36/PUU-XXIII/2025

1 PUTUSAN Nomor 36/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Lucky Permana, M.Si. Jabatan : Mantan PNS/ASN BPS Alamat : Jalan Statistik 2 Blok C-9, RT. 013/RW. 007, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Maret 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 41/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Maret 2025 dengan Nomor 36/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Mei 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa perubahan UUD 1945 telah membentuk lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2), dan Pasal 24C UUD 1945 (Bukti P-1 Kutipan UUD 1945). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK); 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan hal yang sama, menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 3 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"; 6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 terhadap UUD 1945. Bunyi selengkapnya norma pasal yang dimohonkan pengujian tersebut adalah sebagai berikut: “Pasal 52 (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila: i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau (4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat”; 4 II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL II.1 Persyaratan Kedudukan Hukum Pemohon: 8. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”. 9. Bahwa berdasarkan syarat kedudukan Pemohon dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan: "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 10. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 11. Bahwa Pemohon yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007, berkedudukan hukum apabila memenuhi persyaratan: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh 5 berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan untuk pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. II.2 Kualifikasi Sebagai Pemohon: 12. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang ASN, yaitu dengan telah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan norma dalam UU ASN karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang mana identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap pada bagian identitas Pemohon (Bukti P-2: KTP Pemohon). Dengan demikian Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021 untuk menjadi Pemohon dalam Pengujian Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN 2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); II.3 Persyaratan Memiliki Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Yang Diberikan Oleh UUD 1945: 13. Bahwa Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu: 6 a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; c. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; d. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan demikian Pemohon berkedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, yang mengacu pada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; II.4 Persyaratan Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang, dan Kerugian Konstitusional Dimaksud Bersifat Spesifik dan Aktual: 14. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 13 di atas, dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yang mana kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian konstitusional tersebut dijelaskan secara urut kronologis berikut ini: 7 II.4.1 Putusan Pengadilan Menyebutkan Pertimbangan Karena Ketidaktelitian Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bukan Kejahatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): 15. Bahwa Pemohon telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PT DKI) Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI, tanggal 18 September 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas dasar pertimbangan karena tidak teliti dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Bukti P-3: Putusan Pengadilan); Kutipan Pertimbangan Putusan Pengadilan: “Menimbang bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik (BPS) menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak teliti dalam mengelola pelaksaaan proyek pengadaan barang yang harus dilaksanakan sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara;” “Menimbang bahwa selaku PPK Terdakwa tidak teliti dalam menjalankan tugas pokoknya, hal ini terbukti Terdakwa tidak melakukan pengawasan secara baik dan benar antara lain tidak melakukan pemeriksaan lokasi serta tidak mengetahui pekerjaan telah di sub kontrakan kepada pihak lain;” “Menimbang, bahwa akibat dari tindakan-tindakan tersebut negara dalam hal ini BPS telah mengalami kerugian yang seharusnya tidak terjadi apabila Terdakwa bekerja dengan baik dan benar sesuai fungsinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;” Kutipan Amar Putusan Pengadilan: “1. Menyatakan Terdakwa Lucky Permana, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Lucky Permana, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Lucky Permana, M.Si. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;” Pemohon merasa perlu mengutip isi pertimbangan dan amar putusan PT DKI Jakarta tersebut di atas, dengan pertimbangan bahwa Putusan PT DKI Jakarta tersebut adalah satu-satunya putusan pengadilan yang 8 dijadikan dasar pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dalam SK PTDH Pemohon, sehingga relevan dan proporsional sesuai kebutuhan sebagai bagian dari penjelasan mengenai kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, bukan sebagai pembelaan atas perkara pidana Pemohon yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melainkan untuk menunjukkan bahwa putusan PT DKI Jakarta yang dijadikan sebagai dasar PTDH tersebut: a. menyebutkan dasar pertimbangan yang pada intinya adalah karena ketidaktelitian Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara; b. tidak menyebutkan dasar pertimbangan adanya unsur kesengajaan (dolus) untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan; c. dengan tidak adanya unsur kesengajaan/kejahatan (dolus), maka dapat dimaknai sebagai bentuk kesalahan administrasi yang dipidanakan (tindak pidana kealpaan), meskipun dijerat menggunakan Pasal 3 UU Tipikor; d. menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Pemohon, tanpa pidana tambahan berupa pemberhentian kerja, yang mana hal ini dapat dimaknai bahwa kesalahan administrasi yang dipidanakan tersebut (kealpaan) sudah dihukum dan hukumannya tidak termasuk memberhentikan Pemohon dari pekerjaannya. Terkait uraian huruf d di atas, Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 menyebutkan bahwa pencabutan atau pembatasan hak konstitusional warga negara Indonesia, hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003, hal. 17). Hal ini dapat dimengerti bahwa jika tidak ada putusan pidana yang mencabut/membatasi hak konstitusional WNI maka pencabutan/pembatasan hak konstitusional WNI di luar putusan pengadilan tidak dapat dilakukan atas kesalahan pidana yang sama dengan putusan pengadilan tersebut. Sehingga pencabutan/pembatasan hak konstitusional WNI di luar putusan pengadilan yang tidak menjatuhkan pidana/tambahan pencabutan/pembatasan hak konstitusional, dimaknai sebagai dijatuhkan hukuman/sanksi atas kesalahan yang berbeda dengan putusan pengadilan 9 tersebut. Meskipun kemudian khusus “pembatasan” dapat dilakukan mengingat amanat Pasal 28J UUD 1945, dengan pengertian, pembatasan yang tidak mencabut hak konstitusional atau pembatasan yang mencabut hak konstitusional dengan alasan yang sah (sepanjang tidak adanya pidana tambahan pencabutan hak konstitusional dalam putusan pengadilan). Pemaknaan Pemohon ini perlu Pemohon sampaikan, karena relevan dalam menjelaskan kerugian konstitusional akibat pembatasan yang mencabut hak konstitusional Pemohon dalam bekerja dan yang melekat dengannya. Sekali lagi Pemohon menekankan bahwa analisis terhadap putusan PT DKI Jakarta tersebut di atas bukan sebagai pembelaan atas perkara pidana Pemohon, melainkan untuk menunjukkan relevansinya dengan penjelasan mengenai kerugian konstitusional Pemohon. Sehingga dapat dipertanyakan pengkategorian kesalahan Pemohon tersebut sebagai kejahatan jabatan yang berakibat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan norma pemberhentian UU ASN karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (uraian angka 15 ini selanjutnya akan sangat berkaitan dengan uraian di angka 16); 16. Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) bulan di dalam penjara, Pemohon mendapatkan bebas bersyarat dan sempat bekerja kembali di BPS. Sekitar 6 (enam) bulan kemudian Pemohon diberhentikan tidak dengan hormat melalui Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 0429001/KPG Tahun 2019 tanggal 29 April 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Bukti P-4: Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/SK PTDH). Kutipan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) (vide Bukti P-4): “Menimbang: a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta… dan seterusnya; b. bahwa berdasarkan: 1) ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan 2) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 10 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara…dan seterusnya; tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Lucky Permana, M.Si. sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Lucky Permana, M.Si. dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;” SK PTDH Pemohon tersebut di atas (vide Bukti P-4), menunjukkan bahwa PTDH Pemohon dilakukan berdasarkan: a. putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI tanggal 18 September 2017 (vide Bukti P-3); b. ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN 2014) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS 2017); dan c. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (SKB 3 Menteri). Berdasarkan SK PTDH Pemohon tersebut di atas dapat ditunjukkan pula bahwa SK PTDH tersebut, tidak memuat unsur pertimbangan lainnya seperti rekam jejak kinerja, kompetensi, kontribusi, dedikasi, potensi rehabilitasi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek-aspek lain yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi administratif. Selain tidak disebutkan pula jenis kejahatan jabatan yang dimaksud. Sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa PTDH Pemohon dilakukan semata- mata hanya berdasarkan adanya putusan pengadilan yang sudah memiliki 11 kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan, tanpa menyebutkan jenis kesalahan jabatan yang dimaksud dan tanpa adanya unsur pertimbangan aspek lainnya yang dapat diketahui apabila dilakukan proses penilaian untuk menilai kelayakan diberhentikan atau tidak diberhentikan (vide Bukti P-4); II.4.2 Tentang Asas/Prinsip Ne bis in idem, Double Jeopardy, Due Process of Law, dan Imedium Remedium Mahkamah pada salah satu putusannya, yaitu Putusan MK Nomor 4/PUU- VII/2009, menyinggung konsep Ne bis in idem dalam pertimbangan hukum di halaman 73 huruf a, yang menimbang keterangan Pemerintah diantaranya menyebutkan, “…maka menurut Pemerintah permohonan dalam Perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang tidak memiliki alasan-alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU MK seharusnya mutatis mutandis juga harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dengan alasan ne bis in idem” (vide Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, hal. 73 huruf a). Berdasarkan ini, dapat dipahami bahwa konsep untuk dapat dikatakan ne bis in idem menurut Pemerintah sebagaimana kutipan tersebut adalah apabila tidak memuat alasan yang berbeda (alasannya sama pada hal/perkara yang sama). Konsep ne bis in idem tersebut semakin dikukuhkan dalam Putusan MK Nomor 120/PUU- VII/2009, hal. 89 paragraf terakhir yaitu, “Bahwa ne bis in idem sebagaimana diadopsi oleh Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama…” (vide Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, hal. 89 paragraf terakhir). Berkaitan dengan ne bis idem, berdasarkan konsep sebagaimana telah dibahas di atas, maka dapat dikatakan bahwa SK PTDH Pemohon yang tidak menyebutkan spesifik jenis kesalahan yang dimaksud untuk dapat dikatakan berbeda dengan dasar pertimbangan di putusan pengadilan, maka dapat dipahami bahwa PTDH Pemohon sebagaimana dimaksud dalam SK PTDH Pemohon tersebut merupakan sanksi/hukuman administrasi yang dijatuhkan kepada Pemohon atas dasar jenis kesalahan yang sama dan pertimbangan yang sama dalam perkara yang sama, adalah ne bis in idem, atau dapat dikatakan juga sebagai hukuman yang kedua kalinya atas kesalahan yang sama 12 atau hukuman ganda (double jeopardy/double punishment). Terjadinya ne bis in idem/double jeopardy tersebut akibat ketiadaan proses penilaian dan ketiadaan kesempatan pembelaan diri atau klarifikasi dalam menjatuhkan saksi PTDH, adalah meniadakan proses dalam menjatuhkan sanksi yang adil (due process of law). Selanjutnya, hukuman/sanksi administrasi PTDH Pemohon yang dijatuhkan atas dasar jenis kesalahan yang sama dengan hukuman/sanksi pidana, yang dilakukan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa sanksi/hukuman administrasi tersebut dijatuhkan setelah sanksi/hukuman pidana (atas dasar kesalahan yang sama). Mengenai ini, pada bagian pertimbangan hukum di Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012 halaman 86 angka 2 menyebutkan, “Pemidanaan seharusnya dianggap sebagai ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir, …” Sehingga penjatuhan sanksi/hukuman administrasi setelah sanksi/hukuman pidana dengan dasar kesalahan yang sama, adalah tidak memerhatikan asas/prinsip ultimum remedium ini (vide Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012 halaman 86 angka 2). Selanjutnya mengenai ne bis in idem, Putusan MK Nomor 120/PUU- VII/2009, menyebutkan bahwa ne bis in idem walaupun pada asalnya adalah asas/prinsip dalam hukum pidana dan perdata, dalam perkembangannya asas/prinsip ini juga diadopsi oleh hukum administrasi dan hukum tata negara (vide Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009 hal. 89 paragraf terakhir), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa demikian pula halnya asas/prinsip lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan asas/prinsip ne bis in idem seperti double jeopardy, due process of law, dan imedium remedium. Selanjutnya Pemohon mengutip ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang dijadikan dasar PTDH Pemohon tersebut, dengan maksud agar menjadi lebih terang dan jelas maksud Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon: Kutipan Norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 2014 (Bukti P-5: Kutipan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 2014) “Pasal 87 … (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: 13 b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.” Sebagaimana kutipan di atas, dapat dipahami bahwa norma Pasal UU ASN 2014 tersebut secara tekstual (literal/bahasa) mengandung makna PTDH sebagai satu-satunya sanksi administrasi bagi PNS yang dihukum penjara karena tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa norma tersebut tidak hanya mengandung implikasi melainkan juga implementasi, yaitu PTDH langsung tanpa ada kemungkinan lain sehingga tidak diperlukan adanya penilaian sebelumnya. Selanjutnya, Pemohon mengutip pasal Peraturan Pemerintah yang dijadikan sebagai dasar PTDH Pemohon: Kutipan Pasal 250 huruf b PP Manajemen PNS 2017 (Bukti P-6: Kutipan Pasal 250 huruf b PP Manajemen PNS 2017) “Pasal 250 PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;” Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa norma pasal UU ASN 2014 yang menjadi dasar pemberhentian tersebut tidak hanya mengandung implikasi melainkan juga implementasi, yaitu PTDH langsung, yang mana hal ini dibuktikan dengan keberadaan peraturan pelaksananya (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS) yang memuat ketentuan yang sama atau setidaknya substansi yang sama dengan norma tersebut. Selanjutnya Pemohon mengutip SKB 3 Menteri yang dijadikan sebagai dasar PTDH Pemohon: Kutipan SKB 3 Menteri (tanggal 13 September 2018) (Bukti P-7 SKB 3 Menteri) “Halaman -3- KESATU : Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang 14 telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan jabatan. KEDUA : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi: a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;” Kutipan SKB 3 menteri ini menunjukkan bukti nyata bahwa norma UU ASN 2014 dimaksud memang selain mengandung implikasi juga mengandung implementasi, yaitu PTDH langsung tanpa melalui proses penilaian sebelumnya, yaitu dengan adanya ketentuan pada SKB 3 menteri mengenai penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan ketentuan PTDH kejahatan jabatan PNS, yang mana ketentuan PTDH kejahatan jabatan PNS tersebut memiliki substansi yang sama dengan norma PTDH kejahatan jabatan UU ASN 2014 dan ketentuan PTDH kejahatan jabatan PP Manajemen PNS 2017 sebagaimana telah diuraikan. Lebih dari itu, hal sebagaimana telah diuraikan di atas mendeteksi indikasi adanya sikap batin (niat, pendirian) dari pembentuk undang-undang untuk mengatur ketentuan PTDH langsung sebagaimana dimaksud, yaitu dengan menetapkannya ke dalam norma undang-undang sebagai pemenuhan syarat dalam Pasal 28J UUD 1945, yang mengharuskan pembatasan hak asasi ditetapkan dengan Undang-Undang (UU). Sehingga berakibat pada timbulnya kesan tercampur antara norma dan implementasi. Perlu Pemohon sampaikan, bahwa penyebutan “indikasi adanya sikap batin (niat, pendirian)” bukan dimaksudkan Pemohon sebagai bentuk penilaian negatif melainkan akan terkait dengan penjelasan selanjutnya. 15 Oleh karenanya perlu ditegaskan oleh Pemohon, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ini adalah untuk menguji norma bukan implementasi, meskipun dilatarbelakangi peristiwa konkret PTDH Pemohon. II.4.3 Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 2014 (tanggal 15 Januari 2014) telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 (diucapkan di sidang pleno tanggal 25 April 2019) Pada perkembangannya, norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 2014 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 (diucapkan di sidang pleno tanggal 25 April 2019) dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum” menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.” Hal ini dapat dipahami bahwa sejak tanggal diucapkannya Putusan MK 87/PUU-XVI/2018, maka Pasal 87 ayat 4 huruf (b) UU ASN 2014, Pasal 250 huruf b PP Manajemen PNS 2017 (meskipun masih memuat frasa “dan/atau pidana umum”), dan ketentuan PTDH di SKB 3 menteri, dimaknai sebagaimana putusan MK tersebut, yang mana putusan MK tersebut memuat norma yang sama (atau substansi yang sama) dengan peraturan-peraturan tersebut. Berikut ini adalah kutipan Amar Putusan MK 87/PUU-XVI/2018: Kutipan Amar Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018: (Vide Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, hal. 139) “1. ... 2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; 16 Pada perkembangannya kemudian, pembentuk undang-undang menindaklanjuti/mengakomodir Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 dalam Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN 2023 (diundangkan tanggal 31 Oktober 2023), meskipun tidak sama persis kalimat normanya, tetapi masih tetap mengandung substansi PTDH kejahatan jabatan PNS/ASN yang sama sebagaimana putusan MK tersebut. Berlakunya UU ASN 2023 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU ASN 2014. Meskipun demikian, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU ASN 2014 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ASN 2023. Berikut ini adalah kutipan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) UU ASN 2023: Kutipan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4), UU ASN 2023 (Bukti P-8): “Pasal 52 (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila: i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau (4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat. Kutipan Pasal 75 dan Pasal 76 UU ASN 2023 (vide Bukti P-8): Pasal 75 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 76 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 17 II.4.4 Kedudukan Hukum Pemohon Sehubungan Dengan Dibatalkannya UU ASN 2014 Yang Menjadi Dasar PTDH Pemohon Dengan Berlakunya UU ASN 2023 Sehubungan dengan berlakunya UU ASN 2023 yang membatalkan UU ASN 2014, maka Pemohon merasa perlu menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Pemohon dalam pengujian norma pasal UU ASN 2023 yang diujikan, yaitu Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023. Sebelumnya, Pemohon akan menuliskan kembali secara berurutan menurut tanggal berlakunya/diundangkan/diucapkan peraturan perundang- undangan dan putusan MK yang mengandung norma Pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya dan tanggal SK PTDH Pemohon: 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tanggal 15 Januari 2014 (dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, dengan berlakunya UU ASN 2023 tanggal 31 Oktober 2023); 2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tanggal 30 Maret 2017 (melaksanakan UU ASN 2014); 3. SKB Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, tanggal 13 September 2018 (melaksanakan UU ASN 2014 dan PP Manajemen PNS 2017); 4. Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019 (memberi penafsiran baru norma PTDH kejahatan jabatan UU ASN 2014 dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum”); 5. SK PTDH Pemohon, tanggal 29 April 2019 (melaksanakan UU ASN 2014 sebagaimana penafsiran baru pada Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tanggal 28 Februari 2020, melaksanakan/mengakomodir norma PTDH kejahatan jabatan penafsiran Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, yaitu dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum”; 7. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tanggal 31 Oktober 2023 (melaksanakan/mengakomodir Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018). Berdasarkan urutan sejarah (historis) dasar-dasar hukum norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan untuk pengujian tersebut di atas, terlihat adanya 18 kejanggalan hukum. Kejanggalan hukum tersebut, yaitu SK PTDH Pemohon dijatuhkan atas dasar Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 2014, sementara norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 2014 tersebut sudah dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK 87/PUU- XVI/2018. Mengenai hal ini Mahkamah, meskipun bukan dalam perkara yang sama tetapi dapat Pemohon jadikan sandaran hukum, Mahkamah telah menegaskan bahwa Mahkamah dapat menangguhkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya suatu Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sampai pembentuk Undang-Undang memperbaiki rumusannya atau menggantinya (vide Putusan MK 4/PUU- VII/2009, hal. 79, kalimat terakhir). Berdasarkan hal ini Pemohon memahami, bahwa walaupun SK PTDH Pemohon menyebutkan UU ASN 2014 sebagai dasar PTDH dan saat itu belum terbentuk UU baru, tetapi yang dimaksud adalah norma penafsiran MK dalam Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018, yang mana norma Putusan MK tersebut tidak mengubah maksud dari dasar SK PTDH Pemohon, yaitu norma UU ASN 2014 yang memberhentikan tidak dengan hormat PNS/ASN yang dipenjara karena kejahatan jabatan (Putusan MK 87/PUU-XVI/2018 hanya menghapus frasa “dan/atau pidana umum”). Selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukum di putusannya Nomor 4/PUU-VII/2009 juga menyatakan, bahwa perkara pengujian Undang-Undang adalah perkara konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan bukan penerapan ketentuan Undang-Undang yang masih berlaku (vide Putusan MK 4/PUU-VII/2009, hal. 81, kalimat terakhir). Berdasarkan hal ini, dengan mengikuti alur berpikir Mahkamah Konstitusi, Pemohon menghindari berpolemik lebih jauh tentang dasar PTDH Pemohon tersebut, karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah memang dimaksudkan untuk menguji norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian, bukan untuk menguji perkara konkret yang dialami Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang- Undang yang dalam hal ini adalah PTDH Pemohon. Oleh karenanya fokus Pemohon dalam permohonan ini adalah dalam hal norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan untuk pengujian. Dengan demikian, dapat dipahami secara logika hukum, dengan fokus pada norma, bahwa norma pasal UU ASN yang menjadi dasar PTDH Pemohon, walaupun menyebutkan UU ASN 2014, yang dimaksud adalah norma baru 19 penafsiran MK dalam Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018, hal ini karena tanggal SK PTDH Pemohon, yaitu tanggal 29 April 2019 setelah tanggal diucapkannya Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 di sidang pleno, yaitu tanggal 25 April 2019. Norma baru penafsiran MK tersebut kemudian dilaksanakan/diakomodir dalam UU ASN 2023 dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i”, walaupun tidak dalam kalimat yang sama persis tetapi dengan substansi yang sama (tidak mengubah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa norma ASN yang dijadikan dasar PTDH Pemohon adalah norma UU ASN yang sesuai dengan penafsiran MK dalam Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018, yang mana Putusan MK tersebut juga ditindaklanjuti/diakomodir dalam UU ASN 2023. Sehingga dapat dipahami bahwa norma ASN dasar PTDH Pemohon adalah norma ASN sebagaimana Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, yang mana norma ASN putusan MK tersebut telah ditindaklanjuti/diakomodir dan dinyatakan berlaku dengan berlakunya UU ASN 2023. Sehingga Pemohon berkedudukan hukum mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023. Namun demikian, penjelasan Pemohon tersebut belum menjawab pertanyan, apakah norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut bersifat retroaktif? Mengenai ini, dapat dijelaskan bahwa norma pasal UU ASN 2023 tersebut tidak bersifat retroaktif, meskipun demikian dengan norma pasal UU ASN 2023 yang substansinya sama dengan (tidak mengubah) norma Pasal UU ASN penafsiran MK Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 (bahkan juga tidak mengubah substansi norma ASN 2014 dalam hal PTDH ASN yang melakukan kejahatan jabatan), maka jelas bahwa norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian itulah yang menjadi dasar PTDH Pemohon. Hal ini dapat dijelaskan selanjutnya oleh Pemohon dengan mengacu pada Putusan MK Nomor 069/PUU-II/2004 halaman 73, yang menyebutkan bahwa “…Dengan demikian, suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif (ex post facto law) jika ketentuan dimaksud: a. menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; b. menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Pasal 68 undang-undang a quo, sama sekali tidak mengandung salah satu dari dua unsur 20 dimaksud. Sebab, pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan Pasal 68 adalah tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang secara logis berarti tidak pula mengubah atau menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambilalih oleh KPK tersebut. Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pendapat antara Pemohon, Pemerintah, DPR, dan Para Ahli tentang asas retroaktif apakah meliputi hukum materiil maupun formil, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 68 undang-undang a quo tidak mengandung asas retroaktif, walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannnya Undang-Undang KPK (vide Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (vide Pasal 70)” (vide Putusan MK Nomor 069/PUU-II/2004 halaman 73); Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa demikian pula halnya dengan norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan untuk pengujian, meskipun tidak mengandung asas retroaktif, tetapi dengan substansi norma yang tidak mengubah (sama dengan) norma pasal UU ASN yang berlaku saat dijatuhkannya putusan PTDH Pemohon, (yaitu dipidana penjara karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) dan juga tidak mengubah sanksi atau hukuman menjadi lebih berat, (yaitu tetap PTDH langsung) maka Pemohon memenuhi syarat berkedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pengujian norma UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya. Apabila penjelasan Pemohon tersebut pun masih belum dapat diterima, maka Pemohon kemudian menjelaskan kedudukan hukumnya dengan mendasarkan kepada asas/prinsip keadilan, yaitu merujuk pada Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, mengutip pernyataan Dr. Sahardjo dalam pidatonya mengenai “Pengayoman” yang mempertanyakan mana yang harus dipilih kepastian hukumkah atau keadilan, ia menyatakan, “Lebih baik mempunyai hukum yang adil sekalipun kurang menjamin kepastian hukum (onrechtzekerheid) daripada mempunyai hukum menjamin kepastian hukum (zekerheid) tetapi tidak adil (onrecht) (vide Putusan MK Nomor 120/PUU- VII/2009, hal. 87 huruf j.). Dan Pemohon dalam permohonan ini, mengedepankan isu keadilan sebagai bagian mendasar dari asas/prinsip 21 Kepastian Hukum Yang Adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. II.4.5 Keadilan Substantif, Kepastian Hukum Yang Adil, Kemanfaatan, dan Pembatasan Serta Penilaian Individual dan Rehabilitasi Administratif a. Keadilan Substantif Dasar-dasar hukum berikut ini menyentuh secara langsung/tidak langsung tentang Keadilan Substantif: Pertama : Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Kedua : Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009 di halaman 89 paragraf ketiga menyebutkan istilah keadilan substantif ini, “Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak terpasung hanya oleh tatanan legal formal…dst… Oleh karena itu, Mahkamah harus terus-menerus mengikuti denyut nadi suara keadilan, “yang mungkin diam, yang mungkin tak terwakili dan yang mungkin tidak terdengar” yang dapat melempangkan jalan bagi Mahkamah menuju “pintu gerbang keadilan substantif” yang selama ini telah “dipilih” oleh Mahkamah” (vide Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, hal. 89, paragraf ketiga). Ketiga : Yurisprudensi Tahun 2018, Nomor Katalog: 2/Yur/TUN/2018, Bidang Tata Usaha Negara, Klasifikasi Tata Usaha Negara >> Kepegawaian >> Pemberhentian Pegawai, dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, pukul 11.10 dari link: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eaecc78a7e3e1 09c30303935333535.html, memuat kaidah hukum yang berkaitan dengan keadilan substantif, yaitu “Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusan pengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun kemudian apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif 22 dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan substantif.” Keempat : Asas/Prinsip Ius Coria Novit (Hakim Dianggap Tahu Hukum). Kelima : Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” Keenam : Pendapat Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum di Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, “Menimbang bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan, karena “kehadiran moral dalam hukum dilambangkan oleh keadilan” (Satjipto Rahardjo, Hukum di Indonesia, 2003: 55). (Vide Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 hal. 76 angka [3.17.2]). Dengan demikian, disimpulkan oleh Pemohon, bahwa keadilan substantif mampu menyentuh substansi keadilan yang “tersembunyi” di dalam norma pasal, sehingga tidak hanya dimaknai secara tekstual (literal/bahasa) belaka melainkan juga berkeadilan. Sehingga menjamin Kepastian Hukum Yang Adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tidak dipungkiri oleh Pemohon bahwa asas/prinsip keadilan substantif mungkin dimaknai berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Keadilan substantif menurut Penegak Hukum yang berjuang untuk keadilan, mungkin saja berbeda dengan keadilan substantif menurut perspektif tersangka/terdakwa/terpidana/mantan terpidana sebagai penerima keadilan. Sedangkan Hakim, mengacu kepada asas/prinsip keadilan substantif sebagaimana telah disebutkan di atas, harus diyakini sebagai pihak yang berjuang demi keadilan tanpa berpihak dan bebas dari intervensi pihak manapun. b. Menemukan “Makna Tersembunyi” (Keadilan Substantif) Dalam Penghapusan Frasa “dan/atau pidana umum” 23 Mahkamah dalam “3. Pertimbangan Hukum” Putusan MK Nomor 87/PUU- XVI/2018 halaman 135 paragraf terakhir sampai dengan halaman 137 memuat pertimbangan hukum (vide Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 halaman 135- 137): Halaman 135: “Namun, bagaimana halnya dengan keberadaan frasa “dan/atau tindak pidana umum” yang dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan dari norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Persoalannya bukanlah terletak pada adanya frasa “dan/atau tindak pidana umum” itu sendiri melainkan kaitannya dengan norma lain dalam pasal yang sama, yaitu norma dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN. Halaman 136: Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan: PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana.” Halaman 137: Artinya, PNS diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah dengan alasan telah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena PNS yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Adapun terhadap PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU ASN.” Berdasarkan asas/prinsip keadilan substantif sebagaimana dasar-dasar hukum yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa pada pertimbangan hukum tersebut tersirat keberadaan keadilan substantif bagi ASN terpidana pidana umum, yaitu pada frasa “Artinya, … Adapun terhadap PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU ASN.” Frasa ini mengandung makna bahwa PNS yang melakukan tindak pidana umum (mengacu Pasal 87 ayat (2) UU ASN dimaksud adalah dengan pidana penjara paling singkat/minimal 2 tahun) pada awalnya adalah diberhentikan tidak dengan hormat. Keadilan substantif dimaksud (secara tersirat) adalah dengan diberikannya hak atas penilaian untuk keputusan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, dan hak atas rehabilitasi administratif apabila 24 keputusannya tidak diberhentikan (frasa “administratif” pada frasa “rehabilitasi administratif” Pemohon gunakan untuk membedakannya dengan frasa rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945). Hal ini kemudian dibuktikan dengan keberadaan ketentuan dalam peraturan pelaksana UU ASN, yaitu dengan ditetapkannya persyaratan dalam Pasal 247 dan 248 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menjadi dasar penilaian (vide Pasal 247 dan Pasal 248 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS). c. Kepastian Hukum Yang Adil Dengan kata lain, berdasarkan asas/prinsip keadilan substantif maka norma Pasal 87 ayat (2) UU ASN sebagaimana dikutip dari Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 halaman 136 tersebut di atas dapat diketahui sebagai norma yang mengandung kepastian hukum yang adil, berikut ini analisisnya: Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan: PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana.” Pasal 87 ayat (2) UU ASN tersebut adalah norma yang ber- kepastian hukum karena jelas dan dapat diprediksi, yaitu PNS yang dipenjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana, diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan dengan hormat, atau tidak diberhentikan. Kemudian substansi norma tersebut juga mengandung unsur keadilan (keadilan substantif), yaitu tersirat adanya proses penilaian untuk keputusan diberhentikan dengan tidak hormat, dengan hormat, atau bahkan tidak diberhentikan. Kepastian hukum yang adil dipertegas dengan aturan pelaksananya, yaitu Pasal 247 dan 248 ayat (1) dan ayat (2) yang menetapkan persyaratan untuk dinilai apakah diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, yang mana apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka kembali ke sanksi awal sebagaimana tersirat dalam norma tersebut, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Selanjutnya semakin mempertegas 25 kepastian hukum yang adil tersebut dengan adanya ketentuan tentang disiplin PNS yang memuat bagaimana proses penilaian tersebut dilakukan (vide PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diundangkan tanggal 31 Agustus 2021), bahkan ada unsur korektif/pemulihan/rehabilitasi admiistratif disana (penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan adalah sebagian dari contoh bentuk korektif/pemulihan/rehabilitasi administratif di PP tersebut). Norma tersebut jelas mengandung kepastian hukum yang adil karena: ada kepastian hukum, adil dalam artian proporsional melalui penilaian, bahkan lebih dari itu keberadaan proses di PP Disiplin PNS tersebut menunjukkan sanksi dijatuhkan melalui proses yang adil, wajar, dan layak. Berdasarkan asas/prinsip Ius Coria Novit, dapat dipahami bahwa itulah dasar pertimbangan hakim yang sesungguhnya. d. Kemanfaatan Lebih jauh lagi, PP Disiplin PNS 2021 tersebut juga memuat dengan lengkap pertimbangan/syarat-syarat yang memenuhi asas/prinsip kemanfaatan. Pengklasifikasian sanksi menurut jenis pelanggarannya, yaitu untuk menjatuhkan sanksi disiplin secara proposional, yaitu sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat. Penjatuhan sanksi tersebut memerhatikan unsur-unsur kemanfaatan seperti disiplin ringan: apabila terjadi pelanggaran kewajiban yang berdampak negatif pada unit kerja. Disiplin sedang: apabila terjadi pelanggaran kewajiban yang berdampak negatif pada instansi. Disiplin berat: apabila terjadi pelanggaran yang berdampak negatif pada negara. Terhadap sanksi-sanksi tersebut, terduga pelanggar menjalani proses: pemeriksaan (secara tatap muka), penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. Terduga pelanggar diberi hak membela diri. (Vide PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). e. Pembatasan Pembatasan menurut Pemohon, sah dilakukan karena merupakan amanat dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 26 memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Meskipun demikian, pembatasan dilakukan tidak hanya sebatas maksud dan tujuan yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal 28J UUD 1945 itu saja melainkan juga dengan memerhatikan hak asasi warga negara yang juga dijamin dalam UUD 1945 (Pasal 28J ayat (1)), termasuk diantaranya adalah menjamin juga hak warga negara untuk bekerja dan segala yang melekat dengannya, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dan sebagaimana telah ditegaskan juga dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Frasa “…dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang juga wajib menghormati hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak bekerja yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Sehingga dalam melaksanakan pembatasan sebagai amanat Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, pembatasan tersebut dilakukan dengan tetap menjamin hak bekerja warga negara yang juga dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, pembatasan hak asasi harus dilakukan dengan tetap menjamin hak asasi warga negara untuk bekerja, dengan kata lain pembatasan tidak harus menghilangkan hak bekerja warga negara. Keadilan substantif, dengan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai telah diuraikan di atas, adalah jalan keluar yang relevan. Hal ini juga bukan pandangan baru dari Pemohon, melainkan Pemohon temukan di Putusan MK, dan Pemohon sependapat (vide Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, hal. 89, paragraf ketiga). Sebagai contoh pembatasan yang tetap menjamin hak bekerja warga negara sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Pemohon kutipkan Keterangan DPR dan Keterangan Pemerintah dalam Pertimbangan Hukum di Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007: “Keterangan DPR (hal. 120) • …, negara diberi kewenangan/hak konstitusional [Pasal 28J ayat (2) UUD 1945) untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan individu (sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya) demi 27 kepentingan publik atau hak publik untuk mendapatkan pimpinan yang terjaga integritas moralnya,… Keterangan Pemerintah (hal. 122) • Bahwa bila diteliti dan dicermati pada dasarnya hampir semua persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan tertentu adalah semata-mata untuk mendapatkan kepemimpinan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela.” (Vide Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007, hal. 120 dan 122) Keterangan DPR dan Pemerintah tersebut di atas, menghendaki pimpinan/kepemimpinan yang terjaga integritas moralnya dan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela, maka dalam konteks ASN, pembatasan yang tetap menjamin hak bekerja warga negara, adalah dengan melakukan pembatasan untuk tidak menduduki jabatan tertentu jabatan misalkan, yang terkait administrasi/keuangan, atau pembatasan tidak menduduki jabatan pimpinan instansi, dan pembatasan tersebut tidak bersifat permanen selama jangka waktu tertentu dalam pengawasan sebagai bagian dari fungsi koreksi/pemulihan/rehabilitasi administratif. Dengan demikian pula, hal yang sama mengenai asas/prinsip keadilan substantif, kepastian hukum yang adil, kemanfaatan, dan pembatasan tersebut, diberlakukan secara luas, tidak hanya berlaku bagi PNS/ASN terpidana pidana umum saja, melainkan juga berlaku bagi terpidana PNS/ASN yang dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Selanjutnya Pemohon akan menjelaskan tentang “Penilaian Individual” dan “Rehabilitasi Administratif” yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan ini. Kutipan Pasal 247 dan Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS “Paragraf 6 Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan. Pasal 247 28 PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Pasal 248 (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; b. mempunyai prestasi kerja yang baik; c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan d. tersedia lowongan Jabatan. (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.” f. Penilaian Individual dan Rehabilitasi Administratif Berdasarkan penjelasan mengenai keadilan substantif, kepastian hukum yang adil, kemanfaatan, dan pembatasan di atas, menunjukkan bahwa ide penilaian individual dan rehabilitasi administratif yang diusung/dimohonkan Pemohon untuk dimaknai dalam norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya, adalah bukan hal yang baru untuk dapat dijelaskan lagi dasar hukumnya, karena sudah tersirat (implisit) dalam putusan MK Nomor 87/PUU- XVI/2018, yang kemudian dibuktikan secara tersurat (eksplisit) dengan ditetapkannya persyaratan sebagai dasar penilaian dalam peraturan pemerintah yang mengatur syarat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan bagi PNS/ASN yang dipidana penjara karena tindak pidana umum, yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Frasa “individual” pada frasa “penilaian individual” yang dimaksud Pemohon adalah bahwa penilaian untuk keputusan pemberhentian berlaku terhadap semua individu (termasuk ASN yang dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada kaitannya dengan jabatan), maksudnya, meskipun PTDH sebagai implikasi norma berlaku umum untuk semua orang, tetapi keputusan PTDH tersebut harus dilakukan atas dasar 29 asas/prinsip kepastian hukum yang adil dan due process of law, sehingga harus dimaknai bahwa PTDH atas dasar norma tersebut sah dilakukan apabila terpenuhi unsur kejahatan (dolus) dan unsur-unsur pertimbangan lainnya sebagaimana ketentuan penegakan disiplin ASN sebagai hasil dari proses penilaian. Asas/prinsip due process of law ini dalam kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007, “…Mahkamah berpendapat bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip due process of law dalam negara hukum yang demokratis” (vide Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007, hal. 128). Adapun frasa “administratif” pada frasa “rehabilitasi administratif” seperti telah disampaikan sebelumnya, Pemohon gunakan untuk membedakan dengan frasa “rehabilitasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya Pemohon akan menjelaskan mengenai tindak lanjut/akomodir UU ASN 2023 oleh pembentuk undang-undang perihal tindak pidana umum: II.4.6 Norma Pasal 52 ayat (3) huruf h UU ASN Tidak Diajukan Pengujian Oleh Pemohon Karena Beberapa Pertimbangan Meskipun UU ASN 2023 telah melaksanakan/mengakomodir Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 secara tekstual/literal/bahasa (legal formal), yaitu dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum”, tetapi dapat dikatakan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, bahwa pembentuk undang-undang mungkin “tidak menangkap” keberadaan prinsip keadilan substantif yang tersirat dalam pertimbangan hukum di putusan MK tersebut, khususnya, yaitu adanya kesempatan untuk mendapatkan penilaian bagi mantan terpidana ASN pidana umum yang dipidana paling singkat 2 (dua) tahun (2 tahun atau lebih) untuk mendapatkan keputusan diberhentikan dengan hormat (atau diberhentikan tidak dengan hormat) (tidak atas permintaan sendiri/dipecat) atau tidak diberhentikan. Hal ini dapat dilihat dari bunyi norma Pasal 52 ayat (3) huruf h UU ASN 2023, yaitu: 30 “Paragraf 9 Pemberhentian Pasal 52 (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila: h. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;” Mengingat indikasi sikap batin (niat, pendirian) pembentuk undang-undang sebagaimana telah disinggung sebelumnya, maka Pasal 52 ayat 3 huruf h tersebut dapat dipahami sebagai dimaksudkan secara tekstual (literal, bahasa) oleh pembentuk undang-undang untuk menghilangkan kesempatan mendapatkan penilaian, bagi ASN terpidana pidana umum dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, untuk keputusan dapat diberhentikan dengan hormat (atau tidak dengan hormat) atau tidak diberhentikan. Dengan demikian tidaklah berlebihan apabila Pemohon berpendapat bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf h UU ASN 2023 tersebut bermaksud (atau mungkin tanpa disadari) telah mengembalikan frasa “dan/atau pidana umum” ke dalam norma pasal pemberhentian (walaupun tidak secara terang- terangan/eksplisit), yang mana sebelumnya frasa “dan/atau pidana umum” tersebut sudah dihapus oleh putusan MK 87/PUU-XVI/2018, sehingga kembali menghilangkan kesempatan terpidana pidana umum untuk mendapatkan penilaian untuk keputusan diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sebagai alternatif keputusan diberhentikan tidak dengan hormat. Hal ini sekali lagi semakin memperkuat pengamatan adanya indikasi yang kuat dari sikap batin (niat, pendirian) para pembentuk UU untuk memberhentikan tidak atas permintaan sendiri para terpidana ASN dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih dan terpidana ASN yang dipidana penjara karena dianggap melakukan kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan (baik dengan hormat atau tidak dengan hormat). Keberadaan sikap batin tersebut menjadi semakin sulit terbantahkan dengan adanya frasa “kejahatan” di norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya, “dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada 31 hubungannya dengan jabatan; dan/atau” frasa “kejahatan” tersebut, sementara di norma lainnya yang berkaitan dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun tidak disebutkan “kejahatan”, menunjukkan pendirian yang kuat dari pembentuk undang-undang untuk menanamkan keyakinan bahwa pemberlakuan PTDH langsung tanpa proses penilaian sebelumnya sebagaimana norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya tersebut, dapat diterima karena layak dilakukan. Sikap batin yang sedemikian kuatnya ini sangat berpotensi mendorong terjadinya perlakuan yang tidak adil. Sebagaimana telah diingatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam Al-Qur’an Surat al-Maidah [5] ayat 8: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” Ayat ini meskipun secara eksplisit berisi perintah untuk berlaku adil secara objektif, yaitu dengan melarang berbuat tidak adil karena rasa benci, tetapi secara implisit mengandung makna bahwa adanya kebencian yang kuat akan semakin mendorong terjadinya perlakuan tidak adil (semakin benci maka akan semakin tidak adil), oleh karenanya diingatkan dalam ayat tersebut agar jangan sampai kebencian itu melahirkan perbuatan yang tidak adil. Dan kebencian sebagaimana telah disebutkan, merupakan indikator yang dapat menjelaskan sikap batin (niat, pendirian) sebagaimana telah disebutkan, sehingga melakukan berbagai upaya seperti memaknai pembatasan yang menghilangkan hak bekerja tanpa proses, bahkan menyelisihi Putusan MK Nomor 87/PUU- XVI/2018 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini bisa jadi dikarenakan ketiadaan penekanan tertulis yang secara eksplisit menyatakan agar norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut dimaknai dengan adanya penilaian sebelum keputusan pemberhentian atau tidak, yang mana keberadaan penilaian terlebih dahulu sebagai bagian dari proses diberhentikan atau tidak diberhentikan tersebut merupakan bentuk dari keadilan substantif (dalam artian terhadap norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya), dan sesuai asas/prinsip due process of law. Kenyataannya, hak yang sama dalam hal penilaian sebelum pemberhentian tersebut tidak berlaku bagi ASN yang dipidana penjara karena 32 melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga tidak terpenuhi asas/prisip kepastian hukum yang adil bagi ASN dengan kondisi tersebut pada norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian. Hal sebagaimana dimaksud di atas, mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan agar norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya dimaknai bahwa PTDH dapat dilakukan setelah dilakukan penilaian terlebih dahulu, yang mana keputusannya bisa saja tidak diberhentikan, yang berarti akan ada proses korektif/pemulihan/rehabilitasi administratif. Ketiadaan pemaknaan secara tertulis penilaian individual dan rehabilitasi administratif pada Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 menjadi alasan yang membedakan Putusan MK tersebut dengan permohonan ini. Permohonan ini mengajukan alasan konstitusionalitas yang berbeda, yaitu agar norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya dimaknai bahwa PTDH hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi ASN yang telah menjalani hukuman pidana. Meskipun demikian, walaupun Pemohon dipidana dengan pidana penjara 2,5 tahun yang berarti memenuhi ketentuan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) huruf h UU ASN 2023, yaitu diberhentikan tidak atas permintaan sendiri (diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat), Pemohon tidak mengajukan permohonan agar norma pasal pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun tersebut [Pasal 52 ayat (3) huruf h UU ASN 2023] diuji, atas dasar pertimbangan: a. Apabila permohonan Pemohon untuk menguji norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 untuk dimaknai agar PTDH dapat dilakukan setelah penilaian terlebih dahulu dikabulkan oleh Mahkamah, maka pemaknaan tersebut walaupun tidak disebutkan di amar putusan tetapi secara otomatis seharusnya dimaknai berlaku juga untuk Pasal 52 ayat (3) huruf h, bahkan seluruh norma pasal dan ketentuan/peraturan pelaksana UU ASN yang menyangkut pemberhentian ASN (jika ada), yaitu pemberhentian hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian terlebih dahulu. Selain itu, norma Pasal 52 ayat (3) huruf h tersebut tetap mengandung makna bahwa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri tersebut harus melalui proses penilaian setidaknya untuk keputusan 33 diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana norma tertulis. Ini mempertegas maksud Pemohon bahwa norma pasal UU ASN 2023 yang diujikan harus dimaknai dengan keberadaan proses penilaian; b. Dengan adanya penilaian sebelum pemberhentian sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka pembatasan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun pun harus dinilai tidak semata-mata karena telah dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun (2 tahun atau lebih), yang notabene angka 2 (dua) tahun ini sudah merupakan hukuman atas kesalahan terpidana, melainkan harus dinilai sebagai akibat terlanggarnya unsur administrasi dalam hal ketidakmampuan melaksanakan pekerjaan setelah 2 (dua) tahun sebagaimana mestinya; c. Sehubungan dengan huruf b di atas, Putusan MK Nomor 069/PUU-XI/2013 memuat dasar filosofi bahwa terhadap pekerja buruh yang ditahan selama 6 (enam) bulan atau lebih, pengusaha sudah mempunyai hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (pemberhentian) yang terbit atau diberikan oleh Undang-Undang, yaitu berdasarkan Pasal 160 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena pekerja/buruh ditahan yang berwajib (vide Putusan MK Nomor 69/PUU-/2013 halaman 28 paragraf kedua). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana huruf b di atas, terpenuhi unsur administrasinya apabila melanggar ketentuan mengenai disiplin pegawai dalam hal lamanya waktu tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, bukan semata-mata karena telah diputus pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; d. Sehubungan dengan huruf c di atas, Peraturan BKN RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, memuat ketentuan bagi PNS yang dalam jangka waktu tertentu setelah cuti/tugas belajar tidak melapor maka diberhentikan sebagai PNS. Hal ini memperkuat uraian huruf c di atas, bahwa pemberhentian karena PNS dipidana penjara dengan jangka waktu tertentu 34 adalah karena yang bersangkutan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya selama jangka waktu yang ditentukan, yaitu dalam hal ini [norma Pasal 52 ayat (3) huruf h UU ASN 2023] adalah 2 (dua) tahun, sehingga unsur administrasi pemberhentiannya terpenuhi, bukan karena semata-mata telah dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih. Mengacu asas lex favour reo (lex mitior) bahwa peraturan yang digunakan adalah peraturan yang menguntungkan/meringankan bagi terdakwa/terpidana, maka ketentuan pemberhentian pegawai yang tidak melapor setelah selesai CLTN adalah apabila setelah 3 tahun CLTN dan bisa diperpanjang 1 tahun lagi (yang berarti maksimal 4 tahun, bukan 2 tahun) tidak melapor (pemahaman berbeda mengenai lamanya waktu CLTN ini maka mengikuti apa yang tercantum di peraturan BKN tersebut). Selanjutnya, pendapat yang mengatakan bahwa batasan angka 2 (dua) tahun tersebut karena pertimbangan berat/ringan hukuman pidana sulit diterima nalar. Satu-satunya pendapat (yang Pemohon temukan dalam putusan-putusan MK) yang mengklasifikasikan berat/ringan hukuman pidana penjara berdasarkan lamanya waktu adalah kajian ICW sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, yaitu Penjara: 1-4 tahun diklasifikasikan ringan, 4-10 tahun sedang, dan lebih dari 10 tahun diklasifikasikan berat (vide Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 halaman 14 angka 11). Angka 1-4 tahun tersebut sejalan dengan “toleransi” lamanya CLTN sebagaimana Perka BKN, yaitu maksimal 4 tahun; e. Pemohon meskipun dipidana penjara 2,5 tahun, tetapi mendapatkan bebas bersyarat sebelum 2 (dua) tahun, yaitu 20 (dua puluh) bulan dan sudah melapor untuk kemudian bekerja kembali di BPS selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Dengan demikian, dengan adanya kemungkinan bebas bersyarat bagi terpidana, maka keputusan pemberhentian terkait jangka waktu telah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih juga perlu memperhitungkan kemungkinan terpidana mendapatkan bebas bersyarat; f. Terakhir, meskipun UU ASN 2023 membatalkan UU ASN 2014 tetapi tidak dapat membatalkan Putusan MK 87/PUU-XVI/2018 (yang bersifat dan mengikat), sehingga walaupun tanpa mengacu pada asas/prinsip Lex Mitior atau Lex Favor Reo sekalipun, maka pasal UU ASN 2023, Pasal 52 ayat (3) huruf h dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga 35 dimaknai bahwa pidana umum tetap berhak mendapatkan penilaian untuk keputusan diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon merasa cukup hanya mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023. II.4.7 Keberadaan Proses Penilaian Individual dan Rehabilitasi Administaratif di Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4): Mendeteksi Adanya Perlakuan Yang Tidak Sama Dalam Hukum/Penjatuhan Sanksi Bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian, mengandung kepastian hukum secara tekstual (literal/bahasa), tetapi tidak mengandung kepastian hukum yang adil sebagai amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), karena norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tidak dimaknai agar membuka ruang bagi penilaian individual untuk menilai kelayakan diberhentikan atau tidak diberhentikan dan rehabilitasi administratif bagi yang tidak diberhentikan, sehingga ketiadaan penilaian individual tersebut selain tidak berkepastian hukum yang adil, juga menghilangkan kemanfaatan, dan memberlakukan pembatasan yang tidak adil (vide II.4.5 Keadilan Substantif, Kepastian Hukum Yang Adil, Kemanfaatan, dan Pembatasan, serta Penilaian Individual dan Rehabilitasi Administratif di permohonan ini). Sehubungan dengan itu, Pemohon akan menunjukkan bahwa norma pasal UU ASN 2023 mengandung perlakuan yang tidak adil (dalam hal diperlakukan berbeda/tidak sama), sebagai berikut: Kutipan Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN 2023 (vide Bukti P-8): Pasal 52 (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. meninggal dunia; c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja; d. terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah; 36 e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak berkinerja; g. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; h. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN 2023 di atas dapat dipahami secara tersirat bahwa dari 10 (sepuluh) kriteria tersebut pada Pasal 52 ayat (3), hanya 3 (tiga) kriteria yang diberhentikan langsung tanpa perlu penilaian/pemeriksaan sebelumnya, yaitu b. meninggal dunia, c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja, dan i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan mengecualikan huruf b. meninggal dunia, dan c. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja, maka tersisa kriteria huruf i (norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian) sebagaimana tertulis di atas. Ini menunjukkan bahwa norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut diperlakukan berbeda dengan yang lainnya, bahkan terhadap kriteria a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih diperlukan proses penilaian sebelumnya. Kriteria huruf h. sekalipun, “dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun”, walaupun menutup kemungkinan tidak 37 diberhentikan tetap perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu untuk memutuskan apakah pemberhentian tidak atas permintaan sendiri tersebut dengan hormat atau tidak dengan hormat. Dengan demikian, ini menjelaskan bahwa norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut memang tidak memberikan perlakuan yang sama dalam hukum/penjatuhan sanksi. II.4.8 Tentang Kejahatan Jabatan dan Kealpaan, Integritas dan Moralitas, dan Keadilan Masyarakat Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 dalam pertimbangan hukum di halaman 135, memuat “Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu” (Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 halaman 135). Berdasarkan asas/prinsip keadilan substantif sebagaimana diurai sebelumnya, harus dipahami bahwa yang dimaksud PNS/ASN diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan adalah PNS/ASN yang memang telah terbukti unsur kejahatannya setelah melalui proses penilaian sebelum sanksi administrasi pemberhentian atau tidak, dan bisa jadi yang dimaksud adalah mengecualikan PNS/ASN yang dipidanakan karena kealpaan. Hal ini karena, mengenai pengecualian kealpaan ini, Mahkamah telah menyebutkannya dalam amar putusan-putusannya terkait hak politik, di antaranya, yaitu Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 (vide Putusan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019, hal. 65): 38 “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang”; Pengecualian sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun lebih, menunjukkan bahwa kealpaan yang dipidanakan (tindak pidana kealpaan) dapat juga terjadi pada PNS/ASN yang dijerat dengan Pasal 3 UU Tipikor, yang mana ancaman pidana penjara pasal tersebut adalah memenuhi syarat 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian, bisa terjadi PNS/ASN karena kealpaannya dipidana dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dijerat dengan Pasal 3 UU Tipikor, bukan pasal pidana umum, atau bukan sanksi administrasi (ultimum remedium), sehingga menumbuhkan stigma Koruptor. Uraian di atas juga menjawab isu integritas dan moralitas yang menjadi maksud dan tujuan norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya atau norma lainnya semakna, khususnya terkait terpidana/mantan terpidana. Putusan-putusan MK terkait hak politik, menegaskan ini. Tindak pidana kealpaan, “Namun, seseorang dapat dipidana bukan semata-mata karena melakukan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (dolus), baik dalam hal kejahatan maupun pelanggaran, melainkan juga karena kealpaan (culpa), dalam hal 39 ini kealpaan ringan (culpa levis). Dalam kealpaan demikian sesungguhnya tidak terkandung unsur niat jahat (mens rea). Oleh karena itu, orang yang dipidana karena kealpaannya pada hakikatnya bukanlah orang yang jahat,…” (vide Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007, hal. 130-131). Dengan demikian, jelas bahwa norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya, apabila dimaknai PTDH langsung tanpa penilaian sebelumnya, maka tidak berkepastian hukum yang adil karena bisa menghukum/menjatuhkan sanksi kepada orang yang tidak terpenuhi unsur kejahatannya. Sehingga isu integritas dan moralitas tidak sepenuhnya tepat diberlakukan sebagai alasan pembatasan bagi terpidana/mantan terpidana. Demikian pula isu keadilan masyarakat/nilai-nilai keadilan masyarakat, atau menjaga kepentingan publik, menjadi tidak relevan dalam hal ini karena keadilan masyarakat/nilai-nilai keadilan masyarakat atau menjaga kepentingan publik sebagai bagian integral dari kedaulatan rakyat pun tunduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Ini menjelaskan bahwa pembentuk Undang-Undang dalam menjaga kepentingan publik, tetap berpegang teguh untuk tetap menjamin hak konstitusional warga untuk bekerja, sebagaimana telah dijelaskan, pembatasan sebagai amanat dari UUD 1945 dilakukan dengan tetap menjamin hak bekerja warga negara, di pemerintahan sekalipun. II.4.9 Tentang Asas/Prinsip Persamaan di Dalam Hukum Sebagaimana telah dijelaskan pada II.4.7, bahwa norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, khususnya dalam penjelasan tersebut lebih fokus dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada bagian ini Pemohon akan mengungkapkan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, dalam lingkup yang lebih luas, yaitu lingkup aparatur negara yang 40 mencakup di dalamnya adalah TNI dan Polri. Keberadaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menunjukkan bahwa ketiga apatur negara tersebut (ASN,TNI, dan Polri) memiliki kedudukan yang setara. Selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana kerugian konstitusional Pemohon dalam hal perbedaan perlakuan dalam hukum dengan berlakunya norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian, Pemohon terlebih dahulu mengutip Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 108 ayat (1) huruf a angka 10, dan huruf b angka 10 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (PP Manajemen PNS) (Bukti P-9), dan Kutipan pasal 16 huruf c PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK (PP MP3K) (Bukti P-10). Kutipan Pasal 23 ayat (1) huruf c PP Manajemen PNS 2017 (vide Bukti P-9) “Pasal 23 (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta”; Kutipan Pasal 108 ayat (1) huruf a angka 10 dan huruf b angka 10 PP Manajemen PNS 2020 (vide Bukti P-9) “Pasal 108 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan Non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagai berikut: a. JPT Utama: 10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, 41 PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta. b. JPT Madya: 10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta.” Kutipan Pasal 16 huruf c PP MP3K (vide Bukti P-10) “Pasal 16 Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta”; Ketentuan-ketentuan di atas memuat salah satu persyaratan yang sama, yang pada intinya adalah bahwa untuk menjadi PNS/ASN, PPPK, dan JPT Utama dan JPT Madya dari kalangan non-PNS adalah: tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS/ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Mengingat kesetaraan ketiga institusi aparatur negara tersebut sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan, maka dapat dipahami bahwa PTDH yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah PTDH yang dilakukan melalui proses yang sama sehingga dapat diperbandingkan (apple to apple yang menunjukkan adanya kesetaraan), yaitu melalui penilaian individual dan rehabilitasi administratif. Hal ini dibuktikan dengan: 1. Ketersediaan perangkat aturan yang berisi mekanisme penilaian individual dan rehabilitasi administratif, meskipun dengan penamaan yang berbeda, diantaranya yaitu: Perpolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (31 Agustus 2021) yang mencabut PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (6 Juni 2010); 42 2. Pemberitaan yang luas mengenai anggota Polri yang menjalani sidang Komisi Kode Etik setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara karena kejahatan jabatan, dengan hasil tidak diberhentikan dengan sanksi rehabilitasi administratif berupa permintaan maaf dan demosi, menunjukkan bahwa berlakunya norma pasal UU ASN yang dimohonkan pengujiannya merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu dengan tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai aparatur negara. II.4.10 Upaya hukum yang dilakukan Sebelum menjelaskan upaya hukum yang dilakukan setelah PTDH Pemohon, terlebih dahulu Pemohon memberikan gambaran (latar belakang) singkat kasus pidana Pemohon secara urut kronologis dasar- dasar hukum yang berkaitan kasus Pemohon: 1. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. UU tentang Kejaksaan yang memberikan kewenangan Penyelidikan/Penyidikan dan Penuntutan dilakukan oleh institusi yang sama (Kejaksaan); 3. UU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan untuk mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi; 4. UU tentang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya memuat ketentuan tentang praperadilan, termasuk ketentuan gugurnya praperadilan apabila peradilan pokok perkara telah berjalan, dan Putusan MK yang memperjelas bahwa praperadilan gugur saat sidang pertama terhadap perkara pokok telah digelar; 5. UU tentang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya memuat ketentuan bahwa upaya hukum (banding dan kasasi) dapat dilakukan oleh terdakwa/terpidana, jaksa penuntut umum, jaksa agung (kasasi); 6. Putusan MK yang menyatakan bahwa penjelasan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil adalah bertentangan dengan UUD 1945; 43 7. Upaya Hukum Praperadilan Pemohon gugur karena sidang pertama pokok perkara sudah berjalan di Pengadilan Tipikor; 8. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan penjeratan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor; 9. Putusan Pengadilan Tipikor Pidana dengan penjeratan Pasal 3 UU Tipikor karena ketidaktelitian; 10. UU ASN memberhentikan tidak dengan hormat Pemohon karena dipidana penjara dengan jeratan Pasal 3 UU Tipikor, yang dalam UU ASN diistilahkan dengan kejahatan jabatan. Berdasarkan uraian urut kronologis dasar-dasar hukum kasus Pemohon sebagaimana di atas, Pemohon berpendapat bahwa kasus Pemohon diawali dengan dugaan/sangkaan penyalahgunaan wewenang sebagai PPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian upaya Pra Peradilan Pemohon gugur karena perkara sudah dilimpahkan Penuntut Umum ke Pengadilan Tipikor dan sudah berjalan sidang pertama, dan Pengadilan Tipikor dikuatkan Pengadilan Banding (PT DKI) bahwa Pemohon terbukti tidak teliti yang menyebabkan kerugian negara sehingga diputus pidana penjara dan denda dengan jeratan Pasal 3 UU Tipikor. Ini perlu dijelaskan oleh Pemohon, bukan dengan maksud sebagai pembelaan, tetapi sebagai latar belakang untuk menjelaskan mengapa Pemohon tidak melakukan upaya hukum lanjut seperti Kasasi atau Peninjauan Kembali. Urut-urutan dasar hukum (sistemik) kasus Pemohon tersebut, menumbuhkan ketidakpercayaan Pemohon terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan kekhawatiran/ketakutan bahwa upaya hukum dalam keadaan diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi (dengan proses sebagaimana di atas) tidak akan memperbaiki keadaan, bahkan mungkin memperburuk keadaan, sehingga Pemohon memutuskan tidak berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Upaya Hukum Kasasi (sudah lewat waktunya) atau PK, mungkin saja dapat memperbaiki keadaan Pemohon tetapi ketiadaan jaminan bahwa penjeratan dengan Pasal 3 UU Tipikor harus dimaknai dengan terpenuhinya unsur-unsurnya, yaitu adanya 44 kesengajaan dengan niat jahat (dolus) akan menyebabkan terulangnya kembali hal yang sama pada PNS/ASN lainnya. Kutipan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (vide Bukti P-1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Putusan MK yang mengecualikan kealpaan sebagai bagian dari pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun mengindikasikan bahwa penjeratan dengan Pasal 3 UU Tipikor tanpa unsur dolus merupakan praktik penegakan hukum yang lazim, indikasi ini menjadi terbukti dengan adanya persetujuan pegiat antikorupsi (dalam Putusan MK) mengenai pengecualian kealpaan tersebut, bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim. Tetapi di sisi lain, hal itu justru memunculkan hipotesis bahwa buruknya persepsi masyarakat terhadap PNS atau pejabat negara dalam hal tindak pidana korupsi, berawal dari hal itu, yaitu jeratan UU Tipikor tanpa unsur dolus sebatas tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai pejabat yang mengakibatkan kerugian negara menimbulkan stigma korupsi yang melekat pada pejabat/ASN. Tidak berlebihan jika Pemohon berpendapat jika maraknya tindak pidana korupsi di kalangan pemerintahan karena perilaku kita sendiri. Firman Tuhan Yang Maha kuasa dalam Al-Qur’an Surat Asy- Syura[42] ayat 30: “Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri…”. Meskipun demikian, Pemohon saat ini hanya berfokus pada norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian, hal sebagaimana yang Pemohon sampaikan sebelumnya hanya sebagai latar belakang pengajuan permohonan ini oleh Pemohon. Lalu upaya hukum setelah pemberhentian, tidak dilakukan Pemohon ke PTUN, dengan pertimbangan sebagaimana telah Pemohon jelaskan dalam permohonan ini, yaitu walaupun berawal dari norma pasal pemberhentian di UU ASN tetapi penguatnya adalah Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018. Sehingga langkah tepat adalah melakukan pengujian Undang-Undang norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian 45 tersebut ke MK, mengingat dampaknya sudah terbukti terjadi pada Pemohon sehingga pasti akan terjadi juga kepada PNS/ASN lainnya dengan kondisi yang sama. Lalu, kenapa baru sekarang, setelah lebih dari 5 (lima) tahun berlalu? Pertama, bagi Pemohon, putusan-putusan MK tentang hak politik menyebutkan secara tersirat bahwa masa efektif rehabilitasi bagi mantan terpidana adalah 5 (lima) tahun, walaupun dasar penetapan angka 5 (lima) tahun itu sendiri disebutkan karena periode pemilihan umum adalah 5 (lima) tahun, namun itu adalah satu-satunya dasar yang relevan. Kedua, Pemohon berpendapat bahwa hal ini berawal dari undang-undang maka sudah seharusnya pembentuk undang-undang (dalam artian lembaga negara) yang paling berkepentingan mengajukan pengujian undang-undang ini, mengingat persyaratan kualifikasi Pemohon pengujian undang-undang memungkinkan untuk itu, yaitu dapat dilakukan oleh lembaga negara. Oleh karena itu Pemohon telah berkirim surat/email kepada lembaga-lembaga negara, termasuk diantaranya DPR, Presiden melalui Setneg, termasuk juga instansi/lembaga yang memberhentikan Pemohon, untuk melakukan pemulihan, tetapi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, karena dianggap sudah sesuai (ketentuan yang berlaku). Hingga kemudian kini, Pemohon hadir di Mahkamah Konstitusi seorang diri dan benar-benar menyiapkan ini seorang diri (tentunya atas kehendak dan ijin Tuhan Yang Maha Esa), menyampaikan bahwa ada hak konstitusional warga negara yang berpotensi terlanggar dan benar terbukti terlanggar pada diri Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023, sehingga norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut perlu dimaknai agar tidak terjadi kerugian hak konstitusional warga negara. Pemohon tidak mengajukan saksi dan ahli, karena hampir seluruh bahan dasar pemikiran Pemohon adalah bersumber dari putusan- putusan Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya memuat pertimbangan hukum termasuk keterangan DPR, Pemerintah, pendapat Mahkamah, bahkan pegiat antikorupsi sekalipun. 46 II.4.11 Ketiadaan Pemaknaan Bahwa Norma Pasal UU ASN 2023 Yang Dimohonkan Pengujian Harus Dilakukan Melalui Proses Penilaian Individual dan Rehabilitasi Administratif Berdampak Pada Terlanggarnya Hak Konstitusional Pemohon Kepastian hukum yang tidak adil pada norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian sebagai akibat ketiadaan pemaknaan bahwa PTDH harus dilakukan melalui proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif, berdampak lanjut pada hukuman ganda atas kesalahan yang sama yang dijatuhkan setelah hukuman pidana, dan perlakuan di hadapan hukum yang tidak sama, serta hilangnya hak bekerja dan segala sesuatu yang melekat dengannya seperti penghidupan yang layak meliputi finansial (gaji/tunjangan/imbalan) maupun non finansial (karir/jabatan, kesempatan yang sama di dalam pemerintahan, dan perlakuan yang layak dan adil). Dengan demikian norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut melanggar asas/prinsip kepastian hukum yang adil sehingga melanggar pula asas/prinsip pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum, serta melanggar asas/prinsip perlakuan yang sama di dalam hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], sehingga secara beruntun berpotensi kuat menyebabkan terlanggarnya hak asasi Pemohon lainnya yang dijamin dalam UUD 1945: Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (1). Meskipun demikian, dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian adalah: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), (2), dan ayat (3) UUD 1945. Dengan pertimbangan bahwa kerugian konstitusional Pemohon akibat terlanggarnya Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 terkait langsung dengan kerugian Pemohon secara spesifik (khusus) dan actual, yaitu terlanggarnya hak bekerja Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) dan (3) UUD 1945. Selanjutnya perlu Pemohon jelaskan pula bahwa mengingat dan mempertimbangkan dasar-dasar berikut ini: 47 1. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menyatakan yang pada intinya bahwa putusan MK yang merupakan perkara pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, tidak dapat dijadikan novum, dalam artian tidak dapat membatalkan SK PTDH Pemohon dan memulihkan hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diujikan (vide Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, hal. 82); 2. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut juga menjelaskan bahwa MK pernah memutus perkara konkret berdasarkan Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, yaitu membatalkan hasil pemilukada karena pemenangnya nyata-nyata tidak memenuhi syarat sejak awal; 3. PMK Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 10 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang petitum pada perkara pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945; dan 4. Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan bahwa norma sebagaimana norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian adalah inkonstitusional bersyarat. Yang apabila menurut Mahkamah, alasan-alasan Pemohon bahwa norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujiannya adalah beralasan sehingga benar merugikan hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan petitum inkonstitusional bersyarat dan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional Pemohon apabila Mahkamah berpendapat lain. 17. Dengan demikian Pemohon memenuhi persyaratan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023, yaitu Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan kerugian konstitusional Pemohon tersebut adalah bersifat spesifik dan aktual, berikut ini: 17.1 Hak konstitusional Pemohon dirugikan secara spesifik (khusus) dan aktual dengan berlaku norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian, yaitu tidak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 48 dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 17.2 Hak konstitusional Pemohon dirugikan secara spesifik (khusus) dan aktual dengan berlaku norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian, yaitu tidak berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; 17.3 Hak konstitusional Pemohon dirugikan secara spesifik (khusus) dan aktual dengan berlaku norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian, yaitu tidak berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; 17.4 Hak konstitusional Pemohon dirugikan secara spesifik (khusus) dan aktual dengan berlaku norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian, yaitu tidak berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; II.5 Persyaratan Ada Hubungan Sebab-Akibat Antara Kerugian Konstitusional dan Berlakunya Undang-Undang Yang Dimohonkan Untuk Pengujian: 18. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 yang dimohonkan untuk pengujian, sebagaimana berikut ini: 18.1 Berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, tanggal 15 Januari 2014. UU ASN 2014 ini kemudian, dengan berlakunya UU ASN 2023 yang diundangkan tanggal 31 Oktober 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; 49 18.2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tanggal 30 Maret 2017. PP ini untuk melaksanakan UU ASN 2014; 18.3 SKB Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, tanggal 13 September 2018. SKB 3 Menteri/2018 ini untuk melaksanakan UU ASN 2014 dan PP Manajemen PNS 2017; 18.4 Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 April 2019. Putusan MK ini memberi penafsiran baru UU ASN 2014 dengan tidak mengubah norma PTDH kejahatan jabatan sebagaimana norma PTDH kejahatan jabatan di UU ASN 2014; 18.5 SK PTDH Pemohon, tanggal 29 April 2019. SK PTDH ini melaksanakan UU ASN 2014 dengan norma PTDH kejahatan jabatan, sama (tidak mengubah) sebagaimana penafsiran pada Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018; 18.6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, tanggal 28 Februari 2020. PP ini melaksanakan/mengakomodir norma PTDH kejahatan jabatan penafsiran Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, yaitu dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum”; 18.7 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tanggal 31 Oktober 2023. UU ASN 2023 ini melaksanakan/mengakomodir dengan tidak mengubah (sama) norma PTDH kejahatan jabatan sebagaimana penafsiran pada Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018; 18.8 Norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan untuk pengujian melaksanakan/mengakomodir dan tidak mengubah norma PTDH kejahatan jabatan sebagaimana penafsiran Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, dan norma PTDH kejahatan jabatan pada Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tidak mengubah norma PTDH kejahatan jabatan pada UU ASN 2014, sehingga PTDH Pemohon atas dasar norma PTDH kejahatan jabatan UU ASN 2014 merugikan hak konstitusional Pemohon secara berturutan, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3). 50 19. Dengan demikian, Pemohon memenuhi persyaratan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan untuk pengujian; II.6 Persyaratan Adanya Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan, Maka Kerugian Konstitusional Seperti Yang Didalilkan Tidak Lagi Atau Tidak Akan Terjadi: 20. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menyatakan yang pada intinya bahwa putusan MK yang merupakan perkara pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang terhadap UUD 1945, tidak dapat dijadikan novum, dalam artian tidak dapat membatalkan SK PTDH Pemohon dan langsung memulihkan hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diujikan (vide Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, hal. 82); 21. Sehingga berdasarkan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, apabila permohonan dikabulkan, maka Pemohon tetap berada dalam keadaan dirugikan konstitusionalnya oleh berlakunya norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan untuk pengujian, karena permohonan yang dikabulkan tidak dapat dijadikan novum dan tidak secara otomatis memulihkan kerugian hak-hak konstitusional Pemohon; 22. Kondisi tersebut, menjadi tidak adil, mengingat jenis tindak pidana kealpaan dan kerugian hak-hak konstitusional Pemohon yang timbul adalah sebagai akibat berlakunya norma PTDH kejahatan jabatan yang sudah mendapat penafsiran baru berdasarkan Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, dengan tidak mengubah norma PTDH kejahatan jabatan tersebut, sehingga tetap sama, baik di UU ASN 2014, Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, dan UU ASN 2023, yaitu PTDH langsung tanpa proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif; 23. Keadaan ini, meskipun berkepastian hukum tetapi tidak adil, karena norma yang menjadi dasar PTDH Pemohon, yang kemudian dikabulkan permohonan dengan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara inkonstitusional bersyarat, justru menjadikan Pemohon tidak berkedudukan hukum; 51 24. Disinilah kita berada pada situasi seperti yang digambarkan dalam Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, manakah yang harus dipilih, kepastian hukumkah atau keadilan, Dr. Sahardjo menyatakan, “Lebih baik mempunyai hukum yang adil sekalipun kurang menjamin kepastian hukum (onrechtzekerheid) daripada mempunyai hukum menjamin kepastian hukum (zekerheid) tetapi tidak adil (onrecht) (vide Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, hal. 87, huruf j); 25. Meskipun demikian, Pemohon dalam hal ini tetap menyatakan berkedudukan hukum dengan alasan, mengutip: Pasal 108 ayat (1) huruf a angka 10 dan huruf b angka 10, serta ayat (2) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS (vide PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS): “Pasal 108 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan non-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagai berikut: a. JPT Utama: 10. tidak diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta. b. JPT Madya: 10. tidak diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta. (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.” Persetujuan Presiden sebagaimana ayat (2), untuk mengecualikan ketentuan persyaratan pada ayat (1) yang termasuk di dalamnya adalah syarat tidak pernah di PTDH, tentunya melalui pemeriksaan/penilaian terlebih dahulu, dan jika pada penilaian/pemeriksaan tersebut diketahui latar belakang PTDH nya adalah dikarenakan pasal kejahatan jabatan tetapi disebabkan karena kealpaan, dengan pertimbangan konsistensi dengan UU ASN 2023, maka apabila permohonan dikabulkan, kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi; 52 26. Dengan demikian, Pemohon memenuhi persyaratan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. III. ALASAN PERMOHONAN / POKOK-POKOK PERMOHONAN Norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) III.1 Norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 melanggar asas/prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 III.1.1 Norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 melanggar asas/prinsip kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 27. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 (UU ASN 2014), memuat norma PTDH kejahatan jabatan dan frasa “dan/atau pidana umum” [vide Bukti P-5 Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN]; 28. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, diundangkan di Jakarta, pada tanggal 7 April 2017 (PP Manajemen PNS 2017), memuat norma PTDH kejahatan jabatan dan frasa “dan/atau pidana umum”, membuktikan bahwa peraturan pelaksana UU ASN 2014 memuat ketentuan PTDH kejahatan jabatan dan frasa “dan/atau pidana umum” yang sama dengan norma UU ASN 2014, serta mengindikasikan bahwa peraturan pelaksana dan norma UU ASN 2014 mengandung makna PTDH langsung tanpa proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif (vide Bukti P-6 Pasal 250 huruf b PP Manajemen ASN 2017); 53 29. Bahwa SKB Mendagri, MenPAN-RB, dan Kepala BKN Tahun 2018, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 September 2018 (SKB 3 Menteri), memuat ketentuan PTDH kejahatan jabatan dan ketentuan penjatuhan sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) yang tidak menjatuhkan sanksi PTDH kejahatan jabatan, membuktikan bahwa norma pasal PTDH kejahatan jabatan UU ASN 2014 memang dimaknai sebagai PTDH langsung tanpa proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif sebelumnya (vide Bukti P-7 SKB 3 Menteri, huruf a, dan b); 30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 (diucapkan tanggal 25 April 2019) telah menyatakan bahwa frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN (2014) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan" (norma PTDH kejahatan jabatan). Amar Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tidak menyebutkan kondisi bersyarat agar norma PTDH kejahatan jabatan dimaknai secara bersyarat setelah dilakukan penilaian individual dan rehabilitasi administratif sebelumnya (Bukti P- 11: Kutipan Putusan MK 87/PUU-XVI/2018); Kutipan Amar Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018: “1. ...; 3. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau 54 kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”; 4. …; 5. …” 31. Bahwa Pemohon diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) melalui SK PTDH BPS yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 berdasarkan norma PTDH kejahatan jabatan UU ASN 2014; 32. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diundangkan di Jakarta 28 Februari 2020, melaksanakan/mengakomodir norma PTDH kejahatan jabatan penafsiran Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, yaitu dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum” (vide Pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS); 33. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023, telah melaksanakan/mengakomodir Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 dengan norma PTDH kejahatan jabatan sebagaimana Putusan MK tersebut (tidak mengubah substansi norma) [vide Bukti P-8 Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023]; 34. Bahwa Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 87/PUU- XVI/2018 memberikan penafsiran konstitusional dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum”, menyiratkan prinsip keadilan substantif (vide II.4.5 dalam permohonan ini) bahwa PNS/ASN yang telah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetap berhak atas penilaian individual sebelum 55 keputusan diberhentikan atau tidak diberhentikan, dan berhak atas rehabilitasi administratif setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan peraturan pelaksana UU ASN 2014 yang memuat ketentuan persyaratan diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan (vide Pasal 247 dan 248 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil). Hal ini dibuktikan juga dengan keberadaan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (diundangkan di Jakarta tanggal 31 agustus 2021) yang mencabut PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (diundangkan di Jakarta tanggal 6 Juni 2010) (vide PP No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS); Kutipan Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, hal. 135-136 (vide Bukti P-11) “Namun, bagaimana halnya dengan keberadaan frasa “dan/atau tindak pidana umum” yang dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan dari norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Persoalannya bukanlah terletak pada adanya frasa “dan/atau tindak pidana umum” itu sendiri melainkan kaitannya dengan norma lain dalam pasal yang sama, yaitu norma dalam Pasal 87 ayat(2) UU ASN. Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan: PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana.” 35. Bahwa penghapusan frasa “dan/atau pidana umum” dengan mendasari Pasal 87 ayat (2) UU ASN, mengandung pengertian bahwa PNS/ASN yang dijatuhi hukuman pidana umum atau tindak pidana lainnya yang bukan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berkaitan dengan 56 jabatan termasuk diantaranya adalah kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, atau tindak pidana lainnya yang bukan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, tetap berhak untuk mendapatkan penilaian individual sebelum keputusan diberhentikan atau tidak diberhentikan, dan berhak atas rehabilitasi administratif setelah selesai menjalani hukuman jika keputusannya tidak diberhentikan. Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018, halaman 137: Artinya, PNS diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah dengan alasan telah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena PNS yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Adapun terhadap PNS yang melakukan tindak pidana umum dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU ASN” (vide pertimbangan hukum putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018). 36. Bahwa Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut menerapkan perlakuan yang berbeda (dalam hal mendapatkan penilaian individual dan rehabilitasi administratif) pada ASN yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (diberhentikan tidak dengan hormat), dengan ASN lainnya yang dijatuhi hukuman pidana yang bukan karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan (dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat atau tidak diberhentikan); 37. Bahwa meskipun Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 telah memberikan penafsiran konstitusional, tetapi ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut tetap 57 merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak menyatakan secara eksplisit atau tidak adanya jaminan hukum untuk dimaknai bahwa "pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi ASN yang telah menjalani hukuman pidana”; 38. Bahwa setiap individu PNS/ASN (termasuk Pemohon) memiliki latar belakang, rekam jejak kinerja, kontribusi, dedikasi, kompetensi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek-aspek individual lainnya yang berbeda-beda (Bukti P-16 Daftar Riwayat Hidup); 39. Bahwa Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat(4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian tersebut, menerapkan perlakuan yang sama (pemberhentian tidak dengan hormat) terhadap semua PNS/ASN yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa memperhatikan penilaian individual terhadap aspek-aspek lainnya seperti rekam jejak kinerja, kontribusi, dedikasi, kompetensi, potensi rehabilitasi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek-aspek lain yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi administratif; 40. Bahwa Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 87/PUU- XVI/2018 menegaskan bahwa sanksi dalam hukum administrasi tidak hanya dalam bentuk punitif melainkan dapat juga dilakukan dalam bentuk sanksi reparatoir, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, dimana dalam konteks ASN dapat diterapkan dalam bentuk penilaian individual dalam rangka penentuan sanksi korektif atau 58 rehabilitatif dengan tujuan untuk pemulihan atau mencegah terulangnya kesalahan; Kutipan Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, halaman 131-132 (vide Bukti P-11) “Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan, baik yang bersumber pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi tanpa memerlukan perantaraan pihak ketiga (in casu pengadilan). Bentuk atau jenisnya bermacam-macam. Ada sanksi reparatoir, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran...” 41. Bahwa berdasarkan prinsip keadilan substantif yang diakui dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Keadilan substantif menghendaki adanya pembedaan perlakuan berdasarkan pertimbangan objektif dan rasional, yang dapat diketahui melalui penilaian individual, bukan hanya berdasarkan status formal seseorang yang dalam hal ini adalah karena dipidana penjara melakukan kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan; Kutipan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (vide Bukti P-1) “Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 42. Bahwa Mahkamah dalam Putusannya Nomor 87/PUU- XVI/2018 menyatakan bahwa, “… Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN. 59 Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat…” (vide Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018, hal. 135, huruf b), hal ini menyiratkan keberadaan keadilan substantif atau kepastian hukum yang adil, yaitu penekanannya pada frasa “kejahatan” yang termuat dalam pernyataan tersebut, yaitu bahwa “kejahatan” terkonfirmasi melalui proses penilaian individual dan rehabilitasi yang wajar dan adil, yang mana perangkat hukumnya sudah tersedia, yaitu Peraturan tentang Disiplin PNS. Mahkamah dalam beberapa putusannya dengan jelas telah mengecualikan terpidana yang dipidana karena kealpaan pada persyaratan dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Artinya, bahwa Mahkamah pun mengakui bahwa di antara PNS/ASN yang dipidana penjara dengan jeratan pasal kejahatan jabatan yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih (diantaranya adalah Pasal 3 UU Tipikor), ada PNS/ASN yang dipidanakan karena kealpaannya/ketidaktelitiannya. Ini berarti pula bahwa sudah menjadi hal yang lumrah dan dimaklumi keberadaan pemidanaan kealpaan/ketidaktelitian dengan Pasal 3 UU Tipikor yang berujung pada stigma koruptor; 43. Bahwa prinsip keadilan substantif telah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019 (Bukti P-12: Kutipan Putusan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019); Alasan para Pemohon (yang mewakili Indonesia Corruption Watch/ICW dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi/Perludem) dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, halaman 26-27 (vide Bukti P-12) “31. Bahwa adanya tiga syarat lain, yakni pembatasan untuk jabatan yang dipilih melalui proses pemilu serta yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, kemudian adanya syarat waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa 60 hukuman, serta bukan pelaku kejahatan berulang, adalah pertimbangan yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas menjadi pejabat publik, sekaligus tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan. Hal ini pula yang dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam putusan-putusan sebelumnya; 32. …; 33. Bahwa terdapat beberapa catatan yang disampaikan Mahkamah terkait dengan pembatasan rights to be a candidate dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, diantaranya: ”Syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” bagi seseorang yang hendak menduduki jabatan publik adalah penting sebagai suatu standar moral namun syarat tersebut tidak boleh memasukkan ke dalamnya tindak pidana karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; 34. Bahwa para Pemohon setuju dengan pengecualian yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya dimana tindak pidana culpa levis atau tindak pidana politik (vide Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 tidak menjadi bagian yang harus diatur dalam pembatasan pencalonan kepala daerah sebagaimana dimohonkan dalam permohonan ini. Sebab pemidanaan terhadap seseorang karena suatu kealpaan, sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya suatu moralitas kriminal pada diri orang itu, melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya. Kekuranghati-hatiannya dalam hal ini, berakibat pada timbulnya perbuatan yang dapat dipidana …” Amar Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 (vide Bukti P-12) “AMAR PUTUSAN Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: 61 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.” 62 44. Bahwa pengecualian bagi terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan sebagaimana penerapan prinsip keadilan substantif dalam putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 pada uraian sebelumnya, merupakan satu bentuk penilaian individual terhadap aspek tingkat kesalahan terpidana secara proporsional, dan pembatasan waktu 5 (tahun) setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara jujur mengumumkan jati diri sebagai mantan terpidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang merupakan bentuk nyata dari rehabilitasi administratif yang telah diakui dan diterima oleh mahkamah; 45. Bahwa prinsip keadilan substantif sebagai bentuk jaminan terhadap hak konstitusional telah dikonfirmasi juga pada putusan MK lainnya, yaitu (vide Putusan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019, hal.18 - 22): a. Putusan MK No. 17/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa larangan bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat, sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup kepada tindak pidana yang lahir karena kealpaan; b. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menegaskan empat syarat bagi mantan terpidana menjadi calon kepala daerah yang berlaku secara kumulatif, yaitu: (1) Bukan untuk jabatan publik yang dipilih sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) untuk jangka waktu 5 (lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara; (3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; 63 c. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang menghilangkan syarat kumulatif yang diputuskan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009, dan hanya menyisakan satu syarat untuk mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah, yakni secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang dirinya adalah mantan terpidana; d. Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang mengecualikan bagi terpidana percobaan, lengkapnya Putusan MK: “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” 46. Bahwa norma serupa atau dengan substansi sama yang berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih pernah pula diputus oleh Mahkamah, dan Mahkamah pun telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan- putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam norma 64 sebagaimana telah disebutkan, adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) (vide Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, hal. 50). 47. Bahwa meskipun putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan putusan-putusan MK lainnya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, secara tekstual membahas hak politik, namun prinsip-prinsip konstitusional dalam hal keadilan substantif yang melandasi putusan tersebut – yaitu proporsionalitas, penilaian individual, dan rehabilitasi – bersifat universal dan berlaku sama terhadap semua hak konstitusional, termasuk hak bekerja di sektor pemerintahan ataupun swasta yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Inkonsistensi penerapan prinsip-prinsip ini antara hak politik dan hak bekerja tidak hanya menciptakan anomali hukum dimana seseorang dapat memimpin institusi pemerintahan namun tidak dapat menjadi bagian dari institusi tersebut, tetapi juga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 48. Bahwa prinsip proporsionalitas, penilaian individual, dan rehabilitasi tersebut di atas sejalan dengan praktik Internasional seperti di Amerika Serikat, khususnya di negara Bagian California, dalam hal menetapkan persyaratan bagi pencari kerja mantan terpidana. Dalam melakukan penilaian individual, pemberi kerja harus mempertimbangkan faktor- faktor: sifat dan beratnya pelanggaran, waktu yang telah berlalu sejak pelanggaran atau hukuman selesai, dan sifat pekerjaan yang dipegang atau dicari (Bukti P-15: penerapan sistem penilaian individual dan rehabilitasi administratif di Amerika Serikat); 49. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum di putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 berpendapat bahwa MK memiliki kewenangan menetapkan persyaratan untuk jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemillihan oleh 65 rakyat, seperti yang diputuskan dalam amar di putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 atas dasar pertimbangan, “Sementara itu, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya” (vide Putusan MK Nomor 14- 17/PUU-V/2007, hal. 124 paragraf terakhir); 50. Bahwa Mahkamah berpendapat, setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar- benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 (vide Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007, hal. 124, paragraf kedua); 51. Bahwa Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme penilaian individual dan rehabilitasi administratif sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini (vide II.4.5 huruf f dalam permohonan ini), yaitu PP No. 94 Tahun 2012 tentang Disiplin PNS, dan sebelumnya (telah dicabut), yaitu PP.No. 52 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; 52. Bahwa PTDH langsung sebagai akibat berlakunya norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan untuk pengujian telah menghilangkan kesempatan Pemohon untuk menjalani proses 66 penilaian individual dan rehabilitasi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Disipli PNS; 53. Bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 yang dimohonkan pengujian telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas kepastian hukum yang adil, sehingga bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. III.1.2 Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 melanggar asas/prinsip pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 54. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda atas dasar pertimbangan “ketidaktelitian dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen”, yang merupakan bentuk kesalahan kealpaan (vide Bukti P-3); 55. Bahwa hukum pidana, berdasarkan prinsip ultimum remedium merupakan upaya terakhir dalam menegakkan hukum (vide Putusan MK Nomor 79/PUU-X/2012, halaman 86, angka 2), yang berarti bahwa setelah pemidanaan dilakukan, seharusnya tidak ada lagi sanksi lain yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang sama tanpa adanya penilaian terpisah terhadap aspek-aspek lainnya; 56. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan terhadap Pemohon semata-mata berdasarkan pertimbangan yang intinya telah “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”, sebagaimana norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i”, tanpa dilakukannya proses penilaian individual terhadap tingkat 67 kesalahan dan tanpa mempertimbangkan secara spesifik jenis kesalahan jabatan yang dilakukan (vide Bukti P-4); 57. Bahwa ketiadaan penilaian individual dan spesifik jenis kesalahan jabatan yang dimaksud dalam surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, maka secara hukum harus dipahami bahwa pemberhentian tersebut didasarkan pada substansi yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, termasuk di dalamnya adalah tujuan penghukuman, bukti-bukti, dan jenis kesalahan; 58. Bahwa dengan demikian, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada Pemohon merupakan penjatuhan sanksi kedua atas kesalahan yang sama (sanksi ganda, double jeopardy), yang telah dihukum melalui proses peradilan pidana, sehingga bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dan ne bis in idem (vide Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, hal. 89, paragraf terakhir); 59. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 menyatakan, “…Mahkamah berpendapat bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip due process of law dalam negara hukum yang demokratis” (vide Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007, hal. 128); 60. Bahwa Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 mempertimbangkan pendapat Pemerintah, “…karena menurut Pemerintah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tidaklah secara langsung berhubungan 68 dengan kesempatan menduduki jabatan publik atau untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan due process of law dalam hukum negara yang demokratis” (vide Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, hal. 74, huruf d); 61. Bahwa keputusan pemberhentian tidak hormat Pemohon tanda adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif sebelumnya, telah melanggar prinsip due process of law sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dan Pemerintah dalam Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan 4/PUU-VII/2009 di atas; 62. Bahwa meskipun asas/prinsip ne bis in idem pada asalnya adalah asas/prinsip dalam hukum pidana dan perdata, tetapi dalam perkembangannya asas/prinsip ini juga diadopsi oleh hukum administrasi dan hukum tata negara (vide Putusan MK Nomor 120/PUU-VII/2009, hal. 89, paragraf terakhir), dapat disimpulkan demikian pula halnya asas/prinsip double jeopardy, ultimum remedium, dan due process of law; 63. Bahwa penjatuhan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat tanpa adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif (melanggar prinsip due process of law), yang dilakukan setelah dijatuhkannya sanksi/hukuman pidana (melanggar prinsip ultimum remedium) telah mengakibatkan sanksi ganda bagi Pemohon (double jeopardy/double punishment) atas kesalahan yang sama dengan sanksi/hukuman pidana (melanggar prinsip ne bis in idem), sehingga norma Pasal 52 ayat (3) dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). 69 III.1.3 Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 melanggar asas/prinsip persamaan di hadapan hukum, sehingga bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 64. Bahwa kedudukan ASN sebagai aparatur negara diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Polri sebagai aparatur negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 65. Bahwa Undang-Undang yang mengatur ASN dan Polri tersebut di atas menunjukkan bahwa ASN dan Polri memiliki kedudukan yang setara/sama; 66. Bahwa kesetaraan tersebut menunjukkan pula bahwa berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, dan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengatur syarat menjadi PNS, PPPK, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT/jabatan publik) bahwa tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai PNS/prajurit TNI/anggota Polri/dan swasta, menunjukkan adanya kesetaraan/kesamaan proses bahwa status PTDH sebagai syarat tersebut adalah dilakukan setelah melalui proses penilaian individual dan rehabililtasi administratif terlebih dahulu (vide II.4.8 di dalam permohonan ini); 67. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, setiap anggota Polri yang dijatuhi pidana melalui sidang peradilan mendapatkan penilaian individual (pemeriksaan pendahuluan) melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), rehabilitasi personel, dan pengenaan sanksi etika dan administratif (Bukti P-13: Kutipan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEP dan KKEP); 70 “BAB I Pasal 1 Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan: … 34. Rehabilitasi Personel adalah pengembalian hak Terduga pelanggar atau Pelanggar ke keadaan semula setelah mendapat putusan bebas atau selesai menjalani hukuman. … BAB III PEMERIKSAAN PENDAHULUAN Bagian Kesatu Tahapan Pasal 14 (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan melalui tahapan: a. Audit Investigasi; b. Pemeriksaan; dan c. Pemberkasan. … BAB VIII REHABILITASI PERSONEL Pasal 100 (1) Rehabilitasi Personel dilaksanakan oleh fungsi Profesi dan Pengamanan bidang Rehabilitasi Personel; (2) … (3) … (4) … (5) … BAB XI PENGENAAN SANKSI ETIKA DAN ADMINISTRATIF Pasal 107 Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa: a. sanksi etika; dan/atau b. sanksi administratif. … 71 Pasal 109 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi: a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun; b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun; d. Penempatan pada Tempak Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan e. PTDH. Pasal 111 (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP. (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Terduga Pelanggar: a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran;dan c.tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” 68. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerapkan mekanisme penilaian individual, rehabilitasi administratif setelah selesai menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan, dan pengenaan sanksi etika dan administratif (keputusan diberhentikan atau tidak diberhentikan) (Bukti P-14 Kutipan Berita penerapan sanksi terhadap mantan terpidana anggota Polri); 69. Bahwa PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat mekanisme penilaian individual dan rehabilitasi administratif sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini, terhadap pelanggaran PNS/ASN; 70. Bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 dimaknai sebagai PTDH langsung tanpa proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif 72 sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang Disiplin PNS (vide PP No. 94 Tahun 2021); 71. Bahwa SK PTDH Pemohon dan SKB 3 Menteri yang memuat ketentuan sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak menjatuhkan sanksi PTDH kejahatan jabatan, membuktikan bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 dimaknai dengan PTDH langsung tanpa proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif; 72. Bahwa Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 73. Bahwa sebagaimana alasan-alasan pada III.1.1, III.1.2, dan III.1.3 tersebut di atas, norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. III.2 Norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 melanggar hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak konstitusional untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 III.2.1 Norma Pasal 52 Ayat (3) Huruf i dan Ayat (4) Sepanjang Frasa “huruf i” UU ASN 2023 Melanggar Hak Konstitusional Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan, Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 73 74. Bahwa Pemohon telah menyampaikan alasan-alasan sebagaimana angka romawi III.2 di atas, yang pada intinya bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 yang dilaksanakan tanpa dimaknai adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu, melanggar asas/prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 75. Bahwa PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 dilakukan tanpa adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu (vide Bukti P-4), sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1); 76. Bahwa PTDH Pemohon tidak mempertimbangkan latar belakang, rekam jejak kinerja, kontribusi, dedikasi, kompetensi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek- aspek individual lainnya yang berbeda-beda, yang merupakan faktor penilaian dalam asas/prisinsip kemanfaatan (vide Bukti P-4 dan vide II.4.5 huruf d dalam permohonan ini); 77. Bahwa status PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 bersifat permanen dan tersimpan dalam basisdata (database) kepegawaian di BKN (Bukti P-17 Status PTDH Pemohon di Database BKN); 78. Bahwa Pemerintah mensyaratkan tidak berstatus PTDH untuk dapat tetap bekerja di lingkup pemerintahan (vide Bukti P-9 dan Bukti P-10); 79. Bahwa Pemohon memiliki riwayat pendidikan tinggi, riwayat pekerjaan (karir/jabatan) dan kualifikasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup Pemohon (vide Bukti P-16 Daftar Riwayat Hidup); 74 80. Bahwa PTDH Pemohon sebagai PNS / ASN BPS atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas pekerjaan sebagai PNS/ASN di BPS dan instansi pemerintahan manapun; 81. Bahwa PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam tidak berhak atas gaji dan tunjangan (Bukti P-18 Surat Keterangan Penghentian Pembayaran); 82. Bahwa PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 merugikan hak kontitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam hal tidak berhak lagi menempati rumah dinas setingkat pejabat struktural eselon 3 atau Fungsional Madya (Bukti P-19 SK Menempati Rumah Dinas sebelum PTDH); 83. Bahwa PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam hal tidak berhak atas pengembangan karir/jabatan (Vide Bukti P- 16); 84. Bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; III.2.2 Norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 melanggar hak konstitusional untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 75 layak dalam hubungan kerja, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 85. Bahwa Pemohon telah menyampaikan alasan-alasan sebagaimana angka Romawi III.2 di atas, yang pada intinya bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 yang dilaksanakan tanpa dimaknai adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu, melanggar asas/prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 86. Bahwa PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 dilakukan tanpa adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu (vide Bukti P-4), sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1); 87. Bahwa status PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 bersifat permanen dan tersimpan dalam basisdata (database) kepegawaian di BKN (vide Bukti P-17); 88. Bahwa Pemerintah mensyaratkan tidak berstatus PTDH untuk dapat tetap bekerja di lingkup pemerintahan (vide Bukti P-9 dan Bukti P-10); 89. Bahwa Pemohon memiliki riwayat pendidikan tinggi, riwayat pekerjaan (karir/jabatan) dan kualifikasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup Pemohon (vide Bukti P-16 Daftar Riwayat Hidup); 90. Bahwa PTDH Pemohon tidak mempertimbangkan latar belakang, rekam jejak kinerja, kontribusi, dedikasi, kompetensi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek- aspek individual lainnya yang berbeda-beda, yang merupakan faktor penilaian dalam asas/prisinsip kemanfaatan (Bukti P-4, P-16, dan vide II.4.5 huruf d dalam permohonan ini); 76 91. Bahwa PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 dilakukan tanpa dilakukan proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif sebelumnya (vide Bukti P-4), membuktikan bahwa Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak yaitu dalam hal tidak menjalani proses penilaian/pemeriksaan terlebih dahulu sehingga tidak berkesempatan membela diri atau memberikan klarifikasi; 92. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak untuk mempertimbangkan pembatasan tanpa merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu dengan penilaian berdasarkan asas/prinsip kemanfaatan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana Daftar Riwayat Hidup Pemohon (vide Bukti P-16); 93. Bahwa Pembatasan yang dikehendaki Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak harus menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja, yaitu dengan tetap menghormati hak asasi Pemohon sebagaimana amanat Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 (vide II.4.1 angka 15 dan II.4.5 huruf e dalam permohonan ini); Kutipan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 (vide Bukti P-1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 94. Bahwa akibatnya, Pemohon diberhentikan tidak dengan hormat (vide Bukti P-4) sehingga tidak berhak untuk bekerja di BPS dan instansi pemerintah manapun, sehingga tidak berhak mendapatkan imbalan gaji dan tunjangan (vide BuktiP-18); 95. Bahwa norma pasal UU ASN 2023 yang dimohonkan untuk pengujian tanpa dimaknai dengan adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu, telah menyebabkan Pemohon tidak diperlakukan secara adil dan layak dalam pemberhentian tidak dengan hormat Pemohon 77 sebagai PNS/ASN di BPS, sehingga tidak berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan; 96. Bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945; III.2.3 Norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 melanggar hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 97. Bahwa Pemohon telah menyampaikan alasan-alasan sebagaimana angka Romawi III.2 di atas, yang pada intinya bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 yang dilaksanakan tanpa dimaknai adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu, melanggar asas/prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 98. Bahwa PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 dilakukan tanpa adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu (vide Bukti P-4), sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1); 99. Bahwa status PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 bersifat permanen dan tersimpan dalam basisdata (database) kepegawaian di BKN (vide Bukti P-17); 100. Bahwa Pemerintah mensyaratkan tidak berstatus PTDH untuk dapat tetap bekerja di lingkup pemerintahan (vide Bukti P-9 dan Bukti P-10); 78 101. Bahwa Pemohon memiliki riwayat pendidikan tinggi, riwayat pekerjaan (karir/jabatan) dan kualifikasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Daftar Riwayat Hidup Pemohon (vide Bukti P-16 Daftar Riwayat Hidup); 102. Bahwa PTDH Pemohon tidak mempertimbangkan latar belakang, rekam jejak kinerja, kontribusi, dedikasi, kompetensi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek- aspek individual lainnya yang berbeda-beda, yang merupakan faktor penilaian dalam asas/prisinsip kemanfaatan (Bukti P-4, P-16, dan vide II.4.5 huruf d dalam permohonan ini); 103. Bahwa Pembatasan yang dikehendaki Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tidak harus menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk bekerja, yaitu dengan tetap menghormati hak asasi Pemohon sebagaimana amanat Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 (vide II.4.1 angka 15 dan II.4.5 huruf e dalam permohonan ini); Kutipan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 (vide Bukti P-1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” 104. Bahwa Pemohon telah berupaya menerapkan prinsip pembatasan dengan tetap menghormati hak asasi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) (vide Bukti P-1), yaitu dengan mengajukan permohonan pindah ke Pusdiklat, dengan pertimbangan: sejalan dengan kualifikasi/kompetensi sebagaimana Daftar Riwayat Hidup Pemohon (vide P-16), tidak menduduki jabatan struktural, dan tidak berhubungan dengan pekerjaan administrasi/keuangan (Bukti P-20 Surat Permohonan Pindah); 105. Bahwa PTDH Pemohon atas dasar norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 tanpa proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu, dan tidak menyeimbangkan asas/prinsip kemanfaatan, serta tidak mempertimbangkan pembatasan 79 sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 UUD 1945, merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 106. Bahwa norma Pasal 52 ayat 3 huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 107. Bahwa, sebagaimana alasan-alasan pada III.2.1, III.2.2, dan III.2.3 tersebut di atas, maka norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 melanggar hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, melanggar hak konstitusional untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan melanggar hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 108. Bahwa sebagaimana alasan-alasan pada III.1 dan III.2 di atas, maka norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU ASN 2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 80 Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi ASN yang telah menjalani hukuman pidana; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional Pemohon. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan (UUD 1945); 2. Bukti P-2 : Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI tanggal 18 September 2017; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pemohon, Nomor 0429001/KPG Tahun 2019 tanggal 29 April 2019; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN 2014; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP MPNS 2017); 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan SKB Mendagri, MenPanRB, dan BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 (SKB 3 Menteri); 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4), Pasal 75, dan Pasal 76 UU ASN 2023; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Pasal 23 ayat (1) huruf c PP MPNS 2017, Pasal 108 ayat (1) huruf a angka 10, dan huruf b angka 10 PP MPNS 2020; 81 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Pasal 16 huruf c PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kutipan Putusan MK 87/PUU-XVI/2018; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kutipan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kutipan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kutipan Berita ANTARA News tentang penerapan sanksi Demosi bagi anggota kepolisian yang telah selesai menjalani hukuman pidana; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kutipan Artikel tentang penerapan sistem penilaian individu dan rehabilitasi administratif dalam bentuk Ban Box Policy di Amerika Serikat. 16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Pemohon; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Status PTDH Pemohon di database BKN; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (BERHENTI); 19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 381 Tahun 2014 tentang Izin Penghunian Rumah Negara Pada Badan Pusat Statistik; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Permohonan Pindah ke Pusdiklat BPS sebagai fungsional Widyaiswara. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 82 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 83 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 84 20/2023, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023: (1) … (2) … (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila: i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau (4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian dengan tidak hormat. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia [vide Bukti P-2], pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 20/2023, yaitu dengan telah diberhentikannya tidak dengan hormat berdasarkan norma dalam UU 20/2023 karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI, bertanggal 18 September 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan dasar pertimbangan karena tidak teliti dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat 85 Pembuat Komitmen (PPK) [vide Bukti P-3]; 5. Bahwa menurut Pemohon, setelah Pemohon mendapatkan bebas bersyarat dan sempat bekerja kembali di BPS, sekitar 6 bulan, kemudian Pemohon diberhentikan dengan tidak hormat melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0429001/KPG Tahun 2019, bertanggal 29 April 2019, perihal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil [Bukti P-4]; 6. Bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian mengandung kepastian hukum secara tekstual (literal/bahasa), tetapi tidak mengandung kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma pasal UU a quo yang dimohonkan pengujian tidak dimaknai agar membuka ruang bagi penilaian individual untuk menilai kelayakan diberhentikan atau tidak diberhentikan dan rehabilitasi administrastif bagi yang diberhentikan, sehingga ketiadaan penilaian individual tersebut selain tidak berkepastian hukum yang adil, juga menghilangkan kemanfaatan, dan memberlakukan pembatasan yang tidak adil. Dengan demikian, norma pasal UU a quo yang dimohonkan pengujian tersebut melanggar asas/prinsip kepastian hukum yang adil; melanggar asas/prinsip pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum; serta melanggar asas/prinsip perlakuan yang sama di dalam hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]; Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah bekerja sebagai PNS/ASN di Badan Pusat Statistik yang memiliki hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan potensial yang menurut Pemohon sebagai akibat berlakunya norma pasal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tanpa memerhatikan penilaian individual, rekam jejak, dan lain-lain, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi administratif atau singkatnya tanpa proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, terhadap hal tersebut, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian bukan yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pemberhentian Pemohon sebagai pegawai ASN, 86 namun oleh karena norma undang-undang yang dimohonkan pengujian saat ini, yaitu Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 adalah norma undang-undang yang menggantikan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN (UU 5/2014), maka Mahkamah berpendapat pengujian norma undang-undang a quo masih relevan dengan persoalan konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh Pemohon terbatas anggapan kerugian yang bersifat potensial, karena jika permohonan Pemohon dikabulkan maka hak konstitusional karena diberhentikan dengan tidak hormat tanpa terlebih dahulu dilakukan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon berpotensi untuk dikembalikan/dipulihkan haknya untuk menjadi PNS/ASN lagi. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 melanggar asas/prinsip kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan pasal a quo menerapkan perlakuan yang sama 87 (pemberhentian tidak dengan hormat) terhadap semua PNS/ASN yang dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa memerhatikan penilaian individual terhadap aspek-aspek lainnya seperti rekam jejak kinerja, kontribusi, dedikasi, kompetensi, potensi rehabilitasi, masa kerja, tingkat kesalahan, dan/atau aspek-aspek lain yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi administratif; 2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 melanggar asas/prinsip pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda atas dasar pertimbangan “ketidaktelitian dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat komitmen” yang merupakan bentuk kesalahan kealpaan [vide Bukti P-3]. Penjatuhan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat tanpa adanya proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif (melanggar prinsip due process of law) yang dilakukan setelah dijatuhkannya sanksi/hukuman pidana (melanggar prinsip ultimum remedium) telah mengakibatkan sanksi ganda bagi Pemohon (double jeopardy/double punishment) atas kesalahan yang sama dengan sanksi/hukuman pidana (melanggar prinsip ne bis in idem), yang mana norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 melanggar asas/prinsip persamaan di hadapan hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena surat Keputusan PTDH langsung dijatuhkan tanpa proses penilaian individual dan rehabilitasi administratif [vide Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021) dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 88 Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (SKB 3 Menteri)]; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 melanggar hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa PTDH Pemohon sebagai PNS/ASN telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu tidak berhak atas pekerjaan sebagai PNS/ASN di BPS atau instansi pemerintah manapun, tidak berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam hal tidak berhak atas gaji dan tunjangan [vide Bukti P-18], tidak berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam hal tidak berhak lagi menempati rumah dinas setingkat pejabat struktural eselon 3 atau Fungsional Madya [vide Bukti P-19], tidak berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam hal tidak berhak atas pengembangan karir/jabatan [vide Bukti P-16]; Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). 89 [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon a quo, oleh karena persoalan konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan telah jelas, maka menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.7] dan Paragraf [3.8] di atas, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ”bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana”. [3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara/pemerintah terus melakukan reformasi di segala bidang, salah satu bidang yang diyakini akan berpengaruh pada bidang yang lain adalah reformasi birokrasi. Birokrasi yang profesional berkorelasi erat dengan kinerja pelayanan publik yang bermutu. Sementara, pelayanan publik yang bermutu dan handal dihasilkan oleh sumber daya pegawai ASN yang kompeten dan berintegritas. Dalam kaitan ini, pemerintah telah mencanangkan berbagai program pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara dan rencana aksi sehingga pemerintah senantiasa dapat hadir langsung di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan publik berdasarkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan terpercaya. Pemerintahan yang demikian diharapkan mampu memberikan pelayanan publik 90 yang berkualitas sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan pengembangan dan transformasi pegawai ASN dalam mewujudkan pegawai ASN yang berkinerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diupayakan dan berkelanjutan melalui penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen pegawai ASN [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 20/2023]. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, keberadaan pegawai ASN sebagai penggerak jalannya pemerintahan, haruslah merupakan sosok yang profesional, melayani, dan berintegritas guna menghasilkan layanan publik yang prima sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan ini, untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, melayani, dan berintegritas, serta anti korupsi, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah pada saat dimulainya proses rekrutmen awal, yaitu sebelum seseorang menjadi pegawai ASN harus dilakukan menurut tata cara sistem merit, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter mengabdi, melayani, dan mengutamakan kepentingan umum, melalui sistem kerja yang transparan, akuntabel, sesuai prosedur, serta bebas dari perbuatan curang. Oleh karena itu, setiap pegawai ASN harus memahami dan mendapatkan pendidikan antikorupsi agar terbentuk karakter dan mental antikorupsi dari dalam diri sendiri yang selanjutnya dapat merambat dalam lingkungan kerja dan menjalar ke tengah masyarakat, sehingga terbentuk budaya kerja yang bersih dan melayani dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pegawai ASN maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, dalam konteks budaya bersih dan antikorupsi, setiap pegawai ASN seharusnya menjadi agen perubahan dalam mengatasi persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan berperan sebagai agen perubahan serta tetap menjaga idealisme dan integritasnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan tujuh nilai utama yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif [vide Pasal 3 ayat (2) UU 20/2023]. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan merujuk UU 20/2023 (dahulu UU 5/2014), pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Pegawai ASN memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan 91 nasional. Pegawai ASN menjalankan fungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam kaitan tersebut, pegawai ASN menjalankan tugas: (a) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan; (b) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; serta (c) mempererat keutuhan NKRI. Oleh karena itu, diharapkan pegawai ASN menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Meskipun demikian, mengingat tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja dari berbagai macam kalangan dan dapat terjadi di mana saja, bahkan hingga saat ini masih terdapat pegawai ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tidak pidana lain yang berkaitan dengan jabatannya sepanjang bukan tindak pidana umum. Sebagai contoh, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan merujuk data BKN (2025), jumlah PNS yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi sanksi PTDH sebanyak 1.256 PNS. Jumlah tersebut terdiri dari 118 PNS dari instansi pusat dan 1.138 PNS dari instansi daerah. Dalam kaitan ini, sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, maka pegawai ASN akan sangat berperan dalam mewujudkan adanya pemerintahan yang bersih (clean government). Akan tetapi, pada kenyataannya sampai saat ini masih saja terdapat pegawai ASN yang terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Padahal, dalam konteks birokrasi yang bersih dan melayani, pegawai ASN harus menjadi lokomotif birokrasi yang bersih dan melayani sehingga dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dengan tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun seperti gratifikasi, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta pengambilan keputusan/kebijakan yang merugikan keuangan negara. Sebab, perbuatan korupsi dalam bentuk apapun sejatinya tidak hanya menyalahi nilai-nilai dasar, kode etik, dan perilaku pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam UU 20/2023, namun juga bertentangan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta menyalahi semangat pengelolaan 92 anggaran negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]. [3.12] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023, yang menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi ASN yang telah menjalani hukuman pidana”. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa norma UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah berkenaan dengan asas akuntabilitas, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 2 huruf g dan Penjelasan Pasal 2 huruf g UU 20/2023]. Norma UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo juga berkenaan langsung dengan sejumlah hal yang diberlakukan sesuai prinsip dalam UU 20/2023, dalam hal ini khususnya prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku. Nilai dasar pegawai ASN terdiri atas: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif [vide Pasal 3 ayat (2) UU 20/2023]. Sementara itu, prinsip kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar pegawai ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, sebagai berikut: a. ... b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi: 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan; 93 c. … d. … e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi: 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; 2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan 3. menjaga rahasia jabatan dan negara; [vide Pasal 4 huruf b dan huruf e UU 20/2023]; Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam mempertimbangkan permohonan a quo tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, yaitu pertimbangan mendasar dibentuknya UU 20/2023, karena tujuan pembentukan undang-undang a quo berkenaan langsung dengan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional dalam kehidupan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat karena dalam diri pegawai ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Sehingga, secara hakikat, keberhasilan melaksanakan tugas-tugas dimaksud yang sesungguhnya menjadi tujuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara digantungkan dan hal itu hanya mungkin dicapai jika maksud dan tujuan pembentukan UU 20/2023 benar-benar dapat diimplementasikan dalam tataran praktik; [3.12.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata substansi norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2019, Paragraf [3.12] angka 6, hlm. 131-132, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 6. ... Sanksi dalam hukum administrasi adalah penerapan kewenangan pemerintahan, baik yang bersumber pada hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang dilaksanakan oleh pejabat administrasi tanpa memerlukan perantaraan pihak ketiga (in casu pengadilan). Bentuk atau jenisnya bermacam-macam. Ada sanksi reparatoir, yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma dan bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran (misalnya paksaan pemerintahan atau bestuursdwang, pengenaan uang paksa atau dwangsom). Ada sanksi punitif, yaitu sanksi 94 yang ditujukan untuk memberikan hukuman kepada seseorang (misalnya denda administratif). Ada sanksi regresif, yaitu sanksi yang dijatuhkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan (misalnya pemberhentian dari jabatan atau ontlading). Dengan demikian, dalam konteks Pemohon, penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan bukanlah pidana tambahan dalam pengertian Pasal 10 KUHP, sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau tata usaha negara yang memang tidak memerlukan keterlibatan pengadilan. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya mengaitkan pengenaan sanksi administrasi dengan persoalan diskriminasi maupun tujuan pemasyarakatan bagi narapidana yang telah selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan. Pasal 87 UU ASN, khususnya ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), adalah norma hukum tertulis yang memberikan dasar hukum bagi pejabat administrasi atau tata usaha negara untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan mengenakan sanksi administrasi pemberhentian tidak dengan hormat. Apakah dengan memberikan atau merumuskan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan demikian berarti pembentuk undang-undang telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya, sebagaimana didalilkan Pemohon. Penalaran demikian sulit untuk dapat diterima. Sebab, jika diterima, secara a contrario, berarti harus diterima logika bahwa agar tidak melampaui kewenangannya maka pembentuk undang-undang tidak boleh membuat undang-undang yang memuat norma yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan pemerintahan untuk memberlakukan sanksi hukum administrasi. Persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang harus dibedakan dengan persoalan kewenangan pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang. Konstitusi memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang. Oleh sebab itu, konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu undang- undang tidaklah menghilangkan kewenangan konstitusional pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang. Artinya, persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang, baik proses pembentukan maupun materi muatannya, harus dinilai secara tersendiri berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pengujian konstitusionalitas undang- undang. Selanjutnya, terhadap ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 yang secara substansial juga sama dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 karena mengatur hal yang sama, yaitu berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatannya. Hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada Paragraf [3.12] angka 7, hlm. 133-137 putusan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 7. “… 95 Namun, terlepas dari dalil Pemohon di atas, perihal bagian dari dalil Pemohon yang menyatakan keberadaan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: a. Bahwa Pasal 87 ayat (4) UU ASN secara keseluruhan adalah mengatur tentang alasan-alasan yang menyebabkan seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat: Pertama, seorang PNS yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah wajar dan beralasan menurut hukum jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf a. Sebab jika hal itu terjadi berarti PNS yang bersangkutan telah melanggar sumpahnya untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Sumpah untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 bukanlah sekadar formalitas tanpa makna melainkan sesuatu yang fundamental sifatnya karena, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 juncto Pasal 4 UU ASN, memegang teguh ideologi Pancasila serta setia dan mempertahankan UUD 1945 adalah bagian dari nilai dasar yang melekat dalam profesi PNS sebagai Aparatur Sipil Negara; Kedua, seorang PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah wajar dan juga beralasan menurut hukum jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebab hal itu bertentangan dengan asas netralitas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf f UU ASN dan Penjelasannya. Netralitas seorang PNS adalah hal yang mendasar sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada Paragraf [3.11] angka 3, dalam diri PNS sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Maka, jika seorang PNS menjadi anggota, lebih-lebih jika menjadi pengurus partai politik, secara alamiah dan dalam batas penalaran yang wajar, hal itu akan berpengaruh besar terhadap netralitas seorang PNS karena keadaan demikian sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tatkala PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik atau tugas pemerintahan atau tugas pembangunan tertentu harus berhadapan dengan kepentingan partai di mana PNS yang bersangkutan menjadi anggota atau bahkan menjadi pengurus. Keadaan demikian juga akan berbenturan dengan nilai dasar yang melekat dalam diri PNS sebagai bagian dari ASN yang menuntutnya untuk mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, bukan kepada golongan tertentu, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d UU ASN; Ketiga, seorang PNS yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana adalah juga wajar dan beralasan menurut hukum jika PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. Sebab, seorang PNS sebagai bagian dari ASN seharusnya memberi teladan bukan hanya etik tetapi juga secara hukum. Namun, dalam hal ini pembentuk undang-undang 96 telah dengan bijak menentukan batasannya, yaitu bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak seluruhnya dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan tidak dengan hormat seorang PNS melainkan hanya tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan tindak pidana yang dilakukan dengan berencana. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang telah secara proporsional mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang PNS tidak dengan hormat; b. Bahwa, sementara itu, Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa seorang PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum. Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu. Namun, bagaimana halnya dengan keberadaan frasa “dan/atau tindak pidana umum” yang dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan dari norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Persoalannya bukanlah terletak pada adanya frasa “dan/atau tindak pidana umum” itu sendiri melainkan kaitannya dengan norma lain dalam pasal yang sama, yaitu norma dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN. Pasal 87 ayat (2) UU ASN menyatakan: PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana yang dilakukan tidak berencana. Jika norma yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dihubungkan dengan norma yang termaktub dalam Pasal 87 ayat (2), persoalan yang timbul adalah apa yang akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian jika seorang PNS melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana penjara dua tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, apakah akan melakukan tindakan dengan memberlakukan Pasal 87 ayat (2) UU ASN, yaitu memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan, ataukah akan memberlakukan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan karena adanya frasa “dan/atau pidana umum” dalam 97 Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut. Keadaan demikian, di samping menimbulkan ketidakpastian hukum juga membuka peluang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama.” Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama dengan materi yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018, meskipun dengan objek permohonan, dasar pengujian, dan alasan konstitusional yang digunakan oleh Pemohon berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah, yakni mempersoalkan pemberhentian tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN yang dilakukan karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, di mana Pemohon menginginkan pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana. Dalam putusan Mahkamah tersebut, berkenaan dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Sementara itu, dalam permohonan a quo, Pemohon memohon berkenaan dengan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 agar dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya evaluasi individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana”. Artinya, pemberlakuan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 hanya dapat diterapkan jika telah dilakukan evaluasi individual dan rehabilitasi administratif terhadap pegawai ASN yang dipidana penjara dan telah selesai menjalani masa pidananya. Berkenaan dengan keinginan Pemohon tersebut, jika dicermati secara saksama pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018 telah menegaskan bahwa seorang PNS diberhentikan karena melakukan 98 tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai pegawai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai pegawai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu. Oleh karena itu, persyaratan pemberlakuan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 yang esensinya sama dengan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014, di mana UU 20/2023 adalah Undang-Undang ASN yang menggantikan UU 5/2014, adalah permohonan Pemohon yang tidak tepat untuk dipertimbangkan karena hal tersebut justru akan melemahkan hakikat penjatuhan sanksi yang berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana yang terbukti menyalahgunakan jabatannya atau setidak-tidaknya ada hubungannya dengan jabatannya. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatannya adalah sama halnya telah mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai pegawai ASN dalam menjalankan tugas- tugasnya. Dengan demikian, tidak tepat ketentuan norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 ditambahkan persyaratan dapat diberlakukan setelah dilakukan evaluasi individual dan rehabilitasi administratif. Terlebih, berkenaan dengan PNS sebagai pegawai ASN melekat nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku yang selalu dijunjung tinggi untuk menjaga kehormatan sebagai penyelenggara negara yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, pemberhentian sebagai pegawai ASN setelah pidana penjara atau kurungan bukan merupakan sanksi ganda (double jeopardy/double punishment) 99 atas kesalahan yang sama dengan sanksi/hukuman pidana (melanggar prinsip ne bis in idem) bagi Pemohon. Walakin, pemberhentian sebagai pegawai ASN merupakan konsekuensi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga PTDH tersebut merupakan “sanksi lanjutan” setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut bukan sanksi ganda untuk satu perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon; [3.12.3] Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada Sub-Paragraf [3.12.2], oleh karena substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 yang telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 pada hakikatnya sama dengan substansi yang terdapat dalam norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023, dan oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 maka pertimbangan hukum berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan perkara a quo, khususnya dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, telah ternyata ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 tidak bertentangan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 100 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU- XVI/2018 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo; [4.4] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 101 tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 09.38 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi