruh
warga
negara
yang
sudah memenuhi syarat (minimal
berusia 17 tahun atau sudah
menikah),
tanpa
diskriminasi
suku, agama, ras, golongan,
maupun jenis kelamin.
Bebas: Setiap warga negara
bebas menentukan pilihannya
23
sesuai dengan hati nuraninya
sendiri
tanpa
ada
paksaan,
tekanan, atau pengaruh dari
pihak mana pun.
Rahasia: Pilihan dari setiap
pemilih dijamin kerahasiaannya
dan tidak akan diketahui oleh
pihak atau orang lain melalui cara
apa pun.
Menetapkan
Peraturan
Aplikasi
Sirekap
Jujur:
Seluruh
pihak
yang
terlibat—mulai
dari
penyelenggara,
pemerintah,
peserta
pemilu,
pengawas,
hingga pemilih—wajib bersikap
dan
bertindak
jujur
sesuai
dengan
aturan
perundang-
undangan.
Dengan Bukti P-4/P-5,
Melanggar Konstitusi.
Penyelenggara Pemilu
menetapkan peraturan
penggunaan
Aplikasi
Elektronik
Sirekap
untuk
penghitungan
suara dari Tingkat Desa,
Kecamatan, Kabupaten,
Kota, Provinsi, Pusat. Ini
proses
matematika
tertutup
tidak
bisa
dihitung bersama-sama
masyarakat
dengan
matematika
tabulasi
terbuka (+/-) . Menurut
Pemohon
ini
menyebabkan
Pemilu
mempunyai probabilitas
jujur/tidak
jujur
50%/50%.
Adil: Setiap pemilih dan peserta
pemilu (partai politik atau calon)
mendapatkan perlakuan yang
sama
serta
bebas
dari
kecurangan, intervensi, maupun
manipulasi dari pihak mana pun
KONTESTASI PERTENTANGAN UU Pemilu vs UUD NRI 1945
Tingkat
Pemungutan
Proses Penghitungan suara
Sesuai UU Pemilu No 7/2017
Jujur/Tidak Jujur
Sesuai UUD NRI
1945
1 Penghitungan
Suara Tingkat
TPS (823220
TPS)
Manual/Alamiah
Jujur.
Proses
matematika
terbuka tabulasi
(+/-), masyarakat
lokal
ikut
menghitung
bersama
pada
tabulasi.
24
2 Penghitungan
Suara Tingkat
Desa (84291
Desa)
aplikasi SIREKAP
Probabilitas
Jujur/Tidak Jujur
50%/50%
4 Penghitungan
Suara Tingkat
Kecamatan
(7288
kecamatan)
aplikasi SIREKAP
Probabilitas
Jujur/Tidak Jujur
50%/50%
5 Penghitungan
Suara Tingkat
Kabupaten
atau Kota (554
kabupaten
+
kota)
aplikasi SIREKAP
Probabilitas
Jujur/Tidak Jujur
50%/50%
6 Penghitungan
Suara Tingkat
Provinsi
(34
provinsi)
aplikasi SIREKAP
Probabilitas
Jujur/Tidak Jujur
50%/50%
7 Tingkat Pusat
(nasional)
aplikasi SIREKAP
Probabilitas
Jujur/Tidak Jujur
50%/50%
Sedangkan proses penghitungan suara dengan matematika terbuka
yang dapat dihitung bersama masyarakat yang sesuai UUD NRI 1945:
Tingkat
Pemungutan
Proses Penghitungan suara
Jujur/Tidak Jujur
25
1
Penghitungan
Suara Tingkat
TPS (823220
TPS)
Manual/Alamiah
Proses
matematika
terbuka,
masyarakat lokal
ikut
menghitung
bersama
pada
tabulasi(+/-).
(Jujur)
2
Penghitungan
Suara Tingkat
Desa (84291
Desa)
Manual/Alamiah
Proses
matematika
terbuka,
masyarakat lokal
ikut
menghitung
bersama
pada
tabulasi(+/-).
(Jujur)
4
Penghitungan
Suara Tingkat
Kecamatan
(7288
kecamatan)
Manual/Alamiah
Proses
matematika
terbuka,
masyarakat lokal
ikut
menghitung
bersama
pada
tabulasi (+/-).
(Jujur)
5
Penghitungan
Suara Tingkat
Kabupaten
atau
Kota
(554
kabupaten +
kota)
Manual/Alamiah
Proses
matematika
terbuka,
masyarakat lokal
ikut
menghitung
bersama
pada
tabulasi(+/-).
(Jujur)
6
Penghitungan
Suara Tingkat
Provinsi
(34
provinsi)
Manual/Alamiah
Proses
matematika
terbuka,
masyarakat
ikut
menghitung
bersama
pada
tabulasi(+/-).
(Jujur)
26
7
Tingkat Pusat
(nasional)
Manual/Alamiah
Proses
matematika
terbuka,
masyarakat
ikut
menghitung
bersama
pada
tabulasi(+/-).
(Jujur)
Menurut Pemohon, penghitungan suara Pemilu yang jujur harus
mempunyai pembanding penghitungan suara dari partisipasi masyarakat:
Posisi
Awal
Posisi
Akhir
Radius
Lokasi
Metode
Penghitungan
Suara
Pembanding
Penghitungan
Suara
1
823.220
TPS
84.291
Desa
1-5 km
Manual
Tabulasi (+/-)
Partisipasi
Rakyat Lokal
Berhitung
2
84.291
Desa
7.288
kecamatan
5
-15
km
Manual
(+/-)
Partisipasi
Rakyat Lokal
Berhitung
4
7.288
kecamatan
554
Kabupaten
/ Kota
15-70
km
Manual
Tabulasi (+/-)
Partisipasi
Rakyat Lokal
Berhitung
5
554
Kabupaten
/ Kota
34
Provinsi
70-300
km
Sirekap
Aplikasi Excel
Publik
6
34
Provinsi
Jakarta
300-
3000
km
Sirekap
Aplikasi Excel
Publik
Bahwa metoda perhitungan tambah/ kurang/kali/bagi yang diajarkan sejak
SD dengan menggunakan papan tulis, lidi, sempoa dll, itu adalah proses
perhitungan terbuka dan jujur proses pembuktiannya. Proses komputer
adalah proses perhitungan tertutup dan tentunya mempunyai probabilitas
kejujuran 50%:50% atau kotak hitam seperti kotak permainan judi dadu.
27
a)
Bahwa proses perhitungan suara (vote) secara terbuka tabulasi (+/-)
dan jujur hanya di TPS dengan adanya partisipasi masyarakat lokal
ikut berhitung, sedangkan proses selanjutnya di tingkat desa,
kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pusat menggunakan aplikasi
web Sirekap sejenisnya (gambar dibawah). Proses komputer adalah
proses perhitungan tertutup, tidak ada partisipasi masyarakat ikut
berhitung tabulasi (+/-) dan tentunya mempunyai probabilitas
kejujuran 50%:50% atau kotak hitam seperti kotak permainan judi
dadu
Seharusnya proses perhitungan suara (vote) dari TPS, Desa,
Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi dan Pusat adalah pada gambar
berikut:
UJI KEJUJURAN
PEMUNGUTAN SUARA
123.456.789
987.654.321
123.498.765
987.651.234
----------------- (+)
2.222.261.109
28
b)
Bahwa Pemohon sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa Pemilu
adalah penghitungan suara yang harus dihitung secara terbuka
dengan proses matematika tabulasi (+/-) terbuka dengan partisipasi
masyarakat ikut berhitung, sedangkan sejak tahun 2003 penghitungan
suara menggunakan proses matematika tertutup yakni menggunakan
aplikasi
web
komputer
Sirekap
sejenisnya
yang
proses
matematikanya tertutup dengan probabilitas jujur 50%:50% dan tidak
adanya partisipasi masyarakat ikut berhitung menjadi perdebatan
publik bagaimana mengukur tingkat kejujurannya secara terbuka.
c)
Pemohon
mempertanyakan
kenapa
metode
penghitungan
matematika pemilihan umum yang jujur tidak disebutkan dalam pasal-
pasal UU Pemilu, kenapa penggunaan aplikasi computer untuk
legalitas penghitungan suara (vote) bisa terjadi 5 kali sejak 2004,
2009, 2014, 2019, dan 2024. Sampai issue politisi Singapura
menyatakan bahwa Pemilu di Indonesia dapat diatur 1 hari sebelum
coblosan. Ini kerugian konstitusional aktual publik.
d)
Pemohon menggunakan referensi Pemilu tahun 1955 yang
menggunakan metode tabulasi tambah kurang manual/alamiah yang
dapat diselesaikan 5 bulan produk hasil pemilihan umum.
29
e)
Bahwa penggunaan aplikasi elektronik Web Sirekap sejenisnya yang
digunakan sejak tahun 2003, itu tidak bisa dijadikan landasan hukum
untuk perhitungan suara (vote) Pemilu.
f)
Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas,
menurut Pemohon, Pasal 12 ayat (c) dan Pasal 13 ayat (b) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa “pasal-pasal a quo dapat menjadi landasan hukum
bagi penyelenggara pemilu untuk menyusun peraturan dan
menetapkan peraturan penghitungan suara berbasis sistem informasi
elektronik dari TPS berjenjang ke provinsi”;
IV.
PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (c) dan Pasal 13 ayat (b) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
30
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
"pasal-pasal a quo dapat menjadi landasan hukum bagi penyelenggara
pemilu untuk menyusun peraturan dan menetapkan peraturan
penghitungan suara berbasis sistem informasi elektronik dari TPS
berjenjang ke provinsi";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Sabar
Musman;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi Cara Kerja Sirekap Pemilu dan Download Link Aplikasi;
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi Aplikasi Sirekap Pemilu;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi Rencana Pendaftaran Partai PSSI ke KPU tahun 2027.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
31
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2, Pasal 12 ayat (c) [Sic!]
dan Pasal 13 ayat (b) [Sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017)
terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan Pemohon.
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan Pemohon pada tanggal 8 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB. Berdasarkan
ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat
kepada Pemohon ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon
(legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2026, hlm. 10-19].
Terhadap nasihat Mahkamah dimaksud, Pemohon diberikan kesempatan untuk
memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal
21 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Ihwal batas waktu tersebut, Pemohon telah
menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19
32
Oktober 2026 secara daring (online) melalui surat elektronik (e-mail). Selanjutnya,
pada tanggal 21 Oktober 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan
dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf
[3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta
Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c.
hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan
hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon
dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang
meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini,
permohonan a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide
Permohonan hlm. 1-3], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 3-18],
33
alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 18-31], dan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 31].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan
formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian isi/substansi dari masing-masing
bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara
alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk
diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan telah disusun dan memuat
sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan
syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich,
namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi secara jelas dan
memadai pada setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan
petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat
(3) huruf b serta Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK dan Pasal 68 PMK
7/2025 sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon
wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK
(5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian
materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan
pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c
meliputi:
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara
lain karena:
a.
adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita
dengan petitum;
b.
dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
34
c.
adanya
permintaan
Pemohon
dalam
petitum
yang
saling
bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan
pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada
Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, serta mencermati dengan
saksama permohonan Pemohon, norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian materiil oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 2,
Pasal 12 ayat (c) [Sic!] dan Pasal 13 ayat (b) [Sic!] UU 7/2017 yang oleh Pemohon
dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam
kaitan tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon menguraikan
kualifikasinya sebagai perseorangan WNI yang akan mendirikan sebuah partai
bernama Partai Syariah Sosial Indonesia (PSSI), dilengkapi dengan rencana
susunan organisasi, dan pembukaan DPD PSSI seluruh nusantara serta rencana
atau timeline kegiatan pendaftaran PSSI ke KPU [vide Perbaikan Permohonan, hlm.
6-9]. Selanjutnya, berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional secara
aktual dan spesifik yang dialami, Pemohon menguraikan dengan menitikberatkan
pada isu disparitas partai politik yang dikaitkan dengan persoalan bangsa, termasuk
uraian mengenai Indonesia yang belum sepenuhnya merdeka, dengan
mengcapture atau mengangkat fenomena angkot sebagai ilustrasi yang dimaknai
sebagai bentuk perbudakan oleh bangsa Indonesia sendiri, karena seharusnya
penggunaan angkot sudah digantikan dengan transportasi yang lebih efisien energi
dan layak [vide Perbaikan Permohonan, hlm. 12]. Berdasarkan hal-hal tersebut,
Mahkamah menilai bahwa tidak ada keterkaitan antara rencana pendirian partai
politik dan fenomena angkot yang didalilkan Pemohon dengan konstitusionalitas
norma Pasal-pasal a quo sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon,
khususnya berkenaan dengan penggunaan sistem informasi elektronik atau Sirekap
dalam penghitungan suara pada tahapan pemilu sebagaimana yang juga
dimohonkan dalam petitum. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, Pemohon juga tidak
dapat menguraikan secara jelas dan memadai bagaimana substansi norma Pasal
2, Pasal 12 ayat (c) [Sic!] dan Pasal 13 ayat (b) [Sic!] UU 7/2017 berdampak pada
persoalan penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap sebagaimana yang
didalilkan oleh Pemohon, karena sesungguhnya norma Pasal 12 ayat (c) dan Pasal
13 ayat (b) UU 7/2017 adalah tidak ada.
Bahwa selanjutnya uraian pada bagian hubungan sebab akibat kerugian
hak konstitusional, Pemohon mengidentifikasi dirinya sebagai peneliti konstitusi
35
yang menyatakan proses perhitungan suara (vote) secara terbuka dan jujur hanya
berada pada tingkatan di TPS, sedangkan proses penghitungan suara (vote)
selanjutnya pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota, serta provinsi, juga
pusat menggunakan aplikasi web Sirekap sejenisnya yang sifatnya tertutup yang
mempunyai probabilitas jujur/tidak jujur sejumlah 50%/50% [vide Perbaikan
Permohonan, hlm. 15]. Dalam kaitan tersebut, Pemohon sebagai peneliti konstitusi
pada dasarnya menunjukkan kapasitas dan kepentingan Pemohon untuk
melakukan kajian terhadap persoalan yang berkaitan dengan isu ketatanegaraan,
termasuk penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, hal tersebut tidak dengan
sendirinya membuktikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon
akibat berlakunya norma Pasal 2, Pasal 12 ayat (c) [Sic!] dan Pasal 13 ayat (b) [Sic!]
UU 7/2017. Oleh karena itu, Pemohon seharusnya menguraikan hal-hal yang
berkaitan dengan persoalan penggunaan aplikasi Sirekap yang didalilkan berkaitan
secara langsung dengan hak konstitusional Pemohon, bukan semata-mata
merupakan hasil analisis atau kekhawatiran Pemohon dalam kapasitasnya sebagai
peneliti konstitusi. Di samping itu, Pemohon seharusnya juga menjelaskan
hubungan kausalitas (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional
tersebut dengan masing-masing norma yakni norma Pasal 2, Pasal 12 ayat (c) [Sic!]
dan Pasal 13 ayat (b) [Sic!] UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Dengan
demikian, sepanjang Pemohon hanya mendasarkan pada anggapan kerugian hak
konstitusional dalam kualifikasi sebagai peneliti konstitusi dan penilaian bahwa
penggunaan aplikasi Sirekap memiliki probabilitas jujur dan tidak jujur masing-
masing sejumlah 50% tanpa disertai bukti yang memadai serta uraian konkret
mengenai kerugian hak konstitusional yang dialami akibat berlakunya norma pasal-
pasal a quo, menurut Mahkamah uraian Pemohon tersebut belum mampu
menunjukkan adanya relevansi yang jelas dengan persoalan konstitusionalitas yang
menjadi dasar argumentasi yang menguatkan adanya hubungan sebab-akibat
dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
[3.3.5]
Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai berkenaan dengan rumusan
petitum permohonan Pemohon angka 2, yang pada pokoknya memohon kepada
Mahkamah untuk menyatakan sebagai berikut:
1. …;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (c) dan Pasal 13 ayat (b) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
36
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa “pasal-pasal a quo dapat menjadi landasan hukum bagi
penyelenggara pemilu untuk menyusun peraturan dan menetapkan
peraturan penghitungan suara berbasis system informasi elektronik
dari TPS berjenjang ke provinsi.”
3. …
Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal rumusan
petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang memohon kepada Mahkamah
untuk menyatakan Pasal 12 ayat (c) [Sic!] dan Pasal 13 ayat (b) [Sic!] UU 7/2017
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “pasal-pasal a quo dapat menjadi landasan
hukum bagi penyelenggara pemilu untuk menyusun peraturan dan menetapkan
peraturan penghitungan suara berbasis sistem informasi elektronik dari TPS
berjenjang ke provinsi.” Berkaitan dengan rumusan petitum angka 2 dimaksud,
Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mencantumkan Pasal 2 UU
7/2017 ke dalam rumusan petitum permohonan a quo, padahal persoalan
konstitusionalitas norma Pasal 2 UU 7/2017 khususnya yang berkaitan dengan kata
“jujur” telah diuraikan sebelumnya dan dipersoalkan konstitusionalitasnya dalam
posita permohonan a quo. Akibatnya, rumusan petitum demikian adalah tidak jelas
ruang lingkup pengujian dan cakupan norma yang menurut Pemohon dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena norma Pasal 2 UU 7/2017 yang
didalilkan tidak terdapat dalam petitum Pemohon.
Bahwa selain rumusan petitum tersebut di atas, Mahkamah juga
menemukan fakta berkenaan dengan rumusan petitum angka 2 permohonan
dimaksud, telah ternyata Pemohon menggabungkan norma Pasal 12 ayat (c) [Sic!]
dan Pasal 13 ayat (b) [Sic!] UU 7/2017. Padahal kedua norma a quo sesungguhnya
mengatur hal yang berbeda, di mana norma Pasal 12 huruf c UU 7/2017 mengatur
mengenai tugas KPU untuk menyusun Peraturan KPU, sedangkan norma Pasal 13
huruf b UU 7/2017 mengatur berkenaan wewenang KPU untuk menetapkan
Peraturan KPU pada setiap tahapan Pemilu. Oleh karena pengujian norma yang
dimohonkan oleh Pemohon memiliki substansi dan fungsi pengaturan tersendiri,
maka Pemohon seharusnya menguraikan secara jelas norma yang dimohonkan
pengujian dan pemaknaan inkonstitusionalitas bersyarat yang hendak dimohonkan
terhadap masing-masing norma tersebut, agar pemaknaan yang dimohonkan untuk
37
diputus dalam petitum a quo selaras dengan substansi permohonan sebagaimana
nasihat Mahkamah [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2026 hlm. 16-17].
Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Mahkamah
dalam Sub-paragraf [3.3.4] sebelumnya, bahwa norma Pasal 12 ayat (c) dan Pasal
13 ayat (b) UU 7/2017 adalah tidak ada, karena yang ada adalah norma Pasal 12
huruf c dan Pasal 13 huruf b UU 7/2017.
Bahwa lebih lanjut, setelah Mahkamah mencermati ihwal pemaknaan
rumusan petitum angka 2 permohonan Pemohon yang memohon “pasal-pasal a quo
dapat menjadi landasan hukum bagi penyelenggara pemilu untuk menyusun
peraturan dan menetapkan peraturan penghitungan suara berbasis sistem informasi
elektronik dari TPS berjenjang ke provinsi”, Mahkamah menemukan fakta adanya
pertentangan antara posita dan petitum. Dalam posita, Pemohon menguraikan
penggunaan aplikasi elektronik berbasis web, seperti Sirekap, tidak dapat dijadikan
landasan hukum untuk penghitungan suara (vote) dalam pemilu [vide Perbaikan
Permohonan Pemohon, hlm. 30]. Namun, dalam rumusan pemaknaan petitum
angka 2, Pemohon justru memohon agar Pasal 12 ayat (c) [Sic!] dan Pasal 13 ayat
(b) [Sic!] UU 7/2017 dimaknai sebagai landasan hukum bagi penyelenggara pemilu
untuk menetapkan penghitungan suara berbasis sistem informasi elektronik secara
berjenjang dari TPS hingga provinsi. Dengan demikian, terdapat pertentangan
antara posita dan petitum. Di mana, pertentangan tersebut bukan sekadar
perbedaan redaksional semata, melainkan terkait dengan substansi dan kejelasan
arah permohonan yang bermuara pada hal-hal yang dimohonkan Pemohon untuk
diputus oleh Mahkamah (petitum). Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah mengalami
kesulitan untuk memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh
karena tidak ada relevansi berkenaan dengan kualifikasi Pemohon dan anggapan
kerugian hak konstitusionalnya serta alasan-alasan permohonan (posita) tidak
sejalan dengan rumusan dalam petitum, serta rumusan petitum permohonan yang
tidak lazim, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
38
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Kamis tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua
39
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Fenny Tri Purnamasari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 31 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 2, Pasal 12 ayat (c) [Sic!] dan Pasal 13 ayat (b) [Sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. [3.3] Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada tanggal 8 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2026, hlm. 10-19]. Terhadap nasihat Mahkamah dimaksud, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 21 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Ihwal batas waktu tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 32 Oktober 2026 secara daring (online) melalui surat elektronik (e-mail). Selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini, permohonan a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 1-3], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 3-18], 33 alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 18-31], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 31]. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian isi/substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi secara jelas dan memadai pada setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b serta Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; 34 c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, serta mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 2, Pasal 12 ayat (c) [Sic!] dan Pasal 13 ayat (b) [Sic!] UU 7/2017 yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kaitan tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan WNI yang akan mendirikan sebuah partai bernama Partai Syariah Sosial Indonesia (PSSI), dilengkapi dengan rencana susunan organisasi, dan pembukaan DPD PSSI seluruh nusantara serta rencana atau timeline kegiatan pendaftaran PSSI ke KPU [vide Perbaikan Permohonan, hlm. 6-9]. Selanjutnya, berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional secara aktual dan spesifik yang dialami, Pemohon menguraikan dengan m
