PUU
Tahun 2026
351/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon: Mustadinata Moestafa
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:41:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
1
PUTUSAN
NOMOR 351/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Mustadinata Moestafa
Pekerjaan
:
Pensiunan
Alamat
:
Perum GDC Sektor Anggrek I Blok C5/1, RT
007/RW 004, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok
Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
111/SKK/UJI-UUP2SK/IX/2026
bertanggal 11 September 2026 memberi kuasa kepada Dr. Hadi Purnomo, S.H.,
M.H., S.T., M.M., Dr. A. Somad, S.H., M.H., dan Mustofa, S.H., M.Н., kesemuanya
para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor HMF Purnama Lawfirm, beralamat
di Kedai Rumah Hukum, L5 Nomor 9 Cluster Galileo Legenda Wisata Cibubur,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
19 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
2
20 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
351/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 351/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 21 September 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah
pada tanggal 13 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945,
vide Bukti P-8), kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh Mahkamah
Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.
2) Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan
kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain menguji
Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
3) Bahwa kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 (vide Bukti P-11), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (vide Bukti P-
10), yang pada pokoknya menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi
untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
4) Bahwa konsistensi pengaturan tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 9 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 (vide Bukti P-12), yang menentukan bahwa
dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
5) Bahwa ketentuan tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (vide Bukti P-13), yang
3
menempatkan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
sebagai perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan PMK tersebut menegaskan bahwa pengujian Undang-Undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan Mahkamah.
6) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Pasal
1 angka 3 PMK Nomor 7 Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi berwenang
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo karena objek
yang dimohonkan pengujian adalah norma Undang-Undang yang didalilkan
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554) juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang
berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
(a) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
(b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
(c) badan hukum publik atau badan hukum privat; dan
4
(d) lembaga negara.
2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penilaian mengenai kedudukan
hukum (legal standing) Pemohon harus diawali dengan menentukan apakah
Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum (subjectum litis) yang
berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan kategori yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) huruf
a PMK Nomor 7 Tahun 2025, YAKNI SEBAGAI PERORANGAN WARGA
NEGARA INDONESIA yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
3) Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon merupakan Warga Negara
Indonesia yang mempunyai kapasitas hukum (persona standi in judicio) untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang di
Mahkamah Konstitusi. Status kewarganegaraan tersebut dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon yang diajukan sebagai vide Bukti
P-1, sehingga secara yuridis Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai
perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam
Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal
4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 7 Tahun 2025.
4) Bahwa dengan terpenuhinya kualifikasi sebagai perorangan warga negara
Indonesia, Pemohon memiliki kualitas sebagai subjek hukum yang berhak
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah
Konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi persyaratan formal sebagai
Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal
134 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845) tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2026.
5) Bahwa dengan demikian, ditinjau dari aspek kualifikasi subjek hukum
(subjectum litis), Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang
berhak mengajukan Permohonan a quo di hadapan Mahkamah Konstitusi.
5
Selanjutnya, untuk membuktikan terpenuhinya kedudukan hukum (legal
standing) secara keseluruhan, Pemohon akan menunjukkan bahwa dengan
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian telah menimbulkan kerugian
terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, sebagaimana
dipersyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
juncto Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025.
6) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (vide Bukti P-13), yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal
51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya
suatu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perppu) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a) terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c) kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau
sekurang-kurangnya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d) terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya Undang-Undang atau
Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
e) terdapat kemungkinan bahwa apabila Permohonan dikabulkan, kerugian
konstitusional yang didalilkan tersebut tidak lagi terjadi atau setidak-
tidaknya dapat dipulihkan.
7) Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan
kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
tersebut di atas, Pemohon akan menguraikan secara berturut-turut dan saling
berkaitan mengenai:
(i) hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945;
6
(ii) hubungan hak konstitusional tersebut dengan fungsi Manfaat Pensiun
sebagai penghasilan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134
angka 4 UU P2SK;
(iii) bentuk kerugian konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami
Pemohon akibat tidak adanya perlindungan yang memadai terhadap nilai
riil Manfaat Pensiun;
(iv) sifat kerugian tersebut, baik aktual maupun potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
(v) hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional
tersebut dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; serta
(vi) kemungkinan dipulihkannya kerugian konstitusional tersebut apabila
Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, uraian mengenai kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon TIDAK BERHENTI pada terpenuhinya kualifikasi Pemohon sebagai
perorangan warga negara Indonesia, melainkan berlanjut pada pembuktian
bahwa norma Pasal 134 angka 4 UU P2SK, khususnya frasa “sebagai
penghasilan hari tua”, mempunyai keterkaitan langsung dengan hak
konstitusional Pemohon dan dengan kerugian konstitusional yang didalilkan
dalam Permohonan a quo.dengan uraian sebagai berikut:
A. TERDAPAT
HAK
DAN/ATAU
KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL
PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
1) Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, juncto Pasal 4 ayat (2)
huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, salah satu
persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam pengujian
Undang-Undang adalah adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa keberadaan hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut
merupakan titik awal untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian
konstitusional Pemohon. Dengan demikian, kerugian yang relevan dalam
7
perkara pengujian Undang-Undang adalah kerugian yang mempunyai
hubungan dengan hak dan/atau kewenangan yang bersumber dari UUD
NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, sebelum menguraikan bentuk dan
akibat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, terlebih dahulu
harus ditegaskan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD
NRI Tahun 1945.
2) Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan
supremasi konstitusi, hak konstitusional (constitutional rights) merupakan
hak yang diberikan dan dijamin secara langsung oleh UUD NRI Tahun
1945. Hak tersebut tidak hanya mengandung larangan bagi negara untuk
melakukan tindakan yang mereduksi atau menghilangkan hak warga
negara, tetapi juga mengandung tuntutan agar negara membentuk dan
menyelenggarakan tata hukum yang memungkinkan hak konstitusional
tersebut dapat dilaksanakan dan memperoleh perlindungan secara
efektif.
Bahwa Undang-Undang merupakan salah satu instrumen hukum untuk
melaksanakan
dan
memberikan
perlindungan terhadap hak-hak
konstitusional tersebut. Oleh karena itu, pembentuk Undang-Undang tidak
hanya dituntut untuk tidak membentuk norma yang secara nyata
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga harus
memastikan agar pengaturan yang dibentuk tidak menyebabkan hak
konstitusional
kehilangan
efektivitas
perlindungannya
dalam
pelaksanaan.
3) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak
konstitusional yang secara langsung dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945,
khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 serta hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam
Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa hak-hak konstitusional tersebut wajib dihormati, dilindungi, dan
dipenuhi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk melalui
pembentukan
peraturan
perundang-undangan
yang
memberikan
perlindungan hukum secara efektif.
8
Bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut tidak hanya
berkaitan dengan larangan membentuk norma yang secara langsung
membatasi atau menghilangkan suatu hak, tetapi juga mencakup
kewajiban untuk memastikan bahwa pengaturan yang dibentuk tidak
sedemikian rupa sehingga menyebabkan hak konstitusional yang telah
dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 kehilangan efektivitas dalam
pelaksanaannya.
Dengan demikian, ketidaklengkapan suatu norma dapat mempunyai
dimensi konstitusional apabila ketidaklengkapan tersebut mempunyai
akibat konstitusional berupa tidak efektifnya perlindungan atau
pelaksanaan hak konstitusional Pemohon.
4) BAHWA DALAM KONTEKS PERMOHONAN A QUO, persoalan
konstitusional tersebut berkaitan dengan pengaturan mengenai Manfaat
Pensiun sebagai penghasilan hari tua.
Bahwa Pasal 134 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, pada halaman 360
menentukan bahwa
“Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara
berkala dan/atau sekaligus sebagai PENGHASILAN HARI TUA yang
dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.”
Dan Ketentuan tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang pada
halaman 738 dinyatakan “Cukup jelas”.
BAHWA DENGAN DIRUMUSKANNYA MANFAAT PENSIUN SEBAGAI
“PENGHASILAN
HARI
TUA”,
UNDANG-UNDANG
TELAH
MEMBERIKAN KARAKTER DAN FUNGSI SUBSTANTIF TERHADAP
MANFAAT
PENSIUN,
YAITU
SEBAGAI
PENGHASILAN
YANG
DIPERUNTUKKAN BAGI PESERTA DALAM MENJALANI KEHIDUPAN
PADA MASA HARI TUA.
5) BAHWA HAK KONSTITUSIONAL YANG PERTAMA dan secara langsung
relevan dengan Permohonan a quo adalah hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
9
di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam PASAL 28D AYAT (1)
UUD NRI TAHUN 1945.
Bahwa jaminan konstitusional tersebut menghendaki adanya pengaturan
hukum yang memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban serta
memberikan perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan secara efektif.
Bahwa dalam konteks Manfaat Pensiun, ketika Undang-Undang secara
tegas memberikan karakter dan fungsi Manfaat Pensiun “sebagai
penghasilan hari tua”, maka fungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari
kewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai agar Manfaat
Pensiun tetap dapat menjalankan fungsi substantifnya sebagai sumber
penghasilan bagi peserta pada masa hari tua.
Dengan demikian, persoalan konstitusional dalam Permohonan a quo
tidak semata-mata mengenai ada atau tidak adanya pembayaran Manfaat
Pensiun secara nominal, tetapi juga mengenai apakah kerangka
pengaturan
yang
dibentuk
oleh
Undang-Undang
memberikan
perlindungan hukum yang memadai agar Manfaat Pensiun tetap mampu
menjalankan fungsi yang secara normatif telah ditentukan oleh Undang-
Undang sebagai “penghasilan hari tua”.
6) BAHWA HAK KONSTITUSIONAL BERIKUTNYA yang secara langsung
berkaitan dengan Permohonan a quo adalah hak atas jaminan sosial
sebagaimana dijamin dalam PASAL 28H AYAT (3) UUD NRI TAHUN
1945.
Bahwa hak atas jaminan sosial merupakan hak konstitusional yang
memberikan dasar bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan
sosial dalam menghadapi keadaan dan risiko sosial tertentu, termasuk
keadaan ketika seseorang telah memasuki masa hari tua.
Bahwa oleh karena itu, penyelenggaraan sistem yang memberikan
perlindungan ekonomi pada masa hari tua harus ditempatkan dalam
kerangka pemenuhan hak atas jaminan sosial, bukan semata-mata
dipandang sebagai mekanisme administratif pembayaran sejumlah uang.
DALAM KONTEKS PERMOHONAN A QUO, keberadaan Manfaat
Pensiun sebagai penghasilan hari tua mempunyai hubungan substantif
10
dengan pemenuhan hak atas jaminan sosial tersebut, karena Manfaat
Pensiun dimaksudkan untuk menyediakan sumber penghasilan bagi
peserta ketika memasuki masa pensiun.
7) Bahwa perlindungan terhadap hak konstitusional Pemohon tersebut juga
harus dibaca bersama dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945,
yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.
Bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap
hak konstitusional tidak cukup dipahami hanya sebagai kewajiban negara
untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak warga negara, tetapi
juga mencakup tanggung jawab negara untuk membangun kerangka
hukum dan kelembagaan yang memungkinkan hak tersebut memperoleh
perlindungan dan pemenuhan secara efektif.
Bahwa dalam konteks sistem jaminan sosial, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 juga memberikan mandat konstitusional kepada negara
untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Dengan demikian, Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 memperkuat kewajiban negara untuk memastikan agar
sistem jaminan sosial yang dibentuk melalui Undang-Undang tidak
berhenti pada keberadaan program dan pembayaran secara formal, tetapi
mampu memberikan perlindungan sosial yang efektif sesuai dengan
tujuan konstitusionalnya.
8) Bahwa seluruh jaminan dan mandat konstitusional tersebut harus
ditempatkan dalam kerangka Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Bahwa prinsip negara hukum menghendaki agar pembentukan dan
pelaksanaan Undang-Undang senantiasa tunduk pada UUD NRI Tahun
1945 serta memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak-
hak konstitusional warga negara.
Oleh karena itu, apabila Undang-Undang telah menentukan suatu
manfaat sebagai “penghasilan hari tua”, tetapi pengaturan yang
11
bersangkutan tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai
terhadap aspek yang secara nyata menentukan kemampuan manfaat
tersebut untuk tetap menjalankan fungsi sebagai penghasilan hari tua,
maka keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan konstitusional
mengenai kecukupan dan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak
konstitusional Pemohon.
9) Bahwa apabila Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (4),
dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dalam kerangka prinsip
negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dibaca
secara sistematis, harmonis, dan integral, maka terbentuk konstruksi
perlindungan konstitusional sebagai berikut:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan
perlakuan yang sama di hadapan hukum;
b. Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak atas jaminan
sosial;
c. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan tanggung jawab
negara untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia;
d. Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada
negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat; dan
e. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 meletakkan seluruh
penyelenggaraan negara dalam kerangka negara hukum.
Bahwa keseluruhan ketentuan tersebut harus dipahami sebagai satu
kesatuan yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dibentuk
negara tidak berhenti pada keberadaan program atau pembayaran secara
formal, tetapi memberikan perlindungan sosial yang efektif dan
memungkinkan hak konstitusional warga negara diwujudkan secara
nyata.
10) BAHWA DALAM PERKARA A QUO, Pemohon merupakan peserta dan
penerima Manfaat Pensiun yang pengaturannya tunduk pada Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
12
Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2026.
Bahwa oleh karena Pasal 134 angka 4 UU P2SK secara eksplisit
menentukan bahwa Manfaat Pensiun diterima “sebagai penghasilan hari
tua”, maka Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional yang
langsung terhadap keberadaan, makna, dan efektivitas norma tersebut.
Bahwa kepentingan konstitusional Pemohon bukan semata-mata untuk
menerima sejumlah uang secara nominal, melainkan untuk memperoleh
Manfaat Pensiun yang secara substantif tetap mampu menjalankan fungsi
yang oleh Undang-Undang sendiri telah ditentukan sebagai “penghasilan
hari tua”.
Bahwa apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang memadai
terhadap penurunan nilai riil dan daya beli Manfaat Pensiun, sehingga
manfaat tersebut secara bertahap kehilangan kemampuan untuk
memenuhi fungsi sebagai penghasilan hari tua, maka keadaan tersebut
mempunyai hubungan dengan pemenuhan hak konstitusional Pemohon
atas jaminan sosial serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun
1945.
11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, TELAH NYATA bahwa
Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan dan dijamin oleh
UUD NRI Tahun 1945, khususnya:
a. hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; dan
b. hak atas jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa pelaksanaan dan perlindungan hak-hak tersebut diperkuat oleh
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengenai tanggung jawab
negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia, serta Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai
mandat negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
13
seluruh rakyat, dalam kerangka negara hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Bahwa hak-hak konstitusional tersebut mempunyai hubungan langsung
dengan norma Pasal 134 angka 4 UU P2SK, khususnya frasa “sebagai
penghasilan hari tua”, karena frasa tersebut secara normatif menentukan
fungsi Manfaat Pensiun yang diterima Pemohon.
Bahwa oleh karena itu, ketidaklengkapan perlindungan hukum terhadap
aspek yang menentukan kemampuan Manfaat Pensiun untuk tetap
menjalankan fungsi sebagai penghasilan hari tua dapat menimbulkan
persoalan
konstitusional,
sepanjang
ketidaklengkapan
tersebut
mengakibatkan
hak
konstitusional
Pemohon
tidak
memperoleh
perlindungan dan pemenuhan secara efektif.
Dengan demikian, unsur mengenai adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 7 Tahun
2025, TELAH TERPENUHI.
B. TERDAPAT
HAK
DAN/ATAU
KEWENANGAN
KONSTITUSIONAL
PEMOHON YANG DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun
1945), khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), serta hak
atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945. Dalam konteks Permohonan a quo, Pemohon merupakan
peserta dan penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dibuktikan dengan
Bukti P-3, sehingga mempunyai kedudukan dan kepentingan konstitusional
yang secara langsung berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Manfaat
Pensiun sebagai penghasilan pada masa hari tua.
Bahwa norma yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 134 angka 4
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
14
Undang Nomor 4 Tahun 2026 (selanjutnya disebut UU P2SK), khususnya
sepanjang berkaitan dengan frasa “sebagai penghasilan hari tua”, yang
menentukan:
“Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara
berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan
dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.”
Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan dan penyelenggaraan
Program Pensiun, hak untuk menerima Manfaat Pensiun, maupun
pembayaran Manfaat Pensiun berdasarkan besaran nominal yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persoalan konstitusional
yang diajukan Pemohon adalah belum jelas dan belum memadainya
pemaknaan serta perlindungan normatif terhadap fungsi Manfaat Pensiun
sebagai “penghasilan hari tua”, khususnya mengenai keberlanjutan nilai
riilnya agar tetap mampu menjalankan fungsi perlindungan bagi peserta pada
masa hari tua.
Bahwa frasa “sebagai penghasilan hari tua” merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari definisi normatif Manfaat Pensiun. Dengan mencantumkan
frasa tersebut, pembentuk undang-undang telah menempatkan Manfaat
Pensiun sebagai penghasilan yang diperuntukkan bagi peserta dalam
menjalani kehidupan pada masa hari tua. Oleh karena itu, frasa tersebut tidak
sepatutnya dipahami semata-mata sebagai penamaan suatu manfaat atau
keterangan mengenai waktu penerimaannya, tetapi juga perlu dimaknai
dalam kaitannya dengan fungsi ekonomi dan perlindungan sosial yang
hendak dijalankan oleh Manfaat Pensiun.
Bahwa meskipun Penjelasan Pasal 134 angka 4 UU P2SK menyatakan
“Cukup jelas”, menurut Pemohon, penjelasan tersebut belum secara eksplisit
memperjelas konsekuensi normatif dari frasa “sebagai penghasilan hari tua”,
khususnya bahwa Manfaat Pensiun harus tetap menjalankan fungsi
perlindungan bagi peserta secara efektif dan berkelanjutan dengan
memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya. Ketidakjelasan yang dipersoalkan
Pemohon bukan sekadar mengenai ada atau tidak adanya penjelasan tertulis
atas pasal tersebut, melainkan mengenai belum tegasnya pemaknaan
normatif yang menghubungkan fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan
15
hari tua dengan perlindungan terhadap kemampuan riilnya dalam memenuhi
kebutuhan hidup peserta.
Bahwa kejelasan pemaknaan tersebut penting karena Pasal 134 angka 4 UU
P2SK merupakan norma pada tingkat undang-undang yang menjadi dasar
bagi pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Manfaat Pensiun.
Pemaknaan norma yang jelas diperlukan agar pembentuk peraturan
pelaksanaan dan pengurus Dana Pensiun mempunyai pedoman normatif
yang memadai dalam menyusun serta melaksanakan Peraturan Dana
Pensiun (vide bukti 4) . Tanpa kejelasan mengenai fungsi perlindungan yang
terkandung dalam frasa “sebagai penghasilan hari tua”, terdapat risiko bahwa
pengaturan dan pelaksanaan Manfaat Pensiun lebih menitikberatkan pada
penetapan hak serta pembayaran dalam jumlah nominal, tanpa kejelasan
yang memadai mengenai perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi
ekonominya bagi peserta.
Bahwa persoalan tersebut mempunyai relevansi langsung dengan
perbedaan antara nilai nominal dan nilai riil Manfaat Pensiun. Nilai nominal
menunjukkan jumlah uang yang diterima, sedangkan nilai riil berkaitan
dengan kemampuan uang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Jumlah nominal yang tetap dapat mempunyai daya beli yang berbeda pada
waktu yang berbeda akibat perubahan tingkat harga barang dan jasa serta
meningkatnya biaya kebutuhan hidup. Dengan demikian, pembayaran
Manfaat Pensiun secara nominal tidak dengan sendirinya menjamin bahwa
manfaat tersebut tetap mempunyai kemampuan yang sama dalam memenuhi
kebutuhan hidup peserta sepanjang masa pensiun.
Bahwa apabila Manfaat Pensiun secara nominal tetap dibayarkan, tetapi nilai
riil dan daya belinya menurun seiring dengan perubahan kondisi ekonomi,
timbul persoalan mengenai kemampuan Manfaat Pensiun untuk menjalankan
fungsi yang telah dilekatkan oleh undang-undang kepadanya, yaitu sebagai
“penghasilan hari tua”. Dalam keadaan demikian, keberadaan Manfaat
Pensiun secara nominal belum dengan sendirinya menjawab persoalan
mengenai efektivitas fungsi perlindungannya bagi peserta. Oleh karena itu,
menurut Pemohon, pemaknaan frasa tersebut perlu memberikan kejelasan
bahwa fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua harus
16
memperoleh perlindungan secara efektif dan berkelanjutan dengan
memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya.
Bahwa Pemohon menegaskan bahwa Permohonan a quo bukan
dimaksudkan untuk menjadikan inflasi (vide bukti P-14, P-15, P-16), kenaikan
harga, atau perubahan kondisi ekonomi sebagai objek pengujian. Keadaan-
keadaan tersebut merupakan fakta yang relevan untuk menerangkan
mengapa nilai nominal dan nilai riil dapat berbeda serta mengapa
keberlanjutan fungsi Manfaat Pensiun perlu memperoleh perhatian normatif.
Pemohon juga tidak meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan besaran
Manfaat Pensiun, menentukan persentase kenaikannya, ataupun menjadikan
inflasi sebagai satu-satunya dasar penyesuaian pembayaran. Yang
dipersoalkan adalah belum jelasnya pemaknaan normatif terhadap frasa
“sebagai penghasilan hari tua”, khususnya mengenai perlunya perlindungan
terhadap fungsi Manfaat Pensiun bagi peserta secara efektif dan
berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya.
Bahwa terdapat perbedaan antara pengakuan normatif dan perlindungan
normatif. Pengakuan normatif berarti undang-undang telah menetapkan
Manfaat Pensiun sebagai “penghasilan hari tua”, sedangkan perlindungan
normatif berkaitan dengan kejelasan makna dan konsekuensi hukum dari
penetapan tersebut agar fungsi yang diakui oleh undang-undang dapat
memperoleh perlindungan yang memadai dalam pelaksanaannya. Oleh
karena itu, pencantuman frasa “sebagai penghasilan hari tua” perlu
ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap fungsi Manfaat Pensiun,
bukan hanya sebagai pengakuan formal atas suatu manfaat.
Bahwa belum jelasnya pemaknaan tersebut mempunyai arti konstitusional
bagi Pemohon karena Pemohon merupakan peserta dan penerima Manfaat
Pensiun (vide bukti 3) yang secara langsung berada dalam lingkup
keberlakuan norma a quo. Pemohon berkepentingan agar Manfaat Pensiun
yang diterimanya tidak hanya diakui sebagai penghasilan hari tua secara
formal, tetapi juga memperoleh perlindungan normatif yang memadai agar
fungsi perlindungan sosialnya tetap dapat dijalankan dalam menghadapi
perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup. Dengan demikian,
persoalan yang diajukan bukan merupakan persoalan masyarakat secara
abstrak atau actio popularis, melainkan berkaitan langsung dengan
17
kedudukan dan kepentingan konstitusional Pemohon sebagai penerima
Manfaat Pensiun.
Bahwa keadaan tersebut berkaitan dengan hak Pemohon atas jaminan sosial
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945,
karena Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional untuk memperoleh
manfaat sosial yang menjalankan fungsi perlindungan bagi kehidupan pada
masa hari tua, bukan semata-mata menerima sejumlah uang dalam besaran
nominal. Keadaan tersebut juga berkaitan dengan hak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena ketika undang-
undang telah menentukan Manfaat Pensiun sebagai “penghasilan hari tua”,
Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional agar karakter dan fungsi
yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut memperoleh pemaknaan
dan perlindungan hukum yang memadai.
Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon mempunyai
hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma a quo,
khususnya sepanjang frasa “sebagai penghasilan hari tua” belum
memberikan kejelasan normatif mengenai perlindungan terhadap fungsi dan
keberlanjutan nilai riil Manfaat Pensiun. Norma tersebut merupakan dasar
hukum yang mendefinisikan Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua,
sedangkan ketidakjelasan pemaknaan atas fungsi tersebut berkaitan dengan
belum memadainya landasan normatif untuk memastikan perlindungan
terhadap kemampuan riil Manfaat Pensiun dalam memenuhi kebutuhan
hidup peserta. Hubungan tersebut menjadi relevan bagi Pemohon karena
Pemohon merupakan penerima Manfaat Pensiun yang berkepentingan
langsung terhadap efektivitas fungsi perlindungan tersebut.
Bahwa apabila frasa “sebagai penghasilan hari tua” dimaknai secara
konstitusional
bahwa
Manfaat
Pensiun
harus
menjalankan
fungsi
perlindungan bagi peserta pada masa hari tua secara efektif dan
berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya, maka
pemaknaan tersebut berpotensi memberikan landasan normatif yang lebih
jelas bagi perlindungan fungsi Manfaat Pensiun. Kejelasan tersebut
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan
peraturan turunan, termasuk Peraturan Dana Pensiun (vide bukti 4),
18
sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dapat dihindari
atau setidak-tidaknya dikurangi. Pemaknaan tersebut tidak berarti bahwa nilai
nominal Manfaat Pensiun harus selalu meningkat dengan persentase
tertentu, melainkan menegaskan perlunya perlindungan terhadap fungsi
Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, hak konstitusional yang menjadi
dasar Permohonan a quo bukan sekadar hak untuk menerima sejumlah uang
secara nominal, melainkan hak atas jaminan sosial serta hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap
Manfaat Pensiun yang oleh undang-undang sendiri telah ditentukan sebagai
“penghasilan hari tua”. Oleh karena itu, Pemohon mendalilkan adanya hak
konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 134 angka 4 UU P2SK
sepanjang berkaitan dengan frasa “sebagai penghasilan hari tua”, karena
belum jelasnya pemaknaan normatif atas frasa tersebut berpotensi
mengakibatkan fungsi perlindungan Manfaat Pensiun pada masa hari tua
tidak memperoleh perlindungan yang memadai.
Bahwa Pemohon dengan demikian memohon agar Mahkamah Konstitusi
menilai persoalan konstitusional tersebut dengan mempertimbangkan
perlunya pemaknaan terhadap frasa “sebagai penghasilan hari tua” yang
memberikan kejelasan mengenai fungsi perlindungan Manfaat Pensiun bagi
peserta pada masa hari tua secara efektif dan berkelanjutan, dengan
memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya. Pemaknaan tersebut diharapkan
dapat memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional
Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus memberikan arah normatif yang lebih
jelas bagi pelaksanaan ketentuan mengenai Manfaat Pensiun.
C. KERUGIAN
KONSTITUSIONAL
PEMOHON
BERSIFAT
SPESIFIK
(KHUSUS) DAN AKTUAL, ATAU SEKURANG-KURANGNYA BERSIFAT
POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT
DIPASTIKAN AKAN TERJADI.
Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025, salah satu parameter kerugian konstitusional adalah
adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau sekurang-
19
kurangnya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi.
Bahwa Pemohon memenuhi parameter tersebut karena Pemohon bukanlah
pihak yang berada di luar rezim pengaturan yang dimohonkan pengujian,
melainkan merupakan peserta sekaligus penerima manfaat Program Pensiun
Manfaat Pasti (PPMP) yang secara langsung berada dalam ruang lingkup
pengaturan sistem pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan
kedudukan tersebut, Pemohon memiliki hubungan hukum secara langsung
dengan norma yang dimohonkan pengujian.
Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo secara khusus berkaitan
dengan ketentuan Pasal 134 angka 4 UU Nomor 4 Tahun 2023, yang
menentukan:
“Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara
berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan
dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.”
Bahwa rumusan tersebut secara normatif menempatkan Manfaat Pensiun
sebagai “penghasilan hari tua”. Dengan demikian, manfaat pensiun tidak
semata-mata merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta
secara berkala, tetapi mempunyai fungsi sebagai sumber penghasilan dalam
memenuhi kebutuhan hidup pada masa hari tua.
Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan keberadaan program pensiun, tidak
mempersoalkan hak Pemohon untuk memperoleh manfaat pensiun, dan
tidak pula mempersoalkan pembayaran manfaat pensiun secara nominal.
Persoalan yang diajukan Pemohon adalah tidak adanya perlindungan yang
memadai terhadap penurunan nilai riil atau daya beli manfaat pensiun,
padahal manfaat tersebut secara normatif dikualifikasikan oleh undang-
undang sebagai “penghasilan hari tua”.
KERUGIAN KONKRET YANG DIALAMI PEMOHON
Bahwa persoalan tersebut telah menjadi konkret pada diri Pemohon.
Pemohon menerima manfaat pensiun sebesar Rp9.534.384,00 (sembilan
juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah)
20
setiap bulan, yang berdasarkan bukti P-5 tidak mengalami penyesuaian sejak
tahun 2021.
Bahwa secara nominal, jumlah manfaat pensiun tersebut tetap sebesar
Rp9.534.384,00. Namun, nilai riil suatu penghasilan tidak hanya ditentukan
oleh besarnya nominal yang diterima, melainkan juga oleh kemampuan
nominal tersebut untuk mempertahankan daya beli dari waktu ke waktu.
Dengan demikian, tetapnya nilai nominal tidak dengan sendirinya berarti
tetapnya nilai riil manfaat pensiun. Dalam contoh terhadap emas terjadi
penurunan nilai riilnya pemohon sebesar 66% selama kurun waktu dari tahun
2021 saat pensiun, hingga sekarang ini ditahun 2026. Contoh perbandingan
lain dapat di lihat di halaman 31.
Bahwa oleh karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara nilai nominal dan
nilai riil manfaat pensiun. Nilai nominal dapat tetap, sementara nilai riil dapat
menurun apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa dan manfaat
pensiun tidak memperoleh penyesuaian yang memadai.
Tabel Perbandingan Manfaat Pensiun Pemohon dan Nilai Riilnya
Uraian
Tahun 2021
Tahun 2026
Kondisi
Manfaat pensiun
per bulan
Rp9.534.384
Rp9.534.384
Nominal tetap
Harga emas yang
digunakan dalam
perhitungan
Pemohon
±
Rp837.000/gram
±
Rp2.466.083/gram
Meningkat
Perkiraan
daya
beli dalam emas
± 11,38 gram
± 3,87 gram
Menurun
Perubahan
kemampuan
memperoleh
emas
100%
±34%
Turun
±66.06%
Bahwa perbandingan tersebut digunakan Pemohon semata-mata sebagai
indikator empiris untuk menggambarkan perubahan nilai riil atau daya beli,
bukan untuk menjadikan harga emas sebagai dasar hukum dalam
menentukan besaran
manfaat pensiun.
Dengan demikian, ukuran
21
konstitusional yang digunakan tetap bersumber pada hak konstitusional
Pemohon, sedangkan harga emas hanya digunakan untuk memberikan
gambaran konkret mengenai perubahan daya beli manfaat pensiun.
Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, persoalan yang dialami Pemohon
bukanlah kerugian ekonomi yang bersifat abstrak atau hipotetis, melainkan
keadaan yang telah terjadi dan terus berlangsung, karena Pemohon masih
menerima manfaat pensiun secara berkala, sedangkan nilai riil atau daya beli
dari manfaat tersebut tidak memperoleh penyesuaian yang memadai
terhadap perubahan nilai uang.
Bahwa keadaan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan
karakter manfaat pensiun sebagai “penghasilan hari tua” sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 134 angka 4 UU Nomor 4 Tahun 2023. Sebagai
penghasilan yang diterima pada masa hari tua, manfaat pensiun secara
substansial dimaksudkan untuk menopang keberlangsungan kehidupan
penerimanya. Oleh karena itu, persoalan mengenai kemampuan manfaat
tersebut dalam mempertahankan nilai riilnya merupakan persoalan yang
secara langsung berkaitan dengan fungsi manfaat pensiun itu sendiri.
Bahwa dengan demikian, kerugian yang dialami Pemohon bukan semata-
mata terletak pada jumlah rupiah yang diterima setiap bulan, melainkan pada
menurunnya kemampuan manfaat pensiun tersebut untuk menjalankan
fungsi ekonominya sebagai penghasilan hari tua ketika nilai nominalnya tidak
mengalami penyesuaian dalam jangka waktu tertentu.
Bahwa kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) karena secara langsung
berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta sekaligus
penerima manfaat PPMP. Pemohon bukan sekadar pihak yang mempunyai
kepentingan umum terhadap sistem pensiun, melainkan subjek hukum yang
secara langsung menerima manfaat yang pengaturannya menjadi bagian dari
objek permohonan a quo.
Bahwa kerugian tersebut juga bersifat aktual, karena penurunan kemampuan
daya beli manfaat pensiun telah tercermin dalam kondisi konkret yang dialami
Pemohon, yaitu tetapnya manfaat pensiun sebesar Rp9.534.384,00 sejak
tahun 2021 sementara nilai riil uang mengalami perubahan. Dengan
demikian, kerugian yang didalilkan bukan semata-mata kemungkinan yang
22
belum terjadi, melainkan keadaan yang telah dialami Pemohon pada saat
permohonan ini diajukan.
Bahwa kerugian tersebut sekaligus bersifat terus berlangsung (on-going),
karena manfaat pensiun dibayarkan secara berkala dan Pemohon masih
akan menerima pembayaran manfaat pensiun tersebut, sementara tidak
adanya mekanisme penyesuaian yang memadai terhadap perubahan nilai riil
menyebabkan persoalan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap
pembayaran manfaat pensiun berikutnya.
Bahwa bahkan apabila kerugian aktual tersebut dipandang perlu diletakkan
pula dalam perspektif ke depan, sekurang-kurangnya terdapat kerugian
potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
sepanjang manfaat pensiun tetap dibayarkan secara nominal tanpa adanya
mekanisme yang memadai untuk mempertimbangkan perubahan nilai riil
atau daya belinya.
Bahwa dalam konteks tersebut, Pemohon tidak menjadikan perubahan harga
emas sebagai ukuran hukum mengenai berapa seharusnya manfaat pensiun
dibayarkan. Harga emas hanya digunakan sebagai alat bantu empiris untuk
memperlihatkan perbedaan antara nilai nominal dan kemampuan daya beli.
Substansi kerugian konstitusional Pemohon tetap diletakkan pada
kedudukan Pemohon sebagai penerima manfaat pensiun, fungsi manfaat
pensiun sebagai “penghasilan hari tua”, serta hak konstitusional Pemohon
atas perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan jaminan sosial.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, kerugian yang dialami Pemohon
telah dapat ditunjukkan sebagai kerugian yang spesifik (khusus), aktual, dan
berlangsung secara terus-menerus, atau sekurang-kurangnya merupakan
kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi.
Bahwa dengan demikian, unsur “Kerugian Konstitusional Pemohon Bersifat
Spesifik (Khusus) Dan Aktual, Atau Sekurang-Kurangnya Bersifat Potensial
Yang Menurut Penalaran Yang Wajar Dapat Dipastikan Akan Terjadi” Telah
Terpenuhi.
23
D. TERDAPAT HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (CAUSAL VERBAND) ANTARA
KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, Pemohon harus menguraikan hubungan sebab akibat
(causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam
Permohonan a quo, hubungan sebab akibat tersebut berkaitan dengan belum
tegasnya pemaknaan dan perlindungan normatif terhadap fungsi Manfaat
Pensiun sebagai “penghasilan hari tua” sebagaimana ditentukan dalam Pasal
134 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (selanjutnya disebut UU P2SK),
khususnya mengenai perlindungan terhadap keberlanjutan nilai riil Manfaat
Pensiun.
Bahwa Pasal 134 angka 4 UU P2SK menentukan bahwa Manfaat Pensiun
merupakan manfaat yang diterima oleh peserta, baik secara berkala dan/atau
sekaligus, sebagai “penghasilan hari tua” yang dikaitkan dengan usia
pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.
Dengan rumusan tersebut, undang-undang telah menetapkan fungsi Manfaat
Pensiun sebagai penghasilan bagi peserta pada masa hari tua. Namun,
menurut Pemohon, Penjelasannya pasal tersebut kenapa menyatakan
“Cukup jelas” padahal belum secara eksplisit memperjelas konsekuensi
normatif dari fungsi tersebut, khususnya mengenai perlunya perlindungan
terhadap kemampuan riil Manfaat Pensiun dalam memenuhi kebutuhan
hidup peserta secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan
yang diajukan Pemohon bukan mengenai keberadaan hak untuk menerima
Manfaat Pensiun, melainkan mengenai kecukupan pemaknaan norma yang
mengakui Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua tanpa penegasan
yang memadai mengenai perlindungan terhadap keberlanjutan nilai riilnya.
Bahwa ketidakjelasan pemaknaan tersebut mempunyai relevansi dengan
kerangka hukum penyelenggaraan Dana Pensiun. Pasal 139 UU P2SK
24
merupakan bagian dari pengaturan penyelenggaraan Dana Pensiun dan
Peraturan Dana Pensiun (vide bukti P-4) . Dalam pelaksanaannya, Peraturan
Dana
Pensiun
Telkom
ditetapkan
melalui
Peraturan
Direksi
PT
Telekomunikasi
Indonesia
Tbk
Nomor
PD.207.04/r.06/PS950/COP-
J2000000/2023 tanggal 15 Desember 2023 dan memperoleh pengesahan
Otoritas Jasa Keuangan (vide Bukti P-25) melalui Keputusan Dewan
Komisioner OJK Nomor KEP-272/PD.02/2023 (Vide Bukti P-4). Rangkaian
tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan Program Pensiun
dilaksanakan berdasarkan norma undang-undang dan dijabarkan lebih lanjut
melalui
peraturan
yang
mengatur
hak
peserta
serta
tata
cara
penyelenggaraan dan pembayaran Manfaat Pensiun.
Bahwa pada tingkat pelaksanaan, Pasal 1 huruf v Peraturan Dana Pensiun
Telkom mengatur pengertian Manfaat Pensiun sebagai pembayaran berkala
setiap bulan kepada Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak pada saat dan
dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Pasal 5 ayat
(2) mengatur tujuan pemeliharaan kesinambungan penghasilan, Pasal 7 ayat
(2) huruf a mengatur pembayaran Manfaat Pensiun secara tepat jumlah dan
tepat waktu, Pasal 35 mengatur rumus penghitungan Manfaat Pensiun,
sedangkan Pasal 37 mengatur penyesuaian Manfaat Pensiun bagi kategori
penerima dan keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam pasal
tersebut.
Berdasarkan
ketentuan-ketentuan
tersebut,
pengaturan
pelaksanaan telah mencakup penghitungan, pembayaran, dan penyesuaian
dalam keadaan tertentu. Namun, menurut Pemohon, belum terdapat
mekanisme umum yang secara eksplisit menjamin evaluasi dan penyesuaian
Manfaat Pensiun secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan nilai
riil atau daya belinya.
Bahwa keadaan tersebut menjadi relevan terhadap norma yang diuji karena
pemaknaan Pasal 134 angka 4 UU P2SK pada tingkat undang-undang
menjadi bagian dari landasan normatif bagi pembentukan dan pelaksanaan
peraturan di bawahnya. Ketika Manfaat Pensiun telah ditentukan sebagai
“penghasilan hari tua”, tetapi fungsi tersebut belum disertai penegasan
mengenai perlindungan terhadap keberlanjutan nilai riilnya, belum terdapat
orientasi normatif yang secara eksplisit mengarahkan perlindungan tersebut
dalam pengaturan Manfaat Pensiun secara umum. Akibatnya, pengaturan
25
pelaksanaan dapat berfokus pada formula penghitungan, pembayaran
nominal, dan penyesuaian dalam keadaan tertentu tanpa adanya penegasan
normatif yang secara khusus mengarahkan perhatian pada keberlanjutan
daya
beli
Manfaat
Pensiun.
Pemohon
tidak
mendalilkan
bahwa
ketidakjelasan norma tersebut secara otomatis menentukan isi Peraturan
Dana Pensiun Telkom, melainkan bahwa norma undang-undang perlu
memberikan kejelasan mengenai fungsi perlindungan yang menjadi landasan
bagi pengaturan dan pelaksanaannya.
Bahwa persoalan tersebut mempunyai akibat konkret bagi Pemohon yang
merupakan peserta sekaligus penerima Program Pensiun Manfaat Pasti
(PPMP) pada Dana Pensiun Telkom dan menerima Manfaat Pensiun sebesar
Rp9.534.384,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus
delapan puluh empat rupiah) setiap bulan. Berdasarkan dalil Pemohon yang
didukung dengan Bukti P-5, nominal Manfaat Pensiun tersebut tidak
mengalami penyesuaian sejak tahun 2021, sementara harga barang dan
kebutuhan hidup mengalami perubahan. Keadaan ini menunjukkan adanya
persoalan konkret mengenai kemampuan riil nominal Manfaat Pensiun dalam
memenuhi kebutuhan hidup Pemohon. Karena Pemohon merupakan
penerima langsung Manfaat Pensiun yang termasuk dalam lingkup norma
Pasal 134 angka 4 UU P2SK, persoalan mengenai perlindungan fungsi
Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua berkaitan langsung dengan
kedudukan dan keadaan yang dialami Pemohon.
Bahwa untuk memberikan gambaran empiris mengenai perubahan daya beli
relatif tersebut, Pemohon menggunakan perbandingan harga emas sebagai
salah satu indikator. Pada tanggal 1 Maret 2021 (vide bukti P-23), dengan
harga emas sebesar Rp923.000,00 per gram, Manfaat Pensiun sebesar
Rp9.534.384,00 setara dengan sekitar 10,33 gram emas. Sementara itu,
pada tanggal 1 Oktober 2026 (vide bukti P24), dengan harga emas sebesar
Rp2.581.000,00 per gram, nominal Manfaat Pensiun yang sama setara
dengan sekitar 3,87 gram emas. Perbandingan tersebut menunjukkan
penurunan daya beli relatif berdasarkan indikator harga emas sekitar 66,06%.
Perbandingan ini bukan dimaksudkan sebagai ukuran tunggal biaya hidup,
indeks konstitusional yang wajib digunakan, ataupun dasar untuk
menentukan formula penyesuaian Manfaat Pensiun, melainkan sebagai
26
ilustrasi empiris mengenai perbedaan antara nominal pembayaran dan daya
beli relatifnya.
Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 134 angka 4 UU
P2SK menyebabkan inflasi, kenaikan harga barang, kenaikan harga emas,
atau perubahan biaya hidup. Keadaan ekonomi tersebut merupakan faktor
faktual yang menerangkan kondisi yang dihadapi Pemohon ketika nominal
Manfaat Pensiun tidak mengalami penyesuaian. Hubungan sebab akibat
yang didalilkan Pemohon terletak pada persoalan normatif, yaitu apakah
norma yang menetapkan Manfaat Pensiun sebagai “penghasilan hari tua”
telah memberikan landasan perlindungan hukum yang memadai terhadap
fungsi penghasilan tersebut ketika kemampuan daya belinya berubah selama
masa pensiun. Dengan demikian, perubahan daya beli merupakan bukti
pendukung mengenai keadaan konkret Pemohon, sedangkan pokok
pengujian tetap diarahkan pada kecukupan perlindungan konstitusional
dalam norma yang dimohonkan pengujian.
Bahwa rangkaian hubungan sebab akibat (chain of causation) yang didalilkan
Pemohon bermula dari Pasal 134 angka 4 UU P2SK yang menetapkan
Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua, dilanjutkan dengan kerangka
hukum penyelenggaraan Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun Telkom
yang mengatur penghitungan, pembayaran, serta penyesuaian Manfaat
Pensiun, kemudian dikaitkan dengan keadaan konkret Pemohon sebagai
penerima manfaat yang nominalnya didalilkan tetap sejak tahun 2021 di
tengah perubahan daya beli. Dalam rangkaian tersebut, persoalan
konstitusional yang diajukan Pemohon bukan semata-mata mengenai
pelaksanaan ketentuan Dana Pensiun Telkom, melainkan mengenai belum
tegasnya pemaknaan normatif dalam undang-undang yang menjadi dasar
bagi perlindungan fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua.
Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara norma yang diuji, kerangka
pengaturan pelaksanaan, kedudukan Pemohon sebagai penerima Manfaat
Pensiun, dan kerugian konstitusional yang didalilkan.
Bahwa kerugian tersebut berkaitan dengan hak Pemohon atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak atas jaminan sosial
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
27
Menurut Pemohon, perlindungan terhadap hak-hak tersebut perlu dinilai
bukan hanya berdasarkan keberadaan pembayaran Manfaat Pensiun secara
formal, tetapi juga berdasarkan kecukupan kerangka perlindungan hukum
terhadap fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan pada masa hari tua.
Pemohon tidak menyatakan bahwa setiap penurunan daya beli dengan
sendirinya merupakan pelanggaran konstitusi, melainkan mempersoalkan
apakah norma yang diuji telah memberikan landasan perlindungan hukum
yang memadai terhadap fungsi Manfaat Pensiun yang dinyatakan dalam
undang-undang.
Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan sendiri
besaran Manfaat Pensiun, menentukan persentase kenaikan, menjadikan
harga emas sebagai indeks penyesuaian, ataupun mengambil alih
kewenangan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan
teknis penyelenggaraan Program Pensiun. Pemohon memohon agar
Mahkamah menilai kecukupan pemaknaan konstitusional terhadap frasa
“sebagai penghasilan hari tua” dalam Pasal 134 angka 4 UU P2SK,
khususnya mengenai perlunya perlindungan terhadap fungsi Manfaat
Pensiun
secara
efektif
dan
berkelanjutan
dengan
memperhatikan
keberlanjutan nilai riilnya. Apabila Mahkamah menilai bahwa norma tersebut
memerlukan penegasan pemaknaan konstitusional, penegasan tersebut
diharapkan dapat menjadi landasan normatif bagi peninjauan pengaturan
pada tingkat pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pemaknaan tersebut tidak dengan sendirinya
menjamin kenaikan Manfaat Pensiun, tetapi berpotensi memperjelas
orientasi perlindungan yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan dan
pelaksanaannya, sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon
dapat dihindari atau setidak-tidaknya dikurangi.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon mendalilkan adanya
hubungan sebab akibat (causal verband) antara berlakunya Pasal 134 angka
4 UU P2SK, khususnya frasa “sebagai penghasilan hari tua”, dan kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon. Hubungan tersebut didasarkan pada
keterkaitan antara belum tegasnya orientasi perlindungan nilai riil dalam
norma yang mendefinisikan Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua,
kerangka pengaturan pelaksanaannya, serta keadaan konkret Pemohon
28
sebagai penerima Manfaat Pensiun yang mengalami penurunan daya beli
relatif atas nominal manfaat yang diterimanya. Pemohon dengan demikian
memohon agar Mahkamah Konstitusi menilai keterkaitan antara norma yang
dimohonkan pengujian, pengaturan dan pelaksanaan Program Pensiun,
keadaan konkret Pemohon, serta hak konstitusional yang didalilkan
dirugikan, dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur hubungan sebab
akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang.
E. TERDAPAT
KEMUNGKINAN
BAHWA
APABILA
PERMOHONAN
DIKABULKAN, KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN
TERSEBUT TIDAK LAGI TERJADI ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DAPAT
DIPULIHKAN
Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang, Pemohon harus menguraikan adanya kemungkinan bahwa
apabila Permohonan dikabulkan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak
lagi terjadi atau setidak-tidaknya dapat dipulihkan. Dalam Permohonan a quo,
kemungkinan pemulihan tersebut berkaitan dengan pengujian Pasal 134
angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 (selanjutnya disebut UU P2SK), khususnya
frasa “sebagai penghasilan hari tua”, yang menurut Pemohon belum
memberikan kejelasan normatif yang memadai mengenai perlindungan
terhadap keberlanjutan nilai riil Manfaat Pensiun.
Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai hubungan
sebab akibat (causal verband), Pemohon tidak mendalilkan bahwa
berlakunya Pasal 134 angka 4 UU P2SK menyebabkan inflasi, kenaikan
harga barang, atau perubahan kondisi ekonomi. Kerugian konstitusional yang
didalilkan Pemohon berkaitan dengan belum tegasnya pemaknaan normatif
terhadap fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua, sementara
Pemohon sebagai peserta dan penerima Program Pensiun Manfaat Pasti
(PPMP) pada Dana Pensiun Telkom menerima Manfaat Pensiun sebesar
Rp9.534.384,00 setiap bulan dan, berdasarkan Bukti P-5, mendalilkan bahwa
29
nominal tersebut tidak mengalami penyesuaian sejak tahun 2021 di tengah
perubahan daya beli. Oleh karena itu, pemulihan yang dimohonkan Pemohon
tidak diarahkan pada perubahan kondisi ekonomi, melainkan pada perbaikan
landasan normatif mengenai perlindungan fungsi Manfaat Pensiun sebagai
penghasilan hari tua.
Bahwa Pasal 134 angka 4 UU P2SK telah menentukan Manfaat Pensiun
sebagai manfaat yang diterima peserta, baik secara berkala dan/atau
sekaligus, sebagai “penghasilan hari tua” yang dikaitkan dengan usia
pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. Menurut Pemohon, fungsi
tersebut tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai hak untuk
menerima pembayaran dalam jumlah nominal tertentu, tetapi juga perlu
ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap kemampuan riil Manfaat
Pensiun dalam memenuhi kebutuhan hidup peserta selama masa pensiun.
Namun, menurut Pemohon, norma tersebut belum secara tegas memberikan
orientasi perlindungan terhadap keberlanjutan nilai riil Manfaat Pensiun. Oleh
karena itu, kemungkinan pemulihan yang dimohonkan berangkat dari
perlunya pemaknaan konstitusional yang memperjelas fungsi perlindungan
yang terkandung dalam frasa “sebagai penghasilan hari tua”.
Bahwa kebutuhan akan kejelasan pemaknaan tersebut mempunyai relevansi
dengan kerangka hukum penyelenggaraan Dana Pensiun. Peraturan Dana
Pensiun Telkom mengatur penghitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun
serta penyesuaian bagi kategori penerima dan keadaan tertentu. Namun,
berdasarkan ketentuan yang dikemukakan Pemohon, belum terdapat
mekanisme umum yang secara eksplisit menjamin penyesuaian Manfaat
Pensiun secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan nilai riil atau
daya beli. Keadaan tersebut menjadi relevan karena pemaknaan
konstitusional pada tingkat undang-undang berpotensi memberikan landasan
normatif yang lebih jelas bagi pembentuk undang-undang dan/atau regulator,
sesuai kewenangannya, untuk meninjau kebutuhan pengaturan lebih lanjut
mengenai perlindungan nilai riil Manfaat Pensiun. Selanjutnya, kejelasan
tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Pendiri dan penyelenggara Dana
Pensiun dalam meninjau Peraturan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
30
Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan a quo
dengan memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa “sebagai
penghasilan hari tua”, yaitu bahwa Manfaat Pensiun harus menjalankan
fungsi perlindungan bagi peserta pada masa hari tua secara efektif dan
berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya, maka
pemaknaan tersebut berpotensi memperbaiki kondisi normatif yang
dipersoalkan Pemohon. Perbaikan tersebut dapat berlangsung melalui
tersedianya landasan hukum yang lebih jelas bagi peninjauan dan
penyusunan pengaturan pelaksanaan mengenai perlindungan nilai riil
Manfaat Pensiun, dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, hak
peserta, prinsip pendanaan, kondisi aktuaria, kemampuan keuangan, serta
keberlanjutan Dana Pensiun. Dengan demikian, terdapat jalur pemulihan
yang rasional, yaitu dari pemaknaan konstitusional atas norma yang diuji
menuju peninjauan pengaturan pelaksanaan, yang selanjutnya berpotensi
memperkuat perlindungan terhadap fungsi Manfaat Pensiun sebagai
penghasilan hari tua.
Bahwa kemungkinan pemulihan tersebut mempunyai relevansi langsung
dengan keadaan konkret Pemohon. Sebagai penerima Manfaat Pensiun
yang mendalilkan tetapnya nominal pembayaran sejak tahun 2021 di tengah
perubahan daya beli, Pemohon berkepentingan terhadap kejelasan landasan
hukum yang memungkinkan perlindungan nilai riil Manfaat Pensiun
dipertimbangkan
dalam
pengaturan
dan
pelaksanaannya.
Apabila
pemaknaan konstitusional tersebut ditindaklanjuti melalui pengaturan yang
lebih memadai, Pemohon berpotensi memperoleh manfaat dari kerangka
perlindungan hukum yang lebih jelas dan efektif. Pemulihan yang dimaksud
bukan berarti bahwa putusan Mahkamah dengan sendirinya menjamin
kenaikan nominal Manfaat Pensiun atau mengembalikan seluruh daya beli
yang telah berkurang, melainkan bahwa kondisi normatif yang menjadi pokok
persoalan konstitusional Pemohon berpotensi diperbaiki sehingga fungsi
Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua memperoleh dasar
perlindungan hukum yang lebih memadai.
Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan besaran
kenaikan
Manfaat
Pensiun,
menentukan
persentase
penyesuaian,
menjadikan harga emas sebagai indeks penyesuaian, ataupun merumuskan
31
sendiri formula penghitungan manfaat. Pemohon memohon agar frasa
“sebagai penghasilan hari tua” memperoleh pemaknaan yang selaras dengan
hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28D ayat (1) dan hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin
dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Adapun bentuk, mekanisme,
parameter, dan tata cara pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan pihak-
pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan konstruksi demikian, pemulihan yang dimohonkan tetap
berada dalam kerangka pengujian konstitusionalitas norma, tanpa
mengambil
alih
kewenangan
dalam
menetapkan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan Program Pensiun.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon mendalilkan adanya
kemungkinan yang rasional bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan,
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi berlangsung dalam
kerangka normatif yang sama atau setidak-tidaknya dapat dipulihkan melalui
perbaikan landasan hukum perlindungan nilai riil Manfaat Pensiun sebagai
penghasilan hari tua. Kemungkinan tersebut didasarkan pada keterkaitan
antara norma yang dimohonkan pengujian, kebutuhan akan kejelasan
perlindungan normatif, kedudukan Pemohon sebagai penerima Manfaat
Pensiun, serta hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil
dan jaminan sosial. Oleh karena itu, Pemohon mendalilkan bahwa unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 terpenuhi, karena putusan yang
mengabulkan Permohonan berpotensi memperbaiki kondisi normatif yang
menjadi pokok persoalan konstitusional Pemohon, meskipun pemulihan
faktualnya bergantung pada bentuk putusan dan tindak lanjut pengaturan
oleh pihak yang berwenang.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
PERMOHONAN A QUO BUKAN MERUPAKAN NEBIS IN IDEM
Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan pengujian UU Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam
Perkara Nomor 269/PUU-XXIV/2026 (vide bukti P-7), yang telah diputus
Mahkamah Konstitusi dengan amar “Menyatakan permohonan Pemohon tidak
dapat diterima.”
32
Bahwa Putusan Nomor 269/PUU-XXIV/2026 menyatakan permohonan
sebelumnya tidak jelas atau kabur (obscuur), terutama karena Pemohon
menggabungkan Pasal 134 angka 4 dan Pasal 155 ayat (1) dalam satu
konstruksi pemaknaan, padahal kedua norma tersebut mengatur materi yang
berbeda, serta karena petitum tidak secara jelas menunjukkan pemaknaan
konstitusional yang dimohonkan.
Bahwa Permohonan a quo justru telah memperbaiki secara fundamental
persoalan tersebut dengan tidak lagi menggabungkan Pasal 134 angka 4
dengan Pasal 155 ayat (1), melainkan secara khusus menguji Pasal 134 angka
4 UU P2SK, terutama frasa “sebagai penghasilan hari tua”, sehingga objek
norma dan persoalan konstitusional yang dimohonkan untuk dinilai oleh
Mahkamah menjadi jelas dan terukur.
Bahwa dengan demikian, Permohonan a quo tidak sekadar mengulang
permohonan sebelumnya, melainkan memperbaiki konstruksi pengujian sesuai
dengan persoalan yang secara konkret ditunjukkan Mahkamah dalam Putusan
Nomor 269/PUU-XXIV/2026. Dalam Permohonan a quo, hubungan antara
norma yang diuji, hak konstitusional Pemohon, kerugian konstitusional, causal
verband, serta bentuk pemulihan telah dirumuskan secara tersendiri dan
sistematis.
Bahwa lebih lanjut, Pemohon tidak lagi meminta Mahkamah memberikan
pemaknaan terhadap dua norma yang berbeda dalam satu konstruksi, tetapi
meminta Mahkamah menilai secara spesifik persoalan konstitusional yang
berkaitan dengan fungsi Manfaat Pensiun sebagai “penghasilan hari tua”
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 134 angka 4 UU P2SK.
Bahwa oleh karena itu, meskipun terdapat kesinambungan materi mengenai
perlindungan nilai riil Manfaat Pensiun, Permohonan a quo memiliki perbedaan
yang relevan dalam objek yang difokuskan, konstruksi alasan pengujian, dan
terutama rumusan petitum, sehingga tidak dapat serta-merta dipersamakan
dengan permohonan dalam Perkara Nomor 269/PUU-XXIV/2026.
Bahwa Pemohon dengan demikian tidak bermaksud membuka kembali perkara
yang telah diputus, melainkan mengajukan kembali persoalan konstitusional
dengan memperbaiki secara langsung cacat formil yang menyebabkan
permohonan sebelumnya dinyatakan kabur, yaitu dengan memisahkan norma
33
yang berbeda, memperjelas objek pengujian, memperjelas persoalan
konstitusional, dan merumuskan petitum yang secara langsung meminta
pemaknaan terhadap norma yang diuji.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Permohonan a quo tidak dapat
dikualifikasikan sebagai ne bis in idem, karena sekalipun memiliki keterkaitan
materi dengan Perkara Nomor 269/PUU-XXIV/2026 (vide Bukti P-7),
Permohonan a quo diajukan dengan konstruksi pengujian yang telah diperbaiki
secara fundamental dan tidak lagi mengandung kekaburan yang menjadi alasan
utama tidak diterimanya permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, Pemohon
menyajikan tabel berikut untuk memperjelas perbedaan perkara terdahulu
dengan Permohonan a quo
Tabel perbandingan: Perkara terdahulu dan Permohonan a quo
Aspek
pembanding
Perkara No.
269/PUU-XXIV/2026
Permohonan a quo Arti yuridis
perbedaannya
1. Hasil
pemeriksaan
sebelumnya
Permohonan
dinyatakan tidak
dapat diterima (niet
ontvankelijke
verklaard).
Pemohon
mengajukan
permohonan baru
dengan konstruksi
pengujian yang
diperbaiki.
Perkara
sebelumnya tidak
boleh
digambarkan
sebagai telah
diputus pokok
konstitusionalitas
nya apabila amar
dan
pertimbangannya
memang hanya
menunjukkan
cacat kejelasan
permohonan.
2. Objek pengujian
Pasal 134 angka 4
juncto Pasal 155
ayat (1) UU P2SK.
Hanya Pasal 134
angka 4 UU P2SK,
khususnya frasa
“sebagai
penghasilan hari
tua”.
Objek pengujian
dipersempit dan
tidak lagi
menggabungkan
dua norma
sebagai objek
pengujian.
3. Jumlah norma
yang diuji
Dua norma.
Satu norma yang
difokuskan pada
frasa tertentu.
Hubungan antara
norma yang diuji
dan persoalan
konstitusional
menjadi lebih
terarah.
4. Konstruksi
pengujian
Menggabungkan
dua norma dengan
fungsi pengaturan
yang berbeda.
Memusatkan
pengujian pada
makna
konstitusional
frasa “sebagai
Konstruksi
pengujian
diperbaiki secara
substantif, bukan
hanya perubahan
redaksional.
34
penghasilan hari
tua”.
5. Fokus
persoalan
konstitusional
Perlindungan
Manfaat Pensiun
dalam konstruksi
pengujian yang
lebih luas.
Kecukupan
perlindungan
konstitusional
terhadap fungsi
Manfaat Pensiun
sebagai
penghasilan hari
tua.
Persoalan yang
diminta untuk
dinilai Mahkamah
dirumuskan lebih
spesifik.
6. Kedudukan
Pasal 155 ayat
(1)
Menjadi bagian dari
objek pengujian
bersama Pasal 134
angka 4.
Tidak lagi menjadi
objek pengujian.
Tidak ada lagi
penggabungan
Pasal 134 angka
4 dengan Pasal
155 ayat (1)
dalam
permohonan
baru.
7. Isu indeksasi
atau
penyesuaian
manfaat
Menjadi bagian dari
konstruksi
argumentasi
sebelumnya.
Tidak dimohonkan
sebagai formula
teknis, persentase,
besaran, frekuensi,
indikator ekonomi,
sumber
pendanaan, atau
metode aktuaria.
Permohonan baru
tidak meminta
Mahkamah
menetapkan
rincian teknis
kebijakan
pensiun.
8. Rumusan
petitum
Memuat permintaan
dalam konstruksi
sebelumnya yang
dinilai tidak jelas
atau kabur.
Dibatasi pada
pemaknaan
konstitusional
frasa “sebagai
penghasilan hari
tua”.
Objek yang
diminta untuk
dimaknai dan
bentuk
perlindungan
yang dimohonkan
dibuat lebih
terarah.
9. Cacat formil
yang hendak
diperbaiki
Mahkamah menilai
permohonan
sebelumnya tidak
dapat diterima
karena persoalan
kejelasan
permohonan,
sebagaimana
diuraikan dalam
naskah baru.
Pemohon
memperjelas
objek, fokus
pengujian,
argumentasi
konstitusional, dan
petitum.
Permohonan baru
ditujukan untuk
mengatasi
persoalan yang
menyebabkan
permohonan
sebelumnya tidak
dapat diterima.
10. Tujuan
permohonan
Menguji
perlindungan
Manfaat Pensiun
dalam konstruksi
terdahulu.
Memperoleh
pemaknaan
konstitusional yang
jelas terhadap
fungsi Manfaat
Pensiun sebagai
penghasilan hari
tua.
Terdapat
perbedaan
konstruksi dan
ruang lingkup
permintaan yang
harus dinilai
Mahkamah.
35
DASAR PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DAN ALASAN PERTENTANGAN
PASAL 134 ANGKA 4 UU P2SK DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
I. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN POKOK PERSOALAN
KONSTITUSIONAL
1. Bahwa Pemohon secara tegas membatasi objek pengujian dalam perkara
a quo hanya terhadap Pasal 134 angka 4 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(UU P2SK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2026, khususnya frasa “sebagai penghasilan hari tua”. Dengan
demikian, pengujian ini tidak ditujukan terhadap keseluruhan pengaturan
mengenai Dana Pensiun, melainkan secara spesifik terhadap makna dan
jangkauan perlindungan konstitusional yang terkandung dalam frasa
tersebut.
2. Bahwa Pasal 134 angka 4 UU P2SK pada pokoknya menentukan:
“Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara
berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan
dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.”
Bahwa berdasarkan rumusan tersebut, Manfaat Pensiun tidak hanya
didefinisikan sebagai sejumlah manfaat yang diterima peserta, baik
secara berkala maupun sekaligus, tetapi juga diberi fungsi tertentu oleh
pembentuk undang-undang, yaitu sebagai penghasilan hari tua. Frasa
tersebut dengan demikian memiliki arti substantif karena menjelaskan
tujuan dan fungsi Manfaat Pensiun dalam kehidupan peserta setelah
memasuki masa pensiun.
3. Bahwa penggunaan istilah “penghasilan hari tua” menunjukkan bahwa
Manfaat Pensiun dimaksudkan untuk menjadi sumber penghasilan bagi
peserta pada masa ketika penghasilan dari pekerjaan aktif dapat
berkurang atau berakhir. Oleh karena itu, dalam menilai kecukupan
perlindungan hukumnya, Manfaat Pensiun tidak cukup dipahami hanya
sebagai pembayaran sejumlah uang, tetapi perlu pula dinilai berdasarkan
fungsi yang telah dilekatkan oleh undang-undang terhadap manfaat
tersebut.
36
Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara nilai nominal dan nilai riil.
Nilai nominal menunjukkan jumlah uang yang diterima peserta,
sedangkan nilai riil menunjukkan kemampuan jumlah uang tersebut untuk
memperoleh barang dan jasa atau memenuhi kebutuhan hidup. Jumlah
nominal yang tetap tidak dengan sendirinya menjamin bahwa
kemampuan riilnya juga tetap, karena kemampuan tersebut dapat
berubah seiring dengan perubahan kondisi ekonomi.
4. Bahwa menurut Pemohon, persoalan konstitusional dalam perkara a quo
muncul ketika fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua telah
diakui secara tegas oleh undang-undang, tetapi belum secara tegas
memberikan orientasi perlindungan normatif mengenai keberlanjutan
fungsi tersebut ketika nilai riil manfaat mengalami perubahan. Persoalan
yang dipersoalkan bukan keberadaan hak atas Manfaat Pensiun,
melainkan kecukupan perlindungan hukum terhadap fungsi yang secara
eksplisit telah diberikan oleh pembentuk undang-undang.
5. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan bahwa Manfaat Pensiun harus selalu
meningkat berdasarkan inflasi, harga emas, atau indikator ekonomi
tertentu. Pemohon juga tidak meminta Mahkamah Konstitusi menentukan
besaran manfaat, persentase kenaikan, formula indeksasi, sumber
pembiayaan, maupun mekanisme teknis pengelolaan Dana Pensiun.
Pokok permohonan adalah agar Mahkamah menilai apakah frasa
“sebagai penghasilan hari tua” telah mempunyai jangkauan perlindungan
konstitusional yang memadai agar fungsi Manfaat Pensiun dapat
dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.
6. Bahwa pembatasan objek pengujian tersebut penting karena persoalan
yang diajukan merupakan persoalan mengenai makna konstitusional
suatu norma undang-undang. Pemohon tidak meminta Mahkamah
menggantikan
pembentuk
undang-undang
atau
regulator
dalam
merancang kebijakan teknis Dana Pensiun, melainkan memohon
penilaian terhadap kecukupan perlindungan normatif yang melekat pada
frasa yang diuji. Atas dasar itulah, konstitusionalitas Pasal 134 angka 4
UU P2SK perlu dinilai berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang
menjamin kepastian hukum yang adil, hak atas jaminan sosial, tanggung
37
jawab negara, pengembangan sistem jaminan sosial, dan prinsip negara
hukum.
II. BATU UJI KONSTITUSIONAL DAN HUBUNGANNYA DENGAN NORMA
YANG DIUJI
7. Bahwa untuk menilai konstitusionalitas Pasal 134 angka 4 UU P2SK,
Pemohon menggunakan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal
28I ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
sebagai batu uji. Kelima ketentuan tersebut memiliki fungsi yang saling
berkaitan,
tetapi
masing-masing
memberikan
sudut
pandang
konstitusional yang berbeda terhadap persoalan yang diajukan.
8. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjadi batu uji utama
karena menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini relevan untuk menilai apakah
fungsi Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan sebagai penghasilan hari
tua memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya ketika
kemampuan riil penghasilan tersebut berubah.
9. Bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi batu uji utama
lainnya karena menjamin hak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Ketentuan ini menempatkan Manfaat Pensiun dalam kerangka
perlindungan sosial pada masa hari tua, sehingga kecukupan
perlindungan normatifnya perlu dinilai dengan memperhatikan fungsi
sosial yang hendak dijalankan.
10. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 memperkuat kedua batu
uji utama tersebut dengan menegaskan tanggung jawab negara, terutama
pemerintah, dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan
hak asasi manusia. Sementara itu, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945
memberikan
landasan
mengenai
mandat
negara
untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Adapun
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan keseluruhan
pengaturan dan pelaksanaan hak tersebut dalam kerangka negara
hukum.
38
11. Bahwa apabila dibaca secara sistematis, keseluruhan batu uji tersebut
membentuk satu kerangka penilaian konstitusional. Pasal 28D ayat (1)
menekankan aspek kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (3)
menekankan hak atas jaminan sosial, Pasal 28I ayat (4) menegaskan
tanggung jawab negara, Pasal 34 ayat (2) memberikan mandat
pengembangan sistem jaminan sosial, sedangkan Pasal 1 ayat (3)
menjadi prinsip yang menaungi pembentukan dan pelaksanaan hukum.
Berdasarkan kerangka tersebut, pertanyaan konstitusional yang diajukan
Pemohon adalah apakah pengakuan Manfaat Pensiun sebagai
“penghasilan hari tua” telah disertai landasan perlindungan normatif yang
memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut secara efektif
dan berkelanjutan, tanpa mengharuskan adanya kenaikan otomatis atau
formula penyesuaian tertentu.
III. PERTENTANGAN
NORMA
YANG
DIUJI
DENGAN
BATU
UJI
KONSTITUSIONAL
A. Pertentangan Norma yang diuji dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil
12. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
Ketentuan tersebut menjamin bahwa hak yang diakui dalam hukum harus
ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan kepastian hukum yang
adil. Dalam perkara a quo, persoalan tersebut berkaitan dengan fungsi
Manfaat Pensiun yang secara eksplisit ditetapkan oleh undang-undang
sebagai penghasilan hari tua.
13. Bahwa ketika pembentuk undang-undang menggunakan frasa “sebagai
penghasilan hari tua”, frasa tersebut memberikan karakter normatif
terhadap Manfaat Pensiun. Artinya, Manfaat Pensiun tidak hanya
dipandang sebagai pembayaran yang diterima peserta, tetapi juga
sebagai penghasilan yang dimaksudkan untuk menopang kehidupan
pada masa hari tua. Menurut Pemohon, fungsi yang telah ditetapkan
39
tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menilai kecukupan
perlindungan hukumnya.
14. Bahwa kepastian mengenai jumlah nominal pembayaran tidak selalu
sama dengan kepastian mengenai kemampuan penghasilan untuk
menjalankan fungsinya. Apabila nominal Manfaat Pensiun tetap,
sedangkan harga barang dan jasa berubah, kemampuan riil manfaat
tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat berkurang. Keadaan ini
menimbulkan persoalan yang berbeda dari sekadar kepastian apakah
pembayaran dilakukan atau berapa jumlah uang yang diterima.
Persoalan yang diajukan Pemohon bukanlah bahwa setiap penurunan
daya beli secara otomatis merupakan pelanggaran terhadap kepastian
hukum. Persoalannya adalah apakah norma yang telah memberikan
fungsi sebagai penghasilan hari tua telah menyediakan orientasi
perlindungan hukum yang cukup jelas mengenai keberlanjutan fungsi
tersebut ketika kondisi ekonomi berubah.
15. Bahwa menurut Pemohon, belum tegasnya orientasi perlindungan
normatif tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan jaminan
hukum terhadap fungsi Manfaat Pensiun. Apabila frasa “sebagai
penghasilan hari tua” hanya dipahami sebagai penetapan bahwa peserta
berhak menerima pembayaran secara nominal, tanpa kejelasan
mengenai perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi yang telah
ditetapkan, maka terdapat persoalan yang patut dinilai oleh Mahkamah
mengenai hubungan antara pengakuan normatif dan perlindungan hukum
yang adil.
16. Bahwa Pemohon tidak meminta agar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 ditafsirkan sebagai kewajiban untuk mempertahankan daya beli
secara absolut atau menaikkan Manfaat Pensiun secara otomatis.
Pemohon memohon agar Mahkamah menilai apakah frasa yang diuji
perlu memperoleh pemaknaan yang lebih jelas mengenai perlindungan
terhadap fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua, sehingga
kepastian hukum tidak hanya dipahami dari sisi keberadaan pembayaran,
tetapi juga dari sisi kecukupan perlindungan normatif terhadap fungsi
yang telah diakui undang-undang.
40
Dengan demikian, pertentangan yang didalilkan Pemohon dengan Pasal 28D
ayat (1) terletak pada dugaan belum memadainya kejelasan perlindungan
normatif terhadap fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua,
bukan pada semata-mata tetapnya nominal pembayaran.
B. Pertentangan Norma yang diuji dengan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 tentang Hak atas Jaminan Sosial
17. Bahwa Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”
Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi hak atas
jaminan sosial. Dalam konteks masa hari tua, Manfaat Pensiun
mempunyai hubungan substantif dengan hak tersebut karena menjadi
salah satu sumber penghasilan bagi peserta setelah memasuki masa
pensiun.
18. Bahwa fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua berkaitan
dengan keberlangsungan kehidupan penerimanya ketika penghasilan
dari pekerjaan aktif telah berkurang atau berakhir. Oleh karena itu, dalam
menilai kecukupan perlindungan hukumnya, menurut Pemohon, perlu
dipertimbangkan apakah kerangka hukum yang mengatur Manfaat
Pensiun cukup mendukung pelaksanaan fungsi perlindungan sosial yang
telah dilekatkan pada manfaat tersebut.
19. Bahwa pelaksanaan fungsi perlindungan sosial tidak semata-mata
berkaitan dengan tersedianya program dan terlaksananya pembayaran.
Kemampuan riil manfaat untuk mendukung kehidupan penerimanya juga
relevan dalam menilai fungsi yang hendak diwujudkan. Apabila
pembayaran tetap dilakukan dalam jumlah nominal yang sama,
sedangkan perubahan harga barang dan jasa mengurangi kemampuan
daya belinya, timbul persoalan mengenai keberlanjutan fungsi sosial dari
manfaat tersebut.
Pemohon tidak mendalilkan bahwa setiap perubahan daya beli dengan
sendirinya melanggar hak atas jaminan sosial. Pemohon juga tidak
menyatakan bahwa konstitusi menjamin tingkat konsumsi tertentu bagi
41
setiap penerima pensiun. Yang dipersoalkan adalah apakah norma yang
menetapkan Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua telah
memberikan landasan perlindungan normatif yang memadai untuk
mendukung fungsi sosial tersebut.
20. Bahwa menurut Pemohon, frasa “sebagai penghasilan hari tua” perlu
dibaca dalam kerangka hak atas jaminan sosial, sehingga fungsi Manfaat
Pensiun tidak berhenti pada pengakuan formal atas pembayaran, tetapi
juga memperoleh orientasi perlindungan hukum terhadap keberlanjutan
fungsinya. Perlindungan tersebut tetap harus dilaksanakan dalam
kerangka hukum yang mempertimbangkan hak peserta, kepastian
hukum, kemampuan pendanaan, dan keberlanjutan penyelenggaraan
Dana Pensiun.
21. Bahwa dengan demikian, pertentangan yang didalilkan Pemohon dengan
Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bukanlah tuntutan atas kenaikan
manfaat secara otomatis, melainkan permohonan agar Mahkamah
menilai kecukupan perlindungan normatif terhadap fungsi Manfaat
Pensiun sebagai bagian dari jaminan sosial pada masa hari tua.
C. Keterkaitan Norma yang diuji dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945 tentang Tanggung Jawab Negara
22. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab negara dalam membangun
kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung perlindungan serta
pemenuhan hak konstitusional. Dalam perkara a quo, ketentuan tersebut
berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa
pengaturan mengenai Manfaat Pensiun selaras dengan hak atas
kepastian hukum yang adil dan hak atas jaminan sosial.
23. Bahwa
negara
membentuk
kerangka
hukum
yang
mengatur
penyelenggaraan Dana Pensiun, sedangkan Manfaat Pensiun dalam
Pasal 134 angka 4 UU P2SK secara eksplisit diberi fungsi sebagai
penghasilan hari tua. Menurut Pemohon, pengakuan tersebut perlu dinilai
42
bersama dengan kecukupan perlindungan normatif yang menopang
pelaksanaan fungsinya.
Persoalan yang diajukan bukanlah bahwa negara harus menjamin setiap
risiko ekonomi atau menanggung seluruh akibat perubahan harga.
Pemohon juga tidak mendalilkan bahwa Pasal 134 angka 4 UU P2SK
menyebabkan inflasi atau secara langsung menentukan jumlah Manfaat
Pensiun yang dibayarkan. Pokok persoalannya adalah apakah norma
yang diuji, sebagai bagian dari kerangka hukum penyelenggaraan
Manfaat Pensiun, telah memberikan orientasi perlindungan yang
memadai terhadap fungsi yang dinyatakan di dalamnya.
24. Bahwa oleh karena itu, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
digunakan sebagai dasar penguat untuk menilai tanggung jawab negara
dalam membangun kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan hak
konstitusional. Ketentuan ini tidak dengan sendirinya menentukan bentuk
penyesuaian atau besaran Manfaat Pensiun, tetapi memperkuat
kebutuhan untuk menilai kecukupan perlindungan normatif terhadap
fungsi penghasilan hari tua dalam kerangka pemenuhan hak
konstitusional.
D. Keterkaitan Norma yang diuji dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI
Tahun 1945 tentang Mandat Pengembangan Sistem Jaminan Sosial
25. Bahwa Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.”
Ketentuan tersebut memberikan mandat konstitusional kepada negara
untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam kaitannya dengan
perkara a quo, Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua perlu dinilai
dalam kerangka tujuan perlindungan sosial yang hendak diwujudkan
melalui penyelenggaraan program pensiun.
26. Bahwa menurut Pemohon, pengembangan sistem jaminan sosial tidak
hanya
berkaitan
dengan
pembentukan
program,
kelembagaan,
mekanisme penghimpunan dana, dan pembayaran manfaat, tetapi juga
43
dengan kecukupan perlindungan hukum yang mendukung fungsi sosial
program tersebut. Apabila Manfaat Pensiun telah ditetapkan sebagai
penghasilan hari tua, maka perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi
itu merupakan persoalan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam
penilaian konstitusional.
27. Bahwa Pemohon menyadari bahwa penyelenggaraan Dana Pensiun
harus memperhatikan keberlanjutan pendanaan, kondisi aktuaria,
kemampuan keuangan, hak peserta, dan prinsip kehati-hatian. Oleh
karena itu, permohonan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan
pertimbangan
tersebut
atau
memerintahkan
kenaikan
manfaat
berdasarkan satu indikator ekonomi. Pemohon memohon agar fungsi
Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua memperoleh kejelasan
orientasi perlindungan normatif yang dapat menjadi landasan bagi
pengaturan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
Dengan demikian, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memperkuat
argumentasi bahwa persoalan dalam perkara a quo berkaitan dengan
kecukupan perlindungan hukum dalam sistem jaminan sosial, bukan dengan
tuntutan agar Mahkamah mengambil alih kebijakan teknis penyelenggaraan
Dana Pensiun.
E. Keterkaitan Norma yang diuji dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun
1945 tentang Prinsip Negara Hukum
28. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Prinsip negara hukum menghendaki agar pembentukan dan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan tunduk pada konstitusi serta memberikan
perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak warga negara.
Dalam perkara a quo, prinsip tersebut berkaitan dengan kesesuaian
antara fungsi Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan oleh undang-undang
dan
kecukupan
perlindungan
normatif
untuk
mendukung
pelaksanaannya.
29. Bahwa Pasal 134 angka 4 UU P2SK telah memberikan karakter normatif
kepada Manfaat Pensiun sebagai “penghasilan hari tua”. Menurut
44
Pemohon, karakter tersebut perlu dinilai tidak hanya sebagai istilah
definisional, tetapi juga dalam kaitannya dengan tujuan dan fungsi yang
hendak diwujudkan melalui Manfaat Pensiun.
Namun demikian, Pemohon tidak berpendapat bahwa setiap norma harus
mengatur seluruh aspek teknis secara terperinci atau menjamin bahwa nilai
ekonomi suatu manfaat tidak pernah mengalami penurunan. Persoalan yang
dimohonkan untuk dinilai Mahkamah adalah apakah belum tegasnya
orientasi perlindungan terhadap fungsi penghasilan hari tua mempunyai arti
konstitusional apabila dibaca bersama hak atas kepastian hukum yang adil
dan hak atas jaminan sosial.
30. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
menjadi prinsip yang menaungi keseluruhan pengujian. Dalam negara
hukum, fungsi yang telah diberikan oleh undang-undang terhadap suatu
manfaat perlu dinilai bersama dengan perlindungan hak konstitusional
yang relevan. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah
menilai kecukupan perlindungan normatif dalam frasa “sebagai
penghasilan hari tua” dalam kerangka negara hukum yang menghormati
dan melindungi hak konstitusional warga negara.
IV. FAKTA KONKRET PEMOHON DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PERSOALAN KONSTITUSIONAL
31. Bahwa persoalan normatif yang diajukan Pemohon mempunyai relevansi
konkret karena Pemohon merupakan penerima Manfaat Pensiun yang
mendalilkan adanya perubahan kemampuan riil dari penghasilan yang
diterimanya.
Pemohon
menerima
Manfaat
Pensiun
sebesar
Rp9.534.384,00 setiap bulan dan, berdasarkan Bukti P-5, mendalilkan
bahwa nominal tersebut tidak mengalami penyesuaian sejak tahun 2021.
32. Bahwa untuk menggambarkan perbedaan antara nilai nominal dan
kemampuan daya beli, Pemohon menggunakan perbandingan harga
emas sebagai salah satu indikator empiris. Berdasarkan data yang
diajukan Pemohon, Manfaat Pensiun sebesar Rp9.534.384,00 pada 1
Maret 2021, ketika harga emas tercatat Rp923.000,00 per gram, setara
dengan sekitar 10,33 gram emas. Sementara itu, pada 1 Oktober 2026,
45
dengan harga emas Rp2.581.000,00 per gram, nominal Manfaat Pensiun
yang sama setara dengan sekitar 3,69 gram emas.
TABEL PERBANDINGAN DAYA BELI PENSIUN BERDASARKAN
HARGA EMAS
Parameter
Koesmarihati
Sugondo
(Vide Bukti P17)
P. Sartono
(Vide Bukti P-19)
Mustadinata
(vide Bukti P-1)
Jabatan terakhir
Direktur
Pembangunan
Telkom; terakhir
ditugaskan
sebagai Dirut
Telkomsel
Sekretaris
Perusahaan
(SEKPER) Telkom
Manager,
setingkat Kepala
Kantor
Tahun pensiun
1999
2000
2021
Tanggal/periode
pensiun
1 September 1999
Tahun 2000
Tahun 2021
Pensiun
bulanan sejak
pensiun
Rp1.526.793 (vide
Bukti P=18
Rp1.823.351
(Vide Bukti P-20)
Rp9.534.384
(Vide Bukti P-5, P-
6)
Harga emas
saat pensiun
Rp69.141/gram
(vide Bukti P-21)
Rp74.580/gram
(vide Bukti P-22)
Rp837.000/gram
(vide Bukti P-23)
Emas setara
saat pensiun
22,08 gram
24,45 gram
11,39 gram
Harga emas
Oktober 2026
Rp2.466.083/gram
(Vide Bukti P-24)
Rp2.466.083/gram
(Vide Bukti P-24)
Rp2.466.083/gram
(Vide Bukti P-24)
Emas setara
dengan pensiun
saat ini
0,62 gram
0,74 gram
3,87 gram
Penurunan
daya beli
terhadap emas
97,20%
(posisi 1 Oktober
2026)
96,98%
(posisi 1 Oktober
2026)
66,06%
(Posisi 1 Oktober
2026)
33. Bahwa
perbandingan
tersebut
dimaksudkan
untuk
memberikan
gambaran empiris mengenai perubahan nilai relatif dari jumlah nominal
yang sama dalam rentang waktu berbeda. Pemohon tidak menempatkan
harga emas sebagai ukuran tunggal biaya hidup, indeks konstitusional
yang wajib digunakan, atau dasar yang harus diikuti dalam menentukan
penyesuaian Manfaat Pensiun. Penggunaan indikator tersebut semata-
mata merupakan alat bantu untuk menjelaskan bahwa jumlah uang yang
tetap dapat mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda dari waktu
ke waktu.
34. Bahwa fakta mengenai jumlah Manfaat Pensiun yang diterima Pemohon
dan perubahan daya beli tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan
bahwa Pasal 134 angka 4 UU P2SK bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945. Fakta tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa persoalan
46
mengenai keberlanjutan fungsi Manfaat Pensiun bukan semata-mata
persoalan teoritis, melainkan berkaitan dengan keadaan nyata yang
dialami Pemohon sebagai penerima manfaat.
Adapun penilaian mengenai pertentangan norma tetap harus didasarkan
pada hubungan antara rumusan Pasal 134 angka 4 UU P2SK, fungsi Manfaat
Pensiun sebagai penghasilan hari tua, kecukupan perlindungan normatif
yang dipersoalkan, dan hak konstitusional yang dijadikan batu uji.
V. HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (CAUSAL VERBAND) ANTARA NORMA
YANG DIUJI DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
35. Bahwa untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dalam perkara a quo,
perlu dibedakan antara penyebab perubahan kondisi ekonomi dan
persoalan perlindungan hukum yang diajukan dalam pengujian undang-
undang. Pemohon tidak mendalilkan bahwa Pasal 134 angka 4 UU P2SK
menyebabkan inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, atau perubahan
harga emas. Kerugian yang didalilkan Pemohon juga tidak semata-mata
didasarkan pada fakta bahwa nominal Manfaat Pensiun tidak mengalami
perubahan.
36. Bahwa hubungan yang didalilkan Pemohon berangkat dari kedudukan
Pasal 134 angka 4 UU P2SK sebagai norma yang secara eksplisit
menetapkan Manfaat Pensiun sebagai penghasilan hari tua. Norma
tersebut menjadi bagian dari landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut
mengenai penyelenggaraan Manfaat Pensiun. Dalam pelaksanaannya,
Pemohon menerima Manfaat Pensiun dalam jumlah nominal tertentu,
tetapi mendalilkan bahwa kemampuan riil penghasilan tersebut berubah
seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi.
37. Bahwa menurut Pemohon, persoalan konstitusional muncul karena norma
yang diuji telah menetapkan fungsi Manfaat Pensiun sebagai penghasilan
hari
tua,
sedangkan
kejelasan
perlindungan
normatif
terhadap
keberlanjutan fungsi tersebut ketika nilai riilnya berubah dipersoalkan
belum memadai. Dengan demikian, hubungan sebab akibat yang
dimohonkan untuk dinilai Mahkamah bukanlah hubungan antara norma
dan
terjadinya
inflasi,
melainkan
hubungan
antara
jangkauan
47
perlindungan normatif dalam norma yang diuji dan hak konstitusional
Pemohon atas kepastian hukum yang adil serta jaminan sosial.
38. Bahwa dalam kerangka tersebut, keadaan konkret Pemohon berfungsi
menunjukkan relevansi persoalan normatif terhadap dirinya. Pemohon
bukan hanya menyampaikan keberatan abstrak mengenai pengaturan
Manfaat Pensiun, melainkan menghubungkan norma yang diuji dengan
kedudukannya
sebagai
penerima
manfaat
yang
mengandalkan
pembayaran tersebut sebagai penghasilan pada masa hari tua.
Meskipun demikian, Pemohon memahami bahwa fakta mengenai perubahan
daya beli saja belum cukup untuk membuktikan adanya hubungan sebab
akibat secara konstitusional. Oleh karena itu, hubungan tersebut perlu dinilai
bersama dengan substansi norma yang diuji, fungsi yang ditetapkan oleh
pembentuk undang-undang, dan dugaan belum memadainya perlindungan
normatif terhadap pelaksanaan fungsi tersebut.
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon agar
Mahkamah menilai apakah jangkauan perlindungan normatif dalam frasa
“sebagai penghasilan hari tua” telah memadai untuk mendukung
pelaksanaan fungsi Manfaat Pensiun sesuai dengan hak konstitusional
yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Penilaian tersebut diperlukan untuk
menentukan apakah persoalan yang didalilkan Pemohon mempunyai
hubungan konstitusional yang cukup dengan norma yang dimohonkan
pengujian, bukan semata-mata merupakan persoalan kebijakan atau
pelaksanaan pembayaran pada tingkat penyelenggara Dana Pensiun.
VI. KEMUNGKINAN PEMULIHAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL MELALUI
PEMAKNAAN NORMA
40. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menilai dan
memberikan
pemaknaan
konstitusional
terhadap
frasa
“sebagai
penghasilan hari tua” dalam Pasal 134 angka 4 UU P2SK, khususnya
mengenai perlindungan terhadap fungsi Manfaat Pensiun agar dapat
dijalankan secara efektif dan berkelanjutan dengan memperhatikan
keberlanjutan nilai riilnya.
41. Bahwa pemaknaan tersebut diharapkan dapat memperjelas orientasi
perlindungan normatif bagi penyelenggaraan Manfaat Pensiun dan
48
menjadi landasan bagi pembentuk peraturan atau pihak yang berwenang
untuk menilai kebutuhan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Dengan adanya kejelasan mengenai makna
konstitusional frasa yang diuji, persoalan yang diajukan Pemohon
diharapkan dapat memperoleh landasan normatif untuk ditindaklanjuti
oleh pihak yang berwenang.
42. Bahwa Pemohon tidak meminta Mahkamah menetapkan besaran
manfaat yang harus diterima, persentase kenaikan, formula indeksasi,
indikator
ekonomi
yang
wajib
digunakan,
ataupun
mekanisme
pembiayaan tertentu. Pemohon juga tidak meminta Mahkamah
mengambil alih kewenangan teknis regulator atau pengelola Dana
Pensiun. Bentuk dan mekanisme pelaksanaan perlindungan tetap perlu
ditentukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangannya,
dengan mempertimbangkan kepastian hukum, hak peserta, prinsip
pendanaan, kondisi aktuaria, kemampuan keuangan, dan keberlanjutan
Dana Pensiun.
43. Bahwa
dengan
demikian,
kemungkinan
pemulihan
kerugian
konstitusional yang didalilkan Pemohon terletak pada kemungkinan
diperjelasnya landasan perlindungan hukum terhadap fungsi Manfaat
Pensiun sebagai penghasilan hari tua. Pemaknaan konstitusional yang
diberikan Mahkamah diharapkan dapat menjawab persoalan normatif
yang diajukan, tanpa terlebih dahulu menentukan hasil kebijakan teknis
yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan regulator.
44. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, inti Permohonan a quo
adalah dugaan belum memadainya perlindungan normatif terhadap fungsi
Manfaat Pensiun sebagai “penghasilan hari tua” sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 134 angka 4 UU P2SK. Pemohon mempersoalkan apakah
pengakuan fungsi tersebut telah disertai kejelasan perlindungan hukum
yang memadai ketika nilai riil manfaat berubah, sehingga fungsi Manfaat
Pensiun tetap dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.
45. Bahwa persoalan tersebut dinilai berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 mengenai kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas jaminan sosial, yang
49
diperkuat oleh Pasal 28I ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945. Keseluruhan batu uji tersebut digunakan untuk
menilai kecukupan perlindungan normatif dalam norma yang diuji, bukan
untuk menjadikan setiap perubahan daya beli sebagai pelanggaran
konstitusi.
46. Bahwa Pemohon juga tidak meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan
nominal Manfaat Pensiun, memerintahkan kenaikan otomatis, atau
menentukan formula penyesuaian berdasarkan inflasi maupun harga
emas. Permohonan ini ditujukan untuk memperoleh pemaknaan
konstitusional terhadap frasa “sebagai penghasilan hari tua” agar
perlindungan terhadap fungsi Manfaat Pensiun mempunyai landasan
normatif yang lebih jelas, dengan tetap menghormati kewenangan pihak
yang berwenang dan memperhatikan keberlanjutan penyelenggaraan
Dana Pensiun.
47. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi
memeriksa dan menilai konstitusionalitas Pasal 134 angka 4 UU P2SK,
khususnya frasa “sebagai penghasilan hari tua”, berdasarkan hak atas
kepastian hukum yang adil, hak atas jaminan sosial, tanggung jawab
negara, mandat pengembangan sistem jaminan sosial, dan prinsip negara
hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang
Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam Pasal 134
angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845) Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor
Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2026 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai bahwa frasa “sebagai penghasilan hari tua” merupakan
50
penghasilan yang harus tetap menjalankan fungsi perlindungan bagi peserta
pada masa hari tua secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan
keberlanjutan nilai riil Manfaat Pensiun.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25,
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi KTP Pemohon;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Surat Kuasa Khusus Pemohon;
3. Bukti P-3
: Fotokopi SK Pensiun Telkom;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dana Pensiun
Telkom;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Slip pembayaran Pensiun bulan Juni 2026;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Slip pembayaran Pensiun bulan September 2025;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Putusan MK Nomor 269/PUU-XXIV/2026;
8. Bukti P-8
: Fotokopi UUD NRI Tahun 1945 Dalam Satu Naskah;
9. Bukti P-9
: Fotokopi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan;
10. Bukti P-10
: Fotokopi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi;
12. Bukti P-12
: Fotokopi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
13. Bukti P-13
: Fotokopi PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
14. Bukti P-14
: Fotokopi Data inflasi BPS Tahun 2021;
15. Bukti P-15
: Fotokopi Data inflasi BPS Juli Tahun 2026;
16. Bukti P-16
: Fotokopi Buku Inflasi di Indonesia: Karakteristik dan
Pengendaliannya;
51
17. Bukti P-17
: Fotokopi Kartu Identitas Pensiunan Telkom Yakes dan KTP
atas nama Ir. Koesmarihati Sugondo;
18. Bukti P-18
: Fotokopi Slip Pensiunan bulan Agustus, September, dan
Oktober Tahun 2026 atas nama Ir. Koesmarihati Sugondo;
19. Bukti P-19
: Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Telkom Yakes dan KTP atas
nama P Sartono;
20. Bukti P-20
: Fotokopi Slip Pensiunan bulan September dan Oktober Tahun
2026 atas nama P Sartono;
21. Bukti P-21
: Fotokopi Harga Emas Tahun 1999;
22. Bukti P-22
: Fotokopi Harga Emas Tahun 2000;
23. Bukti P-23
: Fotokopi Harga Emas Tahun 2021;
24. Bukti P-24
: Fotokopi Harga Emas Tahun 2026;
25. Bukti P-25
: Fotokopi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
52
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “sebagai penghasilan hari tua”
dalam norma Pasal 134 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180) terhadap UUD NRI Tahun 1945
maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
53
[3.4]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada
pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [Bukti P-1],
peserta sekaligus penerima Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun
Telkom [Bukti P-3] yang pengaturannya tunduk pada UU 4/2023.
2. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas jaminan sosial
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya frasa “sebagai penghasilan hari tua”
dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023.
3. Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut berkaitan dengan pengaturan
mengenai manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua, di mana dalam konteks
54
manfaat pensiun, ketika undang-undang secara tegas memberikan karakter dan
fungsi manfaat pensiun “sebagai penghasilan hari tua”, fungsi tersebut tidak
dapat dilepaskan dari kewajiban memberikan perlindungan hukum yang
memadai agar manfaat pensiun tetap dapat menjalankan fungsi substantifnya
sebagai sumber penghasilan bagi peserta pada masa hari tua. Sedangkan
berkenaan dengan hak atas jaminan sosial, menurut Pemohon, hak tersebut
memberikan dasar bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan sosial
dalam menghadapi keadaan dan risiko sosial tertentu termasuk keadaan ketika
seseorang telah memasuki masa hari tua.
4. Bahwa oleh karena Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 secara eksplisit menentukan
manfaat pensiun diterima “sebagai penghasilan hari tua”, hal tersebut bukan
semata-mata untuk menerima sejumlah uang secara nominal, melainkan untuk
memperoleh manfaat pensiun yang secara substantif tetap mampu menjalankan
fungsi yang oleh undang-undang sendiri telah ditentukan sebagai “penghasilan
hari tua”. Oleh karenanya, apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang
memadai terhadap penurunan nilai riil dan daya beli manfaat pensiun, manfaat
tersebut secara bertahap kehilangan kemampuan untuk memenuhi fungsi
sebagai penghasilan hari tua.
5. Bahwa apabila frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134
angka 4 UU 4/2023 dimaknai secara konstitusional sebagai manfaat pensiun
harus menjalankan fungsi perlindungan bagi peserta pada masa hari tua secara
efektif dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya maka
pemaknaan tersebut berpotensi memberikan landasan normatif yang lebih jelas
bagi perlindungan fungsi manfaat pensiun yang diharapkan dapat menjadi
pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan turunan, termasuk
Peraturan Dana Pensiun sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan
Pemohon dapat dihindari atau setidak-tidaknya dikurangi.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan
hukumnya tersebut di atas, Pemohon telah menguraikan secara spesifik dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat
dipastikan akan terjadi ihwal hak konstitusional yang dianggap dirugikan karena
berlakunya frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4
UU 4/2023. Anggapan kerugian Pemohon dimaksud disebabkan belum jelasnya
pemaknaan normatif terhadap frasa “sebagai penghasilan hari tua”, khususnya
55
mengenai perlunya perlindungan terhadap fungsi manfaat pensiun bagi peserta
secara efektif dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya.
Selain itu, Pemohon telah pula dapat menjelaskan perihal adanya hubungan sebab-
akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami
atau potensial dialami dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh
karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan
kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan
demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma
yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah
mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.7]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “sebagai penghasilan
hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 34
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian
Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada
pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa menurut Pemohon, manfaat pensiun tidak hanya dipandang sebagai
pembayaran yang diterima peserta, tetapi juga sebagai penghasilan yang
dimaksudkan untuk menopang kehidupan pada masa hari tua. Hal tersebut perlu
menjadi pertimbangan dalam menilai perlindungan hukum dan kepastian
mengenai kemampuan penghasilan untuk menjalankan fungsinya. Apabila
nominal manfaat pensiun tetap, sedangkan harga barang dan jasa berubah,
kemampuan riil manfaat pensiun tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup
dapat berkurang sehingga menimbulkan persoalan yang berbeda dari sekadar
kepastian apakah pembayaran dilakukan atau jumlah uang yang diterima.
2. Bahwa menurut Pemohon, persoalannya bukan terletak pada setiap penurunan
daya beli secara otomatis merupakan pelanggaran terhadap kepastian hukum.
56
Namun, terletak pada apakah frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma
Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 telah memberikan fungsi sebagai penghasilan hari
tua yang berorientasi pada perlindungan hukum dan keberlanjutan fungsi
tersebut dalam kondisi ekonomi berubah.
3. Bahwa menurut Pemohon, belum tegasnya orientasi perlindungan tersebut
menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan jaminan hukum terhadap fungsi
manfaat pensiun. Apabila frasa “sebagai penghasilan hari tua” hanya dipahami
sebagai penetapan peserta berhak menerima pembayaran secara nominal,
tanpa kejelasan mengenai perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi yang
telah ditetapkan maka terdapat persoalan antara hubungan pengakuan normatif
dengan perlindungan hukum yang adil.
4. Bahwa menurut Pemohon, perlu dipertimbangkan juga apakah kerangka hukum
yang mengatur manfaat pensiun telah cukup mendukung pelaksanaan fungsi
perlindungan sosial yang telah dilekatkan pada manfaat tersebut. Pelaksanaan
fungsi perlindungan sosial tidak semata-mata berkaitan dengan tersedianya
program dan terlaksananya pembayaran, tetapi juga kemampuan riil manfaat
untuk mendukung kehidupan penerima juga relevan dalam menilai fungsi yang
hendak diwujudkan. Apabila pembayaran tetap dilakukan dalam jumlah nominal
yang sama, sedangkan perubahan harga barang dan jasa mengurangi
kemampuan daya beli, timbul persoalan mengenai keberlanjutan fungsi sosial
manfaat tersebut. Pengembangan sistem jaminan sosial tidak hanya berkaitan
dengan pembentukan program, kelembagaan, mekanisme penghimpunan dana,
dan pembayaran manfaat, tetapi juga dengan kecukupan perlindungan hukum
yang mendukung fungsi sosial program tersebut.
5. Bahwa Pemohon sadar penyelenggaraan dana pensiun harus memperhatikan
keberlanjutan pendanaan, kondisi aktuaria, kemampuan keuangan, hak peserta,
dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, permohonan a quo tidak dimaksudkan
meniadakan pertimbangan tersebut atau memerintahkan kenaikan manfaat
berdasarkan satu indikator ekonomi. Pemohon tidak berpendapat setiap norma
harus mengatur seluruh aspek teknis secara terperinci atau menjamin bahwa
nilai ekonomi suatu manfaat tidak pernah mengalami penurunan. Persoalannya
adalah belum tegasnya orientasi perlindungan terhadap fungsi penghasilan hari
tua apabila dibaca bersama hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas
jaminan sosial.
57
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan
frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Merupakan penghasilan yang
harus tetap menjalankan fungsi perlindungan bagi peserta pada masa hari tua
secara efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keberlanjutan nilai riil
manfaat pensiun”.
[3.8]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan
tersebut di atas, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai
dengan Bukti P-25 yang disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14
Oktober 2026 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.9]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan
pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
[3.10]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan
Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal
134 angka 4 UU 4/2023 diajukan permohonan kembali, karena norma pasal a quo
pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitas dan telah diputus dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 269/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2026. Berkenaan dengan hal
tersebut, Mahkamah perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal
60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025),
yang masing-masing menyatakan:
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
58
Pasal 72 PMK 7/2025:
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang
atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan
pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat
dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan
permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa
secara saksama telah ternyata, dalam Permohonan Nomor 269/PUU-XXIV/2026,
pada pokoknya mengajukan permohonan terhadap norma Pasal 134 angka 4 yang
mengatur definisi manfaat pensiun dan menggabungkan dengan norma Pasal 155
ayat (1) UU 4/2023 yang mengatur tentang peserta yang berhak mendapat manfaat
pensiun. Sementara itu, dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian
frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023
dengan alasan frasa dalam norma a quo belum memberikan kejelasan normatif yang
memadai perihal perlindungan terhadap keberlanjutan nilai riil manfaat pensiun.
Berdasarkan fakta hukum tersebut, karena terdapat alasan pengujian yang berbeda,
Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan perbedaan dasar pengujian antara
permohonan a quo dengan Permohonan Nomor 269/PUU-XXIV/2026. Artinya,
pengujian frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU
4/2023 tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025.
Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan
menurut hukum atau tidak, secara formal permohonan pengujian konstitusionalitas
norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 a quo dapat diajukan kembali.
[3.11]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama
permohonan Pemohon lebih lanjut beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan
konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah pada pokoknya adalah apakah
frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal
28I ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai
sebagaimana petitum permohonan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut,
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
59
[3.11.1] Bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas frasa “sebagai
penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 yang didalilkan
Pemohon, penting bagi Mahkamah mengemukakan pembagian klaster dalam UU
4/2023 yang mengatur dana pensiun yang menjadi satu kesatuan dengan
pengaturan program jaminan hari tua dan program pensiun sebagaimana dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2025 yang dikutip
kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XXIII/2025 sebagai
berikut:
[3.13.3] Bahwa berkenaan pembagian klaster dalam UU 4/2023 ditentukan
klaster yang mengatur dana pensiun yang menjadi satu kesatuan dengan
pengaturan program jaminan hari tua dan program pensiun, secara faktual
merupakan norma yang disusun untuk menggantikan norma dalam UU
11/1992. Di mana pada ketentuan Pasal 330 UU 4/2023 dinyatakan bahwa
UU 11/1992 telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat secara keseluruhan sejak diundangkannya UU 4/2023.
Dalam kaitan ini, Pasal 133 UU 4/2023 menyatakan tujuan penyempurnaan
pengaturan penyelenggaraan program pensiun adalah dalam rangka
memperbaiki sistem pensiun di Indonesia guna meningkatkan pelindungan
dan kesejahteraan masyarakat di hari tua, meningkatkan produktivitas dunia
usaha, meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan
program pensiun, dan mempercepat akumulasi dana jangka panjang.
Sehubungan dengan penyempurnaan tersebut kluster program pensiun yang
terdapat dalam BAB XII tentang Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua,
Dan Program Pensiun UU 4/2023 pada pokoknya mengatur antara lain
mengenai ketentuan pidana, sanksi administratif, program pensiun, program
jaminan hari tua, iuran dan manfaat pensiun. Selain itu, Pasal 187 dan Pasal
188 sebagai bagian dari bab tentang dana pensiun, program jaminan hari tua,
dan program pensiun juga mengubah beberapa norma dalam UU 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memiliki keterkaitan
dengan dana pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun.
Selanjutnya, UU 4/2023 juga memberikan kewenangan kepada lembaga
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan berkenaan dengan penyelenggaraan program
pensiun. UU 4/2023 memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur
lebih lanjut ketentuan mengenai program pensiun dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan sebagai aturan pelaksana dari undang-undang. Hal ini juga
ditegaskan dan diharmonisasikan dalam UU 4/2023 yang di antaranya telah
mengubah sejumlah norma dalam UU 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (UU 21/2011), di mana Pasal 8 UU 4/2023 yang berisi perubahan
terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf c UU 21/2011 menegaskan tugas OJK
melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, di antaranya
termasuk jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana
pensiun [vide Putusan Nomor 152/PUU-XXII/2024 hlm. 308-309].
60
Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh
karena UU 4/2023 yang mengatur substansi penyelenggaran program pensiun,
termasuk kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhadap norma-norma yang berkaitan dengan
program pensiun harus dilakukan dengan memperhatikan konstruksi pengaturan
yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Keberadaan ketentuan yang
memberikan kewenangan kepada OJK guna mengatur lebih lanjut penyelenggaraan
program pensiun merupakan bagian dari pelaksanaan mandat undang-undang
untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan program pensiun, termasuk dalam hal
ini untuk melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.
[3.11.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan pembayaran manfaat pensiun
yang menurut Pemohon tidak hanya dipandang sebagai pembayaran yang diterima
peserta, tetapi juga sebagai penghasilan yang dimaksudkan untuk menopang
kehidupan pada masa hari tua sehingga apabila nominal manfaat pensiun tetap,
sedangkan harga barang dan jasa berubah, kemampuan riil manfaat tersebut dapat
berkurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini terjadi karena sebagai bagian
dari peserta Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Pemohon menerima
pembayaran dana pensiun yang dilakukan dalam jumlah nominal yang sama [vide
Bukti P-5 dan Bukti P-6], sedangkan perubahan harga barang dan jasa dapat
mengurangi kemampuan daya beli, sehingga menimbulkan persoalan mengenai
keberlanjutan fungsi sosial dari manfaat tersebut. Terlebih, Penjelasan Pasal 134
angka 4 UU 4/2023 menyatakan “Cukup jelas”, yang menurut Pemohon penjelasan
tersebut belum secara eksplisit memperjelas konsekuensi normatif dari frasa
“sebagai penghasilan hari tua”, khususnya manfaat pensiun harus menjalankan
fungsi perlindungan bagi peserta secara efektif dan berkelanjutan dengan
memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya.
Terhadap dalil Pemohon a quo, jika dicermati secara lengkap norma Pasal
134 angka 4 UU 4/2023 menyatakan, “Manfaat Pensiun adalah manfaat yang
diterima oleh peserta, baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan
hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur”.
Secara normatif, materi norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 bukan norma yang
berdiri sendiri. Dalam hal ini, norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 merupakan
norma umum terkait pengertian Manfaat Pensiun dalam Bab XII UU 4/2023 yang
berisi pengaturan mengenai Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan
61
Program Pensiun. Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, yang
berlaku atau berulang di dalam Pasal atau beberapa pasal berikutnya, dan tidak
perlu diberikan penjelasan [vide angka 98 huruf a, angka 102 dan angka 187
Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan]. Artinya, frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam
pengertian atau definisi Manfaat Pensiun yang berada pada bagian Umum yang
diatur dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023, juga digunakan dalam norma
pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pengaturan ihwal dana pensiun. Oleh
karenanya, jika petitum Pemohon yang memohon agar frasa “sebagai penghasilan
hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 dimaknai sesuai dengan
rumusan dalam petitum, konsekuensi yuridisnya akan mengubah konstruksi
berbagai norma yang justru akan menyebabkan norma-norma tersebut menjadi
tidak lagi dapat dipahami secara utuh atau komprehensif.
Terlebih, UU 4/2023 sebagai landasan normatif bagi penyelenggaraan
program pensiun, tidak seluruh aspek teknis mengenai pemenuhan tujuan tersebut
diatur dalam ketentuan umum, in casu Pasal 134 angka 4 UU 4/2023. Ihwal tersebut,
mekanisme penyesuaian manfaat pensiun, termasuk dalam hal ini, kemungkinan
mempertimbangkan perubahan tingkat harga barang dan jasa sebagaimana yang
didalilkan
Pemohon,
pada
dasarnya
berkaitan
dengan
aspek
teknis
penyelenggaraan program pensiun yang perlu memperhitungkan karakteristik
program, kondisi pendanaan, kewajiban aktuaria, serta keberlanjutan pembayaran
manfaat kepada peserta. Oleh karena itu, sepanjang tidak bertentangan dengan UU
4/2023 dan masih berada dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan undang-
undang, pengaturan lebih lanjut mengenai penyesuaian dengan kemungkinan
terjadinya perubahan nilai uang pensiun dapat diatur dalam peraturan yang lebih
rendah sesuai dengan karakteristik masing-masing program.
Terkait dengan hal di atas, berkenaan dengan ruang lingkup dan usaha
dana pensiun diatur dalam Pasal 138 UU 4/2023 yang selengkapnya menyatakan:
(1) Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggarakan Program Pensiun
Manfaat Pasti dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti.
(2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program
Pensiun Iuran Pasti.
(3) Dana Pensiun dapat menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan
Prinsip Syariah dalam bentuk:
a. Dana Pensiun yang seluruh kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah;
b. unit syariah di Dana Pensiun Pemberi Kerja; atau
62
c. penjualan paket investasi syariah di Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
(4) Dalam hal tertentu, Dana Pensiun dapat memberikan manfaat lain sebagai
tambahan dari Program Pensiun.
(5) Dana Pensiun tidak dapat menyelenggarakan program yang hanya
memberikan manfaat lain, tanpa menyelenggarakan Program Pensiun.
(6) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan manfaat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan:
a. aset dan kewajiban Program Pensiun dengan aset dan kewajiban manfaat
lain wajib dicatat secara terpisah;
b. porsi iuran pada Program Pensiun wajib lebih besar dibanding iuran untuk
manfaat lain; dan
c. penyelenggaraan manfaat lain menggunakan sistem pendanaan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Pensiun dan manfaat lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Secara substansial, norma Pasal 138 UU 4/2023 tersebut pada prinsipnya
telah menentukan dana pensiun pemberi kerja dapat menyelenggarakan PPMP
dan/atau program pensiun iuran pasti yang dalam hal tertentu dana pensiun dapat
memberikan manfaat lain sebagai tambahan dari program pensiun yang diatur lebih
lanjut dengan Peraturan OJK. Dalam konteks itu, perlu dibedakan antara
kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan norma pada umumnya
dan prinsip penyelenggaraan program pensiun dengan lembaga lain dalam
menetapkan ketentuan teknis sebagai pelaksana dari norma undang-undang,
termasuk dalam melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang tidak
memungkinkan diatur secara rinci dalam undang-undang.
[3.11.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pembayaran manfaat pensiun,
Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
152/PUU-XXII/2024 yang antara lain menyatakan:
...dikaitkan dengan tujuan dan dasar filosofis UU 4/2023, pengaturan
mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap
harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang
terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan
mendasarkan
pada
prinsip
kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu,
kebijakan di sektor keuangan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan
program pensiun harus memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan
ekonomi, sehingga terdapat keseimbangan mengenai hak individu warga
negara dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, jika dikaitkan
63
dengan pengertian manfaat pensiun sebagai “penghasilan hari tua”, maka
terdapat unsur tanggung jawab negara dalam ketentuan tersebut agar dapat
memastikan pekerja mendapatkan jaminan perlindungan ekonomi meskipun
telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga negara harus hadir dalam
memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak.
Sebab, tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada
prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial [vide Putusan Nomor 152/PUU-
XXII/2024, hlm. 311-312].
Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan tersebut, jaminan perlindungan
ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja dan negara harus hadir
dalam memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak
serta memelihara kesinambungan penghasilan hari tua dalam rangka mewujudkan
keadilan sosial, menurut Mahkamah, dalam hal pembayaran manfaat pensiun tetap
perlu memperhatikan desain sistem dana pensiun secara keseluruhan, termasuk
pemenuhan hak peserta, kewajiban pendanaan, kecukupan aset, dan keberlanjutan
pembayaran manfaat tetap mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam hal ini UU 4/2023 yang telah mengatur mengenai dana pensiun,
program jaminan hari tua, dan program pensiun. Berkenaan dengan pengaturan
tersebut, perlindungan terhadap peserta pada dana pensiun tidak serta merta harus
diwujudkan melalui satu formula penyesuaian nominal yang seragam bagi seluruh
program dana pensiun, sepanjang mekanismenya diterapkan sesuai dengan prinsip
dan jaminan konstitusional yang berlaku. Dalam PPMP misalnya, perubahan atau
penyesuaian manfaat dapat berdampak atas kewajiban aktuaria dan kecukupan
pendanaan program. Karena itu, penyesuaian manfaat perlu mempertimbangkan
karakteristik program, kondisi pendanaan, dan keberlanjutan pemenuhan hak bagi
seluruh peserta pada dana pensiun sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
Sub-paragraf [3.11.2] di atas.
Bahwa fleksibilitas dalam menentukan mekanisme tersebut merupakan
bagian dari pilihan kebijakan penyelenggaraan dana pensiun, yang pelaksanaannya
harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan dana
pensiun yang berlaku, dengan tidak mengesampingkan hak peserta yang telah
dijamin berdasarkan ketentuan tersebut. Dalam kaitan ini, norma Pasal 157 ayat (1)
dan ayat (3) UU 4/2023 menyatakan besarnya hak atas manfaat pensiun bagi
Peserta PPMP dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan
Dana Pensiun yang diatur dalam Peraturan OJK. Ketentuan ini menegaskan,
penetapan besaran manfaat pensiun tidak semata-mata bergantung pada
64
keputusan atau kebijakan penyelenggara dana pensiun, tetapi juga merujuk pada
formula dan mekanisme perhitungan yang memiliki dasar pengaturan yang jelas.
Namun demikian, oleh karena perkembangan kondisi perekonomian mengandung
ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi secara pasti oleh pengambil kebijakan,
formula dan mekanisme perhitungan yang adaptif terhadap perubahan kondisi
ekonomi di masa mendatang diperlukan sebagai pertimbangan dalam menyusun
peraturan pelaksana agar besaran manfaat pensiun yang diterima peserta tetap
memadai. Dengan demikian, Peraturan Dana Pensiun menjadi instrumen penting
yang memberikan jaminan kepastian mengenai dasar perhitungan hak peserta juga
sebagai acuan bagi penyelenggara dalam melaksanakan kewajiban pembayaran
dana pensiun, bukan berkenaan dengan konstitusionalitas norma yang diatur dalam
Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.
Lebih lanjut, formula perhitungan manfaat pensiun menunjukkan bahwa
kebijakan penyelenggaraan dana pensiun harus dibedakan dari kewajiban untuk
mengubah atau mengurangi hak peserta secara sepihak. Kondisi perekonomian ke
depan yang berdampak pada nilai riil dan daya beli manfaat pensiun, baru dapat
diketahui seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi pada masa mendatang.
Oleh karena itu, penilaian terhadap kecukupan manfaat pensiun dalam menghadapi
perubahan perekonomian, tidak dapat dipastikan pada saat kebijakan ditetapkan.
Artinya, tanpa mengurangi hak peserta yang telah ditentukan, pembentuk undang-
undang telah mengatur dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan
PPMP, iuran pemberi kerja sebagaimana dimaksud wajib ditetapkan dalam laporan
aktuaris yang disampaikan kepada OJK. Lebih lanjut, iuran pemberi kerja tersebut
wajib dihitung berdasarkan standar praktik aktuaria dana pensiun yang berlaku di
Indonesia. Dengan demikian, perihal nominal manfaat pensiun tetap yang dinilai
Pemohon tidak mampu untuk mengikuti perubahan harga barang dan jasa sehingga
dirasakan manfaat dana pensiun yang makin berkurang, tidak mungkin secara utuh
atau sepenuhnya dapat diatur dalam materi undang-undang. Terlebih, penyesuaian
tersebut menjadi tidak mungkin dilakukan dengan mengikuti perkembangan harga
emas sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terlepas dari itu, sebagaimana telah
diuraikan di atas, perihal kemungkinan adanya perubahan tersebut menjadi materi
pengaturan peraturan pelaksana suatu undang-undang.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang
menyatakan frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4
65
UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H
ayat (3), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil
yang tidak dapat dibenarkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut
hukum.
[3.12]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka
4 UU 4/2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum,
kepastian hukum yang adil, hak atas jaminan sosial, tanggung jawab negara dalam
pemenuhan HAM, dan pengembangan sistem jaminan sosial sebagaimana dijamin
dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (4),
dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan
oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.13]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3]
Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk
seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
66
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.41 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
67
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Indah Karmadaniah
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 52 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 53 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia [Bukti P-1], peserta sekaligus penerima Program Pensiun Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Telkom [Bukti P-3] yang pengaturannya tunduk pada UU 4/2023. 2. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023. 3. Bahwa kerugian hak konstitusional tersebut berkaitan dengan pengaturan mengenai manfaat pensiun sebagai penghasilan hari tua, di mana dalam konteks 54 manfaat pensiun, ketika undang-undang secara tegas memberikan karakter dan fungsi manfaat pensiun “sebagai penghasilan hari tua”, fungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai agar manfaat pensiun tetap dapat menjalankan fungsi substantifnya sebagai sumber penghasilan bagi peserta pada masa hari tua. Sedangkan berkenaan dengan hak atas jaminan sosial, menurut Pemohon, hak tersebut memberikan dasar bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan sosial dalam menghadapi keadaan dan risiko sosial tertentu termasuk keadaan ketika seseorang telah memasuki masa hari tua. 4. Bahwa oleh karena Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 secara eksplisit menentukan manfaat pensiun diterima “sebagai penghasilan hari tua”, hal tersebut bukan semata-mata untuk menerima sejumlah uang secara nominal, melainkan untuk memperoleh manfaat pensiun yang secara substantif tetap mampu menjalankan fungsi yang oleh undang-undang sendiri telah ditentukan sebagai “penghasilan hari tua”. Oleh karenanya, apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang memadai terhadap penurunan nilai riil dan daya beli manfaat pensiun, manfaat tersebut secara bertahap kehilangan kemampuan untuk memenuhi fungsi sebagai penghasilan hari tua. 5. Bahwa apabila frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023 dimaknai secara konstitusional sebagai manfaat pensiun harus menjalankan fungsi perlindungan bagi peserta pada masa hari tua secara efektif dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya maka pemaknaan tersebut berpotensi memberikan landasan normatif yang lebih jelas bagi perlindungan fungsi manfaat pensiun yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan turunan, termasuk Peraturan Dana Pensiun sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dapat dihindari atau setidak-tidaknya dikurangi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Pemohon telah menguraikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ihwal hak konstitusional yang dianggap dirugikan karena berlakunya frasa “sebagai penghasilan hari tua” dalam norma Pasal 134 angka 4 UU 4/2023. Anggapan kerugian Pemohon dimaksud disebabkan belum jelasnya pemaknaan normatif terhadap frasa “sebagai penghasilan hari tua”, khususnya 55 mengenai perlunya perlindungan terhadap fungsi manfaat pensiun bagi peserta secara efektif dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan nilai riilnya. Selain itu, Pemohon telah pula dapat menjelaskan perihal adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami atau potensial dialami dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi. Deng
