PUU
Tahun 2026
359/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Pemohon: Sadam Fiqri (Pemohon I), Muh Fadlul Rahman Arlan (Pemohon II), dan Mohamad Rizki Tanarubun (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 359/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Sadam Fiqri
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Stasiun Pondok Cina Nomor 19 RT 001/RW 008,
Kel/Desa Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok,
Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Muh Fadlul Rahman Arian
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Masamba Affair RT 000/RW 000, Kel/Desa Bone,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Ten Luwu Utara
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Mohamad Rizki Tanarubun
Pekerjaan
:
Mahasiswa
Alamat
:
Ohoi Hoor Islam, RT 000/RW 000, Kel/Desda Hoor
Islam, Kecamatan Kei Baesar Utara Barat
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
2
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 24 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 24 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 359/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 24 September 2026
dengan Permohonan Nomor 359/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan
perbaikan permohonan bertanggal 19 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada
tanggal 16 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”)
yang menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”.
2.
Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pelaku kekuasaan kehakiman memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut
UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi
3
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
Selanjutnya di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahakamah Konstitusi), yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 di dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), ditegaskan bahwa Pengujian
Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Merupakan kewenangan
kompetensi absolut dari Lembaga Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal dan
penjaga konstitusi (The Guardian of the Constitution) serta penafsir satu-
satunya konstitusi (The Sole Interpreter of the Constitution). Apabila
terdapat norma undang-undang yang materi muatannya bertentangan
dengan konstitusi, Mahkamah berwenang penuh untuk membatalkan
keberlakuan norma tersebut secara menyeluruh maupun pasal per pasal.
7. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak terbatas hanya sebagai
pembatal undang-undang (negative legislator), melainkan juga berhak
memberikan batasan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang bermakna
4
ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir agar bersesuaian dengan nilai-nilai
konstitusi. Penegasan penafsiran konstitusional ini diwujudkan secara
konkret melalui putusan yang bersifat Conditionally Constitutional
(konstitusional
bersyarat)
maupun
Conditionally
Unconstitutional
(inkonstitusional bersyarat).
8. Bahwa sebagai The Guardian of The Constitution, Mahkamah Konstitusi
memiliki peran penting dalam menjaga tegaknya konstitusi. yang di
dalamnya mengatur tentang hak konstitusional, dan hak asasi yang dimiliki
oleh setiap warga negara.
Selaras dengan pendapat L. A. Marpaung yang menjelaskan bahwa
implementasi dari fungsi lembaga pengawal konstitusi, maka Mahkamah
Konstitusi mengawal dan menegakan konstitusi agar dilaksanakan sebaik-
baiknya, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi
dalam penyelenggaraan negara dan dalam kehidupan bernegara; [Lintje
Anna Marpaung, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi, Andi,
Yogyakarta, 2018, hlm. 99].
Sejalan dengan pendapat A.F. Sumadi, dkk., menjelaskan bahwa pintu
masuk perumusan norma baru dapat mengambil bentuk putusan
konstitusional bersyarat maupun putusan inkosntitusional bersyarat.
Dengan kata lain, jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahkamah
Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap
konstitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, sedangkan jika tafsir
yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi, suatu
norma hukum menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
9. Bahwa permohonan a quo bukanlah permohonan yang meminta
Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang
(legislative power). Permohonan ini diajukan agar Mahkamah menjalankan
fungsi konstitusionalnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang
adil dan menjembatani celah hukum (legal gap) akibat rumusan norma
undang-undang di bawah konstitusi yang memicu ketidakpastian hukum
yang berlarut-larut.
5
10. Bahwa oleh karena objek permohonan a quo secara nyata adalah
pengujian materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6902) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, doktrin hukum, dan analisis objektif di
atas, tidak ada keraguan yuridis sedikit pun bahwa Mahkamah Konstitusi
memiliki kompetensi absolut (absolute competence) untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 39 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
II.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi,
yang menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.
badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara”.
2.
Bahwa Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c.
badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara”.
6
3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang
memiliki kualifikasi hukum melekat sebagai pelajar/mahasiswa hukum,
pembayar pajak aktif, serta pemilih sah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum, yang secara tegas memiliki hak
konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU
III/2005 (hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU V/2007
(hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya,
Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945.
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian.
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025, mengatur:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau
Perppu
yang dimohonkan
pengujian
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi
7
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau
Perppu
yang dimohonkan
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi;
5. Bahwa, para Pemohon memiliki hak konstitusional yaitu hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak
atas kedaulatan rakyat, serta hak atas jalannya pemerintahan yang
akuntabel, yang secara tegas dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat
(2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”) yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:
“Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam
lima tahun di ibu kota negara”.
Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh
dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang
Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya
dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban
Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan
peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa
dan Bangsa”.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”.
8
6. Bahwa para Pemohon dalam perkara a quo adalah Perorangan Warga
Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kualifikasi hukum melekat serta
kepentingan langsung, atau berpotensi mengalami kerugian konstitusional
yang bertumpu pada ketiadaan batas waktu kewajiban penerbitan
Keputusan Presiden (Keppres) dalam Pasal 39 ayat (1) UU IKN, dengan
rincian dasar sebagai berikut:
6.1. Pemohon I (Sadam Fiqri) adalah Perorangan warga negara Indonesia
yang sedang/telah menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum
sekaligus merupakan Pembayar Pajak Aktif (Taxpayer) yang sah
sebagaimana
dibuktikan
dengan
Kartu
NPWP
Nomor
3276010407020008, bahwa Pemohon I selaku warga negara sekaligus
pembayar pajak memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 1
ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas jaminan
kepastian hukum yang adil dan akuntabilitas tata kelola keuangan
negara, di mana setiap rupiah pajak yang disetorkan wajib dialokasikan
pada kebijakan negara yang jelas dan sah demi hukum.
Kerugian Spesifik, Aktual, dan Potensial:
Bahwa akibat berlakunya Pasal 39 ayat (1) UU IKN yang memuat
klausul delegasi blanko (blanko delegatie), Pemohon I secara personal
mengalami Kerugian Konstitusional Aktual yang Bersifat Finansial-
Yuridis (Financial-Legal Injury). Sebagai warga negara yang berdomisili
di Depok dan aktif beraktivitas di wilayah satelit ibu kota, Pemohon I
dirugikan kepastian hukumnya secara langsung dalam mengurus
perizinan, administrasi publik, maupun perencanaan hukum ke depan
akibat tidak jelasnya di mana pusat gravitasi hukum tertinggi yurisdiksi
Indonesia berada. Di sisi lain, uang pajak yang disetorkan oleh
Pemohon I secara riil terbukti dihamburkan (waste of public funds) untuk
mendanai operasional transisional ganda dua fungsi kota sekaligus
(dual-city budget), yaitu membiayai operasional Jakarta sebagai ibu
kota de facto dan membiayai pembangunan Nusantara secara masif
dalam jangka waktu yang sengaja dibiarkan mengambang tanpa batas
akhir yang rasional. Penundaan tanpa tenggat waktu ini nyata-nyata
mengonversi hak atas kepastian hukum Pemohon I menjadi
ketidakpastian hukum yang destruktif."
9
Hubungan Sebab-Akibat (causal verband):
Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang bersifat langsung, kausal,
dan mutlak (proximate cause) antara berlakunya norma objek perkara
dengan kerugian Pemohon I. Jika Pasal 39 ayat (1) UU IKN
mencantumkan batasan waktu (statutory deadline) yang tegas, maka
lembaga eksekutif dipaksa untuk bertindak secara efisien. Ketiadaan
parameter tenggat waktu dalam pasal a quo merupakan penyebab
tunggal yang melahirkan ruang penyalahgunaan diskresi bebas (abuse
of discretion), sehingga eksekutif dapat melakukan pembiaran kelalaian
(executive omission) yang memboroskan uang pajak Pemohon I tanpa
batas waktu yang dapat diprediksi secara logis.
Pemulihan Kerugian (constitutional remedies):
Bahwa kerugian hukum dan finansial Pemohon I selaku pembayar pajak
ini baru dapat dipulihkan secara seketika (constitutional restoration)
apabila Mahkamah menetapkan batas waktu maksimal 1 (satu) tahun
bagi Presiden untuk menerbitkan Keppres pengalihan status ibu kota
secara definitif. Dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka
ketidakpastian hukum ruang berakhir, dualisme operasional anggaran
ganda dapat segera dihentikan, dan uang pajak dapat diselamatkan dari
pemborosan anggaran transisional yang berlarut-larut.
6.2. Pemohon II (Muh Fadlul Rahman Arlan) adalah perorangan warga
negara Indonesia yang sedang/telah menempuh pendidikan tinggi serta
merupakan pemilih sah yang terdaftar secara resmi dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden. Bahwa Pemohon II memiliki hak konstitusional atas
kedaulatan rakyat dan hak pilih yang sah yang dijamin secara tegas oleh
Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
Berdasarkan
yurisprudensi
tetap
Mahkamah
Konstitusi
(khususnya Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009), warga negara yang
memiliki hak pilih mempunyai kepentingan hukum (legal interest)
langsung untuk memastikan bahwa suara yang ia berikan dalam Pemilu
dikonversi menjadi pemerintahan yang sah, di mana seluruh proses
suksesi kepemimpinan nasional wajib diselenggarakan dalam koridor
10
keabsahan tempat (locus) yang suci dan bebas dari kecacatan formal
kenegaraan.
Kerugian Spesifik dan Aktual Pemohon II:
Bahwa akibat kelonggaran norma Pasal 39 ayat (1) UU IKN yang
menyerahkan pengalihan status ibu kota pada diskresi kosong eksekutif
tanpa batasan waktu, Pemohon II mengalami Kerugian Spasial
Ketatanegaraan (Spatial Constitutional Injury) yang bersifat nyata,
spesifik, dan aktual. Mandat suara yang diberikan Pemohon II dalam
Pemilu
didelegitimasikan
secara
ruang.
Sebagai
dampak
riil
ketatanegaraan,
agenda
sakral
pengucapan
sumpah/janji
dan
pelantikan Kepala Negara hasil Pemilu terpaksa dilaksanakan di luar
lokasi Ibu Kota Negara de jure yang sah (Ibu Kota Nusantara), dengan
berlindung di balik tameng belum terbitnya Keputusan Presiden.
Pemohon II dirugikan secara langsung karena dipimpin oleh rezim
pemerintahan yang dokumen kenegaraan tertingginya dilahirkan di
dalam ruang geografis yang salah tempat (error in loco) akibat status
hukum yurisdiksi tertinggi negara sengaja dibiarkan mengambang
(floating legal status).
Hubungan Sebab-Akibat (causal verband):
Bahwa terdapat hubungan kausalitas yang langsung, mutlak, dan tidak
terbantahkan (proximate cause) antara berlakunya Pasal 39 ayat (1) UU
IKN dengan kerugian konstitusional Pemohon II. Ketiadaan parameter
batasan waktu (statutory deadline) dalam pasal a quo adalah penyebab
tunggal yang membiarkan lembaga eksekutif melakukan kelalaian
konstitusional struktural (constitutional non-feasance). Jika pasal
tersebut sejak awal mengunci batas akhir penerbitan Keppres, eksekutif
tidak
akan
memiliki
ruang
penyalahgunaan
diskresi
untuk
mengambangkan status yurisdiksi negara, dan hak kedaulatan rakyat
milik Pemohon II tidak akan tersandera dalam ketidakpastian
kompetensi ruang (territorial competence) yang kronis.
Pemulihan Kerugian (constitutional remedies):
Bahwa kerugian spasial ketatanegaraan yang menimpa Pemohon II
hanya dapat dipulihkan secara seketika (constitutional restoration)
melalui intervensi keadilan konstitusional oleh Mahkamah. Apabila
11
permohonan pengujian bersyarat ini dikabulkan dengan menetapkan
batas waktu maksimal 1 (satu) tahun bagi Presiden untuk menerbitkan
Keppres pemindahan sejak putusan diucapkan, maka dualisme
yurisdiksi akan berakhir. Pemulihan ini mengunci kepastian hukum agar
seluruh pelaksanaan kewajiban konstitusional Kepala Negara dan
lembaga tinggi negara di masa depan mutlak diselenggarakan di atas
ruang geografis yang sah demi hukum dasar.
6.3. Pemohon III (Mohamad Rizki Tanarubun) adalah adalah perorangan
warga negara Indonesia yang sedang/telah menempuh pendidikan
tinggi serta merupakan pemilih sah yang terdaftar secara resmi dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum di wilayah terluar
Indonesia, tepatnya berdomisili di Ohoi Hoor Islam, RT 000/RW 000,
Kel/Desa Hoor Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten
Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Bahwa Pemohon III memiliki hak
konstitusional atas kedaulatan rakyat dan hak pilih yang sah yang
dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945, beririsan dengan jaminan kepastian hukum yang adil
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan
yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi (Putusan MK Nomor 27/PUU-
VII/2009), setiap warga negara yang hak pilihnya terdaftar dalam DPT
memiliki hak konstitusional mutlak untuk mengawal agar kedaulatan
suaranya bermuara pada tata kelola pemerintahan yang berkepastian
hukum ruang (locus yurisdiksi) yang sah di tingkat pusat.
Kerugian Spesifik dan Aktual Pemohon III:
Bahwa akibat kelonggaran Pasal 39 ayat (1) UU IKN yang membiarkan
status pengalihan ibu kota menggantung tanpa batas akhir, Pemohon III
mengalami Kerugian Spasial Pemilih Daerah Terluar (Geographical-
Constitutional Injury) yang bersifat langsung dan aktual. Sebagai pemilih
sah di Maluku Tenggara, suara Pemilu yang diberikan oleh Pemohon III
ditujukan untuk membentuk kepemimpinan nasional yang memegang
teguh hukum dasar. Ketika pelaksanaan agenda sakral pelantikan
Kepala Negara hasil Pemilu dilaksanakan di luar locus Ibu Kota Negara
de jure yang sah (karena terhambat belum terbitnya Keppres), hak pilih
Pemohon III didelegitimasikan secara ruang. Pemohon III dirugikan
12
secara personal karena sebagai warga daerah, mandat kedaulatan
suaranya dipimpin oleh rezim yang keabsahan spasial tempat
bertindaknya menggantung, sehingga memicu ketidakpastian yurisdiksi
atas produk-produk hukum nasional transisional yang berlaku mengikat
diri Pemohon III di daerah.
Hubungan Sebab-Akibat (causal verband):
Bahwa terdapat hubungan kausalitas yang langsung dan terang
(proximate cause). Ketiadaan batas waktu (statutory deadline) dalam
Pasal 39 ayat (1) UU IKN menjadi penyebab tunggal yang melahirkan
kelalaian konstitusional struktural (constitutional non-feasance) oleh
lembaga eksekutif. Jika pasal a quo mengunci batas akhir penerbitan
Keppres, maka dualisme yurisdiksi tidak akan terjadi, dan hak
kedaulatan Pemohon III selaku pemilih di daerah tidak akan tersandera
dalam ketidakpastian hukum ruang makro yang merugikan keluhuran
hak pilihnya
Pemulihan Kerugian (constitutional remedies):
Bahwa kerugian hukum Pemohon III sebagai pemilih sah di daerah
hanya dapat dipulihkan seketika apabila Mahkamah mengabulkan
permohonan ini dengan menetapkan syarat konstitusional batas waktu
penerbitan Keppres maksimal 1 (satu) tahun sejak putusan diucapkan.
Dengan adanya kepastian locus pusat pemerintahan yang definitif,
maka seluruh produk hukum nasional yang turun dan mengikat
Pemohon III di daerah Maluku Tenggara terjamin memiliki legalitas
ruang yang sah, bersih, dan bebas dari ancaman pembatalan hukum
(void ab initio).
7. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 secara nyata,
aktual, dan penalaran hukum yang wajar telah menimbulkan kerugian
konstitusional bagi para Pemohon dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut:
a. Kerugian
Sebagai
Pembayar
Pajak
(Taxpayer’s
Standing):
Sebagai pembayar pajak yang patuh, uang kekayaan Pemohon I
dihimpun oleh negara melalui APBN untuk mendanai mega proyek
pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan janji hukum bahwa
kota tersebut segera menjadi pusat pemerintahan negara secara de
jure.
13
Namun, akibat kelonggaran dan ketiadaan batas waktu yang pasti
dalam Pasal 39 ayat (1) objek perkara, terjadi pemborosan dan
ketidakefisienan anggaran negara karena APBN dipaksa membiayai
operasional ganda dua fungsi kota sekaligus (Jakarta dan Nusantara)
dalam waktu yang tidak dapat diprediksi (waste of public funds). Hal ini
secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon I atas tata
kelola keuangan negara yang akuntabel sebagaimana diamanatkan
dalam penafsiran Asas Negara Hukum yang berkeadilan [Pasal 1 ayat
(3)].
b. Kerugian Sebagai Pemilih Sah (Pemegang Mandat Kedaulatan Rakyat):
Sebagai pemilih sah dalam Pemilu yang terdaftar dalam DPT dan ikut
menentukan kepemimpinan nasional, Pemohon II dan Pemohon III
memiliki hak konstitusional agar Presiden dan Wakil Presiden yang
mereka pilih dilantik dengan keabsahan hukum spasial (tempat) yang
mutlak tanpa cacat formal. Ketiadaan parameter waktu terbitnya
Keppres pada Pasal 39 ayat (1) UU IKN membiarkan status ibu kota
menggantung (floating status), sehingga proses ketatanegaraan yang
sakral seperti pelantikan kepala negara berada dalam wilayah "abu-abu
hukum" akibat dualisme status wilayah administrasi. Hal ini mencederai
hak kedaulatan rakyat Pemohon II dan Pemohon III [Pasal 1 ayat (2) jo.
Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] untuk
mendapatkan kepastian bahwa suksesi kepemimpinan nasional
diselenggarakan di lokasi ibu kota yang sah demi hukum.
c. Kerugian atas hak kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]:
Ketidakjelasan indikator dan batas akhir kapan IKN berlaku secara
penuh sebagai ibu kota negara melahirkan dualisme pemahaman
hukum di tengah masyarakat. para Pemohon dirugikan karena tidak
mendapatkan hak perlindungan hukum yang pasti di mana "pusat
gravitasi hukum tertinggi" negara ini berada. Diskresi tanpa jangkar
waktu yang dipegang oleh lembaga eksekutif membuat para Pemohon
berada dalam ketidakpastian yang berkelanjutan mengenai legalitas
formal tindakan hukum transisional yang diambil oleh pemerintah.
8. Bahwa dalam konsepsi negara hukum (rechtsstaat), seluruh unsur
penyelenggara negara tanpa kecuali wajib tunduk dan menjunjung tinggi
14
hukum serta konstitusi. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum tata
negara Prof. Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum menuntut segala
bentuk kekuasaan negara didasarkan pada tata aturan hukum yang sah, di
mana hukum itu sendiri harus bersumber serta tunduk secara mutlak pada
konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (supremacy of the constitution);
9. Bahwa dalam kerangka tersebut, penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap tindakan lembaga negara—
termasuk Presiden dalam menggunakan hak diskresinya—harus selalu
terikat pada asas konstitusionalitas (constitutional boundary). Penggunaan
diskresi di dalam negara hukum yang berkeadilan tidak boleh memicu
lahirnya ruang abu-abu ketatanegaraan yang mengambang tanpa kejelasan
waktu (permanent state of suspension), karena negara hukum tidak hanya
menuntut kepastian formal, melainkan juga menuntut keadilan materiil dan
akuntabilitas kekuasaan;
10. Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon di atas secara nyata telah
dirugikan secara spesifik, aktual, dan potensial oleh berlakunya Pasal 39
ayat (1) UU IKN. Norma a quo melimpahkan wewenang regulatif kepada
eksekutif untuk menentukan momentum pemindahan Ibu Kota melalui
Keputusan Presiden (Keppres) tanpa disertai parameter tenggat waktu
hukum yang jelas (statutory deadline). Ketiadaan batasan ini melahirkan
ketidakpastian hukum (legal uncertainty) ekstrem yang mencederai hak
konstitusional para Pemohon untuk memastikan bahwa pelaksanaan
agenda sakral ketatanegaraan (seperti pelaksanaan Sidang MPR
berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pengucapan
Sumpah/Janji Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 9
ayat (1) UUD NRI 1945 diselenggarakan secara sah dan mutlak di atas
ruang geografis pusat pemerintahan yang berkepastian hukum;
11. Bahwa para Pemohon menegaskan, persoalan konstitusionalitas utama
dalam perkara a quo bukanlah terletak pada pilihan politik hukum (open
legal policy) untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Nusantara. Titik berat
persoalan a quo berada pada tata cara pelimpahan wewenang eksekutif
yang nir-parameter sehingga melahirkan tindakan kelalaian administrasi
negara (executive omission) yang memicu ketidakpastian hukum tata
negara yang ekstrem (extreme legal uncertainty).);
15
12. Bahwa Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 21 Tahun 2023 memuat klausul delegasi blanko (blanko
delegatie/legislative omission). Ketentuan ini menyerahkan secara mutlak
hidup-mati serta daya laku materiil status hukum kedudukan Ibu Kota
Negara sepenuhnya kepada diskresi tanpa jangkar waktu dari lembaga
eksekutif melalui instrumen Keputusan Presiden (Keppres), yang secara
hierarkis kedudukannya berada di bawah undang-undang induknya.
13. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang bersifat
langsung, nyata, dan melekat antara berlakunya kelonggaran norma Pasal
39 ayat (1) UU IKN dengan kerugian konstitusional yang dialami para
Pemohon. Apabila permohonan pengujian materiil ini dikabulkan oleh
Mahkamah dengan memberikan pembatasan bersyarat yang jelas
(conditionally unconstitutional), maka status ketidakpastian hukum tata
negara tersebut akan berakhir secara seketika (constitutional restoration),
sehingga hak-hak konstitusional para Pemohon dapat dipulihkan secara
utuh.
14. Bahwa menurut doktrin hukum tata negara, materi muatan yang bersifat
fundamental, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan berbangsa
serta bernegara (seperti kedudukan pusat yurisdiksi tertinggi Ibu Kota
Negara) wajib ditetapkan dan dikunci pada level undang-undang (regeling)
berdasarkan persetujuan bersama Parlemen dan Presiden. Pendelegasian
materi muatan undang-undang kepada instrumen keputusan tata usaha
negara (Keppres) yang bersifat sekali selesai (einmalig) tanpa disertai
batasan parameter yang jelas (clear guidance) merupakan tindakan radikal
yang mereduksi esensi kedaulatan rakyat yang diwakili oleh Parlemen di
tingkat legislatif.
15. Bahwa ketiadaan indikator objektif dan tenggat waktu (deadline) yang
mengikat dalam Pasal 39 ayat (1) objek perkara a quo membuka ruang bagi
lahirnya kesewenang-wenangan administratif (administrative arbitrariness)
dan ketidakpastian yang berlarut-larut (permanent state of suspension);
16. Bahwa hukum tidak boleh dibiarkan menggantungkan nasib eksistensi
sebuah ibu kota negara pada kemauan politik sepihak (political will) dari
lembaga eksekutif semata. Tanpa adanya syarat konstitusional mengenai
batas waktu maksimal (misalnya, sekian tahun sejak undang-undang
16
diundangkan) atau indikator pemenuhan fisik kesiapan infrastruktur inti,
norma Pasal 39 ayat (1) a quo telah melahirkan cek kosong bagi penguasa
eksekutif untuk menunda-nunda pelaksanaan pemindahan atau sebaliknya,
memaksakan pemindahan secara prematur demi kepentingan politik jangka
pendek;
17. Bahwa ketidakpastian hukum tata negara akibat norma objek perkara a quo
berimplikasi langsung pada potensi cacat hukumnya pelaksanaan
kewajiban konstitusional lembaga tinggi negara berdasarkan Pasal 2 ayat
(2) dan Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
18. Bahwa
apabila
Mahkamah
tidak
segera
mengintervensi
dengan
memberikan tafsir konstitusional bersyarat, maka akan muncul situasi di
mana agenda-agenda sakral ketatanegaraan seperti Sidang Paripurna MPR
dan Pelantikan Presiden/Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum dihantui
oleh perdebatan keabsahan hukum mengenai lokasi kedudukan ibu kota
negara yang sah secara de jure. Negara tidak boleh dipertaruhkan dalam
kondisi "abu-abu" yang dapat didelegitimasi oleh publik akibat kecacatan
spasial hukum tata negara;
19. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas, permohonan a quo tidaklah
meminta Mahkamah untuk membatalkan kebijakan pemindahan Ibu Kota
Negara secara keseluruhan, melainkan memohon agar Mahkamah
menjalankan fungsinya sebagai penafsir konstitusi tertinggi demi
menyelamatkan wajah negara hukum Indonesia;
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai yurisprudensinya telah
memantapkan peran tidak hanya sebagai pembatal undang-undang
(negative legislator), melainkan sebagai penafsir utama konstitusi yang
secara sah dapat mengeluarkan putusan Konstitusional Bersyarat
(conditionally
constitutional)
maupun
Inkonstitusional
Bersyarat
(conditionally unconstitutional).
21. Langkah ini diambil apabila Mahkamah menilai bahwa pembatalan suatu
pasal secara keseluruhan justru akan memicu kekosongan hukum
(rechtsvacuum) yang berbahaya, namun membiarkan pasal tersebut
berlaku tanpa batas tafsir akan terus melanggengkan pelanggaran hak
konstitusional warga negara;
17
22. Bahwa intervensi keadilan dari Mahkamah melalui permohonan a quo
merupakan satu-satunya jalan keluar hukum (the last resort) bagi para
Pemohon selaku pembayar pajak aktif dan pemilih sah. Hal ini demi
memulihkan hak jaminan kepastian hukum yang adil, menghentikan
inefisiensi pengelolaan keuangan negara akibat dualisme anggaran, serta
menjaga sakralitas spasial hukum dari pelantikan kepala negara dan sidang
lembaga tinggi negara di masa depan;
23. Bahwa implikasi dari ketidakpastian Pasal 39 ayat (1) UU IKN tersebut tidak
hanya berhenti pada kerugian finansial dan politik para Pemohon secara
personal, melainkan secara sistemik telah melumpuhkan tertib administrasi
ketatanegaraan yang demokratis tempat di mana para Pemohon bernaung
sebagai warga negara;
24. Bahwa Pembiaran Status Hukum yang Mengambang (Floating Legal
Status) Mengakibatkan Ketidakpastian Hukum yang Cacat Secara
Permanen (Incurable Legal Uncertainty)
Bahwa tindakan (Lembaga Eksekutif) yang menunda penerbitan regulasi
eksekusi tanpa batasan tenggat waktu (statutory deadline) bukan lagi
sekadar
persoalan
keterlambatan
administrasi,
melainkan
sebuah
pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketika teks undang-undang
tertinggi dikesampingkan oleh ketiadaan tindakan nyata (non-feasance),
negara hukum terjebak dalam kondisi kekosongan hukum fungsional
(functional legal vacuum). Hal ini merugikan para Pemohon secara langsung
karena hak mereka untuk hidup di bawah supremasi hukum yang konsisten
dan dapat diprediksi menjadi runtuh;
25. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik, aktual, dan
memiliki hubungan kausalitas (causal verband) yang nyata dengan norma a
quo. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensi tetapnya telah
menetapkan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional. para Pemohon
memenuhi seluruh elemen tersebut dengan penalaran hukum sebagai
berikut:
a. Sebagai mahasiswa dan akademisi hukum (Pemohon I, II, dan III):
Memiliki kepentingan moral dan intelektual atas tegaknya rule of law.
18
Pembiaran praktik omission of law memberikan preseden buruk bahwa
eksekutif dapat melumpuhkan legislasi secara sepihak.
b. Sebagai wajib pajak/taxpayer (Pemohon I): Uang pajak yang disetorkan
ke kas negara berpotensi dialokasikan pada kebijakan dan infrastruktur
transisional yang status ruangnya mengambang dan rawan digugat,
sehingga berujung pada pemborosan keuangan negara (waste of public
funds) tanpa kepastian kemanfaatan hukum.
c. Sebagai pemilih sah/suara kedaulatan Rrkyat (Pemohon II & III): Mandat
yang diberikan kepada Presiden dan DPR dalam Pemilu adalah untuk
menjalankan undang-undang secara patuh, bukan untuk menciptakan
diskresi tanpa batas yang menunda kewajiban konstitusional;
26. Bahwa Dualisme Spasial Pusat Pemerintahan Merusak Validitas Tindakan
Hukum Administrasi Negara (Administrative Competence) Menyambung
asas universal “An act done in the wrong place is an act done without
jurisdiction”, para Pemohon menegaskan bahwa legalitas suatu keputusan
tata usaha negara berskala makro melekat pada keabsahan tempat
kedudukan (locus) lembaga tersebut. Jika pusat pemerintahan berada
dalam ketidakjelasan geografis karena regulasi transisional yang
menggantung, maka seluruh produk hukum, keputusan, hingga kebijakan
strategis nasional yang lahir dalam masa transisi tersebut dihantui oleh
cacat kewenangan relatif (relative incompetence). Dampaknya, para
Pemohon selaku warga negara dihadapkan pada ketidakpastian apakah
produk hukum yang mengikat mereka sah atau justru void ab initio (batal
sejak awal);
27. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang terang,
nyata, dan tidak terbantahkan antara berlakunya Pasal 39 ayat (1) UU IKN
dengan kerugian konstitusional para Pemohon. Bahwa berlakunya
ketidakpastian dalam Pasal 39 ayat (1) UU IKN telah memisahkan secara
paksa antara teks hukum (law in books) dengan realitas pelaksanaan hukum
(law in action). Ketiadaan parameter waktu yang pasti dalam pasal a quo
merupakan penyebab utama (proximate cause) yang secara langsung
merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon atas kepastian hukum
yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945;
19
28. Bahwa ketidakpastian hukum tata negara perkara a quo telah menjelma
menjadi kerugian aktual yang nyata dan konkret bahwa kerugian hukum
yang dialami para Pemohon tidak lagi bersifat abstrak atau potensial,
melainkan telah menjelma menjadi kerugian aktual. Hal ini terbukti secara
sosiologis dan yuridis dengan diselenggarakannya agenda sakral
ketatanegaraan seperti pelantikan Kepala Negara, sidang Paripurna,
maupun rapat-rapat krusial lembaga tinggi negara di dalam wilayah
administrasi yang status hukum ruangnya mengambang dan berada di luar
batas locus Ibu Kota Negara yang sah;
29. Bahwa sebagai pembayar pajak aktif (taxpayer) dan pemegang kedaulatan
rakyat, para Pemohon memiliki kepentingan hukum mutlak (legal interest).
Para Pemohon selaku taxpayer yang mendanai seluruh pembiayaan
peralihan infrastruktur fisik pemerintahan dan selaku pemilih sah yang
memegang mandat kedaulatan, para Pemohon memiliki kepentingan
hukum yang mutlak (legal interest) untuk memastikan bahwa suksesi
kepemimpinan nasional dan produk kebijakan makro diselenggarakan di
atas ruang geografis (locus) yang sah demi hukum. Hal ini krusial guna
menghindari cacat formil kompetensi ruang (territorial incompetence) yang
berpotensi mendedelegitimasikan kekuasaan negara dan membuat
keputusan yang lahir di dalamnya berstatus batal demi hukum (void ab initio)
di masa depan;
30. Bahwa Dikabulkannya Permohonan Pengujian a quo akan memulihkan
secara
seketika
kerugian
konstitusional
para
Pemohon,
apabila
permohonan pengujian ini dikabulkan dan Mahkamah menyatakan status
Ibu Kota Negara telah beralih secara definitif sejak disahkannya UU 3/2022
sekaligus memulihkan syarat imperatif spasial pelantikan sebagaimana
mandat Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 maka ketidakpastian hukum
tata negara, potensi pemborosan anggaran publik (waste of public funds),
serta ancaman cacat formil ketatanegaraan tersebut dapat dipulihkan
seketika (restorasi keadilan konstitusional) dan tidak akan repetitif di masa
depan;
31. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil hukum, pembuktian kerugian yang
spesifik, serta terpenuhinya asas kausalitas (causal verband) di atas, para
20
Pemohon secara mutlak dan sah demi hukum memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.
III. ALASAN PERMOHONAN
I. Bahwa Pasal 39 ayat (1) UU IKN mengandung delegasi blanko (blanko
delegatie) yang melanggar asas kepastian hukum yang adil dan prinsip
hierarki peraturan perundang-undangan
1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan
Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu pilar utamanya adalah
asas kepastian hukum yang adil (legal certainty) sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
2. Bahwa norma Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara (UU IKN) menyatakan:
“Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara beralih dari Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara pada tanggal ditetapkan
keputusan presiden”.
3. Bahwa norma a quo melimpahkan diskresi penuh kepada Presiden untuk
menentukan peralihan status ibu kota melalui Keputusan Presiden
(Keppres) tanpa batasan tenggat waktu yang mengikat (statutory deadline)
maupun parameter kesiapan objektif.
4. Bahwa pendelegasian tanpa batas waktu akhir tersebut menciptakan
ketidakpastian hukum ketatanegaraan yang ekstrem (extreme legal
uncertainty), karena membiarkan status hukum kedudukan pusat
pemerintahan tertinggi negara berada dalam kondisi menggantung
(floating legal status).
5. Bahwa dalam doktrin hukum tata negara, kedudukan Ibu Kota Negara
merupakan materi muatan yang bersifat fundamental, strategis, dan
berdampak luas bagi kehidupan bernegara, sehingga wajib ditetapkan
dalam level undang-undang (regeling) berdasarkan persetujuan bersama
antara DPR dan Presiden. Pendelegasian materi muatan undang-undang
kepada instrumen keputusan tata usaha negara (Keppres) yang bersifat
sekali selesai (einmalig) tanpa disertai batasan parameter yang jelas (clear
guidance) adalah tindakan yang mereduksi esensi kedaulatan rakyat yang
diwakili oleh parlemen.
21
6. Bahwa hukum tidak boleh dibiarkan menggantungkan nasib eksistensi
sebuah ibu kota negara pada kemauan politik sepihak (political will) dari
lembaga eksekutif semata. Ketiadaan indikator objektif dan tenggat waktu
(deadline) yang mengikat dalam Pasal 39 ayat (1) objek perkara a quo
membuka ruang bagi lahirnya kesewenang-wenangan administratif
(administrative arbitrariness) dan ketidakpastian yang berlarut-larut
(permanent state of suspension).
II. Bahwa Secara Historis Sejak Era Presiden Soekarno, Status Definitif Ibu
Kota Negara Ditetapkan Langsung Melalui Daya Berlaku Undang-
Undang
7. Bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, penentuan dan
pemindahan kedudukan Ibu Kota Negara selalu menuntut ketegasan
hukum tertinggi pada level undang-undang untuk menjamin legitimasi
kedaulatan, integritas teritorial, ketertiban administrasi, serta kepastian
hukum tata negara yang mutlak.
8. Bahwa sejarah mencatat, ketika terjadi situasi darurat perang melawan
agresi militer Belanda pada tanggal 4 Januari 1946, pemindahan fisik Ibu
Kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta dilakukan berdasarkan maklumat
politis dan kesepakatan darurat demi keselamatan kedaulatan nasional.
Namun, ketika roda pemerintahan telah stabil kembali pasca-era Republik
Indonesia Serikat (RIS), pemenuhan keabsahan hukum kedudukan Ibu
Kota Negara wajib tunduk pada kepastian hukum de jure.
9. Bahwa pemindahan fisik kedudukan pusat pemerintahan ke Yogyakarta
pada tahun 1946 tersebut semula diselenggarakan dalam koridor
kedaruratan de facto tanpa didahului pembentukan undang-undang, demi
menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia yang baru berumur
hitungan bulan di mata dunia internasional.
10. Bahwa penegasan legalitas hukum ruang dilakukan kemudian ketika
wilayah Yogyakarta dikukuhkan statusnya sebagai Ibu Kota Negara
melalui instrumen hukum formal penunjang, salah satunya terlihat dalam
konsiderans Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan
Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah
yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, yang
menegaskan posisi historis Yogyakarta pada masa perjuangan.
22
11. Bahwa dinamika perpindahan yurisdiksi ruang kembali diuji ketika
penandatanganan Piagam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
pada tanggal 27 Desember 1949 membagi wilayah Indonesia menjadi
negara federal, di mana Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota RIS,
sedangkan Yogyakarta berstatus sebagai Ibu Kota Negara Bagian
Republik Indonesia.
12. Bahwa setelah bentuk negara federal RIS runtuh dan Indonesia kembali
secara resmi ke pelukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
pada tanggal 17 Agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang Dasar
Sementara 1950 (UUDS 1950), seluruh aktivitas pemerintahan secara
otomatis berpusat kembali di Jakarta secara de facto praktik
ketatanegaraan nasional.
13. Bahwa Presiden Soekarno selaku kepala negara menyadari bahwa kondisi
de facto kembalinya pusat pemerintahan ke Jakarta pasca-1950 tidak
boleh dibiarkan berjalan dalam ruang kekosongan hukum de jure yang
mengambang tanpa kejelasan status formal peraturan perundang-
undangan.
14. Bahwa pemenuhan keabsahan hukum de jure tersebut akhirnya dipenuhi
oleh Presiden Soekarno bersama pembentuk undang-undang secara
definitif langsung melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap
Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Motif utama pengesahan
undang-undang ini adalah untuk mengunci kepastian hukum makro
kedudukan ibu kota kesatuan secara serta-merta, demi menjamin bahwa
suksesi kepemimpinan dan manifestasi kedaulatan rakyat berjalan di atas
lokus (locus) hukum yang sah, stabil, dan tidak dapat digugat.
15. Bahwa di dalam konstruksi yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964
tersebut, status hukum Jakarta sebagai Ibu Kota Negara mengikat secara
mutlak sejak tanggal diundangkan, tanpa pernah menyandera daya laku
materiilnya pada instrumen eksekutif hilir yang berada di bawah tingkat
undang-undang. Karakter hukum yang tegas ini membuktikan bahwa para
pendiri bangsa sangat memahami sakralitas letak ibu kota sebagai pusat
gravitasi hukum tertinggi yang tidak boleh dibiarkan berada dalam wilayah
abu-abu.
23
16. Bahwa berdasarkan rekam jejak historis tersebut, dasar pembenaran
transisi menggantung tanpa batas waktu akhir yang dilekatkan pada Pasal
39 ayat (1) UU IKN saat ini menjadi gugur demi hukum, karena
pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara dilakukan dalam situasi damai
ketatanegaraan yang terencana, bukan dalam situasi darurat perang (state
of emergency) seperti perpindahan ke Yogyakarta tempo dulu.
17. Bahwa fakta legislasi menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah diundangkan sejak tanggal 15
Februari 2022, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2023 pada tanggal 31 Oktober 2023. Hal ini membuktikan bahwa
pembentuk undang-undang telah memiliki waktu transisi yang sangat
impresif dan lebih dari cukup untuk mematangkan segala instrumen hukum
perpindahan, sehingga tidak ada alasan kedaruratan apa pun untuk
menunda kepastian status hukumnya.
18. Bahwa sebaliknya, Pasal 39 ayat (1) UU IKN saat ini justru menunjukkan
sebuah anomali legislatif yang mendegradasi marwah undang-undang
induk yang dibentuk oleh Parlemen dan Presiden. Meskipun level Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2023 telah sah berlaku mengikat, "tombol
eksekusi" pengalihan status hukum tertingginya justru diserahkan
sepenuhnya kepada diskresi sepihak lembaga eksekutif melalui instrumen
Keputusan Presiden (Keppres).
19. Bahwa model legislasi transisional yang menggantungkan hidup-matinya
daya laku materiil undang-undang pada selembar keputusan tata usaha
negara tanpa batas waktu yang jelas ini, nyata-nyata mencederai tertib
hierarki peraturan perundang-undangan. Menjadikan instrumen eksekutif
sebagai penentu mutlak keabsahan ruang yurisdiksi tertinggi tata negara
di masa damai adalah bentuk kemunduran hukum yang mengabaikan
konsensus sakralitas undang-undang.
20. Bahwa dampak buruk dari delegasi blanko (blanko delegatie) tersebut
dirasakan secara riil hingga detik ini pada tahun 2026, di mana
pembangunan infrastruktur fisik di Ibu Kota Nusantara terus dipacu di
lapangan, namun status hukum kemanfaatan ruang geografis pusat
pemerintahan nasional tetap dibiarkan berada dalam wilayah abu-abu dan
24
penyangkalan hukum (floating legal status) akibat Keppres pemindahan
yang tidak kunjung diterbitkan.
21. Bahwa penyerahan wewenang tanpa parameter tenggat waktu definitif ini
telah menjelma menjadi kelalaian eksekutif (executive omission)
Menyerahkan hidup-matinya daya laku materiil status ibu kota di masa
damai kepada selembar instrumen Keputusan Presiden tanpa statutory
deadline yang mengikat, sama saja memberikan cek kosong bagi
penguasa eksekutif untuk menunda-nunda pelaksanaan pemindahan
secara permanen (permanent state of suspension)
22. Bahwa penyanderaan daya laku undang-undang oleh instrumen tata
usaha negara di bawahnya ini, nyata-nyata telah mencederai tertib hierarki
peraturan perundang-undangan, mereduksi esensi kedaulatan rakyat di
parlemen, serta secara radikal bertentangan dengan asas kepastian
hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945.
III. Bahwa Ketiadaan Batas Waktu Keppres Menimbulkan Dampak Aktual
Berupa Cacat Spasial (Error in Loco) pada Agenda Pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden
23. Bahwa Konstitusi Indonesia memberikan mandat lokasional yang sangat
ketat dan bersifat imperatif terkait ruang gerak lembaga tinggi negara, di
mana Pasal 2 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Majelis
Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di
ibu kota negara.”Mandat tersebut selaras dengan Pasal 9 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 yang secara tegas menetapkan kewajiban konstitusional
mutlak bahwa: “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil
Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-
sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan
Perwakilan Rakyat
24. Bahwa dalam kaidah penafsiran konstitusi secara tekstual (original intent)
dan struktural, penggunaan klausul tempat (locus) yang spesifik pada
pelaksanaan Sidang Paripurna MPR serta Pengucapan Sumpah Jabatan
Kepala Negara bukanlah sekadar urusan seremonial, teknis protokoler,
atau pelengkap administrasi belaka. Unsur tempat (locus) kedudukan ibu
kota negara merupakan prasyarat keabsahan mutlak (conditio sine qua
25
non) bagi lahirnya keabsahan kompetensi ruang (territorial competence)
dan legitimasi kekuasaan lembaga tinggi negara serta eksekutif tertinggi di
Republik Indonesia.
25. Bahwa pembiaran terhadap ketiadaan batas waktu dalam Pasal 39 ayat
(1) UU IKN secara nyata telah melahirkan kondisi kekosongan hukum
fungsional (functional legal vacuum) yang sangat berbahaya. Ketika
undang-undang induk secara materiil (de jure) menetapkan Ibu Kota
Negara telah beralih ke Nusantara, namun eksekusinya digantung tanpa
batas waktu oleh selembar Keputusan Presiden yang tidak kunjung
diterbitkan, negara hukum terjebak ke dalam kondisi dualisme spasial dan
wilayah abu-abu ketatanegaraan.
26. Bahwa akibat dari kelalaian eksekutif (executive omission) dan
kekosongan hukum fungsional tersebut, kita bukan lagi berada dalam
koridor transisi pemerintahan yang tertib, melainkan terseret ke dalam
situasi anomali yurisdiksi ruang yang rapuh. Dampak aktualnya terbukti
secara kasat mata di mana agenda sakral ketatanegaraan seperti Sidang
Paripurna MPR dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden periode 2024–2029 terpaksa tetap
diselenggarakan di Provinsi Jakarta dengan berlindung di balik belum
terbitnya Keputusan Presiden mengenai pemindahan fisik.
27. Bahwa praktik pembiaran ketidakjelasan locus ini telah memicu tabrakan
norma secara vertikal antara diskresi bebas lembaga eksekutif dengan
batasan spasial imperatif yang diperintahkan langsung oleh Pasal 2 ayat
(2) dan Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Penundaan administratif
(administrative delay) di masa damai ini mengakibatkan dokumen-
dokumen sakral kenegaraan seperti Berita Acara Pelantikan Kepala
Negara dilahirkan di dalam ruang geografis yang status hukumnya
mengambang dan salah tempat (error in loco).
28. Bahwa pemberian tafsir bersyarat terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1)
UU IKN merupakan wujud nyata penegakan prinsip checks and balances
oleh kekuasaan kehakiman (yudisial) terhadap produk legislatif yang cacat
secara materiil kepastian hukumnya.
29. Dengan menetapkan batasan waktu imperatif bagi eksekutif untuk
menerbitkan Keppres, Mahkamah tidak sedang mengambil alih
26
kewenangan Presiden, melainkan sedang memagari wewenang diskresi
tersebut agar berjalan selaras dengan koridor konstitusi (constitutional
boundary);
30. Bahwa para Pemohon menegaskan, argumentasi mengenai peristiwa
ketatanegaraan tersebut diajukan bukan untuk memohon Mahkamah
Konstitusi mengambil alih kewenangan lembaga peradilan lain untuk
menilai, mengadili, atau membatalkan subjek hukum hasil pemilihan
umum. Melainkan, diajukan murni sebagai bukti materiil yang nyata, aktual,
dan logis bahwa kelonggaran norma Pasal 39 ayat (1) UU IKN telah secara
nyata melumpuhkan sakralitas serta kepatuhan terhadap amanat pasal-
pasal imperatif konstitusi.
31. Bahwa anomali hukum spasial (error in loco) pada pelantikan kepala
negara ini secara nyata telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon
selaku pemilih sah dan warga negara. Para Pemohon dirugikan karena
kehilangan jaminan kepastian hukum yang adil untuk dipimpin oleh
pemerintahan yang memegang teguh legalitas ruang geografis pusat
pemerintahan yang sah dan bersih dari segala potensi sengketa
interpretasi wilayah di masa depan.
IV. Bahwa
Putusan
Konstitusional
Bersyarat
Diperlukan
guna
Memberikan Pembatasan Batas Waktu yang Tegas bagi Lembaga
Eksekutif
30. Para Pemohon memahami sepenuhnya keberadaan pertimbangan hukum
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXII/2024 yang
menyatakan status Jakarta tetap melekat demi menghindari kekosongan
hukum. Namun demikian, permohonan a quo sama sekali tidak mengalami
kendala ne bis in idem karena yang dipersoalkan di sini bukanlah
pelaksanaan teknis operasional transisi, melainkan adanya kelalaian
konstitusional struktural (constitutional non-feasance) akibat pembiaran
diskresi tanpa batas waktu akhir dalam teks undang-undang induk.
31. Bahwa pakar hukum tata negara internasional, Prof. Mark Tushnet
(Harvard Law School), dalam teorinya mengenai Weak-Form Judicial
Review, menyatakan bahwa ketika sebuah lembaga eksekutif menunda-
nunda eksekusi atas suatu perintah undang-undang yang bersifat
mendasar tanpa batas waktu, hal tersebut dikategorikan sebagai
27
“structural constitutional breach” (pelanggaran konstitusional struktural).
Prinsip negara hukum modern melarang keras adanya cek kosong diskresi
yang membiarkan teks hukum tertinggi lumpuh akibat ketiadaan tindakan
nyata (non-feasance) dari penguasa.
32. Bahwa dalam tradisi peradilan perbandingan konstitusional, sebagaimana
yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dalam South Korean
Capital Relocation Case (Putusan Nomor 2004Hun-Ma554), ditegaskan
bahwa status dan kepastian kedudukan geografis sebuah ibu kota negara
merupakan bagian dari hukum kebiasaan konstitusi (customary
constitutional status). Mahkamah Korea Selatan menegaskan bahwa
status ibu kota tidak boleh dibiarkan mengambang atau diserahkan pada
mekanisme eksekutif sepihak tanpa batasan parameter yang jelas,
https://news.detik.com/berita/d-5906737/mk-korsel-pernah-batalkan-
rencana-pemindahan-ibu-kota-ini-alasannya. karena perubahan letak
spasial ibu kota mengikat secara mutlak keabsahan forum seluruh
lembaga tinggi negara.
33. Bahwa asas hukum administrasi global juga mengenal prinsip universal:
“an act done in the wrong place is an act done without jurisdiction”.
Ketiadaan batasan waktu dalam Pasal 39 ayat (1) UU IKN memicu
terjadinya ketidakjelasan ruang geografis makro yang melahirkan
ancaman cacat formil kompetensi ruang (territorial incompetence) di masa
depan.
34. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui fungsi constitutional restoration
(restorasi konstitusi) wajib bertindak sebagai benteng penyelamat untuk
memotong rantai ketidakpastian hukum ini. Mengingat kedudukan ibu kota
negara
adalah
hal
fundamental,
Mahkamah
berwenang
penuh
memberikan pemulihan konstitusional (constitutional remedies) dengan
menetapkan syarat konstitusional berupa batas waktu tegas bagi eksekutif
untuk mengakhiri status transisi tersebut demi memulihkan hak-hak
konstitusional para Pemohon yang tercederai.
35. Bahwa dengan merujuk pada standar hukum tata negara global dan
doktrin pemulihan konstitusional tersebut, tindakan membiarkan status ibu
kota negara mengambang di masa damai merupakan bentuk anomali
hukum spasial (unjustifiable jurisprudential error) yang tidak boleh
28
dipertahankan dalam yurisdiksi ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena
itu, intervensi keadilan konstitusional dari Mahkamah sangat mendesak
guna mengakhiri ketidakpastian hukum tata negara (legal uncertainty)
yang destruktif akibat berlakunya norma objek perkara a quo.
36. Bahwa dualisme spasial dan pembiaran terhadap ketidakjelasan locus
kedudukan pusat pemerintahan ini, jika dipandang dari kacamata hukum
internasional, berpotensi memicu terjadinya kedaruratan konstitusional
yang samar (soft constitutional crisis). Dalam pergaulan internasional,
keabsahan tindakan dan kedudukan hukum (legal standing) dari setiap
perjanjian bilateral, traktat, maupun komitmen investasi internasional yang
ditandatangani oleh pemerintah Indonesia ke depan akan berada dalam
bayang-bayang ketidakpastian apabila dasar yurisdiksi ruang pusat
pemerintahannya dinilai rapuh secara hukum dasar (fundamental law).
37. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menekankan bahwa permohonan
pengujian ini tidak didasarkan pada motif politik praktis untuk
mendelegitimasi figur kepemimpinan nasional tertentu, melainkan murni
didorong oleh iktikad baik (good faith) konstitusional. Tujuannya adalah
untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi jalannya roda
pemerintahan melalui pemberian batas waktu yang tegas atas wewenang
eksekutif dalam menerbitkan keputusan presiden sebagai bentuk
penyempurnaan administratif ketatanegaraan (constitutional rectification).
38. Bahwa berdasarkan asas “salus populi suprema lex esto” (keselamatan
rakyat/negara adalah hukum tertinggi) yang diakui dalam hukum
internasional dan nasional, keselamatan tatanan negara dari ancaman
ketidakpastian hukum yang berkepanjangan wajib diutamakan di atas
segala dalih efisiensi teknis atau penundaan administratif eksekutif.
Mahkamah Konstitusi, sebagai benteng terakhir penegakan keadilan
konstitusional di Indonesia, memiliki kewajiban sejarah untuk memutus
mata rantai anomali hukum ini.
39. Bahwa apabila pelanggaran spasial terhadap kejelasan kedudukan ibu
kota ini dibiarkan tanpa adanya tindakan korektif dari Mahkamah, maka
akan tercipta preseden buruk (bad precedent) di mana pasal-pasal
imperatif dalam konstitusi dapat disimpangi kapan saja oleh lembaga
negara dengan dalih transisional. Hal ini secara fundamental merusak
29
prinsip supremasi konstitusi (constitutional supremacy) dan mendegradasi
hukum tertinggi menjadi instrumen politik sekunder.
40. Bahwa pembatasan ruang (locus) kenegaraan di Ibu Kota Negara adalah
kehendak murni (original intent) dari para pendiri bangsa (founding fathers)
yang dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk memastikan kesucian
dan sakralitas jalinan hubungan antara wilayah pusat kedaulatan negara
dengan pemegang mandat kekuasaan eksekutif tertinggi. Pembiaran
terhadap ketidakjelasan kedudukan spasial ini melahirkan "anarki regulasi"
di mana sebuah keputusan presiden diberikan kekuatan untuk menunda
dan melumpuhkan efektivitas keberlakuan materiil dari teks Undang-
Undang Dasar.
41. Bahwa membiarkan suksesi kepemimpinan nasional dan agenda lembaga
tinggi negara berada dalam keraguan geografis yang akut akibat proses
transisi yang mengambang tanpa batas akhir, sama saja dengan
menempatkan seluruh produk hukum turunan Presiden di masa depan
(seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan pengesahan
Undang-Undang) berada dalam kondisi rapuh dan rentan didelegitimasi
melalui gugatan publik.
42. Bahwa berdasarkan doktrin hukum tata negara, konstitusi bersifat luhur
dan dinamis, sehingga penafsiran Mahkamah Konstitusi mutlak diperlukan
untuk menjembatani celah hukum (legal gap) antara rumusan norma
undang-undang
yang
kaku
dengan
dinamika
perkembangan
ketatanegaraan yang menuntut keadilan, kepastian hukum, dan
akuntabilitas kekuasaan.
43. Bahwa pembatasan terhadap diskresi Pasal 39 ayat (1) objek perkara
menjadi sangat krusial dan mendesak (imperative) demi mencegah
terjadinya kelalaian legislatif (legislative omission) yang memberikan
diskresi tanpa batas (absolute discretion) kepada eksekutif. Menyerahkan
momentum pemindahan Ibu Kota Negara sepenuhnya melalui Keputusan
Presiden (Keppres) tanpa adanya indikator kesiapan objektif dan batasan
waktu yang pasti, secara nyata melahirkan anarki regulasi di mana
selembar Keputusan Presiden diberikan kekuatan untuk menunda dan
melumpuhkan efektivitas keberlakuan materiil dari teks Undang-Undang
Dasar.
30
44. Bahwa Mahkamah Konstitusi wajib melakukan intervensi hukum melalui
structural injunction demi menyelamatkan konstitusi dari kelumpuhan.
Bahwa berdasarkan Doktrin Weak-Form Judicial Review dan prinsip
negara hukum modern, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengambil sikap
pasif ketika menghadapi kebuntuan institusional (institutional deadlock)
yang diciptakan eksekutif. Mahkamah memiliki kewenangan konstitusional
untuk memberikan constitutional remedies (pemulihan konstitusional)
dengan
memberikan
tafsir
konstitusional
bersyarat
(conditionally
constitutional) atau menetapkan batas waktu yang tegas bagi eksekutif
untuk mengakhiri status transisi tersebut, demi memulihkan hak-hak
konstitusional para Pemohon yang telah tercederai
45. Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan argumentasi hukum tersebut di
atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan
putusan sebagaimana tertuang dalam amar petitum sebagai berikut:
IV. PETITUM
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dengan ini para
Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan
mengabulkan
Permohonan
para
Pemohon
untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6902) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai:
“Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya
pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
31
ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden, yang wajib diterbitkan
oleh Presiden paling lambat 1 (satu) tahun sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi ini diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Surat Izin Mengemudi SIM
A, Surat Izin Mengemudi SIM C, dan Kartu NPVP a.n. Sadam
Fiqri;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026, Surat Izin Mengemudi SIM
A, Surat Izin Mengemudi SIM C a.n. Muh Fadlul Rahman Arian;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 a.n. Mohamad Rizki
Tanarubun.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
32
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6766, selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
33
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pasal 51 ayat (1) UU MK dan
syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya
akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma
Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 dengan rumusan selengkapnya sebagai berikut:
34
(1) Kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai tanggal ditetapkannya pemindahan
Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu kota
Nusantara dengan Keputusan Presiden.
2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional, antara lain hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang
berstatus mahasiswa yang sedang/telah menempuh Pendidikan tinggi di bidang
hukum dan merupakan Pembayar Pajak Aktif (Pemohon I), pemilih sah yang
terdaftar secara resmi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden (Pemohon II), pemilih sah yang terdaftar secara
resmi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum di wilayah terluar
Indonesia (Pemohon III) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5];
4. Bahwa menurut para Pemohon dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022
secara nyata, aktual, dan penalaran hukum yang wajar telah menimbulkan
kerugian konstitusional sebagai berikut:
a. Kerugian
sebagai
Pembayar
Pajak
(Taxpayer’s
Standing):
Sebagai pembayar pajak yang patuh, uang kekayaan Pemohon I dihimpun
oleh negara melalui APBN untuk mendanai mega proyek pembangunan Ibu
Kota Nusantara (IKN) dengan janji hukum bahwa kota tersebut segera
menjadi
pusat
pemerintahan
negara
secara
de
jure.
Namun, akibat kelonggaran dan ketiadaan batas waktu yang pasti dalam
Pasal 39 ayat (1) objek perkara, terjadi pemborosan dan ketidakefisienan
anggaran negara karena APBN dipaksa membiayai operasional ganda dua
fungsi kota sekaligus (Jakarta dan Nusantara) dalam waktu yang tidak dapat
diprediksi (waste of public funds). Hal ini secara langsung merugikan hak
konstitusional Pemohon I atas tata kelola keuangan negara yang akuntabel
sebagaimana diamanatkan dalam penafsiran Asas Negara Hukum yang
berkeadilan [Pasal 1 ayat (3)].
b. Kerugian sebagai Pemilih Sah (Pemegang Mandat Kedaulatan Rakyat):
Sebagai pemilih sah dalam Pemilu yang terdaftar dalam DPT dan ikut
menentukan kepemimpinan nasional, Pemohon II dan Pemohon III memiliki
hak konstitusional agar Presiden dan Wakil Presiden yang mereka pilih dilantik
35
dengan keabsahan hukum spasial (tempat) yang mutlak tanpa cacat formal.
Ketiadaan parameter waktu terbitnya Keppres pada Pasal 39 ayat (1) UU IKN
membiarkan status ibu kota menggantung (floating status), sehingga proses
ketatanegaraan yang sakral seperti pelantikan kepala negara berada dalam
wilayah "abu-abu hukum" akibat dualisme status wilayah administrasi. Hal ini
mencederai hak kedaulatan rakyat Pemohon II dan Pemohon III [Pasal 1 ayat
(2) jo. Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] untuk
mendapatkan
kepastian
bahwa
suksesi
kepemimpinan
nasional
diselenggarakan di lokasi ibu kota yang sah demi hukum.
c. Kerugian atas hak kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]:
Ketidakjelasan indikator dan batas akhir kapan IKN berlaku secara penuh
sebagai ibu kota negara melahirkan dualisme pemahaman hukum di tengah
masyarakat. Para Pemohon dirugikan karena tidak mendapatkan hak
perlindungan hukum yang pasti di mana "pusat gravitasi hukum tertinggi"
negara ini berada. Diskresi tanpa jangka waktu yang dipegang oleh lembaga
eksekutif membuat para Pemohon berada dalam ketidakpastian yang
berkelanjutan mengenai legalitas formal tindakan hukum transisional yang
diambil oleh pemerintah.
5. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang bersifat langsung,
nyata, dan melekat antara berlakunya kelonggaran norma Pasal 39 ayat (1) UU
IKN dengan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon. Apabila
permohonan pengujian materiil ini dikabulkan oleh Mahkamah dengan
memberikan pembatasan bersyarat yang jelas (conditionally unconstitutional),
maka status ketidakpastian hukum tata negara tersebut akan berakhir secara
seketika (constitutional restoration), sehingga hak-hak konstitusional para
Pemohon dapat dipulihkan secara utuh.
[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para
Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.5] serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum
Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas,
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh para
Pemohon berkenaan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 antara lain bertentangan
36
dengan kepastian hukum yang adil mengenai ketiadaan batas waktu penerbitan
keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Dalam permohonan pengujian
ketentuan norma pasal a quo, Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3
sampai dengan Bukti P-5] yang berstatus mahasiswa yang sedang/telah menempuh
pendidikan tinggi di bidang hukum. Selain itu, para Pemohon juga menjelaskan
sebagai pembayar pajak aktif dan juga terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan
umum presiden dan wakil presiden [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5].
Berkenaan dengan hal tersebut, para Pemohon menerangkan memiliki hak dan
kepentingan konstitusional, antara lain hak atas kepastian hukum yang adil [vide
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] atas batas waktu penerbitan Keppres
pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara dalam pasal a quo. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan para
Pemohon, dengan berlakunya norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 akan melanggar
hak konstitusionalnya apabila norma a quo tidak ditambahkan rumusan substansi
secara bersyarat “paling lambat 1 (satu) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
ini diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.
Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dikaitkan
dengan syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual dan/atau
potensial terhadap pengujian norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022, Mahkamah perlu
terlebih dahulu merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 12 Mei 2026 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
71/PUU-XXIV/2026, hlm. 54-55] antara lain menyatakan sebagai berikut:
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas berlakunya UU 3/2022, telah
pula diundangkan undang-undang baru untuk mengganti Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 29/2007),
in casu UU 2/2024 pada tanggal 25 April 2024. Dengan diundangkannya UU
2/2024, penamaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi
Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan penamaan tersebut diatur dalam
norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 yang menyatakan, “Dengan Undang-
Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi
Daerah Khusus Jakarta”. Menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) UU
2/2024 tidak sinkron dengan norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 sehingga
menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang
berimplikasi terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk
37
penerbitan keputusan penyelenggaraan negara, kegiatan penyelenggaraan
negara, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ihwal kekhawatiran
dimaksud, menurut Mahkamah dalam menafsirkan norma Pasal 2 ayat (1) UU
2/2024 a quo harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma
Pasal 73 UU 2/2024 yang menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku
pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ke Ibu Kota Nusantara”. Pengertian “berlaku” dalam norma Pasal 73
UU 2/2024, kekuatan berlaku dan mengikat substansi/materi norma
pemindahan ibu kota negara adalah ketika Keputusan Presiden mengenai
pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh
Presiden. Berkenaan dengan waktu dimaksud, dalam pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026, yang diucapkan
sebelumnya, menegaskan, “Apabila diletakkan dalam konteks pemindahan
ibu kota negara, dalam UU 2/2024 juncto UU 151/2024 terdapat ketentuan
mengenai waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yaitu tergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai
pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara” [vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026, hlm. 84-85]. Hal demikian
dimungkinkan, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan
lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Artinya,
dalam konteks permohonan a quo berlakunya waktu pemindahan ibu kota
negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan
keputusan presiden dimaksud.
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah
jelas bahwa batas waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yaitu tergantung pada penetapan dan pemberlakuan Keppres.
Penetapan dan pemberlakuan Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu
Kota Nusantara pada saat ini belum ditetapkan dan ibu kota negara tetap melekat
di Jakarta sampai Presiden menerbitkan Keppres.
[3.7]
Menimbang bahwa berkenaan dengan anggapan kerugian hak
konstitusional para Pemohon bersifat aktual dan/atau potensial dengan
menyandarkan pada norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022, menurut Mahkamah
bahwa ketiadaan batas waktu ditetapkannya Keppres mengenai pemindahan ibu
kota negara sangat diperlukan dengan mempertimbangkan kesiapan IKN secara
matang dan menyeluruh, baik dari aspek perencanaan, pembiayaan dan investasi,
pembangunan infrastruktur, kesiapan kelembagaan Otorita IKN, sumber daya
38
manusia, pemindahan ASN. Mengingat kedudukan, fungsi, serta peran ibu kota
negara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan eksekutif, namun juga sebagai
pusat penyelenggaraan kekuasaan negara lainnya, baik fungsi legislatif dan
yudikatif, pusat diplomasi dan hubungan internasional, serta representasi negara
dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Dengan demikian, penetapan dan pengalihan
kedudukan ibu kota negara harus dilakukan secara terencana dan bertahap, demi
menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih lagi, ketiadaan batas
waktu pemindahan ibukota negara ke IKN bertujuan untuk menjamin keberhasilan
sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, yang apabila harus dilakukan secara
terburu-buru apalagi secara kaku menetapkan batas waktu, menurut penalaran
yang wajar justru menimbulkan terganggunya pelayanan publik, dan tidak
terlindunginya jaminan pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum dan keadilan
bagi para Pemohon. Oleh karena itu, dalam menilai adanya anggapan kerugian hak
konstitusional yang dijelaskan, para Pemohon harus mengaitkan dengan berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitan ini, setelah
Mahkamah mencermati dengan saksama ihwal norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022
belum dapat diterbitkannya Keppres dikarenakan alasan-alasan sebagaimana telah
dipertimbangkan dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas. Dengan
demikian, karena belum diterbitkannya Keppres dapat dipahami memiliki alasan
yang sah maka eksistensi norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 tidak dapat dinilai
telah dapat dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon, sehingga tidak
terdapat adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara anggapan
kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik baik aktual maupun potensial yang
dialami para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian.
[3.8]
Menimbang bahwa oleh karena perihal syarat-syarat anggapan kerugian
hak konstitusional sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007
serta putusan-putusan selanjutnya bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi
salah satu syarat yaitu tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, maka dengan sendirinya tidak
ada relevansinya lagi mempertimbangkan syarat selebihnya. Dengan demikian,
39
Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.9]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih
lanjut permohonan para Pemohon.
[3.10]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
40
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan
Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam selesai diucapkan pukul 10.03 WIB oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi
Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan
Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
41
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ida Ria Tambunan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXII/2024 yang menyatakan status Jakarta tetap melekat demi menghindari kekosongan hukum. Namun demikian, permohonan a quo sama sekali tidak mengalami kendala ne bis in idem karena yang dipersoalkan di sini bukanlah pelaksanaan teknis operasional transisi, melainkan adanya kelalaian konstitusional struktural (constitutional non-feasance) akibat pembiaran diskresi tanpa batas waktu akhir dalam teks undang-undang induk. 31. Bahwa pakar hukum tata negara internasional, Prof. Mark Tushnet (Harvard Law School), dalam teorinya mengenai Weak-Form Judicial Review, menyatakan bahwa ketika sebuah lembaga eksekutif menunda- nunda eksekusi atas suatu perintah undang-undang yang bersifat mendasar tanpa batas waktu, hal tersebut dikategorikan sebagai 27 “structural constitutional breach” (pelanggaran konstitusional struktural). Prinsip negara hukum modern melarang keras adanya cek kosong diskresi yang membiarkan teks hukum tertinggi lumpuh akibat ketiadaan tindakan nyata (non-feasance) dari penguasa. 32. Bahwa dalam tradisi peradilan perbandingan konstitusional, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dalam South Korean Capital Relocation Case (Putusan Nomor 2004Hun-Ma554), ditegaskan bahwa status dan kepastian kedudukan geografis sebuah ibu kota negara merupakan bagian dari hukum kebiasaan konstitusi (customary constitutional status). Mahkamah Korea Selatan menegaskan bahwa status ibu kota tidak boleh dibiarkan mengambang atau diserahkan pada mekanisme eksekutif sepihak tanpa batasan parameter yang jelas, https://news.detik.com/berita/d-5906737/mk-korsel-pernah-batalkan- rencana-pemindahan-ibu-kota-ini-alasannya. karena perubahan letak spasial ibu kota mengikat secara mutlak keabsahan forum seluruh lembaga tinggi negara. 33. Bahwa asas hukum administrasi global juga mengenal prinsip universal: “an act done in the wrong place is an act done without jurisdiction”. Ketiadaan batasan waktu dalam Pasal 39 ayat (1) UU IKN memicu terjadinya ketidakjelasan ruang geografis makro yang melahirkan ancaman cacat formil kompetensi ruang (territorial incompetence) di masa depan. 34. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui fungsi constitutional restoration (restorasi konstitusi) wajib bertindak sebagai benteng penyelamat untuk memotong rantai ketidakpastian hukum ini. Mengingat kedudukan ibu kota negara adalah hal fundamental, Mahkamah berwenang penuh memberikan pemulihan konstitusional (constitutional remedies) dengan menetapkan syarat konstitusional berupa batas waktu tegas bagi eksekutif untuk mengakhiri status transisi tersebut demi memulihkan hak-hak konstitusional para Pemohon yang tercederai. 35. Bahwa dengan merujuk pada standar hukum tata negara global dan doktrin pemulihan konstitusional tersebut, tindakan membiarkan status ibu kota negara mengambang di masa damai merupakan bentuk anomali hukum spasial (unjustifiable jurisprudential error) yang tidak boleh 28 dipertahankan dalam yurisdiksi ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, intervensi keadilan konstitusional dari Mahkamah sangat mendesak guna mengakhiri ketidakpastian hukum tata negara (legal uncertainty) yang destruktif akibat berlakunya norma objek perkara a quo. 36. Bahwa dualisme spasial dan pembiaran terhadap ketidakjelasan locus kedudukan pusat pemerintahan ini, jika dipandang dari kacamata hukum internasional, berpotensi memicu terjadinya kedaruratan konstitusional yang samar (soft constitutional crisis). Dalam pergaulan internasional, keabsahan tindakan dan kedudukan hukum (legal standing) dari setiap perjanjian bilateral, traktat, maupun komitmen investasi internasional yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia ke depan akan berada dalam bayang-bayang ketidakpastian apabila dasar yurisdiksi ruang pusat pemerintahannya dinilai rapuh secara hukum dasar (fundamental law). 37. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon menekankan bahwa permohonan pengujian ini tidak didasarkan pada motif politik praktis untuk mendelegitimasi figur kepemimpinan nasional tertentu, melainkan murni didorong oleh iktikad baik (good faith) konstitusional. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi jalannya roda pemerintahan melalui pemberian batas waktu yang tegas atas wewenang eksekutif dalam menerbitkan keputusan presiden sebagai bentuk penyempurnaan administratif ketatanegaraan (constitutional rectification). 38. Bahwa berdasarkan asas “salus populi suprema lex esto” (keselamatan rakyat/negara adalah hukum tertinggi) yang diakui dalam hukum internasional dan nasional, keselamatan tatanan negara dari ancaman ketidakpastian hukum yang berkepanjangan wajib diutamakan di atas segala dalih efisiensi teknis atau penundaan administratif eksekutif. Mahkamah Konstitusi, sebagai benteng terakhir penegakan keadilan konstitusional di Indonesia, memiliki kewajiban sejarah untuk memutus mata rantai anomali hukum ini. 39. Bahwa apabila pelanggaran spasial terhadap kejelasan kedudukan ibu kota ini dibiarkan tanpa adanya tindakan korektif dari Mahkamah, maka akan tercipta preseden buruk (bad precedent) di mana pasal-pasal imperatif dalam konstitusi dapat disimpangi kapan saja oleh lembaga negara dengan dalih transisional. Hal ini secara fundamental merusak 29 prinsip supremasi konstitusi (constitutional supremacy) dan mendegradasi hukum tertinggi menjadi instrumen politik sekunder. 40. Bahwa pembatasan ruang (locus) kenegaraan di Ibu Kota Negara adalah kehendak murni (original intent) dari para pendiri bangsa (founding fathers) yang dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 untuk memastikan kesucian dan sakralitas jalinan hubungan antara wilayah pusat kedaulatan negara dengan pemegang mandat kekuasaan eksekutif tertinggi. Pembiaran terhadap ketidakjelasan kedudukan spasial ini melahirkan "anarki regulasi" di mana sebuah keputusan presiden diberikan kekuatan untuk menunda dan melumpuhkan efektivitas keberlakuan materiil dari teks Undang- Undang Dasar. 41. Bahwa membiarkan suksesi kepemimpinan nasional dan agenda lembaga tinggi negara berada dalam keraguan geografis yang akut akibat proses transisi yang mengambang tanpa batas akhir, sama saja dengan menempatkan seluruh produk hukum turunan Presiden di masa depan (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan pengesahan Undang-Undang) berada dalam kondisi rapuh dan rentan didelegitimasi melalui gugatan publik. 42. Bahwa berdasarkan doktrin hukum tata negara, konstitusi bersifat luhur dan dinamis, sehingga penafsiran Mahkamah Konstitusi mutlak diperlukan untuk menjembatani celah hukum (legal gap) antara rumusan norma undang-undang yang kaku dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan yang menuntut keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas kekuasaan. 43. Bahwa pembatasan terhadap diskresi Pasal 39 ayat (1) objek perkara menjadi sangat krusial dan mendesak (imperative) demi mencegah terjadinya kelalaian legislatif (legislative omission) yang memberikan diskresi tanpa batas (absolute discretion) kepada eksekutif. Menyerahkan momentum pemindahan Ibu Kota Negara sepenuhnya melalui Keputusan Presiden (Keppres) tanpa adanya indikator kesiapan objektif dan batasan waktu yang pasti, secara nyata melahirkan anarki regulasi di mana selembar Keputusan Presiden diberikan kekuatan untuk menunda dan melumpuhkan efektivitas keberlakuan materiil dari teks Undang-Undang Dasar. 30 44. Bahwa Mahkamah Konstitusi wajib melakukan intervensi hukum melalui structural injunction demi menyelamatkan konstitusi dari kelumpuhan. Bahwa berdasarkan Doktrin Weak-Form Judicial Review dan prinsip negara hukum modern, Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengambil sikap pasif ketika menghadapi kebuntuan institusional (institutional deadlock) yang diciptakan eksekutif. Mahkamah memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan constitutional remedies (pemulihan konstitusional) dengan memberikan tafsir konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) atau menetapkan batas waktu yang tegas bagi eksekutif untuk mengakhiri stat
