PUU
Tahun 2026
352/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
Pemohon: Ferdinan Olla
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 352/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Ferdinan Olla
Pekerjaan
:
Asisten Rumah Tangga
Alamat
:
Ohaem, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten
Kupang, Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Agustus 2026, memberi kuasa kepada
Bernita Matondang, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------------Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
21 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
21 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
352/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 352/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 21 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:
2
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”,
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan
Kehakiman) yang menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011
3
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Selanjutnya
disebut UU PPP), menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-
Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 7/2025),
yang menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut
PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
7. Bahwa terhadap adanya proses Perubahan Undang-Undang in casu
Rancangan Undang-Undang atas suatu Undang-Undang yang diuji
konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi tentunya tidak dapat menjadi
alasan bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang
yang sedang dilakukan proses perubahan menjadi tidak dapat diuji
konstitusionalitas normanya, dengan alasan sebagai berikut:
7.1. Apabila
suatu
undang-undang
menjadi
tidak
bisa
diuji
konstitusionalitas normanya, karena undang-undang tersebut sedang
dalam proses dilakukan perubahan oleh Pembentuk Undang-
Undang, maka akan banyak undang-undang yang secara nyata telah
menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat aktual atau
sedang terjadi. Artinya apabila harus menunggu proses perubahan
undang-undang tersebut, sementara sebagaimana kita ketahui
bahwa proses perubahan undang-undang tidak memiliki kepastian
waktu hingga perubahan undang-undang tersebu diundangkan,
maka akan menimbulkan kerugian hak konstitusional yang nyata
“Justice delayed is justice denied”.
7.2. Apabila
suatu
undang-undang
menjadi
tidak
bisa
diuji
konstitusionalitasnya karena undang-undang tersebut sedang dalam
4
proses perubahan, maka akan banyak pengujian konstitusionalitas
norma yang berhenti di Mahkamah Konstitusi.
Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi tentunya tetap melakukan
konstitusionalitas norma atas suatu norma dalam undang-undang yang
menimbulkan kerugian konstitusional.
8. berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan
norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut
Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3)
serta Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026
tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga terhadap UUD NRI Tahun
1945.
II. KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
DAN
KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan WNI
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI
Yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik dan privat, atau;
d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4
ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. Lembaga negara.
5
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum PEMOHON yang
menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang
mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2025 dan No. 011/PUU-
V/2007, apabila:
a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian;
c. Kerugian konstitusÍonal dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya
undang-undang
atau
Perppu
yang
dimohonkan
pengujian; dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
4. Bahwa berkaitan dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON,
sebagai berikut:
4.1. Untuk menunjukan adanya hak konstitusional PEMOHON yang
diberikan oleh UUD NRI 1945 maka perlu PEMOHON uraikan
sebagai berikut:
1) PEMOHON memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin
pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (3)
dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
2) Bahwa ketentuan norma Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta
Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat
(3), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sehingga
ketentuan
norma
a
quo
telah
menimbulkan
kerugian
konstitusional bagi PEMOHON.
6
4.2. Untuk menunjukan adanya Hak konstitusional PEMOHON yang
dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan norma a quo dan
kerugian konstitusional itu bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi, maka perlu PEMOHON uraikan sebagai
berikut:
1) Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (Bukti P.3)
yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) pada
Pemberi Kerja di wilayah Bekasi, Jawa Barat, sebagaimana
dibuktikan dengan Surat Keterangan Bekerja sebagai Pekerja
Rumah Tangga yang menerangkan bahwa Pemohon bekerja
sebagai Asisten Rumah Tangga dan melaksanakan pekerjaan
kerumahtanggaan, antara lain membantu membersihkan dan
merawat rumah, menyapu dan mengepel, membantu mengurus
dan menjaga anak, mengantar dan menjemput anak sekolah,
serta
melaksanakan
pekerjaan
rumah
tangga
lainnya
berdasarkan kebutuhan rumah tangga Pemberi Kerja. (Bukti P.4).
Bahwa Pemohon berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
merantau ke wilayah Bekasi untuk memperoleh pekerjaan dan
penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahwa atas
pekerjaan tersebut Pemohon memperoleh upah sebesar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
(Bukti P.5). Bahwa dalam menjalankan hubungan kerja tersebut,
kesepakatan mengenai upah dan pekerjaan pada praktiknya
dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam Perjanjian
Kerja tertulis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah
Tangga. Bahwa keadaan tersebut menunjukkan secara nyata
posisi Pemohon sebagai PRT yang berada dalam hubungan kerja
yang sangat bergantung pada kesepakatan dengan Pemberi
Kerja, sementara Pemohon tidak memiliki dokumen tertulis yang
secara jelas dapat dijadikan dasar untuk memastikan hak-haknya
apabila terjadi perselisihan mengenai upah, jaminan sosial,
maupun pelaksanaan kewajiban Pemberi Kerja.
7
2) Bahwa Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026
menentukan bahwa dalam hal PRT tidak termasuk sebagai
penerima bantuan iuran, iuran jaminan sosial kesehatan
ditanggung oleh Pemberi Kerja berdasarkan Kesepakatan atau
Perjanjian Kerja dan diketahui oleh RT/RW. Bahwa Pemohon
yang hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan menghadapi
persoalan nyata karena norma tersebut tidak memberikan
batasan yang tegas mengenai bagaimana kewajiban Pemberi
Kerja harus dilaksanakan apabila tidak pernah terdapat
kesepakatan tertulis mengenai pembayaran iuran jaminan sosial
kesehatan. Bahwa penggunaan frasa “Kesepakatan atau
Perjanjian Kerja” menimbulkan ketidakjelasan bagi Pemohon
mengenai apakah Pemberi Kerja secara otomatis berkewajiban
mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan sosial kesehatan
atau kewajiban tersebut baru timbul apabila terlebih dahulu
disepakati oleh kedua belah pihak. Bahwa kondisi tersebut
menempatkan Pemohon pada posisi yang lemah karena
Pemohon tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk
memaksa Pemberi Kerja menyepakati atau memenuhi kewajiban
tersebut. Bahwa UU a quo juga tidak memberikan konsekuensi
hukum secara khusus terhadap Pemberi Kerja perseorangan
yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga hak
Pemohon atas jaminan sosial kesehatan berpotensi hanya
menjadi hak yang tertulis dalam undang-undang tetapi tidak
mempunyai daya paksa yang efektif dalam hubungan kerja
Pemohon.
3) Bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026
menentukan bahwa iuran jaminan sosial ketenagakerjaan
ditanggung oleh Pemberi Kerja sesuai dengan Kesepakatan atau
Perjanjian Kerja. Bahwa bagi Pemohon, norma tersebut
menimbulkan kerugian konstitusional karena Pemohon berada
dalam hubungan kerja yang kesepakatan mengenai hak dan
kewajibannya dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam
8
Perjanjian Kerja tertulis. Bahwa ketika kewajiban pembayaran
iuran
jaminan
sosial
ketenagakerjaan
dikaitkan
dengan
“Kesepakatan atau Perjanjian Kerja”, Pemohon menghadapi
ketidakpastian mengenai dasar untuk menuntut pemenuhan hak
tersebut apabila Pemberi Kerja tidak bersedia membayarkan
iuran atau menyatakan bahwa kewajiban tersebut tidak pernah
disepakati. Bahwa keadaan tersebut semakin nyata karena
Pemohon hanya memperoleh upah sebesar Rp1.500.000,00
setiap bulan sehingga Pemohon tidak berada dalam posisi
ekonomi yang memungkinkan untuk menanggung sendiri beban
jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa mengurangi penghasilan
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Bahwa UU a quo tidak secara tegas menetapkan akibat hukum
terhadap Pemberi Kerja perseorangan yang tidak memenuhi
kewajiban tersebut, sedangkan ketentuan sanksi administratif
dalam Pasal 28 ditujukan kepada P3RT, bukan kepada Pemberi
Kerja rumah tangga. Bahwa akibatnya, Pemohon memiliki hak
secara normatif tetapi menghadapi ketidakpastian mengenai
mekanisme pemenuhan dan daya paksa hak tersebut dalam
hubungan kerja yang nyata.
4) Bahwa kerugian Pemohon tidak semata-mata terletak pada
penggunaan istilah “Kesepakatan atau Perjanjian Kerja”,
melainkan pada akibat hukum yang timbul karena norma tersebut
tidak disertai dengan mekanisme yang tegas untuk memastikan
bahwa Pemberi Kerja perseorangan melaksanakan kewajiban
jaminan sosial PRT. Bahwa dalam hubungan kerja Pemohon,
kesepakatan mengenai pekerjaan dan upah dilakukan secara
lisan, sedangkan hubungan kerja PRT sebagaimana dialami
Pemohon tidak selalu dituangkan dalam dokumen tertulis yang
dapat dijadikan alat bukti secara mudah apabila terjadi
perselisihan. Bahwa keadaan tersebut menciptakan persoalan
ketika Pemberi Kerja menolak membayar iuran jaminan sosial
dengan alasan bahwa hal tersebut tidak pernah disepakati.
Bahwa Pemohon tidak memperoleh kepastian mengenai norma
9
yang dapat digunakan untuk memaksa Pemberi Kerja memenuhi
kewajibannya. Bahwa ketentuan sanksi administratif dalam
Undang-Undang a quo juga tidak memberikan penyelesaian
langsung terhadap persoalan tersebut karena Pasal 28 ayat (2)
mengatur sanksi administratif terhadap P3RT yang melanggar
ketentuan tertentu, sedangkan Pemberi Kerja dalam hubungan
kerja PRT merupakan orang perseorangan atau beberapa orang
dalam rumah tangga. Bahwa dengan demikian terdapat celah
perlindungan antara pengakuan hak PRT atas jaminan sosial
dengan mekanisme pemaksaan terhadap Pemberi Kerja untuk
memenuhi hak tersebut. Bahwa keadaan tersebut secara
langsung menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan
berpotensi menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas
perlindungan serta jaminan sosial tidak dapat diwujudkan secara
efektif.
5) Bahwa Pemohon juga mempunyai kepentingan konstitusional
terhadap ketentuan penyelesaian perselisihan karena Pemohon
merupakan PRT yang merantau dari Nusa Tenggara Timur dan
bekerja di wilayah Bekasi, sehingga Pemohon bukan merupakan
warga asli di lingkungan tempat Pemohon bekerja dan memiliki
ketergantungan terhadap lingkungan sosial setempat. Bahwa
berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2026, apabila musyawarah antara PRT dan Pemberi Kerja tidak
mencapai kesepakatan, penyelesaian perselisihan dilakukan
melalui mediasi oleh ketua RT/RW atau sebutan lainnya di tempat
PRT bekerja. Bahwa bagi Pemohon, ketentuan tersebut
menimbulkan persoalan mengenai objektivitas dan independensi
proses penyelesaian perselisihan karena PRT bekerja di
lingkungan rumah tangga Pemberi Kerja, sedangkan Pemberi
Kerja merupakan warga yang secara sosial telah menjadi bagian
dari lingkungan RT/RW tersebut. Bahwa Pemohon sebagai
pekerja pendatang tidak memiliki kedudukan sosial yang sama
dengan Pemberi Kerja di lingkungan tempat tinggalnya. Bahwa
Undang-Undang a quo juga tidak mengatur secara rinci standar
10
kompetensi,
kewajiban
pelatihan,
sertifikasi,
tata
cara
pemeriksaan bukti, kewajiban menjaga independensi, maupun
mekanisme keberatan terhadap hasil mediasi yang dilakukan
oleh RT/RW. Bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan
kerugian bagi Pemohon apabila perselisihan mengenai upah
terjadi karena Pemohon tidak memperoleh jaminan prosedural
yang cukup untuk memastikan bahwa perselisihannya diperiksa
secara objektif dan adil.
6) Bahwa Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026
memberikan kewenangan kepada mediator untuk mengeluarkan
keputusan, sedangkan Pasal 32 ayat (5) menentukan bahwa
keputusan terkait perselisihan upah antara Pemberi Kerja dan
PRT bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan dengan
iktikad baik. Bahwa ketentuan tersebut menimbulkan kerugian
konstitusional bagi Pemohon karena Pemohon sebagai PRT
dengan penghasilan Rp1.500.000,00 setiap bulan dapat berada
pada posisi yang sangat bergantung terhadap hasil penyelesaian
perselisihan upah apabila terjadi perselisihan dengan Pemberi
Kerja. Bahwa sifat final dan mengikat suatu keputusan pada
dasarnya membutuhkan mekanisme hukum yang jelas mengenai
tata cara pemeriksaan, standar pembuktian, alasan keputusan,
mekanisme koreksi, dan upaya hukum apabila keputusan
tersebut mengandung kekeliruan. Bahwa Pasal 32 ayat (4) dan
ayat (5) tidak memberikan pengaturan yang memadai mengenai
mekanisme tersebut dalam norma yang diuji, sehingga Pemohon
menghadapi ketidakpastian mengenai perlindungan hukumnya
apabila keputusan mediator mengenai perselisihan upah tidak
sesuai dengan fakta atau bukti yang dimiliki Pemohon. Bahwa
keadaan tersebut menjadi semakin penting karena sengketa
upah merupakan sengketa yang secara langsung berkaitan
dengan sumber penghidupan Pemohon. Bahwa apabila
keputusan yang merugikan Pemohon bersifat final dan mengikat
tanpa mekanisme koreksi yang jelas, maka Pemohon berpotensi
kehilangan kesempatan memperoleh pemeriksaan yang efektif
11
terhadap hak atas upah yang menjadi bagian dari hak
konstitusional Pemohon dalam hubungan kerja.
Tabel 1. Matriks Kerugian Konstitusional Pemohon
Norma
yang Diuji
Keadaan Pemohon
Kerugian
Batu Uji
Pasal 16
ayat (2)
PRT, upah ± Rp1,5
juta/bulan, tidak berada
dalam posisi tawar setara
dengan Pemberi Kerja.
Tidak ada standar
minimum yang
menjamin kewajiban
iuran kesehatan
tetap dipenuhi ketika
tidak
tercantum/ditolak
dalam kesepakatan.
Pasal 28D
ayat (1),
Pasal 28D
ayat (2),
Pasal 28H
ayat (3),
dan Pasal
34 ayat (2)
UUD 1945
Pasal 16
ayat (3)
Hubungan kerja PRT
cenderung informal dan
dapat berlangsung tanpa
kontrak tertulis.
Besaran/tata cara
tanggung jawab iuran
ketenagakerjaan
bergantung pada
kesepakatan
individual tanpa
batas minimum yang
tegas.
Pasal 28D
ayat (1),
Pasal 28D
ayat (2),
Pasal 28H
ayat (3),
dan Pasal
34 ayat (2)
UUD 1945
Pasal 32
ayat (4)
Pemohon membutuhkan
mekanisme penyelesaian
sengketa upah yang efektif
dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Keputusan mediator
dapat dikeluarkan
tanpa standar
prosedural yang
dirinci secara
memadai dalam ayat
tersebut.
Pasal 28D
ayat (1)
dan Pasal
28D ayat
(2) UUD
1945
Pasal 32
ayat (5)
Pemohon berpenghasilan
terbatas dan merantau dari
NTT ke Bekasi.
Keputusan
perselisihan upah
final dan mengikat,
tetapi
pelaksanaannya
hanya dirumuskan
dengan iktikad baik
tanpa mekanisme
eksekusi yang tegas
dalam norma.
Pasal 28D
ayat (1)
dan Pasal
28D ayat
(2) UUD
1945
12
4.3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional
dan berlakunya ketentuan-ketentuan norma A quo.
1) Bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang nyata antara
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian
konstitusional yang dialami atau setidak-tidaknya berpotensi
dialami oleh Pemohon. Bahwa kerugian tersebut bukan
merupakan kerugian yang bersifat abstrak semata karena
Pemohon saat ini benar-benar bekerja sebagai PRT dengan
penghasilan Rp1.500.000,00 setiap bulan dan menjalankan
hubungan kerja yang kesepakatannya tidak dituangkan dalam
Perjanjian Kerja tertulis. Bahwa Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3)
menggunakan frasa “Kesepakatan atau Perjanjian Kerja” sebagai
dasar pembebanan iuran jaminan sosial, sementara kondisi
hubungan kerja Pemohon menunjukkan bahwa tidak semua
hubungan kerja PRT dibentuk melalui perjanjian tertulis. Bahwa
ketika terjadi perbedaan kehendak antara Pemohon dan Pemberi
Kerja mengenai kewajiban jaminan sosial, norma tersebut tidak
memberikan standar yang cukup jelas mengenai kewajiban
Pemberi Kerja dan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhannya.
Bahwa apabila terjadi perselisihan upah, Pasal 32 ayat (1)
menempatkan RT/RW sebagai pihak yang melakukan mediasi
awal, sedangkan Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) memberikan
akibat hukum final dan mengikat terhadap keputusan mediator
pada instansi ketenagakerjaan. Bahwa rangkaian norma tersebut
secara langsung memengaruhi posisi hukum Pemohon sebagai
PRT, sehingga kerugian yang dialami Pemohon memiliki
hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma a quo dan
bukan semata-mata disebabkan oleh tindakan individual Pemberi
Kerja.
5.
Bahwa artinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
PEMOHON maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami
oleh PEMOHON baik secara aktual oleh PEMOHON ataupun bersifat
potensial sebagaimana dialami oleh PEMOHON sebagaimana yang
13
telah diuraikan pada angka 4 di atas, terhadap kerugian hak
konstitusional tersebut tidak lagi atau tidak akan terjadi
6.
Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah
diuraikan diatas, maka PEMOHON merasa memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan
norma Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja
Rumah Tangga terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena telah memenuhi
ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat
kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (2) PMK 7/2025.
III. ALASAN PERMOHONAN
1. NORMA “BERDASARKAN KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN KERJA”
DALAM PASAL 16 AYAT (2) DAN AYAT (3) MENIMBULKAN
KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN MELEMAHKAN POSISI TAWAR
PEMOHON
MATRIKS NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Norma UU
2/2026
Frasa/ketentuan
yang diuji
Batu uji
Pokok persoalan
Pasal 16
ayat (2)
“berdasarkan
Kesepakatan
atau Perjanjian
Kerja”
Pasal
28D(1),
28D(2),
28H(3),
34(2) UUD
1945
Kepastian dan daya
paksa kewajiban
Pemberi Kerja
membayar iuran jaminan
sosial kesehatan.
Pasal 16
ayat (3)
“sesuai dengan
Kesepakatan
atau Perjanjian
Kerja”
Pasal
28D(1),
28D(2),
28H(3),
34(2) UUD
1945
Kepastian kewajiban
Pemberi Kerja
membayar iuran jaminan
sosial ketenagakerjaan.
Pasal 32
ayat (4)
“dapat
mengeluarkan
keputusan”
Pasal
28D(1),
28D(2) UUD
1945
Kejelasan kewenangan,
prosedur, standar
pemeriksaan, alasan
keputusan, dan
mekanisme koreksi.
Pasal 32
ayat (5)
“bersifat final
dan mengikat”
Pasal
28D(1),
28D(2) UUD
1945
Akibat final-mengikat
tanpa pengaturan cukup
mengenai kontrol/koreksi
dan pelaksanaan.
14
1) Bahwa Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026
menentukan bahwa apabila PRT tidak termasuk sebagai penerima
bantuan iuran, iuran jaminan sosial kesehatan ditanggung oleh
Pemberi Kerja “berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja dan
diketahui oleh RT/RW”, sedangkan Pasal 16 ayat (3) menentukan
bahwa iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditanggung Pemberi
Kerja “sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja”. Dengan
demikian, kewajiban Pemberi Kerja untuk menanggung iuran
memang disebut dalam norma, tetapi besaran, batas minimum,
proporsi, tata cara penetapan, dan akibat apabila Pemberi Kerja
menolak atau tidak memasukkan kewajiban tersebut ke dalam
Kesepakatan atau Perjanjian Kerja tidak ditentukan secara tegas
dalam kedua ayat yang diuji.
2) Bahwa persoalan konstitusional tersebut menjadi konkret bagi
Pemohon
karena
Pemohon
memperoleh
upah
sekitar
Rp1.500.000,00 per bulan. Dengan pendapatan pada tingkat
tersebut, Pemohon tidak berada dalam posisi ekonomi yang
sebanding dengan Pemberi Kerja yang menentukan syarat hubungan
kerja. Apabila kewajiban iuran jaminan sosial bergantung pada isi
kesepakatan, maka hak yang semestinya memiliki karakter
perlindungan sosial berubah menjadi objek tawar-menawar individual.
Pemohon dapat berhadapan dengan keadaan ketika Pemberi Kerja
menyatakan bahwa iuran tidak perlu dibayarkan, besaran iuran tidak
dicantumkan, atau tanggung jawab tersebut ditafsirkan berbeda
karena tidak terdapat standar minimum yang langsung dapat
dijadikan dasar tuntutan.
3) Bahwa keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
karena hukum tidak cukup hanya menyatakan bahwa iuran
ditanggung Pemberi Kerja, tetapi harus memberikan ukuran yang
dapat diprediksi mengenai kapan kewajiban lahir, siapa yang
menanggung,
berapa
batas
kewajiban
tersebut,
bagaimana
pembuktiannya, dan apa akibat hukumnya apabila kewajiban tidak
dipenuhi. Dalam hubungan kerja yang bersifat informal, frasa
15
“berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja” tanpa standar
minimum justru menyerahkan isi perlindungan kepada kekuatan tawar
para pihak. Bagi Pemohon, ketidakpastian tersebut bukan persoalan
teoritis, melainkan berhubungan langsung dengan kemampuan
memperoleh
perlindungan
kesehatan
dan
perlindungan
ketenagakerjaan.
4) Bahwa keadaan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
karena hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
mengandung tuntutan agar pekerja tidak ditempatkan dalam
hubungan hukum yang sepenuhnya bergantung pada kekuatan
ekonomi dan posisi tawar individual. Naskah Akademik PRT sendiri
mengakui bahwa hubungan kerja PRT pada umumnya bersifat
personal dan informal, belum menggunakan perjanjian kerja tertulis,
dan batas pekerjaan sering disampaikan secara lisan. Kondisi
demikian menunjukkan adanya ketimpangan antara desain normatif
yang
mengandalkan
kesepakatan
dengan
kenyataan
sosial
hubungan kerja PRT.
5) Bahwa secara sebab-akibat, konstruksi norma tersebut menimbulkan
rangkaian kerugian yang jelas, yaitu pertama, Pemohon memiliki
penghasilan terbatas; kedua, Pemohon berada dalam hubungan kerja
personal dengan Pemberi Kerja; ketiga, hak jaminan sosial ditentukan
melalui Kesepakatan atau Perjanjian Kerja; keempat, undang-undang
tidak memberikan batas minimum atau formula pembiayaan yang
dapat dipaksakan; dan kelima, ketika Pemberi Kerja tidak memenuhi
kewajiban, Pemohon tidak memperoleh instrumen langsung yang
secara spesifik memaksa Pemberi Kerja memenuhi kewajiban iuran.
Dengan demikian, norma yang dimaksud secara struktural
menggeser risiko perlindungan sosial kepada pihak yang justru
berada pada posisi tawar lebih lemah.
6) Bahwa persoalan tersebut semakin nyata karena Naskah Akademik
yang menjadi bahan pembentukan regulasi sebelumnya telah
mengidentifikasi bahwa hubungan kerja PRT secara umum tidak
ditopang kontrak tertulis, pengawasan terbatas, dan posisi tawar PRT
16
lemah. Bahkan Naskah Akademik tersebut menjelaskan bahwa PRT
selama ini menghadapi masalah upah rendah atau tidak dibayar, jam
kerja yang tidak memiliki batasan, fasilitas keselamatan dan
kesehatan yang belum memadai, serta kerentanan terhadap
kekerasan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, apabila undang-
undang yang dibentuk untuk mengatasi kerentanan tersebut justru
menjadikan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja sebagai penentu
utama pembiayaan jaminan sosial tanpa standar minimum, maka
tujuan perlindungan tidak tercapai secara efektif.
2. PASAL 16 AYAT (2) DAN AYAT (3) BERTENTANGAN DENGAN HAK
ATAS
JAMINAN
SOSIAL
DAN
KEWAJIBAN
NEGARA
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT YANG LEMAH DAN TIDAK MAMPU
1) Bahwa Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menempatkan jaminan sosial sebagai hak
konstitusional setiap orang, sedangkan Pasal 34 ayat (2) menempatkan
pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat sebagai
kewajiban negara. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa
jaminan sosial tidak semata-mata merupakan fasilitas tambahan yang
boleh ada atau tidak ada berdasarkan kemampuan berunding masing-
masing pekerja, tetapi merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial
yang harus dirancang agar dapat menjangkau seluruh rakyat, termasuk
pekerja yang berada dalam posisi ekonomi lemah.
2) Bahwa Pasal 16 ayat (2) memang menyediakan mekanisme bagi PRT
yang menjadi penerima bantuan iuran, tetapi bagi PRT yang tidak
termasuk penerima bantuan iuran, beban iuran kesehatan dialihkan
kepada Pemberi Kerja berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja.
Pasal 16 ayat (3) melakukan konstruksi yang sama terhadap jaminan
sosial ketenagakerjaan. Persoalannya bukan pada penempatan beban
kepada Pemberi Kerja, melainkan pada tidak adanya standar minimum
yang membuat kewajiban tersebut tetap dapat dipenuhi meskipun
Pemberi Kerja dan PRT memiliki kekuatan tawar yang tidak seimbang.
3) Bahwa Pemohon yang memperoleh upah Rp1.500.000,00 per bulan
secara
rasional
menghadapi
keterbatasan
kemampuan
untuk
menanggung
sendiri
biaya
perlindungan
kesehatan
dan
17
ketenagakerjaan. Apabila iuran tidak ditentukan secara tegas dan
kewajibannya masih bergantung pada kesepakatan, maka terdapat
kemungkinan bahwa PRT menerima upah yang sama tetapi tingkat
perlindungan
sosialnya
berbeda-beda
semata-mata
karena
isi
kesepakatan dengan Pemberi Kerja berbeda. Perbedaan perlindungan
yang
lahir
dari
daya
tawar
individual
tersebut
menimbulkan
ketidakpastian dan tidak sejalan dengan gagasan sistem jaminan sosial
yang berlaku bagi seluruh rakyat.
4) Bahwa perbandingan hukum menunjukkan bahwa beberapa negara
memilih memberikan standar yang lebih objektif terhadap perlindungan
PRT. Di Filipina, Republic Act No. 10361 atau Kasambahay Law
mengatur kontrak kerja tertulis, upah minimum, waktu kerja, istirahat, cuti,
jaminan sosial, dan mekanisme pengaduan. Kajian yang diajukan
Pemohon juga mencatat bahwa Filipina mengatur perlindungan secara
lebih komprehensif melalui kontrak tertulis dan sistem jaminan sosial. Di
Hong Kong, pekerja domestik asing memperoleh Standard Employment
Contract, Minimum Allowable Wage, hari istirahat, cuti, dan kewajiban
pemberi kerja memberikan perawatan medis gratis dalam kondisi
tertentu. Di Australia, prinsip umum ketenagakerjaan menetapkan bahwa
pekerja tidak boleh dibayar di bawah minimum wage yang berlaku
sekalipun pekerja dan pemberi kerja menyetujuinya. Perbandingan
tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dasar dapat ditempatkan
sebagai standar hukum yang tidak seluruhnya diserahkan kepada
negosiasi individual.
5) Tabel Perbandingan Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Negara
Kontrak/Hubungan
Kerja
Upah
Jaminan/Perlind
ungan Sosial
Relevansi
terhadap
Pemohon
Filipina
Kasambahay
Law
mensyaratkan
kontrak kerja tertulis
yang memuat hak
dan kewajiban.
Ada standar upah
minimum menurut
wilayah.
Mencakup
SSS,
Employees’
Compensation
dan
PhilHealth
sesuai ketentuan
yang berlaku.
Menunjukkan
bahwa
hak
dasar
PRT
dapat
diberi
standar
hukum, bukan
hanya
diserahkan
18
pada
daya
tawar.
Hong
Kong
Standard
Employment
Contract merupakan
kontrak resmi untuk
pekerja
domestik
asing.
Minimum
Allowable
Wage
ditetapkan
pemerintah;
kontrak tidak boleh
menyepakati upah
di bawah MAW.
Ada
hak
atas
istirahat,
cuti,
makanan/food
allowance,
akomodasi, serta
perawatan medis
gratis
dalam
kondisi tertentu.
Menunjukkan
adanya
standar
minimum
yang
membatasi
kebebasan
kesepakatan
individual.
Uruguay Regulasi
khusus
pekerja
rumah
tangga.
Mengatur
perundingan upah
secara
kolektif/sektor dan
standar
ketenagakerjaan.
Mengatur
waktu
kerja,
istirahat,
dan perlindungan
pekerja
rumah
tangga.
Menunjukkan
perlindungan
dapat
dibangun
melalui
standar
sektoral,
bukan
semata-mata
kontrak
individual.
Australia Pekerja
domestik
tunduk
pada
kerangka
ketenagakerjaan
yang
menetapkan
minimum
entitlements.
National Minimum
Wage berlaku bagi
pekerja yang tidak
tercakup
award/agreement;
pekerja tidak boleh
dibayar di bawah
minimum
yang
berlaku meskipun
sepakat.
Hak
ketenagakerjaan
ditopang standar
minimum nasional
dan
instrumen
ketenagakerjaan.
Menunjukkan
bahwa
kesepakatan
individual
tidak
boleh
menurunkan
standar
minimum
perlindungan.
6) Bahwa tabel tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa
sistem hukum negara lain harus disalin seluruhnya ke dalam hukum
Indonesia, melainkan digunakan sebagai bahan pembanding untuk
menunjukkan bahwa terdapat alternatif desain hukum yang
menempatkan hak minimum pekerja domestik sebagai standar yang
dapat diverifikasi. Dengan demikian, frasa yang diuji dalam Pasal 16
ayat (2) dan ayat (3) dapat dipersoalkan secara konstitusional karena
tidak menyediakan pagar normatif yang cukup terhadap ketimpangan
daya tawar dalam menentukan perlindungan sosial Pemohon.
19
3. PASAL 32 AYAT (4) DAN AYAT (5) TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN
HUKUM DAN JAMINAN MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN
UPAH YANG EFEKTIF
1) Bahwa Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026
menentukan bahwa mediator dalam menangani dan menyelesaikan
Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengeluarkan
keputusan, sedangkan Pasal 32 ayat (5) menentukan bahwa keputusan
tersebut terkait Perselisihan Upah antara Pemberi Kerja dan PRT
bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.
Norma
tersebut
menimbulkan
persoalan
konstitusional
karena
memberikan akibat hukum yang sangat kuat berupa sifat final dan
mengikat, tetapi tidak secara bersamaan memberikan pengaturan yang
memadai mengenai standar pemeriksaan, bentuk pembuktian, hak para
pihak untuk didengar secara seimbang, mekanisme keberatan atau
koreksi, serta instrumen pelaksanaan apabila pihak yang kalah tidak
melaksanakan keputusan dengan “iktikad baik”.
2) Bahwa perlu ditegaskan secara rigid bahwa persoalan mengenai
RT/RW terutama muncul pada Pasal 32 ayat (1), yaitu tahap ketika
musyawarah antara Pemberi Kerja dan PRT tidak tercapai dan
perselisihan diarahkan kepada Mediasi oleh ketua RT/RW atau sebutan
lainnya di tempat PRT bekerja. Sementara norma yang secara langsung
dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon adalah Pasal 32 ayat (4) dan ayat
(5), yang berlaku pada tahap mediator pada instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon mengenai objektivitas
RT/RW harus ditempatkan sebagai bagian dari konteks akses awal
terhadap penyelesaian perselisihan, bukan diklaim sebagai isi langsung
Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5).
3) Bahwa Pemohon merupakan PRT yang merantau dari NTT dan bekerja
di Bekasi, sehingga secara sosial Pemohon bukan warga asli
lingkungan tempat ini bekerja. Dalam keadaan demikian, apabila
perselisihan upah bermula pada lingkungan tempat PRT bekerja dan
terlebih dahulu melalui mekanisme RT/RW, terdapat persoalan
objektivitas yang patut dijamin oleh hukum. Persoalannya bukan
20
menyatakan bahwa setiap ketua RT/RW pasti berpihak kepada Pemberi
Kerja, melainkan bahwa undang-undang tidak menetapkan secara
tegas kualifikasi kompetensi, pelatihan khusus, standar etik, tata cara
pemeriksaan bukti, konflik kepentingan, dan jaminan independensi bagi
RT/RW yang menjadi mediator pada tahap awal tersebut.
4) Bahwa Naskah Akademik PRT memang pernah menempatkan RT/RW
sebagai
unsur
masyarakat
yang
diharapkan
berperan
dalam
pencegahan dan penanganan persoalan PRT, serta menekankan
perlunya sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan. Akan tetapi,
peran sosial sebagai perwakilan masyarakat tidak identik dengan
kompetensi sebagai mediator perselisihan upah. Karena itu, apabila
hasil akhir sengketa upah kemudian dinyatakan final dan mengikat
berdasarkan Pasal 32 ayat (5), maka rangkaian prosedurnya harus
memiliki jaminan proses yang cukup agar keputusan tersebut lahir dari
pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
5) Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak hanya menuntut adanya norma yang
secara formal mengatur penyelesaian perselisihan, tetapi juga menuntut
kepastian hukum yang adil. Finalitas suatu keputusan harus diimbangi
dengan kejelasan mengenai prosedur, kewenangan, alasan keputusan,
pembuktian, dan akibat apabila keputusan tidak dilaksanakan. Frasa
“dilaksanakan
dengan
iktikad
baik”
tidak
dengan
sendirinya
menjelaskan apa yang terjadi apabila Pemberi Kerja menolak
melaksanakan pembayaran upah yang telah diputuskan, sehingga
Pemohon masih harus mencari mekanisme lain untuk mendapatkan
haknya.
6) Bahwa Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 juga menghendaki perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja. Sengketa upah mempunyai karakter berbeda
dari sengketa sosial biasa karena menyangkut sumber penghidupan
pekerja. Bagi Pemohon yang memperoleh sekitar Rp1.500.000,00 per
bulan, keterlambatan atau tidak dibayarnya upah mempunyai dampak
langsung terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Oleh
sebab itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang final dan mengikat
21
harus memberikan jaminan bahwa hak pekerja dapat dipulihkan secara
efektif, bukan hanya dinyatakan menang atau kalah secara administratif.
4. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT ANTARA NORMA YANG DIUJI DAN
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
1) Bahwa kerugian konstitusional Pemohon memenuhi hubungan sebab-
akibat dengan berlakunya norma yang diuji karena Pasal 16 ayat (2) dan
ayat (3) menjadikan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja sebagai dasar
menentukan pembiayaan jaminan sosial, sementara hubungan kerja
PRT pada kenyataannya banyak berlangsung secara informal dan
tanpa kontrak tertulis yang memadai. Bahan Naskah Akademik dan
kajian ilmiah yang diajukan menunjukkan bahwa hubungan kerja PRT
sering berlangsung secara lisan, personal, dan memiliki posisi tawar
yang lemah. Dengan demikian, ketika undang-undang menggunakan
kesepakatan individual sebagai titik penentu, norma tersebut bekerja
dalam kondisi sosial yang justru tidak setara.
2) Bahwa kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar karena Pemohon
sendiri bekerja sebagai PRT dengan upah sekitar Rp1.500.000,00 per
bulan dan berada jauh dari daerah asalnya. Pemohon membutuhkan
jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk
menghadapi risiko sakit, kecelakaan kerja, dan risiko sosial lainnya.
Apabila kewajiban Pemberi Kerja tidak memiliki standar minimum yang
tegas dan masih bergantung pada isi Kesepakatan atau Perjanjian
Kerja, maka Pemohon menghadapi ketidakpastian mengenai tingkat
perlindungan yang akan diperolehnya.
3) Bahwa pada sisi penyelesaian perselisihan, apabila terjadi perselisihan
mengenai upah, Pemohon tidak hanya membutuhkan forum untuk
bermusyawarah, tetapi membutuhkan mekanisme yang menjamin
posisi para pihak didengar secara seimbang dan menghasilkan
keputusan yang dapat dilaksanakan. Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5)
memberikan kewenangan kepada mediator untuk mengeluarkan
keputusan dan menjadikan keputusan mengenai perselisihan upah
bersifat final dan mengikat, tetapi tidak menjelaskan secara memadai
mekanisme pelaksanaan apabila Pemberi Kerja tidak memenuhi
22
keputusan
tersebut.
Bagi
Pemohon
dengan
pendapatan
Rp1.500.000,00
per
bulan,
ketidakpastian
tersebut
berpotensi
memperpanjang proses pemulihan hak dan menambah beban ekonomi.
4) Bahwa kerugian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan Pasal
28D ayat (1) karena Pemohon tidak memperoleh ukuran hukum yang
cukup pasti mengenai perlindungan jaminan sosial dan mekanisme
pemulihan hak upah; mempunyai hubungan langsung dengan Pasal
28D ayat (2) karena perlindungan yang diterima Pemohon dapat
bergantung pada kemampuan bernegosiasi dengan Pemberi Kerja;
mempunyai hubungan langsung dengan Pasal 28H ayat (3) karena
akses Pemohon terhadap jaminan sosial diposisikan secara kuat pada
ruang kesepakatan individual; dan mempunyai hubungan langsung
dengan Pasal 34 ayat (2) karena sistem jaminan sosial bagi kelompok
pekerja
berpenghasilan
rendah
seharusnya
dibangun
dengan
mekanisme
yang
memberikan
perlindungan
efektif,
bukan
menyerahkan tingkat perlindungan pada daya tawar masing-masing
pekerja.
5) Bahwa kelemahan tersebut semakin nyata jika dibandingkan dengan
tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 sendiri yang
menurut abstrak resmi dimaksudkan untuk memberikan kepastian
hukum dan pelindungan komprehensif kepada PRT, termasuk hak atas
upah, jaminan sosial, lingkungan kerja yang aman dan sehat,
mekanisme penyelesaian perselisihan, serta pengawasan pemerintah.
Apabila tujuan tersebut dihubungkan dengan norma yang diuji, maka
ukuran konstitusionalnya bukan sekadar apakah negara telah membuat
aturan, melainkan apakah aturan tersebut secara normatif mampu
memberikan kepastian, perlakuan adil, akses jaminan sosial, dan
perlindungan efektif kepada PRT yang berada dalam posisi sosial-
ekonomi lebih lemah.
6) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon mengalami
kerugian konstitusional bukan semata-mata karena tidak menyukai
desain kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026,
melainkan karena terdapat hubungan normatif dan faktual antara norma
yang diuji dengan keadaan Pemohon sebagai PRT berpenghasilan
23
terbatas yang bekerja di daerah perantauan. Norma Pasal 16 ayat (2)
dan ayat (3) menentukan perlindungan sosial melalui kesepakatan
tanpa standar minimum yang tegas, sedangkan Pasal 32 ayat (4) dan
ayat (5) memberikan konsekuensi final dan mengikat terhadap
keputusan perselisihan upah tanpa pengaturan yang cukup mengenai
pelaksanaan dan koreksi. Keadaan tersebut menurut Pemohon
mereduksi jaminan kepastian hukum, keadilan dalam hubungan kerja,
hak atas jaminan sosial, dan kewajiban negara memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diebutkan di atas, PEMOHON
memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili
permohonan ini untuk berkenan memutus:
1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa “berdasarkan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja” dalam
Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7174)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa : “kewajiban Pemberi Kerja untuk menanggung iuran jaminan
sosial kesehatan bagi Pekerja Rumah Tangga merupakan kewajiban yang
tetap melekat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
tidak bergantung pada ada atau tidak adanya Kesepakatan atau Perjanjian
Kerja”.
3. Menyatakan frasa “sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja” dalam
Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan
Pekerja Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7174)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa: “kewajiban Pemberi Kerja untuk menanggung iuran jaminan
24
sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rumah Tangga merupakan kewajiban
yang tetap melekat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan tidak bergantung pada ada atau tidak adanya Kesepakatan atau
Perjanjian Kerja”;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7174) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: “dalam hal
perselisihan upah antara Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga,
Mediator dalam mengeluarkan keputusan wajib memberikan kesempatan
yang seimbang kepada Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga untuk
menyampaikan keterangan dan bukti serta mendasarkan keputusan pada
pemeriksaan yang objektif dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum”;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7174) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: “ keputusan
Mediator mengenai perselisihan upah antara Pemberi Kerja dan Pekerja
Rumah Tangga yang bersifat final dan mengikat wajib dapat dilaksanakan
secara
efektif
dan
memiliki
mekanisme
pelaksanaan
yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum” ;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
25
[2.2]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 16 ayat (2), ayat (3), Pasal
32 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan
Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7174, selanjutnya
disebut UU 2/2026) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa
Pemohon
mengajukan
permohonan
awal
bertanggal
21 September 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan
26
Permohonan Pemohon Nomor 352/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 permohonan
diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2026. Kemudian Pemohon
menyampaikan langsung dokumen fisik permohonan pada tanggal 21 September
2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3),
Pemohon mengajukan dokumen fisik yang belum ditandatangani kuasa hukum
Pemohon disertai dokumen softcopy permohonan, dokumen fisik surat kuasa yang
belum ditandatangani pemberi dan penerima kuasa, dokumen fisik disertai dokumen
softcopy daftar alat bukti fisik, alat bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 sampai
dengan Bukti P-5 yang belum dibubuhi meterai (nazegel);
[3.3.2]
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah
menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 1 Oktober 2026
dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, serta memeriksa
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39
UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya
disebut PMK 7/2025), dalam sidang pendahuluan Mahkamah telah memberikan
nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu ihwal kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 1 Oktober 2026,
hlm. 15-27]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah telah menjelaskan apabila
Pemohon hendak meneruskan dan memperbaiki permohonan, perbaikan tersebut
telah diterima Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari sejak persidangan
pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon,
yaitu paling lama pada tanggal 14 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB, dengan
melampirkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 1 Oktober
2026, hlm. 27].
[3.3.3]
Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan
dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti
yang dijadwalkan pada tanggal 14 Oktober 2026. Ihwal persidangan pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon
secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1489.352/PUU/
PAN.MK/PS/10/2026, bertanggal 7 Oktober 2026 perihal Panggilan Sidang dengan
agenda Perbaikan Permohonan, melalui e-mail dan pesan WhatsApp, yakni pada
27
tanggal 7 Oktober 2026 pukul 15.17 WIB. Namun demikian, sampai dengan
persidangan dibuka dan dimulai Pemohon tidak hadir, meski telah dipanggil secara
sah dan patut. Terlebih, sampai dengan tanggal 14 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB
Pemohon tidak juga menyerahkan perbaikan permohonan, namun kuasa hukum
Pemohon justru menyampaikan surat secara daring (online) perihal Penarikan
Permohonan Nomor 352/PUU-XXIV/2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal
14 Oktober 2026 pukul 11.11 WIB. Dalam surat penarikan permohonan tersebut,
Pemohon pada pokoknya berkeputusan untuk menarik permohonan a quo setelah
mempertimbangkan berbagai imbauan, antara lain dari Badan Legislasi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI), masukan dan pandangan
dari elemen masyarakat sipil dan serikat pekerja rumah tangga yang selama ini
memperjuangkan lahirnya UU 2/2026. Menurut Pemohon, penarikan permohonan
tersebut,
tidak
dimaksudkan
untuk
mengurangi
arti
penting
pengujian
konstitusionalitas maupun mengabaikan kebutuhan akan perlindungan hak-hak
pekerja rumah tangga, akan tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap
perjuangan panjang untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah
tangga.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-
undang di Mahkamah, Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan bahwa dalam hal
Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan
tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan
permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok permohonan
berdasarkan permohonan awal. Oleh karena Pemohon tidak hadir dalam sidang
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan
dan pengesahan alat bukti, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti yang telah
disampaikan Pemohon, karena tidak dapat mengonfirmasi terkait dengan bukti yang
telah disampaikan tersebut [vide Risalah Sidang, tanggal 14 Oktober 2026, hlm. 9].
Selain itu, dengan tidak hadirnya Pemohon dalam persidangan a quo, juga
menyebabkan Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi perihal surat
permohonan penarikan dimaksud termasuk mengonfirmasi terkait dengan surat
28
permohonan
penarikan
Permohonan
Nomor
352/PUU-XXIV/2026
yang
disampaikan oleh Pemohon.
Bahwa dengan tidak disahkannya alat bukti Pemohon dalam sidang
pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan
alat bukti, meskipun berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan
memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan permohonan awal, namun karena
alat bukti Pemohon tidak disahkan, permohonan Pemohon tidak didukung dengan
alat bukti. Padahal menurut ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025 alat bukti
merupakan syarat formil yang dipersyaratkan untuk mendukung permohonan [vide
Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025]. Terlebih, Pemohon telah mengajukan penarikan
Permohonan Nomor 352/PUU-XXIV/2026 dan tidak hadir dipersidangan sehingga
Mahkamah tidak dapat mengorfirmasi ihwal alat bukti dan surat penarikan
permohonan dimaksud. Namun, berkenaan dengan penarikan kembali permohonan
Pemohon tersebut, oleh karena Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi perihal
kebenaran penarikan permohonan dimaksud, Mahkamah tidak mempertimbangkan
penarikan lebih lanjut.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh
karena permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, maka tidak
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak
memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
29
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau
yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya.
30
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Nurwulantari
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 16 ayat (2), ayat (3), Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7174, selanjutnya disebut UU 2/2026) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 21 September 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan 26 Permohonan Pemohon Nomor 352/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 permohonan diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2026. Kemudian Pemohon menyampaikan langsung dokumen fisik permohonan pada tanggal 21 September 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan dokumen fisik yang belum ditandatangani kuasa hukum Pemohon disertai dokumen softcopy permohonan, dokumen fisik surat kuasa yang belum ditandatangani pemberi dan penerima kuasa, dokumen fisik disertai dokumen softcopy daftar alat bukti fisik, alat bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang belum dibubuhi meterai (nazegel); [3.3.2] Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 1 Oktober 2026 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), dalam sidang pendahuluan Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 1 Oktober 2026, hlm. 15-27]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah telah menjelaskan apabila Pemohon hendak meneruskan dan memperbaiki permohonan, perbaikan tersebut telah diterima Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari sejak persidangan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, yaitu paling lama pada tanggal 14 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 1 Oktober 2026, hlm. 27]. [3.3.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti yang dijadwalkan pada tanggal 14 Oktober 2026. Ihwal persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1489.352/PUU/ PAN.MK/PS/10/2026, bertanggal 7 Oktober 2026 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, melalui e-mail dan pesan WhatsApp, yakni pada 27 tanggal 7 Oktober 2026 pukul 15.17 WIB. Namun demikian, sampai dengan persidangan dibuka dan dimulai Pemohon tidak hadir, meski telah dipanggil secara sah dan patut. Terlebih, sampai dengan tanggal 14 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB Pemohon tidak juga menyerahkan perbaikan permohonan, namun kuasa hukum Pemohon justru menyampaikan surat secara daring (online) perihal Penarikan Permohonan Nomor 352/PUU-XXIV/2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 Oktober 2026 pukul 11.11 WIB. Dalam surat penarikan permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya berkeputusan untuk menarik permohonan a quo setelah mempertimbangkan berbagai imbauan, antara lain dari Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI), masukan dan pandangan dari elemen masyarakat sipil dan serikat pekerja rumah tangga yang selama ini memperjuangkan lahirnya UU 2/2026. Menurut Pemohon, penarikan permohonan tersebut, tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting pengujian konstitusionalitas maupun mengabaikan kebutuhan akan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga, akan tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan panjang untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah, Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan bahwa dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok permohonan berdasarkan permohonan awal. Oleh karena Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti yang telah disampaikan Pemohon, karena tidak dapat mengonfirmasi terkait dengan bukti yang telah disampaikan tersebut [vide Risalah Sidang, tanggal 14 Oktober 2026, hlm. 9]. Selain itu, dengan tidak hadirnya Pemohon dalam persidangan a quo, juga menyebabkan Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi perihal surat permohonan penarikan dimaksud termasuk mengonfirmasi terkait dengan surat 28 permohonan penarikan Permohonan Nomor 352/PUU-XXIV/2026 yang disampaikan oleh Pemohon. Bahwa dengan tidak disahkannya alat bukti Pemohon dalam sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, meskipun berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan permohonan awal, namun karena alat bukti Pemohon tidak disahkan, permohonan Pemohon tidak didukung dengan alat bukti. Padahal menurut ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025 alat bukti merupakan syarat formil yang dipersyaratkan untuk mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025]. Terlebih, Pemohon telah mengajukan penarikan Permohonan Nomor 352/PUU-XXIV/2026 dan tidak hadir dipersidangan sehingga Mahkamah tidak dapat mengorfirmasi ihwal alat bukti dan surat penarikan permohonan dimaksud. Namun, berkenaan dengan penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, oleh karena Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi perihal kebenaran penarikan permohonan dimaksud, Mahkamah tidak mempertimbangkan penarikan lebih lanjut. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang sah, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwe
