36/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 36/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Leonardo Siahaan, S.H. Alamat : Perumahan Taman Alamanda Blok B7 Nomor 24, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H. Alamat : Jalan Gudang Peluru Utara Blok C Nomor 89 Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------- Pemohon II; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 April 2 2023 dengan Nomor 36/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 April 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 April 2023 dan perbaikan permohonan bertanggal 26 April 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 April 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”; 4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Memutus pembubaran partai politik; 3 d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”. 5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil; 6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi; 7. Bahwa permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 100 (1), Pasal 237 huruf C, Pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara;” 2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4 3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut: a. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak- tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian kon stitusional dan berlakunya undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi at.au tidak akan terjadi 4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-1) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam Perkara a quo; 5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Bukti P-2 salinan Undang-Undang Dasar 1945) 5 6. Bahwa, Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Para Pemohon mendalilkan kerugiannya ialah bahwa di dalam Pasal 100 (1), Pasal 237 huruf C, Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut (Bukti P-3 Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana): 1. Pasal 100 (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.” Para pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusi secara potensial yang diakibatkan dari dampak adanya pemberian hukuman mati akan tetapi adanya masa percobaan. Menurut pemohon hukuman mati dianggap sebagai hukuman paling manjur untuk memberikan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Teror dan rasa takut karena kehilangan nyawa akan membuat para calon pelaku jera. Ini kemudian melahirkan kontrol dan stabilitas di masyarakat. Kekhawatiran lain timbul ialah dengan adanya masa percobaan 10 Tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan lain- lain. Maka sangat dimungkinkan terjadinya jual beli surat pernyataan lapas. Dengan kemungkinan hal ini lah maka semakin merajalela jual beli surat pernyataan lapas dan sama sekali tidak berguna penjatuhan hukuman mati bagi terdakwa. 2. Pasal 237 huruf C Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) “Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang”. Berdasarkan bunyi frasa Pasal di atas, para Pemohon berpendapat 6 timbulkan kekhawatiran kerancuan terhadap identitas (lambang) negara akan merugikan banyak pihak, karena identitas (lambang) negara adalah milik bersama seluruh warga negara Indonesia. Potensi kerugiannya pun menjadi besar, karena menyangkut seluruh warga negara. Perbedaan dalam bentuk dan penggunaan tersebut. Padahal bila dilihat dengan bunyi Pasal 57 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sangat mirip bunyinya dengan Pasal 237 huruf C di atas, yang bunyinya sebagai berikut; “Menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Padahal Pasal 57 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah dinyatakan bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. Salah satu bunyi Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi: “Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan hokum6g negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo beralasan menurut hukum”. 3. Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Bahwa dengan berlakunya Pasal di atas, para Pemohon sangat khawatir dan menimbulkan kerugian potensial, ini dikarenakan dalam Pasal tersebut mempidanakan bagi siapa saja melakukan unjuk rasa, 7 demonstrasi dijalan umum atau sebagainya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang berwenang. Maka dalam Pasal tersebut tidak sejalan dengan semangat Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945. Selain itu, Pasal tersebut tentu saja menghambat masyarakat luas dalam melakukan demonstrasi karena sebagai bentuk kekecewaan terhadap Negara yang tidak berpihak kepada masyarakat. Karena adanya kekecewaan tersebutnya menjadi faktor utama masyarakat melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Ini berkaca dengan kasus demonstrasi Tahun 1998. Selain itu, bahwa Pasal 24 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum “Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum dilakukan tindakan secara persuasif untuk menghentikan kegiatan dan apabila gagal dilanjutkan dengan upaya paksa secara proporsional untuk menghentikan gangguan ketertiban yang terjadi”. Bahwa semestinya bila penanganan terjadinya demonstrasi di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum adalah dengan cara persuasif, atau penghentian kegiatan bukan berupa pemindanaan/peghukuman. Karena bagaimana pun bentuk pemindanaan/penghukuman terhadap kasus demonstrasi dijalan umum atau sebagainya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang berwenang sebagai bentuk yang kejam dan mencoreng kebebasan berpendapat yang merupakan hak fundamental setiap warga negara III. Alasan Permohonan A. Mahkamah Konstitusi Pernah Membatalkan Suatu Undang-Undang Yang Memiliki Masa Tunggu Pemberlakuan Bahwa faktanya Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan mengabulkan permohonan pemohon yang di mana Undang-Undang yang dibawa/dimohonkan masih belum berlaku/atau masih menunggu waktu Undang-Undang tersebut berlaku. Kejadian ini terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pasal yang dipermasalahan adalah Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 8 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332). Menariknya terletak bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 oleh mantan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sedangkan pemberlakuan keseluruhan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setelah 2 Tahun sejak diundangkan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan” Artinya semestinya pemberlakuan Undang-Undang tersebut berlaku pada Tahun 2014, alasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 bagian [3.11] “Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut pada pokoknya merupakan ketentuan yang memberikan ancaman pidana terhadap subjek hukum dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu (i) penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara; (ii) hakim, baik hakim pada tingkat pertama, hakim pada tingkat banding, maupun hakim pada tingkat kasasi, yang dengan sengaja belum memberikan putusan dan tidak mengeluarkan anak dari tahanan dalam hal jangka waktu perpanjangan penahanan terhadap anak yang dimintanya telah berakhir; dan (iii) pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak memberikan petikan putusan kepada para pihak atau tidak memberikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu 5 (lima) hari”; Hakim Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan terhadap keputusan nya sendiri dari contoh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012, bahwa tidak pantas Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dikarenakan Undang-Undang yang dimohonkan pemohon belum berlaku. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU- X/2012 rupanya tidak dijalan baik oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. 9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023 [3.18] bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU 11/2012 yang menentukan ancaman pidana kepada pejabat khusus dalam penyelenggaraan SPPA, yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum, menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan SPPA yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan SPPA. Dampak negatif tersebut adalah dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas dalam mengadili suatu perkara. Hal demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan SPPA dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif; [3.6.5] “Mahkamah menilai ada keadaan yang mendesak untuk segera diputuskannya terhadap perkara dimaksud, agar tidak ada rasa kekhawatiran atau bahkan ketakutan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, khususnya dalam mengadili perkara yang melibatkan tersangka/ terdakwanya adalah anak. Kekhawatiran demikian dapat terjadi disebabkan proses perkara pidana bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan mungkin saja akan melewati proses pra dan pasca saat dinyatakannya mulai berlaku UU SPPA. Oleh karena itu, sangat mungkin berdampak dikenakannya norma pasal-pasal yang bersangkutan untuk memidanakan para penegak hukum. Dengan demikian, fakta-fakta hukum tersebut dapat memberikan peluang adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi norma pasal- pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU SPPA, apabila norma tersebut dinyatakan konstitusional. Fakta hukum tersebut berbeda dengan karakter UU 1/2023, di mana secara faktual belum diberlakukannya norma- norma yang ada tidak mengakibatkan adanya kekosongan hukum, karena terdapat KUHP yang masih berlaku, sehingga potensi adanya ketidakpastian hukum tidak akan terjadi. Dengan kata lain, apabila norma-norma dalam UU 1/2023 telah dinyatakan berlaku, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana” Memiliki kesamaan memberikan peluang ketidakpastian hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal-pasal yang berkaitan dengan Pasal yang diuji 1. Pembangkangan Konstitusi 1. Pasal 154a KUHP versi lama: 10 (Pasal 237 huruf C Undang- Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) “menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang”. Isi Pasal 57 huruf D Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang bunyi sebagai berikut; “menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Sudah dinyatakan bertentangan di putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-X/2012. 2. Potensional Terjadinya Penangkapan Sewenang-Wenang Dalam Menyampaikan Aspirasi Pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. 3. Menimbulkan Kerawanan Keputusan Kontroversial Pasal 100 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: c. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam Tindak Pidana “Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah” Pasal 154a KUHP versi lama diatas konteks nya unsur menodai lambang negara dan bendera negara sangat luas sekali karena ini berdasarkan penilaian subjektif dari masing-masing pihak dan tentu saja Pasal 154a KUHP versi lama dianggap sebagai Pasal karet dan sangat multitafsir sehingga menimbulkan kerentanan yang dapat dimanfaatkan disalahgunakan untuk melaporkan seseorang. Lex specialis derogat legi generali mengenai menodai bendera negara diatur didalam Pasal 57 UU nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia Sedangkan salah satu isi dari Pasal 57 sudah pernah dinyatakan inkonstitusional yaitu Pasal 57 huruf d putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU-X/2012 Artinya ketika dalam suatu isi Pasal, ayat Undang-Undang yang dinyatakan inkonstitusional maka yang dipakai adalah putusan Mahkamah Konstitusi bukan yang dipakai aturan yang bersifat umum Disinilah letak rillnya ketidakpastian hukum bahwa putusan MK yang menyatakan Pasal, atau ayat suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD diberlakukan kembali atau dihidupkan kembali 2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (1) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Polri wajib: 11 a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan; dalam Pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam melakukan penyampaian pendapat dimuka umum tidak memerlukan izin dari kepolisian hanya cukup dengan cara diberitahukan kepada Kepolisian. Untuk sanksinya sendiri hanya dikenakan pembubaran penyampaian pendapat dimuka umum (Pasal 15). Pemberiaan sanksi berupa pidana didalam Pasal 256 KUHP versi baru justru menghambat kebebasan berpendapat. B. Hakim Mahkamah Konstitusi Harus Mengutamakan Keadilan Bahwa salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keadilan. Hubungan hukum dan keadilan memang sering dikaitkan satu sama lain hingga muncul adagium hukum masyhur iustitia fundamentum regnorum yang berarti keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam hukum. Teori Keadilan Menurut Derrida Keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber- sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang- undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan Teori Pragmatic Legal Realism Teori ini dikemukakan oleh Rescoe Pound yang menyatakan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (law as a tool of social engineering) Hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan sendiri dapat dijumpai pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 12 susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat jelas bahwa keadilan menjadi unsur yang sangat penting di dalam fungsi hukum dan selalu ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian dari pendapat Derrida belum tentu Undang-Undang memiliki suatu kesesuaian keadilan. Untuk itulah unsur keadilan menjadi harus yang pertama dan terutama yang harus dipertimbangkan Hakim Mahkamah Konstitusi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Perumusan norma peraturan perundang-undangan yang bias mengakibatkan sulitnya implementasi atau menimbulkan banyak intepretasi dan inkonsistensi. Isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial. Isi peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal, serta materi peraturan perundang-undangan yang ada saling tumpang tindih satu sama lain. Seolah-olah permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ini tidak pernah tersentuh dan ada penyelesaiannya. C. Adanya Kebutuhan Keadilan Dalam Permohonan Para Pemohon. Para Pemohon saat ini menguji permohonan terhadap Pasal 100 ayat 1, Pasal 237 huruf C, Pasal 256 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para Pemohon terhambat masalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. (Pasal 624 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) akibat adanya masa tunggu berlakunya KUHP menjadi hambatan Pemohon dalam menguji Permohonan Pengujian Undang-Undang. Para Pemohon menyadari bahwa dalam pengujian Undang-Undang dapat dimohonkan bagi siapapun yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang apabila Undang- Undang tersebut berlaku. Hal ini yang dimaksud didalam Pasal 51 ayat 1 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah pada perubahan ketiga Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi: “(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”. Para Pemohon mengharapkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat hadir dan memecahkan solusi adanya kerugiaan konstitusional yang diajukan Pemohon tetapi terhambat dikarenakan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi masih belum berlaku. Pemohon khawatir undang-undang yang baru diundangkan tetapi belum berlaku menjadi hal akan sebagai bentuk akal-akalan Pemerintah untuk mencegah masyarakat memohonkan undang-undang yang jelas-jelas dari segi formil atau materil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. D. Adanya Pembangkangan Konstitusi Dilakukan Pemerintah Dan Adanya Potensi Menghambat Kebebasan Berpendapat 1. Pembangkangan Konstitusi Pasal 237 huruf C Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) “menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang”. Bahwa Pasal tersebut sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012. Adapun objek dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 adalah Pasal 57 huruf D Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang bunyi sebagai berikut; “menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 adalah sebagai berikut: Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5035) bertentangan dengan UUD 1945. Dan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut; 14 “Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex certa), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta); Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Mahkamah berpendapat bahwa kata “menjamin” dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk “memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia”. “Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo beralasan menurut hukum”. Bahwa sangat terlihat jelas memasukan kembali Pasal yang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali. Mengenai hal demikian Pemerintah telah mencoreng semangat konstitusi yang sudah dijamin oleh Undang- Undang Dasar 1945. Para Pemohon menyadari Permasalahan yang kemudian muncul yaitu ketika melihat sifat final dan mengikat putusan 15 Mahkamah Konstitusi dari aspek law in action. Bahwa masih ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dijalankan secara konsekuen sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (non executiable). Akibatnya, keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi hanya mengambang (floating execution). Kemudian Final dan mengikat atau disebut sebagai erga omnes dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain. Mengenai sifat final putusan MK juga ditegaskan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan di atas maka putusan MK bersifat final yang berarti: (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (interparties). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan memperolah kekuatan mengikat (resjudicata pro veritate habeteur). Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. 2. Potensional Terjadinya Penangkapan Sewenang-Wenang Dalam Menyampaikan Aspirasi. Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”. Bahwa dengan berlakunya Pasal di atas, para Pemohon sangat khawatir dan menimbulkan kerugian potensial, ini dikarenakan dalam Pasal tersebut mempidanakan bagi siapa saja melakukan unjuk rasa, 16 demonstrasi dijalan umum atau sebagainya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang berwenang. Maka dalam Pasal tersebut tidak sejalan dengan semangat Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945. Selain itu, Pasal tersebut tentu saja menghambat masyarakat luas dalam melakukan demonstrasi karena sebagai bentuk kekecewaan terhadap Negara yang tidak berpihak kepada masyarakat. Karena adanya kekecewaan tersebutnya menjadi faktor utama masyarakat melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Ini berkaca dengan kasus demonstrasi Tahun 1998. Selain itu, bahwa Pasal 24 ayat 3 Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. “Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum dilakukan tindakan secara persuasif untuk menghentikan kegiatan dan apabila gagal dilanjutkan dengan upaya paksa secara proporsional untuk menghentikan gangguan ketertiban yang terjadi”. Bahwa semestinya bila penanganan terjadinya demonstrasi di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum adalah dengan cara persuasive, atau penghentian kegiatan bukan berupa pemindanaan/peghukuman. Karena bagaimana pun bentuk pemindanaan/penghukuman terhadap kasus demonstrasi dijalan umum atau sebagainya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada yang berwenang sebagai bentuk yang kejam dan mencoreng kebebasan berpendapat yang merupakan hak fundamental setiap warga negaraKemudian bahwa dengan berlakunya Pasal di atas, Pemohon sangat khawatir dan menimbulkan kerugian potensial dan dalam hal mengancam kebebasan berpendapat seperti termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dengan adanya frasa mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dengan kondisi yang dilihat secara praktikal dilapangan apalagi dengan diperlukan izin untuk 17 melakukan demonstrasi akan timbul conflict of interest antara aparat yang berwenang terhadap demonstran Jaminan Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights), Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the rights of the child), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Sebagai negara dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mendukung pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Karena pada dasarnya kebebasan berpendapat itu adalah universal, non- diskriminasi, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi-bagi, saling terhubung, dan saling terkait, dan tidak dapat dikesampingkan Bila dilihat kebebasan menyampaikan pendapat selain dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dijamin pula oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dijelaskan di dalam Pasal 19 DUHAM: 18 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.” Pemberlakuan Pasal 240 KUHP dengan Pasal 256 KUHP dikhawatirkan mengakibatkan kian merosotnya kebebasan berpendapat di Indonesia. Beberapa data yang menggambar kondisi kebebasan berpendapat di Indonesia 2022 saat ini. ▪ Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkap hasil survei terbaru tentang kebebasan berpendapat. Melalui survei yang dilakukan pada 11-21 Februari 2022 menunjukkan sebanyak 62,9 persen masyarakat merasa takut berpendapat. ▪ Setara Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development mencatat angka kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia selama tahun 2022 mendapat nilai terendah. Kebebasan berekspresi di Indonesia berdasarkan data survei Setara Institute hanya mendapat nilai 1,5. Skala pengukuran yang ditetapkan dengan nilai rentang dari 1-7. Setara melaporkan indeks kebebasan berekspresi tersebut mengalami penurunan sebesar 0,1 dibanding tahun 2021 yang mendapatkan skor 1,6. “Upaya perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat masih jauh dari harapan. Alih-alih beranjak lebih baik, skor pada indikator ini justru mengalami regresi sebesar 0,1 dari tahun sebelumnya,” kata peneliti Setara Institute Sayyidatul Insyiah dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/12/2022). E. Menimbulkan Kerawanan Keputusan Kontroversial Pasal 100 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau 19 b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.” Dalam frasa ayat 1 dan 2, menjadi suatu ironis dan menciderai perlindungan masyarakat dari pelaku yang sudah melakukan suatu tindak pidana yang mencela nilai-nilai masyarakat dan tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang meluas ke dalam lapisan masyarakat. Perbuatan pelaku dalam melakukan tindak pidana dapat menimbulkan tergoncangnya ekonomi suatu negara (misalnya nilai korupsi dari terdakwa cukup besar) terganggunya sistem pemerintahan (misalnya dari tindak pidana yang dilakukan pelaku melibatkan banyak pihak yang terjerat/terjerumus/ikut terlibat). Dampak-dampak demikian menimbulkan suatu opini di dalam masyarakat bahwa sangat relevan diterapkannya pidana mati. Masyarakat yang mendukung pidana mati menggangap pidana mati sebagai obat kriminalitas untuk menimbulkan efek jera. Meskipun dalam prakteknya sering kali pidana mati menimbulkan perdebatan para pihak. Dan ada yang berspekulasi bahwa pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang sudah dirumuskan didalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikumandangkan Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Tetapi pihak yang mendukung pidana mati karena didukung dengan fakta hukum yang bersifat tertulis didalam Pasal 6 ayat 2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik “Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang” 20 Berdasarkan bunyi frasa Pasal 100 KUHP tersebut, kemungkinan besar dan sangat bisa terjadi terjadinya permainan para pihak untuk memberikan pernyataan bahwa terdakwa sudah merasa menyesal dengan perbuatannya. Pernyataan ini hanya bisa dikeluarkan oleh lapas yang bersangkutan dengan demikian menciptakan suatu dimensi kejahatan berupa jual-beli surat pernyataan. Ini beralasan dikarenakan Pada Maret 2022, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis sebuah temuan yang mengungkapkan bahwa mayoritas responden yakni sebesar 31 persen menilai penegakan hukum di Indonesia tergolong pada kategori buruk. Sementara itu, 2,7 persen di antaranya bahkan menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat buruk. 1. Penilaian unsur kelakuan baik yang dimiliki terdakwa dalam masa percobaan 10 Tahun sangat sulit karena ini mengingat merupakan penilaian subjektif dari lembaga pemasyarakatan, karena ini berdasarkan murni dari penilaian subjektif masyarakat maka secara terang benderang di kemudian hari akan tercipta suatu kasus kontroversial terpidana mati yang berubah menjadi pidana seumur hidup. Dan tentu saja ini akan berakibat krisis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mengingat krisis kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum berdasarkan Dalam 21 survei periode Oktober 2022, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum turun hingga menyentuh angka 51,5 persen. Artinya, pada aspek ini mengalami penurunan terdalam dari 57,5 persen pada Juni 2022 menjadi 51,5 persen Survei tersebut tidak boleh dianggap remeh karena akan mempengaruhi kredibilitas kedepannya. 2. Berdasarkan pendapat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sri Puguh Budi Utami. Yang kami kutip dari website hukum online yang berjudul “Tantangan Pemasyarakatan Mengubah Pidana Mati dalam Masa Tunggu” Beliau mengungkapkan “terdapat pekerjaan rumah dalam membahas aturan pelaksana sebagai tindak lanjut dalam penerapan pidana mati. Baginya membina terpidana mati dalam masa percobaan 10 tahun bukan perkara mudah. Sebab, bila gagal, negara telah kehilangan anggaran, waktu, dan tenaga dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana mati”. Kami sependapat ini berdasarkan bahwa Permenkumham No.35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan terkait narapidana yang dianggap memiliki risiko tinggi ditempatkan di Lapas Super Maximum Security. Progam pembinaannya berupa pembinaan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum dan konseling psikologi. Dengan begitu, pihak Pemasyarakatan dapat mengontrol perubahan sikap dan perilaku, menerima pembinaan serta keterampilan yang diberikan. Kami berpendapat bahwa Untuk itu, berhasil atau tidaknya pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana sangat diperlukan perlengkapan- perlengkapan dalam melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang tentunya sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga pembina yang cukup terampil dan profesional. Hak terpidana dalam mendapatkan bimbingan rohani merupakan hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 14 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 1995 22 yang berbunyi: "mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;". Tentu saja adanya perawatan yang harus dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan artinya bila selama didalam lembaga pemasyarakatan terpidana mati tak kunjung berubah selama lebih dari 10 Tahun maka pemerintah telah gagal melaksanakan program tujuan dari dibentuknya Pasal 100 ayat 1 KUHP baru ini yang dimana pemerintah menggangap adanya masa percobaan 10 Tahun sebagai memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri, dan bukan hanya itu tentu saja biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembinaan rohani terpidana menjadi sia sia. 3. Timbulnya masalah luas perbincangan masyarakat Masalah luas dalam masyarakat yang dimaksud ialah masyarakat dapat melakukan demo besar besar diakibatkan negara telah membuat keputusan yang tidak adil bagi masyarakat, hal ini dikarenakan negara dapat mengubah hukuman mati menjadi pidana seumur hidup. Tentu saja dalam hal ini masyarakat semakin geram bagaimana mungkin kejahatan yang sudah dilakukan terpidana merupakan kejahatan yang mengancam masyarakat tetapi justru ketika hukuman pidana mati tersebut berubah menjadi pidana seumur hidup membuat masyarakat semakin merasa tidak didengar keinganan masyarakat. 4. Sebagai bahan pertimbangan tambahan mengenai fungsi pengawasan dalam eksekusi tindak pidana oleh kejaksaaan yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi: “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat”, ini beralasan dikarenakan adanya ketentuan di dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang terdapat frasa rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Bahwa untuk menilai rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri merupakan kewenangan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang- 23 Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mEnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan”. Sementara di dalam Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP antara lain menjelaskan bahwa pidana mati yang diberikan kepada terdakwa dengan Keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung berubah menjadi pidana seumur hidup. Dari hal ini dapat disimpulkan terjadinya pengalihan wewenang pengawasan dari kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang teruang di dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi, “Pelaksanaan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya”, kepada Lembaga Pemasyarakatan. yang mengakibatkan eksistensi kewenangan Kejaksaan menjadi tidak jelas. 5. Para Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional dalam hal ini adanya frasa pidana mati dianggap pidana khusus. Pidana mati dalam UU KUHP diatur sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Apabila mengacu pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan. Beberapa tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai dengan menerapkan pidana mati. Penerapan pidana mati tidak akan dapat memasyarakatkan terpidana dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Mengingat sanksi pidana penjara sebagai alternatif pidana mati memiliki dampak yang buruk bagi terpidana maka perlu dikembangkan 24 alternatif pidana lainnya. Lebih lanjut diatur dalam Piagam Universal HAM pada Pasal 3 dan Pasal 5 yaitu dengan bunyi pada Pasal 3 dimana setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Pasal 5 dengan bunyi “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. 6. Pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat frasa menjatuhkan pidana mati dimana menurut pemohon II dalam legal standing ini sudah jelas bahwa pidana mati bukan lagi pidana pokok melainkan pidana khusus. Dalam kategori tindak pidana khusus ada narkotika, terorisme, dan korupsi serta TPPU (tindak pidana pencucian uang). Oleh karena itu, penerapan hukuman mati pada terpidana narkotika, terorisme sudah pernah dilakukan di berbagai kasus contoh kasus narkotika ada kasus Freddy Budiman, lalu terorisme terpidana bom Bali 2002 yaitu salah satunya Ali Gufron. Sementara korupsi sebagai salah satu tindak pidana luar biasa atau kejahatan luar biasa dikenal extraordinary crime harusnya mempunyai kesamaan dihadapan hukum dalam eksekusinya atau equality before the law dan supremacy of law serta sesuai prinisp rule of law. Dengan kata lain, hukuman mati harus memenuhi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di mana ketiganya tidak dapat dipisahkan apalagi hukuman percobaan menggerus nilai-nilai hukum dari segi law enforcement atau penegakan hukum. Karena itu, korupsi sebagai tindak pidana luar biasa harusnya bisa dilakukan eksekusi hukuman mati dengan kasus serius yang menyebabkan uang negara diambil secara paksa dengan niat atau mens rea dari pelaku untuk mengambil harta negara dengan berbagai modus operandi berbentuk korupsi. Hal ini diperlukannya hukuman mati pada kasus tertentu sehingga pelaku atau terdakwa memilih efek jera akibat hukuman mati sehingga penerapan KUHP tidak seakan-akan hanya simbolis semata di perundang-undangan yang dimana memerlukan masa tunggu 10 tahun untuk dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik jika memang tahanan berperilaku baik. Pembuktian berkelakukan baik bisa 25 dibuat-buat atau sederhananya masih ada intervensi dari pelaku korupsi untuk melakukan suap di dalam penjara atau itikad buruk lainnya. Sehingga surat keterangan berkelakuan baik tidak mempunyai daya paksa (overmacht) yang kuat secara hukum dan kekuatan yang mengikat. IV. Petitum Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 100 ayat 1, Pasal 237 huruf C, Pasal 256 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Msahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 3. Bukti P-3 : Salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 26 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, selanjutnya KUHP) terhadap Pasal 28 dan Pasal 28D UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 27 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 28 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon menerangkan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-1); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 KUHP (UU 1/2023) yang secara redaksional selengkapnya menyatakan: Pasal 100 ayat (1) “(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.” Pasal 237 huruf c “Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: … c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.” Pasal 256 “Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 4. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 100 ayat (1) KUHP (UU 1/2023) karena ketentuan baru a quo, yaitu pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) 29 tahun akan membuat hukuman mati kehilangan efek jera bagi para calon pelaku pidana. Sementara ketentuan dalam Pasal 237 huruf c KUHP (UU 1/2023) menurut para Pemohon telah membatasi hak warga negara untuk menggunakan lambang negara, apalagi rumusan demikian sebelumnya telah diatur sebagai norma Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang norma Pasal 57 huruf d a quo telah dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Adapun Pasal 256 KUHP (UU 1/2023) menurut para Pemohon akan menghambat masyarakat dalam melakukan demonstrasi sebagai sarana penyampaian kekecewaan masyarakat kepada negara. 5. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai para Pemohon memang benar Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 6. Bahwa terkait dengan hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah menilai Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan hak konstitusional bagi para Pemohon. Namun adanya landasan hak konstitusional demikian tidak secara langsung membuktikan adanya anggapan kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa berkenaan dengan anggapan kerugian dan/atau potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana dalam Paragraf [3.4] telah dijelaskan Mahkamah bahwa “kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional” dalam konteks terpenuhinya kedudukan hukum para Pemohon harus memenuhi lima syarat yang antara lain berupa syarat “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian”. Sebab, anggapan kerugian konstitusional yang dirugikan tersebut harus bersifat kausalitas (sebab-akibat), yaitu anggapan kerugian konstitusional tersebut muncul karena disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. 30 Norma undang-undang yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 KUHP (UU 1/2023). Adapun KUHP dimaksud adalah KUHP baru sebagai penyebutan lain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pembentukannya ditujukan sebagai pengganti dari KUHP “lama” yang saat ini masih berlaku. Selanjutnya, terhadap KUHP baru atau UU 1/2023 telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Namun demikian dalam Pasal 624 BAB XXXVII mengenai Ketentuan Penutup dinyatakan bahwa UU a quo atau KUHP a quo mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan kata lain, KUHP a quo baru akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Berkaitan dengan keberlakuan KUHP (UU 1/2023) dimaksud telah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, yang semuanya diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Dengan uraian fakta hukum di atas, oleh karena permohonan para Pemohon dalam perkara a quo diajukan pada tanggal 28 Maret 2023 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 April 2023, serta perbaikan permohonannnya diterima pada tanggal 26 April 2023 (vide Paragraf [2.1] Putusan a quo), sehingga pada saat permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terdapat fakta bahwa UU a quo atau KUHP (UU 1/2023) a quo yang dimohonkan pengujian secara hukum belum berlaku. Dengan demikian, unsur syarat adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang dan unsur adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian belum terpenuhi karena belum berlakunya undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai anggapan kerugian dan/atau anggapan potensi kerugian yang 31 dialami para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya merupakan dalil yang terlalu dini (prematur). Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun para Pemohon memiliki hak konstitusional terkait isi norma KUHP (UU 1/2023) yang dimohonkan pengujian namun karena norma KUHP tersebut belum berlaku maka para Pemohon tidak memenuhi syarat “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”. Dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Namun demikian, seandainyapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 KUHP (UU 1/2023) merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum terkait anggapan kerugian dan/atau potensi kerugian atas hak konstitusionalnya, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 32 [4.3] Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, permohonan para Pemohon adalah prematur. [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.50 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para 33 Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo