35/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 35/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Stanley Vira Winata Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalam S.M. Raja Nomor 549 Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Kaka Effelyn Melati Sukma Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Kayu Mas Timur RT.007/RW.003, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Keanu Leandro Pandya Rasyah Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Vernonia Selatan 1, Blok DK 21 Summarecon, Kota Bekasi, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon III; 4. Nama : Vito Jordan Ompusunggu Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan Widara X, Mekar Bakti, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------ Pemohon IV; 2 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/SCFAT/2025 bertanggal 14 Mei 2025, memberi kuasa kepada Abu Rizal Biladina dan Hafsha Hafizha Rahma, beralamat di Jalan Kartika Alam III Nomor 18, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Maret 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Maret 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 31/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 35/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 18 Maret 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan 3 oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.” 3. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut “UU MK” menyatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “PMK No. 2 Tahun 2021”) menjelaskan bahwa salah satu bentuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian materiil, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari 4 undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (the sole and the highest interpreter of the constitution), serta lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (the protector of constitutional rights of thecitizens). Dengan demikian, apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia (WNI), Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat pasal dari undang- undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan: “(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (judicial review). 9. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para Pemohon merupakan undang-undang, yaitu Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) (selanjutnya disebut “UU Kementerian Negara”) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20A 5 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah dijabarkan di atas. 10. Bahwa dengan ini jelas Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus mengawal konstitusi (the guardian of the constitution), menjaga sistem demokrasi, dan menjaga hak-hak konstitusional WNI. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c) Badan hukum publik atau privat; atau d) Lembaga negara” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama” 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh para Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan uji materiil ini. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. 4. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari Para Pemohon. 6 1. Kualifikasi Sebagai Pemohon a. Bahwa para Pemohon merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan bernomor induk kependudukan antara lain: i. Pemohon I dengan nomor 1208230408050001 [vide bukti P-1] ii. Pemohon II dengan nomor 3175026908040008 [vide bukti P-2] iii. Pemohon III dengan nomor 6107040207040003 [vide bukti P-3] iv. Pemohon IV dengan nomor 3603191211040001[vide bukti P-4] b. Bahwa Pemohon I-III merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan nomor pokok mahasiswa (NPM) antara lain: i. Pemohon I dengan nomor 2306239085 [vide bukti P-5] ii. Pemohon II dengan nomor 2306149934 [vide bukti P-6] iii. Pemohon III dengan nomor 2306255901 [vide bukti P-7] c. Bahwa Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif Departemen Ilmu Administrasi Fiskal di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan nomor 2306204131 [vide bukti P-8] d. Bahwa para Pemohon telah berhak menjadi pemilih dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut sebagai “Pemilu” dan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut “Pilkada”) yang dilakukan pada tahun 2024 dan dibuktikan melalui cekdptonline.kpu.go.id. Para Pemohon telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilu dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. [vide bukti P-9] e. Bahwa Pemohon I dan II merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2024 (selanjutnya disebut “BEM FH UI 2024”). [vide bukti P-10] f. Bahwa Pemohon III dan IV merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (selanjutnya disebut “BEM UI 2024”). [vide bukti P-11] g. Bahwa Pemohon I dan II terlibat dalam kegiatan aktivisme sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2024. Dalam organisasi ini, Para Pemohon yang dimaksud secara tekun bergerak dan mengabdi dengan mengkaji, menyikapi, dan mengadvokasikan isu sosial politik, seperti gender dan seksualitas, penggusuran paksa, reformasi hukum, pendidikan tinggi, serta penyusutan ruang sipil dan pelanggaran hak asasi 7 manusia berat. Adapun kajian-kajian yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan dipublikasikan dalam kanal Instagram serta situs BEM FH UI 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut. [vide bukti P-12]. i. Penyikapan pelanggaran HAM berat di bulan Mei Berkabung; ii. Artikel penyikapan 26 tahun reformasi berjudul “Evaluasi 26 Tahun Reformasi: Orde Baru Runtuh, Orde Paling Baru Tumbuh”; iii. Penyikapan pelanggaran HAM berat di bulan September Hitam; iv. Artikel penyikapan pembunuhan Pendeta Yeremia berjudul “Merawat Ingatan Pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani: Tokoh Agama yang Menjadi Korban Kekejaman Militer di Bumi Cendrawasih”; v. Kajian penyikapan Proyek Strategis Nasional (PSN) berjudul “Lingkungan Dirusak, Masyarakat Terdesak”; vi. Artikel penyikapan Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat usia calon kepala daerah berjudul “KPU, Jangan Gegabah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung!” vii. Penyikapan reformasi partai politik (parpol); dan viii. Policy Brief penyikapan reformasi parpol berjudul “Reformasi Partai Politik: Membenahi Tata Kelola Partai Politik demi Terciptanya Demokrasi Substansial di Indonesia”. h. Bahwa Pemohon III dan IV terlibat dalam kegiatan aktivisme sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI 2024. Dalam organisasi ini, Para Pemohon yang dimaksud secara tekun bergerak dan mengabdi dengan mengkaji dan menyikapi isu sosial politik. Adapun kajian-kajian yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan dipublikasikan dalam kanal Instagram BEM UI dapat dijabarkan sebagai berikut.[vide bukti P-13] i. Kajian yang menyikapi Rancangan Undang-Undang Polisi Republik Indonesia yang dinilai sebagai rancangan yang mengacak dan membusukkan birokrasi Polri yang berjudul,” RUU Polri dan Segala Kebusukan di Dalamnya”; ii. Terlibat dalam penyikapan Isu pelanggaran HAM di bulan Mei Berkabung dalam bentuk kegiatan diskusi isu sosial politik melalui pendekatan digital dengan mengadakan siaran langsung Instagram yang bertajuk Quo Vadis “Mei Berkabung: Meretas Jalan Keadilan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat”; 8 iii. Kajian yang menyikapi isu Pragmatisme Partai Politik pasca Pemilu dengan judul “Pemilu Telah Usai, Membangun Koalisi Belum Selesai: Parpol Pragmatis Perusak Demokrasi”; dan iv. Kajian yang menyikapi RUU Penyiaran dengan judul “RUU Penyiaran, Penghancur Kebebasan dan Kedaulatan Informasi?”. i. Bahwa para Pemohon merupakan pembayar pajak pertambahan nilai (selanjutnya disebut sebagai “PPN”) yang sah menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.” Ketentuan tersebut didasarkan pada ciri legal (legal character) PPN, yaitu pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum. Dalam Pengantar Ilmu Pajak yang ditulis oleh Haula Rosdiana, PPN dikenakan melalui pengusaha kena pajak atas kegiatan konsumsi semua barang secara umum dengan konsumen sebagai penanggung beban pajaknya. Dasar teoretis ini diperkuat dengan sejumlah faktur pajak yang telah diterima oleh Para Pemohon dari pengusaha kena pajak setelah menerima penyerahan barang kena pajak. [vide bukti- P-14 dan vide bukti P-15] j. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi memberi pendapat pada bagian “Pertimbangan Hukum” yang tercantum pada halaman 22 poin [3.8] paragraf 2 sebagai berikut [vide bukti P-16]: “Sesungguhnya setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang [vide Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004] yang hal ini juga menjadi acuan bagi putusan-putusan Mahkamah selanjutnya yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pembayar pajak.” k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kualifikasi pemohon sebagai WNI yang berhak untuk mengajukan pengujian undang- 9 undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Kerugian Konstitusional para Pemohon a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK 2/2021 terdapat beberapa syarat agar suatu kerugian dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, yaitu: i. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; ii. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; iii. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; iv. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan v. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. b. Bahwa terdapat hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian ini adalah: i. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” ii. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” iii. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 10 iv. dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” c. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut terlanggar dengan keberlakuan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara yang tidak secara jelas mencakup pula pengurus partai politik dalam hal larangan rangkap jabatan seorang menteri. d. Bahwa para Pemohon akan menjabarkan kerugian konstitusional yang diakibatkan dengan keberlakuan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara yang tidak melarang seorang menteri untuk rangkap jabatan sebagai pengurus parpol sebagai berikut. i. Bahwa dengan terus berlangsungnya praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik tentunya menciptakan pemerintah yang tidak ideal, Para Pemohon sebagai WNI khususnya sebagai mahasiswa yang aktif dalam dunia aktivisme, terlanggar hak konstitusionalnya yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” ii. Bahwa para Pemohon sebagai voters yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak mendapatkan anggota DPR yang dapat melakukan fungsi checks and balances sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan tidak adanya larangan menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik yang mana dapat saja DPR merupakan anggota kader dari parpol yang sama. Dengan demikian, tentunya menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon yang telah termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: 11 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” iii. Bahwa Para Pemohon sebagai voters yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tidak mendapatkan presiden yang dapat melaksanakan tugas serta amanahnya dari rakyat untuk meningkatkan sistem presidensial di Indonesia sebagaimana hal tersebut merupakan cerminan semangat dari amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelemahan tersebut dapat dilihat dari pengangkatan menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik oleh presiden sendiri sebagaimana hak prerogatif presiden. Seharusnya, presiden menghormati Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan UU Kementerian Negara sebagai bentuk pembatasan presiden dalam mengangkat menteri secara profesional dan objektif yang ujungnya akan berkontribusi pula dalam penegasan sistem presidensial di Indonesia. Dengan demikian, tentunya menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang telah termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” iv. Bahwa ketidakpastian hukum di atas menyajikan menteri yang tidak profesional dan mendegradasi merit system yang merupakan sukma dalam penjelasan umum paragraf 8 UU Kementerian Negara. Dengan menyajikan menteri yang tidak profesional, hal tersebut melanggar hak konstitusional para Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 12 v. Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa aktif Universitas Indonesia yang juga aktif dalam dunia aktivis dan organisasi kajian mengenai demokrasi dan konstitusi serta mempelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam proses mengkaji pasal a quo tersebut, para Pemohon menemukan inkonsistensi dan kontradiksi dalam pasal a quo dengan penjelasan umum paragraf 8 UU Kementerian Negara yang ditegaskan juga dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) yang menyebabkan multitafsir. Oleh sebab itu, hal tersebut melahirkan multitafsir yang tentunya menciptakan ketidakpastian hukum dalam pasal a quo. Maka dari itu, para Pemohon terlanggar hak konstitusionalnya sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” vi. Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa yang tekun mempelajari sistem demokrasi dan ketatanegaraan serta menuangkan catatan kritis terhadap pemerintah melalui beberapa kajian, tetapi pada praktiknya yang sekarang melanggar sistem ketatanegaran, sistem hukum, dan sistem demokrasi yang ideal dan sehat, sehingga para Pemohon terlanggar hak konstitusionalnya yang termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” vii. Bahwa dengan rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol tentunya akan menciptakan degradasi pelayanan publik yang prima, hal tersebut dapat dilihat bahwasannya para menteri yang sebagai pengurus parpol kerap terjerat kasus korupsi yang mana hal tersebut 13 menyimpang dari profesionalisme dan merupakan tindak pidana yang menyebabkan fungsi menteri sebagai penyedia pelayanan publik yang prima menjadi degradasi. Oleh karena itu, para Pemohon terlanggar hak konstitusionalnya yang telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa: Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” viii. Bahwa para Pemohon kelak di masa mendatang akan terhalangi bila ingin menjadi menteri tanpa memiliki jabatan pengurus partai politik dikarenakan tiadanya larangan seorang menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Para Pemohon yang memiliki hak dalam memajukan masyarakat, bangsa dan negaranya ketika ingin mengajukan dirinya untuk berjabat sebagai menteri akan berpotensi terhalangi dengan keberlakuan pasal a quo. Hal tersebut tentunya melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” e. Bahwa para Pemohon mengutip pendapat mahkamah dalam Putusan MK nomor 151/PUU-VII/2009 pada halaman 83 poin [3.12.1] terkait undang- undang yang dimohon untuk diujikan oleh Para Pemohon adalah undang- undang mengenai organ pemerintahan in casu UU Kementerian Negara yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan 14 pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, serta hubungan kementerian dengan pemerintah daerah. Materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti undang-undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalnya oleh warga negara. Undang-undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain, tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam undang-undang a quo khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian. f. Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara tentunya akan menyebabkan kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam poin c. Penjabaran yang telah ditulis dalam poin c tentunya telah cukup membuktikan kerugian konstitusional para Pemohon. Kemudian, telah ditegaskan dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 yang diuraikan dalam poin d. Oleh karena itu, para Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo. g. Bahwa dengan terkabulnya perkara a quo, Mahkamah Konstitusi telah melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon, hal ini tentunya membuat para Pemohon hanya bisa mengharapkan keadilan kepada Mahkamah konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), pelindung HAM (protector of human rights), dan hak warga negara (citizen rights). III. POKOK-POKOK PERMOHONAN (POSITA) 15 A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI DIKARENAKAN TIDAK NE BIS IN IDEM 1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 memungkinkan para Pemohon untuk mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, lengkapnya berbunyi sebagai berikut: a. Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” b. Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 2. Bahwa pengujian konstitusional Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara dilakukan sekali oleh Lily Chadidjah Wahid dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 yang akan dirincikan sebagai berikut: a. Alasan Permohonan Bahwa dalam permohonan, Lily Chadidjah Wahid menggunakan hak konstitusionalnya sebagai WNI dan anggota DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengatakan bahwa terdapat kerugian konstitusional akibat adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara. b. Pertimbangan Hakim Bahwasannya hakim menggunakan beberapa dasar pertimbangan yang di antaranya adalah keterangan pemerintah, keterangan DPR, keterangan Partai Amanat Nasional (PAN), Keterangan PKB, keterangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), keterangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan berbagai keterangan pihak terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 16 i. “Undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang mengenai organ pemerintahan in casu UU Kementerian Negara yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dan urusan pemerintahan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian, pengangkatan dan pemberhentian, hubungan fungsional kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, serta hubungan kementerian dengan pemerintah daerah. Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti undang-undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalnya oleh warga negara. Undang-undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan dalam undang-undang a quo khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian; ii. Bahwa terkait dengan kedudukan/jabatan Pemohon sebagai anggota/fungsionaris partai politik in casu Dewan Pengurus Pusat PKB (DPP-PKB), menurut Mahkamah, kepentingan hukum PKB bisa saja terkurangi atau terlanggar oleh ketentuan norma dalam UU Kementerian Negara yang dimohonkan pengujian, tetapi Pemohon tidak dapat mengatasnamakan PKB sebagai sebuah badan hukum 17 publik yang menuntut hak-hak konstitusionalnya karena menduga hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang. Alasannya, undang- undang atau mekanisme internal sebuah badan hukum telah menentukan siapa yang berhak mewakili kepentingan hukum suatu badan hukum publik atau privat di hadapan sidang pengadilan atau di forum-forum publik lainnya. Dalam kaitan ini, Pemohon tidak menunjukkan surat mandat atau dokumen apa pun yang menunjukkan bahwa dirinya mewakili kepentingan hukum PKB; iii. Bahwa menurut Mahkamah terlekat kewenangan konstitusional sebagai anggota DPR, yakni dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang- Undang Dasar ini, setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas,” Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.” Sementara Pasal 21 UUD NRI 1945 juga telah memberikan hak kepada Anggota DPR untuk mengajukan usul rancangan undang-undang yang selengkapnya menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang- undang.” c. Putusan Mahkamah Konstitusi “Menimbang pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Mahkamah, maka Mahkamah menyimpulkan bahwasanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.” 18 3. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan para Pemohon dan permohonan sebelumnyanya dengan penjabaran sebagai berikut. Tabel Perbedaan Legal Standing Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 Legal Standing para Pemohon dalam Permohonan a quo - WNI - Anggota DPR - WNI - Mahasiswa aktif Universitas Indonesia - Sebagai voters dalam Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 - Mahasiswa yang aktif berorganisasi khususnya dalam organisasi yang menyikapi, mengawal, dan mengadvokasi, isu-isu sosial politik, seperti kebijakan pemerintah, yakni Kastrat BEM UI dan Kastrat BEM FH UI - Aktivisme dalam isu demokrasi, ketatanegaraan dan konstitusi - Pembayar pajak pusat yang sah, khususnya PPN Tabel Perbedaan Batu Uji Batu Uji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU- VII/2009 Batu Uji para Pemohon dalam Permohonan a quo 1. Pasal 22A 2. Pasal 27 ayat (1) 3. Pasal 28D ayat (1) 4. Pasal 28D ayat (3) 1. Pasal 1 ayat (3) 2. Pasal 17 ayat (3) 3. Pasal 17 ayat (4) 4. Pasal 20A ayat (1) 5. Pasal 27 ayat (1) 6. Pasal 28C ayat (1) 7. Pasal 28C ayat (2) 8. Pasal 28D ayat (1) 9. Pasal 28H ayat (1) 4. Bahwa dari tabel di atas, jelas terdapat perbedaan mendasar dari legal standing dan batu uji yang digunakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 dengan permohonan a quo 19 sehingga para Pemohon menilai permohonan a quo tidak ne bis in idem. B. MAKNA PENGURUS PARTAI POLITIK (PARPOL) DALAM PERMOHONAN A QUO 1. Bahwa parpol merupakan organisasi nasional yang dibentuk atas dasar kesamaan tujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan politik, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut “UU Parpol perubahan tahun 2011”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189). 2. Bahwa berdasarkan Miriam Budiarjo, parpol ialah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki kesamaan dalam orientasi, nilai- nilai, dan cita-cita. 3. Bahwa organisasi parpol tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu organisasi tingkat pusat, organisasi tingkat provinsi, dan organisasi tingkat kabupaten/kota. Bahkan, organisasi parpol tersebut dapat dibentuk hingga tingkat kelurahan/desa. Berbagai tingkatan organisasi tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU Parpol. Artinya, kepengurusan dalam organisasi tersebut, terlepas dari tingkatannya, akan memiliki dinamika hubungan yang diwarnai oleh relasi kuasa antara jabatan yang lebih rendah dan jabatan yang lebih tinggi. 4. Bahwa lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018 menyatakan bahwa pengurus parpol, yakni pengurus (fungsionaris) parpol adalah yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di parpol [vide bukti P-17]. 5. Bahwa kepengurusan parpol tersebut kemudian dimuat lebih lanjut dalam anggaran dasar (AD) masing-masing parpol sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) huruf f UU Parpol perubahan tahun 2011. 20 6. Bahwa kondisi parpol pada saat ini dipengaruhi dengan dominasi elit parpol sehingga para anggota cenderung dinomorduakan oleh pengurus parpol. Kondisi ini menunjukkan relasi kuasa yang kental antara pengurus dan anggota parpol. 7. Bahwa para Pemohon melihat, baik kepengurusan tingkat kelurahan hingga tingkat pusat, tetap memiliki suatu relasi kuasa terhadap anggota parpolnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 17 ayat (1) UU Parpol. 8. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, makna dari pengurus parpol dalam permohonan a quo adalah pengurus parpol dari tingkat pusat hingga kelurahan yang dimuat dalam AD masing-masing tiap parpol. Dengan demikian, sepanjang suatu jabatan diklasifikasikan sebagai pengurus parpol, pengurus tersebut tidaklah boleh menjadi menteri apabila kondisinya merangkap jabatan. C. PELEMAHAN CHECKS AND BALANCES ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF YANG MENGAKIBATKAN TERLANGGARNYA JAMINAN HUKUM SEBAGAIMANA DILINDUNGI OLEH PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ATAS FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASAL 20A AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1. Bahwa rangkap jabatan menteri menjadi pengurus parpol menyebabkan terjadinya pelemahan checks and balances dalam pemisahan kekuasaan di Indonesia. 2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Lebih lanjut, salah satu ciri suatu negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Ide pembatasan kekuasaan tersebut bersifat mutlak agar kekuasaan tidak terpusat di tangan raja atau ratu saja. 3. Bahwa ide pembatasan kekuasaan pertama kali berkembang dalam buku “Two Treatises on Civil Government” milik John Locke. Di 21 dalamnya, John Locke memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif (Fitra Arsil, 2017: 7-8). 4. Bahwa setengah abad kemudian, melalui “L’Esprit des Lois”, Montesquieu menyebutkan terdapat tiga jenis kekuasaan yang terpisah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial atau biasa disebut trias politika. Persamaannya dengan John Locke, Montesquieu sama-sama menempatkan legislatif sebagai pembuat undang- undang dan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Akan tetapi, Montesquieu memisahkan kekuasaan yudisial yang sebelumnya berada di genggaman kuasa eksekutif dalam teori John Locke (Fitra Arsil, 2017: 9-10) 5. Bahwa dengan demikian, dalam pandangan Montesquieu, ketiga cabang kekuasaan tersebut haruslah dipisahkan dan dibedakan secara struktural serta tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing. 6. Bahwa dengan pemisahan kekuasaan, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang ujung-ujungnya akan melahirkan kesewenang-wenangan pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely,” yang artinya setiap kekuasaan memiliki kemungkinan untuk menjadi sewenang-wenang, apalagi kekuasaan yang absolut. Oleh karena itu, kekuasaan haruslah dibatasi dengan memisahkan cabang-cabang kekuasaan. 7. Bahwa sejatinya tidak ada satupun negara yang dapat melaksanakan pemisahan kekuasaan seperti yang digagas oleh Montesquieu. Meski demikian, membagi kekuasaan menjadi tiga jenis telah menjadi doktrin prinsip dari konstitusionalisme modern saat ini (Fitra Arsil, 2017: 11). 8. Bahwa ajaran trias politika nyatanya menghendaki suasana checks and balances dalam hubungan antarlembaga negara. Artinya, lembaga negara dapat saling menguji, tetapi tidak dapat melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan. Sederhananya, tiap kekuasaan tidak ingin urusannya dicampuri oleh kekuasaan lain. 22 9. Bahwa sebelum terjadi amendemen konstitusi, Indonesia sejatinya tidak mengacu pada sistem trias politika yang dikembangkan oleh Montesquieu. Sebab, ajaran tersebut dianggap sebagai paham demokrasi liberal. Dengan demikian, Soepomo berpendapat bahwa Indonesia justru menganut sistem tersendiri, yaitu pembagian kekuasaan. Berikut adalah tugas dan wewenang masing-masing cabang kekuasaan dalam pembagian kekuasaan Indonesia: a. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang; b. Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat undang-undang; dan c. Kekuasaan yudisial bertugas untuk menjalankan kekuasaan peradilan. 10. Bahwa pembagian kekuasaan berarti Indonesia memercayai bahwa setiap lembaga negara memiliki tugas tertentu, tetapi dimungkinkan adanya kerja sama antarlembaga negara. Di samping itu, pembagian kekuasaan menghendaki adanya lebih dari tiga cabang kekuasaan. 11. Bahwa James Madison, seorang konseptor sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, memadukan konsep pemisahan kekuasaan dengan konsep checks and balances. Sebab, pemisahan kekuasaan itu pada dasarnya berpotensi melanggar batas-batas sehingga dapat melahirkan sebuah kekuasaan tirani. Dengan demikian, perlu adanya checks and balances atau kontrol terhadap kekuasaan lain (Fitra Arsil, 2017: 12). 12. Bahwa setelah empat kali amendemen konstitusi, Indonesia bergeser menjadi negara yang menganut pemisahan kekuasaan dengan berdasarkan prinsip checks and balances. 13. Bahwa checks and balances adalah prinsip untuk menyetarakan kedudukan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial. Selain itu, checks and balances hadir untuk memberikan sedikit wewenang bagi ketiga kekuasaan agar dapat saling mengontrol satu sama lainnya. 14. Bahwa hal tersebut terlihat jelas dari terjadinya pergeseran kekuasaan untuk membentuk undang-undang ke DPR, diadopsinya 23 sistem pengujian konstitusional undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, diakuinya seluruh lembaga negara secara langsung maupun tidak langsung sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, hilangnya status Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, dan adanya hubungan saling mengendalikan antara lembaga tinggi negara atau yang dikenal dengan checks and balances. 15. Bahwa para Pemohon memusatkan pembahasan terhadap hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Menurut José Antonio Cheibub sendiri, bentuk hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif merupakan ciri yang dapat menjadi perbedaan antara sistem pemerintahan yang ada di dunia. 16. Bahwa lebih jauh lagi, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. 17. Bahwa sistem presidensial seharusnya memisahkan secara tegas antara eksekutif dan legislatif atau disebut clear cut separation of power sebagaimana dikemukakan oleh Paul Cristopher Manuel dan Anne Cammisa dalam bukunya “Checks and Balances How a Parliamentary System Could Change American Politics”. 18. Bahwa dalam pidato pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara Fitra Arsil, ia mengatakan bahwa saat ini Indonesia tidak secara tegas memiliki ciri sistem pemerintah presidensial. Sebab, presiden selaku pemimpin eksekutif memiliki kekuasaan yang reaktif bahkan juga proaktif terhadap kekuasaan legislasi yang pada dasarnya dimiliki oleh legislatif (Fitra Arsil, 2024: 3). Dengan demikian, tidak ada pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif. Bahkan, eksekutif cenderung mendominasi legislatif. 19. Bahwa dominasi eksekutif terhadap legislatif dipengaruhi pula oleh koalisi besar yang dibentuk presiden selaku pimpinan eksekutif. 20. Bahwa awalnya sistem pemerintahan presidensial dianggap tidak memiliki suasana yang kondusif untuk terbentuknya koalisi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Juan Linz dalam bukunya “The Perils of Presidentialism” (Fitra Arsil, 2017: 170). 24 21. Bahwa pandangan tersebut tidak sesuai dengan praktiknya. Menurut Eduardo Aleman dan George Tsebelis, asumsi akan sulitnya pembentukan koalisi dalam sistem presidensial telah berubah seiring dengan makin maraknya frekuensi koalisi di negara yang menganut sistem presidensial. Bahkan, penelitian milik Cheihub, Przeworski, dan Saiegh menunjukkan bahwa koalisi dalam sistem presidensial berada di angka 66% atau lebih dari setengah pemerintahan dengan sistem presidensial yang ada di dunia menampilkan adanya kontrol eksekutif terhadap legislatif (Fitra Arsil, 2017: 173). 22. Bahwa kebutuhan dibentuknya koalisi dalam sistem presidensial adalah karena dinamika di dalam legislatif yang dapat menjatuhkan performa eksekutif. Maksudnya, legislatif bisa saja melakukan pengelakan terhadap kebijakan eksekutif seperti yang dikatakan oleh David Altman. Lebih dalam lagi, menurut Scott Morgenstern, dinamika dalam legislatif hanya dapat dikendalikan dengan baik oleh kekuatan mayoritas yang kohesif (Fitra Arsil, 2017: 186). Dengan demikian, dalam sistem presidensial yang multipartai dan terfragmentasi tinggi, koalisi menjadi pilihan yang penting agar legislatif dapat mendukung eksekutif. 23. Bahwa hal demikian telah tecermin jelas dalam sistem presidensial di Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Untuk menghindari presiden minoritas, maka pilihan presiden adalah mendistribusikan jabatan menteri bagi parpol untuk mengumpulkan dukungan dari legislatif. Dengan demikian, situasi gridlock akan dapat diatasi dengan adanya koalisi yang meningkatkan posisi tawar presiden di legislatif. 24. Bahwa menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat langsung oleh presiden sehingga termasuk bagian dari kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25. Bahwa dalam kabinet saat ini setidaknya terdapat delapan menteri yang merangkap jabatan menjadi pengurus parpol. 26. Bahwa di sisi lain, kekuasaan legislatif pun salah satunya dikuasai oleh parpol. Misalnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 25 yang berasal dari parpol sebagaimana diatur oleh Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan demikian, kader parpol atau bawahan para pengurus parpol dalam kabinet bisa saja menjabat sebagai anggota DPR. 27. Bahwa parpol bersifat hierarkis sehingga pengurus parpol yang menjabat sebagai menteri di dalam kabinet akan menimbulkan relasi kuasa antara anggota DPR dan menteri yang memiliki jabatan sebagai pengurus parpol. Dengan kata lain, anggota DPR selaku kekuasaan legislatif akan kesulitan untuk melakukan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang juga merupakan bentuk checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif. 28. Bahwa Saldi Isra pernah mengatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 pada halaman 23 bahwa “Dengan menggunakan cara pandang yang a kontrario, posisi pimpinan partai politik menurut pandangan ahli atau ketua partai politik jauh lebih potensial memengaruhi posisi lembaga perwakilan rakyat yang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Dalam hal ketua partai merangkap jabatan menjadi menteri negara, posisi sebagai ketua partai potensial digunakan untuk mempengaruhi lembaga legislatif.” Artinya, relasi kuasa yang ditimbulkan dari menteri yang rangkap jabatan menjadi pengurus parpol memang dapat melumpuhkan performa DPR karena pengurus parpol memiliki relasi kuasa terhadap kadernya yang berada di DPR. Oleh karena itu, praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol jelas melanggar Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 29. Bahwa berbagai peristiwa nyata telah menunjukkan pelemahan performa DPR dalam menjalankan fungsinya akibat relasi kuasa ini. Beberapa di antaranya sebagai berikut: a. Bahwa pada 17 September 2019, DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 26 Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, proses pengesahan ini terjadi terlalu cepat karena hanya memakan waktu 12 hari dari tanggal pembahasan. Dalam pembahasan pun, seluruh fraksi di DPR setuju menggodok RUU KPK dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau interupsi. Akibatnya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU KPK tahun 2019”) menjadi cacat materiil, yaitu dalam salah satu pasalnya alias Pasal 1 ayat (3) menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif. Padahal, berdasarkan sejarahnya kala itu, KPK dibentuk sebagai lembaga independen yang memberantas korupsi guna meminimalisir campur tangan dari cabang kekuasaan lain. (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/15101411/pemba hasan-dan-pengesahan-revisi-uu-kpk-yang-hanya-butuh-12- hari?page=all#:~:text=Proses%20pembahasan%20hingga%20p eng esahan%20berlangsung,KPK%20disahkan%20menjadi%20und ang%2Dundang). i. Bahwa akibat dari pelemahan KPK melalui UU KPK tahun 2019 berimplikasi pada sejumlah kasus yang melibatkan petinggi-petinggi seperti menteri atau jajaran eksekutif lainnya. Contohnya pada tahun 2024, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia periode 2019–2024 sekaligus Ketua Umum Partai Golkar dimintai keterangan sebagai saksi karena diduga terseret kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah sebagai pemberi fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Setelah terseret kasus tersebut, AirlanggaHartarto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar. Namun, setelah itu, kasus pemberian fasilitas ekspor kelapa sawit mentah dan turunannya tidak dilanjutkan. Dalam hal ini semacam terjadi 27 tukar benefit antara Airlangga Hartarto dengan pemerintah. Pemberhentian penyelidikan kasus Airlangga Hartarto ini dapat juga diakibatkan dari campur tangan eksekutif terhadap KPK (Sumber:https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/14/111 50006 5/perjalanan-kasus-korupsi-minyak-goreng-yang- menyer et- airlanggahartarto?page=all,https://nasional.kompas.com/rea d/2024/08/11/13274131/airlangga-hartarto-pengunduran- diri-saya terhitung-sejak-10-agustus-2024). b. Bahwa pada tanggal 19 September 2024, DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) yang hanya melewati satu hari pembahasan. Salah satu poin perubahannya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengenai jumlah kementerian ditentukan sesuai kebutuhan penyelenggaraan negara. Sebelumnya, jumlah kementerian dibatasi hanya mencapai 34 saja. Revisi UU Kementerian Negara jelas menunjukkan bahwasanya produk hukum ini hanya digunakan sebagai legitimasi untuk bagi-bagi jabatan semata antara eksekutif kepada calon menteri-menteri. Hal tersebut terbukti dengan membengkaknya Kabinet Merah Putih sejumlah 48 kementerian, menjadi kabinet terbanyak sepanjang sejarah kementerian Indonesia. (Sumber:https://nasional.kompas.com/read/2024/09/20/1513093 1/revisi-uu-kementerian-negara-disahkan-apa-saja-aturan-yang- berubah & https://nasional.kompas.com/read/2024/10/20/22005811/susuna n-lengkap-kabinet-merah-putih-yang-dibentuk-prabowo). c. Bahwa pada 20 Oktober 2019, Presiden ke-7 Joko Widodo menggagas konsep omnibus law Cipta Kerja guna mengatasi tumpah tindih regulasi yang ada di Indonesia. Tak lama, Joko 28 Widodo memerintahkan jajarannya menyusun draf RUU Cipta Kerja dan rampung pada tanggal 12 Februari 2020. Meskipun mendapat banyak kecaman dari publik karena dianggap cacat prosedur dan muatan pasalnya yang bermasalah, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) tetap disahkan. Setelah itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan UUCK inskonstitusional bersyarat pada 25 November 2023 setelah digugat oleh banyak kalangan. Alih-alihmembenahi, pemerintah dan DPR justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pengganti UUCK. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, dapat dilihat bahwasanya pemerintah dan DPR sangat bersikukuh untuk mempertahankan UUCK demi kepentingan pribadi atau elit semata. Tak hanya cacat prosedur, materi muatan yang menguntungkan pengusaha elite tentu dapat disalahgunakan oleh jajaran eksekutif, misal para menteri-menterinya (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak- kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski- ba njir?page=all). i. Bahwa kasus Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sekaligus Ketum Partai Golkar) yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) dengan permintaan yang nilainya sampai miliaran rupiah. (Sumber:https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/06/1400 00665/muncul-dugaan-permainan-izin-tambang-bahlil- lahadalia disebut-salah-gunakan?page=all) d. Bahwa Andi Alifian Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Tahun 2009–2012 sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat dijatuhi hukuman penjara empat tahun akibat tindak pidana korupsi proyek pengadaan pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor tahun anggaran 29 2010–2011. Sebagian uang korupsi tersebut nyatanya juga diberikan kepada anggota Komisi X DPR RI. Dalam hal ini, DPR jelas telah melanggar fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Alih-alih mengawasi, DPR mengambil keuntungan dari menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus parpol. (Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/a/andi-mallarangeng-didak wa-rugikan-negara-rp464-m-lt531dcc9b0fb5d/). 30. Bahwa kondisi executive heavy seperti yang dijelaskan di atas tidaklah ideal. Sebab, kekuasaan legislatif menjadi lemah dan checks and balances nyaris hilang terbawa derasnya arus kepentingan golongan tertentu. Akhirnya, DPR seolah bukan bertuan kepada rakyat, melainkan kepada eksekutif melalui jajaran menteri yang rangkap jabatan menjadi pengurus parpol. 31. Bahwa hal tersebut merupakan kecacatan karena tidak sesuai dengan amendemen konstitusi yang mengamanatkan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Kini, sistem presidensial di Indonesia justru makin melemah dengan status quo yang ada. 32. Bahwa Saldi Isra melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 pada halaman 24 juga pernah menjelaskan “Dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh pemimpin partai politik atau ketua partai politik, posisi rangkap jabatan dengan menteri negara seharusnya dilarang secara tegas. Jika seorang anggota legislatif saja harus berhenti ketika menjadi menteri negara, seharusnya ketua partai politik harus tidak boleh merangkap jabatan dengan posisi menteri negara.” Kemudian, “Dalam sistem presidensial, selain berpotensi mempengaruhi anggota partainya yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat, ketua partai politik menjadi menteri Negara akan makin memperkuat corak parlementer di dalam sistem presidensial.” 33. Bahwa dengan demikian, demi memenuhi hak atas jaminan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atas performa DPR yang maksimal dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Para 30 Pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. D. RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI PENGURUS PARPOL MENGAKIBATKAN PENGANGKATAN MENTERI YANG TIDAK PROFESIONAL SEHINGGA HAL TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 17 AYAT (3) DAN 17 AYAT (4) UUD NRI 1945 YANG BERAKIBAT DEGRADASINYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA SEHINGGA MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DALAM 28H AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945. 1. Bahwa praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol tidak hanya menyebabkan terdegradasinya checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi menyebabkan maraknya praktik pragmatisme parpol. Hal tersebut melanggar salah satu peran parpol sebagai salah satu pihak yang wajib menghormati konstitusi dan demokrasi di Indonesia. 2. Bahwa maraknya pragmatisme parpol di Indonesia adalah bukti ketidaktegasan penegakan praktik trias politica yang berakibat pada ketidakpastian hukum sebagai sarana melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM setiap WNI. Para Pemohon berdalil bahwa pasal- pasal yang diuji sebagaimana telah dijelaskan sebagai bentuk kerugian konstitusional Para Pemohon, yakni terlanggarnya Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, diakibatkan oleh pragmatisme partai politik, terutama dalam arah gerak dan landasan semangat partai politik, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. 3. Bahwa para Pemohon menemukan berbagai teori terkait dengan struktur pemerintahan yang bertanggung jawab menjalankan fungsi- fungsi pemerintahan yang mencakup pengaturan, pelaksanaan, dan 31 penegakan hukum dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Teori trias politica menjadi dasar pembagian tugas dan wewenang dari setiap organ pemerintahan yang melibatkan organ pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks permohonan uji materiil ini, objek kajian yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah kementerian sebagai bagian dari cabang eksekutif. 4. Bahwa Max Weber melalui teorinya, yakni teori birokrasi, menyatakan salah satu ciri utama dari pemerintahan eksekutif yang efektif adalah tersedianya struktur birokrasi yang hierarkis dan efisien. Menurut Weber, pemerintahan yang dijalankan secara birokratis memungkinkan adanya spesialisasi tugas dan pengaturan administrasi yang menjamin pelaksanaan kebijakan negara berjalan dengan konsisten dan stabil. Pelaksanaan kebijakan negara merupakan tugas eksekutif selaku eksekutor yang menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh hukum. Untuk melaksanakan tugas ini, eksekutif berwenang membentuk struktur pemerintahan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait sebagai perpanjangan tangannya dalam melaksanakan kewenangan eksekutif secara lebih spesifik dan terfokus sesuai dengan tujuan negara. Dalam konteks ini, kementerian diposisikan sebagai organ yang melaksanakan tugas- tugas administratif negara berdasarkan bidang atau fungsi tertentu. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menegaskan bahwa presiden memiliki legitimasi langsung dari rakyat, yang memberikannya kedudukan sebagai pemimpin eksekutif dengan mandat publik yang kuat. Lebih lanjut, menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Pasal ini menegaskan bahwa presiden adalah pimpinan cabang eksekutif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Maka dari itu, sejatinya presiden tidak hanya memegang kendali atas eksekutif, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu perwakilan langsung dari kehendak rakyat dalam 32 struktur pemerintahan. Dengan demikian, setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh presiden merupakan perwujudan dari mandat rakyat dan dilandasi oleh UUD NRI 1945. 6. Bahwa guna menjalankan pemerintahan, UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk dibantu oleh para menteri dalam menyelenggarakan tugas-tugas eksekutif. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara." Lebih lanjut, dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 dinyatakan bahwa "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden." Ketentuan ini menegaskan bahwa memilih, mengangkat, dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif presiden. Dengan hak prerogatif tersebut, presiden memiliki keleluasaan untuk membentuk kabinet yang sesuai dengan visi dan program pemerintahannya serta memastikan bahwa setiap menteri yang dipilih memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. 7. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945, presiden diberikan mandat oleh Para Pemohon sebagai WNI untuk menjalankan kekuasaan eksekutif, salah satunya adalah mengangkat dan memberhentikan menteri. Oleh karena itu, para Pemohon berhak untuk mendapatkan menteri-menteri yang profesional dalam melayani kepentingan umum dan memenuhi hak Para Pemohon. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjadi landasan bagi presiden dalam mengangkat menteri yang profesional dan hanya membidangi urusan tertentu di pemerintahan. Dengan demikian, sudah semestinya para Pemohon mendapatkan menteri yang profesional guna memastikan terpenuhinya hak-hak para Pemohon. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945, ketentuan mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini, ketentuan terkait kementerian negara diatur dalam UU Kementerian Negara Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh UU Kementerian Negara Tahun 2024. Penjelasan dalam undang-undang tersebut 33 menyebutkan bahwa guna menciptakan pemerintahan yang profesional dan efektif, para menteri dilarang merangkap jabatan, termasuk di dalam organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga independensi dan profesionalisme para menteri sebagaimana telah diamanatkan pada amandemen UUD NRI 1945 dan jelas termaktub dalam Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 sehingga menteri-menteri tersebut dapat menjalankan tugas negara tanpa pengaruh eksternal buruk yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan atau mengganggu stabilitas pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam naskah akademik UU Kementerian Negara Tahun 2008 halaman 24. Dalam naskah tersebut dinyatakan bahwa alasan mendasar diaturnya larangan rangkap jabatan adalah untuk menghindari risiko penyalahgunaan kewenangan dan agar dapat sepenuhnya mengabdikan diri pada bidang tugasnya. 9. Bahwa dalam mencermati penjelasan umum pada undang-undang yang dimaksud, para Pemohon merujuk pada sebuah jurnal ilmiah ilmu administrasi yang ditulis oleh Eviva Nur Khobiburrohma, Priska Septiana Margareta, dan MS. Habbie Hasbullah dengan judul “Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance”, di mana dikenal adanya dua sistem utama dalam pengangkatan menteri selaku pembantu presiden, yaitu merit system dan spoil system (Eviva, Priska, Habbie, 2020: 139- 148). Dalam merit system, pengangkatan pejabat atau pembantu pemimpin didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan prestasi. Sistem ini mengedepankan profesionalisme dan kemampuan teknis para calon pembantu sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Merit system yang telah dijabarkan sejatinya sejalan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menjadi semangat dari penjelasan umum UU Kementerian Negara Tahun 2008. Di sisi lain, spoil system adalah sistem pengangkatan berdasarkan kedekatan atau loyalitas politik, di mana pejabat atau pembantu pemimpin dipilih karena afiliasi politiknya atau dukungannya terhadap presiden. Meskipun sistem ini 34 memungkinkan pembentukan tim yang loyal terhadap presiden, tetapi berpotensi mengabaikan prinsip profesionalisme dan dapat memengaruhi kualitas serta integritas pemerintahan. Dalam konteks undang-undang a quo, penjelasan mengenai larangan bagi menteri untuk merangkap jabatan, termasuk di dalam organisasi yang dibiayai oleh APBN atau APBD, merupakan bagian dari upaya untuk mengedepankan merit system. Ketentuan ini sejalan dengan tujuan untuk menjaga independensi menteri dan memastikan bahwa setiap menteri yang diangkat oleh presiden dapat bekerja secara profesional, bebas dari pengaruh politik praktis yang dapat mengganggu efektivitas dan stabilitas pemerintahan. 10. Bahwa mandat yang diberikan oleh Para Pemohon kepada presiden sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 didukung dengan pajak yang telah dibayarkan oleh Para Pemohon ke kas negara. Pada hakikatnya, pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon wajib digunakan untuk keperluan negara sebagaimana yang telah diatur dengan Pasal 23A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” 11. Bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu pendapatan negara sebagaimana diatur dengan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut “UU Keuangan Negara”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) yang berbunyi sebagai berikut: “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.” Sebagai salah satu pendapatan negara, pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara yang direncanakan dengan APBN. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai hampir 70% dari jumlah penerimaan negara, yaitu Rp1.988,9 triliun dari Rp2.842,5 triliun (Kementerian Keuangan, 2024). Artinya, penerimaan pajak memberi kontribusi terbesar bagi pendapatan negara secara keseluruhan. 35 12. Bahwa, bersama dengan pendapatan negara jenis lain, penerimaan pajak digunakan untuk belanja negara. Belanja negara itu sendiri dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat atau, dengan kata lain, keperluan negara sebagaimana yang diatur dengan Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi sebagai berikut: “Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.” 13. Bahwa dalam kerangka pengelolaan keuangan negara, yang meliputi pendapatan dan belanja negara, penggunaan penerimaan pajak dikuasakan oleh presiden kepada para menteri sebagaimana yang diatur dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b UU Keuangan Negara yang berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): … b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; ….” 14. Bahwa tujuan utama kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah tujuan bernegara sebagaimana yang diatur dengan Pasal 7 ayat (1) UU Keuangan Negara yang berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.” Adapun tujuan bernegara yang dimaksud telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Keuangan Negara, yakni tujuan yang tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 15. Bahwa penegakan hak-hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk tujuan bernegara yang harus dicapai oleh pemerintah Negara Indonesia. Hak-hak asasi ini mencakup hak-hak konstitusional para Pemohon. 16. Bahwa dapat disimpulkan bahwa pajak yang diterima sebagai pendapatan negara harus dipergunakan dalam belanja negara, 36 termasuk belanja negara yang dikuasakan kepada para menteri, untuk keperluan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara, khususnya menegakkan hak-hak konstitusional para Pemohon. 17. Bahwa merit system yang berorientasi pada kepentingan publik sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya sejatinya dibutuhkan untuk mewujudkan kepentingan publik tertinggi, yaitu tercapainya tujuan-tujuan bernegara. 18. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon berhak menuntut presiden selaku kepala pemerintahan untuk mengelola penerimaan pajak ini demi tercapainya tujuan-tujuan bernegara, khususnya memenuhi hak-hak konstitusional para Pemohon, sebagai kepentingan publik tertinggi bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan semangat dari penjelasan umum paragraf 8 UU Kementerian Negara Tahun 2008 yang ingin menghadirkan pelayanan publik yang prima. Salah satu caranya adalah penggunaan merit system yang mengedepankan profesionalisme agar pengelolaan pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon memang dikuasakan kepada menteri- menteri yang terpilih secara profesional, bukan karena jabatan yang dimiliki di parpol. 19. Bahwa para Pemohon menemukan fakta telah terjadi penormalisasian praktik pragmatisme parpol yang mulai terbangun sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang dibuktikan 37 dengan banyaknya menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus parpol. Para Pemohon telah menghimpun data yang menunjukkan penormalisasian menteri rangkap jabatan sebagai pengurus parpol sebagai berikut: a. Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II bergulir atau setidaknya setelah UU Kementerian Negara Tahun 2008 berlaku, ditemukan bahwa setidaknya terdapat 6 (enam) pengurus parpol yang diangkat menjadi menteri, yakni: - Hatta Rajasa selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional (2010–2015), - Suryadharma Ali selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (2007–2014), - Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (2005–sekarang) - Syarifuddin Hasan selaku Bendahara Umum Partai Demokrat (2005–2010), dan - Tifatul Sembiring selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (2004–2010), - Djan Faridz selaku Ketua Umum Partai Partai Persatuan Pembangunan (2014–2016). b. Nyata-nyatanya, angka ini semakin berkembang pesat di masa pemerintahan Presiden Jokowi menjadi setidak-tidaknya 9 (sembilan) pengurus parpol yang menjadi menteri, yakni: - Wiranto selaku Ketua Umum Partai Hanura (2006–2019) - Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra (2014–sekarang), - Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional (2015–sekarang), - Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar (2016–2024), - Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (2016–2020) 38 - Suharso Monoarfa selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (2019–2022), - Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (2005–sekarang), - Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat (2020–sekarang), dan - Imam Nahrawi selaku Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (2008–2014). c. Angka yang fantastis ini tampaknya dinilai kurang cukup oleh Presiden Prabowo ketika mengumumkan susunan kementeriannya pada 20 Oktober 2024. Terdapat setidak-tidaknya 8 (delapan) pengurus parpol yang menjadi menteri, yakni: - Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional (2015–sekarang), - Abdul Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (2005–sekarang), - Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat (2020–sekarang), - Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar (2024– sekarang), - Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang (2015–2024), - Agus Jabo Priyono selaku Ketua Umum Partai Prima (2018–sekarang), - Fadli Zon selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (2020–sekarang), dan - Nusron Wahid selaku Pengurus DPP Partai Golkar bidang Keagamaan dan Kerakyatan (2019–2024). 20. Bahwa penambahan angka pengurus parpol yang menjadi menteri dari rezim pemerintahan satu ke rezim pemerintahan lainnya mencerminkan adanya kompromi politik antara presiden-presiden terpilih dengan partai-partai pengusulnya untuk menggaet dukungan legislatif yang kuat bagi pemerintahannya. Tindakan tersebut juga mencerminkan pengabaian terhadap semangat dari penjelasan 39 umum UU Kementerian Negara Tahun 2008 merupakan amanat dari Pasal 17 ayat (3) dan Pasal17 ayat (4) UUD NRI 1945. Selain itu, tindakan pengabaian dan penormalisasian akan pelanggaran terhadap semangat dari penjelasan umum UU Kementerian Negara Tahun 2008 menunjukkan bahwa telah terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon, yakni hak akan kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. 21. Bahwa para Pemohon menilai fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana sukma dalam UU Kementerian Negara Tahun 2008 dalam Paragraf 8, yakni: “Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima” akan terdegradasi ketika mendapatkan menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus parpol. Alhasil, dengan terdegradasinya fungsi pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1). Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 22. Bahwa para Pemohon menimbang kompromi politik yang terjadi antara presiden-presiden terpilih dengan partai-partai pengusulnya melalui mekanisme pengangkatan menteri makin menunjukkan adanya sebuah tendensi Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat koalisi pendukung dan menghilangkan peran oposisi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Parpol yang awalnya tidak menjadi bagian dari partai pengusul presiden, tetapi memilih untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, hampir selalu mendapatkan kedudukan sebagai menteri. Berikut adalah data yang 40 dihimpun oleh Para Pemohon melalui situs Setkab RI dan beberapa situs berita: a. Pada Kabinet Indonesia Bersatu I (2004–2009) di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terdapat 34 menteri, di mana 18 berasal dari parpol dan 16 dari kalangan profesional. Golkar, yang awalnya tidak mengusung SBY sebagai calon presiden, akhirnya masuk koalisi setelah calon mereka kalah, sehingga Aburizal Bakrie, pimpinan Partai Golkar, diangkat sebagai menteri. b. Pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2014), jumlah menteri adalah 34 menteri dengan 21 menteri dari parpol dan 13 profesional. Pertimbangan SBY pada periode ini adalah untuk menjaga stabilitas politik yang lebih kuat dengan memperbesar peran parpol dalam kabinet. c. Pada Kabinet Kerja (2014–2019) di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), terdapat 34 menteri, dengan 14 dari parpol dan 20 dari kalangan profesional. Jokowi menekankan pentingnya profesionalisme dalam kabinetnya sembari menjaga dukungan dari partai koalisi. d. Pada Kabinet Indonesia Maju (2019–2024), jumlah menteri tetap 34, tetapi komposisi berubah menjadi 18 dari parpol dan 16 profesional. Pada periode ini, terjadi fenomena menarik ketika Prabowo Subianto, yang sebelumnya menjadi rival Jokowi dalam pemilu, bergabung dalam koalisi pemerintahan dan diangkat sebagai Menteri Pertahanan, mencerminkan adanya kompromi politik untuk memperkuat koalisi. e. Pada Kabinet Merah Putih (2024–2029) di bawah Presiden Prabowo Subianto, jumlah menteri meningkat signifikan menjadi 41 48, ditambah dengan 56 wakil menteri, sehingga total terdapat 104 anggota kabinet. Komposisi ini didominasi oleh unsur parpol, dengan 36 menteri berasal dari parpol dan 12 menteri dari kalangan profesional. Penambahan jumlah menteri ini bertujuan untuk memperluas representasi politik, mempercepat program kerja, dan memastikan dukungan legislatif yang kuat. Partai Golkar mendapatkan jatah terbanyak di kabinet, menunjukkan adanya kompromi politik yang lebih dalam untuk mengakomodasi kepentingan koalisi besar. 23. Bahwa berdasarkan penjabaran pada nomor 15, tampak bahwa menjelang pemerintahan periode kedua, Presiden Republik Indonesia cenderung menambah jumlah menteri dari unsur parpol. Praktik seperti itu dilakukan untuk memupuk kekuasaan dan memperkokoh kedudukan presiden dalam menjalankan pemerintahannya. 24. Bahwa pragmatisme parpol telah mengantarkan pada pengisian jabatan-jabatan kementerian yang disesuaikan dengan kepentingan parpol semata, bukan pada kepentingan rakyat dan kompetensi menteri yang ditunjuk. Menteri asal partai politik cenderung memiliki peran ganda, yaitu tidak hanya bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu presiden, tetapi juga bertanggungjawab terhadap partai politik dan seluruh agenda parpol tersebut. Menurut peneliti ICW Lalola Easter, banyak menteri yang berasal dari parpol melakukan korupsi yang dilatarbelakangi dengan keperluan pendanaan kampanye sebuah partai politik. [Lihat: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48089684] Para Pemohon telah melakukan penghimpunan data untuk menteri- menteri yang terlibat kasus korupsi, yakni sebagai berikut: a. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: i. Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2014) 1. Abdul Hadi Djamal, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2009-2011; sebelumnya menjabat sebagai pengurus DPP Partai Amanat Nasional. Terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan di Kementerian 42 Kelautan dan Perikanan, yang terjerat penyalahgunaan dana terkait proyek tersebut. 2. Suryadharma Ali, Menteri Agama periode 2009–2014; sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM; yang juga sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terlibat dalam penyalahgunaan dana ibadah haji dan dana operasional menteri. b. Era Presiden Joko Widodo: i. Kabinet Kerja I 1. Idrus Marham, Menteri Sosial periode 2018; sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar; berasal dari Partai Golkar. Terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1. ii. Kabinet Kerja II 1. Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019–2020; yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terlibat dalam kasus suap ekspor benih lobster. 2. Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial periode 2019– 2020; yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. 25. Bahwa kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang yang bergulir sejak tahun 2009 hingga 2012 menunjukkan bahwa kepentingan parpol dapat menyingkirkan kepentingan publik jika menteri tersebut terafiliasi kuat dengan parpol. Andi Alfian Mallarangeng, yang kala itu sedang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga RI dan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat secara bersamaan, menjadi fasilitator utama di dalam penyalahgunaan anggaran negara untuk dikorupsi sejumlah kader Partai Demokrat dan pihak lainnya. 43 Andi menginstruksikan peningkatan anggaran untuk pembangunan P3SON Hambalang di dalam APBN. Upayanya ini disertai dengan memanfaatkan lobi dengan sejumlah anggota Pokja Anggaran Komisi X DPR RI yang juga merupakan kader-kader Partai Demokrat. Andi juga mempertemukan adiknya, Choel Mallarangeng, untuk mengawasi secara langsung progres pembangunan P3SON. Kerugian negara atas kasus korupsi ini terhitung sebesar Rp463,67 miliar. Akibatnya, proyek pembangunannya terbengkalai sama sekali dan fasilitas keolahragaan ini tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini berpotensi melanggar hak konstitusional rakyat untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kesehatan jasmani, sebagaimana yang diatur dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. 26. Bahwa kasus korupsi Idrus Marham dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1 menunjukkan bagaimana jabatan strategis yang dipegang oleh pengurus parpol sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan partai, bukan untuk kepentingan rakyat. Idrus Marham, yang dulu menjabat sebagai Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menerima suap untuk memuluskan proyek yang tidak memenuhi standar yang seharusnya. Tindakan ini melanggar Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mewajibkan setiap menteri untuk menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan umum. Korupsi ini mencederai kepercayaan publik dan memberikan dampak nyata yang merugikan masyarakat secara langsung. 27. Bahwa lebih lanjut, korupsi dalam proyek ini juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terjadinya praktik suap menyuap menyebabkan prosedur perizinan tidak dilaksanakan secara maksimal dan mendorong upaya untuk melewati beberapa prosedur yang seharusnya menjamin adanya langkah-langkah preventif terhadap potensi pencemaran yang ditimbulkan oleh PLTU tersebut, yang mengakibatkan Para Pemohon mengalami kerugian 44 konstitusionalitas berupa berkurangnya kualitas udara dan lingkungan, yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan yang seharusnya dijaminkan dengan adanya prosedur-prosedur yang sesuai. Oleh karena itu, korupsi itu sendiri bertentangan dengan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 dan juga melanggar hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. 28. Bahwa sebagai perbandingan, para Pemohon juga melakukan penelusuran data dari menteri yang tidak berasal dari partai politik dan terjerat kasus korupsi. Berdasarkan hasil penelitian Para Pemohon, data yang ditemukan menunjukkan bahwa selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) dan Presiden Joko Widodo (2014–2024), hanya terdapat satu menteri yang tidak berasal dari parpol terjerat kasus korupsi, yakni sebagai berikut: Nama Menteri Era Pemerintahan Kasus Korupsi Siti Fadilah Supari SBY Kasus pengadaan alat kesehatan untuk penanganan flu burung dan kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan pada tahun 2005 dan 2007 29. Bahwa data yang disampaikan oleh Para Pemohon pada nomor 21 telah menunjukkan perbandingan yang jauh antara menteri asal parpol dan nonparpol yang terjerat kasus korupsi. Hal ini menguatkan pernyataan Para Pemohon yang menyatakan bahwa apabila menteri yang diangkat oleh presiden sekaligus menjabat sebagai pengurus parpol akan menimbulkan kerugian potensial Para Pemohon di mana akan makin sulit bagi kader-kader atau anggota parpol yang duduk di legislatif atau sebagai bawahan dari pengurus parpol melaporkan dan menindak kasus korupsi menteri yang notabene adalah atasannya tersebut. 45 30. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut pula, para Pemohon menilai bahwa pengurus parpol yang rangkap jabatan sebagai menteri akan menghadapi konflik kepentingan antara menjalankan tugas sebagai menteri sembari tetap mempertanggungjawabkan kepentingan partai mereka. Tidak hanya itu, menteri yang bukan merupakan kader parpol dan tidak memiliki jabatan di parpol juga tidak luput dari tindakan tidak profesional dengan salah satunya adalah tindakan korupsi sebagaimana telah dijabarkan oleh para Pemohon. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak sepenuhnya objektif dan lebih mengutamakan kepentingan suatu golongan daripada kepentingan publik yang sejatinya juga merupakan hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD NRI 1945. 31. Bahwa selanjutnya para Pemohon akan menjelaskan arti kata profesional yang disebutkan dalam nomor 23. Kata profesional sendiri menurut KBBI adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dalam konteks permohonan ini, Para Pemohon menggunakan kata profesional untuk merujuk pada sifat profesionalisme yang harus dikedepankan oleh para menteri sebagaimana menjadi harapan dan semangat para perancang naskah akademik UUD NRI Tahun 1945 dalam merumuskan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Profesionalisme sendiri menurut KBBI adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. 32. Bahwa kadar profesionalisme yang diharapkan dari para menteri memang tidak dibakukan ke dalam suatu produk hukum secara eksplisit. Di sisi lain, para Pemohon justru menemukan fakta bahwa sikap profesionalisme itu sendiri terjabar secara terpisah-pisah, mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 46 Tentang Guru dan Dosen, hingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Masing-masing dari Undang- Undang tersebut menjelaskan arti profesionalisme sesuai dengan konteks hal yang diatur oleh Undang-Undang tersebut. Bahkan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara itu sendiri menyebutkan mengenai profesionalisme. Sayangnya, kebanyakan produk hukum yang telah disebutkan oleh Para Pemohon tidak menjabarkan secara eksplisit apa arti profesionalisme dan apa standarnya. 33. Bahwa dua Undang-Undang yang dinilai oleh para Pemohon setidaknya beririsan dengan Permohonan a quo dalam menjelaskan arti profesionalisme adalah Undang-Undang ASN dan Undang- Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan dalam penjelasan Pasal 3 angka 6 terkait profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, UU ASN juga menyinggung mengenai profesionalitas yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 2 huruf b sebagai penyelenggaraan Manajemen ASN mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan kode perilaku ASN serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 34. Bahwa untuk menguatkan pemahaman para Pemohon mengenai profesionalisme, para Pemohon mengacu juga pada doktrin dan teori yang ada. Menurut Oerip dan Uetomo (2000), seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Profesionalisme dalam pengertian yang lebih sederhana diartikan sebagai perilaku, cara, dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi. Kurniawan (2005) mendefinisikan profesionalisme sebagai kecocokan antara kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan tugas dalam organisasi. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Ini berarti keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin 47 dicapai oleh organisasi. Siagian (2000) menyatakan bahwa profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Imawan (1997) berpendapat bahwa untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam pelaksanaan misi organisasi, syarat yang harus dipenuhi adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal, pekerjaan yang terinci dengan baik, waktu yang tersedia untuk melaksanakan program, dan adanya dukungan dana dan fasilitas yang memadai. 35. Bahwa Profesionalisme dalam konteks menteri yang dilarang merangkap jabatan merupakan konsep krusial yang menyangkut integritas, fokus, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Larangan ini bertujuan memastikan bahwa menteri sebagai pejabat negara dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa terdistraksi oleh kepentingan ganda atau konflik kepentingan. Berdasarkan produk hukum, teori, dan praktik di Indonesia, profesionalisme dalam konteks ini mencakup tiga aspek utama, yakni kepatuhan terhadap regulasi, penghindaran konflik kepentingan, dan fokus pada kinerja publik. Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, menteri harus fokus pada tugas eksekutif tanpa campur tangan kepentingan partai politik. Menurutnya, rangkap jabatan menteri sebagai ketua partai bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan berpotensi menciptakan benturan kepentingan struktural. Hal ini diperkuat oleh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menekankan pentingnya etika pemerintahan sebagai landasan moral ASN, termasuk menteri. 36. Bahwa berdasarkan produk hukum, teori, dan doktrin yang telah dipaparkan oleh Para Pemohon, para Pemohon berkesimpulan bahwa setidak-tidaknya terdapat tiga indikator pelanggaran profesionalisme oleh menteri, yakni menteri yang melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 dan UU Nomor 28 Tahun 1999. Kemudian, 48 menteri dikatakan tidak mencerminkan profesionalisme apabila mengutamakan kepentingan partai politik atau pribadi daripada kepentingan publik, seperti mengalokasikan anggaran untuk daerah basis partai, melakukan korupsi untuk kepentingan partai politik atau pribadi, dan membiarkan dirinya diintervensi oleh agenda partai politik karena menteri tersebut adalah pengurus partai politik. Terakhir, indikator ketidakprofesionalan menteri yang paling krusial adalah apabila karena melanggar indikator pertama dan kedua menyebabkan menteri tersebut gagal mencapai target kinerja. 37. Bahwa kementerian yang diisi oleh menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus parpol memunculkan permasalahan ketika kebijakan yang diambil oleh menteri cenderung lebih mengedepankan kepentingan parpol daripada kepentingan negara dan rakyat. Hal ini terjadi akibat pragmatisme parpol yang mendominasi pengisian jabatan-jabatan kementerian. Menteri yang berasal dari parpol sering kali tidak dapat memisahkan tugasnya sebagai pembantu presiden dengan kepentingan politik partainya, yang dapat mengarah pada keputusan-keputusan yang tidak objektif. 38. Bahwa sikap tidak profesional yang ditunjukkan oleh menteri-menteri tersebut dinilai oleh Para Pemohon sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pasal 10 ayat (1) huruf c, e, dan g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU AP”) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) telah menyatakan bahwa di dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, setiap penyelenggara negara wajib untuk bertindak dengan ketidakberpihakan, yaitu tidak memihak pada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan melakukan tugasnya secara profesional demi kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Berikut data yang telah dihimpun oleh para Pemohon terkait pelanggaran AUPB oleh pengurus parpol di Indonesia: 49 Nama Jabatan Jabatan dan Asal Partai Tindakan Tahun Pelanggaran Asas Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pengadaan rapat PAN di Kementerian Perdagangan 2023 Ketidakberpih akan, tidak menyalahgun akan wewenang, dan kepentingan umum Enggartia sto Lukita Menteri Perdagangan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Pengalokasian bantuan sembako kepada masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilu 2019 2019 Ketidakberpih akan, tidak menyalahgun akan wewenang, dan kepentingan umum Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ketua Umum Partai Golkar Mengeluarkan pernyataan yang mengizinkan kadernya untuk menabrak aturan asal tidak ketahuan menuai kontroversi 2024 Ketidakberpih akan, tidak menyalahgun akan wewenang, dan kepentingan umum (Lihat: https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/gelar-rapat- kerja- 2023-zulkifli-hasan-kemendag-siap-transformasi-perdagangan) (Lihat:https://news.detik.com/berita/d-3962932/bantuan-sembako- jokowi- golkar-senangkan-rakyat-nggak-boleh# 50 39. Bahwa para Pemohon mengangkat AUPB dalam UU AP untuk menunjukkan semangat penciptaan good governance, pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penciptaan sistem birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Hal tersebut tertuang juga dalam naskah akademik UU Kementerian Negara Tahun 2008 halaman 24 yang pada intinya mengharapkan menteri untuk tidak salah menggunakan wewenangnya dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan yang lain. Para Pemohon menilai penting untuk melihat dari segi pengaturan administrasi pemerintahan sebagai upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan di pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan tuntutan dari para Pemohon agar mendapatkan menteri yang profesional dan pemberlakuan sistem pengangkatan menteri berdasarkan merit system sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menjadi jiwa dari UU Kementerian Negara Tahun 2008. 40. Bahwa para Pemohon sebagai bagian dari WNI dan telah membayarkan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 51 1945. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, Para Pemohon juga berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Akan tetapi, pemenuhan hak-hak tersebut tidak dapat terpenuhi akibat tidak profesionalnya sikap dan tindakan yang dilakukan oleh menteri- menteri yang juga sekaligus menjabat sebagai pengurus parpol dengan terbukti melakukan korupsi dan pelanggaran AUPB. 41. Bahwa tindakan menteri yang merangkap jabatan sebagai pengurus parpol dan tidak dapat menjalankan tugas pokok serta fungsinya secara optimal dan profesional sejatinya sudah tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (3) dan 17 ayat (4) UUD NRI 1945 dan semangat dari penjelasan umum UU Kementerian Negara Tahun 2008 serta naskah akademik UU Kementerian Negara Tahun 2008 yang menjadi landasan pembentukan undang-undang a quo. Urusan tertentu yang dimaksud memiliki arti bahwa menteri yang diangkat oleh presiden sudah seyogianya profesional dalam melaksanakan tugasnya dan fokus pada pencapaian satu tujuan, yakni membantu presiden di dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani kepentingan rakyat Indonesia. Dalam Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2 yang berjudul Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999– 2002 halaman 173, dijelaskan bahwa sudah seharusnya profesionalisme memegang peranan penting dan eksekutif harus penuh dengan profesionalisme. Lebih lanjut, dijelaskan dalam naskah tersebut berkaitan dengan Pasal 17 ayat (3) dan 17 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa dalam sistem administrasi negara Indonesia, negara dianggap sebagai sebuah organisasi yang menganut directory sistem, bukan general staff system. Hal tersebut karena diperlukannya satu bidang itu atau urusan tertentu dalam pemerintahan yang merupakan penajaman profesionalisme di 52 masing-masing departemen. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri selaku pembantu presiden adalah sebuah kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum dan bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Alhasil, rakyat Indonesia akan mendapatkan pelayanan dan pemenuhan hak yang maksimal. 42. Bahwa dengan demikian, untuk mengedepankan penerapan merit system sebagaimana menjadi landasan semangat penjelasan umum UU Kementerian Negara Tahun 2008 dan amanat Pasal 17 ayat (3) dan 17 ayat (4) UUD NRI 1945 demi pengangkatan menteri yang profesional yang melahirkan kebijakan yang menitikberatkan pada pelayan publik yang prima sebagaimana hak konstitusional Para Pemohon di dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28H ayat (1) UUD NRI 1945, Para Pemohon memohon dengan sangat kepada Mahkamah untuk dapat menafsirkan pasal a quo, yakni dengan Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) parpol. E. PARPOL TERMASUK DALAM FRASA PASAL 23 HURUF C UU KEMENTERIAN NEGARA TAHUN 2008 YANG MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM SEHINGGA HAL TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Gagasan negara hukum berkenaan dengan ide bahwa kedaulatan hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Julius Stahl mengemukakan bahwa negara hukum (rechtsstaat) harus memenuhi empat unsur, yaitu pemerintahan berdasarkan undang-undang, pembagian kekuasaan, perlindungan HAM, dan peradilan administratif. Berkaitan dengan unsur pertama, pemerintahan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya- 53 termasuk presiden dalam membentuk kabinet–harus mengacu pada undang-undang yang mengaturnya. Prinsip ini menjadi sangat penting karena negara harus menjalankan kekuasaan berdasarkan aturan hukum sebagai batasan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. 2. Bahwa aturan hukum sebagai batasan pemerintahan sebagaimana dijelaskan di atas menurut Gustav Radbruch harus memiliki tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah kondisi di mana aturan hukum tidak boleh berubah-ubah atau bersifat ambigu sehingga masyarakat dapat memprediksi dampak hukum dari tindakan mereka. Asas ini mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis dan dapat dimengerti oleh masyarakat. Keberadaan asas ini menjadi penting untuk menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty). Secara positivis, asas kepastian hukum ini menjadi hal pokok yang dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 3. Bahwa dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara, disebutkan bahwa: “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; c. atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.” 4. Bahwa Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa: “Keuangan Partai Politik bersumber dari: a. iuran anggota; b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan 54 c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” 5. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik dinyatakan bahwa: “Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.” Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik juga menegaskan bahwa: “Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.” 6. Bahwa terdapat dua istilah yang tampak berbeda antara “pembiayaan” dan “bantuan” sebagaimana bunyi pasal dalam UU Kementerian Negara tahun 2008 dan UU Parpol Tahun 2008. 7. Bahwa perbedaan nomenklatur tersebut secara tata bahasa dan administratif dapat dimaknai berbeda dalam penggunaan teknis atau konteks kebijakan yang mana frasa “pembiayaan” kerap dipahami sebagai alokasi dana yang terstruktur dan frasa “bantuan” bersifat pemberian yang insidental dan pertolongan. 8. Bahwa walaupun terdapat perbedaan nomenklatur, secara substansi atau materiil bisa dianggap memiliki penafsiran yang sama apabila distribusi dana yang diterima berasal dari sumber yang sama dengan mendukung kegiatan yang sejalan dengan tujuan sumber dana tersebut. 9. Bahwa dari poin nomor 3 sampai dengan nomor 8 dapat disimpulkan bahwasanya partai politik merupakan organisasi yang menerima sumber keuangan yang salah satunya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana hal tersebut, partai politik merupakan organisasi yang 55 memiliki sumber dana dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 10. Bahwa untuk menunjang argumen tersebut, Para Pemohon juga mendalilkan apakah sifat bantuan APBN dan APBD dari negara untuk parpol hanya bersifat insidental dan pertolongan? Maka dengan hal tersebut akan dikaji lebih dalam bahwasanya sifat bantuan yang bersumber dari APBN dan APBD memiliki sifat yang lebih alokasi dana yang terstruktur dan terencana yang mana kita bisa sebut pembiayaan. 11. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik mengatur mengenai besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR, besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dan besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota. 12. Bahwa meskipun Pasal 23 UU Kementerian Negara menggunakan kata “dibiayai”, sedangkan Pasal 34 UU Partai Politik menggunakan frasa “bantuan keuangan”, kedua istilah tersebut secara substansial pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama karena beberapa alasan berikut. a. Bantuan keuangan bagi partai politik yang bersumber dari APBN dan/atau APBD pada hakikatnya juga digunakan untuk membiayai kegiatan partai. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 9 PP Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik. 56 b. Bantuan keuangan bagi partai politik yang bersumber dari APBN dan/atau APBD pada hakikatnya bukan bersifat “bantuan cuma- cuma” atau bantuan yang tidak mengikat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 5 Tahun 2009 secara tegas disebutkan bahwa, “Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD”. c. Partai politik yang berhak mendapatkan bantuan keuangan dari APBN dan/atau APBD hanyalah partai politik yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2009, yaitu Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 13. Bahwa dalam uraian poin 11 dan 12 telah mempertegas bahwasanya bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD lebih bersifat “pembiayaan”, hal tersebut makin memperkuat bahwasanya bukan mempermasalahkan perbedaan nomenklatur “pembiayaan” dan “bantuan”. Maka perdebatan antara perbedaan nomenklatur “pembiayaan” dan “bantuan” dalam konteks UU Parpol dan UU Kementerian Negara memiliki pengertian yang sama, karena secara harfiah tidak ada perbedaan dari segi tata bahasa dan administratif. 14. Bahwa pengertian “organisasi” pada Pasal 23 huruf c UU 39/2008 semestinya juga meliputi pengertian Partai Politik sebagai sebuah organisasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 2/2008 yang menyebutkan bahwa: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 15. Bahwa frasa “pimpinan organisasi” dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara juga tidak jelas definisinya. Pimpinan menurut KBBI dapat berarti kumpulan pemimpin. Namun, orang yang 57 memimpin dalam organisasi sebagaimana disebutkan dalam rumusan norma a quo tidak jelas, apakah hanya ketua, atau termasuk juga sekretaris, bendahara, kepala bidang, maupun jabatan lainnya. Dalam konteks partai politik para Pemohon merujuk pada Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang menyatakan bahwa pengurus partai politik yakni pengurus (fungsionaris) partai politik yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di partai politik. Maka dengan itu, Pimpinan pada partai politik merujuk pada kewenangan yang ia miliki sebagai tanggung jawab terhadap amanah dari partai politik yang ia duduki. 16. Bahwa dalam pasal 23 huruf c juga menegaskan bahwasanya organisasi yang menerima sumber keuangan dari APBN dan/atau APBD, sehingga dalam konteks “pengurus” partai politik menerima bantuan keuangan dari APBN dan/atau APBD yang mana juga merujuk pada Pasal 19 UU Parpol perubahan tahun 2011 adalah (1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. (2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. (3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan. (4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan. 17. Bahwa dengan penegasan pengurus partai politik, telah menyempurnakan partai politik merupakan organisasi yang termasuk dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara. 18. Bahwa ketentuan larangan rangkap jabatan oleh menteri dalam Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara dapat diartikan begitu luas, tetapi karena batasannya kurang jelas, pemerintah cenderung abai dan membiarkan pengurus partai politik–sebagai salah satu lembaga yang menerima sumber keuangan dari APBN dan/atau APBD–untuk merangkap jabatan sebagai menteri. Ketentuan a quo sebenarnya sudah tepat karena mencegah terjadinya pecah fokus maupun 58 conflict of interest bagi seorang menteri. Namun, frasa “pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD” dalam pasal tersebut tidak dipertegas ruang lingkupnya. Seharusnya, ketentuan tersebut menyatakan secara tegas bahwa pengurus partai politik termasuk jabatan yang dilarang sehingga tidak ada lagi praktik rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik oleh menteri. Oleh karena itu, para Pemohon berkeberatan dan menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Kementerian negara bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. 19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, partai politik secara jelas mendapatkan pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD dari pemerintah sehingga telah jelas termasuk sebagai pengurus partai politik juga termasuk pimpinan organisasi yang dilarang bagi seorang menteri untuk merangkap jabatan berdasarkan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun dengan terus berlangsungnya rangkap menteri sebagai pengurus partai politik berakibat kepada kerugian konstitusionalitas Para Pemohon mengenai kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan tiadanya kepastian hukum bertentangan dengan ciri-ciri negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. 20. Bahwa dengan demikian, demi menciptakan kepastian hukum sebagaimana untuk memenuhi hak konstitusional Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan dengan terciptanya kepastian hukum untuk Para Pemohon, hal tersebut makin mempertegas kecirian Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 59 1945, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. F. PERTENTANGAN PENJELASAN UMUM PARAGRAF KE-8 DI KALIMAT KE-3 DENGAN PASAL 23 HURUF C UU KEMENTERIAN NEGARA TAHUN 2008 SEHINGGA HAL TERSEBUT MENIMBULKAN MULTITAFSIR YANG TENTUNYA KARENA TIADANYA PENEGASAN LARANGAN PENGURUS PARPOL DALAM PASAL 23 HURUF C SEHINGGA HAL TERSEBUT MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DALAM PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 1. Bahwa penjelasan umum dari UU Kementerian Negara Tahun 2008 menghendaki setiap menteri untuk bersikap profesional yang menekankan untuk tidak merangkap jabatan dalam posisi tertentu demi meningkatkan pelayanan publik yang prima serta membangun sistem presidensial yang efektif. Namun, pada kalimat ke-3 paragraf tersebut kontradiktif dengan pemaknaan paragraf 8 tersebut dengan bunyinya “Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Artinya, hal tersebut tentunya mengaburkan norma Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara Tahun 2008 yang memaknai parpol juga termasuk dalam organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Hal tersebut tercantum pada bagian penjelasan umum paragraf 8 undang-undang a quo yang menyebutkan: “Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan- 60 jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Semua hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.” Sayangnya, penggunaan kata “diharapkan” pada bagian penjelasan umum tersebut menciptakan inkonsistensi dan kontradiksi dalam penjelasan umum dengan Pasal 23 UU Kementerian Negara Tahun 2008 dikarenakan berdasarkan bunyi Pasal 23 secara keseluruhan secara tegas dalam menteri dilarang rangkap jabatan dengan beberapa jabatan yang telah dijabarkan, tetapi frasa “diharapkan” tidak sesuai dengan pemaknaan umum dalam norma Pasal 23 yang berbicara ketegasan. Hal tersebut menimbulkan multitafsir dalam pasal tersebut yang mengakibatkan kaburnya aturan yang menyatakan seharusnya parpol merupakan organisasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo. Dengan demikian, demi menjaga konsistensi dan tidak kontradiksi antara pasal a quo dan penjelasan umum paragraf 8 seharusnya terdapat penegasan dalam norma Pasal 23 huruf C UUKN yang mencakup pula pengurus partai politik sebagai jabatan yang dilarang rangkap jabatan oleh menteri sebagai pembantu presiden. 2. Bahwa dengan terjadinya multitafsir dalam penjelasan umum ini tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan norma yang diatur dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara Tahun 2008 karena norma tersebut jelas lebih mengikat daripada penjelasan umum. Berdasarkan UU P3, pada bagian lampirannya, secara jelas menyebutkan bahwa kerangka peraturan perundang-undangan terdiri dari: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan, dan Lampiran. Lebih lanjut, dalam butir 176 Kerangka Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Artinya, bagian penjelasan tidak dapat dilepaskan dan 61 bahkan harus dimaknai sebagai penjabaran lebih lanjut dari batang tubuh suatu peraturan. Dengan demikian, penjelasan yang menimbulkan kontradiksi atau kekaburan atas norma larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara Tahun 2008 harus diubah agar tidak mengakibatkan kerugian konstitusionalitas Para Pemohon dalam Pasal 28D ayat (1) NRI Tahun 1945 dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa terlanggarnya asas kepastian hukum mengenai larangan praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol telah menimbulkan keguncangan konstitusional karena aturan hukum sebagai batasan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya–termasuk presiden dalam mengangkat menteri–tidak ditaati dengan semestinya. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey sebagai pelopor konsep rule of law Anglo-Amerika, salah satu ciri negara hukum adalah supremacy of law. Ia mengemukakan bahwa no man is above the law. Dengan kata lain, setiap orang, termasuk presiden dalam hal ini, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, tetapi presiden masih harus tetap tunduk pada undang- undang. 4. Bahwa pelanggaran hak untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijelaskan di atas telah terjadi berlarut-larut dan disebabkan oleh kurang tegasnya pengaturan yang ada. Dalam hal ini, Para Pemohon menilai bahwa Mahkamah dapat segera menghadirkan kepastian hukum dengan menafsirkan norma dalam pasal a quo mengenai penegasan larangan rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol yang telah diatur dalam UU Kementerian Negara Tahun 2008. Oleh karena itu, perlu disebutkan secara tegas bahwa parpol termasuk sebagai organisasi yang dibiayai oleh APBN menurut Pasal 23 huruf c undang-undang a quo. 5. Bahwa adanya kerugian konstitusionalitas para Pemohon disebabkan oleh rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik yang demikian terjadi karena adanya inkonsistensi dan kontradiksi Pasal 62 23 huruf c UU Kementerian Negara dengan penjelasan umum paragraf 8 sehingga menimbulkan multitafsir, bahkan multitafsir tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari Presiden Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo, “Dari pengalaman 5 tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah.” Dari pengalaman itulah, Presiden Jokowi memutuskan bahwa ketua partai maupun pengurus lain yang ada di struktur partai bisa merangkap jabatan sebagai menteri (baca selengkapnya pada https://setkab.go.id/menteri-boleh-rangkap-jabatan-parpol-presiden- jokowi-pendidikan-tinggi-di-bawah-kemendikbud/). Pernyataan tersebut tentunya terjadi karena adanya inkonsistensi antara pasal a quo dengan penjelasan umum sehingga menimbulkan multitafsir, sehingga, presiden yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif dan memiliki kewenangan dalam menetapkan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya menggunakan tafsiran yakni “selama bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah.” 6. Bahwa meskipun telah diatur dalam undang-undang yang disahkan pada tahun 2008, praktik pengangkatan menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik ini tetap dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (“SBY”), Presiden Joko Widodo (“Jokowi”), hingga Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diuraikan para Pemohon dalam Posita D. 7. Bahwa dengan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dikarenakan terdapat multitafsir yang diakibatkan adanya pertentangan Paragraf 8 dengan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara, hal tersebut melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 8. Bahwa dengan uraian diatas, Mahkamah harus menegaskan bahwasannya norma Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan UUD 63 NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. G. LARANGAN MENTERI UNTUK RANGKAP JABATAN TELAH DITEGASKAN DALAM NASKAH AKADEMIK 1. Bahwa larangan menteri rangkap jabatan dalam organisasi politik juga telah ditegaskan dalam naskah akademik. 2. Bahwa dalam Bab V yang mengatur batang tubuh mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri sekaligus objek permohonan para Pemohon dalam Pasal 23 huruf c terdapat uraian pembentukan pasal-pasal tersebut di naskah akademik yang berbicara tentang persyaratan profesionalitas para menteri yang memangku jabatan menterinya lalu di bagian kedua adanya aturan mengenai larangan rangkap jabatan seorang menteri yang kurang lebih secara utuh menyatakan bahwa (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara hal-24 dan 25) [vide bukti -18 ] : hal 15-48 Bagian Kedua mengatur tentang larangan jabatan bagi seorang menteri pada jabatan/kepengurusan pada lembaga negara lainnya, organisasi politik, pimpinan perusahaan dan organisasi lainnya yang dibiayai negara. Alasan yang mendasari pengaturan ini adalah adanya keyakinan atas penting dan strategisnya jabatan menteri dalam menjalankan pemerintahan sehingga rangkap jabatan tidak diperbolehkan tidak hanya karena alasan supaya menteri tersebut dapat sepenuhnya mengabdikan diri terhadap bidang tugasnya tetapi menghindari terjadinya resiko penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pada jabatan publik lainnya. Namun demikian, dalam pengaturan ini seorang menteri masih diberi ruang untuk menduduki organisasi sosial dan kemasyarakatan lainnya sepanjang organisasi tersebut tidak dibiayai oleh anggaran negara. 3. Bahwa naskah akademik tersebut membentuk RUU tentang kementerian negara lalu dikirimkan kepada Presiden Republik 64 Indonesia pada tanggal 9 November 2006 oleh Ketua DPR RI yakni H.R Agung Laksono dengan Nomor Surat RU.02/8580/DPR-RI/2006 dengan perihal Usul DPR mengenai RUU tentang kementerian Negara. 4. Bahwa dalam Surat Presiden Nomor R-94/Pres/11/2006, Presiden RI yakni DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Menteri Sekretaris Negara mewakili kami dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. [vide bukti P-19] 5. Bahwa dalam Surat Presiden Nomor R-21/Pres/11/2006, Presiden RI yakni DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Menteri Sekretaris Negara mewakili kami dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. [vide bukti P-20] 6. Bahwa Pada Rabu, 15 Oktober 2008 adanya Laporan dari TIM PERUMUS dan TIM SINKRONISASI RUU tentang KEMENTERIAN NEGARA, pada poin 9 secara utuh berbunyi [vide bukti P-21]: Masalah larangan perangkapan jabatan Menteri dalam organisasi politik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf b, Tim Perumus sepakat untuk menghapus huruf b. tersebut dengan catatan substansi mengenai larangan perangkapan jabatan dijelaskan pada Penjelasan Umum. Dan dalam Penjelasan umum telah dirumuskan oleh Tim Perumus mengenai semangat dan himbauan untuk tidak dilakukan perangkapan pada jabatan partai politik. 7. Bahwa Pada 16 Oktober 2024 di Jakarta, Permadi selaku Pimpinan PANJA RUU tentang Kementerian Negara menyatakan laporan Panitia Kerja, tepatnya pada halaman 4 poin 7 secara utuh menyatakan bahwa [vide bukti P-22]: Masalah Menteri dilarang merangkap jabatan organisasi politik yang diatur dalam Pasal 23 huruf b, Tim Perumus sepakat untuk menghapus huruf b. Namun substansi mengenai larangan perangkapan jabatan dijelaskan pada penjelasan umum. 65 8. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU Kementerian Negara tahun 2008 telah melarang secara tegas kepada menteri untuk rangkap jabatan organisasi politik dan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Demikian ditegaskan dengan tujuan agar para Menteri dapat sepenuhnya mengabdikan diri terhadap bidang tugasnya tetapi menghindari terjadinya resiko penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pada jabatan publik lainnya. 9. Bahwa ada kejanggalan dan inkonsistensi dalam produk hukum yang dilahirkan, berawal dari larangan secara tegas menteri rangkap jabatan dalam organisasi politik lalu dipindahkan ke penjelasan umum bagian substansi. 10. Bahwa seharusnya mengenai larangan rangkap jabatan organisasi politik yang dimaksud dalam naskah akademik telah tercantum jelas, namun dalam proses pembentukan, Permadi selaku Pimpinan PANJA RUU tentang Kementerian Negara bersepakat untuk memindahkan rincian tersebut (norma pasal yang berbicara organisasi politik) dipindahkan ke penjelasan umum. Hal tersebut terasa janggal karena bunyi kalimat tersebut hanya mengharapkan untuk lepas jabatan partai politik. H. STUDI KOMPARASI NEGARA BELANDA DAN BEBERAPA NEGARA YANG MELARANG MENTERINYA UNTUK RANGKAP JABATAN DAN BAHKAN PRESIDEN DIWAJIBKAN MELEPAS JABATAN DI PARTAI POLITIK 1. Bahwa Negara Belanda merupakan negara dengan sistem monarki konstitusional yang menganut sistem parlementer secara struktural, yang memberikan kejelasan hubungan antara legislatif dan eksekutif, serta memastikan akuntabilitas pemerintahan kepada parlemen. Hal ini dibuktikan sejak pengakuan kemerdekaan Belanda oleh Spanyol melalui Perdamaian Münster pada tahun 1648, dan terbentuknya Kerajaan Belanda pada tahun 1815. Sejak itu, Belanda menerapkan sistem pemerintahan dimana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. 66 2. Bahwa secara struktural, sistem pemerintahan Belanda mencerminkan prinsip-prinsip profesionalisme dan efisiensi dalam menjalankan fungsi eksekutif. Kabinet dibentuk oleh koalisi partai politik berdasarkan hasil pemilu yang proporsional dan hanya dapat bekerja sepanjang mendapat dukungan dari mayoritas parlemen. Dalam hal ini, pembentukan dan keberlangsungan kabinet tidak ditentukan oleh kedekatan personal atau loyalitas partai, melainkan oleh konsensus politik yang terukur. 3. Bahwa dalam sistem parlementer Belanda, kepala negara (raja) hanya menjalankan fungsi seremonial dan tidak turut campur dalam penyusunan kebijakan atau keputusan politik. Tanggung jawab penuh berada pada menteri-menteri yang secara kolektif berada dibawah pengawasan parlemen. Hal ini berbeda dengan sistem presidensial di Indonesia, dimana presiden memiliki kewenangan langsung dalam pembentukan kabinet tanpa proses kontrol legislatif yang efektif dalam pengangkatan menteri. 4. Bahwa sistem parlementer Belanda memungkinkan adanya sanksi politik yang jelas terhadap menteri atau kabinet yang kehilangan kepercayaan publik melalui parlemen, yaitu dalam bentuk “motie van wantrouwen” atau mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya yang disahkan oleh mayoritas anggota parlemen akan mengharuskan menteri yang bersangkutan untuk mengundurkan diri atau menyebabkan jatuhnya seluruh kabinet. Selain itu, tekanan parlemen secara politik maupun pernyataan resmi dapat memaksa menteri untuk mengundurkan diri meski tanpa mosi formal. Penolakan parlemen terhadap kebijakan kunci atau anggaran juga dapat ditafsirkan sebagai hilangnya kepercayaan, dan menyebabkan pemerintah mengundurkan diri atau melakukan pemilu ulang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintahan bersifat dinamis dan responsif terhadap representasi rakyat. Kontras dengan itu, sistem presidensial Indonesia tidak menyediakan mekanisme efektif untuk mencabut mandat jabatan menteri bila terjadi penurunan integritas atau performa. 67 5. Bahwa sistem politik Belanda yang berkarakter konsosiasional, yaitu berbasis konsensus lintas partai dalam pengambilan keputusan publik, menunjukkan pendekatan struktural yang memperkecil dominasi satu partai politik dan meminimalkan politisasi jabatan dalam pemerintahan. Salah satu contoh nyatanya adalah dalam proses pembentukan kabinet yang hampir selalu merupakan hasil kesepakatan lintas partai, sehingga menteri-menteri berasal dari berbagai partai koalisi dan harus bekerja sama berdasarkan program bersama, bukan agenda partai masing-masing. Sebagai contoh, dalam Kabinet Rutte IV, posisi-posisi menteri dibagi antara partai VVD, D66, CDA, dan CU, yang menuntut kerja lintas batas partai secara fungsional. 6. Bahwa dalam walaupun pemerintahan belanda menganut sistem parlemen yang mana para menteri dan sekretaris negara secara kolektif memerintah dan melaksanakan kebijakan pemerintah, maka dari hal itu pemerintah harus mendapatkan kepercayaan dari suara mayoritas di DPR dan tunduk pada pengawasan parlemen. Dengan sistem tersebut menciptakan ruang gerak menteri yang secara tidak langsung diawasi oleh parlemen. 7. Bahwa dengan menelaah sistem pemerintahan Belanda, disini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terdapat dualisme sistem dan cukup ketat untuk para menteri dan sekretaris yang mana menteri dan sekretaris negara harus melepaskan anggota parlemennya ketika telah ditunjuk parlemen dalam memegang mandat tersebut. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa: Pasal 57 menyatakan bahwa: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh menjadi Menteri, Sekretaris Negara, anggota Dewan Negara, anggota Pengadilan Audit (Algemene Rekenkamer), anggota Mahkamah Agung (Hoge Raad), atau Jaksa Agung atau Advokat Jenderal di Mahkamah Agung. Meskipun demikian, Menteri atau Sekretaris Negara yang telah mengajukan pengunduran dirinya dapat menggabungkan jabatan tersebut dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat hingga keputusan diambil mengenai pengunduran diri tersebut. Fungsi publik lainnya yang tidak boleh dipegang secara bersamaan oleh seseorang yang merupakan anggota 68 Dewan Perwakilan Rakyat atau salah satu Dewan dapat ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Parlemen.” 8. Bahwa dari Uraian nomor 1 dan 7 dapat disimpulkan bahwasanya walaupun Belanda menganut sistem parlemen yang menunjuk anggota parlemen juga untuk menduduki menteri dan sekretaris negara untuk melepas keanggotaan parlemennya. Hal tersebut mencerminkan untuk fokus terhadap satu pekerjaan publik dan pemisahan kekuasaan yang jelas sebagaimana diuraikan dalam Posita C dan ketika pekerjaan publik secara tegas dilarang rangkap jabatan yang berhubungan dengan kepentingan yang lain tentunya akan meningkatkan pelayanan publik yang prima sebagaimana hal tersebut telah dijabarkan dalam Posita D. 9. Bahwa selain Belanda yang melarang rangkap jabatan menteri di sebuah lembaga negara maupun politik, terdapat beberapa negara yang melarang rangkap jabatan menteri di sektor yang memungkinkan degradasinya profesional menteri dan menjaga kestabilan check and balances sebuah sistem pemerintahan. (European Commission for Democracy Through Law, Strasbourg-13 September 2012) No Negara Bunyi Aturan 1. Finlandia Pasal 63 Kepentingan pribadi Menteri Selama memangku jabatan Menteri, anggota Pemerintah tidak boleh memangku jabatan publik lain atau melakukan tugas lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugas menteri atau membahayakan kredibilitas tindakannya sebagai Menteri. Setelah diangkat, Menteri harus segera menyampaikan laporan kepada DPR tentang kegiatan komersial, kepemilikan saham, dan aset penting lainnya, serta tugas di luar tugas resmi Menteri dan kepentingan lain yang mungkin relevan 69 saat kinerjanya sebagai anggota Pemerintah dievaluasi 2. Jerman Pasal 55 Pencabutan jabatan lain (1) Presiden Federal tidak boleh menjadi anggota pemerintah maupun badan legislatif Federasi atau Negara. (2) Presiden Federal tidak boleh memegang jabatan bergaji lainnya, tidak boleh menjalankan perdagangan atau profesi, tidak boleh menjadi anggota manajemen atau dewan pengawas suatu perusahaan. Pasal 66 Pencabutan jabatan lain Kanselir Federal dan Menteri Federal tidak boleh memegang jabatan bergaji lainnya, tidak boleh menjalankan perdagangan atau profesi, tidak boleh menjadi anggota manajemen atau, tanpa persetujuan Bundestag, dewan pengawas suatu perusahaan. 3. Lithuania Pasal 99 Perdana Menteri dan Menteri tidak boleh memangku jabatan lain yang tunduk pada nominasi atau pemilihan, tidak boleh bekerja di lembaga atau perusahaan bisnis, komersial, atau swasta lainnya, dan tidak boleh menerima imbalan apapun selain gaji yang ditetapkan untuk masing- masing jabatan Pemerintah dan kompensasi untuk kegiatan kreatif. 70 4. Moldova Pasal 81 Ketidaksesuaian dan Kekebalan (1) Jabatan Presiden Republik Moldova tidak sesuai dengan jabatan lain yang digaji Pasal 99 Ketidaksesuaian (1) Jabatan anggota pemerintah tidak sesuai dengan jabatan lain yang digaji. (2) Ketidaksesuaian lainnya akan ditentukan oleh undang-undang organik Undang-Undang Nomor 64 mulai tanggal 31 Mei 1990 tentang Pemerintah Pasal 29: Seorang Menteri tidak berhak untuk: 1) memegang jabatan lain yang digaji di badan pusat atau daerah; 2) bertindak dalam badan manajemen kesatuan komersial; 3) menjalankan kegiatan kewirausahaan secara pribadi atau melalui pihak ketiga; 4) memegang jabatan lain yang digaji, kecuali kegiatan didaktik atau ilmiah. Undang-Undang Nomor 30 mulai tanggal 4 April 1994, tentang peraturan wakil rakyat di DPR 5. Montenegro Pasal 97 - Mandat Presiden Montenegro tidak boleh melaksanakan tugas publik lainnya. Pasal 104 - 71 Ketidaksesuaian tugas Perdana Menteri dan anggota Pemerintah tidak boleh melaksanakan tugas Anggota Parlemen atau tugas publik lainnya atau secara profesional melakukan kegiatan lain 6. Polandia Pasal 150 Anggota Dewan Menteri dilarang melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan tugas publiknya. CATATAN: Tidak ada ketentuan mengenai jabatan Presiden Republik dalam topik ini. 7. Swedia Bab 5. Kepala Negara Pasal 2 Tidak seorang pun yang bukan warga negara Swedia atau yang belum berusia delapan belas tahun dapat menjabat sebagai Kepala Negara. Kepala Negara tidak boleh pada saat yang sama menjadi anggota Pemerintah atau memegang mandat sebagai Ketua DPR atau sebagai anggota Riksdag. Bab 6. Pemerintah Pasal 9 (...) Seorang menteri tidak boleh memiliki pekerjaan publik atau swasta lainnya. Ia juga tidak boleh memegang jabatan apa pun atau melakukan kegiatan apa pun yang dapat merusak kepercayaan publik kepadanya. 8. Ukraina Pasal 103 (...) Presiden Ukraina tidak boleh memiliki mandat perwakilan lain, menjabat di badan-badan kekuasaan negara atau asosiasi warga negara, dan juga 72 melakukan kegiatan berbayar atau kewirausahaan lainnya, atau menjadi anggota badan administratif atau dewan pengawas perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Pasal 120 Anggota Kabinet Menteri Ukraina dan pejabat kepala badan eksekutif pusat dan daerah tidak memiliki hak untuk menggabungkan kegiatan resmi mereka dengan pekerjaan lain, kecuali kegiatan mengajar, ilmiah, dan kreatif di luar jam kerja, atau menjadi anggota badan administratif atau dewan pengawas perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba 9. Argentina Pasal 105 Menteri tidak boleh menjadi senator atau wakil tanpa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri. 10. Afrika Selatan Pasal 96 Perilaku Anggota Kabinet dan Wakil Menteri (...) (2) Anggota Kabinet dan Wakil Menteri dilarang (a) melakukan pekerjaan lain yang digaji; (b) bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan jabatannya, atau menempatkan dirinya pada situasi yang dapat menimbulkan risiko konflik antara tanggung jawab resmi dan kepentingan pribadi; atau (c) menggunakan jabatan atau informasi yang dipercayakan kepadanya untuk 73 memperkaya diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara tidak pantas. 10. Bahwa tidak hanya menteri, bahkan presiden sekalipun sebagai kepala negara harus melepaskan jabatan di parpolnya, hal tersebut berlaku di beberapa negara diantaranya (European Commission for Democracy Through Law, Strasbourg-13 September 2012): No Negara Aturan Hukum 1. Bekas Republik Yugoslavia Makedonia Pasal 83 Tugas Presiden Republik tidak sesuai dengan pelaksanaan jabatan publik, profesi, atau pengangkatan dalam partai politik lainnya Pasal 89 (...) Jabatan Perdana Menteri atau Menteri tidak sesuai dengan jabatan publik atau profesi lainnya. 2. Turki Pasal 101 (…) Presiden terpilih, jika merupakan anggota partai, harus memutuskan hubungan dengan partainya dan statusnya sebagai anggota Majelis Nasional Agung Turki akan berakhir 3. Belarus Pasal 86 Presiden tidak boleh memangku jabatan lain atau menerima imbalan apa pun selain gajinya, selain royalti atas hasil karya ilmiah, sastra, dan seni. Presiden menangguhkan keanggotaannya pada partai politik 74 dan perkumpulan publik lainnya yang mengejar tujuan politik selama masa jabatannya. 4. Albania Pasal 89 Presiden Republik tidak boleh memangku jabatan publik lainnya, tidak boleh menjadi anggota suatu partai politik, dan tidak boleh melakukan kegiatan swasta lainnya. 5. Bulgaria Pasal 95 (…) 2. Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh menjabat sebagai Anggota Majelis Nasional atau terlibat dalam kegiatan kenegaraan, publik, atau ekonomi lainnya, dan tidak boleh berpartisipasi dalam kepemimpinan partai politik mana pun Pasal 113 1. Anggota Dewan Menteri tidak boleh memegang jabatan atau terlibat dalam kegiatan apa pun yang tidak sesuai dengan status Anggota Majelis Nasional. 2. Majelis Nasional bebas menentukan jabatan atau kegiatan lain yang menjadi kewenangan anggota. 6. Kroasia Pasal 96 75 Presiden Republik tidak boleh melaksanakan tugas publik atau profesional lainnya. Setelah pemilihan, Presiden Republik harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik dan memberitahukan hal tersebut kepada Parlemen Kroasia. Pasal 108 Pemerintah Republik Kroasia terdiri dari seorang Perdana Menteri, satu atau lebih Wakil Perdana Menteri, dan Menteri. Perdana Menteri dan anggota Pemerintah lainnya tidak boleh melaksanakan tugas publik atau profesional lainnya tanpa persetujuan Pemerintah. CATATAN: (berlaku juga untuk Pejabat Parlemen): Dalam basis data CODICES terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Kroasia (CRO1998-3-012 20-05- 1998 U-I-952/1996) yang menyatakan bahwa prinsip konstitusional yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengambil bagian, dalam kondisi yang sama, dalam pelaksanaan urusan publik dan untuk memiliki akses ke layanan publik (Pasal 44 Konstitusi) tidak dilanggar oleh undang-undang yang memperkenalkan ketidaksesuaian 76 antara posisi di berbagai cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dan juga antara posisi karyawan di badan dan layanan unit pemerintahan daerah dan administrasi dan posisi anggota badan perwakilan unit tersebut. Mahkamah tidak menerima usul pengujian konstitusionalitas Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Daerah dan Satuan Tugas Pemerintahan Daerah, dengan alasan selain adanya ketidaksesuaian yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, terdapat pula ketidaksesuaian yang dapat dibentuk dengan undang-undang. 7. Estonia Pasal 84 Setelah memangku jabatan, wewenang dan tugas Presiden Republik dalam semua jabatan yang dipilih dan diangkat akan berakhir, dan ia akan menangguhkan keanggotaannya dalam partai politik. Pasal 99 Anggota Pemerintah Republik tidak boleh memangku jabatan publik lainnya atau menjadi pimpinan atau dewan perusahaan komersial 8. Georgia Pasal 72 Presiden Georgia tidak boleh memegang jabatan lain kecuali 77 jabatan partai, terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, menerima gaji atau imbalan tetap lainnya untuk kegiatan lain apa pun. CATATAN: Menurut amandemen konstitusional yang akan mulai berlaku pada tahun 2013, setelah pemilihan presiden, Presiden Georgia tidak akan lagi memiliki hak untuk memegang jabatan partai. Pasal 81.2 (...) Seorang anggota Pemerintah tidak berhak memegang jabatan apapun, kecuali jabatan partai, baik mendirikan perusahaan, terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, maupun menerima gaji dari kegiatan lain apapun, kecuali kegiatan ilmiah dan pedagogis. (...). 9. Kyrgyzstan Pasal 63 (...) 3. Selama menjabat, Presiden memberhentikan sementara keanggotaannya dalam partai politik dan menghentikan segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik. 10. Lithuania Pasal 83 Presiden Republik tidak boleh menjadi anggota Seimas atau memangku jabatan lain, dan 78 tidak boleh menerima imbalan apapun selain gaji yang ditetapkan untuk Presiden serta imbalan atas kegiatan kreatif. Seseorang yang terpilih sebagai Presiden Republik harus menghentikan kegiatannya di partai politik dan organisasi politik sampai kampanye pemilihan presiden baru dimulai. 11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dijabarkan beberapa negara yang melarang secara tegas rangkap jabatan menteri di dualisme pemerintahan dan bahkan presiden dilarang rangkap jabatan sebagai anggota parpol dan pengurus parpol. Oleh karena itu, kami meminta kepada mahkamah untuk sekiranya mempertimbangkan komparasi negara tersebut diimplementasikan di Indonesia terkhusus larangan rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol. TABEL POSITA DAN PERTENTANGANYA DENGAN UUD NRI 1945 POSITA POIN ARGUMEN BATU UJI C - Menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus parpol memiliki relasi kuasa terhadap kadernya yang menjadi DPR - Hal tersebut melemahkan posisi DPR sebagai lembaga legislatif yang berfungsi melakukan legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar - Pasal 20A ayat (1) - Pasal 28D ayat (1) 79 Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Padahal, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum membutuhkan adanya checks and balances yang proporsional antara eksekutif dan legislatif. - Dengan adanya kondisi yang tidak ideal tersebut telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon atas jaminan hukum mengenai fungsi DPR D - Setiap menteri membidangi urusan tertentu yang berarti menteri harus profesional dan fokus di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya - Presiden memang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat menteri, tetapi hal tersebut dibatasi oleh - 17 ayat (3) - 17 ayat (4) - 28D ayat (1) - 28C ayat (1) - 28H ayat (1) 80 ketentuan undang- undang yang mengatur lebih spesifik mengenai kementerian, yakni Undang-Undang Kementerian Negara. - Menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan, tetapi hal tersebut dinormalisasi sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum - Menurut data yang ditemukan oleh Para Pemohon, menteri yang rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik cenderung tidak profesional sehingga tidak bisa memberikan pelayanan publik yang prima. E - Frasa Pembiayaan dan Bantuan merupakan hal yang sama dari implementatif. - Frasa Pembiayaan dan bantuan secara materiil - 1 ayat (3) - 28D ayat (1) 81 sama, dikarenakan dari sumber yang sama yakni APBN dan APBD F - Kalimat ke-3 paragraf Penjelasan UU Kementerian Negara yang mengharapkan menteri dapat profesional dengan tidak rangkap jabatan kontradiktif dengan pemaknaan paragraf 8 yang bunyinya “Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik.” - Kata diharapkan telah menunjukkan ketidaktegasan dan inkonsistensi dengan bunyi norma Pasal 23 UU Kementerian Negara - Adanya inkonsistensi antara Pasal 23 dengan Penjelasan Umum menimbulkan multitafsir sehingga presiden yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan eksekutif dan memiliki kewenangan dalam menetapkan - 28D ayat (1) 82 pemerintahan untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya menggunakan tafsiran yakni “selama bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah.” - Adanya keleluasaan penafsiran oleh eksekutif tersebut menciptakan ketidakpastian hukum IV. PETITUM Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan para Pemohon dengan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Mei 2025, sebagai berikut: 83 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Stanley Vira Winata; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Kaka Effelyn Melati Sukma; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP atas nama Keanu Leandro P. Rasyah; 4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP atas nama Vito Jordan Ompusunggu; 5. Bukti P-5 : Fotokopi KTM atas nama nama Stanley Vira Winata; 6. Bukti P-6 : Fotokopi KTM atas nama Kaka Effelyn Melati Sukma; 7. Bukti P-7 : Fotokopi KTM atas nama Keanu Leandro P. Rasyah; 8. Bukti P-8 : Fotokopi KTM atas nama Vito Jordan Ompusunggu; 9. Bukti P-9 : Fotokopi DPT atas nama para Pemohon; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan sebagai Staf Kastrat BEM FH atas nama Stanley Vira Winata dan Kaka Effelyn Melati Sukma; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Staf Kastrat BEM UI; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kajian Kastrat BEM FH; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Kajian Kastrat BEM UI; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Buku tentang Konsep dan Teori PPN; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Faktur Belanja sebagai bukti tax payer dari Pajak Pertambahan Nilai; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XII/2014; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU- XVI/2018; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Naskah Akademik RUU tentang Kementerian Negara Tahun 2008; 19. Bukti P-19 : Fotokopi Dokumen Surat Presiden Nomor R- 94/Pres/11/2006; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Dokumen Surat Presiden Nomor R- 21/Pres/4/2008; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang Kementerian Negara, Rabu, 15 Oktober 2008; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan Panitia Kerja RUU tentang Kementerian Negara; 23. Bukti P-23 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; 84 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 85 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 86 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 23 huruf c UU 39/2008, dengan rumusan sebagai berikut Pasal 23 huruf c UU 39/2008 (c) pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan perseorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-1 s.d. Bukti P4), yang telah berhak menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) [vide Bukti P-9]. 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan menyertakan Kartu Identitas Mahasiswa [vide Bukti P-5 s.d. Bukti P-7]. Sementara, Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif di Departemen Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia [vide Bukti P-8]. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) Tahun 2024 [vide Bukti P-10], yakni sebagai staf pada Departemen Kajian dan Aksi Strategis, yang melakukan kajian dan advokasi isu sosial politik [vide Bukti P-12]. Sedangkan, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) [vide Bukti P-11], yakni sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI, dengan melakukan kajian tehadap isu sosial politik [vide Bukti P-13]. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa terlanggar hak konstitusionalnya dengan masih terus 87 berlangsungnya praktik rangkap jabatan menteri yang merupakan pengurus partai politik karena menciptakan pemerintahan yang tidak ideal. 5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga mengkualifikasi dirinya sebagai pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni pajak tidak langsung yang dikenai atas konsusmsi yang bersifat umum [vide Bukti P-14 s.d. Bukti P- 15]. Selain itu, juga menjelaskan sebagai voters yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang merasa terlanggar hak konstitusionalnya dengan berlaku norma Pasal 23 huruf c UU 39/2008, di mana ketentuan Pasal a quo tidak melarang seorang menteri untuk rangkap jabatan sebagai pengurus parpol, sehingga tidak mendapatkan anggota DPR yang dapat melakukan fungsi checks and balances dikarenakan tidak adanya larangan menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik 6. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV terlanggarnya hak konstitusionalnya disebabkan karena adanya inkonsistensi dan kontradiksi antara norma Pasal 23 huruf c UU 39/2008 dengan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008, yang ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UU 2/2008 tentang Partai Politik. Selain ketentuan tersebut menimbulkan multitafsir juga menciptakan ketidakpastian hukum atas berlakunya Pasal 23 huruf c UU a quo. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak akan terjadi. [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, para Pemohon, masing-masing adalah perorangan warga Negara Indonesia, sekaligus mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi di Universitas Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 23 huruf c UU 39/2008, yang merupakan ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri. Berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah memberikan nasihat agar para Pemohon memperbaiki permohonannya, termasuk mengenai uraian kedudukan hukum karena dalam kualifikasi para Pemohon tersebut, tidak secara jelas dan rinci menguraikan kaitan 88 antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 23 huruf c UU 39/2008. Dalam hal ini, para Pemohon tidak menunjukkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan status sebagai warga negara Indonesia, mahasiswa, dan aktivis yang aktif mengkaji isu ketatanegaraan mengalami anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma a quo. Meskipun aktivitas tersebut penting dalam kehidupan negara demokrasi, namun tidak serta- merta menunjukkan adanya kerugian yang bersifat spesifik, aktual, atau setidak- tidaknya potensial terhadap hak konstitusional para Pemohon akibat berlakunya norma Pasal 23 huruf c UU 39/2008 yang mengatur larangan rangkap jabatan bagi menteri. Di samping itu, para Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak ditemukan adanya keterkaitan atau hubungan antara kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, sekalipun aktif dalam organisasi kemahasiswaan, yang memohon agar ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri sebagaimana dimuat dalam norma pasal yang dimohonkan pengujian, dikabulkan. Dalam kaitan ini, uraian ihwal anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak cukup jika hanya didasarkan pada kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, apalagi tidak memiliki kaitan dengan partai politik. Bahkan andaipun para Pemohon berasal dari partai politik, namun jika tidak memiliki mandat dari partai politiknya untuk mengajukan permohonan maka para Pemohon tetap tidak dapat diberikan kedudukan hukum, sebagaimana hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 3 Juni 2010, Sub- paragraf [3.12.3] hlm. 84-85. Lebih lanjut, berkenaan dengan uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai pemilih (voters) dalam pemilu dan pilkada 2024, yang merasa hak pilihnya dirugikan karena tidak adanya larangan tegas bagi menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik, Mahkamah menilai uraian tersebut tidak menunjukkan keterkaitan dengan kerugian hak konstitusional. Norma yang diuji sama sekali tidak mengatur proses elektoral maupun hak untuk memilih (right to vote) para Pemohon, melainkan berkaitan dengan syarat dan larangan bagi 89 pejabat menteri, yang penunjukannya merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, tidak terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara anggapan kerugian hak konstitusional sebagai pemilih dengan norma Pasal 23 huruf c UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian. Demikian juga uraian para Pemohon sebagai pembayar pajak, Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa pembayar pajak (tax payer) tidak serta merta memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang, sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2023, Sub-paragraf [3.3.3] hlm. 38-39, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut. [3.3.3] … Terhadap uraian kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, dengan menyatakan Pemohon adalah pembayar pajak (tax payer) tidak serta-merta Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Bahwa dalam perkembangannya putusan-putusannya, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa terhadap pembayar pajak (tax payer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu harus bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual atau potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Mei 2020). Berkenaan dengan uraian para Pemohon mengenai adanya degradasi merit system, pelayanan publik, hingga kemungkinan di masa depan para Pemohon terhalangi haknya bila ingin menjadi menteri tanpa menjadi pengurus partai politik karena tidak adanya larangan rangkap jabatan, hal tersebut hanyalah asumsi yang bersifat hipotetis-spekulatif yang tidak dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai anggapan kerugian hak konstitusional yang aktual atau setidak-tidaknya potensial yang dapat dipastikan akan terjadi. Hak untuk mengangkat menteri adalah hak prerogatif Presiden yang tidak dapat diklaim sebagai hak konstitusional individu sebelum ada tindakan konkret. 90 Selain itu, terkait dengan uraian para Pemohon yang mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 guna mendukung kedudukan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa pemahaman para Pemohon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU- VII/2009 tidaklah tepat karena hanya dibaca dan dipahami secara parsial. Dalam putusan tersebut, Mahkamah justru menegaskan bahwa meskipun undang-undang yang mengatur penyelenggara negara atau organ pemerintahan pada dasarnya tidak mengikat warga negara pada umumnya, hal itu tidak berarti undang-undang demikian tidak dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara, sepanjang warga negara yang bersangkutan dapat menunjukkan adanya kepentingan hukum yang langsung maupun tidak langsung terhadap undang- undang a quo. Sebagaimana selengkapnya dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai berikut: [3.12.1] … Pasal-pasal/materi muatannya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintahan baik di pusat atau di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya. Hal demikian, bukan berarti Undang-Undang a quo tidak bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh warga negara; Undang-Undang a quo tetap dapat dipersoalkan konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan tersangkut kepentingan hukumnya baik langsung maupun tidak langsung terhadap undang-undang a quo. Sementara, menurut Mahkamah, seandainya pun terdapat pertentangan antara materi muatan yang satu dan materi muatan yang lain tetapi hal demikian tidak mengurangi, mengabaikan, dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan kata lain, Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak mempunyai kepentingan hukum yang langung maupun tidak langung dengan materi muatan dalam Undang-Undang a quo khususnya terhadap pasal-pasal atau materi muatan yang dimohonkan pengujian; [3.12.2] Bahwa terkait dengan kedudukan/jabatan Pemohon sebagai anggota/fungsionaris partai politik in casu Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB), menurut Mahkamah, kepentingan hukum PKB bisa saja terkurangi atau terlanggar oleh ketentuan norma dalam UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian, tetapi, Pemohon tidak dapat mengatasnamakan PKB sebagai sebuah badan hukum publik yang menuntut hak-hak konstitusionalnya karena menduga hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah Undang-Undang. Alasannya, Undang- Undang atau mekanisme internal sebuah badan hukum telah menentukan siapa yang berhak mewakili kepentingan hukum suatu badan hukum publik atau privat di hadapan sidang pengadilan atau di forum-forum publik lainnya. Dalam kaitan ini Pemohon tidak menunjukkan surat mandat atau dokumen apapun yang menunjukkan bahwa dirinya mewakili kepentingan hukum Partai Kebangkitan Bangsa; 91 Sementara dalam perkara a quo, Mahkamah menilai para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara keberlakuan Pasal 23 huruf c UU 39/2008 dengan hak konstitusionalnya, baik sebagai warga negara, mahasiswa, maupun aktivis, serta kekhawatiran hipotetis-spekulatif atas sistem presidensial maupun checks and balances yang tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang nyata dengan norma a quo. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009, Mahkamah menekankan bahwa apabila tidak ada mandat atau legal standing yang sah untuk mewakili entitas tertentu (seperti partai politik atau badan hukum lainnya), maka warga negara tidak dapat mengatasnamakan kepentingan lembaga atau organisasi tersebut di hadapan Mahkamah. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon sama sekali tidak memiliki relasi institusional dengan partai politik tertentu. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon tidak spesifik dan tidak jelas memiliki keterkaitan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dengan demikian, para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah para Permohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan; [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 92 [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.47 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 93 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Siska Yosephin Sirait