PUU
Tahun 2026
364/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Krisman Wahyudi Bin Effendi (Alm) (Pemohon I) dan Suryanto Bin Bukhari (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 364/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Krisman Wahyudi
Pekerjaan
:
Anggota Satuan Pengamanan PT Delta Garda
Persada
Alamat
:
KP. Pasopati, RT/RW 001/009, Desa Limbangan Barat,
Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Suryanto
Pekerjaan
:
Anggota Satuan Pengamanan PT Delta Garda
Persada
Alamat
:
Jalan MT Haryono RT.01/RW.000, Desa Loh Sumber,
Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/AJLF-SKK/MK/IX/2026 bertanggal
15 September 2026 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/AJLF-SKK/MK/X/2026
bertanggal 18 Oktober 2026 memberi kuasa kepada Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.,
Didik Siswanto, S.H., M.H., Ferdinand Roy Saputra, S.H., Wayan Suparta, S.H., dan
Fitri Susanti, kesemuanya adalah Advokat dan Paralegal pada Kantor Abujapi Jaya
Law Firm & Partner, yang beralamat di Jalan Moch Kahfi 1, Nomor 9L, RT. 0/RW. 0,
Cipedak, Jagakarsa, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon;
2
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 25 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 25 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 364/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor
364/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 28 September 2026, yang telah diperbaiki dan
diterima Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan
hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu konsekuensinya adalah
seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pembentukan
undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana, harus tunduk pada
konstitusi.
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kedudukan
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.
3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan
kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar.
4. Bahwa kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020.
5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
3
6. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
mengatur bahwa pengujian undang-undang yang diduga bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang saat ini diatur
dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, termasuk mengenai
objek permohonan, Pemohon, sistematika permohonan, kedudukan hukum,
alasan pengujian, dan petitum.
8. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian merupakan bagian dari undang-
undang, yakni Pasal 262 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, yang berbunyi:
“Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan
dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau
Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak kategori V.”
9. Bahwa secara khusus para Pemohon mempersoalkan makna konstitusional
frasa “dengan tenaga bersama” sepanjang frasa tersebut memungkinkan
seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana atas kekerasan kolektif
semata-mata karena berada bersama suatu kelompok, mempunyai
hubungan pekerjaan dengan anggota kelompok, atau menjalankan tugas
pengamanan di lokasi kejadian, tanpa pembuktian keterlibatan individual
dalam kekerasan yang didakwakan.
10. Bahwa batu uji yang digunakan adalah:
10.1. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, mengenai prinsip negara
hukum;
10.2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengenai hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
10.3. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengenai hak atas
perlindungan diri pribadi, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi.
11. Bahwa
permohonan
a
quo
merupakan
permohonan
pengujian
konstitusionalitas norma, bukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi
4
memeriksa kesalahan pembuktian dalam perkara pidana, membatalkan surat
dakwaan, atau mengambil alih kewenangan hakim Pengadilan Negeri.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Mahkamah Konstitusi
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON
A. Kualifikasi Para Pemohon sebagai Perseorangan Warga Negara
Indonesia
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU
MK), Pemohon dalam pengujian undang-undang adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, antara lain perseorangan warga negara
Indonesia.
2. Bahwa ketentuan tersebut menegaskan adanya dua persyaratan yang
saling berkaitan, yaitu kualifikasi Pemohon sebagai subjek hukum yang
berhak mengajukan permohonan serta adanya hak konstitusional yang
dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian.
3. Bahwa Pemohon I, Krisman Wahyudi bin Effendi (Alm.), adalah
perseorangan
warga
negara
Indonesia
yang
identitas
dan
kewarganegaraannya dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
serta dokumen kependudukan lainnya yang diajukan sebagai alat bukti
dalam permohonan a quo.
4. Bahwa Pemohon II, Suryanto bin Bukhari, adalah perseorangan warga
negara Indonesia yang identitas dan kewarganegaraannya dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta dokumen kependudukan
lainnya yang diajukan sebagai alat bukti dalam permohonan a quo.
5. Bahwa para Pemohon bekerja sebagai anggota Satuan Pengamanan
(Satpam) pada PT Delta Garda Persada, yang ditempatkan pada proyek
pengamanan PT Nusa Indah Kalimantan Plantation, berlokasi di
5
Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur, yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa
sawit.
6. Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya, para Pemohon mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan tugas pengamanan di lingkungan kerja
sesuai hubungan kerja, surat penugasan, prosedur operasional
pengamanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengamanan swakarsa.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa diakui sebagai unsur yang
membantu
pengemban
fungsi
kepolisian
dengan
pelaksanaan
kewenangan sesuai dasar hukum masing-masing.
8. Bahwa kedudukan anggota Satpam sebagai pengemban fungsi
kepolisian terbatas non-yustisial bukanlah kedudukan yang memberikan
kekebalan terhadap hukum pidana. Namun, kedudukan tersebut
merupakan
konteks
hukum
yang
relevan
dalam
membedakan
pelaksanaan tugas pengamanan yang sah dengan perbuatan kekerasan
yang dilarang oleh hukum.
9. Bahwa para Pemohon saat ini menghadapi proses peradilan pidana pada
Pengadilan Negeri Sangatta dalam Perkara Nomor 256/Pid.B/2026/PN
Sgt, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-
255/SGT/08/2026 tertanggal 19 Agustus 2026, yang antara lain
mendakwakan Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
10. Bahwa dengan digunakannya Pasal 262 ayat (1) UU KUHP sebagai dasar
pendakwaan terhadap para Pemohon, terdapat hubungan langsung
antara kedudukan para Pemohon dengan norma yang dimohonkan
pengujian, khususnya frasa “dengan tenaga bersama”.
11. Bahwa para Pemohon bukan bertindak sebagai pihak yang semata-mata
memiliki kepedulian umum terhadap penegakan hukum, melainkan
sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menghadapi
penerapan langsung norma pidana yang dimohonkan pengujian.
6
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon memenuhi kualifikasi
subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK
untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
B. Hak Konstitusional Para Pemohon yang Dijamin UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin secara
langsung oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28G ayat (1), dengan Pasal 1 ayat (3) sebagai landasan prinsip
negara hukum.
2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
3. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil dalam konteks hukum pidana
mencakup hak setiap orang untuk mengetahui batas perbuatan yang
dilarang, unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, serta dasar
pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada dirinya.
4. Bahwa kepastian hukum yang adil tidak cukup hanya diwujudkan melalui
keberadaan suatu undang-undang secara formal, melainkan juga
menuntut agar rumusan norma pidana mempunyai batas yang dapat
dipahami, dapat diperkirakan penerapannya, serta tidak memungkinkan
perluasan pertanggungjawaban pidana secara sewenang-wenang.
5. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap
orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi.
6. Bahwa hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman tersebut tidak
dimaksudkan
untuk
membebaskan
seseorang
dari
penyidikan,
penuntutan,
ataupun
pemidanaan
yang
dilakukan
secara
sah
berdasarkan hukum.
7. Bahwa hak tersebut, dalam konteks permohonan a quo, berkaitan dengan
tuntutan agar ancaman pemidanaan tidak didasarkan pada penafsiran
7
yang memungkinkan seseorang dipersamakan dengan pelaku kekerasan
kolektif tanpa pembuktian keterlibatan yang relevan secara individual.
8. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
9. Bahwa prinsip negara hukum menghendaki setiap penggunaan
kewenangan negara, termasuk kewenangan melakukan pemidanaan,
didasarkan pada hukum yang jelas, adil, tidak sewenang-wenang, dan
dapat dipertanggungjawabkan.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, para Pemohon
mempunyai hak untuk memperoleh kepastian mengenai batas antara
pelaksanaan tugas pengamanan, tindakan kekerasan individual, dan
keterlibatan dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan dengan
tenaga bersama.
C. Lima Syarat Kerugian Konstitusional Para Pemohon
1. Bahwa dalam praktik pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi
telah mengembangkan lima syarat kerugian konstitusional, antara lain
sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yang juga menjadi
rujukan dalam ketentuan tata beracara pengujian undang-undang.
2. Bahwa kelima syarat tersebut meliputi:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional
dan
berlakunya
norma
undang-undang
yang
dimohonkan pengujian; dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan
terjadi.
8
Pertama: Adanya Hak Konstitusional Para Pemohon yang Dijamin UUD
NRI Tahun 1945
1. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak memperoleh
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Bahwa hak tersebut menjadi sangat relevan ketika para Pemohon
menghadapi penerapan norma pidana yang mengandung unsur
kolektivitas, yakni frasa “dengan tenaga bersama”, yang dapat
menentukan apakah suatu tindakan dikualifikasikan sebagai kekerasan
individual atau kekerasan bersama.
3. Bahwa para Pemohon juga mempunyai hak atas perlindungan diri pribadi
dan rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
4. Bahwa dalam konteks pekerjaan para Pemohon sebagai anggota
Satpam, hak tersebut mencakup kepentingan konstitusional untuk
melaksanakan pekerjaan yang sah tanpa menghadapi risiko pembebanan
pertanggungjawaban pidana hanya karena kehadiran bersama petugas
lain di lokasi gangguan keamanan.
5. Bahwa dengan demikian, syarat pertama kerugian konstitusional
terpenuhi karena hak yang didalilkan merupakan hak yang secara
langsung dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.
Syarat Kedua: Adanya Kerugian Hak Konstitusional yang Didalilkan
Akibat Berlakunya Norma
1. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian terhadap hak atas kepastian
hukum yang adil akibat kemungkinan penafsiran frasa “dengan tenaga
bersama” dalam Pasal 262 ayat (1) UU KUHP yang tidak membedakan
secara memadai antara keberadaan bersama dalam suatu kegiatan
dengan keterlibatan bersama dalam tindak pidana kekerasan.
2. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengamanan, dua orang atau lebih
anggota Satpam dapat secara bersamaan berada pada suatu lokasi
9
berdasarkan surat perintah kerja, pembagian tugas, ataupun kebutuhan
operasional pengamanan.
3. Bahwa kebersamaan tersebut merupakan keadaan faktual yang tidak
dengan sendirinya menunjukkan adanya kehendak bersama, kontribusi
perbuatan, atau keterlibatan yang relevan dalam tindak pidana kekerasan.
4. Bahwa menurut para Pemohon, kerugian konstitusional dapat terjadi
apabila unsur “dengan tenaga bersama” dipahami sedemikian luas
sehingga hubungan pekerjaan, kehadiran di lokasi, atau kesamaan tugas
dianggap cukup untuk membebankan pertanggungjawaban pidana atas
kekerasan yang dilakukan orang lain.
5. Bahwa kerugian yang didalilkan bukan berupa hak untuk terbebas dari
proses pidana, melainkan berupa ketidakpastian mengenai batas
keterlibatan
seseorang
dalam
kekerasan
kolektif
yang
dapat
menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.
6. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon mendalilkan terpenuhinya syarat
kedua sepanjang dapat dibuktikan bahwa ketidakpastian tersebut
bersumber dari kemungkinan pemaknaan norma yang diuji, bukan
semata-mata dari kekeliruan penerapan norma oleh aparat penegak
hukum.
Syarat Ketiga: Kerugian Bersifat Spesifik dan Aktual atau Setidak-
tidaknya Potensial
a. Kerugian Konstitusional Pemohon I, Krisman Wahyudi
1. Bahwa Pemohon I adalah anggota Satpam PT Delta Garda Persada
yang ditempatkan pada lingkungan perkebunan kelapa sawit PT Nusa
Indah Kalimantan Plantation.
2. Bahwa dalam peristiwa yang menjadi dasar perkara pidana, Pemohon
I berada di lokasi dalam konteks pelaksanaan tugas pengamanan
yang berkaitan dengan adanya perselisihan mengenai kegiatan
pemanenan kelapa sawit.
3. Bahwa berdasarkan konstruksi perkara yang telah diuraikan dalam
dokumen permohonan, terdapat peristiwa perdebatan antara pihak
yang berkaitan dengan kelompok tani dan pihak perusahaan, yang
10
kemudian berkembang menjadi peristiwa yang dipersoalkan secara
pidana.
4. Bahwa dalam konstruksi pembelaan Pemohon I, tindakan pemitingan
yang dipersoalkan merupakan tindakan spontan dalam situasi
pengamanan
untuk
mengendalikan
seseorang
yang
diduga
mengganggu kegiatan di lokasi.
5. Bahwa uraian tersebut merupakan dalil dan konstruksi pembelaan
Pemohon I yang kebenarannya harus diuji melalui pembuktian di
pengadilan pidana, bukan fakta yang dimohonkan untuk ditetapkan
oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa Pemohon I menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 262 ayat
(1) UU KUHP, sehingga terdapat persoalan konkret mengenai
bagaimana
tindakan
individual
yang
didakwakan
kepadanya
dihubungkan dengan unsur “dengan tenaga bersama”.
7. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon I terletak
pada ketidakpastian mengenai batas normatif yang membedakan
tindakan individual, tindakan pengamanan yang sah, dan keterlibatan
dalam kekerasan bersama.
8. Bahwa Pemohon I tidak meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan
tindakan pemitingan tersebut sah, proporsional, atau tidak memenuhi
unsur tindak pidana, melainkan meminta penegasan konstitusional
mengenai batas pemaknaan unsur kolektivitas dalam Pasal 262 ayat
(1) UU KUHP.
b. Kerugian Konstitusional Pemohon II, Suryanto
1. Bahwa Pemohon II merupakan anggota Satpam PT Delta Garda
Persada yang berada pada lokasi peristiwa dalam rangka
pelaksanaan tugas pengamanan.
2. Bahwa berdasarkan uraian perkara, Pemohon II berada di lokasi
bersama Pemohon I dan menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal
262 ayat (1) UU KUHP.
3. Bahwa terhadap Pemohon II, harus dibedakan antara fakta
kehadirannya sebagai petugas pengamanan dengan dugaan tindakan
11
tertentu yang secara individual diatribusikan kepadanya dalam surat
dakwaan.
4. Bahwa keberadaan Pemohon II pada tempat dan waktu yang sama
dengan Pemohon I tidak dengan sendirinya membuktikan adanya
keterlibatan dalam pelaksanaan kekerasan bersama.
5. Bahwa sekalipun Penuntut Umum mendalilkan adanya tindakan
tertentu yang dilakukan Pemohon II, tetap diperlukan pembuktian
mengenai hubungan tindakan tersebut dengan kekerasan bersama
yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan dan kesalahan yang
dipersyaratkan oleh hukum pidana.
6. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon II ialah risiko
dipersamakannya kehadiran atau pelaksanaan tugas pengamanan
bersama dengan keterlibatan dalam tindak pidana kekerasan kolektif
tanpa batas penafsiran yang cukup jelas.
7. Bahwa para Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi
menyimpulkan Pemohon II tidak melakukan kekerasan atau tidak
mempunyai kontribusi pidana, karena hal tersebut merupakan
kewenangan hakim pidana berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti.
c. Aktualisasi Kerugian Para Pemohon
1. Bahwa kerugian yang didalilkan para Pemohon memiliki dimensi
aktual karena Pasal 262 ayat (1) UU KUHP telah digunakan dalam
Surat Dakwaan Nomor PDM-255/SGT/08/2026 tertanggal 19 Agustus
2026 dan menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana Nomor
256/Pid.B/2026/PN Sgt.
2. Bahwa
berdasarkan
dokumen
perkara
yang
dirujuk
dalam
permohonan, para Pemohon juga telah menghadapi tindakan
penangkapan dan penahanan dalam rangkaian proses pidana.
3. Bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan konkret para
Pemohon dengan norma yang diuji, tetapi tidak dengan sendirinya
membuktikan bahwa seluruh akibat proses pidana merupakan
kerugian yang disebabkan oleh norma yang inkonstitusional.
12
4. Bahwa dengan demikian, syarat ketiga didalilkan terpenuhi karena
persoalan mengenai batas unsur “dengan tenaga bersama” telah
muncul dalam proses pidana yang secara langsung dihadapi para
Pemohon, dan bukan semata-mata berupa kekhawatiran yang
abstrak.
Syarat Keempat: Adanya Hubungan Sebab Akibat (Causal Verband)
antara Norma dan Kerugian Konstitusional
1. Bahwa syarat keempat merupakan bagian yang sangat penting dalam
permohonan a quo, karena para Pemohon harus menunjukkan bahwa
kerugian konstitusional yang didalilkan mempunyai hubungan sebab
akibat dengan berlakunya frasa “dengan tenaga bersama” dalam Pasal
262 ayat (1) UU KUHP.
2. Bahwa para Pemohon memahami adanya perbedaan antara kerugian
yang timbul karena ketidakpastian norma undang-undang dan kerugian
yang timbul akibat penerapan atau pembuktian hukum yang keliru oleh
aparat penegak hukum.
3. Bahwa apabila norma Pasal 262 ayat (1) UU KUHP sebenarnya telah
memberikan batas yang cukup jelas mengenai keterlibatan individual
dalam kekerasan bersama, sedangkan aparat penegak hukum
mengabaikan batas tersebut, persoalannya pada dasarnya merupakan
persoalan penerapan hukum yang harus diselesaikan dalam proses
peradilan pidana.
4. Bahwa sebaliknya, apabila frasa “dengan tenaga bersama” secara
normatif memungkinkan seseorang dimintai pertanggungjawaban atas
kekerasan kolektif hanya berdasarkan keberadaan bersama atau
hubungan pekerjaan, tanpa keterlibatan yang relevan secara pidana,
maka persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum pada tingkat
norma.
5. Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya potensi penafsiran yang tidak
membedakan secara tegas antara:
a. Kebersamaan karena penugasan pekerjaan;
b. Kebersamaan karena berada pada lokasi dan waktu yang sama;
c. Tindakan pengamanan yang sah;
13
d. Tindakan individual yang mungkin melampaui kewenangan;
e. Bantuan atau kontribusi yang secara sadar diberikan terhadap
kekerasan; dan
f. Keterlibatan dalam pelaksanaan kekerasan dengan tenaga bersama.
6. Bahwa dalam perkara konkret para Pemohon, unsur “dengan tenaga
bersama” menjadi unsur penting karena kedua Pemohon merupakan
petugas Satpam yang berada dalam satu rangkaian peristiwa
pengamanan.
7. Bahwa menurut para Pemohon, apabila kesamaan penugasan atau
keberadaan bersama dipergunakan sebagai pengganti pembuktian
keterlibatan yang relevan dalam kekerasan, maka terdapat risiko
perluasan pertanggungjawaban pidana yang bertentangan dengan
kepastian hukum yang adil.
8. Bahwa hubungan sebab akibat yang didalilkan bukan sekadar bahwa
Pasal 262 ayat (1) digunakan dalam dakwaan, melainkan bahwa batas
makna
unsur
“dengan
tenaga
bersama”
menentukan
apakah
kebersamaan faktual dapat secara sah menjadi dasar atribusi keterlibatan
dalam kekerasan kolektif.
9. Bahwa para Pemohon menyadari unsur “melakukan Kekerasan” dalam
Pasal 262 ayat (1) dan ketentuan umum pertanggungjawaban pidana
dapat menjadi dasar untuk membatasi penerapan norma. Oleh karena itu,
para Pemohon memohon agar Mahkamah menilai apakah pembatasan
tersebut telah cukup jelas atau masih memerlukan pemaknaan
konstitusional.
10. Bahwa para Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi menentukan
siapa yang melakukan pemukulan, apakah pemitingan dibenarkan,
apakah Pemohon II turut melakukan kekerasan, atau apakah surat
dakwaan telah terbukti.
11. Bahwa persoalan-persoalan tersebut sepenuhnya merupakan wilayah
pemeriksaan pengadilan pidana.
12. Bahwa dengan demikian, syarat keempat didalilkan terpenuhi sepanjang
Mahkamah menilai bahwa risiko perluasan pertanggungjawaban pidana
14
yang dipersoalkan memang bersumber dari ketidakpastian makna norma,
bukan semata-mata kekeliruan penegakan hukum dalam perkara konkret.
Syarat
Kelima:
Adanya
Kemungkinan
Pemulihan
Kerugian
Konstitusional Apabila Permohonan Dikabulkan
1. Bahwa syarat kelima mensyaratkan adanya kemungkinan bahwa
kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tidak lagi atau tidak
akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan.
2. Bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan
pemaknaan konstitusional terhadap frasa “dengan tenaga bersama” yang
menegaskan perlunya keterlibatan dalam pelaksanaan kekerasan
bersama berdasarkan perbuatan atau kontribusi yang relevan secara
pidana dan dapat dibuktikan terhadap masing-masing orang.
3. Bahwa pemaknaan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penafsiran
yang menyamakan kehadiran bersama, hubungan pekerjaan, atau
keanggotaan dalam suatu kelompok dengan keterlibatan dalam tindak
pidana kekerasan kolektif.
4. Bahwa
apabila
permohonan
dikabulkan,
para
Pemohon
akan
memperoleh kepastian pada tingkat norma mengenai parameter
keterlibatan yang harus diperhatikan dalam penerapan Pasal 262 ayat (1)
UU KUHP.
5. Bahwa pemaknaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus
kewenangan negara dalam menindak kekerasan kolektif, termasuk
terhadap anggota Satpam yang terbukti melakukan, turut melakukan, atau
membantu tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa dikabulkannya permohonan tidak secara otomatis mengakibatkan
pembebasan para Pemohon dari dakwaan, penghentian proses pidana,
pembatalan surat dakwaan, ataupun penilaian bahwa tindakan para
Pemohon merupakan tindakan yang sah.
7. Bahwa pemulihan yang dimohonkan merupakan pemulihan kepastian
hukum pada tingkat norma, sedangkan penilaian terhadap perbuatan dan
pertanggungjawaban pidana masing-masing Pemohon tetap berada
dalam kewenangan pengadilan pidana.
15
8. Bahwa dengan demikian, syarat kelima didalilkan terpenuhi karena
putusan
konstitusional
bersyarat
yang
dimohonkan
berpotensi
menghilangkan ketidakpastian normatif yang menjadi dasar kerugian
konstitusional para Pemohon.
D. Relevansi Kasus Konkret Krisman Wahyudi dan Suryanto terhadap
Pengujian Norma
1. Bahwa para Pemohon perlu menegaskan bahwa perkara pidana yang
sedang dihadapi bukan dijadikan objek pengujian Mahkamah Konstitusi,
melainkan dijadikan fakta konkret untuk menunjukkan adanya hubungan
langsung antara Para Pemohon dan norma yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa para Pemohon bekerja sebagai anggota Satpam pada PT Delta
Garda Persada yang ditempatkan di lingkungan perkebunan kelapa sawit
PT Nusa Indah Kalimantan Plantation.
3. Bahwa dalam rangkaian peristiwa yang menjadi dasar perkara pidana,
para Pemohon berada di lokasi yang berkaitan dengan adanya
perselisihan mengenai kegiatan pemanenan kelapa sawit.
4. Bahwa berdasarkan uraian surat dakwaan yang telah dikutip dalam
dokumen permohonan, para Pemohon selaku petugas keamanan
memperoleh informasi mengenai adanya larangan kegiatan pemanenan
buah kelapa sawit dan kemudian menuju lokasi.
5. Bahwa dalam uraian tersebut juga disebutkan adanya perdebatan antara
pihak kelompok tani dan pihak perusahaan, serta tindakan para Pemohon
yang pada awalnya dikonstruksikan sebagai upaya memisahkan pihak-
pihak yang berdebat.
6. Bahwa kemudian timbul peristiwa tindakan fisik yang menjadi dasar
pendakwaan terhadap para Pemohon berdasarkan Pasal 262 ayat (1) UU
KUHP.
7. Bahwa dalam konstruksi pembelaan Pemohon I, tindakan pemitingan
yang dipersoalkan merupakan tindakan spontan dalam rangka
mengendalikan keadaan pengamanan.
16
8. Bahwa terhadap Pemohon II, harus dilakukan penilaian tersendiri
mengenai bentuk tindakan yang didakwakan, kontribusi yang relevan, dan
hubungan tindakan tersebut dengan dugaan kekerasan bersama.
9. Bahwa para Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi menerima
konstruksi pembelaan tersebut sebagai fakta yang telah terbukti.
10. Bahwa perbedaan antara tindakan Pemohon I dan Pemohon II
menunjukkan pentingnya pembedaan antara keterlibatan individual dan
atribusi pertanggungjawaban berdasarkan kebersamaan.
11. Bahwa perkara konkret tersebut memperlihatkan kebutuhan untuk menilai
secara hati-hati apakah frasa “dengan tenaga bersama” telah
memberikan batas normatif yang memadai antara perbuatan yang
dilakukan secara individual dan kekerasan yang dilakukan secara kolektif.
12. Bahwa dalam hukum pidana,
seseorang
tidak dapat
dimintai
pertanggungjawaban hanya karena mempunyai hubungan pekerjaan
dengan orang yang melakukan tindak pidana.
13. Bahwa demikian pula keberadaan seseorang dalam suatu kelompok tidak
secara otomatis menjadikan orang tersebut sebagai pelaku kekerasan
bersama.
14. Bahwa sebaliknya, seseorang yang tidak melakukan kontak fisik secara
langsung tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti
mempunyai keterlibatan yang memenuhi unsur tindak pidana atau
ketentuan penyertaan yang berlaku.
15. Bahwa oleh sebab itu, permohonan ini tidak dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan khusus berupa kekebalan pidana bagi profesi
Satpam, melainkan untuk menegaskan perlindungan konstitusional
terhadap setiap orang dari perluasan pertanggungjawaban pidana yang
tidak didasarkan pada keterlibatan yang terbukti.
16. Bahwa konteks profesi Satpam memperlihatkan relevansi praktis
persoalan tersebut, karena pelaksanaan tugas pengamanan lazim
dilakukan secara bersama-sama berdasarkan penugasan dan pembagian
tanggung jawab.
17
17. Bahwa dalam situasi demikian, hukum harus tetap membedakan antara
kebersamaan dalam menjalankan tugas dan kebersamaan dalam
melakukan tindak pidana.
18. Bahwa perbedaan tersebut merupakan inti persoalan konstitusional yang
dimohonkan untuk dinilai oleh Mahkamah Konstitusi.
E. Penegasan bahwa Permohonan A Quo Bukan Constitutional Complaint
1. Bahwa para Pemohon menyadari Mahkamah Konstitusi bukan lembaga
peradilan
yang
berwenang
menentukan
kesalahan
atau
ketidakbersalahan seseorang dalam perkara pidana yang sedang
diperiksa oleh Pengadilan Negeri.
2. Bahwa para Pemohon juga menyadari tidak setiap perbedaan penafsiran
atau kekeliruan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dapat
dijadikan dasar untuk menyatakan suatu norma undang-undang
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa oleh sebab itu, permohonan a quo tidak ditujukan untuk
membatalkan
Surat
Dakwaan
Nomor
PDM-255/SGT/08/2026,
membatalkan proses pidana Nomor 256/Pid.B/2026/PN Sgt, ataupun
meminta Mahkamah menyatakan para Pemohon tidak bersalah.
4. Bahwa
para
Pemohon
memohon
agar
Mahkamah
menilai
konstitusionalitas makna frasa “dengan tenaga bersama” dalam Pasal
262 ayat (1) UU KUHP berdasarkan prinsip negara hukum, kepastian
hukum yang adil, dan perlindungan hak konstitusional.
5. Bahwa permohonan tersebut diarahkan pada persoalan normatif, yakni
apakah suatu ketentuan pidana yang mengandung unsur kolektivitas
dapat dimaknai sedemikian rupa sehingga pertanggungjawaban pidana
seseorang didasarkan pada keberadaan bersama tanpa pembuktian
keterlibatan yang relevan.
6. Bahwa dengan pembatasan tersebut, para Pemohon berpendapat
permohonan a quo tetap berada dalam ruang lingkup pengujian
konstitusionalitas undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi.
18
F. Kesimpulan Kedudukan Hukum Para Pemohon
1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon merupakan
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, dalam kerangka prinsip negara hukum sebagaimana Pasal
1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa para Pemohon telah menguraikan kerugian konstitusional yang
didalilkan berdasarkan lima syarat kerugian konstitusional, yaitu adanya
hak konstitusional, kerugian atas hak tersebut, sifat kerugian yang spesifik
dan aktual atau potensial, hubungan sebab akibat dengan norma yang
diuji, serta kemungkinan pemulihan apabila permohonan dikabulkan.
3. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan berkaitan dengan
kepastian mengenai batas pertanggungjawaban pidana individual dalam
penerapan frasa “dengan tenaga bersama” sebagaimana diatur dalam
Pasal 262 ayat (1) UU KUHP.
4. Bahwa para Pemohon telah menunjukkan hubungan konkret dengan
norma yang dimohonkan pengujian melalui proses pidana yang sedang
dihadapi pada Pengadilan Negeri Sangatta.
5. Bahwa para Pemohon menyadari bahwa pembuktian kerugian aktual
akibat proses pidana tidak dengan sendirinya membuktikan adanya
pertentangan norma dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga penilaian
mengenai konstitusionalitas frasa yang diuji tetap harus didasarkan pada
argumentasi pertentangan norma yang diuraikan dalam bagian alasan-
alasan permohonan.
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan para Pemohon
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan pengujian materiil frasa “dengan tenaga bersama” dalam
Pasal 262 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap UUD
NRI Tahun 1945.
19
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Pokok Persoalan Konstitusional
1. Bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dari
tindakan kekerasan, termasuk kekerasan yang dilakukan secara
bersama-sama di muka umum.
2. Bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan tujuan konstitusional
tersebut dan tidak memohon penghapusan tindak pidana kekerasan
bersama dari sistem hukum pidana Indonesia.
3. Bahwa persoalan yang diajukan adalah apakah unsur “dengan tenaga
bersama” mempunyai batas makna yang cukup jelas untuk menjamin
bahwa seseorang hanya dipidana berdasarkan keterlibatan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara individual.
4. Bahwa tindak pidana yang dilakukan secara kolektif tetap harus
dibedakan dari konsep kesalahan kolektif tanpa individualisasi.
5. Bahwa dalam suatu peristiwa yang melibatkan banyak orang, keberadaan
sejumlah individu dalam tempat dan waktu yang sama tidak dengan
sendirinya membuktikan bahwa seluruh individu tersebut melakukan
tindak pidana yang sama.
6. Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, harus terdapat
hubungan yang dapat dibuktikan antara orang yang didakwa, bentuk
keterlibatannya, dan kekerasan yang menjadi objek tindak pidana.
7. Bahwa tanpa pembatasan demikian, unsur “dengan tenaga bersama”
berpotensi berubah dari unsur cara melakukan tindak pidana menjadi
dasar atribusi kesalahan berdasarkan hubungan kelompok.
B. Pertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa
prinsip
negara
hukum
menghendaki
agar
penggunaan
kewenangan pemidanaan oleh negara didasarkan pada norma yang jelas,
dapat diprediksi, dan tidak membuka ruang kesewenang-wenangan.
2. Bahwa dalam hukum pidana dikenal prinsip legalitas, termasuk tuntutan
agar rumusan tindak pidana cukup jelas untuk membedakan perilaku
yang dilarang dari perilaku yang tidak dilarang.
20
3. Bahwa kejelasan tersebut penting karena hukum pidana dapat
menimbulkan akibat yang sangat serius terhadap kebebasan pribadi,
reputasi, kehidupan keluarga, dan mata pencaharian seseorang.
4. Bahwa rumusan mengenai kekerasan yang dilakukan “dengan tenaga
bersama” harus ditafsirkan sebagai bentuk pelaksanaan kekerasan yang
mempunyai hubungan nyata dengan perbuatan individu yang dipidana,
bukan sekadar sebagai kondisi adanya beberapa orang di suatu tempat.
5. Bahwa apabila seseorang dipidana hanya karena tergabung dalam
kelompok
yang
salah
satu
anggotanya
melakukan
kekerasan,
pertanggungjawaban pidana bergeser dari perbuatan yang dapat
diatribusikan kepada individu menjadi tanggung jawab berdasarkan
identitas atau asosiasi.
6. Bahwa pemidanaan berdasarkan asosiasi semata tidak sejalan dengan
tuntutan negara hukum yang melarang penggunaan kekuasaan secara
sewenang-wenang.
7. Bahwa karena itu, menurut para Pemohon, Pasal 262 ayat (1) UU KUHP
memerlukan penegasan makna konstitusional bahwa unsur “dengan
tenaga bersama” tidak menghapus keharusan pembuktian keterlibatan
individual yang relevan secara pidana.
C. Pertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil tidak hanya berkaitan dengan
keberadaan undang-undang secara formal, tetapi juga dengan
kemampuan norma memberikan batas yang dapat dipahami mengenai
perilaku yang dapat dipidana.
2. Bahwa ketentuan pidana harus menjamin adanya pembedaan antara
pelaku, peserta yang secara sadar berkontribusi terhadap tindak pidana,
dan orang yang sekadar berada di sekitar peristiwa.
3. Bahwa pembedaan tersebut merupakan bagian dari perlakuan hukum
yang adil, karena keadaan faktual dan tingkat keterlibatan masing-masing
orang tidak selalu sama.
4. Bahwa dalam perkara kekerasan bersama, dapat terdapat orang yang
melakukan kekerasan secara langsung, memberikan bantuan secara
21
sadar, berupaya mencegah kekerasan, bertugas mengamankan lokasi,
atau sekadar hadir tanpa terlibat.
5. Bahwa menyamakan seluruh keadaan tersebut tanpa penilaian terhadap
perbuatan masing-masing orang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
6. Bahwa pembuktian keterlibatan individual tidak berarti setiap orang harus
melakukan pukulan atau tindakan fisik secara langsung. Keterlibatan
dapat pula dinilai berdasarkan bentuk penyertaan yang diatur hukum
pidana, sepanjang unsur-unsur hukumnya terbukti.
7. Bahwa dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dimaksudkan
untuk mengecualikan pihak yang mengorganisasi, memerintahkan, atau
secara sadar membantu kekerasan dari pertanggungjawaban pidana
apabila syarat hukum mengenai penyertaan terpenuhi.
8. Bahwa yang dimohonkan adalah
larangan
terhadap penarikan
kesimpulan bersalah secara otomatis dari kehadiran, pekerjaan, seragam,
atau keanggotaan kelompok.
9. Bahwa batas tersebut merupakan konsekuensi dari hak setiap orang
untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
D. Pertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
1. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman,
serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Bahwa para Pemohon memahami hak tersebut tidak menghalangi negara
untuk melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemidanaan terhadap
tindak pidana yang terbukti menurut hukum.
3. Bahwa akan tetapi, negara tetap berkewajiban memastikan bahwa
ancaman pemidanaan tidak diterapkan berdasarkan dugaan keterlibatan
yang hanya bersumber dari keberadaan seseorang dalam suatu
kelompok.
4. Bahwa bagi anggota Satuan Pengamanan, pelaksanaan pekerjaan
secara berkelompok merupakan keadaan yang lazim, antara lain dalam
22
pengamanan objek, pengendalian akses, pengamanan kegiatan
operasional, dan penanganan gangguan keamanan.
5. Bahwa apabila setiap anggota kelompok pengamanan dapat diperlakukan
sebagai pelaku kekerasan bersama tanpa pemeriksaan kontribusi
individualnya, terdapat risiko ketakutan yang tidak proporsional dalam
melaksanakan tugas yang sah.
6. Bahwa risiko demikian menjadi relevan secara konstitusional apabila
bersumber dari luasnya kemungkinan pemaknaan unsur pidana, bukan
semata-mata dari kekeliruan penyidik atau penuntut umum dalam suatu
perkara.
7. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memohon agar Mahkamah
memberikan batas penafsiran yang menjamin keseimbangan antara
perlindungan masyarakat dari kekerasan dan perlindungan setiap individu
dari pembebanan kesalahan yang tidak terbukti.
E. Kedudukan Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dalam
Konstruksi Permohonan
1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 mengakui bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa sebagai pihak yang membantu pengemban fungsi
kepolisian.
2. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa
pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya
masing-masing.
3. Bahwa pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan
swakarsa memiliki pengakuan hukum, tetapi pengakuan itu bersifat
terbatas sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang mengaturnya.
4. Bahwa anggota Satpam bukan anggota Polri dan tidak mempunyai
kekebalan dari pertanggungjawaban pidana.
5. Bahwa tugas pengamanan juga tidak memberikan hak untuk
menggunakan kekerasan secara melawan hukum.
23
6. Bahwa sekalipun demikian, status dan tugas pengamanan merupakan
fakta hukum yang relevan untuk menilai apakah tindakan seseorang
merupakan pelaksanaan kewajiban pekerjaan yang sah atau keterlibatan
dalam kekerasan yang dilarang.
7. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Polri harus dipahami bersama
prinsip kepastian hukum dan perlindungan pribadi yang dijamin UUD NRI
Tahun 1945.
8. Bahwa dari sudut penafsiran sistematis, seseorang yang sedang
menjalankan tugas pengamanan tidak dapat dianggap melakukan
kekerasan bersama hanya karena berada di lokasi bersama petugas
pengamanan lainnya.
9. Bahwa penilaian terhadap pertanggungjawaban pidananya harus tetap
didasarkan pada tindakan, kesadaran, dan bentuk keterlibatan yang
terbukti.
10. Bahwa oleh karena itu, Pasal 3 ayat (2) UU Polri digunakan dalam
permohonan ini sebagai konteks normatif mengenai tugas pengamanan
swakarsa, bukan sebagai dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban
pidana anggota Satpam.
F. Pengujian Logika Pertentangan Norma
1. Bahwa menurut para Pemohon, inti persoalan dapat dirumuskan melalui
tiga pertanyaan konstitusional:
Pertama, apakah unsur “dengan tenaga bersama” mengharuskan adanya
hubungan perbuatan antara individu yang dipidana dan kekerasan yang
terjadi?
Kedua, apakah hubungan tersebut harus dibuktikan secara individual,
atau cukup disimpulkan dari keberadaan seseorang dalam suatu
kelompok?
Ketiga, apakah suatu norma pidana yang memungkinkan pemidanaan
berdasarkan kehadiran atau hubungan kelompok semata memenuhi
tuntutan kepastian hukum yang adil?
24
2. Bahwa para Pemohon berpendapat pertanyaan pertama harus dijawab
secara afirmatif, karena pertanggungjawaban pidana harus memiliki dasar
atribusi perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bahwa pertanyaan kedua harus dijawab bahwa keterlibatan individual
tetap wajib dibuktikan, meskipun kekerasan dilakukan secara bersama-
sama.
4. Bahwa pertanyaan ketiga harus dijawab bahwa pemidanaan yang
semata-mata didasarkan pada kehadiran atau hubungan kelompok tidak
memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil.
5. Bahwa
sekalipun
demikian,
para
Pemohon
mengakui
adanya
kemungkinan penafsiran lain, yaitu bahwa frasa “melakukan Kekerasan”
dalam Pasal 262 ayat (1) sebenarnya telah mensyaratkan perbuatan yang
relevan, sehingga masalah yang dialami para Pemohon hanya
merupakan persoalan pembuktian.
6. Bahwa terhadap pandangan tersebut, Para Pemohon mendalilkan bahwa
Mahkamah perlu menilai apakah rumusan unsur “dengan tenaga
bersama”, dibaca secara keseluruhan dengan unsur lainnya, telah cukup
menjamin pembatasan pertanggungjawaban pidana individual.
7. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat batas tersebut telah melekat
secara jelas dalam norma, para Pemohon memohon agar pertimbangan
Mahkamah menegaskan larangan pemidanaan berdasarkan keberadaan
kelompok semata.
8. Bahwa apabila Mahkamah berpendapat masih terdapat ketidakpastian
normatif yang nyata, para Pemohon memohon penafsiran konstitusional
bersyarat sebagaimana dirumuskan dalam petitum.
G. Relevansi Pemikiran Gustav Radbruch
1. Bahwa Gustav Radbruch mengembangkan pemikiran mengenai
hubungan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
2. Bahwa dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum diperlukan agar
individu dapat mengetahui batas perilaku yang dilarang dan akibat hukum
yang mungkin timbul.
25
3. Bahwa keadilan menghendaki agar seseorang tidak dibebani akibat
pidana yang tidak sebanding dengan keterlibatan dan kesalahannya.
4. Bahwa kemanfaatan hukum menghendaki agar norma pidana efektif
melindungi masyarakat dari kekerasan tanpa sekaligus menciptakan
ketakutan yang tidak perlu bagi orang yang menjalankan aktivitas sah.
5. Bahwa berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penafsiran Pasal 262
ayat (1) harus menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan
hukum dan perlindungan terhadap individu dari pemidanaan berdasarkan
asumsi kolektif.
6. Bahwa teori Radbruch digunakan sebagai landasan argumentasi filsafat
hukum, bukan sebagai pengganti pengujian pertentangan norma
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
H. Relevansi Teori Keadilan John Rawls
1. Bahwa John Rawls dalam teori justice as fairness menekankan
pentingnya prinsip keadilan dalam pengaturan institusi dasar masyarakat
dan perlindungan kebebasan dasar.
2. Bahwa salah satu gagasan yang relevan adalah bahwa pembatasan
terhadap kebebasan individu harus dibenarkan melalui prinsip yang adil
dan dapat diterima dalam suatu tatanan hukum yang menghormati
kedudukan setiap orang sebagai subjek hukum.
3. Bahwa dalam perkara pidana, penerapan prinsip tersebut mendukung
tuntutan agar negara tidak membebankan kesalahan kepada seseorang
tanpa dasar individual yang dapat diuji secara rasional dan prosedural.
4. Bahwa apabila dua orang mempunyai tingkat keterlibatan yang berbeda
dalam suatu peristiwa, perlakuan hukum terhadap keduanya harus
mempertimbangkan perbedaan yang relevan tersebut.
5. Bahwa gagasan Rawls mendukung argumentasi mengenai perlakuan
yang adil, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu frasa
undang-undang bertentangan dengan konstitusi.
26
I. Penafsiran Konstitusional yang Dimohonkan
1. Bahwa para Pemohon memohon agar frasa “dengan tenaga bersama”
dalam Pasal 262 ayat (1) UU KUHP dinyatakan bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai sebagai keterlibatan seseorang dalam
kekerasan bersama yang didasarkan pada kontribusi perbuatan yang
relevan dan dapat dibuktikan secara individual, termasuk melalui
ketentuan penyertaan yang berlaku.
2. Bahwa kontribusi tersebut harus dinilai berdasarkan perbuatan dan
hubungan kesalahan yang dipersyaratkan hukum pidana, bukan semata-
mata berdasarkan kehadiran, kedudukan pekerjaan, seragam, atau
hubungan kelompok.
3. Bahwa penafsiran tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum
kekerasan bersama dan tidak menghalangi pemidanaan terhadap orang
yang terbukti melakukan tindak pidana.
4. Bahwa penafsiran tersebut justru menjaga agar Pasal 262 ayat (1) tetap
dapat digunakan secara efektif untuk menindak kekerasan kolektif dengan
tetap menghormati prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil, dan
perlindungan hak pribadi.
J. Kebutuhan Penafsiran Konstitusional dan Putusan MK Nomor 16/PUU-
XXIII/2025
1. Putusan MK Nomor 16/PUU-XXIII/2025 memutus pengujian Pasal 170
ayat (1) KUHP lama. Dalam pertimbangan [3.12.1] s.d. [3.12.2],
Mahkamah menolak dalil perlunya penambahan unsur “kekerasan
terbuka”, “mengganggu ketertiban umum”, “dengan sengaja”, dan
“melawan hukum”; Mahkamah menilai unsur-unsur yang dipersoalkan
dapat dipahami secara sistematis dari rumusan yang berlaku. Pada [3.13],
Mahkamah menyatakan Pasal 170 ayat (1) tidak bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Amar putusan: MENOLAK
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Putusan ini merupakan preseden yang TIDAK mendukung klaim bahwa
setiap unsur yang tidak tertulis eksplisit otomatis menyebabkan
27
inkonstitusionalitas. Perbedaan yang diajukan sekarang ialah pengujian
UU 1/2023, terutama persoalan apakah “dengan tenaga bersama” dapat
memicu atribusi tanggung jawab kepada orang yang tidak berkontribusi
pada kekerasan. Perbedaan objek dan rumusan permohonan tidak
dengan sendirinya cukup untuk mengatasi alasan penolakan terdahulu.
Pemohon harus menjelaskan mengapa penafsiran yang diminta tidak
redundan dengan kata “melakukan” dan kaidah pembuktian pidana.
3. Mahkamah tetap dapat menyatakan permohonan tidak beralasan karena
norma a quo telah jelas. Oleh karena itu, permohonan diajukan secara
terbuka dengan argumentasi pembeda yang terukur, bukan mengklaim
bahwa Putusan 16/PUU-XXIII/2025 mengabulkan permohonan atau
mewajibkan tafsir yang diminta.
No.
Aspek
Putusan 16/PUU-
XXIII/2025
Permohonan
Krisman–Suryanto
1
Objek
Pasal 170 ayat (1) KUHP
lama
Frasa “dengan
tenaga bersama”
Pasal 262 ayat (1)
KUHP baru
2
Isu
Permintaan
penegasan/penambahan
unsur delik
Batas atribusi
keterlibatan
individual pada
kekerasan bersama
3
Batu uji
Antara lain Pasal 28D (1)
dan 28G (1)
Pasal 1(3), 28D (1),
dan 28G (1)
4
Hasil
Permohonan ditolak
Belum diputus;
dimohon pemaknaan
bersyarat
5
Persamaan
Kejelasan delik kekerasan
bersama
Kejelasan delik
kekerasan Bersama
6
Hambatan
Mahkamah menilai unsur
dapat dibaca sistematis
Harus dibuktikan
mengapa
“melakukan” dan
aturan penyertaan
belum cukup
28
Argumentasi pembeda yang perlu diajukan: permohonan sekarang tidak
menghendaki agar semua peserta melakukan kontak fisik atau agar unsur
kesengajaan yang sudah diatur umum ditambahkan ke teks delik.
Permohonan meminta larangan tafsir yang menganggap kehadiran atau
hubungan kerja sebagai bukti cukup keterlibatan. Kendati demikian, bila
batas itu sudah melekat dalam norma, permohonan berisiko dinilai
sebagai persoalan penerapan hukum dan ditolak.
DIAGRAM VENN — KEDUDUKAN PUTUSAN 16/PUU-XXIII/2025
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi,
kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, kerugian konstitusional para
Pemohon, serta alasan-alasan permohonan (posita) yang telah diuraikan secara
terperinci, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi
pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa,
mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
DALAM POKOK PERMOHONAN
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dengan tenaga bersama” dalam Pasal 262 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
PUTUSAN MK
16/PUU-XXIII/2025
Pasal 170 KUHP
lama, Dalil
penambahan unsur:
ketertiban umum,
sengaja, melawan
hukum, DITOLAK
PERMOHONAN
BARU PASAL 262
(1)
Frasa “dengan tenaga
Bersama”
Individualisasi peran
dan larangan atribusi
berdasarkan kehadiran,
petitum, bersyarat
IRISAN
Kekerasan
Bersama;
lex certa;
28D & 28G
29
“Bahwa unsur ‘dengan tenaga bersama’ mensyaratkan adanya keterlibatan
dalam pelaksanaan kekerasan bersama yang didasarkan pada perbuatan
atau kontribusi yang relevan secara pidana dan dapat dibuktikan terhadap
masing-masing orang sesuai dengan unsur tindak pidana serta ketentuan
penyertaan yang berlaku. Keberadaan seseorang di lokasi kejadian,
hubungan pekerjaan, penggunaan seragam, atau keanggotaan dalam suatu
kelompok semata tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan dalam
kekerasan bersama.”
3. Menyatakan bahwa pemaknaan konstitusional sebagaimana dimaksud
dalam amar angka 2 tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap
setiap orang yang terbukti melakukan kekerasan bersama atau terlibat
berdasarkan ketentuan penyertaan yang berlaku, serta tidak memberikan
kekebalan pidana kepada anggota Satuan Pengamanan atau profesi lainnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
ATAU
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, para Pemohon
memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi UUD NRI Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi KTP Pemohon I;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi KTP Pemohon II;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi KTA Satpam Pemohon I;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi KTA Satpam Pemohon II;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Sertifikat pendidikan Satpam Gada Utama
Pemohon I;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Sertifikat pendidikan Satpam Gada Pratama
Pemohon II;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi PKWT Pemohon I;
30
10.
Bukti P-10
: Fotokopi PKWT Pemohon II;
11.
Bukti P-11
: Fotokopi Surat Tugas/Penempatan di PT NIKP/GAWI
Pemohon I;
12.
Bukti P-12
: Fotokopi Surat Tugas/Penempatan di PT NIKP/GAWI
Pemohon II;
13.
Bukti P-13
: Fotokopi SOP pengamanan;
14.
Bukti P-14
: Fotokopi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
15.
Bukti P-15
: Fotokopi Perpol Nomor 4 Tahun 2020;
16.
Bukti P-16
: Fotokopi Perpol Nomor 1 Tahun 2023;
17.
Bukti P-17
: Fotokopi Laporan Polisi;
18.
Bukti P-18
: Fotokopi SPDP;
19.
Bukti P-19
: Fotokopi Dokumen Penangkapan Dan Penahanan;
20.
Bukti P-20
: Fotokopi Surat Dakwaan PDM-255/SGT/08/2026;
21.
Bukti P-21
: Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara;
22.
Bukti P-22
: Fotokopi Nota Perlawanan/Eksepsi;
23.
Bukti P-23
: Fotokopi Surat Kuasa Khusus perkara pidana;
24.
Bukti P-24
: Fotokopi Bukti Register Perkara 256/Pid.B/2026/PN Sgt;
25.
Bukti P-25
: Fotokopi Surat Tugas Pengamanan yang menjadi dasar
kehadiran para pemohon di lokasi;
26.
Bukti P-26
: Fotokopi Laporan Operasional Gangguan Keamanan
Blok T18, U19, dan U20 Estate Makanyang.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
31
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam
sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok
permohonan pada tanggal 7 Oktober 2026, pukul 14.23 WIB. Berdasarkan
ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat
kepada para Pemohon ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon
(legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 7 Oktober 2026, hlm. 23-43].
Terhadap nasihat Mahkamah dimaksud, para Pemohon diberikan kesempatan untuk
memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal
20 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Ihwal batas waktu tersebut, para Pemohon telah
menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19
Oktober 2026. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 2026, Mahkamah
32
menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan
permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-
paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan
terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1)
UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini,
permohonan a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide
Permohonan hlm. 2-3], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 4-17],
alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 17-27], dan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 27-28].
33
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan para Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan
formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian isi/substansi dari masing-masing
bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara
alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
(petitum). Artinya, sekalipun permohonan telah disusun dan memuat sistematika
atau format permohonan, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu
permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga
akan menilai keterpenuhan isi/substansi secara jelas dan memadai pada setiap
bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan.
Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b serta Pasal
51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK
(5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil,
hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara
satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada
Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, serta mencermati dengan
34
saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum
sebagai berikut.
Pertama, pada bagian posita, para Pemohon telah menyebutkan
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian konstitusionalitas, antara
lain Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun
1945. Namun demikian, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas, memadai,
dan sistematis pertentangan antara substansi masing-masing norma yang
dimohonkan pengujian dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan
sebagai dasar pengujian. Hal demikian karena dalam menguraikan dalil
permohonannya, para Pemohon lebih menitikberatkan pada kekhawatiran terhadap
kemungkinan terjadinya penarikan kesimpulan bersalah yang didasarkan pada
kehadiran, pekerjaan, seragam, atau keanggotaan seseorang dalam suatu
kelompok,
serta
risiko
pembebanan
pertanggungjawaban
pidana
tanpa
pemeriksaan terhadap kontribusi individual yang relevan secara pidana. Namun,
tidak disertai dengan uraian yang memadai mengenai bagaimana rumusan frasa
“dengan tenaga bersama” dalam Pasal 262 ayat (1) UU 1/2023 secara normatif
menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan masing-masing
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian. Terlebih, pada satu
sisi para Pemohon mengakui persoalan yang dihadapi berkaitan dengan
pembuktian dalam perkara konkret [vide Perbaikan Permohonan, hlm. 23 angka 5],
tetapi tetap mendalilkan perlunya pembatasan konstitusional terhadap norma yang
dimohonkan pengujian tanpa terlebih dahulu menunjukkan argumentasi bahwa
persoalan tersebut benar-benar bersumber dari ketidakjelasan rumusan norma,
bukan dari kemungkinan kekeliruan dalam penerapan. Argumentasi para Pemohon
tidak cukup hanya menyatakan bahwa apabila norma sudah jelas, Mahkamah
dimohon menegaskan maknanya, dan apabila norma tidak jelas, Mahkamah
dimohon memberikan pemaknaan bersyarat [vide Perbaikan Permohonan, hlm. 23-
24 angka 7-8]. Dengan uraian dalil para Pemohon yang demikian, menurut
Mahkamah, telah mengaburkan batas antara implementasi norma dengan
inkonstitusionalitas norma yang sesungguhnya menjadi alasan permohonan yang
sedang dimohonkan pengujian.
Kedua, bagian petitum angka 2, para Pemohon memohon kepada
Mahkamah agar norma Pasal 262 ayat (1) UU 1/2023 dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
35
sepanjang tidak dimaknai “bahwa unsur “dengan tenaga bersama” mensyaratkan
adanya keterlibatan dalam pelaksanaan kekerasan bersama yang didasarkan pada
perbuatan atau kontribusi yang relevan secara pidana dan dapat dibuktikan
terhadap masing-masing orang sesuai dengan unsur tindak pidana serta ketentuan
penyertaan yang berlaku. Keberadaan seseorang di lokasi kejadian, hubungan
pekerjaan, penggunaan seragam, atau keanggotaan dalam suatu kelompok semata
tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan dalam kekerasan bersama”.
Sedangkan dalam petitum angka 3, para Pemohon memohon kepada Mahkamah
bahwa “pemaknaan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2
tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang
terbukti melakukan kekerasan bersama atau terlibat berdasarkan ketentuan
penyertaan yang berlaku, serta tidak memberikan kekebalan pidana kepada
anggota Satuan Pengamanan atau profesi lainnya”.
Bahwa terhadap petitum demikian, Mahkamah menilai pada satu sisi para
Pemohon memohon agar frasa “dengan tenaga bersama” dalam norma Pasal 262
ayat (1) UU 1/2023 yang substansinya secara lengkap menyatakan, “Setiap Orang
yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama
melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”,
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, namun di
sisi lain para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah bahwa pemaknaan dalam
petitum angka 2 dimohonkan lagi dalam petitum angka 3 agar dinyatakan tidak
menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang terbukti
melakukan kekerasan bersama atau terlibat berdasarkan ketentuan penyertaan
yang berlaku, serta tidak memberikan kekebalan pidana kepada anggota Satuan
Pengamanan atau profesi lainnya. Perumusan kedua petitum tersebut menunjukkan
ketidakjelasan karena tidak tegasnya hubungan antara pemaknaan konstitusional
yang dimohonkan dan penegasan mengenai pertanggungjawaban pidana yang
hendak dipertahankan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ambiguitas
mengenai apakah kedua petitum dimaksudkan untuk dikabulkan secara kumulatif
sebagai satu kesatuan atau apakah petitum angka 3 merupakan penjelasan
tambahan atas petitum angka 2. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah
tidak mungkin mengabulkan permohonan yang dirumuskan secara tidak jelas dan
tidak konsisten. Terlebih, rumusan petitum angka 3 disusun tanpa menyebutkan
36
ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian
serta nomor dan tahun undang-undang atau Perppu yang dilengkapi dengan
lembaran negara dan tambahan lembaran negara, untuk dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Oleh karena itu, petitum angka 3 tidak dirumuskan sebagaimana kelaziman rumusan
petitum pengujian UU sesuai dengan PMK 7/2025, Mahkamah mengalami kesulitan
untuk memahami esensi sesungguhnya terkait dengan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah
oleh karena terdapat alasan-alasan permohonan yang tidak jelas dan rumusan
petitum permohonan para Pemohon dirumuskan secara tidak lazim sehingga
menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup pengujian konstitusionalitas
yang sesungguhnya dimohonkan kepada Mahkamah. Dengan demikian, tidak
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon
adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau
kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan para Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
37
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
38
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Indah Karmadaniah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 31 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. [3.3] Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada tanggal 7 Oktober 2026, pukul 14.23 WIB. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 7 Oktober 2026, hlm. 23-43]. Terhadap nasihat Mahkamah dimaksud, para Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 20 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Ihwal batas waktu tersebut, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2026. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 2026, Mahkamah 32 menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini, permohonan a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-3], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 4-17], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 17-27], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 27-28]. 33 [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian isi/substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi secara jelas dan memadai pada setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b serta Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, serta mencermati dengan 34 saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut. Pertama, pada bagian posita, para Pemohon telah menyebutkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian konstitusionalitas, antara lain Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, para Pemohon tidak menguraikan secara jelas, memadai, dan sistematis pertentangan antara substansi masing-masing norma yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian karena dalam menguraikan dalil permohonannya, para Pemohon lebih menitikberatkan pada kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penarikan kesimpulan bersalah yang didasarkan pada kehadiran, pekerjaan, seragam, atau keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok, serta risiko pembebanan pertanggungjawaban pidana tanpa p
