PUU
Tahun 2026
360/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pemohon: Bagas Putra Iyana
Tanggal Putusan: 2026-10-15T13:42:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Teks Putusan
KETETAPAN
NOMOR 360/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang
: a. bahwa
Mahkamah
Konstitusi
(selanjutnya
disebut
Mahkamah) telah menerima permohonan tanpa tanggal,
yang diajukan oleh Bagas Putra Iyana (selanjutnya disebut
Pemohon). Permohonan a quo diterima Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 September 2026
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
360/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada
tanggal 24 September 2026 dengan Permohonan Nomor
360/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan
Nomor 360/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah Konstitusi
telah menerbitkan:
2
1) Ketetapan
Ketua
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
360.360/PUU/TAP.MK/Panel/09/2026
tentang
Pembentukan
Panel
Hakim
Untuk
Memeriksa
Permohonan Nomor 360/PUU-XXIV/2026, bertanggal 24
September 2026;
2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi
Nomor
360.360/PUU/TAP.MK/HS/09/2026
tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi,
bertanggal 24 September 2026;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK,
Mahkamah
telah
menjadwalkan
sidang
Pemeriksaan
Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan yang telah dijadwalkan pada tanggal 6 Oktober
2026, pukul 14.30 WIB;
d. bahwa pada tanggal 4 Oktober 2026, pukul 22.48 WIB,
Mahkamah telah menerima surat melalui e-mail dari
Pemohon
perihal
Permohonan
Penundaan
Sidang
Pemeriksaan Pendahuluan dan Permohonan Persidangan
Secara Daring (online), bertanggal 4 Oktober 2026 dengan
alasan pada pokoknya Pemohon masih memerlukan waktu
tambahan untuk melakukan koordinasi internal, finalisasi
berkas permohonan, serta pengumpulan dokumen bukti
otentik yang masih dalam proses legalisasi. Pemohon juga
memohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan dan
memfasilitasi
pelaksanaan
sidang
Pemeriksaan
Pendahuluan tersebut secara daring (online) melalui media
video conference (zoom/google meet);
e. bahwa berkenaan dengan sidang Pemeriksaan Pendahuluan
tersebut, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kehadiran
kepada Pemohon melalui pesan singkat WhatsApp pada
tanggal 2 Oktober 2026 pukul 17.09 WIB. Pada tanggal 6
3
Oktober 2026 pukul 13.53 WIB, Pemohon menyatakan
berhalangan hadir karena kondisi medis;
f.
bahwa pada tanggal 6 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB,
Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok
permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi
permohonan, namun Pemohon tetap tidak hadir sampai
dengan selesainya sidang pada pukul 14.33 WIB [vide
Risalah Sidang, tanggal 6 Oktober 2026, hlm.1];
g. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)
menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum
tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun
telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan
Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c
PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan
berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada
sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu,
berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan,
“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan”;
h. bahwa
berdasarkan
fakta
hukum
dan
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f, dan
huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal
7 Oktober 2026 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran
Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan meskipun
terdapat alasan, namun alasan tersebut tidak dapat diterima
sebagai alasan yang
sah oleh
Mahkamah dengan
pertimbangan
bahwa
Mahkamah
telah
memfasilitasi
persidangan secara daring (online), namun hal tersebut tidak
4
dimanfaatkan oleh Pemohon, meskipun Pemohon beralasan
berhalangan hadir karena kondisi medis. Sementara itu,
berkenaan dengan alasan Pemohon memerlukan waktu
tambahan
untuk
mempersiapkan
finalisasi
berkas
permohonan serta pengumpulan dokumen bukti otentik yang
masih dalam proses legalisasi juga alasan yang tidak dapat
diterima karena hal tersebut dapat dilakukan setelah
Mahkamah
memberikan
waktu
untuk
memperbaiki
permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak penyelenggaraan sidang pemeriksaan pendahuluan
dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan,
memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan,
serta
penasihatan
dari
Mahkamah.
Berdasarkan
pertimbangan dimaksud, tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak bersungguh-
sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan
demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur
dan oleh karenanya terhadap permohonan a quo Mahkamah
mengeluarkan Ketetapan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.
MENETAPKAN:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek
Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa
dihadiri oleh Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
6
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Triyono Edy Budhiarto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan tanpa tanggal, yang diajukan oleh Bagas Putra Iyana (selanjutnya disebut Pemohon). Permohonan a quo diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 360/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 September 2026 dengan Permohonan Nomor 360/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 360/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 2 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 360.360/PUU/TAP.MK/Panel/09/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 360/PUU-XXIV/2026, bertanggal 24 September 2026; 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 360.360/PUU/TAP.MK/HS/09/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 24 September 2026; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menjadwalkan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang telah dijadwalkan pada tanggal 6 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB; d. bahwa pada tanggal 4 Oktober 2026, pukul 22.48 WIB, Mahkamah telah menerima surat melalui e-mail dari Pemohon perihal Permohonan Penundaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Permohonan Persidangan Secara Daring (online), bertanggal 4 Oktober 2026 dengan alasan pada pokoknya Pemohon masih memerlukan waktu tambahan untuk melakukan koordinasi internal, finalisasi berkas permohonan, serta pengumpulan dokumen bukti otentik yang masih dalam proses legalisasi. Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan dan memfasilitasi pelaksanaan sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut secara daring (online) melalui media video conference (zoom/google meet); e. bahwa berkenaan dengan sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kehadiran kepada Pemohon melalui pesan singkat WhatsApp pada tanggal 2 Oktober 2026 pukul 17.09 WIB. Pada tanggal 6 3 Oktober 2026 pukul 13.53 WIB, Pemohon menyatakan berhalangan hadir karena kondisi medis; f. bahwa pada tanggal 6 Oktober 2026, pukul 14.30 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, namun Pemohon tetap tidak hadir sampai dengan selesainya sidang pada pukul 14.33 WIB [vide Risalah Sidang, tanggal 6 Oktober 2026, hlm.1]; g. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 69 ayat (1) huruf c PMK 7/2025 menyatakan, “Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan”. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”; h. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 Oktober 2026 telah berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan meskipun terdapat alasan, namun alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan yang sah oleh Mahkamah dengan pertimbangan bahwa Mahkamah telah memfasilitasi persidangan secara daring (online), namun hal tersebut tidak 4 dimanfaatkan oleh Pemohon, meskipun Pemohon beralasan berhalangan hadir karena kondisi medis. Sementara itu, berkenaan dengan alasan Pemohon memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan finalisasi berkas permohonan serta pengumpulan dokumen bukti otentik yang masih dalam proses legalisasi juga alasan yang tidak dapat diterima karena hal tersebut dapat dilakukan setelah Mahkamah memberikan waktu untuk memperbaiki permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyelenggaraan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta penasihatan dari Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak bersungguh- sungguh dalam mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan a quo Mahkamah mengeluarkan Ketetapan. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. MENETAPKAN: Menyatakan permohonan Pemohon gugur. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Triyono Edy Budhiarto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Adies Kadir ttd. Liliek Prisbawono Adi ttd. Enny Nurbaningsih 6 ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Triyono Edy Budhiarto
