PUU
Tahun 2026
365/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon: Terence Cameron
Tanggal Putusan: 2026-10-29T11:25:00+07:00
Amar Putusan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”; 3. Menyatakan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di pengadilan”; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 365/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Terence Cameron
Pekerjaan
:
Aktivis Hukum
Alamat
:
Jalan Dn. Mahalona DI/32, Kelurahan Bendungan
Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
25 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
25 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
365/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 365/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 28 September 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 19 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal
20 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan
Kehakiman) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya
disebut UU MK), menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
3
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
(untuk selanjutnya disebut UU PPP) menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal
konstitusi (guardian of the constitution), lembaga penafsir tunggal dan
tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the
constitution), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the
protector of the constitutional rights of the citizens), dan lembaga
penyeimbang sistem demokrasi (the balancer of democratic system). Oleh
karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal
yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak
konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat
membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-
undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2)
UU MK, yang menyatakan:
“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan
bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi
ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan bahwa: “Objek Permohonan PUU adalah undang-
undang dan Perppu.”
8. Bahwa dalam Permohonan ini, Objek Permohonan Pengujian Undang-
Undang yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan
4
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan
lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 yang berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara
berdasarkan register perkara di pengadilan.”
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah
menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi
secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.”
9. Bahwa selanjutnya frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dalam Pasal 83 ayat (1), norma
dalam Pasal 83 ayat (2) dan norma dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf
b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas dianggap bertentangan
dengan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berikut:
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pengujian Undang-Undang
yang dimohonkan oleh Pemohon masuk dalam ruang lingkup kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD
NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10
ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, dan oleh karena itu
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan ini.
5
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
A. Dasar Hukum
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.
3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi
dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai
kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang
yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor
006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut
dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang
yang diuji;
c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6
4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas
sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, yang menyatakan:
Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat kedudukan
hukum (legal standing) yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai
pihak dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, yaitu:
pertama, harus memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, dan kedua, adanya
kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya suatu undang-undang.
B. Kualifikasi Pemohon Sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia
6. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
Terence Cameron (Bukti P-3).
7. Bahwa Pemohon merupakan seorang Aktivis Hukum yang senantiasa
berjuang untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma
yang berlaku di Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan,
demokrasi, dan kepastian hukum.
8. Bahwa salah satu bentuk aktivisme hukum Pemohon adalah dengan menjadi
Pemohon atau Kuasa Hukum secara pro bono dalam beberapa Pengujian
Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam Perkara Nomor
91/PUU-XXII/2024, Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024, dan Perkara Nomor
110/PUU-XXIII/2025.
7
9. Bahwa sebagai seorang Aktivis Hukum, Pemohon merasa memiliki tanggung
jawab moril untuk memastikan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di Indonesia menjunjung tinggi dan menaati hukum serta tidak
melakukan tindak pidana saat menjabat.
10. Bahwa selain itu, Pemohon juga merupakan seorang pemilih yang
mempunyai hak pilih pada Pilkada 2024 yang dibuktikan berdasarkan
tangkapan layar pencarian data pemilih Pilkada 2024 atas nama Terence
Cameron dari situs cekdptonline.kpu.go.id (Bukti P-4), dan Pemohon sudah
pernah menggunakan hak pilih untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi DKI Jakarta.
11. Bahwa sebagai seorang Pemilih, Pemohon merasa memiliki tanggung jawab
moril untuk memastikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI
Jakarta yang terpilih dan menjabat di Provinsi DKI Jakarta pada periode ini
menjunjung tinggi dan menaati hukum serta tidak melakukan tindak pidana
saat menjabat.
12. Bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon merasa dirugikan hak
konstitusionalnya dengan adanya Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan
Penjelasan 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014, karena Pasal a quo telah
menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena multitafsir dan tidak
diterapkan secara adil yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 serta tidak memberikan kesetaraan di hadapan hukum karena
memberikan perlakuan spesial dan kedudukan dalam hukum yang spesial
kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 (yang akan dijelaskan lebih lanjut).
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon
merupakan subjek hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang telah
sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
C. Kerugian Konstitusional Pemohon
14. Bahwa
untuk
memenuhi
kualifikasi
Pemohon
yang
memiliki
hak
konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu
diuraikan kerugian konstitusional Pemohon, sebagai berikut:
8
1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin
oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan
sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni:
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
Bahwa terdapat ketentuan dalam UU 23/2014 yang telah merugikan
Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu sebagai
berikut:
Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa
melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap
keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 yang berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi
terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.”
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan
ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental
tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui
keberadaannya.”
Pertama, Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 telah beberapa kali
menyebabkan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang
terjerat tindak pidana berat selain kategori tindak pidana korupsi
(tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh mayoritas Kepala
9
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah) untuk lolos dari sanksi
pemberhentian yang mana jelas merugikan Pemohon sebagai Aktivis
Hukum dan Pemilih karena Pasal a quo telah menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil karena multitafsir dan tidak diterapkan
secara adil yang mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 serta tidak memberikan kesetaraan di hadapan hukum
karena memberikan perlakuan spesial dan kedudukan dalam hukum
yang spesial kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
yang mana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
Kedua, Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 telah beberapa kali
mengakibatkan Pemerintah bimbang untuk memberikan sanksi
pemberhentian sementara kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah karena adanya perbedaan penafsiran waktu
pemberhentian yang mana jelas telah merugikan Pemohon sebagai
Aktivis Hukum dan Pemilih karena Pasal a quo telah menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil karena multitafsir dan tidak diterapkan
secara adil yang mana yang mana bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 serta tidak memberikan kesetaraan di hadapan
hukum karena memberikan perlakuan spesial dan kedudukan dalam
hukum yang spesial kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah yang mana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI
1945.
Ketiga, Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 telah
beberapa kali mengakibatkan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap karena dipidana penjara untuk terhindar dari
pemberhentian yang mana jelas telah merugikan Pemohon sebagai
Aktivis Hukum dan Pemilih karena Pasal a quo telah menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil karena multitafsir dan tidak diterapkan
secara adil yang mana yang mana bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 serta tidak memberikan kesetaraan di hadapan
hukum karena memberikan perlakuan spesial dan kedudukan dalam
hukum yang spesial kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
10
Daerah yang mana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI
1945.
3) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi.
Bahwa Pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang
merupakan seorang Aktivis Hukum dan Pemilih mengalami kerugian
konstitusional yang bersifat aktual dan khusus dan dapat dipastikan akan
terjadi, yaitu:
Bahwa dengan berlakunya Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang telah beberapa
kali telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta tidak
memberikan kesetaraan di hadapan hukum yang bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 jelas telah merugikan
Pemohon yang merupakan seorang Aktivis Hukum dan Pemilih karena
Pemohon telah diberikan ketidakpastian hukum yang adil serta
kedudukannya dalam hukum telah ditempatkan di bawah atau tidak
setara dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan juga
Aktivis Hukum.
Bahwa hal tersebut jelas telah menyebabkan Pemohon kehilangan
hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan
oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta hak untuk memperoleh
kesetaraan di hadapan hukum yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1)
UUD NRI 1945.
4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, jelas telah
mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional yang aktual,
dan jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya ketentuan
pasal a quo dan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, yaitu:
11
Bahwa dengan berlakunya Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 telah beberapa kali
menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pemberhentian
Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah serta telah menimbulkan
ketidaksetaraan di hadapan hukum karena menempatkan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas Warga Negara lainnya dalam
hukum.
Bahwa hal tersebut jelas telah menyebabkan Pemohon kehilangan
hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang diberikan
oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta hak untuk memperoleh
kesetaraan di hadapan hukum yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1)
UUD NRI 1945.
5) Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan ini, maka kerugian
konstitusional Pemohon sebagai Aktivis Hukum yang saat ini tidak dapat
memastikan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia
menjunjung tinggi dan menaati hukum serta tidak melakukan tindak
pidana saat menjabat serta sebagai Pemilih yang saat ini tidak dapat
memastikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
yang terpilih dan menjabat di Provinsi DKI Jakarta pada periode ini
menjunjung tinggi dan menaati hukum serta tidak melakukan tindak
pidana saat menjabat akibat Pasal a quo saat ini tidak berkepastian
hukum dan tidak memberikan kesetaraan di hadapan hukum, tidak akan
terjadi lagi karena Mahkamah dapat memaknai ketentuan Pasal 83 ayat
(1), Pasal 83 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU
23/2014 untuk menutup celah ketidakpastian hukum yang sebelumnya
menyebabkan Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah untuk terhindar
dari pemberhentian serta dapat memberikan kesetaraan di hadapan
hukum antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Warga
Negara lainnya.
12
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
Tentang Permohonan Pemohon Bukan Ne Bis In Idem dan Dapat Diperiksa
oleh Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon menyadari bahwa
permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan di dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah.
2. Bahwa jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, pernah
terdapat 1 (satu) permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan
Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, yaitu Perkara Nomor 60/PUU-XXI/2023:
Pasal dan Ayat UU yang Diuji: Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014.
Batu Uji: Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28G ayat (1)
UUD NRI 1945.
Ketentuan yang Diuji: Meminta Pemaknaan ketentuan Pasal 83 ayat (1)
untuk dikecualikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah yang tidak dilakukan penahanan dan tidak dalam status
penangguhan penahanan.
Alasan Permohonan: Pasal 83 ayat (1) apabila tidak dikecualikan bagi
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ataupun Plt. Kepala
Daerah yang tidak ditahan, hal tersebut bertentangan dengan prinsip
negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), dan tidak
memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal
28D ayat (1) serta tidak memberikan perlindungan atas kehormatan dan
martabat bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ataupun Plt.
Kepala Daerah yang sedang menjabat sebagaimana dijamin dalam Pasal
28G ayat (1) UUD 1945
3. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon melakukan Pengujian
Konstitusional sebagai berikut:
Pasal dan Ayat UU yang Diuji: Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014.
Batu Uji: Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
13
Ketentuan yang Diuji: Meminta Pemaknaan Pasal 83 ayat (1), Pasal 83
ayat (2), dan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 terkait
ketentuan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
Alasan Permohonan: Ketentuan Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 telah menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil yang bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI 1945 serta tidak memberikan kesetaraan di hadapan
hukum yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
4. Bahwa di dalam UU MK, terdapat ketentuan terkait dengan pengujian
terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang,
yaitu di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan sebagai
berikut:
Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Terhadap materi muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan pengujian kembali.”
Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011: “Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
dijadikan dasar pengujian berbeda.”
5. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini,
Pemohon menguji kombinasi Pasal dan ayat yang berbeda dengan yang
pernah diuji sebelumnya, yaitu selain menguji Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014,
Pemohon juga menguji ketentuan dalam Pasal 83 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014.
6. Bahwa Pemohon juga menggunakan kombinasi batu uji UUD NRI 1945 yang
berbeda dari permohonan terdahulu, yaitu Permohonan a quo menggunakan
batu uji Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa Pemohon juga menguji ketentuan yang berbeda dalam Pasal 83 ayat
(1) dari permohonan terdahulu, di mana permohonan terdahulu meminta
Pemaknaan ketentuan Pasal 83 ayat (1) untuk dikecualikan terhadap Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak dilakukan penahanan dan
tidak dalam status penangguhan penahanan, sementara Pemohon dalam
14
permohonan a quo menguji ketentuan kategori tindak pidana berat yang
dinilai bertentangan dengan batu uji.
8. Bahwa Pemohon juga mempunyai alasan konstitusional yang berbeda dari
permohonan terdahulu.
9. Bahwa terkait ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 78 ayat (2)
huruf b UU 23/2014 belum pernah dilakukan pengujian di Mahkamah.
10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka permohonan yang diajukan
oleh Pemohon tidak termasuk perkara ne bis in idem, dan dapat diperiksa
oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum.
Tentang Ketentuan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang Berlaku Saat ini
11. Bahwa saat ini ketentuan terkait pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah diatur dalam Pasal 78 hingga Pasal 83 UU 23/2014.
12. Bahwa Pasal 78 ayat (1) UU 23/2014 menyatakan:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.”
13. Bahwa selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UU 23/2014 menyatakan:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil
kepala daerah;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf
i, dan huruf j;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk
dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menggunakan
dokumen
dan/atau
keterangan
palsu
sebagai
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah
berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan
dokumen; dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.”
15
14. Bahwa selanjutnya mekanisme pemberhentian Kepala Daerah dan/atau
Wakil
Kepala
Daerah
berbeda-beda
tergantung
pada
alasan
pemberhentiannya.
15. Bahwa terkait pemberhentian karena Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b
serta Pasal 78 ayat (2) huruf a dan huruf b UU 23/2014, mekanisme
pemberhentiannya diatur dalam Pasal 79 yaitu: diumumkan oleh pimpinan
DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada
Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta
kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk
mendapatkan penetapan pemberhentian.
16. Bahwa terkait pemberhentian karena Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf
e, dan huruf f UU 23/2014, mekanisme pemberhentiannya diatur dalam Pasal
80 yaitu: berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD, dan
selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk
pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk
pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali
kota.
17. Bahwa terkait pemberhentian berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf h UU
23/2014, mekanisme pemberhentiannya diatur dalam Pasal 82 yaitu: DPRD
menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan, dan jika terbukti
selanjutnya DPRD provinsi mengusulkan pemberhentian gubernur dan/atau
wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri serta DPRD kabupaten/kota
mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota
dan/atau wakil wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
18. Bahwa terkait pemberhentian berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf i UU
23/2014 yaitu: “mendapatkan sanksi pemberhentian” diatur lebih lanjut dalam
Pasal 83 UU 23/2014.
19. Bahwa Pasal 83 UU 23/2014 berbunyi:
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak
16
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang
dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara
berdasarkan register perkara di pengadilan.
(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh
Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau
wakil wali kota.
(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa
melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh
Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri
untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali
kota.
20. Bahwa ketentuan pemberhentian dan mekanisme pemberhentian Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23/2014 adalah:
No
Ketentuan Pemberhentian
Mekanisme Pemberhentian
1
Pasal 78 ayat (1) huruf a:
meninggal dunia;
Pasal 78 ayat (1) huruf b:
permintaan sendiri;
Pasal 78 ayat (2) huruf a:
berakhir masa jabatannya;
Pasal 78 ayat (2) huruf b:
tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan
atau
berhalangan
tetap
secara berturut-turut selama
6 (enam) bulan;
Pasal 79:
Diumumkan oleh pimpinan DPRD
dalam
rapat
paripurna
dan
diusulkan oleh pimpinan DPRD
kepada Presiden melalui Menteri
untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta kepada Menteri
melalui gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk bupati
dan/atau wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota
untuk mendapatkan penetapan
pemberhentian.
2
Pasal 78 ayat (2) huruf c:
dinyatakan
melanggar
sumpah/janji jabatan kepala
daerah/wakil kepala daerah;
Pasal 78 ayat (2) huruf d:
tidak
melaksanakan
kewajiban kepala daerah dan
wakil
kepala
daerah
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 67 huruf b;
Pasal 80:
Berdasarkan putusan Mahkamah
Agung atas pendapat DPRD, dan
selanjutnya
pimpinan
DPRD
menyampaikan
usul
kepada
Presiden untuk pemberhentian
gubernur dan/atau wakil gubernur
dan
kepada
Menteri
untuk
pemberhentian bupati dan/atau
17
Pasal 78 ayat (2) huruf e:
melanggar
larangan
bagi
kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76
ayat (1), kecuali huruf c, huruf
I, dan huruf j;
Pasal 78 ayat (2) huruf f:
melakukan perbuatan tercela;
wakil
bupati
atau
wali
kota
dan/atau wakil wali kota.
3
Pasal 78 ayat (2) huruf h:
menggunakan
dokumen
dan/atau keterangan palsu
sebagai
persyaratan
pada
saat
pencalonan
kepala
daerah/wakil kepala daerah
berdasarkan pembuktian dari
lembaga
yang
berwenang
menerbitkan dokumen;
Pasal 82:
DPRD menggunakan hak angket
untuk melakukan penyelidikan,
dan
jika
terbukti
selanjutnya
DPRD
provinsi
mengusulkan
pemberhentian gubernur dan/atau
wakil gubernur kepada Presiden
melalui
Menteri
serta
DPRD
kabupaten/kota
mengusulkan
pemberhentian bupati dan/atau
wakil
bupati
atau
wali
kota
dan/atau wakil wali kota kepada
Menteri melalui gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.
4
Pasal 78 ayat (2) huruf i:
mendapatkan
sanksi
pemberhentian.
Pasal 83:
Kepala daerah dan/atau wakil
kepala
daerah
diberhentikan
sementara tanpa melalui usulan
DPRD karena didakwa melakukan
tindak
pidana
tertentu,
dan
diberhentikan
tetap
apabila
terbukti melakukan tindak pidana
tertentu
tersebut
berdasarkan
putusan pengadilan yang telah
memperoleh
kekuatan
hukum
tetap.
21. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon akan menguji ketentuan
pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah karena
mendapatkan sanksi pemberhentian pada Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 83
ayat (2) serta ketentuan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
18
atau berhalangan tetap secara berturut-turut pada Penjelasan Pasal 78 ayat
(2) huruf b.
Tentang Ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang Memberikan Celah
bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Pelaku Tindak Pidana Berat
untuk Lolos dari Sanksi Pemberhentian
1. Bahwa Pasal 83 UU 23/2014 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 78
ayat (2) huruf i UU 23/2014, di mana Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah dapat diberhentikan karena mendapatkan sanksi pemberhentian.
2. Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
3. Bahwa rasio legis di balik pembentukan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 adalah
agar Kepala Daerah dan/atau Wakil Daerah yang melakukan tindak pidana
berat dapat diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD yang umumnya dapat
memakan waktu yang lama dan juga berpotensi terdapat konflik kepentingan.
4. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, Undang-
Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya juga telah konsisten mengatur
ketentuan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
yang melakukan tindak pidana berat, yaitu antara lain:
Pasal 51 UU 29/1999 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:
“Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan
DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau diancam
dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana.”
Pasal 52 UU 29/1999 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:
(6) Kepala Daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan
lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh
Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD.
(7) Kepala Daerah yang terbukti melakukan makar dan perbuatan
yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap diberhentikan dari
jabatannya oleh Presiden, tanpa persetujuan DPRD.
19
(8) Kepala Daerah yang setelah melalui proses peradilan ternyata
tidak terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat
memecah
belah
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali dan
direhabilitasi selaku Kepala Daerah sampai akhir masa jabatannya.
Pasal 30 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila
dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih
berdasarkan putusan pengadilan.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh
Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Pasal 31 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi:
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena
didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme,
makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh
Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan
makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Bahwa frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun” dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 berpotensi
multitafsir
karena
penggunaan
frasa
“paling
singkat”
berpotensi
menyebabkan perbedaan penafsiran yaitu dengan menafsirkannya sebagai
ketentuan pidana yang diancam pidana minimum khusus, yaitu pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun, walaupun rasio legis frasa ini adalah
untuk mencakup tindak pidana berat yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.
6. Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, saat ini hanya
terdapat 3 (tiga) pasal tindak pidana khusus yang secara eksplisit
memberikan ancaman pidana penjara minimum khusus, yaitu pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun, yaitu Pasal 598 dan 599 untuk Tindak Pidana
20
Berat Terhadap Hak Asasi Manusia serta Pasal 600 untuk Tindak Pidana
Terorisme, yaitu sebagai berikut:
Pasal 598 UU 1/2023 yang berbunyi:
“Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara:
a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap
anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan
akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh
maupun sebagian;
d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam
kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain,
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun.”
Pasal 599 UU 1/2023 yang berbunyi:
“Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang
yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan
yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan
tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:
a. pembunuhan,
pemusnahan,
pengusiran
atau
pemindahan
penduduk
secara
paksa,
perampasan
kemerdekaan
atau
perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar
hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana
mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
b. perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya
yang
sama
sifatnya
yang
ditujukan
untuk
menimbulkan
penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau
kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik,
ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis
kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah
diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,
pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa,
atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau
penghilangan orang secara paksa, dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
Pasal 600 UU 1/2023 yang berbunyi:
“Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap
21
orang secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal
dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta
benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran
terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik,
atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana
penjara seumur hidup, atau pidana mati.”
7. Bahwa selain dari 3 (tiga) pasal Tindak Pidana Khusus di atas, saat ini di
Indonesia sudah tidak ada tindak pidana lainnya yang secara eksplisit
memberikan ancaman pidana minimum khusus penjara paling singkat 5
(lima) tahun.
8. Bahwa penggunaan frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dalam norma Pasal 83 ayat (1)
UU 23/2014 berpotensi mengakibatkan Pemerintah menafsirkan bahwa frasa
ini hanya berlaku untuk tindak pidana khusus dalam Pasal 598, Pasal 599,
dan Pasal 600 KUHP, walaupun rasio legis Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 ini
adalah untuk mencakup tindak pidana berat yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
9. Bahwa frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun” dalam norma Pasal 83 ayat (1) UU
Pemerintahan Daerah yang multitafsir diduga pernah menyebabkan
Pemerintah Pusat bimbang untuk memberhentikan Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah yang tersandung tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih selain tindak pidana korupsi, yaitu
sebagai berikut:
Kasus Pidana Penodaan Agama Basuki oleh Tjahaja Purnama:
Basuki Tjahaja Purnama adalah mantan Gubernur DKI Jakarta periode 19
November 2014 hingga 15 Oktober 2017.
Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum
mendakwa Basuki Tjahaja Purnama dengan dakwaan alternatif antara
Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.
Pasal 156 KUHP Lama berbunyi:
“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan
rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-
22
tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau
beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal,
keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”
Pasal 156a KUHP Lama berbunyi:
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang
siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa
pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Bahwa pada saat itu Kementerian Dalam Negeri tidak memberhentikan
sementara Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU
23/2014 karena perbedaan tafsir ketentuan tindak pidana paling singkat 5
(lima) tahun, sebagaimana dibuktikan dengan pemberitaan pada
https://rmol.id/publika/read/2017/02/13/280166/perdebatan-
pemberhentian-sementara-gubernur-ahok.
Bahwa pada tanggal 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum menuntut
Basuki Tjahaja Purnama dengan tuntutan 1 (satu) tahun penjara dengan
masa percobaan 2 tahun menggunakan Pasal 156 KUHP.
Bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak memberhentikan sementara
Basuki Tjahaja Purnama karena beranggapan tuntutannya hanya 1 (satu)
tahun penjara dan tidak 5 (lima) tahun penjara, sebagaimana dibuktikan
dengan
pemberitaan
pada
https://m.jpnn.com/news/ini-alasan-
kemendagri-tak-nonaktifkan-ahok.
Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Utara memvonis Basuki Tjahaja Purnama dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun karena bersalah melanggar pasal 156a KUHP dan
langsung ditahan.
Bahwa Kementerian Dalam Negeri kemudian memberhentikan sementara
Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 23
Tahun 2014 yang berbunyi: “Kepala daerah yang sedang menjalani masa
tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”
Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Basuki Tjahaja Purnama mencabut
banding dan putusan pengadilannya menjadi berkekuatan hukum tetap.
23
Bahwa pada tanggal 23 Mei 2027, Basuki Tjahaja Purnama secara
sukarela mengundurkan diri dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.
Bahwa jika Basuki Tjahaja Purnama tidak secara sukarela mengundurkan
diri, mungkin saja ia tidak dapat diberhentikan tetap hingga masa
jabatannya habis pada tanggal 15 Oktober 2017 karena Kementerian
Dalam Negeri berpandangan tindak pidananya tidak masuk dalam
kategori tindak pidana di Pasal 83 UU 23/2014.
Kasus Pidana Penggunaan Ijazah Palsu dan Gelar Akademik Tanpa Hak
oleh Hellyana:
Hellyana adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 17
April 2025 hingga 17 April 2030.
Bahwa Hellyana saat ini menghadapi kasus dugaan penggunaan ijazah
palsu dan gelar akademik tanpa hak yang pada tanggal 7 Agustus 2026
telah diregister dengan Nomor Perkara: 217/Pid.B/2026/PN Pgp, yang
dibuktikan
dengan
Tangkapan
Layar
Informasi
Detail
Perkara
217/Pid.B/2026/PN Pgp dari situs https://sipp.pn-pangkalpinang.go.id/
(Bukti P-5).
Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2026, Jaksa Penuntut Umum mendakwa
Hellyana dengan dakwaan alternatif antara Pasal 272 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Jo UU Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau
Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi (vide Bukti P-5).
Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 berbunyi:
“Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori
V.”
Pasal 93 UU 12/2012 berbunyi:
“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi
yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4),
Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).”
24
Pasal 28 ayat (7) berbunyi:
“Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar
akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.”
Bahwa Hellyana yang telah menjadi Terdakwa yang didakwa dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun seharusnya diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan Pasal
83 ayat (1) UU 23/2014.
Bahwa dalam perkara ini, Pemerintah Pusat terkesan bimbang untuk
memberhentikan sementara Hellyana.
Bahwa Hellyana sudah menjadi terdakwa dan perkaranya telah diregister
di Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 Agustus 2026,
namun kemudian diketahui bahwa Menteri Dalam Negeri baru
mengusulkan pemberhentian sementara Hellyana pada tanggal 9
September 2026 berdasarkan surat nomor 100.2.1.3/6434/SJ tertanggal
9 September 2026, yang diketahui berdasarkan pertimbangan dalam
Keputusan Presiden Republik Nomor 102/P Tahun 2026 tentang
Pemberhentian Sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Masa Jabatan Tahun 2025-2030 (Bukti P-6).
Bahwa selisih waktu selama sekitar 1 (satu) bulan sejak perkara diregister
di pengadilan hingga Menteri Dalam Negeri mengusulkan pemberhentian
sementara diduga terjadi karena Pemerintah bingung untuk menafsirkan
frasa tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun.
10. Bahwa ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih secara doktriner
adalah batas yang secara universal dijadikan parameter untuk menentukan
jenis tindak pidana yang berat dan tidak berat.
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya termasuk Putusan
Nomor 54/PUU-XXII/2024 telah menegaskan ancaman pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih sebagai batasan untuk menentukan jenis tindak
pidana yang berat dan tidak berat.
12. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, istilah “kejahatan” juga sudah tidak
digunakan lagi dan diganti dengan istilah “tindak pidana”, sehingga frasa
“tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat
25
5 (lima) tahun” seharusnya lebih tepat jika dimaknai “tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”
13. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU 10/2016)
juga terdapat ketentuan pemberhentian sementara Calon Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah terpilih karena menjadi terdakwa, yaitu Pasal
163 ayat (7) dan Pasal 164 ayat (7) UU 10/2016.
14. Bahwa Pasal 163 ayat (7) UU 10/2016 berbunyi:
“Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih
ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan
tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga
diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.”
15. Bahwa Pasal 164 ayat (7) UU 10/2016 berbunyi:
“Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil
Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang
bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil
Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara
sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.”
16. Bahwa dalam ketentuan ini, Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah terpilih tetap dilantik sehingga sah menjadi Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah definitif, namun saat itu juga langsung diberhentikan
sementara sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
17. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 71/PUU-
XIV/2016 telah memaknai kata “terdakwa” dalam Pasal 163 ayat (7) UU
10/2016 menjadi:
“terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana
terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan
perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.”
18. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah
mengubah frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun” menjadi “tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.
26
19. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga memperjelas kata “makar” menjadi “tindak
pidana makar” dan frasa “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara
Kesatuan Republik Indonesia” menjadi “tindak pidana karena melakukan
perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga memberikan pengecualian terhadap
terdakwa karena “tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” untuk tidak ikut diberhentikan
sementara.
21. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-
XIV/2016, maka ketentuan sanksi pemberhentian sementara terhadap
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 83 ayat (1)
UU 23/2014 sudah tidak sinkron lagi dengan ketentuan Pasal 163 ayat (7)
UU 10/2026 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi.
22. Bahwa kondisi sebagaimana telah dijelaskan di atas tentu saja berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena multitafsir dan tidak
diterapkan secara adil dalam pemberhentian tanpa melalui usulan DPRD
terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang melakukan
tindak pidana berat yang jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI 1945 serta tidak memberikan kesetaraan di hadapan hukum karena
memberikan perlakuan spesial dan kedudukan dalam hukum yang spesial
kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang jelas
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.
23. Bahwa Pemohon setuju dengan pemaknaan Pasal 163 ayat (7) UU 10/2026
dalam Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016 dengan alasan di bawah ini:
Frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun” menjadi “tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” karena pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih secara doktriner adalah batas yang secara
universal dijadikan parameter untuk menentukan jenis tindak pidana yang
27
berat dan tidak berat, dan bukan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun.
Kata “makar” menjadi “tindak pidana makar” karena “makar” telah
dikategorikan sebagai “tindak pidana makar” dalam UU 1/2023.
Frasa “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan
Republik Indonesia” menjadi “tindak pidana karena melakukan perbuatan
lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”
karena “perbuatan” dalam konteks ini seharusnya dipahami sebagai
tindak pidana sehingga penegakannya pun harus tunduk pada penegakan
norma hukum pidana.
Pengecualian terhadap terdakwa “tindak pidana kealpaan dan tindak
pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa,”
karena “tindak pidana kealpaan” sesungguhnya tidaklah menggambarkan
adanya suatu moralitas kriminal pada diri terdakwa itu, melainkan semata-
mata karena kekuranghati-hatiannya, sementara “tindak pidana politik
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana
dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan
politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa” juga tidaklah
menggambarkan adanya suatu moralitas kriminal pada diri terdakwa itu,
melainkan adanya perbedaan pandangan politik dengan rezim yang
sedang berkuasa.
24. Bahwa dengan demikian Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
seharusnya dimaknai menjadi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau
karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak
pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak
pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan
28
tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan
sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa.”
25. Bahwa pemaknaan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 seperti ini akan lebih
menghadirkan kepastian hukum karena akan sinkron dengan ketentuan UU
Pilkada dan dapat menutup celah Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah pelaku tindak pidana berat untuk lolos dari sanksi pemberhentian.
Tentang Ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 yang Mengakibatkan
Perbedaan Penafsiran Waktu Pemberhentian Sementara Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah
26. Bahwa Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara
berdasarkan register perkara di pengadilan.”
27. Bahwa penggunaan kata “berdasarkan” pada ketentuan Pasal ini berpotensi
mengakibatkan perbedaan penafsiran waktu pemberhentian sementara
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah karena tidak spesifik
menyatakan waktu atau saat pemberhentian.
28. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “berdasarkan”
memiliki 3 (tiga) makna, yaitu: 1. menurut; 2. memakai sebagai dasar;
beralaskan; bersendikan; 3. bersumber pada. (sebagaimana dibuktikan
dengan pencarian pada situs https://kbbi.web.id/dasar)
29. Bahwa frasa “berdasarkan register perkara di pengadilan” hanya
menunjukkan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
diberhentikan sementara menurut/beralaskan/bersumber pada buku register
perkara di pengadilan, namun tidak menentukan kapan Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah harus diberhentikan.
30. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) ini pernah beberapa kali menyebabkan
Pemerintah Pusat bimbang untuk menentukan waktu pemberhentian
sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi
terdakwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, apakah setelah perkara
diregister, apakah setelah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, atau
apakah setelah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum.
29
31. Bahwa paling tidak pernah terdapat 3 (tiga) kasus di mana Pemerintah Pusat
bingung untuk menentukan waktu pemberhentian sementara Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjadi terdakwa, yaitu sebagai berikut:
Kasus Pidana Narkotika oleh Ahmad Wazir Noviadi:
Ahmad Wazir Noviadi adalah mantan Bupati Ogan Ilir periode 17 Februari
2016 hingga 17 Februari 2021.
Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016, Ahmad Wazir Noviadi ditangkap BNN
karena kedapatan mengonsumsi narkoba.
Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, Ahmad Wazir Noviadi ditetapkan
sebagai tersangka menggunakan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 127 ayat
(1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 berbunyi:
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
Pasal 127 ayat (1a) UU 35/2009 berbunyi:
“Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;”
Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, Kementerian Dalam Negeri
memberhentikan sementara Ahmad Wazir Noviadi melalui Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3020 Tahun
2016 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi
Sumatera Selatan.
Bahwa dalam kasus ini, Pemerintah sudah memberhentikan Kepala
Daerah dan/atau Kepala Daerah walaupun belum berstatus terdakwa,
yang berpotensi dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara.
Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Kementerian Dalam Negeri
memberhentikan Ahmad Wazir Noviadi melalui Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 131.16-3030 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan.
Bahwa dalam kasus ini, Pemerintah sudah memberhentikan tetap Kepala
Daerah dan/atau Kepala Daerah walaupun belum berstatus terpidana
30
yang memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berpotensi dapat
menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara.
Bahwa pada tanggal 15 April 2026, Ahmad Wazir Noviadi menggugat SK
Pemberhentian tetapnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2026, Gugatan Ahmad Wazir Noviadi
dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusan
Nomor 77/G/2016/PTUN-JKT (Bukti P-7), dan Majelis Hakim menyatakan
batal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-3030 tentang
Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan
Mewajibkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Keputusan tersebut.
Bahwa atas Putusan PTUN Jakarta ini, Menteri Dalam Negeri kemudian
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum mendakwa
Ahmad Wazir Noviadi dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1a)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa pada tanggal 13 September 2016, Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Palembang dalam Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg
memutuskan menetapkan terdakwa Ahmad Wazir Noviadi divonis untuk
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan
sosial selama 6 (enam) bulan.
Bahwa pada tanggal 23 November 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta melalui Putusan Nomor 298/B/2016/PT.TUN.JKT (Bukti
P-8) telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan
banding.
Bahwa atas Putusan PTTUN Jakarta ini, Menteri Dalam Negeri kemudian
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Bahwa pada tanggal 20 April 2017, Mahkamah Agung melalui Putusan
Nomor 128 K/TUN/2017 (Bukti P-9) telah mengabulkan permohonan
kasasi dari Menteri Dalam Negeri dan membatalkan Putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 298/B/2016/PT.TUN.JKT.,
tanggal 23 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor 77/G/2016/PTUN-JKT tanggal 15 Agustus
2016.
31
Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2017, Mahkamah Agung
melalui Putusan Nomor 193 PK//TUN/2017 (Bukti P-10) menolak
permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Ahmad Wazir Noviadi,
sehingga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-3030 tentang
Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tetap sah
berlaku.
Bahwa jika seandainya Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan
oleh Menteri Dalam Negeri atau mengabulkan Peninjauan Kembali yang
diajukan oleh Ahmad Wazir Noviadi, maka mungkin akan timbul
permasalahan hukum yang rumit karena di satu sisi Ahmad Wazir Noviadi
sudah selesai menjalani rehabilitasi medis dan sudah berstatus sebagai
mantan terpidana, dan juga Kementerian Dalam Negeri melakukan
kesalahan tidak memberhentikan sementara Ahmad Wazir Noviadi pada
saat ia menjadi terdakwa, sehingga mungkin saja Ahmad Wazir Noviadi
dapat lolos dari sanksi pemberhentian.
Kasus Pidana Penodaan Agama Basuki oleh Tjahaja Purnama:
Basuki Tjahaja Purnama adalah mantan Gubernur DKI Jakarta periode 19
November 2014 hingga 15 Oktober 2017.
Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Jaksa Penuntut Umum
mendakwa Basuki Tjahaja Purnama dengan dakwaan alternatif antara
Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.
Pasal 156 KUHP Lama berbunyi:
“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan
rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-
tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau
beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal,
keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”
Pasal 156a KUHP Lama berbunyi:
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang
siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau
melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa
pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
32
Bahwa pada saat itu Kementerian Dalam Negeri tidak memberhentikan
sementara Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU
23/2014 karena menunggu tuntutan resmi dari jaksa penuntut umum,
sebagaimana
dibuktikan
dengan
pemberitaan
pada
https://rmol.id/publika/read/2017/02/13/280166/perdebatan-
pemberhentian-sementara-gubernur-ahok.
Bahwa hal ini secara prosedural salah, karena berdasarkan Pasal 83 ayat
(2) UU 23/2014 Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
diberhentikan sementara saat sudah didakwa bukan dituntut.
Bahwa pada tanggal 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum menuntut
Basuki Tjahaja Purnama dengan tuntutan 1 (satu) tahun penjara dengan
masa percobaan 2 tahun menggunakan Pasal 156 KUHP.
Bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak memberhentikan sementara
Basuki Tjahaja Purnama karena beranggapan tuntutannya hanya 1 (satu)
tahun penjara dan tidak 5 (lima) tahun penjara, sebagaimana dibuktikan
dengan
pemberitaan
pada
https://m.jpnn.com/news/ini-alasan-
kemendagri-tak-nonaktifkan-ahok.
Bahwa hal ini jelas salah, karena berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat
(1) yang dilihat adalah ancaman dakwaan dan bukan tuntutan dari jaksa
penuntut umum.
Pada tanggal 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
memvonis Basuki Tjahaja Purnama dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun karena bersalah melanggar pasal 156a KUHP dan langsung
ditahan.
Bahwa Kementerian Dalam Negeri kemudian memberhentikan sementara
Basuki Tjahaja Purnama berdasarkan Pasal 65 ayat (3) UU Nomor 23
Tahun 2014 yang berbunyi: “Kepala daerah yang sedang menjalani masa
tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”
Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Basuki Tjahaja Purnama mencabut
banding dan putusan pengadilannya menjadi berkekuatan hukum tetap.
Bahwa pada tanggal 23 Mei 2027, Basuki Tjahaja Purnama secara
sukarela mengundurkan diri dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.
33
Bahwa jika Basuki Tjahaja Purnama tidak secara sukarela mengundurkan
diri, mungkin saja ia tidak dapat diberhentikan tetap hingga masa
jabatannya habis pada tanggal 15 Oktober 2017 karena Kementerian
Dalam Negeri tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama
saat ia menjadi terdakwa, dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) sudah tidak
berlaku saat seseorang menjadi terpidana.
Kasus Pidana Penggunaan Ijazah Palsu dan Gelar Akademik Tanpa Hak
oleh Hellyana
Hellyana adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 17
April 2025 hingga 17 April 2030.
Bahwa Hellyana saat ini menghadapi kasus dugaan penggunaan ijazah
palsu dan gelar akademik tanpa hak yang pada tanggal 7 Agustus 2026
telah diregister dengan Nomor Perkara: 217/Pid.B/2026/PN Pgp, yang
dibuktikan
dengan
Tangkapan
Layar
Informasi
Detail
Perkara
217/Pid.B/2026/PN Pgp dari situs https://sipp.pn-pangkalpinang.go.id/
(vide Bukti P-5).
Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2026, Jaksa Penuntut Umum mendakwa
Hellyana dengan dakwaan alternatif antara Pasal 272 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Jo UU Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau
Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi (vide Bukti P-5).
Pasal 272 ayat (2) UU 1/2023 berbunyi:
“Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori
V.”
Pasal 93 UU 12/2012 berbunyi:
“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi
yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4),
Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90
ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).”
Pasal 28 ayat (7) berbunyi:
“Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar
akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.”
34
Bahwa Hellyana yang telah menjadi Terdakwa yang didakwa dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun seharusnya diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan Pasal
83 ayat (1) UU 23/2014.
Bahwa dalam perkara ini, Pemerintah Pusat terkesan bimbang untuk
memberhentikan sementara Hellyana.
Bahwa Hellyana sudah menjadi terdakwa dan perkaranya telah diregister
di Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 Agustus 2026, dan
penuntut umum telah membacakan dakwaan di sidang pengadilan pada
tanggal 24 Agustus 2026, namun kemudian diketahui bahwa Menteri
Dalam Negeri baru mengusulkan pemberhentian sementara Hellyana
pada
tanggal
9
September
2026
berdasarkan
surat
nomor
100.2.1.3/6434/SJ tertanggal 9 September 2026, yang diketahui
berdasarkan pertimbangan dalam Keputusan Presiden Republik Nomor
102/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2025-2030 (vide Bukti
P-6).
Bahwa dalam Diktum Kesatu Keputusan Presiden Republik Nomor 102/P
Tahun 2026 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2025-2030 (vide Bukti
P-6) juga diketahui bahwa pemberhentian sementara Hellyana berlaku
terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2026, yaitu tanggal register perkara di
pengadilan.
Bahwa berdasarkan fakta di atas, di mana Kementerian Dalam Negeri
baru mengusulkan pemberhentian sementara Hellyana pada tanggal 9
September 2026, padahal perkara yang bersangkutan sudah diregister di
pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2026 menunjukkan adanya
kebimbangan Menteri Dalam Negeri dalam menentukan waktu
pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.
Bahwa hal demikian berpotensi menyebabkan adanya gugatan Tata
Usaha Negara yang tentunya dapat mengganggu jalannya Pemerintahan
Daerah dan menyebabkan situasi yang tidak kondusif.
32. Bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 yang kurang spesifik
menentukan waktu pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil
35
Kepala Daerah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil
karena multitafsir dan tidak diterapkan secara adil terkait waktu
pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang
diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 yang
jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta tidak
memberikan kesetaraan di hadapan hukum karena memberikan perlakuan
spesial dan kedudukan dalam hukum yang spesial kepada Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah yang jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) UUD NRI 1945.
33. Bahwa kondisi tersebut terbukti saat Pemerintah pernah memberhentikan
Bupati Ogan Ilir padahal baru berstatus tersangka, maupun Pemerintah yang
tidak memberhentikan Gubernur DKI Jakarta walaupun sudah berstatus
terdakwa.
34. Bahwa sebelumnya di atas, sudah dijelaskan bahwa penggunaan frasa
“berdasarkan register perkara di pengadilan” dalam ketentuan Pasal ini
hanya menunjukkan bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
diberhentikan sementara menurut/beralaskan/bersumber pada buku register
perkara di pengadilan, namun tidak menentukan kapan Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah harus diberhentikan.
35. Bahwa hal ini tentu saja berpotensi mengakibatkan perbedaan penafsiran
waktu pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah karena tidak spesifik menyatakan waktu atau saat pemberhentian.
36. Bahwa frasa yang lebih tepat untuk mengatur waktu pemberhentian
sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah adalah “terhitung
sejak tanggal register perkara di pengadilan.”
37. Bahwa dengan demikian Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 yang berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara
berdasarkan register perkara di pengadilan.”
seharusnya diperjelas dan dimaknai menjadi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara terhitung
sejak tanggal register perkara di pengadilan.”
36
38. Bahwa pemaknaan Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 seperti ini akan lebih
menghadirkan kepastian hukum karena menjadikan tanggal register perkara
di pengadilan sebagai titik spesifik waktu pemberhentian sementara Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, dan juga dapat menghindari potensi
adanya gugatan Tata Usaha Negara karena adanya perbedaan penafsiran.
Tentang Ketentuan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b yang
Mengistimewakan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang Tidak
Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan atau Berhalangan Tetap
karena Dipidana Penjara
39. Bahwa sebelumnya Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 hanya dapat memberikan
sanksi pemberhentian kepada Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
yang terjerat Tindak Pidana Berat, namun untuk pelaku Tindak Pidana Umum
tidak dapat diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD.
40. Bahwa hal tersebut tentunya mengakibatkan ketidakadilan karena Kepala
Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang sudah dipidana penjara karena
Tindak Pidana Umum tidak dapat diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD
walaupun yang bersangkutan sudah dipidana penjara dengan masa yang
lama dan tentunya tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap.
41. Bahwa Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 mengatur pemberhentian
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6
(enam) bulan.
42. Bahwa Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
…
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;”
43. Bahwa dengan menggunakan penalaran yang wajar, Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah yang sedang dipidana penjara tentu saja tidak
dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap,
karena yang bersangkutan sedang berada di lembaga pemasyarakatan.
37
44. Bahwa Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 dapat memberikan kepastian
hukum yang adil karena dapat memberhentikan Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam)
bulan.
45. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 justru
membuat ketidakpastian hukum karena membatasi ketentuan Pasal 78 ayat
(2) huruf b UU 23/2014 hanya untuk Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah yang menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak
berfungsi secara normal dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
46. Bahwa Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 berbunyi:
“Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah
menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi
secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.”
47. Bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 tentu
sangat tidak adil dan tidak berkepastian hukum karena mengecualikan
Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena
dipidana penjara.
48. Bahwa sangatlah tidak logis dan tidak adil jika Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap karena menderita sakit dan/atau tidak diketahui
keberadaannya dapat diberhentikan, namun Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap karena dipidana penjara dikecualikan dan tidak dapat
diberhentikan.
49. Bahwa ketentuan ini juga memberikan perlakuan spesial dan menempatkan
kedudukan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di atas warga
negara lainnya dalam hukum.
50. Bahwa sebagai perbandingan, berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1)
huruf L dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
38
6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diketahui
bahwa pengusaha dapat memberhentikan atau melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh jika pekerja/buruh tidak dapat
melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, yaitu:
Pasal 154A ayat (1) huruf L berbunyi:
Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:
…
l. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam)
bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan
tindak pidana;
Pasal 160 berbunyi:
(1) Dalam hal Pekerja/Buruh ditahan pihak yang berwajib karena
diduga melakukan tindak pidana, Pengusaha tidak wajib
membayar Upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada
keluarga Pekerja/Buruh yang menjadi tanggungannya dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan, 25% (dua puluh lima persen)
dari Upah;
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga puluh lima persen)
dari Upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat puluh lima
persen) dari Upah;
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih, 50% (lima puluh
persen) dari Upah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama
Pekerja/Buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.
(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
terhadap Pekerja / Buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat
melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses
perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa
6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan
Pekerja/Buruh dinyatakan tidak bersalah, Pengusaha wajib
mempekerjakan Pekerja/ Buruh kembali.
(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa
6 (enam) bulan berakhir dan Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah,
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada
Pekerja/ Buruh yang bersangkutan.
51. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan tersebut, pekerja/buruh
yang tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan
pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana saja dapat
39
diberhentikan, kenapa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang
sudah dipidana penjara untuk tindak pidana umum tidak dapat diberhentikan.
52. Bahwa paling tidak pernah terdapat 2 (dua) kasus di mana Pemerintah Pusat
tidak dapat memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
yang dijatuhi pidana penjara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yaitu sebagai berikut:
Kasus Pidana Lingkungan oleh Rusma Yul Anwar:
Rusma Yul Anwar adalah mantan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 17
Februari 2016 hingga 17 Februari 2021 dan Bupati Pesisir Selatan
Periode 26 Februari 2021 hingga 20 Februari 2025.
Rusma Yul Anwar pernah didakwa melanggar Pasal 109 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Pasal 109 UU 32/2009 berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa
memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling
lama
3
(tiga)
tahun
dan
denda
paling
sedikit
Rp1.000.000.000,00
(satu
miliar
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
Pada tanggal 13 Maret 2020, Rusma Yul Anwar divonis bersalah
melanggar Pasal 109 UU 32/2009 dan dijatuhi pidana penjara selama 1
(satu) tahun oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang
(Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN
Pdg),
sebagaimana
dibuktikan
dengan
pemberitaan
pada
https://padangkita.com/mahkamah-agung-kabulkan-peninjauan-kembali-
bupati-pessel-rusma-yul-anwar/.
Pada tanggal 30 April 2020, vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dikuatkan dalam Putusan Banding pada tanggal 30 April 2020 (Putusan
Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PID.SUS-LH/2020/PT PDG).
Pada tanggal 24 Februari 2021, Kasasi Rusma Yul Anwar ditolak
Mahkamah Agung dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun otomatis
memperoleh kekuatan hukum tetap (Putusan Nomor 31 K/PID.SUS-
LH/2021),
sebagaimana
dibuktikan
dengan
pemberitaan
pada
40
https://padangkita.com/mahkamah-agung-kabulkan-peninjauan-kembali-
bupati-pessel-rusma-yul-anwar/.
Pemerintah tidak pernah memberhentikan Rusma Yul Anwar karena tidak
ada dasar hukum untuk memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah yang dipidana penjara untuk tindak pidana umum.
Bahwa seandainya tidak terdapat ketentuan Penjelasan Pasal 78 ayat (2)
huruf b, maka menurut penalaran yang wajar, Rusma Yul Anwar dapat
diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf b karena
vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun tentu akan membuatnya tidak
dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
Bahwa dalam kasus ini, Rusma Yul Anwar tidak pernah diberhentikan dan
akhirnya dibebaskan dari jerat pidana penjara setelah Peninjauan
Kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 442
PK/Pid.Sus-LH/2021 pada tanggal 15 Desember 2021, sebagaimana
dibuktikan dengan pemberitaan pada https://padangkita.com/mahkamah-
agung-kabulkan-peninjauan-kembali-bupati-pessel-rusma-yul-anwar/.
Kasus Pidana Penipuan oleh Hellyana:
Hellyana adalah Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 17
April 2025 hingga 17 April 2030.
Bahwa pada tanggal 17 November 2025, Jaksa Penuntut Umum
mendakwa Hellyana dengan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHPidana, yang dibuktikan dengan Tangkapan Layar Informasi Detail
Perkara
274/Pid.B/2025/PN
Pgp
dari
situs
https://sipp.pn-
pangkalpinang.go.id/ (Bukti P-11).
Pasal 378 KUHP Lama berbunyi:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama
empat tahun.”
Pasal 64 ayat (1) KUHP Lama berbunyi:
“Jika
antara
beberapa
perbuatan,
meskipun
masing-masing
merupakan
kejahatan
atau
pelanggaran,
ada
hubungannya
41
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-
beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang
paling berat.”
Pemerintah tidak pernah memberhentikan sementara Hellyana yang
sudah menjadi terdakwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014
karena hanya didakwa dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun.
Pada tanggal 6 April 2026, Jaksa Penuntut Umum menuntut Hellyana
dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan menggunakan
Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana Jo Pasal 126 ayat
(1) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana (vide Bukti P-11).
Pasal 492 UU 1/2023 berbunyi:
“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau
kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata
bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang,
memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang,
dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”
Pasal 126 ayat (1) UU 1/2023 berbunyi:
“Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling
berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan
diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu)
pidana.”
Pada tanggal 18 Mei 2026, Hellyana divonis bersalah melakukan tindak
pidana penipuan secara berlanjut dan dijatuhi pidana penjara selama 4
(empat) bulan dalam Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Pgp (vide Bukti
P-11) dan langsung dieksekusi ke Lapas Perempuan Pangkalpinang.
Bahwa Hellyana tidak pernah mengajukan Banding, dan setelah 7 (tujuh)
hari putusan tersebut otomatis memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bahwa setelah Hellyana ditahan dan putusan pengadilannya memperoleh
kekuatan hukum tetap, Pemerintah juga tidak dapat memberhentikan
Hellyana karena tidak ada dasar hukum untuk memberhentikannya.
Bahwa pada tanggal 15 September 2026, Hellyana bebas murni dan
kembali bertugas menjadi Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Bahwa pada kasus ini, Hellyana hanya divonis pidana penjara selama 4
(empat) bulan, namun seandainya yang bersangkutan divonis pidana
42
penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai tuntutan dan tidak terdapat
ketentuan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b, maka menurut penalaran
yang wajar, Hellyana dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal
78 ayat (2) huruf b karena vonis pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
tentu akan membuatnya tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan.
53. Bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang
mengecualikan ketentuan pemberhentian terhadap Kepala Daerah dan/atau
Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap karena dipidana penjara telah
beberapa kali mengakibatkan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
yang dijatuhi pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana umum
untuk lolos dari
sanksi
pemberhentian
yang mana menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil karena tidak diterapkan secara adil yang jelas
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 serta tidak
memberikan kesetaraan di hadapan hukum karena memberikan perlakuan
spesial dan kedudukan dalam hukum yang spesial kepada Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah yang jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) UUD NRI 1945.
54. Bahwa Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah
menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi
secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.”
seharusnya dimaknai menjadi:
“Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah
menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi
secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau dipidana penjara
selama 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
55. Bahwa pemaknaan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 seperti
ini akan lebih menghadirkan kepastian hukum yang adil karena juga turut
memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak
43
dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap selama 6 (enam) bulan.
II. PETITUM
Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap
dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon
untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) yang berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa
melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap
keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa
melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena
melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana
makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana
karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak
pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.”
3. Menyatakan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
44
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) yang berbunyi:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan
register perkara di pengadilan.”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai:
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara terhitung
sejak tanggal register perkara di pengadilan.”
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah menderita
sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau
tidak diketahui keberadaannya.”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai:
“Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah menderita
sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak
diketahui keberadaannya, dan/atau dipidana penjara selama 6 (enam) bulan
atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.”
5. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
45
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas
nama Terence Cameron;
4.
Bukti P-4
: Tangkapan Layar Pencarian Data Pemilih Pilkada 2024
atas nama Terence Cameron;
5.
Bukti P-5
: Tangkapan
Layar
Informasi
Detail
Perkara
217/Pid.B/2026/PN Pgp;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Keputusan Presiden Republik Nomor 102/P
Tahun 2026 tentang Pemberhentian Sementara Wakil
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan
Tahun 2025-2030;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Putusan Nomor 77/G/2016/PTUN-JKT;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Putusan Nomor 298/B/2016/PT.TUN.JKT;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Putusan Nomor 128 K/TUN/2017;
10.
Bukti P-10
: Fotokopi Putusan Nomor 193 PK//TUN/2017;
11.
Bukti P-11
: Tangkapan
Layar
Informasi
Detail
Perkara
274/Pid.B/2025/PN Pgp.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
46
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2)
serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
47
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3]
dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut:
1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah
Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU
23/2014, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut.
Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014
48
(1). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak
pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(2). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara
berdasarkan register perkara di pengadilan.
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap', dalam ketentuan ini adalah menderita
sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau
tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, berprofesi
sebagai aktivis hukum sekaligus pemilih yang memiliki dan menggunakan hak
pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024;
3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal
83 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014
yang dianggap menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum dan
ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan sebagai
berikut.
a. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014
beberapa kali menyebabkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang terjerat tindak pidana berat selain kategori tindak pidana korupsi lolos
dari sanksi pemberhentian akibat pasal a quo yang multitafsir sehingga
merugikan Pemohon sebagai aktivis hukum dan pemilih;
b. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan norma Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014
beberapa kali mengakibatkan Pemerintah bimbang untuk memberikan sanksi
pemberhentian sementara kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah karena adanya perbedaaan penafsiran atas waktu pemberhentian
sehingga merugikan Pemohon sebagai aktivis hukum dan pemilih;
c. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b
UU 23/2014 beberapa kali mengakibatkan kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap akibat terkena pidana penjara terhindar dari
49
pemberhentian sehingga merugikan Pemohon sebagai aktivis hukum dan
pemilih.
4. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian
konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi sebab Mahkamah dapat
memaknai ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 78
ayat (2) huruf b UU 23/2014 untuk menutup celah ketidakpastian hukum yang
sebelumnya menyebabkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk
terhindar dari pemberhentian serta dapat memberikan kesetaraan di hadapan
hukum.
Berdasarkan seluruh uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut
di atas, menurut Mahkamah, Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan
warga negara Indonesia berprofesi sebagai aktivis hukum, sekaligus pemilih yang
telah memiliki dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin
dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Anggapan kerugian hak
konstitusional dimaksud bersifat spesifik sebagai pemilih yang memiliki kepentingan
terhadap terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat hukum serta
akuntabilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk kepastian
penerapan mekanisme pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang dipilihnya apabila melakukan tindak pidana tertentu, sehingga tidak
menimbulkan tindakan pemberhentian yang sewenang-wenang, yang menurut
Pemohon akibat berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal
78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang menimbulkan multitafsir dan acap kali
meloloskan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap bagi kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terancam tindak pidana sehingga tidak
memberikan kedudukan yang sama dalam hukum dan ketidakpastian hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat
spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal
verband) dengan berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Oleh
karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, ihwal anggapan kerugian hak
konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut di atas tidak lagi terjadi atau tidak
akan
terjadi.
Dengan
demikian,
terlepas
dari
terbukti
atau
tidaknya
50
inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah,
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon,
maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2)
serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan mengemukakan
dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila
dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dalam norma Pasal 83
ayat (1) UU 23/2014 berpotensi menimbulkan multitafsir karena penggunaan
frasa a quo dapat ditafsirkan terbatas pada tindak pidana yang memiliki
ancaman pidana minimum khusus, meskipun ketentuan a quo mencakup tindak
pidana berat yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 saat ini sudah
tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia
dengan alasan sebagai berikut:
a. sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), istilah “kejahatan” tidak lagi
digunakan sebagai klasifikasi umum dalam UU 1/2023, penggunaan frasa
frasa “paling singkat 5 (lima) tahun” juga berpotensi menimbulkan
pemahaman yang berbeda;
b. Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016
telah memberi pemaknaan frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” menjadi “tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Selain itu,
putusan a quo juga memperjelas rumusan tindak pidana makar dan tindak
pidana yang dapat memecah belah NKRI serta mengecualikan tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dirumuskan dalam putusan
51
tersebut dari dasar pemberhentian sementara.
3. Bahwa menurut Pemohon, kata “berdasarkan” pada norma Pasal 83 ayat (2)
UU
23/2014
berpotensi
menimbulkan
perbedaan
penafsiran
waktu
pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena
tidak menetapkan secara eksplisit kapan waktu pemberhentian harus
dilaksanakan, apakah pemberhentian dilakukan setelah perkara diregister,
sejak pembacaan dakwaan, atau pada tahap persidangan berikutnya, sehingga
menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat;
4. Bahwa menurut Pemohon, guna menjamin kepastian hukum dan keseragaman
penerapan norma, frasa “berdasarkan register perkara di pengadilan” dalam
norma Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 perlu dimaknai dengan menetapkan
tanggal register perkara sebagai titik waktu yang jelas bagi pelaksanaan
pemberhentian sementara;
5. Bahwa menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan perlakuan
karena membatasi pengertian kondisi dimaksud pada keadaan sakit yang
menyebabkan fungsi fisik atau mental tidak normal dan/atau keberadaan yang
tidak diketahui, tanpa mencakup keadaan dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana
umum dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang lama;
6. Bahwa menurut Pemohon, untuk menjamin kepastian hukum dan kesetaraan
perlakuan maka Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 perlu
dimaknai dengan memasukkan keadaan dipidana penjara selama enam bulan
atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap sebagai bagian dari pengertian tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon
mengajukan petitum permohonan yang pada pokoknya untuk menyatakan sebagai
berikut:
1. Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan
52
tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan
perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
2. Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara terhitung sejak
tanggal register perkara di pengadilan;
3. Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah
menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara
normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak
diketahui keberadaannya, dan/atau dipidana penjara selama 6 (enam) bulan
atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan
Bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20
Oktober 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
[3.10]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon terhadap norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, Mahkamah ternyata telah
pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma a quo, yaitu Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno
53
terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2023 yang dalam amarnya menyatakan
menolak permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan
mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60
UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang
masing-masing menyatakan:
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali,
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda
atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan
pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat
dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan
permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, Permohonan Nomor 60/PUU-
XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, dalam permohonan a quo,
dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, terdapat dasar pengujian yang belum
pernah digunakan dalam permohonan sebelumnya, yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, karena adanya
dasar hukum yang berbeda yang digunakan dalam permohonan a quo dengan
permohonan sebelumnya dan ketentuan dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK
7/2025 bersifat alternatif, Mahkamah berpendapat tidak terdapat relevansinya untuk
mempertimbangkan syarat adanya alasan yang berbeda dengan permohonan
sebelumnya. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo
beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan a quo sepanjang pengujian
norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 secara formil tidak terhalang oleh ketentuan
Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 sehingga dapat diajukan kembali. Oleh
54
karena itu, berkaitan dengan permohonan Pemohon a quo Mahkamah
mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.
[3.11]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama
permohonan a quo, memeriksa alat bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan
argumentasi pokok yang didalilkan, ternyata yang dipersoalkan adalah berkenaan
dengan konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan
Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang menurut Pemohon bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak
memberikan kedudukan yang sama dan kepastian hukum yang adil apabila tidak
dimaknai
sebagaimana petitum Pemohon.
Berkenaan dengan persoalan
konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 78
ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang didalilkan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
Bahwa secara normatif, dalam UU 23/2014 diatur mengenai ketentuan
pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu dalam Bab VII, Bagian
Ketiga, Paragraf 5, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89 UU 23/2014. Berdasarkan
ketentuan tersebut, mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala
daerah pada prinsipnya terdiri atas pemberhentian sementara dan pemberhentian
tetap. Dalam Pasal 78 UU 23/2014 dinyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil
kelapa daerah dapat berhenti karena tiga hal, yakni meninggal dunia, atas
permintaan sendiri, atau diberhentikan. Sedangkan, dalam Pasal 78 ayat (2) UU
23/2014 memuat alasan-alasan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
diberhentikan, antara lain: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-
turut selama 6 (enam) bulan; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala
daerah/wakil kepala daerah; d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan
wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; e. melanggar
larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) kecuali huruf c, huruf I, dan huruf j; f. melakukan perbuatan
tercela; g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk
dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menggunakan
dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan
kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang
55
berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau i. mendapatkan sanksi pemberhentian.
Dalam pelaksanaannya, mekanisme pemberhentian tersebut melibatkan lembaga-
lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, antara lain yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mahkamah
Agung, dan Presiden.
Bahwa mengenai pemberhentian sementara, Pasal 83 UU 23/2014
mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan
sementara tanpa melalui usulan DPRD, antara lain apabila didakwa melakukan
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap
keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, apabila berdasarkan putusan
pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah tersebut dinyatakan bersalah, yang bersangkutan diberhentikan
secara tetap. Sementara itu, apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, UU 23/2014 mengatur mekanisme
rehabilitasi dan pengaktifan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang bersangkutan. Dengan demikian, pemberhentian kepala daerah dan wakil
kepala daerah harus dilaksanakan berdasarkan alasan, prosedur, dan kewenangan
yang telah ditentukan dalam UU 23/2014 guna menjamin kepastian hukum serta
mencegah tindakan pemberhentian yang sewenang-wenang.
[3.12]
Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas,
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan
konstitusionalitas frasa “paling singkat 5 (lima) tahun”, kata “makar”, dan frasa
“perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”
dalam norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014. Dalam hal ini, Pemohon dalam petitum
memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan
inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD
karena didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana
terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau
tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara
56
Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana
dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”. Berkenaan dengan hal tersebut,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil Pemohon,
Mahkamah dalam putusan terdahulu telah berpendapat mengenai pemberhentian
sementara, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006, yang dikuatkan kembali terakhir
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2023, yang menyatakan
antara lain:
Sementara itu, yang dirumuskan oleh Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan
Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan a quo, adalah keadaan yang menggambarkan bekerjanya dua
proses dari dua bidang hukum yang berbeda namun berhubungan, yaitu
proses hukum tata usaha negara dalam bentuk tindakan administratif
(administrative treatment) berupa pemberhentian sementara erhadap
seorang pejabat tata usaha negara, in casu bupati, dan proses hukum pidana
yaitu dituntutnya pejabat tata usaha negara tersebut dengan dakwaan
melakukan tindak pidana tertentu. Untuk adanya proses hukum yang disebut
terdahulu,
yaitu
tindakan
administratif
pemberhentian
sementara,
dipersyaratkan adanya proses hukum yang disebut belakangan, yaitu telah
dituntutnya seorang pejabat tata usaha negara, in casu bupati, dengan
dakwaan melakukan tindak pidana tertentu. Prinsip atau asas praduga tak
bersalah adalah prasyarat terhadap proses yang disebut belakangan, yaitu
dalam proses beracara guna membuktikan tindak pidana yang didakwakan
terhadap seorang pejabat tata usaha negara, in casu bupati, di mana untuk
itu diperlukan apa yang dinamakan conclusive evidence atau conclusive
proof, yaitu bukti yang sedemikian kuatnya sehingga membuat setiap orang
tiba pada kesimpulan bahwa terdakwa bersalah dan karena itu dijatuhi sanksi
berupa pidana (hukuman) tertentu. Namun, asas praduga tak bersalah
bukanlah prasyarat bagi proses yang disebut terdahulu, yaitu diambilnya
tindakan administratif pemberhentian sementara. Sebab, untuk melakukan
pemberhentian sementara, karena hanya merupakan tindakan administratif
dan bukan dalam rangka menjatuhkan hukuman (punishment), tidak
diperlukan apa yang dinamakan bukti yang meyakinkan (conclusive
evidence, conclusive proof) melainkan cukup apabila telah ada bukti
permulaan yang cukup (presumptive evidence, circumstancial evidence)
yaitu bukti yang untuk sementara dapat dianggap benar sampai ada bukti lain
yang menunjukkan sebaliknya;
…
Bahwa tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik,
khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak
57
pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya due process of law guna
mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi
proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau
sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa
sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat ewuh pakewuh.
Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip
persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, dengan
adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala daerah/wakil
kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap orang secara langsung
dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau kejahatan
maka terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama, dalam arti bahwa
jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh menghambat atau
menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang itu apabila ia
didakwa melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan tertentu yang
dipegang seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, menurut
penalaran yang wajar, dapat menghambat jalannya proses peradilan pidana
terhadap orang yang bersangkutan – yang dikenal sebagai obstruction of
justice – maka demi tegaknya prinsip persamaan di muka hukum (equality
before the law) harus ada langkah hukum untuk meniadakan hambatan
tersebut. Dalam kaitan dengan permohonan a quo, tindakan administratif
berupa pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah yang didakwa melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda justru merupakan langkah hukum
untuk meniadakan potensi obstruction of justice tersebut.
Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
menegaskan bahwa pemberhentian sementara terhadap kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah merupakan tindakan administratif dalam ranah hukum tata
usaha negara yang dilakukan sebagai konsekuensi hukum atas berlakunya proses
peradilan
pidana,
yang
bertujuan
menjaga
integritas
dan
akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan, melindungi kepentingan masyarakat, serta
mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dapat
menghambat proses penegakan hukum. Pemberhentian sementara tersebut tidak
serta-merta menyatakan terbuktinya kesalahan pidana pejabat yang bersangkutan
ataupun menggantikan proses peradilan pidana. Sebab, penentuan kesalahan
pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pidana
tersebut. Dengan demikian, pengaturan mengenai pemberhentian sementara harus
menjamin keseimbangan antara kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan
efektivitas penegakan hukum dengan tetap memperhatikan penghormatan terhadap
asas praduga tidak bersalah.
58
[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa “tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dalam norma Pasal
83 ayat (1) UU 23/2014 berpotensi menimbulkan multitafsir karena penggunaan
frasa “paling singkat” dapat dimaknai terbatas pada tindak pidana yang memiliki
ancaman pidana minimum khusus berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun. Berkaitan dengan dalil Pemohon a quo, setelah mencermati UU 1/2023,
Mahkamah menemukan fakta bahwa perumusan ketentuan tindak pidana dengan
ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun secara eksplisit hanya
ditemukan dalam ketentuan Tindak Pidana Penyelendupan Manusia sebagaimana
diatur dalam Pasal 457 dan ketentuan Tindak Pidana Khusus yakni Tindak Pidana
Berat Terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 598 dan Pasal
599, serta Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 600 UU
1/2023. Oleh karena itu, frasa “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dalam Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014,
apabila dimaknai sebagai tindak pidana penjara yang secara eksplisit menetapkan
ancaman pidana minimum khusus berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, akan membatasi cakupan norma tersebut hanya pada tindak pidana tertentu
sebagaimana dimaksud di atas. Artinya, tindak pidana yang tidak menetapkan
ancaman pidana penjara minimum khusus 5 (lima) tahun, sekalipun diancam
dengan pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau lebih dan memiliki tingkat
keseriusan yang dapat memengaruhi integritas penyelenggaraan pemerintahan,
tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah berdasarkan ketentuan dimaksud. Dengan demikian, menurut
Mahkamah, pemaknaan tersebut berpotensi mengecualikan tindak pidana yang
secara serius mengancam kepentingan hukum masyarakat dan diancam dengan
pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun atau lebih, semata-mata karena tindak
pidana tersebut tidak disertai penetapan ancaman pidana minimum khusus selama
5 (lima) tahun.
Lebih lanjut, berkenaan dengan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah telah mempertimbangkan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, yang diucapkan
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juli 2017, Paragraf [3.9]
hlm. 192-197, pada pokoknya sebagai berikut.
59
8. Bahwa, lebih lanjut berkenaan dengan pemberhentian sementara,
Mahkamah telah secara panjang lebar dan komprehensif menguraikan
pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-
III/2005 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan,
antara lain:
..
Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda bersifat
diskriminatif. Terhadap hal ini, penting untuk dipahami bahwa
diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras
etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,
bahasa,
keyakinan
politik,
yang
berakibat
pengurangan,
penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam
kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (vide
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia);
Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam
International Covenant on Civil and Political Rights yang telah
diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2005. Article 2 International Covenant of Civil
Political Rights berbunyi: “Each State Party to the present Covenant
undertakes to respect and ensure to all individuals within its territory
and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present
Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex,
language, religion, political or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status”;
Dalam hubungannya dengan permohonan a quo, keadaan tersebut
tidak terjadi. Pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam
Pasal 31 ayat (1) UU Pemda dan Penjelasannya diberlakukan
terhadap Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Dalam
hubungan ini, berlaku adagium yang berbunyi “Ubi eadem ratio, ibi
idem jus”, pada alasan yang sama berlaku hukum yang sama. Oleh
karena itu, tidaklah tepat apabila pemberhentian sementara terhadap
Pemohon dari jabatan Bupati Sarolangun dikatakan bersifat
diskriminatif dengan cara membandingkannya dengan pejabat publik
atau pihak lain dalam kualifikasi yang berbeda dan diatur oleh undang-
undang yang berbeda. Misalnya, sebagaimana dibandingkan oleh
Pemohon, Ir. Akbar Tanjung selaku Ketua DPR RI yang pernah
berstatus sebagai terdakwa di pengadilan, tetapi tidak diberhentikan
sementara dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, bukanlah
merupakan diskriminasi karena tunduk pada undang-undang yang
berbeda dan bukan tergolong pejabat tata usaha negara sebagaimana
halnya kepala daerah. Benar bahwa dalam pengertian diskriminasi
terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan
perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi.
60
Di samping itu, dalam menilai ada-tidaknya persoalan diskriminasi
dalam suatu undang-undang juga dapat dilihat dari perspektif
bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak
konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi
perlindungannya ditempatkan dalam rangka due process ataukah
dalam rangka perlindungan yang sama (equal protection). Pembedaan
demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-
undang mengingkari hak dari semua orang, maka pengingkaran
demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka due process. Namun,
apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan suatu hak bagi
beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang
lainnya maka keadaan demikian dapat dianggap sebagai pelanggaran
terhadap equal protection (vide Erwin Chemerinsky, Constitutional
Law: Principles and Policies, 1997, h. 639). Dalam hubungan dengan
permohonan a quo, Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tidak ternyata
memuat salah satu dari dua keadaan di atas, sehingga oleh karenanya
tidak terdapat persoalan diskriminasi. Adapun contoh-contoh yang oleh
Pemohon dianggap sebagai adanya praktik diskriminasi, sebagaimana
dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, adalah persoalan-
persoalan
praktik
yang
berada
di
luar
konteks
pengujian
konstitusionalitas undang-undang a quo;
Bahwa ketentuan mengenai pemberhentian sementara sebagai
tindakan administratif yang serupa dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda sudah merupakan aturan
yang diterima secara umum. Hal tersebut antara lain tertuang dalam
Pasal
24
Undang-undang
Nomor
43 Tahun
1999
tentang
Kepegawaian, Pasal 24 dan 25 Undangundang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 13 dan 14 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Bahwa Pemohon juga mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda
menimbulkan ketidakpastian hukum karena dakwaan yang ditujukan
kepada Pemohon belum mempunyai kekuatan hukum tetap namun
Pemohon sudah diusulkan untuk diberhentikan sementara oleh
Gubernur Jambi. Oleh karena itu, menurut Pemohon, Pasal 31 ayat
(1) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Terhadap dalil Pemohon ini dapat dikemukakan bahwa Pemohon telah
mencampuradukkan atau menyamakan dakwaan dengan putusan
pengadilan dan pada saat yang sama juga mencampuradukkan
bentuk tindakan administratif pemberhentian sementara dengan
hukuman (pidana). Yang dapat memiliki kekuatan hukum tetap adalah
putusan pengadilan, yang merupakan kewenangan hakim untuk
menjatuhkannya, bukan dakwaan, yang merupakan kewenangan
penuntut umum, yang tunduk pada pembuktian dan penilaian hakim.
Sedangkan mengenai perbedaan antara tindakan administratif dengan
hukuman (pidana) telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.
Sebaliknya, fakta yang diajukan Pemohon, yaitu bahwa Pemohon
sudah diusulkan oleh Gubernur Jambi untuk diberhentikan sementara
pada saat proses penuntutan atas dakwaan terhadap Pemohon telah
dimulai, justru dengan terang menunjukkan telah berjalannya
61
kepastian hukum. Sebab, dengan adanya fakta sebagaimana
dikemukakan Pemohon tersebut berarti ketentuan Pasal 31 ayat (1)
UU Pemda telah dilaksanakan sebagaimana maksud ketentuan itu.
Dalam perspektif lain, Pasal 31 ayat (1) UU Pemda juga memberikan
kepastian baik kepada Pemohon maupun terhadap masyarakat yang
harus dilayani oleh Pemohon dalam jabatannya selaku bupati karena
dengan adanya pemberhentian sementara tersebut maka tidak ada
hambatan bagi bekerjanya proses hukum atas dakwaan yang ditujukan
terhadap Pemohon dikarenakan telah hilangnya kemungkinan bahwa
Pemohon, melalui jabatannya, dapat menghalang-halangi atau
menghambat proses peradilan (obstruction of justice) sehingga
putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde) dapat lebih cepat diperoleh. Dengan lebih cepatnya
diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas diri
Pemohon tersebut maka Pemohon maupun masyarakat yang
seharusnya dilayani oleh Pemohon dalam jabatannya selaku bupati
akan lebih cepat pula mendapatkan kepastian hukum apakah
Pemohon bersalah atau tidak. Dengan cara demikian akan
terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang
mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang
pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap
keadilan itu sendiri, sebagaimana dilukiskan oleh adagium “justice
delayed justice denied”;
Menimbang bahwa selain mengemukakan dalil-dalil kerugian
hak konstitusional akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 31 ayat (1)
UU Pemda, Pemohon juga mempersoalkan 2 (dua) hal:
• Pertama, tidak dilibatkannya persetujuan DPRD dalam proses
pemberhentian sementara seorang kepala daerah dalam hal yang
bersangkutan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana
disebut dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, padahal kepala daerah
dipilih langsung oleh rakyat, sehingga hal tersebut oleh Pemohon
dianggap mencederai demokrasi;
• Kedua, bahwa dakwaan terhadap Pemohon berdasarkan Pasal 31
ayat (1) UU Pemda tersebut telah dijadikan bahan kampanye
negatif (black campaign) untuk mencemarkan nama baik Pemohon
oleh lawan-lawan politiknya dalam pencalonan pemilihan Bupati
Sarolangun;
Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah memandang penting
untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut:
• Tentang tidak dilibatkannya DPRD dalam proses pemberhentian
sementara kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) UU Pemda, Mahkamah
berpendapat bahwa persetujuan atau pendapat DPRD diperlukan
dalam hal-hal yang berkait dengan tindakan atau perbuatan kepala
daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di mana
DPRD sebagai unsur perwakilan rakyat daerah merupakan bagian
dari pemerintahan daerah dan sekaligus sebagai lembaga yang
harus mengawasi kepala daerah. Pengawasan oleh DPRD adalah
pengawasan yang bersifat politis terutama dalam rangka
62
penentuan kebijakan pemerintahan daerah bagi kesejahteraan
rakyat di daerah yang bersangkutan sesuai dengan tujuan otonomi
daerah. Sementara itu, pemberhentian sementara kepala daerah
sebagai tindakan administratif dilakukan karena adanya dakwaan
bahwa kepala daerah yang bersangkutan melakukan tindak pidana
yang tidak ada sangkut-pautnya dengan fungsi pemerintahan
daerah. Tanggung jawab pidana adalah bersifat individual atau
personal yang berlaku terhadap siapa saja tanpa membeda-
bedakan atas dasar kedudukan atau status sosial seseorang
sesuai dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality
before the law). Oleh karena itu, tindak pidana adalah tanggung
jawab individual yang tidak terkait dengan tanggung jawab jabatan.
Justru untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum
(equality before the law), seorang kepala daerah yang didakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 31
ayat (1) UU Pemda, harus dijamin bersih dari pengaruh proses
politik yang dapat terjadi apabila untuk melakukan tindakan
pemberhentian sementara dipersyaratkan adanya persetujuan
DPRD. Terlebih lagi, Pasal 31 ayat (1) UU Pemda diperlukan
karena tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara menyangkut
kepentingan umum yang berdampak luas dan penanganannya
membutuhkan langkah-langkah yang cepat, efisien, dan efektif.
• Mengenai
kemungkinan
dimanfaatkannya
ketentuan
pemberhentian sementara sebagai bahan kampanye negatif (black
campaign) oleh lawan atau saingan politik dalam hal seorang
kepala daerah hendak mengajukan diri kembali sebagai calon
kepala daerah, sebagaimana yang didalilkan telah terjadi pada diri
Pemohon, hal tersebut bukanlah persoalan konstitusional karena
merupakan
masalah
penerapan
undang-undang
yang
dimanfaatkan sebagai praktik persaingan politik yang tidak sehat.
Apabila sebagai akibat praktik persaingan politik yang tidak sehat
tersebut ternyata merugikan Pemohon, maka tetap tersedia upaya
hukum bagi Pemohon untuk mempertahankan kepentingan
hukumnya (rechtsbelang), sehingga oleh karena itu, dalil Pemohon
sepanjang menyangkut hal dimaksud tidak relevan untuk
dipertimbangkan lebih lanjut.
Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
024/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006 di atas ditegaskan kembali
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-X/2012 tanggal
28 Maret 2013 juga dalam pengujian Undang-Undang 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pertimbangan
hukum yang terdapat dalam paragraf [3.15.4].
Lebih jauh, masih dalam kaitan pemberhentian sementara,
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIII/2015 dan
Nomor 40/PUU-XIII/2015 tanggal 31 Mei 2016 dalam pengujian
Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2002
tentang
Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penegasan keberadaan
pemberhentian sementara sebagai sanksi administratif ditekankan
63
kembali. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud Mahkamah
menyatakan, antara lain:
Berkenaan dengan permohonan a quo, mengingat sifat sanksi
administratif yang reparatoir-condemnatoir (menghukum sekaligus
memperbaiki), sebagaimana dijelaskan di atas, ada dua kepentingan
hukum yang hendak dilindungi dalam sifat menghukum sekaligus
memperbaiki dari sanksi administratif pemberhentian sementara
tersebut. Pertama, kepentingan pejabat negara atau penyelenggara
negara yang bersangkutan, dalam hal ini memberikan kesempatan
dan waktu kepada yang bersangkutan untuk menghadapi hal yang
disangkakan
terhadapnya
sekaligus
membuktikan
ketidakbersalahannya tanpa perlu terganggu (untuk sementara) oleh
tugas dan atau kewajibannya sebagai pejabat atau penyelenggara
negara. Apabila di kemudian hari ternyata tidak terbukti bersalah,
maka yang bersangkutan harus direhabilitasi nama baiknya dan
dipulihkan
jabatannya
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi jabatan itu. Kedua,
kepentingan masyarakat, yaitu bahwa layanan publik atau
kepentingan masyarakat dalam arti luas tidak boleh terganggu oleh
ditetapkannya seorang pejabat atau penyelenggara negara sebagai
tersangka.
Berdasarkan pertimbangan di atas, dalam konteks sebagai
sanksi administratif, terhadap alasan pemberhentian sementara
seorang calon Gunernur dan/atau calon Wakil Gubernur terpilih
karena saat pelantikan ditetapkan sebagai terdakwa, sebagaimana
diatur dalam Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada, Mahkamah tidak
menemukan adanya pertentangan dengan gagasan negara hukum
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) maupun dengan Pasal
27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, oleh karena
Mahkamah sudah mempertimbangkan bahwa frasa “tidak pernah
sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap” sebagai syarat untuk menjadi
calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur adalah inkonstitusional
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa, maka status terdakwa sebagai
alasan pemberhentian sementara terhadap calon gubernur dan/atau
calon wakil gubernur terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 163
ayat (7) pun harus didasarkan pada dakwaan bahwa yang
bersangkutan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak pidana
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa”. Sebab, tidaklah dapat diterima
oleh penalaran yang wajar bahwa kalau hanya untuk menjadi calon
64
gubernur atau wakil gubernur saja dipersyaratkan tidak boleh
berstatus
terpidana
karena
melakukan
perbuatan
pidana
sebagaimana diuraikan di atas sementara ketika calon gubernur
dan/atau wakil gubernur tersebut terpilih tidak dapat diberhentikan
sementara padahal didakwa melakukan tindak pidana.
Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
menegaskan bahwa pemberhentian sementara calon kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah terpilih yang berstatus terdakwa yang didasarkan pada dakwaan
tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, harus
dikecualikan terhadap tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan
rezim yang sedang berkuasa.
[3.12.3] Bahwa selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan bahwa kata “makar” dan
frasa “perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia” telah dimaknai secara berbeda dengan mengualifikasikan perbuatan
dimaksud sebagai tindak pidana. Berkaitan dengan dalil a quo, Mahkamah juga
telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-
XIV/2016, Paragraf [3.9] hlm. 197-200, yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut.
[3.9] … dalam konteks sebagai sanksi administratif, terhadap alasan
pemberhentian sementara seorang calon Gunernur dan/atau calon Wakil
Gubernur terpilih karena saat pelantikan ditetapkan sebagai terdakwa,
sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada, Mahkamah tidak
menemukan adanya pertentangan dengan gagasan negara hukum
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) maupun dengan Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, oleh karena Mahkamah sudah
mempertimbangkan
bahwa
frasa
“tidak
pernah
sebagai
terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap” sebagai syarat untuk menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil
gubernur adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak
pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang
sedang berkuasa, maka status terdakwa sebagai alasan pemberhentian
sementara terhadap calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur terpilih
sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (7) pun harus didasarkan pada
dakwaan bahwa yang bersangkutan didakwa melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali tindak
65
pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang
sedang berkuasa”. Sebab, tidaklah dapat diterima oleh penalaran yang wajar
bahwa kalau hanya untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur saja
dipersyaratkan tidak boleh berstatus terpidana karena melakukan perbuatan
pidana sebagaimana diuraikan di atas sementara ketika calon gubernur
dan/atau wakil gubernur tersebut terpilih tidak dapat diberhentikan sementara
padahal didakwa melakukan tindak pidana.
....
Adapun tindak pidana makar dalam pengertian perbuatan yang secara
melawan hukum bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah
tanpa melalui cara-cara yang demokratis, yang harus dibedakan dengan
mereka yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim
yang sedang memerintah, sudah pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip
negara hukum dan demokrasi. Karena itu, tindak pidana makar, terlepas dari
kualifikasi jenis-jenis perbuatan yang tergolong ke dalamnya dan ancaman
pidana yang diberlakukan terhadap perbuatan itu, adalah pengingkaran
terhadap negara hukum dan demokrasi.
...
Begitu pula halnya dengan perbuatan lain yang dapat memecah belah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, sulit untuk menemukan
argumentasi konstitusional bahwa perbuatan demikian tidak bertentangan
dengan UUD 1945. Dengan memahami secara saksama Pembukaan UUD
1945 alinea keempat akan ditemukan pemahaman bahwa UUD 1945 adalah
hukum dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian bagaimana
mungkin menyatakan perbuatan yang dapat memecah belah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai perbuatan yang tidak bertentangan
dengan UUD 1945. Namun, dalam hubungan ini, Mahkamah penting
menegaskan bahwa kata “perbuatan” dimaksud harus dipahami sebagai
tindak pidana sehingga penegakannya pun harus tunduk pada penegakan
norma hukum pidana.
Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah, kata “terdakwa” dalam Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada adalah
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai
“terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap
keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain
yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim
yang sedang berkuasa”
Sementara itu, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-
XIV/2016, antara lain menyatakan,
…
66
3. Menyatakan Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang kata ‘terdakwa’ tidak dimaknai ‘terdakwa
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi,
tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap
keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan
lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian
suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum dan amar putusan
tersebut di atas, norma Pasal 163 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (UU Pilkada) yang mengatur mekanisme pemberhentian
sementara calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terpilih, in casu calon
gubernur dan/atau calon wakil gubernur, yang menjadi terdakwa dalam kategori
tindak pidana tertentu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Berkenaan
dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah
menegaskan status terdakwa pada calon kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah terpilih dimaknai secara khusus, yakni terkait tindak pidana yang diancam
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tindak pidana korupsi, terorisme, makar,
tindak pidana terhadap keamanan negara, dan tindak pidana tertentu yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pengecualian yang
ditetapkan dalam putusan tersebut.
67
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, pada hakikatnya
substansi norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 memiliki esensi yang sama dengan
substansi norma Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada yaitu mengatur pemberhentian
sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam kaitannya dengan
status terdakwa dan tindak pidana tertentu. Adapun perbedaan kedua norma
tersebut terletak pada subjek hukum, tahapan penerapan pemberhentian
sementara, dan kriteria ancaman pidana yang digunakan. Dalam norma Pasal 83
ayat (1) UU 23/2014, pemberhentian sementara dilakukan terhadap kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah yang telah menjabat dan kemudian berstatus
terdakwa, dengan kriteria ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Sementara itu, dalam norma Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada, sebagaimana telah
dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, calon
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terpilih yang berstatus terdakwa karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
dengan pengecualian tertentu, tetap dilantik terlebih dahulu untuk selanjutnya
diberhentikan sementara.
Bahwa oleh karena Mahkamah hingga saat ini belum menemukan alasan
yang kuat dan mendasar untuk mengubah pendirian sebagaimana tertuang dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, serta setelah mencermati
secara saksama dalil Pemohon dalam permohonan a quo, telah ternyata pada
prinsipnya dalil Pemohon a quo memiliki kesamaan substansial dengan dalil yang
menjadi dasar pengujian konstitusionalitas norma Pasal 163 ayat (7) dan Pasal 164
ayat (7) UU Pilkada. Oleh karena itu, pendirian Mahkamah dalam Putusan a quo
relevan untuk menjadi pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma
Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan
demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap
keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara
Kesatuan Republik Indonesia” dalam norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 adalah
dalil yang berdasar dan oleh karenanya norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “kecuali
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan
68
yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa” sebagaimana selengkapnya termaktub dalam amar putusan a quo.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 83
ayat (1) UU 23/2014 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan
yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka
dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.13]
Menimbang
bahwa
selanjutnya
Mahkamah
mempertimbangkan
persoalan konstitusionalitas norma Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 sepanjang kata
“berdasarkan”, yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sebagaimana
didalilkan Pemohon, kata “berdasarkan” dalam frasa “berdasarkan register perkara
di pengadilan” pasal a quo, tidak menetapkan secara eksplisit kapan waktu
pemberhentian harus dilaksanakan melainkan hanya menunjukkan bahwa kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara menurut, beralaskan,
atau bersumber pada buku register perkara di pengadilan, namun tidak menentukan
kapan waktu pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah harus dilaksanakan. Oleh karena itu, menurut Pemohon perlu diberi
spesifikasi waktu pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah yaitu terhitung sejak tanggal register perkara di pengadilan.
Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati secara
saksama norma Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014, telah ternyata ketentuan a quo pada
hakikatnya mengatur penegasan mengenai dasar dilakukannya pemberhentian
sementara bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berstatus
terdakwa karena melakukan tindak pidana tertentu. Penegasan mengenai dasar
pemberhentian sementara tersebut diwujudkan melalui penentuan register perkara
di pengadilan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemberhentian sementara
dimaksud. Dengan demikian, keberadaan register perkara merupakan unsur penting
dalam penerapan norma a quo, karena berkaitan dengan dasar yuridis dan proses
administrasi penanganan perkara pidana di pengadilan yang menjadi dasar mulai
berlakunya saat timbulnya konsekuensi hukum terhadap status jabatan kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan.
69
Bahwa meskipun norma a quo telah menentukan register perkara di
pengadilan sebagai dasar pemberhentian sementara, namun menurut Mahkamah
ketentuan tersebut belum secara tegas memberikan kejelasan mengenai titik waktu
yang harus dijadikan acuan untuk menentukan dimulainya pemberhentian
sementara. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran
dalam pelaksanaannya, terutama mengenai kapan pemberhentian sementara dapat
mulai diberlakukan setelah seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah berstatus terdakwa. Sementara itu, penentuan waktu
dimulainya pemberhentian sementara merupakan hal yang penting karena berkaitan
langsung dengan kepastian hukum akan status hukum pejabat yang bersangkutan
serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah selama pemberhentian
sementara berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penegasan mengenai titik
waktu yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari
ketidakpastian hukum dalam penerapan norma tersebut.
Bahwa secara yuridis dan administratif, suatu perkara pidana yang
dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili mulai tercatat dan menjadi
tanggung jawab yuridis pengadilan sejak dilakukannya registrasi perkara dengan
pemberian nomor perkara oleh pengadilan yang bersangkutan. Registrasi perkara
tersebut merupakan bagian dari tata kelola administrasi peradilan yang menandai
bahwa perkara pidana telah diterima dan dicatat serta menjadi tanggung jawab
yuridis secara resmi pengadilan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pencatatan perkara dalam buku
registrasi perkara pengadilan merupakan peristiwa administratif yang dapat
diidentifikasi secara objektif dan dibuktikan berdasarkan administrasi resmi
pengadilan. Dalam konteks ini, tanggal registrasi perkara dapat digunakan sebagai
titik acuan untuk menentukan dimulainya proses administrasi penanganan perkara
pidana di pengadilan.
Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan pemberhentian sementara kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berstatus terdakwa, penggunaan tanggal
registrasi perkara sebagai titik acuan diperlukan untuk memberikan kejelasan
mengenai awal berlakunya konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014. Penentuan tanggal tersebut juga memberikan
pedoman yang lebih pasti bagi pihak yang berwenang dalam melaksanakan
pemberhentian sementara, sehingga penerapan norma tidak bergantung pada
70
penafsiran yang berbeda-beda mengenai kapan suatu perkara dianggap telah
terdaftar di pengadilan. Selain itu, adanya titik acuan yang jelas dapat mencegah
terjadinya penundaan atau perbedaan dalam menentukan waktu dimulainya
pemberhentian sementara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian
hukum status jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah serta
kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karenanya, tanggal
pencatatan perkara dalam buku registrasi perkara pengadilan merupakan ukuran
administratif dan yuridis yang objektif karena menunjukkan secara resmi bahwa
perkara pidana telah tercatat untuk diperiksa dan diadili. Dengan demikian,
penegasan mengenai tanggal registrasi perkara sebagai titik awal pemberhentian
sementara merupakan tahapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa norma
a
quo
dapat
dilaksanakan
secara
konsisten,
terukur,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, demi menjamin kepastian hukum yang
adil dan mencegah perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan norma tersebut,
menurut Mahkamah, frasa “berdasarkan register perkara di pengadilan” dalam
norma Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sebagaimana selengkapnya termaktub dalam amar putusan a quo.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 83
ayat (2) UU 23/2014 adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan
yang dilakukan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon maka
dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
[3.14]
Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan Penjelasan Pasal 78 ayat
(2) huruf b UU 23/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan
perlakuan karena membatasi pengertian kondisi dimaksud pada keadaan sakit yang
menyebabkan fungsi fisik atau mental tidak normal dan/atau keberadaan yang tidak
diketahui, tanpa mencakup keadaan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
yang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap selama 6 (enam) bulan atau lebih. Menurut Pemohon,
keadaan tersebut seharusnya dapat dijadikan dasar pemberhentian berdasarkan
Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
71
[3.14.1] Bahwa
terkait
dengan
dalil
Pemohon
yang
mempersoalkan
konstitusionalitas Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang menurut
Pemohon bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan
sama di hadapan hukum, penting bagi Mahkamah mengutip terlebih dahulu secara
utuh norma keseluruhan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 beserta Penjelasan
yang menyatakan:
Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. ...
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah menderita
sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau
tidak diketahui keberadaannya.
Bahwa setelah mencermati secara saksama norma Pasal 78 ayat (2)
huruf b UU 23/2014 beserta Penjelasannya di atas, telah ternyata ketentuan a quo
pada hakikatnya mengatur perihal pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Adapun ketentuan
Penjelasan a quo tersebut memberikan batasan pengertian mengenai keadaan
dimaksud, yaitu menderita sakit yang mengakibatkan fungsi fisik atau mental tidak
berfungsi secara normal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang, dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, norma a quo
tidak semata-mata mengatur mengenai lamanya seseorang tidak melaksanakan
tugas, melainkan juga mengenai keadaan tertentu yang secara hukum menjadi
dasar pemberhentian.
Dalam kaitan dengan ketentuan tersebut di atas, frasa “tidak dapat
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam norma
Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 tidak dapat dimaknai semata-mata
berdasarkan akibat faktual berupa tidak terlaksananya tugas jabatan, tetapi harus
dimaknai dalam konteks alasan pemberhentian yang ditentukan oleh pembentuk
undang-undang. Dalam hal ini, penjelasan pasal a quo memberikan batasan
mengenai keadaan yang dimaksud dalam norma tersebut, sehingga tidak setiap
72
keadaan yang menyebabkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak
dapat menjalankan tugasnya secara faktual serta-merta dapat dikualifikasikan
sebagai keadaan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam norma a quo.
[3.14.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan keadaan
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjalani pidana penjara karena
tindak pidana umum tidak dapat diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD, menurut
Mahkamah, UU 23/2014 telah mengatur secara khusus mekanisme pemberhentian
sementara dan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
berhadapan dengan proses pidana. Dalam kaitan ini, dalam norma Pasal 83 ayat
(1) dan ayat (4) UU 23/2014 telah ditentukan kategori tindak pidana tertentu yang
menjadi dasar pemberhentian sementara dan pemberhentian tanpa melalui usulan
DPRD, termasuk berkaitan dengan norma Pasal 83 ayat (2) yang mengatur
mengenai dasar pemberhentian sementara. Oleh karena itu, pengaturan tersebut
menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menentukan secara khusus
keterkaitan antara proses pidana dan status jabatan kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah, termasuk mengenai persyaratan dan mekanisme pemberhentian.
Dalam kaitan ini, tidak dicakupnya keadaan kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah yang menjalani pidana penjara dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b
UU 23/2014 tidak serta-merta menunjukkan adanya kekebalan hukum bagi pejabat
yang bersangkutan. Sebab, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap
tunduk
pada
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
pertanggungjawaban pidana serta mekanisme pemberhentian yang secara khusus
telah diatur dalam UU 23/2014. Dengan demikian, perbedaan mekanisme
pemberhentian tersebut harus dipahami dalam kerangka pengaturan mengenai
status jabatan pemerintahan, bukan sebagai pengecualian terhadap berlakunya
hukum pidana bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
[3.14.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan petitum Pemohon yang memohon
kepada Mahkamah untuk menambahkan syarat bagi kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah yang dipidana penjara selama 6 (enam) bulan atau lebih berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi
salah satu alasan pemberhentian. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah, keadaan
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjalani pidana tidak dapat
dipersamakan dengan keadaan tidak dapat melaksanakan tugas secara
73
berkelanjutan atau berhalangan tetap karena sakit atau tidak diketahui
keberadaannya. Sebab, ketiga keadaan tersebut memiliki karakteristik dan
konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam hal ini, keadaan sakit sebagaimana
dimaksud dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 berkenaan
dengan kondisi fisik atau mental yang mengakibatkan seseorang tidak dapat
menjalankan tugasnya secara normal, sedangkan keadaan tidak diketahui
keberadaannya berkenaan dengan ketidakjelasan mengenai keberadaan orang
yang bersangkutan. Sementara itu, keadaan menjalani pidana merupakan
konsekuensi hukum dari pelaksanaan putusan pidana atau proses penegakan
hukum yang tunduk pada ketentuan tersendiri. Dengan demikian, persamaan akibat
tidak dapat melaksanakan tugas jabatan tidak serta-merta menjadikan keadaan-
keadaan tersebut memiliki kualifikasi hukum yang sama.
Lebih lanjut, dalil Pemohon yang mendasarkan permohonan pada
lamanya pidana penjara, khususnya selama 6 (enam) bulan atau lebih, juga tidak
serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memperluas cakupan norma yang
dimohonkan pengujian. Ihwal jangka waktu 6 (enam) bulan dalam Pasal 78 ayat (2)
huruf b UU 23/2014 merupakan bagian dari rumusan mengenai keadaan tidak dapat
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, dan bukan
merupakan ketentuan umum yang menjadikan setiap keadaan yang mengakibatkan
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas
selama jangka waktu tersebut sebagai alasan pemberhentian. Dengan demikian,
penambahan keadaan menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan atau lebih
ke dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 sebagaimana
dimohonkan Pemohon pada hakikatnya bukan sekadar memperjelas makna norma,
melainkan menambahkan alasan pemberhentian baru yang tidak dirumuskan dalam
ketentuan tersebut. Di sisi lain, dalam batas penalaran yang wajar, kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga
permasyarakatan selama 6 (enam) bulan atau lebih, secara faktual tidak dapat
melaksanakan tugas pemerintahan daerah secara langsung, sesungguhnya hal
tersebut pada hakikatnya telah terabsorbsi (terserap) ke dalam semangat yang juga
diinginkan oleh Pemohon dalam Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014
yang dipersoalkan oleh Pemohon. Namun demikian, keadaan faktual tersebut tidak
dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk mengualifikasikan yang
bersangkutan sebagai tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
74
berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b UU
23/2014. Hal ini karena penentuan alasan pemberhentian harus didasarkan pada
kualifikasi hukum yang telah ditetapkan dalam norma yang bersangkutan, dengan
tetap memperhatikan ketentuan khusus mengenai pemberhentian kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah yang berhadapan dengan proses pidana. Oleh karena
itu, keadaan menjalani pidana penjara harus dinilai berdasarkan mekanisme
pemberhentian yang secara khusus diatur dalam UU 23/2014 dan tidak serta-merta
diserap ke dalam pengertian norma a quo hanya berdasarkan kesamaan akibat
terhalangnya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena tidak dapat
melaksanakan tugas pemerintahan daerah secara langsung.
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut
Mahkamah, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 78 ayat
(2) huruf b UU 23/2014 karena tidak mencakup keadaan kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah yang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap selama 6 (enam) bulan atau lebih adalah
dalil yang tidak berdasar, oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut
hukum.
[3.15]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 telah
ternyata tidak memberikan jaminan kedudukan yang sama dalam hukum dan
menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, oleh karena pemaknaan
Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka dalil Pemohon
a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, berkenaan
dengan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014, telah ternyata
memberikan jaminan kedudukan yang sama di dalam hukum dan kepastian hukum
yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan
demikian, dalil Pemohon sepanjang Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU
23/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.16]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
75
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 83
ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 adalah beralasan menurut hukum untuk
sebagian;
[4.4]
Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Penjelasan Pasal
78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa
76
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar,
tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena
melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik
dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”;
3. Menyatakan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
sementara sejak perkaranya dicatat dalam buku registrasi perkara di
pengadilan”;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
--------------------------------------------------------------------------------------
6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)
Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda
(Dissenting Opinion) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi
Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Adies Kadir, yang menyatakan sebagai berikut.
Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Saldi Isra
[6.1]
Menimbang bahwa berkenaan dengan Putusan a quo, saya Hakim
Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda sebagai berikut:
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas
norma Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf
b UU 23/2014 yang selengkapnya menyatakan
77
Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014:
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014:
Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara
berdasarkan register perkara di pengadilan.
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014:
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah
menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi
secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
Bahwa Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara
Indonesia, menjelaskan merupakan seorang aktivis atau pegiat hukum dan pemilih
yang pernah menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih [vide Pasal 27 ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945], khususnya dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta.
Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi persyaratan perihal kualifikasi sebagai
perseorangan warga negara Indonesia. Sementara itu, terkait dengan persyaratan
ada atau tidaknya hak konstitusional yang dianggap dirugikan secara faktual atau
potensial, Pemohon harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, yaitu (i) adanya hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun
1945; (ii) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; (iii) anggapan kerugian
konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi; (iv) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan (v) adanya
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kelima syarat
dimaksud harus dipenuhi secara kumulatif.
Bahwa berkenaan dengan gagasan dasar perihal adanya kriteria kerugian
hak konstitusional dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing)
78
untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah agar tersedianya
semacam alat penapis bagi warga negara mengajukan pengujian konstitusionalitas
ke Mahkamah. Dalam hal ini, meski bersifat erga omnes namun tidak setiap norma
dalam suatu undang-undang berkenaan secara langsung dengan kepentingan yang
dimiliki warga oleh negara untuk mengajukan permohonan. Dengan kata lain, suatu
norma undang-undang tidak serta-merta dapat dimohonkan pengujian oleh setiap
orang. Apabila diperhatikan secara saksama kriteria kerugian konstitusional yang
dikemukakan di atas dan telah menjadi yurisprudensi klasik yang digunakan untuk
mengukur kedudukan hukum adanya bentuk kerugian menjadi titik perhatian utama.
Dalam hal ini, uraian bentuk kerugian yang diderita ketika hendak menjadi pemohon
pengujian konstitusionalitas undang-undang memiliki hubungan dengan kerugian
harus berkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dijamin dalam
UUD NRI Tahun 1945 dan dengan norma yang hendak dimohonkan pengujian.
Artinya, bentuk kerugian yang dialami tidak hanya dilihat merupakan ekses
(dampak) dari berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan
pengujian tetapi bentuk kerugian tersebut juga berada dalam ruang lingkup hak
konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, kriteria
kerugian konstitusional berkenaan dengan hubungan kausalitas (causal verband)
tidak hanya merupakan bentuk kerugian yang dialami pemohon akibat dari
berlakunya norma yang undang-undang yang dimohonkan pengujian melainkan
juga kerugian tersebut berdampak pada terlanggarnya hak konstitusional.
Bahwa, dalam konteks permohonan a quo, Pemohon menguji norma yang
materi pokoknya berkenaan dengan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala
daerah. Subjek hukum yang diatur dalam norma a quo disebutkan secara khusus,
yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adressat pengaturan norma demikian
menjadi perhatian penting dalam mengukur keterkaitan dengan pihak-pihak yang
hendak menguji konstitusionalitas norma undang-undang. Dalam permohonan
a quo, Pemohon mendalilkan bentuk kerugian hak konstitusional yang dialami
adalah terkait dengan kapasitas Pemohon sebagai pemilih. Berkenaan dengan hal
tersebut, ruang lingkup anggapan hak konstitusional sebagai pemilih semestinya
terbatas dalam kaitannya dengan proses dalam pemilihan umum, yaitu hak untuk
memilih (right to vote). Dalam permohonan a quo, bentuk kerugian yang didalilkan
Pemohon, in casu sebagai pemilih, tidak memiliki kaitan langsung dengan
79
pengaturan norma yang memuat tata cara pemberhentian kepala daerah dan wakil
kepala daerah. Andai pun kerugian yang didalilkan Pemohon bersifat potensial,
pengaturan norma mengenai tata cara pemberhentian kepala daerah dan wakil
kepala daerah tidak cukup menjangkau terpenuhinya prinsip “yang dalam batas
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi” dikaitkan dengan perlindungan
hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih yang telah menunaikan hak
konstitusional untuk memilih dalam pemilihan umum kepala daerah. Terlebih, hak
konstitusional untuk memilih (right to vote) sama sekali tidak terhalangi dengan
berlakunya norma Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 78
ayat (2) huruf b UU 23/2014 untuk memilih dalam pemilihan umum sebagai salah
satu hak konstitusional warga negara. Oleh karena syarat kerugian hak
konstitusional yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta
putusan-putusan selanjutnya bersifat kumulatif maka dengan tidak terpenuhi syarat
adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) dimaksud dengan sendirinya tidak
terpenuhi seluruh syarat yang dikehendaki dan oleh karenanya tidak ada
relevansinya untuk mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian, tidak
terdapat keraguan untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seharusnya Pemohon dinyatakan
tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Mahkamah
semestinya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Adies Kadir
[6.2]
Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian materiil terhadap
Pasal 83 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU
Pemda terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai
berikut:
Pasal 83 ayat (1) UU Pemda
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa
melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana
korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan
negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.”
80
Pasal 83 ayat (2) UU Pemda
“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan
register perkara di pengadilan.”
Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU Pemda
“Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap” dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang
mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan
dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui
keberadaannya.”
Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, pendapat mayoritas hakim pada
dasarnya menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian.
Namun demikian, Saya menyampaikan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion),
yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Adapun argumentasi
hukum pendapat berbeda saya, sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan diajukan oleh Terence Cameron yang mengualifikasikan diri
sebagai perorangan WNI dan sebagai aktivis Hukum yang berjuang untuk
memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di
Indonesia tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan
kepastian hukum serta Pemohon juga tercatat sebagai pemilih dalam Pilkada
DKI Jakarta.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 27 ayat
(1) UUD NRI 1945 yang menyatakan,”Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain itu juga hak
konstitusional Pemohon diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan,”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
3. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 83 ayat
(1), Pasal 83 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU Pemda.
4. Bahwa Pemohon sebagai aktivis hukum maupun pemilih dalam pilkada pada
pokoknya merasa dirugikan karena keberlakuan Pasal 83 ayat (1) UU Pemda
telah menyebabkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang
81
melakukan tindak pidana berat selain tindak pidana korupsi luput dari sanksi
pemberhentian. Sementara itu, Pasal 83 ayat (2) UU Pemda telah menyebabkan
Pemerintah bimbang untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara
karena ketidakjelasan waktu pemberhentian terhitung sejak kapan, apakah sejak
suatu perkara diregister di pengadilan atau kah berdasarkan register perkara di
pengadilan. Di sisi lain, Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU Pemda yang
memberikan Penjelasan terhadap frasa “tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap” dianggap oleh Pemohon telah
menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat multitafir.
5. Bahwa berdasarkan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon,
menurut Saya, dalam kapasitasnya sebagai aktivis hukum dan juga sebagai
pemilih dalam Pilkada DKI, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pada titik
mana kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan faktual atau
potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
Sebab, isu hukum dalam pasal-pasal yang dipermasalahkan oleh Pemohon
semuanya berkaitan dengan isu pemberhentian sementara kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah maupun kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah yang tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan tetap. Tidak ada
satu pun isu yang dipermasalahkan berkenaan langsung dengan kepentingan
dan kerugian konstitusional Pemohon sebagai pemilih. Adapun dalil Pemohon
yang menyatakan bahwa sebagai aktivis hukum, Pemohon memiliki tanggung
jawab moril untuk memastikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
menjunjung tinggi dan menaati hukum serta tidak melakukan tindak pidana pada
saat menjabat, merupakan dalil yang bersifat abstrak dan tidak jelas. Hal ini
setidaknya dapat dilihat pada pernyataan Pemohon yang menerangkan bahwa
dengan berlakunya pasal-pasal a quo telah mengakibatkan Pemerintah bimbang
untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara bagi kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah maupun apabila mengakibatkan kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap karena dijatuhi pidana penjara serta
terhindar dari pemberhentian. Kerugian dimaksud telah ternyata bukan lah
merupakan kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan faktual
atau pun potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi.
82
6. Bahwa Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan aktivis
hukum bukan lah merupakan subjek hukum yang memiliki kepentingan atau pun
terdampak langsung dengan pasal-pasal a quo yang diujikan, sehingga Saya
menilai tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional
Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo yang diujikan. Sebab,
pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baik bersifat
sementara maupun bersifat tetap pada umumnya terjadi pasca Pemohon
menggunakan hak pilihnya. Dengan perkataan lain, Pemohon sebagai Pemilih
dan aktivis hukum pada dasarnya tidak terhalang hak konstitusionalnya untuk
menggunakan hak pillih dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
Pemohon telah ternyata tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam
mengajukan permohonan a quo. Oleh karena itu, permohonan Pemohon
seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).
***
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota
pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 11.25 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
83
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Nurlidya Stephanny Hikmah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 46 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 47 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) UU 23/2014 48 (1). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan. Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap', dalam ketentuan ini adalah menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya. 2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai aktivis hukum sekaligus pemilih yang memiliki dan menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024; 3. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 yang dianggap menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum dan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut. a. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 beberapa kali menyebabkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terjerat tindak pidana berat selain kategori tindak pidana korupsi lolos dari sanksi pemberhentian akibat pasal a quo yang multitafsir sehingga merugikan Pemohon sebagai aktivis hukum dan pemilih; b. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan norma Pasal 83 ayat (2) UU 23/2014 beberapa kali mengakibatkan Pemerintah bimbang untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena adanya perbedaaan penafsiran atas waktu pemberhentian sehingga merugikan Pemohon sebagai aktivis hukum dan pemilih; c. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 beberapa kali mengakibatkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap akibat terkena pidana penjara terhindar dari 49 pemberhentian sehingga merugikan Pemohon sebagai aktivis hukum dan pemilih. 4. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi sebab Mahkamah dapat memaknai ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), serta Penjelasan Pasal 78 ayat (2) huruf b UU 23/2014 untuk menutup celah ketidakpastian hukum yang sebelumnya menyebabkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk terhindar dari pemberhentian serta dapat memberikan kesetaraan di hadapan hukum. Berdasarkan seluruh uraian kedudukan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai aktivis hukum, sekaligus pemilih yang telah memiliki dan menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-3 dan Bukti P-4]. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat spesifik sebagai pemilih yang memiliki kepentingan terhadap terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat hukum serta akuntabilita
