PUU
Tahun 2026
353/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon: Rahmat Aminudin, S.H.
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:51:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 353/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Rahmat Aminudin, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Jalan Rawa Kepa 12 Nomor 127, Tomang, Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juni 2026, memberi kuasa kepada
Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Dr. Desnadya Anjani Putri, S.H., S.IKOM., M.H.,
Andreas Sapta Finady, S.H., M.H., Diah Damayanti, S.H., M.H., Lasden Luther
Sihotang, S.H., S.E., M.Ak., M.H., Abilio J.V.C. Fernandes Da Silva, S.H., M.H., dan
Bansawan, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Perhimpunan Ahli Hukum
Konstitusi yang beralamat di Jalan Rawa Kepa 12 Nomor 127, Tomang, Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
17 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
2
22 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
353/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 353/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 23 September 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 13 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 14
Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur tentang
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar”.
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, serta sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24
Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Mahkamah Konstitusi)
menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik
dan memutus perselisihan tetang hasil Pemilihan Umum.”
3. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU
Kekuasaan Kehakiman) dengan tegas mengatur tentang kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan
dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang
yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat
dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
3
c. Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian
konstitusionalitas Pengujian Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya disebut UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(Selanjutnya disebut PMK 7/2025), menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya
disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah
Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal
tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 149 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat
(1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2).
II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Dasar Hukum Legal Standing Permohonan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
mengatur mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian
undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945
dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
4
a. Perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat;
d. Lembaga Negara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar memuat identitas pihak dan bukti sebagaimana:
Pasal 51A ayat (1)
Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
Pasal 51A ayat (2)
Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 Pasal
3 untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian;
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau
kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan
pengujian; dan
c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf c PMK No 7/2025 diuraikan dengan jelas dan terperinci.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31
Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 11/PUU-V/2007, serta
putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konsitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian;
c. Bahwa Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar
dan dipastikan akan terjadi;
d. Bahwa adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara
kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian;
5
e. Bahwa
adanya
kemungkinan
bahwa
dengan
dikabulkannya
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan
tidak akan terjadi lagi;
Legal Standing Pemohon:
1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia berdasarkan
Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3) merupakan Warga Negara Indonesia yang
memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam
naungan Negara Hukum.
2. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai advokat berdasarkan Kartu Tanda
Pengenal Advokat (KTPA) Bukti P-4, dan untuk menjalankan profesinya sebagai
seorang advokat Pemohon telah terlebih dahulu diangkat oleh Organisasi
Advokat sebagaimana Berita Acara Pengangkatan Bukti P-5 dan juga telah
diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana Bukti P-6 sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat (untuk
selanjutnya disebut sebagai UU Advokat).
3. Bahwa alasan mendasar Pemohon mengajukan Judicial Review terhadap Pasal
149 ayat (2) KUHAP karena advokat yang secara konstitusi merupakan penegak
hukum sebagaimana Hakim, Jaksa maupun Polisi, ternyata tidak serta merta
mendapatkan perlakuan yang sama seperti penegak hukum lain dalam hal
penerapan penanganan dugaan pelanggaran advokat, karena jeratan
hukum/proses hukum terhadap advokat masih kerap terjadi sebagaimana kasus
yang terjadi pada Advokat berinisial AK di Provinsi Bangka Belitung yang diduga
melakukan tindak pidana yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan,
sebagaimana
bukti
(P-7),
dengan
link
berita
online
yaitu
pada
https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8627750/advokat-
yang-jadi-tersangka-kasus-dugaan-penipuan-di-pangkalpinang-ditahan#google
_vignette, yang diberitakan pada 21 Agustus 2026 dan sebagaimana
pemberitaan online dengan pada bukti (P-8) Sorootkabar.com diberitakan pada
4 April 2026 mengenai berita Advokat tersebut sedang memperjuangkan hak
klien nya, artinya Advokat tersebut sedang melaksanakan fungsinya sebagai
Advokat. Dengan kasus-kasus tersebut menggambarkan rentannya Advokat
terjerat kasus hukum.
6
4. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, Pemohon dapat
memberikan jasa hukum baik di dalam dan diluar Pengadilan sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Advokat:
“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.
5. Bahwa ketentuan terkait jasa hukum yang dapat diberikan oleh Pemohon telah
jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Advokat:
“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien.”
6. Bahwa Advokat merupakan penegak hukum sebagaimana Pasal 5, UU Advokat:
“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang
dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”
7. Bahwa dalam menjalankan profesi sebagai advokat yang bebas, mandiri dan
dijamin oleh hukum hal tersebut tidak serta merta melindungi advokat ketika
menjalankan profesinya, pada kenyataanya kriminalisasi terhadap advokat
masih mungkin terjadi ketika seorang advokat melakukan tugasnya untuk
membela pencari keadilan.
8. Perlindungan terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugasnya di atur
dalam Pasal 16 UU Advokat, dan juga Pasal 149 ayat (2) Undang-undang No.
20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk
selanjutnya disebut KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 UU Advokat
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
Pasal 149 ayat (2) KUHAP
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan Klien di dalam atau diluar pengadilan.
9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 149 ayat (2) dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan "iktikad baik" adalah sikap dan perilaku Advokat dalam
menjalankan tugas pembelaan dan pendampingan hukum berdasarkan kode etik
profesi Advokat.
10. Bahwa dalam Pasal 149 ayat (2) KUHAP maupun dalam penjelasnnya memiliki
tolak ukur yang sama tentang perlindungan terhadap profesi advokat adalah
7
menitikberatkan pada menjalankan profesi dengan itikad baik dimana hal
tersebut diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat, sehingga penilaian apakah
seorang advokat bertindak dengan itikad baik atau melanggar kode etik menjadi
kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berdasarkan Pasal 8 UU
Advokat.
11. Bahwa dalam realitanya, ketika seorang advokat membela kepentingan pencari
keadilan, advokat juga berada diposisi yang rentan, advokat dapat dilaporan ke
kepolisian, ditersangkakan, didakwa, dituntut dan dijatuhi hukuman, dan ketika
disidangkan, klausa itikad baik sebagaimana kode etik profesi advokat
dikesampingkan karena dengan tidak adanya mekanisme yang diatur jelas,
mengenai bunyi Pasal 149 ayat (2) KUHAP, sedangkan yang berwenang untuk
memutuskan seorang advokat melanggar itikad baik adalah Dewan Kehormatan
Organisasi Advokat.
12. Dengan adanya berbagai kasus kriminalisasi terhadap Advokat tanpa melalui
mekanisme etik yang tepat, membuat Pemohon sebagai seorang advokat
memiliki kekhawatiran dalam menjalankan profesinya, keinginan untuk
memberikan pembelaan terbaik bagi pencari keadilan berbenturan dengan
kekhawatiran akan risiko hukum yang dapat menjerat Advokat bila klausa
tentang itikad baik dalam Pasal 149 Ayat (2) KUHAP tidak ditafsirkan dengan
mekanisme yang jelas. hubungan sebab-akibat (causal verband) sangat jelas
antara kerugian yang mungkin terjadi kepada Pemohon maupun para advokat
Indonesia bila berlakunya Pasal 149 Ayat (2) KUHAP yang belum memiliki
pemaknaan maupun mekanisme yang jelas dan bersifat pasti sebagai
perlindungan terhadap Pemohon sebagai Advokat dalam menjalankan
profesinya.
13. Bahwa kekhawatiran Pemohon berbanding lurus dengan masih adanya
pemberitaan Advokat yang terjerat hukum, sehingga sangat penting Pasal 149
Ayat (2) KUHAP dimaknai dengan jelas sehingga kerugian konstitusional yang
dialami oleh Pemohon sebagai Advokat atau rekan sejawat pemohon maupun
potensial kerugian dengan penalaran yang wajar yang mungkin terjadi tidak akan
terjadi lagi.
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi tetap pada koridor menentukan kerugian potensial,
namun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan fleksibel dalam
persidangan untuk memutus suatu perkara yang dirasakan mewakili
8
kepentingan konstitusi bagi Masyarakat sebagaimana Perkara Nomor 90/PUU-
XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil
Presiden dengan detail berikut:
Pemohon: Almas Tsaqibbirru Re A, Jenis Perkara
Jenis Permohonan: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara: Pengujian materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap
UUD 1945 yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi
Cawapres hingga Wakil Presiden RI yang ke 14.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan juga yurisprudensi yang menjadi acuan
dalam kerugian potensial yaitu Putusan No. 49/PUU-IX/2011 dan Putusan MK
No. 31/PUU-XIV/2016 Kerugian potensial dapat cukup untuk memberikan legal
standing sepanjang potensi kerugian tersebut bukan sekadar kekhawatiran
abstrak, tetapi berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
serta mempunyai hubungan sebab-akibat dengan norma Undang-undang yang
diuji sehingga Pemohon sebagai Advokat yang melaksanakan profesinya
didalam pengadilan ataupun diluar pengadilan memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo;
Adapun kerugian-kerugian konstitutional yang dimaksudkan di atas akan
diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian permohonan ini.
III. Alasan-Alasan Permohonan/Posita
Pengujian Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945
1. Bahwa Pemohon melakukan Pengujian 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
karena dalam Pasal tersebut mengatur tentang perlindungan Advokat dalam
melaksanakan pekerjaanya dengan itikad baik di dalam maupun diluar
pengadilan, hal tersebut sejalan dengan Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun
2003 Advokat (UU Advokat) yang mengatur hal serupa, dan dalam undang-
undang Advokat terkait perlindungan advokat dirasakan sudah memadai, karena
di dalam Pasal 8 UU Advokat jelas diatur mengenai penindakan terhadap
9
advokat dan peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan Kode
Etik Advokat, namun demikian didalam Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak mengatur perihal mekanisme
pembuktian itikad baik, sehingga kriminalisasi terhadap advokat mungkin terjadi
tanpa melewati mekanisme yang sesuai sebagaimana Pasal 8 UU Advokat,
dengan contoh perkara vide bukti P-7 dan P-8, sehingga ada potensial kerugian
yang nyata yang dialami oleh Pemohon.
2. Lebih lanjut Pemohon menjelaskan Diferensiasi Fungsional persidangan pidana
dalam sistem pidana terpadu untuk menjelaskan kedudukan pemohon dan
urgensi dari Pengujian Undangan-Undang (selanjutnya disebut sebagai PUU)
yang Pemohon ajukan.
3. Bahwa diferensiasi fungsional adalah prinsip pembagian fungsi, tugas, dan
kewenangan di antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam sistem
peradilan pidana, dengan tujuan agar setiap lembaga menjalankan perannya
masing-masing secara profesional, mandiri, dan bertanggung jawab, tetapi tetap
terhubung dalam satu sistem penegakan hukum pidana. Dalam konteks
Indonesia, prinsip ini merupakan salah satu karakteristik Sistem Peradilan
Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), yang melibatkan
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat
penegak hukum mempunyai kewenangan yang berbeda, sehingga satu lembaga
tidak boleh mengambil alih fungsi lembaga lain di luar kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang. Adapun pembagian fungsi dalam sistem
peradilan pidana adalah sebagai berikut:
Kepolisian — Penyelidikan dan penyidikan
Mengungkap dugaan tindak pidana, mengumpulkan alat bukti,
serta melakukan penyidikan sesuai kewenangannya.
Kejaksaan — Penuntutan
Melaksanakan fungsi penuntutan dan kewenangan lain yang
diberikan undang-undang.
Pengadilan — Mengadili
Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen
berdasarkan hukum dan fakta persidangan.
4. Bahwa tujuan diferensiasi fungsional adalah sebagai berikut:
10
Mencegah tumpang tindih kewenangan, agar setiap aparat bertindak
sesuai batas tugasnya.
Mewujudkan mekanisme saling mengawasi (checks and balances),
sehingga tindakan satu aparat dapat dikontrol melalui mekanisme hukum
oleh pihak lain.
Menjamin kepastian hukum, agar proses penanganan perkara memiliki
pembagian tanggung jawab yang jelas.
Melindungi hak tersangka, terdakwa, dan masyarakat, termasuk dari
tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum.
5. Bahwa dalam perkembangan hukum acara pidana, perlu dibedakan antara
KUHAP lama dan KUHAP yang berlaku sekarang.
KUHAP lama: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang membangun
pembagian fungsi penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.
KUHAP baru: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 2 ayat (2) secara tegas
mengatur penyelenggaraan acara pidana berdasarkan Sistem Peradilan
Pidana Terpadu dengan prinsip diferensiasi fungsional.
6. Bahwa dalam konteks persoalan konstitusional yang berkaitan dengan profesi
advokat, prinsip ini penting karena kewenangan penyidik untuk menilai adanya
dugaan tindak pidana tidak serta-merta menjadikan penyidik berwenang
menentukan secara sepihak apakah tindakan profesional advokat dilakukan
dengan itikad baik atau merupakan pelanggaran hukum profesi.
7. Bahwa diferensiasi fungsional juga tidak berarti advokat kebal dari proses
pidana. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, penilaiannya tetap harus
mengikuti hukum yang berlaku, dengan memperhatikan perlindungan profesi
advokat, batas kewenangan penyidik, dan kewenangan pengadilan.
8. Bahwa norma 149 ayat (2) KUHAP kurang lengkap dan/atau kabur sehingga
memungkinkan APH lainnya dapat menafsirkan frasa itikad baik secara subjektif,
sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat
(1) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
9. Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah
Pasal 149 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum, menyatakan:
11
“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan Klien di dalam atau diluar pengadilan.”
Sepanjang tidak dimaknai:
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan. hanya dapat dilakukan
setelah putusan/rekomendasi Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
yang menaunginya.
10. Bahwa Pasal 149 ayat (2) KUHAP bertentangan secara bersyarat
(Conditionally Unconstitutional) terhadap UUD 1945, yaitu :
Pasal 28D Ayat (1), yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
Pasal 28G Ayat (1), yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28I Ayat (2), yang menyatakan:
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Adapun Alasan permohonan terkait adanya pertentangan Norma Pasal 149
Ayat (2) baik secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (Conditionally
Unconstitutional) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:
A. Ketentuan Pasal 149 Ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1)
UUD 1945
1. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang
sangat baik bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan ”Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Norma konstitusi di atas
mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh
manusia secara universal di Indonesia. Dalam kualifikasi yang sama, setiap
12
manusia disini berarti tanpa terkecuali termasuk diri Pemohon yang merupakan
warga negara Indonesia.
2. Bahwa perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum pada hakikatnya berlaku bagi siapa saja dengan latar
belakang pendidikan apapun, tanpa memandang ras, suku maupun profesi
pekerjaan seseorang, namun pada kenyataannya undang-undang yang
menjadi landasan diberlakukannya penerapan perlidungan tersebut memiliki
celah hukum bila tidak diatur dengan jelas dan tegas tentang batasan-
batasannya, hal tersebut tidak terkecuali pada perlindungan profesi advokat.
3. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membela kepentingan
pencari keadilan, advokat berada di antara pihak-pihak yang bersengketa, atau
berperkara dalam ranah perdata maupun pidana, advokat juga berada diantara
pihak yang merasa hak dan/atau kepentingannya tercederai. Namun demikian,
dalam posisi membela pihak manapun, advokat wajib menjalankan tugasnya
secara profesional dengan itikad baik.
4. Bahwa perlindungan terhadap profesi advokat dalam menjalankan tugasnya
dengan itikad baik di atur dalam Pasal 16 UU Advokat, dan juga Pasal 149 ayat
(2) Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16 UU Advokat
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
Pasal 149 ayat (2) KUHAP
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan Klien di dalam atau diluar pengadilan.
5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 149 ayat (2) dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan "iktikad baik" adalah sikap dan perilaku Advokat dalam
menjalankan tugas pembelaan dan pendampingan hukum berdasarkan kode
etik profesi Advokat.
6. Bahwa ihwal terkait itikad baik merupakan tolak ukur utama dalam menjalankan
profesi advokat, karena Ketika advokat dipersangkakan melakukan suatu
tindakan yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan etika profesi advokat,
maka walaupun tindakan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya membela
13
klien, advokat tetap dapat di perkarakan atas tindakannya tersebut, bila terbukti
tindakan tersebut dilakukan tanpa itikad baik.
7. Bahwa dalam Pasal 149 ayat (2) KUHAP maupun dalam penjelasnnya memiliki
tolak ukur yang sama tentang perlindungan terhadap profesi advokat adalah
menitikberatkan pada menjalankan profesi dengan itikad baik dimana hal
tersebut diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat, sehingga penilaian apakah
seorang advokat bertindak dengan itikad baik atau melanggar kode etik menjadi
kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berdasarkan Pasal 8 UU
Advokat.
8. Lalu siapa yang berhak menentukan ada atau tidaknya iktikad baik advokat saat
menjalankan profesinya? untuk menjawabnya kita perlu merujuk kepada UU
Advokat Pasal 8 ayat (1), berdasarkan Pasal 8 ayat (1):
Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d,
dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan
kode etik profesi Advokat.
maka jelas bahwa berdasarkan UU Advokat tersebut, penindakan terhadap
advokat yang diduga melakukan pelanggaran etik dan/atau terbukti melakukan
pekerjaanya tidak dengan itikad baik akan diperiksa dan diputuskan oleh Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU Advokat tersebut telah jelas
bagaimana mekanisme pemeriksaan dan penindakan advokat, namun yang
menjadi kekhawatiran Pemohon adalah ketidakjelasan makna maupun
mekanisme dari Pasal 149 Ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum
karena tidak memberikan kejelasan batasan/ larangan bahwa advokat tidak
dapat di perkarakan secara perdata maupun pidana sebelum diputuskan oleh
Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi
Advokat sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) UU Advokat, sehingga tidak jelas
batasan kewenangan memerika, mengadili dan memutuskan tentang itikad baik
advokat dalam menjalankan tugas profesinya dan prosedur pemenuhan unsur
itikad baik bagi perlindungan advokat.
10. Bahwa dalam teori hukum tata negara ada ajaran tentang pembatasan
kekuasaan (limitation of power) kekuasaan negara tidak boleh bersifat absolut
melainkan harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum guna mencegah
penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin hak-hak warga negara. Menurut
14
teori ini, kekuasaan yang tidak dibatasi akan cenderung disalahgunakan. Oleh
karena itu, diperlukan mekanisme pembatasan melalui konstitusi, pembagian
kekuasaan, dan pengawasan antar lembaga negara (checks and balances).
Dengan adanya pembatasan tersebut, penyelenggaraan negara dapat berjalan
sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, salah satu fungsi utama
konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara
sewenang-wenang dan sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia.
Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menjadi dasar pembentukan lembaga
negara, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian terhadap penggunaan
kekuasaan. bahwa dalam menjalankan profesi Advokat Pemohon beraktifitas
dengan aparat penegak hukum (selanjutnya disebut sebagai APH) lain baik
kepolisian (penyidik), penuntut umum, maupun hakim pengadilan, tentu
pemohon sebagai advokat mempunyai kewenangan yang berbeda dan sudut
pandang berbeda pula dari ketiga APH tersebut, namun mempunyai motivasi
yang sama yaitu untuk menegakan hukum.
Perbandingan Regulasi Negara (Comparative Studying)
11. Indonesia sebagai negara hukum memiliki rules and regulations yang dibentuk,
ditetapkan dan berlaku sebagai undang-undang bagi seluruh masyarakat
Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai hal seperti administrasi kependudukan,
Pendidikan, pekerjaan, jaminan Kesehatan, pajak, keuangan negara, serta
berbagai hal dalam kehiduapan sehari-hari, termasuk perlindungan terhadap
profesi yang dalam permohonan ini adalah advokat.
12. Bahwa perlindungan terhadap advokat diatur dalam UU Advokat dan
pengawasannya di lakukan oleh Dewan Kehormatan Advokat. Untuk
mengetahui tugas dan fungsi Dewan Kehormatan Organisasi Advokat maka
Pemohon melakukan perbandingan dengan beberapa negara seperti Prancis,
Jerman, India, Inggris dan Wales sebagai berikut:
Negara
Dasar Hukum Utama
Lembaga
Tugas dan
Fungsi Utama
Indonesia UU 18/2003, Pasal 16 dan
26; Putusan MK 26/PUU-
XI/2013 dan 108/PUU-
XXI/2023; KUHAP 2025,
Pasal 149 (2) sebagaimana
dirujuk dalam permohonan
Dewan Kehormatan
Organisasi Advokat
(DKOA)
Memeriksa dan
mengadili
pelanggaran kode
etik; menjatuhkan
sanksi menurut
kode etik dan
aturan organisasi.
15
Prancis
Décret n° 91-1197,
khususnya arts. 187, 184 dan
ketentuan terkait
Bâtonnier dan
Conseil de
discipline
Penyelidikan etik,
pemeriksaan
pengaduan,
keputusan
melanjutkan
tindakan disiplin,
dan sanksi.
Jerman
Bundesrechtsanwaltsordnung
(BRAO), §§ 43, 43a, 113 dst.
Rechtsanwaltskam
mer dan
Anwaltsgericht
Mengawasi
kewajiban profesi
dan memeriksa
pelanggaran
disiplin.
India
Advocates Act 1961, §§ 35–
36
State Bar Council
dan Bar Council of
India
Memeriksa
professional or
other misconduct
dan menjatuhkan
sanksi disiplin.
Inggris
dan
Wales
Solicitors Act 1974; Legal
Services Act 2007; aturan
SRA/BSB
Solicitors
Regulation Authority
(SRA) dan Bar
Standards Board
(BSB)
Mengatur standar
solicitor/barrister;
menyelidiki
pelanggaran dan
mengambil
tindakan
regulasi/disiplin.
Fungsi
Indonesia
Prancis
Jerman
India
Inggris &
Wales
Menerima pengaduan
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Penyelidikan
profesional
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Menilai kepatuhan etik
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Menjatuhkan sanksi
disiplin
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Mengawasi status/hak
praktik
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
13. Bahwa sebagaimana perbandingan yang dilakukan, masing-masing negara
memiliki Dewan Kehormatan/Bar Standards Board/Conseil de Discipline atau
yang sejenis dengan penamaan yang berbeda-beda di tiap negara, namun
memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu mengawasi kewajiban profesi,
penyelidikan etik, pemeriksaan pengaduan, keputusan melanjutkan tindakan
16
disiplin, dan sanksi, sehingga jelas bahwa perlunya pemeriksaan etik terlebih
dahulu atas dugaan yang disangkakan kepada seorang advokat, tidak serta
merta ditangani oleh APH lain sebelum melalui pemeriksaan etik oleh Dewan
Kehormatan.
14. Bahwa terkait Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat diatur dalam Pasal
26 UU Advokat yang dikutip sebagai berikut:
Pasal 26
1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode
etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan
ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh
Organisasi Advokat.
5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili
pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat.
6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan
tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi
Advokat mengandung unsur pidana.
7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran
kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat.
15. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (6) jelas mengatur bahwa Keputusan Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana
apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur
pidana, maka jelas bahwa advokat yang melanggar etik dan terdapat unsur
pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam
pasal tersebut terdapat kata “apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi
Advokat mengandung unsur pidana” maka perlu untuk dibuktikan terlebih
dahulu melalui Dewan Kehormatan apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan
oleh Advokat tersebut mengandung unsur pidana, sehingga dapat ditindak
lanjuti oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian.
16. Bahwa perlu digaris bawahi dalam permohonan ini yang pemohon inginkan
bukan kekebalan hukum bagi advokat, sehingga advokat memiliki imunitas
tanpa limitasi, namun keadilan dan kepastian procedural bagi penanganan
dugaan tindak pidana ataupun perdata yang disangkakan kepada advokat
sehingga aparat penegak hukum memiliki acuan pasti dalam penanganan
dugaan tersebut, advokat yang disangkakan itupun dapat membuktikan apakah
17
ia dalam kapasitasnya sebagai advokat dalam menjalankan tugas sudah sesuai
dengan kode etik dan itikad baik atau tidak, sehingga kriminalisasi terhadap
advokat tanpa dasar dan tidak sesuai dengan mekanisme dapat dihindari.
Constitusional Gate antara iktikad baik dalam hukum profesi advokat dengan
kewenangan baik kepolisian (penyidik), penuntut umum, maupun hakim
pengadilan.
17. Bahwa itikad baik menjadi jembatan antara hukum profesi dan hukum pidana,
Pasal 149 ayat (2) KUHAP mengatakan itikad baik ditentukan oleh sikap dan
perilaku Advokat dalam menjalan tugas profesinya berdasarkan kode etik,
sedangkan hukum pidana dan kewenangan penyidik untuk menetepakan
stastus tersangka seseorang termasuk Advokat di perlukan minimal 2 alat bukti.
18. Bahwa bukan berarti kewenangan organisasi Advokat menilai Advokat beritikad
baik meniadakan kewenangan APH lainnya, namun hal ini sebagai filter ketika
Pemohon sebagai Advokat/ advokat lain keluar jalur dan tidak menjalankan
fungsi advokatnya dengan baik, pada prinsipnya Advokat dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana pada saat dinilai tidak beritikad baik dalam praktek
advokatnya.
19. Bahwa norma perlindungan Advokat pada Pasal 149 ayat (2) KUHAP menjadi
tidak efektif ketika itikad baik profesi Advokat tidak tentukan mekanismenya
seperti apa. Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan prinsip iktikad baik,
melainkan mempersoalkan ketiadaan parameter dan mekanisme objektif untuk
menentukan
iktikad
baik
sebagai
syarat
memperoleh
perlindungan
sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (2) KUHAP.
20. Bahwa pembentuk undang-undang secara sadar telah menempatkan “iktikad
baik” sebagai syarat berlakunya imunitas Advokat, artinya “iktikad baik” bukan
frasa dekoratif, melainkan unsur pembatas sekaligus unsur perlindungan hukum
pada Pasal 149 ayat (2) KUHAP.
21. Bahwa penjelasan Pasal 149 ayat (2) KUHAP menghubungkan iktikad baik
dengan kode etik Advokat. Dengan demikian, pembentuk undang-undang telah
memasukan standart etika profesi ke dalam perlindungan hukum mengenai
imunitas Advokat.
22. Bahwa dalam teori kewenangan dijelaskan bahwa setiap tindakan dan
keputusan yang dilakukan oleh organ atau pejabat negara harus didasarkan
pada kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, tidak ada
18
kekuasaan yang dapat dijalankan tanpa dasar kewenangan yang sah menurut
peraturan perundang-undangan, untuk mendukung teori kewenangan itu ada
syarat:
1) Atribusi: adalah pemberian kewenangan yang asli (originair) oleh
konstitusi atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau
pejabat tertentu.
2) Delegasi: adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ yang telah
memperoleh kewenangan atribusi kepada organ lain, sehingga tanggung
jawab dan pelaksanaan kewenangan tersebut beralih kepada penerima
delegasi.
3) Mandat: adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat yang satu kepada
bawahannya untuk bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam mandat,
tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat.
23. Bahwa tiap aparat penegak hukum memiliki kewenangannya masing-masing,
lembaga kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan serta
penyidikan, kejaksaan berwenang melakukan penuntutan dan dakwaan,
advokat melakukan pembelaan bagi pencari keadilan, hakim dalam Lembaga
peradilan berwenang untuk menyidangkan dan memutus perkara dalam
persidangan.
24. Tanpa penilaian Organisasi Advokat Frasa “iktikad baik menjadi norma yang
subjektif, apabila tidak terdapat pemeriksaan pendahuluan oleh organisasi
profesi Advokat, maka terdapat kemungkinan penyidik atau APH lainnya
memberikan penilaian sepihak bahwa tindakan Advokat tidak dilakukan dengan
iktikad baik.
25. Advokat merupakan bagian dari APH yang juga memiliki kedudukan yang sama
dengan Polisi (penyidik), penuntut Umum maupun Hakim, dimana dalam hal
advokat diduga melakukan perbuatan pelanggaran etik, perbuatan melawan
hukum maupun dugaan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 8 UU Advokat
No. 18 Tahun 2003 maupun berdasarkan Kode Etik Advokat, advokat wajib
diperika dan ditindak/dilakukan penindakan terlebih dahulu oleh Dewan
Kehormatan Profesi Advokat, sehingga bila advokat disangkakan melakukan
suatu pelanggaran atau dalam pekerjaannya tidak dilakukan dengan itikad baik,
maka tidak serta merta advokat tersebut dapat dituntut secara perdata maupun
dipidanakan, penentuan itikad baik advokat saat menjalankan profesinya
ditentukan oleh Dewan Kehormatan setelah melalui proses persidangan etik
terlebih dahulu. Namun demikian, dalam Pasal 149 Ayat (2) KUHAP tidak ada
19
frasa yang dengan tegas mengatur mekanisme penentuan dan/atau
pemeriksaan terkait itikad baik seorang advokat saat menjalankan profesinya.
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Pasal 149 ayat (2)
tentang KUHAP secara yuridis normatif memberikan perlindungan. Namun
rumusan yang multitafsir, justru belum tentu menjamin hak-hak konstitusional
pemohon selaku advokat. Hal demikian menimbulkan pertentangan norma
dimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin adanya hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana jaminan konsep Negara
Hukum, namun ketentuan Pasal 149 ayat (2) KUHAP memuat rumusan norma
yang multitafsir dan membuka celah bagi pelanggaran hak atas perlindungan
diri pribadi advokat, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum dalam menjalankan profesi pemohon sebagai advokat.
27. Pemohon sebagai advokat berada dalam keadaan ketidakpastian hukum dalam
menjalankan tugas profesinya karena perlindungan hukum yang diberikan Pasal
149 ayat (2) KUHAP bergantung pada terpenuhinya unsur “iktikad baik”,
sementara undang-undang tidak menentukan parameter dan mekanisme
objektif untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut. ketidakpastian
tersebut menyebabkan Pemohon tidak memperoleh jaminan bahwa tindakan
yang dilakukan dalam rangka pembelaan klien akan terlebih dahulu dinilai
berdasarkan parameter objektif sebagai tindakan profesi sebelum dapat
diposisikan untuk dituntut baik secara perdata dan pidana.
28. Bahwa oleh karenanya, menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah
Konstitusi menyatakan Frasa “iktikad baik” pada norma Pasal 149 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang
tidak dimaknai Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana
dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan hanya dapat dilakukan setelah
putusan/rekomendasi
Dewan
Kehormatan
Organisasi
Advokat
yang
menaunginya.
20
B. Ketentuan Pasal 149 Ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28 G Ayat (1)
UUD 1945
1. Bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) mengatur perlindungan bagi warga
negara Indonesia dimana “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
2. Bahwa hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
merupakan hak yang melekat bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan
kesehariannya, termasuk advokat.
3. Bahwa advokat yang secara konstitusi merupakan penegak hukum
sebagaimana Hakim, Jaksa maupun Polisi, ternyata tidak serta merta
mendapatkan perlakuan yang sama seperti penegak hukum lain dalam hal
penerapan penanganan dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh
seorang advokat, karena jeratan hukum/proses hukum terhadap advokat masih
kerap terjadi sebagaimana kasus yang terjadi pada Advokat berinisial AK di
Provinsi Bangka Belitung yang diduga melakukan tindak pidana yang telah
ditetapkan tersangka dan ditahan, sebagaimana bukti (P-7),dengan link berita
online yaitu pada https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-
8627750/advokat-yang-jadi-tersangka-kasus-dugaan-penipuan-di-
pangkalpinang-ditahan#google_vignette. Diberitakan 21 Agustus 2026 dan
sebagaimana
pemberitaan
online
dengan
yaitu
pada
bukti
(P-8)
Sorootkabar.com) diberitakan 4 April 2026 mengenai berita Advokat tersebut
sedang memperjuangkan hak klien nya, artinya Advokat tersebut sedang
melaksanakan fungsinya sebagai Advokat.
Penilaian iktikad baik harus dilakukan sebelum proses hukum Perdata/Pidana
terhadap Profesi Advokat dimulai
4. Bahwa adapula Profesi Advokat yang sedang berpraktek sebagai Advokat yaitu
dengan inisial MB dan SR telah dilaporkan ke Polres Jakarta Barat diketahui
melalui pemberitaan online 15 Juli 2026 dari media rmtvnews.com dengan bukti
(P-9)
dengan
LP/B/1685/VI/2026/SPKT/POLRES
METRO
JAKARTA
BARAT/POLDA METRO JAYA tanggal 12 juni 2026 dan menurut keterangan
21
Penasehat Hukum/Kuasa Hukum Advokat yang dilaporkan berdasarkan
informasi pemberitaan media online https://teropongnews.com/ bukti (P-10)
kami kutip:
“sebagai advokat yang mendampingi klien berdasarkan surat kuasa.
Menurutnya, dalam menjalankan tugas profesinya, advokat memiliki hak
imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat serta diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 26/PUU-XI/2013”.
“Advokat tidak bisa dipidana dalam menjalankan tugas profesinya, baik
di dalam maupun di luar persidangan, sepanjang menjalankan tugas
dengan iktikad baik”.
“Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik oleh seorang advokat,
semestinya mekanisme organisasi profesi terlebih dahulu ditempuh
sebelum masuk pada proses hukum pidana”.
“Kedudukan advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam
sistem hukum nasional. Menurutnya, apabila terdapat persoalan etik
dalam menjalankan profesi, mekanisme kode etik dan organisasi advokat
perlu dihormati”.
5. Bahwa media massa atau media sebagai alat informasi kepada masyarakat
luas, agar diketahui dan menembus ruang serta waktu sehingga informasi
mengenai suatu kejadian menjadi mudah di akses oleh siapa saja via internet
dan hp seseorang, begitu pula dengan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sebagai Advokat dalam melaksanakan profesi Advokat
sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU Advokat yang menjelaskan bahwa Jasa
Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi
hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,
membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
7. Pasal 1 ayat (2) UU Advokat tidak spesifik, adapun tindakan pemohon sebagai
Advokat, mendapat surat kuasa dari klien untuk sidang di Pengadilan Negeri
Jakarta Barat tanggal 26 Juli 2025 terdaftar di Kepaniteraan (bukti P-11),
membuat dan mengirimkan somasi tanggal 29 Oktober 2025 dan dilekatkan
bukti pengiriman suratnya (bukti P-12), undangan Mediasi ke III dari Dinas
Tenaga Kerja kepada Rahmat Aminudin & Rekan tertanggal 22 Mei 2025, (bukti
P-13).
Advokat menyampaikan Informasi perkara yang di tanganinya
8. Bahwa dalam menangani suatu perkara profesi pemohon sebagai advokat
membuat pernyataan di media massa, membuat informasi media cetak, media
22
online (dihantam gugatan Rp. 10.6 miliar, bukti P-14) dan Rahmat Aminudin,
S.H. Bahwa dugaan sengketa proyek (bukti P-15) maupun media online dan
lainnya baik dalam penanganan perkara perdata maupun pidana, tentunya hal
ini sebagai pekerjaan Pemohon pada saat menangani suatu perkara yang di
tanganinya, berpotensi untuk dilakukan upaya hukum, oleh pihak yang
keberatan atas apa yang disampaikan secara publik di media massa, padahal
hal tersebut disampaikan perlunya di landasi itikad baik, namun sebagai
kekhawatiran Pemohon dapat saja dilakukan proses hukum jika tidak
perlindungan yang pasti.
9. Bahwa jika penilaian mengenai iktikad baik baru dilakukan setelah Advokat
ditetapkankan tersangka atau proses hukum berlangsung, maka perlindungan
Pasal 149 ayat (2) KUHAP menjadi ilusif, bahwa proses hukum itu telah
menimbulkan tekanan hukum faktual terhadap Advokat, dan munculnya
tekanan psikologis dan profesional.
10. Bahwa perlindungan hukum Pasal 149 ayat (2) KUHAP tidak boleh dimaknai
sempit dan subjektif, sehingga Advokat baru menggunakan imunitasnya setelah
proses penyidikan selesai ataupun perkara telah diputus oleh pengadilan.
11. Bahwa perlindungan hukum Pasal 149 ayat (2) KUHAP harus bekerja sejak
negara dimulai menggunakan kewenangan pidana melalui penyidik terhadap
tindakan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya, di point inilah equality
before the law menjadi buram untuk profesi pemohon sebagai advokat.
12. Bahwa untuk mengetahui kewenangan dari lembaga mana Siapa yang
menentukan iktikad baik? Apakah:
Organisasi Advokat
Penyidik?
Penuntut umum?
Hakim?
Berdasarkan penjelasan Pasal 149 ayat (2) KUHAP, tentu yang menentukan
iktikad baik yaitu kode etik profesi Advokat pada Organisasi Advokat.
13. Bahwa dalam kasus advokat di Bangka Belitung maupun Jakarta vide bukti P-7
s/d P-10 tersebut, jelas ada garis penghubung yaitu klien, surat kuasa, dan
advokat, maka itikad baik sebagaimana Pasal 149 ayat (2) KUHAP perlu
dibuktikan, sejauhmana advokat tersebut beritikad baik menjalankan profesinya
dalam membela klien, atau memang ada perbuatan yang dilakukan oleh
advokat tersebut yang melanggar etika profesi advokat, sehingga jelas bahwa
23
hal tersebut harus ditentukan melalui pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan
Organisasi Advokat yang prosedurnya belum ada dalam KUHAP, sehingga
Pasal 149 ayat (2) KUHAP bertentangan terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD
1945:
“mengatur perlindungan bagi warga negara Indonesia dimana “Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
14. Bahwa kepastian hukum tercermin dengan prosedur yang pasti, sehingga
dalam menjalankan pekerjaanya advokat memiliki perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dalam
kapasitasnya sebagai penegak hukum yang menjalankan profesinya.
Urgensi Frasa Itikad Baik perlu diputuskan oleh Dewan Kehormatan
15. Di Indonesia tugas dan tanggungjawab serta perlindungan hukum bagi advokat
yang menjalankan profesinya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Advokat, begitupun tentang batasan-batasan etika profesi advokat
diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat Indonesia yang dirumuskan dan
ditandatangi oleh 8 (delapan) organisasi pendiri yaitu Ikatan Advokat Indonesia
(IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum
Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat
Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI),
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
16. Bahwa saat ini berkembang organisasi advokat baru yang lahir karena adanya
SK MA 73, namun merujuk kepada kode etik yang sama yaitu Kode Etik Advokat
Indonesia yang di sah kan pada tanggal 23 Mei 2002, sebagaimana isi Alinea
Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang Pemohon kutip sebagai berikut:
PEMBUKAAN
Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang
membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan
hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.
Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam
menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-
undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada
kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada
Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.
24
Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar
dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama
lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara
para penegak hukum lainnya.
Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat
kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan
Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan
sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap
Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan
menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya
tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang
berlaku.
Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum
tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi
namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan
bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien,
pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya
sendiri.
17. Bahwa Kode Etik Advokat Indonesia mempunyai kekuatan hukum secara
mutatis mutandis menurut undang-undang sebagaimana Pasal 33 UU Advokat,
sehingga jelas bahwa Kode Etik Advokat Indonesia berlaku bagi seluruh
advokat di Indonesia dari organisasi advokat manapun dan merupakan hukum
tertinggi dalam menjalankan profesi advokat, sehingga jelas dan sangat
beralasan permohonan Pemohon untuk memberikan pemaknaan kontitutional
terkait pembuktian itikad baik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
pada Pasal 149 ayat (2) KUHAP.
18. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, meskipun Pasal 149 ayat
(2) tentang KUHAP secara yuridis normatif memberikan perlindungan. Namun
rumusan yang multitafsir, justru belum tentu menjamin hak-hak konstitusional
pemohon selaku advokat. Hal demikian menimbulkan pertentangan norma
dimana ketentuan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin adanya
kepastian hukum dan menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan dan
martabat sebagaimana jaminan konsep Negara Hukum namun ketentuan Pasal
149 ayat (2) KUHAP memuat rumusan norma yang multitafsir dan membuka
celah bagi pelanggaran hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan,
martabat, rasa aman, kemudahan mendapat untuk memperoleh kesempatan
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam menjalankan profesi
pemohon sebagai advokat.
25
19. Bahwa apa yang diuraikan, menjadi beralasan menurut hukum apabila
Mahkamah Konstitusi menyatakan Frasa “itikad baik” pada norma Pasal 149
ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945,
sepanjang tidak dimaknai Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk
kepentingan pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan hanya dapat
dilakukan setelah putusan/rekomendasi Dewan Kehormatan Organisasi
Advokat yang menaunginya.
C. Ketentuan Pasal 149 Ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2)
UUD 1945
Pasal 149 ayat (2) KUHAP mempunyai cacat bawaan
1. Bahwa dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (1) mengatur perlindungan bagi warga
negara Indonesia dimana “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”
2. Bahwa pengertian diskriminatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
bersifat
diskriminasi
(membeda-bedakan).
Dalam
pengertian
umum
diskriminatif berarti sifat atau perlakuan yang membeda-bedakan orang atau
kelompok secara tidak adil.
3. Pasal 149 ayat (2) KUHAP mengandung cacat bawaan (inherent normative
defect) karena menjadikan “iktikad baik” sebagai syarat yang menentukan lahir
atau tidaknya perlindungan hukum bagi advokat, tetapi tidak sekaligus
menyediakan parameter, prosedur, dan otoritas yang objektif untuk menentukan
terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut. Akibatnya terjadi ketidaklengkapan
norma (normative incompleteness). Karena persoalannya bukan terutama
terletak pada bagaimana APH menerapkan norma, tetapi sudah terdapat pada
desain normanya sejak awal, Pasal 149 ayat (2) KUHAP menyatakan: “tidak
dapat dituntut” apabila “dengan iktikad baik”. Dengan kata lain, keberlakuan
perlindungan hukum bergantung pada suatu kondisi hukum (legal condition)
Tetapi KUHAP tidak merinci secara lengkap.
4. Perlindungan Hukum Pasal 149 ayat (2) dapat berubah menjadi perlindungan
yang bersyarat tetapi tidak memiliki mekanisme pengujian yang jelas. KUHAP
26
mengatakan advokat dilindungi, tetapi sekaligus memberikan pintu keluar dari
perlindungan itu tanpa menentukan secara memadai siapa yang boleh
membuka pintu tersebut dan dengan ukuran apa. Masalah konstitusional norma
bukan semata-mata ketiadaan mekanisme pembuktian iktikad baik oleh
organisasi advokat, melainkan ketiadaan batas normatif yang mencegah
penilaian subjektif terhadap tindakan advokat yang secara substansial
merupakan pelaksanaan fungsi profesi advokat.
5. Bahwa pada Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 mengatur 2 hak penting, yaitu :
Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun
Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif
6. Bahwa diskriminatif tidak saja terbatas pada paradigma tentang karakteristik
tertentu seperti suku dan ras, agama, gander atau disabilitas, namun juga
terhadap berbagai hal dimasyarakat yang menggambarkan perilaku atau suatu
perbuatan yang membeda-bedakan seseorang dari kasta / derajat / jabatannya,
membedakan status sosial, termasuk berbedaan perlakuan dihadapan hukum,
karena hukum harus adil dan tidak boleh memihak, apa lagi bersifat
diskriminatif, Pemohon sebagai Advokat merasa adanya diskriminatif dari
profesi lainnya yaitu Wartawan dan Tenaga Medis (Nakes).
7. Bahwa hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif merupakan hak yang
melekat bagi semua warga negara Indonesia termasuk Pemohon yang
berprofesi sebagai seorang advokat, dimana dalam menjalankan pekerjaannya,
Pemohon menginginkan rasa aman, nyaman dan bebas dari kekhawatiran atas
tindakan diskriminatif saat menjalankan tugas profesinya.
8. Bahwa rasa aman dan bebas dari kekhawatiran dalam menjalankan pekerjaan
Pemohon beriringan dengan tanggungjawab Pemohon untuk bekerja dengan
itikad baik sesuai dengan kode etik profesi advokat yang Pemohon junjung
tinggi, namun demikian rasa khawatir masih kerap membayangi ketika tidak ada
kepastian hukum tentang frasa itikad baik dalam barometer pekerjaan advokat.
Kesamaan Hak Konstitusi Profesi Wartawan, Petugas Medis dan Advokat
9. Bahwa permohonan pemohon sangat beralasan dan berlandaskan hukum, hal
ini sebagaimana analisis perbandingan yang pemohon lakukan antara Undang-
Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
27
Pidana dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan
juga Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers jo. Putusan Mahkamah
Konstitusi No 145/PUU-XXIII/2025.
10. Bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat, tenaga medis, maupun
wartawan sama-sama bekerja dengan itikad baik, penuh integritas dan memiliki
etika profesi masing-masing yang mengatur tentang hak, kewajiban, serta
perlindungan dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan profesi
advokat, tenaga kesehatan maupun wartawan sama-sama memiliki risiko
pekerjaan yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum baik perdata
maupun pidana, untuk itu perlu mekanisme penyelesaian permasalahan yang
jelas sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait dan diperbandingkan
oleh Pemohon sebagai berikut:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 20 Tahun 2025
Pasal 149 (2)
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan Klien di dalam atau diluar pengadilan.
b. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023
Pasal 304
1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan
perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus
dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 304.
2) Tenaga
Medis
dan
Tenaga
Kesehatan
yang
dimintai
pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan
pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara
perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 304.
3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipit atau penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan
secara tertulis.
4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang
diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan
oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh
Pasien atau keluarga Pasien.
28
c. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 Jo. Putusan Mahkamah
Konstitusi No 145/PUU-XXIII/2025
Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan
hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi No 145/PUU-XXIII/2025
Menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3887) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai “termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap
wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat
digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan dugaan
pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan
dan upaya penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan
sebagai bagian dari penerapan restorative justice”.
11. Bahwa ada hal mendasar dalam ketiga undang-undang tersebut diatas yaitu
perlindungan terhadap profesi atau pekerjaan yang dijalani oleh Advokat,
Tenaga Medis, maupun Wartawan dan mekanisme proses penanganan dugaan
tindak pidana yang Pemohon jelaskan dalam table sebagai berikut:
Aspek
perbandingan
Advokat
Pasal 149(2)
KUHAP
Tenaga
Medis/Kesehatan
Pasal 308(1) dan (2)
Wartawan Pasal 8
UU Pers jo.
Putusan MK
Dasar hukum
Pasal 149 ayat (2)
UU No. 20 Tahun
2025 tentang
KUHAP.
Pasal 308 ayat (1) dan
ayat (2) UU No. 17
Tahun 2023 tentang
Kesehatan.
Pasal 8 UU No. 40
Tahun 1999 tentang
Pers sebagaimana
dimaknai Putusan
MK No. 145/PUU-
XXIII/2025,
diucapkan 19
Januari 2026.
Subjek yang
dilindungi
Advokat.
Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan.
Wartawan yang
menjalankan
profesinya secara
sah.
Objek
perlindungan
Tuntutan perdata
maupun pidana
atas pelaksanaan
tugas profesi
advokat dengan
Dugaan perbuatan
melanggar hukum
dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan
yang dapat dikenai
Perlindungan hukum
terhadap wartawan
dalam menjalankan
fungsi jurnalistik
secara sah,
29
iktikad baik untuk
kepentingan
pembelaan klien.
sanksi pidana; serta
tindakan/perbuatan
pelayanan kesehatan
yang merugikan pasien
secara perdata.
termasuk dari
penerapan sanksi
pidana dan/atau
perdata sebelum
ditempuh
mekanisme pers
yang ditentukan
putusan MK.
Perihal/isu inti
Imunitas profesi
bersyarat pada
pelaksanaan tugas
dengan iktikad baik
dan demi
kepentingan
pembelaan klien.
Tidak diatur tentang
mekanisme
penentuan itikad
baik dan tidak
merujuk kepada
kewenangan
Dewan Kehormatan
dalam
membuktikan frasa
itikad baik
Keharusan meminta
rekomendasi dari
majelis yang dimaksud
Pasal 304 UU
Kesehatan dalam
perkara pidana terkait
pelayanan kesehatan
dan perkara perdata
yang merugikan pasien.
penerapan sanksi
pidana dan/atau
perdata terhadap
wartawan dalam
menjalankan
profesinya secara
sah hanya dapat
digunakan setelah
mekanisme hak
jawab, hak koreksi
dan dugaan
pelanggaran
terhadap kode etik
jurnalistik
berdasarkan
pertimbangan dan
upaya penyelesaian
oleh dewan pers.
Konteks
pekerjaan
Pemberian jasa
hukum dan
pembelaan klien, di
dalam maupun di
luar pengadilan.
Pelayanan kesehatan
oleh tenaga
medis/tenaga
kesehatan dalam
lingkup kewenangan
dan praktik
profesionalnya.
Kegiatan jurnalistik
yang sah, termasuk
pelaksanaan fungsi
pers dan tanggung
jawab jurnalistik.
Syarat pemicu
perlindungan
Advokat
menjalankan tugas
profesinya dengan
iktikad baik untuk
kepentingan
pembelaan klien.
Dugaan perbuatan
terkait pelaksanaan
pelayanan kesehatan;
untuk ayat (1)
berpotensi pidana,
sedangkan ayat (2)
berkaitan dengan
kerugian pasien secara
perdata.
Wartawan
menjalankan
profesinya secara
sah; mekanisme hak
jawab, hak koreksi,
serta upaya
penyelesaian Dewan
Pers atas dugaan
pelanggaran kode
etik jurnalistik harus
ditempuh dan tidak
30
mencapai
kesepakatan
sebelum penerapan
sanksi
pidana/perdata.
Lembaga/
aktor
profesional
Pasal 149 ayat (2)
tidak secara
eksplisit
menetapkan
rekomendasi
organisasi profesi
sebagai prasyarat
dalam rumusan
ayat tersebut.
Majelis sebagaimana
dimaksud Pasal 304
UU Kesehatan, yaitu
Majelis Disiplin Profesi
(MDP) dalam kerangka
UU Kesehatan.
Dewan Pers menjadi
bagian dari
mekanisme
pertimbangan dan
upaya penyelesaian
terkait dugaan
pelanggaran kode
etik jurnalistik.
Bentuk
mekanisme
Perlindungan
substantif: advokat
tidak dapat dituntut
secara perdata
maupun pidana
apabila syarat
norma terpenuhi.
Tidak ada prosedur
pasti tentang
penentuan norma
itikad baik dalam
dugaan tindak
pidana maupun
perdata
Perlindungan
prosedural melalui
rekomendasi majelis.
Ayat (1) berkaitan
dengan penyidikan
pidana; ayat (2)
berkaitan dengan
pertanggungjawaban
perdata atas kerugian
pasien.
Perlindungan
prosedural berbasis
penyelesaian
pers/restorative
justice: sanksi
pidana dan/atau
perdata terhadap
wartawan dalam
profesi yang sah
hanya dapat
digunakan setelah
tahapan mekanisme
yang ditetapkan
putusan MK tidak
mencapai
kesepakatan.
Cakupan
pidana/
Perdata
Ya, tuntutan pidana
dilarang dalam
ruang lingkup
norma apabila
advokat bertindak
dengan iktikad baik
untuk pembelaan
klien.
Ya. secara khusus
mencakup dugaan
perbuatan yang dapat
dikenai sanksi pidana/
perdata dan
mensyaratkan
rekomendasi majelis.
Ya. Putusan MK
mengatur penerapan
sanksi pidana
terhadap wartawan
dalam menjalankan
profesi secara sah
setelah mekanisme
yang ditentukan tidak
mencapai
kesepakatan.
Akibat hukum
utama
Jika syarat iktikad
baik dan
kepentingan
pembelaan klien
Rekomendasi menjadi
tahapan prosedural
yang relevan sebelum
proses sesuai ayat
Penerapan sanksi
pidana/perdata
terhadap wartawan
dalam profesi sah
31
terpenuhi, advokat
tidak dapat dituntut
secara perdata
maupun pidana
dalam ruang
lingkup norma.
terkait dilanjutkan;
bukan putusan yang
menentukan kesalahan
pidana atau perdata.
baru dapat
digunakan setelah
mekanisme yang
disebut dalam
pemaknaan MK
ditempuh dan tidak
mencapai
kesepakatan.
Pengecualian/
batas
Perlindungan
terikat pada tugas
profesi, iktikad baik,
dan kepentingan
pembelaan klien;
bukan kekebalan
mutlak untuk setiap
perbuatan.
Pasal 308 ayat (9)
menyatakan ketentuan
ayat (1) tidak berlaku
bagi dugaan tindak
pidana yang tidak
berkaitan dengan
pelaksanaan pelayanan
kesehatan. Ruang
lingkup tiap ayat perlu
dibaca bersama seluruh
pasal.
Perlindungan khusus
ini berlaku bagi
wartawan yang
menjalankan
profesinya secara
sah; tidak dapat
otomatis diperluas ke
semua tindakan
pribadi yang tidak
berkaitan dengan
kegiatan jurnalistik.
Kesamaan
prinsip
Ketiganya
berupaya
mencegah proses
hukum
mengabaikan
konteks dan
standar profesi.
Ketiganya berupaya
mencegah proses
hukum mengabaikan
konteks dan standar
profesi.
Ketiganya berupaya
mencegah proses
hukum mengabaikan
konteks dan standar
profesi.
12. Bahwa merujuk kepada tabel comparasi / perbandingan perlindungan profesi
bagi advokat, tenaga medis maupun wartawan, jelas dapat dibandingkan secara
apple to apple karena kesemuanya adalah profesi yang sama yang diakui dan
dilindungi di Indonesia karena yang menjadi titik perbandingan adalah
mekanisme prosedural yang berbeda-beda diantara profesi tersebut.
13. Bahwa ada perbedaan yang substansial di mana pada mekanisme
penyelesaian permasalahan bagi petugas medis maupun wartawan memiliki
perlindungan secara prosedural dimana petugas medis yang diduga melakukan
dugaan perbuatan terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan; untuk ayat (1)
berpotensi pidana, sedangkan ayat (2) berkaitan dengan kerugian pasien
secara perdata harus melalui rekomendasi Majelis sehingga kasus tersebut
tidak bisa berjalan tanpa adanya rekomendasi dari tempat dokter bernanung
yaitu organisasi kedokteran, sebagaimana Pemberitaan news.detik Kemenkes:
UU Kesehatan Pastikan Dokter dan Nakes Tak Bisa Serta Merta di Pidana
32
(bukti-P-16). Begitupun dengan wartawan yang diduga melakukan perbuatan
dengan sanksi pidana dan/atau perdata dalam menjalankan profesinya secara
sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi dan
dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan
dan upaya penyelesaian oleh dewan pers tidak mencapai kesepakatan sebagai
bagian dari penerapan restorative justice. Sedangkan perlindungan terhadap
advokat dalam Pasal 149 ayat (2) tidak mengatur mekanisme prosedural untuk
membuktikan frasa itikad baik yang tercantum dalam pasal tersebut, sehingga
hal ini merugikan Pemohon yang memiliki hak secara konstitusi untuk dilindungi
dan mendapatkan kepastian hukum tentang prosedural penanganan dugaan
tindak pidana maupun perdata yang mungkin dingkakan kepada advokat, dan
advokatpun berhak mendapatkan upaya hukum restoratif justice sebagaimana
perlindungan pers, sehingga sangat beralasan permohonan pemohon untuk
menambahkan frasa dalam penjelasan Pasal 149 ayat (2) KUHAP terkait
prosedural pembuktian itikad baik oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan UU
Advokat dan juga Kode Etik Advokat Indonesia sebagaimana petitum Pemohon.
14. Bahwa Profesi Wartawan/Jurnalis, Tenaga Kesehatan di Indonesia adalah
Organisasi Profesi yang sah dimata hukum, apakah bersifat tunggal ataupun
multi organisasi, karena kesemuanya terdaftar pada Kementerian Hukum
Admnistrasi Hukum Umum (Kemenkum AHU), oleh sebab itu Organisasi
Advokat juga merupakan Organisasi yang terdaftar pada Kemenkum AHU
artinya secara resmi terdaftar pada Lembaga Negara yang sah di Indonesia,
tentunya melakukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Ujian Profesi
Advokat (UPA) dan melakukan Pengangkatan Calon Advokat menjadi Advokat
vide bukti P-4 dan menyampaikan kepada Pengadilan Tinggi agar dilaksanakan
penyumpahan untuk memiliki BAS sebagaimana vide bukti P-6.
SEORANG ADVOKAT YANG OFFCIUM NOBILE DAPAT DI HADAPKAN KE
PERSIDANGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM AKIBAT KESALAHAN
TAFSIR PASAL 149 AYAT (2) KUHAP
15. Advokat yang officum nobile adalah marwahnya dalam melaksanakan kode etik
yang diatur dan dinilai oleh organisasi advokat bukan, sebagaimana dalam
pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan Mei 2002 (bukti
P-17)
33
“Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam
menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-
undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada
kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada
Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan. Bahwa profesi
Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi
penegak hukum lainnya”.
Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat
kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah
Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu
lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap Advokat tanpa
melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang
pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan
kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian
Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam
menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan
kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam
menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat
dan terutama kepada dirinya sendiri”.
Hal itu menjadi dasar bagi Pemohon dan Advokat lain tentang Advokat yang
officium
nobile,
menjaga
kehormatan,
menjunjung
kode
etik
yang
pelaksanaannya oleh organisasi advokat, kode etik adalah hukum tertinggi
dalam menjalankan profesi.
Bahwa Pemohon bukan meminta Advokat kebal hukum secara keseluruhan
secara absolut
16. Advokat tetap dapat dilakukan tuntutan baik perdata maupun pidana apabila
terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum dan juga bukan untuk
menghalangi APH dalam melakukan tuntuan baik perdata maupun pidana.
Penilaian iktikad baik Advokat tidak boleh semata-mata didasarkan pada
penilaian subjektif penyidik atau APH lainnya terhadap tindakan dalam
menjalankan profesi Advokat dan harus menggunakan parameter objektif yang
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesi advokat. Pasal 149
ayat (2) KUHAP bukan tidak memberikan perlindungan kepada Advokat,
melainkan karena memberikan perlindungan yang bersyarat pada ‘iktikad baik’
tanpa membangun mekanisme objektifikasi terhadap syarat tersebut.
34
Akibatnya, norma yang seharusnya menjadi perlindungan profesi justru
membuka ruang ketidakpastian hukum dan subjektivitas dalam menentukan
apakah tindakan Advokat merupakan pelaksanaan fungsi profesi atau
merupakan tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan constitutional gate yang
membatasi penilaian subjektif aparat penegak hukum terhadap tindakan
Advokat dalam menjalankan prakteknya.
Rule of Law dan rule of ethics
17. Rule of Law adalah prinsip bahwa penyelenggaraan negara dan tindakan setiap
orang harus tunduk pada hukum, bukan pada kehendak atau kekuasaan
sewenang-wenang. Prinsip ini menghendaki agar hukum menjadi dasar
penggunaan kewenangan, sekaligus menjadi instrumen untuk melindungi hak
asasi manusia.
Unsur-unsur utamanya meliputi:
Legalitas: tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, tindakan
penyidik APH lainnya yang di melakukan penerapan hukum sesuai dengan
fungsi dan kewenangannya.
Kepastian hukum: norma harus cukup jelas dan dapat diperkirakan
penerapannya.
Persamaan di hadapan hukum: setiap orang tunduk pada hukum tanpa
perlakuan sewenang-wenang.
Peradilan independen: sengketa dan pertanggungjawaban hukum
diperiksa oleh lembaga yang berwenang secara independen.
Perlindungan hak konstitusional: penggunaan kekuasaan tidak boleh
mengabaikan hak warga negara.
Rule of Ethics — Kepatuhan terhadap Kaidah Etika
18. Rule of Ethics adalah prinsip bahwa perilaku seseorang, khususnya dalam
menjalankan profesi, harus tunduk pada standar moral dan etika yang mengatur
profesi advokat.
19. Etika profesi tidak hanya menilai apakah tindakan seseorang diperbolehkan
oleh hukum, tetapi juga apakah tindakan itu patut, jujur, bertanggung jawab, dan
sesuai dengan kewajiban professional dalam profesi advokat yang meliputi:
Menjaga kerahasiaan klien.
Bertindak dengan itikad baik.
35
Menjaga kehormatan dan martabat profesi.
Menghindari konflik kepentingan.
Menjalankan pembelaan secara profesional dan bertanggung jawab.
20. Negara hukum menuntut keseimbangan antara Rule of Law dan Rule of Ethics.
Penegakan hukum pidana harus tetap berada dalam batas kewenangan yang
ditentukan oleh undang-undang, sedangkan penilaian terhadap pelaksanaan
tugas profesional advokat perlu memperhatikan standar etik dan perlindungan
profesi yang dijamin oleh hukum. Ketidakjelasan hubungan antara kedua ranah
tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang
penilaian yang tidak objektif. Oleh karena itu, norma hukum acara pidana harus
menjamin mekanisme yang adil, proporsional, dan akuntabel, tanpa
menghilangkan
kewenangan
penegakan
hukum
maupun
mengubah
perlindungan profesi menjadi kekebalan mutlak.
21. Prinsip Justice Delayed Is Justice Denied dalam pengujian konstitusionalitas
norma hukum acara pidana tidak semestinya dimaknai secara terbatas sebagai
larangan terhadap proses peradilan yang berlangsung terlalu lama. Prinsip
tersebut juga relevan untuk menilai apakah perlindungan hukum yang dijanjikan
oleh undang-undang dapat bekerja secara efektif pada saat hak konstitusional
seseorang terancam. Dalam konteks Pasal 149 ayat (2) KUHAP, perlindungan
terhadap advokat dikaitkan dengan syarat bahwa tindakan profesionalnya
dilakukan dengan iktikad baik. Persoalan konstitusional muncul apabila
penerapan syarat tersebut tidak disertai mekanisme penilaian yang objektif dan
memadai, sehingga terdapat ketidakpastian mengenai bagaimana perlindungan
profesi dapat dipastikan ketika proses pidana mulai dijalankan. Keadaan
demikian berpotensi menimbulkan suatu paradoks konstitusional: undang-
undang memberikan perlindungan kepada advokat, tetapi efektivitas
perlindungan itu justru dapat tertunda sampai setelah advokat menanggung
beban proses hukum. Padahal, perlindungan hukum yang efektif tidak hanya
berfungsi memulihkan kerugian yang telah terjadi, tetapi juga mencegah
timbulnya kerugian yang secara wajar dapat dihindari.Oleh karena itu, prinsip
Justice Delayed Is Justice Denied dapat digunakan untuk menegaskan
pentingnya kepastian hukum yang bekerja secara preventif. Negara tidak cukup
hanya menjamin imunitas profesi secara normatif, melainkan perlu memastikan
bahwa penerapannya memiliki parameter yang jelas, prosedur yang adil, serta
36
mekanisme pengujian yang akuntabel. Dengan demikian, pengujian Pasal 149
ayat (2) KUHAP dapat diarahkan untuk memastikan bahwa perlindungan
konstitusional terhadap advokat tidak berhenti sebagai jaminan normatif,
melainkan memiliki mekanisme penerapan yang efektif, proporsional, dan dapat
dipertanggungjawabkan,
tanpa
menciptakan
kekebalan
terhadap
pertanggungjawaban pidana yang sah. Hal ini bukan tentang implementasi
norma, namun hal ini permsalahan konstitusional norma pada Pasal 149 ayat
(2) KUHAP bukan semata-mata terletak pada ketidakjelasan makna iktikad baik,
melainkan pada risiko tertundanya efektivitas perlindungan profesi advokat
sampai setelah proses hukum menimbulkan beban yang seharusnya dapat
dicegah. Dalam negara hukum, perlindungan yang datang setelah kerugian
terjadi tidak selalu mampu menggantikan perlindungan yang semestinya
bekerja sejak awal.
22. Bila frasa itikad baik dalam Pasal 149 ayat (2) KUHAP jika tidak dimaknai:
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan
pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan hanya dapat dilakukan setelah
putusan/rekomendasi
Dewan
Kehormatan
Organisasi
Advokat
yang
menaunginya maka hal tersebut melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 45, karena
terjadi diskriminatif penanganan dugaan pelanggaran, begitupun wartawan dan
petugas medis/kesehatan, sehingga advokat yang juga penegak hukum wajib
untuk dilakukan pemeriksaan melalui dewan kehormatan organisasi Advokat
terlebih dahulu, sebelum dilakukan proses hukum baik perdata maupun pidana
bila terbukti advokat tersebut telah koridor kode etik profesi advokat dan tidak
menjalankan pekerjaanya sebagai advokat dengan itikad baik.
23. Bahwa oleh karenanya, menjadi beralasan menurut hukum apabila Mahkamah
Konstitusi menyatakan Frasa “itikad baik” pada norma Pasal 149 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G Ayat (1)
dan Pasal 28I Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan
segala kerendahan hati, agar dimaknai: Advokat tidak dapat dituntut baik secara
perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad
baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan hanya
37
dapat dilakukan setelah putusan/rekomendasi Dewan Kehormatan Organisasi
Advokat yang menaunginya
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan
ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
IV. PETITUM
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “iktikad baik” dalam Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188) yang menyatakan; Advokat tidak
dapat dituntut baik secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas
profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam atau
diluar pengadilan bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai Advokat tidak dapat
dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas
profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam
atau di luar pengadilan hanya dapat dilakukan setelah putusan/ rekomendasi
Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menaunginya,
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pengujian Pasal
149 Ayat (2) tentang KUHAP);
38
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmat
Aminudin, S.H.;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Salinan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan
Advokat
Indonesia
Nomor:
KEP.07.0546/ADV/PERADI/DPN/II/2016
tentang
Pengangkatan Advokat di Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta;
tanggal 5 Februari 2016;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama
Rahmat Aminudin, S.H.;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Berita Acara Sumpah Pengadilan Tinggi atas nama
Rahmat Aminudin, S.H.;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Berita Online detik.com tentang Advokat di Bangka
Belitung
menjadi
tersangka
dalam
kasus
penipuan,
diberitakan tanggal 21 Agustus 2026;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Berita Online Sorootkabar.com tentang Advokat
tersandung
kasus
saat
membela
kepentingan
klien,
diberitakan tanggal 4 April 2026;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Berita Online rmtvnews.com tentang Advokat yang
sedang berpraktik dilaporkan di Polres Jakarta Barat,
diberitakan 15 Juli 2026;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Berita Online teropongnews.com tentang keterangan
Kuasa Hukum Advokat yang dilaporkan di Polres Jakarta
Barat, seharusnya melalui itikad baik itu disampaikan terlebih
dahulu melalui organisasi advokat sebelum ke ranah hukum,
diberitakan tanggal 14 Agustus 2026;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2025 yang
diberikan oleh klien ke Pemohon untuk bersidang di
Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai tindakan seorang
Advokat Litigasi;
12. Bukti P-12
: Fotokopi Surat Somasi Pemohon sebagai tindakan seorang
Advokat secara non litigasi, bertanggal 29 Oktober 2025;
39
13. Bukti P-13
: Fotokopi Surat Undangan Mediasi untuk Pemohon dalam
menjalankan profesi sebagai Advokat di Dinas Tenaga Kerja
Jakarta Barat, bertanggal 22 Mei 2025;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Berita Online Investigasibhayangkara.com tentang
Pemohon menyampaikan informasi terkait dengan perkara
yang sedang ditangani, diberitakan tanggal 3 September
2025;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Berita Online beritategas.com tentang Pemohon
menyampaikan informasi terkait dengan perkara yang sedang
ditangani, bertanggal 14 Maret 2026;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Berita Online detik.com tentang Undang-undang
Kesehatan pastikan Dokter dan Nakes tidak bisa serta merta
di Pidana, bertanggal diberitakan 21 Agustus 2023;
17. Bukti P-17
: Fotokopi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah
40
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 149 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU
20/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perseorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a.
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
41
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025, yang rumusannya adalah
sebagai berikut:
Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025:
“(2) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam
menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan
pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan”
2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur
oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3] yang berprofesi sebagai
advokat berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat [vide Bukti P-4], telah
diangkat oleh Organisasi Advokat sebagaimana Berita Acara Pengangkatan
42
[vide Bukti P-5] dan telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi
sebagaimana [vide Bukti P-6] sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan hak
konstitusionalnya sebagai akibat norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 yang
belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai penilaian “iktikad baik” bagi
advokat dalam menjalankan tugas profesinya, padahal advokat berstatus
sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
4. Bahwa menurut Pemohon, belum tersedianya mekanisme yang jelas mengenai
penilaian iktikad baik dalam norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya.
Meskipun Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan
Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 memberikan perlindungan terhadap advokat
yang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, penilaian iktikad baik
tersebut berkaitan dengan Kode Etik Profesi Advokat yang menurut Pemohon
menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berdasarkan
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Padahal ketika
advokat membela kepentingan pencari keadilan, advokat juga berada diposisi
yang rentan, advokat dapat dilaporkan ke kepolisian, ditersangkakan, didakwa,
dituntut dan dijatuhi hukuman, dan ketika disidangkan, frasa “itikad baik” dalam
Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 dikesampingkan karena tidak adanya
mekanisme yang diatur secara jelas;
5. Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan
diberlakukannya norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025, karena dalam
menjalankan profesinya sebagai Advokat, Pemohon dihadapkan pada
kekhawatiran akan risiko hukum yang dapat menjeratnya ketika keinginan untuk
memberikan pembelaan terbaik bagi pencari keadilan, akibat frasa “iktikad baik”
dalam norma Pasal a quo yang belum ditafsirkan melalui mekanisme yang jelas.
Kekhawatiran tersebut berbanding lurus dengan adanya kasus advokat yang
ketika menjalankan profesinya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
[vide Bukti P-7].
6. Bahwa menurut Pemohon, apabila norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025
diberikan pemaknaan konstitusional sebagaimana dimohonkan Pemohon, maka
kerugian hak konstitusional yang didalilkan maupun potensi kerugian yang
43
mungkin terjadi terhadap Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya
diharapkan tidak akan terjadi lagi.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon merupakan perseorangan
warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan Kartu Tanda
Pengenal Advokat (KTPA) [vide Bukti P-4], telah diangkat oleh Organisasi Advokat
[vide Bukti P-5], dan telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi [vide Bukti P-
6] sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (UU 18/2003), yang telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya
yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 149 ayat (2)
UU 20/2025 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional
tersebut bersifat potensial karena berlakunya norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025,
di mana ketiadaan mekanisme yang jelas mengenai penilaian frasa “iktikad baik”
dalam norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025, berpotensi menimbulkan
ketidakpastian perlindungan hukum bagi advokat termasuk Pemohon dalam
menjalankan profesinya. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan,
anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon tidak akan terjadi.
Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal
inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, menurut
Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
pemohon dalam mengajukan permohonan a quo;
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk
Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, ketidakjelasan mekanisme penentuan frasa “itikad
baik” Advokat dalam Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 serta hubungan antara
44
proses hukum dan pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat
berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU 18/2003 menimbulkan ketidakpastian hukum
yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa menurut Pemohon, ketidakjelasan mekanisme penilaian frasa “iktikad
baik” Advokat dalam Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 berpotensi mengurangi
perlindungan serta rasa aman bagi advokat dalam menjalankan tugas
profesinya, keadaan tersebut bertentangan dengan jaminan perlindungan diri
pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal
28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya mekanisme pembuktian frasa “iktikad
baik” dalam Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 menimbulkan perbedaan
perlindungan hukum bagi advokat dibandingkan dengan wartawan dan tenaga
medis yang memiliki mekanisme penyelesaian permasalahan profesi. Ketiadaan
mekanisme tersebut berpotensi menyebabkan penilaian frasa “iktikad baik”
terhadap advokat didasarkan pada penilaian subjektif aparat penegak hukum
tanpa parameter objektif yang jelas dan berpotensi menimbulkan perlakuan
diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun
1945.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “itikad baik” dalam Pasal 149 ayat (2)
UU 20/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat
tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas
profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam atau di
luar pengadilan hanya dapat dilakukan setelah putusan/rekomendasi Dewan
Kehormatan Organisasi Advokat yang menaunginya”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17
yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
45
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk
mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
permohonan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, persoalan
konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah apakah benar
norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 telah melanggar hak terhadap pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum, jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan
rasa aman, serta bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidakjelasan
mekanisme penilaian frasa “itikad baik” dalam norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025
yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil
Pemohon a quo, menurut Mahkamah, penting untuk memahami secara utuh dan
komprehensif norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 dalam kaitannya dengan
pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan tugas
profesinya sebagaimana diatur dalam UU 18/2003. Berkaitan dengan hal tersebut,
pada hakikatnya, norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 mengatur perlindungan bagi
advokat agar tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan
klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, setelah dicermati
lebih lanjut secara saksama pengaturan tersebut memiliki substansi yang berkaitan
erat dengan norma Pasal 16 UU 18/2003 yang juga mengatur mengenai “hak
imunitas” advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Bahkan, berkenaan dengan
“hak imunitas” advokat dimaksud dirumuskan dan dimuat dalam undang-undang
yang memiliki sifat khusus (lex specialis) yaitu diatur dalam UU 18/2003 tentang
Advokat. Lebih lanjut, berkenaan dengan “hak imunitas” advokat tersebut, Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014, menguji konstitusionalitas norma
Pasal 16 UU 18/2003 dengan amar putusan antara lain, “Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia
46
Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara
perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik
untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.
Putusan dimaksud, menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi advokat dalam
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan
klien mencakup pelaksanaan tugas di dalam maupun di luar sidang pengadilan.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dalam memahami
norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan
norma yang sama yang terdapat dalam UU 18/2003 yang memiliki sifat khusus
tersebut, khususnya mengenai pelaksanaan tugas profesinya, serta perlindungan
hukum yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan
terhadap klien. Oleh karena itu, perlindungan tersebut perlu dipahami dalam
hubungan yang seimbang dengan kewajiban advokat untuk menjunjung tinggi kode
etik dan menjaga kehormatan profesi advokat, sehingga pelaksanaan “hak imunitas”
tetap berada dalam kerangka profesionalitas dan akuntabilitas.
Berkenaan dengan hal tersebut, aspek pengawasan dan penegakan kode
etik merupakan bagian dari penataan profesi advokat untuk menjaga integritas
profesi. Aspek tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juni 2026, pada Paragraf [3.14] yang
antara lain menyatakan sebagai berikut:
“[3.14] ... Oleh karena itu, hal-hal isu konstitusionalitas yang harus
dipedomani untuk dijadikan rujukan dalam perubahan UU 18/2003
berdasarkan pendirian-pendirian Mahkamah dimaksud adalah, sebagai
berikut:
1. Berkenaan dengan organisasi advokat dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, Mahkamah menyatakan bahwa
norma Pasal 32 ayat (3) UU 18/2003 yang di dalamnya memuat
tentang 8 (delapan) organisasi advokat yang untuk sementara
menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat, tetap
konstitusional. Namun, melalui pertimbangan hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, Mahkamah bukan
hanya menjelaskan bagaimana kedudukan Peradi, namun juga
menyatakan bahwa Peradi terbentuk atas prakarsa 8 (delapan)
organisasi advokat, yakni IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI,
HKHPM, dan APSI, yang tetap eksis, namun kewenangannya dalam
47
menjalankan tugas organisasi advokat secara resmi telah menjadi
kewenangan Peradi, yaitu berkenaan dengan kewenangan membuat
kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide
Pasal 26 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 2 ayat (2), Pasal 12
ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan
tersebut telah menjadi kewenangan Peradi yang telah terbentuk,
namun kedelapan organisasi advokat tersebut tetap memiliki
kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan
Peradi, karena eksistensinya dijamin oleh prinsip kebebasan
berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD NRI Tahun 1945.
2. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009,
Mahkamah menegaskan kembali meskipun Mahkamah telah
menyatakan secara tegas dalam putusan sebelumnya bahwa Peradi
merupakan wadah tunggal organisasi advokat, namun dikarenakan
terjadinya dualisme, maka dalam putusan a quo Mahkamah kembali
mengingatkan para advokat dan organisasi advokat yang ada secara
de facto, yaitu merujuk pada Peradi dan KAI, agar secara bersama-
sama mengupayakan terwujudnya organisasi advokat sebagaimana
amanat yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003. Dalam
hal ini, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
66/PUU-VIII/2010, Mahkamah kembali menyatakan Peradi sebagai
organisasi tunggal profesi Advokat, yang memiliki 8 (delapan)
kewenangan sebagaimana termuat dalam UU 18/2003, yakni
kewenangan untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi
Advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan advokat, membuat
kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi
pengawas, melakukan pengawasan, dan memberhentikan advokat.
3. Berkenaan
dengan
pengucapan
sumpah
advokat,
dalam
pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
112/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
36/PUU-XIII/2015,
Mahkamah
menjawab
polemik
tentang
pengucapan sumpah advokat dengan tetap menjaga konsistensi
pertimbangan hukum mengenai konstitusionalitas norma Pasal 4 ayat
(1) UU 18/2003, yakni dengan merujuk pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009. Namun demikian, dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015 tersebut di
atas, Mahkamah menyadari bahwa realitas pluralisme organisasi
advokat tidak dapat dihindari, sehingga sulit untuk mewujudkan
desain single bar dalam praktiknya, namun di satu sisi kebutuhan
terhadap standardisasi profesi advokat, yang salah satunya
berkenaan dengan pengucapan sumpah advokat di dalam sidang
pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU
18/2003, tetap harus dijaga, mengingat advokat merupakan officium
nobile.
4. Berkenaan dengan wadah tunggal sekalipun dalam pendirian
Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya menyatakan bahwa
Peradi merupakan wadah organisasi tunggal profesi advokat, namun
dikarenakan adanya benturan antara desain normatif single bar
dalam UU 18/2003 dengan adanya realita pluralisme organisasi
48
advokat dalam tataran empiriknya, maka Mahkamah menyerahkan
pengaturan status organisasi advokat apakah akan tetap menjadi
single bar ataupun multibar menjadi bagian dari kebijakan hukum
pembentuk undang-undang. Namun demikian, apabila pilihan
pembentuk undang-undang adalah organisasi advokat dalam bentuk
multibar maka pembentuk undang-undang mengupayakan multibar
sederhana, yaitu dengan jumlah organisasi advokat yang terbatas.
5. Hal-hal yang terkait dengan standardisasi pendidikan calon advokat,
standardisasi pelaksanaan profesi advokat, kode etik, pengawasan
harus dilaksanakan oleh satu lembaga yang terdiri dari perwakilan
organisasi advokat. Khusus untuk penegakkan kode etik, unsur-unsur
penegak kode etik dimaksud memasukkan unsur masyarakat dan
perguruan tinggi.
Bahwa lebih lanjut, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
126/PUU-XXIV/2026 di atas, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan
Pemohon dengan amar antara lain sebagai berikut:
“Menyatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
(Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “apabila dalam
waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan tidak
dilakukan perubahan/penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat dengan antara lain berpedoman pada
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi”.
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum dan amar putusan
tersebut di atas, oleh karena ihwal pengaturan perlindungan hukum bagi advokat
dalam Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 perlu dipahami secara integral dan harmonis
serta senafas dengan pengaturan berkaitan dengan “hak imunitas” advokat
sebagaimana yang secara khusus dan lebih dulu telah diatur dalam UU 18/2003,
khususnya mengenai perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas
profesinya dengan iktikad baik serta mekanisme penegakan kode etik profesi. Oleh
karena itu, dengan pertimbangan tidak dapat dipisahkannya dalam memahami
konteks iktikad baik sebagai bagian dari “hak imunitas” advokat sebagaimana yang
dimaksudkan dalam norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 dengan norma Pasal 16
UU 18/2003, serta secara faktual UU 18/2003 berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 telah dinyatakan inkonstitusional secara
bersyarat dan saat ini sedang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk
dilakukan perubahan, dan hal tersebut tidak tertutup kemungkinan berkenaan
dengan norma yang mengatur “hak imunitas” advokat juga termasuk yang akan
49
dilakukan perubahan atau ditata ulang, maka berkaitan persoalan konstitusionalitas
norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon,
menurut Mahkamah persoalan konstitusionalitas tersebut harus dikaitkan dengan
norma yang mengatur “hak imunitas” advokat sebagaimana yang diatur dalam UU
18/2003. Artinya, pemaknaan terhadap Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 tidak dapat
dilepaskan dari kerangka pengaturan profesi advokat dalam UU 18/2003 beserta
pemaknaan secara bersyarat sebagaimana yang telah diberikan oleh Mahkamah.
Dengan demikian, kedua norma tersebut perlu dipahami secara sistematis, integral,
dan harmonis sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya, meskipun UU 18/2003
tidak menjadi objek pengujian dalam permohonan a quo, konsekuensi hukum
putusan tersebut tetap relevan dalam menilai kerangka perlindungan hukum dan
tata kelola profesi advokat pada umumnya, dan khususnya hal-hal yang berkaitan
dengan Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025. Dalam kaitan ini, Mahkamah memberikan
arah pembaruan UU 18/2003, antara lain melalui penataan fungsi representatif dan
regulatif serta standardisasi pendidikan calon advokat, pelaksanaan profesi, kode
etik, dan pengawasan yang dilaksanakan oleh satu lembaga yang terdiri dari
perwakilan organisasi advokat, dengan melibatkan unsur masyarakat dan
perguruan tinggi dalam penegakan kode etik. Di samping itu, Mahkamah juga
memberikan tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 diucapkan kepada pembentuk undang-
undang untuk menyelesaikan perubahan atau penggantian UU 18/2003 dengan
berpedoman, antara lain, pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Tenggang
waktu tersebut merupakan waktu yang diamanatkan kepada pembentuk undang-
undang untuk menata ulang pengaturan profesi advokat. Oleh karena itu, selama
tenggang waktu tersebut berlangsung, pengaturan profesi advokat tetap harus
dipahami dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-
XXIV/2026 yang relevan. Dengan demikian, keberadaan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 yang
dipersoalkan oleh Pemohon. Sebab, sekali lagi sebagaimana telah dipertimbangkan
dalam pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa pengaturan ihwal “hak imunitas”
advokat telah terlebih dulu diatur dalam UU 18/2003 yang menjadi undang-undang
yang merupakan lex specialis yang seharusnya menjadi rujukan utama berkenaan
dengan hal-hal yang berkaitan dengan advokat, termasuk dalam hal ini “hak
50
imunitas” advokat. Dengan kata lain, dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal
149 ayat (2) UU 20/2025 tidak dapat dilakukan secara parsial tanpa menyertakan
atau mempertimbangkan konsitusionalitas norma Pasal 16 UU 18/2003, yang saat
ini undang-undang tersebut sedang dalam proses untuk dilakukan perubahan oleh
pembentuk undang-undang. Terlebih, berkaitan dengan majelis kehormatan
organisasi
advokat
yang
menaungi
masing-masing
organisasi
advokat
sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, juga merupakan bagian esensial
yang dinyatakan oleh Mahkamah untuk dilakukan penataan ulang oleh pembentuk
undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026.
Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon
sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 149 ayat (2) UU
20/2025 adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 telah ternyata tidak
melanggar hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, jaminan perlindungan diri
pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman, serta tetap bebas dari perlakuan
diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1),
dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan
oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut
hukum untuk seluruhnya.
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
51
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.51 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
52
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah 40 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 149 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut UU 20/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 41 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025: “(2) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3] yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat [vide Bukti P-4], telah diangkat oleh Organisasi Advokat sebagaimana Berita Acara Pengangkatan 42 [vide Bukti P-5] dan telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana [vide Bukti P-6] sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 yang belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai penilaian “iktikad baik” bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya, padahal advokat berstatus sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat; 4. Bahwa menurut Pemohon, belum tersedianya mekanisme yang jelas mengenai penilaian iktikad baik dalam norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Meskipun Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 memberikan perlindungan terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, penilaian iktikad baik tersebut berkaitan dengan Kode Etik Profesi Advokat yang menurut Pemohon menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Padahal ketika advokat membela kepentingan pencari keadilan, advokat juga berada diposisi yang rentan, advokat dapat dilaporkan ke kepolisian, ditersangkakan, didakwa, dituntut dan dijatuhi hukuman, dan ketika disidangkan, frasa “itikad baik” dalam Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 dikesampingkan karena tidak adanya mekanisme yang diatur secara jelas; 5. Bahwa Pemohon juga merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025, karena dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, Pemohon dihadapkan pada kekhawatiran akan risiko hukum yang dapat menjeratnya ketika keinginan untuk memberikan pembelaan terbaik bagi pencari keadilan, akibat frasa “iktikad baik” dalam norma Pasal a quo yang belum ditafsirkan melalui mekanisme yang jelas. Kekhawatiran tersebut berbanding lurus dengan adanya kasus advokat yang ketika menjalankan profesinya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan [vide Bukti P-7]. 6. Bahwa menurut Pemohon, apabila norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 diberikan pemaknaan konstitusional sebagaimana dimohonkan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan maupun potensi kerugian yang 43 mungkin terjadi terhadap Pemohon dalam menjalankan tugas profesinya diharapkan tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) [vide Bukti P-4], telah diangkat oleh Organisasi Advokat [vide Bukti P-5], dan telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi [vide Bukti P- 6] sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003), yang telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial karena berlakunya norma Pasal 149 ayat (2) UU 20/2025, di mana ketiadaan mekanisme yang jelas mengenai penilaian frasa “
