PUU
Tahun 2026
366/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pemohon: Abdul Wahid
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 366/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Abdul Wahid
Pekerjaan
:
Karyawan swasta
Alamat
:
Dusun Pulo, Desa Mangin, Kecamatan Karangrayung,
Kabupaten Grobokan, Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
26 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
26 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
366/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 366/PUU-XXIV/2026 pada
tanggal 28 September 2026, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada
tanggal 20 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final dalam pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar.
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
2. Bahwa kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, pada bagian yang relevan, berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009, pada bagian yang relevan,
berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a)
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;”
3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menentukan bahwa
pengujian undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir
dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang
diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
3
4. Bahwa Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) mengatur pengujian materiil terhadap materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang
dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Pasal 2 ayat (2) PMK 7/2025 berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil atau pengujian
materiil.”
Pasal 2 ayat (5) PMK 7/2025 berbunyi: “Permohonan pengujian materiil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan
dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang
atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”
5. Bahwa dalam permohonan ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa selanjutnya disebut UU Desa. Objek pengujian ialah Pasal
33 huruf d UU Desa, dalam rumusan hasil perubahan melalui Pasal I angka 7
UU Nomor 3 Tahun 2024. Permohonan ini merupakan pengujian materiil atas
substansi persyaratan pendidikan calon kepala desa terhadap UUD NRI Tahun
1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan
memutus permohonan ini.
II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON
A. Kualifikasi Pemohon dan keterkaitan dengan norma
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon
mengajukan permohonan dalam kualifikasi perseorangan warga negara
Indonesia. Pemohon tidak mengajukan permohonan sebagai kesatuan
masyarakat hukum adat atau sebagai badan hukum Gapoktan.
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, pada bagian yang relevan, berbunyi:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;”
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di
Dusun Pulo RT 001/RW 001, Desa Mangin, Kecamatan Karangrayung,
Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana KTP dan Kartu
4
Keluarga yang diajukan (bukti P-1 dan P-2). Pekerjaan pada dokumen
kependudukan tercatat karyawan swasta, sedangkan Pemohon juga
menjalankan kegiatan pertanian. Tanda Bukti Coklit Pilkades Mangin
Tahun 2026 mencantumkan nama Abdul Wahid sebagai salah satu nama
pemilih dalam rumah tangga yang didata (bukti P-4). Dengan demikian,
keterkaitan Pemohon dengan pemilihan kepala desa setempat didasarkan
pada domisili dan kegiatan pendataan pemilih yang dapat diperiksa, tanpa
menyamakan bukti coklit dengan penetapan dalam DPT.
3. Bahwa
Pemohon
mengajukan
Surat
Bupati
Grobogan
Nomor
B/400.10.2.2/102/2026 tanggal 10 Agustus 2026 perihal Petunjuk Teknis
Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026 beserta lampirannya (bukti P-5).
Dokumen tersebut menjadi pedoman tahapan persiapan, pencalonan,
pemungutan suara, dan penetapan kepala desa terpilih di Kabupaten
Grobogan. Bagian IV huruf B angka 4 lampiran secara eksplisit
memasukkan jenjang SMP/sederajat dalam penghitungan skor pendidikan
pada seleksi tambahan. Bukti tersebut menunjukkan konteks penerapan
persyaratan pendidikan dalam pemilihan di daerah tempat Pemohon
berdomisili.
4. Bahwa Surat Keterangan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan
Karangrayung tanggal 30 November 2021 menerangkan susunan
pengurus Gapoktan Arso Manunggal, Desa Mangin, dengan Abdul Wahid
sebagai Ketua (bukti P-3). Pemohon juga menerangkan peran
kemasyarakatannya tersebut dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 7
Oktober 2026. Fakta ini menjelaskan pengalaman Pemohon berpartisipasi
dalam kegiatan masyarakat desa. Permohonan tetap diajukan atas nama
pribadi Pemohon, tanpa mengatasnamakan Gapoktan atau seluruh
anggotanya.
5. Bahwa Pemohon bukan calon kepala desa dan tidak mendalilkan
terhalangnya hak untuk mencalonkan diri. Kepentingan yang dimohonkan
perlindungan adalah kepentingan Pemohon sebagai warga desa yang
berpartisipasi dalam pemilihan dan pembangunan masyarakat, serta
sebagai penerima pelayanan pemerintahan desa.
5
B. Hak konstitusional dan anggapan kerugian Pemohon
1. Bahwa hak konstitusional yang dijadikan dasar adalah hak atas kepastian
hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk
membangun masyarakat sebagaimana Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun
1945. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan sebagai prinsip
negara hukum yang menuntun perlindungan hak tersebut.
2. Bahwa dalam konteks pemerintahan desa, hak-hak tersebut memperoleh
penjabaran dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU Desa, yaitu hak
mendapatkan informasi dan melakukan pengawasan, memperoleh
pelayanan yang sama dan adil, menyampaikan aspirasi secara
bertanggung jawab, serta memilih kepala desa. Ketentuan UU Desa ini
dipergunakan sebagai penjelas konteks hak Pemohon, sedangkan batu uji
tetap UUD NRI Tahun 1945. Pasal 68 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf
d UU Desa, pada bagian yang relevan, berbunyi: “Masyarakat Desa
berhak:
a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis
secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa,
pelaksanaan
Pembangunan
Desa,
pembinaan
kemasyarakatan
Desa,
dan
pemberdayaan
masyarakat Desa;
d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
1. Kepala Desa
2. perangkat Desa;
3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa
6
3. Bahwa menurut Pemohon, hak atas kepastian hukum yang adil dan hak
memperjuangkan kepentingan secara kolektif memerlukan perlindungan
dalam
desain
pengisian
jabatan
yang
menentukan
pelayanan,
perencanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pemohon menilai persyaratan minimum pendidikan sebagai salah satu
bentuk perlindungan awal tersebut. Pemohon mengajukan anggapan
kerugian potensial atas tidak memadainya perlindungan normatif, dengan
mendasarkan penilaiannya pada lingkup tanggung jawab kepala desa,
ketentuan pendidikan perangkat desa, dan mekanisme pencalonan
daerah.
4. Bahwa berdasarkan pengetahuan Pemohon mengenai keadaan di Desa
Mangin, kepala desa yang sedang menjabat berpendidikan SMA,
sedangkan
pihak-pihak
lain
yang
mengikuti
proses
pencalonan
berpendidikan SMP atau sederajat. Keadaan tersebut merupakan latar
belakang perhatian Pemohon terhadap persyaratan pendidikan dalam
pengisian jabatan kepala desa. Pemohon tidak mendalilkan bahwa dirinya
terpaksa memilih calon lulusan SMP, bahwa seluruh calon yang telah
ditetapkan berpendidikan SMP, atau bahwa kepala desa yang menjabat
telah melakukan kesalahan pelayanan. Pokok keberatan Pemohon
diarahkan kepada kecukupan standar minimum yang berlaku bagi proses
pengisian jabatan, bukan penilaian pribadi terhadap kemampuan calon
tertentu.
5. Bahwa hubungan sebab akibat yang didalilkan Pemohon terletak pada
penetapan ambang pendidikan dalam Pasal 33 huruf d UU Desa sebagai
syarat kelayakan calon yang akan memegang kewenangan pemerintahan
di desa tempat Pemohon tinggal dan berpartisipasi. Menurut Pemohon,
apabila ambang tersebut tidak memadai dibandingkan tanggung jawab
jabatan, perlindungan awal bagi hak Pemohon sebagai warga desa juga
menjadi tidak memadai. Pemohon meminta Mahkamah menilai hubungan
normatif tersebut bersama bukti domisili, pendataan pemilih, kegiatan
kemasyarakatan, dan mekanisme pencalonan yang diajukan.
7
6. Bahwa Pemohon memahami norma a quo tidak mewajibkan dirinya
memilih calon lulusan SMP dan tidak melarang lulusan SMA atau
pendidikan lebih tinggi mencalonkan diri. Karena itu, Pemohon tidak
mendasarkan kerugian hanya pada ketiadaan calon berijazah SMA,
melainkan pada anggapan tidak memadainya standar perlindungan
minimum dalam pengisian jabatan yang akan menentukan pelayanan dan
pembangunan masyarakat desanya.
7. Bahwa apabila permohonan dikabulkan, standar minimum pendidikan akan
berubah menjadi SMA atau sederajat bagi pencalonan yang tunduk pada
putusan. Pemohon menganggap perubahan itu dapat memulihkan aspek
perlindungan normatif yang dipersoalkannya, dengan memperkuat standar
awal bagi jabatan yang keputusan dan pelayanannya akan berpengaruh
pada Pemohon. Kepentingan Pemohon sebagai penduduk desa dan
peserta kegiatan masyarakat berlanjut melampaui satu tahapan pemilihan.
Pemohon tidak meminta pembatalan pemilihan tertentu, pemberhentian
pejabat, ataupun penerapan surut terhadap pendaftaran yang sudah
dibuka.
C. Parameter kerugian konstitusional
1. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor
11/PUU-V/2007, Mahkamah mensyaratkan secara kumulatif adanya hak
konstitusional; anggapan hak itu dirugikan oleh norma; kerugian spesifik
dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat
dipastikan terjadi; hubungan sebab akibat; serta kemungkinan kerugian
tidak terjadi atau tidak lagi terjadi apabila permohonan dikabulkan.
2. Bahwa untuk menjelaskan kelima parameter tersebut secara terhubung,
Pemohon menguraikan: (a) hak yang dimohonkan perlindungan bersumber
pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; (b)
ketidakcukupan perlindungan yang dipersoalkan berhubungan dengan
ambang kelayakan pendidikan dalam norma a quo; (c) keterkaitan personal
Pemohon ditunjukkan oleh domisili, pendataan pemilih, serta kegiatan
kemasyarakatan di Desa Mangin; (d) hubungan sebab akibat yang
didalilkan ialah berlakunya ambang tersebut pada pengisian jabatan yang
8
akan menjalankan kewenangan terhadap Pemohon sebagai warga desa;
dan (e) pemulihan yang diminta ialah peningkatan standar minimum bagi
pencalonan yang tunduk pada putusan. Pemohon memohon agar
keseluruhan uraian dan bukti tersebut dinilai Mahkamah dalam
menentukan kedudukan hukumnya.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
A. Objek pengujian dan batu uji
1. Bahwa Pasal 33 huruf d UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024
menentukan syarat calon kepala desa sebagai berikut: “berpendidikan
paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Frasa
yang dipersoalkan ialah “sekolah menengah pertama atau sederajat”, yang
dimohonkan dimaknai “sekolah menengah atas atau sederajat”.
2. Bahwa Surat Bupati Grobogan Nomor B/400.10.2.2/102/2026 tanggal 10
Agustus 2026 dan lampirannya diajukan sebagai bukti P-5 untuk
menjelaskan konteks pelaksanaan norma di daerah. Bagian III angka 1
lampiran merujuk UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai dasar hukum. Bagian IV
huruf B angka 4 huruf a mengatur seleksi tambahan apabila bakal calon
yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang. Huruf f angka 3
memberikan
skor
pendidikan
SMP/sederajat
sebesar
1%,
SMA/sederajat/Diploma I/Diploma II sebesar 2%, Akademi/Diploma
III/Diploma IV sebesar 3%, dan Strata I ke atas sebesar 4%, masing-
masing dihitung dari nilai ujian tertulis sebagaimana redaksi juknis. Rujukan
terdapat pada halaman PDF ke-3, ke-15, ke-17, dan ke-18 dari berkas 32
halaman. Objek pengujian tetap Pasal 33 huruf d UU Desa terhadap UUD
NRI Tahun 1945; Pemohon tidak memohon pembatalan juknis daerah
dalam perkara ini.
3. Bagian IV huruf B angka 4 huruf a lampiran Surat Bupati Grobogan Nomor
B/400.10.2.2/102/2026 berbunyi: “Dalam hal bakal calon yang memenuhi
persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka dilaksanakan penyaringan
9
melalui seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman
bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian
tertulis.”
4. Bagian IV huruf B angka 4 huruf f angka 3 lampiran surat yang sama
berbunyi: “Tingkat Pendidikan Bobot maksimal 4% dari nilai ujian tertulis.
Perhitungan skor:
1) SMP/sederajat diberikan skor 1% (satu per seratus) dari nilai ujian
tertulis
2) SMA/sederajat/Diploma I/Diploma II diberikan skor 2% (dua per
seratus) dari nilai ujian tertulis
3) Akademi/Diploma III/Diploma IV diberikan skor 3% (tiga per seratus)
dari nilai ujian tertulis
4) tingkat pendidikan Strata I ke atas diberikan skor 4% (empat per
seratus) dari nilai ujian tertulis”
5. Bagian IV huruf B angka 4 huruf f angka 1 lampiran surat yang sama
berbunyi: “Ujian Tertulis (Bobot Utama)
a. Bobot maksimal 90% dari total nilai.
b. Bentuk: pilihan ganda.”
6. Bahwa batu uji permohonan adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat
(2) UUD NRI Tahun 1945, dibaca dalam kerangka Pasal 1 ayat (3) UUD
NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum. Pasal 28C ayat (2) menjamin hak memajukan diri dalam
memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negara.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah
negara hukum.”
10
7. Bahwa Pasal 28C ayat (2) dipergunakan sebagai batu uji karena
substansinya melindungi perjuangan hak secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 1 ayat (3) memberi kerangka
negara hukum bagi perlindungan hak tersebut. Pemohon menguji
kecukupan perlindungan hak dalam materi muatan Pasal 33 huruf d, bukan
proses pembentukan UU Desa.
B. Rasionalitas perbedaan syarat pendidikan kepala desa dan perangkat
desa
1) Bahwa kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan
memegang kewenangan yang berhubungan dengan perencanaan
pembangunan, keuangan, aset, serta pemberdayaan masyarakat. Pasal
24 UU Desa menempatkan kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas,
efektivitas, dan partisipasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan
desa. Pemohon mengaitkan asas-asas itu dengan kebutuhan perlindungan
hak warga, bukan menjadikannya batu uji yang berdiri sendiri.
Pasal 24 UU Desa berbunyi: “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan asas:
a) kepastian hukum;
b) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c) tertib kepentingan umum
d) keterbukaan;
e) proporsionalitas
f) profesionalitas;
g) akuntabilitas;
h) efektivitas dan efisiensi;
i) kearifan lokal
j) keberagaman; dan
k) partisipatif.”
2) Bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan pendidikan paling
rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat bagi perangkat desa
melalui Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Desa, sementara Pasal 33 huruf d
menetapkan pendidikan paling rendah SMP atau sederajat bagi kepala
11
desa. Menurut Pemohon, pilihan standar pendidikan bagi perangkat
tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan awal untuk menjalankan
tugas
pemerintahan.
Oleh
karena
kepala
desa
memimpin
penyelenggaraan pemerintahan dan menerima pertanggungjawaban
perangkatnya, perbedaan standar minimum tersebut patut dinilai dari
kesesuaian dengan tanggung jawab jabatan dan perlindungan hak warga
atas kepastian hukum yang adil.
3) Bahwa Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Desa mensyaratkan perangkat desa
berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) menempatkan perangkat desa
sebagai pembantu kepala desa dan bertanggung jawab kepadanya.
Perbandingan ini menunjukkan adanya kebutuhan penjelasan yang
rasional
atas
perbedaan
standar
minimum
dalam
satu
sistem
pemerintahan.
Pasal 49 ayat (1) UU Desa berbunyi: “Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.”
Pasal 49 ayat (3) UU Desa berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.”
Pasal 50 ayat (1) huruf a UU Desa, pada bagian yang relevan, berbunyi:
“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari
warga Desa yang memenuhi persyaratan: ayat a. berpendidikan paling
rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat/ dalam Pasal 50 ayat
(1) huruf b sesuai perubahan tahun 2024.
4) Bahwa Pemohon memahami kepala desa dipilih secara demokratis,
sedangkan
perangkat
desa
diangkat
untuk
menjalankan
fungsi
administratif tertentu. Namun, menurut Pemohon, perbedaan cara
pengisian jabatan tidak menghapus kebutuhan kepala desa untuk
memahami
aturan,
menilai
pekerjaan
perangkat,
dan
mempertanggungjawabkan
keputusan
pemerintahan.
Karena
itu,
perbedaan cara pengisian jabatan perlu dinilai apakah memberikan alasan
yang cukup untuk mempertahankan ambang pendidikan lebih rendah bagi
kepala desa. Keberatan ini bertumpu pada hubungan tugas dan
12
pertanggungjawaban dalam pemerintahan desa, bukan anggapan bahwa
seorang atasan selalu wajib memiliki ijazah lebih tinggi daripada
bawahannya.
5) Bahwa menurut Pemohon, penetapan minimum SMA atau sederajat bagi
kepala desa merupakan bentuk penyelarasan standar pendidikan awal
dengan perangkat yang membantunya dalam satu sistem pemerintahan.
Pemohon menghubungkan penyelarasan tersebut dengan profesionalitas
dan akuntabilitas menurut Pasal 24 UU Desa, serta perlindungan hak
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Pemohon memohon Mahkamah menilai rasionalitas dan proporsionalitas
perbedaan itu dengan mempertimbangkan legitimasi pemilihan, akses
pendidikan, dan kesempatan warga dalam pemerintahan. Perbedaan
syarat pendidikan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan
diskriminasi atau kerugian pribadi Pemohon; penilaiannya tetap berkaitan
dengan keseluruhan alasan dan bukti dalam permohonan.
C. Hak membangun masyarakat secara kolektif
1) Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 melindungi perjuangan
hak secara kolektif untuk membangun masyarakat. Bagi Pemohon, bukti
kegiatan Gapoktan memperlihatkan konteks partisipasi masyarakat yang
relevan dengan penyelenggaraan pembangunan desa. Hak tersebut
memerlukan
pemerintahan
yang
mampu
memahami
aspirasi,
menerjemahkannya
dalam
keputusan
yang
sah,
serta
mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya desa.
2) Bahwa Pemohon tidak mendalilkan norma a quo secara tertulis melarang
kegiatan Gapoktan. Pemohon mempersoalkan kecukupan jaminan
kelembagaan yang menyertai pelaksanaan hak tersebut. Menurut
Pemohon, kemampuan memahami administrasi dan aturan pada tingkat
pimpinan perlu ditopang standar pendidikan minimum yang sejalan dengan
tanggung jawabnya. Keterkaitan dengan kerugian pribadi tetap harus dinilai
bersama fakta pada bagian kedudukan hukum.
13
D. Rasionalitas kebijakan dan alasan memilih SMA atau sederajat
1) Bahwa Pemohon menyadari UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan
jenjang ijazah tertentu bagi calon kepala desa. Penetapan syarat
pendidikan pada dasarnya merupakan ranah kebijakan pembentuk
undang-undang. Oleh karena itu, keberatan bahwa SMA lebih baik
daripada SMP belum cukup; Pemohon memohon pengujian atas alasan
rasional dan keseimbangan perlindungan hak yang mendasari pilihan
tersebut.
2) Bahwa sebagai bahan pendukung argumentasi, Pemohon merujuk Kajian
Akademik Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan
Keahlian DPR RI mengenai UU Desa, khususnya halaman tercetak 9 dan
38, yang tersedia padahttps://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-
public-92.pdf.
Kajian tersebut mengidentifikasi persoalan standar pendidikan kepala
desa, sekaligus mencatat alasan fleksibilitas bagi desa dengan kapasitas
terbatas dan
kemungkinan
penyesuaian
terhadap
perkembangan
pemerintahan desa. Pemohon menggunakan kajian tersebut sebagai
bahan penilaian rasionalitas kebijakan dan tidak mengartikannya sebagai
ketentuan yang mewajibkan SMA atau sebagai bukti kerugian pribadi.
3) Bahwa rekomendasi peningkatan persyaratan pendidikan calon kepala
desa menjadi SMA atau sederajat juga dikemukakan oleh Simson Tondo
dalam artikel “Perebutan Desa: Tinjauan Pemilihan Kepala Desa Serentak
di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018”, Gema Publica: Jurnal
Manajemen dan Kebijakan Publik, tahun 2019, hlm. 49–53, khususnya hlm.
53 pada bagian “Saran”. Penulis menyarankan peningkatan syarat
pendidikan calon kepala desa menjadi minimal SMA atau sederajat dengan
mempertimbangkan besarnya tanggung jawab pemerintah desa dalam
memberikan pelayanan publik. Pemohon menggunakan rekomendasi
tersebut sebagai pendukung pertimbangan rasional dan sosiologis
mengenai standar pendidikan yang dimohonkan, sedangkan alasan
pertentangan norma dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2)
14
UUD NRI Tahun 1945 tetap didasarkan pada uraian konstitusional dalam
permohonan ini .
4) Bahwa lampiran Surat Bupati Grobogan (Bagian IV huruf B angka 4 huruf
a lampiran Surat Bupati Grobogan Nomor B/400.10.2.2/102/2026) tersebut
memperlihatkan bahwa jenjang pendidikan dipandang relevan dalam
penyaringan bakal calon, karena pendidikan yang lebih tinggi memperoleh
skor lebih tinggi. Menurut Pemohon, hal ini mendukung perlunya menilai
kecukupan standar pendidikan minimum bagi jabatan kepala desa. Namun,
Pemohon tidak menyamakan sistem pemberian skor dengan kewajiban
konstitusional menetapkan SMA sebagai syarat minimum, dan tidak
mendalilkan bahwa skor tersebut membuktikan kemampuan setiap calon
secara individual.
5) Bahwa seleksi tambahan dalam Bagian IV huruf B angka 4 huruf a juknis
diselenggarakan jika bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5
(lima) orang. Mekanisme tersebut mengatasi penyaringan jumlah calon dan
bukan perubahan ambang pendidikan Pasal 33 huruf d. Menurut Pemohon,
penilaian pendidikan dalam mekanisme yang bergantung pada jumlah
bakal calon belum menjawab kecukupan perlindungan minimum bagi
seluruh pemilih. Pemohon memohon agar hal ini dipertimbangkan bersama
tanggung jawab kepala desa dan hak partisipasi masyarakat. Pemohon
tetap mengakui ujian tertulis berbobot utama dalam seleksi tambahan
sebagai instrumen penilaian kompetensi; keberadaannya perlu ditimbang
dalam menilai apakah peningkatan jenjang ijazah diperlukan dan
proporsional. Keadaan jumlah bakal calon dan pelaksanaan seleksi di Desa
Mangin tidak diasumsikan tanpa bukti tersendiri.
6) Bahwa Pemohon berpendapat SMA atau sederajat merupakan pilihan
peningkatan minimum yang terukur karena jenjang menengah tersebut
telah dijadikan standar bagi perangkat desa dalam undang-undang yang
sama. Penyertaan pendidikan sederajat mempertahankan pengakuan
terhadap jalur pendidikan yang diakui hukum, sehingga permohonan tidak
dibatasi hanya bagi lulusan SMA umum.
15
7) Bahwa Pemohon mengakui perlunya mempertimbangkan hak warga
lulusan SMP untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan dan
keadaan desa dengan akses pendidikan terbatas. Karena itu, Pemohon
memohon agar perubahan dimaksud diterapkan terhadap pencalonan
yang pendaftarannya dibuka setelah putusan diucapkan. Pemohon tidak
memohon perubahan syarat secara surut terhadap pendaftaran yang telah
dibuka atau pemotongan masa jabatan yang sah.
8) Bahwa menurut Pemohon, keberadaan pelatihan dan bantuan perangkat
desa tetap diperlukan, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab kepala
desa
dalam
memahami
dan
menetapkan
keputusan.
Pemohon
berpendapat peningkatan ambang pendidikan merupakan salah satu
bentuk perlindungan awal yang patut dinilai bersama mekanisme penilaian
kompetensi,
akses
pendidikan,
serta
kesempatan
warga
untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan. Karena itu, permohonan diarahkan
pada penilaian proporsionalitas standar minimum, bukan pada anggapan
bahwa ijazah SMA dengan sendirinya menjamin pemerintahan yang baik.
E. Pertimbangan Rasional Dan Sosiologis Bagi Perlindungan Masyarakat
Desa
1) pertimbangan rasional, Bahwa Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa
norma
hukum
perlu
menyeimbangkan
kepastian,
keadilan,
dan
kebergunaan (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia,
cetakan
pertama, Juli
2006,
Jakarta:
Sekretariat
Jenderal
dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 4). Berdasarkan kerangka
tersebut, Pemohon berpendapat bahwa persyaratan pendidikan kepala
desa perlu dinilai berdasarkan hubungan yang rasional antara kemampuan
awal yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab jabatan,
perlindungan hak masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan desa,
dan kesempatan warga untuk mencalonkan diri. Perbedaan persyaratan
pendidikan antara kepala desa dan perangkat desa patut diperiksa dalam
kerangka
tersebut,
dengan
tetap
mempertimbangkan
perbedaan
kedudukan serta mekanisme pengisian kedua jabatan.
16
2) pertimbangan sosiologis, Bahwa Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa
landasan sosiologis menghendaki kesesuaian norma hukum dengan
kebutuhan serta kenyataan kesadaran hukum masyarakat agar norma
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (Jimly Asshiddiqie, Perihal
Undang-Undang di Indonesia, cetakan pertama, Juli 2006, Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 171).
Berdasarkan kerangka tersebut, Pemohon berpendapat bahwa penilaian
terhadap persyaratan pendidikan kepala desa perlu memperhatikan
kebutuhan masyarakat atas pemerintahan desa yang profesional, terbuka,
dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan pemikiran tersebut
terhadap permohonan peningkatan syarat pendidikan menjadi SMA atau
sederajat merupakan argumentasi Pemohon, yang selanjutnya harus
dihubungkan dengan bukti dan alasan pertentangan norma terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
F. Kesesuaian alasan dengan petitum
1) Bahwa Pemohon tidak meminta pembatalan seluruh Pasal 33 huruf d
karena akan menghilangkan syarat pendidikan tanpa menyediakan standar
pengganti. Pemohon meminta pernyataan inkonstitusional bersyarat
terhadap frasa yang dipersoalkan dengan pemaknaan paling rendah tamat
sekolah menengah atas atau sederajat.
2) Bahwa pembatasan penerapan terhadap pendaftaran pencalonan yang
dibuka setelah putusan dimohonkan demi kepastian hukum. Dengan
demikian, petitum tetap berhubungan dengan objek dan alasan pengujian,
tanpa memohon Mahkamah memutus sengketa hasil Pilkades Mangin atau
menilai kemampuan orang tertentu.
IV. PETITUM
Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2) Menyatakan frasa “sekolah menengah pertama atau sederajat” dalam Pasal 33
huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
17
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “sekolah menengah atas atau sederajat”, sehingga
Pasal 33 huruf d selengkapnya berbunyi: “berpendidikan paling rendah tamat
sekolah menengah atas atau sederajat”;
3) Menyatakan pemaknaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku
terhadap pencalonan kepala desa yang tahapan pendaftarannya dibuka
setelah putusan ini diucapkan.
4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan Bukti P-7 sampai
dengan Bukti P-10, sebagai berikut:
1. Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2
:
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga
Pemohon;
3. Bukti P-3
:
Fotokopi Surat Keterangan Balai Penyuluhan Pertanian
Kecamatan Karangrayung tanggal 30 November 2021
mengenai kepengurusan Gapoktan Arso Manunggal di Desa
Mangin dan Sertifikat Program Magang Usaha Tani;
4. Bukti P-4
:
Fotokopi Tanda Bukti Coklit Pemilihan Kepala Desa Mangin
Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2026
yang mencantumkan nama Pemohon;
5. Bukti P-5
:
1. Fotokopi
Surat
Bupati
Grobogan
Nomor
B/400.10.2.2/102/2026 tanggal 10 Agustus 2026 perihal
Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026
beserta lampiran juknis;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa;
18
6. Bukti P-7
:
Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;
7. Bukti P-8
:
Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
8. Bukti P-9
:
Fotokopi Salinan Kajian Akademik Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
mengenai Undang-Undang Desa;
9. Bukti P-10
:
Fotokopi Salinan Artikel Ilmiah Simson Tondo, “Perebutan
Desa: Tinjauan Pemilihan Kepala Desa Serentak di
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018”, Gema Publica:
Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, tahun 2019;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU
MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
19
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo merupakan pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 33 huruf d Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU Desa) terhadap UUD NRI Tahun 1945
maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
20
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007
serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas frasa “sekolah
menengah pertama atau sederajat” dalam norma Pasal 33 huruf d UU Desa, yang
rumusan selengkapnya sebagai berikut:
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur
antara lain dalam oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945;
21
3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-
1 dan Bukti P-2] yang menjalankan usaha pertanian [vide Bukti P-3] dan merupakan
pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mangin [vide Bukti P-4];
4. Bahwa Pemohon sebagai warga Desa Mangin yang berpartisipasi dalam pemilihan
dan pembangunan masyarakat serta sebagai penerima pelayanan pemerintahan
desa merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal
33 huruf d UU Desa. Norma Pasal 33 huruf d UU Desa dianggap tidak memberikan
perlindungan terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak memajukan diri dalam
memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
5. Bahwa anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat potensial karena
norma Pasal 33 huruf d UU Desa tidak memberikan perlindungan normatif dalam
desain pengisian jabatan kepala desa yang menentukan pelayanan, perencanaan
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
6. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat atas berlakunya Pasal 33 huruf d UU Desa
disebabkan tidak memadainya syarat pendidikan bagi calon pemegang
kewenangan pemerintahan mengakibatkan hak Pemohon sebagai warga desa
tidak akan terlindungi secara memadai;
7. Bahwa jika permohonan dikabulkan Mahkamah dengan mengubah syarat
pendidikan menjadi SMA atau sederajat bagi kepala desa, maka hal tersebut akan
memulihkan perlindungan normatif Pemohon atas jabatan kepala desa yang
keputusan dan pelayanannya berpengaruh pada Pemohon.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum di atas, Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia
sebagaimana telah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu
keluarga [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2]. Adapun dalam menjelaskan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon menyatakan melakukan
usaha pertanian sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Balai Penyuluhan
Pertanian dan Sertifikat Program Magang Usaha Tani [vide Bukti P-3] yang pada
pokoknya menunjukkan Pemohon merupakan Ketua Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) Arso Manunggul di Desa Mangin. Dalam permohonan a quo, Pemohon
22
menegaskan bertindak sebagai perseorangan warga negara Indonesia, bukan
mewakili kelompok meskipun menjabat sebagai Ketua Gapoktan. Selain itu, Pemohon
juga menyatakan dirinya sebagai pemilih dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa
Mangin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dengan
melampirkan bukti berupa Tanda Bukti Coklit dari Panitia Pemilihan Kepala Desa [vide
Bukti P-4].
Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin antara
lain, dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang
dianggap dirugikan dengan berlakunya frasa “sekolah menengah pertama atau
sederajat” dalam norma Pasal 33 huruf d UU Desa. Anggapan kerugian dimaksud
dikemukakan dengan alasan yang pada pokoknya persyaratan minimal “tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat” dalam pemilihan kepala desa tidak cukup memadai
untuk melaksanakan tanggung jawab dan jabatannya sebagai kepala desa sehingga
mengakibatkan tidak memadai dan tidak terlindunginya pemenuhan hak Pemohon
sebagai warga desa dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan
masyarakat desa.
Setelah Mahkamah mencermati secara saksama perihal uraian kedudukan
hukum Pemohon di atas, meskipun Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Kepala
Desa Mangin, terhadap pemenuhan syarat anggapan kerugian hak konstitusional
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007, dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), telah ternyata Pemohon dalam
menjelaskan kedudukan hukumnya tidak menguraikan secara spesifik bentuk kerugian
hak konstitusional dengan berlakunya frasa “sekolah menengah pertama atau
sederajat” dalam norma Pasal 33 huruf d UU Desa. Dalam uraiannya, Pemohon pada
pokoknya menyatakan berpotensi dirugikan karena syarat pendidikan dalam norma
Pasal 33 huruf d UU Desa dianggap tidak memadai. Adapun potensi kerugian yang
dimaksud oleh Pemohon yaitu norma Pasal 33 huruf d UU Desa akan mengakibatkan
23
tidak terlindunginya pemenuhan hak Pemohon sebagai warga desa untuk
mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
masyarakat desa. Perihal uraian anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud,
menurut Mahkamah tidak cukup memadai dan dalam batas penalaran yang wajar tidak
dapat dipastikan akan terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya
ditentukan oleh kepala desa tetapi juga ditentukan oleh aparat desa.
Selain itu, untuk memperkuat kedudukan hukum, uraian anggapan kerugian
hak konstitusional Pemohon juga didasarkan pada fakta sebagai pemilih dalam
pemilihan Kepala Desa Mangin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan
Tahun 2026 [vide Bukti P-4]. Jika dikaitkan dengan anggapan potensi kerugian hak
konstitusional Pemohon sebagai pemilih dengan frasa “sekolah menengah pertama
atau sederajat” dalam norma Pasal 33 huruf d UU Desa yang dimohonkan pengujian,
frasa “sekolah menengah pertama atau sederajat” dimaksud tidak menghalangi hak
konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam memilih (right to vote) pada
pemilihan kepala desa, in casu pemilihan Kepala Desa Mangin Kecamatan
Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2026. Bahkan, dengan syarat pendidikan
minimal “sekolah menengah pertama atau sederajat” dimaksud, terbuka kemungkinan
untuk mendapat calon kepala desa dengan berbagai tingkat pendidikan. Terlebih,
dalam status sebagai pemilih, bilamana tidak berkenan dengan calon yang hanya
berpendidikan minimal “sekolah menengah pertama atau sederajat”, Pemohon dapat
memilih calon lain. Artinya, ketentuan dalam norma Pasal 33 huruf d UU Desa tidak
menghalangi hak konstitusionalitas Pemohon untuk menggunakan hak untuk memilih
(right to vote).
Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah tidak mendapatkan uraian yang
cukup memadai dan menyakinkan bahwa keberlakuan norma Pasal 33 huruf d UU
Desa memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan anggapan kerugian
hak konstitusional yang diuraikan Pemohon dalam mengajukan permohonan
pengujian norma a quo. Artinya, meskipun Pemohon dapat membuktikan kualifikasinya
sebagai perseorangan warga negara Indonesia, namun Pemohon tidak dapat
menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang akan
dialami yang bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
24
akan terjadi memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya
frasa “sekolah menengah pertama atau sederajat” dalam norma Pasal 33 huruf d UU
Desa yang dimohonkan pengujian. Oleh karena ihwal syarat-syarat anggapan
kerugian hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, sebagaimana diuraikan pada
Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah
satu syarat dimaksud dengan sendirinya tidak terpenuhi seluruh syarat yang
dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk
mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, sehingga
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.7]
Menimbang
bahwa
terhadap
hal-hal
lain
dan
selebihnya
tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
25
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari
Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono
Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur,
dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alifah
Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
26
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Alifah Rahmawati
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 19 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo merupakan pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914, selanjutnya disebut UU Desa) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 20 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas frasa “sekolah menengah pertama atau sederajat” dalam norma Pasal 33 huruf d UU Desa, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur antara lain dalam oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 21 3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P- 1 dan Bukti P-2] yang menjalankan usaha pertanian [vide Bukti P-3] dan merupakan pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Mangin [vide Bukti P-4]; 4. Bahwa Pemohon sebagai warga Desa Mangin yang berpartisipasi dalam pemilihan dan pembangunan masyarakat serta sebagai penerima pelayanan pemerintahan desa merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 33 huruf d UU Desa. Norma Pasal 33 huruf d UU Desa dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat potensial karena norma Pasal 33 huruf d UU Desa tidak memberikan perlindungan normatif dalam desain pengisian jabatan kepala desa yang menentukan pelayanan, perencanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 6. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat atas berlakunya Pasal 33 huruf d UU Desa disebabkan tidak memadainya syarat pendidikan bagi calon pemegang kewenangan pemerintahan mengakibatkan hak Pemohon sebagai warga desa tidak akan terlindungi secara memadai; 7. Bahwa jika permohonan dikabulkan Mahkamah dengan mengubah syarat pendidikan menjadi SMA atau sederajat bagi kepala desa, maka hal tersebut akan memulihkan perlindungan normatif Pemohon atas jabatan kepala desa yang keputusan dan pelayanannya berpengaruh pada Pemohon. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana telah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga [vide Bukti P-1 dan Bukti P-2]. Adapun dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon menyatakan melakukan usaha pertanian sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Balai Penyuluhan Pertanian dan Sertifikat Program Magang Usaha Tani [vide Bukti P-3] yang pada pokoknya menunjukkan Pemohon merupakan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Arso Manunggul di Desa Mangin. Dalam permohonan a quo, Pemohon 22 menegaskan bertindak sebagai perseorangan warga negara Indonesia, bukan mewakili kelompok meskipun menjabat sebagai Ketua Gapoktan. Selain itu, Pemohon juga menyatakan dirinya sebagai pemilih dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Mangin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Tahun 2026 dengan melampirkan bukti berupa Tanda Bukti Coklit dari Panitia Pemilihan Kepala Desa [vide Bukti P-4]. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin antara lain, dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya frasa “sekolah menengah pertama atau sederajat” dalam norma Pasal 33 huruf d UU Desa. Anggapan kerugian dimaksud dikemukakan dengan alasan yang pada pokoknya persyaratan minimal “tamat sekolah menengah pertama atau sederajat” dalam pemilihan kepala desa tidak cukup memadai untuk melaksanakan tanggung jawab dan jabatannya sebagai kepala desa sehingga mengakibatkan tidak memadai dan tidak terlindunginya pemenuhan hak Pemohon sebagai warga desa da
