PUU
Tahun 2026
367/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pemohon: Hariyadi
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 367/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Hariyadi
Pekerjaan
:
Guru
Alamat
:
Dusun Tengah RT 001 RW 002, Desa Sumedangan,
Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
25 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
26 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
367/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 367/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 28 September 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 19 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal
20 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut
UUD 1945) menyatakan:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya
disebut UU PPP), menyatakan:
Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana yang telah diubah dengan
3
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554,
selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan:
(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi, antara lain, sebagai lembaga
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga pengawal
demokrasi (the guardian of democracy), lembaga penafsir tertinggi atas
ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution),
dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of
constitutional rights of the citizens). Oleh karena itu, apabila materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah
Konstitusi dapat menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sesuai dengan kewenangan, dasar hukum, dan amar
putusannya.
4
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
8. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1,
Pasal 21, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 46, Pasal
47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), serta Pasal 14, Pasal
15, dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (UU Guru dan Dosen), terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun
1945), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
a. Bahwa ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
yang dimohonkan pengujian meliputi Pasal 1, Pasal 21, Pasal 24, Pasal
27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49,
Pasal 52, dan Pasal 55; bunyi ketentuan tersebut dicantumkan
selengkapnya sebagai berikut:
1) Pasal 1 UU ASN, menyatakan:
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
5. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN
untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi
dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik,
serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5
6. Digitalisasi Manajemen ASN adalah proses Manajemen ASN
dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara
sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan
pelayanan Manajemen ASN.
7. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki
fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang
berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan
organisasi.
8. Jabatan
Nonmanajerial
adalah
sekelompok
jabatan
yang
mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya
dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan
mengawasi kinerja pegawai.
9. Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di
instansi
pemerintah
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
13. Instansi
Pusat
adalah
kementerian,
lembaga
pemerintah
nonkementerian,
kesekretariatan
lembaga
negara,
dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupaten/kota.
15. Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN
sesuai dengan prinsip meritokrasi.
2) Pasal 21 UU ASN, menyatakan:
(1) Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan
berupa materiel dan/atau nonmateriel.
(2) Komponen
penghargaan
dan
pengakuan
Pegawai
ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penghasilan;
b. penghargaan yang bersifat motivasi;
c. tunjangan dan fasilitas;
d. jaminan sosial;
e. lingkungan kerja;
f. pengembangan diri; dan
g. bantuan hukum.
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
berupa:
a. gaji; atau
b. upah.
(4) Penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. finansial; dan/atau
6
b. nonfinansial.
(5) Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c dapat berupa:
a. tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
b. tunjangan dan fasilitas individu.
(6) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri
atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan hari tua.
(7) Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
dapat berupa:
a. fisik; dan/atau
b. nonfisik.
(8) Pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
dapat berupa:
a. pengembangan talenta dan karier; dan/atau
b. pengembangan kompetensi.
(9) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
dapat berupa:
a. litigasi; dan/atau
b. nonlitigasi.
(10) Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan
dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
memperhatikan kemampuan keuangan negara.
3) Pasal 24 UU ASN, menyatakan:
(1) Pegawai ASN wajib:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku
ASN;
d. menjaga netralitas; dan
e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
(2) Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi
hukuman disiplin.
(3) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya
peningkatan disiplin Pegawai ASN.
4) Pasal 27 UU ASN, menyatakan:
(1) Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPPK.
(2) Manajemen ASN
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.
7
5) Pasal 29 UU ASN, menyatakan:
(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam
pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat
pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi
kepada:
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga
nonstruktural;
d. gubernur di provinsi; dan
e. bupati/walikota di kabupaten/kota.
(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan Sistem Merit
dalam pelaksanaan kewenangannya.
6) Pasal 30 UU ASN, menyatakan:
(1) Presiden
dapat
mendelegasikan
kewenangan
pembinaan
Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,
sekretaris
jenderal/sekretariat
lembaga
negara,
sekretariat
lembaga
nonstruktural,
sekretaris
daerah
provinsi
dan
kabupaten/kota.
(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah
berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat
Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian di instansi masing-masing.
(4) Pejabat
yang
Berwenang
mengusulkan
pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN selain:
a. pejabat pimpinan tinggi utama;
b. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
c. pejabat
fungsional
tertinggi,
kepada
Pejabat
Pembina
Kepegawaian di instansi masing-masing.
(5) Pejabat yang Berwenang wajib melaksanakan Sistem Merit dalam
pelaksanaan kewenangannya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat yang Berwenang diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
7) Pasal 31 UU ASN, menyatakan:
Manajemen ASN minimal terdiri atas:
a. perencanaan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penguatan budaya kerja dan citra institusi;
d. pengelolaan kinerja;
e. pengembangan talenta dan karier;
f. pengembangan kompetensi;
g. pemberian penghargaan dan pengakuan; dan
h. pemberhentian.
8
8) Pasal 46 UU ASN, menyatakan:
(1) Pengembangan
talenta
dan
karier
dilakukan
dengan
mempertimbangkan
kualifikasi,
kompetensi,
kinerja,
dan
kebutuhan Instansi Pemerintah.
(2) Pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas
talenta.
(3) Mobilitas talenta dilakukan:
a. dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah;
b. antar-Instansi Pemerintah; atau
c. ke luar Instansi Pemerintah.
(4) Mobilitas
talenta
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit melalui manajemen
talenta.
9) Pasal 47 UU ASN, menyatakan:
(1) Presiden berwenang melakukan mobilitas talenta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 secara nasional untuk mendukung
prioritas nasional sesuai dengan rencana pembangunan jangka
menengah nasional.
(2) Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat didelegasikan kepada Menteri.
(3) Mobilitas talenta secara nasional bertujuan untuk mengatasi
kesenjangan talenta.
10) Pasal 48 UU ASN, menyatakan:
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan talenta dan karier
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
11) Pasal 49 UU ASN, menyatakan:
(1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi
melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan
dengan tuntutan organisasi.
(2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui sistem pembelajaran terintegrasi.
(3) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan pendekatan yang secara komprehensif
menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:
a. terintegrasi dengan pekerjaan;
b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen
Manajemen ASN; dan
c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah
maupun dengan pihak terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
12) Pasal 52 UU ASN, menyatakan:
(1) Pemberhentian bagi Pegawai ASN meliputi:
a. atas permintaan sendiri; dan
b. tidak atas permintaan sendiri.
9
(2) Pemberhentian atas permintaan sendiri dilakukan apabila Pegawai
ASN mengundurkan diri.
(3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN
dilakukan apabila:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. meninggal dunia;
c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya
masa perjanjian kerja;
d. terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban;
f. tidak berkinerja;
g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun;
i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
dan/atau
j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
(4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j
dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.
13) Pasal 55 UU ASN, menyatakan:
Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:
a. Jabatan Manajerial:
1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama,
pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi
pratama; dan
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan
pejabat pengawas;
b. Jabatan Nonmanajerial:
1. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
pejabat fungsional; dan
2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.
b. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 14, Pasal 15, dan
Pasal 39, dinyatakan sebagai berikut:
1) Pasal 14 UU Guru dan Dosen, menyatakan:
(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas
dan prestasi kerja;
10
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak
atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana
pembelajaran
untuk
menunjang
kelancaran
tugas
keprofesionalan;
f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut
menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada
peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru,
dan peraturan perundang-undangan;
g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam
melaksanakan tugas;
h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan
kebijakan pendidikan;
j. memperoleh
kesempatan
untuk
mengembangkan
dan
meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam
bidangnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2) Pasal 15 UU Guru dan Dosen, menyatakan:
(1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok,
tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa
tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan
maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru
yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau
kesepakatan kerja bersama.
3) Pasal 39 UU Guru dan Dosen, menyatakan:
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi,
dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan
terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan,
ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak
adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat,
birokrasi, atau pihak lain.
(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian
11
imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan
pandangan,
pelecehan
terhadap
profesi,
dan
pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam
melaksanakan tugas.
(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko
gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada
waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
risiko lain.
c. Bahwa sebagai batu uji konstitusionalitas, Pemohon mengajukan lima
norma UUD NRI Tahun 1945. Bunyi norma konstitusi tersebut adalah:
1) Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.
2) Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan
dasarnya,
berhak
mendapat
pendidikan
dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.
3) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
4) Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
5) Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa
objek permohonan a quo merupakan objek pengujian materiil Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah (selanjutnya
disebut UU MK), Pemohon merupakan pihak yang menganggap hak
12
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Pemohon dapat berupa:
a) perorangan warga negara Indonesia;
b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c) badan hukum publik atau privat; atau
d) lembaga negara.
Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengartikan hak konstitusional
sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Pemohon mendalilkan
kerugian sebagai perorangan warga negara Indonesia, bukan sebagai wakil
organisasi atau instansi.
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025), pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai
kepentingan bersama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Bahwa Pemohon memenuhi kategori huruf a sepanjang identitas
kewarganegaraan
serta
hubungan
langsung
dengan
norma
yang
dimohonkan pengujian dibuktikan sebagaimana uraian berikut.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan tujuh kelompok kerugian konstitusional
berdasarkan keadaan konkret yang dialami dan bukti yang diajukan, meliputi
kerugian aktual serta kerugian potensial yang beralasan sebagai berikut:
1) Tidak memperoleh penugasan dan kesempatan bekerja selama
kurang lebih delapan tahun.
Bahwa Pemohon mendalilkan tetap berstatus PNS berdasarkan dokumen
kepegawaian, tetapi tidak memperoleh penugasan efektif selama kurang
13
lebih delapan tahun sehingga tidak dapat menjalankan tugas
sebagaimana mestinya.
Bahwa Kerugian ini didalilkan bersifat aktual dan berkaitan dengan hak
atas pekerjaan serta perlakuan yang adil sebagaimana Pasal 27 ayat (2)
dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Status kepegawaian dirujuk pada Bukti
P-1B sampai dengan P-5; riwayat tidak memperoleh tugas perlu dibaca
bersama Bukti P-4, P-6, P-7A, P-7B, P-8A, dan P-8B sesuai isi masing-
masing. Dalil normatif yang dimohonkan diuji terutama berkaitan dengan
Pasal 1 angka 2, Pasal 21, dan Pasal 24 UU ASN, tanpa menganggap
dokumen tersebut dengan sendirinya membuktikan cacat norma.
2) Ketidakpastian status, kedudukan, dan dasar tindakan kepegawaian.
Bahwa Pemohon belum memperoleh kejelasan tertulis mengenai
kedudukan, penugasan, hak dan kewajiban, maupun dasar tindakan
kepegawaian yang menyebabkan keadaan tanpa tugas tersebut.
Bahwa Kerugian berupa ketidakjelasan kedudukan dan dasar tindakan
didalilkan bersifat aktual serta berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945. Bukti P-4 sampai dengan P-8B dirujuk untuk menelusuri keputusan
kepegawaian dan upaya meminta kepastian; belum adanya jawaban yang
memadai
harus
dinilai
menurut
isi
dokumen.
Pemohon
menghubungkannya terutama dengan ketentuan kewenangan dan
manajemen ASN dalam Pasal 29–31 UU ASN.
3) Kerugian penghasilan dan ketidakpastian hak ekonomi.
Bahwa Pemohon mendalilkan tidak menerima komponen penghasilan
tertentu pada periode yang dipersoalkan, antara lain berkaitan dengan
tunjangan profesi guru (Bukti P-9A) dan rincian gaji, potongan, serta
penghasilan bersih (Bukti P-9B).
Bahwa Komponen penghasilan yang didalilkan tidak diterima merupakan
kerugian aktual sejauh didukung dokumen; jumlah, periode, dan dasar
haknya tetap harus dihitung dan dibuktikan, bukan dipersamakan dengan
seluruh gaji. Bukti P-9A dan P-9B menjadi dasar pemeriksaan, dengan
batu uji Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Hubungan
14
normatif didalilkan terutama terhadap Pasal 21 UU ASN serta Pasal 14–
15 UU Guru dan Dosen.
4) Hambatan aktual dan potensial dalam pengembangan kompetensi
dan karier.
Bahwa keadaan tanpa penugasan telah menghambat Pemohon
menunjukkan kinerja, memperoleh pengalaman kerja, mengembangkan
kompetensi, dan memperoleh kesempatan karier. Apabila berlanjut,
hambatan tersebut berpotensi terus merugikan Pemohon.
Bahwa Hambatan menjalankan kegiatan kerja dan menunjukkan kinerja
didalilkan telah terjadi, sedangkan dampak karier lanjutan merupakan
potensi kerugian yang perlu dijelaskan menurut jenjang dan kesempatan
yang tersedia. Pemohon menghubungkannya dengan Pasal 28C ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, terutama melalui pengujian Pasal 27,
Pasal 46–49 UU ASN; dokumen kepegawaian dan riwayat penugasan
menjadi bukti pendukung, bukan bukti otomatis adanya penghilangan hak
promosi.
5) Terhambatnya pelaksanaan profesi dan hak profesional guru.
Bahwa sebagai guru berstatus ASN, Pemohon tidak dapat menjalankan
tugas profesional secara efektif akibat tidak adanya penugasan, sehingga
pelaksanaan kewajiban profesi dan kesempatan memperoleh hak terkait
penugasan guru ikut terhambat.
Bahwa Kerugian ini didalilkan aktual sepanjang ketiadaan tugas
menghalangi pelaksanaan pekerjaan profesional guru. Relevansi Pasal
28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 14 dan Pasal 39 UU Guru
dan Dosen perlu dibuktikan dari kewenangan dan hak profesi yang secara
konkret tidak dapat dijalankan. Bukti P-2 sampai dengan P-5 dan
dokumen penanganan kepegawaian digunakan sesuai isinya.
6) Ketidakpastian masa pengabdian, administrasi, dan hak pensiun.
Bahwa Pemohon telah mengajukan pensiun pada 17 Desember 2025,
sedangkan
ketidakjelasan
status
dan
penugasan
berpotensi
memengaruhi
kepastian
pencatatan
masa
pengabdian,
proses
15
administrasi, dan hak pensiun. Pemohon tidak menyatakan besaran
pensiunnya telah terbukti berkurang.
Bahwa Permohonan pensiun tanggal 17 Desember 2025 (Bukti P-10)
menunjukkan adanya proses administratif yang didalilkan, bukan
membuktikan hak pensiun telah hilang atau nilainya berkurang. Kerugian
berupa ketidakpastian proses dan pencatatan didalilkan aktual sejauh
didukung korespondensi; kemungkinan perubahan hak pensiun tetap
bersifat potensial. Batu uji utamanya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal
55 huruf b angka 1 UU ASN hanya relevan sepanjang persoalan benar-
benar berasal dari norma batas usia pensiun atau pemaknaannya.
7) Belum diperolehnya penyelesaian administratif yang memberikan
kepastian hukum.
Bahwa Pemohon telah menempuh upaya penyelesaian kepegawaian
sebagaimana didalilkan melalui Bukti P-6, P-7A, P-7B, P-8A, dan P-8B,
tetapi belum memperoleh penyelesaian tertulis yang memastikan status,
penugasan, pejabat yang bertanggung jawab, serta tahapan dan waktu
penyelesaian.
Bahwa Pemohon mendalilkan telah meminta penyelesaian melalui
korespondensi dan proses yang dirujuk sebagai Bukti P-6, P-7A, P-7B, P-
8A, dan P-8B. Kerugian berupa belum diperolehnya penyelesaian yang
berkepastian didalilkan aktual menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Pengujian norma kewenangan pada Pasal 29–31 UU ASN harus tetap
dibedakan dari sengketa atas keterlambatan atau kelalaian pejabat dalam
memberikan jawaban.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam praktiknya menetapkan lima syarat
kerugian konstitusional, antara lain dirumuskan dalam Putusan Nomor
006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 serta Pasal 4 ayat (2) PMK
7/2025, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
16
c. kerugian bersifat spesifik dan aktual atau sekurang-kurangnya potensial
yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya norma undang-undang yang diuji; dan
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa Pertama, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia
sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1A).
Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil dan menjalankan profesi guru
sebagaimana didukung oleh Kartu PNS (Bukti P-1B), SK CPNS (Bukti P-2),
SK PNS (Bukti P-3), SK Mutasi (Bukti P-4), dan SK Pangkat Terakhir (Bukti
P-5). Karena itu, Pemohon memenuhi kualifikasi subjek permohonan
berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a
PMK 7/2025.
6. Bahwa Kedua, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin UUD NRI
Tahun 1945, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
sebagaimana Pasal 27 ayat (2), hak mengembangkan diri sebagaimana
Pasal 28C ayat (1), hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal
28D ayat (1), hak untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana Pasal 28D ayat (2),
dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
sebagaimana Pasal 28D ayat (3). Dengan demikian, Pemohon memenuhi
unsur adanya hak konstitusional sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK
7/2025.
7. Bahwa Ketiga, Pemohon mendalilkan hak konstitusional tersebut dirugikan
oleh berlakunya dan/atau pemaknaan norma dalam UU ASN serta UU Guru
dan Dosen yang dimohonkan pengujian. Pemohon mendalilkan tetap
berstatus PNS dan guru, tetapi tidak memperoleh penugasan selama kurang
lebih delapan tahun, serta mengalami ketidakjelasan mengenai status,
pelaksanaan
tugas,
pemenuhan
hak
kepegawaian,
kesempatan
pengembangan kompetensi dan karier, perlindungan profesi, serta kepastian
penyelesaian administrasi. Pemohon juga mendalilkan adanya penghasilan
yang tidak diterima pada periode tertentu dan ketidakpastian mengenai hak
17
pensiun, yang besaran maupun dasar haknya harus dinilai menurut dokumen
yang bersangkutan.
Bahwa keadaan Pemohon tersebut didukung, menurut dalil Pemohon, oleh
dokumen pemeriksaan dan penanganan KASN (Bukti P-6), dokumen
pengaduan dan tindak lanjut administrasi (Bukti P-7A, P-7B, P-8A, dan P-8B),
bukti terkait penghasilan (Bukti P-9A dan P-9B), serta permohonan pensiun
(Bukti P-10). Dengan demikian, kerugian yang didalilkan bersifat spesifik
pada kedudukan Pemohon dan sebagian telah aktual; hambatan
pelaksanaan kerja dan pengembangan kompetensi yang telah dialami
didalilkan aktual, sedangkan peluang karier lanjutan dan perubahan nilai hak
pensiun didalilkan potensial sejauh dapat dipastikan secara wajar. Uraian
lebih lanjut mengenai masing-masing norma dan jenis kerugian dijabarkan
dalam Bagian III. Pemohon mendalilkan telah memenuhi Pasal 4 ayat (2)
huruf b dan huruf c PMK 7/2025.
8. Bahwa Keempat, menurut Pemohon terdapat hubungan sebab-akibat (causal
verband) antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya dan/atau
pemaknaan norma yang dimohonkan pengujian. Hubungan tersebut bukan
semata didasarkan pada keputusan atau tindakan pejabat, melainkan pada
dalil bahwa norma yang diuji belum memberikan kepastian yang memadai
tentang perlakuan dan penyelesaian keadaan PNS dan guru yang masih
berstatus aktif tetapi tidak memperoleh penugasan dalam waktu
berkepanjangan, termasuk akibatnya terhadap hak, pengembangan karier,
dan perlindungan profesi. Pemohon secara khusus membedakan keadaan
tanpa tugas dengan pemberhentian, pemberhentian sementara, serta
keadaan hukum lainnya sebagaimana diuraikan dalam posita.
Bahwa sebagian keadaan faktual Pemohon telah bermula sebelum
berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2023 pada 31 Oktober 2023. Oleh sebab itu,
hubungan sebab-akibat yang dimohonkan untuk diperiksa bukanlah bahwa
UU tersebut menimbulkan peristiwa yang lebih dahulu terjadi, melainkan
apakah keberlakuan dan pemaknaan norma a quo setelah tanggal tersebut
mempertahankan ketidakpastian status, penugasan, pemenuhan hak, dan
mekanisme penyelesaian yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian,
Pemohon mendalilkan terpenuhinya syarat hubungan sebab-akibat dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025.
18
9. Bahwa Kelima, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan sepanjang
pemaknaan konstitusional yang dimohonkan dalam petitum, menurut
Pemohon akan tersedia kepastian normatif mengenai status, penugasan,
perlindungan hak, mekanisme penyelesaian, dan perlakuan terhadap PNS
serta guru dalam keadaan sebagaimana dialaminya, sehingga kerugian
konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Pemohon tidak
memohon agar Mahkamah secara langsung membatalkan keputusan
individual kepegawaian, menetapkan jabatan, atau menghitung pembayaran
penghasilan dan pensiun. Oleh karenanya, Pemohon mendalilkan
terpenuhinya syarat kemungkinan pemulihan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e
PMK 7/2025.
10. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut,
Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional, mendalilkan kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial, serta menguraikan hubungan sebab-akibat
dan kemungkinan pemulihan apabila permohonan dikabulkan. Karena itu,
Pemohon berpendapat telah memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal
standing) sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) serta
ayat (2) PMK 7/2025, dan memohon agar Mahkamah menyatakan Pemohon
mempunyai kedudukan hukum dalam perkara a quo.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
1. Pasal 1 angka 2 UU ASN Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
mendefinisikan Pegawai ASN sebagai PNS dan PPPK yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian, “diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya”, serta diberikan
penghasilan menurut peraturan perundang-undangan. Objek pengujian
dibatasi pada frasa “diserahi tugas”; Pasal 1 angka 1 dan angka 3 hanya
menjadi konteks penafsiran.
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin pengakuan,
jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum. Batu uji ini menuntut kejelasan kedudukan
19
kepegawaian, pelaksanaan tugas, kewenangan pejabat, serta prosedur
penyelesaian.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan tetap berstatus PNS berpangkat Penata
Tingkat I (III/d), Guru Dewasa Tingkat I, tetapi tidak memperoleh tugas
efektif selama kurang lebih delapan tahun. Status dan penempatan
dikaitkan dengan Bukti P-1B, P-2, P-3, P-4, dan P-5; keadaan ini berkaitan
dengan kerugian konstitusional nomor 1, 2, dan 7 dalam Bagian II.
d. Bahwa pokok persoalan ialah arti unsur “diserahi tugas” ketika PNS tetap
berstatus aktif tetapi tidak diberi pekerjaan secara berkepanjangan. Bukti
yang diajukan menunjukkan keadaan penempatan, belum memastikan
adanya putusan administratif yang mengakhiri atau mengubah status
PNS. Philipus M. Hadjon melalui perlindungan hukum preventif dan
represif mendukung perlunya jalan untuk meminta penjelasan dan
penyelesaian atas keadaan administratif tersebut.
e. Bahwa Lon L. Fuller dalam The Morality of Law menekankan kejelasan
aturan dan kesesuaian pelaksanaannya; pemikiran ini menopang jaminan
kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ketika unsur
penugasan menjadi bagian definisi Pegawai ASN.
f. Bahwa frasa “diserahi tugas” berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) apabila dibaca membenarkan keadaan PNS aktif tanpa tugas
tanpa pemeriksaan atau penyelesaian administratif yang dapat diuji.
Sebagai norma definisi, pasal ini tidak langsung mewajibkan penempatan
atau pemberian jabatan tertentu; dalil pengujiannya dibatasi pada
pemaknaan frasa tersebut, bukan pada penilaian benar-salah satu
keputusan mutasi.
g. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU ASN sepanjang frasa “diserahi tugas”
dimohonkan dimaknai bahwa PNS yang menurut keputusan kepegawaian
masih aktif tetapi tidak menerima penugasan nyata bukan karena
kesalahan atau pelanggaran disiplin yang terbukti tetap berstatus
Pegawai ASN. Ketiadaan penugasan tidak dengan sendirinya menghapus
akses terhadap penetapan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum
menurut peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, c, e, dan f UU ASN Bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
20
a. Bahwa Pasal 21 ayat (1) UU ASN mengatur penghargaan dan pengakuan
materiil dan/atau nonmateriil; ayat (2) huruf a, c, e, dan f meliputi
penghasilan,
tunjangan
dan
fasilitas,
lingkungan
kerja,
serta
pengembangan diri. Pemenuhannya mengikuti syarat hukum setiap
komponen.
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum; Pasal 28D ayat
(2) menjamin hak bekerja, imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja. Keduanya menghendaki kejelasan penilaian dan
penyelesaian hak ASN.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan tetap menjadi PNS aktif tanpa tugas
berkepanjangan, mengalami hambatan karier, dan menghadapi persoalan
penerimaan penghasilan. Bukti P-1B sampai P-5 mengenai status; P-6
sampai P-8B mengenai upaya penyelesaian; P-9A mengenai tunjangan
profesi terakhir tahun 2018; dan P-9B mengenai penerimaan bersih serta
potongan kredit. Fakta ini berkaitan dengan kerugian nomor 1, 3, dan 4
dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan pokok Pasal 21 adalah kepastian pemeriksaan atas hak
penghargaan dan pengakuan bagi PNS yang belum diberi tugas. Bukti P-
9A mengenai tunjangan profesi dan P-9B mengenai penerimaan bersih
serta potongan Bank Jatim tidak dapat diperlakukan sebagai bukti semua
komponen penghasilan telah dihentikan. Ronald Dworkin dalam Taking
Rights Seriously membantu menjelaskan mengapa hak yang diakui
hukum harus dipertimbangkan melalui alasan yang dapat diuji, bukan
diabaikan tanpa penilaian.
e. Bahwa Sudikno Mertokusumo menghubungkan kepastian hukum dengan
perlindungan dari kesewenang-wenangan. Pemikiran ini relevan bagi
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2): hak atas imbalan, fasilitas, lingkungan
kerja, dan pengembangan diri harus diperiksa menurut persyaratan
masing-masing, bukan disimpulkan hanya dari status tidak bertugas.
f. Bahwa Pasal 21 berpotensi bertentangan dengan kedua batu uji apabila
pengakuan hak dimaknai tidak mewajibkan pemeriksaan serta alasan
yang jelas ketika PNS aktif meminta kepastian pemenuhannya. Persoalan
yang diuji ialah kemungkinan hak berhenti sebagai pengakuan formal;
21
dalil ini tidak menyatakan bahwa setiap tunjangan atau fasilitas terutang
otomatis.
g. Bahwa Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, c, e, dan f dimohonkan
dimaknai menjamin pemeriksaan dan penetapan tertulis mengenai
penghargaan, penghasilan, lingkungan kerja, serta pengembangan diri
bagi Pegawai ASN aktif tanpa penugasan bukan karena kesalahannya.
Pemenuhan setiap hak tetap mengikuti persyaratan yang berlaku dan
tidak gugur semata-mata karena tugas belum diberikan instansi.
3. Pasal 24 ayat (1) huruf b, c, dan e, serta ayat (2) dan (3) UU ASN
Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
a. Bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf b dan c UU ASN mewajibkan kepatuhan
pada peraturan serta nilai dasar, kode etik, dan perilaku ASN; huruf e
mewajibkan kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan
perwakilan di luar negeri. Ayat (2) mengatur pelanggaran dan hukuman
disiplin, sedangkan ayat (3) mewajibkan instansi menegakkan dan
meningkatkan disiplin.
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil; ayat (2) menjamin hak bekerja dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja. Kewajiban serta sanksi harus
diterapkan berdasar fakta, dasar hukum, dan tanggung jawab yang
terbukti.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan bersedia bekerja dan tetap berstatus PNS,
tetapi belum diberi tugas efektif. Bukti P-1B sampai P-5 terkait status dan
penempatan; P-6 sampai P-8B terkait upaya administratif. Keadaan ini
dikaitkan dengan kerugian nomor 1, 2, dan 5 dalam Bagian II.
d. Bahwa fokus Pasal 24 ialah pembedaan antara ketidakpatuhan pegawai
dengan ketiadaan tugas yang belum disediakan instansi. Berkas P-1B
sampai P-8B yang dirujuk belum menunjukkan adanya keputusan
hukuman disiplin tertentu terhadap Pemohon. Philipus M. Hadjon melalui
prinsip legalitas dan perlindungan hukum administratif mendukung
pemeriksaan kewenangan pemberi tugas, kewajiban yang benar-benar
dapat dilaksanakan, serta kesempatan pegawai memberikan penjelasan.
22
e. Bahwa Robert Alexy melalui kerangka proporsionalitas—kesesuaian,
kebutuhan, dan keseimbangan—memperkuat penafsiran Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (2) agar konsekuensi disiplin tidak diterapkan tanpa
pemeriksaan kesalahan dan keadaan objektif pegawai.
f. Bahwa huruf b dan c berpotensi bertentangan apabila tidak terlaksananya
tugas yang belum diberikan dipersamakan dengan pelanggaran; huruf e
apabila kesediaan ditempatkan disamakan dengan pembenaran
penempatan tanpa tugas tanpa kepastian; ayat (2) dan (3) apabila
penegakan disiplin mengabaikan sebab tidak tersedianya pekerjaan.
Kewajiban menaati perintah yang sah tetap berlaku.
g. Bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf b, c, dan e, serta ayat (2) dan (3)
dimohonkan dimaknai bahwa ketiadaan tugas yang belum disediakan
instansi tidak otomatis merupakan penolakan atau kelalaian Pegawai
ASN. Penjatuhan sanksi disiplin harus didahului pemeriksaan terhadap
perintah tugas yang sah, kemampuan melaksanakannya, unsur
pelanggaran, serta prosedur disiplin menurut hukum.
4. Pasal 27 ayat (2) UU ASN Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UU ASN menyatakan, “Manajemen ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan
Sistem Merit.” Ketentuan ini mencakup Manajemen PNS dan PPPK.
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil, sedangkan Pasal 28D ayat (3) menjamin kesempatan
yang sama dalam pemerintahan. Kesempatan tersebut berarti penilaian
berdasarkan persyaratan objektif, bukan hak otomatis menduduki jabatan
tertentu.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan tetap berstatus PNS tetapi tidak
memperoleh tugas untuk menunjukkan kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja. Bukti P-1B sampai P-5 menyangkut status dan penempatan; P-6
sampai P-8B menyangkut upaya memperoleh penyelesaian. Hal ini
berkaitan dengan kerugian nomor 1 dan 4 dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan Pasal 27 ayat (2) adalah apakah Sistem Merit
menyediakan penilaian yang objektif bagi PNS yang tidak diberi
kesempatan menghasilkan kinerja. Fakta status dan mutasi dalam Bukti
23
P-1B sampai P-5 serta upaya administratif P-6 sampai P-8B tidak
membuktikan adanya penilaian merit tertentu yang telah ditolak. Philipus
M. Hadjon melalui perlindungan hukum administratif menegaskan
pentingnya alasan dan proses yang dapat diperiksa.
e. Bahwa John Rawls melalui fair equality of opportunity memperkuat Pasal
28D ayat (3) tentang kesempatan yang setara dalam pemerintahan.
Kesetaraan itu menuntut kesempatan penilaian berdasarkan persyaratan
yang relevan, sementara Pasal 28D ayat (1) mengharuskan prosedur
yang dapat diketahui dan diuji.
f. Bahwa Pasal 27 ayat (2) berpotensi bertentangan dengan kedua batu uji
apabila Sistem Merit ditafsirkan cukup sebagai asas tertulis, tetapi
pegawai yang tidak diberi tugas dikesampingkan dari penilaian kualifikasi,
kompetensi, atau kinerja tanpa pemeriksaan keadaan objektifnya.
Persoalan yang diuji ialah makna kesempatan penilaian dalam Sistem
Merit, bukan tuntutan jabatan atau promosi otomatis.
g. Bahwa Pasal 27 ayat (2) dimohonkan dimaknai bahwa Sistem Merit
mencakup
penilaian
objektif
dan
prosedur
yang
dapat
dipertanggungjawabkan dalam menentukan status penugasan serta
tindak lanjut bagi Pegawai ASN aktif yang tidak memperoleh tugas dalam
waktu tidak wajar, tanpa memberikan hak otomatis atas jabatan tertentu.
5. Pasal 29 ayat (2) UU ASN Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945
a. Bahwa Pasal 29 ayat (2) UU ASN menyatakan, “Pejabat Pembina
Kepegawaian wajib melaksanakan Sistem Merit dalam pelaksanaan
kewenangannya.” Kewenangan yang berkaitan antara lain pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian sebagaimana konteks ayat (1).
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum, termasuk
kejelasan pejabat bertanggung jawab dan prosedur keputusan
kepegawaian.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan belum memperoleh kejelasan pejabat yang
harus menangani penempatan dan penugasan kembali setelah mutasi
dan permohonan administratif. Bukti P-4, P-6, P-7A, P-7B, P-8A, dan P-
24
8B berkaitan dengan rangkaian tersebut serta kerugian nomor 2 dan 7
dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan khusus Pasal 29 ayat (2) adalah siapa Pejabat Pembina
Kepegawaian yang wajib bertanggung jawab atas pemeriksaan
keputusan terkait penempatan Pemohon. Bukti P-4 dan P-6 sampai P-8B
menunjukkan riwayat proses administratif sepanjang isinya mendukung,
tetapi tanda terima atau komunikasi tidak sama dengan keputusan akhir.
Bagir Manan melalui kajian wewenang jabatan menekankan bahwa
kewenangan
pemerintahan
terkait
dengan
tanggung
jawab
pelaksanaannya.
e. Bahwa Satjipto Rahardjo menggarisbawahi perlindungan kepentingan
manusia melalui hukum yang dapat digunakan secara nyata. Pemikiran
ini menguatkan Pasal 28D ayat (1) agar kewajiban PPK menerapkan
Sistem Merit dapat ditelusuri kepada pejabat penanggung jawab, bukan
berhenti sebagai rumusan umum.
f. Bahwa Pasal 29 ayat (2) berpotensi bertentangan dengan kepastian
hukum apabila kewajiban PPK menjalankan Sistem Merit dimaknai tidak
mencakup tanggung jawab mengidentifikasi dan menindaklanjuti perkara
kepegawaian dalam lingkup kewenangannya. Hal ini berbeda dari Pasal
30 yang mengatur fungsi, konsultasi, dan usulan oleh Pejabat yang
Berwenang.
g. Bahwa Pasal 29 ayat (2) dimohonkan dimaknai bahwa kewajiban Pejabat
Pembina Kepegawaian menerapkan Sistem Merit mencakup tanggung
jawab memberikan kejelasan tindak lanjut permohonan status,
penempatan, atau penugasan melalui keputusan atau jawaban tertulis
disertai alasan sesuai kewenangannya.
6. Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU ASN Bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 30 ayat (2) UU ASN mengatur pelaksanaan fungsi
Manajemen ASN oleh Pejabat yang Berwenang berdasarkan Sistem Merit
dengan konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; ayat (4)
mengatur kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian sesuai pengecualiannya; ayat (5) mewajibkan penerapan
Sistem Merit.
25
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil, termasuk pembagian kewenangan pemerintahan yang
jelas
serta
pemeriksaan
dan
penyelesaian
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan mengalami kebuntuan tindak lanjut
keadaan kepegawaiannya. Bukti P-6 mengenai proses KASN, P-7A
tentang tiket Lapor Mas Wapres, P-7B tentang tanda terima BKN tanggal
5 Agustus 2026, dan P-8A serta P-8B mengenai langkah administratif
dikaitkan dengan kerugian nomor 2 dan 7 dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan khusus Pasal 30 adalah alur tanggung jawab antara
Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam
usulan serta konsultasi. Bukti P-6, P-7A, P-7B, P-8A, dan P-8B
membuktikan tahapan tertentu hanya sepanjang tercantum dalam
dokumen; tanda terima BKN tanggal 5 Agustus 2026 bukan bukti telah
ada rekomendasi atau putusan. Philipus M. Hadjon melalui hukum
administrasi
menekankan
keterlacakan
tindakan
menurut
kewenangannya.
e. Bahwa Tatiek Sri Djatmiati melalui kajian wewenang dan tanggung jawab
jabatan mendukung Pasal 28D ayat (1) bahwa pembagian fungsi
pemerintahan harus tetap memungkinkan identifikasi pejabat yang wajib
bertindak dan pihak yang mengambil keputusan.
f. Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) berpotensi bertentangan
dengan kepastian hukum apabila mekanisme konsultasi, pengusulan, dan
penerapan Sistem Merit dimaknai memungkinkan setiap pejabat saling
menunggu tanpa tanggung jawab tindak lanjut yang dapat diuji. Dalil ini
dibatasi pada kejelasan alur tindakan antarpejabat, bukan mengharuskan
pejabat pengusul menyetujui seluruh permohonan.
g. Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dimohonkan dimaknai
bahwa Pejabat yang Berwenang wajib melakukan penelaahan dan
menyampaikan usulan atau rekomendasi yang objektif, tertulis, dan dapat
dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya ketika Pegawai ASN
aktif tanpa penugasan memohon kepastian penyelesaian kepegawaian.
Penetapan akhir tetap mengikuti pembagian kewenangan yang berlaku.
26
7. Pasal 31 huruf d, e, f, g, dan h UU ASN Bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 31 huruf d, e, f, g, dan h UU ASN menetapkan pengelolaan
kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi,
pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian sebagai
bagian dari ruang lingkup minimal Manajemen ASN.
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 melindungi kepastian
hukum yang adil; Pasal 28D ayat (2) menjamin hak bekerja, imbalan, dan
perlakuan yang adil dan layak. Batu uji ini menghendaki pengelolaan
kepegawaian yang jelas dan penilaian hak sesuai syaratnya.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan masih berstatus PNS tanpa tugas efektif
sehingga kinerja dan pengembangan profesional terhambat. Bukti P-1B
sampai P-5 mengenai status; P-6 sampai P-8B mengenai upaya
penyelesaian; dan P-9A sampai P-9B mengenai persoalan keuangan
terkait kerugian nomor 1, 4, dan 7 dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan Pasal 31 ialah kewajiban menyelenggarakan fungsi
minimal Manajemen ASN terhadap PNS yang tidak mempunyai tugas
efektif. Bukti P-1B sampai P-5 serta P-6 sampai P-8B relevan terhadap
pengelolaan kinerja dan karier; P-9A dan P-9B terbatas pada aspek
keuangan yang memang dapat dibuktikan. Philipus M. Hadjon melalui
legalitas tindakan administrasi mendukung perlunya pemeriksaan apakah
fungsi tersebut telah dijalankan, bukan sekadar tercantum dalam undang-
undang.
e. Bahwa Lon L. Fuller melalui prinsip kesesuaian antara aturan dan
pelaksanaan menguatkan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1),
sedangkan John Rawls mengenai kesempatan yang adil relevan bagi
perlakuan yang wajar dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 28D ayat
(2).
f. Bahwa Pasal 31 huruf d sampai h berpotensi bertentangan dengan kedua
batu uji apabila pengelolaan kinerja, karier, kompetensi, penghargaan,
serta pemberhentian dianggap sekadar daftar bidang tanpa kewajiban
memeriksa keadaan pegawai aktif yang tidak diberi pekerjaan. Fokusnya
ialah keterlaksanaan fungsi minimal, berbeda dari asas Sistem Merit
dalam Pasal 27 dan pengembangan karier khusus pada Pasal 46.
27
g. Bahwa Pasal 31 huruf d, e, f, g, dan h dimohonkan dimaknai bahwa ruang
lingkup minimal Manajemen ASN tidak meniadakan mekanisme
penetapan atau pemulihan kejelasan status dan penugasan Pegawai ASN
aktif yang tidak menerima tugas secara berkepanjangan, sepanjang
kewenangan serta prosedurnya diatur menurut hukum.
8. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4) UU ASN Bertentangan dengan Pasal 28C
ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 46 ayat (1) UU ASN mendasarkan pengembangan talenta
dan karier pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi;
ayat (4) menetapkan mobilitas talenta dilaksanakan berdasarkan Sistem
Merit melalui manajemen talenta.
b. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak
mengembangkan diri, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian
hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum. Keduanya
menghendaki kesempatan dan penilaian profesional yang objektif.
c. Bahwa Pemohon sebagai PNS guru tidak memperoleh tugas mengajar
dalam
waktu
berkepanjangan
sehingga
tidak
berkesempatan
menunjukkan kompetensi dan menghasilkan kinerja. Bukti P-1B, P-3, P-
4, dan P-5 terkait keadaan ini serta kerugian nomor 4 dan 5 dalam Bagian
II.
d. Bahwa persoalan Pasal 46 ialah penggunaan unsur kinerja dalam
pengembangan talenta ketika instansi tidak memberi pekerjaan yang
memungkinkan kinerja ditunjukkan. Bukti P-1B, P-3, P-4, dan P-5
mendukung keadaan penempatan, tetapi belum menunjukkan seleksi
promosi tertentu yang gagal diikuti. David A. Kolb melalui teori
pembelajaran berdasarkan pengalaman membantu menerangkan bahwa
praktik kerja menjadi salah satu sumber pembentukan kompetensi dan
bukti kinerja.
e. Bahwa John Rawls melalui prinsip kesetaraan kesempatan yang adil
membantu menjelaskan hak pengembangan diri Pasal 28C ayat (1),
sedangkan Sudikno Mertokusumo melalui kepastian hukum menegaskan
perlunya dasar penilaian yang objektif menurut Pasal 28D ayat (1).
f. Bahwa Pasal 46 ayat (1) berpotensi bertentangan apabila syarat kinerja
digunakan
menutup
kesempatan
pengembangan
karier
tanpa
28
memperhitungkan tidak tersedianya tugas di luar kesalahan pegawai; ayat
(4) berpotensi bertentangan apabila manajemen talenta berdasar Sistem
Merit mengabaikan kondisi tersebut. Dalil ini tidak menolak penggunaan
kinerja sebagai kriteria sah, melainkan menolak penggunaan kriteria
tanpa pemeriksaan kesempatan pegawai untuk memenuhinya.
g. Bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4) dimohonkan dimaknai bahwa
pengembangan talenta dan karier mempertimbangkan kualifikasi,
kompetensi, kinerja yang dapat dinilai secara adil, kebutuhan instansi, dan
Sistem Merit. Ketiadaan tugas di luar kesalahan pegawai tidak otomatis
menjadi indikator negatif kinerja apabila tidak tersedia kesempatan kerja
yang nyata.
9. Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ASN Bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 47 ayat (1) UU ASN memberi Presiden kewenangan
mobilitas talenta nasional untuk mendukung prioritas pembangunan; ayat
(2) membolehkan pendelegasian kepada Menteri; ayat (3) menetapkan
tujuan mengatasi kesenjangan talenta.
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum. Kewenangan
mobilitas memerlukan tujuan, kriteria, dan pertanggungjawaban yang
jelas, tanpa menjadi hak setiap ASN untuk dipindah atau diberi jabatan
tertentu.
c. Bahwa Pemohon sebagai PNS guru tidak menerima tugas efektif selama
kurang lebih delapan tahun, sehingga kompetensi dan pengalaman
profesionalnya tidak dimanfaatkan. Bukti P-3, P-4, dan P-5 terkait status,
penempatan, dan pangkat serta kerugian nomor 1, 4, dan 5 dalam Bagian
II.
d. Bahwa persoalan Pasal 47 adalah batas akuntabilitas kewenangan
mobilitas talenta nasional ketika terdapat kompetensi yang tidak
termanfaatkan. Bukti P-3, P-4, dan P-5 tidak membuktikan Pemohon
pernah mengikuti mekanisme mobilitas nasional atau dinyatakan
memenuhi syarat. Bagir Manan melalui pemikiran mengenai kewenangan
pemerintahan menekankan penggunaan wewenang untuk tujuan yang
ditetapkan hukum serta pertanggungjawabannya.
29
e. Bahwa Sudikno Mertokusumo melalui doktrin kepastian hukum
mendukung Pasal 28D ayat (1), terutama mengenai kriteria yang dapat
diketahui dan dasar tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam
pelaksanaan mobilitas talenta.
f. Bahwa Pasal 47 ayat (1) sampai ayat (3) berpotensi bertentangan dengan
kepastian hukum apabila kewenangan Presiden, pendelegasian kepada
Menteri,
dan
tujuan
mengatasi
kesenjangan
talenta
dimaknai
membolehkan mobilitas tanpa kriteria objektif dan akuntabilitas.
Kewenangan mobilitas nasional tidak sama dengan kewajiban memberi
tugas kepada setiap PNS; karena itu dalil ini tidak dapat didasarkan
semata-mata pada keadaan Pemohon tanpa penugasan.
g. Bahwa Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimohonkan dimaknai
bahwa mobilitas talenta nasional, jika diterapkan kepada Pegawai ASN
aktif, dilakukan berdasarkan tujuan yang sah, kriteria objektif, dan
kepastian kedudukan pegawai. Dalil ini terbatas pada keadaan yang
terbukti mempunyai kaitan dengan mobilitas atau penempatan Pemohon
dan bukan hak otomatis atas mobilitas atau jabatan tertentu.
10. Pasal 48 UU ASN Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 48 UU ASN menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai
pengembangan talenta dan karier sebagaimana Pasal 46 dan Pasal 47
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Norma ini mendelegasikan
pengaturan, bukan menetapkan penugasan atau promosi langsung.
b. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak
pengembangan diri; Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang
adil. Peraturan pelaksana tetap harus menghormati hak tersebut dan
batas delegasi undang-undang.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan berstatus PNS guru tanpa penugasan
berkepanjangan. Bukti P-3 sampai P-5 mengenai status dan penempatan,
serta P-6 sampai P-8B mengenai upaya penyelesaian, dikaitkan dengan
kerugian nomor 4 dan 7 dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan Pasal 48 ialah batas delegasi kepada Peraturan
Pemerintah dalam pengembangan talenta dan karier. Bukti P-3 sampai P-
8B menjelaskan kondisi dan upaya administratif Pemohon, tetapi belum
30
membuktikan kekurangan konkret dalam peraturan pelaksana yang
didasarkan pada Pasal 48. Maria Farida Indrati melalui ilmu perundang-
undangan menekankan bahwa peraturan pelaksana terikat pada
kewenangan dan materi muatan yang didelegasikan undang-undang.
e. Bahwa Amartya Sen melalui pendekatan kapabilitas memperjelas
pentingnya kesempatan nyata untuk mengembangkan diri dalam Pasal
28C ayat (1), sedangkan Lon L. Fuller melalui asas legalitas relevan untuk
kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1).
f. Bahwa Pasal 48 berpotensi bertentangan dengan kedua batu uji hanya
apabila jangkauan pendelegasiannya ditafsirkan mengizinkan peraturan
pelaksana mengesampingkan kesempatan pengembangan karier dan
kepastian penilaian bagi ASN aktif yang tidak ditugaskan. Kegagalan
pejabat mematuhi peraturan yang sudah ada tidak dengan sendirinya
menunjukkan cacat norma delegasi.
g. Bahwa Pasal 48 dimohonkan dimaknai bahwa pengaturan lebih lanjut
mengenai pengembangan talenta dan karier tidak boleh meniadakan
perlindungan atas kepastian status dan proses penugasan Pegawai ASN,
serta harus mempertahankan pengujian objektif atas keputusan
berdasarkan Sistem Merit dan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Pasal 49 ayat (1), ayat (3) huruf a, b, dan c, serta ayat (4) UU ASN
Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 49 ayat (1) UU ASN mewajibkan pengembangan
kompetensi terus-menerus; ayat (3) huruf a, b, dan c mengatur
pembelajaran yang terintegrasi dengan pekerjaan, komponen Manajemen
ASN, dan jejaring lintas instansi atau pihak terkait; ayat (4)
mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
b. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 melindungi
pengembangan diri; Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang
adil. Kewajiban belajar perlu disertai kesempatan objektif untuk memenuhi
persyaratannya.
c. Bahwa Pemohon sebagai guru PNS tidak memperoleh tugas mengajar
sehingga pembelajaran berbasis pekerjaan dan penerapan kompetensi
31
profesional terhambat. Bukti P-1B, P-3, P-4, dan P-5 terkait keadaan
tersebut dan kerugian nomor 4 dan 5 dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan Pasal 49 ialah pemenuhan kewajiban pembelajaran
berkelanjutan bagi guru ASN yang tidak diberi tugas sebagai wahana
pembelajaran berbasis pekerjaan. Bukti P-1B, P-3, P-4, dan P-5
menjelaskan keadaan penugasan, tetapi belum membuktikan penolakan
program pelatihan tertentu; bukti pengajuan atau penolakan diperlukan
apabila hak atas pelatihan khusus didalilkan. David A. Kolb melalui
experiential learning menjelaskan pentingnya pengalaman konkret dalam
proses belajar.
e. Bahwa Amartya Sen melalui gagasan kesempatan substantif mendukung
hak pengembangan diri Pasal 28C ayat (1); Robert Alexy melalui
proporsionalitas menegaskan pentingnya syarat pembatasan akses yang
wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 28D ayat (1).
f. Bahwa
Pasal
49
berpotensi
bertentangan
apabila
kewajiban
pembelajaran (ayat (1)) serta integrasi pembelajaran dengan pekerjaan,
manajemen, dan jejaring (ayat (3) huruf a–c) dimaknai membolehkan
pengecualian otomatis bagi PNS tanpa tugas; ayat (4) tidak boleh menjadi
delegasi untuk menutup semua alternatif pembelajaran. Persoalannya
adalah kesempatan wajar memenuhi kewajiban belajar, bukan kewajiban
memberikan semua program kepada seluruh pegawai.
g. Bahwa Pasal 49 ayat (1), ayat (3) huruf a, b, dan c, serta ayat (4)
dimohonkan dimaknai bahwa pengembangan kompetensi berkelanjutan
menyediakan kesempatan pembelajaran yang sesuai bagi Pegawai ASN
aktif yang belum diberi tugas. Ketiadaan pengalaman kerja karena
instansi tidak memberikan penugasan tidak otomatis dianggap sebagai
kesalahan pegawai; keikutsertaan tetap mengikuti syarat program yang
sah.
12. Pasal 52 ayat (3) huruf f UU ASN Bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 52 ayat (3) huruf f UU ASN menjadikan keadaan “tidak
berkinerja” sebagai salah satu alasan pemberhentian tidak atas
permintaan sendiri. Frasa ini harus dibedakan dari keadaan tidak dapat
menghasilkan kinerja karena instansi belum memberikan tugas.
32
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil; ayat (2) menjamin hak bekerja serta imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak. Pemberhentian mensyaratkan alasan yang
terbukti dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan tetap menjadi PNS aktif tetapi tidak
memperoleh tugas mengajar selama kurang lebih delapan tahun. Bukti P-
3, P-4, P-5, P-7B, dan P-10 dikaitkan dengan keadaan kepegawaiannya
dan kerugian nomor 1, 2, dan 4 dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan Pasal 52 ayat (3) huruf f ialah perbedaan antara “tidak
berkinerja” karena kegagalan menjalankan tugas yang tersedia dengan
tidak adanya hasil kerja karena tugas tidak diberikan. Bukti P-3, P-4, P-5,
P-7B, dan P-10 belum menunjukkan keputusan pemberhentian atau
evaluasi kinerja negatif berdasarkan frasa tersebut. Philipus M. Hadjon
melalui perlindungan preventif menekankan pentingnya pemeriksaan
alasan serta kesempatan memberikan penjelasan sebelum keputusan
yang merugikan.
e. Bahwa Robert Alexy melalui proporsionalitas memperkuat Pasal 28D ayat
(1) dan ayat (2): akibat serius berupa pemberhentian harus berdasarkan
penyebab kegagalan kerja yang dapat diatribusikan secara sah kepada
pegawai serta tindakan yang seimbang.
f. Bahwa frasa “tidak berkinerja” berpotensi bertentangan dengan kedua
batu uji apabila mencakup PNS yang tidak menghasilkan kinerja semata-
mata karena tidak diberi tugas bukan atas kesalahannya sendiri. Risiko
pemberhentian masih potensial, bukan kejadian yang telah terbukti;
keadaan tanpa tugas Pemohon juga mendahului berlakunya UU ASN
2023. Pasal 52 ayat (4) tidak menggolongkan huruf f sebagai dasar
pemberhentian tidak dengan hormat.
g. Bahwa frasa “tidak berkinerja” dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f dimohonkan
tidak dimaknai mencakup pegawai yang tidak dapat menunjukkan hasil
kerja
semata-mata
karena
instansi
tidak
memberinya
tugas.
Pemberhentian berdasarkan alasan tersebut mensyaratkan penilaian
kinerja yang sah dan kesempatan nyata untuk bekerja.
13. Pasal 55 huruf b angka 1 UU ASN Bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
33
a. Bahwa Pasal 55 huruf b angka 1 UU ASN mengatur batas usia pensiun
pejabat fungsional pada Jabatan Nonmanajerial “sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional”.
Ketentuan ini merujuk pada aturan jabatan bersangkutan, bukan
menentukan satu usia pensiun untuk semua pejabat fungsional.
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil. Penetapan batas usia pensiun harus berdasarkan status
jabatan yang sah, kategori fungsional yang berlaku, dan peraturan yang
dapat diketahui.
c. Bahwa Pemohon memiliki riwayat Guru Dewasa Tingkat I (III/d)
berdasarkan Bukti P-5, mengalami keadaan tanpa tugas, mendalilkan
tidak menerima gaji sejak Maret 2022 (Bukti P-9B), serta mengajukan
permohonan pensiun pada 17 Desember 2025 (Bukti P-10). Fakta ini
dikaitkan dengan kerugian nomor 2, 3, dan 6 dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan Pasal 55 adalah kepastian kategori jabatan fungsional
sebagai dasar batas usia pensiun, bukan keluhan gaji atau perhitungan
manfaat pensiun. Bukti P-5 menunjukkan riwayat pangkat/jabatan, P-10
menunjukkan permohonan pensiun tanggal 17 Desember 2025,
sedangkan P-9B menyangkut penerimaan keuangan; ketiganya belum
membuktikan penerapan batas usia pensiun yang keliru. Philipus M.
Hadjon melalui perlindungan hukum administratif mendukung perlunya
keputusan dan penjelasan yang dapat diperiksa.
e. Bahwa Lon L. Fuller melalui prinsip kejelasan dan konsistensi penerapan
hukum mendukung Pasal 28D ayat (1) agar batas usia pensiun ditentukan
menurut jabatan sah dan dasar hukum yang dapat diketahui.
f. Bahwa Pasal 55 huruf b angka 1 berpotensi bertentangan dengan
kepastian hukum apabila rujukan pada peraturan bagi pejabat fungsional
dimaknai membenarkan perubahan kategori jabatan hanya karena PNS
tidak memperoleh tugas. Pasal 30 ayat (4) UU Guru dan Dosen mengatur
batas usia pensiun guru 60 tahun, tetapi keberlakuannya bagi Pemohon
tetap memerlukan kepastian status jabatan yang sah.
g. Bahwa Pasal 55 huruf b angka 1 dimohonkan dimaknai bahwa batas usia
pensiun ditentukan menurut jabatan yang sah dan peraturan yang
berlaku. Tidak diberikannya penugasan tidak otomatis mengubah batas
34
usia pensiun atau menghapus hak yang telah memenuhi syarat; Pemohon
tidak memohon perubahan angka batas usia pensiun yang ditentukan
undang-undang.
14. Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d, j, dan k UU Guru dan Dosen
Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d, j, dan k UU Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen melindungi hak guru atas penghasilan dan
kesejahteraan,
promosi
dan
penghargaan,
perlindungan
dalam
pelaksanaan tugas serta kekayaan intelektual, kesempatan meningkatkan
kompetensi, peningkatan kualifikasi akademik, serta pelatihan dan
pengembangan profesi.
b. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjamin pekerjaan dan
penghidupan layak; Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang
adil; Pasal 28D ayat (2) menjamin hak bekerja serta imbalan dan
perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan tetap menjadi PNS guru tanpa tugas
kurang lebih delapan tahun dan tidak menerima gaji sejak Maret 2022
tanpa penjelasan tertulis. Bukti P-1B, P-2, P-3, P-4, dan P-5 terkait status;
P-6 sampai P-8B terkait upaya administratif; P-9A dan P-9B terkait
keuangan. Fakta ini dikaitkan dengan kerugian nomor 1, 3, 4, dan 5 dalam
Bagian II.
d. Bahwa persoalan Pasal 14 ayat (1) adalah kemungkinan frasa pembuka
“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” dipahami menghapus
semua hak guru yang tidak diberi tugas oleh instansi. Bukti P-1B sampai
P-9B menjelaskan keadaan status, upaya administratif, dan keuangan
sesuai isi masing-masing; bukti tersebut belum menunjukkan seluruh
tunjangan, promosi, pelatihan, atau hak kekayaan intelektual telah ditolak.
Ronald Dworkin melalui prinsip kesungguhan perlindungan hak
membantu menilai alasan pembatasan hak profesional guru.
e. Bahwa Amartya Sen tentang kesempatan substantif mendukung hak
pekerjaan dan penghidupan layak dalam Pasal 27 ayat (2), sedangkan
Sudikno
Mertokusumo
tentang
kepastian
hukum
membantu
35
menerangkan Pasal 28D ayat (1) dan perlindungan perlakuan adil dalam
ayat (2).
f. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d, j, dan k berpotensi bertentangan
dengan ketiga batu uji apabila frasa pembukanya dimaknai membenarkan
penghapusan penghasilan yang telah memenuhi syarat, kesempatan
penilaian prestasi, perlindungan profesi, dan akses peningkatan
kompetensi semata-mata akibat tidak ada penugasan bukan karena
kesalahan guru. Huruf c tidak serta-merta berarti telah ada kerugian hak
kekayaan intelektual.
g. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c, d, j, dan k UU Guru dan Dosen
dimohonkan dimaknai bahwa guru ASN yang masih aktif dan tidak
memperoleh tugas bukan karena kesalahannya tetap berhak atas
kepastian proses perlindungan profesi, kesempatan pengembangan
kompetensi, serta pemeriksaan pemenuhan hak penghasilan sesuai
persyaratan masing-masing menurut peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Guru dan Dosen Bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
a. Bahwa Pasal 15 ayat (1) UU Guru dan Dosen mengatur penghasilan guru
berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta tunjangan
profesi, fungsional, khusus, dan maslahat tambahan sesuai persyaratan;
ayat (2) mengatur gaji guru pada satuan pendidikan pemerintah atau
pemerintah daerah menurut peraturan perundang-undangan.
b. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 melindungi pekerjaan dan
penghidupan layak; Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang
adil; Pasal 28D ayat (2) menjamin hak bekerja, imbalan, dan perlakuan
yang adil dan layak.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan tetap berstatus PNS guru tetapi tanpa
tugas dan tanpa penerimaan gaji sejak Maret 2022. Bukti P-9A berkaitan
dengan tunjangan profesi terakhir tahun 2018, sedangkan P-9B berkaitan
dengan penerimaan bersih dan potongan kredit Bank Jatim sampai nol.
Keadaan ini dikaitkan dengan kerugian nomor 3 dan 5 dalam Bagian II.
d. Bahwa persoalan Pasal 15 ialah pembedaan hak gaji berdasarkan status
kepegawaian dari tunjangan dengan syarat khusus dan penerimaan
36
bersih setelah potongan. Bukti P-9A mengenai tunjangan profesi terakhir
tahun 2018 dan P-9B mengenai potongan kredit Bank Jatim serta
penerimaan bersih nol belum membuktikan penghentian gaji bruto oleh
instansi. Philipus M. Hadjon melalui perlindungan hukum administrasi
menegaskan perlunya dasar keputusan dan mekanisme pemeriksaan
terhadap pembayaran hak.
e. Bahwa John Rawls melalui keadilan distributif mendukung perlakuan yang
adil atas imbalan dan penghidupan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal
28D ayat (2), sedangkan Lon L. Fuller melalui kepastian penerapan aturan
mendukung Pasal 28D ayat (1).
f. Bahwa Pasal 15 ayat (1) berpotensi bertentangan apabila seluruh jenis
penghasilan dianggap dapat dihentikan hanya karena guru tidak diberi
tugas tanpa memeriksa persyaratan komponen; ayat (2) apabila gaji yang
menurut ketentuan masih menjadi hak guru diabaikan tanpa dasar
administratif yang sah. Keadaan penerimaan neto nol akibat kredit harus
dibedakan dari penghentian pembayaran oleh instansi.
g. Bahwa Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Guru dan Dosen dimohonkan
dimaknai bahwa jenis, syarat, dan besaran komponen penghasilan guru
ASN ditetapkan secara jelas dan dapat diperiksa melalui keputusan
sesuai
peraturan
perundang-undangan,
termasuk
ketika
belum
memperoleh tugas bukan karena kesalahan sendiri. Pemaknaan ini tidak
mewajibkan pembayaran tunjangan yang persyaratannya belum
terpenuhi.
16. Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) UU Guru dan Dosen Bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
a. Bahwa Pasal 39 ayat (3) UU Guru dan Dosen memberikan perlindungan
hukum kepada guru dari kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi,
atau perlakuan tidak adil, termasuk dari birokrasi; ayat (4) melindungi
profesi dari pemutusan hubungan kerja tidak sah, imbalan tidak wajar,
pembatasan pandangan, pelecehan profesi, dan pembatasan atau
pelarangan lain yang menghambat tugas guru. Ayat (1) dan (2) menjadi
konteks kewajiban perlindungan.
b. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian
hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum, sedangkan ayat
37
(2) menjamin hak bekerja serta imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak.
c. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak memperoleh tugas mengajar selama
kurang lebih delapan tahun dan telah menempuh upaya penyelesaian.
Bukti P-4 mengenai penempatan; P-6 dan P-8A mengenai komunikasi
atau pemeriksaan KASN; serta P-7A, P-7B, dan P-8B mengenai upaya
administratif dikaitkan dengan kerugian nomor 1, 5, dan 7 dalam Bagian
II.
d. Bahwa persoalan Pasal 39 ialah apakah perlindungan dari perlakuan tidak
adil oleh birokrasi dan pembatasan profesi juga meliputi tindakan yang
menghalangi guru mulai atau melanjutkan tugasnya. Bukti P-4 dan P-6
sampai P-8B perlu diperiksa untuk memastikan bentuk pembatasan,
pelaku, alasan, serta tindak lanjut; mutasi tidak otomatis merupakan
pelanggaran. Endang Komara melalui kajian perlindungan profesi guru
mendukung pentingnya perlindungan pelaksanaan pekerjaan guru.
e. Bahwa Sudikno Mertokusumo melalui kepastian hukum memperkuat
Pasal 28D ayat (1), sedangkan Robert Alexy melalui proporsionalitas
mendukung penilaian kewajaran pembatasan yang memengaruhi hak
bekerja dan perlakuan yang adil menurut Pasal 28D ayat (2).
f. Bahwa Pasal 39 ayat (3) berpotensi bertentangan apabila perlindungan
terhadap perlakuan tidak adil dari birokrasi dipersempit sehingga
mengecualikan guru yang secara tidak sah dicegah bertugas; ayat (4)
apabila “pembatasan atau pelarangan lain” dipahami hanya berlaku
setelah guru mulai mengajar. Persoalannya ialah cakupan perlindungan
terhadap hambatan yang terbukti tidak sah, bukan hak mutlak atas lokasi
mengajar pilihan guru.
g. Bahwa Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) UU Guru dan Dosen dimohonkan
dimaknai bahwa perlindungan profesi mencakup pemeriksaan dan tindak
lanjut administratif yang efektif terhadap dugaan pembatasan atau
pelarangan oleh birokrasi yang menghambat tugas guru, serta keputusan
penyelesaian oleh pejabat berwenang yang disertai alasan tertulis.
17. Kepastian Batas Waktu Penyelesaian Administrasi Kepegawaian
sebagai Konsekuensi Pemaknaan Pasal-Pasal UU ASN Berdasarkan
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
38
a. Bahwa sebagai konsekuensi pemaknaan Pasal 1 angka 2, Pasal 21,
Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat
(5), serta Pasal 31 huruf d, e, f, g, dan h UU ASN, jaminan kepastian
hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
menuntut kejelasan waktu penanganan permohonan administrasi PNS
aktif yang tidak memperoleh penugasan bukan karena kesalahannya.
b. Bahwa
Pemohon
mendalilkan
keadaan
tanpa
penugasan
berkepanjangan serta telah menempuh upaya memperoleh penyelesaian
kepegawaian. Riwayat penempatan dan upaya administratif dikaitkan
dengan Bukti P-4, P-6, P-7A, P-7B, P-8A, dan P-8B sepanjang sesuai isi
masing-masing dokumen. Tanpa kepastian tindak lanjut, keadaan
tersebut berisiko berlangsung tanpa jawaban yang dapat diuji.
c. Bahwa pejabat yang berwenang perlu memeriksa kelengkapan dan
keadaan kepegawaian, melakukan koordinasi sesuai kewenangan, serta
menyampaikan keputusan atau jawaban tertulis yang beralasan.
Kewajiban memproses tidak berarti seluruh permohonan harus
dikabulkan.
d. Bahwa doktrin Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum
preventif dan represif mendukung tersedianya jalur pemeriksaan serta
penyelesaian administratif yang dapat digunakan secara nyata. Pemikiran
Lon L. Fuller mengenai kejelasan dan konsistensi penerapan hukum
memperkuat pentingnya batas waktu yang dapat dipastikan sebagai
bagian argumentasi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
e. Bahwa Pemohon mengusulkan batas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak dokumen permohonan lengkap diterima oleh pejabat yang
berwenang sebagai tenggat yang dinilai wajar untuk pemeriksaan,
koordinasi, dan pemberian keputusan atau jawaban tertulis. Batas
tersebut merupakan pemaknaan yang dimohonkan, bukan tenggat yang
secara eksplisit ditetapkan oleh pasal-pasal UU ASN yang diuji, dan tidak
mengesampingkan ketentuan khusus atau tenggat yang berlaku menurut
hukum.
f. Bahwa pemaknaan tersebut tidak mewajibkan pemberian jabatan,
penempatan tertentu, atau pembayaran dan pemulihan hak keuangan
tanpa
verifikasi.
Yang
dimohonkan
hanya
pemeriksaan
serta
39
penyelesaian administratif yang nyata, tertulis, beralasan, dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu pasti.
g. Bahwa sebagai konsekuensi pemaknaan norma-norma UU ASN pada
huruf a, Pemohon memohon agar permohonan administrasi PNS aktif
tanpa penugasan bukan karena kesalahannya diberikan keputusan atau
jawaban tertulis yang beralasan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak berkas lengkap diterima pejabat berwenang. Apabila Mahkamah
berpendapat lain mengenai lamanya jangka waktu, dimohonkan
penentuan waktu yang pasti dan wajar atau jaminan pengaturan batas
waktu oleh pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang,
sebagaimana petitum nomor 18.
IV. PETITUM
Bahwa berdasarkan seluruh dalil permohonan dan alat bukti yang diajukan,
Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan
sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
keadaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan keputusan kepegawaian
masih berstatus aktif tetapi tidak menerima penugasan/penempatan nyata
untuk menjalankan tugas, bukan atas kesalahan atau pelanggaran disiplin
yang terbukti, tidak dengan sendirinya menghapus status Pegawai ASN
beserta akses terhadap penetapan hak, kewajiban, dan mekanisme
perlindungan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf
f UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pegawai ASN yang masih
berstatus aktif namun belum memperoleh penugasan tanpa kesalahan
sendiri berhak atas pemeriksaan dan penetapan tertulis mengenai komponen
penghargaan, penghasilan, lingkungan kerja, dan pengembangan diri sesuai
syarat setiap hak menurut peraturan perundang-undangan, tanpa dianggap
40
gugur semata-mata akibat ketiadaan penugasan yang disebabkan
pejabat/instansi.
4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, serta ayat (2) dan
ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pegawai ASN yang belum
memperoleh penugasan tidak dapat dipersalahkan telah menolak atau
melalaikan tugas semata-mata karena ketiadaan tugas yang belum
disediakan instansi, tanpa pemeriksaan mengenai perintah tugas yang sah,
kemampuan melaksanakan tugas, dan prosedur disiplin sesuai hukum.
5. Menyatakan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
penerapan Sistem Merit mencakup penilaian objektif dan prosedur yang
dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan status penugasan dan
tindak lanjut terhadap Pegawai ASN aktif yang tidak memperoleh penugasan
dalam jangka waktu tidak wajar.
6. Menyatakan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian menerapkan Sistem Merit meliputi
tanggung jawab memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut permohonan
status, penempatan, atau penugasan melalui keputusan atau jawaban tertulis
yang disertai alasan sesuai kewenangannya.
7. Menyatakan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa pelaksanaan Sistem Merit oleh Pejabat yang Berwenang
juga mewajibkan proses penelaahan dan penyampaian rekomendasi yang
objektif, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika Pegawai ASN aktif
tanpa penugasan memohon kepastian penyelesaian kepegawaiannya.
8. Menyatakan Pasal 31 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h UU Nomor
20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
41
dimaknai bahwa ruang lingkup minimal Manajemen ASN tidak boleh
ditafsirkan meniadakan mekanisme penetapan atau pemulihan kejelasan
status dan penugasan Pegawai ASN aktif yang tidak menerima tugas secara
berkepanjangan, sepanjang kewenangan dan prosedurnya diatur menurut
hukum.
9. Menyatakan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
pengembangan talenta dan karier didasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
kinerja yang dapat dinilai secara adil, kebutuhan instansi, dan Sistem Merit;
ketiadaan penugasan di luar kesalahan pegawai tidak dengan sendirinya
boleh dipakai sebagai indikator negatif kinerja tanpa kesempatan kerja yang
nyata.
10. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa pelaksanaan mobilitas talenta berdasarkan kewenangan
nasional apabila diterapkan kepada Pegawai ASN yang berstatus aktif wajib
dilakukan secara objektif, berdasarkan tujuan yang sah, dengan kepastian
kedudukan pegawai yang bersangkutan. Permintaan ini hanya sepanjang
Pemohon
dapat
membuktikan
hubungan
pasal
a
quo
dengan
mobilitas/penempatannya.
11. Menyatakan Pasal 48 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan lebih
lanjut mengenai pengembangan talenta dan karier tidak boleh meniadakan
perlindungan terhadap kepastian status dan proses penugasan Pegawai ASN
serta pengujian objektif atas keputusan menurut Sistem Merit.
12. Menyatakan Pasal 49 ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyelenggaraan
pengembangan kompetensi secara berkelanjutan perlu menyediakan
kesempatan pembelajaran yang sesuai untuk Pegawai ASN aktif yang belum
42
memperoleh
penugasan
dan
tidak
boleh
menganggap
ketiadaan
pengalaman kerja yang disebabkan tidak diberikannya tugas sebagai
kesalahan pegawai.
13. Menyatakan Pasal 52 ayat (3) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “tidak berkinerja”
dimaknai mencakup pegawai yang tidak dapat menunjukkan kinerja semata-
mata karena instansi tidak memberikan penugasan, tanpa terlebih dahulu
dilakukan penilaian kinerja yang sah dan diberikan kesempatan nyata untuk
bekerja.
14. Menyatakan Pasal 55 huruf b angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
penetapan batas usia pensiun jabatan harus berdasarkan jabatan yang sah
dan peraturan yang berlaku, dan ketiadaan penugasan tidak dengan
sendirinya mengubah batas usia pensiun atau menghapus hak yang telah
memenuhi syarat. Pemohon tidak meminta perubahan angka batas usia
pensiun yang ditentukan undang-undang.
15. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j, dan
huruf k UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa guru yang juga berkedudukan
sebagai Pegawai ASN serta masih berstatus aktif mempunyai hak
memperoleh
kepastian
proses
perlindungan
profesi,
kesempatan
pengembangan kompetensi, serta pemeriksaan pemenuhan hak penghasilan
menurut peraturan yang berlaku dalam keadaan tidak diberi penugasan
bukan karena kesalahannya.
16. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
penentuan jenis, syarat, dan besaran komponen penghasilan guru ASN harus
ditetapkan secara jelas dan dapat diperiksa melalui keputusan sesuai
peraturan
perundang-undangan,
termasuk
dalam
keadaan
belum
memperoleh penugasan bukan karena kesalahan sendiri; hal ini tidak
43
bermakna setiap tunjangan wajib dibayarkan tanpa terpenuhinya persyaratan
hukum.
17. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
perlindungan guru mencakup kewajiban menyediakan pemeriksaan dan
tindak lanjut administratif yang efektif terhadap dugaan pembatasan atau
pelarangan yang menghambat pelaksanaan tugas guru oleh birokrasi, serta
pemberian alasan tertulis atas keputusan penyelesaian oleh pejabat yang
berwenang.
18. Menyatakan, sebagai konsekuensi pemaknaan atas Pasal 1 angka 2, Pasal
21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat
(5), serta Pasal 31 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h UU Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimohonkan di atas,
bahwa penyelesaian permohonan administrasi dari PNS aktif yang tidak
memperoleh penugasan tanpa kesalahan sendiri harus diberi keputusan atau
jawaban tertulis yang beralasan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
dokumen permohonan lengkap diterima oleh pejabat yang berwenang.
Ketentuan ini tidak menuntut pemberian jabatan tertentu atau pembayaran
hak tanpa pemeriksaan. Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mengenai
lamanya tenggang waktu, Pemohon memohon agar Mahkamah menentukan
jangka waktu yang pasti dan wajar menurut penilaiannya, atau menyatakan
perlunya jaminan kepastian batas waktu melalui pengaturan oleh pembentuk
peraturan perundang-undangan yang berwenang.
19. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
SUBSIDAIR: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap satu atau
lebih permintaan di atas, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono) berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dengan mempertimbangkan
rumusan pemaknaan yang lebih terbatas pada objek yang telah dibuktikan
kerugiannya.
44
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1A
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
Bukti P-1B
: Fotokopi Kartu PNS;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi SK CPNS;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi SK PNS;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi SK Mutasi dari Papua ke Pamekasan
5.
Bukti P-5
: Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Surat dokumen pemeriksaan KASN kepada
Gubernur Jawa Timur;
7.
Bukti P-7A
: Fotokopi Lapor Mas Wapres Tiket 6420137;
Bukti P-7B
: Fotokopi Tanda Terima Kepegawaian BKN Pusat tanggal 5
Agustus 2026;
8.
Bukti P-8A
: Fotokopi Email Balasan KASN bahwa benar pengiriman
surat pemeriksaan dari KASN;
Bukti P-8B
: Fotokopi Email Pembuatan Akun CETTAR, aplikasi
pengaduan Jawa Timur;
9.
Bukti P-9A
: Fotokopi Rekening/Slip Gaji;
Bukti P-9B
: Fotokopi Rekening/Slip Tidak Terima Gaji;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Permohonan Pensiun tanggal 17 Desember 2025
ke Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
45
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897,
selanjutnya disebut UU 20/2023) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya
disebut UU 14/2005) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan Pemohon.
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan pada tanggal 8 Oktober 2026, pukul 14.13 WIB. Berdasarkan
ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat
kepada Pemohon ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon
(legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2026, hlm. 14-34].
Terhadap nasihat Mahkamah dimaksud, Pemohon diberikan kesempatan untuk
memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal
46
21 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Ihwal batas waktu tersebut, Pemohon telah
menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20
Oktober 2026 pukul 12.47 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2026,
Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf
[3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta
Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini,
permohonan a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide
47
Permohonan hlm. 2-10], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 10-
14], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 14-26], dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 27-29].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan
formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian isi/substansi dari masing-masing
bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara
alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
(petitum). Artinya, sekalipun permohonan telah disusun dan memuat sistematika
atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil
suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah
juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi secara jelas dan memadai pada setiap
bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan.
Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b dan Pasal
51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK serta Pasal 67 ayat (2) huruf b dan Pasal
68 PMK 7/2025 sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK
(5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil,
hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 67 ayat (2) huruf b PMK 7/2025
(2) Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil
inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi:
a. …
b. Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang atau Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai …;
48
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara
satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada
Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, serta mencermati dengan
saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai
berikut.
Pertama, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), setelah
mencermati secara saksama keseluruhan posita, menurut Mahkamah Pemohon
tidak menguraikan secara jelas, memadai, spesifik, dan sistematis alasan-alasan
yang dapat menunjukkan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan
pengujian dengan ketentuan yang mengatur hak konstitusional Pemohon sebagai
dasar pengujian sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam
permohonan a quo, Pemohon menyatakan ketentuan pasal yang digunakan sebagai
dasar pengujian adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu,
dalam bagian posita Pemohon seharusnya menguraikan secara jelas, memadai,
spesifik, dan sistematis pertentangan norma-norma pasal yang dimohonkan
pengujian dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 satu per satu sebagai
dasar pengujian. Namun, hal demikian tidak ditemukan karena dalam posita
Pemohon sekadar menyimpulkan norma-norma pasal yang dimohonkan pengujian
bertentangan dengan dasar pengujian yang digunakan.
Kedua, pada bagian hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum),
Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. …;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
keadaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan keputusan kepegawaian
masih berstatus aktif tetapi tidak menerima penugasan/penempatan nyata
untuk menjalankan tugas, bukan atas kesalahan atau pelanggaran disiplin
49
yang terbukti, tidak dengan sendirinya menghapus status Pegawai ASN
beserta akses terhadap penetapan hak, kewajiban, dan mekanisme
perlindungan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, dan
huruf f UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pegawai ASN
yang masih berstatus aktif namun belum memperoleh penugasan tanpa
kesalahan sendiri berhak atas pemeriksaan dan penetapan tertulis
mengenai komponen penghargaan, penghasilan, lingkungan kerja, dan
pengembangan diri sesuai syarat setiap hak menurut peraturan
perundang-undangan, tanpa dianggap gugur semata-mata akibat
ketiadaan penugasan yang disebabkan pejabat/instansi.
4. Menyatakan Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, serta ayat (2)
dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pegawai ASN
yang belum memperoleh penugasan tidak dapat dipersalahkan telah
menolak atau melalaikan tugas semata-mata karena ketiadaan tugas
yang belum disediakan instansi, tanpa pemeriksaan mengenai perintah
tugas yang sah, kemampuan melaksanakan tugas, dan prosedur disiplin
sesuai hukum.
5. Menyatakan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
penerapan Sistem Merit mencakup penilaian objektif dan prosedur yang
dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan status penugasan dan
tindak lanjut terhadap Pegawai ASN aktif yang tidak memperoleh
penugasan dalam jangka waktu tidak wajar.
6. Menyatakan Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian menerapkan Sistem Merit
meliputi tanggung jawab memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut
permohonan status, penempatan, atau penugasan melalui keputusan
atau jawaban tertulis yang disertai alasan sesuai kewenangannya.
7. Menyatakan Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa pelaksanaan Sistem Merit oleh Pejabat yang Berwenang
juga mewajibkan proses penelaahan dan penyampaian rekomendasi
yang objektif, tertulis, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika Pegawai
ASN aktif tanpa penugasan memohon kepastian penyelesaian
kepegawaiannya.
8. Menyatakan Pasal 31 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h UU
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ruang lingkup minimal
Manajemen ASN tidak boleh ditafsirkan meniadakan mekanisme
penetapan atau pemulihan kejelasan status dan penugasan Pegawai ASN
50
aktif yang tidak menerima tugas secara berkepanjangan, sepanjang
kewenangan dan prosedurnya diatur menurut hukum.
9. Menyatakan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa pengembangan talenta dan karier didasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, kinerja yang dapat dinilai secara adil, kebutuhan
instansi, dan Sistem Merit; ketiadaan penugasan di luar kesalahan
pegawai tidak dengan sendirinya boleh dipakai sebagai indikator negatif
kinerja tanpa kesempatan kerja yang nyata.
10. Menyatakan Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai bahwa pelaksanaan mobilitas talenta berdasarkan
kewenangan nasional apabila diterapkan kepada Pegawai ASN yang
berstatus aktif wajib dilakukan secara objektif, berdasarkan tujuan yang
sah, dengan kepastian kedudukan pegawai yang bersangkutan.
Permintaan ini hanya sepanjang Pemohon dapat membuktikan hubungan
pasal a quo dengan mobilitas/penempatannya.
11. Menyatakan Pasal 48 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengaturan
lebih lanjut mengenai pengembangan talenta dan karier tidak boleh
meniadakan perlindungan terhadap kepastian status dan proses
penugasan Pegawai ASN serta pengujian objektif atas keputusan
menurut Sistem Merit.
12. Menyatakan Pasal 49 ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat
sepanjang
tidak
dimaknai
bahwa
penyelenggaraan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan perlu
menyediakan kesempatan pembelajaran yang sesuai untuk Pegawai ASN
aktif yang belum memperoleh penugasan dan tidak boleh menganggap
ketiadaan pengalaman kerja yang disebabkan tidak diberikannya tugas
sebagai kesalahan pegawai.
13. Menyatakan Pasal 52 ayat (3) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “tidak
berkinerja” dimaknai mencakup pegawai yang tidak dapat menunjukkan
kinerja semata-mata karena instansi tidak memberikan penugasan, tanpa
terlebih dahulu dilakukan penilaian kinerja yang sah dan diberikan
kesempatan nyata untuk bekerja.
14. Menyatakan Pasal 55 huruf b angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa penetapan batas usia pensiun jabatan harus berdasarkan jabatan
yang sah dan peraturan yang berlaku, dan ketiadaan penugasan tidak
dengan sendirinya mengubah batas usia pensiun atau menghapus hak
yang telah memenuhi syarat. Pemohon tidak meminta perubahan angka
batas usia pensiun yang ditentukan undang-undang.
51
15. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j,
dan huruf k UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa guru yang
juga berkedudukan sebagai Pegawai ASN serta masih berstatus aktif
mempunyai hak memperoleh kepastian proses perlindungan profesi,
kesempatan pengembangan kompetensi, serta pemeriksaan pemenuhan
hak penghasilan menurut peraturan yang berlaku dalam keadaan tidak
diberi penugasan bukan karena kesalahannya.
16. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa penentuan jenis, syarat, dan besaran komponen penghasilan guru
ASN harus ditetapkan secara jelas dan dapat diperiksa melalui keputusan
sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam keadaan belum
memperoleh penugasan bukan karena kesalahan sendiri; hal ini tidak
bermakna setiap tunjangan wajib dibayarkan tanpa terpenuhinya
persyaratan hukum.
17. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
bahwa
perlindungan
guru
mencakup
kewajiban
menyediakan
pemeriksaan dan tindak lanjut administratif yang efektif terhadap dugaan
pembatasan atau pelarangan yang menghambat pelaksanaan tugas guru
oleh birokrasi, serta pemberian alasan tertulis atas keputusan
penyelesaian oleh pejabat yang berwenang.
18. Menyatakan, sebagai konsekuensi pemaknaan atas Pasal 1 angka 2,
Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), ayat (4),
dan ayat (5), serta Pasal 31 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimohonkan di atas, bahwa penyelesaian permohonan administrasi dari
PNS aktif yang tidak memperoleh penugasan tanpa kesalahan sendiri
harus diberi keputusan atau jawaban tertulis yang beralasan paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan lengkap diterima
oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan ini tidak menuntut pemberian
jabatan tertentu atau pembayaran hak tanpa pemeriksaan. Atau, apabila
Mahkamah berpendapat lain mengenai lamanya tenggang waktu,
Pemohon memohon agar Mahkamah menentukan jangka waktu yang
pasti dan wajar menurut penilaiannya, atau menyatakan perlunya jaminan
kepastian batas waktu melalui pengaturan oleh pembentuk peraturan
perundang-undangan yang berwenang.
19. …
Bahwa setelah mencermati secara saksama keseluruhan petitum
permohonan angka 2 sampai dengan angka 12 serta angka 14 sampai dengan
angka 17, konstruksi petitum-petitum tersebut tidak menunjukkan secara jelas
mengenai bagian dari masing-masing norma ataukah norma secara keseluruhan
yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga dimohonkan
pemaknaan secara bersyarat agar menjadi konstitusional. Ketidakjelasan tersebut
52
karena pemaknaan tidak dilekatkan pada masing-masing norma ataupun bagian
norma yang dimohonkan pengujian. Bahkan, pada petitum angka 3, angka 4, angka
7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 15, angka 16, dan angka 17 masing-
masing mencantumkan beberapa ayat atau huruf dengan satu pemaknaan, padahal
ayat ataupun huruf tersebut memiliki substansi yang berbeda.
Selanjutnya, pada petitum angka 13 sekalipun menunjukkan bagian dari
norma Pasal 52 ayat (3) huruf f UU 20/2023 yang dimohonkan bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun setelah
Mahkamah mencermati secara saksama petitum angka 13 tersebut telah ternyata
perumusan inkonstitusional bersyarat dalam petitum tidak disertai dengan kata
“tidak” sebagai rangkaian kata “dimaknai”, sehingga tanpa adanya frasa “tidak
dimaknai” dalam rumusan petitum angka 13 maka pemaknaan frasa “tidak
berkinerja” dalam norma Pasal 52 ayat (3) huruf f UU 20/2023 apabila dikabulkan
Mahkamah justru menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sementara itu, petitum angka 18, selain dikonstruksikan tidak
sebagaimana perumusan yang lazim dalam pengujian undang-undang di
Mahkamah, konstruksi yang memohon tenggang waktu penyelesaian permohonan
administrasi dari PNS aktif yang tidak memperoleh penugasan tanpa kesalahan
sendiri, berakibat semakin tidak jelasnya rumusan petitum angka 2 dan angka 3
serta angka 5 sampai dengan angka 8, bahkan berpotensi menjadi bertentangan
atau kontradiktif. Terlebih, tidak terdapat norma dalam rumusan petitum angka 18
yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo agar dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah oleh karena telah ternyata terdapat ketidakjelasan posita serta
ketidakjelasan pertentangan dan ketidaklaziman perumusan petitum dalam
permohonan a quo maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk
menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
53
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan
54
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Daniel Yusmic P.
Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Syukri Asy’ari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 45 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. [3.3] Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada tanggal 8 Oktober 2026, pukul 14.13 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2026, hlm. 14-34]. Terhadap nasihat Mahkamah dimaksud, Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 46 21 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Ihwal batas waktu tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2026 pukul 12.47 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 21 Oktober 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini, permohonan a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide 47 Permohonan hlm. 2-10], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 10- 14], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 14-26], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 27-29]. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian isi/substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi secara jelas dan memadai pada setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b dan Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK serta Pasal 67 ayat (2) huruf b dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 67 ayat (2) huruf b PMK 7/2025 (2) Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi: a. … b. Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang atau Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai …; 48 Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, serta mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut. Pertama, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), setelah mencermati secara saksama keseluruhan posita, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan secara jelas, memadai, spesifik, dan sistematis alasan-alasan yang dapat menunjukkan adanya
