36/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 36/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Moh. Qusyairi Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Dusun Ombul RT/RW: 002/001, Kelurahan Jate, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa bertanggal 5 Februari 2024 memberi kuasa kepada Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H., Rustina Haryati, S.H., Abdul Hakim, S.H., Actaviani Carolina Laromang Putri, S.H., M. Hafiidh Al Zikri, S.H., Gracia, S.H., Henna Kurniasih, S.H., Febiola Hanjaya, S.H., Nathan Christy Noah, S.H., Anindytha Arsa Prameswari, S.H., kesemuanya Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners yang beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Februari 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/02/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 36/PUU-XXII/2024 pada tanggal 28 Februari 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) --- selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman ---, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- selanjutnya disebut UU MK, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) --- selanjutnya disebut UU PPP ---, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: Pasal 57 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- 4 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang- undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah unsur ”Motif” dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 340 Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang ---selanjutnya disebut “PMK Hukum Acara PUU”---, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. 8. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP. 9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian Pasal 340 KUHP terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara a quo dalam permohonan ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 5 a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, atau d. Lembaga Negara 2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: Yang dimaksud dengan “Hak Konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama”. 3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Pemohon membuktikan diri sebagai: a. Pemohon adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP dengan Nomor Induk 3529082510960002 (Bukti P-3) b. Pemohon bekerja sebagai Advokat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Advokat (Bukti P-4) dan Berita Acara Sumpah (Bukti P-5) Oleh karenanya Pemohon dengan statusnya sebagai WNI telah memenuhi syarat untuk menjadi pemohon dalam pengujian Pasal 340 KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 mengenai persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon, sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 6 c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional pemohon sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu: - Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” - Pasal 28A, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya” - Pasal 28I ayat (1), yang menyatakan bahwa “ hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” b. Hak dan/atau konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya. - Hak pemohon sebagaimana diatur diatas telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 340 KUHP, yang tidak memberikan suatu pemaknaan yang 7 jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan motif perlu dibuktikan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pembunuhan berencana. c. Bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. - Bahwa sebagai seorang advokat, Pemohon seringkali didatangi klien yang meminta bantuan hukum kepadanya, bantuan hukum yang dimintakan bermacam-macam di antaranya ialah bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan maupun pembunuhan berencana. bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat, Pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak hukum klien secara maksimal. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien”. - Bahwa tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang tidak mengatur penentuan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP menyebabkan terhalangnya hak advokat untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak klien secara maksimal. - Bahwa motif merupakan unsur yang pasti ada dalam tindak pidana pembunuhan berencana, mengingat skema tindak pidana pembunuhan sudah terencana, tersistematik, dan terstruktur pasti mengandung alasan mengapa seseorang berbuat demikian. Binsar Gultom dalam acara Talkshow bersama dengan Rosiana Silalahi menyatakan bahwa “tanpa adanya sebab akibat tidak bisa disebut sebagai pembunuhan berencana, melainkan hanyalah 8 kasus pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP”. - Bahwa dalam talkshow yang sama, Binsar Gultom juga menyatakan bahwa “motif tetap perlu di dalam mempertimbangkan berat ringannya pemidanaan.” Pada dasarnya keadilan mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan setiap aspek yang relevan terhadap terdakwa untuk dijadikan pertimbangan sebelum memberikan putusan. Hal tersebut selaras dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Artinya semakin berat motifnya, semakin tinggi tingkat kesalahannya sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya semakin berat. Berlaku sebaliknya, semakin ringan motifnya, semakin rendah kesalahannya maka semakin ringan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. - Bahwa tanpa pembuktian motif dalam pembunuhan berencana, terdakwa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memperoleh keringanan hukuman. Dengan tidak dipertimbangkannya motif sebagai alasan yang meringankan atau memberatkan bagi terdakwa, telah melanggar hak menghilangkan hak Pemohon selaku advokat yang menangani kasus pembunuhan berencana untuk membela hak klien secara maksimal demi memperoleh keringanan hukuman dan untuk diperlakukan secara adil dan sama di mata hukum. - Bahwa Bahder Johan Nasution dalam Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern (2014), Aristoteles menyatakan jika persamaan hak memang menjadi konsep keadilan. (Teori Keadilan Menurut Aristoteles dan 9 Contohnya Halaman all - Kompas.com). Dengan demikian, kesalahan motif pembunuhan berencana yang berbeda-beda menjadi suatu ketidakadilan apabila pembunuhan berencana yang dilakukan dengan motif pembelaan diri dan pembunuhan berencana dengan motif balas dendam dijatuhi dengan hukuman yang sama karena memenuhi unsur delik yang sama tanpa dipertimbangkan lebih dahulu motif delik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan. - Bahwa tidak diwajibkannya pembuktian motif dalam perkara pidana pembunuhan berencana, memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukuman yang sama. hal tersebut telah melanggar hak terdakwa untuk membela diri dan diperlakukan secara adil di hadapan hukum yang sama. Pada dasarnya, hal ini melanggar hak pemohon selaku Advokat yang menangani klien dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan membatas-batasi pemohon dalam melakukan pembelaan secara maksimal terhadap hak klien untuk membela diri dan hak klien untuk diperlakukan secara adil dihadapan hukum. - Bahwa Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang -kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Dalam tindak pidana pembunuhan berencana, motif merupakan suatu unsur yang memperkuat hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahwa motif menjadi unsur penting yang membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban secara sengaja dan direncanakan. Bahwa pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kewajiban seorang jaksa merupakan tugas seorang jaksa. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 143 (2) KUHAP, bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana 10 itu terjadi. Bahwa dengan tidak dicantumkannya kewajiban pembuktian motif dalam Pasal 340 KUHP, menjadikan pembuktian motif dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana menjadi opsional. Bahwa jaksa memiliki kebebasan untuk membuktikan atau tidak motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Hal tersebut dapat membuat Pemohon selaku advokat yang mendampingi terdakwa mengalami kebingungan dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif bagi terdakwa. - Bahwa pembelaan yang dilakukan oleh seorang advokat yang mendampingi terdakwa didasarkan pada alur yang diciptakan oleh jaksa di persidangan, mengingat jaksalah pihak yang pertama kali memberikan argumentasi dalam persidangan. Bahwa untuk menyusun pembelaan klien memerlukan persiapan yang matang mengenai argumentasi yang akan dibawakan di persidangan nanti. Namun ketidakpastian hukum mengenai pembuktian motif oleh jaksa dalam tindak pidana pembunuhan berencana membuat advokat kebingungan dalam mempersiapkan argumentasi pembelaan yang matang sehingga tidak dapat memberikan pembelaan yang maksimal terhadap kliennya. d. Adanya Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya. - Bahwa pembuktian motif dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana menjadi sangat penting untuk dibuktikan sebab berperan penting dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan guna memastikan terdakwa memperoleh hukuman yang adil sesuai dengan perbuatannya. bahwa dengan berlakunya ketentuan norma a quo, memungkinkan terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan motif berbeda di jatuhi hukuman yang sama. Selain itu, dengan norma a quo, menjadikan pembuktian motif oleh Jaksa menjadi opsional dan menyebabkan kebingungan bagi advokat yang mendampingi terdakwa dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam 11 mempersiapkan pembelaan yang efektif. maka dengan berlakunya norma a quo memungkinkan pemohon selaku advokat yang mendampingi terdakwa dengan kasus pembunuhan berencana mengalami kesulitan dalam membela hak hukum kliennya untuk membela diri dan hak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. e. Adanya Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. - Bahwa dengan dikabulkannya permohonan dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi sehingga Pemohon selaku advokat dapat menjalankan kewajibannya dalam membela hak-hak klien secara maksimal. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah diperjelas oleh penafsiran dan pemaknaan konstitusional yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. III. POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. Penetapan Unsur Motif untuk Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP sebagai Bentuk Kepastian dalam Penegakan Hukum 1) Bahwa kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Kejelasan akan hak dan kewajiban merupakan hak dan kewajiban yang perlu diperjelas dalam penegakan hukum. Tidak adanya nilai kepastian maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum melalui hukum normatif yang baik dan jelas demikian juga 12 dalam penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. 2) Bahwa pembunuhan berencana yang diatur pada Pasal 340 KUHP mengandung unsur “Barang siapa”, “Sengaja”, “Direncanakan terlebih dahulu”, “Merampas nyawa orang lain.” Unsur yang membedakan dengan pelaksanaan pembunuhan pada Pasal 338 KUHP yakni, “direncanakan terlebih dahulu”. Terlaksananya pembunuhan berencana terletak dalam diri si pelaku sebelum melakukan eksekusi pembunuhan. Pembunuhan berencana ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Pembunuhan berencana memiliki jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan dan pelaku masih memiliki waktu untuk berfikir apakah pembunuhan akan diteruskan atau dibatalkan atau merencanakan dengan cara bagaimana untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sedangkan pembunuhan biasa antara keinginan membunuh dan pelaksanaannya secara bersamaan, saat timbul niat langsung seketika membunuh. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) ciri: a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. 3) Bahwa pembunuhan berencana mengandung motif pelaku di dalamnya. Motif dapat dikatakan daya penggerak atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Namun jika dikaitkan dengan kejahatan, motif dapat diartikan sebagai dorongan dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan (Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana, “Penentuan Motif Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KWG)”, Novum: Jurnal Hukum, 13 2023, hlm. 85). Berbeda dengan niat, niat untuk menentukan apakah terdakwa melakukan kejahatan dengan sengaja dari dalam hatinya atau tidak sedangkan motif menjawab pertanyaan mengapa terdakwa melakukan kejahatan. 4) Bahwa oleh karenanya unsur motif harus dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagai bagian dari lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu. Muladi mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar efisien dan efektif. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub sistem menghasilkan efektivitas. Kegagalan pada sub sistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut keseluruhan disfungsional (O.C.Kaligis, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, (Bandung: PT ALUMNI, 2006), hlm. 31). Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah: a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana. b. Pengawasan dan penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama efisiensi penyelesaian perkara. d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice. Apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum (law enforcement), di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang- undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. 5) Bahwa permohonan a quo berkaitan dengan kedudukan Penuntut Umum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan 14 pidana mempunyai jangka pendek untuk resosialisasi, tujuan jangka menengah untuk pemberantasan kejahatan, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana menjadi harapan untuk mengendalikan kejahatan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan juga profesionalisme penegak hukum; persepsi yang sama di antara para penegak hukum tentang model sistem peradilan pidana; dan undang-undang hukum pidana. Andi Hamzah menyampaikan sistem peradilan pidana dimulai dari pembentuk undang-undang hukum pidana, pembinaan, hingga keluar dari LP. 6) Bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang harus berfungsi secara koheren, koordinatif, dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sehingga kegagalan pada satu sub sistem saja akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menyebabkan tidak berfungsinya sistem tersebut secara keseluruhan. Selain adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana, suatu sistem berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir politik kriminal yaitu perlindungan masyarakat dalam kerangka kebijaksanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau politik sosial. Manfaat lain yang terutama dari kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana adalah terciptanya perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dalam proses pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat (welfare state) harus didukung dengan kebijaksanaan penegakan hukum pidana. 7) Bahwa dapat diambil contoh dari hukum pidana materiil dari Austria. Pasal 93 dan 94 KUHP Austria mengatur jika seseorang secara sewenang-wenang menahan seseorang dan tidak mempunyai alasan 15 untuk membuktikan bahwa ia adalah pelaku delik berat dan juga tidak dapat menganggapnya sebagai orang yang jahat atau berbahaya, atau dengan cara apapun menghalang-halanginya melakukan kebebasan pribadinya, dikenakan pidana penjara dari enam bulan hingga satu tahun. Jika penahanan berlangsung lebih dari tiga hari atau jika orang yang ditahan menderita suatu kerugian atau penderitaan lainnya di samping perampasan kemerdekaan, dijatuhkan pidana penjara berat dari satu sampai lima tahun. Pengaturan tersebut merupakan suatu perlindungan hak asasi seorang tersangka, terdakwa, atau terpidana, khususnya hak atas kemerdekaan pribadi. Oleh karenanya, unsur “motif” dalam pembunuhan berencana menjadi sebuah bentuk perlindungan hak asasi supaya tidak ada tindakan kesewenang-wenangan dalam menghukum pelaku. 8) Bahwa sikap batin kesalahan (schuld) pelaku adalah keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini melekat pada diri pelaku. Unsur kesalahan mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan unsur-unsur tersebut, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada orang itu (Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: PT Eresco, 1981), hlm. 55). Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian. Unsur motif perlu dibuktikan dalam persidangan dan berhubungan erat dengan kehendak pelaku. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk pelaku perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan dimana suatu akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Hal ini tampak 16 secara jelas pada kejahatan pembunuhan, dimana perbuatan menghilangkan nyawa memang ia kehendaki dan kematian korban dari perbuatan juga dikehendaki. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak tidak dapat dipisah, terbentuknya kehendak didasari oleh suatu motif dan dari putusan kehendak itu perbuatan dijalankan. 9) Bahwa adanya hubungan kausal antara motif dengan terbentuknya kehendak, dan antara kehendak dengan wujud perbuatan. Motif adalah sesuatu yang mendorong atau menjadi dasar terbentuknya kehendak, dan kehendak diwujudkan dengan menjalankan perbuatan. Terdapat beberapa alasan mengapa motif perlu dibuktikan dalam pembunuhan berencana, antara lain (Sisca Pangestuti dan Emmilia Rusdiana, “Penentuan Motif Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KWG)”, Novum: Jurnal Hukum, 2023, hlm. 87): a. Motif dapat dijadikan penunjang alat bukti petunjuk. Menurut Sistem Peradilan Pidana, alat bukti yang sah sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Alat bukti petunjuk dalam KUHAP Pasal 188: 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa. 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 17 Motif dapat dijadikan sebagai alat bukti penunjang sebab alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan motif sebagai alat bukti petunjuk sangat bermanfaat untuk menghubungkan alat bukti lainnya, yakni merangkai keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang semula berdiri sendiri menjadi keselarasan (Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, (Bandung: PT ALUMNI, 2006)). b. Motif mengarah pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Motif dapat membantu hakim untuk memahami dan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengarahkan pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. c. Motif menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa. Pembuktian motif menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dalam satu tindak pidana. Motif akan menjawab pertanyaan mengapa seorang pelaku melakukan suatu kejahatan. d. Motif sebagai benang merah aspek psikologi atau mental element dalam pembuktian yang menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Berguna bagi hakim ketika ketika merumuskan pertanggungjawaban pidana 10) Bahwa CONTOH KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MOTIF PELAKU IALAH DENDAM ADAT DAPAT DILIHAT PADA PUTUSAN MA NOMOR 302K/PID/2016. Keterangan saksi pada halaman 77 menyebutkan terdapat perbedaan pendapat di meja adat masyarakat IIe Ape/Lewuhala/Jontona. Pembicaraan adat yang membicarakan 4 (empat) sarung adat yang sepadan dengan harga 24 juta rupiah. Kemudian pada halaman 85-86 Putusan MA Nomor 302K/Pid/2016, Mahkamah Agung berpendapat: a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Judex Facti/Pengadilan Negeri Lembata yang 18 menyatakan Terdakwa terbukti “Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan karena itu dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar; b. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama dengan STEFANUS ANTON MAKING alias STEF LODAN, JOSEF PAYONG alias PAYONG LELA yang perkaranya diajukan secara terpisah (splitsing), mendatangi rumah Saksi Korban SIMON SILI untuk mempertanyakan dan meminta/menagih 4 (empat) buah sarung adat, namun di Pihak Saksi Korban tidak menyerahkannya dengan alasan sudah lunas, perbedaan pendapat ini menimbulkan perkelahian dengan mengeluarkan kata-kata jorok dan meludah; c. Bahwa Terdakwa ada melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Yosep Payong, Laurensius Laba, Felix Sele, Stefanus Anton Making yang melakukan pemukulan terhadap korban LINUS NOTAN, dengan Pada saat Yosep Payong dkk melakukan pemukulan Terdakwa tidak memberikan pertolongan apapun/lebih tepat mendiamkan perbuatan Yosep Payong dkk berlangsung yang memakan korban LUNUS NOTAN; d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mendiamkan Yosep Payong dkk melakukan pemukulan terhadap Korban LINUS NOTAN yang mengakibatkan korban mati adalah merupakan pembiaran, persetujuan, menyetujui terhadap apa yang dilakukan Yosep Payong dkk, dan pemukulan dilakukan rata-rata diarahkan pada bagian kepala; Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Yosep Payong dkk mengakibat LINUS NOTAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor: R/587/VeR/XII/2014 Biddokes tanggal 29 Desember 2014, sehingga Terdakwa bersama-sama para Terdakwa lainnya dipersalahkan melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 19 11) Bahwa terhadap pendapat Mahkamah tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dipertegas, yaitu: a. Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa kesaksian yang disampaikan memiliki perbedaan pendapat dengan masyarakat adat setempat. Meskipun unsur motif tidak disebutkan eksplisit, fakta persidangan menunjukkan terdakwa dan lainnya mempertanyakan dan meminta/menagih 4 (empat) buah sarung adat, namun di Pihak Saksi Korban tidak menyerahkannya dengan alasan sudah lunas, perbedaan pendapat ini menimbulkan perkelahian dengan mengeluarkan kata-kata jorok dan meludah. Dari kejadian tersebut, pada akhirnya korban dipukul oleh terdakwa lain hingga terluka. Terdakwa tidak menolong korban sehingga dianggap sebagai bentuk pembiaran, persetujuan, dan menyetujui pemukulan. b. Pada amar putusan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. c. Hakim menekankan bahwa ajaran kausalitas dalam penegakan hukum pidana bertujuan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang yang bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Selain adanya hubungan kausal tersebut, hakim mengevaluasi dan memeriksa alat-alat bukti yang ada, termasuk motif untuk menunjang petunjuk dan motif dalam fakta hukum yang menunjukan hubungan kausalitas antara perbuatan dan peristiwa tindak pidana. 12) Bahwa dengan uraian demikian, maka terhadap Pasal 340 KUHP harusnya diberikan suatu pemaknaan yang jelas, lengkap, dan komprehensif yang pada pokoknya menyatakan bahwa penentuan motif perlu dibuktikan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pembunuhan berencana. 20 B. Bahwa Melalui Pembuktian Adanya Motif dalam Pembunuhan Berencana Menjadi Salah Satu Cara Mewujudkan Serta Menjamin Adanya Kepastian Hukum yang Adil Guna Melindungi Hak Asasi Manusia yang Dijamin dalam Pasal 28A, 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1) Bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian konsekuensi yang timbul ialah setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Pada negara Anglo-Saxon, khususnya Inggris, pemikiran tentang negara hukum dipengaruhi oleh pemikiran A.V. Dicey bahwa negara hukum adalah negara yang memiliki supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan konstitusi merupakan konsekuensi dari keberadaan hak-hak individu (Siti Awaliyah, Diskriminasi Usia bagi Pencari Kerja dalam Suatu Hubungan Kerja yang Berkeadilan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Malang: Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 33). 2) Bahwa semua perundangan yang hirarkinya di bawah UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 28A dan Pasal 28I (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut merupakan cerminan asas “Lex Superior Derogat Legi Inferiori” dan hierarki kedudukan UU pada Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Maka dari itu, hak untuk hidup ini adalah hak yang tak bisa dikompromikan dengan hak-hak lain karena Hak untuk hidup ini merupakan puncak hak asasi manusia yang merupakan induk dari semua hak asasi lain. 3) Bahwa masih ditemukannya banyak permasalahan dalam proses peradilan pidana mati maupun pidana seumur hidup mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi, juga sedikitnya peluang untuk memperoleh pengampunan melalui proses grasi menjadikan fenomena hukuman mati maupun pidana seumur hidup semakin dipertanyakan keadilan serta kepastian hukumnya. Hal tersebut, tercermin pada bukti nyata masih adanya 21 penyiksaan serta salah tangkap terhadap tersangka oleh penyidik, antara lain pada salah satu kasus yang sangat menyorot perhatian hingga saat ini yakni kasus Ryan Jombang yang terjadi pada tahun 2008. Dari kasus tersebut terlihat bahwa pemenuhan Hak Asasi yang dijamin oleh konstitusi dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 masih rentan untuk diciderai dalam pelaksanaanya dalam lembaga peradilan. 4) Bahwa penjara di Indonesia telah mengalami over kapasitas dengan melihat dari data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mana jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Maka dengan kondisi yang demikian dapat menimbulkan over punishment bagi terpidana seumur hidup dan terutama bagi terpidana dengan hukuman mati yang hingga saat ini belum dieksekusi karena mereka seperti menjalani dua hukuman yakni dipenjara dengan waktu yang tidak dapat ditentukan sampai akhirnya mereka dieksekusi nanti dan hukuman mati itu sendiri. Terlebih lagi jika kondisi demikian dialami oleh tersangka yang belum terbukti secara sah dan jelas telah melakukan tindak pidana maka hak ia sebagai warga negara yang dijamin dalam pasal dalam 28 I ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dalam hal ini. 5) Bahwa dalam sistem hukum pidana, dikenal suatu asas yang disebut dengan in dubio pro reo, yang berarti bahwa jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Oleh sebab itu, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara pidana harus dibuat dengan suatu keyakinan penuh bahwa benar seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Jika terdapat bukti-bukti yang masih meragukan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan baik dari hakim itu sendiri maupun dari berbagai pihak maka dalam hal ini motif dirasa perlu untuk menggali bukti yang lebih jauh mengenai pembunuhan 22 berencana yang dilakukan sehingga tidak ada keraguan dalam menjatuhkan putusan dan demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum guna terjaminnya perlindungan hak asasi yang telah diamanatkan oleh konstitusi. 6) Bahwa pada hakekatnya hukuman mati atau seumur hidup merupakan pencabutan secara paksa hak hidup manusia, yang mana hak itu merupakan “conditio sine qua non” (syarat mutlak bagi setiap manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan tidak boleh dikurangi atau diganggu dalam keadaan apapun, sehingga penggunaan hukuman tersebut harus lebih berhati-hati dikarenakan sifat kerugian yang diderita oleh tersangka apabila ternyata terbukti tidak bersalah di kemudian hari merupakan kerugian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh apapun. Hak hidup manusia tercantum dalam Deklarasi Universal Pasal 3 dan 5. Pasal ini menjamin hak rakyat untuk hidup. Dalam pasal 3, setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi. Sedangkan dalam pasal 5 tertuang bahwasanya tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan dengan kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau terhina. 7) Pasal 28I ayat 1 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, menjadi dasar atas keharusan adanya kejelasan dalam penegakan hukum. Hal ini sebagai negara Hukum yang menjamin hak individu, yang mengikat setiap warga negara bahkan pemerintah sendiri agar tercipta jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengenai hak seseorang, yang sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Roscou Pound (Law as a tool of social engineering). 8) Bahwa sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Roscou Pound di atas, motif menjadi suatu unsur yang harus dibuktikan demi 23 terciptanya jaminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, beberapa pendapat ini diagungkan oleh ahli dan saksi di bawah ini. a. Ahli Pidana Elwi Danil selaku saksi ahli pada kasus Ferdy Sambo mengatakan motif dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman seseorang. Beliau mengatakan motif menjadi unsur yang harus dibuktikan untuk mengungkapkan tindak pidana. Sebab dari motif tersebut akan timbul kehendak dan dilanjutkan dengan tindakan secara sengaja. Motif sebagai suatu peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan dengan sengaja. Oleh karenanya, penting dan relevan untuk mengungkapkan konteks unsur motif (Liputan 6.com, “Sidang Ferdy Sambo, Saksi Ahli Sebut Pentingnya Motif Sebagai Penentu Hukuman”, Liputan 6, https://www.liputan6.com/news/read/5165100/sidang-ferdy- sambo-saksi-ahli-sebut-pentingnya-motif-sebagai-penentu- hukuman). b. Elwi Danil mengutip kajian dari Profesor Ahmad Ali (ahli pidana Universitas Hasanuddin), kasus pencurian ayam oleh tiga orang yang berbeda di kota berbeda, ketiganya dijatuhi hukuman yang berbeda karena motif para pelaku yang berbeda. Motif pelaku pertama untuk membeli obat karena anak sakit, motif pelaku kedua untuk kebutuhan pribadi, dan motif pelaku ketiga karena kecanduan narkoba (Liputan 6.com, “Sidang Ferdy Sambo, Saksi Ahli Sebut Pentingnya Motif Sebagai Penentu Hukuman”, Liputan 6, https://www.liputan6.com/news/read/5165100/sidang-ferdy- sambo-saksi-ahli-sebut-pentingnya-motif-sebagai-penentu- hukuman). c. Mudzakkir selaku Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Islam Indonesia (UII) juga menyampaikan hal yang sependapat bahwa dalam pembunuhan berencana perlu adanya pembuktian motif, untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi dan tujuan lebih lanut setelah pelaku membunuh. Beliau 24 menyampaikan pembunuhan berencana harus ada motif yang jelas. Ketiadaan pembuktian motif artinya tidak dapat dianggap sebagai pembunuhan berencana. Disampaikan jika penyidik berwenang untuk melakukan pembuktian dengan menggali keterangan dari orang lain jika pelaku tersebut tidak menjelaskan motif pembunuhan (Priska Sari Pratiwi, “Menelusuri Motif Pembunuhan Berencana Jessica”, CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161025140237-12- 167783/menelusuri-motif-pembunuhan-berencana-jessica). d. Pada halaman 72 tambahan memori kasasi Putusan Nomor 498 K/PID/2017], kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menyampaikan motif yang didakwakan tidak jelas dan tidak masuk akal. e. Bahwa tidak mungkin bagi seorang gadis seperti Jessica sengaja terbang dari Sydney-Australia ke Jakarta-Indonesia untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap temannya sendiri dengan menggunakan racun di tempat umum yang bahkan Jessica sendiri tidak mengetahui kondisi tempat tersebut karena baru pertama kali datang ke sana. Bahwa sekalipun Jessica benar melakukan perbuatan pembunuhan berencana seperti tersebut di atas –quod non–, maka harus ada alasan/motif yang benar-benar kuat yang mendasari perbuatan tersebut, bukan hanya dengan alasan sakit hati terhadap Mirna yang menasihati dirinya agar putus dengan pacarnya (Patrick). Tidak mungkin seseorang merasa sakit hati dan menyimpan dendam sebegitu besar hingga mengakibatkan seseorang tersebut berniat membunuh orang lain hanya karena dinasihati untuk putus dengan pacarnya. Alasan ini sangatlah tidak masuk akal, mengada-ada, dan tidak bisa diterima. 9) Bahwa Kepastian Hukum Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut: 25 • Kepastian hukum: ketika suatu peraturan perundang-undangan mengatur sanksi secara jelas dan logis unsur motid dalam frasa sengaja, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. • Keadilan hukum: setiap perkara harus ditimbang sendiri yakni dengan melihat motif yang diperbuat. Setiap peraturan termasuk KUHP harus memuat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. • Kemanfaatan hukum: ancaman pidana mati selayaknya melihat seberapa besar kemanfaatan yang diberikan kepada terdakwa sendiri maupun masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. 10) Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka pembuktian terkait dengan unsur motif dalam tindak pidana dalam pembunuhan berencana dirasa perlu dan dapat digunakan sebagai acuan karena dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk ketika bukti-bukti yang ada menimbulkan berbagai spekulasi yang membuat hakim ragu dalam menjatuhkan hukuman. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 26 2. Menyatakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barangsiapa dengan sengaja memiliki maksud, dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTA Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi BAS Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 27 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 28 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 340 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 29 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. 4. Bahwa sebagai seorang advokat, salah satu permintaan bantuan hukum yang diminta oleh klien Pemohon adalah bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan maupun pembunuhan berencana. 5. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat, Pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum serta membela hak hukum kliennya secara maksimal, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 6. Bahwa dengan tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap dan komprehensif, yang tidak mengatur mengenai penentuan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana termuat dalam Pasal 340 KUHP menyebabkan terhalangnya hak Pemohon sebagai seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak klien Pemohon secara maksimal. 7. Bahwa dengan tidak diwajibkannya pembuktian motif dalam perkara pembunuhan berencana, memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukuman yang sama. Hal ini melanggar hak Pemohon sebagai seorang advokat yang menangani klien dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan memberikan batasan bagi Pemohon dalam melakukan pembelaan terhadap hak klien secara maksimal dalam hal membela diri serta diperlakukan secara adil di hadapan hukum. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa, harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi. 9. Bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajiban pembuktian motif dalam Pasal 340 KUHP, menjadikan pembuktian motif dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana menjadi opsional, sehingga Pemohon yang berpofesi sebagai advokat, mengalami kebingungan ketika mendampingi terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif bagi terdakwa. 10. Bahwa menurut Pemohon, ketidakpastian hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 340 KUHP telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang diberikan 30 oleh norma Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Akibat dari ketidakpastian hukum tersebut, tidak hanya terdapat pembatasan dalam membela hak hukum klien saja, tetapi Pemohon juga mengalami kebingungan ketika mendampingi terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif bagi terdakwa. Padahal, ketika membela terdakwa, seorang advokat perlu mempersiapkan secara matang argumentasi dalam menyusun pembelaan terhadap kliennya, sehingga dapat memberikan penjelasan yang maksimal bagi kliennya. 11. Bahwa menurut Pemohon keberadaan Pasal 340 KUHP yang dimohonkan pengujiannya, mempunyai sebab akibat yang nyata (causal verband) dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, karena Pemohon harus dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang advokat terutama dalam membela hak hukum para kliennya secara maksimal. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yaitu berkenaan dengan adanya ketidakpastian hukum yang dialami oleh Pemohon selaku advokat dengan berlakunya ketentuan Pasal 340 KUHP yang dimohonkan pengujian. Di mana ketidakpastian hukum yang dialami oleh Pemohon tersebut, berkenaan dengan ketentuan Pasal 340 KUHP yang menurut Pemohon telah menyebabkan Pemohon mengalami pembatasan dalam membela hak klien secara hukum, yakni ketika harus mempersiapkan argumentasi pembelaan, sehingga tidak dapat dilakukan secara maksimal. Anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial dimaksud menurut Mahkamah bersifat spesifik dan mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian yang bersifat potensial yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang diajukan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 31 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 340 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil permohonan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, tindak pidana pembunuhan berencana harus memiliki unsur motif dan motif tersebut harus dapat dibuktikan. Pembuktian motif ini dilakukan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan kepada terdakwa. Dengan adanya pembuktian terhadap motif suatu tindak pidana pembunuhan berencana maka terdapat kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, ataupun terpidana dalam hal ancaman hukuman yang diterimanya. 2. Bahwa menurut Pemohon, melalui adanya pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana menjadi salah satu cara untuk mewujudkan serta menjamin adanya kepastian hukum yang adil guna melindungi hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan dalam proses peradilan bagi pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana mati maupun pidana seumur hidup, antara lain adanya penyiksaan serta salah tangkap terhadap tersangka oleh penyidik, over capacity bagi penghuni lapas yang dapat menimbulkan over punishment bagi terpidana seumur hidup dan terutama bagi terpidana dengan hukuman mati. 3. Bahwa menurut Pemohon, pada hakikatnya hukuman mati atau hukuman seumur hidup merupakan pencabutan secara paksa hak hidup manusia, di mana hak hidup itu merupakan syarat mutlak bagi setiap manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan tidak boleh dikurangi atau diganggu dalam keadaan apapun. Sehingga, penggunaan hukum harus berhati-hati karena sifat 32 kerugian yang diderita oleh tersangka apabila ternyata tidak terbukti bersalah di kemudian hari, tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 340 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Barangsiapa dengan sengaja memiliki maksud, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. [3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Juli 2024 [selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]. [3.9] Menimbang bahwa karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 340 KUHP, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 33 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, terhadap pasal yang telah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujiannya kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan telah pula menyandingkannya dengan permohonan sebelumnya yang berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 340 KUHP yaitu dalam Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024 yang juga menguji konstitusionalitas norma Pasal 340 KUHP dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, permohonan a quo menggunakan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, telah ternyata bahwa dasar pengujian perkara sebelumnya berbeda dengan dasar pengujian perkara a quo. Selain itu, pada Perkara Nomor 1/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengeluarkan Ketetapan, karena permohonan tersebut ditarik kembali, sehingga berkaitan dengan pokok permohonan perkara sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian, dikarenakan terhadap permohonan pengujian sebelumnya, Mahkamah tidak/belum menilai konstitusionalitas norma Pasal 340 KUHP, dan terhadap permohonan a quo terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, maka Mahkamah berpendapat bahwa permohonan a quo tidak terhalang oleh ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 340 KUHP yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan diperlukannya pembuktian motif pada tindak 34 pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sehingga berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa disesuaikan dengan motif pada tindak pidana yang dilakukannya. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa secara doktriner, tindak pidana pembunuhan merupakan jenis tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia, karena tindak pidana tersebut dilakukan dalam suatu rangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau meninggalnya seseorang sebagai akibat suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merampas nyawa seseorang atau orang lain. Tindak pidana pembunuhan sendiri memiliki kualifikasi, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sebagai bentuk tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, yang kedua ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Berdasarkan kedua rumusan pasal sebagaimana tersebut di atas, jika dicermati, masing-masing mempunyai unsur delik yang berbeda meskipun terhadap ketentuan norma yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP mengandung unsur utama sebagaimana unsur yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP sebagai tindak pidana pokoknya. Tindak pidana pokok pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, di mana kesengajaan itu dilakukan seketika (tanpa direncanakan terlebih dahulu), akan tetapi dengan maksud agar orang lain itu mati; 35 2) Menghilangkan nyawa orang lain atau meninggal dunia/mati; 3) Perbuatan sebagaimana pada unsur angka 1 dan angka 2 yang dilakukan oleh pelaku terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Sementara itu, tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan adanya perencanaan atau direncanakan terlebih dahulu. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, adalah sebagai berikut: 1) Barangsiapa, merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban; 2) Dengan sengaja, artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan niat untuk mendatangkan suatu akibat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang; 3) Dengan tujuan menghilangkan nyawa orang; 4) Dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yakni adanya waktu tertentu yang digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang, termasuk dalam mempersiapkan pelaksanaan perbuatannya. Bahwa baik tindak pidana pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana keduanya memiliki unsur yang fundamental yaitu adanya kesengajaan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Artinya baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana harus dilandaskan adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, jika berkenaan dengan unsur kesengajaan a quo dikaitkan dengan doktrin yang secara universal berlaku, baik secara teori maupun praktik, maka dapat diperoleh adanya beberapa varian kesengajaan atau opzet yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut: 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Adapun Kesengajaan yang bersifat tujuan ini menimbulkan dua teori, yaitu sebagai berikut: 36 a. Teori kehendak, yang menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. b. Teori bayangan, menganggap bahwa kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. 2) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn), Kesengajaan ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 3) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn), Kesengajaan keinsafan kemungkinan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Berdasarkan rujukan doktrin/teori kesengajaan tersebut di atas, maka secara expressis verbis tidak dapat dipisahkan antara unsur dengan sengaja sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP dengan “niat” atau “motif” sebagai salah satu unsur utama dalam tindak pidana yang diatur dalam kedua pasal tersebut. [3.12.2] Bahwa meskipun tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana masing-masing memiliki unsur kesengajaan sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.12.1] tersebut di atas, namun yang membedakan antara tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dengan tindak pindana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP terletak pada adanya unsur direncanakan terlebih dahulu (berencana). Bahwa KUHP tidak memuat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan frasa “direncanakan terlebih dahulu”, namun demikian terdapat beberapa doktrin dan yurisprudensi dalam hukum pidana yang memberikan beberapa pengertian berkenaan dengan frasa “direncanakan terlebih dahulu”, antara lain sebagai berikut: 37 (1) Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht (WvS) merumuskan pengertian istilah met voorbedachte rade (direncanakan terlebih dahulu) merupakan deskripsi dari adanya suatu saat tertentu untuk mempertimbangkan dengan tenang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebelum melakukan perbuatannya. Artinya, dalam memberlakukan syarat adanya perencanaan, terlebih dahulu harus dilakukan persiapan untuk memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu waktu atau suatu saat tertentu. Dengan demikian, terdapat kesempatan atau suatu waktu tertentu yang digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan mempersiapkan cara perbuatan tersebut dilakukan. Pengertian yang diberikan oleh Memorie van Toelichting WvS tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge Raad pada tanggal 22 Maret 1909, yang menyatakan bahwa: “Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.” (2) Demikian halnya berkaitan dengan pemaknaan “direncanakan terlebih dahulu” secara universal mengandung pengertian bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berpikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Di samping itu, “direncanakan terlebih dahulu” mensyaratkan adanya waktu (masa) antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut. Bahwa lebih lanjut meskipun suatu tindak pidana pembunuhan berencana telah memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, namun berkenaan dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu”, maka tindak pidana pembunuhan berencana memiliki tiga syarat, sebagai berikut: 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Dalam hal ini, pelaku ketika memutuskan untuk melaksanakan kehendak membunuh, pelaku 38 melakukannya dengan suasana batin yang tenang, tidak terburu-buru atau tergesa-gesa, dan pelaku tidak melakukannya dalam keadaan terpaksa atau tidak dalam kondisi emosi yang tinggi. Segala sesuatu dipersiapkan oleh pelaku dengan dipikirkan terlebih dahulu dan pelaku telah mempertimbangkan apa dampak yang akan terjadi nantinya. 2) Tersedianya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak. Dalam hal ini, terdapat waktu sejak timbulnya kehendak dengan pelaksanaan kehendak tersebut. Waktu yang dimaksudkan di sini tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Tenggang waktu ini berfokus pada keadaan yang sedang terjadi, di mana dalam masa tenggang tersebut pelaku masih dapat berpikir untuk mengurungkan niatnya, atau apabila pelaku telah memiliki keputusan untuk melakukan pembunuhan, pelaku masih memiliki waktu untuk memikirkan dan mempersiapkan cara untuk melakukan pembunuhan tersebut, misalnya bagaimana cara mendapatkan barang atau alat yang akan digunakan untuk membunuh, alibi yang digunakan agar pelaku tidak dicurigai, dan bagaimana cara melakukan pembunuhan tersebut tanpa meninggalkan jejak. 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Dalam hal ini, untuk melaksanakan pembunuhan tersebut, suasana hati pelaku tidak dalam keadaan amarah yang tinggi, tidak memiliki rasa takut yang berlebihan, dan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan pelaksanaan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan. Sikap tenang ini dilakukan agar modus yang telah dipersiapkan oleh pelaku untuk melaksanakan kehendaknya berhasil. [3.13] Menimbang bahwa berkaitan dengan perlunya pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, suatu tindak pidana pembunuhan berencana memiliki unsur antara lain unsur sengaja dan unsur berencana atau direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, secara doktriner unsur niat/motif dari pelaku tindak pidana pembunuhan dengan berencana sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan unsur sengaja. Artinya, pelaku yang 39 melakukan tindakan atau perbuatan tersebut telah memiliki niat di dalam hati atau batinnya. Sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan niat, jika dilakukan dengan sengaja dan sadar yang dilarang oleh hukum, maka hal tersebut mengakibatkan timbulnya pertanggungjawaban pidana. Adapun mengenai motif, hal ini merupakan alasan atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Berkenaan dengan tindak pidana, maka motif dapat dideskripsikan sebagai suatu tujuan dasar dari suatu perbuatan atau kehendak yang menggerakkan niat seseorang. Niat dan motif adalah dua hal yang berbeda, di mana perbedaan utamanya terletak pada kekhususannya. Niat secara khusus menunjukkan apa yang sesungguhnya dipikirkan pelaku ketika akan melakukan kejahatan. Sedangkan motif merujuk pada alasan atau motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu. Bahwa berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP, Mahkamah berpendapat dengan adanya niat yang dimiliki oleh pelaku atau tersangka yang sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan unsur adanya kesengajaan, maka niat tersebut secara bersama-sama dapat dibuktikan dengan unsur “dengan sengaja” dalam persidangan oleh hakim, karena tidak mungkin ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan tanpa dibarengi dengan niat dari pelaku. Sementara itu, berkenaan dengan motif, bukanlah merupakan unsur atau faktor untuk menemukan kesalahan dari pelaku, tidak menjadi unsur yang esensial harus dibuktikan, mengingat motif juga sulit untuk dipisahkan dengan niat yang merupakan bagian dari komponen kesengajaan. Oleh karena itu, berkaitan dengan berat atau ringannya pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan dibebankan kepada pelaku atau tersangka bukan didasarkan pada pembuktian motif melainkan didasarkan pada pembuktian mengenai apakah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan syarat yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, karena sesungguhnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut telah secara tegas dimuat di dalam Pasal 340 KUHP. Artinya, sepanjang semua unsur yang termaktub dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi maka unsur motif tidak menghilangkan unsur kesalahan pelaku. Sedangkan berkenaan dengan berat- 40 ringannya pidana dipertimbangan oleh hakim melalui hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri pelaku yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma yang termuat dalam Pasal 340 KUHP tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam rangka melindungi hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 41 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 14.55 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. M. Guntur Hamzah 42 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait