PUU
Tahun 2026
356/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pemohon: Karminah
Tanggal Putusan: 2026-10-29T11:01:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 356/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Karminah
Pekerjaan
:
Ibu Rumah Tangga
Alamat
:
Jalan Villa Aster II Blok P Nomor 6, Kelurahan Srondol
Kulon, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang,
Jawa Tengah
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK-MK/LBH.JR/IX/2026 bertanggal
10 September 2026 memberi kuasa kepada Pho Iwan Salomo, S.H, Advokat/
Penasehat Hukum pada LBH JATI RAGA, yang beralamat di Jalan Pagu Jaten
Nomor 3, RT 002/RW 007, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
23 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
23 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
2
356/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 356/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 23 September 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah
pada tanggal 16 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut.
1. KEWENANGAN MAHKAMAH
1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH MENGUJI UU TERHADAP UUD NRI
TAHUN 1945
Bahwa Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD NRI Tahun 1945”) dan
Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagai penyempurnaan
terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan) (selanjutnya disebut “UU PPUU”)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
TAHUN 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan
Pasal 29 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU KK”) dan Pasal 10 Ayat
(1) Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) jis. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK 7/2025”)
menyatakan:
Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.”
Pasal 9 Ayat (1) UU PPUU:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
3
Pasal 29 Ayat (1) Huruf a UU KK:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU MK:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
Pasal 2 Ayat (1) PMK 7/2025:
“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;
Mengacu pada ketentuan hukum diatas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;
1.2 OBJEK PENGUJIAN MATERIIL
Bahwa objek pengujian materiil a quo adalah Undang-Undang incasu norma
Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 TAHUN 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4958) (selanjutnya disebut “UU 3/2009”) dan
Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) (selanjutnya disebut
“UU 14/1985”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun UUD NRI 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
Dengan
demikian,
Mahkamah
Konstitusi
berwenang
mengadili
permohonan a quo;
2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
2.1 SYARAT FORMAL PEMOHON MENURUT UU MK DAN PMK
Bahwa Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya jo. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 TAHUN 2025 menyatakan:
4
“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara;
Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah Perorangan Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (
Bukti P-1).
Dengan demikian, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum
penguji Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
2.2
KERUGIAN
HAK
KONSTITUSIONAL
PEMOHON
AKIBAT
BERLAKUNYA PASAL 32 AYAT (4) UU 3/2009 DAN PASAL 79 UU 14/1985
Bahwa Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
menyatakan:
“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.”
Kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon berdasarkan PMK 7/2025
adalah:
5
2.2.1 ADANYA HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL
PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD NRI 1945
Bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak
konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1),
Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang
berbunyi:
● Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945:
"Negara Indonesia adalah negara hukum.
Adalah Hak atas jaminan penyelenggaraan negara berdasarkan atas
hukum (rule of law), yang mengharuskan setiap norma peraturan
dibentuk dengan kepastian hukum, tidak sewenang-wenang, dan
tidak melampaui kewenangan delegasi norma.
● Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya”
Adalah Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan
pemerintahan (equality before the law).
● Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
Adalah Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
● Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945:
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang--
undang dengan maksud semata--mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai--nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis.”
Adalah Hak agar pembatasan terhadap hak dan kebebasan
Pemohon hanya boleh ditetapkan melalui Undang-Undang (produk
pembentuk undang-undang bersama DPR dan Presiden), bukan
melalui peraturan internal atau instrumen regulasi di bawah UU.
6
2.2.2 HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL TERSEBUT
DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 32 AYAT (4) UU 3/2009
DAN PASAL 79 UU 14/1985
1) PENDAHULUAN
Bahwa Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU 14/1985
berbunyi:
● Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009:
"Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran,
atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan
yang berada di bawahnya.”
● Pasal 79 UU 14/1985:
"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-
Undang ini."
Bahwa keberadaan Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU
14/1985 perlu diuji secara bersama-sama karena sama-sama
memberikan kewenangan atributif kepada Mahkamah Agung untuk
menerbitkan petunjuk/aturan
kepada pengadilan di
semua
lingkungan peradilan yang berada dibawahnya, namun ketiadaan
batas (blanket authority) dalam Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan
Pasal 79 UU 14/1985 dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung untuk
menciptakan norma hukum baru yang mengkombinasikan kedua
pasal
tersebut,
sehingga
melampaui
fungsi
reglementer/
administrasi peradilan, dan mencampuri/melampaui hak dan
kewajiban warga negara pada umumnya.
Bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan
Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan kebijakan
Mahkamah Agung dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA).
PERMA, SEMA dan SK KMA masing-masing memiliki dasar hukum,
fungsi, karakter, dan daya ikat yang berbeda dalam mendukung
7
pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung, hanya
PERMA dan SEMA bersifat mengatur, sedangkan SK KMA tidak
bersifat mengatur (hanya menetapkan), seperti SK KMA ini.
Hakikat PERMA dan SEMA
PERMA
SEMA
Dasar
Pembentukan
Pasal 79 UU 14/1985
Pasal 32 Ayat (4) UU
3/2009
Pengertian
peraturan yang berisi
ketentuan
bersifat
hukum acara.
bentuk edaran pimpinan
Mahkamah
Agung
kepada seluruh jajaran
peradilan
yang
berisi
bimbingan
dalam
penyelenggaraan
peradilan yang bersifat
administratif,
serta
pemberitahuan
mengenai hal tertentu
yang dianggap penting
dan mendesak.
Bentuk
regels
(peraturan
perundang-undangan
teknis)
beleidsregel (peraturan
kebijakan)
Sifat
Mengikat
umum
(Advokat,
masyarakat, dll)
Internal
Hakim/Aparatur
Pengadilan
SEMA merupakan produk hukum yang bersumber dari Pasal 32
Ayat (4) UU 3/2009 yang mengikat secara internal, sedangkan
PERMA adalah produk hukum yang bersumber dari Pasal 79 UU
14/1985 yang mengikat secara eksternal/umum. Dalam prakteknya,
Mahkamah
Agung
menerbitkan
produk
hukum
yang
mengkombinasikan keduanya yaitu SEMA (produk hukum yang
bersumber dari Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009, akan tetapi mengikat
secara eksternal (sifat Pasal 79 UU 14/1985).
Hal ini terjadi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2002 tentang Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas
Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi Atau Tersangka
Kecuali Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang (selanjutnya disebut
“SEMA 4/2002”) yang berbunyi:
8
“Berdasarkan
laporan-laporan
yang
disampaikan
kepada
Mahkamah Agung RI saat ini Pejabat pengadilan dalam
melaksanakan tugas yustisial seringkali dihadapkan pada kondisi
masyarakat pencari keadilan tidak dapat menerima kenyataan atas
pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Pejabat Pengadilan dalam
rangka melaksanakan putusan Pengadilan (eksekusi) dan bahkan
seringkali Pejabat Pengadilan seperti Panitera, Jurusita, Jurusita
Pengganti dilaporkan pihak kepolisian telah melakukan perbuatan
Pidana.
Berkaitan dengan pemanggilan pihak kepolisian dapat merupakan
hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan Kehakiman, bersama
ini Mahkamah Agung memberitahukan bahwa:
1. Pejabat Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut
apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun
yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan.
2. Pejabat Pengadilan dapat memenuhi panggilan/undangan
tersebut apabila diminta untuk membahas rancangan Peraturan
Perundang-undangan atau memberikan pertimbangan hukum
sebagai sumbangan pemikiran.
Disamping itu agar dilihat kembali Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) No. 9 Tahun 1976.
Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu
putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah
tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan.”
SEMA 4/2002 tersebut menginstruksikan agar aparat peradilan
(panitera/juru sita/juru sita pengganti) tidak perlu memenuhi
panggilan penyidik (Kepolisian) atas tindakan dalam menjalankan
tugas peradilannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Oleh karenanya, SEMA 4/2002 ini secara otomatis mengikat
penegak hukum eksternal/kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
Apa yang salah dari SEMA 4/2002 tersebut?
1. Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985 menyatakan bahwa
Mahkamah
Agung
boleh
membuat
aturan
sepanjang
“Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui
pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada
umumnya”, akan tetapi karena batasan itu hanya ada di
penjelasan, bukan di batang tubuh, sehingga tidak terlalu
dihiraukan oleh Mahkamah Agung;
2. Maka, Mahkamah Agung membuat aturan kekebalan hukum
(imunitas) pejabat pengadilan dalam perkara pidana di
kepolisian, yang melampaui hak dan kewajiban warga negara
pada umumnya;
9
3. Celakanya, Mahkamah Agung membuat aturan tersebut tidak
melalui instrumen PERMA yang bisa diuji materi di Mahkamah
Agung, akan tetapi melalui instrumen SEMA, sehingga tidak
bisa di uji materi di Mahkamah Agung.
Bahwa aturan yang melampaui hak dan kewajiban warga negara
pada umumnya telah dilarang dalam Penjelasan Pasal 79 UU
14/1985, bukan berarti dibolehkan dalam pasal 32 Ayat (4) UU
3/2009, karena sejatinya pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 hanya
digunakan untuk membuat aturan yang bersifat administratif dan
internal, tidak mengikat publik atau penegak hukum lain.
2) KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL
TERSEBUT BERSUMBER DARI PASAL 32 AYAT (4) UU 3/2009
DAN PASAL 79 UU 1985
a) Lahirnya Norma Kebal Hukum Pejabat Pengadilan Melalui Aturan
Internal (SEMA) Yang Tidak Dapat Di Uji Materi Di MA/MK
i) SEMA 4/2002 adalah produk hukum dari Pasal 32 Ayat (4)
UU 3/2009, akan tetapi mengikat eksternal (sifat Pasal 79 UU
14/1985).
Timbulnya SEMA 4/2002 yang bersumber dari Pengawasan-
Yustisial Internal (produk Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009), tetapi
mengikat secara eksternal/kepolisian (sifat Pasal 79 UU
14/1985) telah merusak tatanan peraturan perundang-
undangan, sehingga melanggar prinsip negara hukum (Pasal
1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) yang menjamin
penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum (rule of
law), dan tidak melampaui kewenangan delegasi norma.
ii) SEMA 4/2002 memberi kekebalan hukum (imunitas) kepada
pejabat pengadilan yang bertentangan dengan KUHAP
Bahwa SEMA 4/2002 memberikan kekebalan hukum atau
imunitas kepada pejabat pengadilan dalam perkara pidana
dikepolisian, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.
Meskipun dalam SEMA 4/2002 terdapat frasa “kecuali yang
ditentukan oleh undang-undang”, namun dalam hukum acara
pidana (Pasal 28 Ayat (1) KUHAP), penyidik diberikan
10
kewenangan yang sah menurut undang-undang untuk
memanggil saksi maupun tersangka, di mana setiap orang
yang dipanggil wajib hadir demi hukum. Bahkan, Pasal 285
Huruf a KUHP mengancam pidana bagi siapa pun yang
dengan sengaja tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.
SEMA 4/2002 secara sepihak menyimpangkan frasa "kecuali
yang
ditentukan
oleh
Undang-undang"
seolah-olah
kewenangan penyidik dalam KUHAP (UU) tidak berlaku bagi
aparat peradilan tanpa persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
Oleh karenanya, substansi SEMA a quo menimbulkan
benturan hukum fundamental (normative conflict) dengan
kewenangan penyidik, sehingga melanggar prinsip negara
hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) yang
menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum
(rule of law) dan mengharuskan setiap norma peraturan
dibentuk dengan kepastian hukum.
iii) SEMA 4/2002 membatasi Hak Warga Negara melalui aturan
internal
SEMA 4/2002 yang sejatinya adalah beleidsregel (peraturan
kebijakan), akan tetapi mengikat penegak hukum eksternal
(kepolisian) telah merusak tatanan bernegara karena hak-
hak beracara warga negara dalam perkara pidana di
kepolisian dibatasi atau dikurangi oleh norma internal yang
tidak dibahas bersama wakil rakyat di DPR, sehingga
melanggar prinsip Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
yang secara tegas menyatakan bahwa pembatasan hak
hanya sah apabila dilakukan melalui Undang-Undang.
iv) SEMA 4/2002 menghilangkan kesederajatan dan kepastian
hukum yang adil bagi warga negara
Bahwa norma SEMA 4/2002 yang memberi kekebalan
hukum kepada pejabat pengadilan dalam perkara pidana di
kepolisian membuat warga negara yang hendak memproses
hukum pejabat pengadilan tidak diperlakukan sama
dihadapan hukum, jika dibandingkan dengan laporan pidana
11
terhadap masyarakat umum biasa, sehingga menciptakan
ketidaksetaraan perlakuan hukum (Pasal 27 Ayat (1) UUD
NRI 1945) dan timbulnya SEMA tersebut menciptakan
ancaman potensial berupa berhentinya atau tertundanya
laporan/pengaduan Pemohon di tingkat penyidikan tanpa
kepastian waktu, semata-mata karena benturan prosedur
internal Mahkamah Agung yang menolak menghadirkan
pejabat pengadilan
sebagai saksi/terperiksa. Hal ini
merenggut jaminan kepastian hukum yang adil bagi warga
negara (Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
b) Kerugian Hak Konstitusional Tersebut Bersumber Dari Pasal
32 Ayat (4) UU 3/2009 Dan Pasal 79 UU 14/1985
i)
Komparasi Kewenangan Mengatur (MA Vs. MK)
● Prinsip Delegated Rulemaking Power dalam Sistem
Yudikatif
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan
lembaga
yudikatif
yang
sama-sama
diberikan
kewenangan oleh undang-undang organik masing-
masing untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi
kelancaran tugasnya yang belum cukup diatur dalam
Undang-Undang.
Jika
Mahkamah Agung
mempunyai
kewenangan
mengatur melalui Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 jo. 79 UU
14/1985, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan
mengatur melalui Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang
berbunyi: “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih
lanjut
hal-hal
yang
diperlukan
bagi
kelancaran
pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-
Undang ini.”
● Perbedaan Karaktristik Regulasi Turunan (SEMA vs. SE
MK) Meskipun memiliki norma pendelegasian yang
secara tekstual serupa, praktik pembentukan aturan
12
turunan pada kedua lembaga yudikatif ini memiliki
perbedaan fundamental, yaitu:
a. Mahkamah Agung (Pasal 32 (4) UU 3/2009 jo. 79
UU 14/1985)
Kewenangan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan
Mahkamah
Agung
(PERMA),
Surat
Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung (SK KMA).
Oleh karena Mahkamah Agung membawahi 4
(empat) lingkungan peradilan (Pengadilan Negeri,
Pengadilan
Militer,
Pengadilan
Agama
dan
Pengadilan Tata Usaha Negara), maka Mahkamah
Agung sangat sering mengeluarkan SEMA untuk
memberikan petunjuk teknis kepada hakim di
pengadilan
bawahannya.
Kewenangan
ini
disalahgunakan oleh Mahkamah Agung untuk
menerbitkan
SEMA
yang
merugikan
hak
konstitusional Warga Negara. SEMA yang sejatinya
merupakan aturan kebijakan internal (beleidsregel)
yang bersumber dari Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009,
justru diisi dengan norma yang bersifat mengatur
umum (regeling) yang bersumber dari Pasal 79 UU
14/1985, seperti SEMA 4/2002, yang memberikan
imunitas pejabat pengadilan dalam perkara pidana di
kepolisian yang mengikat kepolisian.
b. Mahkamah Konstitusi (Pasal 86 UU MK):
Kewenangan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan
Mahkamah
Konstitusi
(PMK),
Surat
Edaran
Sekjen/Ketua Mahkamah Konstitusi (SE MK), dan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi (SK
MK).
Berbeda
dengan
Mahkamah
Agung,
Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengadilan
bawahan, SE MK hanya berfungsi secara terbatas
untuk pengumuman atau petunjuk administrasi
13
operasional internal (seperti penyesuaian jam kerja
persidangan, libur operasional pendaftaran perkara,
atau teknis pelayanan simpel MK).
ii)
SEMA tidak dapat diuji materi di MA/MK
Ketika SEMA merugikan Hak Warga Negara, Warga Negara
mengalami jalan buntu hukum (legal deadlock). SEMA tidak
bisa di uji di Mahkamah Agung karena bukan peraturan
perundang-undangan (regeling) dan tidak diundangkan di
Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), sehingga bukan
objek uji materi di Mahkamah Agung, SEMA juga tidak bisa
di uji di Mahkamah Konstitusi karena bukan Undang-Undang,
sehingga bukan objek uji materi di Mahkamah Konstitusi.
iii)
Sumber Kerugian Ada pada UU Induknya (Pasal 32 Ayat (4)
UU 3/2009 jo Pasal 79 UU 14/1985
Bahwa kerugian Warga Negara tersebut bukan pada Surat
Edaran Mahkamah Konstitusi (SE MK), melainkan pada
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan ketiadaan jalur
hukum untuk menguji SEMA yang merugikan tersebut. SEMA
4/2002 bersumber secara langsung dari cacatnya norma
induk dalam Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU
14/1985 yang tidak memberikan batasan tegas mengenai
lingkup pengaturan internal.
Tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan uji materi kedua
pasal ini adalah untuk menghentikan praktik imunitas pejabat
pengadilan yang memang dilarang dalam Penjelasan Pasal 79 UU
14/1985, melalui regulasi internal peradilan dalam Pasal 32 Ayat (4)
UU 3/2009 (SEMA). Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi kelak
hanya membatasi Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009, Mahkamah Agung
tetap dapat mereproduksi norma SEMA 4/2002 di masa depan
dengan melandaskannya pada kewenangan mengatur (regeling)
berdasarkan Pasal 79 UU 14/1985. Demikian pula sebaliknya,
apabila Pemohon hanya menguji Pasal 79 UU 14/1985, putusan
tersebut berisiko menjadi tidak efektif (ineffective remedy) karena
Mahkamah Agung tetap dapat mereproduksi norma seperti SEMA
14
4/2002 di masa depan menggunakan dalih "Petunjuk Pengawasan"
atas dasar Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009. Hanya dengan memberikan
penafsiran bersyarat (conditionally unconstitutional) terhadap kedua
pasal ini sekaligus, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan jaminan
kepastian hukum yang adil secara tuntas dan menyeluruh.
Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Pemohon menegaskan
kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar
berkenan mengabulkan pengujian Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan
Pasal 79 UU 14/1985 secara bersama-sama demi menegakkan
supremasi hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di
hadapan hukum.
2.2.3 KERUGIAN KONSTITUSIONAL TERSEBUT BERSIFAT SPESIFIK,
AKTUAL DAN POTENSIAL
Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon akibat adanya SEMA
4/2002 yang merupakan turunan dari Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009
dan Pasal 79 UU 14/1985 bersifat spesifik, aktual dan potensial yaitu:
1) Bersifat Spesifik
Bahwa Pemohon adalah selaku Pemohon Eksekusi di Pengadilan
Agama Semarang yang teregister dengan perkara Nomor
04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 6 Agustus 2021;
Bahwa permohonan eksekusi Pemohon telah di aanmaning dan
sampai pada tahap penetapan sita eksekusi, akan tetapi tiba-tiba,
pada
tanggal
15
Nopember
2021,
Termohon
Eksekusi
mengajukan perkara Gugatan Perlawanan Terhadap Permohonan
Eksekusi
yang
teregister
dengan
perkara
Nomor
3177/Pdt.G/2021/PA.Smg.
Bahwa didasarkan pada ketentuan PASAL 132a AYAT (1) ANGKA
3 HIR menyatakan:
“Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan
melawan kecuali:
1. kalau penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat,
sedang gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan
sebaliknya;
2. kalau pengadilan negeri yang memeriksa surat gugat
penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu
berhubung dengan pokok perselisihan.
3. dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan.”
15
Dan Penjelasan Pasal 132a Ayat (1) Angka 3 HIR menyatakan:
“Pada sub 1, 2, dan 3 dari pasal ini disebutkan pengecualiannya,
yaitu:
3. Jikalau perkara itu tentang sengketa mengenai eksekusi
keputusan hakim, oleh karena dalam pelaksanaan keputusan
hakim itu pada hakekatnya sudah tidak ada persoalan lagi tentang
persengketaan, sebab segala sesuatu oleh hakim telah
diselesaikan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk saling
bergugatan.”
Maka, Gugatan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi
adalah Gugatan Perlawanan yang dikecualikan oleh Undang-
Undang karena pada hakekatnya tidak ada sengketa lagi dalam
pelaksanaan keputusan hakim, sehingga wajib diputus “Tidak
Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) karena tidak
ada dasar hukum/legal standing.
Hal ini dikuatkan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1378K/PDT/2016 dalam kaidah hukumnya menyatakan:
“Bahwa terbukti Pelawan tidak punya legal standing untuk
mengajukan gugatan perlawanan karena pelawan sebagai pihak
dalam perkara aquo, disamping itu pelaksanaan eksekusi belum
dilaksanakan karena masih dalam proses aanmaning, belum ada
penetapan Ketua PN Palangka Raya untuk pelaksanaannya,
maka gugatan perlawanan Pelawan masih prematur, sehingga
harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Akan tetapi, Pengadilan Agama Semarang menyatakan perkara a
quo adalah Perlawanan Eksekusi (Party Verzet), sehingga diputus
“Kabul”, padahal:
a. Berdasarkan BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, Huruf AK
Perlawanan Terhadap Eksekusi, Angka 1), halaman 140:
“1). Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang
yang terkena eksekusi/Tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar
hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah yang melaksanakan eksekusi. “
Maka, Perlawanan Eksekusi (Party Verzet) adalah perlawanan
yang diajukan oleh Tereksekusi/Tersita terhadap Penetapan
Eksekusi/Penetapan Sita Pengadilan, sedangkan perkara a quo
16
diajukan oleh Termohon Eksekusi terhadap Permohonan
Eksekusi.
b. Tidak
ada
Akta
Permohonan
Upaya
Hukum
yang
ditandatangani oleh pemohon dan panitera Pengadilan Agama
Semarang, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
Pengadilan Agama Semarang Nomor SOP/AP/02 Tanggal
21/06/21 tentang Penerimaan Dan Pendaftaran Upaya Hukum
(Banding, Kasasi PK, Verzet, Derden Verzet, Keberatan),
Angka 5 menyatakan:
“5. Panitera membuat Akta Permohonan Upaya Hukum yang
ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera.”
Bahwa Pemohon telah meminta pernyataan resmi dari Ketua
Pengadilan Agama Semarang tentang jenis pokok perkara a quo,
akan tetapi Pemohon selalu mendapati pernyataan yang berbeda
setiap ganti Ketua Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam
pernyataan-pernyataan sebagai berikut:
1. Surat Pernyataan Klarifikasi dari Ketua Pengadilan Agama
Semarang (Drs. Abun Bunyamin, S.H, M.H) Nomor W11-
A.1/2483/Hk.05/V/2022 Tanggal 30 Mei 2022 yang menyatakan
bahwa perkara a quo adalah Perlawanan Eksekusi (Derden
Verzet);
2. Surat Pernyataan Klarifikasi dari Ketua Pengadilan Agama
Semarang
(Drs.
H.
Samarul
Falah,
M.H)
Nomor
5851/KPA.W11-A.1/HK2.6 /X/2023 Tanggal 02 Nopember 2023
menyatakan bahwa perkara a quo adalah Perlawanan Eksekusi
(Party Verzet);
3. Surat Pernyataan dari Ketua Pengadilan Agama Semarang
(Nur Lailah Ahmad) Nomor 1215/KPA.W11-A1/HK.2.6/X/2024
Tanggal 30 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa perkara a
quo adalah Gugatan Perlawanan terhadap Permohonan
Eksekusi;
4. Surat Pernyataan dari Ketua Pengadilan Agama Semarang
(Ahmad Zaenal Fanani, S.H, M.M, M.H) Nomor 721/KPA.W11-
A1/HK.2.6/VII/2026 Tanggal 22 Juli 2026 yang menyatakan
bahwa perkara a quo adalah Gugatan Perlawanan Pihak (Party
17
Verzet) terhadap Penetapan Sita Eksekusi Wakil Ketua
Pengadilan Agama Semarang No. 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg
atas Permohonan Eksekusi Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg
Tanggal 6 Agustus 2021;
Maka, ada dugaan Ketua Pengadilan Agama Semarang tidak
memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan
yang melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
yang dapat diancam dengan hukuman pidana.
Hingga saat ini, permohonan eksekusi Pemohon belum selesai
secara tuntas karena dinyatakan “tidak dapat dilaksanakan/non
eksetutabel”
didasarkan
adanya
Putusan
Nomor
3177/Pdt.G/2021/PA.Smg.
2) Aktual
Bahwa SEMA 4/2002 dimaksudkan membatasi pemeriksaan
pejabat pengadilan (panitera/juru sita/juru sita pengganti) ditingkat
penyidikan
kepolisian,
tetapi
dalam
prakteknya
telah
disalahgunakan (abuse of authority) oleh pejabat pengadilan
(Ketua Pengadilan/Majelis Hakim) untuk menghindari kewajiban
hukum dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung hingga Sengketa
Informasi Publik di Komisi Informasi, sehingga merugikan Hak
Hukum & Akses Keadilan (Access to Justice) Pemohon atas
peradilan yang jujur dan adil (fair trial) yaitu:
a) Kerugian Perdata di Pengadilan Negeri Semarang
i) SEMA 4/2002 digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir
di persidangan oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang
ii) SEMA 4/2002 digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir
di persidangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Semarang
iii) SEMA 4/2002 digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Semarang untuk memutus perkara dengan
menyatakan SEMA 4/2002 adalah halangan yang sah
Bahwa Pemohon sebagai rakyat pencari keadilan mengajukan
gugatan perdata (Perbuatan Melawan Hukum) kepada
18
Pengadilan Agama Semarang (Tergugat I) dan Pengadilan
Tinggi Agama Semarang (Tergugat II) atas tindakan
administrasi yang merugikan Pemohon ke Pengadilan Negeri
Semarang yaitu diterbitkannya Penetapan Penangguhan
Eksekusi yang didasarkan atas adanya perkara Gugatan (dhi
Gugatan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi), bukan
Perlawanan Eksekusi (party verzet). Akan tetapi Pejabat
Pengadilan yang dipanggil dengan relaas panggilan yang sah,
mangkir atau menolak hadir dalam persidangan dengan
berdalih pada SEMA 4/2002. Pejabat pengadilan tersebut
menggunakan SEMA 4/2002 sebagai "tameng hukum" untuk
menolak dipanggil, tidak menghadiri persidangan, atau
berlindung di balik frasa "tugas yustisial", kecuali atas perintah
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hal ini sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor 417/Pdt.G/2023/PN Smg Tanggal 15
November 2023 dalam Alinea ke-2, halaman 9, yang
menyatakan:
“Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah
mengirimkan surat tertanggal masing-masing 11 September
2023 dan tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya
menyatakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat
Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat
Diperiksa, Baik Sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang
Ditentukan oleh Undang-Undang, pada poin I menyatakan
bahwa Pejabat Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan
tersebut apabila menyangkut suatu perkara yang sudah
diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan
pengadilan.
Berdasarkan
hal
tersebut,
maka
Ketua
Pengadilan Agama Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Semarang tidak dapat memenuhi relaas panggilan
untuk hadir persidangan, kecuali atas perintah Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Bahkan majelis hakim yang memutus perkara a quo
menyatakan adanya SEMA 4/2002 tersebut merupakan
halangan yang sah, sebagaimana termaktub dalam Putusan
Nomor 417/Pdt.G/2023/PN Smg Tanggal 15 November 2023
pada Alinea ke-1, halaman 9 yang menyatakan:
19
“Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan, untuk pihak Penggugat telah datang menghadap
di persidangan Kuasanya tersebut, sedangkan pihak Tergugat
1 dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh
orang
lain
menghadap
untuk
mewakilinya,
meskipun
berdasarkan risalah panggilan sidang tangga 6 September
2023 untuk sidang tanggal 13 September 2023, tanggal 14
September 2023 untuk sidang tanggal 20 September 2023 dan
tanggal 21 September 2023 untuk sidang tanggal 4 Oktober
2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah.”
Sehingga gugatan Pemohon diputus dengan amar putusan:
-
Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah
dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
-
Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet
onvankelijke verklaard) dengan verstek.
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.”
b) Kerugian Perdata di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
(Banding)
i)
SEMA 4/2002 digunakan sebagai alasan untuk tidak
hadir di persidangan oleh Ketua Pengadilan Agama
Semarang
ii)
SEMA 4/2002 digunakan sebagai alasan untuk tidak
hadir di persidangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Semarang
iii)
SEMA 4/2002 digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah untuk memutus perkara dengan
menyatakan SEMA 4/2002 adalah halangan yang sah
Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut,
Pemohon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah, akan tetapi keberadaan SEMA 4/2002 lagi-lagi
dijadikan tameng bagi Pejabat Pengadilan untuk mangkir
dalam persidangan, hal ini sebagaimana tercantum dalam
Kontra Memori Banding Ketua Pengadilan Agama Semarang
Nomor
6628/KPA.W11-A1/Hk.2.6/XII/2023
Tanggal
12
Desember 2023, pada Angka 1, yang menyatakan:
“Bahwa beberapa kali persidangan atas perkara nomor
417/Pdt.G/2023/PN.Smg
yang
diajukan
oleh
Pembanding/Penggugat yaitu persidangan pertama tanggal
20
13 September 2023, persidangan kedua tanggal 20
September 2023 dan persidangan ketiga tanggal 4 Oktober
2023, walaupun Terbanding I/Tergugat I tidak hadir di
persidangan, namun Terbanding I/Tergugat I mengirimkan
surat jawaban yang pada pokoknya Terbanding I/Tergugat I
berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pejabat
Pengadilan yang melaksanakan tugas yustisial tidak dapat
diperiksa, baik sebagai saksi atau tersangka kecuali yang
ditentukan oleh undang-undang”.
Dan Kontra Memori Banding Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Semarang Nomor 1144/KPTA.W11-A1/HK/XII/2023 Tanggal
13 Desember 2023, pada Angka 1, yang menyatakan:
“Bahwa beberapa kali persidangan atas perkara nomor
417/Pdt.G/2023/PN.Smg
yang
diajukan
oleh
Pembanding/Penggugat yaitu persidangan pertama tanggal
13 September 2023, persidangan kedua tanggal 20
September 2023 dan persidangan ketiga tanggal 4 Oktober
2023, walaupun Terbanding II/Tergugat II tidak hadir di
persidangan, namun Terbanding II/Tergugat II mengirimkan
surat jawaban yang pada pokoknya Terbanding II/Tergugat II
berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pejabat
Pengadilan yang melaksanakan tugas yustisial tidak dapat
diperiksa, baik sebagai saksi atau tersangka kecuali yang
ditentukan oleh undang-undang”.
Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
menyatakan adanya SEMA 4/2002 tersebut merupakan
halangan yang sah, sebagaimana termaktub dalam Putusan
Nomor 19/PDT/2024/PT SMG Tanggal 2 Januari 2024 pada
Alenia ke-1, halaman 6 yang berbunyi:
“Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung di
Pengadilan Tingkat Pertama Terbanding I semula Tergugat I
dan Terbanding II semula Tergugat II telah dipanggil dengan
patut tetapi tidak pernah datang, sedangkan ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang
sah.
Sehingga
perkara
ini
diputus
dengan
tanpa
kehadirannya/Verstek.
Sehingga Banding Pemohon diputus dengan amar putusan:
-
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 417/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 15 November
21
2023 dengan memperbaiki redaksi amar putusan yang
selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah
dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Memutus perkara ini dengan verstek.
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
(Niet onvankelijke verklaard).
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya
perkara.”
c) Kerugian Perdata di Mahkamah Agung (Kasasi)
i) SEMA 4/2002 digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir
di persidangan oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang
ii) SEMA 4/2002 digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir
di persidangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Semarang
iii) SEMA 4/2002 digunakan oleh Majelis Hakim Kasasi
Mahkamah Agung untuk memutus perkara dengan
menyatakan SEMA 4/2002 adalah halangan yang sah.
Bahwa kemudian ketika Pemohon mengajukan Kasasi ke
Mahkamah Agung, kembali SEMA 4/2002 digunakan sebagai
alasan untuk tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Kontra
Memori Kasasi Tergugat I (Pengadilan Agama Semarang)
Nomor 322/KPA.W11-A1/HK.2.6/II/2024 Tanggal 28 Februari
2024 pada Angka 1, halaman 2 yang menyatakan:
“Bahwa senyatanya Termohon I Kasasi tidak menghadiri
persidangan atas perkara nomor 417/Pdt.G/2023/PN.Smg
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri
Semarang, akan tetapi Termohon I Kasasi mengirimkan surat
jawaban yang pada pokoknya Termohon I Kasasi berpedoman
pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2002 tentang Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas
Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik sebagai Saksi atau
Tersangka, Kecuali Yang Ditentukan oleh Undang-Undang.”
Dan Kontra Memori Kasasi Tergugat II (Pengadilan Tinggi
Agama Semarang) Nomor 529/PTA.W11-AH/HK2/II/2024
Tanggal 29 Februari 2024 pada Alinea ke-1, halaman 2 yang
menyatakan:
“Bahwa senyatanya Termohon II Kasasi tidak menghadiri
persidangan atas perkara nomor 417/Pdt.G/2023/PN.Smg
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri
Semarang, akan tetapi Termohon II Kasasi mengirimkan surat
22
jawaban
yang
pada
pokoknya
Termohon
II
Kasasi
berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat
Pengadilan tidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila
menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang
masih dalam proses pemeriksaan pengadilan. Berdasarkan
hal tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama Semarang dan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak dapat
memenuhi relaas panggilan untuk hadir persidangan, kecuali
atas perintah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.”
Bahkan
Majelis
Hakim
Kasasi
Mahkamah
Agung
membenarkan putusan tingkat banding yang menyatakan
SEMA 4/2002 tersebut merupakan halangan yang sah,
sehingga permohonan Kasasi Pemohon ditolak sebagaimana
termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4532
K/Pdt/2024 Tanggal 22 Maret 2024 dengan amar putusan:
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
KARMINAH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara yang dalam tingkat kasasi ini seditolak yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkrah).”
Bahwa terhadap Perkara ini telah mempunyait kekuatan
hukum tetap (inkrah);
d) Kerugian Dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah
i)
SEMA 4/2002 digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir
di persidangan oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang
Pemohon yang berupaya mengakses Informasi Publik
berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan
Informasi
Publik
terkait
penyelenggaraan
administrasi peradilan (dhi jenis pokok perkara yang teregister
dengan perkara Nomor 3177/Pdt.G/2021/PA.Smg, apakah
Gugatan
Perlawanan
atau
Perlawanan
Eksekusi/Party
Verzet). Akan tetapi, Pemohon menghadapi penutupan akses
oleh Pengadilan Agama Semarang, sehingga hal ini menjadi
sengketa
dan
Pemohon
kemudian
menempuh
jalur
penegakan hukum ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
23
informasi publik. Keberadaan SEMA 4/2002 kembali dijadikan
alasan untuk melindungi pejabat peradilan dari pemeriksaan
aparat penegak hukum eksternal (Majelis Komisioner Komisi
Informasi). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan
Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 011/PTS-
A/VII/2024 Tanggal 10 Juni 2024 pada halaman 2-4 yang
berbunyi:
[2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah
mengirimkan undangan Ajudikasi pertama yang dilaksanakan
pada tanggal 7 Mei 2024 dan hanya dihadiri Pemohon,
sedangkan Termohon tidak dapat hadir dengan mengirimkan
surat tertanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor 507/KPA.W11-
A1/HK.2.6/V/2024
perihal
tanggapan
terhadap
surat
Undangan Persidangan yang dikirimkan oleh Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah;
[2.13] Bahwa pada persidangan tanggal 4 Juni 2021 Pemohon
menyatakan bahwa Undang-Undang dan Mahkamah Agung
memerintahkan Badan Publik harus hadir dalam sengketa
informasi publik untuk mewujudkan good government, akan
tetapi Termohon tidak hadir dalam sidang sengketa informasi
publik dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada yaitu
adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4
Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan
Tugas Yustisial TIdak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi
atau Tersangka kecuali Ditentukan oleh Undang-Undang.
….Padahal
SEMA
tersebut
digunakan
untuk
Pejabat
Pengadilan yang dipanggil sebagai Saksi atau Tersangka oleh
pihak kepolisian, bukan sebagai Termohon oleh Komisi
Informasi”.
Meskipun di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, SEMA
4/2002 digunakan sebagai alasan oleh Ketua Pengadilan
Agama Semarang untuk tidak hadir dalam persidangan, akan
tetapi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa
Tengah tetap memeriksa perkara dan memutus mengabulkan
permohonan Pemohon.
Meskipun telah diputus dan putusan mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkrah), Pengadilan Agama Semarang tetap
tidak mau menjalankan putusan Komisi Informasi ini, sehingga
Pemohon menempuh jalur eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Semarang, yang kemudian dikeluarkan
24
Penetapan Nomor 011/PTS-A/VII/2024 Tanggal 11 September
2011;
Akhirnya Ketua Pengadilan Agama Semarang (Nur Lailah
Ahmad)
mengirimkan
Surat
Nomor
1215/KPA.W11-
A1/HK.2.6/X/2024
Tanggal
30
Oktober
2024
perihal
Pelaksanaan Eksekusi Putusan Komisi Informasi Jawa
Tengah Nomor 011/PTS-A/VII/2024 yang menyatakan bahwa
perkara a quo adalah Gugatan Perlawanan terhadap
Permohonan Eksekusi (lih: pernyataan no. 3);
Oleh karena perkara a quo adalah Gugatan Perlawanan
terhadap Permohonan Eksekusi, maka perkara a quo masuk
dalam kelompok Gugatan, bukan Upaya Hukum, sehingga
Putusannya tidak ada kaitannya dengan Pengadilan. Maka
kemudian, Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan
sita eksekusi (yang memang belum dicabut) ke Pengadilan
Agama Semarang lagi, akan tetapi kembali Ketua Pengadilan
Agama Semarang yang baru (Ahmad Zaenal Fanani, S.H,
M.M, M.H) membuat pernyataan yang berbeda lagi dari
pelaksanaan eksekusi putusan Komisi Informasi melalui surat
Nomor 721/KPA.W11-A1/HK.2.6/VII/2026 Tanggal 22 Juli
2026 yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah Gugatan
Perlawanan Pihak (Party Verzet) terhadap Penetapan Sita
Eksekusi Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang No.
002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg atas Permohonan Eksekusi Nomor
04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 6 Agustus 2021 (lih:
pernyataan no. 4);
e) Kerugian Akses Keadilan (SEMA tidak dapat diuji materi di
MA/MK)
Bahwa Pemohon pada mulanya berupaya mencari keadilan
atas berlakunya SEMA 4/2002 yang merugikan hak
konstitusional Pemohon dengan mengajukan Hak Uji Materi
(HUM) ke Mahkamah Agung.
Namun Pemohon mengalami jalan buntu (dead end) karena
SEMA tidak dapat diuji di Mahkamah Agung. Hal ini
25
sebagaimana
tercantum
dalam
Putusan
Nomor
17P/HUM/2025 Tanggal 25 Agustus 2025 yang berbunyi:
“Menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang dari Pemohon Karminah
tidak dapat diterima” dengan alasan “SEMA tidak termasuk
jenis peraturan perundang-undangan, tidak dibentuk melalui
prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak
ditempatkan dalam Lembaran/Berita Negara dan berbentuk
Surat Edaran, bukan Peraturan, sehingga bukan objek Hak Uji
Materiil”;
3) Potensial
Bahwa Pemohon saat ini memang belum mengajukan laporan
atau pengaduan pidana secara resmi kepada penyidik (Kepolisian)
yang melibatkan pejabat pengadilan. Namun demikian, Pemohon
secara nyata memikul kerugian potensial yang menurut penalaran
hukum yang wajar (logical reasoning) dipastikan akan dialami
Pemohon akibat berlakunya SEMA 4/2002 (sebagai produk
turunan dari Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 jo. Pasal 79 UU
14/1985).
Bahwa
apabila
sewaktu-waktu
Pemohon
hendak
memperjuangkan hak hukumnya melalui jalur tindak pidana—
khususnya dugaan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan
wewenang yang melibatkan pejabat pengadilan—upaya hukum
Pemohon dipastikan akan menemui jalan buntu (deadlock). Hal ini
terjadi karena penyidik terhalang oleh SEMA 4/2002 yang
mewajibkan izin Ketua MA atau membatasi pemanggilan pejabat
pengadilan. Norma SEMA 4/2002 secara imperatif menciptakan
"tameng imunitas" bagi pejabat pengadilan, kondisi ini membuat
Pemohon yang hendak memproses hukum pejabat pengadilan
tidak diperlakukan sama dihadapan hukum (Pasal 27 Ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945) jika dibandingkan dengan laporan pidana
terhadap masyarakat umum biasa.
Bahwa timbulnya SEMA tersebut menciptakan ancaman potensial
berupa
berhentinya
atau
tertundanya
laporan/pengaduan
26
Pemohon di tingkat penyidikan tanpa kepastian waktu, semata-
mata karena benturan prosedur internal Mahkamah Agung yang
menolak
menghadirkan
pejabat
pengadilan
sebagai
saksi/terperiksa. Hal ini merenggut jaminan kepastian hukum yang
adil bagi Pemohon (Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).
Maka, sekalipun laporan pidana belum diajukan oleh Pemohon,
kualifikasi kerugian potensial yang dapat dipastikan terjadi
sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah telah terpenuhi
secara sah menurut hukum, sehingga Pemohon memiliki legal
standing yang sempurna untuk mengajukan Permohonan a quo.
2.2.4 Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband) Antara Kerugian
Konstitusional Dimaksud dan Berlakunya Pasal 32 (4) UU 3/2009 & 79
UU 14/1985
Keberadaan:
● Pasal 32 (4) UU 3/2009 (petunjuk yang mengikat internal/SEMA)
dan
● Pasal 79 UU 14/1985 (aturan yang mengikat eksternal/PERMA)
↓
MA menerbitkan SEMA 4/2002 :
● memuat norma imunitas pejabat pengadilan dalam perkara pidana di
kepolisian yang mengikat penegak hukum eksternal/kepolisian
(petunjuk Internal yang mengikat eksternal)
● mencampuri dan melampaui hak dan kewajiban warga negara
(dilarang oleh Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985), dan
● tidak bisa diuji materi di MA/MK
↓
Pelanggaran:
● Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
(Prinsip Negara Hukum : Norma peraturan dibentuk tidak melampaui
delegasi norma, dengan kepastian hukum dan tidak sewenang-
wenang (adanya kontrol yudisial (judicial control)).
● Pasal 28J (2) UUD NRI Tahun 1945
(Syarat Pembatasan Hak Warga Negara : Pembatasan Hak Warga
Negara hanya melalui UU)
↓
27
Kerugian Pemohon:
● Pelanggaran Pasal 27 (1) UUD NRI 1945
(Persamaan Hukum: Laporan pidana terhadap pejabat pengadilan
diperlakukan berbeda dengan laporan pidana terhadap masyarakat
biasa)
● Pelanggaran Pasal 28D (1) UUD NRI 1945
(Kepastian
Hukum
Yang
Adil:
Terhentinya/tertundanya
laporan/pengaduan Pemohon di tingkat penyidikan tanpa kepastian
waktu)
Bahwa keberadaan Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009, memberi kewenangan
kepada Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk yang mengikat
secara internal yang berbentuk SEMA, sedangkan keberadaan Pasal 79
UU 14/1985 memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk
membuat aturan yang mengikat secara eksternal yang berbentuk PERMA.
Dalam prakteknya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA 4/2002
(petunjuk internal yang mengikat eksternal) yang normanya memberikan
kekebalan hukum (imunitas) kepada pejabat pengadilan dalam perkara
pidana di kepolisian, sehingga mencampuri dan melampaui pengaturan
hak dan kewajiban warga negara pada umumnya yang nyata-nyata
dilarang oleh Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985 dan tidak dapat di uji materi
baik oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Oleh
karenanya, SEMA 4/2002 telah melanggar Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun
1945 (prinsip negara hukum: di mana norma peraturan dibentuk tidak
melampaui delegasi norma, dengan kepastian hukum dan tidak
sewenang-wenang (tadanya kontrol yudisial (judicial control)), Pasal 28J
Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (syarat pembatasan Hak Warga Negara: di
mana pembatasan hak warga negara hanya sah melalui undang-undang),
sehingga merugikan Hak Pemohon dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 (persamaan hukum, di mana laporan pidana terhadap pejabat
pengadilan diperlakukan berbeda dengan laporan pidana terhadap
masyarakat biasa) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
(kepastian hukum yang adil, terhentinya/tertundanya laporan/pengaduan
Pemohon di tingkat penyidikan tanpa kepastian waktu).
Hal ini terjadi karena norma Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU
14/1985 tidak memberikan batas tegas terhadap kewenangan mengatur
Mahkamah Agung.
28
Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon timbul secara
langsung karena berlakunya pasal-pasal tersebut.
2.2.4 DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN, MAKA KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON TIDAK AKAN ATAU TIDAK LAGI
TERJADI
Jika suatu tindakan penguasa atau instrumen hukum jelas-jelas melanggar
hak konstitusi tetapi secara formil tidak masuk dalam rezim undang-
undang (diuji di Mahkamah Konstitusi) maupun peraturan di bawah
undang-undang (diuji di Mahkamah Agung), maka terjadi cacat sistemik
dalam arsitektur hukum negara tersebut, di mana kekuasaan negara luput
dari kontrol yudisial (judicial control). Hal ini secara langsung mencederaI
esensi Negara Hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat
(3) UUD 1945.
Oleh karena SEMA tidak dapat diuji secara langsung oleh Mahkamah
Agung, sementara SEMA tersebut lahir dan mendapatkan legitimasi
keberadaannya dari Penafsiran Meluas atas Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009
dan Pasal 79 UU 14/1985, maka satu-satunya jalur hukum konstitusional
yang tersisa bagi Pemohon adalah menguji undang-undang induknya di
Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution
berwenang menguji konstitusionalitas Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan
Pasal 79 UU 14/1985 (sebagai induk/parent statute) agar pasal-pasal
tersebut tidak lagi dijadikan "pintu belakang" atau "cek kosong" (blanket
authority) oleh Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA yang
melampaui hak dan kewajiban warga negara pada umumnya.
Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo dengan
menetapkan penafsiran bersyarat kepada Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009
sepanjang tidak memuat norma kekebalan hukum atau imunitas pejabat
pengadilan dalam perkara pidana, perdata dan sengketa informasi publik
dan memindahkan penjelasan Pasal 79 UU 14/1985 ke dalam batang
tubuh Pasal 79 UU 14/1985, sehingga Pasal 79 UU 14/1985 menjadi
sepanjang tidak akan mencampuri dan melampaui hak dan kewajiban
negara pada umumnya, secara otomatis SEMA 4/2002 akan kehilangan
alas/dasar hukum keberadaannya.
29
Dengan demikian, Pengujian Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79
UU 14/1985 di Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya instrumen
hukum yang sah dan efektif untuk memulihkan kerugian konstitusional
Pemohon atas terhalangnya akses keadilan;
2.3 PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM DENGAN PUTUSAN
MAHKAMAH NOMOR 107/PUU-XX/2022
Bahwa ketentuan mengenai pengujian kembali suatu materi muatan, ayat, pasal,
dan/atau bagian dalam Undang-Undang diatur secara tegas dalam Pasal 60
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi jo. Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 TAHUN 2025
yang menyatakan:
1. Terhadap materi muatan, ayat, pasal dan atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”
Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan pengujian
terhadap norma Pasal 79 UU 14/1985 dan Pasal 31 Ayat (1) UU 5/2004 dalam
perkara Nomor 107/PUU-XX/2022.
Namun demikian, Permohonan a quo tidak ne bis in idem dan secara formal patut
serta sah untuk diterima dan diperiksa kembali oleh Mahkamah berdasarkan
kriteria pengecualian Pasal 60 UU MK jo. Pasal 72 PMK 7/2025, dengan alasan-
alasan hukum sebagai berikut:
1) Perbedaan Batu Uji (Constitutional Landmark):
Pada permohonan terdahulu, Pemohon menggunakan batu uji:
a) Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
b) Sila ke-5 Pancasila dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
c) Pasal 28H Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; dan
d) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Sedangkan dalam Permohonan a quo, Pemohon menggunakan konstelasi
batu uji UUD NRI Tahun 1945 yang berbeda, yaitu:
a) Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
30
b) Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
c) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan
d) Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
2) Perbedaan Alasan Permohonan (Posita/Ratio Decidendi):
Pada permohonan terdahulu, argumentasi berfokus pada ketidakpastian
hukum secara umum yang ditimbulkan dengan adanya Penetapan
Penangguhan Eksekusi yang dialami Pemohon, sedangkan dalam
Permohonan a quo, Pemohon mengajukan alasan permohonan yaitu adanya
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 yang memberikan
kekebalan hukum atau imunitas kepada pejabat pengadilan dalam perkara
pidana di kepolisian tanpa dapat diuji materi ke lembaga peradilan mana pun,
sehingga menimbulkan kerugian konstitusional nyata akibat penutupan akses
keadilan (access to justice) secara mutlak oleh timbulnya norma "kebal
hukum" (unreviewable norms).
Bahwa dengan ditemukannya fakta hukum berupa perbedaan batu uji
konstitusional dan perbedaan alasan permohonan (posita), maka syarat
pengecualian ne bis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (2) UU
MK jo. Pasal 72 Ayat (2) PMK 7/2025 telah terpenuhi seluruhnya.
Berdasarkan uraian di atas, Pemohon terbukti memenuhi seluruh kualifikasi dan
syarat formal maupun materiil sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan pengujian Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan
Pasal 79 UU 14/1985 terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
3. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 32
Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU 14/1985 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) berdasarkan dalil-
dalil dan argumentasi hukum:
3.1 DUALISME PENYALAHGUNAAN WEWENANG REGULATIF : PASAL 32
AYAT (4) UU 3/2009 JO. PASAL 79 UU 14/1985 MENCIPTAKAN BLANKET
AUTHORITY YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEGARA
HUKUM (PASAL 1 AYAT (3) UUD NRI TAHUN 1945);
● Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan
bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Salah satu pilar utama
31
negara hukum (rechtsstaat) adalah Prinsip Legalitas dan Hierarki
Peraturan Perundang-Undangan.
● Bahwa rumusan Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 memberikan kewenangan
petunjuk/kebujakan (beleidsregel) yang bersifat internal (mengikat
pejabat pengadilan) dan ditaruh dalam bab “pengawasan”, sedangkan
Pasal 79 UU 14/1985 memberikan kewenangan regulatif (regeling) yang
bersifat eksternal (mengikat pihak eksternal, seperti advokat, masyarakat
pencari keadilan, dll).
Namun, rumusan pasal tersebut tidak memberikan batasan materi
muatan (limitasi) yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh
diatur oleh Mahkamah Agung.
● Bahwa ketiadaan batasan dalam Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal
79 UU UU 14/1985 memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan
pembentukan peraturan (improper delegated legislation).
● Maka kemudian, Mahkamah Agung memanfaatkan kekosongan norma
pembatas ini untuk menerbitkan instrumen hukum berupa SEMA 4/2002,
yang bersifat internal (karena dibentuk dalam produk SEMA) yang isinya
melarang/membatasi penyidik untuk memanggil pejabat pengadilan
(hakim/panitera) sebagai saksi atau tersangka atas tindakan yang
berkaitan dengan fungsi yustisial, akan tetapi mengikat secara eksternal
(penegak hukum eksternal/kepolisian).
● Penyalahgunaan Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU 14/1985
untuk menerbitkan SEMA 4/ 2002 yang merambah ke ranah hukum
pidana materiil dan formil merupakan bentuk pengambilalihan wewenang
DPR dan Presiden (pembuat UU), sehingga merusak tata urutan norma
hukum dan melanggar prinsip negara hukum sebagaimana dijamin Pasal
1 Ayat (3) UUD NRI 1945;
3.2 IMPLEMENTASI PASAL 32 AYAT (4) UU 3/2009 DAN PASAL 79 UU 14/1985
MENIMBULKAN
IMUNITAS
HUKUM
MELALUI
SEMA
YANG
MELANGGAR ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM (EQUALITY
BEFORE THE LAW) (PASAL 27 (1) UUD NRI TAHUN 1945)
● Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan: "Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
32
● Bahwa Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU 14/1985 yang
ditafsirkan tanpa batas telah mendasari lahirnya norma privilese/imunitas
hukum bagi pejabat peradilan sebagaimana tertuang dalam SEMA
4/2002.
● Bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Criminal Justice
System) yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) menyatakan “Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib
datang di hadapan Penyidik”; Maka, tidak ada satu warga negara pun
yang memiliki imunitas dari pemanggilan penyidik ketika diduga terlibat
atau mengetahui suatu tindak pidana, kecuali yang diatur secara tegas
oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang (seperti hak imunitas
anggota DPR)
● Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan
Pasal 79 UU 14/1985, Mahkamah Agung menciptakan "kasta hukum
khusus" bagi pejabat pengadilan. Pemanggilan hakim atau pejabat
peradilan sebagai saksi/tersangka yang harus melalui izin Ketua MA atau
pembatasan yustisial menciptakan diskriminasi penegakan hukum dan
menempatkan aparat peradilan di atas hukum (above the law). Hal ini
bertentangan secara mendasar dengan prinsip Equality Before the Law
dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3.3 PASAL 32 AYAT (4) UU 3/2009 DAN PASAL 79 UU 14/1985
MENGAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG ADIL DAN
MENGHALANGI
PENEGAKAN
KEADILAN
(OBSTRUCTION
OF
JUSTICE) (PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI Tahun 1945);
● Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
● Bahwa kepastian hukum yang adil menuntut adanya norma hukum yang
konsisten, terprediksi, dan tidak saling berbenturan.
● Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menyatakan “Penyidik mempunyai tugas dan wewenang memanggil
orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli
33
atau Tersangka”, sehingga Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79
UU UU 14/1985 yang dijadikan norma dasar untuk menciptakan
pembatasan proses pidana melalui SEMA 4/2002 menimbulkan
benturan norma (norm conflict) antara KUHAP (UU yang memberi
wewenang penyidik untuk memanggil siapapun demi kepentingan
pembuktian) dengan SEMA (aturan internal MA).
● Bahwa akibat benturan norma ini, terjadi ketidakpastian hukum yang
adil bagi pencari keadilan dan korban kejahatan. Penyidikan kasus
pidana yang melibatkan dugaan memberi keterangan palsu atau
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengadilan seringkali
terhambat atau terhenti karena penyidik dihalangi oleh norma SEMA
yang berakar dari Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU
14/1985.
● Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon menjadi aktual/potensial
ketika penegakan hukum yang adil terhambat akibat instrumen hukum
turunan Pasal Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU 14/1985
yang memagari pejabat peradilan dari pemeriksaan hukum pidana.
3.4 PEMBATASAN HAK ASASI WARGA NEGARA DAN KEWENANGAN
PENEGAK HUKUM HANYA BOLEH DIATUR MELALUI UNDANG-
UNDANG (PASAL 28J AYAT (2) UUD NRI TAHUN 1945);
● Bahwa Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa
pembatasan hak dan kewajiban warga negara hanya dapat
ditetapkan dengan Undang-Undang;
● Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU 14/1985 tidak
menyebutkan secara eksplisit bahwa Mahkamah Agung berwenang
membatasi hak masyarakat atau wewenang lembaga penegak
hukum lain (Kepolisian). Namun, kerancuan frasa “memberikan
petunjuk” dan "mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan"
memungkinkan
Mahkamah
Agung
bertindak
melebihi
kewenangannya (ultra vires);
● Bahwa pembatasan terhadap wewenang penyidik untuk memanggil
saksi/tersangka adalah bentuk pembatasan hak hukum masyarakat
atas penegakan pidana. Mengatur pembatasan tersebut melalui
instrumen SEMA (dengan dalih Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 dan
34
Pasal 79 UU 14/1985) adalah tindakan yang bertentangan dengan
mandat Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
3.5 SEMA 4/2002 Mengkhianati Maksud Asli Pembentuk Undang-Undang
(Original Intent) dan Tafsir Otentik Penjelasan Pasal 79 UU MA
● Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985 Merupakan Batasan Absolut
Pembentuk Undang-Undang;
Bahwa dalam Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985, Pembentuk Undang-
Undang telah memberikan batasan yang sangat tegas (expressis
verbis) mengenai ruang lingkup kewenangan mengatur Mahkamah
Agung, yang berbunyi:
"Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau
kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang
membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan
atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah
Agung
berwenang
menentukan
pengaturan
tentang
cara
penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-
undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk
Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan
Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara
secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan
mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban
warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat,
kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau-pun pembagian
beban pembuktian”.
Penjelasan otentik ini membuktikan bahwa original intent dari Pasal
79 UU 14/1985 sejak awal diniatkan secara terbatas (restrictive
authority). Mahkamah Agung hanya diberikan wewenang mengisi
kekosongan hukum acara internal, dan secara eksplisit dilarang
mencampuri serta melampaui hak dan kewajiban hukum warga
negara;
● Diterbitkannya SEMA 4/2002 Merupakan Bentuk Penyalahgunaan
Kewenangan (Ultra Vires) yang Bersumber dari Ketidakjelasan
Pengawasan Norma Pasal 79 UU 14/1985;
Dengan menerbitkan SEMA 4/2002 yang melarang/membatasi
penyidik untuk memanggil dan memeriksa pejabat pengadilan
sebagai saksi atau tersangka, Mahkamah Agung telah secara nyata
mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban
warga negara:
35
1) Melampaui HAK Warga Negara: Menghalangi hak pencari
keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan
yang sama di hadapan hukum (Equality Before the Law).
2) Melampaui
KEWAJIBAN
Warga
Negara:
Menghilangkan
kewajiban hukum pejabat pengadilan (sebagai bagian dari warga
negara) untuk bersikap kooperatif memenuhi panggilan penegak
hukum dalam proses pidana
Tindakan Mahkamah Agung yang melampaui batas kewenangan
yang ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985
menunjukkan bahwa norma Pasal 79 UU 14/1985 dalam praktik
hukum telah kehilangan kepastian penafsiran, sehingga mudah
disalahgunakan
untuk
menjustifikasi
lahirnya
regulasi
yang
melanggar hak konstitusional.
● Inkonsistensi Antara Norma Batang Tubuh dan Praktik Pelaksanaan
Membutuhkan
Penegasan
Konstitusionalitas
Bersyarat
dari
Mahkamah Konstitusi
Bahwa pembatasan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 79 UU
14/1985 terbukti tidak memiliki "taring" penegakan norma karena
berada pada tataran “penjelasan”, sementara batang tubuh Pasal 79
UU 14/1985 diformulasikan secara sangat terbuka (open-ended).
Ketidakselarasan ini menyebabkan Mahkamah Agung mengabaikan
Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985 dan secara sewenang-wenang
menerbitkan aturan yang mencampuri dan melampaui hak dan
kewajiban warga negara. Oleh karena itu, demi memberikan
kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, Mahkamah Konstitusi perlu memindahkan batasan yang ada
dalam Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985 tersebut ke dalam Amar
Putusan yang Mengikat (Conditionally Unconstitutional) pada Batang
Tubuh Pasal 79 UU 14/1985;
3.6 SEMA 4/2002 PETUNJUK INTERNAL YANG MENEROBOS HUKUM
ACARA
● Kewenangan memberi petunjuk (instruksi/pengawasan) pada Pasal
32 Ayat (4) UU 3/2009 seharusnya hanya berlaku mengikat secara
internal teknis-yustisial;
36
Akan tetapi, Frasa "memberi petunjuk" seringkali disalahgunakan
untuk menerbitkan petunjuk internal yang menerobos hukum acara
pidana dan membatasi wewenang instansi luar dalam memanggil
pejabat peradilan seperti di kepolisian dengan SEMA 4/2002; Oleh
karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu memberikan batasan fungsi
pengawasan internal (agar petunjuk Mahkamah Agung tidak
memberikan kekebalan hukum atau imunitas pejabat pengadilan
dalam perkara pidana, perdata dan sengketa informasi publik).
3.7 TIDAK TERSEDIANYA MEKANISME PENGUJIAN TERHADAP SEMA
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM
SEMA merupakan produk hukum Mahkamah Agung yang "untouchable"
karena tidak bisa diuji, hanya bisa digantikan atau direvisi oleh
Mahkamah Agung sendiri. Bahwa kondisi tersebut telah tercermin
dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2025. Dalam Putusannya, Mahkamah
Agung pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 tidak termasuk objek uji materiil
sebab tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan.
Jika suatu tindakan penguasa atau instrumen hukum jelas-jelas
melanggar hak konstitusional tetapi secara formil tidak masuk dalam
rezim undang-undang (diuji di Mahkamah Konstitusi) maupun peraturan
di bawah undang-undang (diuji di Mahkamah Agung), maka terjadi cacat
sistemik dalam arsitektur hukum negara tersebut, di mana kekuasaan
negara luput dari kontrol yudisial (judicial control). Hal ini secara
langsung mencederaI esensi Negara Hukum Indonesia sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara
hukum, setiap norma yang mengikat masyarakat harus dibentuk
berdasarkan kewenangan yang jelas, menggunakan instrumen hukum
yang tepat, serta berada dalam sistem pengawasan dan pengujian yang
menjamin akuntabilitas pembentukan norma.
3.8 Konstruksi Pengujian di MK sebagai Satu-Satunya Jalan
Penegakan Konstitusi (Constitutional Remedy)
Oleh karena SEMA 4/2002 tidak dapat diuji secara langsung melalui
Hak Uji Materi di Mahkamah Agung, sementara SEMA tersebut lahir
sebagai wujud delegated legislation yang bersumber dari Pasal 32 Ayat
37
(4) UU 3/2009 dan Pasal 79 UU 14/1985, maka satu-satunya pintu
pemulihan hak konstitusional warga negara adalah melalui Mahkamah
Konstitusi.
Mahkamah perlu menyatakan: Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009
bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (conditionally
unconstitutional) sepanjang tidak memuat norma kekebalan hukum atau
imunitas pejabat pengadilan dalam perkara pidana, perdata dan
sengketa informasi publik,
Mahkamah perlu memindahkam penjelasan ke dalam batang tubuh
Pasal 79 UU 14/1985 dengan menyatakan: Pasal 79 UU 14/1985
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat
(conditionally unconstitutional) sepanjang tidak mencampuri dan
melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada
umumnya. Hal ini perlu dilakukan agar kedua pasal tersebut tidak lagi
dapat dijadikan dasar/pintu masuk oleh Mahkamah Agung untuk
menerbitkan SEMA yang memuat norma imunitas pidana dan
melampaui batasan hak warga negara.
4. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan hukum (posita) yang telah diuraikan di atas,
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 32 Ayat (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4958)
bertentangan
dengan
UNDANG-UNDANG
DASAR
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak
dimaknai:
"Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau
peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada
38
di bawahnya, sepanjang tidak memuat norma kekebalan hukum atau
imunitas pejabat pengadilan dalam perkara pidana, perdata dan
sengketa informasi publik "
3. Menyatakan bahwa Pasal 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3316) bertentangan dengan UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak
dimaknai:
“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini,
sepanjang tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan
tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya "
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas Pemohon;
2.
Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung (khususnya Pasal 32 Ayat (4) dan Pasal 79);
3.
Bukti P-3 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002
tentang Pejabat Pengadilan Tidak Dapat Dipanggil Sebagai
Saksi/Tersangka Oleh Penyidik (SEMA 4/2002);
4.
Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
KUHAP (khususnya Pasal 28 Ayat (1) tentang Kewajiban
Saksi/Tersangka Memenuhi Panggilan Penyidik dan Pasal 7
Ayat (1) Huruf i tentang Kewenangan Penyidik memanggil
Saksi/Tersangka);
5.
Bukti P-5 : Fotokopi Permohonan Eksekusi Pemohon di Pengadilan
Agama Semarang yang teregister dengan perkara Nomor
4/Pdt.Eks/2021/PA.Smg Tanggal 6 Agustus 2021;
39
6.
Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Hak Uji Materi (HUM) Mahkamah Agung RI
Nomor 17P/HUM/2025 yang menguji materi SEMA 4/2002
dengan amar putusan “tidak dapat diterima”;
7.
Bukti P-7 : Fotokopi
Putusan
Pengadilan
Negeri
Semarang
No. 417/Pdt.G/2023/PN.Smg memuat Pejabat Pengadilan
yang menyalahgunakan SEMA 4/2002 sebagai alasan untuk
tidak hadir di persidangan;
8.
Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah No. 011/PTS-
A/VII/2024
yang
memuat
Pejabat
Pengadilan
yang
menyalahgunakan SEMA 4/2002 sebagai alasan untuk tidak
hadir di persidangan.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran
40
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA) terhadap UUD NRI Tahun 1945
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK
beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat;
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
41
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-
syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan
dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan
a quo adalah norma Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA, yang menyatakan:
Pasal 32 ayat (4) UU MA:
"Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan
kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.”
Pasal 79 UU MA:
"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum
cukup diatur dalam Undang-Undang ini."
2. Bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional
yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon merupakan Pemohon Eksekusi di Pengadilan Agama
Semarang yang teregister dengan perkara Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Smg
Tanggal 6 Agustus 2021;
4. Bahwa permohonan eksekusi Pemohon telah sampai pada tahap penetapan sita
eksekusi, akan tetapi pada tanggal 15 Nopember 2021, Termohon Eksekusi
mengajukan perkara Gugatan Perlawanan Terhadap Permohonan Eksekusi yang
42
teregister dengan perkara Nomor 3177/Pdt.G/2021/PA.Smg. Pengadilan Agama
Semarang menyatakan perkara a quo adalah Perlawanan Eksekusi, sehingga
diputus “Kabul”,
5. Bahwa Pemohon telah meminta pernyataan resmi dari Ketua Pengadilan Agama
Semarang tentang jenis pokok perkara a quo, akan tetapi Pemohon selalu
mendapati pernyataan yang berbeda setiap berganti Ketua Pengadilan;
6. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon akibat adanya Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan
Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi Atau Tersangka
Kecuali Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang (SEMA 4/2002) yang merupakan
turunan dari Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA bersifat spesifik, aktual dan
potensial;
7. Bahwa menurut Pemohon, SEMA 4/2002 dimaksudkan membatasi pemeriksaan
pejabat pengadilan (panitera/juru sita/juru sita pengganti) ditingkat penyidikan
kepolisian, tetapi dalam prakteknya telah disalahgunakan oleh pejabat
pengadilan (Ketua Pengadilan/Majelis Hakim) untuk menghindari kewajiban
hukum dalam proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,
dan MA hingga sengketa informasi publik di Komisi Informasi, sehingga
merugikan hak hukum dan akses keadilan Pemohon atas peradilan yang jujur
dan adil.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional
sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional dimaksud dianggap
dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA yang
dimohonkan pengujian karena menurut Pemohon keberadaan Pasal 32 ayat (4) dan
Pasal 79 UU MA memberikan kewenangan atributif kepada MA untuk menerbitkan
petunjuk atau aturan kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang
berada di bawahnya tanpa batas. Anggapan kerugian hak konstitusional yang
dijelaskan Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya
potensial yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan
berlakunya norma Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA yang dimohonkan
pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak
43
konstitusional sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak
akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan
konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah,
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam
mengajukan permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 32 ayat (4) dan
Pasal 79 UU MA bertentangan antara lain dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat
(1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan
dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, rumusan Pasal 32 ayat (4) UU MA memberikan
kewenangan petunjuk atau kebijakan yang bersifat internal (mengikat pejabat
pengadilan) dan Pasal 79 UU MA memberikan kewenangan regulatif yang
bersifat eksternal (mengikat pihak eksternal, seperti advokat, masyarakat
pencari keadilan). Selain itu, rumusan Pasal tersebut tidak memberikan batasan
materi muatan yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diatur oleh
MA.
2. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan batasan dalam Pasal 32 ayat (4) dan Pasal
79 UU MA memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan pembentukan
peraturan, karena Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA yang ditafsirkan tanpa
batas telah mendasari lahirnya norma imunitas hukum bagi pejabat peradilan
sebagaimana dalam SEMA 4/2002;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA tidak
menyebutkan secara eksplisit MA berwenang membatasi hak masyarakat atau
wewenang lembaga penegak hukum lain (Kepolisian). Namun, kerancuan frase
“memberikan petunjuk” dan "mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan"
memungkinkan MA bertindak melebihi kewenangannya;
44
4. Bahwa menurut Pemohon, pembatasan terhadap wewenang penyidik untuk
memanggil saksi/tersangka adalah bentuk pembatasan hak hukum masyarakat
atas penegakan pidana yang bertentangan dengan mandat Pasal 28J ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam Petitum
pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan:
1. Pasal 32 ayat (4) UU MA bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai "Mahkamah Agung berwenang
memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua
badan peradilan yang berada di bawahnya, sepanjang tidak memuat norma
kekebalan hukum atau imunitas pejabat pengadilan dalam perkara pidana,
perdata dan sengketa informasi publik";
2. Pasal 79 UU MA bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai “Mahkamah Agung dapat mengatur
lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan
apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini,
sepanjang tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan
kewajiban warga negara pada umumnya".
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8
yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk
mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU
MK.
[3.10]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil
permohonan Pemohon berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal
79 UU MA, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan
pengujian norma a quo dengan ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 Peraturan
45
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma a quo dapat
dimohonkan pengujian kembali.
Bahwa Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025, masing-masing
menyatakan sebagai berikut:
Pasal 60 UU MK
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi
muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi
muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda
atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Bahwa terhadap norma Pasal 79 UU MA sudah pernah diajukan pengujian
dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
107/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 20 Desember 2022 dengan amar menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah
mencermati ketentuan yang dijadikan dasar pengujian dalam permohonan a quo,
telah ternyata terdapat perbedaan dasar pengujian yang digunakan dalam menguji
norma a quo, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan sebelumnya.
Oleh karena ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 bersifat alternatif,
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lagi syarat adanya alasan yang berbeda
dengan permohonan sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon sepanjang
berkenaan pengujian norma Pasal 79 UU MA tidak terhalang dengan ketentuan
norma Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dan dapat diajukan kembali.
Sehingga, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.
[3.11]
Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil
Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh
Pemohon adalah berlakunya norma Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA yang
46
tidak memberikan batasan materi muatan yang jelas sehingga memicu terjadinya
penyalahgunaan kewenangan pembentukan peraturan pelaksana, in casu SEMA.
Oleh karena itu, menurut Pemohon norma Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA
bertentangan antara lain dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal
28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana petitum Pemohon.
Berkenaan
dengan
dalil
Pemohon
tersebut,
Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
[3.11.1] Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
[vide Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]. Mahkamah Agung (MA) merupakan
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam
lingkungan MA. Sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan
peradilan yang berada di bawahnya, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
Pengawasan yang dilakukan oleh MA meliputi pelaksanaan tugas yudisial,
administrasi, dan keuangan [vide Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU MA]. Dalam
rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MA terhadap peradilan
yang berada di bawahnya, ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut ditindaklanjuti
dengan UU MA.
[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan rumusan norma Pasal 32 ayat (4) UU MA
memberikan kewenangan petunjuk/kebijakan yang bersifat internal (mengikat
pejabat pengadilan) dan tidak memberikan batasan materi muatan. Berkenaan
dengan hal tersebut, jika dicermati dalam ketentuan norma Pasal 32 ayat (4) UU MA
yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau
peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di
bawahnya”, menurut Mahkamah, keberadaan norma Pasal 32 ayat (4) UU MA
merupakan norma yang menjadi dasar MA berwenang membentuk peraturan
internal sebagai bagian pelaksana UU MA. Oleh karena itu, hakikat ketentuan norma
47
Pasal a quo merupakan landasan hukum bagi MA untuk mengeluarkan peraturan
dan/atau kebijakan internal MA, termasuk SEMA, untuk menyamakan persepsi
berkaitan penafsiran hukum dalam menyelesaikan kasus konkret yang berkenaan
dengan kewenangan MA dan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran
penyelenggaraan peradilan di bawah MA karena belum diaturnya hal-hal dimaksud
dalam undang-undang. Di samping itu, norma Pasal 32 ayat (4) UU MA dimaksud
juga menjadi dasar hukum MA dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
administrasi, keuangan, organisasi dan bahkan hal-hal yang bersifat teknis yudisial,
yang dasar hukumnya belum secara tegas dan terperinci diatur dalam undang-
undang, bukan untuk mempengaruhi putusan hakim pada kasus konkret, apalagi
memuat norma kekebalan hukum atau imunitas pejabat pengadilan dalam perkara
pidana, perdata dan sengketa informasi publik sebagaimana yang juga didalilkan
oleh Pemohon. Dengan demikian, pendelegasian norma Pasal 32 ayat (4) UU MA
memberikan kewenangan kepada MA terbatas untuk memberi petunjuk guna
kelancaran tugas peradilan yang berada di bawahnya dan tidak boleh
pendelegasian peraturan dimaksud mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara, termasuk kewenangan yudisial ketua pengadilan
dalam melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum
tetap. Sementara itu, berkenaan dengan aparat pengadilan yang melaksanakan
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu
panitera/jurusita sesungguhnya tidak melekat kewenangan yudisial yang beririsan
dengan kemandiriannya, karena hanya melaksanakan perintah ketua pengadilan
untuk melaksanakan eksekusi putusan dimaksud.
[3.11.3] Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 79 UU MA
memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan pembentukan peraturan.
Ketentuan norma Pasal 79 UU MA menyatakan, “Mahkamah Agung dapat mengatur
lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan
apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.
Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan refleksi dari kewenangan lain
yang dimiliki MA selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana
dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, makna
yang terkandung dalam norma Pasal 79 UU MA adalah pemberian fungsi
pengaturan kepada MA untuk mengisi kekosongan hukum atau melengkapi regulasi
48
yang belum cukup diatur dalam undang-undang demi kelancaran penyelenggaraan
peradilan. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal a quo, yang
menyatakan:
“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan
hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan
Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan
tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam
Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh
pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan
Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara
keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri
dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada
umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta
penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian”.
Berdasarkan uraian Penjelasan Pasal 79 UU MA tersebut, sesungguhnya
telah jelas dan tegas MA dalam membuat peraturan pelaksana sebagaimana yang
didelegasikan oleh UU MA tidak dibenarkan memuat substansi yang mencampuri
dan melampaui kewenangan hakim dalam mengadili suatu perkara, termasuk
pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula
mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau-pun pembagian
beban pembuktian, termasuk tidak diperbolehkan mengatur hal-hal yang bersifat
mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara
pada umumnya, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
Bahwa lebih lanjut, di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam
ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah ditegaskan salah satu “…
jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh … Mahkamah Agung”. Oleh karena
itu, penegasan kewenangan MA menyusun peraturan di bawah undang-undang
telah ditentukan dalam ketentuan tersebut, bahkan kekhususan kewenangan yang
dimiliki MA dibandingkan lembaga negara lainnya adalah termasuk menentukan
materi muatan peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan
peradilan. Selain itu, untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,
cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].
49
Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil
Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA yang
didalilkan oleh Pemohon dapat memuat norma kekebalan hukum atau imunitas
pejabat pengadilan dalam perkara pidana, perdata dan sengketa informasi publik
dan mencampuri serta melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga
negara pada umumnya adalah dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu, berkenaan
dengan SEMA 4/2002 mengandung hal-hal sebagaimana yang dikhawatirkan oleh
Pemohon, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas surat edaran dimaksud,
menurut Mahkamah jika yang didalilkan oleh Pemohon benar, persoalan tersebut
bukan pada pendelegasian norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
oleh Pemohon, namun hal tersebut berkaitan dengan persoalan penerapan atau
implementasi dari surat edaran tersebut. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon
adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, telah ternyata Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 79 UU MA telah sejalan dengan
prinsip negara hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum dan
pemerintahan, kepastian hukum yang adil, serta menjalankan hak dan
kebebasannya, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang
didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
50
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 11.01 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
51
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Achmad Edi Subiyanto
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum sebagai sumbangan pemikiran. Disamping itu agar dilihat kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 9 Tahun 1976. Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan.” SEMA 4/2002 tersebut menginstruksikan agar aparat peradilan (panitera/juru sita/juru sita pengganti) tidak perlu memenuhi panggilan penyidik (Kepolisian) atas tindakan dalam menjalankan tugas peradilannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karenanya, SEMA 4/2002 ini secara otomatis mengikat penegak hukum eksternal/kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Apa yang salah dari SEMA 4/2002 tersebut? 1. Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung boleh membuat aturan sepanjang “Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya”, akan tetapi karena batasan itu hanya ada di penjelasan, bukan di batang tubuh, sehingga tidak terlalu dihiraukan oleh Mahkamah Agung; 2. Maka, Mahkamah Agung membuat aturan kekebalan hukum (imunitas) pejabat pengadilan dalam perkara pidana di kepolisian, yang melampaui hak dan kewajiban warga negara pada umumnya; 9 3. Celakanya, Mahkamah Agung membuat aturan tersebut tidak melalui instrumen PERMA yang bisa diuji materi di Mahkamah Agung, akan tetapi melalui instrumen SEMA, sehingga tidak bisa di uji materi di Mahkamah Agung. Bahwa aturan yang melampaui hak dan kewajiban warga negara pada umumnya telah dilarang dalam Penjelasan Pasal 79 UU 14/1985, bukan berarti dibolehkan dalam pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009, karena sejatinya pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 hanya digunakan untuk membuat aturan yang bersifat administratif dan internal, tidak mengikat publik atau penegak hukum lain. 2) KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL TERSEBUT BERSUMBER DARI PASAL 32 AYAT (4) UU 3/2009 DAN PASAL 79 UU 1985 a) Lahirnya Norma Kebal Hukum Pejabat Pengadilan Melalui Aturan Internal (SEMA) Yang Tidak Dapat Di Uji Materi Di MA/MK i) SEMA 4/2002 adalah produk hukum dari Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009, akan tetapi mengikat eksternal (sifat Pasal 79 UU 14/1985). Timbulnya SEMA 4/2002 yang bersumber dari Pengawasan- Yustisial Internal (produk Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009), tetapi mengikat secara eksternal/kepolisian (sifat Pasal 79 UU 14/1985) telah merusak tatanan peraturan perundang- undangan, sehingga melanggar prinsip negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) yang menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum (rule of law), dan tidak melampaui kewenangan delegasi norma. ii) SEMA 4/2002 memberi kekebalan hukum (imunitas) kepada pejabat pengadilan yang bertentangan dengan KUHAP Bahwa SEMA 4/2002 memberikan kekebalan hukum atau imunitas kepada pejabat pengadilan dalam perkara pidana dikepolisian, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Meskipun dalam SEMA 4/2002 terdapat frasa “kecuali yang ditentukan oleh undang-undang”, namun dalam hukum acara pidana (Pasal 28 Ayat (1) KUHAP), penyidik diberikan 10 kewenangan yang sah menurut undang-undang untuk memanggil saksi maupun tersangka, di mana setiap orang yang dipanggil wajib hadir demi hukum. Bahkan, Pasal 285 Huruf a KUHP mengancam pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. SEMA 4/2002 secara sepihak menyimpangkan frasa "kecuali yang ditentukan oleh Undang-undang" seolah-olah kewenangan penyidik dalam KUHAP (UU) tidak berlaku bagi aparat peradilan tanpa persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Oleh karenanya, substansi SEMA a quo menimbulkan benturan hukum fundamental (normative conflict) dengan kewenangan penyidik, sehingga melanggar prinsip negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) yang menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum (rule of law) dan mengharuskan setiap norma peraturan dibentuk dengan kepastian hukum. iii) SEMA 4/2002 membatasi Hak Warga Negara melalui aturan internal SEMA 4/2002 yang sejatinya adalah beleidsregel (peraturan kebijakan), akan tetapi mengikat penegak hukum eksternal (kepolisian) telah merusak tatanan bernegara karena hak- hak beracara warga negara dalam perkara pidana di kepolisian dibatasi atau dikurangi oleh norma internal yang tidak dibahas bersama wakil rakyat di DPR, sehingga melanggar prinsip Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa pembatasan hak hanya sah apabila dilakukan melalui Undang-Undang. iv) SEMA 4/2002 menghilangkan kesederajatan dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara Bahwa norma SEMA 4/2002 yang memberi kekebalan hukum kepada pejabat pengadilan dalam perkara pidana di kepolisian membuat warga negara yang hendak memproses hukum pejabat pengadilan tidak diperlakukan sama dihadapan hukum, jika dibandingkan dengan laporan pidana 11 terhadap masyarakat umum biasa, sehingga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan hukum (Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945) dan timbulnya SEMA tersebut menciptakan ancaman potensial berupa berhentinya atau tertundanya laporan/pengaduan Pemohon di tingkat penyidikan tanpa kepastian waktu, semata-mata karena benturan prosedur internal Mahkamah Agung yang menolak menghadirkan pejabat pengadilan sebagai saksi/terperiksa. Hal ini merenggut jaminan kepastian hukum yang adil bagi warga negara (Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). b) Kerugian Hak Konstitusional Tersebut Bersumber Dari Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 Dan Pasal 79 UU 14/1985 i) Komparasi Kewenangan Mengatur (MA Vs. MK) ● Prinsip Delegated Rulemaking Power dalam Sistem Yudikatif Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang sama-sama diberikan kewenangan oleh undang-undang organik masing- masing untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran tugasnya yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang. Jika Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengatur melalui Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009 jo. 79 UU 14/1985, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengatur melalui Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang- Undang ini.” ● Perbedaan Karaktristik Regulasi Turunan (SEMA vs. SE MK) Meskipun memiliki norma pendelegasian yang secara tekstual serupa, praktik pembentukan aturan 12 turunan pada kedua lembaga yudikatif ini memiliki perbedaan fundamental, yaitu: a. Mahkamah Agung (Pasal 32 (4) UU 3/2009 jo. 79 UU 14/1985) Kewenangan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Oleh karena Mahkamah Agung membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara), maka Mahkamah Agung sangat sering mengeluarkan SEMA untuk memberikan petunjuk teknis kepada hakim di pengadilan bawahannya. Kewenangan ini disalahgunakan oleh Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA yang merugikan hak konstitusional Warga Negara. SEMA yang sejatinya merupakan aturan kebijakan internal (beleidsregel) yang bersumber dari Pasal 32 Ayat (4) UU 3/2009, justru diisi dengan norma yang bersifat mengatur umum (regeling) yang bersumber dari Pasal 79 UU 14/1985, seperti SEMA 4/2002, yang memberikan imunitas pejabat pengadilan dalam perkara pidana di kepolisian yang mengikat kepolisian. b. Mahkamah Konstitusi (Pasal 86 UU MK): Kewenangan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Surat Edaran Sekjen/Ketua Mahkamah Konstitusi (SE MK), dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi (SK MK). Berbeda dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengadilan bawahan, SE MK hanya berfungsi secara terbatas untuk pengumuman atau petunjuk administrasi 13 operasional internal (seperti penyesuaian jam kerja persidangan, libur operasional pendaftaran perkara, atau teknis pelayanan simpel MK). ii) SEMA tidak dapat diuji materi di MA/
