PUU
Tahun 2026
358/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pemohon: Jangkung Sido Sentosa (Pemohon I) dan Muhamat Bais Rico Saputra (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 358/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Jangkung Sido Sentosa
Pekerjaan
:
Guru Swasta SMK Muhammadiyah Bandongan
Alamat
:
Krajan Ngendrokilo, RT 04/RW 03, Kaliangkrik,
Magelang
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
22 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
24 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
358/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 358/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 24 September 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 15 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal
16 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa kekuasaan
2
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menentukan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut selanjutnya ditegaskan
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang pada pokoknya menentukan
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bahwa kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun
1945 juga ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022, yang menentukan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang pada saat
Permohonan a quo diajukan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (PMK Nomor 7 Tahun 2025).
7. Bahwa Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 7 Tahun 2025 pada pokoknya
mendefinisikan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
sebagai
perkara
konstitusi
yang
menjadi
kewenangan
Mahkamah
3
sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang
tentang Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025, objek
Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor 7 Tahun 2025, pengujian
materiil merupakan pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam
ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945.
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal
29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
11. Bahwa Permohonan a quo merupakan pengujian materiil terhadap materi
muatan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), selanjutnya
disebut UU Pemilu, terhadap UUD NRI Tahun 1945.
12. Bahwa objek yang dimohonkan untuk diuji adalah norma larangan kampanye
khususnya dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang justru belum secara tegas
mencakup larangan janji bohong, sehingga menuntut Pemohon untuk
memperluas tafsir frasa tersebut agar secara eksplisit meliputi larangan janji
bohong demi menjamin kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D
ayat (1), juncto hak untuk memperoleh informasi yang sahih berdasarkan
Pasal 28F, juncto asas pemilu yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945; oleh karena itu, objek dan kewenangan pengujian
ini sepenuhnya berada di dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun
4
1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan PMK Nomor 7 Tahun
2025.Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 1 angka
3 dan Pasal 2 PMK Nomor 7 Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Materiil
Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
13. Bahwa Pemohon terlebih dahulu menempatkan persoalan konstitusional a
quo sebagai persoalan kekosongan norma dalam Pasal 280 ayat (1) UU
Pemilu, yaitu belum adanya rumusan larangan dan parameter yang jelas,
objektif, serta dapat diterapkan terhadap janji kampanye yang disampaikan
sebagai klaim faktual atau target kuantitatif yang dapat diverifikasi, tetapi
kemudian terbukti tidak benar atau tidak memiliki dasar faktual yang
memadai.
14. Bahwa dalam kerangka tersebut, Pemohon memandang perlu adanya
penegasan pemaknaan yang komprehensif terhadap sistem larangan dalam
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu, yang secara konseptual mampu menjangkau
perbuatan penyampaian janji kampanye yang berbentuk klaim faktual atau
target kuantitatif yang dapat diverifikasi, apabila disampaikan sebagai fakta
yang pasti tetapi tidak benar. Uraian kebutuhan normatif ini merupakan
konstruksi hukum untuk menunjukkan adanya kekosongan norma secara
menyeluruh (legal vacuum) yang perlu diisi melalui penafsiran konstitusional
oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa maksud untuk mengubah fungsi
Mahkamah Konstitusi menjadi pembentuk undang-undang.
15. Bahwa oleh karena itu, pengujian Pemohon diarahkan terhadap Pasal 280
ayat (1) secara keseluruhan untuk memperoleh pemaknaan konstitusional
yang memberikan batas terhadap kekosongan tersebut, dengan tetap
membedakan antara klaim faktual yang dapat diverifikasi dan pernyataan
politik yang secara inheren bersifat aspiratif, prediktif, programatik, atau
berupa target kebijakan.
II.
KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
5
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
16. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU
MK), Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia,
kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau
lembaga negara.
17. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)
yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sebagaimana dibuktikan
dengan identitas Pemohon (Bukti P-3), sehingga Pemohon memenuhi
kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan pengujian Undang-
Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
18. Bahwa berdasar Pasal 198 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemilu (Syarat Warga
Negara yang Memiliki Hak Memilih) (Bukti P-1):
1. Warga Negara Indonesia pada hari pemungutan suara sudah genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah
pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdaftar sebagai Pemilih
19. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki
Kartu Tanda Penduduk dan mempunyai hak untuk menggunakan hak pilih
sesuai dengan keten;tuan Pasal 198 UU Pemilu, dengan tetap
memperhatikan ketentuan bahwa warga negara yang memenuhi syarat juga
harus terdaftar sebagai Pemilih. Kedudukan Pemohon sebagai pemilih dalam
perkara a quo bukan didasarkan pada anggapan bahwa Pemohon baru
berusia 17 (tujuh belas) tahun, melainkan pada statusnya sebagai warga
negara yang mempunyai hak pilih dan kepentingan langsung terhadap
kualitas informasi kampanye. Bukti mengenai status atau penggunaan hak
pilih Pemohon perlu dirujuk secara spesifik pada alat bukti yang benar-benar
dilampirkan dalam Permohonan.
6
20. Bahwa untuk lebih memperkuat dan membuktikan secara konkret kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak
pilih dan kepentingan langsung terhadap integritas penyelenggaraan
pemilihan umum, Pemohon didukung pula oleh Surat Keterangan yang
diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor:
103/PL.01.2-Kt/3316/2026 tertanggal 13 Oktober 2026, yang menerangkan
secara resmi bahwa Saudara Jangkung Sido Sentosa adalah benar terdaftar
sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT); dengan demikian,
kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah kerugian
yang bersifat abstrak atau teoritis, melainkan kerugian aktual dan spesifik
yang melekat langsung pada diri Pemohon sebagai subjek hukum yang
menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan umum. (Bukti P-4)
21. Bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum, Pemohon
mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 (Bukti
P-2) yang relevan secara langsung dengan norma yang diuji, yaitu:
Pasal 28D Ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28F
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Pasal 22E Ayat (1)
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
22. Bahwa hak-hak konstitusional tersebut mempunyai hubungan langsung
dengan norma Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023,
selengkapnya merumuskan norma larangan sebagai berikut:
Pasal 280 ayat (1)
Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
7
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam
untuk
melakukan
kekerasan
atau
menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan
sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan
hadir tanpa atribut kampanye pemilu; (Putusan MK No. 65/PUU-
XXI/2023)
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari
tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye Pemilu. (Bukti P-1)
23. Bahwa di mana keseluruhan konstruksi norma larangan tersebut ternyata
belum menyediakan rumusan larangan dan parameter yang jelas, objektif,
serta dapat diterapkan terhadap janji kampanye yang berbentuk klaim faktual
atau target kuantitatif yang dapat diverifikasi, tetapi kemudian terbukti tidak
benar atau tidak memiliki dasar faktual yang memadai.
24. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kekosongan norma (legal vacuum)
secara menyeluruh dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Upaya mencoba
mendalilkan perluasan makna pada huruf d yang melarang perbuatan
“menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat”
menunjukkan bahwa norma tersebut tidak mencakupi makna menghasut
dengan janji bohong.
8
25. Bahwa Pemohon tidak mendasarkan kedudukan hukum semata-mata pada
kepentingan umum yang bersifat abstrak (actio popularis), melainkan pada
kedudukan Pemohon sebagai warga negara dan pemilih yang menggunakan
atau akan menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga
keberlakuan dan kejelasan norma mengenai batas-batas perbuatan dalam
kampanye mempunyai hubungan langsung dengan penggunaan hak
konstitusional Pemohon.
26. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai
kedudukan hukum, suatu kerugian konstitusional harus memenuhi syarat
berupa:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya
norma yang diuji; kerugian bersifat spesifik dan aktual atau sekurang-
kurangnya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan terjadi;
c. terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dengan berlakunya norma yang diuji; serta terdapat kemungkinan bahwa
dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian tersebut tidak akan
atau tidak lagi terjadi.
26. Bahwa syarat adanya hak konstitusional terpenuhi karena Pemohon
merupakan WNI dan pemilih yang mempunyai hak atas kepastian hukum
yang adil, hak memperoleh informasi, serta hak atas penyelenggaraan
pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
27. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon bukan semata-mata
keberatan terhadap janji atau program politik tertentu. Kerugian yang
didalilkan terletak pada belum jelasnya batas normatif dalam Pasal 280 ayat
(1) UU Pemilu untuk membedakan pernyataan yang berupa visi, misi,
program, aspirasi, target politik, atau prediksi dari klaim faktual yang dapat
diverifikasi tetapi disampaikan tanpa dasar faktual yang memadai.
Ketidakjelasan tersebut, menurut Pemohon, menimbulkan ketidakpastian
mengenai standar hukum yang melindungi Pemohon sebagai pemilih dalam
memperoleh dan menilai informasi kampanye.
9
28. Bahwa kerugian yang didalilkan bersifat personal bagi Pemohon karena
Pemohon sendiri merupakan warga negara yang mempunyai hak pilih dan
akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu berikutnya. Pemohon
berkepentingan agar informasi kampanye yang diterimanya tunduk pada
batas hukum yang jelas, sehingga Pemohon dapat membedakan pernyataan
politik yang berupa aspirasi atau target dengan klaim faktual yang dapat diuji
kebenarannya. Pernyataan mengenai status Pemohon sebagai pemilih dan
penggunaan hak pilih pada Pemilu 2024 harus didukung dengan bukti yang
relevan apabila tetap dicantumkan sebagai fakta dalam Permohonan.
29. Bahwa bagi Pemohon, ketidakjelasan batas normatif tersebut berkaitan
langsung dengan kepentingannya sebagai pemilih untuk memperoleh
kepastian mengenai standar hukum yang dapat digunakan dalam
membedakan pernyataan kampanye yang merupakan program, target, atau
aspirasi politik dengan pernyataan yang mengandung klaim faktual yang
dapat diverifikasi tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan.
30. Bahwa bagi Pemohon, kerugian konstitusional juga bersifat potensial namun
menurut penalaran yang wajar dapat terja di karena Pemohon akan
menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2029 dalam suatu proses pemilu
yang kampanyenya berlangsung sebelum dan pada masa Pemilu tersebut.
Ketidakjelasan parameter hukum terhadap pernyataan kampanye yang
mempunyai kandungan faktual berpotensi secara langsung memengaruhi
kualitas informasi yang tersedia bagi Pemohon dalam menggunakan hak
pilihnya.
31. Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon bukanlah kerugian karena
Pemohon tidak menyukai program, kandidat, partai politik, atau pilihan politik
tertentu. Kerugian yang dimaksud adalah ketidakpastian hukum mengenai
standar normatif yang berlaku terhadap klaim faktual dalam kampanye, yang
menurut Pemohon berpengaruh terhadap hak Pemohon untuk memperoleh
informasi dan menggunakan hak pilih secara bebas berdasarkan informasi
yang dapat dipertanggungjawabkan.
32. Bahwa dengan demikian, Pemohon menguraikan kerugian konstitusionalnya
sebagai berikut: pertama, hak konstitusional yang dijadikan dasar adalah hak
atas kepastian hukum yang adil dan hak memperoleh informasi sebagaimana
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, serta kepentingan
10
Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu yang jujur dan adil sebagaimana
Pasal 22E ayat (1); kedua, kerugian yang didalilkan berupa ketidakpastian
batas hukum atas klaim faktual dalam kampanye; ketiga, kerugian itu menurut
Pemohon berhubungan dengan berlakunya norma larangan kampanye yang
diuji; dan keempat, pemaknaan konstitusional yang dimohonkan diharapkan
memberi batas yang lebih jelas. Uraian ini merupakan dalil Pemohon
mengenai kerugian konstitusional, yang tetap harus ditopang oleh alat bukti
relevan untuk fakta pribadi yang dinyatakan.
33. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan
Pemohon dan berlakunya Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu karena norma a quo
mengatur perbuatan yang dilarang dalam kampanye, sedangkan menurut
Pemohon norma tersebut belum memberikan parameter yang tegas untuk
menilai klaim faktual yang dapat diverifikasi tetapi tidak benar atau tidak
memiliki dasar faktual yang memadai. Akibat yang didalilkan bukanlah bahwa
setiap janji politik otomatis merupakan pelanggaran, melainkan bahwa
ketidakjelasan batas normatif tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi
Pemohon sebagai pemilih.
34. Bahwa dengan demikian, kerugian yang didalilkan Pemohon bukanlah
kerugian yang berdiri sendiri atau berada di luar objek pengujian, melainkan
timbul dalam hubungan dengan keberlakuan norma a quo dan akibat normatif
yang menurut Pemohon ditimbulkan oleh ketidakjelasan jangkauan norma
tersebut terhadap perlindungan pemilih dan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan kampanye.
35. Bahwa
apabila
Mahkamah
memberikan
pemaknaan
konstitusional
sebagaimana dimohonkan, kerugian yang didalilkan Pemohon berpotensi
tidak lagi terjadi karena tersedia batas normatif yang lebih jelas untuk
membedakan klaim faktual yang dapat diverifikasi dari pernyataan politik
yang bersifat aspiratif, programatik, prediktif, atau berupa target kebijakan.
Pemaknaan yang dimohonkan tetap harus dirumuskan secara terbatas dan
objektif agar tidak menjadikan setiap janji, prediksi, atau perbedaan penilaian
politik sebagai pelanggaran.
B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
35. Bahwa Pemohon adalah seorang WNI yang telah menggunakan hak pilihnya
dalam Pemilu 2024 dan mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh
11
kepastian hukum yang adil serta penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
36. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 jo. yurisprudensi Mahkamah
Konstitusi, kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon harus
memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
berlakunya norma undang-undang dengan
kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
37. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dirasakan secara nyata dan faktual
karena Pemohon telah terperangkap pada keyakinan terhadap materi dan
janji kampanye yang disampaikan oleh kontestan di ruang publik, lalu
mendasarkan keputusan hak pilihnya secara rasional berdasarkan keyakinan
atas janji tersebut. Namun setelah figur/kontestan terpilih menjabat, terbukti
secara objektif bahwa apa yang Pemohon yakini dan pilih tersebut sama
sekali tidak direalisasikan, bahkan sejak awal klaim numerik atau faktual
tersebut terbukti tidak memiliki kesesuaian, metodologi, maupun basis
perencanaan di dalam dokumen resmi Visi, Misi, dan Program Kerja yang
didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
38. Bahwa peristiwa tersebut memperlihatkan bentuk kerugian konstitusional
yang amat merusak bagi Pemohon: Pemohon telah dibohongi dan
dimanipulasi secara informasi (information deception), dirampas haknya
untuk mendapatkan informasi kepemiluan yang sahih sebagaimana dijamin
oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, dirugikan haknya untuk mendapatkan
penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana dijamin
oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta dipaksa tunduk pada
rezim norma yang kabur (vague norm) tanpa adanya instrumen sanksi dan
parameter hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
39. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah
sekadar dampak empiris atau akibat sosial-politik di lapangan, melainkan
kerugian yuridis-konstitusional yang timbul secara langsung dari cacat
materiil berupa kekosongan norma (legal vacuum) dalam keseluruhan sistem
12
Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK No. 65/PUU-
XXI/2023), yang tidak menyediakan instrumen larangan dan parameter
hukum terhadap perbuatan menyampaikan janji bohong atau klaim faktual
fiktif oleh pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu;
40. Bahwa ketiadaan norma larangan tersebut secara yuridis memaksa
Pemohon untuk tunduk pada rezim norma yang kabur (vague norm) dan
menciptakan ketidakpastian hukum yang adil, sehingga secara langsung
mencederai hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
41. Bahwa secara yuridis pula, ketiadaan instrumen hukum pengatur dan
pembatas terhadap klaim faktual fiktif dalam norma larangan kampanye
mengakibatkan hak konstitusional Pemohon untuk mendasarkan pilihan
politik pada informasi yang benar dan sahih (informed voter) terlanggar
secara normatif oleh berlakunya undang-undang a quo, yang bertentangan
dengan jaminan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945;
42. Bahwa secara konstitusional, asas penyelenggaraan pemilihan umum yang
jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 menuntut agar hukum materiil pemilu memberikan batasan dan ukuran
yang objektif bagi setiap peserta pemilu; namun berlakunya norma a quo
yang mengalami kekosongan hukum justru memberikan impunitas normatif
bagi kontestan untuk menyampaikan disinformasi terstruktur tanpa instrumen
sanksi hukum;
43. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik,
aktual (bagi Pemohon sebagai pemilih terdaftar), dan potensial secara wajar
(bagi Pemohon sebagai pemilih pemula untuk Pemilu 2029), yang lahir
secara langsung dari cacat normatif undang-undang yang diuji, serta dapat
dipulihkan
sepenuhnya
apabila
Mahkamah
Konstitusi
memberikan
pemaknaan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) terhadap
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu.
44. Bahwa perluasan cakupan norma yang dimohonkan dalam Permohonan a
quo merupakan kebutuhan konstitusional untuk menutup kekosongan hukum
terhadap praktik penyampaian klaim faktual dalam kampanye yang tidak
memiliki dasar pertanggungjawaban yang objektif. Perluasan tersebut bukan
13
dimaksudkan
untuk
membatasi
kebebasan
peserta
pemilu
dalam
menyampaikan visi, misi, program, target, aspirasi, maupun prediksi politik,
melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak berubah
menjadi ruang tanpa batas bagi penyampaian klaim faktual yang tidak dapat
diverifikasi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
45. Bahwa tanpa adanya perluasan makna yang terbatas, objektif, dan terukur
terhadap frasa “menjanjikan”, norma a quo hanya memberikan perlindungan
terhadap bentuk pemberian atau janji yang bersifat material, sementara
belum memberikan parameter hukum yang memadai terhadap janji yang
disampaikan dalam bentuk klaim faktual atau angka-angka tertentu yang
dipresentasikan kepada pemilih sebagai suatu kenyataan atau hasil yang
akan dicapai. Keadaan tersebut menciptakan celah normatif yang dapat
dimanfaatkan dalam kampanye untuk menyampaikan klaim asal bunyi
(asbun) tanpa standar pembuktian dan pertanggungjawaban yang jelas.
46. Bahwa kebutuhan untuk memperluas norma tersebut tidak didasarkan pada
satu peristiwa atau satu pasangan calon tertentu, melainkan pada kebutuhan
untuk membentuk standar hukum yang berlaku umum bagi setiap
penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, siapa pun peserta pemilunya,
apa pun program politiknya, dan berapa pun besarnya angka atau target yang
dikemukakan, sepanjang suatu pernyataan disampaikan sebagai klaim
faktual dalam kampanye, pernyataan tersebut harus dapat diuji berdasarkan
parameter
yang
objektif,
dapat
diverifikasi,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan.
47. Bahwa sebagai ilustrasi konkret mengenai persoalan tersebut, salah satu
klaim kampanye yang pernah disampaikan kepada publik adalah target
penciptaan belasan juta lapangan kerja. Contoh tersebut tidak dimohonkan
untuk dinilai sebagai sengketa mengenai benar atau salahnya suatu
pasangan calon, melainkan semata-mata untuk menunjukkan bahwa klaim
numerik dalam kampanye dapat mempunyai pengaruh nyata terhadap
pemilih dan karena itu memerlukan parameter hukum yang dapat digunakan
untuk
menguji
dasar
faktual,
metodologi,
serta
instrumen
pertanggungjawabannya.
48. Bahwa dengan demikian, contoh tersebut hanyalah ilustrasi untuk
memperlihatkan keberadaan persoalan normatif yang lebih luas. Substansi
14
Permohonan a quo bukanlah angka tertentu, bukan pasangan calon tertentu,
dan bukan pula penagihan terhadap pelaksanaan suatu janji politik,
melainkan kebutuhan akan norma hukum yang mampu membedakan secara
objektif antara janji politik yang sah dengan klaim faktual yang tidak memiliki
dasar pertanggungjawaban.
49. Bahwa oleh karena itu, perluasan norma yang dimohonkan harus dipahami
sebagai perluasan perlindungan hukum terhadap kualitas informasi
kampanye, bukan sebagai perluasan larangan terhadap kebebasan
berpendapat. Norma yang diperluas tetap harus dibatasi hanya terhadap
pernyataan kampanye yang mengandung klaim faktual, dapat diverifikasi,
dan secara objektif terbukti tidak sesuai dengan data atau dokumen yang
relevan, sedangkan opini, aspirasi, target politik, prediksi, dan gagasan
kebijakan tetap berada dalam ruang kebebasan politik.
50. Bahwa konstruksi demikian diperlukan agar hukum pemilu tidak hanya
mencegah pertukaran suara dengan uang atau materi, tetapi juga memiliki
instrumen hukum yang memadai untuk mencegah penggunaan informasi
faktual yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat untuk
memengaruhi pilihan pemilih. Dengan adanya parameter tersebut,
perlindungan terhadap pemilih dan kepastian hukum bagi peserta pemilu
dapat berjalan secara bersamaan.
51. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk
ketidakpastian mengenai standar hukum yang dapat digunakan untuk menilai
informasi dan janji kampanye yang diterimanya sebagai pemilih, khususnya
ketika suatu pernyataan kampanye mengandung klaim faktual yang dapat
diverifikasi.
52. Bahwa
kerugian
tersebut
mempunyai
relevansi
langsung
dengan
penggunaan hak pilih Pemohon karena informasi dan janji yang disampaikan
dalam kampanye merupakan bagian dari informasi yang tersedia bagi pemilih
dalam menentukan pilihan politiknya, sementara norma a quo menurut
Pemohon belum memberikan batas yang cukup jelas mengenai jangkauan
unsur “menjanjikan” dalam konteks tersebut.
53. Bahwa kerugian Pemohon mempunyai kemungkinan untuk berulang pada
pemilu berikutnya karena Pemohon tetap berkedudukan sebagai warga
negara dan pemilih, sehingga selama ketidakjelasan normatif tersebut belum
15
memperoleh kepastian konstitusional, persoalan yang sama berpotensi
kembali dihadapi oleh Pemohon
C. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT (CAUSAL VERBAND) ANTARA KERUGIAN
KONSTITUSIONAL DAN BERLAKUNYA NORMA
54. Bahwa berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi, kerugian
konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon harus memiliki hubungan
sebab-akibat (causal verband) secara langsung dengan berlakunya norma
yang dimohonkan pengujian;
55. Bahwa dalam perkara a quo, hubungan sebab-akibat tersebut terwujud
secara nyata melalui mekanisme berikut:
a. Adanya Celah dan Kekosongan Normatif (Legal Vacuum) Secara
Menyeluruh: Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum secara komprehensif mengatur berbagai
bentuk larangan kampanye (mulai dari huruf a sampai dengan huruf j),
namun secara keseluruhan belum menyediakan instrumen larangan dan
parameter terhadap praktik penyampaian janji bohong, klaim faktual, atau
target kuantitatif yang manipulatif dan kosong substansi. Norma larangan
yang ada tidak menjangkau perbuatan menyebarkan janji fiktif untuk
memengaruhi pemilih;
b. Ketidakpastian Standar Hukum dan Impunitas bagi Pelanggar: Akibat
ketiadaan
parameter
normatif
dan
kekosongan
hukum
dalam
keseluruhan sistem Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu, kampanye janji
bohong dan klaim faktual kosong terjadi secara bebas tanpa adanya
tindakan tegas maupun sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh
pengawas pemilu. Pemohon sebagai pemilih dan Pemohon sebagai
calon pemilih pemula berada dalam situasi ketidakpastian hukum (legal
uncertainty) ketika dihadapkan pada informasi kampanye fiktif yang tidak
memiliki basis pertanggungjawaban;
c. Pencederaan Hak Konstitusional Akibat Pembiaran Tanpa Sanksi:
Berlakunya Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara keseluruhan yang
mengalami kekosongan norma sehingga membiarkan kampanye janji
bohong terjadi tanpa tindakan tegas berupa sanksi telah berakibat
langsung pada terlanggarnya hak Pemohon atas kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak atas informasi yang benar dan
16
sahih (Pasal 28F UUD 1945), serta hak untuk mendapatkan
penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1) UUD
1945).
56. Bahwa hubungan sebab-akibat (causal verband) antara norma a quo dan
kerugian konstitusional Pemohon terletak pada tidak adanya pengaturan
yang secara jelas dan terukur membedakan janji atau pernyataan kampanye
yang memuat klaim faktual, yang dapat diuji kebenarannya, tetapi
disampaikan tanpa dasar faktual yang dapat dipertanggungjawabkan, dari
aspirasi, prediksi, target politik, dan gagasan kebijakan yang merupakan
bagian sah dari kebebasan berkampanye. Ketidakjelasan tersebut
mengakibatkan Pemohon sebagai pemilih tidak memperoleh kepastian
mengenai batas perlindungan hukum terhadap informasi kampanye yang
menjadi dasar pembentukan penilaian politiknya. Dengan demikian, kerugian
konstitusional Pemohon bukan semata-mata disebabkan oleh tidak
terealisasinya suatu janji politik, melainkan oleh tidak jelasnya batas normatif
yang dapat digunakan untuk membedakan klaim faktual yang menyesatkan
dari pernyataan politik yang sah. Apabila Mahkamah memberikan
pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dengan
menetapkan batas yang objektif dan terukur terhadap larangan janji bohong,
ketidakjelasan normatif tersebut dapat diatasi sehingga perlindungan
terhadap hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum dan informasi
yang benar dalam proses pemilu menjadi lebih efektif.
D. KERUGIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM
YANG ADIL (PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945)
57. Bahwa berlakunya Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara keseluruhan yang
mengalami kekosongan norma, karena belum menyediakan instrumen
larangan dan parameter terhadap janji bohong atau klaim faktual kosong,
telah
menciptakan
kekosongan
hukum
(legal
vacuum)
sekaligus
ketidakpastian hukum yang parah di dalam sistem penegakan hukum pemilu.
Akibat ketiadaan norma larangan tersebut, praktik kampanye janji bohong
dan klaim faktual yang manipulatif terjadi secara bebas tanpa adanya
tindakan tegas maupun sanksi hukum dari pengawas pemilu. Bagi Pemohon,
keadaan ini membuat warga negara dipaksa tunduk pada rezim norma yang
kabur (vague norm) dan tidak memiliki ukuran objektif untuk menilai informasi
17
kampanye. Akibatnya, penegakan hukum pemilu kehilangan standar yang
adil, dan warga negara dirugikan secara konstitusional karena dibiarkan
hidup dalam ekosistem elektoral yang sarat rekayasa informasi tanpa
instrumen perlindungan hukum, yang secara langsung mencederai prinsip
kepastian hukum yang adil.
E. KERUGIAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAK ATAS KOMUNIKASI DAN
INFORMASI YANG SAHIH (PASAL 28F UUD NRI TAHUN 1945)
58. Bahwa norma yang dilanggar: Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang
menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperol eh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mencari,
memperoleh, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia. Sebagai pemilih (Pemohon ) dan calon pemilih
pemula (Pemohon), hak konstitusional untuk mendasarkan pilihan politik
pada informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan
(informed voter) telah dirusak secara langsung oleh ketiadaan norma
larangan dan instrumen pengatur dalam keseluruhan sistem Pasal 280 ayat
(1) UU Pemilu terhadap janji faktual yang menyesatkan dalam kampanye.
Akibat adanya kekosongan norma yang membiarkan praktik kampanye janji
bohong dan klaim faktual kosong (seperti target numerik penciptaan
lapangan kerja tanpa instrumen perencanaan resmi) terjadi secara bebas
tanpa tindakan tegas berupa sanksi, ruang publik dipenuhi oleh distorsi
informasi yang tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan Pemohon sama sekali
tidak dapat memperoleh informasi yang sahih dan berkualitas, sehingga
mereduksi esensi kebebasan warga negara dalam menilai rekam jejak serta
gagasan peserta pemilu secara rasional.
F. KERUGIAN
KONSTITUSIONAL
TERHADAP
HAK
ATAS
PENYELENGGARAAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL (PASAL 22E AYAT
(1) UUD NRI TAHUN 1945)
59. Bahwa norma yang dilanggar: Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang
mengamanatkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Integritas
elektoral dan asas “jujur dan adil” yang dijamin oleh konstitusi menuntut agar
proses kompetisi politik berjalan di atas prinsip kejujuran informasi dan
keadilan substantif bagi pemilih maupun antarpeserta pemilu. Namun,
18
berlakunya Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara keseluruhan yang
mengalami kekosongan norma, karena gagal menjangkau manipulasi janji
faktual dan klaim kosong, telah memberikan impunitas konstitusional bagi
peserta pemilu untuk menyampaikan klaim-klaim bombastis tanpa adanya
tindakan tegas maupun sanksi hukum. Hal ini secara langsung mencederai
asas keadilan pemilu (fair electoral process), karena peserta pemilu yang
jujur menyampaikan realitas program dirugikan oleh peserta pemilu yang
mendulang suara melalui janji faktual kosong yang tidak berdasar. Bagi
Pemohon, kondisi ini merusak makna substantif dari pemilu itu sendiri, di
mana kedaulatan rakyat dipermainkan oleh informasi yang menyesatkan
tanpa adanya instrumen korektif dan penegakan sanksi dari hukum negara.
Tabel yang merangkum hubungan sebab-akibat (causal verband)
BATU UJI
KONSTITUSIONAL
(UUD NRI 1945)
KONDISI
NORMA &
KEKOSONGAN
HUKUM
(LEGAL
VACUUM)
BENTUK
HUBUNGAN
SEBAB-AKIBAT
(CAUSAL
VERBAND) &
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL
PEMULIHAN YANG
DIMOHONKAN
(PETITUM
BERSYARAT)
Pasal 28D ayat (1)
(Hak atas Kepastian
Hukum yang Adil)
Pasal 280 ayat
(1)
Undang-
Undang Nomor
7 Tahun 2017
tentang
Pemilihan
Umum
secara
keseluruhan
mengalami
kekosongan
norma
karena
belum
menyediakan
instrumen
larangan
dan
parameter
terhadap
janji
bohong
atau
klaim
faktual
kosong.
Ketidakpastian
Standar Hukum &
Impunitas:
Akibat
kekosongan norma
dalam keseluruhan
sistem Pasal 280
ayat (1) UU Pemilu,
kampanye
janji
bohong terjadi tanpa
tindakan tegas atau
sanksi
hukum.
Warga negara dan
pemilih
dipaksa
tunduk pada rezim
norma yang kabur
(vague norm) tanpa
ukuran objektif.
Menyatakan Pasal 280
ayat
(1)
UU
Pemilu
bertentangan
secara
bersyarat
sepanjang
tidak
dimaknai
mencakup larangan janji
bohong,
serta
memerintahkan
penambahan ketentuan
larangan
huruf
k
(penyampaian
janji
bohong/klaim
faktual
yang tidak berdasar).
Pasal 28F
Ketiadaan
norma larangan
dan
instrumen
pengatur dalam
Distorsi
Informasi
Publik
Tanpa
Sanksi: Hak pemilih
untuk mendasarkan
Menyatakan Pasal 280
ayat
(1)
UU
Pemilu
bertentangan
secara
bersyarat
sepanjang
19
(Hak
atas
Komunikasi
&
Informasi
yang
Sahih)
keseluruhan
sistem
Pasal
280 ayat (1) UU
Pemilu terhadap
janji faktual yang
menyesatkan
dan
bombastis
di
ruang
kampanye
resmi.
pilihan politik pada
informasi
yang
benar
(informed
voter) dirusak oleh
maraknya janji fiktif
yang
dibiarkan
terjadi
tanpa
tindakan
tegas
berupa
sanksi
hukum.
dimaknai
memberikan
kepastian perlindungan
hukum agar informasi
kampanye yang diterima
oleh pemilih merupakan
informasi
sahih
yang
dapat
diverifikasi dan
dipertanggungjawabkan.
Pasal 22E ayat (1)
(Asas Pemilu yang
Jujur dan Adil)
Keseluruhan
norma larangan
dalam Pasal 280
ayat
(1)
UU
Pemilu
gagal
menjangkau
manipulasi
informasi
berbasis
janji
palsu, sehingga
memberikan
impunitas
konstitusional
bagi
kontestan
yang
menyampaikan
klaim kosong.
Runtuhnya Keadilan
Elektoral:
Asas
pemilu yang jujur
dan adil tercederai
karena
Pemohon
dipaksa memilih di
tengah
ekosistem
yang tercemar janji
fiktif,
di
mana
rasionalitas
suara
mereka dirusak oleh
disinformasi
tanpa
adanya
tindakan
tegas dan sanksi
akibat kekosongan
norma.
Menyatakan Pasal 280
ayat
(1)
UU
Pemilu
bertentangan
secara
bersyarat demi menjaga
keadilan
substantif
kompetisi
pemilu,
menghadirkan
penegakan sanksi yang
tegas,
serta
mengembalikan
kemurnian
kedaulatan
rakyat dari segala bentuk
disinformasi kampanye.
III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. ANALISIS HUKUM BATANG TUBUH NORMA PASAL 280 AYAT (1) UU
PEMILU: KEKOSONGAN NORMA (LEGAL VACUUM) LARANGAN JANJI
BOHONG DAN KELUMPUHAN PENEGAKAN SANKSI PIDANA PEMILU
60. Bahwa ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023,
selengkapnya merumuskan norma larangan sebagai berikut:
Pasal 280 ayat (1)
Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
20
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau
Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta
Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan
sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud
dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu; (Putusan MK No. 65/PUU-
XXI/2023)
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain
dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan;
dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
peserta Kampanye Pemilu.
61. Bahwa jika dicermati secara saksama, konstruksi hukum dari Batang Tubuh
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dari huruf a sampai dengan huruf j dirancang
oleh pembentuk undang-undang untuk membentengi penyelenggaraan
kampanye pemilu dari berbagai bentuk tindakan destruktif. Namun demikian,
secara tipologis, seluruh larangan dalam huruf a sampai dengan huruf j
tersebut hanyalah menjangkau pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fisik,
ketertiban umum, ideologis, serangan personal, serta tindak politik uang
material (material-based money politics);
62. Bahwa Pemohon menemukan adanya kecacatan materiil yang mendasar
dalam Batang Tubuh Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu, yakni ketiadaan
instrumen norma larangan terhadap manipulasi informasi publik dan
kebohongan berbasis klaim faktuall/target kuantitatif FIKTIF (information-
based political manipulation). Celah hukum ini melahirkan kekosongan norma
secara menyeluruh (legal vacuum) dalam sistem hukum kepemiluan
nasional;
21
63. Bahwa Pemohon telah melakukan penelaahan hukum secara mendalam
terhadap frasa-frasa di dalam Batang Tubuh Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu
untuk menguji apakah perbuatan menyebarkan janji bohong dapat dijangkau
oleh norma yang ada saat ini, dengan hasil analisis sebagai berikut:
a. Analisis
Terhadap
Huruf
d
(Frasa
“Menghasut
dan
Mengadu
Domba”):Secara doktriner dan tata bahasa hukum, unsur “menghasut”
(agitate/incite) memiliki konstruksi normatif tersendiri yang mensyaratkan
adanya dorongan atau provokasi untuk melakukan tindakan melanggar
hukum atau permusuhan. Unsur menghasut tidak secara otomatis dapat
dipersamakan atau diperluas maknanya untuk menjangkau perbuatan
menyampaikan janji kampanye atau klaim numerik fiktif. Memaksakan
huruf d untuk menindak janji bohong justru akan menciptakan
kesewenang-wenangan tafsir dan merusak asas kepastian hukum yang
adil (vague norm);
b. Analisis Terhadap Huruf j (Frasa “Menjanjikan atau Memberikan Uang atau
Materi Lainnya”). Konstruksi utuh huruf j secara eksplisit mengunci kata
“menjanjikan” hanya pada korelasi “pemberian uang atau materi lainnya
kepada
peserta
kampanye”
(politik
uang
transaksional).
Kata
“menjanjikan” dalam huruf j tidak berdiri sendiri, melainkan terikat secara
mutlak pada kualifikasi barang/materi fisik. Akibatnya, janji-janji politik
berupa klaim kuantitatif, target numerik masif, atau kebijakan fiktif yang
diposisikan sebagai fakta pasti kepada pemilih tidak dapat dijangkau oleh
huruf j;
64. Bahwa ketiadaan pengaturan mengenai janji bohong berbasis klaim faktual
dalam Batang Tubuh Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu berakibat fatal pada
KELUMPUHAN PENEGAKAN SANKSI PIDANA PEMILU (enforcement
failure). Sebagaimana diketahui, ketentuan pengikat sanksi pidana dalam
Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu menentukan:
“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan
sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp24.000.000,00.”
22
65. Bahwa akibat Batang Tubuh Pasal 280 ayat (1) huruf j mengunci arti kata
“menjanjikan” sebatas pada uang dan materi, maka norma pidana dalam
Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu mengalami kelumpuhan total tatkala
dihadapkan pada perbuatan peserta pemilu yang sengaja menyebarkan janji
bohong berbasis klaim faktual/target kuantitatif fiktif demi mendulang suara.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berada dalam posisi tidak
berdaya secara normatif karena tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan
tindakan korektif maupun penegakan sanksi pidana;
66. Bahwa keseluruhan sistem norma larangan kampanye dalam Pasal 280 ayat
(1) UU Pemilu saat ini hanya mengatur larangan dari huruf a sampai dengan
huruf j, yang mana frasa “menjanjikan” dalam huruf j dikunci secara ketat
hanya pada pemberian uang atau materi lainnya (politik uang). Hal demikian
melahirkan kekosongan norma secara menyeluruh (legal vacuum) karena
belum menyediakan instrumen larangan dan sanksi terhadap perbuatan
menyampaikan janji bohong, klaim faktual, atau target kuantitatif fiktif yang
tidak berdasar.
67. Bahwa untuk menghilangkan ketidakpastian hukum yang adil (Pasal 28D
ayat 1 UUD 1945), melindungi hak pemilih atas informasi yang sahih (Pasal
28F UUD 1945), serta menegakkan asas pemilu yang jujur dan adil (Pasal
22E ayat 1 UUD 1945), Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan Pasal 280
ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai mencakup penambahan larangan dalam huruf k,
yaitu:
68. “k. menyampaikan janji bohong, klaim faktual, atau target kuantitatif yang
dapat diverifikasi dan secara objektif terbukti bertentangan dengan data,
metodologi, atau dokumen resmi yang didaftarkan pada Komisi Pemilihan
Umum, dengan tetap mengecualikan opini, aspirasi, target politik, prediksi,
atau gagasan kebijakan semata.”
69. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah
menyampaikan fakta empiris yang dialami secara langsung sebagai pemilih,
di mana Pemohon tertarik, terpengaruh, dan akhirnya mendasarkan
keputusan hak pilihnya pada klaim faktual/janji kampanye yang disampaikan
kontestan di ruang publik. Namun, setelah kontestan tersebut terpilih dan
menjabat, terbukti secara objektif bahwa janji faktual/target kuantitatif
23
tersebut tidak pernah direncanakan dalam dokumen resmi dan tidak
direalisasikan.
70. Bahwa Pemohon menegaskan bahwa persoalan ini bukanlah sekadar
kekeewaan politik subjektif atas ketidakpuasan terhadap kinerja pejabat
publik, dan bukan pula sengketa implementasi kebijakan atau penagihan janji
politik secara personal.
71. Bahwa kekeewaan dan penyesatan informasi tersebut merupakan akibat
langsung dari adanya cacat materiil berupa kekosongan norma hukum (legal
vacuum) di dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu, yang tidak menyediakan
instrumen
larangan
maupun
parameter
objektif
untuk
menindak
penyampaian janji bohong berbasis klaim faktual fiktif.
72. Bahwa hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya Pasal
280 ayat (1) UU Pemilu yang cacat/kosong dengan terlanggarnya hak-hak
konstitusional Pemohon terbangun melalui alur hukum sebagai berikut:
A. Pembiaran Normatif (Normative Omission): Keseluruhan sistem
norma Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu (huruf a s.d. huruf j) hanya
membatasi pelanggaran fisik, ideologis, dan politik uang transaksional
(material-based money politics). Undang-undang sama sekali
absen/kosong dalam memberikan larangan terhadap manipulasi
informasi berbasis klaim faktual kosong (information-based political
manipulation).
B. Impunitas
Kontestan
dan
Lumpuhnya
Pengawasan:
Akibat
kekosongan norma larangan tersebut, kontestan pemilu menikmati
impunitas hukum untuk mendulang suara melalui penyesatan
informasi publik, sementara Bawaslu berada dalam posisi lumpuh
secara normatif karena tidak memiliki dasar hukum (legal basis) untuk
menindak atau memberikan sanksi.
C. Pencederaan Hak Konstitusional Pemilih: Situasi pembiaran hukum
tersebut secara langsung merugikan 3 (tiga) hak konstitusional
Pemohon yang dijamin UUD NRI Tahun 1945:
Pelanggaran Hak atas Kepastian Hukum yang Adil (Pasal 28D
ayat 1): Pemohon dipaksa tunduk pada norma yang kabur
(vague norm) tanpa adanya parameter hukum yang pasti dan
objektif untuk melindungi pemilih dari manipulasi informasi.
24
Pelanggaran Hak atas Informasi yang Sahih (Pasal 28F): Hak
Pemohon untuk menjadi pemilih yang cerdas (informed voter)
dirusak karena ruang publik dibiarkan terkontaminasi oleh
informasi fiktif yang tidak dapat diuji kebenarannya.
Pencederaan Asas Pemilu yang Jujur dan Adil (Pasal 22E ayat
1): Kemurnian kedaulatan rakyat terdistorsi karena keputusan
politik pemilih didasarkan pada kebohongan terstruktur yang
dibiarkan tanpa koreksi hukum.
73. Bahwa untuk menghentikan pembiaran kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon dan seluruh warga negara sebagai pemilih, Mahkamah Konstitusi
perlu hadir mengisi kekosongan hukum (legal vacuum) tersebut melalui
pemaknaan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) terhadap
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu.
74. Bahwa dengan dinyatakannya Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup larangan
menyampaikan janji bohong (huruf k), (k. menyampaikan janji bohong, klaim
faktual, atau target kuantitatif yang dapat diverifikasi dan secara objektif
terbukti bertentangan dengan data, metodologi, atau dokumen resmi yang
didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum, dengan tetap mengecualikan
opini, aspirasi, target politik, prediksi, atau gagasan kebijakan semata.) maka
penegak hukum dan pengawas pemilu (Bawaslu) memiliki standar serta
kepastian parameter untuk bertindak tegas, sehingga hak Pemohon atas
informasi yang sahih dan kepastian hukum yang adil dapat terpulihkan secara
normatif untuk penyelenggaraan pemilu-pemilu mendatang.
B. REPLIKASI RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-XXI/2023
75. Bahwa Pemohon memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
65/PUU-XXI/2023 sebagai putusan yang telah memberikan pemaknaan
terhadap bagian tertentu dari Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Pemohon tidak
mengadopsi secara mutlak seluruh pertimbangan putusan tersebut dan tidak
menyamakan isu perkara ini dengan isu dalam perkara terdahulu. Putusan
tersebut relevan sebagai konteks bahwa norma Pasal 280 ayat (1) pernah
dimaknai oleh Mahkamah, sehingga permohonan a quo perlu menjelaskan
secara spesifik persoalan berbeda yang masih dimohonkan untuk diuji.
25
76. Bahwa dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, Mahkamah memberikan
pemaknaan terhadap ketentuan mengenai penggunaan fasilitas pemerintah
dan tempat pendidikan. Adapun dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan
isu yang berbeda, yakni apakah norma larangan kampanye telah
memberikan batas yang cukup jelas terhadap penyampaian klaim faktual
yang dapat diverifikasi. Pemohon menyerahkan kepada Mahkamah untuk
menilai apakah perbedaan isu tersebut dapat menjadi dasar pemeriksaan
konstitusionalitas tersendiri.
77. Bahwa pokok dalil konstitusional Pemohon adalah sebagai berikut:
a. Dari sisi Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon
mempersoalkan kejelasan parameter hukum yang membedakan klaim
faktual dalam kampanye dari pernyataan politik yang bersifat aspiratif
atau prediktif.
b. Dari sisi Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mempersoalkan
apakah norma yang diuji telah memberikan batas yang cukup jelas untuk
melindungi kepentingan pemilih dalam memperoleh dan menilai informasi
kampanye.
c. Dari sisi Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mendalilkan
bahwa kejelasan parameter tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan
pemilu yang jujur dan adil, dengan tetap menjaga kebebasan
menyampaikan gagasan politik.
78. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah
menilai apakah diperlukan pemaknaan konstitusional yang terbatas terhadap
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu untuk menjelaskan batas klaim faktual dalam
kampanye, tanpa menyamakan setiap janji politik yang tidak terealisasi
dengan pelanggaran hukum.
79. Bahwa upaya memperluas makna Pasal 280 ayat (1) huruf d yang melarang
perbuatan “menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat” belum dengan sendirinya mencakup perbuatan menyampaikan
janji kampanye yang tidak benar. Unsur “menghasut” mempunyai konstruksi
normatif tersendiri dan tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan
setiap penyampaian janji atau klaim faktual yang tidak benar. Dengan
demikian, menjadikan huruf d sebagai dasar tunggal untuk menjangkau janji
26
bohong
berpotensi
menimbulkan
ketidakjelasan
mengenai
unsur
pelanggaran dan batas penerapannya.
80. Bahwa Pemohon juga mempertimbangkan Pasal 280 ayat (1) huruf j yang
memuat kata “menjanjikan”. Namun, kata tersebut tidak dapat dilepaskan dari
konstruksi utuh huruf j yang mengatur larangan “menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye Pemilu”.
Dengan konstruksi demikian, konteks normatif huruf j berkaitan dengan
pemberian uang atau materi lainnya dalam kampanye, sehingga tidak tepat
apabila seluruh janji politik kepada pemilih, termasuk klaim faktual atau target
kuantitatif mengenai suatu hasil yang dapat diverifikasi, secara otomatis
dimasukkan ke dalam makna huruf j.
81. Bahwa Pemohon menyadari bahwa Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu telah
memuat beberapa larangan yang dirumuskan secara spesifik dan bahwa
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah memaknai
bagian tertentu dari pasal tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak
semata-mata menyatakan bahwa seluruh Pasal 280 ayat (1) sama sekali
tidak mengatur larangan kampanye. Dalil yang lebih khusus adalah bahwa,
menurut Pemohon, norma yang ada belum memberikan parameter yang
cukup jelas untuk menilai klaim faktual yang disampaikan sebagai janji
kampanye. Mahkamah dimohonkan untuk menilai apakah persoalan tersebut
dapat diselesaikan melalui pemaknaan konstitusional yang terbatas, tanpa
mengubah visi, misi, opini, aspirasi, target politik, prediksi, atau gagasan
kebijakan menjadi larangan.
82. Bahwa dari kedua ketentuan tersebut terlihat adanya ruang normatif yang
belum memberikan batas yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum
atas janji kampanye yang berbentuk klaim faktual atau target kuantitatif yang
dapat diverifikasi. Kekosongan tersebut berbeda dari visi, misi, program,
aspirasi, target politik, prediksi, atau gagasan kebijakan yang pada
hakikatnya merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pilihan politik.
Oleh karena itu, persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon bukanlah
meminta Mahkamah Konstitusi menilai benar atau salahnya suatu program
politik, melainkan meminta adanya batas konstitusional yang objektif
terhadap penyampaian klaim faktual yang disajikan sebagai janji kampanye.
27
72. Bahwa Pemohon memahami bahwa rumusan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu
secara komprehensif mengatur berbagai bentuk larangan kampanye mulai
dari huruf a sampai dengan huruf j (meliputi larangan mempersoalkan dasar
negara,
membahayakan
keutuhan
NKRI,
menghina,
menghasut,
mengganggu ketertiban umum, mengancam kekerasan, merusak alat
peraga, menggunakan fasilitas negara/tempat ibadah/pendidikan, membawa
atribut di luar ketentuan, hingga menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya). Namun demikian, titik persoalan konstitusional dalam
permohonan a quo adalah adanya kekosongan norma secara menyeluruh
(legal vacuum) karena keseluruhan sistem norma larangan tersebut belum
menyediakan instrumen larangan dan parameter terhadap janji bohong atau
klaim faktual kosong, sehingga praktik kampanye janji fiktif terjadi secara
bebas tanpa adanya tindakan tegas berupa sanksi hukum dari pengawas
pemilu; oleh karena itu, pengujian ini diajukan bukan untuk menyatakan
bahwa semua janji program politik merupakan pelanggaran, melainkan untuk
meminta kejelasan mengenai perlunya penambahan norma larangan agar
penerapan hukum terhadap janji bohong memiliki standar yang pasti, objektif,
dan tidak menimbulkan ketidakpastian konstitusional.
73. Bahwa dalam perspektif konstitusional, perlindungan pemilih harus dibangun
tanpa menghilangkan ruang bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi,
misi, target, prediksi, maupun gagasan politik. Karena itu, pernyataan yang
hanya bersifat aspiratif atau merupakan target politik tidak dapat diperlakukan
sama dengan klaim faktual yang terbukti bertentangan dengan data atau
dokumen resmi.
74. Bahwa apabila batas tersebut tidak jelas, maka timbul persoalan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, karena warga negara maupun peserta pemilu tidak memperoleh
ukuran yang cukup mengenai perbuatan apa yang dapat dinilai melanggar
norma.
75. Bahwa keadaan tersebut juga berkaitan dengan asas pemilihan umum yang
jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta
hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana Pasal 28F
UUD NRI Tahun 1945. Namun, perlindungan tersebut harus diseimbangkan
dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan gagasan politik.
28
76. Bahwa Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara komprehensif mengatur
berbagai bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim Kampanye
Pemilu mulai dari huruf a sampai dengan huruf j (meliputi larangan
mempersoalkan dasar negara, membahayakan keutuhan NKRI, menghina,
menghasut, mengganggu ketertiban umum, mengancam kekerasan,
merusak
alat
peraga,
menggunakan
fasilitas
negara/tempat
ibadah/pendidikan, membawa atribut di luar ketentuan, hingga menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya). Namun demikian, titik persoalan
konstitusional dalam permohonan a quo adalah adanya kekosongan norma
secara menyeluruh (legal vacuum) karena keseluruhan sistem norma
larangan tersebut belum menyediakan instrumen larangan dan parameter
terhadap perbuatan janji bohong, sehingga praktik kampanye janji fiktif atau
klaim faktual kosong terjadi secara bebas tanpa adanya tindakan tegas
berupa sanksi hukum dari pengawas pemilu. Oleh karena itu, Pemohon
memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 280 ayat (1) UU
Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan karena mengalami kekosongan
norma tersebut, dengan memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat
bahwa larangan kampanye secara komprehensif mencakup pula larangan
menyampaikan janji bohong, klaim faktual, atau target kuantitatif yang tidak
berdasar, yang dibatasi secara terukur tanpa mengecualikan opini, aspirasi,
target politik, prediksi, atau gagasan kebijakan, sehingga penegakan hukum
dan sanksi dapat dilakukan secara tegas.
C. PARAMETER OBJEKTIF JANJI BOHONG: KETIDAKSESUAIAN ANTARA
MATERI KAMPANYE DAN DOKUMEN RESMI DI KPU
77. Bahwa untuk menghindari multitafsir, parameter “janji bohong” tidak dapat
hanya didasarkan pada ketidaksesuaian dengan dokumen KPU. Diperlukan
penilaian objektif terhadap isi pernyataan, sifat klaimnya, sumber
pembanding, dan bukti yang dapat diverifikasi.
78. Bahwa parameter objektif yang dapat digunakan sebagai salah satu alat uji
adalah kesesuaian antara materi atau janji kampanye dengan dokumen visi,
misi, dan program kerja resmi yang didaftarkan pada KPU, sepanjang
dokumen tersebut memang menjadi dokumen yang relevan terhadap klaim
29
yang diperiksa. Dokumen KPU bukan satu-satunya alat ukur, tetapi
merupakan salah satu sumber pembanding resmi.
79. Bahwa penyampaian target kuantitatif dan klaim numerik yang masif dalam
forum kampanye terbuka, apabila tidak didukung oleh metodologi, kerangka
anggaran, atau cetak biru (blueprint) yang tertera dalam dokumen resmi KPU,
secara substantif telah memenuhi kualifikasi sebagai janji kampanye yang
bersifat asal bunyi (asbun) dan menyesatkan publik. Status kebohongan atau
manipulasi informasi tersebut tidak diukur dari ada atau tidaknya kesamaan
frasa secara identik, melainkan diuji melalui pembuktian objektif: apakah
klaim faktual yang dijanjikan tersebut memiliki basis data, instrumen
perencanaan, dan dokumen pertanggungjawaban yang sah, ataukah
sekadar narasi kosong yang sengaja diobral untuk mendulang suara tanpa
instrumen hukum yang dapat menindaknya.
80. Bahwa parameter demikian diperlukan agar pemaknaan yang dimohonkan
tidak berubah menjadi larangan terhadap janji politik pada umumnya dan
tidak memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada penegak hukum
untuk menilai isi gagasan politik. Dengan demikian, perlindungan terhadap
pemilih tetap berjalan bersama kepastian hukum bagi peserta pemilu.
Tabel Komparasi: Parameter Janji Kampanye Berbasis Program Legal vs Janji
Tidak Realistis
ASPEK
PERBANDINGAN
JANJI KAMPANYE
BERBASIS PROGRAM
LEGAL & TERUKUR
JANJI KAMPANYE TIDAK
REALISTIS
Dasar
Dokumen
Resmi
Tercantum secara eksplisit
dalam dokumen Visi, Misi, dan
Program Kerja resmi yang
diserahkan dan didaftarkan
pada KPU.
Tidak tercantum atau tidak
memiliki rujukan cetak biru
(blueprint) dan metodologi
perhitungan resmi di dalam
dokumen pendaftaran KPU.
Kandungan
Faktual
&
Metodologi
Didukung oleh data empiris,
kerangka anggaran yang logis,
serta tahapan pencapaian yang
rasional dan dapat diverifikasi
secara objektif.
Berupa klaim angka atau target
kuantitatif bombastis (misalnya
target penciptaan lapangan kerja
dalam
jumlah
masif)
tanpa
instrumen
perencanaan
anggaran
atau
kelembagaan
yang jelas.
Kesesuaian
dengan
Kewenangan
Jabatan
Fokus pada program yang
berada
dalam
ranah
kewenangan
eksekutif/lembaga negara yang
diperebutkan
serta
selaras
Bersifat
spekulatif
atau
melompati realitas fiskal negara,
sehingga sulit atau mustahil
direalisasikan
dalam
batas
waktu masa jabatan.
30
dengan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang/Menengah
Nasional
(RPJPN/RPJMN).
Dampak
bagi
Pemilih (Pasal 28F
UUD 1945)
Memberikan informasi yang
benar,
akurat,
dan
sahih,
sehingga
pemilih
dapat
menggunakan hak pilih secara
rasional (informed voter).
Menyesatkan informasi publik,
mendistorsi rasionalitas pemilih,
dan mencederai integritas
pemilu yang jujur dan adil
(Pasal 22E ayat (1) UUD 1945).
Status Penegakan
Hukum
(UU
Pemilu)
Diakui sebagai bagian dari visi,
misi, dan gagasan kebijakan
politik
yang
sah
dilindungi
hukum.
Menimbulkan
kekosongan
hukum (legal vacuum) yang
parah
karena
keseluruhan
sistem norma dalam Pasal 280
ayat (1) UU Pemilu belum
menyediakan
instrumen
larangan terhadap perbuatan
janji bohong, di mana frasa
'menjanjikan'
selama
ini
disempitkan sebatas pada politik
uang (money politics), sehingga
lembaga
pengawas
pemilu
(Bawaslu) tidak memiliki dasar
hukum untuk menindak praktik
manipulasi informasi dan janji
kampanye yang menyesatkan
publik
sebagai
sebuah
pelanggaran.
81. Bahwa Tabel a quo mempertegas batasan objektif antara janji program
kebijakan yang sah dan terukur dengan klaim janji kosong atau asal bunyi
(asbun) yang tidak berdasar; di mana pembedaan tersebut sangat krusial
agar penegakan hukum pemilu tidak terjebak pada penilaian yang bersifat
subjektif terhadap gagasan politik;
82. Bahwa keberadaan parameter objektif di atas menunjukkan dengan terang
bahwa hukum positif kepemiluan saat ini mengalami cacat materiil berupa
norma yang sempit sehingga perlu diluaskan, tatkala undang-undang hanya
membentengi proses pemilihan dari bahaya politik uang yang bersifat
transaksional-material (material-based money politics), namun membiarkan
ruang publik terkontaminasi oleh manipulasi informasi berbasis klaim
kuantitatif palsu (information-based political manipulation).
83. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, hak pilih warga negara tidak
boleh direduksi sekadar menjadi formalitas prosedural lima tahunan tanpa
jaminan atas kualitas informasi yang mendasarinya.
31
84. Bahwa ketika peserta pemilu menyampaikan klaim faktual yang tidak memiliki
basis perencanaan dalam dokumen resmi negara, sementara pengawas
pemilu tidak memiliki instrumen hukum untuk menguji kebenarannya, maka
esensi kedaulatan rakyat telah bergeser menjadi kedaulatan rekayasa
informasi.
85. Bahwa maksud dari dokumen resmi negara dalam konteks tersebut bukanlah
dokumen yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah secara
sepihak, melainkan dokumen visi, misi, dan program kerja resmi pasangan
calon yang wajib diserahkan, didaftarkan, dan diverifikasi secara sah di KPU
sebagai lembaga penyelenggara negara yang diatur oleh undang-undang.
86. Bahwa poin utama yang dipersoalkan bukanlah pembatasan terhadap
gagasan atau program politik yang sah. Yang menjadi fokus permohonan ini
adalah perlunya memperluas cakupan norma hukum, agar tidak hanya
terbatas pada gagasan, tetapi juga menjangkau klaim faktual kosong yang
tidak memiliki dasar dokumen resmi.
87. Bahwa oleh karena itu, demi memulihkan makna konstitusional dari Pasal
22E ayat (1) juncto Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 28F UUD NRI Tahun
1945, Mahkamah Konstitusi dipandang memiliki kewenangan sekaligus
kewajiban konstitusional untuk memberikan pemaknaan konstitusional
bersyarat (conditionally constitutional) terhadap Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu
secara keseluruhan, agar batas antara kebebasan berpendapat dan
penyesatan informasi publik akibat kekosongan norma larangan janji bohong
menjadi jelas, terukur, dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi
seluruh subjek hukum peserta pemilu.
D. SUBJEK HUKUM YANG DIBATASI DAN DILARANG: PEMBATASAN TEGAS
HANYA PADA PESERTA PEMILU DAN TIM KAMPANYE RESMI
88. Bahwa dalam permohonan a quo, subjek yang menjadi perhatian adalah
subjek yang memang telah ditentukan oleh Pasal 280 ayat (1), yaitu
pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu. Pemohon tidak memohon
agar ketentuan ini diperluas kepada warga negara biasa yang tidak
mempunyai kedudukan sebagai subjek sebagaimana dimaksud dalam
norma.
32
89. Bahwa pembatasan tersebut penting agar pemaknaan yang dimohonkan
tetap berada dalam lingkup norma yang diuji dan tidak menjangkau ekspresi
politik masyarakat umum.
a. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil
Bupati, serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
c. Partai Politik Peserta Pemilu beserta Calon Anggota Legislatif (Caleg) di
setiap tingkatan (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota); serta
d. Tim kampanye resmi atau pihak lain yang secara hukum termasuk dalam
kategori pelaksana atau tim Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
90. Bahwa permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk menyasar, membatasi,
atau mengkriminalisasi
ekspresi
politik
warga
negara yang
tidak
berkedudukan sebagai pelaksana, peserta, atau tim Kampanye Pemilu.
Perbincangan politik masyarakat, pendapat pribadi, dukungan, kritik, dan
diskusi di ruang publik tidak menjadi objek permohonan ini.
91. Bahwa
pembatasan
subjek
tersebut
dimaksudkan
untuk
menjaga
proporsionalitas dan mencegah agar pemaknaan norma tidak berkembang
menjadi pembatasan umum terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan
menyampaikan gagasan politik.
E. URGENSI PEMAKNAAN KONSTITUSIONAL DEMI MEWUJUDKAN PEMILU
YANG JUJUR, ADIL, SERTA HAK WARGA NEGARA ATAS INFORMASI
PROGRAM YANG SAHIH
92. Bahwa permohonan a quo tidak dimaksudkan untuk menilai atau
menentukan benar-salahnya figur atau pasangan calon tertentu. Peristiwa
kampanye yang dicantumkan hanya digunakan sebagai konteks untuk
menunjukkan mengapa Pemohon memandang diperlukan parameter hukum
yang lebih jelas.
93. Bahwa fokus utama dari permohonan a quo adalah semata-mata untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang benar-benar jujur dan
adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, di mana integritas kompetisi elektoral harus dijaga dari segala bentuk
rekayasa informasi yang menyesatkan.
33
94. Bahwa hak atas informasi yang relevan dengan penggunaan hak pilih
mempunyai keterkaitan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, sedangkan
kepastian hukum yang adil dijamin Pasal 28D ayat (1) dan penyelenggaraan
pemilu yang jujur dan adil dijamin Pasal 22E ayat (1). Ketiga ketentuan
tersebut digunakan sesuai dengan fungsi normatifnya masing-masing.
95. Bahwa dalam kampanye, peserta pemilu dapat menyampaikan program,
target, gagasan, visi, misi, maupun prediksi. Persoalan konstitusional yang
didalilkan Pemohon muncul ketika pernyataan yang disampaikan sebagai
janji mempunyai kandungan faktual yang dapat diverifikasi tetapi diduga tidak
dapat dipertanggungjawabkan, sementara batas hukum untuk menilainya
tidak cukup jelas.
96. Bahwa karena itu, tidak tepat menyamakan setiap janji yang belum tercantum
dalam dokumen resmi dengan janji bohong. Suatu janji politik dapat berupa
target atau aspirasi yang sah. Yang dipersoalkan adalah pernyataan yang
disampaikan sebagai klaim faktual dan secara objektif dapat diuji
kebenarannya.
97. Bahwa menurut Pemohon, ketidakjelasan parameter tersebut menimbulkan
persoalan kepastian hukum yang parah dalam penerapan norma akibat
adanya kekosongan hukum secara menyeluruh (legal vacuum) dalam sistem
larangan kampanye. Namun, penyelesaian persoalan tersebut harus
dilakukan melalui pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap keseluruhan
norma Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara terbatas, objektif, dan terukur,
sehingga tidak membentuk larangan atau norma baru di luar struktur undang-
undang yang diuji, melainkan menegaskan cakupan perlindungan hukum
terhadap praktik kampanye janji bohong
98. Bahwa dengan demikian, batas antara janji politik yang sah dan pernyataan
yang dapat dinilai menyesatkan harus ditentukan melalui unsur yang objektif,
dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan
penilaian subjektif terhadap menarik atau tidaknya suatu program politik.
99. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon agar apabila Mahkamah
berpendapat keseluruhan sistem norma dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu
menimbulkan ketidakpastian konstitusional akibat kekosongan hukum,
pemaknaannya diberikan secara terbatas dan terukur: hanya terhadap
pernyataan janji bohong atau klaim faktual yang disampaikan dalam konteks
34
kampanye oleh subjek hukum yang berwenang, dapat diverifikasi, dan
terbukti bertentangan dengan data atau dokumen resmi yang relevan; serta
secara tegas tidak mencakup opini, aspirasi, target politik, prediksi, atau
gagasan kebijakan semata.
F. INKONSTITUSIONALITAS PASAL 280 AYAT (1) UU PEMILU TERHADAP
PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945
100. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas merumuskan
jaminan perlindungan konstitusional sebagai berikut:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
101. Bahwa asas kepastian hukum yang adil menghendaki agar setiap norma
hukum dalam undang-undang harus memiliki batasan, ukuran, dan
parameter yang jelas (clear and precise norm), sehingga tidak menimbulkan
tafsir yang ambigu, multitafsir, atau menciptakan kesewenang-wenangan
maupun impunitas dalam penegakannya.
102. Bahwa Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara komprehensif mengatur
berbagai bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu
mulai dari huruf a sampai dengan huruf j (meliputi larangan mempersoalkan
dasar negara, membahayakan keutuhan NKRI, menghina, menghasut,
mengganggu ketertiban umum, mengancam kekerasan, merusak alat
peraga, menggunakan fasilitas negara/tempat ibadah/pendidikan, membawa
atribut di luar ketentuan, hingga menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya).
103. Bahwa di sisi lain, dalam realitas penyelenggaraan kampanye pemilu
modern, ancaman terhadap rasionalitas pemilih tidak lagi sebatas bentuk-
bentuk pelanggaran tekstual yang diatur dalam huruf a sampai dengan huruf
j, melainkan telah bergeser pada bentuk manipulasi informasi melalui
penyampaian janji-janji bohong, kebijakan, atau klaim faktual kuantitatif yang
bombastis, tidak realistis, dan kosong substansi (asbun), semata-mata untuk
mendulang suara pemilih tanpa adanya instrumen perencanaan, basis
anggaran, atau dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
104. Bahwa ketiadaan instrumen larangan dan parameter yang jelas terhadap
praktik janji bohong dalam keseluruhan sistem norma Pasal 280 ayat (1) UU
35
Pemilu telah melahirkan kekosongan norma (legal vacuum) yang nyata dalam
sistem hukum pemilu nasional.
105. Bahwa akibat adanya kekosongan norma secara menyeluruh tersebut, terjadi
ketidakpastian hukum yang parah (severe legal uncertainty). Di satu sisi,
peserta pemilu memiliki keleluasaan dan impunitas tanpa batas untuk
menyampaikan klaim faktual kosong yang menyesatkan pemilih tanpa ada
instrumen hukum atau sanksi yang mengaturnya. Di sisi lain, lembaga
pengawas pemilu (Bawaslu) berada dalam posisi dilematis dan tidak berdaya
untuk melakukan tindakan korektif atau penegakan hukum ketika mendapati
janji kampanye yang secara objektif mustahil direalisasikan dan menyesatkan
publik. Sementara bagi warga negara, khususnya Pemohon sebagai pemilih
dan pemilih, ketiadaan batasan hukum ini merampas hak mereka untuk
mendapatkan ukuran yang objektif mengenai informasi kampanye yang sah
dan dapat dipertanggungjawabkan.
106. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah konsisten
menegaskan bahwa undang-undang yang menimbulkan ketidakpastian
hukum dan membuka ruang pembiaran bertentangan dengan prinsip negara
hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
107. Bahwa oleh karena itu, demi memulihkan jaminan atas kepastian hukum yang
adil, norma Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara keseluruhan harus
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sepanjang dimaknai secara komprehensif mencakup pula larangan
menyampaikan janji bohong atau klaim faktual yang tidak berdasar, yang
dibatasi secara terbatas dan terukur hanya pada pernyataan yang dapat
diverifikasi dan secara objektif terbukti bertentangan dengan dokumen resmi
negara yang relevan, dengan tetap mengecualikan opini, aspirasi, target
politik, prediksi, atau gagasan kebijakan semata.
108. Bahwa dengan diberikan pemaknaan konstitusional bersyarat tersebut, maka
ambiguitas dan kekosongan norma dapat dihilangkan, penegak hukum
memiliki kepastian parameter untuk bertindak tegas memberikan sanksi, dan
hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat terlindungi secara nyata.
36
G. INKONSTITUSIONALITAS PASAL 280 AYAT (1) UU PEMILU TERHADAP
PASAL 28F UUD NRI TAHUN 1945
109. Bahwa Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menjamin hak
konstitusional warga negara sebagai berikut:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
110. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, hak atas informasi
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 memiliki
dimensi substansial yang sangat vital, yakni hak warga negara untuk
mendapatkan informasi kepemiluan yang benar, akurat, jujur, dan dapat
dipertanggungjawabkan (right to truthful and reliable information), sehingga
pemilih dapat menjelma menjadi pemilih yang rasional dan cerdas (informed
voter).
111. Bahwa pemilu yang demokratis sangat bergantung pada kualitas arus
informasi yang masuk kepada pemilih; apabila ruang publik dibiarkan
tercemar oleh informasi palsu, klaim kuantitatif yang bombastis, atau janji-
janji faktual kosong (asbun) yang disampaikan oleh peserta pemilu tanpa
basis pertanggungjawaban, maka kebebasan pemilih dalam menentukan
pilihan politik telah terdistorsi secara sistemik.
112. Bahwa Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara komprehensif mengatur
berbagai bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu
mulai dari huruf a sampai dengan huruf j (meliputi larangan mempersoalkan
dasar negara, membahayakan keutuhan NKRI, menghina, menghasut,
mengganggu ketertiban umum, mengancam kekerasan, merusak alat
peraga, menggunakan fasilitas negara/tempat ibadah/pendidikan, membawa
atribut di luar ketentuan, hingga menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya). Namun, dalam ruang lingkup pengaturannya saat ini,
keseluruhan sistem norma tersebut terbukti gagal merespons dinamika
distorsi informasi karena belum menyediakan instrumen larangan terhadap
praktik janji bohong di ruang kampanye resmi.
113. Bahwa akibat ketiadaan instrumen hukum terhadap janji faktual yang
menyesatkan tersebut, peserta pemilu dan tim kampanye resmi memiliki
37
kebebasan semu untuk menyampaikan klaim-klaim kuantitatif atau target
program instan yang mustahil dicapai, namun dikemas seolah-olah sebagai
kebenaran objektif di hadapan publik tanpa adanya tindakan tegas atau
sanksi hukum.
114. Bahwa bagi Pemohon sebagai pemilih dan pemilih yang dilindungi hak
konstitusionalnya berdasarkan Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu, situasi ini
mengakibatkan hak untuk memperoleh informasi yang sahih (reliable
information) terlanggar secara langsung; Pemohon dipaksa untuk menyerap
dan menimbang informasi kampanye yang cacat substansi tanpa adanya
instrumen korektif dari negara.
115. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum berbagai
putusannya telah berulang kali menekankan bahwa hak atas informasi bukan
sekadar kebebasan menyampaikan pesan, melainkan mencakup hak warga
negara untuk mendapatkan informasi yang tidak menyesatkan, terutama
dalam momen-momen kedaulatan rakyat seperti pemilihan umum.
116. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara
keseluruhan yang mengalami kekosongan norma dan tidak memberikan
jangkauan perlindungan terhadap kejujuran substansi informasi kampanye
telah terbukti bertentangan secara langsung dengan Pasal 28F UUD NRI
Tahun 1945.
117. Bahwa agar hak konstitusional Pemohon dan seluruh warga negara atas
informasi yang sahih dapat terpulihkan, maka norma a quo harus dinyatakan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang
dimaknai secara komprehensif mencakup pula larangan menyampaikan janji
bohong atau klaim faktual yang tidak berdasar, yang dibatasi secara terbatas
dan terukur hanya pada pernyataan yang dapat diverifikasi dan secara
objektif terbukti bertentangan dengan dokumen resmi negara yang relevan,
dengan tetap mengecualikan opini, aspirasi, target politik, prediksi, atau
gagasan kebijakan semata.
H. INKONSTITUSIONALITAS PASAL 280 AYAT (1) UU PEMILU TERHADAP
PASAL 22E AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945
118. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas dan imperatif
mengamanatkan:
38
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”
119. Bahwa penyampaian target kuantitatif dan klaim numerik yang masif dalam
forum kampanye terbuka, apabila tidak didukung oleh metodologi, kerangka
anggaran, atau cetak biru (blueprint) yang tertera dalam dokumen resmi,
secara substantif telah memenuhi kualifikasi sebagai janji kampanye yang
bersifat asal bunyi (asbun) dan menyesatkan publik. Keadaan ini
menciptakan ketidakadilan yang nyata dalam kompetisi elektoral; peserta
pemilu yang menyampaikan janji secara tidak jujur dan manipulatif justru
diuntungkan untuk mendulang suara, sementara Pemohon sebagai pemilih
dan pemilih yang berhak atas informasi sahih justru menjadi pihak yang
dirugikan secara konstitusional akibat absennya instrumen hukum dan sanksi
yang dapat menindak klaim kosong tersebut.
120. Bahwa integritas elektoral dan asas keadilan substantif akan hancur seketika
apabila hukum positif pemilu membiarkan kontestan pemilu mendulang suara
melalui penyampaian janji-janji kebijakan atau klaim faktual kuantitatif yang
kosong, manipulatif, dan tidak berdasar pada dokumen resmi negara, tanpa
adanya tindakan tegas atau instrumen korektif dari negara.
121. Bahwa Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara komprehensif mengatur
berbagai bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu
mulai dari huruf a sampai dengan huruf j (meliputi larangan mempersoalkan
dasar negara, membahayakan keutuhan NKRI, menghina, menghasut,
mengganggu ketertiban umum, mengancam kekerasan, merusak alat
peraga, menggunakan fasilitas negara/tempat ibadah/pendidikan, membawa
atribut di luar ketentuan, hingga menjanjikan atau memberikan uang atau
materi lainnya). Namun, keseluruhan sistem norma tersebut terbukti
mengalami kekosongan hukum karena belum menjangkau larangan
perbuatan janji bohong, sehingga secara nyata telah memberikan impunitas
konstitusional bagi peserta pemilu untuk menyampaikan disinformasi
berbasis janji kampanye yang menyesatkan publik tanpa sanksi.
122. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih
berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil
sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon
mendalilkan bahwa ketidakjelasan batas normatif atas klaim faktual dalam
39
kampanye berpotensi memengaruhi kualitas informasi yang tersedia bagi
pemilih. Dalil ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hak pilih
Pemohon telah dirampas atau bahwa hasil pemilu tertentu menjadi tidak sah.
123. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya secara konsisten
menegaskan bahwa pemilu yang demokratis menuntut adanya perlindungan
terhadap kemurnian suara rakyat yang didasarkan pada prinsip kejujuran dan
keadilan; oleh karena itu, segala bentuk celah hukum dan kekosongan norma
yang mencederai integritas pemilu wajib dikoreksi melalui pengujian
konstitusionalitas undang-undang.
124. Bahwa oleh karena itu, berlakunya Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara
keseluruhan yang mengalami kekosongan norma dan tidak menjangkau
larangan janji bohong berbasis klaim faktual telah terbukti bertentangan
secara langsung dengan asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
125. Bahwa demi mengembalikan kemurnian asas pemilihan umum yang jujur dan
adil, norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally unconstitutional), sepanjang dimaknai secara komprehensif
mencakup pula larangan menyampaikan janji bohong atau klaim faktual yang
tidak berdasar, yang dibatasi secara terbatas dan terukur hanya pada
pernyataan yang dapat diverifikasi dan secara objektif terbukti bertentangan
dengan dokumen resmi negara yang relevan, dengan tetap mengecualikan
opini, aspirasi, target politik, prediksi, atau gagasan kebijakan semata.
I. KERUSAKAN SUBSTANTIF EKOSISTEM PEMILU AKIBAT PEMBIARAN
JANJI KOSONG, URGENSI MENJAGA MARWAH KEPEMIMPINAN NASIONAL
DI ERA DIGITAL, SERTA KEPASTIAN HUKUM MATERIIL DALAM DEMOKRASI
DELIBERATIF
126. Bahwa dalam membangun argumentasi konstitusional pengujian undang-
undang a quo, Pemohon tidak mendasarkan permohonan ini pada
pandangan subjektif atau penafsiran yang dipaksakan, melainkan berakar
kuat pada prinsip-prinsip universal dalam doktrin hukum tata negara dan teori
perundang-undangan;
127. Bahwa
berdasarkan
doktrin
kepastian
hukum
materiil
(materiële
rechtszekerheid) sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch, hukum tidak
40
boleh sekadar hadir secara prosedural atau tekstual, melainkan harus
senantiasa menjamin keadilan substantif bagi warga negara. Norma hukum
yang dibiarkan kabur (vague norm) atau mengalami penyempitan tafsir di
tengah pergeseran realitas sosial akan memicu kegagalan hukum (normative
failure) dalam melindungi hak-hak konstitusional subjek hukum di dalamnya.
128. Bahwa dalam perspektif teori fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial
dan perlindungan masyarakat (law as a tool of social engineering) yang
dikembangkan oleh Roscoe Pound, hukum wajib responsif terhadap
dinamika serta perkembangan zaman. Hukum tidak boleh tertinggal di
belakang realitas penyimpangan (lagging behind). Ketika modus operandi
manipulasi elektoral modern telah bergeser dari politik uang transaksional-
material (material-based money politics) menuju distorsi informasi di ruang
publik, maka penegakan hukum yang terpaku pada teks sempit merupakan
bentuk pembiaran terhadap kekosongan norma (legal vacuum).
129. Bahwa lebih lanjut, merujuk pada doktrin demokrasi deliberatif dan hak atas
informasi yang benar (right to truthful information), kualitas kedaulatan rakyat
sangat bergantung pada kejujuran arus informasi yang diterima oleh pemilih
(informed
electorate).
Pemilih
yang
rasional
mutlak
memerlukan
perlindungan hukum agar tidak disesatkan oleh klaim faktual kosong yang
tidak berdasar pada dokumen resmi, sebab disinformasi dalam kampanye
secara sistemik mereduksi hak konstitusional warga negara untuk membuat
pilihan politik secara sadar dan rasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F
UUD NRI Tahun 1945.
130. Bahwa Pemohon tidak memohon agar Mahkamah memperluas sanksi
pidana melalui penafsiran yang berdiri sendiri terhadap Pasal 523 ayat (1)
UU Pemilu. Permohonan ini berfokus pada konstitusionalitas dan pemaknaan
norma larangan kampanye dalam Pasal 280 ayat (1). Konsekuensi terhadap
ketentuan sanksi, apabila ada, merupakan persoalan yang harus dinilai
berdasarkan rumusan undang-undang dan kewenangan Mahkamah, bukan
diasumsikan otomatis timbul dari petitum Pemohon.
131. Bahwa dengan demikian, agar jangkauan norma hukum dapat secara objektif
menjangkau klaim faktual kosong yang tidak berdasar pada dokumen resmi
negara tanpa membungkam kebebasan berpolitik, Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan sekaligus kewajiban konstitusional untuk memberikan
41
pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap keseluruhan norma Pasal 280
ayat (1) UU Pemilu demi menjamin integritas kedaulatan rakyat, tegaknya
asas pemilu yang jujur dan adil (Pasal 22E ayat (1) UUD 1945), serta
terwujudnya kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan
hak atas informasi yang sahih (Pasal 28F UUD 1945).
132. Bahwa lebih lanjut, pembiaran terhadap kekosongan norma yang tidak
menjangkau perbuatan janji bohong telah menciptakan ekosistem pemilu
yang melegitimasi penyebaran janji-janji kosong; di mana apabila Mahkamah
Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, pemulihan yang tercapai bukan
sekadar memulihkan hak konstitusional pemilih atas informasi yang jujur dan
kepastian hukum, melainkan juga memperbaiki struktur kompetisi pemilu
secara keseluruhan.
133. Bahwa dalam pandangan moral ketatanegaraan yang sehat, kebohongan
publik yang terus-menerus direproduksi dalam ruang kampanye bukan lagi
sekadar persoalan etika pribadi atau moralitas individual seorang figur,
melainkan telah menjelma menjadi budaya politik yang merusak marwah dan
integritas kepemimpinan nasional; ketika kebohongan dikapitalisasi secara
sistemik untuk mendulang suara, maka jabatan kenegaraan yang diraih di
atas fondasi tipu daya tersebut akan kehilangan legitimasi moralnya; oleh
karena itu, hukum positif melalui Mahkamah Konstitusi wajib hadir untuk
menetapkan batasan yang tegas, agar moralitas publik dan kejujuran
bernegara tidak terus-menerus dikorbankan demi pragmatisme politik yang
destruktif.
134. Bahwa secara objektif, pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap norma
a quo justru memberikan perlindungan dan keuntungan substantif bagi para
peserta pemilu itu sendiri, sebab mereka diselamatkan dari beban psikologis
dan politis untuk menepati janji kampanye yang sejak awal bersifat irasional,
bombastis, dan tidak realistis.
135. Bahwa di era digital saat ini, berdasarkan penalaran yang wajar dapat
dipastikan terjadi (reasonable inference), rekam digital (digital footprint) dari
setiap janji kampanye yang diucapkan oleh seorang kandidat akan terus
terekam dan senantiasa diperbandingkan secara tajam dengan realita
kepemimpinannya ketika terpilih kelak.
42
136. Bahwa ketika janji-janji fantastis tersebut gagal direalisasikan akibat
ketiadaan parameter hukum yang mengontrol rasionalitas klaim faktual, para
pemimpin terpilih rentan menjadi objek perundungan, cibiran, atau “olog-olog”
di berbagai platform media sosial yang secara langsung dapat meruntuhkan
marwah, wibawa, serta kehormatan jabatan kenegaraan yang diembannya.
137. Bahwa oleh karena itu, menjaga marwah kepemimpinan nasional dari potensi
kehancuran reputasi akibat janji-janji yang tak masuk akal merupakan bagian
dari penegakan asas pemilu yang jujur dan adil; sehingga menghadirkan
instrumen norma hukum yang tegas melalui pemaknaan bersyarat terhadap
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu bukan hanya melindungi rasionalitas pemilih,
melainkan juga menyelamatkan muruah penyelenggaraan negara dari
budaya politik kebohongan, demi melahirkan pemimpin berintegritas yang
perkataan
dan
perbuatannya
dapat
dipertanggungjawabkan
secara
konstitusional.
J. JANJI
BOHONG
BERBASIS
KLAIM
FAKTUAL
SEBAGAI
BENTUK
PELANGGARAN KAMPANYE YANG HARUS DILARANG DEMI INTEGRITAS
PEMILU
138. Bahwa dalam konstruksi hukum penyelenggaraan pemilihan umum, materi
kampanye pada dasarnya terbagi ke dalam berbagai bentuk penyampaian,
mulai dari pemaparan visi, misi, program kerja, penyampaian target politik,
hingga orasi gagasan kebijakan; di mana ragam bentuk kampanye tersebut
di satu sisi dijamin sebagai ekspresi kebebasan berpolitik, namun di sisi lain
harus tunduk pada batasan-batasan ketat demi menjaga integritas pemilu.
139. Bahwa secara teoretis dan empiris, bentuk-bentuk kampanye yang dilarang
oleh undang-undang selama ini diidentifikasi melalui berbagai instrumen
pembatasan mulai dari huruf a sampai dengan huruf j dalam Pasal 280 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (meliputi
larangan mempersoalkan dasar negara, membahayakan NKRI, menghina,
menghasut, mengganggu ketertiban umum, menggunakan fasilitas negara,
hingga politik uang).
140. Bahwa namun demikian, seiring dengan evolusi strategi komunikasi politik
modern, bentuk pelanggaran kampanye tidak lagi terbatas pada pembatasan
tekstual yang ada, melainkan telah bergeser pada modus operandi janji
43
bohong berbasis klaim faktual atau target kuantitatif kosong (asbun) yang
disampaikan secara masif untuk mengecoh rasionalitas pemilih.
141. Bahwa ketika seorang peserta pemilu atau tim kampanye menyampaikan
janji, klaim angka, atau target kuantitatif yang dipresentasikan seolah-olah
sebagai kepastian objektif dan terukur, padahal sama sekali tidak didukung
oleh metodologi, kerangka anggaran, maupun dokumen resmi negara, maka
tindakan tersebut secara substantif telah menjelma menjadi bentuk
penyesatan publik (public deception).
142. Bahwa pembiaran terhadap praktik janji bohong semacam ini dalam ruang
kampanye resmi telah menciptakan distorsi hukum yang serius, di mana
tindakan manipulasi informasi berbasis klaim fiktif lolos dari jangkauan sanksi
hukum akibat adanya kekosongan norma secara menyeluruh dalam sistem
larangan kampanye.
143. Bahwa oleh karena itu, demi menegakkan martabat hukum pemilu yang jujur
dan adil, janji bohong berbasis klaim faktual yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan tersebut sudah sepatutnya dan selayaknya dicakup
melalui pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap keseluruhan norma
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu; sehingga hukum tidak boleh tinggal diam dan
harus hadir untuk menegaskan bahwa kebohongan terstruktur dalam
kampanye bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat, melainkan bentuk
kejahatan informasi yang mencederai kedaulatan rakyat.
Tabel Yang Mengklasifikasikan Jenis-Jenis Kampanye
NO.
JENIS
KAMPANYE /
AKTIVITAS
SIFAT & SUBSTANSI
STATUS HUKUM / POSISI DALAM
NORMA
1.
Visi, Misi, dan
Program Kerja
Pemaparan
arah
kebijakan, gagasan, dan
rencana strategis yang
didasarkan
pada
dokumen
resmi
yang
terukur.
Sah dan dilindungi hukum sebagai
bagian dari kebebasan berpolitik.
2.
Target
Politik,
Aspirasi,
&
Prediksi
Penyampaian
pandangan,
harapan,
atau
proyeksi
masa
depan
dalam
proses
kontestasi demokrasi.
Sah selama tidak dipresentasikan
sebagai klaim faktual fiktif yang
menyesatkan.
3.
Politik
Uang
(Material-Based
Money Politics)
Pemberian
atau
janji
pemberian
uang,
barang,
atau
materi
Secara tegas dilarang berdasarkan
ketentuan
larangan
kampanye
44
lainnya kepada peserta
kampanye.
(antara lain Pasal 280 ayat (1) huruf
j) UU Pemilu.
4.
Janji
Bohong
Berbasis Klaim
Faktual / Target
Kosong (Asbun)
Penyampaian
klaim
angka, target kuantitatif,
atau
janji
kebijakan
bombastis
yang
tidak
didukung
metodologi,
kerangka anggaran, atau
dokumen resmi negara.
Mengalami
kekosongan
norma
secara menyeluruh (legal vacuum)
dalam sistem Pasal 280 ayat (1) UU
Pemilu,
sehingga
dimohonkan
pemaknaan konstitusional bersyarat
agar secara tegas dikategorikan
sebagai perbuatan terlarang yang
mencederai asas pemilu yang jujur
dan adil.
K. FAKTA
EMPIRIS
PEMANFAATAN
JANJI
KOSONG
DALAM
RUANG
KAMPANYE RESMI DAN PERINGATAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) SEBAGAI AKIBAT LANGSUNG BERLAKUNYA NORMA YANG
CACAT
144. Bahwa uraian mengenai peristiwa penyampaian janji dalam forum kampanye
resmi dicantumkan sebagai konteks empiris, bukan sebagai permohonan
kepada Mahkamah untuk memutus benar atau salahnya pernyataan seorang
peserta pemilu tertentu.
145. Bahwa sebagai salah satu fakta empiris konteks penyampaian klaim numerik
di ruang publik, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 (Gibran Rakabuming
Raka) dalam acara resmi Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 (Debat Pilpres
Tahap Keempat) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
RI pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center
(JCC), secara tegas dan eksplisit mengemukakan janji komitmen politik
kepada pemilih dengan menyatakan:
“Kita ada 64 juta UMKM yang menyumbang 61% untuk PDB kita. Jika empat
langkah tadi bisa dipenuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan
pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan.” (sebagaimana terekam
dalam dokumentasi resmi siaran langsung KPU RI dan dapat diakses melalui
tautan digital: https://www.youtube.com/shorts/DYBy5fjW9BY)
146. Bahwa penyampaian angka spesifik sebesar “19 juta lapangan pekerjaan”
dalam forum resmi debat kandidat yang difasilitasi oleh KPU RI dan disiarkan
secara nasional tersebut merupakan contoh nyata klaim kuantitatif
(numerically verifiable claim) yang ditangkap oleh pemilih sebagai suatu janji
faktual yang terukur.
45
147. Bahwa Pemohon mencantumkan contoh pernyataan tersebut bukan untuk
menilai benar-salah atau menagih janji politik pasangan calon yang
bersangkutan, melainkan semata-mata sebagai konteks empiris untuk
menunjukkan pentingnya parameter hukum yang objektif dan terukur dalam
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Ketiadaan standar normatif untuk
membedakan klaim faktual yang dapat diverifikasi dari gagasan/aspirasi
politik biasa telah melahirkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang
merugikan hak Pemilih atas informasi yang sahih (informed voter)
berdasarkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta mencederai asas pemilu
yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
148. Bahwa Pemohon mencantumkan contoh peryataan tersebut bukan untuk
menilai benar-salah atau menagih janji politik pasangan calon yang
bersangkutan, melainkan semata-mata sebagai konteks empiris untuk
menunjukkan pentingnya parameter hukum yang objektif dan terukur dalam
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. Ketiadaan standar normatif untuk
membedakan klaim faktual yang dapat diverifikasi dari gagasan/aspirasi
politik biasa telah melahirkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang
merugikan hak Pemilih atas informasi yang sahih (informed voter)
berdasarkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta mencederai asas pemilu
yang jujur dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
149. Bahwa dokumen resmi Visi, Misi, dan Program Kerja Pasangan Calon dalam
Pemilu 2024 yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)
sebagaimana dilampirkan dalam (Bukti P-5) digunakan sebagai contoh ruang
publik resmi tempat peserta pemilu menyampaikan program dan janji tertulis
kepada pemilih, antara lain mengenai target penciptaan lapangan kerja.
Pemohon tidak mendalilkan bahwa keberadaan pernyataan tersebut dengan
sendirinya membuktikan kebohongan, melainkan dipersoalkan sebagai
kebutuhan akan parameter objektif untuk menilai kesesuaian antara janji
kampanye di ruang publik dengan dokumen resmi yang terdaftar di KPU.
150. Bahwa fakta empiris tersebut, menurut Pemohon, memperlihatkan
pentingnya kejelasan parameter hukum dalam membedakan target atau
aspirasi politik dari klaim faktual yang dapat diverifikasi. Dengan parameter
yang jelas, perlindungan terhadap pemilih dapat diberikan tanpa mengubah
46
setiap perbedaan antara pidato kampanye dan dokumen program menjadi
pelanggaran hukum.
151. Bahwa karena itu, persoalan yang dimohonkan untuk diuji adalah persoalan
konstitusionalitas dan kepastian hukum mengenai jangkauan norma, bukan
penilaian terhadap hasil, niat, atau pertanggungjawaban seorang kandidat
tertentu.
152. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon agar
Mahkamah,
apabila berpendapat terdapat persoalan
konstitusional,
memberikan pemaknaan yang terukur dan terbatas sehingga norma tetap
dapat diterapkan secara pasti, melindungi hak pemilih, serta tidak
mengurangi ruang kebebasan menyampaikan gagasan dan program politik
yang sah.
153. Bahwa norma yang sempit menimbulkan kekosongan norma (legal vacuum)
dalam pengaturan mengenai batas-batas materi kampanye, khususnya
terkait janji faktual yang bombastis dan menyesatkan, tidak hanya dirasakan
oleh pemilih, tetapi juga diakui secara institusional oleh lembaga
penyelenggara pengawas pemilihan umum.
154. Bahwa fakta empiris tersebut tecermin dari pandangan resmi Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagaimana ditegaskan oleh Ketua
Bawaslu Kabupaten Mesuji beserta jajarannya yang secara terbuka
mengingatkan publik agar mewaspadai janji politik yang tidak realistis,
bombastis, dan berpotensi menyesatkan pemilih, serta perlunya pemilih yang
cerdas untuk menilai rasionalitas janji kampanye (Bukti P-6).
155. Bahwa meskipun pengawas pemilu secara aktif memberikan edukasi agar
masyarakat tidak terbuai oleh janji-janji yang tidak rasional, dalam
kenyataannya Bawaslu menghadapi hambatan struktural-normatif yang
nyata.
156. Bahwa hambatan tersebut timbul karena keseluruhan sistem norma dalam
Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu belum menyediakan instrumen larangan yang
memadai, di mana cakupan larangannya selama ini diidentifikasi secara
sempit tanpa menjangkau modus operandi janji bohong berbasis klaim
faktual atau target kuantitatif kosong (asbun) yang disampaikan oleh peserta
dan
tim
kampanye
untuk
menyesatkan
publik.
Dalam:
47
https://mesuji.bawaslu.go.id/index.php/berita/edukasi-pemilih-waspadai-
janji-politik-yang-tak-realistis
157. Bahwa materi edukasi atau peringatan Bawaslu sebagaimana dirujuk dalam
Bukti P-6, sepanjang sesuai dengan isi dokumen yang dilampirkan,
digunakan Pemohon sebagai konteks bahwa kewaspadaan terhadap janji
politik yang tidak realistis merupakan persoalan yang dibahas dalam ruang
publik. Materi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya
kekosongan hukum, tidak membuktikan bahwa Bawaslu tidak memiliki
kewenangan penindakan, dan tidak membuktikan bahwa suatu kandidat
telah menyampaikan kebohongan. Persoalan apakah norma a quo telah
memberikan parameter yang cukup tetap merupakan isu konstitusional yang
dimohonkan untuk dinilai Mahkamah.
158. Bahwa kondisi demikian menunjukkan adanya cacat konstitusional yang
serius dalam bangunan hukum pemilu kita, di mana perlindungan terhadap
hak konstitusional pemilih atas informasi yang benar terabaikan akibat
ketiadaan parameter normatif yang jelas.
159. Bahwa oleh karena itu, pemaknaan konstitusional terhadap norma a quo
diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas antara
pernyataan kampanye yang merupakan bagian dari kebebasan politik
dengan klaim faktual yang dapat dinilai berdasarkan hukum. Pemaknaan
tersebut tidak dimaksudkan untuk menilai pribadi, niat, atau kualitas peserta
pemilu tertentu, melainkan untuk membentuk parameter hukum yang berlaku
secara umum dan objektif, sehingga kebebasan peserta pemilu dalam
menyampaikan gagasan politik tetap terlindungi, sementara hak Pemilih
untuk memperoleh informasi kampanye yang dapat dipertanggungjawabkan
juga memperoleh perlindungan konstitusional yang memadai.
160. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo diajukan agar Mahkamah
Konstitusi memberikan pemaknaan konstitusional yang terukur, sehingga
kerugian konstitusional Pemohon akibat paparan janji fiktif di ruang publik
tidak lagi terjadi, dengan tetap menjaga kebebasan berpendapat.
161. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, persoalan konstitusional yang
diajukan Pemohon tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya
larangan terhadap suatu pernyataan kampanye, melainkan pada belum
jelasnya batas normatif dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu untuk
48
membedakan klaim faktual kampanye yang dapat diverifikasi kebenarannya
tetapi disampaikan tanpa dasar faktual yang dapat dipertanggungjawabkan
dari aspirasi, prediksi, target politik, dan gagasan kebijakan yang sah.
Ketidakjelasan tersebut menjadi dasar bagi Pemohon untuk memohon
pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 280 ayat (1) secara keseluruhan,
sehingga larangan terhadap janji bohong mempunyai batas penerapan yang
objektif dan terukur serta tidak meniadakan kebebasan menyampaikan
gagasan politik yang sah. Oleh karena itu, permohonan penambahan huruf k
dalam petitum harus dipahami sebagai bentuk konkret dari pemaknaan
konstitusional yang dimohonkan atas norma a quo, bukan sebagai larangan
umum terhadap setiap janji politik yang tidak terealisasi.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula larangan:
“k. menyampaikan janji bohong berbasis klaim faktual yang bertentangan
dengan dokumen resmi yang didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum.”
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, namun
tidak disahkan.
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
49
2.
Bukti P-2
: Fotokopi UUD NRI Tahun 1945;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Identitas Pemohon;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Surat Keterangan DPT;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Dokumen Visi, Misi, dan Program pada KPU;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Dokumentasi Peringatan Bawaslu.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 280 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
50
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Mahkamah
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 22 September
2026 melalui daring (online), diterima Mahkamah pada tanggal 24 September 2026
sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 358/PUU/PAN.MK/AP3/
09/2026 bertanggal 24 September 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan
Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan softcopy
permohonan dalam bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx, disertai daftar alat
bukti serta alat bukti untuk mendukung permohonan dan alat bukti belum dibubuhi
dengan meterai (nazegel).
[3.3.2]
Bahwa perihal permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan
sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 6 Oktober 2026 dengan agenda
mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal
36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah
telah memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Pemohon memperbaiki dan
melengkapi
permohonan
dengan
memperjelas
kewenangan
Mahkamah,
kedudukan hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita),
dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan
sistematika dan syarat permohonan dalam PMK 7/2025. Selanjutnya, berkenaan
dengan nasihat tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon
untuk memperbaiki dan mengajukan perbaikan permohonan termasuk melengkapi
alat bukti yang telah dibubuhi meterai atau dinazegel paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2026, yaitu paling lama diterima Mahkamah
pada tanggal 19 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB [vide Risalah Sidang, tanggal 6
Oktober 2026, hlm. 20].
[3.3.3]
Bahwa ihwal tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan dimaksud,
hingga batas waktu penyerahan perbaikan permohonan yaitu tanggal 19 Oktober
2026, pukul 12.00 WIB, Pemohon hanya mengajukan perbaikan permohonan pada
tanggal 16 Oktober 2026 pukul 16.50 WIB melalui surat elektronik, sedangkan
berdasarkan Tanda Terima Berkas Nomor 2494/PUU/PAN.MK/TT/10/2026 berkas
51
daftar alat bukti dan alat bukti untuk mendukung permohonan diterima Mahkamah
tanggal 19 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada Sub-paragraf
[3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas, dalam mengajukan
permohonan pengujian undang-undang, salah satu syarat formil berkenaan dengan
permohonan pengujian undang-undang, ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025
menyatakan, “Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan”.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Pengajuan
Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu)
eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti yang
diajukan dalam permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat
sebagaimana ditentukan dalam PMK 7/2025 serta disampaikan dalam batas waktu
yang telah ditentukan. Dalam konteks permohonan a quo, meskipun Pemohon telah
menyerahkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai atau nazegel, penyerahan
tersebut dilakukan melewati batas waktu penyerahan daftar alat bukti dan alat bukti
yang telah ditentukan, yaitu seharusnya bersamaan dengan diterimanya perbaikan
permohonan paling lama pada tanggal 19 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB [vide
Risalah Sidang, tanggal 6 Oktober 2026] guna dapat dilakukan pengesahan alat
bukti dimaksud dalam persidangan. Karena adanya keterlambatan tersebut,
Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti Pemohon dalam persidangan pada
tanggal 19 Oktober 2026. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak disertai
alat bukti yang sah, meskipun Pemohon telah dinasihati untuk melengkapi alat bukti
sesuai dengan ketentuan PMK dan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena
permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan
pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
52
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB oleh sembilan Hakim
53
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Hani Adhani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum berbagai putusannya telah berulang kali menekankan bahwa hak atas informasi bukan sekadar kebebasan menyampaikan pesan, melainkan mencakup hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tidak menyesatkan, terutama dalam momen-momen kedaulatan rakyat seperti pemilihan umum. 116. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara keseluruhan yang mengalami kekosongan norma dan tidak memberikan jangkauan perlindungan terhadap kejujuran substansi informasi kampanye telah terbukti bertentangan secara langsung dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 117. Bahwa agar hak konstitusional Pemohon dan seluruh warga negara atas informasi yang sahih dapat terpulihkan, maka norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang dimaknai secara komprehensif mencakup pula larangan menyampaikan janji bohong atau klaim faktual yang tidak berdasar, yang dibatasi secara terbatas dan terukur hanya pada pernyataan yang dapat diverifikasi dan secara objektif terbukti bertentangan dengan dokumen resmi negara yang relevan, dengan tetap mengecualikan opini, aspirasi, target politik, prediksi, atau gagasan kebijakan semata. H. INKONSTITUSIONALITAS PASAL 280 AYAT (1) UU PEMILU TERHADAP PASAL 22E AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 118. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas dan imperatif mengamanatkan: 38 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” 119. Bahwa penyampaian target kuantitatif dan klaim numerik yang masif dalam forum kampanye terbuka, apabila tidak didukung oleh metodologi, kerangka anggaran, atau cetak biru (blueprint) yang tertera dalam dokumen resmi, secara substantif telah memenuhi kualifikasi sebagai janji kampanye yang bersifat asal bunyi (asbun) dan menyesatkan publik. Keadaan ini menciptakan ketidakadilan yang nyata dalam kompetisi elektoral; peserta pemilu yang menyampaikan janji secara tidak jujur dan manipulatif justru diuntungkan untuk mendulang suara, sementara Pemohon sebagai pemilih dan pemilih yang berhak atas informasi sahih justru menjadi pihak yang dirugikan secara konstitusional akibat absennya instrumen hukum dan sanksi yang dapat menindak klaim kosong tersebut. 120. Bahwa integritas elektoral dan asas keadilan substantif akan hancur seketika apabila hukum positif pemilu membiarkan kontestan pemilu mendulang suara melalui penyampaian janji-janji kebijakan atau klaim faktual kuantitatif yang kosong, manipulatif, dan tidak berdasar pada dokumen resmi negara, tanpa adanya tindakan tegas atau instrumen korektif dari negara. 121. Bahwa Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara komprehensif mengatur berbagai bentuk larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu mulai dari huruf a sampai dengan huruf j (meliputi larangan mempersoalkan dasar negara, membahayakan keutuhan NKRI, menghina, menghasut, mengganggu ketertiban umum, mengancam kekerasan, merusak alat peraga, menggunakan fasilitas negara/tempat ibadah/pendidikan, membawa atribut di luar ketentuan, hingga menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya). Namun, keseluruhan sistem norma tersebut terbukti mengalami kekosongan hukum karena belum menjangkau larangan perbuatan janji bohong, sehingga secara nyata telah memberikan impunitas konstitusional bagi peserta pemilu untuk menyampaikan disinformasi berbasis janji kampanye yang menyesatkan publik tanpa sanksi. 122. Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon mendalilkan bahwa ketidakjelasan batas normatif atas klaim faktual dalam 39 kampanye berpotensi memengaruhi kualitas informasi yang tersedia bagi pemilih. Dalil ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa hak pilih Pemohon telah dirampas atau bahwa hasil pemilu tertentu menjadi tidak sah. 123. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya secara konsisten menegaskan bahwa pemilu yang demokratis menuntut adanya perlindungan terhadap kemurnian suara rakyat yang didasarkan pada prinsip kejujuran dan keadilan; oleh karena itu, segala bentuk celah hukum dan kekosongan norma yang mencederai integritas pemilu wajib dikoreksi melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang. 124. Bahwa oleh karena itu, berlakunya Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu secara keseluruhan yang mengalami kekosongan norma dan tidak menjangkau larangan janji bohong berbasis klaim faktual telah terbukti bertentangan secara langsung dengan asas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 125. Bahwa demi mengembalikan kemurnian asas pemilihan umum yang jujur dan adil, norma a quo harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang dimaknai secara komprehensif mencakup pula larangan menyampaikan janji bohong atau klaim faktual yang tidak berdasar, yang dibatasi secara terbatas dan terukur hanya pada pernyataan yang dapat diverifikasi dan secara objektif terbukti bertentangan dengan dokumen resmi negara yang relevan, dengan tetap mengecualikan opini, aspirasi, target politik, prediksi, atau gagasan kebijakan semata. I. KERUSAKAN SUBSTANTIF EKOSISTEM PEMILU AKIBAT PEMBIARAN JANJI KOSONG, URGENSI MENJAGA MARWAH KEPEMIMPINAN NASIONAL DI ERA DIGITAL, SERTA KEPASTIAN HUKUM MATERIIL DALAM DEMOKRASI DELIBERATIF 126. Bahwa dalam membangun argumentasi konstitusional pengujian undang- undang a quo, Pemohon tidak mendasarkan permohonan ini pada pandangan subjektif atau penafsiran yang dipaksakan, melainkan berakar kuat pada prinsip-prinsip universal dalam doktrin hukum tata negara dan teori perundang-undangan; 127. Bahwa berdasarkan doktrin kepastian hukum materiil (materiële rechtszekerheid) sebagaimana diajarkan oleh Gustav Radbruch, hukum tidak 40 boleh sekadar hadir secara prosedural atau tekstual, melainkan harus senantiasa menjamin keadilan substantif bagi warga negara. Norma hukum yang dibiarkan kabur (vague norm) atau mengalami penyempitan tafsir di tengah pergeseran realitas sosial akan memicu kegagalan hukum (normative failure) dalam melindungi hak-hak konstitusional subjek hukum di dalamnya. 128. Bahwa dalam perspektif teori fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan perlindungan masyarakat (law as a tool of social engineering) yang dikembangkan oleh Roscoe Pound, hukum wajib responsif terhadap dinamika serta perkembangan zaman. Hukum tidak boleh tertinggal di belakang realitas penyimpangan (lagging behind). Ketika modus operandi manipulasi elektoral modern telah bergeser dari politik uang transaksional- material (material-based money politics) menuju distorsi informasi di ruang publik, maka penegakan hukum yang terpaku pada teks sempit merupakan bentuk pembiaran terhadap kekosongan norma (legal vacuum). 129. Bahwa lebih lanjut, merujuk pada doktrin demokrasi deliberatif dan hak atas informasi yang benar (right to truthful information), kualitas kedaulatan rakyat sangat bergantung pada kejujuran arus informasi yang diterima oleh pemilih (informed electorate). Pemilih yang rasional mutlak memerlukan perlindungan hukum agar tidak disesatkan oleh klaim faktual kosong yang tidak berdasar pada dokumen resmi, sebab disinformasi dalam kampanye secara sistemik mereduksi hak konstitusional warga negara untuk membuat pilihan politik secara sadar dan rasional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. 130. Bahwa Pemohon tidak memohon agar Mahkamah memperluas sanksi pidana melalui penafsiran yang berdiri sendiri terhadap Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu. Permohonan ini berfokus pada konstitusionalitas dan pemaknaan norma larangan kampanye dalam Pasal 280 ayat (1). Konsekuensi terhadap ketentuan sanksi, apabila ada, merupakan persoalan yang harus dinilai berdasarkan rumusan unda
