36/PUU-XXIV/2026

P PUTUSAN NOMOR 36/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Pekerjaan : : H. M. Subhan, S.H., M.H. Advokat Alamat : Jalan Asia Baru Blok DD Nomor 13, RT/RW.003/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Januari 2026 dengan Nomor 36/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 A. Kewenangan Mahkamah Konsitusi 1. Bahwa dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI Tahun 1945) diatur dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 7 Tahun 2025). 2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: "(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, ..." 3. Bahwa dengan demikian berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UUMK dan PMK Nomor 7 Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Permohonan dari Pemohon a quo. B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 1. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) UU PMK ditentukan, bahwa Pemohon dalam uji materi UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, antara lain perorangan Warga Negara Indonesia; sebagaimana diatur pula dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan. 2. Bahwa Pemohon merupakan orang perorangan, Warga Negara Indonesia, sebagaimana dibuktikan dengan identitas e-KTP (Bukti P-1). Adapun identitas Pemohon diuraikan sebagai berikut; H.M. SUBHAN, S.H., M.H. (Pemohon) merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-1), beralamat di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Jalan Asia Baru Blok DD Nomor 13, RT/RW. 003/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510. 3 C. Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional diterangkan dalam Penjelasan UU MK Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”. 2. Bahwa berkaitan dengan kualifikasi Pemohon, Mahkamah Konstitusi sudah membuat kriteria baku melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Putusan tersebut, terus menerus diikuti oleh MK hingga saat ini, dan sudah dianggap menjadi yurisprudensi tetap. Kerugian Konsitusional Pemohon juga diatur dan ditentukan pada PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 4 ayat (2); "(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan tetjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3. Bahwa terhadap pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional dari Pemohon, sebagaimana yang Pemohon uraikan tersebut di atas yaitu "adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945". Adapun hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara hukum, yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah hak memperoleh kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan/perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 4. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang hidup dan tinggal di negara hukum tidak mendapat kepastian hukum atas diberlakukannya 4 Objek Permohonan Pasal 169 huruf b dan r yang berlaku tanpa dilakukan autentikasi dan/atau verifikasi faktual terlebih dahulu terhadap syarat yang terdapat dalam Objek Permohonan tersebut. 5. Bahwa berlakunya syarat subyektif calon dalam Objek Permohonan Pasal 169 huruf b dan r telah Pemohon gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun Pengadilan memutuskan tidak berwenang mengadili, yang berarti Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum. Maka dengan penalaran yang wajar Pemohon selaku warga negara telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Objek Permohonan Pasal 169 huruf b dan r yang tidak diautentikasi dan/atau tidak diverifikasi secara faktual. 6. Bahwa dengan berlakunya Objek Gugatan Pasal 169 huruf b dan r yang tanpa dilakukan autentikasi dan/atau verifikasi faktual terbukti telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana hal ini terjadi di masyarakat yang akan Pemohon uraikan secara terinci dalam Posita Permohonan ini. 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon dapat membuktikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi, bahwa telah terjadi kerugian konstitusional Pemohon, akibat berlakunya Objek Gugatan tersebut. D. Alasan Permohonan (Posita) Bahwa substansi Permohonan dari Pemohon pada intinya adalah Objek Permohonan Pasal 169 huruf b dan r telah diberlakukan tanpa autentikasi atau tanpa verifikasi secara faktual sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana hal itu telah dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu Objek Permohonan Pasal 169 huruf b dan r harus dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) kecuali dimaknai dengan autentikasi. Adapun ketidakpastian hukum tersebut, dapat diuraikan dalam Posita sebagai berikut: 1. Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang luput dari pengamatan hukum dan hal itu terjadi akibat dari Objek Sengketa Pasal 169 huruf b dan r yang tidak dilakukan autentikasi dan/atau verifikasi faktual oleh Penyelenggara Pemilu sehingga pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Objek Sengketa Pasal 169 huruf b dan r dapat lolos menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. 5 2. Bahwa Pemohon pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Perkara Nomor 715/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tentang pemenuhan Objek Permohonan Pasal 169 huruf b di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menggugat Calon Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024-2029, yaitu Sdr. Anies Rasyid Baswedan yang secara Factum Notoire atau diketahui oleh umum orang dari bangsa lain, maka yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (1); "Warga Negara Indonesia seJak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendirl' Jo Pasal 26 ayat (1); "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara'' Jo Objek Permohonan Pasal 169 huruf b. Dalam Gugatan tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan Sdr. Anies Rasyid Baswedan hanya memiliki Surat Keterangan telah menjadi Warga Indonesia sejak kelahirannya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 5 Oktober 2023 (Bukti P-4). 3. Bahwa, kalaulah Sdr. Anies Rasyid Baswedan adalah Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya, tentunya yang bersangkutan tidak perlu mengurus Surat Keterangan tersebut (Bukti P-4), cukuplah Sdr. Anies Rasyid Baswedan membuktikan bahwa orang tuanya dan/atau kakeknya telah menjadi Warga Negara Indonesia, dengan menunjukkan dokumen Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan/atau Dokumen Pewarganegaraan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945 Jo UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sebagaimana contoh SBKRI yang dikeluarkan pada tahun 1980-an (Bukti P-6). 4. Bahwa akibat Objek Permohonan Pasal 169 tidak dilakukan autentikasi dan/atau verifikasi faktual sehingga yang bersangkutan Sdr. Anies Rasyid Baswedan yang secara Factum Notoire atau diketahui oleh umum dari bangsa lain dapat lolos menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo pada tahun 2014 hingga tahun 2016 menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022 dan lolos menjadi Calon 6 Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 yang secara konstitusional dan yuridis terbukti bukan Warga Negara Indonesia. 5. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Maret 2024 menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 715/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang digugat oleh Pemohon. Oleh karena perkara diputus Pengadilan tidak berwenang mengadili, maka pokok perkara dalam Gugatan tersebut tidak diperiksa, dan hal itu berarti kepastian hukum tidak tercapai (Bukti P-5). 6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025 Pemohon mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan pemenuhan syarat subyektif dalam Objek Permohonan Pasal 169 huruf r ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menggugat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 dalam Perkara Nomor 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst, yaitu Sdr. Gibran Rakabuming Raka yang dipastikan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Presiden, karena melanggar Objek Permohonan Pasal 169 huruf r, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pendidikannya sebagaimana diatur pada Objek Permohonan Pasal 169 huruf r tersebut. Sdr. Gibran Rakabuming Raka terbukti hanya memiliki Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 6 Agustus 2019 (Bukti P- 7). 7. Bahwa dengan hanya Surat Keterangan tersebut, yang bersangkutan Sdr. Gibran Rakabuming Raka dapat lolos menjadi Calon Walikota Surakarta pada tahun 2020 dan terpilih menjadi Walikota Surakarta, lolos menjadi Calon Wakil Presiden pada tahun 2024, dan terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. 8. Bahwa kalaulah riwayat Pendidikan Sdr. Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat sesuai dengan Objek Permohonan Pasal 169 huruf r, maka Sdr. Gibran Rakabuming Raka tidak perlu mengurus Surat Keterangan (Bukti P-7). 9. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 2025 menyatakan tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang digugat oleh Pemohon. Oleh karena 7 perkara diputus Pengadilan tidak berwenang mengadili, maka pokok perkara dalam Gugatan tersebut tidak diperiksa, dan hal itu berarti kepastian hukum tidak tercapai (Bukti P-8). 10. Bahwa, Mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Mulyono alias Joko Widodo diterpa isu, diduga telah menggunakan ijazah palsu dalam mencalonkan sebagai Walikota Surakarta periode 2005-2010, periode 2010-2015, Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2016, Calon Presiden periode 2014-2019 dan Calon Presiden periode 2019-2024, yang hingga saat ini belum ada kepastian, apakah ijazah yang dipergunakan oleh Mulyono alias Joko Widodo tersebut asli atau palsu, yang berarti sampai saat ini tidak ada kepastian hukum tentang ijazah Joko Widodo mantan Presiden itu asli atau palsu (Bukti P-9). 11. Bahwa peristiwa-peristiwa tersebut di atas, menurut keyakinan Pemohon adalah akumulasi ketidakadanya kepastian hukum akibat diberlakukannya Objek Permohonan Pasal 169 huruf b dan r, yang diberlakukan tanpa autentikasi dan/atau tanpa verifikasi faktual atas syarat subyektif calon. Hal itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan dengan penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara yang hidup di Negara Hukum. 12. Bahwa diberlakukannya Objek Gugatan Pasal 169 huruf b dan r terkonfirmasi tidak dilakukan autentikasi, hal itu terungkap dan terbukti dalam persidangan terbuka untuk umum di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) dalam Putusan Nomor 074/X/KIP-PSI-A-M- A/2025 tanggal 13 Januari 2026 (Bukti P-10). 13. Bahwa hanya dengan penalaran wajar dan sederhana telah terbukti, bahwa Objek Permohonan Pasal 169 huruf b dan r tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Objek Permohonan tersebut harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi; konstitusional bersyarat, kecuali dimaknai dengan syarat autentikasi. 14. Bahwa kedepannya agar berlakunya suatu Undang-Undang tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka sangat penting dan harus dilakukan autentikasi dan/atau verifikasi faktual pada setiap Undang- Undang yang mengatur syarat subyektif Calon Pejabat dalam rangka 8 pengisian jabatan Negara, baik yang dipilih langsung atau yang diangkat. 15. Bahwa untuk menghindari ketidakpastian hukum atas berlakunya Objek Gugatan Pasal 169 huruf b dan r tersebut berlanjut maka seluruh Undang- Undang yang berlaku yang memuat syarat subyektif Calon Pejabat baik yang dipilih dan/atau yang diangkat harus dilakukan terlebih dahulu autentikasi dan/atau diverifikasi secara faktual untuk menghindari penyelundupan hukum terhadap syarat subyektif tersebut in casu Objek Permohonan Pasal 169 huruf b dan r. 16. Bahwa dengan autentikasi dan/atau verifikasi faktual maka validitas dan keabsahan dari syarat subjektif Calon Pejabat Negara yang ditentukan di dalam Objek Permohonan Pasal 169 huruf b dan r dapat terjamin dan mendapatkan kepastian hukum. 17. Bahwa agar seluruh Warga Negara Indonesia mengetahui adanya Putusan ini maka Mahkamah Konstitusi harus mencatatkan Putusan a- quo ke dalam Lembaran Negara. E. Petitum Bahwa, berdasarkan uraian fakta konstitusional yang telah diuraikan oleh Pemohon, maka selanjutnya mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan; 1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf b dan r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diautentikasi”. 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Serita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang 9 disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2026, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.10.01-6 5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Nomor 715/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.50/PWI Tahun 1980; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019; 8. Bukti P-8 : Fotocopy Putusan Nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitaan Kompas com/News/Nasional Polemik Ijazah Jokowi, Perlukah Bawa Ijzah Asli saat Mendaftar di KPU; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 074/X/KIP-PSI-A-M-A/2025 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 10 Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 169 huruf b dan huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [sic!] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619, selanjutnya disebut UU 7/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada tanggal 29 Januari 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika penulisan permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan- alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 29 Januari 2026, hlm 15-34]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon telah 11 menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika an sich, tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. 12 [3.3.4] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta antara lain Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 169 huruf b dan huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619 selanjutnya disebut UU 7/2023). Sementara itu, pada bagian “perihal”, Pemohon menyebutkan norma yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 169 huruf b dan huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017). Selain itu, di bagian petitum, Pemohon menyatakan Pasal 169 huruf b dan huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619). Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama objek permohonan dimaksud, telah ternyata Pemohon tidak secara tepat merujuk undang-undang yang merupakan dasar pengaturan norma yang menjadi objek permohonan. Dalam hal ini, norma Pasal 169 huruf b dan huruf r yang tepat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), karena UU 7/2023 sekalipun merupakan perubahan UU 7/2017, akan tetapi perubahan dimaksud tidak mengubah norma Pasal 169 UU 7/2017. Oleh karena itu, ketidaktepatan dalam penyebutan undang- undang yang menjadi objek permohonan Pemohon mengakibatkan objek permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. [3.3.5] Bahwa selain terkait dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum angka 2, yang menyatakan sebagai berikut: 1. …; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf b dan r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 13 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diautentikasi”; Bahwa norma Pasal 169 huruf b dan huruf r UU 7/2017 menyatakan: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. …; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; Rumusan petitum pada angka 2 menimbulkan ketidakjelasan karena pemaknaan yang dimohonkan Pemohon, yaitu “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diautentikasi” menjadi tidak tepat hanya untuk huruf b dan huruf r yang seyogyanya dipisah dalam dua petitum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, penggunaan frasa tersebut jika dimasukkan kepada masing-masing norma, yaitu pada huruf b “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri” akan mengakibatkan norma Pasal 169 huruf b menjadi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diautentikasi”. Begitu pula pada norma huruf r “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”, jika dimaknai sebagaimana petitum Pemohon akan mengakibatkan norma Pasal 169 huruf r menjadi “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden telah diautentikasi”. Dengan pemaknaan demikian, maksud sesungguhnya dari norma yang baru menjadi tidak jelas atau kabur. Seharusnya, bilamana Pemohon menghendaki norma Pasal 169 huruf b dan huruf r dilakukan pemaknaan “telah diautentikasi”, terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma a quo, maka pemaknaan yang dimohonkan kepada Mahkamah antara lain menjadi “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri yang telah diautentikasi” atau norma Pasal 169 huruf r a quo menjadi “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat yang telah 14 diautentikasi”. Dengan demikian, rumusan petitum Pemohon demikian mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan fakta tidak tepatnya penulisan objek permohonan Pemohon dan rumusan petitum yang tidak lazim sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 15 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota, pada Kamis, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Asrul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. KETUA, ttd Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 16 ttd ttd Ridwan Mansyur Adies Kadir PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan