35/PUU-XXIV/2026

PUTUSAN NOMOR 35/PUU-XXIV/2026 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Setyo Waluyo, S.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Sidorekso, RT/RW 002/001 Kelurahan/Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah sebagai -------------------------------------------------------------------- Pemohon I 2. Nama : Pungki Harmoko, S.H.,M.H. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Pramuka Gg. Sentosa RT/RW 014/002 Kelurahan/Desa Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai ------------------------------------------------------------------- Pemohon II Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Januari 2026 memberikan kuasa kepada Nana Turyana, S.H., Muhammad Gani Lukita, S.H., Teguh Rahayu Wiyono, S.H., dan Giyono, S.Pd.,S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Permata Keadilan (KHPK) yang beralamat di Jalan Bhayangkara Pusdiklantas Nomor 11 RT/RW 002/005 Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, bertindak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Januari 2026, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 35/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 20 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2026, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of the citizens). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945”. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: (1) “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP; 8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 60 Ayat 2, Pasal 60 Ayat 3, Pasal 61 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 9. serta Lagu Kebangsaan terhadap Pasal 32 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi: “Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein”; Pasal 60 ayat (3) yang berbunyi “Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama”; Pasal 61 yang berbunyi: Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali. Pengujian pasal a quo dilakukan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas 5 rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”; 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 8. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang - Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 UU MK telah memberikan pengertian mengenai hak konstitusional yakni: “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945” 9. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon. A. Kualifikasi  Kualifikasi Pemohon I sebagai perseorangan. 10. Bahwa Pemohon I merupakan Warga Negara Indonesia yang aktif dan konsen dalam membudayakan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza; 11. Bahwa Pemohon I merupakan seorang guru madrasah Ibtidaiyah di sebuah Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat yang senantiasa memimpin para muridnya menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza sebelum dimulainya pelajaran; 6 12. Bahwa Pemohon I juga telah berupaya untuk mensosialisasikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza melalui kanal youtube miliknya; 13. Bahwa dengan keberlakuan beberapa Pasal dan frasa dalam permohonan a quo, telah nyata menghambat upaya dan keinginan dari Pemohon I untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya yakni membudayakan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza; 14. Berdasarkan beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan Pemohon I berhak untuk mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;  Kualifikasi Pemohon II adalah perseorangan. 15. Bahwa Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia yang aktif dan konsen dalam membudayakan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza baik secara luring maupun daring; 16. Bahwa dengan keberlakuan beberapa Pasal dan frasa dalam permohonan a quo, telah nyata menghambat upaya dan keinginan dari Pemohon I untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya yakni membudayakan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza; 17. Berdasarkan beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan Pemohon I berhak untuk mendapatkan kedudukan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; B. Kerugian Konstitusional 18. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran; 7 d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.; 19. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon dan argumentasi Para Pemohon sebagai berikut: C. Kerugian Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II 20. Bahwa intimidasi dialami oleh Pemohon I yang telah mengunggah rekaman saat menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza di akun Youtube milik Pemohon I. Pemohon I dianggap oleh netizen telah mengubah Lagu Kebangsaan; 21. Bahwa saat Pemohon II melakukan sosialisasi Lagu Indonesia Raya 3 stanza di bulan Juli 2017, Pemohon II dianggap telah mengubah Lagu Kebangsaan tersebut oleh salah seorang Kepala Desa (Kuwu) di Indramayu, Jawa Barat; 22. Bahwa hal tersebut telah merugikan Para Pemohon, sebab Para Pemohon merasa terintimidasi yang menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan psikologis, serta kekhawatiran akan konsekuensi hukum maupun sosial ketika Pemohon menjalankan haknya untuk mensosialisasikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza. Intimidasi tersebut tidak hanya berdampak pada diri pribadi Pemohon, tetapi juga mencederai kehormatan dan martabat Pemohon sebagai warga negara yang beritikad baik dalam mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Pemohon secara faktual dipaksa berada dalam dilema antara melanjutkan aktivitas sosialisasi dengan risiko intimidasi atau menghentikannya demi menghindari ancaman sebab dianggap telah mengubah Lagu Kebangsaan; 23. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang melekat pada dirinya yang mana hak-hak tersebut secara faktual telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 sepanjang frasa “apabila” sepanjang tidak dimaknai Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali, pada Undang-Undang Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan karena muatan unsur dalam Pasal tersebut memberikan opsi dan yang menimbulkan 8 ketidaktegasan serta membingungkan, sehingga dalam menyanyikan Lagu Kebangsaan, tidak dinyanyikan dalam versi yang seharusnya menjadi budaya kebanggaan bangsa, yaitu Indonsia Raya versi tiga stanza, namun umumnya hampir seluruh rakyat Indonesia menyanyikan dalam versi satu stanza; III. Alasan Permohonan A. Lagu Indonesia Raya 3 Stanza merupakan Budaya Bangsa yang Patut Dilestarikan. 1. Bahwa Lagu Indonesia Raya 3 stanza merupakan salah satu lambang negara yang menjadi simbol persatuan dan kebanggaan masyarakat Indonesia; 2. Bahwa Lagu Indonesia Raya 3 stanza merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana huruf b Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan; 3. Bahwa Lagu Indonesia Raya 3 stanza merupakan lagu yang diciptakan oleh WR Supratman dan menjadi ruh yang mengiringi Sumpah Pemuda pada tahun 1928; 4. Bahwa lirik dan notasi lagu “Indonesia Raya” pertama kali dimuat di surat kabar Sin Po edisi 10 November 1928, selang 13 hari setelah perhelatan Kongres Pemuda II di mana lagu tersebut pertama kali dinyanyikan; 5. Bahwa dengan pernah dilarangnya Lagu Indonesia Raya, baik oleh penjajah Belanda karena dianggap sumber kecemasan yang dituduh mengganggu ketertiban dan keamanan (rust en orde), maupun oleh penjajah Jepang, merupakan bukti betapa hebatnya dan menakutkannya Lagu Indonesia Raya; 6. Bahwa saat Pemohon I mensosialisasikan Lagu Indonesia 3 Stanza di Lapas Cibinong kepada 30 warga binaan berumur 20 sd. 35 tahun, salah satu peserta yaitu M. Siddiq menyatakan tidak pernah tahu tentang 3 stanza, padahal isinya bagus sekali; 7. Bahwa Lagu Indonesia Raya dalam versi 3 stanza merupakan versi awal dan budaya yang seharusnya dilestarikan oleh segenap bangsa Indonesia; B. Tradisi/Budaya Menyanyikan Lagu Kebangsaan Bukan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza, Tapi Indonesia Raya 1 Stanza, 1. Bahwa tradisi menyanyikan Indonesia Raya versi satu stanza sudah begitu kuat 9 mengakar. Sehingga rakyat Indonesia umumnya hanya mengenal Indonesia Raya versi satu stanza saja; 2. Bahwa Pemohon II mendapati fakta di masyarakat, khususnya di sekolah- sekolah, masih banyak sekolah yang tidak menjalankan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera Di Sekolah. Anak Pemohon II yang saat ini duduk di kelas 3 sekolah dasar di SD 09 Pela Mampang Jakarta Selatan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya versi satu stanza saat upacara bendera. Berbeda dengan anak Pemohon II yang menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Ma’had Al-Zaytun Indramayu, yang setiap hari menyanyikan Lagu Indonesia Raya versi tiga stanza sebelum memulai pembelajaran setiap hari; 3. Bahwa Pemohon I adalah guru Madrasah Ibtidaiyah di Ma’had Al-Zaytun. Setiap hari civitas Al-Zaytun selalu menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza sebelum memulai pekerjaan maupun pembelajaran; 4. Bahwa fakta ini membuktikan adanya perbedaan dalam menyanyikan Lagu Kebangsaan. Juga membuktikan ketidakpatuhan institusi pendidikan terhadap Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera Di Sekolah; 5. Bahwa timbulnya perbedaan ini dikarenakan adanya opsi untuk menyanyikan Lagu Kebangsaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 sepanjang frasa “apabila” sepanjang tidak dimaknai Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali; 6. Bahwa ketidaktahuan akan Lagu Indonesia Raya 3 stanza, Pemohon II alami juga saat mensosialisasikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza kepada 30 orang warga binaan Lapas Cibinong pada 30 April 2024. Seluruh peserta sosialisasi tidak mengetahui adanya Lagu Indonesia Raya 3 stanza. Ketidaktahuan tersebut juga diperkuat oleh sebuah jurnal penelitian; 7. Bahwa pada tahun 1958 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1958 Tentang Lagum Kebangsaan Indonesia Raya yang ditandatangani oleh Presiden RI tanggal 26 Juni 1958; 8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1958 Tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan baik dalam satu stanza maupun tiga stanza; 10 9. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2009, telah disahkan dan diundangkan Undang Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan; 10. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera Di Sekolah. Pasal 17 dan Pasal 18 Permendikbud Nomor 22 Tahun 2018, mengatur mengenai menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza dalam kegiatan upacara sekolah; 11. Bahwa Surat Edaran bernomor 29/SE/V/2021 yang diterbitkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap pagi sebelum memulai kegiatan. Surat Edaran itu ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 18 Mei 2021; 12. Bahwa Surat Edaran dengan nomor SE-8/MBU/S/11/2024 tentang Ketentuan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Seluruh Badan Usaha Milik Negara. Surat itu ditandatangani Sekretaris Kementerian BUMN, pada 11 November 2024; 13. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga menerapkan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya secara rutin setiap pagi. Pemutaran lagu kebangsaan diterapkan di semua gedung di kompleks DPR, termasuk area parkir. Instruksi itu mulai diterapkan pada Kamis, 8 November 2024. Ini sesuai dengan surat dengan Nomor: T/1375/0T/11/2024; 14. Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah dalam menyanyikan Lagu Kebangsaan, telah tercipta suatu kebiasaan menyanyikan dalam versi satu stanza saja. Hal ini disebabkan oleh adanya opsi/pilihan dalam menyanyikan Lagu Kebangsaaan di dalam peraturan perundang- undangan yang membolehkan dinyanyikan dalam versi satu stanza maupun tiga stanza. Di awali dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1958 Tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; 15. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 sepanjang frasa “apabila” sepanjang tidak dimaknai Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali, Undang-Undang Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, mengatur opsi/pilhan Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dalam versi satu stanza maupun tiga stanza; 11 16. Bahwa meskipun telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Upacara Bendera Di Sekolah, yang mengatur mengenai menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza dalam kegiatan upacara sekolah, namun karena bangsa Indonesia pada umumnya sudah terbiasa menyanyikan Lagu Kebangsaan dalam versi satu stanza yang juga diperbolehkan dalam Undang-Undang, maka hampir di seluruh sekolah di Indonesia kembali menyanyikan Lagu Indonesia Raya satu stanza, hanya sedikit sekali yang masih konsisten melaksanakannya; 17. Bahwa Surat Edaran bernomor 29/SE/V/2021 yang diterbitkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Edaran dengan nomor SE- 8/MBU/S/11/2024 serta Surat dengan Nomor: T/1375/0T/11/2024 yang diterbitkan oleh DPR-RI, semuanya mengatur untuk menyanyikan/ memperdengarkan Lagu Indonesia Raya versi satu stanza, bukan tiga stanza; 18. Bahwa dikarenakan budaya menyanyikan Lagu Kebangsaan sudah begitu mengakar, hingga Menteri Kebudayaan saat ini pun mengarahkan untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya cukup satu stanza saja. Hal ini membuktikan negara tidak memahami akan budayanya; C. Intimidasi Dialami oleh Para Pemohon Saat Mensosialisasikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza 1. Bahwa saat Pemohon II melakukan sosialisasi Lagu Indonesia Raya 3 stanza di bulan Juli 2017, Pemohon II dianggap telah mengubah Lagu Kebangsaan tersebut oleh salah seorang Kepala Desa (Kuwu) di Indramayu, Jawa Barat; 2. Bahwa hal tersebut telah merugikan Pemohon, sebab Pemohon II merasa terintimidasi dengan anggapan telah mengubah Lagu Kebangsaan. 3. Bahwa intimidasi juga dialami oleh Pemohon I yang telah mengunggah rekaman saat menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza di akun Youtube milik Pemohon I. Pemohon I dianggap oleh netizen telah mengubah Lagu Kebangsaan; 4. Bahwa intimidasi telah mengubah Lagu Kebangsaan juga tidak hanya terjadi terhadap Pemohon. Hal ini dialami sebuah akun di Facebook pada 22 Juni 2023 yang membagikan video lagu Indonesia Raya 3 stanza; 5. Bahwa bukan hanya Pemohon I dan Pemohon II saja yang mengalami hujatan dalam mempertahankan budaya menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza. Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendi pernah diancam mau dilaporkan 12 karena telah menambah-nambah lagu Indonesia Raya; 6. Bahwa ketidaktahuan rakyat Indonesia pada umumnya terhadap Lagu Kebangsaan yang utuh 3 stanza merupakan fakta yang terjadi saat ini. Hal ini mengakibatkan adanya intimidasi-intimidasi ketika ada yang ingin melestarikan Lagu Indonsia Raya 3 Stanza; D. Dengan Dikabulkannya Permohonan Uji Materiil A Quo, maka Kerugian Konstitusional yang Dialami Pemohon Tidak Akan Terjadi Lagi 1. Bahwa Para Pemohon adalah pecinta Lagu Indonesia Raya 3 Stanza yang ingin melestarikannya sebagai salah satu budaya bangsa; 2. Bahwa dengan adanya opsi menyanyikan Lagu Indonesia Raya dalam 2 versi: satu stanza atau tiga stanza, hak Pemohon dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya Indonesia di tengah peradaban dunia sesuai amanat konstitusi, mendapatkan gangguan. Para Pemohon mengalami intimidasi dengan dikatakan telah menggubah Lagu Kebangsaan, dsb; 3. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma konstitusional ini mengandung kewajiban negara untuk membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang jelas, tidak multitafsir, serta tidak membuka ruang tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Kepastian hukum yang adil mensyaratkan bahwa suatu norma hukum harus dapat dipahami secara rasional oleh masyarakat dan tidak menimbulkan ketakutan atau keraguan dalam pelaksanaannya. Apabila suatu norma justru menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian, maka norma tersebut secara inheren bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus terwujud secara faktual dalam kehidupan bermasyarakat; 4. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan normatif praktik menyanyikan Lagu Indonesia Raya, khususnya terkait jumlah stanza yang wajib atau patut dinyanyikan dalam kegiatan sosial dan kultural. Ketidakjelasan tersebut telah memunculkan penafsiran yang beragam di tengah masyarakat, termasuk penafsiran represif yang menganggap sosialisasi atau praktik menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza sebagai perbuatan yang 13 menyimpang atau melanggar hukum. Akibatnya, norma undang-undang tersebut tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, melainkan justru menjadi sumber ketidakpastian dan ketakutan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Negara, melalui pembentuk undang-undang, telah lalai memastikan bahwa norma yang dibentuk tidak menimbulkan risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara; 5. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat nyata dan aktual, berupa tindakan intimidasi yang dialami Pemohon saat melakukan sosialisasi Lagu Indonesia Raya 3 stanza kepada masyarakat. Intimidasi tersebut muncul karena adanya persepsi keliru bahwa tindakan Pemohon berpotensi melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Situasi ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang semestinya dari negara atas tindakan yang pada hakikatnya merupakan bagian dari ekspresi budaya dan penghormatan terhadap simbol negara. Perlakuan yang dialami Pemohon juga mencerminkan tidak adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena praktik menyanyikan satu stanza diterima secara luas tanpa konsekuensi, sementara praktik menyanyikan tiga stanza justru menimbulkan tekanan sosial dan intimidasi. Dengan demikian, telah terjadi pelanggaran nyata terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 6. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas dengan keberlakuan norma a quo. Intimidasi yang dialami Pemohon tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari norma undang-undang yang membuka ruang penafsiran diskriminatif dan represif. Apabila norma tersebut dirumuskan secara jelas dan memberikan kepastian bahwa menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza merupakan praktik yang sah dan dilindungi, maka tidak akan ada dasar sosial maupun normatif untuk melakukan intimidasi terhadap Pemohon. Oleh karena itu, kerugian konstitusional Pemohon bukan bersifat hipotetis, melainkan konkret dan berulang selama norma tersebut tetap berlaku. Hal ini memenuhi syarat kerugian konstitusional sebagaimana doktrin Mahkamah Konstitusi; 7. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan 14 menyatakan norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional Pemohon dapat dipastikan tidak akan terjadi lagi. Putusan Mahkamah akan menciptakan kepastian hukum yang tegas bahwa praktik menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza tidak dapat dijadikan dasar untuk intimidasi atau perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, hak Pemohon atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil akan dipulihkan secara konstitusional. Selain itu, putusan tersebut juga akan berfungsi sebagai pedoman normatif bagi masyarakat dan aparat negara untuk mencegah terulangnya tindakan sewenang-wenang di masa depan. Oleh karena itu, pengujian norma ini menjadi penting tidak hanya bagi Pemohon, tetapi juga bagi perlindungan hak konstitusional warga negara secara luas; 8. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan dalam menjalankan hak asasi manusia. Norma konstitusional ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban aktif (positive obligation) untuk mencegah munculnya situasi yang menimbulkan rasa takut, intimidasi atau tekanan psikologis terhadap warga negara. Rasa aman merupakan prasyarat fundamental bagi pelaksanaan hak-hak konstitusional lainnya, termasuk hak berekspresi, hak berbudaya, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebangsaan. Tanpa adanya jaminan rasa aman, hak asasi manusia kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, setiap norma hukum yang justru memicu rasa takut atau ancaman psikologis bertentangan secara langsung dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 9. Keberlakuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 61 sepanjang frasa Apabila, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah menciptakan kondisi normatif yang tidak memberikan rasa aman bagi Para Pemohon dalam mensosialisasikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza. Ketidakjelasan pengaturan mengenai praktik menyanyikan Lagu Indonesia Raya telah membuka ruang tafsir yang represif, sehingga tindakan Pemohon yang sejatinya merupakan bentuk penghormatan terhadap simbol negara justru dipersepsikan sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Akibatnya, Pemohon berada dalam posisi rentan terhadap tekanan sosial, ancaman verbal, dan intimidasi. Situasi tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin perlindungan 15 dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 10. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bersifat nyata dan aktual, berupa intimidasi yang menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan psikologis, serta kekhawatiran akan konsekuensi hukum maupun sosial ketika Pemohon menjalankan haknya untuk mensosialisasikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza. Intimidasi tersebut tidak hanya berdampak pada diri pribadi Pemohon, tetapi juga mencederai kehormatan dan martabat Pemohon sebagai warga negara yang beritikad baik dalam mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Pemohon secara faktual dipaksa berada dalam dilema antara melanjutkan aktivitas sosialisasi dengan risiko intimidasi atau menghentikannya demi menghindari ancaman. Kondisi ini secara nyata merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; 11. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara norma a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Intimidasi yang dialami Pemohon tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari keberlakuan norma undang-undang yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap praktik menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza. Norma tersebut telah menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) yang membatasi keberanian Pemohon untuk menjalankan hak konstitusionalnya. Apabila norma a quo dirumuskan secara jelas dan konstitusional, maka tidak akan ada dasar sosial maupun psikologis bagi pihak- pihak tertentu untuk melakukan intimidasi terhadap Pemohon. Dengan demikian, causal verband antara norma dan kerugian konstitusional Pemohon terpenuhi; 12. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menegaskan prinsip fundamental bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun serta berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Norma ini mencerminkan komitmen konstitusional negara untuk menjamin persamaan substantif (substantive equality) dalam perlindungan dan perlakuan hukum, tidak hanya dalam bentuk larangan eksplisit terhadap diskriminasi, tetapi juga dalam kewajiban aktif negara untuk mencegah praktik-praktik yang berdampak diskriminatif. Prinsip non- 16 diskriminasi tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum yang demokratis, karena diskriminasi pada hakikatnya merusak martabat manusia dan menegasikan persamaan kedudukan warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau norma hukum yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perlakuan berbeda yang tidak rasional dan tidak proporsional harus dinilai bertentangan dengan UUD 1945; 13. Bahwa Keberlakuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 61 sepanjang frasa Apabila, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah menciptakan perlakuan berbeda terhadap warga negara dalam praktik penghormatan terhadap Lagu Indonesia Raya. Dalam praktik sosial yang berkembang, menyanyikan Lagu Indonesia Raya satu stanza diterima secara umum dan tidak menimbulkan konsekuensi sosial maupun hukum, sementara menyanyikan atau mensosialisasikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza justru dipersepsikan sebagai tindakan yang menyimpang atau bermasalah. Perbedaan perlakuan ini tidak didasarkan pada alasan konstitusional yang sah, melainkan semata-mata pada penafsiran yang keliru dan diskriminatif terhadap norma undang-undang. Akibatnya, Pemohon ditempatkan pada posisi yang tidak setara dibandingkan warga negara lain yang menjalankan praktik satu stanza; 14. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bersifat nyata dan aktual, berupa intimidasi, tekanan sosial, dan perlakuan tidak adil yang dialami saat Para Pemohon mensosialisasikan Lagu Indonesia Raya 3 stanza. Intimidasi tersebut merupakan manifestasi konkret dari perlakuan diskriminatif, karena Para Pemohon diperlakukan secara berbeda dan dirugikan hanya karena memilih bentuk praktik yang berbeda namun sah dalam mengekspresikan penghormatan terhadap simbol negara. Perlakuan ini mencederai hak Para Pemohon untuk bebas dari diskriminasi serta hak atas perlindungan dari tindakan diskriminatif, sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, kerugian konstitusional Pemohon bukan sekadar potensi, melainkan telah terjadi secara faktual; 15. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara norma a quo dengan terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap Para Pemohon. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan norma undang-undang telah membuka ruang bagi pembedaan perlakuan yang tidak objektif dan tidak proporsional antara warga negara yang menyanyikan satu stanza dan mereka yang 17 menyanyikan tiga stanza. Norma tersebut secara tidak langsung melegitimasi stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap Para Pemohon, sehingga intimidasi yang dialami Para Pemohon merupakan konsekuensi logis dari keberlakuan norma a quo. Apabila norma tersebut dirumuskan secara jelas dan konstitusional, maka tidak akan terdapat dasar normatif bagi perlakuan diskriminatif tersebut; 16. Bahwa agar intimidasi yang dialami tidak terulang lagi, mengingat tradisi menyanyikan Indonesia Raya versi satu stanza sudah begitu mengakar, maka diperlukan waktu yang panjang untuk mengubah tradisi yang begitu mengakar serta upaya yang sangat kuat berupa Political Will dari pemerintah, menggunakan media surat kabar, media elektronik dsb, yang menginformasikan segenap rakyat Indonesia untuk menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza untuk selanjutnya; E. Perlunya Jaminan Kepastian Hukum Mengenai Cara Menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang seharusnya Lagu Indonesia Raya 3 Stanza Pengertian Frasa “Apabila” dalam Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 61 yang berbunyi: Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali; 2. Bahwa frasa apabila merupakan kata hubung untuk menandai syarat atau pengandaian. Syarat Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza yaitu bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali; 3. Bahwa frasa apabila yang dimaksud dalam Pasal 61 tersebut bermakna pilihan, menyanyikan Indonesia Raya dapat dinyanyikan secara satu stanza, sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) dengan menggunakan alat musik atau tanpa alat musik sebagaimana Pasal 60 ayat (3) juga dapat dinyanyikan secara versi 3 stanza sebagaimana ketentuan Pasal 61; 4. Bahwa dengan adanya pilihan tersebut, Lagu Indonesia Raya tiga stanza sebagai wujud budaya asli yang seharusnya dijaga dan dilestarikan, kurang 18 memiliki kedudukan hukum; 5. Bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; 6. Bahwa dengan adanya 2 pilihan dalam menyanyikan Lagu Indonesia Raya, ketertiban dalam masyarakat tidak dapat terwujud, dibuktikan dengan adanya hujatan terhadap Pemohon yang ingin melestarikan Lagu Indonesia Raya 3 Stanza. Untuk itu perlu adanya jaminan kepastian hukum mengenai cara menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan; 7. Bahwa menurut Para Pemohon, dibutuhkan sebuah upaya besar untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia yang masih dalam kondisi krisis multidimensi nasional yang berkelanjutan. Bahwa melalui permohonan uji materiil ini, diharapkan bangsa Indonesia tersadar dan terbangun dari mimpinya. Dengan dikabulkannya permohonan uji materiil ini, Lagu Kebangsaan yang selalu dinyanyikan secara lengkap 3 stanza oleh seluruh rakyat dapat membangunkan kesadaran atas hadirnya pengawasan Tuhan dalam gerak dan langkah sehari-hari, sebagaimana lirik di Stanza kedua, “sadarlah hatinya, sadarlah budinya...” Sadar akan hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima yang terwujud dalam perilaku dan kehidupannya. Mengakhiri perbuatan-perbuatan yang mengotori Tanah Air Indonesia yang suci, sebagaimana lirik pada stanza ketiga, “Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti...” Serta menjaga kekayaan tanah air tercinta agar dapat diwariskan kepada generasi pelanjut; 8. Hakekatnya, inilah yang kami harapkan selaku Para Pemohon, bukan hanya sekedar uji materiil, namun sebuah ajakan dan juga harapan yang begitu besar akan bangkitnya kesadaran nasional, melalui Lagu Kebangsaan yang sama- sama kita banggakan. Sehingga apa yang kita cita-citakan, yakni Indonesia Emas tahun 2045 dapat diraih bersama; IV. Petitum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut: 19 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 60 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5035) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: “Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein”; 3. Menyatakan Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5035) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: “Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama” ; 4. Menyatakan Pasal 61, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5035) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Apabila” tidak dimaknai bahwa: “Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali”; 5. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam berita negara. Demikian permohonan ini kami ajukan, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setyo Waluyo, S.H.; 20 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pungki Harmoko, S.H.; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu kebangsaan Indonesia Raya; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 29/SE/V/2021 tentang memperdegarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Edaran Nomor: SE-8/MBU/S/11/2024 yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tentang Ketentuan Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Seluruh Badan Usaha Milik Negara; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 018/SE/DU/XI/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Len Industri (Persero) tertanggal 15 November 2024; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor: T/1375/OT/11/2024 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Instruksi Pemutaran Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tulisan Penelitian dengan Judul Resepsi Siswa Sekolah Dasar terhadap Syair Lagu Indonesia Raya tiga stanza; 12. Bukti P-12 : Fotokopi tangkapan layar berita dengan judul “Keliru, Video Lagu Indonesia Raya diganti Liriknya; 13. Bukti P-13 : Fotokopi berita dengan judul “Menteri Fadli zon sebut lagu Indonesia Raya sebaiknya satu stanza (Tribratanews.polri.go.id) tertanggal 10 Maret 2025; 21 14. Bukti P-14 : Fotokopi berita dengan judul “Cerita mendikbud diancam Karena wajibkan Nyanyi Indonesia Raya 3 stanza”; 15. Bukti P-15 : Fotokopi tangkapan layar Pemohon I mendapat intimidasi dari nitizen karena mensosialisasikan Indonesia Raya 3 stanza melalui akun Youtube milik Pemohon; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. 22 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 23 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 UU 24/2009, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut. Pasal 60 ayat (2) UU 24/2009 “Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein;” Pasal 60 ayat (3) UU 24/2009 “Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama;” Pasal 61 UU 24/2009 “Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali.” 2. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat, serta aktif dan konsen dalam membudayakan lagu Indonesia raya tiga stanza; 3. Bahwa Pemohon II mengkualifikas diri sebagai warga negara Indonesia yang aktif dan konsen dalam membudayakan lagu Indonesia Raya tiga stanza baik secara luring maupun daring; 4. Bahwa Pemohon I mengalami intimidasi setelah mengunggah rekaman saat menyanyikan lagu Indonesia raya tiga stanza di akun youtube milik Pemohon I karena dianggap oleh netizen telah mengubah lagu kebangsaaan; 5. Bahwa Pemohon II, dianggap telah mengubah lagu kebangsaan oleh Kepala Desa Kuwu Indramayu, Jawa Barat; 24 6. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang melekat pada dirinya yang mana hak-hak tersebut secara faktual telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 UU 24/2009 karena muatan Pasal tersebut memberikan opsi dan yang menimbulkan ketidaktegasan serta membingungkan, sehingga dalam menyanyikan Lagu Kebangsaan, tidak dalam satu versi yang seharusnya menjadi budaya kebanggaan, yaitu Indonesia Raya versi tiga stanza. Namun demikian, pada umumnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyayikan oleh rakyat Indonesia dalam versi satu stanza; Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dalam menguraikan ihwal kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 UU 24/2009 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon tidak menyebutkan secara jelas hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma pasal-pasal a quo. Seharusnya, sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, para Pemohon harus mencantumkan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan tidak dicantumkan hak konstitusional dimaksud pada bagian kedudukan hukum, Mahkamah tidak dapat menilai atau setidak-tidaknya mengalami kesulitan dalam menilai ada atau tidaknya kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Selain itu, dengan tidak mencantumkan hak konstitusional dimaksud, Mahkamah tidak dapat menilai adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), dan Pasal 61 UU 24/2009 dengan anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional yang dapat dipastikan akan terjadi atau yang akan dialami oleh para Pemohon. Selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada bagian hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), Mahkamah menemukan fakta petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 selengkapnya sebagai berikut: 1. … 2. Menyatakan Pasal 60 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5035) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, 25 dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein”; 3. Menyatakan Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5035) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa: “Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama” ; 4. Menyatakan Pasal 61, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5035) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Apabila” tidak dimaknai bahwa “Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali”; 5. ... Berkenaan dengan rumusan petitum tersebut di atas, secara faktual tidak terdapat perbedaan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pemaknaan baru yang dikehendaki oleh para Pemohon. Dalam batas penalaran yang wajar, secara tekstual norma yang dimohonkan pengujian adalah sama dengan pemaknaan secara bersyarat yang dimohonkan, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa para Pemohon tidak mengalami kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dengan norma yang dimohonkan pengujian. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, telah terang bagi Mahkamah tidak terbukti bahwa para Pemohon mengalami adanya anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 UU 24/2009. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka Mahkamah selanjutnya tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. 26 [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 09.11 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku 27 Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Adies Kadir, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Adies Kadir ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Agusniwan Etra