35/PUU-XXI/2023

PUTUSAN Nomor 35/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: PT Gema Kreasi Perdana, yang diwakili oleh: Nama : Rasnius Pasaribu Pekerjaan : Direktur Utama; Kewarganegaraan : Indonesia yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 001/KUASA/GKP/III/2023, bertanggal 17 Maret 2023, memberi kuasa kepada Eric Asmansyah, S.H., M.H., Dr. Anita Kadir, S.H., MCL., LL.M, Feri Wirsamulia, S.H., M.Comm.Law, Asnur Hamid, S.H., Yonathan Emanuel, S.H., Santoso, S.H., Chandra Sugiarto, S.H., M.H, dan Wildan Alfajrina Budiman, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asmansyah & PARTNERS, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 50, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut --------------------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Membaca dan mendengar Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar Keterangan Presiden; Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Idris, dkk; Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Abd. Latief, dkk; 2 Membaca Keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin); Membaca dan mendengar Ahli dan saksi Pemohon; Membaca dan mendengar Ahli Presiden; Membaca dan mendengar Ahli dan saksi Pihak Terkait Idris, dkk; Membaca dan mendengar Ahli dan saksi Pihak Terkait Abd. Latief, dkk; Membaca keterangan Ahli Pihak Terkait Tidak Langsung Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin); Membaca Amicus Curiae Koalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL); Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Pihak Terkait Idris, dkk, dan Pihak Terkait Abd. Latief, dkk; Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Idris, dkk, dan Pihak Terkait Abd. Latief, dkk; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 30/PUU/PAN.MK/AP3/03/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 35/PUU-XXI/2023 pada tanggal 30 Maret 2023, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum” 3 1.2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076) menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” 1.3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 70, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5226), menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI No. 5234) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12/2011”) jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 No. 183, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6398) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang- Undang No. 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 143, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6801) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 1.5. Bahwa Bab I Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang- Undang, menyatakan: “Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang 4 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 1.6. Bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 berikut perubahannya yang menjadi objek permohonan pengujian materiil sebagaimana telah yang diuraikan di atas adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang keberadaannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 jo. UU No. 13 Tahun 2022, dengan ketentuan berbunyi sebagai berikut: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Daerah Provinsi; dan f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 1.7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 terhadap UUD 1945. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 5 2.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020 menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. Sesuai dengan uraian pada bagian Identitas Pemohon di atas, Pemohon merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Badan Hukum Privat sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020, karenanya termasuk dalam kualifikasi sebagai Pemohon pengujian undang-undang. 2.2. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Uraian atas kerugian konstitutional Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 adalah sebagaimana di bawah ini: A. Tentang Adanya Hak Konstitutional Pemohon yang Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar 1945 6 2.3. Bahwa Pemohon adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di wilayah Pulau Wawonii sebagai berikut: 1. Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019 untuk areal seluas 850, Hektar di wilayah (vide bukti P-4) hasil dari perubahan Ijin Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007); 2. Nomor 234/BKPMD-PTSP/V/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 001 tanggal 31 Mei 2016 (vide bukti P-11); 2.4. Bahwa Riwayat Ijin-Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki Pemohon, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: - IUP-OP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019 untuk areal seluas 850,9 Hektar; - Tanggal 24 Januari 2007, Bupati Konawe menerbitan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP kepada Pemohon melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007) (bukti P-3); - Tanggal 14 November 2008, Bupati Konawe menerbitkan pemberian kuasa pertambangan (KP) eksploitasi (KW 08 NOP ET 002) kepada Pemohon melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 543 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Ekploitasi (KW 08 NOP ET 002) (vide bukti P-12); - Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Usaha Pertambangan Eksploitasi Pemohon telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi, maka pada tanggal 10 Januari 2010, Bupati Konawe menerbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi 7 Produksi kepada Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 82 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi Perdana (vide bukti P-13); - Pemohon memulai kegiatannya yang diawali dengan kegiatan sosialiasi kepada masyarakat desa terdekat dengan kegiatan pertambangan yaitu Desa Sukarela Jaya, Desa Roko-Roko, Desa Bahaba, Desa Teporoko, Desa Dompo-Dompo Jaya, Desa Sainoa Indah, Desa Nambo Jaya, Desa Mosolo, Desa Sinar Mosolo dan Desa Sinaulu Jaya; - Pemohon melaksanakan pembebasan lahan dengan metode kompensasi ganti untung tanam tumbuh untuk jalan akses kegiatan pertambangan (jalan hauling) pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan pertambangan; - Kemudian Pemohon memulai kegiatan Produksi pertambangan; 2.5. Dalam menjalankan kegiatan pertambangannya, Pemohon telah melengkapi seluruh aspek legalitas dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada, sebagai berikut: 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120214102266 tanggal 26 November 2018 (bukti P-10); 2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 949/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT GEMA KREASI PERDANA (Pemohon) Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002 yang berlokasi di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 850,9 Ha; (bukti P-4) dan No. 234/BKPMD-PTSP/V/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi 8 Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 001 tanggal 31 Mei 2016 (bukti P-11); 3. Sertifikat Clear and Clean (CNC) Nomor 122/MIN/12/2012 tanggal 21 Juni 2012 (vide bukti P-14); 4. Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra No. 540/4.188 tanggal 20 November 2020 tentang Persetujuan Akhir Revisi Laporan Study Kelayakan PT GEMA KREASI PERDANA (Pemohon) (vide bukti P-15); 5. Laporan Akhir Studi Kelayakan Pertambangan Nikel PT GEMA KREASI PERDANA-Kecamatan Wawonii Selatan dan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara; (vide bukti P-16); 6. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produsi Yang Dapat Dikonversi Atas Nama PT GEMA KREASI PERDANA Yang Terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 707,10 (Tujuh Ratus Tujuh dan Sepuluh Perseratus) Hektar (vide bukti P-17); 7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 686/DPM-PTSP/IX/2018 tentang Persetujuan Pembuatan Koridor Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Kepada PT GEMA KREASI PERDANA di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti P-18); 8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 522.12/066/DPMPTSP/I/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 686/DPM-PTSP/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 tentang Persetujuan 9 Pembuatan Koridor Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Kepada PT GEMA KREASI PERDANA Di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti P-19); 9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/SK-004/DPMPTSP- NAKERTRANS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT GEMA KREASI PERDANA (vide bukti P- 20); 10. Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/SK-003/DPMPTSP- NAKERTRANS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT GEMA KREASI PERDANA atas Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 Tanggal 14 November 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT GEMA KREASI PERDANA (vide bukti P-21); 11. Buku Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) (vide bukti P-22); 12. Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi 10 Sulawesi Tenggara Oleh PT GEMA KREASI PERDANA tanggal 14 November 2008 (vide bukti P-23); 13. Buku Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008 (vide bukti P-24); 14. Buku Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu- Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008 (vide bukti P-25); 15. Buku Rencana Pengolahan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008 (vide bukti P-26); 16. Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008 (vide bukti P-27); 17. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1334 Tahun 2018 Tanggal 23 Agustus 2018 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT GEMA KREASI PERDANA di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti P-28); 18. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A.404/AL.308/DJPL tanggal 07 Mei 2019 tentang Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT GEMA KREASI PERDANA di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti P-29); 11 19. Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No. A. 1080/AL.308/DJPL Tanggal 17 September 2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Mineral Logam (Nikel) PT GEMA KREASI PERDANA di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara (vide Bukti P-30); 20. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) PB-UMKU: 812021410226600080002 (vide bukti P-31); 21. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 02092210217412002 tanggal 21 Juni 2022 untuk wilayah IUP Pertambangan PT GEMA KREASI PERDANA seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus Hektar) (vide bukti P-32); 22. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 21122210317412001 tanggal 21 Desember 2022 untuk wilayah izin project area PT GEMA KREASI PERDANA seluas 192,39 (seratus sembilan puluh dua dan tiga puluh sembilan perseratus) Ha (vide bukti P-33); 23. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 30122210517400004 tanggal 30 Desember 2022 untuk pembangunan terminal khusus PT GEMA KREASI PERDANA guna menunjang pertambangan bijih nikel seluas 13,26 Ha (tiga belas dan dua puluh enam perseratus) yang berlokasi di perairan Selat Wawonii Provinsi Sulawesi Tenggara (vide bukti P-34); 24. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-831/MB.04/MEM.B/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Persetujuan Penggunaan Wilayah di Luar WIUP Untuk Menunjang Kegiatan Usaha 12 Pertambangan PT GEMA KREASI PERDANA Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019 (vide bukti P-35); 25. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B-253/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT GEMA KREASI PERDANA (SK IUP Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019) (vide bukti P-36); 2.6. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019 merupakan perubahan dari ijin pertambangan sebelumnya sebagaimana uraian di bawah ini: 1. Keputusan Bupati Konawe No. 26 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007) (bukti P-3); 2. Keputusan Bupati Konawe No. 543 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi (KW 08 NOP ET 002) (bukti P-12); 3. Keputusan Bupati Konawe No. 561 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan (vide bukti P-37); 4. Keputusan Bupati Konawe No. 563 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian (vide bukti P-38); 5. Keputusan Bupati Konawe No. 82 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT GEMA KREASI PERDANA (bukti P-13); 6. Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. GEMA KREASI PERDANA (KW 08 NOP ET 002) (vide bukti P-39); 7. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 235/BKPMD-PTSP/V/2016 tentang Persetujuan Perubahan Ijin Usaha Pertambangan Operasi 13 Produksi Kepada PT GEMA KREASI PERDANA Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002 (vide bukti P-40); 8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 1092/DPM-PTSP/XII/2018 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GEMA KREASI PERDANA (Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002) (vide bukti P-41); 2.7. Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor No. 234/BKPMD-PTSP/V/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 001 tanggal 31 Mei 2016 seluas 900,5 Ha merupakan perubahan dari ijin pertambangan sebelumnya sebagaimana uraian di bawah ini: 1. Keputusan Bupati Konawe No. 26 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007) tanggal 24 Januari 2007 (bukti P-3); 2. Keputusan Bupati Konawe No. 546 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi (KW 08 NOP ET 001) tanggal 14 November 2008 (vide bukti P-42); 3. Keputusan Bupati Konawe No. 83 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana Tanggal 10 Januari 2010 (vide bukti P-43); 4. Keputusan Bupati Konawe Kepulauan No. 72 tahun 2014 Tentang Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana (KW 08 NOP ET 001) tanggal 24 November 2014 (vide bukti P-44); Bahwa dengan seluruh perijinan usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memiliki hak konstitutional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan keadilan untuk 14 menjalankan usaha pertambangan sesuai dengan ijin yang telah diperoleh Pemohon. B. Tentang Hak Konstitusional Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya Undang- Undang atau Perppu yang Dimohonkan Pengujian 2.8. Bahwa Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan atas ambiguitas makna Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 berikut perubahannya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga kedua pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022, padahal norma larangan Pasal 35 huruf (k) merupakan norma larangan bersyarat. (vide bukti P-45) 2.9. Bahwa dengan penafsiran tersebut telah menimbulkan kerugian konstitutional bagi Pemohon karena tidak ada kepastian hukum dalam berusaha sesuai dengan perijinan yang telah dimiliki Pemohon serta menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon karena terancam tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya, padahal Pemohon telah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak adanya kepastian hukum tersebut berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. C. Tentang Kerugian Konstitusional Bersifat Spesifik dan Aktual atau Setidak- tidaknya Potensial Yang Menurut Penalaran Yang Wajar Dapat Dipastikan Akan Terjadi 2.10. Bahwa di samping kerugian konstitutional berupa tidak adanya jaminan pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan, Pemohon juga terancam mengalami kerugian materiil yang sifatnya aktual, berupa semua pengeluaran yang telah dilakukan Pemohon, yang dapat Pemohon rincikan sebagai berikut: 15 Kerugian atas IUP-OP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019: I. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah dibayarkan Pemohon sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut: A. Pembayaran Iuran Tetap 1) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2007-2011 sebesar Rp.14.994.756,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan Pembayaran Iuran Tetap 2012-2017 IUP No. 235/BKPMD/PTSP/V/2016 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 19.063,27 (sembilan belas ribu enam puluh tiga koma dua tujuh dolar Amerika Serikat) (vide bukti P-46); 2) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2018 sebesar IUP No. 234/BKPMD-PTSP/V/2016 seluas 900,5 Ha (sembilan ratus dan lima perseratus hektar) dan IUP No. 235/BKPMD/PTSP/V/2016 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 7.434,40 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh empat koma empat nol Dolar Amerika Serikat (vide bukti P-47); 3) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2019 IUP No. 1092/DPM-PTSP/XII/2018 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 4.279,42 (empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat dua Dolar Amerika Serikat (vide bukti P-48); 4) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2020 IUP No. 1092/DPM-PTSP/XII/2018 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar USD 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat (vide bukti P-49); 5) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2021 IUP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar 16 Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) (vide bukti P-50); 6) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2022 IUP No. IUP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) (vide bukti P-51); 7) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2023 IUP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 seluas 850,9 Ha (delapan ratus lima puluh dan sembilan perseratus hektar) sebesar Rp.51.054.000,- (lima puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) (vide bukti P-52); B. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 1) Pembayaran PNBP Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp.990.099.010,- (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu sepuluh rupiah); (vide bukti P-53) 2) Pembayaran PNBP Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp.1.548.970.182,- (satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah); (vide bukti P-54) 3) Pembayaran PNBP Tahun 2016 sebesar Rp.2.810.189.914,- (dua miliar delapan ratus sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah); (vide bukti P-55) 4) Pembayaran PNBP Tahun 2017 sebesar Rp.2.953.832.673,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah); (Vide Bukti P-56) 5) Pembayaran PNBP Tahun 2018-2019 sebesar Rp.3.449.967.500,- (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah); (vide bukti P-57) 17 6) Pembayaran PNBP Tahun 2019 – 2020 sebesar Rp.4.370.065.000,- (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh lima ribu rupiah); (vide bukti P-58) 7) Pembayaran PNBP Tahun 2020 – 2021 sebesar Rp.5.287.292.500,- (lima miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); (vide bukti P-59) 8) Pembayaran PNBP Tahun 2021 – 2022 sebesar Rp.1.345.750.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (vide bukti P- 60) 9) Pembayaran PNBP Tahun 2022 – 2023 sebesar Rp.1.519.700.000,- (satu miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah). (vide bukti P-61) C. Penempatan Jaminan Reklamasi 1) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2019 sebesar Rp.1.009.598.736,- (satu miliar sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah); (vide bukti P-62) 2) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2020 sebesar Rp.2.680.762.172,- (dua miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); (vide bukti P-63) 3) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2021 sebesar Rp.2.491.743.686,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah); (vide bukti P-64) 4) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2022 sebesar Rp.2.208.215.958,- (dua miliar dua ratus delapan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah); (vide bukti P-65) 5) Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2023 sebesar Rp.2.550.249.408,- (dua miliar lima ratus lima 18 puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah); (vide bukti P-66) D. Penempatan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2023 sebesar Rp.1.481.058.158,- (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah). (vide bukti P-67) E. Pembayaran Sewa Perairan Terminal Khusus. 1) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2019 sampai dengan 17 September 2020 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (vide bukti P-68) 2) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2020 sampai dengan 17 September 2021 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (vide bukti P-69) 3) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2021 sampai dengan 17 September 2022 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (vide bukti P-70) 4) Pembayaran sewa perairan periode 17 September 2022 sampai dengan 17 September 2023 sebesar Rp.89.760.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); (vide bukti P-71) II. Pembayaran Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) (vide bukti P-72a s.d. bukti P-72s) Bukti Tanggal Bayar Kode KL/Unit /Satker Kode Billing NTPN NTB Mata Uang Kode Akun Nominal Bayar P-72a 29/07/202 2 029 / 01 / 465003 820220727406701 7AFD11JNFCKTTC 3D 58361026 IDR 421421 37.246.930,00 P-72b 18/08/202 2 029 / 01 / 465003 820220816417338 E65587QLU6O9KO HQ 59080997 IDR 421421 27.845.180,00 P-72c 27/09/202 2 029 / 01 / 465003 820220921450682 2644C2G4V7D3C4 5Q 60199040 IDR 421421 27.761.790,00 P-72d 27/09/202 2 029 / 01 / 465003 820220921453128 A6B987QLU6RDQ 6I8 60199043 IDR 421421 50.148.300,00 P-72e 27/09/202 2 029 / 01 / 465003 820220921453183 634D13CIF1VFP6J V 60199046 IDR 421421 26.987.040,00 19 P-72f 03/11/202 2 029 / 01 / 465003 820221028542621 D93501JNFCTT3A 4T 61306116 IDR 421421 9.909.990,00 P-72g 03/11/202 2 029 / 01 / 465003 820221028542711 0281B1JNFCTT3A 7N 61306120 IDR 421421 11.906.930,00 P-72h 03/11/202 2 029 / 01 / 465003 820221028542766 B716C61QUHPR4 A9E 61306165 IDR 421421 7.052.190,00 P-72i 13/12/202 2 029 / 01 / 465003 820221207939418 B9DF97QLU73V12 AQ 554080884 809 IDR 421421 12.149.430,00 P-72j 05/12/202 2 029 / 01 / 465003 820221128827614 410FE48VUSO1U OMU 911878645 848 IDR 421421 13.832.850,00 P-72k 05/12/202 2 029 / 01 / 465003 820221128827621 D280E1JNFD0SN ON5 597125720 648 IDR 421421 15.400.250,00 P-72l 05/12/202 2 029 / 01 / 465003 820221128827624 CC49C48VUSO1U ON8 896435705 548 IDR 421421 7.798.930,00 P-72m 24/02/202 3 029 / 01 / 465003 820230219790693 C59D13CIFAKJBU B5 884640955 984 IDR 421421 10.126.550,00 P-72n 03/02/202 3 029 / 01 / 465003 820230201867007 F8ED06U8EKTJSU NV 103777802 563 IDR 421421 900.750,00 P-72o 03/02/202 3 029 / 01 / 465003 820230201867762 3F0952G4VG1LRV FI 661188025 58 IDR 421421 435.590,00 P-72p 03/02/202 3 029 / 01 / 465003 820230201868542 C37B82G4VG1LS0 7U 102553802 541 IDR 421421 68.820,00 P-72q 14/02/202 3 029 / 01 / 465003 820230209739827 0F1776U8EKTRD7 1J 312130891 462 IDR 421421 1.161.840,00 P-72r 14/02/202 3 029 / 01 / 465003 820230209740022 6F46D2G4VG1TC7 7M 831955891 483 IDR 421421 550.900,00 P-72s 14/02/202 3 029 / 01 / 465003 820230209738786 035FD61QUQBF06 12 661951891 473 IDR 421421 275.740,00 TOTAL 261.560.000,00 III. Pembayaran Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) (vide bukti P-73a s.d. bukti P-73s) Bukti Tanggal Bayar Kode KL/Unit/ Satker Kode Billing NTPN NTB Mata Uang Kode Akun Nominal Bayar P-73a 29/07/2022 029 / 01 / 465003 820220727406822 B62092G4V77AAC76 4,886E+09 USD 421411 5.693,59 P-73b 18/08/2022 029 / 01 / 465003 820220816417369 E8B458N3E1AM1OIP 4,917E+09 USD 421411 4.538,53 P-73c 27/09/2022 029 / 01 / 465003 820220921452786 4EF4261QUHML067I 4,974E+09 USD 421411 6.700,30 P-73d 27/09/2022 029 / 01 / 465003 820220921453167 DA6656U8EC91D6JF 222716 USD 421411 7.700,24 P-73e 27/09/2022 029 / 01 / 465003 820220921453207 3A9A16U8EC91D6KN 282016 USD 421411 1.837,06 P-73f 03/11/2022 029 / 01 / 465003 820221028542666 F719861QUHPR4A6A 390805 USD 421411 2.715,98 P-73g 03/11/2022 029 / 01 / 465003 820221028542732 CCBFC2G4V7G9GA8C 405705 USD 421411 2.486,48 P-73h 03/11/2022 029 / 01 / 465003 820221028542782 166632G4V7G9GA9U 5,028E+09 USD 421411 603,96 20 P-73i 13/12/2022 029 / 01 / 465003 820221207939862 858352G4V7LKJ2OM 744109 USD 421411 2.416,34 P-73j 05/12/2022 029 / 01 / 465003 820221128828306 1EDBF61QUHSQOPCI 5,076E+09 USD 421411 1.810,92 P-73k 05/12/2022 029 / 01 / 465003 820221128828309 D0CEC8N3E1JVVPCL 705848 USD 421411 2.198,22 P-73l 05/12/2022 029 / 01 / 465003 820221128827623 A35D83CIF25LHON7 755448 USD 421411 592,72 P-73m 24/02/2023 029 / 01 / 465003 820230219790697 925866U8EKU4VUB9 5,259E+09 USD 421411 2.541,30 P-73n 03/02/2023 029 / 01 / 465003 820230201865992 6BFF32G4VG1LRTO8 802548 USD 421411 246,67 P-73o 03/02/2023 029 / 01 / 465003 820230201867738 02B8A7QLUFG09VEQ 802551 USD 421411 116,46 P-73p 03/02/2023 029 / 01 / 465003 820230201868420 A321C0N9VQST2044 5,156E+09 USD 421411 8,88 P-731 14/02/2023 029 / 01 / 465003 820230209739727 DF0F06U8EKTRD6UF 891463 USD 421411 311,71 P-73r 14/02/2023 029 / 01 / 465003 820230209738692 CAA632G4VG1TC5U4 891465 USD 421411 166,38 P-73s 14/02/2023 029 / 01 / 465003 820230209740130 5ACD90N9VQT4I7B2 891464 USD 421411 21,76 TOTAL 42.707,50 Dengan demikian total nilai investasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemohon terhadap IUP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, dan berpotensi menjadi kerugian Pemohon adalah sebesar Rp.37.498.143.653,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan USD 77.284,59 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat koma lima sembilan Dolar Amerika Serikat; Selain kerugian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengalami kerugian lebih dari Rp.70 Miliar dari pembayaran pembebasan tanam tumbuh yang dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti untung atas tanaman yang terdampak kegiatan pertambangan pada lahan seluas 568 Ha (lima ratus enam puluh delapan Hektar). Kerugian atas IUP-OP No. 234/BKPMD-PTSP/V/2016 tanggal 31 Mei 2016: Pembayaran PNBP Site Lampeapi a. Pembayaran Iuran Tetap 1) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2008 – 2011 sebesar Rp.16.886.852,- (enam belas juta delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan Tahun 2012 – 2017 sebesar USD 20.162,64 21 (dua puluh ribu seratus enam puluh dua koma enam empat Dolar Amerika Serikat) IUP No. 234/BKPMD-PTSP/V/2016; (vide bukti P-74) 2) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2019 IUP No. 234/BKPMD- PTSP/V/2016 seluas 900,5 Ha sebesar USD 4.315,45 (empat ribu tiga ratus lima belas koma empat lima Dolar Amerika Serikat); (vide bukti P- 75) 3) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2020 IUP No. 234/BKPMD- PTSP/V/2016 seluas 900,5 Ha sebesar USD 3.832,00 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua Dolar Amerika Serikat); (vide bukti P-76) 4) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2021 IUP No. 234/BKPMD- PTSP/V/2016 seluas 900,5 Ha sebesar Rp.57.480.000,- lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); (vide bukti P-77) 5) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2022 IUP No. 234/BKPMD- PTSP/V/2016 seluas 900,5 Ha sebesar Rp.57.480.000,- lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); (vide bukti P-78) 6) Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2023 IUP No. 234/BKPMD- PTSP/V/2016 seluas 900,5 Ha sebesar Rp.57.480.000,- lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). (vide bukti P-79) b. Pembayaran PNBP Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 1) Pembayaran PNBP Tahun 2016 sebesar Rp.981.712.760,- sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); (vide bukti P-80) 2) Pembayaran PNBP Tahun 2017 sebesar Rp.951.879.514,- sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah); (vide bukti P-81) 3) Pembayaran PNBP Tahun 2018 - 2019 sebesar Rp.1.163.659.350,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah); (vide bukti P-82) 4) Pembayaran PNBP Tahun 2019 sebesar Rp.1.466.902.500,- (satu miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah); (vide bukti P-83) 5) Pembayaran PNBP Tahun 2020 sebesar Rp.1.846.668.356,- (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah); (vide bukti P-84) 22 6) Pembayaran PNBP Tahun 2021 sebesar Rp.662.777.500,- (enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); (vide bukti P-85) 7) Pembayaran PNBP Tahun 2022 sebesar Rp.662.882.500,- (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah); (vide bukti P-86) 8) Pembayaran PNBP Tahun 2023 sebesar Rp.669.392.500,- (enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). (vide bukti P-87) Jumlah total kerugian Pemohon pada site Lampeapi IUP No. 234/BKPMD- PTSP/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 adalah sebesar Rp.8.595.201.832,- (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dan USD 28.310,09 (dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh koma nol sembilan Dolar Amerika Serikat) Dengan demikian, seluruh potensi kerugian aktual yang dapat dialami oleh Pemohon adalah sebesar Rp. 46.093.345.485,- (empat puluh enam miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan USD 105.594,68 (seratus lima ribu lima ratus sembilan puluh empat koma enam delapan Dolar Amerika Serikat) D. Tentang Ada Hubungan Kausalitas (sebab-akibat) Antara Kerugian Konstitusional dan Berlakunya Undang-Undang Yang Dimohonkan Pengujian 2.11. Bahwa berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 yang ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil, akan berakibat kegiatan usaha Pemohon terhenti. Penghentian kegiatan usaha Pemohon tersebut disebabkan karena dengan penafsiran pasal-pasal aquo sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan, maka Peraturan Daerah tentang tata ruang yang sebelumnya mengijinkan kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Kecil, akan dilakukan perubahan dengan meniadakan kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Wawonii. 2.12. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara berlakunya pasal-pasal a quo dengan kegiatan pertambangan 23 Pemohon di Pulau Wawonii yang didasarkan pada ijin-ijin yang telah dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. E. Tentang Ada Kemungkinan Bahwa Dengan Dikabulkannya Permohonan, Kerugian Konstitusional Seperti Yang Didalilkan Tidak Akan Terjadi. 2.13. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan sebelumnya, kerugian Pemohon disebabkan karena pasal-pasal a quo dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Kecil, hal mana berarti mengancam keberadaan kegiatan usaha pertambangan nikel Pemohon di Pulau Wawonii yang tergolong sebagai pulau kecil. Bilamana permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan memberikan penafsiran terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) dengan menyatakan bahwa pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang dimaknai bukan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan (konstitutional bersyarat), maka kerugian konstitutional Pemohon tidak terjadi karena dengan berlandaskan asas hierarki peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi, hal mana membuat Pemohon masih dapat melanjutkan usahanya. 2.14. Bahwa dengan dalil Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian Legal Standing Permohonan ini, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Badan Hukum Privat sebagaimana yang dimaksud dalam Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020 dan memenuhi syarat mengenai adanya hak konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang a quo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI No.2 Tahun 2021, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan Permohonan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (2) dan pasal 35 huruf (k) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014. III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN 24 3.1. Bahwa terhadap Undang-Undang a quo sudah pernah dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21. Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan telah diputus melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tanggal 9 Juni tahun 2011 dengan menyatakan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, serta Pasal 75 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3.2. Bahwa perkara tersebut tidak sama dengan permohonan Pemohon ini karena pemohonnya berbeda, pasal yang dimohonkan pengujiannya berbeda, objek yang berbeda dan alasan permohonannya pun berbeda pula, sehingga permohonan ini tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in idem. 3.3. Bahwa secara faktual Pemohon telah memulai kegiatannya dalam rangka persiapan penambangan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada bagian legal standing di atas, dengan melakukan pembebasan tanah serta pembangunan infrastruktur untuk penambangan nikel, berdasarkan ijin-ijin yang telah diterbitkan secara sah oleh instansi yang berwenang sebagaimana terurai pada No. 2.5, 2.6 dan No. 2.7 yang kesemuanya Pemohon lampirkan sebagai bukti (P-3, P-4, P-10a, P-10b s/d P-14 dan P-36 s/d P-45) dalam Permohonan ini. 3.4. Bahwa dari sisi kewajiban pemeliharaan lingkungan, Pemohon telah mematuhi semua ketentuan hukum yang diharuskan bagi pemegang ijin usaha pertambangan, sebagai berikut: 1. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): a. Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel Di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. GEMA KREASI PERDANA; (bukti P-23) b. Buku Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa 25 Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; (bukti P-24) c. Buku Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; (bukti P-25) d. Buku Rencana Pengolahan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; (bukti P-26) e. Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT. GEMA KREASI PERDANA Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 2008; (bukti P-27) f. Buku Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP); (bukti P-22) g. Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan No. 503/SK-004/DPMPTSP-NAKERTRANS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. GEMA KREASI PERDANA. (bukti P-20) h. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Konawe Kepulauan No. 503/SK-003/DPMPTSP- NAKERTRANS/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana atas Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di 26 Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana. (bukti P-21) 2. Laporan Berkala a. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I Januari – Juni 2021; (vide bukti P-88) b. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Juli – Desember 2021; (vide bukti P-89) c. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester I Januari – Juni 2022; (vide bukti P-90) d. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester II Juli – Desember 2022; (vide bukti P-91) 3.5. Bahwa terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, Pemohon telah menunjukkan komitmennya untuk memberdayaan tenaga kerja lokal di desa sekitar kegiatan pertambangan. Berdasarkan data tenaga kerja per Desember 2022, Pemohon telah mempekerjakan ± 527 (lima ratus dua puluh tujuh) tenaga kerja, dimana ± 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) orang atau sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total tenaga kerja Pemohon merupakan putra putri lokal asli Wawonii dan Sulawesi Tenggara, dan sisanya sebesar ± 134 (seratus tiga puluh empat) orang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara. 3.6. Bahwa di samping mematuhi semua ketentuan yang berlaku baik mengenai operasional pertambangan dan pemeliharaan lingkungan sebagaimana di uraikan di atas, Pemohon juga turut terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar dengan kegiatan-kegiatan program CSR (Corporate Social Responbility) di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, infrastruktur, informasi dan teknologi, sebagai berikut: (vide bukti P-92) 1. Program Pendidikan a. Program Kursus Komputer Gratis: ditujukan kepada remaja yang tinggal di wilayah sekitar tambang untuk meningkatkan 27 keterampilan mereka dalam pengoperasian komputer, untuk membantu mereka dalam kegiatan sekolah maupun pekerjaan. Target: Desa Roko-Roko Raya: Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya. b. Kegiatan Perayaan Hari Anak Nasional: diikuti oleh perwakilan beberapa Sekolah Dasar (SD) yang ada di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara. Kegiatan perayaan diisi dengan berbagi pesan nilai dan moral yang baik melalui pembacaan dongeng oleh karyawan Pemohon. Selain mendongeng, kegiatan juga mencakup pelaksanaan berbagai lomba yang diikuti oleh siswa-siswi dengan tujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas motorik anak. Target: Perwakilan siswa-siswi serta guru SD di Desa Sukarela Jaya dan Mosolo, sebanyak + 60 orang c. Penyuluhan Kesehatan kepada Siswa-Siswi SD: dalam rangka peningkatan kesadaran terahadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat, Pemohon juga melakukan penyuluhan kepada siswa-siswi SD di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara, dengan harapan agar dapat diimplementasikan dalam berkegiatan sehari-hari. Target: Siswa-siswi di Desa Roko-Roko Raya: Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya. d. Perbaikan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Sekolah: dilakukan dalam rangka mendukung peningkatan proses belajar- mengajar bagi para siswa dan guru. Target: SD di Desa Sukarela Jaya dan SMP di Nambo Jaya. 2. Program Kesehatan a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Bayi dan Balita: diberikan kepada bayi dan balita yang tinggal di wilayah sekitar tambang yang memiliki status gizi kurang atau buruk. Dalam pelaksanaan program ini, Pemohon berkoordinasi dan bekerjasama dengan Puskesmas setempat. Target: Balita dan bayi yang ada di Desa Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya), Nambo Jaya, Sainoa Indah. 28 b. Layanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat: masyarakat yang sakit dapat memeriksakan kesehatan dan berobat secara gratis di klinik Pemohon yang berlokasi di dalam site. Target: Terbuka untuk masyarakat di sekitar tambang, yang berasal dari seluruh desa di Pulau Wawonii. c. Transportasi Rujukan Kesehatan: diperuntukkan gratis bagi masyarakat di sekitar tambang yang mengalami situasi darurat (emergency) kesehatan, untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih layak baik di wilayah kabupaten maupun provinsi. Target: Terbuka untuk masyarakat di sekitar tambang, yang berasal dari seluruh desa di Pulau Wawonii. 3. Program Kemandirian Ekonomi a. Pengembangan UMKM Pangan Olahan: UMKM yang dijalankan secara mandiri oleh masyarakat yang bergerak di bidang produksi dan penjualan pangan olahan kacang mete dan keripik kelapa. Diharapkan berkembangnya UMKM akan memberikan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat terutama ibu-ibu kelompok UMKM. Target: Kelompok Ibu-ibu yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya). b. Fasilitasi Pengurusan Ijin P-IRT untuk Produk UMKM: izin P-IRT diperlukan untuk memberikan izin edar kepada produk sebagai salah satu produk industri rumah tangga sehingga dapat dipasarkan secara publik, baik pada level Wawonii maupun di level Kendari (Provinsi). Target: Kelompok Ibu-ibu yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya). c. Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Halal untuk Produk UMKM: sertifikasi halal diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen kepada produk, sehingga diharapkan dapat dipasarkan dan diterima oleh level konsumen yang lebih luas seperti di wilayah Kendari (Provinsi). 29 Target: Kelompok Ibu-ibu yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya) 4. Program Sosial Budaya a. Dukungan pada Hari Kemerdekaan RI: dukungan diberikan dalam rangka turut memeriahkan hari kemerdekaan RI serta mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar tambang sehingga terpelihara hubungan yang baik antara masyarakat dan perusahaan. Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya). b. Dukungan Pemberian Paket Sembako: diberikan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, sehingga bantuan sembako dapat digunakan oleh masyarakat untuk merayakan Ramadhan dan Idul Fitri. Target: Masyarakat 11 desa: Sukarela Jaya, Teporoko, Dompo- Dompo Jaya, Roko-Roko, Bahaba, Sinar Mosolo, Mosolo, Sinaulu Jaya, Nambo Jaya, Sainoa Indah, Lawey c. Bantuan Sapi Qurban ke Desa-Desa Sekitar Tambang: diberikan dalam rangka perayaan Idul Adha kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menghormati perayaan keagamaan masyarakat (mayoritas Islam), dan untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Target: Masyarakat di 9 desa: Sukarela Jaya, Teporoko, Dompo- Dompo Jaya, Roko-Roko, Bahaba, Mosolo, Sainoa Indah, Nambo Jaya, Lawey. 5. Program Lingkungan a. Bantuan Pembersihan Bak Penampungan Air Bersih Masyarakat: dilakukan pada bak penampungan air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan konsumsi. Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya). b. Penyuluhan Seputar Kepedulian Lingkungan dan Penanaman Pohon: kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran 30 masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan. Target: Masyarakat dan siswa-siswi yang ada di Desa Nambo Jaya dan Sainoa Indah. 6. Program Peningkatan Infrastruktur a. Program Desa Terang: merupakan bantuan penyediaan sumber dan penyaluran listrik kepada masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN, sehingga dapat membantu kelancaran kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi masyarakat. Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya), dan masyarakat yang ada di Desa Nambo dan Sainoa Indah. b. Perbaikan Jalan Utama Kabupaten: perbaikan dilakukan untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan terutama dalam kaitannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (perbelanjaan ke provinsi), darurat kesehatan, arus ekonomi, dan lain-lain. Target: Seluruh masyarakat di yang berkepentingan untuk menggunakan jalan tersebut, terutama masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya), masyarakat yang ada di Desa Nambo, Sainoa Indah, Mosolo, Sinar Masolo, Sinaulu Jaya, dan juga masyarakat yang termasuk dalam kawasan kecamatan Wawonii Selatan (terutama desa Bobolio dan Desa Wawouso). c. Dukungan Perbaikan Jalan Desa: perbaikan dilakukan untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat di wilayah desa sehari- hari. Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya). d. Dukungan Perbaikan Jembatan Masyarakat: perbaikan dilakukan untuk memudahkan akses mobilisasi masyarakat, terutama mengingat kondisi geografis setempat yang memiliki banyak sungai-sungai kecil. 31 Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya), masyarakat yang ada di Desa Waturai, Desa Mosolo, Sinar Masolo, dan Sinaulu Jaya. e. Dukungan Perbaikan Gorong-Gorong Desa: dilakukan untuk memperlancar aliran air disaat hujan atau musim pasang sehingga wilayah desa terhindar dari resiko banjir. Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya). 7. Informasi dan Teknologi a. Pembangunan dan Pengoperasian Tower BTS (Base Transceiver Station): dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan sinyal komunikasi Pemohon, adanya tower tersebut juga membantu peningkatan kualitas sinyal komunikasi yang dapat digunakan juga oleh masyarakat sekitar. Target: Masyarakat yang ada di Roko-Roko Raya (Desa Sukarela Jaya, Roko-Roko, Teporoko, Bahaba, Dompo-Dompo Jaya). b. Bantuan Komputer untuk Desa: dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi masyarakat desa terkait. Target: Masyarakat Desa Sukarela Jaya. 3.7. Bahwa apa yang Pemohon uraikan di atas mengenai kegiatan yang telah Pemohon lakukan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk menunjukkan bahwa keberadaan Pemohon di Pulau Wawonii juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar baik secara sosial budaya, ekonomi maupun sarana dan prasarana. 3.8. Bahwa ketenangan berusaha Pemohon mulai terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan usaha pertambangan walaupun Pemohon telah memiliki seluruh perijinan yang diperlukan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku, yang mana sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 (vide bukti P-93), khususnya Pasal 32 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii, ke Mahkamah Agung RI. 3.9. Bahwa terhadap permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang A Quo khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k). 3.10. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bahwa secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusianya. Bahkan juga mengancam kehidupan sekitarnya; 2. Bahwa secara sosiologis, pemberlakuan objek permohonan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang kontra-produktif, seperti kebijakan kegiatan usaha pertambangan. Jelas, hal ini sangat tidak sesuai dengan landasan sosiologis, karena masyarakat di wilayah kecamatan Wanoni telah lama bertani/berkebun. 3. Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No. 27/2007, mengatur pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: 33 a) konservasi; b) pendidikan dan pelatihan; c) penelitian dan pengembangan; d) budi daya laut; e) pariwisata; f) usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, g) pertanian organik, h) peternakan; i) Pertahanan dan Keamanan Negara Materi muatan pasal tersebut tidak mengatur tentang pertambangan; 4. Bahwa Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; 5. Bahwa larangan sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf k mengenai sebab berpotensi menimbulkan larangan penambangan mineral, kerusakan lingkungan hidup, yang dalam literatur environtmentalism, dapat diuraikan sebagai kerusakan atas lingkungan hidup baik yang terjadi secara alamiah maupun disebabkan akibat kegiatan manusia, dan dapat dibedakan dampaknya yakni terhadap lingkungan fisik (physical environment), lingkungan biologis (biological environment), serta lingkungan sosial (social environment); 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung RI berpendapat objek permohonan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 3.11. Bahwa dalam keputusannya tersebut, Mahkamah Agung RI telah menafsirkan bunyi norma Pasal 23 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 yang tidak mencantumkan kegiatan pertambangan 34 sebagai kegiatan prioritas, dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan. 3.12. Bahwa demikian juga dengan bunyi Pasal 35 huruf (k) yang merupakan norma larangan bersyarat terhadap kegiatan pertambangan yaitu apabila kegiatan pertambangan tersebut secara teknis menimbulkan kerusakan ekologis, sosial budaya, kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat, dimaknai oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan yang bersifat definitif dan tanpa syarat. 3.13. Bahwa penafsiran Mahkamah Agung RI tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak Pemohon yang lahir dari ijin-ijin yang telah diperoleh Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan di wilayah Pulau Wawonii. Ijin-ijin dimaksud diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan prosedur yang seharusnya menurut hukum. Pemohon juga telah memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada Negara menurut ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban pemegang ijin usaha pertambangan. Berdasarkan asas Principle of Legality setiap hak yang diperoleh seseorang berdasarkan keputusan suatu badan atau pejabat administrasi negara haruslah dihormati. 3.14. Bahwa jaminan untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan adalah norma yang diwajibkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai suatu hak mendasar yang harus diberikan kepada setiap warganegara oleh penyelenggara negara sebagai suatu negara hukum. Konsep Indonesia sebagai negara hukum telah termaktub secara konstitutional pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Merujuk pada pendapat Hans Kelsen mengenai norma dasar (grundnorm) sebagai puncak dari hierarki norma, Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa setiap norma hukum berlaku mengikat apabila didasarkan pada norma yang sudah ada sebelumnya dengan status yang lebih tinggi yang menjadi dasar untuk validitas norma yang lebih rendah (Jimly Asshiddiqie, 2020, Teori Hierarki Norma Hukum, Penerbit Konstitusi Pers, hlm.103). Dengan demikian norma yang terdapat pada konstitusi harus menjadi dasar dari berlakunya peraturan perundang-undangan dibawahnya, atau 35 dengan kata lain, kekuatan berlaku peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pada Konstitusi. Bilamana penafsiran Mahkamah Agung RI terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) yang memaknainya sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di Pulau kecil tersebut dibenarkan, maka akan timbul ketidak pastian hukum terhadap para pemegang Ijin Usaha Pertambangan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, hal mana berarti menjadi bertentangan dengan norma dasar konstitusi yang menjamin kepastian hukum. Tidak hanya Pemohon yang akan merasakan dampak kerugiannya, akan tetapi terdapat banyak pemegang IUP di wilayah pesisir dan pulau kecil yang akan mengalami hal yang sama. Daftar sebagian pemilik IUP di pulau-pulau kecil tersebut sebagaimana Pemohon lampirkan pada Permohonan ini. 3.15. Bahwa di sisi lain, terdapat norma dalam Undang-Undang Minerba, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut perubahannya melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), dalam Pasal 17A ayat (2) berbunyi: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang telah ditetapkan” Jaminan untuk tidak melakukan perubahan tata ruang ini sangatlah penting bagi pelaku usaha pertambangan mengingat investasi yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan ini sangat besar. Demikian juga dengan bunyi Pasal 172B ayat (2) UU Minerba yang menyatakan: “(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya” Dengan penafsiran Mahkamah Agung RI tersebut akan menimbulkan pertentangan norma di antara 2 undang-undang. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 berikut perubahannya yang 36 dimaknai sebagai larangan untuk kegiatan pertambangan sehingga Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang harus dilakukan perubahan dengan menghapus kegiatan pertambangan, sementara itu Pasal 17A ayat (2) dan 172B ayat (2) UU Minerba, Pemerintah memberikan jaminan untuk tidak dilakukan perubahan atas tata ruang yang telah ditetapkan. 3.16. Bahwa demikian juga dengan bunyi Pasal 46 ayat (1) UU Minerba yang memberikan jaminan kepada pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi, dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Pemohon adalah pemegang IUP-Operasi Produksi yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi. 3.17. Bahwa 3 (tiga) tahun lalu dalam persidangan yang mulia di Mahkamah Konstitusi ini dalam perkara Nomor 5/PUU-XVIII/2020 tanggal 13 Juli 2020, Prof. Susi Dwi Harijanti, mengutip pernyataan Prof. Bagir Manan dalam keterangannya sebagai Ahli dalam perkara No. 4/P/FP/2017/PTUN.Jkt, berkenaan dengan harapannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, bahwa: “Sebagai keterangan Ahli di bidang hukum, keterangan ini semata-mata bersifat keilmuan yaitu ilmu hukum. Pendekatan keilmuan adalah konsep dan teori. Dalam hal ini, konsep dan teori ilmu hukum. Hukum secara keilmuan dapat didekati dengan berbagai cara seperti pendekatan yuridis dogmatic ataupun pendekatan yang menyetakan hukum itu suatu kepentingan. Akibatnya, dapat terjadi perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi di sekitar kita. Namun, dalam memecahkan persoalan hukum, secara keilmuan ada beberapa hal yang perlu dipegang dan dilaksanakan. Pertama, kehendak menemukan kebenaran, baik atas dasar yuridis maupun atas dasar konsep atau teori yang telah diterima oleh nalar yang wajar. Kedua, kehendak menyelesaikan persoalan, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Ketiga, kehendak menegakkan keadilan dan kebenaran. Suatu putusan dipandang adil apabila dapat diterima secara wajar. Sesuatu akan diterima secara wajar kalau melahirkan kegunaan dan harmoni. Hal ini 37 hanya akan tercapai apabila penerapan hukum dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan konsep hukum, serta sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung dalam suatu kaidah hukum” (Susi Dwi Harijati, Keterangan Ahli, Disampaikan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara No.5/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 13 Juli 2020). Berkaca pada apa yang dinyatakan oleh Prof. Bagir Manan tersebut, pada hakikatnya hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap terwujudnya keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum seharusnya dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh dan mampu memenuhi tujuannya untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah pengemban nilai keadilan yang memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif. Bersifat normatif karena pada keadilanlah hukum positif itu berpangkal, sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum (Oksidelfa Yanto, 2020, Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta, hlm.28). Dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI pada pasal-pasal yang dimohon pengujiannya ini, keputusan yang diberikan jelas menimbulkan persoalan baru dan justru mencederai rasa keadilan Pemohon dan tentunya pula para pemilik IUP lain di wilayah dengan kategori pulau kecil. Dampak yang ditimbulkannya adalah timbulnya ketidak pastian hukum karena dalam putusannya Mahkamah Agung RI memerintahkan Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan untuk merevisi Perda tentang tata ruangnya dengan menghapus kegiatan pertambangan. Akibatnya, kegiatan usaha pertambangan di wilayah- wilayah tersebut menjadi kegiatan illegal. Selanjutnya, bilamana kegiatan pertambangan diwilayah tersebut menjadi kegiatan illegal, hal mana akan berakibat tertutupnya mata pencaharian sebagian besar masyarakat diwilayah tersebut yang pada umumnya bekerja di sektor pertambangan berikut penunjangnya. 3.18. Bahwa Mahkamah Agung telah menafsirkan bunyi pasal a quo secara subyektif dengan tidak menerapkan pengertian norma yang secara umum 38 dapat diterima. Teori mengenai penafsiran terhadap undang-undang, Hans Kelsen mendefinisikan pengertian penafsiran hukum dengan menyatakan: “Interpretation is an intellectual activity accompanying the law creating process as it move from higher level of hierarchical structure to the lower level governed by this higher level. In the standard case that of interpreting statutes, the question to be answered is how in applying the general norm (in the statutes) to concrete material fact, one is to arrive at corresponding individual norm (judicial decision or administrative act).” (Penafsiran adalah aktivitas intelektual yang mengiringi proses penciptaan hukum yang bergerak dari tingkat struktur yang lebih tinggi ketingkat yang lebih rendah yang diatur oleh tingkat yang lebih tinggi tersebut. Pada kasus standar untuk menafsirkan undang- undang, pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana menerapkan norma umum pada fakta material yang kongkret sampai pada norma individu yang sesuai.) Oleh karena itu, dalam memberikan penafsiran terhadap suatu kaidah hukum, seharusnya dilakukan dengan menerapkan kaidah umum pada fakta material yang kongkret. 3.19. Bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan: “pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: (a) Konservasi; (b) Pendidikan dan pelatihan (c) Penelitian dan pengembangan; (d) Budi daya laut; (e) Pariwisata; (f) Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; (g) Pertanian organik; dan/atau (h) Peternakan. (i) Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 23 ayat (2) di atas, mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan yang diprioritaskan dapat dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penafsiran umum harus mengacu kepada Kamus Besar 39 Bahasa Indonesia. Penafsiran umum atas frasa “diprioritaskan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “diutamakan atau didahulukan dari yang lain”. Mengutamakan atau mendahulukan dari yang lain tidaklah dapat dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang telah disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang a quo. Faktanya, selain apa yang disebutkan dalam pasal ini (dari huruf (a) sampai dengan (i)) secara faktual masih terdapat kegiatan lain yang tidak disebutkan, namun nyata keberadaannya di kawasan pesisir dan pulau kecil, seperti pemukiman dan perdagangan usaha kecil. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemukiman dan perdagangan usaha kecil juga termasuk yang dilarang hanya karena tidak tercantum di dalam pasal a quo? Selain kaidah umum dalam memaknai undang-undang sebagaimana di atas, dapat juga digunakan kaidah hukum lain mengenai tidak adanya larangan untuk kegiatan selain yang diprioritaskan tersebut. Kaidah hukum ini dapat dilihat dari norma yang lain yang mengatur kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai berikut: 1. Pasal 10 huruf (a) UU No. 27 Tahun 2007 menyatakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil “(RZWP-3-K) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;” Dalam Penjelasan Pasal 10 huruf (a) Undang-Undang A Quo menyatakan bahwa Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan pertambangan. 2. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (vide bukti P-94), menyebutkan: 40 “Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dijabarkan dalam zona: a) Pariwisata; b) Pelabuhan Laut; c) Pelabuhan Perikanan; d) Pertambangan minyak dan gas bumi; e) Pertambangan mineral dan batu bara; f) Perikanan Tangkap; g) Perikanan Budidaya; h) Industri; i) Bandar Udara; j) Pengelolaan Energi; k) Pertahanan dan keamanan; l) Pembuangan (dumping area); m) Pemukiman; n) Pergaraman; o) Perdagangan barang dan/atau jasa; p) Fasilitas Umum; q) Pengelolaan ekosistem pesisir; r) Pemanfaatan air laut selain energi/pengolahan air; s) Wilayah kelola masyarakat Hukum Adat ; dan/atau t) Pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya; Dari norma peraturan yang lain sebagaimana di atas, dapat ditarik konklusi bahwa selain apa yang telah diprioritaskan dalam Pasal 23 ayat (2), masih terdapat beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan meskipun bukan menjadi prioritas. 3.20. Bahwa demikian pula dengan penafsiran Pasal 35 huruf k Undang- Undang a quo menyatakan: “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: (k) melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta“ Pasal 35 Undang-Undang a quo pada hakikatnya memang merupakan norma larangan, namun terdapat pengecualian dengan syarat-syarat tertentu. Frasa “apabila” pada Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 ini mengandung arti sebuah persyaratan bagaimana kegiatan itu harus dilakukan. Dengan demikian, norma pasal ini bermaksud mengatur kegiatan penambangan mineral pada pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mensyaratkan bahwa harus dilakukan 41 berdasarkan pertimbangan teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya yang tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Pasal 35 huruf (k) tidak dapat dimaknai sebagai larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tetapi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan melalui pengujian secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Demikian pula frasa “kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan” seharusnya dimaknai dengan mengacu kepada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 22 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang no.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Pengertian baku mutu lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Jo. Pasal 22 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang No.6 Tahun 2023 ditegaskan sebagai berikut : “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Untuk menafsirkan arti dari suatu norma peraturan perundang-undangan, selain kaidah umum, juga harus menggunakan kaidah hukum dengan mengacu pada terminologi yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan lainnya. 42 3.21. Bahwa bilamana penafsiran terhadap pengertian suatu norma dalam undang-undang hanya didasarkan pada penafsiran subyektif semata, hal tersebut pada hakikatnya sama dengan memperlakukan industri pertambangan secara diskriminatif. Industri pertambangan kerap kali di asosiasikan sebagai perusak lingkungan dan tidak disukai. Richard A. Posner menyatakan bahwa persoalan timbulnya diskriminasi, hanyalah disebabkan karena masalah suka dan tidak suka. Walaupun Posner dalam bukunya mendiskusikan persoalan diskriminasi ini terutama pada soal racisism pada kegiatan ekonomi, namun pendapatnya tersebut sangat relevan bila dianalogikan dengan perlakuan diskriminasi terhadap industri pertambangan yang seringkali diberi stigma sebagai perusak lingkungan dan tidak disukai. Padahal sebagai suatu negara hukum, semua warga negara sama kedudukannnya di hadapan hukum (equality before the law) dan tidak didasarkan pada suka atau tidak suka. 3.22. Bahwa dengan penafsiran oleh Mahkamah Agung tersebut yang bahkan memerintahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2041, hal mana berarti hanya perda di Kabupaten Konawe Kepulauan yang harus berubah, sementara itu perda-perda di wilayah lain tidak berubah. Hal ini tentu merupakan perlakuan diskriminasi terhadap wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berimbas secara langsung kepada pemohon sebagai pelaku usaha pertambangan di wilayah tersebut. 3.23. Bahwa perlakuan diskriminatif terhadap industri pertambangan yang tercermin dari putusan MA nomor 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang terstigma sebagai merusak lingkungan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan “setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu” . 3.24. Bahwa terhadap kegiatan pelaksanaan usaha pertambangan Pemohon, sejatinya telah di kontrol secara ketat melalui Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang bersandar pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan Hidup jo. 43 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung RI ternyata langsung mengambil kesimpulan bahwa kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity tanpa didasarkan pada bukti apakah para pelaku usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menyalahi atau melakukan kesalahan terhadap Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada AMDAL mereka. 3.25. Bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) (vide bukti P-95), Ijin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan diwilayah yang telah ditetapkan (Wilayah Usaha Pertambangan). Sebagai ijin yang diterbitkan berdasarkan UU Minerba, sudah sepatutnya pihak-pihak penerima dan pemegang ijin tersebut mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 3.26. Bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 bila ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat, sama halnya dengan membatasi hak Pemohon untuk turut serta dalam perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu juga dapat menegasikan kontribusi Pemohon yang selama ini telah mematuhi semua kewajiban terhadap Negara maupun kepada masyarakat. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 dengan menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap semua kegiatan lain selain yang 44 diprioritaskan dalam pasal dimaksud termasuk larangan kegiatan pertambangan (inkonstitutional bersyarat). Demikian juga terhadap Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2017 jo. UU No.1 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. Atau, dapat juga Mahkamah Konstitusi RI memberikan keputusan konstitutional bersyarat terhadap pengujian Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 dengan menyatakan bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap semua kegiatan lain selain yang diprioritaskan dalam pasal dimaksud termasuk larangan kegiatan pertambangan. Dan menyatakan pula bahwa Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2017 jo. UU No.1 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. IV. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarananya. 45 ATAU Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 27/2007 jo. UU No. 1/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarananya. 3. Menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. ATAU Menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU No. 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. 46 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-155 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Mei 2023, 15 Januari 2024, dan 1 Februari 2024, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002, tanggal 31 Desember 2019; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 104.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 21 April 2022; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Akta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Akta pendirian Perseorangan Terbatas PT GKP tanggal 24 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, SH., Notaris di Jakarta; 47 7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Perundang- undangan Republik Indonesia Nomor C- 10201.HT.01.01.TH.2000, tanggal 11 Mei 2000; 8. Bukti P-8a : Fotokopi Akta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Gema Kreasi Perdana Tanggal 05 Januari 2022 dibuat dihadapan Eirenes Maria Hendra, SH., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan; 9. Bukti P-8b : Fotokopi Akta Nomor 1 tentang Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sirkuler Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Gema Kreasi Perdana Tanggal 06 April 2023, dibuat dihadapan Eirenes Maria Hendra, SH., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan; 10. Bukti P-8c : Fotokopi Akta Pernyataan keputusan rapat PT Gema Kreasi Perdana Nomor 24, tanggal 14 Agustus 2008; 11. Bukti P-9a : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU- AH.01.03-0018683 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gema Kreasi Perdana, tanggal 11 Januari 2022; 12. Bukti P-9b : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.09-0108393 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gema Kreasi Perdana, tanggal 10 April 2023; 13. Bukti P-9c : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-72709.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 13 Oktober 2008; 48 14. Bukti P-10a : Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120214102266, tanggal 26 November 2018, Perubahan ke-20, tanggal: 14 Oktober 2022; 15. Bukti P-10b : Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 8120214102266, tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2023, Perubahan ke-22, tanggal: 9 Januari 2023; 16. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor. 234/BKPMD-PTSP/V/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 001, tertanggal 31 Mei 2016; 17. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor 543 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi (KW 08 NOP ET 002); 18. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor 82 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana; 19. Bukti P-14 : Fotokopi Sertifikat Clear and Clean (CNC) Nomor 122/MIN/12/2012 tanggal 21 Juni 2012; 20. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/4.188 tanggal 20 November 2020 tentang Persetujuan Akhir Revisi Laporan Study Kelayakan PT Gema Kreasi Perdana; 21. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya PT Gema Kreasi Perdana; 22. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.576/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi 49 Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe, Provnsi Sulawesi Tenggara seluas 707,10 (tujuh ratus tujuh dan sepuluh perseratus) Hektar, tanggal 18 Juni 2014; 23. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 686/DPM- PTSP/IX/2018 tentang Persetujuan Pembuatan Koridor di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) kepada PT Gema Kreasi Perdana di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 24. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 522.12/066/DPMPTSP/I/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 686/DPM-PTSP/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Persetujuan Pembuatan Koridor di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) kepada PT Gema Kreasi Perdana di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 25. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Konawe Kepulauan Nomor 503/SK-004/DPMPTSP-NAKERTRANS/I/2021 tentang Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten 50 Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana, tanggal 11 Januari 2021; 26. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Konawe Kepulauan Nomor 503/SK-003/DPMPTSP-NAKERTRANS/I/2021 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) di Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana atas Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana, tanggal 11 Januari 2021; 27. Bukti P-22 : Fotokopi Bukut Addendum ANDAL dan RKL-RPL Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP), Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan; 28. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana; 29. Bukti P-24 : Fotokopi Buku Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan (KA ANDAL ) Penambangan Bijih Nikel PT Gema Kreasi Perdana Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008; 30. Bukti P-25 : Fotokopi Buku Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT Gema Kreasi Perdana Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan 51 Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008; 31. Bukti P-26 : Fotokopi Buku Rencana Pengolahan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel PT Gema Kreasi Perdana Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008; 32. Bukti P-27 : Fotokopi Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel PT Gema Kreasi Perdana Desa Dompu-Dompu Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008; 33. Bukti P-28 : Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1334 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 23 Agustus 2018; 34. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.404/AL.308/DJPL perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) PT Gema Kreasi Perdana di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 07 Mei 2019; 35. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor A. 1080.AL.308/DJPL perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Mineral Logam (Nikel) PT Gema Kreasi Perdana di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 17 September 2019; 52 36. Bukti P-31 : Fotokopi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) PB-UMKU: 812021410226600080002, diterbitkan tanggal 09 November 2022; 37. Bukti P-32 : Fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor 02092210217412002, tanggal 21 Juni 2022; 38. Bukti P-33 : Fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 21122210317412001, tanggal 21 Desember 2022; 39. Bukti P-34 : Fotokopi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor 30122210517400004, tanggal 30 Desember 2022; 40. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T- 831.MB.04/MEM.B/2022 hal Persetujuan Penggunaan Wilayah di luar WIUP untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan PT Gema Kreasi Perdana Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019, tanggal 8 Desember 2022; 41. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor B- 253/MB.04/DJB.M/2023 perihal Persetujuan RKAB Tahun 2023 PT Gema Kreasi Perdana (SK IUP Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019), tanggal 19 Januari 2023; 42. Bukti P-37 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor 561 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan dan Penjualan; 43. Bukti P-38 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor 563 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian; 44. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Titik Koordinat Batas 53 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana (KW 08 NOP ET 002); 45. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 235/BKPMD-PTSP/V/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah KW 08 NOP ET 002); 46. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1092/DPM-PTSP/XII/2018 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdanan (Kode Wilayah KW 08 NOP ET 002); 47. Bukti P-42 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor 546 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi (KW 08 NOP ET 001), tanggal 14 November 2008; 48. Bukti P-43 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Nomor 83 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana, tanggal 10 Januari 2010; 49. Bukti P-44 : Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 72 tahun 2014 tentang Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana (KW 08 NOP ET 001), tanggal 24 November 2014; 50. Bukti P-45 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 P/HUM/2022, tanggal 22 Desember 2022; 51. Bukti P-46 : Fotokopi Surat PT Gema Kreasi Perdana Nomor: 007/GKP/X/2017 tertanggal 04 Oktober 2017 perihal: 54 Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap dan Kekurangan Iuran Tetap Tahun 2007-2011 (IDR) dan Iuran Tetap Tahun 2012-2017 (USD) untuk IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana No. 235/BKPMD/PTSP/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, di Kec. Wawonii Tenggara, Kab Konawe Kepulauan , Prov Sulawesi Tenggara; 52. Bukti P-47 : Fotokopi Surat PT Gema Kreasi Perdana Nomor: 006/GKP/X/2018 tertanggal 03 Oktober 2017 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap dan Kekurangan Iuran Tetap Tahun 2018 untuk IUP Operasi Produksi PT. Gema Kreasi Perdana No. 235/BKPMD/PTSP/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, di Kec. Wawonii Tenggara, Kab Konawe Kepulauan , Prov Sulawesi Tenggara; 53. Bukti P-48 : Fotokopi Surat PT Gema Kreasi Perdana Nomor: 010/GKP/VII/2019 tertanggal 15 Juni 2019 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2019 IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana; 54. Bukti P-49 : Fotokopi Surat PT Gema Kreasi Perdana Nomor: 001/GKP/I/2020 tertanggal 7 Januari 2020 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2020 IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana; 55. Bukti P-50 : Fotokopi Surat PT Gema Kreasi Perdana Nomor: 002/GKP/III/2020 tertanggal 2 Maret 2021 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2021 IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana; 56. Bukti P-51 : Fotokopi Surat PT Gema Kreasi Perdana Nomor: 002/GKP/III/2020 tertanggal 2 Maret 2021 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2021 untuk IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana; 55 57. Bukti P-52 : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Pembayaran Iuran Tetap tahun 2023 PT Gema Kreasi Perdana; 58. Bukti P-53 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2014 dan 2015; 59. Bukti P-54 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2014 dan 2015; 60. Bukti P-55 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2016; 61. Bukti P-56 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2017; 62. Bukti P-57 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2018 dan 2019; 63. Bukti P-58 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2019 dan 2020; 64. Bukti P-59 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2020 dan 2021; 65. Bukti P-60 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2021 dan 2022; 66. Bukti P-61 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2022 dan 2023; 67. Bukti P-62 : Fotokopi Tanda Terima Bilyet Deposito Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2019; 68. Bukti P-63 : Fotokopi Tanda Terima Bilyet Deposito Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2020; 69. Bukti P-64 : Fotokopi Tanda Terima Bilyet Deposito Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2021; 70. Bukti P-65 : Fotokopi Tanda Terima Bilyet Deposito Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2022; 71. Bukti P-66 : Fotokopi Tanda Terima Bilyet Deposito Penempatan Dana Jaminan Reklamasi Tahun 2023; 72. Bukti P-67 : Fotokopi Tanda Terima Bilyet Deposito Penempatan Jaminan Pasca Tambang Tahun 2023; 73. Bukti P-68 : Fotokopi Bukti PNBP tanggal 5 Agustus 2020; 74. Bukti P-69 : Fotokopi Bukti PNBP tanggal 19 Oktober 2020; 75. Bukti P-70 : Fotokopi Bukti PNBP tanggal 22 Oktober 2021; 76. Bukti P-71 : Fotokopi Bukti PNBP tanggal 18 Juli 2022; 77. Bukti P-72a : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 29 Juli 2022 nominal Rp.37.246.930,00; 56 78. Bukti P-72b : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 18 Agustus 2022 nominal Rp.27.845.180,00; 79. Bukti P-72c : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 27 September 2022 nominal Rp.27.761.790,00; 80. Bukti P-72d : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 27 September 2022 nominal Rp.50.148.300,00; 81. Bukti P-72e : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 27 September 2022 nominal Rp.26.987.040,00; 82. Bukti P-72f : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 03 November 2022 nominal Rp.9.909.990,00; 83. Bukti P-72g : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 03 November 2022 nominal Rp.11.906.930,00; 84. Bukti P-72h : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 03 November 2022 nominal Rp.7.052.190,00; 85. Bukti P-72i : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 13 Desember 2022 nominal Rp.12.149.430,00; 86. Bukti P-72j : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 05 Desember 2022 nominal Rp.13.832.850,00; 87. Bukti P-72k : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 05 Desember 2022 nominal Rp.15.400.250,00; 88. Bukti P-72l : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 05 Desember 2022 nominal Rp.7.798.930,00; 57 89. Bukti P-72m : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 24 Februari 2023 nominal Rp.10.126.550,00; 90. Bukti P-72n : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 03 Februari 2023 nominal Rp.900.750,00; 91. Bukti P-72o : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 03 Februari 2023 nominal Rp.435.590,00; 92. Bukti P-72p : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 03 Februari 2023 nominal Rp.68.820,00; 93. Bukti P-72q : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 14 Februari 2023 nominal Rp.1.161.840,00; 94. Bukti P-72r : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 14 Februari 2023 nominal Rp.550.900,00; 95. Bukti P-72s : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tanggal bayar 14 Februari 2023 nominal Rp.275.740,00; 96. Bukti P-73a : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 29 Juli 2022 nominal USD 5.693,59; 97. Bukti P-73b : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 18 Agustus 2022 nominal USD 4.538,53; 98. Bukti P-73c : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 27 September 2022 nominal USD 6.700,30; 99. Bukti P-73d : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 27 September 2022 nominal USD 7.700,24; 58 100. Bukti P-73e : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 27 September 2022 nominal USD 1.837,06; 101. Bukti P-73f : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 03 November 2022 nominal USD 2.715,98; 102. Bukti P-73g : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 03 November 2022 nominal USD 2.486,48; 103. Bukti P-73h : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 03 November 2022 nominal USD 603,96; 104. Bukti P-73i : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 13 Desember 2022 nominal USD 2.416,34; 105. Bukti P-73j : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 05 Desember 2022 nominal USD 1.810,92; 106. Bukti P-73k : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 05 Desember 2022 nominal USD 2.198,22; 107. Bukti P-73l : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 05 Desember 2022 nominal USD 592,72; 108. Bukti P-73m : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 24 Februari 2023 nominal USD 2.541,30; 109. Bukti P-73n : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 03 Februari 2023 nominal USD 246,67; 110. Bukti P-73o : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 03 Februari 2023 nominal USD 116,46; 59 111. Bukti P-73p : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 03 Februari 2023 nominal USD 8,88; 112. Bukti P-73q : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 14 Februari 2023 nominal USD 311,71; 113. Bukti P-73r : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 14 Februari 2023 nominal USD 166,3; 114. Bukti P-73s : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Dana Reboisasi (DR) tanggal bayar 14 Februari 2023 nominal USD 21,76; 115. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Nomor: 008/GKP/X/2017 tertanggal 04 Oktober 2017 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap dan Kekurangannya Tahun 2008-2011 (IDR) dan Iuran Tetap Tahun 2012-2017 (USD) Untuk IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana No. 235/BKPMD/PTSP/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, di Kec. Wawonii Tenggara, Kab Konawe Kepulauan , Prov Sulawesi Tenggara; 116. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Nomor: 011/GKP/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2019 Untuk IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana; 117. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Nomor: 002/GKP/I/2020 tertanggal 107 Januari 2020 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2020 Untuk IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana; 118. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Nomor: 003/GKP/III/2021 tertanggal 02 Maret 2021 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2021 Untuk IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana; 119. Bukti P-78 : Fotokopi Bukti Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2022 IUP No. 234/BKPMD-PTSP/V/2016 seluas 900,5 Ha; 60 120. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Nomor: 002/GKP/I/2023 tertanggal 26 Januari 2023 perihal: Bukti Setor Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2019 Untuk IUP Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana; 121. Bukti P-80 : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Pembayaran PNBP Tahun 2016; 122. Bukti P-81 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2017; 123. Bukti P-82 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2018-2019; 124. Bukti P-83 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2019; 125. Bukti P-84 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2020; 126. Bukti P-85 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2021; 127. Bukti P-86 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2022; 128. Bukti P-87 : Fotokopi Pembayaran PNBP Tahun 2023; 129. Bukti P-88 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Januari-Juni 2021; 130. Bukti P-89 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II Juli-Desember 2021; 131. Bukti P-90 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Januari-Juni 2022; 132. Bukti P-91 : Fotokopi Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester II Juli-Desember 2022; 133. Bukti P-92 : Fotokopi Laporan Ringkasan Kegiatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)/CSR Tahun 2019-2022 PT Gema Kreasi Perdana; 134. Bukti P-93 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021–2041; 135. Bukti P-94 : Fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 61 136. Bukti P-95a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 137. Bukti P-95b : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 138. Bukti P-96 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil; 139. Bukti P-97 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 tahun 2014; 140. Bukti P-98 : Fotokopi Dukungan Masyarakat Untuk Investasi PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii Konawe Kepulauan; 141. Bukti P-99 : Fotokopi Pernyataan Sikap Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii (PMMW); 142. Bukti P-100 : Video Demo Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii (PMMW) tanggal 23 Oktober 2023 di Pemda dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dan tanggal 31 Oktober 2023 di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara; 143. Bukti P-101 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 100.2.2.1/479 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Aspirasi; 144. Bukti P-102 : Fotokopi Kliping koran demo Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii (PMMW); 145. Bukti P-103 : Fotokopi Kliping koran Program Corporate Social Responbility (CSR) PT Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara; 146. Bukti P-104 : Video Wawonii Untuk Masa Depan Episode 1; 147. Bukti P-105 : Video Wawonii Untuk Masa Depan Episode 2; 148. Bukti P-106 : Video Suara Hati Warga atas nama Sahiba; 149. Bukti P-107 : Video Suara Hati Warga atas nama Zamniar; 62 150. Bukti P-108 : Video Suara Hati Warga atas nama Marwan; 151. Bukti P-109 : Video GKP Water Management; 152. Bukti P-110 : Video Hari Lingkungan Hidup Dunia 2023; 153. Bukti P-111 : Video Kegiatan Reklamasi PT Gema Kreasi Perdana; 154. Bukti P-112 : Video Pelaksanaan Pemantauan Biodiversity PT Gema Kreasi Perdana; 155. Bukti P-113 : Video Bantuan PT Gema Kreasi Perdana kepada warga yang akan melahirkan; 156. Bukti P-114 : Video Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PT Gema Kreasi Perdana; 157. Bukti P-115 : Video Suara Hati Warga atas nama Anggi; 158. Bukti P-116 : Video Suara Hati Warga atas nama Kasria; 159. Bukti P-117 : Video Suara Hati Warga atas nama Mida; 160. Bukti P-118 : Video Suara Hati Warga atas nama Onang; 161. Bukti P-119 : Video Suara Hati Warga atas nama Yesi; 162. Bukti P-120 : Video Suara Hati Warga atas nama Samsudin; 163. Bukti P-121 : Video Suara Hati Warga atas nama Sajehan; 164. Bukti P-122 : Video bantuan sembako dari PT Gema Kreasi Perdana; 165. Bukti P-123 : Video Bazaar Ramadhan yang disediakan oleh PT Gema Kreasi Perdana; 166. Bukti P-124 : Video Tanggapan Bapak M. Rustam Arifin (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Kepulauan) atas kegiatan reklamasi PT Gema Kreasi Perdana; 167. Bukti P-125 : Video Lomba Ramadhan; 168. Bukti P-126 : Video Peresmian Mesjid Al – Muhajirin; 169. Bukti P-127 : Video Taglibh Akbar 1444 H PT Gema Kreasi Perdana; 170. Bukti P-128 : Video Gema Ramadhan PT Gema Kreasi Perdana; 171. Bukti P-129 : Video UMKM Samaturu Binaan PT Gema Kreasi Perdana; 172. Bukti P-130 : Video Kegiatan Nursery PT Gema Kreasi Perdana; 173. Bukti P-131 : Video Bantuan Air Bersih PT Gema Kreasi Perdana; 63 174. Bukti P-132 : Video PT Gema Kreasi Perdana membersihkan Pantai Nambo dan Sainoah; 175. Bukti P-133 : Video PT Gema Kreasi Perdana membersihkan Pantai Tengkera; 176. Bukti P-134 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.KDI tertanggal 2 Februari 2023; 177. Bukti P-135 : Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/B/LH/2023/PT.TUN.MKS tertanggal 8 Mei 2023; 178. Bukti P-136 : Fotokopi Print Out Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 485 K/TUN/LH/2023 Tertanggal 12 Desember 2023 dari Website Kepaniteraan.Mahkamahagung.go.id 179. Bukti P-137 : Fotokopi Artikel yang berjudul “Mengenal Biodiversitas di Wawonii, Pulau Kecil Kaya Potensi” oleh Prof. Dr. Ir. Hj. Husna Faad., MP yang dimuat pada portal berita online Kompas.com tanggal 10 Januari 2024, https://money.kompas.com/read/2024/01/10/08310032 6/mengenal-biodiversitas-di-wawonii-pulau-kecil-kaya- potensi; 180. Bukti P-138 : Video Pernyataan Bapak Anderman dan Bapak Gunawan; 181. Bukti P-139 : Video Pernyataan Bapak Supriyanto; 182. Bukti P-140 : Video Pernyataan Bapak Tamrin; 183. Bukti P-141 : Video Pernyataan Bapak Andi Muhammad Lutfi (Wakil Bupati Konawe Kepulauan); 184. Bukti P-142 : Video Pernyataan Bapak Iskandar (Camat Wawonii Tenggara); 185. Bukti P-143 : Video Pernyataan Bapak Andi Muhammad Lutfi (Wakil Bupati Konawe Kepulauan) 186. Bukti P-144 : Video Pernyataan Bapak Andi Muhammad Lutfi (Wakil Bupati Koenawe Kepulauan); 187. Bukti P-145 : Video Pernyataan Bapak Ismail; 64 188. Bukti P-146 : Video Pernyataan Bapak Sulfan; 189. Bukti P-147 : Video Pernyataan Bapak Bambang Murtiyoso (General Manager External Relation PT Gema Kreasi Perdana); 190. Bukti P-148 : Video Pernyataan Bapak Musrawan; 191. Bukti P-149 : Fotokopi Bukti Tidak Adanya Konflik Sosial Di Kabupaten Konawe Kepulauan Terkait Dengan Kegiatan Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana; 192. Bukti P-150 : Video Pemantauan Ekologi Perairan Darat, Laut, Flora dan Fauna; 193. Bukti P-151 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 12 September 2023; 194. Bukti P-152 : Fotokopi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 367/B/2023/PT.TUN.JKT tertanggal 25 Januari 2024; 195. Bukti P-153 : Fotokopi Tandatangan Masyarakat Mendukung Percepatan Investasi Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe Kepulauan Tanggal 14 Februari 2022; 196. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Camat Wawonii Tenggara Nomor 130/201/01/2024 Tanggal 24 Januari 2024 perihal Keterangan Status Masyarakat Adat, Lahan Adat dan Hutan Adat di Kecmatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara 197. Bukti P-155 : Video Kelompok Nelayan Panah Tradisional (Speargun) di Perairan Roko Roko Raya; Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu Dr. Ir. S. Witoro Soelarno, PE (IPM), Prof. dr. I Nyoman Nurjana, S.H., M.H., dan Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. yang menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Mahkamah masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2023 dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2023 dan 1 November 2023. Selain ahli, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Abarudin dan Marlion, S.H. yang didengar keterangannya 65 masing-masing dalam persidangan tanggal 1 November 2023. Adapun keterangan para ahli dan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: AHLI 1. Dr. Ir. S. Witoro Soelarno, PE (IPM) Keterangan sebagai ahli dalam bidang teknik pertambangan dan ilmu lingkungan, baik secara tertulis maupun lisan yang merupakan kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan, atas pengujian materiil terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dapat menyebabkan: 1) tercabutnya semua perijinan kegiatan ekonomi negara, termasuk kegiatan energi dan pertambangan, yang dilaksanakan di pulau pulau kecil, 2) hilangnya kekayaan sumber daya alam energi dan pertambangan yang terdapat pada pulau pulau kecil. 3) hilangnya kedaulatan pada pulau kecil yang ada di perbatasan (seperti Sipadan, Ligitan), dan potensi hilangnya kekayaan yang ada di kekayaan di bawah laut (kasus Ambalat) Populasi pulau kecil ini terdapat 13.466 pulau (77% dari total pulau di Indonesia), dan diantaranya 13.000 pulau kecil ini tak berpenghuni. Dalam kebijakan undang undang ini yang apabila “diartikan” melarang adanya kegiatan pertambangan di pulau kecil, maka akan berdampak negatif terhadap upaya inventarisasi maupun pemanfaatan sumberdaya alam pertambangan dan energi, yang akhirnya akan berdampak besar pada negara, termasuk pertambangan nikel, yang akan menjadi tulang punggung menuju Indonesia Maju tahun 2045. Bahkan bila di telaah lebih jauh, bukan hanya sekedar satu tambang Nikel saja yang kini dipermasalahkan, tetapi kepada semua tambang yang ada di pulau kecil, termasuk Migas. Dampaknya bukan sekedar kepada Pendapatan Negara, namun juga bisa berdampak kepada kedaulatan negara atas teritori yang harus dijaga dan di pelihara. Berkenaan dengan pokok permohonan dalam kaitannya dengan bidang pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup, ahli ingin menyampaikan bahwa keahlian ahli di bidang pertambangan diperoleh melalui pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung. Berpengalaman sebagai Inspektur Tambang dan 66 Birokrat di Kementerian ESDM selama 30 tahun, yang sebelumnya berpengalaman sebagai field engineer di perusahaan pertambangan selama 4 tahun. Setelah selesai pengabdian di KESDM, lanjut kembali ke swasta sebagai eksekutif maupun adviser di bidang pertambangan dan lingkungan selama 12 tahun, Sehingga total pengalaman dalam bidang pertambangan dan lingkungan pertambangan adalah 45 tahun. Pendidikan S2 dan S3 Ilmu Lingkungan diperoleh di Universitas Indonesia yang dijalani sambil melaksanakan pekerjaan di KESDM. Tesis dan Disertasi yang saya susun banyak berkaitan dengan lingkungan di bidang pertambangan. Ahli pun diminta sebagai tenaga pengajar tidak tetap di Sekolah Ilmu Lingkungan UI sejak 2007 hingga kini, termasuk sebagai pembimbing mahasiswa S2, dan sebagai co promotor mahasiswa S3 bidang ilmu lingkungan, dengan penelitian terkait perlindungan lingkungan pertambangan. Terkait dengan permohonan para pemohon terhadap pengujian materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sesuai keahlian saya, saya mencoba menyampaikan pendapat dengan beberapa sub topik dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memberikan kejelasan, pentingnya dilakukan pengujian materi atas Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: Pertama : Pengantar Kedua : Pelaksanaan Teknis Pertambangan yang Ideal Ketiga : Kebijakan Perlindungan Lingkungan Keempat : Pelaksanaan GMP dan Hasil-Hasilnya Kelima : Pertambangan dan Kelestarian Hutan Keenam : Pertambangan dan “abnormally dangerous activity” Ketujuh : Kekayaan Sumberdaya Mineral di Pulau Kecil Kedelapan : Transformasi Pertambangan dan Pembanguan Berkelanjutan Kedelapan : Penutup Dengan penjelasan dan analisisnya sebagai berikut: Bagian Pertama : PENGANTAR 67 Seperti diketahui bersama bahwa bahan tambang sangat erat dengan perkembangan peradaban manusia, mulai dari jaman batu hingga jaman modern seperti sekarang ini karena ada perkembangan teknologi yang berbasis sumberdaya alam pertambangan. Maka, selama peradaban ini masih berkembang, kebutuhan terhadap sumber daya alam dari dalam perut bumi ini akan tetap diperlukan. Namun, keberadaan sumberdaya alam pertambangan ini ada di bawah tanah. Untuk mengangkatnya ke permukaan akan menggangu sumber daya alam lainnya yang ada di permukaan tanah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran publik mengenai perlunya menjaga kelestarian fungsi lingkungan, maka isu lingkungan sering berbenturan dengan proses pembangunan, termasuk pertambangan. Kondisi inilah yang mendorong KESDM selalu proaktif menyusun kebijakan perlindungan kelestarian fungsi lingkungan dalam menjalankan misi yang diamanahkan undang undang kepada KESDM. Indonesia secara geografis terletak berada di kawasan Ring of Fire atau 'Cincin Api' Pasifik. Pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi hingga tsunami. Namun disamping itu, aktifitas kulit bumi ini juga membentuk daerah mineralisasi yang proses pembentukannya berlangsung terus menerus. Sehingga, Indonesia dikaruniai banyak jenis sumberdaya alam pertambangan, mulai dari minyak dan gas bumi, batubara, berbagai jenis mineral logam maupun non logam, hingga batuan. Khusus mengenai mineral logam, proses pembentukannya sangat terkait erat dengan aktifitas gunung api. Oleh karena itu, keberadaan mineral logam yang masih tergolong bijih primer, selalu berada di kawasaan gunung api, kecuali mineral logam yang tergolong bijih sekunder atau alluvial. Pada Undang Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mulai diatur bahwa kegiatan pertambangan dilarang di dalam Kawasan Hutan Lindung. Salah satu kriteria Kawasan Hutan Lindung adalah kemiringan di atas 40 % atau 21 derajat. Maka hampir dipastikan bahwa keberadaan mineral logam yang tergolong dalam bijih primer, akan selalu berada dalam kawasan Hutan Lindung. 68 Isu pertambangan berbenturan dengan lingkungan hidup mulai marak di Indonesia sejak tahun 1980an hingga kini. Namun justru banyaknya tekanan terhadap pertambangan, mendorong pemerintah membuat dan menjalankan kebijakan yang lebih hati-hati agar sumber daya alam yang dianugrahkan Tuhan kepada negeri ini masih dapat dimanfaatkan sesuai amanah UUD 1945. Menurut pengamatan kami, masyarakat seringkali menilai pertambangan seperti menilai kegiatan pengelolaan sumber daya alam lainnya, seperti pertanian, industri kehutanan dan perkebunan. Namun sesungguhnya sangat berbeda, pertambangan tidak dapat dilakukan tanpa eksplorasi terlebih dahulu, dan eksplorasi pun tidak selalu berhasil. Lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil meningkat ke tahap eksploitasi atau tahap operasi-produksi. Hasil penelitian dari negeri lain dari sumber yang layak dipercaya, alokasi pembiayaan eksplorasi pada perioda tiga puluh tahun terlihat bahwa pemerintah maupun perusahaan intermediate cenderung membatasi alokasi biaya eksplorasi, namun berbeda dengan perusahaan mayor dan perusahaan yang mengkhususkan melakukan eksplorasi (junior mining company) berani mengalokasi anggaran yang cukup besar untuk eksplorasi. Dari hasil penelitian tiga puluh tahun, rata-rata rasio keberhasilan, yaitu perbandingan biaya pengeluaran dengan nilai cadangan yang ditemukan, adalah untuk emas adalah 4,21%, dan untuk tembaga 5,18%. Besarnya pengeluaran untuk eksplorasi dan tingginya resiko tersebut, menyebabkan pengusaha pribumi pada umumnya menghindarinya. Tumbuhnya investor Nasional pada perusahaan pertambangan skala besar, dimulai sejak dijalankan kebijakan divestasi pada perusahaan Kontrak Karya dan PKP2B mulai tahun 2000an. Minat masyarakat terhadap pengusahaan pertambangan batubara dan mineral logam dipicu oleh penerbitan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (menggantikan UU 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan), serta UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditandai meledaknya jumlah perizinan yang diterbitkan. Tulisan ini akan coba mengangkat informasi, bagaimana sebaiknya pertambangan harus dilakukan, bagaimana kebijakan pemerintah untuk menata pertambangan sejak jaman kolonial sampai saat ini, apa hasil pembinaan dan 69 pengawasan yang sudah dilakukan, bagaimana dukungan pertambangan terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan pelestarian fungsi hutan. Bagian Kedua : PELAKSANAAN TEKNIS PERTAMBANGAN YANG IDEAL Tulisan di bawah ini menjelaskan tidak mudahnya menjalankan bisnis pertambangan dan besarnya tingkat resiko kegagalan suatu usaha pertambangan. Namun apabila pertambangan ingin tetap eksis maka dalam pelaksanaannya harus dijalankan dengan baik, atau sesuai kaidah Good Mining Practices. Sesuai definisinya, pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Mine life Cycle Pada pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, Mine Life Cycle atau siklus kegiatan pertambangan yang harus dilalui, harus benar-benar dipatuhi. Bila ada yang dilewati maka malapetaka bisa terjadi. Misalnya tambang beroperasi tanpa eksplorasi terlebih dahulu, dipastikan konsep penataan lahan menjadi kacau, yang berimbas terhadap kacaunya proteksi lingkungan/reklamasi/pasca tambang. Akibatnya, mine life cycle tidak bisa terwujud. Pertambangan itu memerlukan investasi besar, dan mempunyai resiko kegagalan yang tinggi. Maka “ketahanan internal dan eksternal perusahaan” harus dibentuk, melalui perencanaan cermat, padat teknologi untuk menekan pengeluaran, menggunakan tenaga terampil untuk menjamin keamanan/keselamatan operasi, menjalankan konsep reklamasi dan pasca tambang untuk keberlanjutan pembangunan, serta mewujudkan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang disinergikan dengan program pemerintah daerah. Success Ratio 70 Success ratio, atau tingkat keberhasilan suatu kegiatan pertambangan sangat ditentukan oleh terkumpulnya informasi yang bisa menentukan apakah kegiatan bisa berlanjut atau tidak. Informasi tersebut adalah faktor teknis kebijakan Pemerintah, sosial-budaya, dan keekonomian. Penelitian success ratio di negeri lain yang pernah ada seperti terlihat pada bagian pengantar di depan, sedangkan di Indonesia belum ada penelitian khusus mengenai hal tersebut. Namun berdasarkan pengalaman sesuai statistik maupun pembahasan pada Rapat Kerja DPE pada tahun 1980-1990 sudah sering diangkat masalah success ratio ini. Saat itu masih terbatas dari aspek teknis saja, yaitu untuk pertambangan migas 1:10, pertambangan emas 1:90 s/d 100, pertambangan batubara 1:14 s/d 15. Maksudnya, dari setiap 10 eksplorasi migas, umumnya hanya satu yang bisa masuk ke tahap operasi produksi. Untuk emas lebih beresiko, dari 90 hingga 100 yang eksplorasi hanya satu yang bisa masuk ke tahap eksploitasi, dan batubara dari 14 s/d 15 yang eksplorasi hanya satu yang bisa terus memasuki tahap eksploitasi. Contohnya yang sekarang masih dapat di lihat, salah satunya ada perusahaan tambang tembaga di Provinsi NTB yang diperkirakan akan menjadi tambang besar kedua setelah PTFI, statusnya masih menyusun studi kelayakan. Eksplorasi sudah berjalan 24 tahun, namun baru sekitar 5-6 tahun lalu menemukan cadangan yang signifikan. Tingginya tingkat resiko kegagalan dari kegiatan pertambangan ini, menyebabkan Pemerintah mendorong, atau membuka kesempatan pihak Swasta, untuk melakukan eksplorasi, dan mendapatkan opsi untuk melanjutkan ke tahap eksploitasi. Kebijakan ini bukan hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di negeri lain. Dari perusahaan yang gagal melakukan eksplorasi untuk melanjutkan ke tahap eksploitasi tersebut, pemerintah mendapatkan keuntungan inventarisasi data potensi sumberdaya alam pertambangan, yang kemungkinan akan dapat dilanjutkan pengusahaannya apabila keadaan sudah memungkinkan. Pada daerah yang masih minim data informasi potensi Sumber Daya Mineral, pertama kali dilakukan penyelidikan umum (general survey). Dari penyelidikan umum belum tentu bisa meningkat ke tahap eksplorasi. Apabila suskses dalam 71 Penyelidikan Umum, bisa melanjutkan ke tahap eksplorasi. Pada kegiatan eksplorasi belum tentu bisa meningkat ke tahap eksploitasi. Hal di atas merupakan berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab kegiatan pada setiap tahapan tersebut tidak bisa berlanjut. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan yang sudah beroperasi sekarang ini, adalah merupakan hasil seleksi dari sekian banyak kegiatan eksplorasi yang gagal. Namun, kondisi saat ini di Indonesia sudah jauh berubah, berbanding terbalik dibanding sebelum era otonomi. Pada tahun 2023 tercatat 1.707 IUP Mineral Logam dan Batubara, namun hanya ada 11 IUP tahap Eksplorasi dan 1,696 IUP tahap Operasi Produksi. Sangat jauh berbeda dengan kondisi pada tahun sebelum UU 4 Tahun 2009. Mengapa situasi seperti ini bisa terjadi?, penyebabnya bisa berbagai kemungkinan, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Keadaan seperti sekarang ini, masa depan pertambangan pada daerah yang belum dieksplorasi tuntas perlu dipertanyakan. Selain itu, kekhawatiran ini semakin diperbesar, dengan “kemungkinan terhalangnya akses inventarisasi dan pemanfaatan sumberdaya mineral yang ada di pulau kecil”. Padahal visi Indonesia maju 2045 seperti yang disebutkan Presiden RI, bahwa motornya ada di pertambangan. Yaitu pertambangan yang dikembangkan dengan program hilirisasi dan program peningkatan nilai tambah. Pertambangan dengan Resiko Tinggi Ada suatu penelitian di negeri lain mengenai resiko pada suatu usaha pertambangan, dengan sumber penyebab yang ditinjau dari eksternal dan internal perusahaan. Dikaji 30 variabel yang terdiri dari 15 variabel internal dan 15 variabel eksternal. Kemudian dihasilkan urutan variable yang berisiko terhadap keberlangsungan usaha pertambangan. Apabila dilihat dari 10 variabel atau faktor yang paling beresiko, ternyata faktor eksternal sangat menentukan (sekitar 70%) terhadap keberlangsungan usaha pertambangan, dibandingkan faktor internal yang sekitar 30%. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pertambangan adalah kegiatan usaha yang sangat rentan, karena kendali penentu hidup matinya usaha ditentukan oleh faktor external. 72 Apabila ditarik ke kondisi di Indonesia, ada juga relevansinya. Faktor eksternal yang berada diluar kendali perusahaan, yang sangat menentukan dan sudah diketahui sejak lama adalah 1) regulasi yang berubah-ubah, 2) harga pasar yang rendah dan 3) ketidakstabilan politik. Sedangkan faktor internal perusahaan yaitu 1) eksplorasi yang tidak akurat dan 2) kemampuan finansial perusahaan yang lemah. Penelitian tersebut dilakukan di Mongolia, yang berada di bawah Pemerintahan yang cukup otoriter, maka masalah dengan masyarakat tidak termasuk 30 faktor yang di teliti. Namun di Indonesia berbeda, masyarakat bisa berubah setiap saat. Semula tak ada masalah, namun bisa menjadi masalah di kemudian hari. Faktor masyarakat bisa menjadi faktor eksternal keempat yang perlu dikelola dengan baik. Tambang memerlukan investasi besar Pertambangan memerlukan investasi sangat besar, harus membangun infrastruktur sendiri (perkotaan, pelabuhan laut, airstrip, sarana komunikasi, dll), melibatkan banyak peralatan dan pekerja berketrampilan khusus. Maka, apabila pertambangan bila sudah beroperasi, sulit baginya untuk berhenti, atau memindahkan kegiatannya ke tempat lain seperti halnya industri alas kaki atau tekstil atau automotiv. Perusahaan pertambangan ini memang sangat rentan, dan sangat mudah mengalami “tekanan”. Apabila negeri ini masih memerlukan pertambangan untuk membangun masa depan, maka investasi yang rentan ini sebenarnya memerlukan perhatian khusus dan perlindungan dari negara. Ada perusahaan pertambangan besar (KK) di Sulawesi yang merugi sekitar 5-8 tahun pada tahun 1990an karena rendahnya harga komoditi, namun tetap bertahan. Kini perusahaan tersebut masih eksis, dan bahkan terus berkembang karena masa depan logam yang diusahakannya yang semakin cerah. Mengingat besarnya investasi dan tingginya resiko usaha, maka tanpa ada kebijakan divestasi bagi perusahaan modal asing, maka kecil kemungkinan pengusaha Indonesia akan masuk dalam pengusahaan pertambangan yang benar-benar harus dimulai dari nol. Tidak lagi perlu gambling. Mereka masuk pada perusahaan yang sudah terbukti bisa jalan, dan Perusahaan ini merupakan hasil saringan seperti diuraikan saat membahas succes ratio di atas. 73 Kontrol ketat oleh pemerintah Penetapan persyaratan yang ketat pada pengusahaan pertambangan, mulai dari proses penerbitan IUP hingga pelaksanaan kegiatan tahunan, ditujukan untuk mengkontrol kegiatan agar berlangsung tertib. Syarat diberikannya perijinan tahap eksploitasi atau operasi produksi, adalah diselesaikannya studi eksplorasi lengkap, agar bisa disusun Studi Kelayakan. Pada studi kelayakan ini juga harus ada studi lain untuk melengkapi al. geoteknis, metalurgi, kelayakan lingkungan/AMDAL, dan kelayakan ekonomi. Dokumen Rencana Penutupan Tambang juga harus sudah disusun untuk mendapatkan persetujuan, dan bersama persetujuan Studi Kelayakan menjadi syarat diterbitkannya perizinan tahan eksploitasi, atau IUP tahap Operasi Produksi (IUP OP). Apabila IUP OP sudah diterbitkan, maka baru bisa dilakukan kegiatan konstruksi, yaitu mempersiapkan infrastruktur untuk semua kegiatan operasi, biasanya memerlukan waktu sekitar 2-3 tahun. Untuk pelaksanaan kegiatan operasi produksi setiap tahun, sebelumnya harus ada persetujuan RKAB (Rencana Kerja Anggaran dan Biaya). Dokumen RKAB ini merupakan perangkat untuk mengendalikan operasi produksi, mulai dari penambangan, pengolahan/pemurnian hingga penjualan. Serta langkah apa saja terkait pelaksanaan GMP yang harus dilakukan (teknis-K3/KO - perlindungan lingkungan – konservasi - standard/Jasa Pertambangan). Good Mining Practices Pada tambang batubara yang lapisan cadangan batubara relatif datar, pengisian lubang bekas tambang (back fill) bisa dilakukan, sehingga reklamasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Daerah dipermukaan tanah dipetakan batas-batas daerah yang akan digali, dan ditetapkan lokasi tempat penimbunan tanah kupasan (biasanya tidak lebih dari 2 km, maksimum 4 km). Tempat penimbunan tanah ini harus daerah bebas dari rencana tambang y.a.d. Tanah penutup dibagi dua, yaitu tanah gembur yang masih mengandung unsur hara di simpan (diamankan) terpisah, tanah bagian bawahnya dipindahkan, out pit dump pada awalnya, bila sudah ada bekas tambang bisa dilakukan in pit dump 74 atau back fill. Tanah gembur (disebut juga zona akar) ditempatkan paling atas tanah timbunan dan selanjutnya dilakukan revegetasi. Tambang bijih berbeda dengan tambang batubara. Pada tambang bijih hampir tak dapat dilakukan penimbunan bekas tambang (back fill), disebabkan bentuk badan bijih yang ada di bawah tanah. Lubang bekas tambang ini di reklamasi dalam bentuk lain, misalnya budidaya air tawar, sumber air baku, pengkayaan biodiversity dll. Contoh pemanfaatan lubang bekas tambang atau biasa disebut void, kini banyak yang menunjukkan hasil yang baik yang mudah dijumpai di Indonesia. Di negeri lain ada praktek untuk pengendalian banjir. Di Indonesia belum ada, namun dengan perubahan iklim yang ekstrim, nampaknya bisa digunakan dimasa mendatang. Walaupun pada kasus tertentu kemungkinan memerlukan energi yang tidak kecil untuk memindahkan air. Rambu-rambu untuk melaksanakan GMP, khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan sudah cukup lengkap sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikutnya. KETIGA : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Tulisan di bawah ini akan menjelaskan pengalaman kami dalam menjalankan kebijakan di pertambangan (KESDM) untuk mengendalikan kegiatan pertambangan agar tidak merusak lingkungan. Kebijakan perlindungan lingkungan petambangan ini merupakan jalan yang sangat panjang. Kebijakan yang ada selalu dievaluasi berdasarkan pengalaman dalam implementasinsinya. Jadi tidak serta merta mengadopsi kebijakan negara lain yang dianggap baik. Pertimbangannya, karena setiap wilayah atau negara mempunyai karakteristik yang berbeda, utamanya sangat ditentukan oleh iklim serta jenis material maupun proses pembentukan batuan kulit bumi. Contohnya, sistem penanganan lumpur tambang yang sukses di Jepang, lumpur diendapkan, air melimpas, lumpur memadat, kemudian dipindahkan menggunakan alat mekanis (wheel loader dan dump truck). Pada tahun 1980 diadopsi untuk digunakan di tambang batubara di Sumatra Barat, yang mempunyai masalah dengan lumpur tambang. Dibangun 6 settling pond namun tidak berhasil, karena pemadatan lumpur hanya pada permukaan, dan ada lapisan lumpur cair terperangkap di dalam. 75 Contoh lain, penggunaan alat penambangan gali muat BWE (bucket wheel excavator) sangat efektif di Jerman, namun saat digunakan di tambang batubara di Sumatra Selatan, produktifitasnya relatif rendah. BWE kesulitan saat berpindah karena tebalnya lempung, fungsi gali material harus dibantu atau bahkan digantikan oleh bulldozer. BWE lebih banyak berfungsi sebagai alat muat ke conveyor. Hal lain yang penting adalah pembangunan Tailing Dam dengan upstream method, yaitu meninggikan bendungan bertumpu pada badan bendungan dan mengarah ke sisi dalam bendungan. Metoda ini umum dilakukan dengan aman di Australia, namun di Indonesia tidak direkomendasikan karena rawan terhadap kemungkinan badan bendungan jebol. Jalan panjang menyusun kebijakan perlindungan Lingkungan Kegiatan pertambangan sangat dekat dengan gangguan dan kerusakan pada lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu sudah ada pengaturan sejak jaman kolonial, walaupun tidak sekomprehensif saat ini, yaitu dengan diterbitkannya Mijn Politie Reglement (MPR) 1930 Staatblad 340. MPR 1930 ini utamanya digunakan untuk pembinaan pengawasan keselamatan operasi pertambangan, baik untuk pertambangan umum maupun pertambangan migas. Namun di dalamnya ada pasal pasal yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sedikitnya ada 5 pasal yang mengatur perlindungan lingkungan, yaitu Pasal 20 mengatur masalah pencegahan pencemaran air, Pasal 21 pemagaran daerah berbahaya untuk umum, Pasal 22 upaya pemisahan tanah pucuk pada pengupasan tanah penutup, Pasal 109 mengatur jarak aman Gudang Bahan Peledak terhadap fasilitas umum, dan Pasal 141 penanganan kemungkinan adanya tetesan minyak. Undang undang Pertambangan pada awal kemerdekaan masih menggunakan Indonesische Mijnwet tahun 1907. Kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 37 Prp Tahun 1960. Kemudian pada masa orde baru diperbaharui lagi dengann UU 11 Tahun 1967, pada saat inilah investasi pertambangan mulai berkembang. Pada UU 11 Tahun 1967, ada dua pasal terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, yaitu pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa dilakukan pengawasan pertambangan yang meliputi keselamatan kerja, produksi dan kegiatan lainnya yang menyangkut kepentingan umum. Kemudian pasal 30 menyebutkan bahwa 76 apabila selesai melakukan penambangan, pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya. Pada peraturan pelaksanaan UU tersebut, yaitu PP 32 Tahun 1969, perlindungan lingkungan diatur pada pasal 22 dan pasal 46. Pasal 22 (1) menyebutkan bahwa pekerjaan usaha pertambangan tidak boleh dilakukan ditempat yang dinyatakan sebagai wilayah tertutup untuk kepentingan umum, dan ditempat tempat secara khusus ditentukan oleh Menteri. Kemudian Pasal 46 (4) menyebutkan bahwa sebelum meninggalkan bekas wilayah Kuasa Pertambangannya, pemegang Kuasa Pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum. Perkembangan selanjutnya, setelah ditetapkannya Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB, untuk menandai pembukaan konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm Swedia, dengan tema “Only One Earth”, Menteri Pertambangan menetapkan beberapa peraturan untuk menindaklanjutinya pada tahun 1973 untuk bidang migas dan tahun 1977 untuk bidang pertambangan umum. Untuk bidang pertambangan umum, diterbitkan Permen Pertambangan 04 Tahun 1977 tentang Pencegahan Penanggulangan terhadap Gangguan dan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum. Tata cara dari pelaksanaan upaya tersebut merupakan bagian dari rencana kerja kegiatan pertambangan, dan memerlukan persetujuan Dirjen Pertambangan Umum. Dalam proses persetujuannya, Dirjen mendengarkan pendapat dari berbagai pihak dan instansi yang berkepentingan. Beberapa Keputusan Dirjen Pertambangan Umum diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaannya, yaitu 1) pertambangan terbuka, 2) tambang bawah tanah, 3) pengolahan pemurnian, dan 4) kapal keruk. Dengan diundangkannya UULH pertama kali, yaitu UULH no 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Permen Pertambangan no 04 Tahun 1977 tersebut diperbaharui dengan Pemen Pertambangan dan Energi no 1211K Tahun 1995 tentang Pencegahan dan 77 Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum. Beberapa kebijakan diterbitkan oleh Dirjen Pertambangan Umum untuk menindaklanjutinya, al. Pedoman Teknis Reklamasi, Pedoman Teknis Pengendalian Erosi, Pedoman Teknis Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Petunjuk Teknis Reklamasi dan Penutupan Tambang serta Penjaminannya. UU Pertambangan dan misi Sustainable Development UU 11 Tahun 1967 sudah terlalu lama dan diperlukan pembaharuan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Upaya ini dilakukan mulai sekitar tahun 1994-1995, dan akhirnya dapat diperbaharui oleh UU 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian diubah oleh UU 3 Tahun 2020. Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ini semakin ketat mengatur perlindungan lingkungan, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan pada bagian “Pertimbangan” pada UU 4 Tahun 2009 bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelola secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sedangkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan sebagai pengelolaan kegiatan pertambangan yang baik (GMP) agar mitigasi dampak lingkungan masih dapat dengan mudah dilakukan. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan pertambangan, didalamnya harus termasuk berbagai upaya untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, reklamasi lahan bekas tambang hingga pascatambang. Selain itu, untuk kebijakan aspek sosial diatur melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), yang dulu dikenal dengan Community Development. UU pertambangan dan kepedulian melindungi fungsi lingkungan Fakta menarik pada UU Pertambangan No. 4 Th 2009, maupun perubahannya yang diatur pada UU 3 Tahun 2020, menunjukkan bahwa jumlah butir pengaturan untuk perlindungan lingkungan hidup (baca: pelestarian fungsi lingkungan hidup), serta perhatian kepada masyarakat, adalah justru lebih mendominasi dibandingkan dengan butir butir teknis yang menjadi inti pengaturan. 78 Setelah terbitnya UU 4 Tahun 2009, berbagai kebijakan terkait dengan perlindungan lingkungan di bidang pertambangan diterbitkan, yaitu PP 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan PP 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Kemudian pengaturan pelaksanaannya diatur lebih rinci pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Amanah UU 4 Tahun 2009 semakin menuntut penyempurnaan kebijakan yang ada,maka diterbitkan Permen ESDM 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral Batubara, kemudian pelaksanaannya diatur melalui Kepmen ESDM no 1827K Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik. Ada lima aspek utama yang diatur rinci di sini, yaitu mengenai Teknis Pertambangan, Keselamatan Pertambangan dan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan termasuk Reklamasi dan Pascatambang, Konservasi Mineral dan Batubara, serta Usaha Jasa Pertambangan. Mengapa selalu saja ada persepsi Pertambangan itu merusak? Daerah pertambangan adalah daerah tertutup karena sangat berbahaya. Hal ini diatur sejak terbitnya MPR 1930. Sehingga informasi yang dapat diketahui publik, termasuk pelaksanaan GMP menjadi sangat terbatas. Melalui UU 11 Tahun 1967, dan adanya penggolongan bahan galian yang diatur oleh PP 27 Tahun 1980 (strategis, vital, dan non strategis dan vital), aktifitas pertambangan tanpa izin tidak banyak, dan hanya terbatas pada emas, dan disebut Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Sejak krisis ekonomi 1997-1998, pertambangan tanpa izin mulai melebar ke batubara dimana banyak masyarakat menambang batubara dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga sejak itu istilah PETI tidak lagi untuk emas, tetapi untuk semua komoditi pertambangan. Dengan maraknya PETI, tentunya banyak ketidak puasan masyarakat baik terhadap PETI maupun penambang yang berizin dengan berbagai alasan. Ketidak puasan tersebut muncul dalam berita dan visulaisasi di berbagai media, 79 yang seolah-olah semua pertambangan adalah sama seperti yang terlihat di banyak media tsb. Akibatnya, kegiatan PETI yang merusak tersebut, disamakan dengan kegiatan tambang lainnya yang sebenarnya jauh lebih baik. Maka terbentuklah stigma negative kepada semua kegiatan pertambangan, Selain itu, belum siapnya Pemerintah Daerah menerima kewenangan yang begitu besar, banyak sekali perizinan yang diterbitkan, tumpang tindih perizinan, masih lemahnya pembinaan dan pengawasan. Sehingga banyak pertambangan yang secara legal memiliki izin, namun tidak tertib dan merusak lingkungan. PETI, potret buruk pertambangan Daerah pertambangan adalah daerah tertutup karena tingkat bahaya yang tinggi, tidak bisa setiap orang masuk ke dalam daerah kegiatan pertambangan sebelum mendapat Safety Induction, serta selalu di kawal oleh petugas perusahan (safety officer). Daerah pertambangan ini biasanya diberi pagar agar tidak mudah dimasuki masyarakat. Akibatnya, praktek pertambangan yang tertib dan baik ini jarang diketahui oleh publik. Sedangkan pertambangan yang dilakukan tanpa izin (PETI) sangat mudah dimasuki siapa saja. PETI tidak melakukan pengendalian erosi, tidak melakukan reklamasi, tidak melakukan perencanaan pascatambang, tidak melakukan upaya pengamanan yang cukup untuk keselamatan operasi, dll. PETI dengan ongkos produksi sangat murah ini, tentunya akan merusak pasar, menyebabkan tambang yang berupaya tertib menjadi terancam karena kalah bersaing dengan PETI. Selain itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan PETI akhirnya akan menjadi tanggung jawab Negara. Negara juga banyak kehilangan pendapatan dari Pajak, PNBP maupun manfaat lainnya. Praktek pertambangan yang buruk ini sangat mudah dijumpai, sangat mudah dibuatkan dokumentasinya dan tersosialisasikan ke masyarakat, sehingga terbentuk persepsi secara umum terbentuk bahwa pertambangan sangat merusak. KEEMPAT: PELAKSANAAN GMP DAN HASIL-HASILNYA Di bawah ini akan dijelaskan tentang pertanyaan publik, apakah memungkinkan pertambangan dapat dilakukan dengan baik, bagaimana cara melaksanakannya, dan bukti kenyataan di lapangan. Bukti hasil pertambangan yang baik 80 Hasil dari praktek pertambangan yang baik bisa dilihat pada hasil penilaian PROPER yang rutin setiap tahun dilakukan oleh KLHK. PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan), dimulai 1995 yang awalnya focus pada program kali bersih (Prokasih) dengan peserta 85 perusahaan industri. Proper prokasih ini berlangsung hingga tahun 1998. PROPER sempat terhenti dan kemudian dilanjutkan lagi 2002 dengan cakupan penilaian diperluas. Pemeringkatan dengan menggunakan warna emas-hijau- biriu merah- hitam, dengan peserta masih 85 perusahaan. Setelah itu jumlah peserta mulai meningkat dengan pesat, dan pada tahun 2022 tercatat sejumlah 3.200 perusahaan dilakukan penilaian. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa KESDM sangat peduli untuk menjalankan praktek terbaik dalam mengelola kegiatannya agar masih selaras dalam pelestarian fungsi lingkungan. Peringkat emas pertama di raih pada 2007 oleh perusahaan Panas Bumi yang pembinaannya ada dibawah DJMBP (kini DJMB). Pada tahun-tahun berikutnya, peraih proper dari sektor KESDM selalu mendominasi untuk peraih peringkat emas dan peringkat hijau. Khusus pada tahun 2022, sesuai Kepmen LHK no 1299 Thn 2022, ada 3.200 perusahaan yang dinilai peringkatnya. Hasil terbaik diatas peringkat biru adalah 51 Proper emas, 82,7% adalah perusahaan pertambangan & energi 170 Proper Hijau, 83,5% adalah perusahaan pertambangan & energi Selain itu, ada 5 Peraih sertifikat Green Leadership, 3 dari pertambangan & energi Dari hasil Proper ini terlihat, sektor KESDM, termasuk DJMB di dalamnya, menunjukkan hasil yang baik. Contoh tambang yang menjalankan GMP dengan baik kini mudah ditemui. Pertambangan harus dijalankan oleh tenaga kompeten Tenaga kompeten adalah mutlak diperlukan baik dari petugas pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan, maupun petugas yang bertanggung jawab di perusahaan. Melalui kebijakan yang ditetapkan, para pelaku kegiatan di perusahaan harus mempunyai kompetensi yang cukup, kemudian pembinaan dan pengawasan 81 oleh pemerintah yang terus menerus. Maka sebenarnya sangat kecil ruang kemungkinan terjadinya kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan. Kompetensi Tenaga Kerja mengacu kepada UU 13 Tahun 2003, khusus di pertambangan di atur lebih lanjut oleh Permen ESDM No. 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Minerba. Selain itu ada juga Permen ESDM No. 43 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengawas Operasional di bidang Pertambangan Minerba. Semua dokumen sebagai SOP pelaksanaan GMP, dan selalu dilakukan pembaharuan, dibuat oleh tenaga bersertifikat dan disahkan Kepala Teknik Tambang. Semua pelaksanaan perlindungan lingkungan, termasuk reklamasi maupun PPM, dilakukan oleh para tenaga perusahaan yang kompeten. Kebijakan yang ketat ini dibuat untuk menjawab kekhawatiran banyak pihak terhadap pertambangan. Pertambangan bukan lah kegiatan yang merusak lingkungan, tetapi kegiatan yang merubah lingkungan. KELIMA: TAMBANG DAN KELESTARIAN HUTAN Di bawah ini akan diuraikan manfaat sektor pertambangan terhadap sektor kehutanan, karena masih saja terbentuk dalam persepsi publik bahwa pertambangan selalu bermasalah dengan hutan, dan berkontribusi terhadap deforestasi. Pada tahun 2013, Indonesia berada di peringkat ketiga hutan terluas versi data Forest Watch Indonesia (FWI). Maka, tidak heran jika kemudian Indonesia disebut sebagai paru-paru Dunia. Indonesia sendiri terkenal akan hutan tropisnya. Dengan letak geografis yang berada di garis khatulistiwa menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil oksigen terbesar yang diperlukan oleh semua mahluk hidup, serta menyerap emisi CO2 yang termasuk gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan di berbagai belahan dunia. Selain itu, hutan juga mempunyai peran penting dalam penyediaan air bersih, pengendalian suhu bumi dan kelembabannya. Kondisi hutan yang baik dapat mengendalikan banjir dan tanah longsor. Isu mengenai pertambangan dan kehutanan selalu muncul, utamanya setelah terbit UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang melarang adanya pertambangan dalam kawasan Hutan Lindung. 82 Pada Undang-Undang kehutanan sebelumnya tidak ada larangan tersebut, sehingga terbirnya UU No. 41 Tahun 1999 sangat banyak perizinan pertambangan yang terjebak dalam kawasan Hutan Lindung, Tumpang tindih Kawasan hutan dan pertambangan tak bisa dihindari, karena sekitar 70% wilayah daratan adalah Kawasan Kehutanan, dan daerah mineralisasi logam selalu terkait dengan proses pembentukan gunung api, maka daerah mineralisasi bijih primer dipastikan akan berada dalam Kawasan Hutan Lindung. Selain itu, tingkat deforestasi pada tahun 1980an cukup tinggi, dan pertambangan termasuk kegiatan yang memerlukan izin dengan wilayah yang cukup luas, namun sesungguhnya yang diperlukan untuk digunakan sekitar 10- 20% saja atau bahkan bisa kurang, dan sisanya diperlukan untuk eksplorasi dan daerah penyangga. Namun awamnya pemahaman masyarakat, bahwa kegiatan pertambangan sama halnya dengan kegiatan perkebunan, maka isu deforestasi juga sering menerpa kegiatan pertambangan. Apakah Tambang menyebabkan Deforestasi Penelitian CIFOR dengan judul “Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia” Maret 1997, menyebutkan bahwa penyebabnya adalah: Transmigrasi, Perkebunan, Transmigrasi Spontan, Pembalakan, dan Kebakaran hutan. CIFOR menyajikan data deforestasi dari beberapa penelitian, antara lain World Bank, FAO dan lainnya. Angka deforestasi ini cukup mengejutkan, mencapai 1,3 juta hingga 2,6 juta ha/tahun. Penebangan hutan di Indonesia yang tak terkendali dimulai tahun 1967 yang dikenal dengan "banjir-kap". Banjir Kap atau banjir kayu bundar inilah yang merupakan cikal bakal munculnya orang kaya baru di Kalimantan. Dimana saat itu sekitar tahun 1967 hingga awal tahun 1970-an, terjadinya eksploitasi besar- besaran penebangan kayu yang diizinkan Pemerintah Pusat. Penebangan hutan skala besar dimulai tahun 1970, terus berlanjut terutama dengan keluarnya izin pengusahaan hutan tanaman industri. Deforestasi hingga kini masih terjadi, namun sudah sangat membaik dibanding tahun tahun sebelumnya. Tahun 2019-2020 terjadi deforestasi hanya 119,1 ribu ha, namun ada reforestasi 3,6 ribu ha, sehingga net deforestasi 115,5 ribu ha saja. 83 Luas daratan Indonesia 187 juta hektar. Luas Kawasan hutan 125,76 juta ha atau sekitar 67% dari luas daratan. Luas kawasan berhutan 95,6 juta hektar, baik dalam kawasan hutan maupun non hutan (APL). Jumlah luasan hutan pada satu daerah sangat terkait dengan tingkat kepadatan penduduknya. Semakin tingkat kepadatan penduduk, semakin kecil luasan hutan di daerah tersebut. Manusia hidup di daratan, semua kebutuhan sumber pangan, tempat hunian, kegiatan mencari nafkah, hampir seluruhnya dipenuhi dari daratan. Maka kebutuhan lahan daratan akan terus meningkat, dan tekanan terhadap hutan juga akan meningkat. FAO pada 1990 menyatakan bahwa setiap 1% kenaikan penduduk, akan menyebabkan turunnya 0,3% luas tutupan hutan. Maka tekanan terhadap hutan tetap akan ada. Oleh karena itu kebijakan di pertambangan sangat ketat, mulai dari perencanaan pembukaan lahan hingga pasca tambang, harus bisa menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan. Selain itu, hasil dari pertambangan idealnya ada yang bisa ditransformasikan dalam bentuk lain sehingga mesin ekonomi tidak meredup setelah tambang berakhir. Upaya menyelaraskan kebijakan di pertambangan dan kehutanan cukup panjang, didasari semangat yang sama bagaimana bisa memanfaatkan dan menjaga karunia Tuhan yang dianugrahkan kepada Indonesia. Setelah dilakukan dialog serta pembuktian keberhasilan reklamasi lahan hutan bekas tambang, maka pada saat COP 13 UNFCCC yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 9 Desember 2007, ditanda tangani tiga pihak yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Pertambangan dan Energi, serta Ketua Asosiasi Pertambangan, untuk mewujudkan tekad pertambangan yang baik di kawasan kehutanan, yang dikenal dengan Green Mining Declaration. Kesepakatan inilah yang mendasari kebijakan Pemerintah dengan pengenaan kompensasi penggunaan Kawasan hutan, yang dananya diperlukan untuk melakukan reboisasi kawasan hutan yang rusak di masa lalu yang utamanya akibat illegal loging. Pertambangan dan Perluasan Kawasan Hutan 84 PNBP di sektor Kehutanan, dari perusahaan pertambangan pemegang IPPKH cukup besar bahkan mendominasi dibanding IPPKH non pertambangan. Tahun 2020 tercatat ada 654 IPPKH untuk pertambangan, dan ada 300 IPPKH non pertambangan. Total PNBP 2020 adalah Rp 1,93 Trilyun, dimana 98% berasal dari IPPKH Pertambangan. Lahirnya kewajiban Rehab DAS ini karena luasnya kerusakan hutan, terbatasnya dana pemerintah serta masih lambannya kecepatan reforestasi. Manfaat lainnya bagi negara, Pemegang IPPKH dikenai tarif sesuai diatur oleh PP 33 Tahun 2014 tentang PNBP penggunaan kawasan hutan. Hasil dari PNBP seperti yang disebutkan di atas yang lumayan besarnya, bahkan PNBP dari kegiatan pertambangan jauh lebih besar dibandingkan dari kegiatan non pertambangan. IPPKH ada sekitar 400.000 ha, ada kewajiban rehabilitasi hutan, ditambah dengan kewajiban rehab DAS, maka akan ke bali ke pemerintah berkisar 850.000-900.000 ha. Disamping itu, adanya PNBP dari IPPKH yang pada tahun 2018 hingga 2020 berkisar Rp 1,5 hingga Rp 2 Trilyun per tahun. Dengan asumsi perolehan Rp 2 trilyun dapat digunakan untuk reboisasi di wilayah lain sekitar 100.000 sd 120.000 ha per tahun. Disini terlihat besarnya kontribusi pertambangan untuk memulihkan deforestasi, dan memperluas kawasan hutan. Bahkan bisa menambah perluasan hutan hingga 2-3 kali luas IPPKH. Selain kewajiban membayar PNBP atas penggunaan kawasan hutan tersebut, perusahaan wajib melaksanakan Rehab DAS. PNBP ini apabila sepenuhnya digunakan untuk reboisasi pada daerah hutan yang telah rusak oleh kegiatan perambahan hutan, sehingga tidak banyak mengganggu anggaran pemerintah melalui APBN. Setiap pemegang IPPKH dikenakan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai (Rehab DAS), dengan luasan sedikit lebih luas dari luas IPPKH. Luas IPPKH tentu akan terus bertambah seiring dengan perkembangan pertambangan. Wilayah yang dihutankan oleh kegiatan pertambangan, adalah luas IPPKH ditambah dengan luas Rehab DAS. Daerah Rehab DAS ditentukan dan ditetapkan oleh Menteri LHK. 85 Dengan demikian, penggunaan lahan kawasan hutan membuktikan bahwa pertambangan tidak menyebabkan deforestasi, tetapi justru menambah luasan kawasan hutan. Potensi Perdagangan Karbon Hasil reklamasi di pada wilayah yang mendapatkan IPPKH, juga mempunyai potensi untuk diperdagangkan untuk kemampuannya menyerap emisi CO2. Mengacu kepada hasil penelitian IPB pada lahan pasca tambang di areal reklamasi PT ANTAM UBPE Pongkor menunjukkan kandungan biomassa dan karbon permukaan lahan yang bervariasi. Rata-rata kandungan biomassa di atas permukaan lahan sebesar 127.89 ton/ha dan estimasi kandungan karbon rata- rata sebesar 58.77 ton/ha. Hal ini berarti mampu menyerap emisi CO2 sekitar 215,5 ton CO2/ha. Nilai jual karbon masih menjadi perdebatan diantara negara G20. Saat ini terjadi ketimpangan harga karbon di negara Eropa dengan negara-negara berkembang. Di Eropa dihargai USD 100, sedangkan di Indonesia hanya USD 10. Ini tidak fair kata Menteri Investasi/Kepala BKPM, seharusnya harga karbon di semua negara bisa setarakan. Apabila kita dapat mengklaim US 20/ton dari kawasan reklamasi dan rehab DAS, seluas 900.000 ha, dengan referensi kepada hasil penelitian di PT ANTAM UPBE Pongkor tersebut, maka lahan eks IPPKH dan Rehab DAS mempunyai potensi nilai jual karbon sekitar USD 3,9 milyar, atau Rp 58 Trilyun/tahun. Angka ini akan membesar lagi apabila dilakukan rehab hutan wilayah lain yang menggunakan dana PNBP IPPKH dan bisa diklaim nilai serapan karbonnya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa adanya kegiatan pertambangan (yang resmi dan berada dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah) justru menjaga kelestarian fungsi hutan, bahkan memperluas kawasan hutan lebih dari dua kali IPPKH. Selain itu, IPPKH yang diterbitkan menghasilkan PNBP dengan jumlah signifikan, yang digunakan untuk percepatan reboisasi di tempat lain, dan meringankan beban APBN. Selain itu, Kawasan hutan yang dikembalkan ke negara, serta Kawasan DAS yang rusak (bukan oleh pertambangan) direhabilitasi oleh perusahaan pertambangan, mempunyai potensi untuk perdagangan karbon yang jumlahnya cukup signifikan. 86 Manfaat finansial yang diperoleh negara dari penggunaan lahan hutan oleh pertambangan, adalah jumlah PNBP dari IPPKH sekitar Rp 2 trilyun/th, ditambah dengan potensi perdagangan karbon sekitar Rp 58 trilyun/th. KEENAM: PERTAMBANGAN DAN ABNORMALLY DANGEROUS ACTIVITY Berikut ini ahli akan menjelaskan apakah pertambangan merupakan kegiatan yang berbahaya, atau dikatagorikan abnormal dangerous activity. Ahli sepakat bila diterapkan untuk kegiatan PETI, namun tidak sepakat bila diterapkan pada pertambangan yang berijin, yang selalu dalam pengawasan dan pembinaan yang ketat oleh pemerintah, baik dari KESDM maupun KLHK. Istilah abnormal dangerous activity tidak dikenal pada UU PPLH (UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup). Bila di cari korelasinya dengan UU PPLH dapat diartikan sama dengan kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman serius, yang ada kaitannya dengan “tanggung jawab mutlak” bagi pelaku kegiatan tersebut. Dalam Pasal 88 UU PPLH ini disebutkan bahwa: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Penjelasan pada UU PPLH mengenai pasal 88, bahwa “yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability yaitu berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi”. Ketentuan dalam pasal ini dijelaskan merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sumber: https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict- liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8 ). Namun, Achmad Santosa mengatakan bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta berkaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Pembuktian ini diperlukan untuk memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa nyata yang disengketakan. 87 (Sumber: Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, et al, “Penerapan Stricht Liability Oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia”, Fakultas Huum Universitas 11 Maret, Oktober 2022.) Sesuai PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 4 dan 5 menyebutkan bahwa Amdal wajib dimiliki setiap kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup. Kriteria Dampak Penting ini di uraikan pada pasal 8. Pengaturan lebih lanjut diatur oleh Permen LHK no 04 Tahun 2021 tentang Daftar Kegiatan memiliki Wajib Amdal, UKL-UPL atau SPPL, termasuk mengatur kegiatan pertambangan. Khususnya pada lampiran I halaman 294, bagian K (Sektor Pertambangan dan Energi) butir 12 b mengenai Penambangan Mineral, Sektor Energi dan Sektor Logam, kemudian butir h mengenai Pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi dengan kegiatan pertambangan, dan butir 12 m mengenai Penambangan di pulau kecil <100 km2 yang dilakukan secara terbuka, adalah kegiatan yang wajib Amdal. Proses penerbitan Amdal sudah diuji melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau disebut LUK, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan uji kelayakan. Dalam Tim Uji Kelayakan terlibat unsur ahli/pakar yang kompeten, serta unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. LUK ada di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/kota. Proses pengujian cukup transparan, dan masyarakat juga dapat mengetahui progress selama proses pengujian dilakukan. Hasil uji adalah layak atau tidak layak lingkungan hidup, yang menjadi dasar untuk penerbitan Izin Berusaha. Apabila rencana pertambangan dinyatakan Layak Lingkungan Hidup, maka IUP dapat diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yang masa berlakunya selama usaha kegiatan berlangsung, atau berlaku selama masa IUP. Pengawasan IUP terhadap kepatuhan ketentuan peraturan perundangan Lingkungan Hidup, sesuai PP 22 Tahun 2021 dilakukan secara berkala maupun insidentil oleh petugas pengawasan dari KLHK. Demikian pula oleh Inspektur Tambang dari KESDM yang dijalankan sesuai UU 4 Thn 2009 dan aturan pelaksanaannya. Hasil dari pembinaan dan pengawasan harus ditindaklanjuti oleh perusahaan. 88 Sesuai PP 22 Tahun 2021 pasal 499, apabila menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, pengawas bisa lakukan menghentikan kegiatan. Pasal 500 menyebutkan bahwa hasil pengawasan dituangkan dalam Berita Acara, dan dinyatakan mengenai “Status Ketaatan” dari kegiatan pertambangan tersebut. Bila hasil pengawasan dinyatakan “tidak taat”, pejabat pengawas LH memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakkan hukum, meliputi administratif, perdata, dan/atau pidana, kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Bila hasil pengawasan “tidak taat”, (khusus kasus perdata), maka dapat dilakukan “pembuktian pertanggungjawaban mutlak” kepada penanggung jawab usaha, apabila menggunakan B3, atau hasilkan B3, atau timbulkan “ancaman serius” terhadap Lingkungan Hidup. Melihat rangkaian panjang untuk proses perizinan dengan Amdal sebagai instrument perlindungan Lingkungan Hidup, kemudian pengawasan yang ketat dari KLHK, serta semua hasil pengawasan terdokumentasi dengan baik, maka kegiatan pertambangan di pulau kecil memerlukan pembuktian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, untuk dapat dikatakan kegiatan kegiatan tersebut menimbulkan ancaman serius. Selain itu, kebijakan di KESDM diatur melalui UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, kemudian diperbaharui melalui UU 3 Tahun 2020, mengatur dengan ketat mengenai perlindugan fungsi lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan, untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan pada area bekas tambang, melalui perlindungan fungsi lingkungan, reklamasi, dan rencana penutupan tambang. Selain itu, diperkuat pula oleh program PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) dengan delapan pilar yang harus dijalankan oleh perusahaan. Dari kebijakan perlindungan fungsi lingkungan, yang pelaksanaannya terintegrasi dengan rencana kegiatan yang dijalankan setiap tahun, serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan pelaksanaan RKAB, serta pembinaan dan pengawasan oleh Inspektur Tambang terkait keberlanjutan fungsi lingkungan, terlihat bahwa kelestarian fungsi Lingkungan Hidup maupun masyarakat lingkar tambang, cukup terlindungi, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pertambangan di pulau kecil ini tidak dapat 89 diklasifikasikan sebagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius seperti yang dimaksud UU PPLH (UU 32 2009). . KETUJUH : KEKAYAAN SUMBERDAYA MINERAL DI PULAU KECIL Selama ini kita ketahui pertambangan berada di pulau-pulau utama yaitu Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Hal ini disebabkan selain keberadaan SDA Mineral dan Batubara, juga karena adanya kemudahan atas ketersediaan infrastruktur, kemudahan mendapatkan logistik, jasa penunjang, tenaga kerja, serta kemudahan lain untuk pengembangannya. Proses pembentukan daerah kaya mineral ini sebenarnya bukan hanya di pulau besar tersebut, tetapi juga terbentuk di pulau-pulau kecil maupun lautan. Maka pulau pulau kecil maupun dasar lautan sebenarnya banyak mengandung kekayaan sumber daya mineral, yang hingga kini belum terinventarisir dengan baik. Indonesia secara geografis terletak berada di kawasan Ring of Fire atau “Cincin Api” Pasifik. Pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu Lempeng Indo- Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi hingga tsunami. Dengan kulit bumi di Indonesia yang terus bergerak dan adanya pertemuan beberapa lempeng tektonik tersebut, menjadikan Indonesia kaya dengan berbagai sumberdaya kebumian. Beberapa diantaranya mempunyai kelas dunia, dan banyak tersebar di daerah pulau kecil maupun laut, antara lain nikel, timah, emas, minyak dan gas bumi. Jumlah dan Potensi di Pulau Kecil Jumlah Pulau di Indonesia (termasuk pulau besar dan pulau kecil) yang disebutkan pada Undang-Undang no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, adalah lebih kurang 17.508 Pulau, namun dengan adanya permasalahan effective occupation pada 4 Pulau yaitu Pulau Sipadan, Pulau Ligitan, Pulau Yako dan Pulau Kambing menyebabkan lepasnya kedaulatan terhadap Pulau tersebut. Laut Indonesia seluas 6.4 juta km2, mengelilingi 17.504 pulau besar dan pulau kecil (PPK), termasuk 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), yang terdiri dari 69 pulau tidak berpenduduk dan 42 pulau berpenduduk, dan dipersatukan laut dari Sabang sampai Merauke. 90 Total pulau hingga 2021,sesuai yang telah dilaporkan ke PBB pada sidang UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) tanggal 3-7 Mei 2021 di New York mencapai 16.771 pulau bernama. Pulau berpenduduk ada 1.709 pulau (10,19%), dan pulau tak berpenduduk ada 15.062 pulau (89.81 %). Jumlah pulau kecil dengan luas kurang daro 2.000 km pernah dilaporkan ke PBB tahun 2012 ada sejumlah 13.466 pulau. Sementara itu ada juga pejabat negara pada 2018 yang menyampaikan diantaranya 13.300 pulau tak berpenghuni dan belum bernama. https://kemenperin.go.id/artikel/8193/Buku-Ensiklopedia-Pulau-Pulau-Kecil- Nusantara-Beredar https://indonesiabaik.id/infografis/gali-potensi-pulau-tak-berpenghuni Selain itu, belajar dari sejarah atas empat pulau kecil yang bisa lepas dari kedaulatan RI, terutama Sipadan-Ligitan, menyebabkan dua blok KKS Ambalat serta merta berada dalam teritori Malaysia, karena bergesernya batas wilayah laut setelah ke dua pulau tersebut lepas dari NKRI. Betapa besarnya kerugian Negara akibat kita tidak dapat menjaga pulau dengan baik Cara efektif menjaga pulau kecil tersebut yang jumlahnya mencapai 13.446 pulau, termasuk 111 diantaranya adalah pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang rawan diakuisisi negara lain, yaitu mengundang investor untuk mengembangkan potensi yang ada di pulau tersebut, termasuk pertambangan dan energi. Pulau pulau kecil yang diduga kuat mengandung kekayaan SDA kebumian yang diantaranya sudah terbukti, namun relatif kritis keberadaanya adalah timah, nikel, dan migas. Mineral lainnya yang memungkinkan juga adalah tembaga dan emas, namun tidak dibahas karena keberadaannya masih lebih mudah ditemukan di pulau besar. Timah Timah diperlukan utamanya untuk solder, pabrik kimia; baju anti api, stabiliser PVC, pestisida, pengawetan kayu, kemasan dll. Pasar untuk kemasan bersaing dengan aluminium. namun pasar kemasan cukup besar bagi keduanya. Kaleng berlapis timah lebih baik dari kaleng berlapis aluminium, sehingga menjadi keunggulan bagi produk makanan kaleng. Peningkatan terbesar dalam permintaan timah baru-baru ini adalah karena tekanan lingkungan yang meminta pabrik solder memangkas kandungan timbal 91 pada solder, sehingga membuat kandungan timah dalam solder meningkat dari 30% menjadi hampir 97%. Dengan demikian menyebabkan peningkatan konsumsi timah yang lebih besar. Sebaran timah putih di Indonesia berada pada bagian Jalur Timah Asia Tenggara, yang merupakan jalur timah terkaya di dunia yang membentang mulai dari bagian selatan China, Thailand, Birma, Malaysia sampai Indonesia. Pemilik cadangan timah di dunia ini tidak banyak. Menurut USGS ada pada 12 negara, dimana Indonesia adalah pemilik cadangan terbesar ke dua setelah China. Indonesia juga produsen terbesar ke dua setelah China, namun Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia. Walaupun China sebagai prosusen terbesar dunia, namun dia masih mengimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan industri hilir pengguna timah. Lokasi penambangan timah di Indonesia masih terbatas pada pulau pulau besar, namun sebenarnya masih banyak tersebar di pulau-pulau kecil maupun lautan di Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan, yang sebagian besar bisa dicadangkan untuk pengembangan cadangan di masa mendatang. Bila akses terhadap pulau kecil ini terhambat, maka pengembangan industri hilir dan peningkatan nilai tambah timah, serta peran Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, akan berhenti sekitar tahun 2040. Nikel Apabila kepulauan Indonesia bagian Barat kaya dengan kandungan timah, maka kepulauan Indonesia bagian timur kaya dengan nikel. Sebaran timah di dunia relatif terbatas, namun nikel hampir merata diberbagai belahan dunia. Cadangan terbesar dunia tahun 2023 ada di Indonesia dan Australia. Cadangan Indonesia meningkat signifikan pada tahun 2019 sekitar 4 kali dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi setelah ditemukannya teknologi HPAL yang mampu mengolah secara ekonomis bijih limonit yang sebelumnya tidak bisa diolah secara ekonomis. Dengan perkembangan energi yang mengarah kepada energi terbarukan, dimana nikel merupakan logam yang sangat dibutuhkan, maka nikel ini merupakan masa depan negeri ini. Sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel 2020, tidak heran bila investor banyak masuk ke Indonesia. Terutama dari China, karena merupakan konsumen terbesar nikel dunia. 92 Sekitar 77 % nikel dunia yang diperdagangkan diserap oleh China. Saat ini Philipina merupakan eksportir terbesar, memenuhi 68% dari yang di impor China. Potensi nikel Indonesia sebagian ada di pulau pulau kecil, maka masa depan Indonesia Maju 2045 seperti yang telah dicanangkan pimpinan negeri ini, akan mengalamai hambatan apabila akses untuk eksplorasi, penambangan maupun lokasi smelter, termasuk industri hilirnya, yang diselenggarakan di pulau kecil mengalami hambatan. Potensi Migas di Kepulauan Natuna Ada tujuh daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sektor Laut Jawa, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Papua Barat. Daerah penghasil di Kepulauan Riau berada di Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna ini memiliki luas 264.198 km2 dengan 154 pulau kecil. Pulau terbesar adalah p.Bunguran atau p. Natuna Besar seluas 1.605 km2. Selain minyak bumi, kepulauan Natuna menyimpan sumberdaya Gas Bumi terbesar di Asia, bahkan kemungkinan terbesar di Dunia. Sumber daya yang potensial diperkirakan mencapai 222 TCF, sedangan yang Recoverable 46 TCF, yang kini masih menunggu kedatangan investor. Jumlah ini bila dibandingkan dengan cadangan gas bumi yang ada di Masela di Provinsi Maluku, sebesar 10 TCF, yang merupakan cadangan terbesar saat ini, dengan cadangan 4-5 kali Masela, maka potensi gas yang ada di kepulauan Natuna sangat memberikan harapan. Namun harapan tersebut bisa hilang apabila akses tertutup untuk mengusahakannya. Sipadan Ligitan, bukan sekedar hilangnya pulau Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas- batas wilayahnya. Awalnya, pada 1966, Indonesia dan Malaysia sama-sama memberi izin eksplorasi atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Akan tetapi, pada 1967, sengketa atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan mulai terjadi, setelah dilangsungkan pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia saling memperebutkan kepemilikan wilayah atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Jika dilihat dari catatan 93 sejarah, Indonesia mempunyai bukti-bukti dokumen terkait kepemilikan dua pulau ini. Akhirnya, Indonesia-Malaysia sepakat untuk memberi status quo kepada kedua pulau ini, yang artinya tidak boleh ditempati atau diduduki hingga kasus sengketa selesai. Perjanjian mengenai Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia diratifikasi pada November 1969, namun tak lama kemudian masih di tahun 1969 Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan dan Ligitan. Namun Indonesia tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditandatangani Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia. Namun pada tahun 1979 Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan yang secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar kasus Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Namun ternyata pengertian status quo ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai, sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati/diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ, kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan p.Sipadan dan p.Ligitan dan hasilnya dimenangkan oleh Malaysia. Kasus ini semakin besar dampaknya setelah p.Sipadan dan p.Ligitan resmi menjadi wilayah Malaysia , Nampaknya semakin kokoh posisi Malaysia dalam menarik batas antar kedua negara. Kasus Ambalat ini belum selesai, namun nampaknya rawan bila di bawa ke ICJ/Mahkamah Internasional yang bisa menyebabkan hilangnya blok Ambalat. Target Produksi Migas 1 Juta Barrel/hari pada 2030 Konsumsi minyak Indonesia sebesar 1,47 juta barel per hari pada 2021. Tren ini selalu berfluktuasi naik turun Tren kebutuhan minyak cenderung fluktuatif selama satu dekade terakhir. Konsumsi minyak paling banyak mencapai 1,62 juta barel per hari pada 2018. 94 Kemampuan produksi minyak Indonesia tahun 2021 tercatat 692.000 barel per hari. Nilainya menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 742.000 barel per hari. Hal itu pun membuat neraca minyak Indonesia masih mengalami defisit. Alhasil, Indonesia harus mengimpor minyak sebanyak 779.000 barel per hari dari luar negeri sepanjang tahun 2020. Pemerintah mentargetkan produksi minyak 1 juta barel per hari, termasuk dan gas 12 BSCFD, pada tahun 2030 untuk mengurangi impor. Pengurangan impor ini diperlukan adar Pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pembiayaan pengembangan energi terbarukan yang menjadi prioritas dalam transisi energi. Apabila diperhatikan peta sebaran potensi Migas di Indonesia, sekitar separuh atau mungkin lebih dari separuh berada di daerah pulau kecil dan lautan. Tentunya upaya pemerintah mencapai melakukan eksplorasi dan produksi migas, bisa terhambat oleh kebijakan pasal 35 yang diinterpretasikan melarang kegiatan Migas di pulau kecil. TRANSFORMASI PERTAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Indonesia yang dikaruniai berbagai sumber daya alam yang melimpah ini, perlu mensyukurinya melalui cara yang bijaksana. Agar kekayaan yang dianugrahkan kepada bangsa ini masih dapat dimanfaatkan, sebagaimana Amanah UUD 1945. Kebijakan mulai lebih terarah dan menyesuaikan dengan tuntutan global, yaitu sejak konferensi Stockholm 1970. Dalam perjalannya, negara ini banyak belajar dalam melaksanakan praktek pertambangan yang baik yang sudah terbukti dapat dijalankan. Jadi tidak serta merta mengadopsi kebijakan yang dianggap baik dari negeri lain, namun tidak cocok untuk di terapkan di negeri ini. Praktek perlindungan lingkungan hidup pertambangan di Indonesia telah diakui oleh perusahaan pertambangan kelas dunia, dimana Indonesia menjadi acuan untuk penerapan system dan kompetensi pekerja dalam melaksanakan Good Mining Practices. Kebijakan perlindungan fungsi lingkungan selama tambang beroperasi, kebijakan Reklamasi dan Pascatambang yang ketat, serta program PPM, selalu dievaluasi pelaksanaannya oleh Pemerintah. 95 Sistem kebijakan diarahkan agar setelah selesai masa pasca tambang, ekonomi di daerah bekas tambang tetap berjalan dengan masyarakat setempat sebagai pemegang peran utama. Keberadaan pertambangan dalam kawasan hutan juga tidak menimbulkan masalah serius, justru memberi manfaat terhadap kelestarian dan perluasan hutan di Indonesia. Maka kebijakan perlindungan lingkungan pertambangan sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasaan lingkungan. Termasuk perlindungan fungsi lingkungan pada pulau-pulau kecil. Proses pembangunan berkelanjutan direncanakan sejak awal, melalui rencana pemanfaatan lahan pasca tambang yang harus diajukan sebelum izin operasi produksi diberikan, adanya transformasi sejak mulai berpoduksi (kini sejak eksplorasi), yang diarahkan mempersiapkan fondasi menggantikan pertambangan pada masa pasca tambang. KEDELAPAN : PENUTUP Kami berpendapat, bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, mohon untuk tidak diartikan sebagai larangan untuk kegiatan pertambangan, karena saya meyakini bahwa selama kebijakan pemerintah yang ada dipatuhi, dan pemerintah menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, maka semua yang dikhawatirkan masyarakat tidak akan terjadi, dan Amanah pasal 33 UUD 1945 dapat dijalankan secara bertanggungjawab. Hal yang sangat kami khawatirkan, bahwa dampak beruntun akan terjadi tidak hanya kepada kekayaan pertambangan di satu lokasi, namun akan merambat (efek bola salju) kepada seluruh pertambangan dan potensi pertambangan di pulau kecil dan lautan di seluruh wilayah Indonesia. Bila dilihat lebih jauh, pasal 35 ini juga sama dengan untuk pertambangan Migas, maupun proses pembangunan kota/kabupaten yang dilakukan di pilau pulau kecil. Kami menilai potensi dampak negative dari penafsiran pengertian Pasal 35 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, bila diartikan pelarangan semua kegiatan tersebut di pulau kecil, dampaknya sangat luas dan besar bagi proses Pembangunan maupun keutuhan NKRI. KETERANGAN TAMBAHAN 96 Addendum Lampiran I Potret masa lalu: Dilematika Pembinaan dan Pengawasan Praktek Tambang di Pulau Kecil Tulisan ini adalah catatan tambahan Lampiran I butir 8. Bahan tambang yang dianugrahkan kepada negeri ini patut disyukuri, dengan memanfaaatkan secara bijak. Perkembangan peradaban manusia sangat bergantung kepada bahan tambang, khususnya logam. Kini sudah mulai banyak yang meperbincangkan Critical Minerals. Semakin sulit mineral diperoleh di daratan, bahkan sudah mulai mencari kemungkinan di dasar laut. https://www.gao.gov/blog/deep-sea-mining-could-help-meet-demand-critical-minerals%2C-also- comes-serious-obstacles Indonesia mensyukuri masih dianugrahi berbagai jenis mineral, yang diantaranya di 13.000 an pulau kecil yang masih belum diketahui dengan pasti. Menyadari semakin diperlukannya mineral untuk memajukan bangsa ini di masa depan, kini sudah ditetapkan 47 mineral kritis melalui Kepmen ESDM no 296 Tahun 2023 yang terbit pada bulan September 2023, diantaranya yang saat ini sangat di cari oleh berbagai negara untuk kemajuan negaranya adalah nikel, kobal, besi, magnesium, krom, bauksit, timah, mangaan, tembaga, seng, zircon, dan logam tanah jarang. Maka tidaklah mengherankan bila masih adanya tekanan upaya agar masih terbuka peluang ekspor bijih dari Indonesia. Tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang ada semaksimal mungkin melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambahnya, terutama membuka peluang eksplorasi untuk pendataan mineral kritis ini khususnya di pulau-pulau kecil. Kemudian penambangan dan benefisiasi yang bisa memperoleh semua mineral utama maupun mineral ikutannya yang termasuk mineral kritis. Pada pulau kecil berpenduduk, masalah social tetap akan ada namun buka tidak ada jalan keluar selama masih diupayakan tidak ada pihak masyarakat yang dirugikan. Mekanisme AMDAL sebagai induk semua perizinan sudah bagus untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Era kebangkitan industri pertambangan Indonesia mengenal pertambangan sejak jaman kolonial belanda, namun terbatas pada komoditi tertentu yaitu emas, timah dan batubara, yang ada hanya pada daerah tertentu saja dan belum banyak dikenal luas. Akibatnya pada saat 97 tambang mulai bangkit mulai tahun 1980an terutama dengan mulai membaiknya harga batubara, masyarakat sering melihat kegiatan pertambangan seperti pertanian atau perkebunan yang membuka semua wilayah perizinannya. Sedangkan pertambangan berbeda, hanya membuka daerah terbatas di daerah mineralisasi yang umumnya sekitar 15-20% luas wilayah izin. Selebihnya digunakan untuk eksplorasi, penyangga dan fasiitas pendukungnya. Kekhawatiran ini bisa dipahami sehingga disusun berbagai kebijakan yang bisa menjawab kekhawatiran tersebut, antara lain reklamasi, pascatambang, pengendalian erosi - sedimentasi, dan community Development atau kini dikenal dengan PPM. Batubara yang pernah berkembang pada tahun 1800an mulai redup karena beralih ke diesel pada tahun 1970an. Kemudian batubara bangkit kembali setelah ada krisis minyak bumi, tahun 1980an. PTBA dibentuk pada 1980 yang merupakan gabungan dari Unit Penambangan (UP) Muara Enim dan UP Ombilin. Kontraktor pertambangan batubara mulai berdatangan yang dikendalikan PTBA. Emas juga semakin membaik, beberapa tambang yang sudah tutup di buka kembali. Tembaga juga semakin membaik, namun masih terbatas pada dua Perusahaan yang beroperasi, dan satu Perusahaan lagi siap konstruksi. Nikel semakin menjanjikan, apabila dulu hanya nikel yang diekstrak, kini sudah ada teknologi yang bisa menambil Cobalt dan Cromit. Pertambangan untuk tanah urugan yang diperlukan untuk reklamasi, berbeda dengan tambang mineral. Tambang tanah urugan tidak mengenal batasan kualitas seperti tambang mineral. Semua bisa diangkut dan diperlakukan sebagai material urugan, sehingga bisa saja satu pulau bisa hilang. Sehingga perizinan dan pengawasannya diperlukan dengan ekstra ketat, agar fungsi lingkungan pada pulau tersebut bisa di jaga, atau yang gangguan masih terbatas dan masih bisa dipulihkan. Masalah tambang tanah urug untuk reklamasi Salah satu akibat dari tambang tanah urug yang fenomenal adalah seperti yang pernah terjadi di pulau Nipah, pulau terluar yang berbatasan dengan Singapura. Pulau ini yang luasnya 42 hektare hampir hilang dan memaksa pemerintah RI melakukan reklamasi kembali pulau ini pada 2004 demi menjaga keutuhan batas teritori laut, yang memerlukan biaya saat itu mencapai Rp 368 miliar, sedangkan pemasukan dari ekspor pasir laut hanya mendapatkan Rp 52 98 milyar per tahun (sumber: https://kumparan.com/kumparannews/ kemelut- ekspor-pasir-laut-1-20Xbc172In6/4) Penambangan pasir untuk bahan urugan di pulau kecil mulai marak, untuk memenuhi kebutuhan reklamasi di Singapura pada tahun 1981, yaitu dimulainya pembangunan Bandara Changi seluas 200 hektar yang memerlukan lebih dari 52 juta m3 material. Kemudian 1990an dimulai penyatuan tujuh pulau di selatan Jurong menjadi satu pulau Jurong yang diperuntukkan sebagai pusat industry minyak, serta reklamasi Pantai Marina seluas 360 hektar untuk pembangunan pusat bisnis property dan hotel serta hiburan. Daratan Singapura terus meluas untuk mengakomodasi kemajuan negaranya. Sejak kemerdekaannya di tahun 1965 Singapura telah menambah luas daratannya hampir 30% persen. Apabila semula luasnya masih 578 km2 kini menjadi 734,3 km2. Singapura masih akan memperluas wilayah daratannya, dan berencana menambah sekitar 8 persen lagi luas daratan hingga tahun 2030, yang berarti memerlukan sekitar 150-175 juta m3 bahan urugan. Tantangan ini sebenarnya bisa dijawab bila disinergikan dengan permasalahan material buangan pertambangan yang dianggap masih menjadi masalah, misalnya tailing tambang tembaga dari Papua dipastikan berkualitas tinggi untuk material urugan yang dihasilkan 30- 40 juta m3 per tahun. Jaraknya memang sangat jauh memang dibanding pasir urug dari sekitar Riau, namun semua pihak diuntungkan apabila hal ini dilakukan. Sebaiknya dihindarkan pasir berasal dari Riau yang umumnya pasir kuarsa, Pasir kuarsa mengandung silika yang termasuk mineral kritis, selain itu diperkirakan juga memiliki kandungan mineral-mineral ikutan pembentuk bijih timah yang mempunyai nilai strategis, utamanya Monasit (mengandung Uranium, Thorium untuk PLTN), Ilmenit (untuk industri berbasis Titanium), dan Zircon, yang diklasifikasikan sebagai mineral kritis sesuai Kepmen ESDM no 296 Tahun 2023. Bila bicara keekonomian, memang jauh lebih murah didatangkan dari sekitar Riau dari pada Papua, utamanya dikarenakan jarak angkutan. 1) Pasir laut di tempat (kepulauan Riau) dihargai USD 15 per m3, ongkos gali angkut sekitar USD 5 per m3, maka total cost sekitar USD 20 per m3 di Singapura. 2) Bila ambil dari Timika, cukup hitung ongkos hanya gali-barging-shipment, dengan asumsi material tailing tidak diberi harga, diperkirakan USD 50-55 99 per m3 sampai di Singapura. Apabila semangat yang akan dibangun adalah saling meringankan kedua negara, maka tentunya pilihan kedua yang dipilih. Selain itu Singapura tertolong pemenuhan kebutuhan material urugan dengan jumlah tak terbatas. Singapura akan lebih leluasa memperluas daratannya, asalkan reklamasi tidak mendesak ke Selatan atau mendekat ke batas wilayah teritori Indonesia. Alternatif lain adalah pengerukan di muara Sungai Mahakam di Kaltim. Biaya lebih murah namun material tentu tidak sebaik dari Timika. Seperti diketahui bahwa kini Samarinda selalu tergenang banjir akibat naiknya permukaan Sungai Mahakam pada musim hujan, karena sedimentasi material erosi di muara. Dapatkah pertambangan di pulau kecil ke depan dilakukan dengan lebih baik? Tertibnya pelaksanaan perizinan di lapangan adalah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemberi izin. Pengawasan terhadap perizinan pasir laut sesuai PP 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, berada di Propinsi. Sehingga seperti di pulau Nipah adalah melekat kepada Provinsi Riau. Kemudian menarik kasus penambangan nikel di salah satu pulau kecil di Maluku Utara, yang dimuat dalam buku terbitan LSM pemerhati lingkungan. Info yang diperoleh bahwa pulau tersebut (pulau Gee, IUP yang dimiliki PT Antam), masih dalam proses pemulihan. Penambangan tidak akan dilanjutkan karena sudah tidak ada lagi kadar bijih yang ekonomis. Pembinaan dan pengawasan penambangan nikel di pulau ini menjadi tanggung jawab Daerah sesuai UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Catatan: UU 32 Tahun 2004 melimpahkan semua pengurusan pertambangan ke Daerah, maka Ditjen Pertambangan Umum dilikuidasi dan stafnya bergabung di Ditjen Geologi dan Sumberdaya Mineral. Namun pada Tahun 2005 dilakukan reorganisasi di KESDM, diantaranya pembentukan Ditjen Mineral Batubara Panas Bumi. Pengurusan pertambangan khususnya Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), serta KP PMA diurusi oleh Pusat, sedangkan KP lainnya, termasuk BUMN, tetap berada di Daerah. 100 Dengan kembalinya pengurusan pertambangan ke Pusat melalui UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana kini ada 598 Inspektur Tambang dibawah koordinasi Direktorat Teknik dan ingkungan Ditjen Minerba yang tersebar di 36 Propinsi. Maka diyakini pembinaan dan pengawasan pertambangan di pulau kecil akan dapat diakukan dengan lebih baik. PROPER penilaian netral terhadap kinerja pertambangan Evaluasi dan penilaian kinerja pertambangan dari berbagai aspek sudah lama dilakukan yaitu pada 1980an, yang dimulai dari evaluasi kinerja Keselamatan Pertambangan, lalu pada era yang sama setelah terbitnya UULH 1982 berkembang dengan Perlindungan Lingkungan Pertambangan. Pada 2018 mulai berkembang kepada tiga aspek lainnya, yaitu Teknis Pertambangan, Konservasi Pertambangan, dan Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan. Khusus perlindungan lingkungan, sistem PROPER yang tidak dilakukan oleh KESDM, sangat efektif membantu tugas instansi bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pertambangan, terutama pada masa transisi. Masa transisi adalah masa setelah penarikan kembali tugas perizinan dan pembinaan- pengawasan dari pemerintah daerah sesuai UU 3 Tahun 2020. Jumlah perizinan pertambangan yang menjadi tanggung jawab Pusat sebelum 2020 adalah sekitar 150- 200an, kemudian melonjak menjadi sekitar 5.000an. Pada tahun 2021-2022 setelah dilakukan rasionalisasi terhadap perizinan yang benar-benar akan menjalankan kegiatannya menurun menjadi sekitar 2.700an, yang menjadi tanggung jawab Pusat. Hasil PROPER 2021-2022 Pada program penilaian PROPER tahun 2021-2022, ada sejumlah 3.200 perusahan yang dinilai yang hasilnya diputuskan berdasarkan Surat Keputusan MenLHK No 1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022. Teracatat pada tahun 2021 terdapat 93 IUP di pulau kecil (dari 8 jenis mineral), diantaranya terpilih 10 IUP oleh KLHK untuk dinilai peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, atau yang dikenal dengan PROPER. Hasilnya adalah 1 peraih Proper emas, 6 peraih Proper biru, dan 3 peraih Proper merah, serta tak ada peraih proper hitam. Sebenarnya masih ada 3 peraih Proper merah, namun masih belum jelas apakah di pulau kecil atau pulau besar. Khusus proper merah, jumlah total peraih proper merah ada 887 perusahaan, dimana 3 diantaranya IUP 101 Nikel yang dipastikan ada di pulau kecil, yang seluruhnya berasal dari pulau Kabaena. Kandidat Peraih PROPER Hijau 2022 Sesuai SK.67/PPKL/SET.6/WAS.2/9/2023, khusus penambangan di pulau kecil tercatat ada 6 kandidat peraih Proper Hujau. Kemungkinan salah satunya akan kembali meraih emas seperti tahun sebelumnya. Penetapan Kandidat hijau dari IUP nanti akan diumumkan pada Desember 2023. Penutup Dari uraian di atas, terlihat bahwa pembinaan dan pengawasan pertambangan di pulau kecil akan semakin membaik, dan bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap pengendalian atas perilaku penambang yang tidak tertib. Sistem penambangan di pulau kecil dan pulau besar tidak bisa disamakan. Khusus nikel yang memerlukan banyak stockpile untuk memungkinkan blending sesuai persyaratan untuk umpan di Smelter. Temporary Stockpile yang beragam karakteristik bijihnya bisa dilakukan di sekitar tambang di pulau kecil, kemudian dibawa dan dicampur sesuai persyaratan di Permanent Stockpile yang ada di dekat Smelter saja. Pembukaan area kegiatan tidak terlalu banyak, segera selesaikan setiap blok dan lakukan segera reklamasi. Dengan system seperti ini, walaupun sebaran bijih hampir merata di seluruh pulau, namun dengan pembukaan area yang terbatas (misalkan AMDAL persyaratkan maksimum 20 % luas pulau), maka gangguan lingkungan terbatas, bersifat sementara, dan segera bisa dipulihkan. Sehingga dua tujuan bisa dicapai, pemanfaatan mineral serta keberlanjutan fungsi lingkungan. 2. Prof. dr. I Nyoman Nurjana, S.H., M.H. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, baik kekayaan alam hayati maupun nonhayati. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan baik dan bijak agar secara berkelanjutan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang 102 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, kekayaan alam Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dikelola dengan bijaksana agar secara berkelanjutan dapat memberi manfaat yang nyata bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk merealisasikan amanat Konstitusi Negara seperti dimaksud di atas maka digunakan media pembangunan nasional berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana dengan mensinergikan kepentingan pertumbuhan perekonomi nasional, konservasi lingkungan hidup, dan pelestarian tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat ke dalam strategi pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Salah satu modal yang menjadi andalan untuk melaksanakan pembangunan nasional adalah sumber daya alam Indonesia terutama mineral tambang dan batubara selain minyak dan gas bumi yang melimpah di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, instrumen peraturan perundang-undangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan, sehingga memberi kemanfaatan yang nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan adalah prinsip pencegahan dini atau disebut prinsip kehati-hatian (precautionary principle), sebagai bagian dari prioritas dalam strategi pembangunan nasional untuk mencegah agar tidak terjadi degradasi atau kerusakan sumber daya alam dan/atau pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui strategi pembangunan yang mensinergikan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya secara seimbang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan dilaksanakan 103 dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam (resources exploitation). Tetapi pembangunan dilaksanakan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan memberi manfaat secara nyata secara berkelanjutan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (sustainable resources management). Dalam kaitan ini, hukum menjadi instrumen yuridis yang krusial dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan, seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara,1 pengelolaan minyak dan gas bumi,2 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,3 konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,4 pengelolaan sumber daya hutan,5 pengelolaan sumber daya air,6 sumber daya perikanan,7 termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,8 khususnya dalam upaya mencegah terjadinya degradasi sumber daya alam, kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dalam pembangunan nasional berkelanjutan (sustainable national development). Uraian berikut ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman yang holistik mengenai makna norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, khususnya makna dari ketentuan norma hukum mengenai pemanfaatan prioritas Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ketentuan norma mengenai Larangan dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 35 hurup k, dalam kaitan dengan permohonan uji materiil (judicial review) Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 104 Permohonan Uji Materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Permohonan pengujian materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil, terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, diajukan oleh PT. Gema Kreasi Perdana, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, melalui kuasa hukumnya para Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asmansyah & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/KUASA/GKP/III/2023 tanggal 17 Maret 2023, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Gema Kreasi Perdana, yang dalam hal ini diwakili oleh Rasnius Pasaribu selaku Direktur Utama. Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bermakna ambigu apabila diuji materiil dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memberi jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha pertambangan mineral di wilayah Pulau-pulau Kecil. Dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dinyatakan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. Konservasi; b. Pendidikan dan pelatihan; c. Penelitian dan pengembangan; d. Budi daya laut; e. Pariwisata; f. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. Pertanian organik; h. Peternakan; dan/atau 105 i. Pertahanan dan Keamanan Negara. Pasal 35 Dalam pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: a. …..; b. …..; c. …..; d. …..; dst. j. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; k.melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyaraat sekitarnya. Dalam hal ini Pemohon memandang bahwa dengan formulasi Pasal 23 ayat (2) seperti dimaksud di atas, yang mengatur prioritas pemanfaatan Pulau-pulau kecil dan Perairan, apabila dirangkaikan dengan Pasal 35 hurup k, seolah-olah pemanfaatan untuk kegiatan selain kepentingan prioritas, khususnya penambangan mineral pada wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menjadi dilarang secara absolut, mutlak, definitif, dan tanpa syarat,9 walaupun secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya dilakukan dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, Pemohon yang telah memiliki izin penambangan nikel yang sah dan diterbitkan oleh pejabat serta instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, merasa hak konstitusionalnya terganggu dan terancam10 seperti telah dijamin 9 Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022, yang menafsirkan Pasal 23 ayat (2) yuncto Pasal 35 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagai larangan melakukan penambangan mineral secara absolut, definitif, dan tanpa syarat. 10Usaha pertambangan nikel di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjadi tidak berkepastian hukum (legal uncertainty) dan tidak berkepastian dalam menjalankan usaha secara berkeadilan, sehingga mengancam keberlajutan usaha pertambangan yang telah dilakukan, yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat di sekitarnya. 106 oleh Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28I ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, Pemohon mengajukan petitum agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan dan menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan absolut, mutlak, definitif, dan tanpa syarat selain untuk kepentingan yang diprioritaskan, termasuk kepentingan untuk pertambangan mineral yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; atau memutuskan dan menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan mutlak dan tanpa syarat untuk kegiatan selain kepentingan yang diprioritaskan, khususnya untuk pertambangan mineral yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; atau memutuskan dan menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 107 sebagai larangan mutlak dan tanpa syarat untuk kegiatan selain kepentingan yang diprioritaskan, khususnya kegiatan pertambangan mineral yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya Kepastian Hukum dan Kepastian Menjalankan Usaha Pertambangan Mineral Dalam Perspektif Hukum Nasional Mineral tambang yang terkandung di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan (nonrenewable resource), yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, dan karena itu dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.11 Kekayaan alam mineral tambang yang dikuasai dan dikelola oleh Negara harus memberi nilai tambah secara nyata bagi peningkatan pendapatan dan devisa negara, pertumbuhan perekonomian nasional, dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di daerah secara berkeadilan. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.12 Sedang yang dimaksud mineral adalah senyawa nonorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.13 Suatu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang disebut sebagai Usaha Pertambangan.14 Kekayaan mineral tambang Indonesia menjadi modal penting (resource capital) untuk merealisasikan amanat konstitusi melalui pelaksanaan pembangunan nasional, dan karena itu harus dikelola dengan bijaksana secara lestari dan berkelanjutan untuk menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan 11 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 13 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 14 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 108 masyarakat, menjamin ketersediaan mineral sebagai bahan baku dan/atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, menjamin efektifitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berhasil guna dan berdaya saing, dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional bersaing di tingkat regional maupun internasional. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kepastian penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara secara lestari dan berkelanjutan, yang memberi manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. Ketentuan Pasal 17A ayat (2) Undang-Undang a quo secara eksplisit menyatakan: ”Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP15 mineral logam dan WIUP batubara yang telah ditetapkan”. Demikian pula, dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dinyatakan: “Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”. Lebih lanjut, dikonfirmasi dalam ketentuan Pasal 172B ayat (2) yang menyatakan: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK,16 atau WPR17 yang telah diberikan izinnya”. Secara spesifik untuk kegiatan pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam ketentuan Pasal 10 hurup a Undang-Undang a quo menyatakan: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir 15 Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagai wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan. 16 WIlayah Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus. 17 Wilayah Pertambangan Rakyat sebagai bagian dari wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 109 dan Pulau-pulau Kecil Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas: a. pengelolaan ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut; b. ….; c……dst.“ Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 10 hurup a seperti dimaksud di atas ditegaskan bahwa Kawasan Pemanfaatan Umum yang setara dengan Kawasan Budi Daya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman, dan Pertambangan. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut ditegaskan: “Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurup a dijabarkan dalam zona: a. Pariwisata; Pelabuhan LAut; c. Pelabuhan Perikanan; d. Pertambangan minyak dan gas bumi; e. Pertambangan Mineral dan Batubara; f. Perikanan tangkap; g. …….dst”. Dalam hubungan dengan permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dinyatakan: “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan kemanan Negara”. Namun demikian, ketentuan Pasal 23 ayat (2) seperti dimaksud di atas sebagai suatu sistem norma dalam perundang-undangan berkorelasi erat dengan ketentuan Pasal 35 huruf K yang menyatakan: “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: 110 a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang; b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi; c. ……..; d. ………dst.; j. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; k. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat; l. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta m. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”. perspektif yuridis-dogmatis ketentuan Pasal 35 ayat (2) di atas kendatipun diatur dalam ketentuan mengenai “larangan (vorboden)” dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tetapi harus dimaknai sebagai norma “perbolehan (toestemming)”, untuk melakukan pemanfaatan selain pemanfaatan yang diprioritaskan seperti dimaksud Pasal 23 ayat (2) di atas, dengan syarat bahwa kegiatan pemanfaatan tersebut secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Memahami Makna Norma Hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, Indonesia sebagai Negara berdasarkan atas hukum, seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagai suatu sistem hukum nasional yang berkarakter Indonesia, untuk memberi jaminan bagi perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut serta 111 melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.18 Sistem hukum nasional Indonesia merupakan kesatuan hukum yang berlaku di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan semua elemen yang saling menunjang dan saling berkaitan satu sama lain dalam rangka mengantisipasi, mengakomodasi, dan mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik aspek kehidupan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga sebagian dari aspek kehidupan religi harus didasarkan dan berdasarkan atas hukum, selaras dengan sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila sebagai nilai dasar (basic value) atau dasar moral yang terwujud dalam jiwa rakyat dan bangsa Indonesia (volkgeist)19 yang mengarahkan dan “bintang pemandu” pembangunan hukum nasional. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar tertinggi (grundnorm)20 menjadi landasan untuk membentuk norma-norma hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Peraturan Perundang-undangan adalah hukum tertulis yang memuat norma- norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.21 Untuk membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan 18 Amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 19 Ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah selaras dengan amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, semua materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berkontradiksi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar filosofis Negara. 20 Grundnorm yang dimaksud adalah norma hukum dasar tertinggi yang menjadi rujukan norma untuk pembentukan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 112 kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.22 Selain itu, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan konsisten juga harus berlandaskan pada “Asas Materi Muatan” yang meliputi: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.23 Yang menjadi bagian penting dari permohonan uji materiil ini adalah “asas kejelasan rumusan norma”, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaaannya;24 dan asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.25 Dalam kaitan ini, Hans Kelsen mengatakan bahwa peraturan perundang- undang sebagai wujud dari hukum tertulis adalah suatu sistem norma atau suatu tatanan norma yang teratur,26 yaitu satu kesatuan norma hukum yang satu sama lain saling berkaitan, saling memperjelas, dan saling melengkapi sama lain. Oleh karena itu, dalam merumuskan norma hukum harus dihindari adanya apa yang disebut dengan (a) ketidaktaatan asas (inconsistency), (b) saling bertentangan (contradiction), © saling tumpang-tindih (overlapping), dan/atau (d) yang bersifat mendua atau ambigu (ambiguity). Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberi kepastian hukum (legal certainty), yaitu perihal peraturan yang memberi jaminan kepastian secara normatif, dengan memuat materi norma-norma hukum yang logis (logic), jelas (clear), dan pasti (certain) serta konsisten (consistence), 22 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 23 Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 24 Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 25 Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 26 Lord Lloyd Hamstead and M. D. A. Freeman, Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, Educational Low- Priced Books Scheme with Stevens, UK, 1987. 113 sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi dan mempunyai daya prediktabilitas yang dapat mengaburkan atau bahkan meniadakan makna dari norma hukum yang dimaksud.27 Kepastian hukum (legal certainty) sebagai salah satu dari nilai dasar (basic value) yang membentuk cita hukum (idee des recht), selain keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility) seperti yang dimaksud oleh Gustav Radbruch,28 pada dasarnya mempunyai paling tidak 2 (dua) makna pokok, yaitu kepastian oleh hukum dan kepastian dalam hukum. Yang dimaksudkan kepastian oleh hukum adalah kepastian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki validitas yuridis untuk dapat diimplementasikan secara berkepastian dan berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Sedangkan, yang dimaksud kepastian dalam hukum adalah kepastian pengaturan norma yang konsisten, jelas dan pasti, tidak saling berkonflik satu sama lain (conflict of norm) dan tidak saling menegasikan satu sama lain (ignorance of norm), baik dalam satu undang- undang atau antar undang-undang satu dengan lainnya yang mengatur substansi yang sama. Dengan demikian, makna dari kepastian hukum pada dasarnya adalah kepastian dalam peraturan hukum sebagai suatu sistem normatif yang konsisten, logis dan jelas serta tegas, sebagai tuntutan moral yang membentuk karakter normatif dari hukum, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum atau validitas yuridis (legal validity) yang memberi jaminan kepastian dan dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.29 Norma hukum, atau disebut kaidah hukum,30 pada dasarnya adalah suatu pernyataan yuridis yang menekankan pada apa yang seharusnya (law as it ought to be) berada di dunia cita (das sollen), diwujudkan dalam peraturan perundang- undangan mengenai apa yang semestinya dilakukan sebagai perintah (gebod), apa yang tidak boleh dilakukan sebagai larangan (verbod), sanksi apa yang 27 Maria Farida Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010. 28 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang mengandung keadilan sehingga norma hukum yang dimaksudkan untuk mencapai keadilan dapat berfungsi yuridis sebagai peraturan yang ditaati. Oleh karena itu, keadilan (gerechtmatigheid) dan kepastian hukum (rechtmatigheid) harus dipertahankan dan diposisikan secara seimbang, sehingga memberi kemanfaatan (doelmatigheid) secara nyata untuk menciptakan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang sebanyak-banyaknya (greatest happiness for greatest number of people), untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004. 29 Suri Ratnapala, Jurisprudence, Cambridge University Press, UK, 2009. 30 Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. 114 dapat dijatuhkan kalau larangan itu dilanggar (sanctie), atau diwujudkan sebagai perbolehan dengan syarat-syarat tertentu dari apa yang semestinya tidak boleh dilakukan (toestemming), dan pembebasan atau dispensasi untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan (vrijstelling). Oleh karena itu, dapat dibedakan antara kaidah hukum yang bersifat imperatif sebagai norma yang mengandung unsur perintah (gebod) dan larangan yang secara priori harus ditaati karena disertai dengan sanksi (sanctie). Sedangkan kaidah hukum yang bersifat fakultatif mengandung unsur perbolehan untuk secara khusus melakukan sesuatu yang secara umum dilarang (toestemming) atau juga pembebasan atau dispensasi yang secara khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan (vrijstelling).31 Hans Kelsen32 juga mengemukakan bahwa hukum sebagai sistem norma atau tatanan norma yang teratur dan mempunyai jenjang yang secara sistematis berkaitan dengan kekuatan mengikatnya atau validitas hukum (legal validity), membentuk ajaran jenjang norma (stuffenbaulehre) di mana norma yang tertinggi yang disebut grundnorm33 adalah menjadi norma dasar tertinggi sebagai rujukan untuk pembentukan norma-norma hukum di bawahnya. Oleh karena itu, menjadi logis apabila norma-norma hukum yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang di atasnya. Hal ini karena hukum sebagai suatu tatanan norma yang berjenjang (hierarchy of norms) harus konsisten, tidak boleh saling bertentangan satu sama lain, selain harus jelas dan pasti tidak multi-tafsir juga tidak saling tumpang tindih dan tidak bersifat mendua. Dalam kaitan dengan permohonan uji materiil seperti dimaksud di atas, sebagai suatu sistem peraturan perundang-undangan maka norma hukum dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat diuji materiil (judicial 31 Maria Farida Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Penyusunannya, Kanisius, Yogyakarta, 2020. 32 Surya Prakash Sinha, Jurisprudence, Legal Philosophy in a Nutshell, Tt. Paul, Minn, Weat Publishing Company, 1993; Baca pula Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. 33 Hans Nawiasky menyebut sebagai Staatsfundamentalnorm (Norma fundamental Negara), yang selain berjenjang juga mengenal adanya kelompok besar, yaitu Staatsfundamentalnorm, Staatgrundgesetz (Aturan dasar Negara), Formell gesetz (Undang-undang Formal), dan Verordnung dan Autonome satzung (Aturan pelaksanaan dan Aturan otonomi). 115 review) apakah selaras atau berkontradiksi dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai grundnorm yang menjadi rujukan untuk membentuk norma hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.34 Dalam kaitan dengan pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, adalah sistem norma atau satu kesatuan norma atau sebagai suatu tatanan norma yang teratur dan berjenjang, sehingga dapat memberi kepastian hukum (legal certainty), baik kepastian dalam hukum atau kepastian oleh hukum. Oleh karena itu, perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung pertentangan satu sama lain, tidak tumpang-tindih, dan tidak bersifat ambigu, karena muatan materi harus dirumuskan secara jelas (lex certa) dan pasti (lex stricta), sehingga tidak menimbulkan muliti-tafsir yang mengarah pada pengaburan atau peniadaan makna dari norma hukum yang dimaksud. (2) Sebagai suatu tatanan norma hukum, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 34 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, pada dasarnya merupakan satu kesatuan norma yang saling melengkapi, menjelaskan, dan menegaskan dalam hubungan dengan pengaturan “pemanfaatan yang diprioritaskan” dengan “pengaturan mengenai larangan yang mengandung norma perbolehan (toestemming)”, untuk melakukan 34 Pasal 10 ayat (1) hurup a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 116 pemanfaatan selain untuk kepentingan yang diprioritaskan dalam wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Tetapi diatur dengan syarat tertentu, yaitu secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, kandungan norma dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 34 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir telah memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian melakukan usaha pemanfaatan selain yang dimaksudkan sebagai pemanfaatan untuk kepentingan yang diprioritaskan. (3) Rumusan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan: “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya”, pada dasarnya bermakna sebagai landasan yuridis bagi suatu pemanfaatan ekonomis yang dapat dilakukan di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, selain untuk kepentingan prioritas yang bernuansa konservasi ekologis, seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2). Tetapi tetap dalam koridor persyaratan yang apabila dilakukan secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau tidak merugikan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pengaturan mekanisme perizinan yang diawali dengan kelengkapan dokumen studi kelayakan lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL) adalah menjadi prasyarat untuk dapat diterbitkan perizinan untuk usaha pemanfaatan selain pemanfaatan yang diprioritaskan, sebagai instrumen yuridis untuk mencegah agar tidak terjadi degradasi sumber daya alam atau kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan di dalam wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. (4) Rumusan norma larangan dalam Pasal 35 yang menyatakan: “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: …..dst.”, harus dipahami bukan sebagai “larangan yang mutlak, yang definitif, dan tanpa syarat” untuk melakukan pemanfaatan di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selain pemanfaatan untuk kepentingan yang diprioritaskan. Tetapi bermakna 117 sebagai “larangan yang mengandung norma perbolehan (toestemming) dengan persyaratan tertentu”, yaitu yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat di sekitarnya. Penutup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar (basic norm) tertinggi yang disebut grundnorm oleh Hans Kelsen atau Staatsfundamentalnorm oleh Hans Nawiasky, khususnya Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, adalah menjadi batu uji materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang- Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil. Dalam kaitan dengan pengujian materiil seperti dimaksud di atas, maka dari kajian seperti diuraikan di atas sampai pada kesimpulan seperti berikut: Norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan mutlak dan definitif, tetapi sebagai norma perbolehan (toestemming), untuk kegiatan selain kepentingan yang diprioritaskan, khususnya untuk pertambangan mineral dengan syarat yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. ATAU 118 Kandungan norma dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan mutlak, definitif, dan tanpa syarat selain untuk kepentingan yang diprioritaskan, termasuk kepentingan untuk pertambangan mineral yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. 3. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya yakni hak atas kepastian hukum yang adil dan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif telah dilanggar akibat berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU Pesisir. Menurut Pemohon, kedua pasal tersebut bermakna ambigu sehingga ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 2 Desember 2022 sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong Pulau Kecil. Berdasarkan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI tersebut, Pemohon yang telah memiliki Izin yang sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel terancam harus menghentikan kegiatannya dan berpotensi mengalami kerugian konstitusional dan kerugian secara ekonomi karena perizinannya tidak memiliki dasar pemanfaatan ruang dalam Perda RTRW. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 berpendirian bahwasannya makna ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU Pesisir terkait Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 sebagai berikut: - Bahwa pada pokoknya permohonan a quo adalah Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Perda RTRW Konkep 2/2021 yang pada pokoknya memasukkan peruntukan kawasan pertambangan dan energi di Kecamatan Wawonii Tenggara ke dalam Perda tersebut; (hal. 60) 119 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 27/2007 Juncto UU 1/2014, Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk kategori pulau kecil, yang prioritas pemanfaatannya sebagaimana termuat dalam Pasal 23 ayat (2), tidak satupun menempatkan kegiatan pertambangan sebagai salah satunya.(hal. 61) - Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, g. pertanian organik, h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara; Materi muatan pasal tersebut tidak mengatur tentang pertambangan; (hal. 62) - Bahwa Pasal 35 huruf k UU 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; (hal. 62) - Bahwa larangan sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf k mengenai sebab berpotensi menimbulkan larangan penambangan mineral, kerusakan lingkungan hidup, yang dalam literatur environtmentalism, dapat diuraikan sebagai kerusakan atas lingkungan hidup baik yang terjadi secara alamiah maupun disebabkan akibat kegiatan manusia, dan dapat dibedakan dampaknya yakni terhadap lingkungan fisik (physical environment), lingkungan biologis (biological environment), serta lingkungan sosial (social environment); (hal. 62) Intinya, menurut penafsiran Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 makna ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU 120 Pesisir adalah kepentingan peruntukan kawasan pertambangan dan energi dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya, tidak termasuk dan menimbulkan larangan penambangan mineral sehingga Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Perda RTRW Konkep 2/2021 yang pada pokoknya memasukkan peruntukan kawasan pertambangan dan energi di Kecamatan Wawonii Tenggara ke dalam Perda tersebut bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Pesisir. IC van der Vlies dalam bukunya Handbook Wetgeving berpendapat bahwa untuk membentuk norma undang-unda ng maka harus mendasarkan pada asas kejelasan terminologi dan sistematika (het beginsel van de duidelijke termonoligie en duidelijke systematiek) serta asas kepastian hukum (het rechtszekerheid beginsel). Ketiadaan kejelasan terminologi dan sistematika norma akan menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam negara hukum. Menurut Frans Magnis Suseno, Negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi. Prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller dalam bukunya The Morality of Law (moralitas Hukum), diantaranya yaitu: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya. 121 Di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan bahwa materi muatan Peraturan Perundang- undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Guna mencapai kepastian hukum atas makna Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU Pesisir sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak maka diperlukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Pesisir dapat dimaknai berdasarkan Penafsiran letterlijk/harfiah, Penafsiran Gramatikal, original intens, dan Penafsiran Holistik Tematis-Sistematis. Dalam penafsiran tersebut diuraikan formulasi kaidah hukum menurut arti atau makna teks yang tertulis dan diuraikan pula formulasi kaidah hukum menurut kata yang tertulis dan tema dari rumusan teks secara sistematis menurut kelompok/bagian dari rumusan dan maksud atau kehendak pembentuknya. Dalam metode penafsiran tersebut penting dikaji arti atau makna kata-kata yang tertulis dan struktur normanya. Dick W.P. Ruiter sebagaimana dikutip Nurfaqih Irfani, menguraikan metode penormaan dengan melihat pada Struktur Norma (pada Norma Tingkah Laku): a. Subjek Norma/normadressat/norm subject (Subjek hukum yang oleh otoritas norma (norm authority) dikenai pengaturan dari suatu norma) : Menunjuk pada orang atau sekelompok orang (normaadressaat) b. Objek Norma/normgedrag/content of norm/theme of norm: Menunjuk pada perilaku yang dirumuskan. c. Operator Norma/modus van behoren/legal modality/deontic operator/the function of a norm: Menunjuk pada arah pengaturan obyek norma atau cara keharusan berperilaku (modus van behoren). Ini merupakan elemen terpenting dari 122 suatu norma tingkah laku karena menentukan karakter normatif suatu norma yang dapat berupa suatu kewajiban/keharusan, larangan, atau kebolehan. d. Keterangan/Kondisi Norma/normcondities: Keadaan atau syarat kondisional diterapkannya suatu norma. Pertama, berdasarkan teks Pasal 23 ayat (2) UU Pesisir berbunyi: (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara. Dalam ketentuan tersebut metode penormaan sebagaimana struktur normanya sebagai Norma Tingkah Laku (gedrags normen) dengan tipe perintah (gebod) adalah sebagai berikut: a. Objek Norma: "Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya"; b. Operator norma: "diprioritaskan"; c. Keterangan Norma: "untuk kepentingan sebagai berikut: konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara.". Operator norma Pasal 23 ayat (2) UU Pesisir adalah "diprioritaskan". Dengan metode penafsiran Letterlijk/Harfiah dilakukan penguraian formulasi kaidah hukum menurut arti atau makna kata-kata yang tertulis. Arti kata "diprioritaskan" menurut KBBI adalah sebagai berikut: pri.o.ri.tas n yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain: pembicaraan mengenai undang-undang antikorupsi dberi -- dalam parlemen. Berdasarkan arti operator norma tersebut dilakukan penafsiran sistematik sehingga norma Pasal 23 ayat (2) UU Pesisir memiliki makna pemanfaatan 123 pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya didahulukan dan diutamakan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara daripada kepentingan yang lain. Kepentingan pemanfaatan yang lain tidak dilarang, namun apabila dalam keadaan sama- sama diperlukan dan ada keterbatasan daya dukung lingkungan maka kepentingan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara yang didahulukan atau diutamakan. Jadi dalam prioritas pemanfaatan berarti boleh ada pamanfaatan selain prioritas. Diprioritaskan berarti bila ada beberapa rencana pemanfaatan dan sumber dayanya terbatas maka didahulukan kepentingan sebagaimana ditentukan Pasal 23 ayat (2) UU Pesisir. Jika hanya ada satu rencana pemanfaatan namun tidak masuk kepentingan tersebut maka tidak dilarang untuk dijalankan. Apabila sumber dayanya cukup dan ada pemanfaatan yang masuk prioritas dan ada yang tidak masuk prioritas maka dapat dilakukan bersama-sama. Pembentuk UU tidak mengubah rumusan norma dalam dalam pembentukan perubahan Pasal 23 ayat (2) UU Pesisir. 124 Operator norma "diprioritaskan" tidak diubah misalnya dihapus atau diganti kata "hanya". Perubahan hanya dalam bentuk penambahan prioritas yakni "pertahanan dan keamanan negara". Hal ini bermakna bahwa pembentuk UU tidak merasa ada urgensi untuk melakukan perubahan operator norma meskipun situasi dan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Secara penafsiran holistik sistematis, keberadaan ayat (3) dalam Pasal 23 UU Pesisir juga menegaskan makna "diprioritaskan" sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (2) UU Pesisir. Dalam ayat (3) Pasal 23 UU Pesisir ditentukan bahwa untuk kepentingan pemanfaatan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dikecualikan dari adanya kewajiban untuk: memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Implikasi hukumnya, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 23 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf i) dan kepentingan lainnya di luar prioritas. Kedua, Pasal 35 huruf K UU Pesisir secara teks berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang; b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain; h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun; 125 i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Dalam ketentuan tersebut metode penormaan sebagaimana struktur normanya sebagai Norma Tingkah Laku (gedrags normen) dengan tipe larangan (verbod) dan tipe pembebasan dari suatu perintah (vrijtelling) adalah sebagai berikut: a. Subjek Norma: "setiap Orang secara langsung atau tidak langsung" b. Objek Norma: "Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil"; c. Operator norma: 1. verbod: "dilarang"; dan 2. vrijtelling: "apabila"; d. Keterangan Norma: "secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya". Operator norma Pasal 35 huruf k UU Pesisir adalah "dilarang" dan "apabila". Dengan metode penafsiran Letterlijk/Harfiah dilakukan penguraian formulasi kaidah hukum menurut arti atau makna kata-kata yang tertulis. Arti kata "dilarang" menurut KBBI adalah sebagai berikut:  larang» ter.la.rang v tidak diperbolehkan (diperkenankan): karena melakukan perbuatan yang ~, dia dihukum  a.pa.bi.la p jika; kalau: -- keadaan mengizinkan, tahun depan saya akan meneruskan kuliah Berdasarkan arti operator norma tersebut dilakukan penafsiran sistematik sehingga norma Pasal 35 huruf k UU Pesisir bermakna setiap orang secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- 126 Pulau Kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan mineral pada wilayah yang jika secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil boleh melakukan penambangan mineral pada wilayah yang jika secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Jadi dengan adanya norma larangan yang ditambahi dengan frasa “..yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan....” berarti boleh dilakukan dengan syarat jika tidak menimbulkan kerusakan pencemaran lingkungan atau bukan sebagai larangan mutlak. Larangan tersebut mempunyai sifat bersyarat/conditionaly. Boleh dilakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau social dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau tidak merugikan masyarakat sekitarnya. Penafsiran di atas sejalan dengan poin keempat Keterangan Pemerintah dalam Risalah Sidang Mahkamah tanggal 12 September 2023 halaman 3. 127 Sebagai pembentuk UU ini maka makna keterangannya adalah masuk dalam penafsiran original intens. Pemerintah menerangkan bahwa Pasal 35 huruf k menyatakan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang, huruf k-nya, melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan, dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitar. Dengan demikian, dalam hal penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, atau pencemaran lingkungan, atau merugikan masyarakat sekitarnya, maka kegiatan tersebut tidak dilarang. Secara filosofis, penting diketahui apa paradigma dibalik "kata-kata" dalam norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Pesisir yang menjadi objek pengujian ini. Paradigma pembentukan norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Pesisir dapat dilihat dari politik hukum pembentukan UU Pesisir berikut perubahannya. Dalam konsideran UU Pesisir disebutkan:  bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;  bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau- pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat; Berdasarkan konsideran tersebut maka keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Keberadaan 128 wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak untuk dibiarkan tanpa ada kemanfaatan, namun dimanfatkan dengan tetap mempertahankan keberlanjutan dan berwawasaan global, serta memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Politik hukum pembentukan UU Pesisir yang tidak melarang sama sekali (larangan absolut) atas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya. Hal ini berkesesuaian dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010. Menurut Mahkamah dalam putusannya dimaksud, untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulai kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum. (Hal. 164-165) Bahkan Mahkamah juga menegaskan guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keragu-raguan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan (prospective) dan tidak berlaku surut (retroactive). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan izin usaha di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU 129 27/2007 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan izin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi. Norma undang-undang yang dibentuk seharusnya terbebas dari permasalahan kekaburan hukum (vague of law), pertentangan hukum (conflict of law dan), dan/atau kekosongan hukum (vacuum of law) guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Namun apabila akibat keterbatasan baik secara teknis drafting atau akibat pengaruh non hukum dalam perumusannya maka disinilah Mahkamah sebagai the guardian and the interpreter of the Constitution yang akan meluruskan sesuai UUD 1945 melalui putusannya. Pasal 23 ayat (2) UU Pesisir perlu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tidak dilarang untuk selain kepentingan pemanfaatan yang diprioritaskan. Pasal 35 huruf (k) UU Pesisir juga perlu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang secara teknis dan/atau ekologis dan /atau sosial dan/atau budaya yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. SAKSI 1. Abarudin - Dulu saksi merupakan bagian dari penolak kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii; - Penolakan tambang dilakukan karena saksi melihat pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada awalnya tidak memberikan keputusan yang tegas mengenai boleh atau tidaknya PT GKP beroperasi di Pulau Wawonii; - Tanggal 31 Desember 2019, terjadi pertemuan antara pihak pro dan kontra di salah satu lahan atas nama Lagumba, Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara. Hasil dari pertemuan tersebut, pihak pro dan kontra bersepakat jika Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan menentukan sikap untuk mendukung atau menolak masuknya investasi PT GKP maka kedua belah pihak akan mengikuti semua keputusan Pemerintah 130 Kabupaten Konawe Kepulauan. Namun, seiring dengan masuknya PT GKP beroperasi di Pulau Wawonii, saksi sebagai masyarakat Wawonii merasakan dampak positif dengan masuknya PT GKP. Saya juga melihat bahwa pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mendukung investasi tambang masuk di Kabupaten Konawe Kepulauan atau di Pulau Wawonii. - Keadaan sosial saat ini masyarakat sudah lebih banyak yang mendukung pertambangan PT GKP; - Saksi juga melihat dampak positif dari kehadiran PT GKP melalui program- program CSR yang diberikan kepada masyarakat, antara lain: a. Bantuan unit komputer, sarana belajar mengajar lainnya, kursus komputer, bantuan infrastruktur sekolah. b. Pemberian makanan tambahan bagi balita. c. Pengembangan dan pendampingan UMKM, Samaturu atau Mohawi. d. Safari Ramadhan. e. Donasi hewan kurban setiap tahun. f. Program Desa Terang. g. Bantuan perbaikan jalan dan jembatan. h. Bantuan perbaikan fasilitas umum seperti bantuan masjid ataupun sekolah. i. Bantuan berupa pembangunan unit tower BTS yang dipergunakan pada hari ini secara umum. - Kehadiran PT GKP juga membawa dampak positif pada masyarakat desa- desa sekitar, terlihat dari adanya peningkatan jumlah industri rumah tangga, warung, toko, dan pedagang eceran di desa-desa sekitar. Juga terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat di desa sekitar sebagai aset. Selain program CSR yang diberikan oleh PT GKP, perusahaan juga mempekerjakan putra dan putri warga Wawonii, sehingga banyak mengurangi pengangguran di Desa Roko-Roko pada khususnya dan Wawonii pada umumnya; - Saksi mendengar adanya tudingan dari masyarakat penolak bahwa PT GKP melakukan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kekeruhan air padahal sungai dipergunakan sebagai air minum warga masyarakat; - Saksi lahir di Pulau Wawonii, sepanjang hidup saksi tinggal di Wawonii. Apabila musim penghujan tiba di Pulau Wawonii (hujan deras), sungai akan 131 mengalami kekeruhan. Hal ini sudah lama terjadi, sebelum datang dan beroperasinya kegiatan pertambangan atau perusahaan. Namun, hal ini bersamaan dengan hadirnya GKP, sehingga dikatakan bahwa GKP yang sudah mencemari air bersih warga yang ada di tempat; - Kekeruhan air sungai terjadi pada bulan Mei 2023, hal ini disebabkan oleh hujan yang deras. Di kala itu, masyarakat mengalami kesusahan untuk air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti MCK. Di saat itu, saksi melihat PT GKP memberikan bantuan berupa distribusi air bersih kepada masyarakat. Pembangunan sumur-sumur bor dan sumur-sumur cincin; - Saksi sebagai masyarakat Roko-Roko dan pada umumnya Wawonii, merasa berterima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan bantuan tersebut dan memberikan apresiasi; - Saksi juga menyampaikan bahwa dampak positif dari hadirnya PT GKP, salah satunya adalah warga banyak yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut dan saat ini, kondisi sosial masyarakat tenang, aman, dan tidak ada gejolak yang diakibatkan oleh kegiatan PT GKP; - Justru dengan tidak beroperasinya PT GKP, masyarakat kehilangan pekerjaan. 2. Marlion, S.H. - Saksi beralamat di Desa Teporoko, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara; - Saksi bertindak sebagai Ketua atau Koordinator dari Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii atau disingkat PMMW; - Pengalaman saksi pertama kali mengenal PT Gema Kreasi Perdana atau disingkat PT GKP, yaitu PT GKP mempunyai wilayah izin usaha, tepatnya di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak antara penambangan dengan desa tempat tinggal saksi kurang lebih 7-8 Km; - Dulu saksi adalah Sekretaris Desa Teporoko dan merupakan salah satu warga yang menolak kegiatan pertambangan yang ada di Pulau Wawonii; - Saksi melakukan penolakan kegiatan pertambangan karena beranggapan ketika dilakukan penambangan di Pulau Wawonii maka Pulau Wawonii akan 132 tenggelam karena saksi mendengar bahwa Pulau Wawonii ini bentuknya seperti jamur, apabila ditambang itu akan patah dan tenggelam; - Pada tahun 2017, PT GKP melakukan sosialisasi untuk memulai kegiatan pertambangan di Desa Roko-Roko Raya, Pulau Wawonii. Saat itu, saksi membuat pergerakan untuk mengusir orang-orang perusahaan tersebut. Namun, orang-orang perusahaan tersebut tetap datang dan pelan-pelan mereka memberikan sosialisasi mengenai kegiatan pertambangan; - Kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan dan memberikan PT GKP sudah diberikan bantuan berupa Program Desa Terang dan menara telekomunikasi kepada Roko-Roko Raya, karena tidak ada jaringan internet. Kemudian untuk Desa Terang karena waktu itu belum ada PLN, kalaupun ada lampu menggunakan genset ataupun mesin-mesin diesel, namun tidak semua orang memilikinya; - PT GKP memberikan listrik secara gratis, mulai jam 18.00 sampai jam 6.00 pagi; - Warga Desa Roko-Roko Raya dan sekitar (berjumlah sekitar 22 orang) diajak melihat kegiatan pertambangan dan pabrik smelter. Melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa ternyata kegiatan pertambangan itu tidak merusak lingkungan asal dikelola dengan baik dan benar. Kemudian, banyak program- program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat desa sekitar pertambangan serta ekonomi desa yang semakin meningkat. Sejak itulah, saksi bersama dengan teman-teman yang lainnya yang dulunya menolak, berubah menjadi menerima investasi pertambangan; - Semua mendukung kegiatan pertambangan PT GKP agar dapat beroperasi di Pulau Wawonii, karena ingin merasakan manfaat akan hadirnya investasi atau perusahaan di Pulau Wawonii; - Sampai sekarang saksi masih mendukung kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii karena dengan adanya investasi tambang dapat menyerap tenaga kerja di lingkar tambang yang secara tidak langsung dapat membantu mengurangi angka pengangguran, memberikan multiefek untuk sektor ekonomi di wilayah lingkar tambang dan di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara, serta meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 133 - Tahun 2019, dibentuk Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii yang merupakan dari gabungan beberapa elemen masyarakat, baik mahasiswa, tokoh pemuda, agama, dan Masyarakat dengan tujuan mengawal dan memastikan investasi di Pulau Wawonii dapat berjalan dengan baik, serta melakukan tinjauan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak berpihak kepada Masyarakat; - Pada tanggal 23 Oktober 2023, Persatuan Mahasiswa Masyarakat Wawonii melakukan aksi demo untuk mendukung kegiatan pertambangan PT GKP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan DPR Kabupaten Konawe Kepulauan. Aksi demo dipimpin oleh saksi selaku koordinator lapangan dengan jumlah massa kurang lebih dari 1.300 orang (dapat dibuktikan dengan daftar solidaritas massa aksi). Aksi dilakukan atas dasar desakan dari warga atas keprihatinan keluarga eks karyawan yang diefisiensi akibat dari pemberhentian operasional pertambangan PT GKP. Beberapa tuntutan yang disampaikan yaitu, pendemo mendukung penuh investasi pertambangan dan investasi lainnya yang ada di Pulau Wawonii, serta mendukung Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2021; agar pemda dan DPRD mengambil langkah secepatnya supaya PT GKP segera beroperasi karena banyaknya angka pengangguran; agar Pemerintah daerah dan DPRD membukakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya di Pulau Wawoni; dan Pemerintah daerah serta DPRD wajib memikirkan nasib karyawan PT GKP yang di-PHK akibat dari pemberhentian sementara aktivitas GKP yang jumlah kisarannya kurang lebih seribu orang yang merupakan putra daerah di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan; - Saksi melihat kehadiran PT GKP di Pulau Wawonii memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Wawonii. Namun, dengan tidak beroperasinya PT GKP, berakibat pada banyaknya pengangguran yang berimplikasi pada tingginya angka kriminalitas; - Saksi menyampaikan pesan dari masyarakat Wawonii yang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengedepankan rasa keadilan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan pulau Wawonii diberikan ruang untuk berinvestasi, khususnya ruang pertambangan seperti pulau-pulau lainnya; 134 - Saksi akan menampilkan cuplikan video aksi di Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan menuju DPR dan kantor Bupati Konawe Kepulauan menuntut untuk agar dibukakan lapangan kerja dan agar PT GKP beroperasi Kembali; - Demo tanggal 31, PMMW juga melakukan demonstrasi di kantor gubernur serta DPR provinsi untuk mendesak agar rancangan perda RTRW provinsi memasukkan ruang tambang untuk Wawonii dan mendesak pemerintah agar membukakan lapangan kerja yang seluas-luasnya di pulau Wawonii karena di sana sangat minim lapangan kerja; - Video yang kedua, aksi di wilayah Wawonii tanggal 23 Oktober 2023, tepatnya Langara menuju kantor DPR serta kantor Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan. Massa yang hadir pada saat itu kurang-lebih 1.300-an mayoritas adalah eks karyawan PT Gema Kreasi Perdana yang kena PHK akibat tidak beroperasinya PT Gema Kreasi Perdana.; - Pada saat aksi, saksi membentuk koordinator lapangan untuk menyuruh anggota di lapangan bertanda tangan, sehingga saksi dapat membuktikan bahwa jumlah massa yang melakukan aksi kurang lebih sebanyak 1.300 orang yang mayoritas adalah eks karyawan PT Gema Kreasi Perdana; [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis serta keterangan lisan dalam persidangan, masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 27/2007 jo. UU 1/2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan Pasal a quo, Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 “Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; 135 g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara.” Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: a. … k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;” Pemohon mengemukakan bahwa Pasal-Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo yang bermakna ambigu sehingga ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI (MA) dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 bahwa Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 merupakan larangan tanpa syarat untuk melakukan kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong Pulau Kecil. Hal ini merugikan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah perseroan terbatas yang memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan serta Pemohon telah mengeluarkan dana yang banyak untuk proses perizinan tersebut (vide Perbaikan Permohonan hal. 7). Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek permohonan Pasal a quo, Pemohon memohon agar Majelis Hakim MK untuk memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 136 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarananya. ATAU Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 27/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasaranannya; 3. Menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak 137 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. ATAU Menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: 1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 Bahwa Pemohon menjadikan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian atau batu 138 uji atas pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 jo. UU 1/2014. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memang memberikan hak konstitusional kepada Pemohon sebagai badan hukum Indonesia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun demikian Pasal-Pasal a quo UU 27/2007 jo. UU 1/2014 tidak mengatur mengenai pencabutan perizinan berusaha sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan jaminan kepastian hukum atas perizinan berusaha yang telah dimiliki oleh Pemohon. Kemudian Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 justru mempertegas adanya perlindungan terhadap lingkungan dan kondisi sosial dan/atau budaya masyarakat di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dengan demikian Pasal a quo juga tidak memiliki keterkaitan dengan hak konstitusional yang diberikan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang Pemohon mendalilkan bahwa penafisiran MA menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak ada kepastian hukum dalam berusaha sesuai dengan perijinan yang telah dimiliki Pemohon serta menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon karena terancam tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya (vide Perbaikan Permohonan hlm. 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR menjelaskan bahwa keberlakuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 jo. UU 1/2014 tidak merugikan hak konstitusional yang dijamin oleh ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal- Pasal a quo tidak mengandung diskriminasi kepada pihak manapun dan justru memberikan perlindungan hukum terbaik untuk seluruh pihak termasuk masyarakat dan lingkungan, tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. 139 Ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 mengatur terkait prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, akan tetapi ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk pemanfaatan dalam bentuk lainnya, termasuk kegiatan pertambangan yang dipertegas dalam Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 dimana kegiatan pertambangan diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Ketentuan Pasal a quo justru memberikan perlindungan hukum yang terbaik sebagai rambu-rambu yang mengutamakan kepentingan ekologis, sosial dan budaya masyarakat, serta lingkungan di sekitar wilayah kegiatan pertambangan. 3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi Pemohon mendalilkan bahwa Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 telah menimbulkan kerugian bernilai Rp 37.408.143.653,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan USD 76.984,59 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma lima sembilan Dolar Amerika Serikat) berdasarkan nilai investasi yang sudah dikeluarkan Pemohon karena Pemohon telah melengkapi seluruh aspek legalitas dengan lengkap untuk perizinan usaha pertambangan (vide Perbaikan Permohonan hlm. 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan bahwa kerugian yang diuraikan oleh Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional melainkan kerugian materiil yang timbul dari permasalahan konkret dalam mengimplementasikan norma pasal- pasal UU a quo. Meskipun Majelis Hakim MK telah menyatakan bahwa permasalahan implementasi norma dapat menjadi pintu masuk untuk menguji konstitusionalitas norma, namun Pemohon tidak menguraikan adanya hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dirugikan dengan keberlakuan 140 Pasal-Pasal a quo. Bahwa oleh karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan, maka tidak ada korelasi antara kerugian materiil yang didalilkan oleh Pemohon dengan hak konstitusional dan tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian Bahwa setelah DPR RI memperhatikan dalil dan permasalahan yang dialami oleh Pemohon yang tidak menguraikan adanya kerugian konstitusionalitas, maka jelas tidak terdapat pertautan hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian materil yang dirasakan Pemohon dengan Pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Dengan demikian, telah jelas tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan ketentuan Pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya di MK. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, maka dikabulkan atau tidak permohonan Pemohon oleh MK tidak akan berimplikasi apapun bagi Pemohon. Sebaliknya apabila permohonan Pemohon dikabulkan, hal ini justru tidak memberikan jaminan hukum terhadap kegiatan pertambangan di pulau lainnya yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum (no action without legal connnection)”, MK 141 telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU 27/2007 jo. UU 1/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945. B. PANDANGAN UMUM DPR RI 1. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan ragam sumber daya. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa frasa “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana dinyatakan Majelis Hakim MK dalam Putusan No. 001,021, 022/PUU- I/2003. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat kepada Negara untuk mengadakan 142 kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, serta memiliki keunikan yang rentan berkembangnya konflik dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, Negara perlu mengaturnya dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan. Pengaturan dalam UU 27/2007 jo. UU 1/2014 memberikan dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 4. Pasal 4 UU 27/2007 jo. UU 1/2014 menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN Terkait dengan anggapan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 jo. UU 1/2014 dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan yang bersifat definitif dan tanpa syarat (vide 143 Perbaikan Permohonan hlm. 45), DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa permasalahan tersebut tidak dapat hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 jo. UU 1/2014, namun perlu melihat norma pengaturan dalam undang- undang a quo secara utuh dan sistematis. Pasal 1 angka 1 UU a quo menjelaskan bahwa: “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Berdasarkan pengaturan tersebut, maka objek yang diatur dalam UU a quo adalah sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU a quo sebagai berikut: “Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.” Dengan pengertian tersebut, maka mineral dasar laut merupakan salah satu sumber daya nonhayati yang termasuk dalam sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan merupakan objek pengaturan dalam UU a quo. Terlebih salah satu tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (vide Pasal 4 UU a quo) dengan cara mengintegrasikan berbagai kegiatan antara lain kegiatan antarsektor (vide Pasal 6 huruf c UU a quo), salah satunya adalah sektor pertambangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kegiatan pertambangan mineral dasar laut tidak dikecualikan dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan termasuk kegiatan yang diatur dalam UU a quo. 144 2. Kegiatan pertambangan mineral dasar laut sebagai salah satu sumber daya nonhayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan (vide Pasal 5 UU a quo). Kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) yang diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana zonasi kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (vide Pasal 7 dan Pasal 7A UU a quo). Salah satu klasifikasi penataan ruang berdasarkan pada fungsi utama kawasan antara lain kawasan budi daya yang termasuk di dalamnya kawasan peruntukan pertambangan (vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Penataan Ruang). Dengan demikian perencanaan kegiatan pertambangan mineral dasar laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus tercantum dalam dokumen RZWP-3-K yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang penataan ruang. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU Penataan Ruang, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal antara lain wilayah administratif yang terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang wilayah baik dari nasional hingga kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer yang artinya rencana penataan ruang suatu wilayah administrasi disusun dengan mengacu pada rencana penataan ruang wilayah administrasi di atasnya. Selain itu, penataan ruang wilayah secara komplementer berarti bahwa penyusunan penataan ruang wilayah administrasi saling 145 melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) UU Penataan Ruang yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Penataan Ruang (2) Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. (3) Penataan Ruang Wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota. (4) Penataan Ruang Wilayah secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan Rencana Tata Ruang. Pasal 14 ayat (2) UU Penataan Ruang Rencana umum Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi; dan c. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah kota. Berdasarkan uraian di atas, maka penataan ruang suatu wilayah administrasi tidak boleh bertentangan dengan penataan ruang wilayah administrasi di atasnya. Dalam hal rencana pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di wilayah kabupaten/kota maka RZWP-3-K yang terintegrasi di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan RZWP-3-K yang terintegrasi di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. 4. Kemudian proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlanjut pada kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU a quo. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan 146 ruang dari perairan pesisir dan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki perizinan berusaha (vide Pasal 16 dan Pasal 19 UU a quo) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Terdapat banyak hal yang wajib diperhatikan dan dipenuhi untuk mendapatkan perizinan berusaha berdasarkan UU a quo antara lain kelestarian ekosistem perairan pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing, serta syarat yang ditetapkan dalam PP 5/2021 yaitu persyaratan dasar perizinan berusaha seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan, dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan analisis risiko. 5. Terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diatur mulai dari Pasal 23 – Pasal 27 UU a quo. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU a quo, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk berbagai kepentingan sebagaimana yang disebutkan mulai dari huruf a hingga huruf i, yaitu kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Secara gramatikal, kata “diprioritaskan” dalam Pasal a quo diartikan dalam KBBI yaitu “diutamakan atau didahulukan dari yang lain”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kegiatan yang diprioritaskan didahulukan dibanding kegiatan lain selain kegiatan prioritas. Oleh karena kata “diprioritaskan” dalam Pasal 23 ayat (2) UU a quo tidak dapat diartikan sebagai larangan mutlak untuk kegiatan lain selain kegiatan prioritas, in casu kegiatan pertambangan di pulau kecil. 6. Selain itu, dalam Penjelasan Umum pada dokumen awal rancangan undang-undang a quo terdapat penjelasan terkait pemanfaatan pulau- pulau kecil yang dikutip DPR RI sebagai berikut: 147 “b. Pemanfaatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan menjadi suatu sistem yang serasi dan saling menguntungkan, sehingga kegiatan masing-masing sektor dapat saling mengisi dan mendukung, serta saling melengkapi dengan kegiatan pembangunan daerah dan masyarakat pesisir. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik wilayah, keunikan, geomorphologi pantai dan kondisi ekosistem pesisir serta ukuran pulau. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di suatu wilayah akan bervariasi sesuai dengan perbedaan karakteristik dan keunikan masing-masing. Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan padat populasi penduduknya. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin, dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap sumberdaya. Bila hal ini diabaikan akan berimplikasi pada peningkatan kerusakan ekosistem. Selain itu masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali memarjinalkan penduduk setempat, seperti yang terjadi di Aceh, Riau, dan pantai utara Pulau Jawa. Oleh sebab itu diperlukan norma-norma pemberdayaan masyarakat. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sifatnya rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengaturan agar dapat dimanfaaatkan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat menyeimbangkan tingkat pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan kawasan konservasi.” Berdasarkan kutipan tersebut maka pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan masing-masing wilayah. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU a quo, maka pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan menjadi suatu sistem yang serasi dan saling menguntungkan. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak hanya terpaku pada urutan kegiatan yang disebutkan dalam 148 Pasal 23 ayat (2) UU a quo, namun dapat disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan masing-masing pulau, termasuk adanya kegiatan lain selain yang disebutkan dalam ketentuan a quo. 7. Meskipun tidak terdapat larangan dalam Pasal 23 ayat (2) UU a quo, namun terdapat kewajiban yang harus dipenuhi antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU a quo, yaitu wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Adapun Pasal 23 ayat (3) UU a quo selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (3) UU 27/2007 jo. UU 1/2014 Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 8. Kemudian ketentuan Pasal 26 UU a quo mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dengan peraturan menteri, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 (Permen KP 8/2019 jo. Permen KP 53/2020). 9. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permen KP 8/2019 jo. Permen KP 53/2020 menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing diprioritaskan untuk kepentingan budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, dan/atau peternakan. Kemudian dalam ayat selanjutnya diatur bahwa pulau- pulau kecil dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan lainnya sesuai 149 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1). Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU a quo yang dikuatkan dengan Pasal 6 ayat (2) Permen KP 8/2019 jo. Permen KP 53/2020, maka pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tidak hanya terbatas pada apa yang disebut dalam ketentuan tersebut, namun dimungkinkan adanya pemanfaatan untuk kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kegiatan pertambangan mineral. 10. Selanjutnya Pasal 15 Permen KP 8/2019 jo. Permen KP 53/2020 juga mengatur mengenai rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dengan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan a quo. Berdasarkan lampiran tersebut, kegiatan pertambangan mineral dan batubara dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) tidak diperbolehkan baik untuk pulau berbukit dan pulau dataran. Namun rekomendasi tersebut hanya untuk pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi), sedangkan Pasal 1 angka 3 UU a quo mendefinisikan pulau kecil sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Dengan demikian tidak terdapat larangan untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di pulau- pulau kecil dengan luas wilayah di atas 100 km2 (seratus kilometer persegi) hingga 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi). 11. Selain memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pertambangan mineral, terdapat pula hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya adalah larangan yang diatur dalam Pasal 35 UU a quo. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam pemanfatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan antara lain melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara 150 teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. 12. Adanya larangan tersebut berarti dengan melakukan penafsiran hukum secara a contrario, maka pada dasarnya kegiatan penambangan mineral dibolehkan selama tidak menimbulkan kondisi-kondisi sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 35 huruf k UU a quo tersebut, yaitu secara teknis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan: a. kerusakan lingkungan; dan/atau b. pencemaran lingkungan; dan/atau c. merugikan masyarakat sekitarnya. Rambu-rambu yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut sejalan dengan dasar pemikiran dibentuknya UU a quo antara lain agar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan selama berbasis keberlanjutan, menghargai hak masyarakat adat/lokal serta mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan alam. 13. Sebagai bentuk pengendalian terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 73 ayat (1) huruf f UU a quo mengatur ketentuan pidana untuk setiap orang yang dengan sengaja melakukan penambangan mineral yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Adapun ketentuan pidana tersebut berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 14. Berdasarkan uraian di atas yang berdasarkan atas penafsiran normatif, maka kegiatan penambangan mineral di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diperbolehkan asalkan telah memenuhi berbagai persyaratan, yaitu: 151 a. telah tercantum dalam RZWP-3-K yang terintegrasi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi. Dalam hal rencana pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di wilayah kabupaten/kota maka RZWP-3-K yang terintegrasi di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan RZWP-3-K yang terintegrasi di dalam rencana tata ruang wilayah provinsi; b. telah memiliki perizinan berusaha; c. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; d. memenuhi syarat luas wilayah yaitu di atas 100 km2 (seratus kilometer persegi) hingga 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi); dan e. kegiatan pertambangan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya. Oleh karena itu perumusan norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU a quo telah memberikan kepastian hukum dan tidak pula mendiskriminasi suatu pihak tertentu. 15. Terhadap permasalahan konkret yang dialami oleh Pemohon, DPR RI menegaskan kembali bahwa pada intinya pokok permasalahan Pemohon tidak berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal a quo melainkan permasalahan implementasi norma. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa pengaturan dalam UU 27/2007 jo. UU 1/2014 tidak melarang kegiatan pertambangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU a quo pengelolaan tersebut dapat dilakukan selama berbasis keberlanjutan, menghargai hak masyarakat adat/lokal serta mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Oleh karena itu kegiatan penambangan mineral di 152 pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dapat dilakukan selama sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya Pasal 35 huruf k UU a quo. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip antara lain berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. III. RISALAH PEMBAHASAN PASAL-PASAL A QUO Rapat Panja RUU Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Rabu 28 Februari 2007 o MARUAHAL SILALAHI/F.PD (hlm.577) : Terima kasih Pimpinan. Ini singkat saja karena kebetulan secara pribadi dari Fraksi Partai Demokrat saya di tata ruang. Sekarang mau saya tanya pada Pak Dirjen, perkembangan di bawah dasar laut itu, siapa yang memberikan izinnya. Terima kasih. o SYAMSUL MA' ARIF (PEMERINTAH) (hlm.578): Tetap izinnya dari Departemen ESDM (Energi Sumber Daya dan Mineral). Jadi Departsmen Pertambangan. Yang dimaksud dengan HP3 di wilayah pesisir disini apa? Jadi HP3 itu hanya memberikan ruang jadi setelah ada zonasi bahwa kita memberikan ruang di permukaan saja, jadi di perairannya. o H. AZWAR CHESPUTRA, SEIF.PG (hlm.578): Pimpinan. Kalau di Kehutanan kita dapat memahami ada zonasi ada pembagian zona artinya ini hutan produksi, hutan lindung dan seterusnya. Kita minta digambarkan sedikit bagaimanakedepan dalam rangka penetapan HP ini, nah zonasinya kemudian dari sisi apa penelitiannya. Ini kan perlu ada penjelasan kedepannya. Artinya ini kawasan tidak boieh untuk pertambangan, temyata ditambang dibawahnya itu ada atau seperti apa tolong digambarkan. o KETUA RAPAT (DR. IR. H.M. YUSUF FAISHAL/F.KB) (hlm.578): Ya, mungkin sekalian Pak Dirjen ya, apakah kawasan strategis nasional tertehtu itu sudah ditetapkan belum? 153 Atau bagaimana cara menetapkan KSNT itu. o SYAMSUL MA' ARIF (PEMERINTAH) (hlm.579): Ya. Nanti itu akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan turunan yang sudah kami rancang maka akan ada peraturan pemerintah tentang tata cara pemberian HP3 itu yang didalamnya tentunya kita sudah mempersiapkan kriteria-kriteria dari kawasan tersebut, kawasan strategis nasional tertentu itu. Jadi ada kriterianya nanti yanga akan diterbitkan didalam bentuk peraturan pemerintah tentang tata cara pemberian HP3. Kemudian yang kedua, dimana itu pertanyaan dari Pak Azwar dari Partai Golkar, saya kira Pak In/van bisa menjelaskan. Silahkan Pak. o IRWANDI (PEMERINTAH) (hlm.579-580): Baik. Terima kasih Pak Irjen dan Pimpinan. Didalam undang-undang ini didalam Bab perencanaan di setiap daerah wajib menyusun perencanaan di wilayah pesisir. Bentuk perencanaannya di dalam pasal itu adalah perencanaan strategis, ada perencanaan zonasi, ada perencanaan manajemen dan ada perencanaan aksi. Jadi setiap daerah nantinya harus menyusun perencanaan zonasi yang ada di setiap wilayah pesisir daerah itu masing-masing. Kalau daerah tersebut belum memiliki perencanaan zonasi disini dia belum bisa memainkan HP3 nya. Kenapa demikian? Nah ini yang dikatakan zona tadi. Di wilayah pesisir, zona yang sedang kita kembangkan di daerah tersebut kan juga ada zona yang dimanfaatkan untuk budidaya, ada zona untuk transport jalur pelayaran, ada zona untuk zona pelayaran nelayan, ada zona yang disitu mengandung potensi. Kenapa kita ingin adanya zona ini ditetapkan terlebih dahulu? Karena kita dari sisi DKP kita ingin dari aspek lingkungan perairan ini siapa pun yang akan memanfaatkan harus tetap menjaga lingkungan perairan jangan rusak. Karena kalau lingkungan perairan pesisir ini rusak maka potensi perikanan yang ada juga akan habis, ini yang dikhawatirkan sehingga kalau seandainya yang kita yang diberikan hak HP3 terhadap wilayah perairan ini adalah perairan di permukaannya. Kalau seandainya di perairan tersebut nanti orang akan membuka suatu budidaya atau di dalarn perairan tersebut ada potensi tambang yang besar. Sebelum mereka melakukan penambangan di wilayah perairan dia harus memiliki hak HP3 nya dulu, kita lihat apakah wilayah itu wilayah untuk pemanfaatan umum. Kalau itu wilayah untuk pemanfaatan umum dan mengandung potensi mungkin tidak ada masalah tapi kalau disitu alur pelayaran, dia harus memperhatikan aspek ini. Disini peran undang-undang ini. Kalau selama ini kan karena siapa saja boleh melakukan aktivitas di wilayah perairan tanpa meminta izin perairannya, dia langsung minta izin sektorya masing-masing sehingga setelah mereka melakukan misalnya di bidang perminyakan membuat rix membuat apa dia disitu selesai 154 mereka tinggalkan begitu saja, siapa yang bertanggungjawab. Ini gunanya kalau kita memberikan hak pengelolaan di wilayah perairan tapi daerah yang bersangkutan sudah tahu, ini perairannya untuk peruntukan umum, pemntukan wisata, budidaya. Jadi sudah ada pembagian zonanya dulu. Jadi untuk melindungi wilayah perairan kita dari aspek lingkungan ini. Terima kasih. o SYAMSUL MA' ARIF/PEMERINTAH/DIRJEN (hlm. 628): Jadi sebenarnya di dalam pemberian Pp3 ini di dahului dengan perencanaan yang tadi dijelaskan oleh Pak lrwan berkaitan dengan zonasi dahulu ya, jadi ada zonasi ada bahwa ada kepastian di dalam HP3 itu sudah diberikan aktifitas yang dudah tertentu kemudian kalau ada aktifitas-aktifitas lain yang berkaitan dengan HP3 itu saya kira Pak lrwan bisa jelaskan. o IRWANDI IDRIS/PEMERINTAH/DIRJEN (hlm. 628): Baik terima kasih. Jadi seperti kami katakan semula HP3 bisa di berikan kalau wilayah tersebut ada zona pemanfaatannya, apakah itu zona pemanfaatan umum, zona pelayaran, zona pariwisata, itu daerah harus membuat itu, jadi tidak mungkin terjadi orang meminta HP3 di zona yang overleap, kalau di membuat zona wisata maka daerah menunjukan oh ingin membuka HP3 untuk wisata perairan, daerah menunjukan, oh di zona ini kami bisa berikan tapi kalau di zona itu dia minta kepentingan tidak sesuai daerah tidak akan berikan. o SYAMSUL MA' ARIF/PEMERINTAH/DIRJEN (hlm. 634): Kalau zonasinya bukan untuk itu tidak boleh, kan zonasi saja, jawabannya sederhana saja, kalau sudah HP3 di keluarkan maka dia sudah harus bebas dari kegiatan yang seperti itu Pak, karena pengertian HP3 kita berikan bukan untuk penambangan sebetulnya, dan kata kunci yang lain yang penting pada saat membuat zonasi itulah semua Pemerintah Daerah sudah harus paham betul ada resource yang menjadi kompeten utama Pak di daerah itu Pak, jadi kalau tadi di situ adalah untuk Pertambangan Batubaru ya harus di berikan untuk batubara kita harus ngalah artinya industri seperti kita di perikanan contoh paling gampang mungkin tidak bisa di batubara kalau dia menggunakan resource yang terkait dengan batubara. Jadi kira-kira itu. Ini salah satu tantangan untuk Pemerintah Daerah dengan inilahimya untuk memunculkan itu semua nanti. Terima kasih. IV. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 155 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490) tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 12 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K bertentangan dengan:  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.  Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: 156 (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945; 157 Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang diuji; dan c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang a quo. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 1) Terhadap dalil tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun bila dikaitkan dengan pasal-pasal a quo, justru ketentuan pasal-pasal a quo dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan keseimbangan, melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, 158 sebagaimana tujuan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya yang diatur dalam Pasal 4 huruf a UU PWP3K, yang menyatakan bahwa “Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan”; 2) Selain itu pasal-pasal a quo juga tidak ada larangan mutlak bagi Pemohon untuk mendapatkan hak ekonomi dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, sehingga menjadi tidak relevan jika dipertautkan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3) Ketentuan pasal UU a quo mengatur mengenai kata diprioritaskan, hal tersebut tidak melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan serta mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang mengasumsikan ketentuan Pasal a quo mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara termasuk Pemohon. 4) Bahwa dengan demikian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dijadikan sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dalam pengujian Pasal-Pasal UU PWP3K sehingga Pemohon jelas tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; Bahwa Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945 tetap melekat pada Pemohon dengan tidak terkurangi maupun terhalangi sedikit pun dengan keberlakuan ketentuan a quo yang dimohonkan pengujiannya 159 oleh Pemohon, meskipun Pasal a quo diberlakukan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah diperoleh oleh Pemohon di dalam Pasal a quo. Pemohon telah mendapatkan haknya melalui serangkaian perizinan sehingga kesempatan dan kepastian hukum telah diperoleh oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo; c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 1) Bahwa ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU a quo dirumuskan dengan memprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara, serta dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; 2) Bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pemegang izin untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya selama jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan; 3) Kasus yang terjadi dengan Pemohon merupakan permasalahan konkret atas penerapan norma a quo sehingga jelas bahwa kerugian yang diuraikan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan inkonstitusionalitas norma. Pemerintah menerangkan bahwa 160 Mahkamah konstitusi sebagai guardian of constitution, putusannya bersifat erga omnes, tidak hanya akan mengikat Pemohon tetapi juga setiap Warga Negara di Indonesia, mengingat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah permasalahan individu yang dialami oleh Pemohon. Oleh karenanya dalam hal ini Pemerintah berpandangan bahwa tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang a quo; 1) Bahwa dalam suatu gugatan atas permohonan ada yang disebut dengan fundamentum petendi yang berarti dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Oleh karenanya, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu secara jelas atau dalil sehingga ia dapat mengajukan tuntutan sebagiamana tertulis dalam petitum suatu gugatan atau permohonan. Yahya Harahap (Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata, hlm 57) menyebutkan adanya 2 teori perumusan posita, yang pertama, substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum; 2) Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas yang pada intinya menguraikan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan 161 ketentuan pasal-pasal a quo. Oleh karena ketiadaan hubungan sebab akibat (causal verband) yang dibangun oleh Pemohon dalam positanya, maka sudah seharusnya permohonan ini dinyatakan kabur/obscuur; 3) Bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka jelas tidak terdapat pertautan antara dalil kerugian para Pemohon dengan ketentuan dalam UU PWP3K yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan pengaturan yang ada dalam Pasal a quo. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi 1) Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal-Pasal a quo 2) kerugian yang disampaikan pemohon merupakan kerugian materil yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma undang- 162 undang a quo. Hal ini dikuatkan dengan dalil Pemohon bahwa seluruh potensi kerugian aktual yang dapat dialami oleh Pemohon adalah sebesar Rp.46.093.345.485 (empat puluh enam milyar sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan USD105.594,68 (seratus lima ribu lima ratus sembilan puluh empat koma enam delapan dolar Amerika Serikat). Terhadap dalil pemohon tersebut, bahwa kerugian yang disampaikan pemohon merupakan kerugian materiil yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma undang- undang a quo, tetapi kerugian materiil karena proses bisnis semata. 3) Dengan demikian ketentuan dalam Pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal a quo tidak akan berdampak apa pun pada Pemohon. Perlu kami tegaskan kembali bahwa Pemohon mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah diperoleh oleh Pemohon di dalam Pasal a quo dan Pemohon telah mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kesempatan dan kepastian hukum telah diperoleh oleh Pemohon. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2022, tanggal 22 Desember 2022, tidak membatalkan izin yang dimiliki oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam melakukan pengujian Pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo. 4) Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 3. Selain itu Pemohon juga mencampuradukkan antara posita yang berisi kasus konkrit dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma UUD 1945. Bahwa peristiwa yang dialami oleh Pemohon merupakan kasus konkret yang bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. 163 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU- XII/2014 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “pencampuradukan antara posita yang berisi uraian kasus konkret dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma UUD 1945 telah mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (obscuur libel)”. 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal a quo, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang a quo; 6. Bahwa perlu dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan pengujian undang-undang sebagai perkara yang abstrak, dan apakah Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya UU PWP3K sebagaimana di maksud, di mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan/atau dijelaskan secara objektif, nyata dan terang oleh Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka menurut pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam permohonan a quo. III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON A. Pandangan Umum 164 Bahwa terhadap keterangan singkat (opening statement) ini, Pemerintah hanya ingin menyampaikan landasan filosofis dan sosiologis mengapa undang-undang a quo diperlukan bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (masyarakat adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional) sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum undang-undang a quo, sebagai berikut 1. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut dan jembatan antara wilayah darat dan wilayah laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang unik dan sangat kaya. Kekayaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menimbulkan daya tarik bagi berbagai pemangku kepentingan utama, dunia usaha, dan masyarakat untuk memanfaatkannya, serta berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat rentan dan mudah mengalami kerusakan serta perubahan akibat kegiatan manusia (anthropogenic) atau bencana. 2. Bahwa fenomena degradasi biologi, geologi, dan fisik (biogeofisik) sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil semakin meningkat dan meluas secara terus menerus, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem pesisir dan mengurangi daya dukung terhadap kehidupan manusia. Laju kerusakan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, (Hantoro, Wahyoe Soepri, Kerentanan-Ketahanan Kawasan Landai Pesisir dan Pulau Kecil: Mitigasi dan Adaptasinya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020, 2) utamanya pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan estuari, yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya interaksi antara manusia dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan daya dukung lingkungannya; 3. Bahwa secara sosiologis, kekayaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil dikuasai oleh Negara untuk dikelola Pemerintah, guna 165 mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kenyataannya, sebagian besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki tingkat ekonomi yang rendah bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. 4. Untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta memberikan kepastian hukum, maka disusun UU PWP3K, yang tujuannya adalah: a. menyiapkan peraturan setingkat Undang-Undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait; b. membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemangku kepentingan lain. B. Pokok-Pokok Permohonan Jika mencermati dengan seksama seluruh uraian permohonan Pemohon, pada intinya sebagai berikut: a. Pemohon telah mulai kegiatan dalam rangka persiapan penambangan dengan melakukan pembebasan tanah serta pembangunan 166 infrastruktur berdasarkan izin yang diterbitkan secara sah dari instansi berwenang; b. ketenangan Pemohon mulai terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan pertambangan walaupun Pemohon telah memiliki seluruh perizinan dan sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji meteriil ke Mahkamah Agung terkait Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041, khususnya Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c, yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii; c. Pemohon beranggapan bahwa kedua pasal tersebut bermakna ambigu sehingga ditafsirkan oleh Mahkamah Agung sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan mineral di pulau kecil melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2022, tanggal 22 Desember 2022. Berdasarkan tafsir Mahkamah Agung tersebut, pemohon yang telah memiliki izin yang sah untuk melakukan penambangan nikel terancam harus menghentikan kegiatannya dan berpotensi mengalami kerugian kostitusional dan kerugian ekonomi, karenanya menurut Pemohon Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; d. Mahkamah Agung membacakan putusan yang intinya 1) mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon; 2) menyatakan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 167 Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3) menyatakan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; e. adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 1) secara filosofis Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil yang rentan dan sangat terbatas sehingga memerlukan perlindungan khusus, segala kegiatan yang ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk di atasnya; 2) secara sosiologis pemberlakuan objek permohonan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan kontraproduktif seperti kebijakan usaha pertambangan. Jelas hal ini tidak sesuai dengan landasan sosiologis karena masyarakat di wilayah kecamatan Wawonii telah lama bertani/berkebun; 3) materi muatan Pasal 23 ayat (2) tidak mengatur pertambangan; 4) Pasal 35 huruf k mengatur larangan pemanfaatan WP3K baik secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar; f. Pemohon beranggapan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak 168 pemohon yang lahir dari izin-izin yang telah diperoleh Pemohon untuk melakukan usaha pertambangan di Pulau Wawonii; g. Selanjutnya dengan dalil Pemohon terkait dengan perizinan yang telah dimiliki, sejauh penelusuran Pemerintah, saat ini Pemohon masih berperkara dengan masyarakat setempat terkait dengan gugatan administrasi terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Sebelumnya, IUP OP Permohonan Pemohon dinyatakan batal dan bertentangan dengan hukum pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui putusan Nomor 67/G/LH/2023/PTUN.K pada tanggal 2 Februari 2023. Putusan pada tingkat pertama tersebut dibatalkan ditingkat Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui putusan Nomor 59/B/LH/2023/PT.TUN.Mks pada tanggal 8 Mei 2023 dan terhadap Putusan PT TUN Makassar tersebut, masyarakat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung sehingga saat ini dalam proses menunggu putusan kasasi. C. Tanggapan Pemerintah Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa UU PWP3K harus dipahami secara komprehensif dan harus melihat tujuan diundangkannya undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, membaca dan memahami ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang a quo harus dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UU PWP3K, yang dengan jelas mengatur bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan”. 2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PWP3K dinyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan 169 pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Bahwa adanya tujuan yang demikian, tidak terlepas dari pemikiran para penyusun UU PWP3K (Presiden dan DPR-RI) bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, serta diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan pada bagian konsiderans menimbang UU PWP3K yang berbunyi: “bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang”. 4. Bahwa selain itu, kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan [Pasal 23 ayat (3) UU PWP3K]. 5. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU PWP3K untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan dengan persyaratan: pertama, memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, sebab kelestarian lingkungan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; kedua, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, sehingga setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan 170 sekitarnya tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan peruntukannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang menjadi faktor penting agar dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tersebut tetap menjaga dan mementingkan kelestarian lingkungan; 6. Bahwa terkait dengan larangan penambangan diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf k yang menyatakan bahwa “Dalam pemanfaatan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”. 7. Bahwa yang dimaksud dengan "aspek ekologi" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kelestarian lingkungan/ekosistem di pulau-pulau kecil. Yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan (sistem sosial budaya) Masyarakat di pulau- pulau kecil (Penjelasan UU PWP3K), sedangkan yang dimaksud dengan “aspek teknis” adalah aspek biogeofisik pulau yang berupa keragaman dan kekayaan sumber daya hayati, luasan, topografi, dan tipologi pulau yang mempengaruhi daya dukung dan kerentanan pulau- pulau kecil. 8. Persyaratan kegiatan pertambangan di pulau kecil tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal dalam undang-undang a quo semata, melainkan juga harus berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain di bidang pertambangan dan penataan ruang. UU PWP3K mengatur persyaratan yang sangat ketat terkait penambangan mineral dan mengenakan sanksi tegas dalam Pasal 73 huruf f apabila kegiatan penambangan tersebut melanggar ketentuan 171 sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf k. Pasal 73 huruf f menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k”. 9. Bahwa kata prioritas dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yakni “didahulukan dan diutamakan daripada yang lain”, yang oleh Pemohon dimaknai tidak sebagai larangan untuk kepentingan lain di luar sebagaimana dimaksud pasal a quo. Dengan demikian kepentingan lain di luar sebagaimana dalam Pasal a quo tidak serta merta dilarang. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 35 huruf k. 10. Pasal 35 huruf k menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; dengan demikian dalam hal penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya maka kegiatan tersebut tidak dilarang. 11. Bahwa apabila dicermati kembali, Mahkamah Agung melalui putusan 57P/HUM/2022 menyatakan dalam pertimbangannya bahwa larangan terhadap kegiatan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama Kabupaten Konawe Kepulauan yang dialokasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe 172 Kepulauan Tahun 2021-2041 yang dimaknai oleh Pemohon telah mendiskriminasi dan menimbulkan kerugian Pemohon. Lebih tepatnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil karena keberadaan kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, termasuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Pemohon secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya telah (dan seterusnya berpotensi) menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan, serta merugikan Masyarakat sekitarnya; 12. Bahwa Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan dikategorikan abnormally dangerous activity, yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya baik flora, fauna, maupun manusianya, bahkan juga mengancam kehidupan sekitar. Oleh karenanya, dilarangnya kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya yang berpotensi menimbulkan kerusakan bukanlah merupakan diskriminasi, justru merupakan bentuk perlindungan ketat terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara ekologi, sosial, dan/atau budaya. 13. Bahwa mengingat kondisi penambangan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan di Kabupaten Konawe Kepulauan dan beberapa daerah lainnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya, maka perlu diberikan pembatasan yang tegas dan larangan terhadap aktifitas yang secara nyata masuk dalam kategori abnormally dangerous activity dan/atau berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang luas dan 173 berkelanjutan, serta tidak dapat dipulihkan, apabila kegiatan usaha tersebut dilakukan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu yang secara ilmiah tidak memungkinkan untuk diberikan alokasi kegiatan a quo. 14. Hal penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan pertambangan yaitu terkait dampak lingkungan dan sosial sehingga kegiatan pertambangan mineral tersebut tidak menimbulkan dampak nyata terhadap lingkungan dan sosial di pulau-pulau kecil dimaksud; 15. Bahwa sehingga semestinya kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus kembali kepada tujuan UU PWP3K sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yakni demi melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. IV. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian (constitusional review) ketentuan pasal undang-undang a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3) Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4) Menyatakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak bertentangan 174 dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang Pasal 23 ayat (2) tidak dimaknai sebagai larangan terhadap kepentingan lain sebagaimana dimaksud pasal a quo; dan 5) Menyatakan ketentuan dalam Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang Pasal 35 huruf k tidak dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aqua ex bono). KETERANGAN TAMBAHAN PRESIDEN Berikut Pemerintah sampaikan Keterangan Tambahan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang telah disampaikan terdahulu, sebagai berikut: I. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof Enny Nurbaningsih  Keterangan Presiden agar dilengkapi dengan naskah akademik dan risalah sejarah penyusunan Pasal 23 baik di UU Nomor 27 Tahun 2007 maupun UU Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) terkait relevansinya dengan HP-3, apakah memang itu sudah tidak relevan lagi dalam rangka kaitannya dengan tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir;  Parameter yang digunakan untuk menilai berkaitan dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, sehingga kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang tidak dilarang ketika akan dilakukan? Apakah itu dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksana apa saja yang bisa kemudian menguatkan bahwa bagaimana proses perlindungan itu seharusnya dilakukan; 175  Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah (KKP dan kementerian/lembaga terkait), khususnya terkait penambangan mineral;  Bagaimana proses penegakan hukum atas pelanggaran larangan dalam Pasal 35 huruf k jo Pasal 73, khususnya terkait penambangan mineral; dan  Bagaimana evaluasi Peraturan Derah dilakukan khususnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) mengingat RTRW merupakan induk perizinan. Penjelasan/Tanggapan:  Telah disiapkan Naskah Akademik dan risalah sejarah penyusunan UU PWP3K baik UU PWP3K Tahun 2007 maupun perubahan UU PWP3K tahun 2014 dan akan kami tambahkan dalam daftar bukti. Pasal 23 baik di UU PWP3K Pasal 4 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) telah diputus dalam uji materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, yang dibacakan pada tanggal 16 Juni 2011, bahwa “Menurut Mahkamah untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau- pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulai kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum”. 176 Sehingga pendapat MK tersebut menjadi dasar putusan dalam mengubah UU 27 Tahun 2007 tentang PWP3K yang awalnya HP-3 diubah menjadi izin sebagaimana diatur dalam UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 27 Tahun 2007 tentang PWP3K.  Terkait parameter yang digunakan untuk menilai berkaitan dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran, sehingga kegiatan tersebut menjadi sesuatu yang tidak dilarang ketika akan dilakukan dan dianggap sebagai perlindungan yang dituangkan ke dalam peraturan pelaksanaan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 32 Tahun 2009 jo. UU 6 Tahun 2023), mengatur proses perlindungan dimulai dari adanya penilaian terhadap a. Bangku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup (Pasal 1 angka 13). b. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan. c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya (Pasal 1 angka 15); 177 d. kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 17); e. ada atau tidaknya terjadinya kerusakan lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Pasal 21 ayat (1). Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, [Pasal 21 ayat (2)]. Lebih lanjut penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup, yang meliputi a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutur air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)]. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan: a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah [Pasal 20 ayat (3)]. Kemudian untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup [Pasal 21 ayat (1)]. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim [Pasal 21 ayat (2)]. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 178 b. kriteria baku kerusakan terumbu karang; c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; d. kriteria baku kerusakan mangrove; e. kriteria baku kerusakan padang lamun; f. kriteria baku kerusakan gambut; g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [Pasal 21 ayat (3)]. Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain: a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. badai; dan/atau d. kekeringan [Pasal 21 ayat (4)]. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air; perlindungan dan pengelolaan mutu udara; perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah nonB3; data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; sistem informasi lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; dan pengenaan sanksi administratif. Lebih lanjut pengaturan pengendalian lingkungan hidup: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yailg direncana.kan, untuk digunakan sebagai prasjiarar. pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau 179 persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pasal 1angka 5); b. Suatu usaha/kegiatan wajib memiliki Amdal, bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), (Pasal 4). c. secara khusus kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf I ditetapkan dalam peraturan Menteri (Pasal 272 ayat (5)]. d. kemudian dalam hal kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli [Pasal 272 ayat (6)]. e. pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup [Pasal 492 ayat (1)]. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel, mengatur a. baku mutu air limbah bagi kegiatan penambangan dan/atau pengolahan bijih nikel sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampaui [Pasal 4 ayat (1)]. b. apabila baku mutu terlampaui karena: 1) keadaan terhentinya operasi pada sebagian atau seluruh kegiatan sampai dimulainya kembali kegiatan operasi; dan/atau 180 2) terjadinya curah hujan di atas kondisi normal pada lokasi penambangan bijih nikel sesuai dengan data penelitian atau data meteorologi; maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkan dan menyampaikan kejadian tersebut disertai dengan rincian kegiatan penanggulangan pencemaran kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri [Pasal 4 ayat (2)]. c. lebih lanjut setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel wajib melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan dan/atau pengolahan bijih nikel, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke badan air tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. d. pengaturan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel, yaitu: 1) melakukan swapantau harian kadar parameter baku mutu air limbah, paling sedikit memeriksa pH (derajat keasaman) dan Total Suspended Solid/TSS (merupakan padatan yang tersuspensi di dalam perairan) air limbah; 2) mengambil dan memeriksa ke laboratorium yang terakreditasi semua kadar parameter baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; 3) melakukan analisis air limbah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan menyampaikan laporan tentang hasil analisis tersebut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri, serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, mengatur: 181 a. penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 hanya dapat diberikan di dalam: a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau b. Kawasan Hutan Lindung [Pasal 365 ayat (1)]. b. penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan [Pasal 365 ayat (2)]. c. dalam rangka peningkatan pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan dapat dikembangkan Sistem Informasi tentang Penggunaan Kawasan Hutan [Pasal 365 ayat (3)]. d. penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 dan Pasal 368 ayat (1) huruf b angka 2 untuk kepentingan komersil dilakukan dengan ketentuan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan dengan ratio 1:1 [Pasal 369 ayat (1) huruf a angka 2]. e. dalam rangka pengendalian penggunaan kawasan hutan, Menteri berwenang menetapkan luas persetujuan penggunaan kawasan hutan (Pasal 371). f. kuota persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara diberikan pada: a. pulau yang termasuk pulau kecil [Pasal 372 ayat (1)]. g. kuota persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada pulau yang termasuk pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan 10% dari luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di pulau yang bersangkutan [Pasal 372 ayat (2)]. h. penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 huruf b dilakukan dengan ketentuan: dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan 182 penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan: 1) turunnya permukaan tanah; 2) berubah fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan 3) terjadinya kerusakan akuiver air tanah [Pasal 373 ayat (1) huruf b]. i. dalam rangka pengawasan pelaksanaan persetujuan penggunaan kawasan hutan, Menteri menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap persetujuan penggunaan kawasan hutan [Pasal 412 ayat (1)]. Terhadap pengaturan dalam norma perundang-undangan dimaksud (UU, PP, dan Peraturan Menteri), bahwa terhadap aktifitas maupun kegiatan pertambangan dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dan oleh karena itu setiap pelaku usaha wajib memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam rangka bentuk tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan agar potensi/kemungkinan dampak buruk lingkungan yang timbul akibat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha dapat dihindari. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. UU Nomor 32 Tahun 2009 jo. UU 6 Tahun 2023, Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakanLingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. Dokumen Amdal memuat 1) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 2) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 3) saran masukan serta tanggapan Masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; 183 4) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; 5) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan 6) rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup. Lebih lanjut dalam penyusunan Amdal melibatkan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 bahwa “Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”. Terkait bagaimana penguatan perlindungan dilakukan, bahwa kegiatan pertambangan oleh PT Gema Kreasi Perdana berlokasi di daratan dan secara hukum statusnya berada pada kawasan hutan produksi sebagaimana Peta Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 639/Kpts/Um/9/1982 tanggal 1 September 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021. Sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan dapat diberikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). PT Gema Kreasi Perdana telah memenuhi kewajiban Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor: S.566/Menhut-VII/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan Peraturan Menteri 184 Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Bahwa PT Gema Kreasi Perdana telah melaporkan secara berkala pemenuhan kewajiban (Laporan 6 Bulanan) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Izin Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam Lain, antara lain: 1) Reklamasi dan Revegetasi; 2) Penanaman di Wilayah DAS; 3) Pemeliharaan Batas; 4) Pemberdayaan masyarakat; dan 5) Perlindungan hutan (bukti laporan terlampir). Bahwa PT Gema Kreasi Perdana telah melakukan kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan untuk periode tahun 2022 – 2023 dan 2023 – 2024, sebagaimana Bukti Penerimaan Negara Pembayaran PNBP L1 dan L2 SK.576/Menhut-II/2014 periode 2022 – 2023, tanggal bayar 14 Juni 2022 dan Bukti Penerimaan Negara Pembayaran PNBP L1 dan L2 SK.576/Menhut-II/2014 periode 2023 – 2024, tanggal bayar 13 Juni 2022.  Terkait mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian/lembaga terkait), khususnya terkait penambangan mineral. a. Pengawasan oleh KKP Secara operasional Ditjen PSDKP telah melakukan pengawasan beberapa kali ke Pulau Wawoni dengan mengawasi perairan Pulau Wawonii dari sisi pemanfaatan ruang laut khususnya terminal khusus untuk dampak pencemaran dan penambangan nikel. Dalam pengawasan tersebut terdapat sedimentasi pada terminal khusus namun perlu tinjauan lanjut. Pengawasan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui mandatori dalam UU PWP3K dan Peraturan pelaksaanaan UU PW3K yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN- KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil. Dalam UU PWP3K diatur mengenai pengawasan dan pengendalian (Bab VI UU PWP3K mengenai Pengawasan dan Pengendalian), bahwa 185 1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwewenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus [Pasal 36 ayat (1)]. 2) Wewenang Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri [Pasal 36 ayata (4)]. 3) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya (Pasal 37). 4) Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang (Pasal 38). 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 39). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu mengatur pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang materi muatannya mengatur secara umum terkait pengawas PWP3K, wewenang dan tugas Polisi Khusus PWP3K, pelaksanaan pengawasan PWP3K, pembinaan, pakaian dan atribut. 1) untuk menjamin terselenggaranya PWP3K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan oleh pejabat pegawai negeri 186 sipil tertentu yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaaannya [Pasal 3 ayat (1)]. 2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K [Pasal 3 ayat (2)]. 3) kewenangan Polsus PWP3K a) mengadakan patroli/perondaan di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil atau wilayah hukumnya; dan b) menerima laporan/pengaduan yang menyangkut perusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan kawasan strategis nasional tertentu. [Pasal 8 ayat (1)] 4) Wilayah hukum Polsus WP3K meliputi: a) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Polsus PWP3K yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil pada tingkat Kementerian, yang diimplementasikan melalui unitunit pelaksana teknis kementerian sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing; b) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah kewenangan provinsi bagi Polsus PWP3K yang berasal dari pegawai negeri sipil di pemerintah daerah provinsi; c) wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah kewenangan kabupaten/kota bagi Polsus PWP3K yang berasal dari pegawai negeri sipil di pemerintah daerah kabupaten/kota. (Pasal 21) 5) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PWP3K) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya (Pasal 22 ayat (2)]. 6) Pelaksanaan pengawasan PWP3K mengacu pada dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 23). Selain pengaturan pengawasan di luar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diatur dalam Permen KP Nomor 12/PERMEN-KP/2013, juga diatur pengawasan ruang laut yang diatur dalam Peraturan Menteri 187 Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut sebagai tindak lanjut dari Pasal 189 ayat (7), Pasal 217 ayat (7), dan Pasal 222 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada subsektor pengelolaan ruang laut yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan memperluas kewenangan Polsus PWP3K hingga wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Pengawasan Ruang Laut dalam Permen tersebut meliputi: 1) pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau 2) pengawasan pemanfaatan sumber daya di Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut, (Pasal 2) Menteri dan gubernur melakukan pengawasan Ruang Laut sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Pengawasan Ruang Laut dilaksanakan oleh pengawas kelautan yaitu Polsus PWP3K yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3). Kewenangan Polsus PWP3K yaitu 1) melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut; 2) meminta keterangan; 3) membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; 4) memasuki tempat atau lokasi tertentu; 5) memotret; 6) membuat rekaman audio visual; 7) memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya; 8) menghentikan pelanggaran tertentu; dan 9) melakukan tindakan lain yang diperlukan, serta 188 10) melaksanakan tugas polisional sebagai mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (Pasal 4). Wilayah kewenangan Polsus PWP3K dalam melakukan pengawasan dalam rangka pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL di 1) wilayah perairan yang meliputi perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial; dan 2) wilayah yurisdiksi yang meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, [Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)]. Pengawasan terhadap perizinan berusaha subsector pengelolaan Ruang Laut oleh Polsus PWP-3-K, meliputi kegiatan berusaha: 1) pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi; 2) pengangkatan benda muatan kapal tenggelam; 3) produksi garam; 4) biofarmakologi; 5) bioteknologi; 6) pemanfaatan air laut selain energi; 7) pelaksanaan Reklamasi; 8) pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing; 9) pemanfaatan pasir Laut; 10) bangunan Laut dalam kegiatan wisata tirta lainnya; 11) rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km (seratus kilometer persegi); dan/atau 12) pipa dan/atau kabel bawah Laut, [Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan 189 Perikanan, yang mengatur secara umum terkait pegenaan sanksi terhadap pelangaran ketentuan 1) Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan; 2) pemanfaatan ruang Laut; 3) kewajiban penyedia dan pengguna Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP); dan 4) pelaksanaan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman, (Pasal 2), Pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan, berupa: 1) pemanfaatan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut; 2) pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha; 3) pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut yang diberikan; 4) pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut; 5) pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut; 6) usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; 7) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di Laut lepas yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha; 8) mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha; 190 9) memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat; 10) mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa membawa dokumen Perizinan Berusaha; 11) membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan; 12) pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia; 13) pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal; dan 14) pelanggaran terhadap kewajiban melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, [Pasal 3 ayat (1)]. Selain pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan tersebut, sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berupa: 1) tidak menyampaikan laporan yang memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha; 2) menghalangi kegiatan pengawasan; 3) melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; 4) pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES); 5) pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau perizinan pemanfaatan kawasan konservasi; 6) pelanggaran terhadap rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi); 191 7) pelanggaran atas kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak sesuai dalam memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha; 8) melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha; dan 9) melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, [Pasal 3 ayat (2)]. Lebih lanjut Untuk pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut, berupa; 1) penggunaan dokumen persetujuan/konfirmasi Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang tidak sah; 2) tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada Menteri; 3) tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri; 4) pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT); 5) pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil; 6) pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; 7) pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau 192 8) menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen, (Pasal 4). Adapun jenis-jenis sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan yaitu 1) peringatan/teguran tertulis; 2) paksaan pemerintah; 3) denda administratif; 4) pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau 5) pencabutan Perizinan Berusaha, [Pasal 7 ayat (1)]. Untuk jenis-jenis pelanggaran sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut yaitu 1) peringatan/teguran tertulis; 2) denda administratif; 3) penghentian sementara kegiatan: 4) penghentian sementara pelayanan umum; 5) penutupan lokasi; 6) pencabutan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; 7) pembatalan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; 8) pembongkaran bangunan; dan/atau 9) pemulihan fungsi ruang Laut, [Pasal 7 ayat (2)]. b. Pengawasan oleh Kementerian ESDM Pengawasan oleh Kementerian ESDM melalui mandatori dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut UU Minerba) dan peraturan pelaksaanaan UU Minerba yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan 193 Pemarintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaataan Pulau-pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan disekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pengawasan dalam UU Minerba diatur dalam 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 141A, dan Pasal 144. Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal l40, antara lain: 1) teknis pertambangan; 2) produksi dan pemasaran; 3) keuangan; 4) pengolahan data mineral dan batubara; 5) konservasi sumber daya mineral dan batubara; 6) keselamatan pertambangan; 7) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; 8) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; 9) pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; 10) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan 11) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan, [Pasal 141 ayat (1)]. Pengawasan terhadap teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang, dan penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan, dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan [Pasal 141 ayat (2)]. 194 Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri [Pasal 141 ayat (4)]. Lebih lanjut Pengawasan terhadap produksi dan pemasaran, keuangan, pengolahan data mineral dan batubara, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dilakukan oleh pejabat pengawas Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 141 ayat (4)]. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan secara berkala dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [Pasal 141 ayat (6)]. Lebih lanjut untuk pengaturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal l40, Pasal 141 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan teknis/operasional mengenai pengawasan terhadap pertambangan mineral dan baru bara juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minirel dan Batubara (Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018). Bahwa pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan diatur khusus dalam Bab V Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Menteri dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik 1) pertambangan yang baik; 2) pegolahan dan/atau pemurnian; dan 195 3) usaha jasa pertambangan yang baik, [Pasal 45 ayat (1)]. Pengawasan pertambangan, pengolahan da/atau pemurnian, dan usaha jasa pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang melalui 1) evaluasi terhadap laporan berkala dan laporan khusus; 2) pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 3) penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, [Pasal 45 ayat (1)]. Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah Teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian (Pasal 1 angka 16). Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian lau kemudian menyusun dan menyampaikan laporan hasil inspeksi, penyelidikan, dan pengujian kepada Kepala Inspektur Tambang (jabatan ex officio setingkat Direktur) [Pasal 45 ayat (4)]. Tugas dan wewenang Inspektur Tambang sebagai berikut 1) memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat; 2) menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan 3) mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara kepada Kepala Inspektur Tambang, (Pasal 46). Salah satu bentuk contoh pengawasan yang telah dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 kepada PT GKP yang meliputi 196 pemeriksanaan dokumen administrasi dan inspeksi lapangan dengan rekomendasi, antara lain 1) perlu dilakukan pengangkatan tenaga teknis geoteknik untuk melakukan pengukuran dan pemantauan pergerakan lereng bukaan tambang dan timbunan, serta mengangkat personal dengan kompetensi di bidang pengedalian pencemaran udara sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018; 2) perlu membuat saluran drainase pada kegiatan land clearing di pit Arwana D Timur dan membuat saluran pengalih/pengelak pada sepanjang areal bervegetasi yang berbatasan langsung dengan kegiatan and clearing; 3) membuat kajian teknis hidrolagi dan hidrogeologi untuk menghitung Kembali potensi air limpasan permukaan/air tambang; 4) Melakukan evaluasi mandiri serta melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kekeruhan dan sedimentasi pada perairan umum, wilayah pesisir dan perairan laut sesuai Surat Edaran Inspketur Tambang Nomor 8.E/MB.07/DBT.PL/2023, tanggal 24 Mei 2023; 5) mengajukan permohonan persetujuan kelayakan fasilitas penyimpanan bahan cair kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba atau Inspektur Tambang. PT. GKP telah memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sampai dengan tahun 2023 sesuai penetapan dari Direktur Teknis dan Lingkungan Minerba. Lebih lanjut dalam melakukan pengawasan terhadap pertambangan mineral dan baru bara yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 telah ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, yang materinya menetapkan terkait pedoman 197 1) permohonan, evaluasi, dan/atau pengesahan kepala teknik tambang, penanggung jawab teknik dan lingkungan, kepala tambang bawah tanah, pengawas operasional, pengawas teknis, dan/atau penanggung jawab operasional; 2) pengelolaan teknis pertambangan; 3) pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara; 4) penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara; 5) pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral dan batubara; 6) pelaksanaan reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; 7) pelaksanaan konservasi mineral dan batubara; dan 8) kaidah teknik jasa usaha pertambangan dan evaluasi kaidah teknik usaha jasa pertambangan, (Diktum Kesatu). c. Pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bahwa pemantauan izin lingkungan yang diubah menjadi persetujuan lingkungan dilakukan melalui pengawasan dengan mekanisme pembagian kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan untuk Pusat dan Provinsi. Pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2009 jo. UU Nomor 6 Tahun 2023) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 198 Berdasarkan Pasal 22 angka 25 Pasal 71 sampai dengan angka 27 Pasal 73, UU Nomor 6 Tahun 2023, bahwa 1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut dalam Pasal 72 diatur bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pasal 73 mengatur bahwa Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk pengawasan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 74, bahwa 199 Pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki kewenangan: 1) melakukan pemantauan; 2) meminta keterangan; 3) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; 4) memasuki tempat tertentu; 5) memotret; 6) membuat rekaman audio visual; 7) mengambil sampel; 8) memeriksa peralatan; 9) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau 10) menghentikan pelanggaran tertentu. Lebih lanjut dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Secara khusus pengawasan lingukungan hidup diatur dalam Pasal 492- Pasal 504 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan lingkungan hidup dilakukan dengan pengawasan langsung dan/atau pengawasan tidak langsung. Untuk pengawasan langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha dan/atau kegiatan secara regular atau insidental. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau dari sistem informasi lingkungan hidup (Pasal 496). Terkait dengan pengawasan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (selanjutnya disebut PP Nomor 23 Tahun 2021), bahwa Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengawasan penaatan terhadap pelaksanaan kegiatan [Pasal 266 ayat (1) huruf b. Menteri dan Gubernur masing-masih sesuai dengan kewenangannnya melakukan pengawasan berupa penataan pelaksanaan kegiatan [Pasal 200 266 ayat (2) dan ayat (3)] dan menetapkan Polisi Kehutanan dan Pengawas Kehutanan. Lebih lanjut Menteri atau Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi terknis yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan Kehutanan. Pengaturan teknis yangmerupakan implementasi dari PP Nomor 23 Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Menteri terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur [Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2)]. Pasal 413 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengatur juga mengenai tujuan tata cara pelaksanaan monitoring, yaitu 1) dilakukan dalam rangka pembinaan agar Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pemegang perjanjian kerjasama memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan. 2) Monitoring sebagaimana dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 3) dilaksanakan melalui analisis terhadap laporan Penggunaan Kawasan Hutan, data pendukung lainnya, penerapan teknologi dan/atau pemeriksaan lapangan. Menteri dapat melakukan Pengawasan terhadap penaatan pelaksanaan kegiatan yang tidak dilakukan Pengawasan oleh gubernur berdasarkan pelanggaran serius, pelanggaran berulang, pengaduan Masyarakat, atau penyerahan Pengawasan oleh gubernur. Bahwa berdasarkan Kepmen LH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), PT GKP wajib melaporkan secara berkala dalam kurun waktu 6 bulan. 201 Sejak PT GKP memperoleh izin lingkungan/AMDAL (tahun 2008) belum pernah melaporkan pelaksanan RKL-RPL berdasarkan data SIMPEL KLHK (PT GKP seharusnya melaporkan secara berkala dalam kurun waktu 6 bulan). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Belum telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas dan telah disampaikan kepada Direktorat Penegakan Hukum Pidana, pada Juni 2023 dan sampai saat ini masih dilakukan PULBAKET (Penyelidikan), belum naik ke tahap Penyidikan, serta belum ada sanksi administrasi untuk PT GKP.  Terkait dengan proses penegakan hukum atas pelanggaran larangan dalam Pasal 35 huruf k jo Pasal 73, khususnya terkait penambangan mineral, bahwa Larangan dalam Pasal 35 huruf k diancam pidana berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU PWP3K, yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; b. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g; c. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h; d. melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf I. 202 e. melakukan penambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf j. f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k. g. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf l. h. tidak melaksanakan mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), [Pasal 73 ayat (1)]. Lebih lanjut pengaturan sanksi pidana terkait kerusakan lingkungan diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan (Pasal 97). Bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) [Pasal 98 ayat (1)]. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Pasal 109). Lebih lanjut penegakan hukum berdasarkan UU Minerba diatur dalam BAB XI tentang Penyidikan. 203 Bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, [Pasal 149 ayat (1)]. Penyidik pegawai negeri sipil tersebut berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan; d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, [Pasal 149 ayat (2)]. Lebih lanjut, Penyidik pegawai negeri sipil dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, dengan memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai 204 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penyidik pegawai negeri sipil wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, [Pasal 150 ayat (1), ayat 92), dan ayat (3)]. Selanjutnya diatur juga pengenaan sanksi administratif diatur dalam BAB XXII UU Minerba, bahwa Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau IUP untuk penjualan atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 7l ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (61, Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97,Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal l07, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1), [Pasal 151 ayat (1)]. Sanksi administratif tersebut berupa a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau d. pencabutan IUP, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IPR, Surat Izin Penambangan Batuan SIPB, atau IUP untuk Penjualan, [Pasal 152 ayat (2)]. Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan 205 keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Pasal 153). Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, (Pasal 154). Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Pasal 155). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 diatur dengan Peraturan Pemerintah, Pasal 156. Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, (Pasal 157). Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (serratus miliar rupiah), (Pasal 158).  Terkait evaluasi Peraturan Derah dilakukan khususnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) mengingat RTRW merupakan induk perizinan. Bahwa pada prinsipnya evaluasi Perda RTRW dilakukan dan merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya oada Dirketorat Jenderal Otonomi Daerah. Terkait Perda Nomor 2 Tahun 2021, bahwa Kemendagri telah melakukan konsultasi dalam rangka evaluasi RanPerda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah berdasarkan surat Permohonan Gubrnur Sulawesi Tenggara, 206 Nomor 640/3051, tanggal 15 Juli 2021. Konsultasi dilakspada tanggal 21 Juli 2021 dan diterbitkan surat Dirjen Bina Bangda Nomor 188.34/3185/bangda, tanggal 23 Juli 2021, sebagai bahan rekomendasi bagi Gubernur dalam menetapkan Rancangan Keputusan Gubenur tentang Evaluasi. Bahwa dalam konsultasi tersebut, klausul terkait wilayah pertambangan tidak menjadi poin pembahasan karena dianggap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU CK dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lebih lanjut terkait Pasca Putusan MA tersebut, belum dilakukan evaluasi Perda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, mengingat saat ini sedang disusun RanPerda RTRW Prov. Sulawesi Tenggara. Lebih lanjut bahwa Sesuai dengan ketentuan UU CK, Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan untuk peninjauan kembalil RTRW kepada Menteri ATR-BPN, lalu kemudian apabila diberikan rekomendasi oleh Menteri ATR-BPN, Pemerintah Daerah menindaklanjuti revisi RTRW sesuai rekomendasi Menteri ATR-BPN (hasil PK), sebagaimana diatur dalam PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berikut pengaturan Evaluasi RanPerda diatur dalam Pasal 245 UU Pemerintahan Daerah (terkait RPJPD, RPJMD, dan APBD) a. Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. b. Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. c. Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus 207 mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. d. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. e. Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register. II. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo  ketentuan Pasal 23 UU Nomor 27 Tahun 2007 mengatur HP-3 dan sudah diputus Mahkamah Konstitusi dalam perkara 3/PUU-VIII/2010, bagaimana toleransi perikatan dan perizinan yang didasarkan UU dimaksud agar tidak salah paham dan dinyatakan tetap berlaku;  Sejauh mana yang adresat yang dimaksud di Putusan 3/2010 itu berkaitan dengan kontrak, perjanjian, dan perizinan yang didasarkan pada undang- undang a quo?; dan  Permintaan data terkait perkara uji materi Perda di Mahkamah Agung dan perkara perizinan di PTUN. Penjelasan/Tanggapan:  Terkait dengan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 27 Tahun 2007 mengatur Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (selanjutnya disebut HP-3) sejauh ini belum ada pemberian HP-3, bahwa dengan lahirnya UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ada perubahan dari HP- 3 ke izin lokasi. Lebih lanjut dengan adanya UU Cipta Kerja, izin lokasi tersebut disetarakan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (selanjutnya disebut KKPRL) dan masihh tetap berlaku sampai dengan 208 berkahirnya izin lokasi tersebut. Disisi lain dalam mengisi waktu peralihan tersebut belum ada izin lokasi yang diterbitkan (sebelum UU CK).  Dengan lahirnya UU 1 Tahun 2014 ada perubahan perizinan dari HP-3 ke izin lokasi. Maka dengan adanya UU Cipta Kerja, izin lokasi tersebut disetarakan dengan KKPRL dan izin lokasi tersebut tetap berlaku sampai dengan izin berakhir.  Terkait permintaan data perkara uji materi Perda di Mahkamah Agung dan perkara perizinan di PTUN, telah disampaikan oleh Pihak Terkait (Kuasa Hukum Masyarakat Wawonii). III. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr Manahan Sitompul  Penerbitan izin seharusnya telah memberikan legalitas tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga seharusnya dengan adanya izin yang diterbitkan tidak ada kekhawatiran kerusakan lingkungan dan lain- lain; dan  Keterangan Pemerintah seolah-olah bahwa yang diutamakan itu atau yang diprioritaskan itu saja yang jadi dianggap dibolehkan, sedangkan hal-hal yang tidak diprioritaskan (Putusan Mahkamah Agung hal-hal yang diprioritaskan, itulah yang menjadi yang dibolehkan). Terkait Penjelasan/Tanggapan:  Terkait dengan legalitas dalam pemberian izin juga dilakukan evaluasi perizinan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa a. dalam rangka pengawasan pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Menteri menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan [Pasal 412 ayat (1). b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Gubernur Pasal 412 ayat (2). 209 Lebih lanjut Pasal 416 ayat (1) mengatur bahwa pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk menilai a. Pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam PPKH; b. Pelaksanaan Penggunaan kawasan hutan; dan c. Kondisi tutupan lahan area PPKH. Evaluasi tersebut dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilakukanoleh Pengaduan Pengawasan Sanksi Administasi dilakukan dalam rangka: Pengawasan penaatan, berdasarkan Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri LHK dan Penanganan pengaduan dari masyarakat. Lebih lanjut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas PT GKP. Pada tanggal 8 Juni 2023, penanganan kasus telah dilimpahkan ke Dit. Penegakan Hukum Pidana (PHP) untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya berdasarkan UU Minerba diatur Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (Pasal 1 angka 16). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (angka 25). Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah: a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing; b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; (Pasal 3). Pasal 65 menyebutkan Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan 210 administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Dalam Pasal 97 Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.  Bahwa UU PWP3K harus dipahami secara komprehensif dan harus melihat tujuan diundangkannya undang-undang itu sendiri. Sehingga membaca dan memahami ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang- undang a quo harus dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UU PWP3K, yang dengan jelas mengatur bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Lebih lanjut Pasal 35 huruf k menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; dengan demikian dalam hal penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya maka kegiatan tersebut tidak dilarang. IV. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof Saldi Isra  Hal-hal yang sudah dilakukan Pemohon;  Evaluasi apa yang telah dilakukan Pemerintah kepada Pemohon utamanya terkait kelestarian lingkungan hidup; dan  Apa saja yang berdampak pada lingkungan hidup akibat operasionalisasi kegiatan Pemohon Penjelasan/Tanggapan:  Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan 211 pengawasan terkait perizinan di Pulau Wawonii. Pelaksanaan pertambangan tersebut dilaksanakan di wilayah darat, sedangkan kewenangan Ditjen PSDKP yaitu pengawasan di laut dan sudah dilakukan pengawasan terkait kegiatan di terminal khusus. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan dan dikuatkan dengan gugatan Pemohon, Pemohon telah melakukan kegiatan penambangan nikel di Pulau Wawonii.  Evaluasi lingkungan hidup merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. a. bahwa berdasarkan Kepmen LH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), PT GKP wajib melaporkan secara berkala dalam kurun waktu 6 bulan. b. sejak PT GKP memperoleh izin lingkungan/AMDAL (tahun 2008) belum pernah melaporkan pelaksanan RKL-RPL berdasarkan data SIMPEL KLHK (PT GKP seharusnya melaporkan secara berkala dalam kurun waktu 6 bulan). c. belum ada Sanksi Administrasi terhadap PT GKP. Pelanggaran oleh PT GKP sudah disampaikan kepada Direktorat Penegakan Hukum Pidana, pada Juni 2023. d. sampai saat ini masih dilakukan PULBAKET (Penyelidikan), belum naik ke tahap Penyidikan. Terdapat dugaan pencemaran akibat dari aktivitas penambangan bijih nikel.  Ditjen PSDKP telah melakukan pengawasan beberapa kali ke Pulau Wawoni dengan mengawasi perairan Pulau Wawonii dari sisi pemanfaatan ruang laut khususnya terminal khususu untuk dampak pencemaran dan penambangan nikel. Dalam pengawasan tersebut terdapat sedimentasi pada terminal khusus namun perlu tinjauan lanjut. V. Pertanyaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr Daniel Yusmich  Banyaknya isu izin yang daluarsa, sering kali Perusahaan telah mendapatkan izin tetapi belum dapat beroperasi karena adanya irisan dengan sektor lain, bagaimana pandangan pemerintah terkait praktik 212 tersebut dalam kasus konkret, sehingga agar melihat suatu kasus dengan lebih komprehensif Penjelasan/Tanggapan:  Terkait dengan isu izin daluarsa, sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja a. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; b. penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; c. pengunaan kawasan hutan dilakukan melalui izin pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. d. pada kawasan hutan lindung dilarang dillakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, “persetujuan Pengunaan Kawasan Hutan adalah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan” dan sesuai Pasal 375 bahwa persetujuan penggunaan kawasan hutan diberukan untuk kegiatan berusaha atau kegiata nonberusaha yang diajukan oleh pelaku usaha perseoarangan, pelaku usaha nonPerseoarangan atau instansi pemerintah. Dengan demikina perizinan berusaha merupakan persyaratan untuk memperileh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), sehingga dalam kegiatan usaha pertambangan sebelum pemegang IUP melakukan kegiatan usaha di wilayah hutan wajib memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutann terleboh dahulu. Dalamhal 213 pemegangIUP telah memperoleh persetujuan namun terkendala sehingga idak daat melakukan kegiatan sampai jangka waktu persetujuannya berakhir, maka apabila pemegang IUP bermasksud melakukan kegiatan usaha di wilayah huta kembali maka wajib mengurus/memperpanjang persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. [2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Presiden menyampaikan alat bukti tertulis berupa PK-1 sampai dengan PK-7, yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2005; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 September 2007; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XII/2014, dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Maret 2015; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Tangkapan Layar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI During, arti kata “prioritas”; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Memorie van Toelicting/Kumpulan Risalah Rapat Komisi IV DPR-RI dalam rangka Rapat Kerja Pembahasan RUU Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Memorie van Toelicting/Kumpulan Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, di Komisi IV DPR-RI; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir; 214 Bahwa selain alat bukti surat/tulisan, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen dan Dr. Maret Priyatna, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan tertulis kepada Mahkamah masing-masing pada tanggal 13 November 2023 dan menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 15 November 2023, pada pokoknya masing-masing menyampaikan keterangan sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, DAA,DEA PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI PENGHELA EKONOMI BIRU35 Perkara ini berkenaan dengan Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (selanjutnya disebut UU Pengelolaan WP3K). Merupakan hal yang tidak terbantahkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 14 ribu pulau-pulau kecil dari sekitar 16.671 pulau bernama, dengan garis pantai sepanjang 95.181 km, dan laut seluas 5,8 juta km2 (sekitar 75% luas wilayah Indonesia), memiliki potensi sumberdaya alam pesisir dan laut yang sangat besar dan prospektif sebagai aset pembangunan. Dengan lebih dari 14 ribu pulau-pulau kecil beserta ekosistem pesisir di sekitarnya yang tersebar dari Sabang di ujung Barat hingga Merauke di ujung Timur, dikenal sebagai Negara “megabiodiversity” laut terbesar di dunia. Kenyataan ini mudah dipahami karena dengan ribuan pulau-pulau kecil yang 35 Disampaikan sebagai keterangan ahli dalam rangka pemeriksaan perkara nomor 35/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 215 membentuk kepulauan Nusantara, Indonesia memiliki semua ekosistem laut tropis produktif mulai dari ekosistem mangrove, lamun, sampai dengan ekosistem terumbu karang. Dengan semua ekosistem laut tropis produktif yang teruntai di sekeliling pulau-pulau kecil ini, maka selain sebagai Negara “megabiodiversity” terbesar, Indonesia juga memiliki kekayaan sumberdaya alam laut yang sangat besar sebagai aset Nasional. Ekosistem terumbu karang dengan luas lebih dari 60.000 km2 (18% luas terumbu karang dunia), dengan lebih dari 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang, dapat berkontribusi antara 976 ribu ton s/d 1,037 juta ton ikan karang bernilai ekonomi tinggi per tahunnya. Selain ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove yang tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau kecil juga sangat berperan, baik sebagai penyedia sumberdaya ikan di kawasan tersebut dan sekitarnya maupun bagi kelangsungan hidup ekosistem lainnya, serta sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian pula ekosistem padang lamun yang dihuni oleh berbagai jenis ikan dan udang, baik yang menetap maupun yang bermigrasi ke padang lamun untuk mencari makan atau berlindung, dapat menjadi indikator potensi sumberdaya ikan di kawasan pulau-pulau kecil. Pertanyaan yang kemudian muncul: bagaimana potensi kelautan pulau- pulau kecil yang besar ini dapat menjadi penghela Ekonomi Biru Indonesia secara berkelanjutan? Jawabannya tentu saja terpulang kepada komitmen segenap komponen bangsa dan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengoptimalkan potensi ini secara berkesinambungan. Disamping potensi sumberdaya alam pesisir dan laut yang demikian besar, pulau-pulau kecil dengan karakteristiknya yang spesifik memiliki kerentanan terhadap berbagai pengaruh eksternal dan kegiatan pembangunan. Berbagai pengaruh eksternal dan meningkatnya aktivitas pembangunan di kawasan pulau-pulau kecil, dapat menjadi ancaman terhadap degradasi ekosistem dan sumberdaya alam pulau-pulau kecil, seperti eksploitasi lebih, pencemaran, degradasi habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Selain beragam ancaman kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam, kawasan pulau-pulau kecil dengan karakteristiknya yang khas dapat menjadi kendala dalam pengembangannya. 216 Dengan potensi sumberdaya pesisir dan lautnya yang demikian besar, maka seyogyanya pemanfaatan dan pengembangannya diarahkan pada peruntukan perikanan dan jasa kelautan. Optimalisasi potensi berbasis perikanan dan jasa kelautan diharapkan dapat memenuhi 2 (dua) fungsi utama kawasan pulau-pulau kecil, yakni sebagai penyedia sumberdaya alam hayati dan sebagai penyedia jasa pendukung kehidupan dan kenyamanan. Agar supaya kedua fungsi kawasan pulau-pulau kecil dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, maka pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keserasian (kesesuaian) dan keseimbangan (daya dukung)-nya. Sejumlah kendala dan karakteristik pulau-pulau kecil harus menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil. Salah satu pendekatan dalam pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil beserta kesatuan ekosistem pesisir dan lautnya secara terpadu adalah dengan penataan ruang kawasan pulau-pulau kecil. Penataan ruang ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi ekologi, sosial dan ekonomi suatu kawasan pulau-pulau kecil. Karena itu, penataan ruang kawasan pulau-pulau kecil penting dilakukan agar pemanfaatan potensi sumberdaya alam pesisir dan laut dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Pemanfaatan dan pengembangan kawasan pulau-pulau kecil secara terpadu dan partisipatif tentunya dapat berkontribusi pada: (1) peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha, (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah, (3) pengendalian konflik pemanfaatan sumberdaya, dan (4) pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Keterkaitan berbagai ekosistem pesisir dan laut di sekeliling pulau-pulau kecil, menjadikan kawasan ini memiliki produktivitas hayati yang tinggi, dan berperan penting sebagai penunjang sumberdaya ikan. Hal ini dapat terlihat dari kenyataan bahwa kehidupan dari sekitar 85% biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir sebagai ekosistem utama pulau-pulau kecil (Berwick, 1993). Secara agregat dapat dikatakan bahwa nilai output perikanan nasional sebagian besar (70-80 %) dihasilkan oleh kawasan pulau-pulau kecil yang ada di Nusantara ini. Hal ini tak mengherankan karena hanya di kawasan pulau- pulau kecillah hamparan terumbu karang, selimut mangrove dan padang lamun masih dalam kondisi yang cukup baik. Di samping itu kondisi ekosistem pesisir 217 dan laut pulau-pulau kecil yang berada dalam kondisi baik bahkan sangat baik, menjadi daya tarik kuat bagi pengembangan wisata bahari. Hal ini seyogyanya mendorong kita untuk memfokuskan pembangunan Ekonomi Biru di kawasan pulau-pulau kecil. Karena itu untuk negeri kepulauan Indonesia, pembangunan Ekonomi Biru selayaknya berorientasi pulau-pulau kecil. Tidaklah dapat dibayangkan pembangunan Indonesia dengan mosaik pulau-pulau kecil yang tersebar di seantero negeri tanpa dukungan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan. Namun tantangan dalam pembangunan Ekonomi Biru di kawasan pulau-pulau kecil Indonesia mencakup banyak aspek, antara lain pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan prasarana dan sarana, penerapan pengelolaan terpadu, pemanfaatan ilmu dan teknologi, serta pengembangan kelembagaan yang semuanya ditujukan untuk mendayagunakan sumberdaya alam dan jasa kelautan secara optimal dan berkelanjutan bagi pemasukan devisa negara, pendapatan asli daerah, peningkatan ekonomi masyarakat dan perluasan lapangan kerja. Tantangan segera atas semua aspek ini adalah merumuskan kembali rencana pembangunan Ekonomi Biru kita yang berbasis pulau-pulau kecil sebagai realitas negara kepulauan. Tantangan yang dihadapi kemudian adalah bagaimana rencana pembangunan Ekonomi Biru yang berbasis pulau-pulau kecil, harus menjadi dasar pijak pendayagunaan sumberdaya alam dan jasa kelautan nasional, yang diarahkan tidak hanya bagi peningkatan hasil secara kuantitas, tetapi secara kualitas dapat meningkatkan serta menghasilkan nilai tambah sumberdaya alam dan jasa kelautan sebagai penghela Ekonomi Biru nasional secara berkelanjutan. 2. Dr. Maret Priyatna, S.H., M.H. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Tata Ruang Laut dalam mewujudkan Keadilan antar Generasi Perkara ini berkenaan dengan Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan terakhir 218 diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (selanjutnya disebut UU Pengelolaan WP3K). Pemohon berpandangan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan WP3K bermakna ambigu, sehingga Mahkamah Agung menafsirkan pasal tersebut sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong pulau kecil melalui Putusan MARI No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022. Berdasarkan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI tersebut, Pemohon yang telah memiliki izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel terancam harus menghentikan kegiatannya dan berpotensi mengalami kerugian konstitusional dan kerugian ekonomi, dan karenanya Pemohon berpandangan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan WP3K bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). UU Pengelolaan WP3K memuat politik hukum, tanggung jawab sekaligus visi negara dalam kata “pengelolaan” yang mencerminkan peran aktif dan tujuan negara dalam perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dimana “wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Urgensi pembentukan UU Pengelolaan WP3K didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam (selanjutnya disingkat SDA) yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan sehingga: a. perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan b. tata nilai bangsa yang berdasarkan penyangga kedaulatan bangsa norma hukum nasional. Rumusan tersebut sejalan dengan makna tanggung Jawab negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 219 bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesatuan makna frasa perlindungan dan kesejahteraan harus dimaknai sebagai satu kesatuan dan keterpaduan pola fikir serta sudut pandang dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan SDA di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi SDA. Kegiatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan selama ini, tidak terlepas dari berbagai macam dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang memanfaatkan berbagai potensi pada ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi. Aristoteles (The Complete Works of Aristotle, ed. Jonathan Barnes vol. 2, p. 1835) menyatakan bahwa manusia majikan dari alam sekaligus bagian dari alam. Hal tersebut menunjukan interaksi hubungan manusia dan lingkungan, dimana manusia sebagai bagian dari lingkungan merupakah khalifah dan sumber daya insani yang memiliki akal pikiran serta penilaian akhlak dan penilaian nalar berdasarkan IQ (Intellegence Qoutient), SQ (Spiritual Qoutient) dan EQ (Emotional Qoutient), sehingga pilihan untuk “melindungi atau memanfaatkan lingkungan” berada pada manusia berdasarkan paradigma yang dibangun oleh negara. Hanya Satu Bumi : “Perawatan dan Pemeliharaan Sebuah Planet Kecil” merupakan tulisan Barbara Ward & Rene Dubos tahun 1973 yang menggambarkan diskursus antara perlindungan lingkungan dan tujuan kesejahteraan yang merupakan permasalahan yang terjadi di seluruh negara di dunia. Dampak pemanfaatan SDA menjadi permasalahan global sejak pembangunan dasawarsa dunia tahun 1960, sehingga pada awal tahun 1970 menggerakkan para ilmuwan secara moral internasional untuk mengendalikan dampak negatif pembangunan pada konferensi Stockholm tahun 1972 dan KTT Bumi 1997 di Rio de Janeiro yang memunculkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan keadilan antar generasi (intergeneration equity). Jimly Asshiddiqie (Green Constitution, 2010) menyatakan bahwa salah satu perkembangan wacana pentingnya perlindungan lingkungan adalah diletakkannya dasar-dasar konseptual mengenai lingkungan dan pembangunan 220 berkelanjutan yang setara dengan konsep demokrasi, nomokrasi dan bahkan teokrasi. Keempat gagasan kekuasaan tersebut ditambah lagi dengan monarki, juga dapat ditemukan unsur-unsurnya dalam kandungan nilai dan Norma dalam Konstitusi 1945. Dalam Teori keadilan moral yang dikemukakan Plato (Kaelan, 2013) menyatakan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari suatu Negara yang baik yang didasarkan pada prinsip keselarasan. Prinsip keadilan antargenerasi (intergenerational equity) dirumuskan dalam prinsip ketiga Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa “The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.” Prinsip keadilan antargenerasi mengandung makna bahwa pemanfaatan SDA oleh generasi saat ini tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi mendatang. (Takdir Rahmadi, 2011) Keadilan lingkungan dapat dikategorikan dalam konteks keadilan berdasarkan hak, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak serta hak bagi generasi masa kini dan generasi mendatang. Dalam upaya mencapai tujuan negara, konsep negara kesejahteraan (welfare state) diarahkan untuk mewujudkan kegiatan penyelenggaraan negara yang ikut aktif secara langsung dalam urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat. (Mashudi dan Marbun, 2001). Dalam bentuk negara ini diutamakan perlindungan konstitusi terhadap hak-hak warga negara, kebebasan menyatakan pendapat dan peran serta masyarakat yang luas dalam penyelenggaraan negara. Pasal 23 dan Pasal 35 UU Pengelolaan WP3K mencerminkan visi dan politik hukum perlindungan dan pemanfaatan SDA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika kita maknai, ide keseluruhan Pasal 23 berada pada ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya” Alasan pulau kecil memiliki pendekatan tersendiri tentu memiliki dasar pertimbangan yang perlu juga kita perhatikan. Dalam Pemaknaan Pasal 23 ayat (2) tentunya harus tetap dalam konteks “kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu..”, dimana visi dan politik hukum Pasal 23 ayat (2) merupakan “harapan, visi, cita-cita, keinginan negara” bahwa idealnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya 221 dimanfaatkan untuk kegiatan: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara. Namun konsep Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan WP3K pada faktanya tidak mengatur konsep ideal yang diharapkan oleh para enviromentalism yang berkeinginan untuk melindungi sepenuhnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang bersifat ekploitatif terhadap potensi SDA. Hal ini tercermin pada penggunaan kata “prioritas” dalam rumusan Pasal 23 ayat (2) yang dalam konteks sistem hukum tata ruang laut dalam UU Pengelolaan WP3K dimaknai sebagai “toleransi bersyarat dan terbatas” yang harus diatur dalam Rencana Tata Ruang sebagai produk hukum hasil perencanaan yang ditetapkan secara berjenjang dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut konsep perlindungan refresif terkait Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan WP3K secara tegas diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f UU Pengelolaan WP3K dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap Orang yang dengan sengaja:“melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya” Dalam konteks Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan WP3K, penafsiran secara argumentum a contrario frasa “apabila mencerminkan bahwa penambangan mineral dapat dilakukan dengan “toleransi bersyarat dan terbatas” dimana kondisi secara teknis; dan/atau ekologis; dan/atau sosial; dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya” terpenuhi. Toleransi bersyarat dan batasan tersebut harus menjadi dasar dan pertimbangan utama dalam proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang. UU Pengelolaan WP3K hadir sebagai respon terhadap pemanfaatan SDA pada ruang laut yang semakin memberikan dampak negatif terhadap lingkungan khususnya ekosistem pesisir, baik pencemaran dan perusakan lingkungan fisik 222 laut, maupun berdampak pada masyarakat pesisir. UU Pengelolaan WP3K pada dasarnya mengatur sistem hukum pengelolaan ruang laut, khusus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akan potensi SDA sekaligus rentan terhadap dampak lingkungan. Rencana Tata Ruang merupakan satu-satunya produk hukum yang dijadikan dasar bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang. Sesuai dengan tujuannya, materi muatan dalam Rencana Tata Ruang merupakan hasil sebuah proses teknokratik, birokratik, partisipatif, dan politik dimana penetapan fungsi lindung atau budidaya pada kawasan dan/atau zona pada alokasi ruang telah mencerminkan sinkronisasi kebijakan antarsektor, antarkewenangan, antardaerah dan antarkepentingan. Sehingga pilihan untuk melarang atau memperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan pada suatu kawasan dan/atau zona tidak semata-mata hanya didasarkan pada keberadaan potensi SDA yang ada, namun harus juga didasarkan pada kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan atau kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), visi dan politik hukum daerah serta pelibatan dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal. Kata “rencana” pada setiap produk hukum tata ruang mencerminkan visi, kebijaksanaan dan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) untuk menjawab pertanyaan “peran hukum dalam pembangunan”. Mochtar Kusumaatmadja dengan Teori Hukum Pembangunan menyatakan bahwa hukum dalam pembangunan harus didudukkan sebagai panglima, menentukan arah pembangunan secara tertib dan teratur dengan peraturan perundang- undangan sebagai sarananya. UU Pengelolaan WP3K merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi sumber daya pesisir sekaligus mengatur alokasi ruang yang didalamnya terdapat berbagai potensi SDA agar pemanfaatannya dapat dikendalikan dengan tetap mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan termasuk masyarakat pesisir. Pasal 28D yang dijadikan dasar oleh Pemohon menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal ini pada prinsipnya harus dimaknai secara luas. Kata “setiap Orang” dalam rumusan ini 223 mencerminkan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban. Lingkungan dalam perkembangannya telah diakui sebagai subyek hukum. Lingkungan sebagai subyek hukum dan diakui sebagai “legal person” muncul sebagai reaksi ekploitasi tanpa henti dan tanpa batas dimana manusia cenderung hanya mengambil manfaat sebagai kewajiban lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, namun mengesampingkan hak nya untuk dijaga dan dilindungi. (Daud Silalahi:1989) Pemenuhan hak lingkungan tersebut didasarkan bahwa lingkungan telah memenuhi kewajibannya untuk mendukung kehidupan manusia dan memiliki hak untuk dilindungi serta telah memiliki legal standing sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perubahan paradigma ini menempatkan lingkungan tidak lagi sebagai obyek, namun harus ditempatkan sebagai subyek hukum yang harus mendapatkan perlindungan negara. Pasal 28 I ayat (2) menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dalam konteks lingkungan, pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara diskriminatif, namun diskriminasi yang dilakukan harus didasarkan pada daya tampung dan daya dukung lingkungan dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal terjadi keterbatasan, penurunan kualitas lingkungan termasuk pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui, maka kebijakan pengelolaan SDA harus diskriminatif untuk menjaga ketersediaan SDA untuk kepentingan generasi yang akan datang. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang dalam arti khusus, negara hukum diartikan bahwa semua tindakan negara/pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya pemenuhan hak konstitusional warga negara atas perlindungan lingkungan yang diatur dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,,…” harus menjadi dasar dalam pengaturan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 224 Konstitusi Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (welfare state), dimana negara menguasai seluruh sumber daya yang ada dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut penguasaan atas sumber daya tersebut tidak terlepas dari konsep lain yang dianut secara terpadu dalam Konstitusi Indonesia, yakni environmental constitution. Hak eksplisit untuk hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan merupakan bentuk perwujudan teori environmental constitution. Pemahaman tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan antar generasi dan keadilan lingkungan terhadap pemanfaatan SDA telah menjadi paradigma yang terus dibangun dengan landasan UUD NRI 1945 yang secara implisit memberikan tempat bagi pengembangan konsep green constitution kedepan. Berkenaan dengan hal tersebut dan pertimbangan konsep hukum lingkungan dan hukum tata ruang yang disampaikan bahwa Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan WP3K perlu dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta dimaknai bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tetap harus mempertimbangkan kegiatan yang diprioritaskan dengan tolerasi bersyarat dan terbatas bagi kegiatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang. Sejalan terhadap Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan WP3K harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta dimaknai bahwa kegiatan penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilarang dalam hal Rencana Tata Ruang menetapkan yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan /atau merugikan masyarakat sekitarnya. KETERANGAN TAMBAHAN 1. Terhadap pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon Feri Wirsamulia, Ahli tegaskan bahwa frasa “apabila” mencerminkan tolerasi bersyarat yang terdiri dari pertimbangan sebab secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya “berakibat” menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya serta 225 menjadi dasar atau pertimbangan dalam proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang yang menjadi dasar bagi perizinan ruang. Pandangan ini sejalan dengan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof Saldi Isra, bahwa pada prinsipnya rencana tata ruang dapat berubah melalui mekanisme peninjauan kembali atau revisi dan putusan pengadilan termasuk uji materiil peraturan daerah. Dalam hal terjadi perubahan akibat peninjauan kembali maupun putusan pengadilan terhadap materi muatan tata ruang yang menjadi dasar perizinan lokasi, maka kegiatan dapat dibatalkan dan kegiatan tidak memiliki dasar atau landasan hukum. 2. Terhadap pertanyaan Kuasa Hukum Pihak Terkait Idris: Harimuddin politik hukum tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terkait Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3), bahwa dalam sudut pandang hukum lingkungan konsep kesejahteraan harus selalu didampingi oleh konsep perlindungan sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan WP3K merupakan instrumen yang harus dipegang sebagai paradigma para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan rencana, baik pemerintah maupun masyarakat dimana dalam konteks pemanfaaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengedepankan, mengutamakan dan memprioritaskan untuk merencanakan kegiatan antara lain : a. konservasi; b.pendidikan dan pelatihan; c.penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan. 3. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih terkait sejauh mana sesungguhnya dari pengelolaan bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan, kemudian ada dampak lainnya dari pengelolaan terkait pertambangan. Pada prinsipnya sekecil apapun kegiatan manusia dalam melakukan pemanfaatan atau intervensi pada lingkungan akan memberikan dampak, namun yang menbedakan manakala dampaknya besar dan penting serta mempengaruhi keberlangsungan ekosistem dan hak generasi yang akan datang untuk juga dapat menikmati sumber daya. Dalam kaitan dengan dampak pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, ahli menyertakan beberapa hasil penelitian hukum dalam bentuk buku ajar, buku referensi dan publikasi nasional dan internasional sebagai berikut: 226 No Judul dan Tema Link Publikasi 1 Synchronization of the policies on spatial planning, for coastal area in Indonesia with the sustainable development-International Journal of the Bioflux Society (Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation) https://www.bioflux.com.ro/d ocs/2021.2149-2162.pdf 2 Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan https://ejournal.sthb.ac.id/in dex.php/jwy/article/view/361 3 Buku Ajar Hukum Tata Ruang https://pustaka.unpad.ac.id/ wp- content/uploads/2023/08/14. -BUKU-AJAR-HUKUM- TATA-RUANG.pdf 4 Buku Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Ruang Di Wilayah Perairan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia https://pustaka.unpad.ac.id/ wp- content/uploads/2023/08/15. -SINKRONISASI- KEBIJAKAN- PERENCANAAN- RUANG.pdf 5 Buku Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Dalam Kerangka Pembaruan Sistem Hukum Lingkungan Dan Tata Ruang Berbasis Perubahan Iklim https://drive.google.com/file/ d/17XPK- XWwAV6ZCswiEFLGwJ1k3 kbKQDeh/view?usp=sharing 4. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Dr M. Guntur Hamzah, sekaligus pertanyaan Yang Mulia Ketua MK Dr. Suhartoyo, Ahli tegaskan kembali simpulan ahli berkenaan dengan pokok perkara permohonan untuk tidak menimbulkan ambigu dan multi persepsi, 227 a. Pemahaman tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan antar generasi dan keadilan lingkungan terhadap pemanfaatan SDA telah menjadi paradigma yang terus dibangun dengan landasan UUD NRI 1945 yang secara implisit memberikan tempat bagi pengembangan konsep green constitution kedepan. Berkenaan dengan hal tersebut dan pertimbangan konsep hukum lingkungan dan hukum tata ruang yang disampaikan bahwa Pasal 23 ayat (2) UU Pengelolaan WP3K perlu dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta dimaknai bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tetap harus mempertimbangan kegiatan yang diprioritaskan sebagai tanggu jawab negara dengan tolerasi bersyarat dan terbatas bagi kegiatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang. b. Sejalan terhadap Pasal 35 huruf (k) UU Pengelolaan WP3K harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemaknaan kegiatan penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilarang merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana pertimbangan secara teknis dan/atau ekologis dan /atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan /atau merugikan masyarakat sekitarnya harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang. [2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Idris, dkk menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 12 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut: 228 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK TERKAIT A.1 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak Terkait adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang berkepentingan langsung terhadap Objek Permohonan 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (UU MK) [vide Bukti PT-30] juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) [vide Bukti PT-33] menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Pihak Terkait adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 PMK 2/2021 memberikan ruang kepada pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh, baik secara langsung ataupun tidak langsung, terhadap pokok permohonan atau memiliki kepedulian tinggi terhadap permohonan terkait, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 PMK 2/2021 (1) Pihak Terkait terdiri atas: a. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung; b. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung. (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan. (3) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap 229 Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum. 3. Bahwa Para Pihak Terkait sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap Objek Permohonan, yakni Pokok Permohonan Pihak Terkait yang menguji materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) [Bukti PT-110] yang pada pokoknya mengatur kegiatan prioritas dan larangan kegiatan pertambangan di pulau kecil. 4. Bahwa Para Pihak Terkait merupakan penduduk Pulau Wawonii yang masuk dalam kategori pulau kecil sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU PWP3K yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) [vide Bukti PT-35] yang berbunyi: Pasal 1 angka 3 UU PWP3K juncto UU Cipta Kerja Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Hal tersebut sebagaimana Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28 yang merupakan identitas Para Pihak Terkait yang kesemuanya merupakan penduduk Pulau Wawonii yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lebih jelasnya Para Pihak Terkait merupakan warga Kecamatan Wawonii Tenggara, tempat dimana PT Gema Kreasi Perdana (Pemohon dalam perkara a quo) melakukan kegiatan pertambangannya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 949/DPMPTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002 tanggal 31 Desember 2019 (IUP-OP PT GKP) [vide Bukti PT-107]. 5. Bahwa perlu Para Pihak Terkait sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kehadiran Pemohon selaku perusahaan pertambangan di Pulau kecil Wawonii telah mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat 230 yang mata pencahariannya terdampak akibat beroperasinya perusahaan pertambangan serta ekosistem lingkungan hidup di Pulau kecil Wawonii. 6. Bahwa kehadiran UU PWP3K yang diundangkan pertama kali pada tanggal 17 Juli 2007 merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia dan hak warga negara masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk Para Pihak Terkait, yang sebelumnya tidak memiliki aturan hukum khusus (lex specialis). Sehingga dengan diundangkannya UU PWP3K, maka hak-hak masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk hak konstitusionalnya telah dilindungi dan diberikan kepastian hukum, sebagaimana salah satunya diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang oleh Pemohon dijadikan batu uji Permohonan a quo, yang mengatur: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 7. Bahwa jika mengacu kepada Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 PMK 2/2021 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Para Pihak Terkait dalam Permohonan ini, masuk dalam klasifikasi perorangan warga negara Indonesia yang berkepentingan langsung dan haknya terpengaruh dengan Pokok Permohonan yang sedang diujikan. 8. Bahwa masing-masing perorangan warga negara Indonesia tersebut mempunyai hak, yang diuraikan sebagai berikut: 1) Idris (Pihak Terkait I) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 8.819 m2 (delapan ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00202 atas nama Ratna yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 7 Desember 2021 [vide Bukti PT-40]. 2) Muhamad M. (Pihak Terkait II) 231 Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh berlokasi di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00005403, Nomor: 00005404, Nomor: 00005510 tanggal 21 April 2021 dan Nomor: 017015, Nomor: 017114, Nomor: 017115 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan [vide Bukti PT-41] [vide Bukti PT-42] [vide Bukti PT-43] [vide Bukti PT-44] [vide Bukti PT-45] [vide Bukti PT-46]. 3) Muhamad (Pihak Terkait III) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 3.646 m2 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan pertanian, berlokasi di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00358 atas nama Muhamad yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 7 Desember 2021 [vide Bukti PT-47]. 4) Ratna (Pihak Terkait IV) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 8.819 m2 (delapan ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00202 atas nama Ratna yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 7 Desember 2021 [vide Bukti PT-40]. 5) Risal (Pihak Terkait V) 232 Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 8.819 m2 (delapan ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00202 atas nama Ratna yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 7 Desember 2021 [vide Bukti PT-40]. 6) Abdul Gani (Pihak Terkait VI) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 200 (dua ratus) pohon rata-rata berumur 20 (puluh tahun) dan jambu, berlokasi di Desa Sinar Masolo, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 11/15/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Masolo tanggal 15 Februari 2022 [vide Bukti PT-48]. 7) Abdul Majid (Pihak Terkait VII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 34.200 m2 (tiga puluh empat ribu dua ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 200 (dua ratus) pohon rata-rata berumur 20 (puluh tahun) dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0118059 yang dikeluarkan 233 oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe tanggal 4 Juni 2016 [vide Bukti PT-49] [vide Bukti PT-50]. 8) Aco (Pihak Terkait VIII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 22.750 m2 (dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 100 (seratus) pohon dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004087 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 21 April 2021 [vide Bukti PT-51]. 9) Arifuddin, S.Pd. (Pihak Terkait IX) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 7.000 m2 (tujuh ribu meter persegi) dengan koordinat S 04 21669o E 123 12695o yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh berumur rata-rata 20 (dua puluh) tahun sejumlah 120 (seratus dua puluh) pohon dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00003975, Nomor: 00003984, Nomor: 00004050, dan Nomor: 00004057 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal April 2021 [vide Bukti PT- 234 52] [vide Bukti PT-53] [vide Bukti PT-54] [vide Bukti PT-55] [vide Bukti PT-56]. 10) Jainudin (Pihak Terkait X) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 13.000 m2 (tiga belas ribu meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon berumur rata-rata 20 tahun dan jambu sejumlah 35 (tiga puluh lima) pohon, berlokasi di Desa Sinaulu Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 28/16/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 001956 tanggal 20 April 2020 dan Nomor: 0139466 tanggal 5 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan [vide Bukti PT-57] [vide Bukti PT- 58] [vide Bukti PT-59]. 11) Jimani (Pihak Terkait XI) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 27.300 m2 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 110 (serratus sepuluh) pohon berumur rata-rata 20 (dua puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022 [vide Bukti PT-60]. 12) La Bobo (Pihak Terkait XII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 600 m2 (enam ratus meter 235 persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 80 (delapan puluh) pohon berumur rata-rata 20 (dua puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 004477, Nomor: 014231, dan Nomor: 015964 tanggal 10 April 2019, Nomor: 00007512, Nomor: 00007522, dan Nomor: 00014973 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan [vide Bukti PT-61] [vide Bukti PT-62] [vide Bukti PT-63] [vide Bukti PT-64] [vide Bukti PT-65] [vide Bukti PT-66] [vide Bukti PT-67]. 13) La Bunga (Pihak Terkait XIII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 16.900 m2 (enam belas ribu sembilan ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 110 (seratus sepuluh) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu sejumlah 30 (tiga puluh) pohon, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022 [vide Bukti PT-68]. 14) La Gaea (Pihak Terkait XIV) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 19.600 m2 (sembilan belas ribu enam ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 115 (seratus lima belas) pohon berumur rata-rata 236 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 [vide Bukti PT-69]. 15) La Nono (Pihak Terkait XV) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 70 (tujuh puluh) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 [vide Bukti PT-70]. 16) La Piu (Pihak Terkait XVI) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 400 (empat ratus) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sinaulu Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 28/15/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinaulu Jaya tanggal 15 Februari 2022 [vide Bukti PT-71]. 17) La Supu (Pihak Terkait XVII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 9.690 m2 (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang diperuntukkan 237 sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 100 (seratus) pohon berumur rata- rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004764 tanggal 21 April 2021, Nomor: 0013246 tanggal 20 April 2020, Nomor: 015242 tanggal 10 April 2019, dan Nomor: 00007482 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan [vide Bukti PT-72] [vide Bukti PT-73] [vide Bukti PT-74] [vide Bukti PT-75] [vide Bukti PT-76]. 18) La Tepu (Pihak Terkait XVIII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 9.600 m2 (sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) pohon berumur rata- rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 [vide Bukti PT-77]. 19) La Tonda (Pihak Terkait XIX) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 31.200 m2 (sembilan ribu enam ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 285 (dua ratus delapan puluh lima) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa 238 Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004265 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal April 2021 [vide Bukti PT- 78] [vide Bukti PT-79]. 20) La Umbu (Pihak Terkait XX) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 70 (tujuh puluh lima) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0013231 dan Nomor: 0013236 tanggal 20 April 2020, Nomor: 015239 dan Nomor: 021738 tanggal 10 April 2019, Nomor: 00018559 dan Nomor: 00018007 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan [vide Bukti PT-80] [vide Bukti PT-81] [vide Bukti PT-82] [vide Bukti PT-83] [vide Bukti PT-84] [vide Bukti PT-85] [vide Bukti PT-86]. 21) La Amiri (Pihak Terkait XXI) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 27.300 m2 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 150 (seratus lima puluh) pohon berumur rata-rata 239 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 [vide Bukti PT-87]. 22) La Jumi (Pihak Terkait XXII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 120 (tujuh puluh lima) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004010 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal April 2021 [vide Bukti PT-88] [vide Bukti PT-89]. 23) Saena (Pihak Terkait XXIII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 6.400 m2 (enam ribu empat ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 150 (seratus lima puluh puluh lima) pohon berumur rata- rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 [vide Bukti PT-90]. 24) Sahidin, S.E. (Pihak Terkait XXIV) 240 Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 120 (seratus dua puluh) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00003996 dan Nomor: 00004201 tanggal 21 April 2021, Nomor: 0012104, Nomor: 0012279, dan Nomor: 001723 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan [vide Bukti PT-91] [vide Bukti PT-92] [vide Bukti PT- 93] [vide Bukti PT-94] [vide Bukti PT-95] [vide Bukti PT-96]. 25) Sapriman Naiji (Pihak Terkait XXV) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 9.690 m2 (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 150 (seratus lima puluh) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00005000 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 21 April 2021 [vide Bukti PT-97] [vide Bukti PT-98]. 26) Wa Suma (Pihak Terkait XXVI) 241 Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 6.400 m2 (enam ribu empat ratus meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 115 (seratus lima belas) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 001946 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 20 April 2020 [vide Bukti PT-99]. 27) Wa Suma (Pihak Terkait XXVII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 26.864 m2 (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi) yang diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu sejumlah 50 (lima puluh), berlokasi di Desa Mosolo, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 310/51/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mosolo tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004120 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 21 April 2021 [vide Bukti PT-100]. 28) Tahir (Pihak Terkait XXVIII) Memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian yang termasuk ke dalam 1 (satu) unit bidang tanah seluas 26.864 m2 (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi) yang 242 diperuntukkan sebagai lahan garapan perkebunan tanaman tumbuh sejak tahun 2002 dengan cengkeh sejumlah 110 (seratus sepuluh) pohon berumur rata-rata 20 (tiga puluh) tahun dan jambu, berlokasi di Desa Sainoa Indah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022 serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 002502 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 20 April 2020 [vide Bukti PT-101] [vide Bukti PT-102] [vide Bukti PT-103] [vide Bukti PT-104]. A.2 Hubungan Hukum dan Kepentingan Para Pihak Terkait terhadap Objek Permohonan serta Cikal Bakal Munculnya Permohonan Pemohon 1. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir mengenai hak konstitusional, yakni “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Bukti PT-30]. 2. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pihak Terkait dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut: a. Adanya hak konstitusional Pihak Terkait yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hak konstitusional Pihak Terkait tersebut dianggap oleh Pihak Terkait telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional Pihak Terkait dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 243 3. Bahwa sebelumnya, Para Pihak Terkait dengan komposisi prinsipal yang kurang lebih sama telah melakukan upaya-upaya hukum lain, di antaranya mengajukan Permohonan Hak Uji Materi (HUM) terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2041 (Perda RTRW Konkep) ke Mahkamah Agung yang teregister dalam perkara Nomor 57 P/HUM/2022 [vide Bukti PT-105]. 4. Bahwa uji materiil yang diajukan Para Pihak Terkait sangat erat kaitannya dengan jaminan perlindungan yang diberikan melalui Objek Permohonan karena secara geografis Pulau Wawonii merupakan pulau kecil dan tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan baik mineral logam maupun mineral bukan logam, sehingga apabila perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, termasuk Pulau Wawonii terhadap kegiatan pertambangan dihapuskan, maka satu demi satu pulau- pulau kecil seperti Pulau Wawonii akan rusak sebagai akibat berlangsungnya kegiatan pertambangan di wilayah yang seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan pertambangan. 5. Bahwa Permohonan HUM tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 (Putusan MA 57/2022) yang mengabulkan seluruhnya permohonan Para Pihak Terkait [vide Bukti PT-106]. Putusan MA 57/2022 tersebut membatalkan ketentuan pasal-pasal ruang kegiatan pertambangan dalam Perda RTRW Konkep, yakni ketentuan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan HUM yakni karena ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, salah satunya adalah UU PWP3K Pasal 35 huruf k. 6. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung memutuskan dengan dasar sebagai berikut: Pertimbangan Hukum Putusan MA 57/2022 halaman 61: Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 27/2007 Juncto UU 1/2014, Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk kategori pulau kecil, yang prioritas pemanfaatannya sebagaimana termuat dalam Pasal 23 ayat (2), tidak satu pun menempatkan kegiatan pertambangan sebagai salah satunya; 244 Bahwa secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya baik flora, fauna, maupun manusianya bahkan juga mengancam kehidupan sekitar; Bahwa secara sosiologis, pemberlakuan objek permohonan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang kontra-produktif, seperti kebijakan kegiatan usaha pertambangan. Jelas, hal ini sangat tidak sesuai dengan landasan sosiologis, karena masyarakat di wilayah kecamatan Wawoni telah lama bertani/berkebun; Bahwa secara yuridis, Pasal 4 huruf a UU 27/2007, yang dengan jelas mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Ketentuan tersebut secara expressive verbis menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, in casu, Pulau Wawonii setidak- tidaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menjaga sistem ekologis secara berkelanjutan. 7. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ketahui, Putusan MA 57/2022 tersebut lah yang menjadi cikal bakal Objek Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas UU PWP3K terkait ketentuan prioritas dan larangan kegiatan pertambangan di pulau- pulau kecil, dimana Para Pihak Terkait menjadi pemohon dalam Putusan MA 57/2022 tersebut. 8. Bahwa selain itu, Para Pihak Terkait juga mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari atas penerbitan IUP-OP PT GKP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat dan PT Gema Kreasi Perdana yang kemudian masuk sebagai pihak intervensi atau Tergugat II Intervensi dalam perkara dengan register nomor: 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi [vide Bukti PT-107]. 9. Bahwa sengketa TUN tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim PTUN Kendari dalam putusan Nomor: 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi tanggal 2 Februari 2023 (Putusan PTUN 67/2022) yang pada dasarnya 245 mengabulkan gugatan Para Penggugat (in casu Para Pihak Terkait) dan menyatakan batal objek sengketa [vide Bukti PT-108]. 10. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan PTUN 67/2022 halaman 235, Majelis Hakim memutuskan untuk mengesampingkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa Para Penggugat (in casu Para Pihak Terkait) mempermasalahkan adanya perubahan akta notaris perseroan, pencemaran lingkungan, ganti rugi lahan, ataupun klaim kepemilikan Para Penggugat atas bidang tahan dalam wilayah IUP-OP PT GKP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pertimbangan Hukum Putusan PTUN 67/2022 halaman 235 Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah mengenai terbitnya objek sengketa a quo yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal Para Penggugat sebagaimana bukti PT-2 sampai dengan bukti PT-30, yang mana menurut Para Penggugat penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dilakukan tanpa adanya izin lingkungan, tidak didahului dengan sosialisasi, serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa esensi permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo, yang mana proses penerbitan objek sengketa a quo merupakan tindakan Tergugat yang berada dalam lingkup administrasi pemerintahan, khususnya di bidang perizinan, sehingga memerlukan pemeriksaan lebih mendalam berkaitan dengan penerbitan objek sengketa a quo, dan dengan demikian dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para penggugat mempermasalahkan adanya perubahan akta notaris perseroan, pencemaran lingkungan, ganti rugi lahan ataupun klaim kepemilikan para penggugat atas bidang tanah dalam wilayah IUP Tergugat II Intervensi haruslah dikesampingkan; 11. Bahwa atas Putusan PTUN 67/2022 tersebut, para pihak lawan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar yang teregister dalam perkara Nomor: 59/B/LH/2023/PT.TUN.Mks. Pada tingkat Banding tersebut, Majelis Hakim PT TUN Makassar dalam Putusan Nomor 59/B/LH/2023/PT.TUN.Mks 246 (Putusan PT TUN 59/2023) mengabulkan Banding dan membatalkan Putusan PTUN 67/2022 [vide Bukti PT-109]. Kendati Para Pihak Terkait kecewa dengan hasil putusan Banding tersebut, namun Majelis Hakim PT TUN Makassar dalam pertimbangan hukumnya juga turut memperkuat pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Kendari yang menolak eksepsi terkait kedudukan hukum (legal standing) terhadap Para Pihak Terkait. Kini, sengketa TUN tersebut tengah dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. 12. Bahwa mendasarkan pada fakta-fakta Para Pihak Terkait yang menjadi Penggugat dalam sengketa TUN di PTUN Kendari dan PT TUN Makassar serta menjadi Pemohon dalam Permohonan HUM di Mahkamah Agung, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa terdapat hubungan hukum yang erat baik secara yuridis, sosiologis, serta filosofis antara kepentingan Para Pihak Terkait dengan Objek Permohonan yang sedang diuji oleh Pemohon. DALAM EKSEPSI: B. TANGGAPAN PARA PIHAK TERKAIT TERHADAP OBJEK PERMOHONAN B.1 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Karena Dalil-Dalil yang Diuraikan oleh Pemohon Berkaitan dengan Penerapan Suatu Undang-Undang, Bukan Berkaitan dengan Konstitusionalitas Suatu Norma 1. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo, karena tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya UU PWP3K. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon merupakan permasalahan implementasi Undang- Undang, bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma. 2. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang merupakan permasalahan implementasi Undang-Undang terlihat dari argumentasi Posita Permohonan Pemohon halaman 10 sampai dengan 31, yang pada pokoknya menguraikan tentang: a. Pemohon mengklaim telah memiliki IUP-OP untuk melakukan kegiatan pertambangan di pulau kecil yang sah dan diterbitkan tanggal 31 Desember 2019 atas dasar perubahan izin pertambangan yang semula diterbitkan tanggal 24 Januari 2007; 247 b. Pemohon mengklaim telah melengkapi seluruh aspek legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha, IUP-OP, Sertifikat Clear and Clean, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Lingkungan, dan sebagainya; c. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya UU PWP3K yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k terkait prioritas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dan larangan melakukan kegiatan pertambangan. Sehingga, Pemohon merasa berlakunya ketentuan a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional dan tidak ada kepastian dan keadilan hukum dalam berusaha; d. Pemohon mengklaim mengalami kerugian konstitusional berupa tidak adanya jaminan pengakuan dan jaminan kepastian hukum, serta terancam mengalami kerugian materiil yang sifatnya actual berupa seluruh pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemohon, seperti pembayaran Iuran Tetap, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Penempatan Jaminan Reklamasi, Penempatan Jaminan Pasca Tambang, Pembayaran Sewa Perairan Terminal Khusus, dan sebagainya yang oleh Pemohon dijumlahkan kerugian yang akan dialami sebesar Rp46.093.345.485,- (empat puluh enam miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) dan USD105.594,68 (seratus lima ribu lima ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika); e. Pemohon mengklaim berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang ditafsirkan sebagai larangan kegiatan pertambangan di pulau kecil berakibat pada Perda RTRW Konkep yang sebelumnya mengizinkan kegiatan pertambangan akan dilakukan perubahan dengan meniadakan ruang bagi kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii; f. Pemohon menyatakan dikabulkannya Objek Permohonan oleh Mahkamah Konstitusi akan menghilangkan kerugian konstitusional 248 Pemohon dan menghilangkan ancaman keberadaan kegiatan usaha pertambangan nikel Pemohon di Pulau kecil Wawonii. 3. Bahwa jika dicerna dan dicermati baik-baik, dalil-dalil Pemohon di atas jelas menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Pemohon adalah terkait implementasi Undang-Undang, bukan berkaitan dengan hak konstitusionalitas yang sangat mendasar. Dimana apabila jika tidak dikabulkan, maka Pemohon sama sekali benar-benar tidak dapat melakukan kegiatan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Bahwa kendati Objek Permohonan Pemohon menyangkut implementasi Undang-Undang, Para Pihak Terkait merasa penting untuk mengulas perizinan yang dimiliki oleh Pemohon. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan informasi yang lengkap dan transparan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap permasalahan perizinan Pemohon yang senyatanya sangat bermasalah, tidak seperti halnya yang diklaim Pemohon dalam Objek Permohonan. Masalah tersebut antara lain: a. Penerbitan kuasa pertambangan Pemohon tanpa didahului keputusan kelayakan lingkungan hidup; b. Pemohon terlambat melakukan penyesuaian kelayakan lingkungan hidup menjadi izin lingkungan; c. Penerbitan perubahan titik koordinat IUP-OP PT GKP milik Pemohon dilakukan tanpa adanya keputusan kelayakan lingkungan, tanpa AMDAL, dan tanpa adanya izin lingkungan baru sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan; d. Pemohon melakukan kegiatan pertambangan menggunakan IPPKH yang tidak berlaku karena sudah batal dengan sendirinya; e. Perubahan IUP-OP PT GKP akibat perubahan kepemilikan dilakukan tanpa keputusan kelayakan lingkungan, tanpa AMDAL, dan tanpa adanya izin lingkungan baru; f. Perizinan Pemohon sudah tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang akibat Putusan MA 57/2022 yang membatalkan ruang tambang dalam Perda RTRW Konkep; Lebih lengkap akan kami uraikan di bawah ini. 249 B.1.1 Penerbitan Kuasa Pertambangan Pemohon Tanpa Didahului Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup 1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2007, Bupati Konawe (sebelum pemekaran) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Gema Kreasi Perdana terletak di Kecamatan Wawonii Barat dan Kecamatan Wawonii Selatan (SK 27/2007). Pada saat SK 27/2007 tersebut diterbitkan, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU LH) [Bukti PT- 111] dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (PP AMDAL) [Bukti PT-112]. 2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UU PLH yang mengatur: Pasal 15 ayat (1) UU LH Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup Pasal 18 ayat (1) UU LH Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. 3. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP AMDAL mengatur: Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP AMDAL (1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 250 Pasal 19 ayat (2) yang diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab. 4. Bahwa pada tanggal 14 November 2008, Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 543 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT Gema Kreasi Perdana, terletak di Kecamatan Wawonii Selatan (SK 543/2008). Pada tanggal yang sama Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 556 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Nikel kepada PT Gema Kreasi Perdana, terletak di Kecamatan Wawonii Timur (SK 556/2008). 5. Bahwa penerbitan SK 543/2008 yang bersamaan waktunya dengan penerbitan SK 556/2008 menyalahi UU LH dan PP AMDAL sebagaimana dijelaskan di atas. Karena seharusnya SK 556/2008 diterbitkan terlebih dahulu sebagai syarat terbitnya SK 543/2008, tidak boleh sebaliknya atau tidak boleh pada waktu yang bersamaan. Sebab untuk mendapatkan izin usaha/kegiatan, wajib terlebih dahulu melampirkan keputusan kelayakan lingkungan. Lokasinya pun berbeda, SK 543/2008 terletak di Kecamatan Wawonii Selatan, sedangkan SK 556/2008 terletak di Kecamatan Wawonii Timur. Dengan demikian, sejak awal penerbitan izin usaha pertambangan (Kuasa Pertambangan) kepada Pemohon oleh Bupati Konawe telah menyalahi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. B.1.2 Pemohon Terlambat Melakukan Penyesuaian Kelayakan Lingkungan Hidup Menjadi Izin Lingkungan 1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) [Bukti PT-113]. Pada Pasal 65 ayat (1) UU Minerba diatur: Pasal 65 ayat (1) UU Minerba Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi 251 persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. 2. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2009, terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU PPLH) [Bukti PT-114]. Dalam Pasal 123 UU PPLH diatur: Pasal 123 UU PPLH Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. 3. Bahwa SK 556/2008 memiliki waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai tanggal 3 Oktober 2010 untuk menunaikan kewajiban yakni dintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan. Namun faktanya, SK 556/2008 tersebut tidak kunjung diubah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak UU PPLH terbit. B.1.3 Penerbitan Perubahan Titik Koordinat IUP-OP PT GKP Milik Pemohon Dilakukan Tanpa Adanya Keputusan Kelayakan Lingkungan, Tanpa AMDAL, dan Tanpa Adanya Izin Lingkungan Baru sebagaimana Disyaratkan Peraturan Perundang-Undangan 1. Bahwa dalam Pasal 40 ayat (3) UU PPLH beserta penjelasannya diatur: Pasal 40 ayat (3) UU PPLH Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Penjelasan Pasal 40 ayat (3) UU PPLH Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat. Dengan demikian, maka penanggung jawab usaha wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan sebelum melakukan perubahan kegiatan dan/usaha. 2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2010 tentang 252 Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi Perdana terletak di Kecamatan Wawonii Tenggara (SK 82/2010). Penerbitan SK 82/2010 ini merupakan penyesuaian perizinan dengan UU Minerba yang diundangkan pada 12 Januari 2009. 3. Bahwa untuk melaksanakan UU PPLH, pada tanggal 23 Februari 2012 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP Izin Lingkungan) [Bukti PT-115]. Pada Pasal 73 PP Izin Lingkungan tersebut diatur: Pasal 73 PP 27/2012 Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan dengan Izin Lingkungan. Dokumen lingkungan Pemohon yang begitu bermasalah, meskipun telah dianggap dipersamakan dengan Izin Lingkungan berdasarkan PP 27/2012 di atas, namun juga ditindaklanjuti dengan penuh masalah hukum oleh Pemohon pada tahun-tahun berikutnya hingga saat ini, yang menjadikan ketentuan mengenai Izin Lingkungan lagi-lagi dilanggar. 4. Bahwa ketentuan penting dalam PP 27/2012 yang perlu diperhatikan dan mengikat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan direncanakan untuk dilakukan perubahan adalah Pasal 50. Pada Pasal 50 ayat (1) diatur: Pasal 50 ayat (1) PP 27/2012 Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. 5. Bahwa selanjutnya, Pasal 50 ayat (2) PP 27/2012 mengatur perubahan usaha dan/atau kegiatan yang mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, yang selengkapnya mengatur: 253 Pasal 50 ayat (2) PP 27/2012 Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan; b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria: 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 2. penambahan kapasitas produksi; 3. perubahan spesifikasi teknik mempengaruhi lingkungan; 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan; 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan; 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan; 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 9. terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. d. terdapat perubahan dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. 6. Bahwa Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) PP 27/2012 juga mengatur mekanisme pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai berikut: Pasal 50 ayat (3) dan (4) PP 27/2012 (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL- UPL. (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui: 254 a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL. 7. Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan, Pasal 51 ayat (1) PP 27/2012 mengatur: Pasal 51 ayat (1) PP 27/2012 Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan. 8. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, wilayah Pulau Wawonii yang sebelumnya masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe dimekarkan menjadi daerah otonomi tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Bukti PT-116]. Dari pemekaran tersebut, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) memiliki 7 (tujuh) wilayah Kecamatan dari hasil pemekaran, yakni Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut, dan Kecamatan Wawonii Utara. 9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (DPRD Sultra) mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Perda RTRW Sultra), khususnya Pasal 39 ayat (1) sampai dengan (3) [Bukti PT-117]. Dalam Perda RTRW Sultra tersebut tidak terdapat alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Salah satu konsideran atau dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Perda RTRW Sultra adalah UU PWP3K. 10. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2014, Bupati Konawe Kepulauan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 73 Tahun 2014 255 tentang Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana Bahan Galian Nikel (SK 73/2014). SK 73/2014 merubah luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Pemohon dari semula 950 ha (sembilan ratus lima puluh hektar) menjadi 850,9 ha (delapan ratus lima puluh sembilan perseratus hektar) setelah perubahan terletak di Kecamatan Wawonii Tenggara. Selain terjadi perubahan luas WIUP pada perizinan Pemohon, terdapat pula penambahan kapasitas produksi tambang dari semula 850.000 MT/tahun menjadi 1.000.000/tahun. Hal yang perlu diketahui bahwa WIUP Pemohon yang berada di Kecamatan Wawonii Tenggara berdasarkan SK 73/2014 sebelum pemekaran merupakan wilayah Kecamatan Wawonii Timur. 11. Bahwa penerbitan SK 73/2014 tersebut dapat dipastikan tidak dilengkapi dengan AMDAL maupun Izin Lingkungan yang baru sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 PP 27/2012 karena Pemohon baru mengajukan Permohonan Revisi Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Februari 2018 melalui Surat Nomor 06/Srt- GKP/HO-JKT/II/2018 tanggal 21 Februari 2018. 12. Bahwa fakta tersebut Para Pihak Terkait temukan dalam persidangan di PTUN Kendari dimana Pemohon sendiri mengakuinya. Dalam Jawaban Tergugat II Intervensi (in casu Pemohon) halaman 40, angka 11 huruf a [Bukti PT-118], Pemohon menyatakan: Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki dokumen AMDAL yaitu Ka ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL sejak tahun 2008 yang diterbitkan oleh Bupati Konawe dan telah dilakukan addendum terkait AMDAL tersebut pada tahun 2018 melalui surat permohonan dari PT GKP Nomor 06/Srt-GKP/HO-JKT/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 dan telah diterbitkan perubahan Izin Lingkungan dan perubahan Izin Kelayakan Lingkungan, masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 11 Januari 2021. 256 13. Bahwa dokumen lingkungan hidup, yang kemudian dipersamakan dengan Izin Lingkungan menurut Pasal 73 PP Izin Lingkungan yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan oleh Pemohon tersebut adalah SK 556/2008. Sebagaimana diamini pula oleh Majelis Hakim PTUN Kendari dalam Pertimbangan Hukum Putusan 67/2022 halaman 266 yang berbunyi: Pertimbangan Hukum Putusan 67/2022 halaman 266 Menimbang, bahwa dengan merujuk pada bukti T.II.Intv-19 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, maka Majelis Hakim berpendapat Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 dapat dipersamakan dengan Izin Lingkungan karena telah memuat persetujuan dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari Andal, RPL dan RKL Tergugat II Intervensi; 14. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala BKPMD Nomor: 235/BKPMD-PTSP/V/2016 tentang Persetujuan Perubahan IUP-OP PT GKP terletak di Kecamatan Wawonii Tenggara (SK 235/2016). Penerbitan SK 235/2016 tersebut lagi-lagi tidak diawali dengan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, tidak diawali dan dilengkapi dengan AMDAL dan Izin Lingkungan yang baru sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 50 dan Pasal 51 PP 27/2012. SK 235/2016 ini mencabut SK 82/2010 dan SK 73/2014. 15. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018, Pemohon baru mengajukan Permohonan Revisi Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor 06/Srt-GKP/HO-JKT/II/2018 tanggal 21 Februari 2018. Permohonan tersebut baru dikabulkan/diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2021 melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 50/SK- 004/DPMPTSP-NAKERTRANS/IX/2021 tanggal 11 Januari 2021 257 tentang Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DPM) di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama PT. Gema Kreasi Perdana. 16. Bahwa tanpa adanya perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, tanpa AMDAL baru dan tanpa Izin Lingkungan baru, pada tanggal 20 Desember 2018, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara justru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1092/DPM-PTSP/XII/2018 tentang Persetujuan Perubahan IUP-OP kepada PT GKP dengan Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002 (SK 1092/2018). SK 1092/2018 ini mencabut SK 235/2016. 17. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2018, Gubernur Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Perda RZWP3K Sultra) [Bukti PT-119]. Dalam Perda RZWP3K Sultra Pasal 12 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf c dan f, ayat (4) huruf d, Pasal 29 ayat (2) huruf g, dan Pasal 31 ayat (4) huruf a tersebut tidak terdapat alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan. 18. Bahwa setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019, dengan kembali tidak dilengkapi keputusan perubahan kelayakan lingkungan hidup, tidak dilengkapi dengan AMDAL baru dan Izin Lingkungan baru, lagi-lagi Kepala DPMPTSP Sultra menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 949/DPMPTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan IUP- OP kepada PT GKP Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002 (SK 949/2019). Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2028. Penerbitan SK 949/2019 [vide Bukti PT-107] ini juga untuk mencabut SK 1092/2018. 258 19. Bahwa sepanjang tahun 2019 juga, diperoleh fakta bahwa Pemohon baru melaksanakan aktivitas pertambangan di Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dibuktikan selama proses persidangan dalam perkara Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi di PTUN Kendari. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan PTUN 67/2022 halaman 266, disebutkan bahwa Pemohon baru melaksanakan rencana kegiatan operasi produksi pada sekitar tahun 2019 sehingga melebihi waktu 3 (tiga) tahun sejak terbitnya SK 556/2008, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pertimbangan Hukum Putusan PTUN 67/2022 halaman 266 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-19 dan T.II.Intv-41 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat atas nama La Ruha diketahui Tergugat II Intervensi baru melaksanakan rencana kegiatan operasi produksi pada sekitar tahun 2019 sehingga melebihi waktu 3 tahun sejak terbitnya Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 yang dipersamakan dengan Izin Lingkungan, oleh karenanya perlu dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf e Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018; 20. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, aktivitas usaha yang melebihi waktu 3 (tiga) tahun sejak terbit izin lingkungan terdahulu, maka wajib melakukan perubahan izin lingkungan. Artinya, bila tidak ada izin lingkungan baru terhadap hal tersebut, maka penerbitan perubahan IUP-OP PT GKP milik Pemohon melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf e PP 27/2012. 21. Bahwa Pasal 50 ayat (1) juncto ayat (2) huruf e PP 27/2012 pada intinya mengatur bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. Lebih jauh diatur juga Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan meliputi, antara lain tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. 259 22. Perlu ditekankan kembali bahwa satu-satunya Izin Lingkungan Pemohon sebelum tahun 2019 adalah SK 556/2008. Dengan kata lain, sejak PP 27/2012 terbit pada tahun 2012, maka pada saat itu juga Pemohon harus memiliki Izin Lingkungan baru karena 3 (tiga) tahun setelah SK 556/2008 terbit, Pemohon belum sekalipun melakukan kegiatan nyata operasi produksi di lapangan. 23. Bahwa alih-alih meminta Pemohon untuk segera memperoleh izin lingkungan baru dikarenakan daluarsa 3 (tiga) tahun sejak SK 556/2008 diterbitkan dan Pemohon sama sekali belum melakukan operasi produksi, justru pejabat yang berwenang, yakni Bupati Konawe/Bupati Konawe Kepulauan, Kepala BKPMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara terus menerbitkan perubahan IUP-OP Pemohon dalam kurun waktu 2014-2019. Artinya, para pejabat yang berwenang diduga kuat telah melegitimasi dan memberikan proteksi atas pertambangan ilegal tanpa perizinan lingkungan yang sah dan berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilakukan oleh Pemohon. B.1.4 Pemohon Melakukan Kegiatan Pertambangan Menggunakan IPPKH yang Tidak Berlaku karena Sudah Batal Dengan Sendirinya 1. Bahwa selain tidak memiliki Izin Lingkungan yang sah dan berlaku, Pemohon juga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Hal tersebut dikarenakan IPPKH Pemohon sebelumnya yang termuat dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK/576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 [Bukti PT-120] telah batal dengan sendirinya pada tahun 2016 karena Pemohon tidak melakukan kegiatan nyata di lapangan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Diktum Ketigabelas yang mengatur: Diktum Ketigabelas IPPKH PT GKP Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 14 Nopember 2028, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan tidak ada 260 kegiatan nyata di lapangan, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya. 2. Bahwa fakta Pemohon tidak melakukan kegiatan nyata di lapangan selama lebih dari 2 (dua) tahun sejak IPPKH diterbitkan terungkap dalam rapat uji administrasi laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia yang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 19 Mei 2020 [Bukti PT-121], berdasarkan kunjungan lapangan Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditemukan fakta Pemohon baru melakukan kegiatan konstruksi pada tahun 2019, sedangkan IPPKH terbit pada tahun 2014 dengan dasar dokumen AMDAL tahun 2008. B.1.5 Perubahan IUP-OP PT GKP Akibat Perubahan Kepemilikan Dilakukan Tanpa Keputusan Kelayakan Lingkungan, Tanpa AMDAL, dan Tanpa Adanya Izin Lingkungan Baru 1. Bahwa dalam kurun waktu 2014-2020, pada saat perizinan lingkungan hidup masih berada di bawah rezim PP 27/2012, Pemohon melakukan perubahan kepemilikan yang sangat signifikan sebagaimana tercantum di bawah ini: Kepemilikan Saham PT Gema Kreasi Perdana 2014-2020 Tanggal Akta Perseroan Pemegang Saham Lembar Saham 4 Juni 2014 Akta Nomor 23 yang dibuat di hadapan Notaris Yan Armin, S.H. Leon Girton 20.000 Hendrik Sudarman 26.000 Robert Indarto 8.000 Anthony Putihrai 26.000 4 Agustus 2017 Akta Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Vincestra, S.H. PT Budhi Kemakmuran Jayara 79.999 T Citra Duta Jaya Makmur 1 27 Januari 2020 Akta Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Yulida Vincestra, S.H. T Budhi Kemakmuran Jayara 79.999 T Citra Duta Jaya Makmur 1 261 Sumber: Profil PT Gema Kreasi Perdana dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan yang mengubah pengendalian PT GKP yang awalnya dimiliki oleh 4 (empat) orang, yaitu Leon Girton, Hendrik Gunawan, Robert Indarto, dan Anthony Putihrai, menjadi hanya 2 (dua) pemegang saham, yaitu PT Budhi Kemakmuran Jayara sebagai pemesagang saham mayoritas (99%) dan PT Citra Duta Jaya Makmur (1%). Dengan kata lain, peralihan kepemilikan PT Gema Kreasi Perdana yang tidak disertai dengan perubahan izin lingkungan, namun berkali- kali terjadi perubahan IUP-OP merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan Pasal 50 ayat (2) PP 27/2012. 3. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Kepulauan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 503/SK-003/DPMPTSP-NAKERTRANS/I/2021 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DPM) di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana atas Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Nikel di Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT Gema Kreasi Perdana (SK 503-003/2021). 4. Bahwa pada tanggal yang sama yakni 11 Januari 2021, Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Kepulauan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 503/SK-004/DPMPTSP- NAKERSTRANS/IX/2021 tentang Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DPM) di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara atas PT Gema Kreasi Perdana (SK 503-004/2021). 5. Bahwa penerbitan SK 503-003/2021 dan SK 503-004/2021 tidak disertai dengan adanya dokumen AMDAL yang baru karena 262 selama proses persidangan dalam perkara Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi di PTUN Kendari, baik Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat maupun PT GKP, in casu Pemohon selaku Tergugat II Intervensi sama sekali tidak mengajukan dokumen AMDAL yang baru, baik sebagai persyaratan untuk menerbitkan SK 73/2014 tanggal 24 Nopember 2014 maupun untuk menerbitkan kedua SK tersebut di atas. 6. Bahwa dalam persidangan perkara Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.KDI, Pemohon hanya mengajukan dokumen ANDAL Penambangan Bijih Nikel PT Gema Kreasi Perdana, itupun tidak berlokasi di Kecamatan Wawonii Tenggara, tetapi di Kecamatan Wawonii Barat dan Wawonii Selatan. Perlu diketahui bahwa Pemohon juga memiliki IUP-OP yang berada di Kecamatan Wawonii Barat dan Kecamatan Wawonii Selatan. Dengan demikian patut diduga, Pemohon tidak memiliki AMDAL dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan. B.1.6 Perizinan Pemohon Sudah Tidak Sesuai dengan Ketentuan Tata Ruang Akibat Putusan MA 57/2022 yang Membatalkan Ruang Tambang dalam Perda RTRW Konkep 1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Bupati Konawe Kepulauan bersama DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan mengeluarkan Perda RTRW Konkep yang memasukan pasal-pasal ruang kegiatan pertambangan di dalamnya, yang notabene sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 263 Sumber: Bukti PT-126 – Artikel – Orang Wawonii dan Ancaman Tambang Nikel 2. Bahwa menyikapi Perda RTRW Konkep tersebut, pada tanggal 21 September 2022, masyarakat Wawonii Tenggara melalui INTEGRITY Law Firm mengajukan permohonan uji materi (judicial review) di Mahkamah Agung sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor Nomor 57 P/HUM/2022. Pada tanggal 22 Desember 2022, MA mengabulkan permohonan masyarakat Wawonii Tenggara, sehingga pasal-pasal yang memasukan tambang dalam Perda RTRW Konkep ini dibatalkan. 3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung membatalkan ketentuan pasal-pasal yang memasukan kegiatan pertambangan dalam Perda RTRW Konkep dengan mendasarkan pada pertimbangan yang sangat mendasar dan kuat dengan nuansa prinsip perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pertimbangan Hukum Putusan MA 57/2022 halaman 61-62 Bahwa secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity 264 yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusianya. Bahkan juga mengancam kehidupan sekitar; Bahwa secara sosiologis, pemberlakuan objek permohonan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang kontraproduktif, seperti kebijakan kegiatan usaha pertambangan. Jelas, hal ini sangat tidak sesuai dengan landasan sosiologis, karena masyarakat di wilayah kecamatan Wanoni telah lama bertani/berkebun; Bahwa secara yuridis, Pasal 4 huruf a UU 27/2007, yang dengan jelas mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan”. Ketentuan tersebut, secara expressive verbis menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, in casu Pulau Wawonii setidak-tidaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menjaga sistem ekologis secara berkelanjutan; Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara Lestari; g. pertanian organic; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara; Materi muatan pasal tersebut tidak mengatur tentang pertambangan; Bahwa Pasal 35 huruf k UU 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; 265 Bahwa larangan sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf k mengenai sebab berpotensi menimbulkan larangan penambangan mineral, kerusakan lingkungan hidup, yang dalam literatur environtmentalism, dapat diuraikan sebagai kerusakan atas lingkungan hidup baik yang terjadi secara alamiah maupun disebabkan akibat kegiatan manusia, dan dapat dibedakan dampaknya yakni terhadap lingkungan fisik (physical environment), lingkungan biologis (biological environment), serta lingkungan sosial (social environment); Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; 4. Bahwa tidak hanya mengajuakan judicial review terhadap ketentuan pertambangan dalam Perda RTRW Konkep tanggal 21 September 2022, sebelumnya, pada tanggal 23 Agustus 2022, masyarakat Kecamatan Wawonii Tenggara juga telah mengajukan gugatan terhadap SK 949/2019 di PTUN Kendari. Dokumen SK 949/2019 tersebut dijadikan dasar oleh Pemohon untuk melakukan kegiatan pertambangannya di Kecamatan Wawonii Tenggara hingga Keterangan ini dibuat. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2023, gugatan terhadap SK 949/2019 tersebut dikabulkan oleh PTUN Kendari melalui Putusan PTUN 67/2022. Sumber: Dokumentasi Pribadi INTEGRITY Law Firm, Para Pihak Terkait, dan Warga Wawonii 266 5. Bahwa meskipun Putusan PTUN 67/2022 dibatalkan oleh PTTUN Makassar pada tahap Banding dengan pertimbangan hukum yang sangat patut dipertanyakan, Para Pihak Terkait mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan sedang dalam proses persidangan. Bahwa berdasarkan kondisi dan fakta hukum di atas, maka permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon merupakan persoalan implementasi Undang-Undang, bukan isu mengenai konstitusionalitas suatu norma Undang-Undang. Maka, tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam perkara a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard). B.2 Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena Berusaha Menguji Substansi Putusan Mahkamah Agung terkait Hak Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa kendati dalam Objek Permohonan, Pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional akibat keberlakuan UU PWP3K, khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k, secara substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah Putusan MA 57/2022 yang menyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ketentuan ruang tambang dalam Perda RTRW Konkep karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya, salah satunya UU PWP3K. 2. Bahwa akibat Putusan MA 57/2022 tersebut berdampak hukum pada tidak diaturnya ruang kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, yang secara prinsip memang tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan, sebagaimana diatur dalam Perda RTRW Sultra tingkat provinsi dan Perda RZWP3K Sultra. 3. Bahwa justru Putusan MA 57/2022 tersebut berusaha untuk mengembalikan hal yang semestinya, yakni Pulau Wawonii dan pulau- pulau kecil lainnya bebas dari kegiatan tambang. Sebagaimana tidak diaturnya kegiatan pertambangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K, sehingga 267 ditegaskan pada Pasal 35 huruf k bahwa kegiatan pertambangan tersebut dilarang dilakukan. 4. Bahwa niat sebenarnya Pemohon untuk menguji Putusan MA 57/2022 ke Mahkamah Konstitusi terlihat jelas dalam Posita angka 3.8 dan 3.9 halaman 42, sebagai berikut: Posita Pemohon Angka 3.8 halaman 42 Bahwa ketenangan berusaha Pemohon mulai terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan usaha pertambangan walaupun Pemohon telah memiliki seluruh perijinan yang diperlukan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku, yang mana sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupataen Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2041 (Vide Bukti P-93), khususnya Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii, ke Mahkamah Agung RI. Posita Pemohon Angka 3.9 halaman 42 Bahwa terhadap permohonan uji materiil tersebut, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 memutuskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang A Quo khususnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k). 5. Bahwa kemudian Pemohon beralasan Mahkamah Agung dalam Putusan MA 57/2022 telah keliru dan merasa tidak ada kepastian hukum bagi pihaknya, sebagaimana dapat dilihat dalam Posita angka 3.11 sampai dengan 3.14 halaman 45 dan 46 sebagai berikut: Posita Pemohon angka 3.11 halaman 45 Bahwa dalam keputusannya tersebut, Mahkamah Agung RI telah menafsirkan bunyi norma Pasal 23 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 Jo. UU No. 1 Tahun 2014 yang tidak mencantumkan kegiatan pertambangan sebagai kegiatan prioritas, dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan. Posita Pemohon angka 3.12 halaman 45 Bahwa demikian juga dengan bunyi Pasal 35 huruf (k) yang merupakan norma larangan bersyarat terhadap kegiatan pertambangan yaitu apabila kegiatan pertambangan tersebut 268 secara teknis menimbulkan kerusakan ekologis, sosial budaya, kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat, dimaknai oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan yang bersifat definitif dan tanpa syarat. Posita Pemohon angka 3.13 halaman 45 Bahwa penafsiran Mahkamah Agung RI tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak Pemohon yang lahir dari ijin-ijin yang telah diperoleh Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan di wilayah Pulau Wawonii. Ijin-ijin dimaksud diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan prosedur yang seharusnya menurut hukum. Pemohon juga telah memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada Negara menurut ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban pemegang ijin usaha pertambangan. Berdasarkan asas Principle of Legality setiap hak yang diperoleh seseorang berdasarkan keputusan suatu badan atau pejabat administrasi negara haruslah dihormati. Posita Pemohon angka 3.14 halaman 45-46 Bahwa jaminan untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan adalah norma yang diwajibkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai suatu hak mendasar yang harus diberikan kepada setiap warganegara oleh penyelenggara negara sebagai suatu negara hukum. […..] Bilamana penafsiran Mahkamah Agung RI terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) yang memaknainya sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di Pulau Kecil tersebut dibenarkan, maka akan timbul ketidak pastian hukum terhadap para pemegang Ijin Usaha Pertambangan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, hal mana berarti menjadi bertentangan dengan norma dasar konstitusi yang menjamin kepastian hukum. Tidak hanya Pemohon yang akan merasakan dampak kerugiannya, akan tetapi terdapat banyak pemegang IUP di wilayah pesisir dan pulau kecil yang akan mengalami hal yang sama. Daftar sebagian pemilik IUP di pulau-pulau kecil tersebut sebagaimana Pemohon lampirkan pada Permohonan ini. 6. Bahwa hal lain yang dapat menunjukkan niat sebenarnya Pemohon untuk menguji Putusan MA 57/2022 ke Mahkamah Konstitusi dapat juga dilihat secara lebih jelas pada dalil posita angka 3.17 dan 3.18 halaman 49 yang secara ringkas dikatakan sebagai berikut: Posita Pemohon angka 3.17 halaman 49 […..] Dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI pada pasal-pasal yang dimohon pengujiannya ini, keputusan yang diberikan jelas menimbulkan persoalan baru 269 dan justru mencederai rasa keadilan Pemohon dan tentunya pula para pemilik IUP lain di wilayah dengan kategori pulau kecil. Dampak yang ditimbulkannya adalah timbulnya ketidak pastian hukum karena dalam putusannya Mahkamah Agung RI memerintahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk mereveisi Perda tentang tata ruangnya dengan menghapus kegiatan pertambangan. Akibatnya, kegiatan usaha pertambangan di wilayah-wilayah tersebut menjadi kegiatan ilegal. Selanjutnya, bilamana kegiatan pertambangan diwilayah tersebut menjadi ilegal, hal mana akab berakibat tertutupnya mata pencaharian sebagian besar masyarakat diwilayah tersebut yang pada umumnya bekerja di sektor pertambangan berikut penunjangnya. Posita Pemohon angka 3.18 halaman 49 Bahwa Mahkamah Agung telah menafsirkan bunyi pasal a quo secara subyektif dengan tidak mampu menerapkan pengertian norma yang secara umum dapat diterima. 7. Bahwa dalil-dalil Pemohon di atas, jika dipahami secara baik-baik sangat egosentris dan mengedepankan kepentingan pribadi atau segelintir pihak dibandingkan kepentingan umum. Justru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA 57/2022 adalah meluruskan hal yang semestinya dengan memberikan penafsiran yang jelas, yakni wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya Pulau Wawonii tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan. 8. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang tersebut diatur dalam konstitusi Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 yang mengatur: Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 9. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatur juga dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) [vide Bukti PT-31] yang mengatur: Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009 Mahkamah Agung berwenang: b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang; 270 10. Bahwa kemudian dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) [Bukti PT-122] juga menegaskan hal yang sama mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau Hak Uji Materiil, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU MA (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 11. Bahwa pengertian Hak Uji Materiil dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma 1/2011) [Bukti PT-123]: Pasal 1 angka 1 Perma 1/2011 Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi. 12. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU PUU) [Bukti PT-124], disebutkan Peraturan Daerah, in casu Perda RTRW Konkep, merupakan salah satu jenis dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni: Pasal 7 ayat (1) UU PUU Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 271 g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 13. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Perma 1/2011, diatur putusan Mahkamah Agung terkait Hak Uji Materiil wajib dilaksanakan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan tersebut dikirim. Jika tidak dilaksanakan, maka demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali, atau dengan kata lain bersifat final dan mengikat, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2021 Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 9 Perma 1/2011 Terhadap putusan mengenai permohonan keberatan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali. 14. Bahwa dengan demikian, Putusan MA 57/2022 merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (in kracht van gewisjde). Akan tetapi, mengetahui hal tersebut Pemohon berusaha mencari celah agar dapat tetap melakukan kegiatan pertambangan, terlepas dari segala hal yang bertentangan dengan hukum dari aspek legalitas perizinan untuk kegiatan pertambangan serta peruntukan ruang tambang di Pulau Wawonii. Pemohon akhirnya menguji konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mengakali Putusan 57/2022 dan dengan harapan jika dikabulkan maka dapat menegasikan Putusan MA 57/2022 tersebut, sehingga Pemohon tetap terus dapat melakukan kegiatan pertambangannya di Pulau kecil Wawonii. 15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka menjadi rancu dan tidak jelas maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan judicial review atas UU PWP3K ke Mahkamah Konstitusi atas dasar alasan yang berangkat dari Putusan MA 57/2022. Hal yang dilakukan 272 oleh Pemohon dengan mencoba untuk menguji substansi putusan Mahkamah Agung, in casu Putusan 57/2022 ke Mahkamah Konstitusi dapat berakibat pada pada ketidakaturan hukum (law disorder). 16. Bahwa penting untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan niat sebenarnya dibalik pengajuan Permohonan Pemohon ini. Hal ini selaras dengan kaidah fikih (ushul fiqh) yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi sebagai berikut: ِ ﺗَﻐَﻳﱡﺭُ ﺍﻟْﻔَﺗْﻭَﻯ ﺑِﺗَﻐَﻳﱡﺭِ ﺍﻷﺯْﻣِﻧَﺔِ ﻭَ ﺍﻷﻣْﻛِﻧَﺔِ ﻭَﺍﻷﺣْﻭَﺍﻝِ ﻭَ ﺍﻷﻋْﺭَﺍﻑ Artinya: Hukum (fatwa) bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan. 17. Bahwa Para Pihak Terkait sangat memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, apabila permohonan tersebut diiringi dengan iktikad tidak baik, yakni dengan niat menderogasi Putusan MA yang seharusnya telah berkekuatan hukum tetap, maka telah terjadi perubahan niat sebagaimana dalil di atas. Oleh karena itu, amat layak jika pemohonan a quo dinyatakan sebagai permohonan tidak beriktikad baik, sehingga patut dinyatakan kabur (obscuur). 18. Bahwa dengan demikian, maka dapat disimpulkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena berusaha menguji subtansi putusan Mahkamah Agung, in casu Putusan MA 57/2022 terkait Hak Uji Materiil yang sudah final dan mengikat (inkracht van gewijsde) ke Mahkamah Konstitusi. DALAM POKOK PERMOHONAN: C. KETERANGAN PARA PIHAK TERKAIT TERHADAP OBJEK PERMOHONAN C.1 Tidak Terdapat Ambiguitas dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K 1. Bahwa alasan utama Permohonan Pemohon yang menguji Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K, selain dalam Posita Pemohon angka 3.11, 3.12, 3.13 sebagaimana telah diuraikan pada bagian C.2 angka 5 halaman 34 Keterangan Para Pihak Terkait ini, juga terdapat dalam Posita Pemohon angka 3.19 halaman 51 dan 273 angka 3.20 halaman 53-54 yang menegaskan hal tersebut sebagai berikut: Posita Pemohon angka 3.19 halaman 51 Pasal 23 ayat (2) di atas, mengatur mengenai kegiatan pemanfaatan yang diprioritaskan dapat dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Pasal 26 Undang- Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penafsiran umum harus mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penafsirat umum atas frasa “diprioritaskan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti “diutamakan atau didahulukan dari yang lain”. Mengutamakan atau mendahulukan dari yang lain tidaklah dapat dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang telah disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang a quo. Faktanya, selain apa yang disebutkan dalam pasal ini (dari huruf (a) sampai dengan (i)) secara faktual masih terdapat kegiatan lain yang tidak dapat disebutkan, namun nyata keberadaannya di kawasan pesisir dan pulau kecil, seperti pemukiman dan perdagangan usaha kecil. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemukiman dan perdagangan usaha kecil juga termasuk yang dilarang hanya karena tidak tercantum di dalam pasal a quo? […..] Posita Pemohon angka 3.20 halaman 53-54 Pasal 35 Undang-Undang a quo pada hakikatnya memang merupakan norma larangan, namun terdapat pengecualikan dengan syarat-syarat tertentu. Frasa “apabila” pada Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 ini mengandung arti sebuah persyaratan bagaimana kegiatan itu harus dilakukan. Dengan demikian, norma pasal ini bermaksud mengatur kegiatan penambangan mineral pada pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mensyaratkan bahwa harus dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya yang tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Pasal 35 huruf (k) tidak dapat dimaknai sebagai larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tetapi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan melalui pengujian secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. […..] 2. Bahwa Pemohon berpandangan Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K yang tidak mencantumkan kegiatan pertambangan sebagai kegiatan 274 prioritas tidak dapat dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan. Pemohon juga menilai Pasal 35 huruf k UU PWP3K memberikan penafsiran larangan bersyarat, yakni dapat dilakukan selama syarat-syarat tersebut terpenuhi. Menurut Pemohon, penafsiran Mahkamah Agung dalam Putusan MA 57/2022 telah menimbulkan ketidakpastian hukum atas izin-izin yang telah diperoleh, yang lebih lengkap Para Pihak Terkait uraikan sebagai berikut: C.1.1 Tidak Ada Ambiguitas dalam Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K. Petitum Pemohon Justru Berbahaya dan akan Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya 1. Bahwa demi mendapatkan pemahaman utuh terkait ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K, perlu kiranya dipahami juga Pasal 23 ayat (1) nya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) UU PWP3K (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. Konservasi; b. Pendidikan dan pelatihan; c. Penelitian dan pengembangan; d. Budi daya laut; e. Pariwisata; f. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara Lestari; g. Pertanian organik; h. Peternakan; dan/atau i. Pertahanan dan keamanan negara. 275 (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan, dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. Memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. Memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan c. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Sebagaimana didalikan oleh Pemohon, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “prioritas” berarti “yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain.” Dapat dipahami kata prioritas memiliki makna memberikan porsi khusus atau suatu hal tertentu di atas hal-hal yang tidak diprioritaskan. Namun, jika terdapat benturan kepentingan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a sampai huruf i dengan kegiatan pertambangan, maka kegiatan pertambangan harus dikesampingkan. Dengan kata lain, kegiatan yang bukan prioritas tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang prioritas. Oleh karena itu, jika kegiatan prioritas dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan yang bukan prioritas, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena memperlakukan sama pulau kecil dengan pulau besar dan itu bertentangan dengan tujuan pembentukkan UU PWP3 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf a, yang dengan jelas mengatur bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan." Kalaupun pulau kecil akan dimanfaatakan, maka pemanfaatannya harus mengacu kepada Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K. 2. Bahwa pun penempatan aktivitas tertentu sebagai prioritas menurut Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K tidak serta merta menempatkan kegiatan tersebut sebagai pemanfaatan yang bebas tanpa batas. Menurut Pasal 23 ayat (3) UU PWP3K, kegiatan 276 pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf d sampai huruf i harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 3. Bahwa membaca Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K juga harus dikaitkan dengan ketentuan ayat (1) yang pada prinsipnya mengatur bahwa pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil serta perairan di sekitarnya harus dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis. Jika kegiatan pertambangan dan bahkan pemanfaatan prioritas sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K tidak dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu, maka kegiatan tersebut tentunya tidak dapat dilakukan. 4. Bahwa semangat Pasal 23 ayat (1) UU PWP3K ini yang secara tidak langsung menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, selain ketentuan Pasal 4 UU PWP3K, untuk mengabulkan pengujian materiil terhadap Perda RTRW Konkep yang diajukan oleh Para Pihak Terkait sebelumnya. Lebih jelas, semangat ini dapat dilihat di dalam pertimbangan Mahkamah Agung pada halaman 61 Putusan MA 57/2022 yang berbunyi: Pertimbangan Putusan MA 57/2022 halaman 61 […..] Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusianya. Bahkan juga mengancam kehidupan sekitar. 5. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang termasuk dalam abnormally dangerous activity. Kegiatan 277 perekonomian yang tidak ditujukan untuk menunjang ekosistem; mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusia; dan mengancam kehidupan sekitar merupakan salah satu alasan penting yang dijadikan pertimbangan untuk dibatalkannya ketentuan ruang tambang dalam Perda RTRW Konkep. 6. Bahwa tidak dimasukkannya kegiatan pertambangan sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam UU PWP3K meyakinkan pandangan Mahkamah Agung untuk membatalkan Perda RTRW Konkep tersebut. Singkatnya, pembatalan Perda RTRW Konkep bukan karena ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K ditafsirkan sebagaimana pemahaman Pemohon, melainkan karena tidak terpenuhinya persyaratan dan keterdukungan Pulau Wawonii sebagai pulau kecil untuk dilakukan kegiatan pertambangan. 7. Bahwa penafsiran Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 4 UU PWP3K yang merupakan “jiwa” dari pengelolaan atau pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dengan tegas mengatur: Pasal 4 UU PWP3K Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 8. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, segala aktifitas terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan tujuan perlindungan sumber daya alam serta sistem 278 ekologis secara berkelanjutan, disamping peningkatan nilai-nilai sosial dan ekonomi. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan MA 57/2022 halaman 61 yang berbunyi sebagai berikut: Pertimbangan Hukum Putusan MA 57/2022 halaman 61 Bahwa secara yuridis, Pasal 4 huruf a UU 27/2007, yang dengan jelas mengatur bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan." Ketentuan tersebut, secara expressive verbis menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, in casu Pulau Wawonii setidak-tidaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menjaga sistem ekologis secara berkelanjutan; 9. Bahwa dengan dalil ambiguitas yang dibuat-buat, Pemohon pada intinya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K berlaku sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarananya. Atau dengan kata lain, kegiatan pertambangan diperbolehkan disamping kegiatan prioritas menurut Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K. 10. Bahwa mengenai makna kata “prioritas”, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menafsirkan kata tersebut dalam beberapa putusan-putusannya yang dikenal pula dengan istilah lain yakni “hak mendahului” atau voorrecht. Adapun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-I/2003; b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012; dan c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. 2 (dua) putusan pertama menafsirkan mengenai hak mendahului Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak dapat disejajarkan dengan perusahaan swasta dalam hal pengelolaan sumber daya tertentu, sehingga kata prioritas atau hak mendahului dimaknai 279 sepanjang BUMN masih mampu, maka pihak swasta dilarang untuk masuk dan menyalahi hak mendahului BUMN. 11. Bahwa mengenai “hak mendahului” (voorrecht) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 halaman 104-106 dan 110-111 yang juga berangkat dari pertimbangan hukum Putusan Nomor 2/PUU-I/2003, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 halaman 104-106 [3.13.3] Menimbang bahwa sebagamana telah dipertimbangkan pada paragraph [3.11] dan paragraph [3.12], bentuk penguasaan tingkat pertama dan utama yang harus dilakukan oleh negara adalah Pemerintah melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam dalam hal ini Migas. […..] Menurut Mahkamah model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Bada Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. […..] Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian maka menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut Undang- Undang a quo, bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas yang membawa keuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalam batas-batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam Migas, maka pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta. […..] Walaupun terdapat prioritas pengelolaan Migas diserahkan kepada BUMN sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 31 Desember 2004, efektivitas penguasaan negara justru menjadi nyata apabila Pemerintah secara langsung memegang fungsi regulasi dan kebijakan (policy) tanpa ditambahi dengan birokrasi dengan pembentukan BP Migas. 280 Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 halaman 110-111 [3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 9 UU Migas sepanjang kata “dapat” bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut Para Pemohon, ketentuan tersebut menunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya menjadi salah satu pemain saja dalam pengelolaan Migas, dan BUMN harus bersaing di negaranya sendiri untuk dapat mengelola Migas. Menurut Mahkamah Pasal 9 UU Migas a quo dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara, Bada Usaha Milik Daerah, Koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Mahkamah dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 telah mempertimbangkan, antara lain, “… harus mendahulukan (voorrecht) Bada Usaha Milik Negara. Karena itu, Mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya”. […..] 12. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran kata “prioritas” sebagai bentuk batasan terhadap pihak-pihak yang bukan merupakan prioritas sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum halaman 137-139, yakni: I. setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; II. negara harus memenuhi hak rakyat atas air; III. harus mengingat kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; IV. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; 281 V. prioritas utama pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD. 13. Bahwa sepanjang ditemukan 1 (satu) batasan yang tidak terpenuhi, maka makna kata “prioritas” harus dipahami sebagai larangan bagi pihak-pihak selain prioritas untuk masuk. Selama ada 1 (satu) saja batasan tersebut yang tidak terpenuhi, maka makna “prioritas” berarti “melarang” pihak-pihak lain untuk masuk. 5 (lima) kriteria di atas, khususnya pada bagian yang relevan, dapat dikontekstualisasikan dengan perkara a quo dengan cara mengubah objek sumber daya air menjadi daftar prioritas yang ada dalam Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K. Oleh karenanya akan berbunyi sebagai berikut: I. setiap pengusahaan non-prioritas, tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU 27/2007; II. negara harus memenuhi hak rakyat atas daftar prioritas dalam Pasal 23; III. harus mengingat kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; IV. (tidak relevan); V. prioritas utama harus mengesampingkan kepentingan non- prioritas (dalam hal ini pertambangan). 14. Bahwa dengan adanya batasan konstitusional ini, kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dalam angka i, ii, iii, dan v. Oleh karena itu, kata prioritas secara konstitusional harus dimaknai dilarang untuk pihak non-prioritas. Faktanya, kegiatan pertambangan jelas-jelas tidak akan pernah memenuhi kriteria pada angka i, karena kegiatan pertambangan jelas mengganggu kegiatan-kegiatan usaha daftar prioritas yang telah dilaksanakan masyarakat sejak lama sebelum Pemohon mendapat Kuasa Pertambangan. Kegiatan tersebut antara lain pertanian, perikanan, perkebunan, dan budidaya [Bukti PT-125] [Bukti PT-126]. 282 15. Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, ketentuan tersebut sangat berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelaksana undang-undang, terutama ketika ada pertentangan antara kegiatan prioritas dengan kegiatan pertambangan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perairan. Kedepannya, kegiatan prioritas mungkin saja dapat dikesampingkan oleh kegiatan pertambangan karena dalil kebolehan yang bukan merupakan larangan. Dengan kata lain, dikabulkannya permohonan justru akan mendegradasi makna prioritas sebagaimana diatur oleh Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K. 16. Bahwa keadaan yang demikian justru memberikan ketidakpastian hukum bagi masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K menjadi kabur, multitafsir, rentan disalahgunakan, serta tidak melindungi masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena memperlakukan sama pulau-pulau kecil dan pulau besar. Petitum Pemohon justru melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak atas kepastian hukum. Karenanya, Permohonan Pemohon sangat tidak beralasan sehingga sudah selayaknya ditolak. C.1.2 Pasal 35 huruf k UU PWP3K Tidak Memberikan Ambiguitas. Petitum Pemohon Justru Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dalam Melindungi Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya 1. Bahwa salah satu alasan diajukannya pengujian Pasal 35 huruf k UU PWP3K oleh Pemohon adalah dibatalkannya Perda RTRW Konkep oleh Putusan MA 57/2022. Pemohon berpandangan ketentuan Pasal 35 huruf k UU PWP3K dimaknai oleh Mahkamah Agung sebagai larangan yang bersifat definitif tanpa syarat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon. 2. Bahwa jika dikaji secara seksama, Pasal 35 huruf k UU PWP3K berbunyi: Pasal 35 huruf k UU PWP3K Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: 283 k. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; 3. Bahwa Mahkamah Agung sangat progresif dalam memaknai Pasal 35 huruf k UU PWP3K karena kegiatan pertambangan berpotensi secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Atas dasar itu Pasal 35 UU PWP3K melarang kegiatan pertambangan mineral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini dapat dilihat di dalam pertimbangan Putusan MA 57/2022 halaman 62 yang berbunyi sebagai berikut: Pertimbangan Putusan MA 57/2022 halaman 62 Bahwa Pasal 35 huruf k UU 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat disekitarnya; Bahwa larangan sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf k mengenai sebab berpotensi menimbulkan larangan penambangan mineral, kerusakan lingkungan hidup, yang dalam literatur environtmentalism, dapat diuraikan sebagai kerusakan atas lingkungan hidup baik yang terjadi secara alamiah maupun disebabkan akibat kegiatan manusia, dan dapat dibedakan dampaknya yakni terhadap lingkungan fisik (physical environment), lingkungan biologis (biological environment), serta lingkungan sosial (social environment). 4. Bahwa dengan menggunakan dalil ambiguitas yang dibuat-buat, Pemohon pada intinya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan Pasal 35 huruf k UU PWP3K berlaku sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. 5. Bahwa jika Permohonan Pemohon dikabulkan, justru akan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Pihak Terkait. Ketentuan Pasal 35 huruf k UU PWP3K secara tegas melarang 284 melakukan kegiatan pertambangan pada Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Namun, jika dikabulkan permohonan Pemohon, maka kemungkinan ke depannya pelaksana undang-undang tidak lagi menafsirkan kegiatan pertambangan mineral pada wilayah-wilayah tertentu di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai suatu larangan. Petitum Pemohon justru melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pelaksanaan pertambangan mineral pada wilayah- wilayah tertentu di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus ditafsirkan sebagai larangan secara mutlak. Karenanya, permohonan Pemohon harus ditolak. C.2 Putusan MA 57/2022 Justru Memberikan Kepastian Hukum atas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi 1. Bahwa dapat dipahami, dalil-dalil ambiguitas atau ketidakpastian hukum pada Objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berangkat dari pengujian materiil ketentuan Pasal 24 huruf d, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 huruf c Perda RTRW Konkep yang diajukan oleh Para Pihak Terkait ke Mahkamah Agung (vide Posita angka 3.8 Permohonan Pemohon). 2. Bahwa melalui Putusan MA 57/2022, Mahkamah Agung masih memberikan keadilan kepada Para Pihak Terkait sebagai masyarakat yang dirugikan dengan mengabulkan permohonan pengujian materiil Perda RTRW Konkep (vide Posita angka 3.9 Permohonan Pemohon). Putusan MA 57/2022 yang didalilkan oleh Pemohon telah memberikan ketidakpastian atas izin-izin yang diperoleh Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan di Pulau Wawonii, Pulau Kecil yang terletak di Kabupaten Konawe Kepulauan (vide Posita angka 3.13 Permohonan Pemohon). 3. Bahwa keberadaan perizinan Pemohon untuk melakukan kegiatan pada tahap eksploitasi pertambangan di Pulau Wawonii baru terbit pada tanggal 14 November 2008. Kemudian, perizinan tersebut seolah mendapat legitimasi melalui Perda RTRW Konkep yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2021. Perda tersebut justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA 57/2022 sehingga izin-izin Pemohon dipertanyakan kelanjutannya. 285 Sebelumnya, Pemohon hanya mendapat Izin Usaha Pertambangan (dahulu disebut Kuasa Pertambangan) untuk melakukan kegiatan pada tahap penyelidikan geologi guna mendapatkan informasi yang lebih teliti mengenai pertambangan mineral pada bulan Januari 2007. Pada tanggal 17 Juli 2007, UU PWP3K diundangkan untuk mengatur tentang kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Suatu hal yang harusnya sudah disadari dan ditaati oleh Pemohon. 4. Bahwa jika dirunut berdasarkan lini waktu masing-masing kejadian, dapat diketahui Para Pihak Terkait dan Pemohon masing-masing memiliki kepentingan sebagai berikut: a. Tahun 2007: diundangkan UU PWP3K guna memberikan perlindungan hukum kepada Para Pihak Terkait selaku masyarakat Pulau kecil Wawonii. b. Tahun 2008: diterbitkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemohon untuk mengambil dan mengangkut endapan-endapan mineral. c. Tahun 2010: diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pemohon hasil penyesuaian dengan UU Minerba. d. Tahun 2014: diterbitkan Perda RTRW Sultra yang tidak memasukan Kabupaten Konawe Kepulauan, in casu Pulau Wawonii, ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan. e. Tahun 2018: diterbitkan Perda RZWP3K Sultra yang mengatur larangan kegiatan pertambangan dilakukan di Zona Pariwisata/Sub zona Wisata Alam Bawah Laut/Sub zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, in casu Pulau Wawonii. f. Tahun 2021: ditetapkan Perda RTRW Konkep yang menetapkan Pulau Wawonii sebagai wilayah pertambangan g. Tahun 2022: Putusan MA 57/2022 yang membatalkan Perda RTRW Konkep. h. Tahun 2023: Putusan PTUN 67/2022 yang membatalkan IUP-OP PT GKP. 286 5. Bahwa kegelisahan Pemohon terhadap eksistensi perizinan yang baru lahir setelah UU PWP3K dibenturkan dengan kepastian hukum, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai batu uji Permohonan a quo. Jamak diketahui bahwa kepastian hukum secara sederhana dapat dipahami bagaimana hukum memberikan jaminan kepastian pengaturan terhadap peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, atas nama kepastian hukum seharusnya hukum mengatur sebagai berikut: a. Mengesampingkan tindakan-tindakan pemerintah berupa perizinan-perizinan pertambangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang. Sebab, UU PWP3K lahir lebih dahulu dan secara hierarkis berkedudukan lebih tinggi dari perizinan-perizinan milik Pemohon. Para Pihak Terkait selaku masyarakat Pulau Wawonii berhak mendapat kepastian hukum pelaksanaan atas hak-hak yang diberikan undang- undang, dan b. Melaksanakan dan berpegang teguh pada Putusan MA 57/2022 yang membatalkan Perda RTRW Konkep. Sebab, Putusan MA 57/2022 merupakan wujud nyata mekanisme koreksi yudisial atas produk peraturan perundang-undangan pemerintah daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. 6. Bahwa akan menjadi tidak logis jika UU PWP3K yang harus diubah demi menyesuaikan izin-izin yang dimiliki oleh Pemohon dan dampak kerusakan lingkungan nyata yang terjadi di Pulau Wawonii akibat kegiatan operasional pertambangan Pemohon yang dilaksanakan dengan cara melanggar hak konstitutisional masyarakat, in casu Para Pihak Terkait yang sudah puluhan tahun berprofesi sebagai petani, yang seharusnya dilindungi oleh Negara. 7. Bahwa demi mendukung argumentasinya, Pemohon mencoba mengkaitkan Objek Permohonan dan Putusan MA 57/2022 dengan ketentuan di dalam UU Minerba, yakni Pasal 17A ayat (2), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 172B ayat (2) (vide Posita angka 3.15 Permohonan Pemohon), serta pasal lain dalam UU PWP3K, yakni 287 Pasal 10 huruf a (vide Posita angka 3.19 Permohonan Pemohon), yang selengkapnya mengatur: Pasal 17A ayat (2) UU Minerba Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan. Pasal 46 ayat (1) UU Minerba Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Pasal 172B ayat (2) UU Minerba Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya. Pasal 10 huruf a UU PWP3K RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas: a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaaan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis nasional Tertentu, dan alur laut; 8. Bahwa terlihat jelas Pemohon sangat cherry picking, yakni hanya mengambil ketentuan-ketentuan yang menguntungkan dirinya dan kepentingannya, namun mengesampingkan ketentuan lainnya yang dianggap merugikan. Hal mana yang semestinya diketahui oleh Pemohon sebelum mengajukan Permohonan ini, pasal-pasal yang dirujuk oleh 2 (dua) undang-undang tersebut pun justru melemahkan basis argumentasi Pemohon karena: a. Pasal 17A ayat (2), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 172 ayat (2) UU Minerba tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktanya Perda RTRW Konkep jelas bertentangan dengan UU PWP3K menurut Putusan MA 57/2022; dan b. Pasal 10 UU PWP3K sudah dihapus keberlakuannya oleh UU Cipta Kerja. 288 9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian argumentasi kepastian hukum yang didalilkan oleh Pemohon justru tidak memiliki basis dan logika hukum yang jelas. UU PWP3K tidak mungkin disesuaikan untuk mengobati kegelisahan Pemohon. Putusan MA 57/2022 telah memberikan kepastian bagi pelaksanaan suatu undang-undang. Pun 2 (dua) undang-undang dengan ketentuannya masing-masing yang dibandingkan dengan UU PWP3K justru tidak memiliki relasi dengan argumentasi-argumentasi Pemohon. Oleh karena itu, sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak. C.3 Larangan Kegiatan Pertambangan oleh Perusahaan Tambang di Pulau Kecil Wawonii Bukan Merupakan Bentuk Diskriminasi 1. Bahwa berbanding terbalik dengan klaim Pemohon, justru kegiatan pertambangan yang telah berlangsung selama ini mendiskreditkan hak-hak masyarakat Pulau Kecil Wawonii, khususnya Para Pihak Terkait dengan cara menghilangkan sumber mata pencaharian utama masyarakat Pulau kecil Wawonii sebagai petani dan nelayan, dan mencemari sumber air bersih di Pulau kecil Wawonii [Bukti PT-127] [Bukti PT-128]. 2. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak sebanding dengan kerugian yang dalami oleh Para Pihak Terkait dan masyarakat Pulau kecil Wawonii pada umumnya dengan melakukan kegiatan pertambangan secara terus menerus tanpa memperhatikan keberlanjutan (sustainability) lingkungan, sehingga tidak ada lagi yang dapat diwariskan untuk generasi penerus Pulau kecil Wawonii. Terlebih jika Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pulau kecil Wawonii saja yang akan menjadi korban, namun seluruh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. 3. Bahwa konstitusi UUD 1945 dan UU PWP3K pada hakikatnya telah menjamin perlindungan untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara masif dan tidak bertanggungjawab oleh Pemohon. Oleh karenanya, kerugian yang diderita oleh masyarakat Pulau kecil Wawonii sudah sepatutnya dimaknai sebagai bentuk tindakan yang tidak hanya mendiskriminasi, namun lebih 289 mendiskreditkan hak-hak masyarakat karena secara terang dan nyata dilakukan dengan melanggar UUD 1945 dan UU PWP3K. 4. Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat Pulau kecil Wawonii adalah sebagai bentuk upaya mempertahankan hak hidup dan keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Kecil Wawonii yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 28A UUD 1945 Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 5. Bahwa masyarakat Pulau kecil Wawonii melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka atas dasar tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU PWP3K Pasal 4 UU PWP3K Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU PWP3K tersebut disimpulkan kegiatan pertambangan tidak termasuk dan bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana keinginan Pemohon untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan 290 di pulau kecil, maka tentu akan terjadi ketidakpastian dan pertentangan hukum dalam satu undang-undang yang sama antara ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k yang sudah disesuaikan dengan keinginan Pemohon dengan ketentuan Pasal 4 UU PWP3K yang justru memberikan amanat tujuan UU PWP3K itu sendiri yang pada intinya untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. 7. Bahwa kondisi Pulau Wawonii saat ini telah rusak dan sangat amat sulit bahkan mustahil untuk dapat dipulihkan kembali. Selain kehilangan sumber mata pencaharian yang merupakan kegiatan yang diprioritaskan oleh UU PWP3K, masyarakat Pulau Wawonii telah kelilangan sumber mata air bersih yang menjadi sumber kehidupan yang sehat dan sejahtera yang seharusnya didapatkan dengan mudah sebelum kegiatan usaha pertambangan Pemohon masuk dan merusaknya [Bukti PT-129]. 8. Bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) melalui hasil kajian dan penelitian Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi mengemukakan keanekaragaman flora dan fauna yang dilindungi di Pulau Wawonii terancam punah dan hilang sebagai akibat dari rusaknya habitat mereka karena aktifitas pertambangan yang berlangsung di Pulau Wawonii. Beberapa flora dan fauna yang terancam punah tersebut merupakan flora dan fauna langka yang dilindungi dan merupakan jenis endemik [Bukti PT-130]. 9. Bahwa larangan kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya berdasarkan hasil kajian dan penelitian ilmiah berpotensi menimbulkan kerusakan bukan merupakan diskriminasi, justru bentuk perlindungan yang amat serius terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara ekologi, sosial, dan/atau budaya. 10. Berdasarkan hal-hal di atas, masyarakat Pulau Wawonii berhak untuk memperjuangkan hak-hak mereka untuk kelangsungan hidup lingkungan dan anak keturunannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 291 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dan tujuan pengelolaan Pulau Kecil Wawonii yang dijamin oleh Pasal 4 UU PWP3K. C.4 Pengelolaan Pulau Kecil dalam Rangka Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Sesuai dengan Filosofi yang Terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 1. Bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil, in casu Pulau Wawonii nyatanya telah menyimpang dari konstitusi UUD 1945 hingga hadirnya Pemohon sebagai korporasi pertambangan di Pulau kecil Wawonii dan mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Negara harus menggunakan kekuasaannya sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 untuk mengembalikan hakikat pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, in casu Pulau Wawonii yang semakin hari semakin memprihatinkan kondisinya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat pada umumnya, serta kemakmuran masyarakat Pulau Wawonii dan generasi penerusnya khususnya. Dalam menggunakan kekuasaannya, Negara wajib memastikan pemanfaatan sumber daya alam tersebut berdasarkan prinsip berkelanjutan (sustainability) dan memperhatikan wawasan lingkungan dalam rangka menyelenggarakan perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 3. Bahwa ditemukannya berbagai kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang sangat tidak bertanggungjawab sebagaimana yang terjadi hari ini di Pulau Wawonii dan banyak wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil lainnya, hendaknya menjadi indikasi perlunya perhatian serius Negara untuk melakukan upaya penyelamatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tidak membuka celah dilakukannya aktivitas kegiatan usaha 292 yang berdampak merusak jangka panjang di wilayah-wilayah dimaksud. C.4.1 Kerusakan Lingkungan dan Pencemaran Air di Pulau Wawonii akibat Kegiatan Operasional Pertambangan Pemohon 1. Bahwa penting bagi Para Pihak Terkait untuk menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa hingga saat Permohonan ini berproses, Pemohon masih terus melakukan kegiatan pertambangan (penambangan dan pengangkutan) di Pulau Wawonii, terlepas dari segala kecacatan hukum perizinannya yang telah diuraikan di atas. Bahkan, Pemohon justru menambah armada alat beratnya dan bekerja menambang dengan serampangan selagi memungkinkan siang dan malam, seakan mereka paham berada pada posisi yang sulit namun diuntungkan akibat IUP-OP PT GKP tidak ditunda keberlakuannya dalam proses persidangan di wilayah Peradilan Tata Usaha Negara yang kini tengah berproses di Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi. 2. Bahwa kegiatan operasional pertambangan (penambangan dan pengangkutan) Pemohon tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bukan lagi sebuah potensi, dibuktikan dengan berubahnya warna air sungai dan mata air di sekitar lokasi tambang menjadi merah kecoklatan yang berdampak pada krisis air bersih bagi warga, termasuk Para Pihak Terkait [Bukti PT-131] [Bukti PT-132] [Bukti PT-133] [Bukti PT-134] [Bukti PT-135]. 293 Sumber: Tangkapan Gambar dari Bukti PT-131 - Video Dokumentasi oleh Ekspedisi Indonesia Baru 3. Bahwa saat ini kerusakan lingkungan hidup tersebut semakin menjadi-jadi hingga pada tahap dimana sumber air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Pemohon dan warga tercemar. Sumber air tersebut yang disalurkan melalui pipa-pipa dan sumur-sumur kini telah tercampur dengan lumpur bekas kegiatan pertambangan Pemohon dan merubah warna air menjadi cokelat pekat penuh lumpur, sebagaimana termuat dalam berbagai media cetak maupun media daring daerah hingga nasional. Akibatnya, hal tersebut pun memaksa Para Pihak Terkait dan masyarakat Wawonii Tenggara lain pada umumnya untuk membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari, khususnya untuk konsumsi. 4. Bahwa penting Para Pihak Terkait sampaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Kendari dalam Putusan PTUN 67/2022 halaman 241 yang menyatakan bahwa Para Pemohon berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah penduduk yang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki kesamaan tempat tinggal dengan lokasi kegiatan operasi produksi tambang Tergugat II Intervensi, maka terdapat potensi adanya dampak langsung ataupun tidak langsung dari kegaitan pertambangan Tergugat II Intervensi tersebut terhadap lingkungan yang didiami oleh 294 Para Penggugat, terlebih lagi perizinan merupakan salah satu instrument pencegahan kerusakan lingkungan, sehingga eksistensinya merupakan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup sebelum adanya kerusakan lingkungan hidup; 5. Bahwa dampak nyata kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan Pemohon tersebut dapat dihindari dan dihentikan jika saja pemerintah memahami maksud dan tujuan UU PWP3K. Lebih jauh, sumber air yang dipergunakan oleh Para Pihak Terkait dan masyarakat Wawonii Tenggara lain dapat diselamatkan dari pencemaran lingkungan apabila pemerintah Konkep, Sultra, khususnya Gubernur Sulawesi Tenggara mau mendengarkan atau menindaklanjuti keberatan yang telah diajukan oleh Para Pihak Terkait jauh sebelum dimulainya upaya hukum litigasi ini. Sumber: Bukti PT-129 Artikel – Krisis Air Bersih Hantui Pulau Wawonii Kala Tambang Nikel Mulai Beroperasi Bahwa dengan demikian, Para Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk tetap menjadi pelindung bagi pengelolaan hak-hak konstitusional warga negara terutama pengelolaan kekayaan alam yang seharusnya dikuasai oleh negara dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan warga negara. 295 C.5 Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tidak Boleh Bertentangan Baik Secara Yuridis, Sosiologis, maupun Filosofis Diundangkannya UU PWP3K 1. Bahwa dalam penyusunan UU PWP3K menyadari betul dampak dan kerugian amat besar yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena sangat rentan dengan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam penyusunan UU PWP3K melalui Naskah Akademiknya mengulas secara jelas dan terang alasan harus dilindunginya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aktifitas yang berpotensi merusak ekosistemnya, hal yang luput dari radar pemahaman Pemohon. 2. Bahwa patut menjadi perhatian Negara kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat berdampak pada lingkungan yang rentan akan kerusakan karena luas wilayah yang sangat terbatas. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas pula menjadikan para pembentuk undang-undang menaruh perhatian khusus terhadap kondisi demikian sehingga harus diantisipasi dan diberikan perlindungan khusus. Kondisi demikian sangat disadari oleh penyusun UU PWP3K pada saat itu, sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademiknya [Bukti PT-136] sebagai berikut: Naskah Akademik UU PWP3K halaman 989-991 Kedua, bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial atau sectoral di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir sering menimbulkan kerusakan yang tidak terkontrol. Oleh sebab itu, regulasi di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibutuhkan guna menahan laju kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya yang ada. Sementara itu, kesadaran akan nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif 296 masih kurang. Demikian pula penghargaan terhadap hak masyarakat adat / lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil seperti sasi, seke, panglima laot, awig- awig masih sangat minim. Disamping itu masih terbatasanya ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil belum terpadu dan terintegrasi dengan kegiatan Pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya non hayati di substitusi dengan sumber daya lain. Oleh sebab itu, dengan penetapan Undang-Undang ini hal tersebut akan tertangani dengan baik. Ketiga, […..] Jangan sampai, karena dorongan investasi dan semangat otonomi yang menggebu-gebu dari masing- masing pihak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berlomba untuk mengeruk keuntungan dari para investor yang melakukan investasi di Wilayah Pesisisr dan Pulau-Pulau Kecil tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Demikian juga, kealpaan kita mendukung sumber daya bahari yang sangat kaya akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Sekedar gambaran disampaikan bahwa penambangan dan ekspor ilegal pasir di Kepulauan Riau untuk memenuhi ambisi Singapura dalam mereklamasi pantainya, selain memberi dampak kerugian sebesar Rp2,39 triliun per tahun, juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima daerah tidak sebanding dengan biaya kerusakan lingkungan yang harus ditanggung. Kini, Pulau Nipah dan Pulau Sebatik di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang menjadi areal pertambangan nyaris tenggelam. Demikian pula kasus eksploitasi Malaysia terhadap Ambalat yang berdasarkan toponiini berasal dari nama suatu desa yang berjarak sekitar 49,6 km di sebelah barat Kota Tarakan, Kalimantan Timur. 3. Bahwa jelas dalam Naskah Akademik halaman 989-991 tersebut, para penyusun UU PWP3K sangat memahami betul persoalan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya akibat kegiatan eksploitatif yang menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan. Terlebih pada saat itu, peraturan perundang-undangan yang ada masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya yang ada. Sehingga perlu disusun undang-undang baru dalam bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menahan laju 297 kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan eksploitatif tersebut. Maka, lahirlah UU PWP3K sebagai jawaban atas persoalan tersebut. 4. Bahwa dampak lanjutan dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perlahan-lahan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Kenyataan bahwa masyarakat terdampak kehilangan mata pencaharian ini tidak hanya dialami oleh masyarakat Pulau Wawonii saja, akan tetapi terbukti dirasakan hampir sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayan pesisisr dan pulau-pulau kecil lainnya yang wilayahnya dijadikan sebagai area pertambangan. Keresahan ini jauh sebelumnya sudah dibayangkan oleh penyusun UU PWP3K, sebagaimana dapat dilihat dalam Naskah Akademik UU PWP3K halaman 991-992 yang menyatakan: Naskah Akademik UU PWP3K halaman 991 - 992: […..] Selama ini, masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seringkali kehilangan mata pencaharian, karena hampir semua lahan sudah dikuasai oleh para elit-elit masyarakat, konglomerat dan para pengembang usaha dengan korporasi besar. […..] Karena beberapa fakta yang ada, seringkali kehadiran korporat dilingkungan masyarakat, tidak serta merta menolong masyarakat keluar dari persoalan domestik mereka yang klasik yakni kemiskinan dan ketidakberdayaan. Tetapi justru malah kehadiran korporasi seringkali menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan hidup dan kebebasan masyarakat dalam mengapresiasi anugerah Tuhan yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka sebelumnya. Oleh karena itu, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara bersama-sama dan bukan mengutamakan kepentingan orang perorang, kelompok, dan korporasi. 5. Bahwa kemudian pernyataan Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan telah mematuhi seluruh ketentuan hukum yang diharuskan bagi pemegang izin usaha pertambangan, terutama dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup terbantahkan dengan semakin memburuknya kondisi lingkungan di Pulau Wawonii saat ini. 6. Bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) yang selalu dielu- elukan oleh Pemohon di dalam Permohonannya nyatanya tidak 298 berdampak signifikan dan tentunya tidak dapat menggantikan atau mengembalikan dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi, merenggut hak hidup masyarakat Wawonii dan masa depan yang akan diwariskan kepada generasi penerus mereka. Di samping itu, program CSR tersebut hanya bersifat jangka pendek dan sebagian besar berbentuk sosialisasi dan penyuluhan yang pada dasarnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah. 7. Bahwa banyaknya jumlah tenaga kerja yang diklaim dari penduduk asli Wawonii yang bekerja di tempat Pemohon, pada hakikatnya tidak dapat dimaknai sebagai bentuk pergantian mata pencaharian bagi masyarakat Wawonii. Akan tetapi, juga harus dimaknai sebagai terbatasnya pilihan bagi masyarakat Wawonii untuk memilih sumber mata pencaharian karena sebagian ladang kebun, sungai, dan laut tempat mereka sebelumnya bekerja telah rusak dan tercemar akibat kegiatan operasional pertambangan Pemohon, serta sebagian besar wilayah Pulau Wawonii telah menjadi lahan galian tambang dan saranan penunjangnya. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menguji ketentuan pasal-pasal dalam UU PWP3K menyatakan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 halaman 157- 158 [3.15.4] […..] Dalam makna lain, menurut Mahkamah, negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kesemuanya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak- hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat, dan lain-lain; 299 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 halaman 159- 160 [3.15.6] […..] Akan tetapi, Mahkamah memberi perhatian khusus terhadap keterangan ahli Abdon Nababan dan Dietrich G Bengen (Ahli dari Pemerintah), yang berpendapat bahwa masalah utama dari pengelolaan pesisir laut dan pulau- pulau kecil adalah tragedy of open acces yaitu tragedi yang diakibatkan oleh penggunaan prinsip open acces terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta prinsip common property atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengakibatkan tidak memungkinkan pengkaplingan wilayah pesisir atau laut yang ada. Menurut Mahkamah, jika pendapat kedua ahli tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa maksud pembentukan undang-undang ini adalah dalam rangka melegalisasi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dijadikan private ownership dan close ownership kepada perseorangan, badan hukum atau masyarakat tertentu, sehingga bagian terbesar dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan kepada perseorangan, badan hukum, dan kelompok masyarakat yang dikonstruksikan menurut Undang-Undang a quo dengan pemberian HP-3. Hal ini berarti bahwa terdapat semangat privatisasi pengelolaan dan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada usaha perseorangan dan swasta. 9. Bahwa dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menganulir konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang ditetapkan dalam UU PWP3K serta memunculkan konsep baru yaitu Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum halaman 161 dan 163-164, sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 halaman 161 [3.15.8] […..] Oleh karena itu, Mahkamah perlu menilai sejauh mana pemberian HP-3 akan memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mempergunakan empat tolok ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2010 halaman 163- 164 [3.15.9] […..] Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus 300 dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan HP-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau pulau kecil menjadi wilayah HP-3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sumber daya pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah, pemberian HP-3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945; C.5.1 Konflik Sosial dan Polarisasi yang Terjadi di Masyarakat akibat Kehadiran Pemohon dan Kegiatan Pertambangannya 1. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ketahui, tidak hanya kerusakan lingkungan dan pencemaran sumber air, kehadiran Pemohon dan kegiatan pertambangannya telah memicu konflik sosial di masyarakat. Kehadiran Pemohon telah memecah belah persatuan dan keharmonisan masyarakat Pulau Wawonii, khususnya di Kecamatan Wawonii Tenggara dalam menyikapi hadirnya perusahaan tambang dimana sebagian kecil menerima, namun mayoritas warga justru menolak. 2. Bahwa penting Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ketahui, dalam menyikapi konflik sosial yang terjadi, DPRD Konkep membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tambang untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut. Dalam Laporan Pansus Tambang yang disusun pada tanggal 9 Januari 2019 halaman 12- 13, Pansus mengidentifikasi adanya potensi-potensi konflik di masyarakat atas kehadiran perusahaan tambang, in casu Pemohon di Pulau Wawonii [Bukti PT-137]. Hingga Laporan Pansus tersebut diterbitkan, potensi terbesar adalah konflik lahan, yakni: a. Konflik lahan antara masyarakat kontra tambang dengan manajemen PT GKP; 301 b. Konflik antara masyarakat kontra tambang dengan pemerintah daerah/aparat desa yang sebagian pro tambang, diduga telah terkooptasi oleh PT GKP; c. Konflik antara masyarakat pro tambang dengan pemerintah daerah/aparat desa yang kontra tambang; d. Konflik horizontal antara masyarakat terkait klaim penguasaan atas bidang lahan (kepemilikan lahan yang tumpeng tindih) dan tapal batas lahan; e. Konflik horizontal antara masyarakat atas lahan yang dikuasai karena hak waris yang belum terbagi (masih milik bersama); f. Konflik horizontal antara masyarakat akibat kecemburuan sosial; g. Konflik antara warga kontra tambang setempat yang wilayahnya masuk ke dalam WIUP PT GKP dengan karyawan perusahaan, terutama dalam proses pembebasan lahan; h. Konflik vertikal antara warga kontra tambang setempat yang wilayahnya masuk ke dalam WIUP PT GKP dengan aparat keamanan, yakni polisi dan tentara; i. Konflik horizontal antara warga kontra tambang setempat yang wilayahnya masuk ke dalam WIUP PT GKP dengan warga dari desa lain yang bertugas sebagai tenaga pengamanan swakarsa (PAM Swakarsa) yang secara temporer dipekerjakan PT GKP. 3. Bahwa potensi konflik tersebut yang diidentifikasi oleh Pansus Tambang pada tahun 2019, kini sudah terjadi bahkan semakin memanas. Sudah berulang kali terjadi demonstrasi dan bentrok antar masyarakat Pulau Wawonii yang menolak tambang dengan pihak Pemohon, aksi protes yang dilakukan di depan gedung- gedung pemerintahan, dan upaya penolakan-penolakan lainnya [Bukti PT-138] [Bukti PT-139] [Bukti PT-140]. 302 Sumber: Bukti PT-139 Video Amatir Warga Protes Aktivitas PT GKP 4. Bahwa jelas kehadiran Pemohon di Pulau Wawonii pada dasarnya telah merusak ketentraman, kedamaian, kenyamanan hidup masyarakat Pulau Wawonii yang sebelumnya hidup dengan tenang, namun kini hidup dalam rasa khawatir dan takut. Sumber: Bukti PT-140 Video Pihak PT GKP (Bambang Murtiyoso) Ancam Warga C.6 Potensi Kerugian Materiil yang Dialami oleh Pemohon Tidak Sebanding dengan Kerugian Materiil dan Lingkungan yang Dialami oleh Para Pihak Terkait 1. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, IPPKH milik Pemohon yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2014 telah batal dengan sendirinya pada tanggal 18 Juni 2016, sehingga kegiatan pertambangan Pemohon di kawasan hutan terhitung sejak tanggal tersebut hingga hari ini merupakan kegiatan ilegal yang tidak hanya merugikan Para Pihak 303 Terkait dan warga Pulau Wawonii, namun juga menimbulkan kerugian negara. Pun juga sebagaimana telah diuraikan di atas, kegiatan opearsional pertambangan Pemohon telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan pencemaran air. 2. Bahwa klaim Pemohon terkait adanya potensi kerugian aktual atas pengeluaran yang telah dilakukan, diantaranya pembayaran Iuran Tetap, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak IPPKH yang bermasalah tersebut, penempatan Jaminan Reklamasi, penempatan Jaminan Pasca Tambang, pembayaran Sewa Perairan Terminal Khusu, dan pembayaran-pembayaran lainnya yang oleh Pemohon dijumlahkan keseluruhannya sebesar Rp46.093.345.485,- (empat puluh enam miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) dan USD105.594,68 (seratus lima ribu lima ratus sembilan puluh empat Dolar Amerika) (vide Posita halaman 29 Permohonan Pemohon) tidak dapat dipersamakan sebagai kerugian konstitusional. 3. Bahwa klaim potensi kerugian aktual Pemohon tersebut tidak tepat, karena pada dasarnya Pemohon telah mendapatkan manfaat atas kegiatan operasional pertambangannya di Pulau Wawonii sejak dimulainya tahun 2019. Per bulan Juli 2023, berdasarkan hasil pemantauan dan hitungan Para Pihak Terkait serta warga masyarakat Pulau Wawonii lainnya, setidak-tidaknya telah ada lebih dari 98 (sembilan puluh delapan) tongkang yang diangkut oleh kapal tugboat Pemohon membawa ore nikel untuk kemudian dijual dan mendapatkan untung dari hasil penjualan tersebut. 304 Sumber: Tangkapan Gambar dari Bukti PT-131 - Video Dokumentasi oleh Ekspedisi Indonesia Baru 4. Bahwa keuntungan dari hasil penjualan ore nikel tersebut pastinya telah mengembalikan uang-uang yang telah dibayarkan Pemohon atas kepemilikan dokumen dan kewajiban pembayaran lainnya. Berbanding terbalik dengan kerugian aktual, bukan lagi potensial, yang dialami oleh Para Pihak Terkait. Selain telah kehilangan lahan garapannya sebagai petani dan pekebun untuk mata pencaharian, tercemarnya sungai juga telah memaksa Para Pihak Terkait dan warga masyarakat Pulau Wawonii lainnya untuk mengeluarkan dana lebih untuk membayar bensin untuk mencapai wilayah perairan yang bersih demi menangkap ikan dan untuk membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 5. Bahwa kerugian aktual yang dialami Para Pihak Terkait dan warga masyarakat Pulau Wawonii lainnya tidak hanya bersifat kerugian materiil, melainkan kerugian lingkungan, yang bahkan tidak bisa kembali atau diganti begitu saja dan memiliki kemungkinan bersifat permanen. Hal yang paling ditakuti oleh Para Pihak Terkait dan warga masyarakat Pulau Wawonii lainnya yaitu kerusakan permanen atas lingkungan hidup yang mereka tempati yang berdampak pada hajat hidup mereka di kemudian hari. 6. Bahwa dihadapkan pada kondisi tersebut, maka potensi kerugian aktuan yang dialami oleh Pemohon tidak sebanding dan tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan kerugian aktual yang telah dialami 305 oleh Para Pihak Terkait dan warga masyarakat Pulau Wawonii lainnya, yakni kerugian materiil dan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup serta pencemaran air. Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 telah memperkuat alasan sosiologis, yuridis, dan filosofis diundangkannya UU PWP3K untuk memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana terkandung dalam Naskah Akademik UU PWP3K. D. PETITUM Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas, Para Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pihak Terkait untuk seluruhnya; dan 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvantklijke verklaard). B. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Para Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). KETERANGAN TAMBAHAN A. Upaya-Upaya Hukum Lain yang Sedang Berjalan atau Telah Diputus yang Berkaitan dengan Pemohon dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi A.1 Gugatan terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Gema Kreasi Perdana di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang kini Pada Tahap Kasasi di Mahkamah Agung 1. Bahwa sebelumnya Para Pihak Terkait telah mengajukan gugatan terhadap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 949/DPMPTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi Perdana 306 Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002 tanggal 31 Desember 2019 (IUP- OP) [vide Bukti PT-107] ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari yang terdaftar tanggal 31 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor: 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi [vide Bukti PT-108]. 2. Bahwa dalam gugatan a quo, Para Pihak Terkait sebagai Penggugat mempersoalkan IUP-OP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Tergugat. Kemudian, Pemohon masuk sebagai Tergugat II Intervensi. 3. Bahwa dalam gugatan a quo, Para Pihak Terkait sebagai Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. IUP-OP milik Pemohon terbukti dan tidak terbantahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di antaranya: 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) [vide Bukti PT-110]; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) [vide Bukti PT-113] dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja); 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja; 4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Perda RTRW Sultra) [vide Bukti PT-117]; dan 307 5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 (Perda RZWP3K Sultra) [vide Bukti PT-119]. b. IUP-OP milik Pemohon terbukti dan tidak terbantahkan terbit tanpa Izin Lingkungan. Berkenaan dengan hal ini, Yang Mulia Majelis Hakim dapat membaca dalil-dalil kami dalam Keterangan Pihak Terkait, khususnya halaman 31-32. c. IUP-OP milik Pemohon diterbitkan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalam hal ini, izinkan Para Penggugat mengutip pertimbangan hukum (ratio decidendi) Putusan PTUN Kendari Nomor: 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi [vide Bukti PT-108] halaman 270 dan 276 yang mengatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidaklah secara cermat mempertimbangkan keseluruhan dokumen, fakta-fakta dan kepentingan yang terkait, sehingga tidak sesuai dengan Asas Kecermatan; Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek substansi penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014- 2034 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa beralasan hukum untuk dikabulkan; 4. Bahwa setelah hampir 6 (enam) bulan lamanya proses persidangan, akhirnya Majelis Hakim PTUN Kendari Nomor: 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi 308 [vide Bukti PT-108] mengeluarkan putusan pada tanggal 2 Februari 2023 dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI Dalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang diajukan oleh Para Penggugat; Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; Dalam Pokok Sengketa 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 949/DPMPTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002 tanggal 31 Desember 2019 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 949/DPMPTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002 tanggal 31 Desember 2019; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah); 5. Bahwa atas Putusan PTUN Kendari Nomor: 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi tersebut, Pemohon mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar yang teregister dengan perkara Nomor: 59/B/LH/2023/PT.TUN.Mks [vide Bukti PT-109]. 6. Bahwa dalam waktu sekitar 3 (tiga) bulan dan dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang sangat lemah, singkat, tidak lengkap dan tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd), Majelis Hakim PT TUN Makassar mengeluarkan putusannya pada tanggal 8 Mei 2023 yang mengabulkan Banding Pemohon [vide Bukti PT-109], yang selengkapnya amar putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding 1/Tergugat dan Pembanding 2/Tergugat II Intervensi; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 67/G/LH/2022/PTUN.KDI tanggal 2 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI 309 DALAM PENUNDAAN - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat; DALAM EKSEPSI - Menyatakan Eksepsi Pembanding 1/Tergugat dan Pembanding 2/Tergugat II Intervensi tidak diterima; DALAM POKOK SENGKETA 1. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 7. Bahwa terhadap Putusan PT TUN Makassar tersebut, Para Pihak Terkait mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor: 59/B/LH/2023/PTTUN.MKS jo, No. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI tanggal 15 Juni 2023 [Bukti PT-141]. 8. Bahwa Para Pihak Terkait telah mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 59/B/LH/2023/PTTUN.MKS jo, No. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI [Bukti PT- 142]. 9. Bahwa berkas-berkas perkara Kasasi tersebut di atas telah dikirimkan oleh PTUN Kendari sebagai pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana Surat Nomor: W4- TUN3/915/HK.06/VIII/2023 perihal Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Kasasi [Bukti PT-143]. Hingga kini, permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Para Pihak Terkait belum mendapatkan register nomor perkara. A.2 Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Mahkamah Agung yang telah Diputus dan Berkekuatan Hukum Tetap. 1. Bahwa selain mengajukan gugatan terhadap IUP-OP Pemohon ke PTUN Kendari, Para Pihak Terkait juga mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 310 Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 (Perda RTRW Konkep) yang diajukan tanggal 20 September 2022. 2. Bahwa yang dipersoalkan oleh Para Pihak Terkait dalam permohonan keberatan HUM tersebut adalah ketentuan kegiatan pertambangan yang diatur dalam Pasal 24 huruf d, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 huruf c Perda RTRW Konkep bertentangan dengan peraturan perundang- undangan di atasnya, yakni UU PWP3K, Perda RTRW Sultra, Perda RZWP3K Sultra, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Tata Ruang). 3. Bahwa permohonan keberatan HUM yang teregister dengan perkara Nomor: 57 P/HUM/2022 tersebut kemudian diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 Desember 2022 [vide Bukti PT-106] dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Menyatakan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021- 2041; 311 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah untuk dicantumkan dalam Berita Daerah; 6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 4. Bahwa alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan HUM Para Pihak Terkait tersebut pada intinya dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor: 57 P/HUM/2022 halaman 61 [vide Bukti PT-106]. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 27/2007 Juncto UU 1/2014, Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk kategori pulau kecil, yang prioritas pemanfaatannya sebagaimana termuat dalam Pasal 23 ayat (2), tidak satu pun menempatkan kegiatan pertambangan sebagai salah satunya; Bahwa secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya baik flora, fauna, maupun manusianya bahkan juga mengancam kehidupan sekitar; Bahwa secara sosiologis, pemberlakuan objek permohonan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang kontra-produktif, seperti kebijakan kegiatan usaha pertambangan. Jelas, hal ini sangat tidak sesuai dengan landasan sosiologis, karena masyarakat di wilayah kecamatan Wawoni telah lama bertani/berkebun; Bahwa secara yuridis, Pasal 4 huruf a UU 27/2007, yang dengan jelas mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Ketentuan tersebut secara expressive verbis menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, in casu, Pulau Wawonii setidak-tidaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menjaga sistem ekologis secara berkelanjutan. 5. Bahwa perlu Para Pihak Terkait sampaikan, atas keluarnya Putusan MA tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (DPRD Konkep) membentuk Panitia Khusus Pembahasan 312 Revisi Perda RTRW Konkep dan mengundang Para Pihak Terkait untuk turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2023, sebagaimana Surat Undangan Nomor: 005/065a/DPRD/2023 tanggal 2 Maret 2023 [Bukti PT-144]. 6. Bahwa selain Putusan Nomor: 57 P/HUM/2022, Mahkamah Agung juga mengabulkan permohonan keberatan HUM terhadap Perda RTRW Konkep yang diajukan oleh warga Pulau Wawonii lainnya dalam Putusan Nomor: 14 P/HUM/2023 tanggal 11 Juli 2023. Melalui Putusan Nomor: 14 P/HUM/2023 tersebut, Mahkamah Agung membatalkan Pasal 25 ayat (3), (5), dan (7) Perda RTRW Konkep yang pada pokoknya melarang kegiatan pertambangan di Pulau Kecil Wawonii [Bukti PT-145]. Adapun ketentuan Pasal-Pasal tersebut dapat Para Pihak Terkait jabarkan sebagai berikut: Pasal 25 ayat (3), (5), dan (7) Perda RTRW Konkep (1) […..] (2) […..] (3) Pada kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya HP/MLG seluas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Barat. (4) […..] (5) Pada kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya HP/MLG seluas kurang lebih 1.816 (seribu delapan ratus enam belas) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Tengah, dan Kecamatan Wawonii Tenggara. (6) […..] (7) Pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya HP/MLG seluas kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) hektar terdapat di Kecamatan Wawonii Tengah, dan Kecamatan Wawonii Tenggara. 313 Tangkapan Gambar Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 P/HUM/2023. A.3 Gugatan terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Gema Kreasi Perdana dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 1. Bahwa selain Para Pihak Terkait, terdapat warga masyarakat Pulau Wawonii lainnya yang mengajukan gugatan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.576/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT GKP yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 707,10 Ha (IPPKH) ke PTUN Jakarta pada tanggal 18 April 2023 dan teregister dengan perkara Nomor: 167/G/2023/PTUN.Jkt. 2. Bahwa Majelis Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan warga tersebut yang membatalkan dan menunda keberlakuan IPPKH Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 167/G/2023/PTUN.Jkt tanggal 12 September 2023 (Putusan PTUN Jakarta) [Bukti PT-146] dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI DALAM PENUNDAAN 314  Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat  Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.576/ Menhut- II/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 707,10 Ha sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; DALAM EKSEPSI  Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.576/ Menhut- II/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 707,10 Ha; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.576/Menhut- II/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 707,10 Ha; 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng/bersama -sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 707.000.(Tujuh ratus tujuh ribu rupiah); 3. Bahwa secara ringkas, Majelis Hakim PTUN Jakarta telah mempertimbangkan aspek kewenangan (halaman 171-174, terbukti Tergugat, in casu Menteri Kehutanan memiliki kewenangan), aspek prosedur (halaman 174-198, terbukti dilanggar), dan aspek substansi (halaman 198-199, mutatis mutandis dengan aspek prosedur yang dilanggar). Lebih lengkapnya Para Pihak Terkait telah uraikan dalam posita huruf C. Alasan Konstitusional Agar Permohonan Pemohon Harus Ditolak atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) halaman 16 Tambahan Keterangan ini. 315 4. Bahwa atas dikabulkannya gugatan tersebut dalam Putusan Nomor: 167/G/2023/PTUN.Jkt beserta Permohonan Penundaannya, maka Pemohon tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan berdasarkan IPPKH yang dimilikinya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Kendati faktanya demikian, Pemohon tetap melakukan aktivitas pertambangannya seperti biasa [Bukti PT-147] [Bukti PT-148] [Bukti PT-149] [Bukti PT-150]. A.4 Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemanfaatan Pulau Kecil untuk Kegiatan Pertambangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 1. Bahwa pada tanggal 19 September 2022, Para Pihak Terkait mengajukan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemanfaatan Pulau kecil Wawonii untuk Pertambangan ke Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) [Bukti PT-151] dan Tambahan atas Laporan tersebut yang disampaikan pada tanggal 19 Januari 2023 yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut [Bukti PT-152]. 2. Bahwa alasan mendasar Laporan tersebut yakni kegiatan pertambangan Pemohon di Pulau Wawonii yang termasuk pulau kecil tidak sesuai dengan tata ruang peruntukannya berdasarkan UU PWP3K, UU Tata Ruang, Perda RTRW Sultra, dan Perda RZWP3K Sultra yang kesemuanya tidak mengatur peruntukan Pulau Wawonii yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai wilayah pertambangan. 3. Bahwa meskipun dalam Perda RTRW Konkep mengatur ketentuan ruang tambang di Pulau Wawonii seluas 41 (empat puluh satu) hektar, hal tersebut tetap tidak bisa dijadikan patokan untuk melakukan kegiatan pertambangan karena ketentuan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Perda RTRW Konkep tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung [vide Bukti PT-106] [vide Bukti PT-145]. Selain itu, Pemohon juga tidak memiliki 316 izin pemanfaatan pulau kecil dalam melakukan kegiatan operasional pertambangannya di Pulau Wawonii. A.5 Laporan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 1. Bahwa Para Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) Laporan Dugaan Tindak Pidana, yakni Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada tanggal 17 Februari 2023 yang ditembuskan kepada Menteri KLHK [Bukti PT-153] dan Tindak Pidana Kehutanan pada tanggal 22 Februari 2023 [Bukti PT-154] kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2. Bahwa alasan kedua Laporan tersebut Para Pihak Terkait ajukan mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada mengenai kegiatan pertambangan Pemohon di Pulau kecil Wawonii tidak disertai perizinan lingkungan yang sah dan berlaku, yakni Izin Lingkungan dan IPPKH (sudah daluarsa sejak 2016), sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Keterangan Pihak Terkait. 3. Bahwa hingga kini, Para Pihak Terkait tidak juga mendapatkan kejelasan penanganan dan tindak lanjut dari kedua laporan yang telah diajukan ke Ditjek Gakkum KLHK. A.6 Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara 1. Bahwa mendasarkan pada fakta kegiatan pertambangan Pemohon yang dilakukan di dalam kawasan hutan di Pulau Wawonii dilakukan berdasarkan IPPKH yang bermasalah secara hukum karena telah daluarsa sejak tanggal 18 Juni 2016 yang juga dibuktikan dengan kabulnya gugatan warga yang membatalkan IPPKH tersebut dalam Putusan Nomor: 167/G/2023/PTUN.Jkt, Para Pihak Terkait sebelumnya telah mengajukan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 6 April 2023 [Bukti PT- 155]. Para Pihak Terkait juga mengajukan tembusan Laporan tersebut 317 ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada tanggal 10 Juli 2023 [Bukti PT-156]. 2. Bahwa dikarenakan tidak kunjung adanya tindak lanjut atas Laporan tersebut, Para Pihak Terkait berinisiatif mengajukan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) pada tanggal 25 Juli 2023 [Bukti PT-157]. 3. Bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dapat Para Pihak Terkait ringkas yakni IPPKH milik Pemohon yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2014 telah batal dengan sendirinya pada tanggal 18 Juni 2016 akibat tidak dilakukannya kegiatan nyata di lapangan selama 2 (dua) tahun lamanya sejak diterbitkan, sebagaimana ketentuan Diktum Ketigabelas IPPKH tersebut. Sehingga kegiatan pertambangan Pemohon sejak tanggal tersebut hingga hari ini menimbulkan kerugian negara. 4. Bahwa sebagaimana telah Para Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait yang juga telah dibacakan pada persidangan tanggal 12 September 2023 di Mahkamah Konstitusi, setidak-tidaknya telah ada lebih dari 98 (sembilan puluh delapan) tongkang yang diangkut oleh kapal tugboat Pemohon membawa ore nikel untuk kemudian dijual dan mendapatkan untung dari hasil penjualan tersebut per bulan Juli 2023 berdasarkan hasil pemantauan dan hitungan Para Pihak Terkait serta warga lainnya. 5. Bahwa jika tidak dihentikan, maka semakin besar kerugian negara yang timbul akibat kegiatan pertambangan Pemohon, terlebih setelah hadirnya Putusan PTUN Jakarta yang membatalkan IPPKH Pemohon. B. Pemohon tidak Mengindahkan dan Menghormati Putusan PTUN Jakarta yang Membatalkan dan Menunda Keberlakuan IPPKH dengan tetap Melakukan Kegiatan Pertambangan di Hutan 1. Bahwa implikasi hukum Putusan PTUN Jakarta tanggal 12 September 2023 yang membatalkan dan menunda keberlakuan IPPKH adalah Pemohon dilarang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Meski demikian, Pemohon nyatanya masih tetap terus melakukan kegiatan 318 pertambangannya dengan dalih “regrading dan penaburan top soil di lahan reklamasi” [Bukti PT-158]. Pemohon juga terbukti tetap terus melakukan kegiatan pengangkutan ore nikel dari stockpile ke jetty untuk kemudian diangkut oleh kapal tugboat yang membawa tongkang-tongkang tersebut, sebagaimana video rekaman amatir warga pada tanggal 21 September 2023 [Bukti PT-159] [Bukti PT-160] [Bukti PT-161] dan 23 September 2023 [Bukti PT-162]. 2. Bahwa jika merujuk pada Putusan PTUN Jakarta, dalam pertimbangan hukum halaman 194 [vide Bukti PT-146], Majelis Hakim menyatakan keputusan-keputusan dan penetapan-penetapan administratif yang dimiliki atau terkait, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan Pemohon secara hukum harus dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan hukum, yang selengkapnya sebagai berikut: Menimbang, bahwa adapun bukti yang diajukan oleh Tergugat seperti dalam bukti T-2, T-4, T-5, T-7, dan T-10 serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berupa, T.II.Intv-3 s.d T.II.Intv-12 dan T.II.14 s.d. T.II.Intv-29 adalah merupakan bukti-bukti berupa keputusan dan penetapan administratif yang memberikan izin dan membolehkan PT. Gema Kreasi Perdana/ Tergugat II Intervensi untuk melakukan aktivitas pertambangan Nikel di Pulau Wawonii. Bahwa menurut Pengadilan, bukti-bukti tersebut secara hukum harus dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena secara hukum telah bertentangan dengan ketentuan yang menjadi dasar yakni Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar, oleh karena itu telah melanggar asas lex superior derogate legi inferiori; 3. Bahwa lebih spesifik mengenai keputusan-keputusan dan penetapan- penetapan administratif yang dimaksud di atas, Para Pihak Terkait jabarkan dengan mengacu pada Putusan PTUN Jakarta halaman 130 - 141 [vide Bukti PT-146] sebagai berikut: Pengaju Bukti Nomor Bukti Nama Bukti Menteri Kehutanan T-2 Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : S.566/MENHUT-VIII/2012, Perihal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan 319 Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi a.n. PT. Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Desember 2012 Menteri Kehutanan T-4 Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 639/Kpts/Um/9/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara Seluas 2.889.543 sebagai Kawasan Hutan tanggal 1 September 1982 Menteri Kehutanan T-5 Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 454/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Menteri Kehutanan T-7 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6623/MENLHKPKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021 Menteri Kehutanan T-10 Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.398/MenLHK.PKTL/ ren/Pla.0/4/2023, perihal : Tanggapan atas Keberatan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) a.n. PT. Gema Keasi Perdana di Kabupaten Konawe Provisi Sulawesi Tenggara, 5 April 2023 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-3 Keputusan Bupati Konawe Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007) tanggal 24 Januari 2007 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-4 Keputusan Bupati Konawe Nomor : 543 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KW 08 NOP ET 002) tanggal 14 November 2008 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-5 Keputusan Bupati Konawe Nomor : 561 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengangkutan Dan Penjualan tanggal 18 November 2008 320 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-6 Keputusan Bupati Konawe Nomor : 563 Tahun 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan Dan Pemurnian tanggal 18 November 2008 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-7 Keputusan Bupati Konawe Nomor : 82 Tahun 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tanggal 10 Januari 2010 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-8 Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 540/40, Perihal : Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Hutan, tanggal 28 Januari 2011 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-9 Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 122/77/KDST, Perihal : Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel An. PT. Gema Kreasi Perdana (GKP) beserta lampiran tanggal 31 Januari 2011 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-10 Surat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor : 522/502, Perihal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 21 Februari 2011 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-11 Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : S.566/MENHUT-VIII/2012, Perihal : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi a.n. PT. Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Desember 2012 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-12 Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Titik Koordinat Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Gema Krasi Perdana (KW 08 NOP ET 002) tanggal 24 November 2014 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-14 Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.576/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi 321 Produksi Bijih Nikel Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikoneversi Atas Nama PT. Gema Kreasi Perdana Yang Terletak Di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 707,10 (Tujuh Ratus Tujuh Dan Sepuluh Perseratus) Hektar, tanggal 18 Juni 2014 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-15 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2034, tanggal 19 Maret 2014 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-16 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021- 2041, tanggal 27 Juli 2021 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-17 Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :235/BKPMD- PTSP/V/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah : KW 08 NOP ET 002, tanggal 31 Mei 2016 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-18 Putusan Nomor : 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2016 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-19 Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 1092/DPM-PTSP/XII/2018 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah : KW 08 NOP ET 002, tanggal 20 Desember 2018 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-20 Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 949/DPMPTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Gema Kreasi Perdana Kode 322 Wilayah : KW 08 NOP ET 002, tanggal 31 Desember 2019 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-21 Surat Ombudsman Republik Indonesia, Nomor : B/1059/LM.28-K5/0113.2020/VII/2020, Perihal : Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), tanggal 17 Juli 2020 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, tanggal 31 Mei 2021 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-23 Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Nomor : 30122210517400004 tanggal 30 Desember 2022 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-24 Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor : 104.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 21 April 2022 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-25 Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan Wilayah XXII, Nomor : S.169/BPKHTL.XXII/SDHTL/PLA.2.0/3/2023, Perihal Kepatuhan Pembayaran PNBP PKH PT. Gema Kreasi Perdana (SK.576/Menhut-II/2014), tanggal 8 Maret 2023; Halaman 137 dari 208 Putusan Nomor: 167/G/2023/PTUN.JKT PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-26 Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Makassar, Nomor : S.126/BPHL.XIII/3/HPL.0.3/2/2023, Perihal Kepatuhan Terhadap Kewajiban Pembayaran Iuran Kehutanan PSDH dan DR, tanggal 6 Maret 2023 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-27 Daftar Manpower Tenaga Kerja PT Gema Kreasi Perdana Data Mei 2023, tanggal 26 Juni 2023 323 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-28 Izin Lingkungan PT Gema Kreasi Perdana, tanggal 26 November 2018 PT Gema Kreasi Perdana T.II.Intv-29 Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 556 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel Di Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh PT. Gema Kreasi Perdana, tanggal 14 November 2008 4. Bahwa jika mendasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta tersebut di atas, maka tidak hanya Pemohon dilarang melakukan aktivitas apapun di kawasan hutan akibat IPPKH yang telah dibatalkan, melainkan di seluruh Wilayah Usaha Pertambangannya, termasuk Terminal Khusus (jetty) karena IUP-OP (Bukti T.II.Intv-20) [vide Bukti PT-107], Izin jetty (Bukti T.II.Intv-23), dan Izin Lingkungan (Bukti T.II.Intv-28) yang harus dikesampingkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni UU PWP3K dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PP P3KT) [Bukti PT-163]. 5. Bahwa tindakan Pemohon tersebut yang tidak mengindahkan dan menghormati Putusan PTUN Jakarta yang telah membatalkan IPPKH dan menunda keberlakuannya sampai putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) jelas tidak menunjukan iktikad baik dan perilaku taat hukum. C. Alasan Konstitusional Agar Permohonan Pemohon Harus Ditolak atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) C.1 Pelajaran dari Kesalahan di Masa Lalu dan Upaya Pemerintah untuk Melindungi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1. Bahwa ingin Para Pihak Terkait tegaskan kembali, secara geografis Pulau Wawonii merupakan pulau kecil dan tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan baik mineral logam maupun mineral bukan logam, sehingga apabila perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, termasuk Pulau Wawonii terhadap kegiatan pertambangan dihapuskan dalam UU PWP3K, maka satu demi satu pulau-pulau kecil seperti Pulau 324 Wawonii akan rusak. Sebagai contoh sejarah kelam yang pernah kita alami adalah Pulau Nipah yang hilang demi reklamasi pulau Singapura [Bukti PT-164], yang mana hal ini menjadi salah satu pertimbangan utama diundangkannya UU PWP3K tersebut. 2. Bahwa selain Pulau Nipah, Para Pihak Terkait juga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat mempertimbangkan penanganan perkara a quo dengan berkaca pada kasus Pulau Bangka [Bukti PT-165] [Bukti PT-166] [Bukti PT-167] dan Pulau Sangihe [Bukti PT-168] di Sulawesi Utara yang kini telah menemui titik terang. Pada tahun 2022 lalu, Mahkamah Agung menolak Kasasi yang diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Tambang Mas Sangihe yang pada intinya memenangkan masyarakat dan membatalkan izin tambang milik perusahaan. Bahkan pada tanggal 8 September 2023, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Nomor: 13.K/MB.04/DJB.M/2023 yang mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163/MB.04/DJB/2023 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe [Bukti PT-169]. 3. Bahwa Putusan-Putusan terkait perkara Pulau Sangihe dan Pulau Bangka yang termasuk dalam kategori pulau kecil tersebut seharusnya menjadi penegasan kegiatan tambang di seluruh pulau kecil di Indonesia adalah terlarang, mengingat sifat erga omnes putusan tata usaha negara yang mengikat seluruh pihak, tidak hanya pihak yang berperkara. 4. Bahwa kondisi Pulau Wawonii saat ini telah rusak dan sangat amat sulit bahkan mustahil untuk dapat dipulihkan kembali. Selain kehilangan sumber mata pencaharian yang merupakan kegiatan yang diprioritaskan oleh UU PWP3K, masyarakat Pulau Wawonii telah kelilangan sumber mata air bersih yang menjadi sumber kehidupan yang sehat dan sejahtera yang seharusnya didapatkan dengan mudah sebelum kegiatan usaha pertambangan Pemohon masuk dan merusaknya. Bahkan keanekaragaman flora dan fauna yang dilindungi di Pulau Wawonii pun terancam punah dan hilang sebagai akibat dari 325 rusaknya habitat mereka karena aktivitas pertambangan yang berlangsung. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semestinya tidak menyimpang dari amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. 5. Bahwa patut menjadi perhatian Negara kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat berdampak pada lingkungan yang rentan akan kerusakan karena luas wilayah yang sangat terbatas. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas pula menjadikan para pembentuk undang-undang menaruh perhatian khusus terhadap kondisi demikian sehingga harus diantisipasi dan diberikan perlindungan khusus. Kondisi demikian sangat disadari oleh penyusun UU PWP3K pada saat itu. C.2 Tidak Terdapat Satupun Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengizinkan Kegiatan Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta halaman 189-194, setelah dilakukan pengujian ex tunc terhadap ketentuan UU PWP3K dan PP P3KT, Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan fakta yang diajukan oleh Tergugat (Menteri Kehutanan) dan Tergugat II Intervensi (PT GKP, in casu Pemohon) berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur dan memperbolehkan adanya aktivitas pertambangan di kawasan Pulau-Pulau Kecil, in casu Pulau Wawonii. Lebih jelasnya pada halaman 193-194 [vide Bukti PT-146], Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut: […..] Keempat, bahwa berdasarkan kategori pemanfaatan dan tujuan kegiatan tersebut, Pengadilan tidak menemukan norma dan pengaturan bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diperbolehkan untuk sektor pertambangan. Bahwa alih-alih dibolehkan untuk melakukan Pertambangan, UU Nomor 27 tahun 2007 justru mengatur hal- hal yang dilarang dalam pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terutama yang terkait dengan aktivitas pertambangan yakni dilarang untuk; menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang; menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona 326 budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain; menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun; melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitar; melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitar; melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitar; serta melakukan Pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. 2. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta halaman 195 [vide Bukti PT-146] yang menyatakan: Menimbang bahwa berdasarkan norma-norma serta fakta-fakta di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Serta di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang membolehkan dan memberi izin adanya aktifitas pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Terluar. 3. Bahwa pernyataan kegiatan pertambangan masih tetap dapat dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang tidak memenuhi aspek pertimbangan teknis ekologis dan sosial atas tafsiran Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K secara hukum harus ditolak. Hal tersebut didukung dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam Putusan halaman 194-195 [vide Bukti PT- 146] yang membantah pernyataan Menteri Kehutanan dalam kapasitasnya sebagai Tergugat sebagai berikut. […..] Pengadilan berpendapat bahwa setiap aktivitas pertambangan in casu pertambangan nikel selalu dipastikan memiliki dampak buruk pada kehidupan lingkungan dan sekitarnya. Dalam hal ini Pengadilan mengutip pendapat dari Guru Besar Ahli Pertambangan dari Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Abrar Saleng dalam bukunya Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, hlm. 17, yang 327 menyebutkan bahwa berbagai dampak negatif kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut 1. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (land impact) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya. 2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun. 3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa. Bahwa dengan demikian, dalil Tergugat yang menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 35 huruf k UU Nomor 27 Tahun 2007 secara hukum harus ditolak; 4. Bahwa pendapat Prof. Abrar Saleng, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pertambangan” yang diterbitkan oleh UII Press, Yogyakarta pada tahun 2004 [Bukti PT-170] menjelaskan kegiatan pertambangan pasti akan selalu menimbulkan dampak negatif pada ekologi dan sosial, yang secara garis besar termuat dalam 3 (tiga) poin pada halaman 117 sebagai berikut: a. usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah (land impact) sehingga mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya; b. usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun; dan c. pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa. 5. Bahwa mendasarkan pada doktrin tersebut dan menyandingkannya dengan ketentuan UU PWP3K terkait pertambangan, khususnya Pasal 35 huruf k yang menurut Pemohon memberikan pengecualian untuk melakukan kegiatan pertambangan di pulau kecil sepanjang memenuhi 328 syarat aspek teknis ekologis dan sosial, maka dapat dipastikan sampai kapanpun kegiatan pertambangan tidak akan pernah bisa memenuhi syarat tersebut. Sehingga, permohonan Pemohon untuk menguji ketentuan Pasal 35 huruf k UU PWP3K harus ditolak demi hukum, lingkungan, dan masyarakat. C.3 Pemohon tidak Memiliki Izin Pemanfaatan Pulau Kecil untuk Kegiatan Pertambangan 1. Bahwa dalam Keterangan Para Pihak Terkait yang sebelumnya kami ajukan, tepatnya pada halaman 60, Para Pihak Terkait telah menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menganulir konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dalam UU PWP3K serta memunculkan konsep baru yaitu Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mewajibkan setiap pihak, baik individu maupun korporasi untuk memiliki Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya di pulau-pulau kecil. 2. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan, Pemohon tidak memiliki baik HP- 3 ataupun Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam melakukan kegiatan pertambangannya di Pulau kecil Wawonii. Fakta tersebut terungkap dalam persidangan di PTUN Jakarta, Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukum halaman 196-197 [vide Bukti PT-146] sebagai berikut: Pertama, bahwa seluruh aktivitas dan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dikoordinasikan dan dibawah tanggung jawab Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan in casu Menteri Kelautan dan Perikanan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan khususnya dalam bukti T-2, T-4, T-5, T-7 dan T-10 serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berupa, T.II.Intv-3 s.d T.II.Intv-12 dan T.II.14 sd. T.II.Intv-29, Pengadilan tidak menemukan fakta bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab dan koordinator dalam pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar telah menerbitkan izin dan atau keputusan kepada Tergugat II Intervensi dalam rangka pengelolaan potensi alam Pulau Wawonii. Bahwa Pengadilan juga tidak menemukan bukti surat dari para pihak bahwa Menteri Kehutanan in 329 Tergugat telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan termasuk dalam hal penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan, namun karena lokasi kawasan hutan in casu berada di Pulau Kecil, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka lembaga dan kementerian yang memiliki kewenangan sebagai leading sector pengelolaan dan pemanfaatan Pulau-Pulai kecil dan Terluar adalah Menteri Perikanan dan Kelautan. Bahwa menurut Pengadilan tidak adanya fakta-fakta bahwa adanya koordinasi antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang berbunyi, Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait; 3. Bahwa UU PWP3K telah mengatur sanksi tegas pada setiap pihak yang melakukan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa disertai kepemilikan izin dalam Pasal 75 dan 75A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 75 UU PWP3K Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 75A UU PWP3K Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 4. Bahwa mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan di PTUN Jakarta tidak adanya HP-3 ataupun Izin Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil atas kegiatan pertambangan yang dilakukan Pemohon di Pulau kecil Wawonii, maka sudah sepatutnya Pemohon mendapatkan sanksi atas tindakan melanggar hukum tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 75 juncto Pasal 75A UU PWP3K. 330 C.4 Klaim Potensi Kerugian Aktual Pemohon tidak Relevan dan Tidak Akan Pernah Sebanding dengan Kerugian Aktual yang Dialami oleh Para Pihak Terkait dan Warga Wawonii Lainnya 1. Bahwa jika mempersoalkan kerugian, maka yang dialami oleh Pemohon tidak sebanding dengan kerugian yang dalami oleh Para Pihak Terkait dan masyarakat Pulau kecil Wawonii pada umumnya dengan melakukan kegiatan pertambangan secara terus menerus tanpa memperhatikan keberlanjutan (sustainability) lingkungan, sehingga tidak ada lagi yang dapat diwariskan untuk generasi penerus Pulau kecil Wawonii. Terlebih jika Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pulau kecil Wawonii saja yang akan menjadi korban, namun seluruh masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Hal yang mana sepatutnya tidak terjadi jika mengikuti amanat konstitusi Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. 2. Bahwa klaim Pemohon terkait adanya potensi kerugian aktual atas pengeluaran yang telah dibayarkan atas kewajiban-kewajiban tidak dapat dipersamakan sebagai kerugian konstitusional. Klaim potensi kerugian aktual Pemohon tersebut tidak tepat, karena pada dasarnya Pemohon telah mendapatkan manfaat dari kegiatan operasional pertambangan di Pulau Wawonii sejak dimulainya tahun 2019. 3. Bahwa keuntungan dari hasil penjualan ore nikel yang telah didapat Pemohon pastinya telah mengembalikan uang-uang yang telah dibayarkan atas kepemilikan dokumen dan kewajiban pembayaran lainnya. Berbanding terbalik dengan kerugian aktual, bukan lagi potensial, yang dialami oleh Para Pihak Terkait. Selain telah kehilangan lahan garapannya sebagai petani dan pekebun untuk mata pencaharian, tercemarnya sungai juga telah memaksa Para Pihak Terkait dan warga masyarakat Pulau Wawonii lainnya untuk mengeluarkan dana lebih untuk membayar bensin untuk mencapai wilayah perairan yang bersih demi menangkap ikan dan untuk membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 4. Bahwa kerugian aktual yang dialami Para Pihak Terkait dan warga masyarakat Pulau Wawonii lainnya tidak hanya kerugian materiil, 331 melainkan kerugian lingkungan, yang bahkan tidak bisa kembali seperti semula dan berpotensi besar bersifat permanen. Dihadapkan pada kondisi tersebut, maka potensi kerugian aktual yang dialami oleh Pemohon tidak sebanding dan tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan kerugian aktual yang telah dialami oleh Para Pihak Terkait dan warga masyarakat Pulau Wawonii lainnya, yakni kerugian materiil dan kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup serta pencemaran air. [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Idris, dkk menyampaikan alat bukti surat/tertulis dan video yaitu PT-1 sampai dengan PT-176 yang disahkan dalam persidangan tanggal 12 September 2023, 5 Oktober 2023, 15 November 2023, dan 1 Februari 2024, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris dengan Nomor Induk Kependudukan 7402340910760001; 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad M. dengan Nomor Induk Kependudukan 7402343101640001; 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad dengan Nomor Induk Kependudukan 7402340603700001; 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna dengan Nomor Induk Kependudukan 7402136106620001; 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risal dengan Nomor Induk Kependudukan 7402341108880001; 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Gani dengan Nomor Induk Kependudukan 7402071207690001; 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Majid dengan Nomor Induk Kependudukan 7402340107780002; 332 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aco dengan Nomor Induk Kependudukan 7402342109850001; 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifuddin, S.Pd. dengan Nomor Induk Kependudukan 7402071204670002; 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jainudin dengan Nomor Induk Kependudukan 7402071310550001; 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Kartu Keluarga Jimani dengan Nomor 7402341112100013; 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Bobo dengan Nomor Induk Kependudukan 7402340104550001; 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Bunga dengan Nomor Induk Kependudukan 7402341605500001; 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Gaea dengan Nomor Induk Kependudukan 7402342406720001; 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Nono dengan Nomor Induk Kependudukan 7471080807890002; 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Piu dengan Nomor Induk Kependudukan 7402071409810001; 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Supu dengan Nomor Induk Kependudukan 7402070204700001; 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Tepu dengan Nomor Induk Kependudukan 7402341203750001; 333 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Tonda dengan Nomor Induk Kependudukan 7402070302450001; 20. Bukti PT-20 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Umbu dengan Nomor Induk Kependudukan 7402341212550001; 21. Bukti PT-21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Amiri dengan Nomor Induk Kependudukan 7402341204720001; 22. Bukti PT-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Jumi dengan Nomor Induk Kependudukan 740234180774 23. Bukti PT-23 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saena dengan Nomor Induk Kependudukan 74023448077850001; 24. Bukti PT-24 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahidin, S.E. dengan Nomor Induk Kependudukan 7402340610780001; 25. Bukti PT-25 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sapriman Naiji dengan Nomor Induk Kependudukan 7402071112730001; 26. Bukti PT-26 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Suma dengan Nomor Induk Kependudukan 7402344502780001; 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Suma dengan Nomor Induk Kependudukan 7402076312720001; 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tahir dengan Nomor Induk Kependudukan 7402342404620001; 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir 334 diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022; 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Permohonan Register Nomor 35/PUU- XXI/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 35. Bukti PT-35 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 36. Bukti PT-36 : Video Amatir Masyarakat Desa Roko-Roko, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diambil pada tanggal 12 Mei 2023; 37. Bukti PT-37 : Video iNews Pagi dengan judul “Warga Konawe Protes Aktivitas Penambangan di Area Perkebunan” yang dipublikasikan tanggal 2 Maret 2022 pada channel YouTube @Official iNews; 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Laporan Pansus Tambang Roko-Roko Raya DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang 335 Operasional PT GKP Pemilik IUP di Desa Roko-Roko Raya, Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 9 Januari 2019; 39. Bukti PT-39 : Video BBC News Indonesia dengan judul “Sengketa Tambang Nikel: ‘Di Atas Habis Ditambang, Di Bawah Laut Penuh Lumpur’” yang dipublikasikan tanggal 30 Maret 2023 pada channel YouTube @BBC News Indonesia; 40. Bukti PT-40 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00202 atas nama Ratna dengan luas 8.819 m2 (delapan ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi), terletak di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 7 Desember 2021; 41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00005403 tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 42. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00005404 tanggal 21 April 2021 atas nama Muhamad yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 43. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00005510 tanggal 21 April 2021 atas nama Muhamad yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) 336 Nomor: 017015 tanggal 20 April 2020 atas nama Muhamad yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 017114 tanggal 20 April 2020 atas nama Muhamad yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 017115 tanggal 20 April 2020 atas nama Muhamad yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 47. Bukti PT-47 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00358 atas nama Muhammad, seluas 3.646 m2 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), terletak di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 7 Desember 2021; 48. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 11/15/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Masolo tanggal 15 Februari 2022; 49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 50. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0118059 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Lamaji (nama alias dari Abdul Majid) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 337 51. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 52. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00003975 tanggal 21 April 2021 atas nama Arifuddin yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00003984 tanggal 21 April 2021 atas nama Arifuddin yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 55. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004050 tanggal 21 April 2021 atas nama Arifuddin yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004057 tanggal 21 April 2021 atas nama Arifuddin yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 28/16/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 58. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 001956 tanggal 20 April 2020 atas nama 338 Jainudin yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0139466 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Jainudin yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 61. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 004477 tanggal 10 April 2019 atas nama La Bobo yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 014231 tanggal 10 April 2019 atas nama La Bobo yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 015964 tanggal 10 April 2019 atas nama La Bobo yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00007512 tanggal 12 April 2010 atas nama La Bobo yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 339 66. Bukti PT-66 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00007522 tanggal 12 April 2010 atas nama La Bobo yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 67. Bukti PT-67 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00014973 tanggal 12 April 2010 atas nama La Bobo yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 69. Bukti PT-69 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 71. Bukti PT-71 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 28/15/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinaulu Jaya tanggal 15 Februari 2022; 72. Bukti PT-72 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 73. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004964 tanggal 21 April 2021 atas nama La Supu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 74. Bukti PT-74 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0013246 tanggal 20 April 2020 atas nama La 340 Supu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 75. Bukti PT-75 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 015242 tanggal 10 April 2019 atas nama La Supu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 76. Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00007482 tanggal 12 April 2010 atas nama La Supu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 77. Bukti PT-77 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 78. Bukti PT-78 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 79. Bukti PT-79 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004265 tanggal 21 April 2021 atas nama La Tonda yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 80. Bukti PT-80 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 81. Bukti PT-81 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0013231 tanggal 20 April 2020 atas nama La Umbu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 82. Bukti PT-82 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) 341 Nomor: 0013236 tanggal 20 April 2020 atas nama La Umbu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 83. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 015239 tanggal 10 April 2019 atas nama La Umbu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 84. Bukti PT-84 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 021738 tanggal 10 April 2019 atas nama La Umbu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 85. Bukti PT-85 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00018559 tanggal 12 April 2010 atas nama La Umbu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 86. Bukti PT-86 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00018007 tanggal 12 April 2010 atas nama La Umbu yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 87. Bukti PT-87 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 88. Bukti PT-88 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 89. Bukti PT-89 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004010 tanggal 21 April 2021 atas nama Samsu (nama alias dari La Jumi) yang dikeluarkan 342 oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 90. Bukti PT-90 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 91. Bukti PT-91 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 92. Bukti PT-92 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00003996 tanggal 21 April 2021 atas nama Sawai (bapak kandung dari Sahidin, S.E.) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 93. Bukti PT-93 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00004201 tanggal 21 April 2021 atas nama Sawai (bapak kandung dari Sahidin, S.E.) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 94. Bukti PT-94 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0012104 tanggal 20 April 2020 atas nama Sawai (bapak kandung dari Sahidin, S.E.) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 95. Bukti PT-95 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0012279 tanggal 20 April 2020 atas nama Sawai (bapak kandung dari Sahidin, S.E.) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 343 96. Bukti PT-96 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 001723 tanggal 20 April 2020 atas nama Sawai (bapak kandung dari Sahidin, S.E.) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 97. Bukti PT-97 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 98. Bukti PT-98 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 00005000 tanggal 21 April 2021 atas nama La Sapu (nama alias dari Sapriman Naiji) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 99. Bukti PT-99 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 100. Bukti PT-100 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 310/51/02/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mosolo tanggal 15 Februari 2022; 101. Bukti PT-101 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 10/051/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sainoa Indah tanggal 15 Februari 2022; 102. Bukti PT-102 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 002502 tanggal 20 April 2020 atas nama Muh Tahir (nama alias Tahir) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 103. Bukti PT-103 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0139465 tanggal 5 Januari 2015 atas nama Muh Tahir (nama alias Tahir) yang dikeluarkan oleh 344 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 104. Bukti PT-104 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (pajak gelondongan) Nomor: 0037194 tanggal 18 April 2011 atas nama Muh Tahir (nama alias Tahir) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 105. Bukti PT-105 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2041; 106. Bukti PT-106 : Fotokopi Putusan Hak Uji Materi Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022; 107. Bukti PT-107 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 949/DPMPTSP/XII/2019 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah: KW 08 NOP ET 002 tanggal 31 Desember 2019; 108. Bukti PT-108 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi tanggal 2 Februari 2023; 109. Bukti PT-109 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 110. Bukti PT-110 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 345 111. Bukti PT-111 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 112. Bukti PT-112 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 113. Bukti PT-113 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 114. Bukti PT-114 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 115. Bukti PT-115 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 116. Bukti PT-116 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara; 117. Bukti PT-117 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034; 118. Bukti PT-118 : Fotokopi Jawaban Tergugat II Intervensi (Pemohon) tanggal 5 Oktober 2022 yang diajukan terhadap Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam register perkara Nomor: 67/G/LH/2022/PTUN.Kdi; 119. Bukti PT-119 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038; 120. Bukti PT-120 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegaitan 346 Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 707,10 (tujuh ratus tujuh dan sepuluh perseratus) hektar; 121. Bukti PT-121 : Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Jaringan Advokasi Tambang, dan PT GKP oleh Ombudsman Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2020; 122. Bukti PT-122 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung; 123. Bukti PT-123 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil; 124. Bukti PT-124 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 125. Bukti PT-125 : Fotokopi Artikel berita Mongabay berjudul “Ketika Perusahaan Tambang Nikel Masuk Pulau Wawonii [1]” yang ditulis oleh Eko Rusdianto tanggal 12 Juli 2022; 126. Bukti PT-126 : Fotokopi Artikel berita Mongabay berjudul “Orang Wawonii dan Ancaman Tambang” yang ditulis oleh Ady Anugrah tanggal 10 Juli 2022; 127. Bukti PT-127 : Fotokopi Artikel berita Mongabay berjudul “Ketika Perusahaan Tambang Nikel Masuk Pulau Wawonii [3]” yang ditulis oleh Eko Rusdianto tanggal 8 Agustus 2022; 347 128. Bukti PT-128 : Fotokopi Artikel berita Mongabay berjudul “Nestapa Warga Wawonii Kala Air Bersih Tercemar” yang ditulis oleh Riza Salman dan Sapariah tanggal 26 Mei 2023; 129. Bukti PT-129 : Fotokopi Artikel berita Mongabay berjudul “Krisis Air Bersih Hantui Pulau Wawonii Kala Tambang Nikel Mulai Beroperasi” yang ditulis oleh Riza Salman tanggal 6 Juni 2023; 130. Bukti PT-130 : Fotokopi Artikel berita Mongabay berjudul “Kala Tambang Nikel Datang, Biodiversitas Pulau Wawonii Mulai Terdampak” yang ditulis oleh Riza Salman dan Sapariah tanggal 7 September 2023; 131. Bukti PT-131 : Video ringkasan dokumentasi yang berjudul “PULAU WAWONII-Warga dan Tambang Nikel” yang dibuat oleh Tim Ekspedisi Indonesia Baru; 132. Bukti PT-132 : Video kondisi masyarakat Desa Roko-Roko dan Desa Sukarela yang berusaha mencari air bersih dari sumur yang sudah tercemar akibat kegiatan operasional pertambangan PT Gema Kreasi Perdana tanggal 12 Mei 2023; 133. Bukti PT-133 : Video kondisi masyarakat Pulau Wawonii yang berusaha mencari air bersih dari sumber mata air yang sudah tercemar akibat kegiatan operasional pertambangan PT Gema Kreasi Perdana tanggal 12 Mei 2023; 134. Bukti PT-134 : Video kondisi seorang warga Pulau Wawonii yang menunjukkan air yang mengalir dari kran air telah tercemar akibat kegiatan operasional pertambangan PT Gema Kreasi Perdana tanggal 12 Mei 2023; 135. Bukti PT-135 : Video kondisi masyarakat Pulau Wawonii yang berusaha mencari air bersih dari sumber mata air yang sudah tercemar akibat kegiatan operasional 348 pertambangan PT Gema Kreasi Perdana tanggal 12 Mei 2023; 136. Bukti PT-136 : Fotokopi Salinan Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Naskah Akademiknya; 137. Bukti PT-137 : Fotokopi Laporan Panitia Khusus Tambang Roko- Roko Raya DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Operasional PT Gema Kreasi Perdana Pemilik IUP di Desa Roko-Roko Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 9 Januari 2019; 138. Bukti PT-138 : Video Warga Konawe Protes Aktivitas Penambangan di Area Perkebunan tanggal 2 Maret 2022; 139. Bukti PT-139 : Video Warga Konawe Protes Aktivitas Penambangan di Area Perkebunan tanggal 5 Mei 2023; 140. Bukti PT-140 : Video Pihak PT GKP Ancam Warga Penolak Tambang di Konkep; 141. Bukti PT-141 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor: 59/B/LH/2023/PTTUN.MKS jo, No. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI tanggal 15 Juni 2023; 142. Bukti PT-142 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 59/B/LH/2023/PTTUN.MKS jo, No. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI tanggal 26 Juni 2023; 143. Bukti PT-143 : Fotokopi Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: W4-TUN3/915/HK.06/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Pengantar Pengiriman Berkas Perkara Kasas; 144. Bukti PT-144 : Fotokopi Surat Undangan Nomor: 005/065a/DPRD/2023 tanggal 2 Maret 2023 perihal Rapat Dengar Pendapat; 145. Bukti PT-145 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 P/HUM/2023 tanggal 11 Juli 2023; 349 146. Bukti PT-146 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 167/G/TF/2023/PTUN.Jkt tanggal 12 September 2023; 147. Bukti PT-147 : Fotokopi Artikel berita Mata Lokal berjudul “Tabrak Putusan PTUN Jakarta, PT GKP Tetap Beroperasi di Kawasan Hutan di Pulau Wawonii” tanggal 15 September 2023; 148. Bukti PT-148 : Video Amatir Warga Menunjukan Aktivitas PT GKP di Kawasan Hutan tanggal 15 September 2023; 149. Bukti PT-149 : Video Amatir Warga Menunjukan Aktivitas PT GKP di Kawasan Hutan tanggal 15 September 2023; 150. Bukti PT-150 : Video Amatir Warga Menunjukan Aktivitas PT GKP di Kawasan Hutan tanggal 15 September 2023; 151. Bukti PT-151 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemanfaatan Pulau Kecil untuk Kegiatan Pertambangan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 19 September 2022; 152. Bukti PT-152 : Fotokopi Tanda Terima Tambahan atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemanfaatan Pulau Kecil untuk Kegiatan Pertambangan ke Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 19 Januari 2023 beserta Tembusannya; 153. Bukti PT-153 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 17 Februari 2023; 154. Bukti PT-154 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Kehutanan ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 22 Februari 2023; 350 155. Bukti PT-155 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 6 April 2023; 156. Bukti PT-156 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 10 Juli 2023; 157. Bukti PT-157 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Juli 2023; 158. Bukti PT-158 : Fotokopi Artikel berita Matalokal berjudul “PT GKP Akui Masih Beraktivitas di Kawasan Hutan di Pulau Wawonii Meski 'Kangkangi' Putusan PTUN Jakarta” tanggal 22 September 2023; 159. Bukti PT-159 : Video Amatir Warga Menunjukan Aktivitas PT GKP di Jetty tanggal 21 September 2023; 160. Bukti PT-160 : Video Amatir Warga Menunjukan Aktivitas PT GKP di Jetty tanggal 21 September 2023; 161. Bukti PT-161 : Video Amatir Warga Menunjukan Aktivitas Pemuatan Ore Nikel oleh PT GKP tanggal 21 September 2023; 162. Bukti PT-162 : Video Amatir Warga Menunjukan Aktivitas Pemuatan Ore Nikel oleh PT GKP tanggal 23 September 2023; 163. Bukti PT-163 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar 164. Bukti PT-164 : Fotokopi Artikel berita CNN Indonesia berjudul “Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura” tanggal 1 Juni 2023; 165. Bukti PT-165 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 211/G/2014/PTUN-JKT tanggal 14 Juli 2015; 166. Bukti PT-166 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 255 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016; 167. Bukti PT-167 : Fotokopi Artikel berita Indonesian Corruption Watch berjudul “MA Batalkan Izin Tambang di Pulau Bangka Sulawesi Utara” tanggal 29 Agustus 2016; 351 168. Bukti PT-168 : Fotokopi Artikel berita BBC News Indonesia berjudul “Masyarakat Sangihe menang, Mahkamah Agung batalkan SK Menteri ESDM soal tambang emas” yang ditulis oleh Raja Eben Lumbanrau tanggal 7 Juni 2022; 169. Bukti PT-169 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 13.K/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 163/MB.04/DJB/2023 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Tambang Mas Sangihe; 170. Bukti PT-170 : Fotokopi Buku yang berjudul “Hukum Pertambangan” yang ditulis oleh Prof. Abrar Saleng dan diterbitkan oleh UII Press, Yogyakarta, tahun 2004; 171. Bukti PT-171 : Fotokopi Sejarah Perlawanan Tambang di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara; 172. Bukti PT-172 : Fotokopi Daftar nama masyarakat yang tidak menyetujui lahan kebunnya untuk dialihkan dana tau tidak dikelola Pihak PT GKP (Gema Kreasi Perdana) di Desa Mosolo Raya, Desa Nambo Jaya Raya dan Desa-Roko-Roko Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan, Prov Sulawesi Tenggara; 173. Bukti PT-173 : Fotokopi Artikel Kompas.id yang berjudul “34 Pulau Kecil di Indonesia Terancam Kegiatan Pertambangan” yang dipublikasi pada Rabu, 17 Januari 2024; 174. Bukti PT-174 : Fotokopi Artikel detikfakta.id yang berjudul “Kehadiran PT Gag Nikel Diduga Merusak Potensi Pariwisata Raja Ampat” yang dipublikasi pada 14 Maret 2022; 352 175. Bukti PT-175 : Video yang diambil dari Tempo Video yang berjudul “Sisa-Sisa Tambang di Pulau Gee”; 176. Bukti PT-176 : Video Diskusi Media Briefing Forest Watch Indonesia dengan Forum Akademisi Indonesia Timur pada 18 Januari 2024; Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Idris, dkk juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Rilius A. Kinseng, MA, Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., dan Dr. Mas Achmad santosa, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Mahkamah masing-masing bertanggal 30 November 2023 dan 11 Januari 2024 serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2023 dan 1 Februari 2024 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Hasraman dan Dekarno, yang didengar keterangannya dalan persidangan tanggal 15 Januari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: AHLI 1. Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA PENTINGNYA PERLINDUNGAN KOMUNITAS PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM PROSES PEMBANGUNAN Dl INDONESIA Pengantar Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dua petiga wilayahnya adalah laut. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia. Sejalan dengan itu, komunitas pesisir dan pulau-pulau kecilpun sangat banyak dan berperan penting di negeri tercinta ini. Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil umumnya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada sumberdaya alam sebagai sumber penghidupan (livelihood) mereka. Sebagai contoh, para nelayan misalnya, sangat tergantung pada laut dan komoditi perikanan di dalamnya sebagai sumber penghidupan mereka (contoh: Stanford et al., 2013). Tentu ada juga yang mengandalkan komoditi pertanian/perkebunan sebagai sumber penghidupannya. Sayangnya, komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini masih menghadapi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, marjinalisasi, penggusuran, dan konflik sosial. Tidak jarang sumber penghidupan mereka terganggu bahkan porak poranda akibat berbagai kegiatan pembangunan, termasuk yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan. Oleh sebab itu, akses dan kontrol komunitas 353 pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap sumberdaya alam sangat perlu dijaga dan dilindungi. Dalam rangka memastikan dan melindungi kontrol dan akses komunias pesisir dan pulaupulau kecil ini, maka gugatan untuk membatalkan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU Nomor 27 Tahun 2007 Yang diubah dengan Ul- J Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kacil (UU PWP3K), sangatlah tidak tepat. Berikut akan diuraikan lebih rinci argumentasi ahli untuk menentang pembatalan tersebut. Marjinalisasi dan konflik sosial pada komunitas pesisir Sebelum ahli memberi tanggapan secara langsung terhadap permohonan untuk membatalkan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU Nornor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kacil (UU PWP3K), ijinkan ahli terlebih dahulu menyampaikan gambaran tentang kondisi empiris yang banyak dialami oleh komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia selama ini terkait dengan program "pembangunan" "Pembangunan" di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil hingga kini seringkali menyebabkan marjinalisasi dan memicu konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan di pesisir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pernah memicu konflik sosial antara perusahaan pertambangan dengan komunitas nelayan di sana (Kinseng, 2014), Konflik ini terjadi karena kegiatan pertambangan tersebut mengganggu fishing ground nelayan bahkan banyak rumpon nelayan yang dipotong. Konflik sosial antara pihak perusahaan tambang dan pemerintah dengan komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil juga terjadi di beberapa wilayah lain, seperti di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur; dan di Pulau Sangihe Sulawesi Utara. Sementara itu, penambangan pasir yang dilakukan di Banten telah memicu konflik sosial yang berkepanjangan di sana (Muldi et al., 2019). Kegiatan lain yang juga menyebabkan marjinalisasi kaum nelayan/penduduk lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah reklamasi pantai, seperti yang terjadi di pantai Utara Jakarta. Kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta telah menyebabkan gangguan terhadap livelihood nelayan (Anugrahini, 2017 dan Querdiola et al., 2023). Rencana reklamasi di Teluk Benoa, Bali, mendapat perlawanan yang keras dari komunitas local karena dipandang akan menghancurkan livelihood mereka dan bahkan merusak wilayah yang dianggap 354 sakral oleh komunitas lokal (Wijaya et al., 2023). Pembangunan lainnya seperti di Pulau Rempang, Riau, juga mengganggu kehidupan komunitas lokal, baik secara sosiologis, antropologis, bahkan spiritual, sehingga memicu konflik sosial. Seperti telah ahli katakan di tulisan lain, menurut ahli, konflik itu adalah symptom atau tanda adanya masalah atau ketidakberesan sosial antar pihak yang berkonflik tersebut (Kinseng, 2022a dan 2023). Jika ditelusuri lebih dalam, ketidakberesan sosial yang memicu konflik sosial itu menyangkut paling tidak tiga isu pokok, yaitu penghidupan (livelihood), keadilan (justice), dan martabat/harga diri (dignity). Dalam konteks "pembangunan' termasuk kegiatan pertambangan, jika hal itu mengganggu apalagi menghancurkan livelihood penduduk setempat, sementara kegiatan "pembangunan" tersebut tidak mampu menggantikan kerugian yang terjadi itu secara adil, hampir pasti akan memicu konflik sosial. Bagaimana dengan pertambangan yang dilakukan oleh PT GKP Pulau Kecil Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara? Sejauh data yang ahli ketahui, kegiatan pertambangan ini telah mengganggu atau mendisrupsi kehidupan komunitas local di sana. Dari segi livelihood, kegiatan pertambangan mengancam livelihood komunitas lokal melalui pembelian Iahan- lahan dan tanaman yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Yang Iebih parah tentunya, ada Iahan yang dijual oleh pihak tertentu yang bukan pemiliknya ("mafia tanah"). Di Iain pihak, kegiatan pertambangan sangat berbeda dengan pertanian yang sudah dikuasai oleh komunitas secara turun-temurun. Kegiatan pertambangan memerlukan pengetahuan dan skill yang baru, dan bahkan kekuatan fisik yang juga berbeda dengan kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak warga komunitas yang kehilangan pekerjaan ketika Iahan pertanian mereka dikonversi menjadi Iahan pertambangan. Tentu saja ini menyebabkan porak poranda kehidupan mereka yang kehilangan tanah dan tanaman yang merupakan sumber penghidupan mereka. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii ini telah memicu konflik sosial di sana. Konflik sosial itu pertama-tama adalah konflik vertikal antara komunitas lokal dengan pihak perusahaan. Namun, konflik sosial yang terjadi bukan hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal antar sesama warga, yakni antara warga yang pro kegiatan pertambangan dan yang kontra. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT 355 GKP telah memecah belah komunitas lokal, yang sebenarnya masih bersaudara. Dan, jika merujuk pada teori konflik Dahrendorf, kelompok masyarakat yang terbelah tersebut bukan hanya sebatas "quasi group", tetapi sudah menjadi "conflict groups" (Dahrendorf, 1958 dan Wallace and Wolf, 2006). Jadi, jika mengacu pada Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) Pasal 35 huruf k PWP3K menyatakan bahwa: Dalarn pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; maka, jelas kegiatan pertambangan yang dilakukan Oleh PT GKP di Pulau Wawonii ini tidak memenuhi syarat yang dinyatakan pada huruf k tersebut. Kegiatan pertambangan Oleh PT GKP di Pulau Wawonii ini nyata-nyata telah "merugikan masyarakat sekitarnya" secara sosial, ekonomi, dan lingkungan/ekologis. Selain menganggu bahkan memporak poranda livelihood sebagian warga, kegiatan pertambangan ini telah merusak keharmonisan dan kohesi sosial masyarakat setempat. Apakah Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 LIU PWP3K bertentangan dengan LJUD 45? Selanjutnya ijinkan ahli memberi respon atas pemohonan untuk membatalkan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 Ul-J PWP3K karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) (JUD 1945. Namun sebelumnya, perkenankan ahli menyampaikan bahwa dalam sosiologi, dikenal teori-teori yang membahas mengenai makna (meaning) dari simbol-simbol yang digunakan dalam masyarakat. Salah satunya adalah teori interaksionisme simbolik (symbolic interactionism). Teori interaksionisme simbolik menekankan pentingnya simbol dalam proses interaksi sosial. Dan salah satu simbol yang paling umum digunakan adalah bahasa, baik verbal maupun non-verbal. Merujuk pada teori ini, maka gugatan terhadap Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 LJU PWP3K ini menyangkut persoalan pemaknaan (meaning) dari simbol, yaitu bahasa yang digunakan dalam Ul-l PWP3K tersebut dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) IJUD 1945. 356 Kalau kita cermati, Pasal 35 huruf k UU PWP3K ini sebenarnya berbicara tentang syarat kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mencakup: (1) syarat teknis, (2) syarat ekologis/lingkungan, dan (3) syarat sosial-budayamasyarakat. Menurut ahli, ketiga syarat ini sudah sangat tepat ditinjau dari segi perkembangan zaman, khususnya terkait dengan pembangunan. Ketiga syarat ini dapat dikatakan sama dengan dimensi-dimensi dari sustainability yang kini menjadi kata kunci untuk seluruh kegiatan pembangunan. Seperti diketahui, sejak tahun 1980an, tepatnya sejak laporan "Our Common Future" dipublikasi Oleh WCED yang diketuai Oleh Gro Harlem Brundtland, konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development telah digaungkan di seluruh dunia. Kini isu sustainability semakin diperhatikan Oleh semua pihak. Umumnya para ahli mengatakan bahwa sustainability itu mencakup tiga dimensi, yakni dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dimensi sosial menyangkut isu keadilan sosial, termasuk pembangunan yang inklusif. Tentu saja konflik sosial termasuk dalam dimensi ini. Dimensi ekonomi mencakup upaya memastikan bahwa kegiatan pembangunan itu dapat memberikan keuntungan ekonomi (pendapatan) dalam jangka panjang; sedangkan dimensi lingkungan berupaya meminimalisir kerusakan lingkungan/alam dari sebuah kegiatan pembangunan. Sejalan dengan itu, kini salah satu penilain penting dari kinerja sebuah perusahaan adalah ESG (environmental, social, and governance). Dimensi lingkungan menilai kinerja sebuah perusahaan dari aspek lingkungan, termasuk masalah karbon dan upaya-upaya konservasi. Dimensi sosial termasuk kajian mengenai dampak kegiatan perusahaan terhadap komunitas; sedangkan dimensi governance menyoroti tata kelola organisasi perusahaan, termasuk kepemimpinan, transparansi, akuntabilitas, juga etika. Jadi, uraian ini menunjukkan bahwa syarat yang dikemukakan dalam Pasal 35 huruf k UU PWP3K itu sangat sesuai dan sejalan dengan perkembangan terkini terkait kegiatan pembangunan apapun, termasuk kegiatan pertambangan. Dan oleh sebab itu, harus tetap dipertahankan, tidak boleh dibatalkan! Apakah persyaratan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Ul-JD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 357 hadapan hukum" dan Pasal 281 ayat (2) Ul-JD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"? Tentu saja tidak! Apakah persyaratan itu dianggap membatasi kebebasan setiap orang dan bersifat diskriminatif? Tentu tidak! Persyaratan ini adalah soal tata kelola sumberdaya alam (resource governance). Dalam tata kelola sumberdaya alam, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, tentu perlu dan harus ada aturan yang diberlakukan untuk memastikan keteraturan sosial (social order) dan kebaikan bersama. Syarat ini tidak berbeda dengan aturan yang melarang penanaman sawit dalam kawasan hutan atau dalam wilayah gambut dalam, misalnya. la juga sama dengan larangan bagi nelayan untuk menggunakan bom dan racun dalam menangkap ikan (Pasal 35 huruf c). Perlu dicatat pula, syarat yang persis sama berlaku juga untuk penambangan pasir (Pasal 35 huruf i) maupun penambangan minyak dan gas (Pasal 35 huruf j). Syarat ini justru untuk memastikan agar ketiga dimensi dari sustainability itu (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dapat terwujud secara nyata di negeri tercinta ini; dan sekaligus berperan sebagai instrument untuk melindungi akses dan kontrol komunitas lokal terhadap sumberdaya alam yang merupakan sumber livelihood mereka. Demikian juga dengan Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K. Ini juga adalah soal tata kelola sumberdaya alam. Pasal dan ayat ini mengatur tentang prioritas pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Prioritas inipun sejalan dengan prinsip sustainability yang telah diuraikan di atas, khususnya elemen lingkungan (environment). Tentunya prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan secara cermat karakteristik pesisir dan pulau-palau kecil itu sendiri. Penyusunan prioritas pemanfaatan sumberdaya alam seperti ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal dan ayat manapun dari UUD 45! Kalau kita cermati, UUD 45 sendiri juga memiliki prioritas. Misalnya, dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 45 dikatakan bahwa "Burni dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat". Artinya, penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam itu diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang, misalnya penguasa dan pengusaha. Apakah ini diskriminatif? 358 Tentu saja tidak! Persyaratan dan prioritas yang tertuang dalam Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K juga lebih sesuai dengan paradigma pembangunan yang diadvokasi oleh UNDP, yaitu human security. Menurut UNDP, human security itu mencakup tujuh dimensi, yaitu economic security (keamanan ekonomi), food security (keamanan pangan), health security (keamanan kesehatan), environmental security (keamanan lingkungan), dan personal security (keamanan individu), community security (keamanan komunitas), dan political security (keamanan politik) (UNDP, 2022:34-35). Menurut ahli, pembatalan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K ini justru berpotensi menyebabkan diskriminasi dan marjinalisasi komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan pembangunan seperti yang seringkali terjadi selama ini. Merujuk teori strukturasi Giddens (1984) dan struktugensi Kinseng (2017), pembatalan kedua pasal tersebut akan menciptakan sebuah struktur sosial yang berfungsi sebagai enabling bagi praktik-praktik penggusuran dan penindasan warga komunitas lokal. Dan perlu diingat, seperti pernah ahli katakan, "sejauh ini masyarakat pesisir masih berada di posisi yang lemah dan sering tergusur" (Kinseng, 2023), termasuk masyarakat adat dan masyarakat tradisional sehingga perlu kebijakan afirmatif (Kinseng, 2022b). Ini juga sejalan dengan pendapat Talib et al. (2022) yang mengatakan bahwa sejak masa kolonial hingga era reformasi ini masyarakat pesisir selalu menjadi "the relative loser". Menurut mereka, pada era pasca-reformasi (1999 hingga sekarang), "While elites at the national level and national and international investors can be considered relative winners in this era, coastal communities, traditional and small-scale fishers (including fisherwoman),...are the relative losers" (Talib et al, 2022:6). Penutup Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali mengalami marjinalisasi akibat kehilangan kontrol dan akses terhadap sumberdaya alam, baik sebagai tempat berkerja/berusaha maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh sebab itu, mereka sangat memerlukan perlindungan. Salah satu instrument yang dapat memberi perlindungan bagi mereka adalah UU PWP3K Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2. Kedua pasal ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal manapun dari UUD 45. Sebaliknya, pembatalan kedua pasal ini justru membuka 359 peluang terjadinya diskriminasi, marjinalisasi, bahkan penindasan terhadap warga komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, utamanya oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan besar, seperti penguasa dan pengusaha. Oleh sebab itu, kedua pasal ini harus tetap dipertahankan. Membangun itu penting, tapi marilah kita membangun dengan paradigma pembangunan, yang saya beri nama: "kesejahteraan yang adil dan beradab". Artinya, tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kesejahteraan, namun bukan hanya kesejahteraan segelintir orang apalagi dengan mengorbankan orang yang lain (at the expense of others). Pembangunan harus lebih memperhatikan kelompok yang lemah dan tertinggal, agar tercipta keadilan sosial. Prof. Sajogyo bahkan lebih keras; bagi beliau, "pembangunan" yang hanya menguntungkan kelas atas atau elit desa pada program revolusi hijau misalnya, bukanlah pembangunan. Itu hanya modernisasi saja. Fenomena itu beliau sebut sebagai modernization without developmene (Sajogyo, 1982). Sementara itu, proses pembangunannya juga mesti dilakukan dengan beradab, yakni menjunjung tinggi dialog, partisipasi, kapabilitas, kedaulatan, kemandirian, dan martabat/dignity rakyat yang miskin dan lemah (Kinseng, 2023). 2. Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. Adapun Pokok permohonan dalam perkara ini menyangkut konstitusionalitas dari Permohonan Sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan Register Nomor 35/PUU- XXI/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pokoknya, permohonan ini hendak meminta Mahkamah untuk untuk memutuskan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berlaku sepanjang tidak dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. Terkait dengan pokok permohonan tersebut, ahli akan menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut: 360 Pada pokoknya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan: Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara. Adapun yang menjadi pokok permohonan atas pasal a quo menyangkut makna kata priroritas dalam kata “diprioritaskan” apakah bersifat mutlak hanya terhadap poin-poin yang disebutkan atau dapat ditafsirkan secara terbuka di luar dari yang disebutkan. Untuk memaknai kata tersebut maka secara gramatikal dapat dicarikan artinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia:36prioritas/priꞏoꞏriꞏtas/n yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. memprioritaskan/memꞏpriꞏoꞏriꞏtasꞏkan/v mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Makna yang hampir sama juga ditemukan dalam blacks law dictionary dimana kata prioritas merupakan serapan dari kata “priority” yang berarti: 1. The status of being earlier in time or higher in degree or rank.37 Penggunaan kata memprioritaskan kemudian diikuti dengan poin-poin sebagaimana termaktub dalam poin a sampai dengan i disusun secara berurutan dengan sifat kumulatif sekaligus alternatif dengan adanya kata “dan/atau” pada bagian akhir.38 Sifat kumulatif alternatif pada pasal a quo menurut ahli memberikan ruang untuk: a. alternatif mengandung makna: memprioritaskan salah satu maupun kesemua poin yang ada. Artinya prioritas dapat dilakukan secara berurutan maupun tidak berurutan; 36 Diakses melalui: https://kbbi.web.id/prioritas 37 Bryan A. Garner, Bryan A. Garner - Black's Law Dictionary-West, 2009, hal. 1313 38 lihat Angka 264 UU 12/2011 264. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau. 361 b. kumulatif mengandung makna: memprioritaskan secara keseluruhan poin yang ada dan terbatas hanya pada apa yang ada dalam pasal a quo dan tidak membuka ruang untuk mempriortaskan di luar dari yang ditentukan. Dengan demikian jikalaupun akan dimanfaatkan secara ekonomis untuk kegiatan lain maka tetap diprioritaskan dan diperbolehkan hanya berdasarkan pada kepentingan tertuang dalam Pasal 23. Adapun ketentuan penjelasan yang menambahkan pemanfaatan umum dimana salah satunya adalah pertambangan menurut pemohon merupakan bentuk inkonsistensi norma bahkan penyelundupan norma. Hal ini sangat bertentangan dengan Konsideran yang memuat landasan filosofis dan sosiologis yaitu: a. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang; b. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Jika dibaca lebih lanjut, pada paragraph akhir penjelasan umum dinyatakan sebagai berikut: Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi penduduknya padat. Namun, sebagian besar penduduknya relatif miskin dan kemiskinan tersebut memicu tekanan terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi sumber penghidupannya. Apabila diabaikan, hal itu akan berimplikasi meningkatnya kerusakan Ekosistem pesisir dan pulau- pulau kecil. Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa industrialisasi dan pembangunan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sering kali memarginalkan penduduk setempat. Oleh sebab itu diperlukan norma- norma pemberdayaan masyarakat. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat 362 menyeimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil untuk kepentingan ekonomi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang melalui pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai.39 Dengan demikian ahli justru berpendapat agar melalui permohonan pengujian ini Mahkamah dapat mempertegas makna norma “diprioritaskan” sebagai bentuk pembatasan terhadap kegiatan pemanfaatan yang diperbolehkan di pulau-pulau kecil. Adapun ketentuan Pasal 35 huruf k dan penjelasan Pasal 10 huruf a yang membuka ruang terhadap kegiatan penambangan mineral dalam kawasan pemanfaatan umum harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D karena telah menimbulkan ketidakpastian dan menyimpang dari tujuan undang-undang a quo, yaitu:40 a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penegasan untuk pemanfaatan selain yang dimuat dalam Pasal 23 dalam hal ini pertambangan mineral (vide Pasal 35 huruf k) haruslah dinyatakan sebagai tindakan inskonstitusional. Jika dibuka ruang untuk adanya aktifitas penambangan mineral tentunya akan bertabrakan Pasal 4, Pasal 23, dan asas- asas Undang-Undang a quo yaitu:41 a. keberlanjutan; b. konsistensi; c. keterpaduan; 39 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 40 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 41 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 363 d. kepastian hukum; e. kemitraan; f. pemerataan; g. peran serta masyarakat; h. keterbukaan; i. desentralisasi; j. akuntabilitas; dan k. keadilan. Berdasarkan uraian diatas maka ahli berpendapat tidak ada keraguan secara konstitusional untuk memaknai kata diprioritaskan dalam pengertian mutlak dan pemanfaatan menurut Pasal 10 hanya diperuntukkan untuk kegiatan yg telah dirinci pada huruf a sampai dengan huruf i. Bahwa keberadaan Pasal 35 huruf k telah menimbulkan ketidaksinkronan pengaturan dengan Pasal 23 maka sudah sepatutnya pasal a quo harus dimaknai bertentangan dengan konstitusi karena membuka ruang pemanfaatan pulau kecil untuk kegiatan lain dalam hal ini penambangan mineral. Ahli berpendapat, untuk memenuhi kepastian hukum, landasan filosofis, sosiologis, tujuan dan asas-asas Undang-Undang a quo maka rumusan Pasal 35 huruf k harus dimaknai secara lebih tegas dengan menghilangkan frasa “apabila” dan rumusan pasal selanjutnya. Dengan demikian ahli merumuskan pasal tersebut menjadi sebagai berikut: Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: melakukan penambangan mineral. Bahwa Pasal 10 sebagai dasar pembuka yang dimuat di dalam penjelasan merupakan bentuk penyelundupan hukum karena menambahkan kegitan pemanfaatan di luar yang dikehendaki oleh Pasal 23. Bahwa adapun manfaat ekonomi yang akan diperoleh dari pemanfaatan pulau pulau kecil hanya sebatas kegiatan kegiatan yang diprioritaskan dalam Pasal 23, artinya aktifitas yang boleh dilakukan dalam rangka mendapatkan manfaat ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 33 ayat (4) hanya sebatas pada kegiatan yang diprioritaskan tersebut 3. Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M. 364 Adapun keterangan ahli ini saya sampaikan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Sejarah dan perkembangan hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan 2. Pemahaman konsep pembangunan berkelanjutan yang beraliran kuat (strong sustainability) dan beraliran lemah (weak sustainability) 3. Pemahaman Critical Natural Capital (CNC) dalam konteks Strong Sustainability 4. Pembangunan Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Berkeadilan dalam Konstitusi Indonesia (Pasal 28 H, 33 ayat (3), 33 ayat (4), dan 33 ayat (5) UUD 1945). 5. UU PWP3K dalam konteks pembangunan berkelanjutan beraliran kuat (strong sustainability), modal alam bersifat kapital (critical natural capital), dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) 6. Kegiatan Penambangan di Pulau-Pulau Kecil sebagai Potentially Abnormally Dangerous Activities 7. Kesimpulan Sejarah dan Perkembangan Hukum Lingkungan 1. Perkembangan hukum lingkungan modern berawal dari respon global terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan ekonomi eksploitatif pasca Perang Dunia II. Pembangunan yang awalnya diharapkan dapat memulihkan kembali perekonomian global pasca Perang Dunia II justru menjadi bumerang bagi negara-negara global north (negara-negara yang maju terlebih dahulu secara ekonomi) yang mengalami dampak terhadap ekosistem mereka. Pada masa itu muncul berbagai pemikiran-pemikiran baru terkait dengan upaya perlindungan lingkungan, antara lain: a. Tragedi Kepemilikan Bersama (Tragedy of the Commons) oleh Garrett Hardin (1968) mengatakan bahwa: “Each man is locked into a system that compels him to increase his herd without limit – in a world that is limited. Ruin is the destination toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the commons. Freedom in the commons brings ruin to all.” Pemikiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa kompetisi atas sumber daya alam yang terbatas hanya 365 akan berakhir pada rusaknya keseimbangan ekosistem bumi yang akan merugikan setiap orang tanpa terkecuali. b. Rachel Carson dalam bukunya yang berjudul ‘Silent Spring’ (1962), menjelaskan dampak buruk penggunaan pestisida secara berlebihan terhadap alam. Dalam bukunya tersebut, Carson meyakinkan pembaca bahwa industri bahan kimia telah menyebarkan informasi yang salah tentang pestisida, dan pihak pemerintah dengan mudah menerima informasi tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih teliti. Buku ini tidak hanya menggugah kesadaran masyarakat Amerika Utara tentang kontribusi pestisida terhadap hancurnya ekosistem seperti matinya flora- fauna termasuk terganggunya kesehatan manusia, juga mendorong perubahan sikap dan sekaligus memotivasi mereka untuk melakukan aksi konkret dengan meminta pemerintah melakukan tindakan drastis menghentikan penggunaan pestisida sebagai cara membasmi hama. c. Christopher Stone dalam artikelnya “Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects” (1972) memperkenalkan konsep hak hukum kepada objek alam (legal rights for natural objects) yang pada dasarnya memberikan hak hukum (legal right) kepada obyek alam. Tidaklah bijaksana jika alam tidak memiliki hak hukum hanya dikarenakan sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara). Organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan akan merusak lingkungan, maka kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai “wali” dari objek alam tersebut (hak hukum obyek inanimatif). Sebagai wali, pengadilan memberikan hak kepada kelompok tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap obyek alam, termasuk mengajukan gugatan dalam rangka mengupayakan perlindungan dan/atau pemulihannya (remedial action). Berangkat dari gagasan ini, organisasi lingkungan memiliki hak gugat (standing to sue) bertindak sebagai “wali” atas nama lingkungan hidup. 2. Peristiwa pencemaran dan kerusakan lingkungan serta perkembangan pemikiran hukum lingkungan memunculkan gagasan mengangkat isu lingkungan hidup ke dalam agenda global melalui UN Conference on Human 366 Environment (UNCHE) atau lebih dikenal sebagai Stockholm Conference 1972. a. Konferensi ini melahirkan kelembagaan yang berfungsi menjalankan program-program lingkungan hidup yang dikenal sebagai United Nations Environment Program (UNEP) dan 2 instrumen hukum internasional (soft law), yaitu Deklarasi Stockholm (yang memuat 26 prinsip lingkungan dan pembangunan) dan 109 (seratus sembilan) langkah atau rencana aksi. b. Semangat dan hasil dari konferensi tersebut sangat berpengaruh terhadap proses kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di masing-masing negara peserta konferensi. c. Konferensi Stockholm memiliki manfaat yang luar biasa bagi perkembangan hukum lingkungan modern. Konferensi ini merupakan precursor dalam membangun kesadaran dunia yang baru tentang pentingnya mengatasi penurunan kualitas lingkungan hidup sebagai dampak pembangunan, dan metode untuk mencegah serta mengatasinya. Pencapaian masyarakat dunia melalui Konferensi Stockholm ini adalah menempatkan pertimbangan lingkungan hidup dalam peta dunia yang didukung oleh sistem PBB. Statement terkait pencapaian ini tercantum dalam Resolusi PBB (GA Res. 2997 XXVII, UN Doc./A.8730): “Convinced of the need for prompt and effective implementation by Governments and the international community of measures designed to safeguard and enhance the environment for the benefit of present and future gener'ations of man” 3. Pada tahun 1983, UN General Assembly 38/161 menyetujui pembentukan World Commission on Environment and Development (WCED) yang dikenal dengan nama Komisi Brundtland. WCED inilah yang melahirkan laporan yang diterbitkan pada tahun 1987 dan diberi judul Masa Depan Kita Bersama (Our Common Future) yang lima tahun kemudian menjadi bahan utama/referensi utama dalam perhelatan besar dunia yang mendiskusikan dan menyepakati pengintegrasian lingkungan hidup ke dalam pembangunan ekonomi, yang dikemas dalam konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. a. WCED juga membentuk International Group of Legal Expert untuk memformulasikan prinsip hukum bagi perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yang kemudian menghasilkan 22 prinsip 367 hukum dan 13 usulan/proposal untuk memperkuat perangkat hukum dan kelembagaan bagi pembangunan berkelanjutan. b. WCED mengusulkan diselenggarakannya konferensi global yang membahas masalah lingkungan global. Rekomendasi ini diadopsi serta menjadi keputusan UNGA tahun 1989 (Resolusi 44/228). Keputusan UNGA ini kemudian dilaksanakan dalam bentuk United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) pada tahun 1992 di Rio De Janeiro. c. Dokumen Our Common Future yang digagas oleh WCED merupakan dokumen pertama yang memperkenalkan konsep sustainable development yang didefinisikan sebagai “Development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs.” Manusia memiliki kemampuan melakukan pembangunan secara berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan mensyaratkan pembatasan – sekalipun tidak berarti pembatasan absolut tetapi pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam. d. WCED mengidentifikasi beberapa tujuan penting dari kebijakan lingkungan dan pembangunan berdasarkan konsep sustainable development sebagai berikut42: i. Menghidupkan kembali pertumbuhan dan mengubah kualitasnya (reviving growth and changing its quality); ii. Memenuhi kebutuhan dasar untuk pekerjaan, pangan, energi, air, dan sanitasi (meeting essential needs for jobs, food, energy, water, and sanitation); iii. Memastikan jumlah penduduk yang berkelanjutan (ensuring a sustainable level of population); iv. Melestarikan dan meningkatkan basis sumber daya (conserving and enhancing the resources base); 42 United Nation, “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future”, (Oxford University Press: 1987) 368 v. Mengubah orientasi teknologi dan mengelola risiko (reorienting technology and managing risk); dan vi. Menggabungkan aspek lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan (merging environment and economics in decision-making). 4. Pasca diluncurkannya laporan ‘Our Common Future’, diselenggarakan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi tentang Lingkungan Hidup yang bernama United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau Konferensi Rio/Konferensi Bumi. Konferensi Rio merupakan tonggak bersejarah bagi pengembangan kebijakan dan hukum lingkungan di tingkat internasional, regional, nasional, maupun lokal. a. Konferensi Rio mengembangkan prinsip-prinsip yang sebelumnya dibahas dan didiskusikan dalam konferensi Stockholm. Hal yang baru dalam Konferensi Rio adalah pembahasan isu mengenai ozon, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, bahaya instalasi nuklir, pengelolaan hutan berkelanjutan, hingga pembuangan limbah berbahaya lintas negara, yang tertuang dalam 5 (lima) dokumen utama yang dihasilkan oleh Konferensi Rio, antara lain: (1) Rio Declaration on Environment and Development; (2) Agenda 21; (3) The Convention on Biological Diversity; (4) The Framework Convention on Climate Change; dan (5) The Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation, and Sustainable Development of All Types of Forest (the Statement of Forest Principles). b. Deklarasi Rio berisikan 27 prinsip, pengembangan dari prinsip Stockholm, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip penting lingkungan seperti prinsip precautionary, intergenerational equity, intra-generational equity, dan peran serta masyarakat lokal, perempuan, pemuda, serta lembaga non pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 5. Adapun 5 (lima) prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam Deklarasi Rio adalah: a. Keadilan Antar Generasi (inter-generational equity): merupakan upaya untuk menjamin tersedianya kesempatan atau peluang yang ekuivalen bagi generasi mendatang untuk memperoleh kesejahteraan melalui pendistribusian manfaat sumber daya alam secara berkeadilan. Harus ada semacam keadilan bahwa generasi berikutnya tidak menanggung 369 beban berat (kualitas hidup yang rendah) yang ditinggalkan generasi sekarang. b. Keadilan Dalam Satu Generasi (intra-generational equity): prinsip yang berbicara tentang keadilan di antara satu atau sesama generasi, termasuk di dalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau terdapatnya kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup (pendistribusian manfaat sumber daya alam dalam satu generasi secara berkeadilan. c. Prinsip pencegahan dini/prinsip kehati-hatian (precautionary principle): prinsip hukum lingkungan yang penting yang didasarkan pada situasi apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (serious and irreversible threat), ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti (scientific uncertainty), tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut. d. Perlindungan Keanekaragaman Hayati (conservation of biological diversity): Prinsip ini merupakan target utama dari pembangunan berkelanjutan karena sumber daya ekologis memberikan kita makanan dan obat-obatan, produk-produk industri, menjaga kesuburan tanah dan memberikan air bersih. Perlindungan keanekaragaman hayati yang kita miliki memberikan dan merupakan sumber kesejahteraan bagi umat manusia. Upaya perlindungan keanekaragaman hayati tidak hanya menyangkut soal moral dan etika akan tetapi soal hidup matinya manusia. e. Internalisasi Biaya Lingkungan dan Mekanisme Insentif (internalisation of environmental cost and incentive mechanism): biaya lingkungan dan sosial harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber alam tersebut. Sehingga yang terjadi adalah internalisasi “eksternalitas” dalam artian eksternalitas harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Instrumen yang tersedia meliputi pengaturan (dengan larangan dan sanksi), charges, fees, leasing, perizinan, mekanisme property rights, 370 environmental fund mechanism, environmental impact assessment, insurance, audit, pengembangan SDM internal, dan lain-lain. 6. Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 dalam perjalanannya kemudian dikritisi dan dikoreksi oleh kelompok masyarakat sipil (aktivis lingkungan, akademisi, dan para praktisi hukum dan kebijakan) dalam bentuk pengembangan berbagai kesepakatan antara lain Universal Declaration of Rights of Mother Earth 2010 (World People’s Conference on Climate Change and Rights of Mother Earth), Oslo Manifesto for Ecological Law and Governance 2016, dan IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law (EROL) 2016. Kritik tersebut dinyatakan dalam berbagai deklarasi dan manifesto, sebagai berikut: a. Dalam Deklarasi Stockholm, sudah diakui human rights to a decent environment dan human obligation to protect and improve the environment, tetapi pendekatannya masih antroposentris artinya good and quality of environment hanya dibutuhkan untuk mendukung/melayani kebutuhan manusia untuk hidup di dalam lingkungan yang baik (human rights to a decent environment)43. Deklarasi ini tidak menitikberatkan adanya keterhubungan/ketergantungan antara human beings and other living beings yang menegasikan ketergantungan dalam elemen-elemen ekosistem (ecological interdependencies) dan keterhubungan human and nature (interrelation). b. Deklarasi Rio masih menitikberatkan pada fungsi lingkungan hidup untuk kepentingan manusia44, di mana dalam Prinsip 1 Deklarasi Rio dikatakan bahwa “human beings are at the center of concerns for sustainable development”, tanpa melihat bahwa keduanya (human being and other living being) saling bergantung (interdependensi) sehingga selayaknya memiliki hak yang sama untuk hidup dan terjaga daya dukungnya. Pada tahun 2016, IUCN melahirkan World Declaration on the Environmental Rule of Law (EROL). Deklarasi EROL ini deklarasi yang disusun oleh praktisi-praktisi hukum dan lingkungan, hakim, advokat, akademisi, aktivis 43 Prinsip 1 Deklarasi Stockholm: Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated. 44 Pasal 1 Deklarasi Rio: Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. 371 lingkungan hidup. Deklarasi ini menjawab berbagai kelemahan dalam Deklarasi Stockholm maupun Deklarasi Rio melalui perluasan tidak hanya saja hak asasi manusia, tetapi hak bagi alam untuk hidup (exist), tumbuh (thrive), and berkembang (evolve) terlepas dari fungsinya bagi manusia.45 7. Pada tahun 2000-an, telah berkembang kesadaran negara-negara di dunia terkait pengakuan hak atas lingkungan hidup (environmental rights), kewajiban negara atas lingkungan hidup (state environmental duties), dan arahan kebijakan lingkungan hidup (environmental policy directives) dalam konstitusi negara. Sekitar 80% negara anggota PBB (156 dari 193) secara hukum mengakui ketentuan terkait perlindungan lingkungan dalam konstitusinya. Beberapa negara telah mengakui hak alam (Ekuador dan Bolivia) (May and Daly, 2015 dan David Boyd, UN Special Rapporteur on Human Rights & Environment, 2020). Data negara-negara yang telah mengatur aspek lingkungan hidup dalam konstitusinya: 1. Substantive environmental rights (75 negara) 2. Individual environmental duties and responsibilities (68 negara) 3. State environmental duties (108 negara) 4. Environmental policy directives (13 negara) 5. Sustainable development, future generation and public trust (48 negara); 6. Miscellaneous constitutional environmental provision (climate change, limitation on waste disposal and hazardous activities, energy policy etc.) (41 negara); 7. Right to Water (24 negara); 8. Procedural environmental rights (51 negara); 9. Sub-national (23 negara). 8. Hukum lingkungan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan di tingkat global. Adapun perjalanan politik hukum lingkungan Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pada tahun 1973 Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk pertama kalinya memuat ketentuan tentang arahan pembangunan jangka panjang terkait pentingnya pertimbangan aspek lingkungan hidup. “Dalam 45 Prinsip 2 IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law 2016: Right to Nature and Rights of Nature: Each human and other living being has a right to the conservation, protection, 372 pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”. b. Pada tahun 1978 Indonesia membentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH). c. Pada tahun 1982, Indonesia mengesahkan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagian pertimbangan UU No. 4 tahun 1982, sebagai berikut: “Dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.” d. Pada tahun 1992, Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi Rio atau United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Salah satu hasilnya, Indonesia menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati atau United Nations Convention on Biological Diversity dan mengesahkan konvensi tersebut dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. e. Pada tahun 1997, Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada bagian pertimbangan dalam Undang- Undang tersebut disebutkan bahwa: “Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan dan untuk mencapai kebahagiaan hidup, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan”. Indonesia mengesahkan Undang-Undang ini dikarenakan pertimbangan untuk menyesuaikan terhadap hasil-hasil Konferensi Rio 1992. f. Pada Amandemen ke-4 UUD NKRI 1945, terdapat amandemen Pasal 33, dengan menambahkan ayat (4), yakni: “Perekonomian nasional 373 diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Tabel 1. Dinamika Global Green Politics dan Perkembangan Kebijakan Nasional PPLH g. Pada tahun 2009, disahkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan pertimbangan: “Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.” UU ini dibentuk karena diperlukannya penguatan kelembagaan lingkungan hidup yang memiliki kewenangan, dan penyesuaian dengan otonomi daerah. h. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundang- undangan pelaksanaannya, mengatur pasal-pasal terkait Proyek Strategis Nasional, yang dijadikan panglima dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Antara lain pasal-pasal yang terbukti menjadikan PSN sebagai panglima dalam pemabangunan ekonomi nasional sebagai berikut: Tabel 2. Pasal Proyek Strategis Nasional 374 Pemahaman Strong Sustainability 1. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini adalah bagian dari pasal konstitusi yang dapat dijadikan dasar konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi pasal ini belum mengakui pentingnya pertimbangan tentang keseimbangan antara lingkungan hidup, ekonomi, dan keadilan sosial. Bisa dipahami pasal ini menitikberatkan keadilan sosial (untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat), dikarenakan pasal ini adalah pasal orisinil UUD 1945 yang pada saat penyusunannya, aspek lingkungan hidup, belum menjadi isu politik penting. Tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dapat dipungkiri sangat tergantung pada keberlanjutan (sustainability) dari natural capital resources dan ekosistem yang sehat. 2. Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pasal ini dapat diartikan memberikan ruang penafsiran bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip 375 ecologically sustainable and equitable development, dan dapat dijadikan dasar penerapan strong sustainable development.46 3. Apabila Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 di atas ditafsirkan sebagai pasal yang mengatur Ecologically Sustainable and Equitable Development (ESED) berlaku prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dihasilkan oleh Deklarasi Rio (5 prinsip), maka konsekuensinya, UU yang bersifat organic perlu menjabarkan prinsip ESED ini ke dalam pengaturan yang lebih operasional. 4. Prinsip-prinsip hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan oleh Konferensi Stockholm 1972 dan Konferensi Rio 1992, menurut Adelman47 dan Koetze48 memiliki kelemahan-kelemahan sehingga tidak mampu menghadapi dan menjawab persoalan krisis bumi yang saat ini dihadapi dunia. Kelemahan tersebut antara lain disebabkan kuatnya pemahaman bahwa aspek perlindungan lingkungan hidup masih menjadi sub-sistem dari economic development (pembangunan ekonomi), serta masih digunakannya pendekatan antroposentris (human-centric), serta masih memberikan tekanan pada kebutuhan manusia dan belum mempertimbangkan adanya interdependensi (saling ketergantungan) antara human being and other living beings (ecological disintegrity). Sehingga dalam perkembangannya, berbagai komunitas lintas keilmuan memberikan kritik terhadap ketentuan-ketentuan yang berasal dari Deklarasi Stockholm maupun Deklarasi Rio, salah satunya adalah gagasan mengenai strong sustainability sebagai antitesa dari gagasan weak sustainability dan gagasan hak atas alam (nature’s right) sebagai pelengkap dari hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Adelman dalam ‘Justice, Development and Sustainability in the 46 Strong sustainability menganggap modal alam (natural capital) sebagai penyedia beberapa fungsi yang tidak dapat digantikan oleh modal buatan manusia (man-made capital). Fungsi-fungsi ini, yang diberi label 'modal alam kritis' (critical natural capital). Strong sustainability mendefinisikan sustainability atau keberlanjutan sebagai generasi masa depan harus dapat menikmati modal alam yang tidak lebih kecil dari yang dinikmati generasi saat ini”. M.C. Gutes. "On the Concept of Weak Sustainability," UFAE and IAE Working Papers (1995) 47 Sam Adelman, “Justice, development and sustainability in the anthropocene”, dalam Cullet, Philippe and Koonan, Sujith, (eds.), Research Handbook on Law, Environment and the Global South Research Handbooks in Environmental Law Series, (Cheltenham: Edward Elgar, 2019) 48 Louis J. Kotze, “Rethinking Global Environmental Law and Governance in The Anthropocene”, Journal of Energy and Natural Resources Law 32 (2) (2014) 376 Anthropocene’ (2019) membagi konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam weak sustainable development dan strong sustainable development. 5. Strong Sustainability memiliki pemahaman bahwa nilai moneter merupakan salah satu bagian saja dari keseluruhan ekosistem. Oleh karenanya modal alam/natural capital maupun man-made keduanya harus dijaga daya dukungnya. Generasi yang akan datang tidak boleh mewarisi lingkungan hidup yang fungsinya telah terdegradasi sekalipun sumber ekstra kekayaan tersedia untuk mereka. Paham strong sustainability ini tidak hanya melihat lingkungan hidup melulu sebagai economic potential tetapi nilai keberlanjutan bagi fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sumber daya alam yang bersifat kritikal (critical natural capital) tidak dapat disubstitusi oleh kekayaan buatan manusia (man-made wealth). Fungsi dari modal sumber daya alam, dibagi kedalam 4 kategori: (a) sumber dari bahan baku untuk produksi dan konsumsi langsung (contoh: kayu, ikan); (b) tempat pembilasan dari limbah produksi dan konsumsi; (c) penyedia kenyamanan; (d) fungsi-fungsi dasar dalam mendukung kehidupan umat manusia. (Barua and Khataniar, 2015; Figge, 2005; Pearce and Turner, 1990; Ekins and others, 2003). 6. Weak Sustainability mendefinisikan bahwa kekayaan alam dan sumber daya alam tersedia dan dapat digunakan untuk wealth creation. Weak sustainability merupakan perpanjangan dari teori neoklasik tentang pertumbuhan ekonomi, dimana modal sumber daya alam yang critical dapat digantikan dan disubstitusi oleh kekayaan buatan manusia (man-made capital). Generasi yang akan datang diberi kompensasi atas kehilangan kenyamanan lingkungan hidup dengan cara mengembangkan sumber- sumber alternatif untuk meningkatkan kekayaan/pendapatan negara untuk kesejahteraan mereka. Teori weak sustainability didasarkan oleh teori ekonomi pasar yang bersifat human-centric dimana tidak ada sumber daya alam, sekalipun bersifat critical yang tidak bisa digantikan oleh bentuk- bentuk kapital lainnya (Beder, 2000; Stern, 1997; Getzner, 1999; Barua and Khataniar, 2015) 7. Untuk mengidentifikasi apakah prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Rio dan Stockholm berorientasi pada strong atau weak sustainability, dapat dilihat analisis sebagai berikut di bawah ini: 377 a. Prinsip 8 Deklarasi Stockholm sebagai berikut: “Economic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for man and for creating conditions on earth that are necessary for the improvement of the quality of life” merupakan contoh weak SD yang tidak memberikan pengakuan bahwa pembangunan ekonomi dan keadilan sosial sangat tergantung kepada biosfer yang aman (safe) dan sehat (healthy). Belum diakuinya interdependensi dari ketiga elemen ekosistem tersebut. b. Prinsip 11 Deklarasi Stockholm sebagai berikut: “calling on states not to take any steps to promote environmental protection without duly taking into account the effects on development policy”. Pada Deklarasi Rio 1992 pun masih terdapat prinsip (Prinsip 1) yang menganut weak sustainability. Deklarasi Rio masih menitikberatkan pada fungsi lingkungan hidup bagi kepentingan manusia. “human beings are at the center of concerns for sustainable development”. Sedangkan dalam Principle 2 IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law (2016) telah memperluas konsep hak, tidak hanya saja untuk manusia, tetapi hak bagi alam untuk bisa hidup, tumbuh, dan berkembang, terlepas dari fungsinya bagi manusia.49 8. Kebutuhan pergeseran paradigma dari weak sustainability ke strong sustainability ini bukan tanpa alasan. Saat ini, dunia memasuki era anthropocene50. Manusia dalam sejarahnya telah menyusun geological epoch atau kala geologis. Dalam geologi, kala adalah skala waktu geologi yang menyusun suatu periode. Holocene merupakan kala geologi atau zaman geologi yang sedang kita hadapi saat ini. Pada zaman ini pula lah manusia mulai berkembang dan mengintensifkan pembangunan, termasuk revolusi pertanian dan deforestasi besar-besaran yang mengakibatkan peningkatan emisi secara masif. 49 Principle 2, Right to Nature and Rights of Nature: Each human and other living being has a right to the conservation, protection, and restoration of the health and integrity of ecosystems. Nature has the inherent right to exist, thrive, and evolve. Lihat: IUCN, “IUCN World Declaration on the Environmental Rule of Law”, The IUCN World Congress on Environmental Law, Rio de Janeiro (Brazil) 26 - 29 April 2016 50 Antroposen adalah kala yang bermula ketika aktivitas manusia mulai memiliki pengaruh global terhadap ekosistem bumi. Lihat: Paul J Crutzen and Eugene F Stoermer, “The "Anthropocene"' 41 Global Change Newsletter 17 (2000) 378 9. Pada tahun 2000, Crutzen menyatakan kita telah memasuki post-Holocene epoch atau sudah tidak lagi berada di Zaman Holosen, melainkan di zaman baru bernama Antroposen. Antroposen adalah kala yang bermula ketika aktivitas manusia mulai memiliki pengaruh global terhadap ekosistem bumi. Istilah ini tampaknya sudah digunakan oleh ilmuwan Soviet sejak awal 1960-an untuk menyebut Kuarter, periode geologi terkini. Istilah ”antroposen” dicetuskan dalam makna berbeda pada tahun 1980-an oleh ekolog Eugene F. Stoermer dan dipopulerkan oleh kimiawan atmosfer Paul Crutzen. Crutzen menganggap pengaruh manusia terhadap atmosfer bumi dalam abad-abad terkini sangat besar sampai litosfer bumi layak memiliki lapisan geologi baru. Antroposen yang sekarang kita alami ditandai dengan disrupsi antropogenik dalam ekosfer (ecosphere). Manusia telah merusak sistem alam (natural system) dalam skala global yang mengancam ketahanan umat manusia, flora, fauna dan ekosistem secara keseluruhan. Saat ini bumi telah melewati planetary boundaries yang membatasi wilayah safe operating space of humanity (Rockstorm, 2009 dan Steffen, 2016). Lebih lanjut, UNDP pada tahun 2022 mengeluarkan laporan “Special Report on New Threats to Human Security in the Anthropocene: Demanding Greater Solidarity”. UN dalam laporan ini telah mengakui bahwa kini dunia saat in telah memasuki era Antroposen dan era ini menghadapkan manusia kepada ancaman-ancaman baru. “..During the anthropocene–a term proposed to describe the era in which humans have become central drivers of planetary change, radically altering the earth’s biosphere–people have good reason to feel insecure. Multiple threats from Covid-19, digital technology, climate change and biodiversity loss, have become more prominent or taken new forms in recent years.”51 10. Kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia salah satunya diakibatkan oleh kompromi antara pembangunan ekonomi vs penyelamatan lingkungan yang berlangsung sejak Stockholm. Kompromi ini terlihat dari Stockholm dan berlanjut sampai dengan Rio Conference, terlihat dari hasil-hasilnya. Kerusakan alam yang mengakibatkan krisis bumi ini dapat terlihat dalam laporan resmi Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan 51 United Nations Development Programme, Special Report 2022: New threats to human security in the Anthropocene, Demanding greater solidarity, (New York: UNDP, 2022) 379 penelitian para ahli antara lain Johan Rockstrom, et.al. tentang Planetary Boundaries (batas aman bagi kehidupan manusia di suatu planet). Pada tahun 2009, ilmuwan Johan Rockstrom et.al. menerbitkan hasil penelitian yang mengidentifikasi dan mengkuantifikasi 9 (sembilan) batas planet (planetary boundaries) yang apabila batas tersebut dilalui, ruang hidup umat manusia dalam keadaan tidak aman (unsafe operating space for humanity). IPCC Report pada tahun 2023 menyatakan bahwa bumi mengalami kenaikan temperatur yang mencapai titik 1.1 derajat celcius di 2011-2020, dibandingkan dengan tahun 1850-1900. Laporan IPCC mengatakan bahwa kita juga akan diproyeksikan mencapai kenaikan suhu 1.5 derajat celcius pada awal 2040, dengan tren dan tingkat emisi global saat ini.52 11. Berdasarkan penelitian Planetary Boundaries tersebut, dari sembilan batas planet sebagai parameter a safe operating space for humanity, 6 (enam) batas sudah terlampaui, antara lain: (1) perubahan iklim, (2) hilangnya keanekaragaman hayati, (3) perubahan siklus nitrogen dan fosfor, (4) perubahan fungsi lahan, (5) polusi kimiawi, dan (6) freshwater change (penggunaan air tawar).53 Strong Sustainability dan Critical Natural Capital 1. Membaca Pasal 33 ayat (4) yang menggarisbawahi pembangunan ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan efisiensi berkeadilan, maka Pasal ini membuka ruang penafsiran bahwa Pasal 33 ayat (4) ini dimaksudkan untuk mengamankan Pasal 33 ayat (3) agar sumber daya alam dikelola sejalan dengan prinsip- prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan efisiensi berkeadilan. Artinya, untuk menjaga nilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, maka penetapan critical natural capital untuk ekosistem- ekosistem tertentu, sebagai kriteria utama dari prinsip strong sustainability itu perlu dilakukan di Indonesia. Penetapan critical natural capital untuk 52 IPCC, Summary for Policymakers. In: Climate Change 2023: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021). 53 Richardson, K., et al., “Earth beyond six of nine planetary boundaries,” Science Advances, 9(37). (2023, September 15), https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458. 380 ekosistem tertentu, perlu dilakukan agar tercapai apa yang disebut dengan keadilan dalam satu generasi (intra) dan keadilan antar generasi (intergenerational equity). Strong sustainability juga sejalan dengan prinsip- prinsip penting pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan dalam KTT Bumi, yaitu prinsip intergenerational equity (keadilan antar generasi) dan intragenerational equity (keadilan dalam satu generasi). Gagasan strong sustainability ini merupakan gagasan yang tidak anti pembangunan ekonomi, tetapi berfungsi sebagai safeguard agar tidak terjadi kerusakan bumi dan kepunahan dari keanekaragaman hayati Indonesia. Berkaitan dengan CNC ini, maka secara keilmuan telah tersedia beberapa kriteria ilmiah, untuk menetapkan ekosistem-ekosistem tertentu sebagai critical natural capital, yang tidak dapat disubstitusi dan digantikan oleh kekayaan buatan manusia (man made wealth) sebagaimana dikembangkan oleh Paul Ekins, Fridolin Brand, dan kriteria EBSA (CBD). 2. Berdasarkan konsep strong sustainability, beberapa modal alam (natural capital)/sumber daya alam memiliki empat fungsi yang penting dan tidak dapat digantikan oleh modal buatan manusia (man-made capital). Modal alam tersebut dapat diakui sebagai Critical Natural Capital (CNC), yang berpengaruh pada kualitas hidup dan kelangsungan hidup manusia – di mana perlindungan CNC berdampak pada tujuan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, sekaligus efisiensi berkeadilan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di era antroposen ini perlu mengadopsi pendekatan CNC dengan melakukan valuasi terhadap tingkat “criticality” (tingkat kepentingan) dan tingkat keterancaman (degree of threat) sumber daya alam. 3. Menurut Rudolf De Groot54, dalam mengukur tingkat “criticality”, paling tidak terdapat dua alat ukur: 1) tingkat kepentingan / degree of importance (antara lain kepentingan terkait fungsi jasa ekosistem); serta 2) tingkat keterancaman/degree of threat. Aspek pertama mengacu pada bagaimana masyarakat dan ilmu pengetahuan mempersepsikan ekosistem tersebut – secara ekologis, sosiokultural, maupun ekonomi. Sementara, tingkat 54 Rudolf De Groot et.al., “Importance and threat as determining factors for criticality of natural capital”, Ecological Economics 44 (2003) p.18-204 381 keterancaman dilihat dari jumlah ekosistem yang terdegradasi dan kualitas ekosistem yang tersisa. 4. Dalam kerangka hukum di Indonesia, gagasan CNC bukanlah hal baru. Sebagai contoh, CNC dapat diukur melalui kriteria-kriteria eksisting yang digunakan untuk menetapkan ekosistem penting melalui kebijakan Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)55maupun Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Selain dua kriteria tersebut, Fridolin Brand juga memperkenalkan enam domain jasa ekosistem kritis (six domains of critical ecosystem services) sebagai cara untuk menetapkan CNC56, yaitu kriteria: (1) sosial- budaya; (2) ekologis; (3) keberlanjutan; (4) etika; (5) ekonomi; (6) kelangsungan hidup manusia, sebagaimana dapat dilihat di Tabel 1. Tabel 2. Six Domains of Critical Ecosystem Services Kriteria Penjelasan Catatan Sosial-Budaya (socio-cultural) Ketika jasa ekosistem sangat penting untuk kelompok social tertentu, karena mereka menciptakan konteks sosial budaya dalam hal kebutuhan non-materialistis Wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil memiliki peranan penting dalam konteks sosial- budaya. Sebagian Masyarakat adat pesisi memandang bahwa alam mereka merupakan ‘nenek moyang’ seperti di Papua Ekologis (ecological) Ketika jasa ekosistem dinilai secara ekologis karena signifikansinya dalam Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau kecil memiliki jasa ekosistem yang signifikan, tempat 55 Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Nomor P.1/KSDAE/BPE2/KSA.4/2/2021 56 Fridolin Brand, “Critical natural capital revisited: Ecological resilience and sustainable development”, Ecological Economics, 68, (3) (2009), 605-612 382 hal kealamiannya, keanekaragaman hayati, dan keunikan berkembang biaknya berbagai spesies dan habitat bagi keanekaragaman hayati laut Keberlanjutan (sustainability) Mengacu pada perdebatan antara keberlanjutan yang lemah dan yang kuat (weak vs. strong) Jasa ekosistem di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil bersifat tidak dapat digantikan (yaitu sebagai penyerap karbon, bahkan dengan teknologi) Etikal (ethical) Ketika hilangnya jasa ekosistem dapat merugikan secara moral, di mana terdapat nilai-nilai moral dilanggar Perlu penelitian lebih lanjut Ekonomi (economic) Ketika hilangnya jasa ekosistem membawa serta biaya ekonomi yang sangat tinggi Terdapat kerugian ekonomi yang tinggi ketika wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdegradasi Kelangsungan hidup manusia (Human Survival) Jasa ekosistem menjadi sangat penting, ketika jasa ekosistem tersebut dihilangkan, kehidupan manusia tidak memungkinkan Terdapat beberapa ekosistem di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang sangat penting, seperti misalnya mangrove. Mangrove di kawasan pesisir melindungi masyarakat dari gelombang badai, erosi pantai, dan kenaikan air laut. 383 Sumber daya laut dan pesisir penting bagi mata pencaharian dan penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia. 5. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memenuhi syarat elemen ‘criticality’ apabila melihat dari kadar pentingnya (degree of importance), maupun kadar keterancamannya (degree of threats) berdasarkan kriteria-kriteria diatas. Berbagai studi57 menunjukkan bahwa bahwa salah satu ciri penting pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir adalah bahwa ekosistem ini merupakan ekosistem yang paling rentan terhadap peristiwa ekstrim yang diakibatkan perubahan iklim. Briguglio58 menyatakan: “Many small island developing states (SIDS) face special disadvantages associated with small size, insularity, remoteness and proneness to natural disasters” Pelling & Uitto59 mengatakan: “Small islands are made vulnerable by their small size, insularity and remoteness, environmental factors, limited disaster mitigation capability, and demographic and economic structure” Lebih lanjut, United Nations Conference on Environment and Development60 pada bulan Juni 1992 menyatakan bahwa: “Small Island Developing States, and islands supporting small communities are a special case both for environment and development. They are ecologically fragile and vulnerable. Their small size, limited resources, geographic dispersion and isolation from markets, place them at a disadvantage economically and prevent economies of scale” 6. Dalam studi lain (Retraubun, (2002)61 menunjukkan bahwa pulau kecil memiliki risiko lingkungan yang tinggi, dan sangat rentan terhadap 57 Riyadi Subur, “Penentuan Tingkat Kerentanan Pulau Guraici berdasarkan Kapasitas Adaptif Ekosistem Pesisir”, Jurnal Biologi Tropis Vol 17, (Januari-Juni 2017) 58 Briguglio L, “Small Island Developing States and Their Economic Vulnerabilities”. J. World Develop (1995) 59 Pelling, M. dan Uitto, J. (2001), “Small island developing states: natural disaster vulnerability and global change”, Global Environmental Change Part B: Environmental Hazards, 3(2), (2001), p. 49–62 60 United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, Brazil, 3–14 June 1992 – AGENDA 21. 61 Retraubun, A.S.W, “Pulau-pulau kecil di Indonesia. data dan masalah pengelolaannya. Makalah Lokakarya dalam rangka Penetapan Luas Terumbu Karang, Panjang Pantai, dan Jumlah Pulau di Indonesia Berdasarkan Data Penginderaan Jauh”, COREMAP-LIPI (2002) dalam Roberto Patar Pasaribu et al., 384 pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam atau perubahan lingkungan secara alami maupun non-alami. Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan (Sagala et al., (2021).62 7. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, kriteria ABKT memiliki kemiripan dengan kriteria CNC sebagaimana disebutkan di atas. Kriteria ini terdiri dari: a. Secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan b. Elemen bentang alam yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan c. Area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam d. Area yang dapat menyediakan jasa ekosistem e. Area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati f. Area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati. 8. Lebih lanjut, penetapan kriteria CNC juga dapat ditemukan dalam instrumen EBSA (Ecologically and Biologically Significant Areas). Konsep EBSA diperkenalkan pada tahun 2008 yang digunakan sebagai standar untuk kawasan khusus dalam Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD). Ukuran EBSA adalah wilayah lautan yang memiliki kepentingan khusus dalam hal karakteristik ekologi dan biologisnya. Contohnya, kawasan yang menyediakan habitat penting, sumber makanan, atau tempat “Pemetaan Tingkat Kerentanan Pesisir dengan Metode CVI (Coastal Vulnerability Index) di Kabupaten Indramayu”, Maspari Journal XIV (Juli 2022) 62 Sagala HA et al., “Pemodelan pasang surut dengan menggunakan metode flexible mesh untuk mengetahui genangan rob di pesisir karawang”, PELAGICUS: Jurnal IPTEK Terapan Perikanan dan Kelautan 2(3): (2021) 141-156 dalam Riyadi Subur “Penentuan Tingkat Kerentanan..” 385 berkembang biak bagi spesies tertentu. Kriteria EBSA sendiri terdiri dari 7.63 Kriteria ini antara lain: a. Keunikan dan kelangkaannya; b. Pentingnya untuk kehidupan spesies tertentu; c. Pentingnya untuk spesies dan/atau habitat yang dalam bahaya, terancam punah, atau mengalami penurunan kuantitas; d. Rentan, rapuh, sensitif, dan pemulihannya lambat; e. Produktivitas secara biologisnya; f. Keanekaragaman secara biologisnya; dan g. Kealamiannya 9. Kriteria EBSA sendiri sudah pernah digunakan di Indonesia saat menetapkan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan data dari Sekretariat CBD, Selat Malaka Timur dan Sulawesi merupakan wilayah EBSA. Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi menetapkan sebagian wilayah laut Sulawesi sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di bidang lingkungan hidup. Begitu pula Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara yang menetapkan sebagian wilayah dari Selat Malaka Timur sebagai KSNT di bidang lingkungan hidup. 10. Karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan sehingga perlu dikonservasi dan dilindungi dipertegas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Berdasarkan PermenKP tersebut, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijadikan landasan untuk menetapkan wilayah konservasi perairan berdasarkan kriteria-kriteria dalam PermenKP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi: a. Pasal 7 ayat (1): 63 CBD scientific criteria for ecologically or biologically significant areas (EBSAs) (annex I, decision IX/20) 386 Kawasan Konservasi dapat ditetapkan sebagai kategori taman apabila memenuhi kriteria: a. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan; b. berpotensi sebagai warisan dunia alami; c. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau Kearifan Lokal yang alami, dan berdaya tarik tinggi, serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan; d. mempunyai luas Wilayah Pesisir dan/atau Pulau Kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil; e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan atau f. mempunyai keterwakilan Ekosistem di Wilayah Pesisir yang masih asli dan/atau murni. b. Pasal 9 ayat (1): Kawasan konservasi dapat ditetapkan sebagai kategori kawasan konservasi maritim apabila memenuhi kriteria: a. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diserahkan pengelolaannya; b. Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil yang diatur dengan adat tertentu, Kearifan Lokal, dan/atau hak tradisional; c. Tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi; d. situs sejarah kemaritiman; dan/atau e. tempat ritual keagamaan atau adat. Permen KP No. 31 Tahun 2020 ini merupakan peraturan yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 4 UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di mana tujuan pengelolaan wilayah pulau- pulau kecil dan perairan di sekitarnya adalah “melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. 11. Berdasarkan Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di Laut tidak diberikan untuk kegiatan: a. Pertambangan Terbuka; b. Dumping; dan c. Reklamasi. Sehingga dari pengaturan ini kita dapat memahami bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan critical natural capital yang perlu dilindungi dan dikonservasi. Pemberlakuan pengecualian terhadap seluruh ekosistem tertentu untuk kepentingan PSN, 387 bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3), 33 ayat (4) dan 28 H UUD NRI 1945 yang merupakan landasan pelaksanaan dari konsep strong sustainability. Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dalam Konstitusi Indonesia (Pasal 28 H, 33 ayat (3), 33 ayat (4), dan 33 ayat (5) UUD 1945). 1. Terdapat 3 (tiga) pasal dalam UUD NRI 1945 yang terkait dengan lingkungan, yaitu Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia, Pasal 33 ayat (3) tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran akyat , dan Pasal 33 ayat (4), tentang pembangunan berkelanjutan, berawawasan lingkungan dan efisiensi berkeadilan. Pasal 28H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah adalah hak dari setiap orang, termasuk setiap warga negara Indonesia yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan bentuk penegasan bahwa arah dari perekonomian dan pembangunan negara harus sejalan dengan aspek keberlanjutan dan dengan memperhatikan lingkungan hidup. Sejalan dengan pemahaman ecologically sustainable development (ESD). 2. Selain dari kedua pasal tersebut, Pasal 33 ayat (5) dari UUD NRI 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI 1945 akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. 3. Merujuk kembali kepada UU PWP3K, pada bagian ‘Mengingat’ Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dimasukan sebagai dasar hukum pembentukan UU 388 PWP3K tersebut. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut pada bagian ‘Penjelasan Umum’ yang menjelaskan bahwa, “Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian, dalam memahami ketentuan yang berlaku dalam UU PWP3K terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus sejalan dengan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. 4. Semangat dari tujuan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan diterjemahkan lebih lanjut di dalam bagian Asas dan Tujuan dari UU PWP3K. Dalam Pasal 3 UU PWP3K disebutkan bahwa salah satu asas yang berlaku dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah asas keberlanjutan. Adapun di dalam penjelasan dari pasal tersebut disebutkan dengan sangat jelas bahwa asas keberlanjutan diterapkan agar: a. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya non-hayati pesisir; [merupakan bentuk dari perlindungan terhadap daya dukung ekosistem pesisir agar tetap mampu beregenerasi] b. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; [merupakan penerjemahan dari intergenerational equity principles] c. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. [merupakan penerjemahan dari precautionary principles] Dengan berpegang pada asas keberlanjutan di tersebut, Pasal 4 huruf a UU PWP3K menegaskan bahwa tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah “melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, 389 memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan”. Asas dan Tujuan sebagaimana disebutkan harus dijadikan dasar dalam memahami dan menafsirkan ketentuan lainnya dalam UU PWP3K. Asas dan Tujuan ini kemudian diterjemahkan ke dalam Pasal 23 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pulau-pulau kecil tidak diprioritaskan untuk kegiatan pertambangan: “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara.” Meski pasal ini menggunakan kata “prioritas” tidak berarti serta merta diartikan kegiatan tambang diizinkan karena semangat yang mendasarinya adalah pembangunan berkelanjutan yang beraliran kuat (lihat Pasal 28H, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 3 serta 4 UU PWP3K, serta prinsip kehati-hatian precautionary principle (Prinsip ke -15 Rio Declaration dan prinsip yang diakui UU 32/2009), dan karenanya aspek perlindungan ekosistem harus dijaga sehingga Pasal 23 ayat (2) harus dimaknai bahwa pulau-pulau kecil itu tidak boleh ditambang. UU PWP3K Dalam Konteks Strong Sustainability, Critical Natural Capital, dan Prinsip-Prinsip Kehati-hatian (precautionary principle) 1. Para penyusun UU PWP3K sadar dan memahami dengan sangat baik bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil itu memiliki fungsi yang penting, dan karena kekhasan karakteristiknya sangat rentan akan perubahan, sehingga melarang atau tidak memprioritaskan kegiatan pertambangan di wilayah ini. Semangat dari penyusun UU PWP3K sejalan dengan konsep Strong Sustainability, dan dipahami bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan Critical Natural Capital (CNC) yang harus dilindungi secara maksimal. 390 2. Menurut Aca Sugandhy64, berkembangnya berbagai aktivitas dan kepentingan ekonomi membuat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menanggung beban lingkungan tinggi akibat kegiatan pemanfaatan yang terus-menerus tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini kemudian diperberat oleh fakta bahwa apabila dilihat dari kacamata ekologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang kompleks dimana mencakup semua wilayah yang merupakan kawasan pertemuan antara daratan dan lautan, dimana ke arah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut atau sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran65 Karena karakteristiknya yang unik dan kompleks, Pulau kecil juga cenderung rentan terhadap perubahan lingkungan secara global dan bencana alam baik dari darat dan laut seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, badai, erosi pantai, kenaikan permukaan air laut. Prinsip Kehati-hatian/Pencegahan Dini (Precautionary Principle) 1. Tidak diperbolehkannya kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil semakin relevan jika dikaitkan dengan prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu precautionary principle. Berdasarkan Prinsip 15 Deklarasi Rio, precautionary principle diartikan sebagai “Dalam keadaan terdapat ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah yang dapat secara efektif mencegah degradasi lingkungan”.66 64 Aca Sugandhy, Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, (Bandung: FH UNPAD, 2000) h. 2. 65 Aca Sugandhy, Penataan Kawasan Pesisir Yang Berkelanjutan, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam rangka Penataan Ruang yang Berkelanjutan, Bandung, FH UNPAD, 2000, h. 2. 66 “In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation" 391 2. Pada intinya, prinsip ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, serta mengatur mengenai langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencegahan tersebut dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang belum diketahui seberapa luas dan besar kerugian dan/atau kerusakannya. Pencegahan dilakukan dengan melakukan langkah-langkah nyata, meskipun belum adanya bukti ilmiah yang solid mengenai seberapa luas dan besar akibat yang mungkin terjadi. Prinsip ini dapat berlaku pada kegiatan yang berdampak serius dan kerusakannya tidak dapat dipulihkan (irreversible damage). Berdasarkan kriteria tersebut, prinsip ini kemudian dapat diterapkan pada kasus ini, dimana kegiatan pertambangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya memiliki dampak buruk terhadap lingkungan yang mana bersifat irreversible atau tidak dapat dipulihkan kembali dan juga telah adanya potensi kerugian baik materiil maupun immateriil apabila wilayah pulau-pulau kecil dijadikan kawasan pertambangan, antara lain adalah rusaknya ekosistem yang meliputi ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, punahnya keanekaragaman hayati, serta hilangnya mata pencaharian dari masyarakat lokal dan masyarakat adat. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, tepatnya pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: f. kehati-hatian” “Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” 392 3. Untuk dapat menerapkan prinsip precautionary principle di pengadilan, Brian J Preston (2017)67 menjelaskan beberapa kriteria yang dapat diterapkan: a. Proporsionalitas: Tindakan hakim dalam menerapkan precautionary principle harus proporsional, yang dikaitkan dengan tujuan-tujuan perlindungan ekosistem. b. Non-discrimination: Dalam menerapkan precautionary principle, jangan dibedakan dengan situasi yang relevan untuk diperbandingkan dalam penerapan kasus-kasus lainnya (comparable situation) c. Konsistensi: Tindakan yang dambil harus konsisten dengan langkah- langkah (measures) yang telah diadopsi dalam kondisi serupa (in similiar circumstances) d. Menguji (eksaminasi) manfaat dan biaya (cost/risk) dari action dan lack of action. e. Menguji dan mengkaji perkembangan sains. Langkah-langkah dan tindakan penerapan precautionary principle harus didasarkan kepada new-scientifc data (updated data), bilaman perlu dimodifikasi berdasarkan hasil penelitian terbaru terkait dengan isu ini atau keterangan ahli yang lebih memberikan update f. Reducing uncertainty: untuk mengurangi ketidakpastian saintifik, tingkat ke hati-hatian dari pengadilan perlu dilakukan (prudence) melalui penghentian rencana pembangunan, program, maupun proyek sementara sampai dengan informasi yang relevan dan meyakinkan didapat. g. Hakim dapat menerapkan Adaptive Management Approach, antara lain: 1) memonitor dampak dari suatu keputusan berdasarkan indikator yang disepakati; 2) mempromosikan riset, untuk mengurangi ketidakpastian ilmiah; 3) memastikan adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan/implementasi; 4) mengulas dan melakukan penyesuaian terhadap langkah-langkah atau keputusan yang baru diadopsi; 5) menetapkan mekanisme kepatuhan yang efektif dan efisien. 67 Brian J Preston, ‘The Judicial Development of the Precautionary Principle’ (2018),Environmental and Planning Law Journal 123 (2018) 393 Dalam kegiatan-kegiatan yang berisiko, penerapan precautionary principle itu sangat penting Kegiatan Penambangan di Pulau-Pulau Kecil Sebagai Abnormally Dangerous Activities 1. Kegiatan pertambangan sangat berbahaya, apalagi bila dilakukan dalam ekosistem-ekosistem tertentu sebagaimana ditemukan dalam ekosistem pulau-pulau kecil. Kegiatan yang sangat berbahaya tersebut, dalam literatur hukum lingkungan disebut sebagai abnormally dangerous activity (kegiatan yang menimbulkan ancaman sangat berbahaya). 2. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 57 P /HUM/2022 jo. Putusan MA Nomor 14 P/HUM/2023 tentang pembatalan pasal-pasal yang memperbolehkan kegiatan pertambangan dalam Perda RTRW Konawe, Mahkamah Agung justru menerjemahkan abnormally dangerous activity dengan lebih ekstrim lagi, yaitu sebagai kegiatan yang harus dilarang. “Bahwa secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya baik flora, fauna, maupun manusianya bahkan juga mengancam kehidupan sekitar;” 3. Konsep abnormally dangerous activity berasal dari konsep pertanggungjawaban keperdataan yang tidak perlu membuktikan kesalahan (no fault liability) yang dipahami di Amerika Serikat di mana strict liability sebagaimana diatur oleh Restatement (Second) of Torts68 diterapkan terbatas hanya pada kegiatan yang dikategorikan sangat berbahaya (abnormally dangerous atau ultra hazardous activities).69 Secara konsep, perkembangan asas tanggungjawab mutlak (strict liability) bermula dari 68 Restatement of Torts berisikan prinsip-prinsip hukum dari berbagai putusan pengadilan yang disusun oleh American Law Institute, suatu organisasi profesi hukum yang terdiri dari hakim, akademisi hukum, dan praktisi. 69 Andri G. Wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, cet. 1 (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017), hlm. 62 394 kasus Rylands v. Fletcher70, pada tahun 1868 di Inggris. House of Lord, Pengadilan Tingkat Kasasi di Inggris melahirkan suatu kriteria yang menetapkan bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat diterapkan strict liability jika penggunaan tersebut bersifat non-natural use atau di luar kelaziman, atau tidak seperti biasanya. Keputusan Court of Exchequer Chamber dalam kasus ini adalah kegiatan atau (1) aktivitas yang mengandung bahaya atau resiko, apabila mengakibatkan kerugian bagi orang lain (dangerous activity); (2) tidak memerlukan pembuktian apakah seseorang yang mengakibatkan kerugian tersebut memenuhi unsur kesalahan atau tidak (no fault liability). Penanggungjawab kegiatan yang berbahaya dan beresiko tersebut hanya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila pelaku (3) dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana alam (defences). Dasar dari pertanggungjawaban ini bukan lagi apakah perbuatan tergugat memenuhi unsur melawan hukum (negligence) atau tidak, tetapi apakah tergugat terlibat dalam sebuah kegiatan berbahaya (non-natural use) yang menimbulkan kerugian. Karena tergugat telah terlibat dalam perbuatan yang berbahaya tersebut, tanpa harus melihat apakah perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Setelah kasus Rylands v. Fletcher, penerapan asas strict liability dimodifikasi kriteria penerapannya. Dasar pemikirannya adalah kualifikasi pertanggungjawaban yang hanya muncul sebatas adanya a non-natural use of land (penggunaan lahan yang tidak lazim), sebagaimana pandangan hakim pada pengadilan banding dalam kasus Rylands v. Fletcher tidak lagi relevan untuk digunakan saat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Lord Macmillan, dalam komunitas masyarakat industri yang berkembang telah terjadi suatu penggunaan lahan yang tidak lazim untuk membangun kegiatan industri berbahaya di suatu kawasan (tanah). Dengan kata lain, keterbatasan dari penerapan strict liability dipengaruhi oleh berubahnya pengertian non- natural use (dahulu) yang sekarang telah menjadi natural use. Dalam 70 Tergugat adalah pemilik tempat milling (penggilingan) yang membangun konstruksi kolam reservoir untuk menyuplai air. Namun tanpa diketahui tergugat, reservoir dan tanah bekas pertambangan penggugat ternyata terhubung oleh gorong-gorong bekas pertambangan. Akibatnya ketika reservoir diisi oleh air, maka air tersebut kemudian masuk ke dalam terowongan dan mengakibatkan banjir pada tanah pertambangan penggugat 395 perkembangannya frasa non-natural use digantikan oleh abnormally dangerous activity dan/atau ultra-hazardous activity. 4. Restatement (Second) of Torts § 520 (1977) menyatakan “One who carries on an abnormally dangerous activity is subject to liability for harm to the person, land, or chattels of another resulting from the activity, although he has exercised the utmost care to prevent the harm” Maka selama seseorang melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai abnormally dangerous atau ultra hazardous activities, ia akan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban terlepas dari apakah kerugian yang ditimbulkan dilakukan secara sengaja atau ia telah melakukan upaya kehati-hatian paling maksimal dalam melaksanakan kegiatannya. Pelanggaran dalam strict liability terletak pada pelanggaran hak yang dialami oleh korban atas kegiatan berbahaya yang dilakukan oleh pencemar.71 5. Terhadap apa yang dimaksud sebagai abnormally dangerous activities, Restatement (Second) of Torts § 519-24 (1977) memberikan enam kondisi di mana suatu kegiatan dapat dimasukkan dalam kategori tersebut. Kondisi tersebut antara lain adalah:72 a. Terdapat tingkat risiko yang tinggi dari kegiatan tersebut untuk menyebabkan bahaya terhadap orang, lahan, atau ternak milik orang lain (existence of a high degree of risk of some harm to the person, land, or chattels of others); b. Terdapat kemungkinan bahwa kegiatan tersebut menyebabkan bahaya yang besar (likelihood that the harm that results from it will be great) c. Risiko yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut tidak dapat dihilangkan dengan tindakan kehati-hatian/pencegahan (inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care); 71 American Law Institute, Restatement (Second) of Torts § 519-24, comment on subsection (1) d. American Law Institute, Restatement (Second) of Torts § 520 72 American Law Institute, Restatement (Second) of Torts § 520 American Law Institute, Restatement (Second) of Torts § 520 sebagaimana dalam Andri G. Wibisana, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata, hlm. 63 396 d. Kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kegiatan yang normal atau biasa untuk dilakukan (extent to which the activity is not a matter of common usage); e. Ketidaktepatan antara kegiatan dengan tempat kegiatan dilakukan (inappropriateness of the activity to the place where it is carried on); f. Kegiatan tersebut menghasilkan tingkat bahaya yang lebih besar dari manfaat yang dihasilkan kepada masyarakat sekitar (extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes); Keenam syarat di atas menurut Restatement (Second) of Torts merupakan penambahan atas syarat untuk menentukan “ultra hazardous activities” dalam Restatement of Torts Pertama, di mana syarat untuk menentukan “ultrahazardous activites” dalam Restatement of Torts Pertama antara lain adalah: “a risk of serious harm to the person, land or chattels of others, which cannot be eliminated by the exercise of the utmost care, and is not a matter of common usage”73 6. Lebih lanjut, pengertian abnormally dangerous activity dalam peraturan perundang-undangan nasional kita, dikenal dengan kegiatan-kegiatan: 1) Menggunakan B3; 2) Menghasilkan limbah B3; 3) Mengelola limbah B3; 4) Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 88 tentang strict liability dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sehingga, abnormally dangerous activity merupakan kondisi untuk dapat ditetapkannya strict liability. Adapun yang dimaksud sebagai ancaman serius antara lain: 73 Jon G. Anderson, “The Rylands v. Fletcher Doctrine in America: Abnormally Dangerous, Ultrahazardous or Absolute Nuisance?” Arizona State Law Journal, Vol. 1978 (1978), hlm.102. 397 a. Berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU 32 Tahun 2009, yang dimaksud sebagai ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat. b. Berdasarkan Penjelasan Pasal 80 ayat (2) huruf a UU 32 Tahun 2009, yang dimaksud sebagai ancaman serius adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda. c. Berdasarkan Pasal 38 ayat (5) Perma No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, yang dimaksud sebagai ancaman serius adalah: 1) telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/ atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas; 2) telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dipulihkan kembali; 3) telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dicegah; 4) telah menimbulkan akibat dampak atau memiliki potensi atau akibat dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; dan/atau 5) tidak memiliki kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan atau tempat kegiatan diselenggarakan. 7. Jika dilihat dari aktivitasnya maka kegiatan penambangan dapat dikategorikan sebagai abnormally dangerous activities karena menggunakan bahan B3, menghasilkan limbah B3 dan dampaknya berbahaya dan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat. a. Jika dilihat dari kacamata ekologis, kegiatan pertambangan memiliki banyak dampak negatif mulai dari rusaknya tanah, terancamnya keanekaragaman hayati di sekitar area pertambangan, berkurangnya debit air tanah, hingga menurunnya kualitas air sungai dan laut sebagai dampak dari tailing (Rianse: 2014, hlm. 54)74 74 Usman Rianse et al., “The Impact of The Gold Mining on The Social, Economic, and Cultural in The Bombana District Southeast Sulawesi Province”, IJSTAS Vol. 1, (2014), p. 53-65 398 b. Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari pertambangan berasal dari berbagai faktor, salah satunya adalah penggunaan bahan kimia (B3) yang tidak ramah lingkungan dalam kegiatan pertambangan seperti merkuri atau sianida. Dalam hal ini, meski sifat sianida yang lebih ramah lingkungan dibanding merkuri karena kemampuannya untuk melakukan oksidasi hingga menjadi zat yang tidak berbahaya, hal ini tetap tidak menutup kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat polusi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang menggunakan, menghasilkan, dan mengelola limbah B3, serta menimbulkan ancaman serius.75 c. Sumber pencemaran lainnya pun juga berasal dari pembuangan limbah tambang yang bersifat asam dan mengandung polutan tinggi, seperti batuan sisa, tailing, dan air tambang. Sebagai contoh, dalam limbah tailing yang mengandung sisa bahan kimia ditemukan polutan serta tingkat logam yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas air di wilayah sekitar saat limbah tersebut tersebar ke area terbuka karena penyimpanan dan pengelolaan yang tidak baik. Pembangunan fasilitas penyimpanan tailing dalam kegiatan pertambangan pun juga turut memberikan risiko tambahan terhadap pencemaran lingkungan, dimana seringkali tempat penyimpanan rawan rembesan bahkan runtuh, hingga akhirnya tailing tersebut menjadi tumpah dan membanjiri desa sekitar area pertambangan (Spohr: 2016, hlm. 49-50).76 d. Kegiatan pertambangan juga mempengaruhi keanekaragaman hayati, baik secara langsung (melalui proses ekstraksi mineral) dan tidak langsung (melalui industri pendukung operasi pertambangan dan para pemangku kepentingan di area sekitar). Beberapa penelitian mengenai dampak kegiatan pertambangan terhadap biodiversitas pun menunjukkan, bahwa tambang memiliki dampak langsung terhadap hilangnya habitat dan degradasi lingkungan. Hal ini dikarenakan proses persiapan pertambangan dan pengelolaan limbah merupakan 75 Maximilian Spohr, Human Rights Risks in Mining: A Baseline Study, (Germany: Max Planc Foundation for International Peace and the Rule of Law, 2016), p. 5 76 Maximilian Spohr, Human Rights Risks in Mining: A Baseline Study, (Germany: Max Planc Foundation for International Peace and the Rule of Law, 2016), p. 5 399 proses yang destruktif, yang akhirnya menyebabkan perubahan pada kondisi biotik dan abiotik.77 Kesimpulan Berdasarkan seluruh uraian di atas ahli berkesimpulan: 1. Pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tetapi juga harus mendasarkan pada: a. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 b. Pasal 28 H UUD 1945 c. Pasal 3 dan Pasal 4 UU PWP3K d. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terutama intergenerational dan precautionary principle. 2. Indonesia memaknai prinsip berkelanjutan sebagai prinsip berkelanjutan yang kuat (strong sustainability). Oleh karena itu, terhadap pasal yang diuji oleh Pemohon, ahli berpandangan bahwa Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K yang tidak memberikan ruang bagi kegiatan pertambangan di Pulau-Pulau Kecil sejalan dengan asas dan tujuan dari Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a UU PWP3K yang menekankan pada keberlanjutan dan tujuan perlindungan dan konservasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K juga telah sejalan dengan prinsip strong sustainability yang menghendaki perlindungan terhadap sumber daya alam yang kritikal seperti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (critical natural capital). Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K juga sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan terutama intergenerational dan precautionary principle, dan bahwa karakter dari kegiatan pertambangan yang merupakan abnormally dangerous activity atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius. Sedangkan Pasal 35 huruf k yang seolah-olah memberi peluang adanya kegiatan pertambangan di Pulau-Pulau Kecil, tidak sejalan dengan Pasal 23 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a UU PWP3K, Pasal 28 H, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Di samping itu, Pasal 35 huruf k tidak sejalan dengan prinsip strong sustainability, prinsip-prinsip berkelanjutan terutama intergenerational dan precautionary principle, dan bahwa karakter dari kegiatan pertambangan yang merupakan abnormally dangerous activity 77 Laura J. Sonter, “Mining and biodiversity: key issues and research needs in conservation science”, Proc. R. Soc. B285 (2018), p. 2 400 atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius, sehingga berpotensi memperparah kondisi krisis bumi, dalam hal ini pulau-pulau kecil. Dengan demikian ahli berpendapat bahwa Pasal 35 huruf k UU PWP3K tersebut harus dimaknai bahwa pengelolaan Pulau-Pulau Kecil tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan. SAKSI 1. Dekarno - Saksi adalah warga Mosolo Raya; - Saksi lahir di Desa Mosolo, Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 3 Januari 1992; - Sejak dulu kehidupan masyarakat Mosolo Raya sebagai petani juga melaut, bernelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hasil kebun cengkeh, jambu mete, pala yang menjadi tumpuan masyarakat Mosolo dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang menempuh pendidikan tinggi di Kendari, Makassar, Yogyakarta; - Saksi kuliah di Fakultas Hukum salah satu Universitas di Yogyakarta; - Sebelumnya, ada perusahaan lain masuk di Mosolo Raya, namun kemudian hengkang dan angkat kaki di Desa Mosolo Raya; - Tahun 2018, PT GKP masuk di Kecamatan Wawonii Tenggara, Desa Sukarela Jaya, namun kedatangan perusahaan tersebut tidak diterima masyarakat Desa Sukarela Jaya; - Pada tanggal 3 Maret 2022, PT GKP melakukan penerobosan dan pengusuran lahan kebun milik Ibu Saharia dan La Dani di Desa Sukarela Jaya. Dengan gejolak tersebut, masyarakat pendukung tambang PT GKP yang bukan pemilik sesungguhnya, tanaman tumbuh cengkehnya dijual ke PT GKP tanpa ada konfirmasi sama pemiliknya; - Kehadiran PT GKP melahirkan perpecahan di Desa Mosolo. Dulu hubungan sesama masyarakat sangat erat dan kuat. Mereka saling bantu-membantu dan bekerja sama karena berasal dari rumpun keluarga yang sama, mereka menjunjung tinggi gotong-royong dan tolong-menolong sesama keluarga. Namun, kehadiran PT GKP telah memicu kehadiran terjadinya konflik sosial yang sangat merusak hubungan keluarga, merusak hubungan sesama saudara kandung, hubungan bapak dan anak menjadi retak dan tidak 401 bertegur sapa, suami-istri bercerai karena berada pada posisi yang berbeda. Suami yang pendukung tambang, ingin menjual lahannya, sementara istri menolak ingin mempertahankan lahannya untuk tidak dijual ke perusahaan tambang PT GKP; - Masyarakat yang menolak PT GKP ketika mengadakan pesta nikahan ataupun ditimpa musibah seperti kematian, sudah tidak saling mengunjungi lagi. Mereka sudah tidak saling membantu dan itu terjadi hingga sekarang; - Parahnya lagi, masyarakat penolak tambang dituduh sebagai pengacau dan perusuh. Dituduh menghalang-halangi kegiatan pertambangan. Padahal sesungguhnya, masyarakat menolak, hanya mempertahankan tanaman cengkehnya agar tidak digusur karena tanaman cengkehnya tersebut sudah memberikan kehidupan sejak puluhan tahun lalu; - Saksi adalah bagian dari masyarakat di Desa Mosolo yang sangat mengharapkan melalui keterangan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga kerukunan masyarakat yang sudah hancur berantakan dapat dipulihkan kembali; - Konflik atau tidak saling bertegur sapa di antara warga itu masih terjadi; - Tidak ada ganti rugi atau ganti untung terhadap pemilik lahan atas pembebasan tanah atau penguasaan tanah PT GKP; 2. Hasraman - Saksi lahir di Desa Roko-Roko pada tanggal 16 Mei 1998; - Saksi besar di Desa Roko-Roko Raya; - Secara administratif, Desa Roko-Roko terletak di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten kami dimekarkan pada tahun 2013, sebelumnya masih menyatu dengan Kabupaten Konawe; - Sesungguhnya masyarakat Desa Roko-Roko Raya menolak akan hadirnya pertambangan karena latar belakang pendapatan masyarakat Desa Roko- Roko Raya berasal dari hasil pertanian dan hasil perikanan; - Dari hasil pertanian masyarakat Desa Roko-Roko Raya mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga menyekolahkan anak-anak mereka, termasuk saksi yang sedang melanjutkan S2 di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Tenggara; 402 - Hasil laut menjadi pendapatan utama pula bagi para nelayan yang ada di Desa Roko-Roko Raya, yang kemudian hasil dari tangkapan mereka menjadi bagian daripada untuk menumbuhkan ekonomi daripada masyarakat Desa Roko-Roko; - Masyarakat Desa Roko-Roko Raya mempunyai adat istiadat saling bergotong royong di setiap kegiatan, baik itu acara kematian, maupun acara perkawinan, termasuk kegiatan-kegiatan untuk pembangunan di desa. Namun, keakraban tersebut berubah setelah masuknya tambang perusahaan PT Gema Kreasi Perdana; - Tahun 2018, sakai mendengar ada utusan perusahaan yang mengaku sebagai salah seorang mahasiswa geologi untuk melakukan observasi di atas Gunung Roko-Roko Raya. Kemudian pada saat itu, utusan tersebut turun langsung di Desa Nambo Jaya, kemudian masyarakat Desa Roko-Roko Raya pada saat itu langsung berkunjung di Desa Nambo Jaya dan menyampaikan agar utusan tersebut meninggalkan kampung karena masyarakat Desa Roko-Roko Raya menolak hadirnya pertambangan di Wawonii; - Masyarakat Roko-Roko Raya berpendapat bahwa dengan hadirnya perusahaan pertambangan dapat mengganggu dan menimbulkan hasil tanaman dan kebun akan berkurang, artinya masyarakat Desa Roko-Roko berpendapat bahwa dengan masuknya pertambangan, maka ruang hidup dan hasil tani akan digusur; - Selanjutnya, meskipun mendapat penolakan keras dari masyarakat, tetapi Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana terus melakukan upaya agar dapat melakukan kegiatan pertambangan di Desa Roko-Roko Raya dengan merayu dan mengajak beberapa orang untuk melakukan studi banding di Pulau Obi. Ketika utusan tersebut kembali dari Obi, mereka ditugaskan untuk merayu masyarakat agar bergabung dengan Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana, yaitu tanaman, cengkeh, dan pohon jambunya akan dibeli dengan harga fantastis. Sehingga terpecahlah masyarakat di desa saksi, ada yang mendukung tambang dan ada yang menolak tambang; - Sekalipun warga penolak tambang terus melakukan upaya penolakan, akan tetapi Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana melalui utusannya, terus melakukan pengancaman, dan menakut-nakuti masyarakat, padahal 403 masyarakat hanya ingin mempertahankan tanaman agar tidak diterobos oleh Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana; - Tanggal 20 Juni 2019, Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana melakukan penerobosan lahan, yaitu lahan Bapak Abarudin selaku Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon. Istri Pak Abarudin menangis histeris dan beradu mulut dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh Saudara Marlion yang juga merupakan Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon; - Masyarakat penolak tambang terus bersikeras agar perusahaan menarik kembali alat-alat beratnya ini. Kemudian perusahaan mengembalikan alat beratnya ke lokasi, ke lokasi yang ada di pelabuhan; - Kemudian masyarakat berbondong-bondong membuat rumah demi berjaga- jaga, jangan sampai perusahaan ini melakukan penerobosan lagi; - Namun, pada tanggal 23 Agustus 2019, perusahaan melakukan penerobosan pada malam harinya dan masyarakat penolak tambang baru mengetahui pada pagi harinya. Perwakilan dari perusahaan mengatakan bahwa mereka bebas melakukan apapun karena mereka punya izin. Padalah, tanaman masyarakat di sana lebih dulu ada dibanding izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perusahaan ini; - Masyarakat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran, baik di DPRD kabupaten maupun di kantor Bupati Konawe Kepulauan. Akan tetapi, pihak pemerintah selalu mengabaikan masyarakat yang ingin menyampaikan bahwa masyarakat tertindas oleh Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana; - Setelah saksi melakukan aksi, ada aksi susulan yang biasa dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Saudara Marlion (saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon). Anehnya, ketika pihak perusahaan yang melakukan aksi demonstrasi, mereka langsung diterima pihak pemerintah. Sehingga saksi menduga pihak pemerintah ada permainan dengan pihak Perusahaan; - Masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, dengan jumlah kurang-lebih 5.000 massa, gabungan dari masyarakat Desa Roko-Roko dan Desa Mosolo. Namun, pendemo tidak ditemui oleh pihak gubernur, melainkan oleh wakil gubernur dan ia mengatakan akan menghentikan aktivitas pertambangan PT Gema Kreasi Perdana. Namun sampai hari ini, perusahaan masih tetap beroperasi, 404 meskipun hari ini diberhentikan sementara karena izin pinjam pakai kawasan hutannya dibatalkan oleh PTUN Jakarta; - Saksi mengetahui langsung kejadian penggusuran atau penerobosan lahan oleh perusahaan GKP. Masyarakat pemilik lahan menangis karena lahannya diterobos, karena hasil dari lahan tersebut, tanaman yang ada di lahan tersebut sudah menjadi pendapatan mereka setiap tahunnya. Bahkan dari dulu, itu merupakan lahan warisan dari orang tua mereka; - Sebelum perusahaan melakukan pertambangan di Desa Roko-Roko, meskipun hujan, hanya beberapa hari saja air keruh, tetapi keruhnya tidak sampai memerah. Namun, setelah perusahaan ini melakukan operasi, di bulan 5 kemarin, yang keluar dari pipa masyarakat bukan hanya air saja, melainkan dengan lumpur merah. Hal ini belum pernah terjadi sepanjang saksi lahir sampai kemarin. Sehingga masyarakat di sana sampai menangis menyayangkan sampai terjadi seperti ini; - Saksi termasuk orang yang dilaporkan oleh perusahaan, termasuk sebanyak 28 orang teman-teman saksi juga dilaporin di Polda. Ini bersangkutpautan dengan kejadian penerobosan di 2019 itu. Padahal pada saat itu saksi hanya mengambil gambar (video). Kemudian, tiba-tiba saksi dapat surat bahwa saksi dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara dengan pelapor Saudara Marlion; - Tidak berhenti sampai di situ saja, saksi juga didatangi rumahnya (di Kendari) oleh beberapa orang yang mengaku sebagai pihak intelijen untuk menangkap saksi. Sehingga pada saat itu, saksi sempat mengamankan diri; - Terjadinya air yang bercampur lumpur di pipa warga itu, membuat masyarakat sangat menderita karena mereka tidak mendapatkan air bersih yang dapat bisa dikonsumsi. Kemudian saksi bersama masyarakat mengeluh ke pemerintah desa; - Pada bukti P-131 berupa video, kebetulan saksi pada saat pengambilan video mengawal langsung teman-teman yang dari media, dalam terobongan mata air sudah dipenuhi lumpur, padahal sebelum perusahaan ini beroperasi, itu tidak pernah terjadi; - Yang menggunakan helm putih pada video (bukti PT-131) adalah Bambang Murtioso, Direktur Operasional Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana. dia yang menyuruh memborgol; 405 - Masih dalam video (bukti PT-131) orang yang memakai baju levis, gondrong, memiliki cambang, dan berada di sebelah orang berkacamata, mendatangi rumah saksi di BTN Kendari, namun saksi sedang tidak ada. saksi memperoleh informasi tersebut dari sepupu saksi yang sedang berada di rumah; [2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Abd. Latief, dkk menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut: Perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi. - Bahwa kewajiban negara dalam ekonomi, sosial, dan budaya ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa kewajiban negara juga ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Kewajiban ini kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum. Instrumen mana tidak hanya berfungsi untuk penindakan, tapi juga untuk mencegah, melindungi, dan menghormati yang merujuk pada prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. - Bahwa melalui fungsi pencegahan, perlindungan, penghormatan, maka pengelolaan sumber daya alam harusnya diakui sebagai sistem kehidupan ekologis yang terkait satu sama lain. Oleh karena wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, beserta kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat pesisir, sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Ayat (2), “Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal, sebagaimana 406 dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan.” - Bahwa secara sosiologis, tujuan ideal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak hanya mengakui dan melindungi, tapi memposisikan masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat, dan menjaga keutuhan negara dan Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 30, Pasal 4 huruf d, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. - Bahwa untuk mencapai tujuan ideal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, maka kata kunci dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 3 sebagai berikut: a. Asas keberlanjutan ditujukan agar pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir. Pemanfaatan sumber daya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir. Pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. b. Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. c. Asas peran serta masyarakat dimaksudkan agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian. - Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. - Menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut. - Memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil. 407 d. Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas keadilan merupakan asas yang berpegang dan kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang oleh pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. - Bahwa secara umum, tujuan maupun asas-asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk memberikan perlindungan dari ketentuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Dalam satu dekade ini, terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. - Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial, sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu, wilayah pesisir yang didukung peraturan perundangan-undangan yang ada, sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. - Untuk mencegah dan melindungi ancaman kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan masyarakat, telah diatur melalui Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam empat kawasan, kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategi nasional tertentu, dan alur laut. - Menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 3 PUU 2010 bahwa pengalokasian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam beberapa kawasan dengan maksud untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. - Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang pada pokoknya memuat prioritas pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak termasuk kegiatan penambangan, serta kegiatan dengan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang pada pokoknya memuat larangan terhadap kegiatan penambangan pasir, minyak, gas, dan penambangan mineral. 408 - Oleh karena itu, berdasarkan aspek krentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan secara sosiologis kegiatan penambangan tersebut dapat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Untuk terbukti kegiatan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terjadi hingga saat ini, telah merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat, sebagaimana penelitian Jatam, sebagaimana kami buktikan PT-35; Penelitian BRIN, Bukti PT-36; Penelitian Kiara, PT-033. - Pihak Terkait I sampai IV Sulawesi Tenggara secara turun-temurun telah menggantungkan hidup dari berkebun dan bertani, serta mencari ikan menggunakan alat tradisional. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Pemohon dalam perkara ini telah menghilangkan Pihak Terkait I sampai IV dan merampas sumber-sumber kehidupan. Pihak Terkait I sampai IV berupa kerusakan sumber mata air, hilangnya lahan perkebunan jambu mete, cengkeh, dan kelapa. Kerusakan wilayah pesisir yang mengakibatkan hilangnya sumber mata pencarian warga setempat yang kami ajukan di sini adalah penelitian Walhi, judul tahun penelitian Walhi sebagai yang kami buktikan, riset Kiara dan riset Jatam. - Dengan demikian, Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang- undang yang diuji dalam perkara ini merupakan sesuatu kesatuan dengan ketentuan pasal-pasal lain dalam undang-undang ini yang menopang tujuan ideal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yaitu untuk melindungi pulau- pulau kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga apabila Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang ini dimaknai berbeda dalam artian membolehkan kegitaan penambangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka hal tersebut sama halnya menghapus tujuan ideal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. - Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang ini juga telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. - Pulau-pulau kecil sangat penting untuk mendapatkan pelindungan secara khusus. Sebab infrastruktur ekologis, ekologi yang terbatas. Semakin kecil pulau itu, maka semakin terbatas infrastruktur ekologinya. Salah satu infrastruktur ekologinya adalah lensa air yang selama ini menjadi sumber utama air, air tawar di pulau-pulau kecil. Jika lensa air tanah ini rusak karena keracunan atau hilang 409 berganti dengan air laut karena operasi pertambangan, maka akan terjadi krisis air pada pulau-pulau tersebut. - Dalam publikasi lembaga ilmu pengetahuan LIPI dalam bukunya yang berjudul Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau-Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara menyatakan sebagai pulau kecil. Keberadaan hutan bagi masyarakat Wawonii sangat penting karena pemenuhan kebutuhan mereka sangat bergantung pada hutan ataupun hamparan lautan di sekelilingnya. - pemakaian pengetahuan yang lengkap tidak hanya pengetahuan modern, tapi juga pengetahuan tradisional, untuk memahami lebih baik kondisi dan dinamika sistem sosial dan ekologi. Jika perusahaan tambang melakukan praktik penambangan, hal ini berpotensi memperparah kerusakan ekosistem sumber daya mulai dari ketergantungan masyarakat kepulauan terhadap keanekaragaman tumbuhan, fauna, serta berpotensi menghilangkan potensi ekowisata yang dapat memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan masyarakat Wawonii. - Dalam buku LIPI yang dipublikasikan dalam website Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berjudul Pulau Wawonii Keanekaragaman Ekosistem Flora dan Fauna menyebutkan, sebagaimana kawasan konservasi, sebaiknya tidak dilakukan penambangan yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem dan keanekaragaman hayati di pulau kecil seperti Pulau Wawonii. - Penambangan di pulau pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik pengelolaan wilayah pesisir di pulau-pulau kecil. Keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ruang hidup bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum masuknya perusahaan pertambangan. Dalam model pembangunan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi, berbagai prakarsa pembangunan, terutama yang berbasis lahan, berpotensi menjadi konflik, terutama terjadinya tumbukan klaim antara sektor usaha dengan masyarakat. Pada akhirnya, konflik lahan dan kekayaan alam tersebut dapat menjadi biaya yang tidak terhindarkan dalam kegiatan pembangunan dan biaya ini kemudian dibebankan kepada para pihak yang berkonflik, baik itu sektor usaha maupun pemerintah, serta masyarakat. - Konflik lahan dan sumber daya alam merupakan salah satu persoalan yang masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah untuk dituntaskan. Sepanjang tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria, KPA mencatat ada 212 letusan konflik 410 agraria, mencakup 1.035.613 hektare dan lahan KK terdampak. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2021, dimana luas lahan terdampak 562 hektare dan 198.895 KK menjadi korban. Bukan hanya jumlahnya yang signifikan, namun sisi luasan wilayah terdampak naik drastis hingga 100%. Begitu pula dari sisi jumlah korban yang terdampak, mengalami kenaikan hampir 50% dibandingkan tahun 2021. - Hal tersebut di atas selaras dengan catatan data Jatam pada tahun 2020 lalu, tercatat 45 kasus konflik pertambangan. Jumlah ini meningkat hampir 5 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni 11 konflik. Jadi, jika dihitung sejak tahun 2014 sampai 2019 saat di mana Presiden Jokowi berkuasa, terdapat 116 konflik pertambangan yang berhasil dicatat. - Terkait dengan kasus konflik pertambangan, hal ini disebabkan pemberian akses yang diberikan negara melalui pemberian perizinan kepada perusahaan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. - Selaras dengan Keterangan Abdon Nababan sebagai ahli dalam Sidang Uji Materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 3 Tahun 2010, perlu dicermati bahwa Abdon Nababan dalam keterangannya menyatakan, “Masalah utama dalam pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil adalah tragedi open access.” Tragedi tragedi di pesisir dan di lautan adalah karena open access yang dibiarkan menjadi rezim yang sangat yang mengatur laut. Inilah yang sesungguhnya ingin di-address oleh Undang- Undang Nomor 12/2007, salah satu caranya adalah mengakui hak-hak masyarakat adat. Tidak hanya soal pendekatan hak di dalam pengelolaan wilayah, tapi juga untuk memastikan bahwa pemerintah punya kaki di bawah karena kapal-kapal asing dapat masuk tanpa ada yang mengawasinya seperti masa lalu. - Hal itu sesuai dengan temuan Jatam. Setidaknya terdapat 106.164 izin tambang di 55 pulau kecil Indonesia yang telah dan terus dibongkar kandungan mineralnya oleh berbagai perusahaan tambang yang mengakibatkan konflik dan kerusakan sosial ekologi semakin meluas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. - Eksklusi dibentuk melalui relasi kuasa, baik kuasa pengaturan regulasi, pemaksaan pasar, dan legitimasi. Kuasa pengaturan berupa instrumen hukum 411 dan aturan resmi negara yang menyediakan rangkaian aturan terkait akses atas tanah dan syarat-syarat penggunaannya. Kuasa pemaksaan berupa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik dilakukan oleh aparat pemerintah maupun pelaku-pelaku nonpemerintah. - Pada kasus Pulau Wawonii, kuasa pemaksaan memiliki porsi yang cukup banyak. Proses perampasan yang menyebabkan hilangnya tanah terjadi melalui penggunaan kekerasan oleh masyarakat pro tambang yang dimobilisasi bersama preman bayaran. - Selanjutnya, dalam buku yang pada poin 49, nomor 28, terdapat 4 penyebab timbulnya konflik pengelolaan sumber daya alam. Satu, adanya perbedaan, ketimpangan akses antaraktor sosial dan/atau institusi ke pusat kekuasaan. Yang memiliki akses terbesar biasanya menjadi yang penting, yang paling mampu memengaruhi keputusan pengelolaan sumber daya alam menurut kehendaknya. Aktivitas manusia yang mengubah keseimbangan ekosistem di suatu wilayah dapat menimbulkan masalah lingkungan di wilayah lainnya. - Adanya peningkatan kelangkaan sumber daya alam yang disebabkan oleh terjadinya perubahan lingkungan, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan permintaan, serta pola pendistribusian yang tidak merata. Sumber daya alam dipergunakan bukanlah semata-mata sebagai materiil yang diperebutkan, tetapi secara simbolis sebagai bagian dari cara hidup petani, nelayan, identitas, etnis, ideologi, dan etika lingkungan yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya, alam, dan penanganan konflik. - Terkait dengan penyebab konflik, pada keterangan pada poin sebelumnya, yakni adanya perbedaan ketimpangan akses antara aktor sosial dan/atau institusi ke pusat kekuasaan yang memiliki akses terbesar biasanya menjadi yang paling mampu mempengaruhi keputusan pengelolaan sumber daya alam, menurut kehendaknya. Jika dimaknai lebih lanjut, maka hal tersebut adalah soal pengaturan dan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pihak-pihak siapa saja yang dapat dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengakses terhadap sumber daya alam tersebut. - Aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil menimbulkan negative externalities dan scarcity secara bersamaan. Karena mengubah kesimbangan ekosistem di suatu wilayah dapat menimbulkan masalah lingkungan, juga kelangkaan sumber daya. Sebagaimana terjadi pada wilayah berikut ini, nomor 53, halaman 29. 412 - Bahwa kehadiran pertambangan mineral di pulau-pulau kecil menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan pertambangan mineral. Konflik tersebut merupakan dampak dari ketidakadilan penguasaan dan pengelolaan. Karena pemberian hak tersebut menimbulkan ketidakadilan, sehingga memicu tingginya angka kemiskinan pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional dan warga pulau-pulau kecil. - PT Gema Kreasi Perdana, PT GKP adalah salah satu dari perusahaan pertambangan mineral. Perusahaan ini memiliki dua IUP di Pulau Kecil, Wawonii Barat-Tengah dan Wawonii Tenggara. SK 83 Tahun 2010 seluas 958 hektare di Wawonii Barat dan Wawonii Tengah. Dan SK 949/DPMP-PTSP 2019 di Wawonii Tenggara seluas 85.090 hektare. Perusahaan tersebut ditolak oleh mayoritas masyarakat lokal. Namun perusahaan berusaha bertahan dan menggunakan berbagai cara agar bisa menambang di Pulau Wawonii. Termasuk upaya paksa seperti menggusur lahan masyarakat dan untuk pembangunan jalan tambang. Upaya pembangunan mineral oleh PT GKP di Pulau Kecil, Wawonii ditolak oleh masyarakat. Lalu kemudian perusahaan melakukan tindakan sewenang- wenangan dalam penguasaan lahan di Desa Roko Roko Raya, Wawonii Tenggara. Lahan milik warga sudah ditempati secara turun-temurun selama puluhan tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahun. - Menurut laporan catatan akhir tahun 2018, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan yang berjudul Proyek Kelautan dan Perikanan tahun 2019 Perampasan dan Pemiskinan Masyarakat Bahari Indonesia. Di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ekspansi proyek pertambangan di pesisir masif terjadi. Di Bangka Belitung saja terdapat 1.085 IUP yang terdiri dari 947 IUP pertambangan logam dan 138 pertambangan nonlogam. Dampaknya kawasan perairan laut di Bangka Belitung mengalami pencemaran parah, abrasi yang tidak bisa dihindarkan, penyempitan area mata pencarian penduduk, kerusakan ekosistem laut, kerusakan tanaman bakau di wilayah pantai, tergusurnya masyarakat pesisir dari ruang hidupnya, dan menurunnya jumlah tangkapan ikan, dan rusaknya kualitas air bersih. Proyek pertambangan di Bangka Belitung menyebabkan konflik karena semakin banyaknya perusahaan pertambangan timah yang mengantongi IUP di wilayah pesisir dan laut yang dalam faktanya 413 tentu sangat mengancam kawasan tangkap nelayan tradisional Pulau Bangka. Sedikitnya telah terjadi 12 konflik nelayan dengan pelaku tambang. - Pola dan praktik kriminalisasi terhadap penolak tambang bukan hal yang baru. Di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, dua warga di desa Kahuku ditetapkan sebagai tersangka dan mereka dituduhkan sebagai pelaku pengrusakan alat-alat berat milik PT MMP. Kriminalisasi dan kekerasan kepada masyarakat penolak tambang yang dilakukan oleh aparat keamanan juga terjadi di Pulau Wawonii yang berada di Sulawesi Tenggara. - Awal tahun 2019, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang beroperasi di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara juga telah melakukan intimidasi dan kekerasan kepada warga yang menolak alatnya[sic!] dijual dan menentang operasi pertambangan. Hingga 35 orang di antaranya dikriminalisasi. Tuduhan yang dialamatkan kepada warga, mulai dari dugaan menghalang-halangi aktivitas perusahaan tambang, dugaan merampas kemerdekaan terhadap seseorang, tuduhan mengancam, hingga tuduhan penganiayaan. - Bahwa dengan demikian, jika permohonan a quo dikabulkan, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hak untuk menyatakan pendapat, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. - Dengan demikian, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil merupakan landasan hukum bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional warga negara di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dalam bidang HAM. 414 - Tanggung jawab negara dalam bidang HAM merupakan amanat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kepentingan Internasional, Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Covenant Internasional, Hak-hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, dan menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini. - Dengan demikian, adanya penambangan di pulau-pulau kecil, membawa dampak kerugian yang besar yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung oleh masyarakat pulau-pulau kecil, Wawonii, dan terbukti pula kehadiran pertambangan sebagai penyebab utama muncul dan bertambahnya konflik di pulau-pulau kecil secara khusus pulau kecil Wawonii. Maka dengan demikian, permohonan a quo serta dalil-dalil dari Para Pemohon dalam perkara ini harus ditolak. - Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum tentang persamaan dan kedudukan hukum yang sama di mata hukum adalah prasyarat negara hukum yang secara tegas dan terang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang 1945, yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Negara Indonesia memandang semua warga negara sama dalam kedudukannya. - Di zaman modern, konsep negara hukum Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dengan menggunakan istilah sebagaimana dimaksud di dalam poin 72, halaman 33. Sedangkan kan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan ‘The Rule of Law’. - Bahwa dalam menjalankan prinsip persamaan di depan hukum ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan affirmative action guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu, nelayan, atau kelompok warga 415 masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dengan masyarakat lainnya. - Persamaan di muka hukum mengandung larangan untuk melakukan diskriminasi dalam bidang hukum. Larangan diskriminasi di bidang hukum ini sesuai dengan pengertian diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan-pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. - Persamaan di depan hukum juga harus diikuti dengan persamaan perlakuan hukum. Untuk itu, negara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan asas tersebut. Dengan kata lain bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang sama sebagai wujud perlindungan negara. Hak persamaan di depan hukum sangat tergantung pada pemahaman negara dan aparat-aparatnya, walaupun negara telah meratifikasi berbagai instrumen mengenai hak asasi manusia termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang di dalamnya jelas dalam Pasal 7, semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 35 menyebutkan tentang larangan, yaitu menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem. - Dengan alasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 35 huruf k frasa apabila menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengibatkan kerugian bagi Pihak Terkait I sampai IV yang ruang hidupnya bersandar pada pulau-pulau kecil. - Berdasarkan argumentasi di atas, kami meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 416 - Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selaras dengan konsep konstitusi hijau dan negara kepulauan. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 1945, merupakan dua ketentuan kunci norma perlindungan konstitusional, sekaligus jaminan konstitusional terhadap lingkungan hidup Indonesia. - Norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang- undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan. Pengaturan tersebut merupakan cermin dari konstitusi hijau, sebagaimana pernyataan Jimly Asshiddiqie, “Negeri ini sedang melihat proses kegentingan ekologi yang tak terbendung. Bencana ekologi mengancam, dimana jutaan rakyat terus bertarung atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara di dalam melindungi keselamatan warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.” - Dalam memastikan kewajiban negara untuk mengakui hak setiap orang untuk memiliki standar hidup yang tertinggi didasarkan Pasal 25 ayat (1) DUHAM, kemudian dipertegas dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan/atau International Covenant on Economic Social and Cultural Rights. Negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani. - Berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami menyimpulkan sebagai berikut 1. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang yang diuji dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dengan ketentuan pasal-pasal lain dalam undang-undang ini yang menopang tujuan ideal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yaitu untuk melindungi pulau-pulau kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, 417 sehingga apabila Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang ini dimaknai berbeda dalam artian membolehkan kegiatan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka hal tersebut sama halnya menghapus tujuan ideal Undang-Undang 27 Tahun 2007 Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang a quo, juga merupakan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selaras dengan konsep konstitusi hijau dan negara kepulauan sebagai tanggung jawab negara untuk menindungi lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang 1945, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. 4. Jika permohonan a quo dikabulkan, akan meningkatkan kriminalisasi terhadap masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan konflik pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. - Petitum. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini, mengedepankan kepentingan perlindungan lingkungan hidup dengan menyatakan: 1. Menerima Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam perkara a quo. 3. Menolak menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 418 4. Menyatakan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pembuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya. [2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Abd. Latief, dkk menyampaikan alat bukti surat/tulisan yaitu bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-11 yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2023, kecuali bukti PT-9, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP atas nama ABD. LATIF dengan No. NIK: 7402340511640001 2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP atas nama ANWAR dengan No. NIK: 7412050507830001 3. Bukti PT-3 : Fotokopi KTP atas nama MUSLIMIN dengan No. NIK: 7402342509870001 4. Bukti PT-4 : Fotokopi KTP atas nama AMLIA dengan No. NIK: 7402344107780003 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Dr. H. Erwal Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83 Perubahan Anggaran Dasar terjadi berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan telah mendapat 419 pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 6. Bukti PT-6 : Fotokopi: - Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas nama Zenzi Suhadi 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas nama M. ISLAH 9. Bukti PT-10 : Fotokopi Anggaran Dasar KIARA sesuai Akta Nomor 1682 Anggaran Dasar tanggal 6 Desember 2022 yang 420 dibuat oleh Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum, dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07. Tahun 2022 10. Bukti PT-11 : Fotokopi Sekretaris Jenderal Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) atas nama SUSAN HERAWATI ROMICA Adapun terhadap bukti PT-9, PT-12 sampai dengan bukti PT-61, tanpa bukti PT-25, bukti PT-47, disampaikan kepada Mahkamah tanggal 12 Februari 2024, sebagai berikut: 1. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan disingkat KIARA yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 13 Maret 2009 Nomor: 29, yang dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, Sarjana Hukum; 2. Bukti PT-12 : Fotokopi Sertipikat hak milik atas nama Abd. Latif No. 00054 Luas: 235 M2, di Desa Sukarela Jaya Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe; 3. Bukti PT-13 : Fotokopi Sertipikat hak milik atas nama Anwar dengan Nomor 00280; 4. Bukti PT-14 : Fotokopi Pembayar pajak (tax payer) sejak tanah tersebut masih dikuasai oleh orang Tua PIHAK TERKAIT II tanggal 27 april 1994; 5. Bukti PT-15 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Muslimin Nomor: 00333; 6. Bukti PT-16 : Fotokopi Pembayar pajak (tax payer); 7. Bukti PT-17 : Fotokopi Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor: 00324 dengan Nama Pemegang Hak Amlia oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan; 421 8. Bukti PT-18 : Fotokopi Pembayar pajak (tax payer); 9. Bukti PT-19 : Fotokopi Izin operasi produksi (IUP) penambangan nikel sebagaimana tercatat dalam Website Minerba One Data Indonesia (MODI) ESDM RI; 10. Bukti PT-20 Fotokopi SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 949/DPMPTSP/XII/2019 yang berlokasi di Desa Roko- Roko, Desa Dompo-Dompo Jaya, Desa Sukarela Jaya, Desa Sinaulu Jaya dan Desa Sinao Indah, di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 850,90 Hektar yang berlaku sejak tanggal 14 November 2008 sampai dengan 14 November 2028; 11. Bukti PT-21 : Fotokopi Overlay peta konsesi dan tempat tinggal serta lahan garapan PIHAK TERKAIT I-IV [PRINT OUT DAN LEGES]; 12. Bukti PT-22 : Fotokopi Info Geografis Konawe Kepulauan https://konkepkab.go.id/info_geografis; 13. Bukti PT-23 : Fotokopi Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Konawe Kepulauan https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kel urahan_di_Kabupaten_Konawe_Kepulauan#cite_note- Permendagri-137-2017-1; 14. Bukti PT-24 : Fotokopi Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Konawe Kepulauan https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kel urahan_di_Kabupaten_Konawe_Kepulauan#cite_note- Permendagri-137-2017-1; 15. Bukti PT-26 : Fotokopi Tinjauan Lingkungan Hidup 2019; 16. Bukti PT-27 : Fotokopi Tinjauan Lingkungan Hidup 2019; 17. Bukti PT-28 : Fotokopi Tinjauan Lingkungan Hidup 2019; 18. Bukti PT-29 : Fotokopi Tinjauan Lingkungan Hidup 2019; 19. Bukti PT-30 : Bundle Fotokopi: 422 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU- II/2005 terkait permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- III/2005 terkait permohonan Pengujian UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945; 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk; 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk; 5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dalam perkara gugatan pembatalan Izin Eksplorasi PT. Semen Gresik; 6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel., Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT. Freeport Indonesia; 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU- III/2005 terkait permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan 423 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945; 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU- V/2007 terkait permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 9. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 455 K/TUN/2012, dalam perkara Tata Usaha Negara antara PT. Kalista Alam melawan Gubernur Aceh WALHI; dan 10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, dalam perkara Tata Usaha Negara antara warga Rembang dan Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Gubernur Jawa Tengah yang membatalkan Izin Lingkungan Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang; 20. Bukti PT-31 : Fotokopi Catatan Akhir Tahun KIARA 2018; 21. Bukti PT-32 : Fotokopi Catatan Akhir Tahun KIARA 2018; 22. Bukti PT-33 : Fotokopi Catatan Akhir Tahun KIARA 2018; 23. Bukti PT-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- VIII/2010 terkait permohonan pengujian Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 24. Bukti PT-35 : Fotokopi Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional yang berjudul: Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batubara (2019:37); 424 25. Bukti PT-36 : Fotokopi Pulau Wawonii Keanekaragaman Ekosistem Flora dan Fauna https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/176/164/33 6 (2019:209); 26. Bukti PT-37 : Fotokopi Bukti Penelitian WALHI (penambangan yang dilakukan oleh Pemohon perkara a quo telah menghilangkan PIHAK TERKAIT I s/d IV dan merampas sumber – sumber kehidupan pihak terkait I - IV); 27. Bukti PT-38 : Fotokopi Bukti Penelitian KIARA (penambangan yang dilakukan oleh Pemohon perkara a quo telah menghilangkan PIHAK TERKAIT I s/d IV dan merampas sumber – sumber kehidupan pihak terkait I - IV); 28. Bukti PT-39 : Fotokopi Bukti Penelitian JATAM (penambangan yang dilakukan oleh Pemohon perkara a quo telah menghilangkan PIHAK TERKAIT I s/d IV dan merampas sumber – sumber kehidupan pihak terkait I - IV); 29. Bukti PT-40 : Fotokopi Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional yang berjudul: “Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batubara (2019:58)”; 30. Bukti PT-41 : Fotokopi Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/50/44/112 (2015:209); 31. Bukti PT-42 : Fotokopi Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/50/44/112 (2015:280); 32. Bukti PT-43 : Fotokopi Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/50/44/112 (2015:282); 425 33. Bukti PT-44 : Fotokopi Pulau Wawonii Keanekaragaman Ekosistem Flora dan Fauna, https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/176/164/33 6 (2019:203); 34. Bukti PT-45 : Fotokopi Catatan Akhir Tahun 2022 KPA, Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Petani Meningkat (2022:12); 35. Bukti PT-46 : Fotokopi Nestapa Pulau Kecil Indonesia dalam Cengkeraman Tambang (JATAM), https://www.jatam.org/nestapa-pulau-kecil-indonesia- dalam-cengkeraman-tambang/; 36. Bukti PT-48 : Fotokopi Jurnal : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN GAYA KONFLIK LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN LINDUNG (STUDI KASUS DI KAWASAN HUTAN LINDUNG REGISTER 45B BUKIT RIGIS, PROVINSI LAMPUNG) 37. Bukti PT-49 : Link Media Mongabay dengan judul “Orang Wawonii dan Ancaman Tambang Nikel” https://www.mongabay.co.id/2022/07/10/orang-wawonii- dan-ancaman-tambang-nikel/; 38. Bukti PT-50 : Fotokopi Ward Brenscoot (Ward Brenscoot, 2021) sebagai penciptaan ketiadaan hak (righlessness); 39. Bukti PT-51 : Fotokopi Cultivating Peace; Conflict and Collaboration in Natural Resources Management. Ottawa. Canada: International Development Research Center (IDRC) in collaboration with The World Bank Institute; 40. Bukti PT-52 : Fotokopi Publikasi Mongabay dengan judul “Tambang antam cemari pesisir halmahera timur” https://www.mongabay.co.id/2021/05/04/tambang- antam-cemari-pesisir-halmahera-timur/; 41. Bukti PT-53 : Fotokopi Publikasi media BBC dengan judul “Pertambangan emas Pulau Sangihe: Ancaman 426 hilangnya burung endemik yang bangkit dari 100 tahun 'kepunahan'” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346843; 42. Bukti PT-54 : Fotokopi Publikasi media Kompas dengan judul “Sumber Air Tercemar Lumpur, Warga Desak Pemerintah Hentikan Aktivitas Tambang di Wawonii” https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/29/sum ber-air-tercemar-lumpur-warga-desak-pemerintah- hentikan-aktivitas-tambang-di-wawonii; 43. Bukti PT-55 : Fotokopi a. SK. 83 Tahun 2010 seluas 958 Ha di Wawonii Barat dan Wawonii Tengah; dan b. SK. 949/DPMPTSP/XII/2019, di Wawonii Tenggara seluas 850,90 Ha; 44. Bukti PT-56 : Fotokopi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahun, bahkan memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak; 45. Bukti PT-57 : Fotokopi Laporan Catatan Akhir Tahun 2018 Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang berjudul “Proyeksi Kelautan dan Perikanan 2019: Tahun Perampasan dan Pemiskinan Masyarakat Bahari Indonesia; 46. Bukti PT-58 : Fotokopi Publikasi Mongabay dengan judul “Vonis 1 Tahun 10 Bulan bagi Dua Penolak Tambang Bangka” https://www.mongabay.co.id/2021/05/04/tambang- antam-cemari-pesisir-halmahera-timur/; 47. Bukti PT-59 : Fotokopi Publikasi Mongabay dengan judul “Dari Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang, Protes, Berbuah Aniaya dan Penangkapan” https://www.mongabay.co.id/2021/05/04/tambang- antam-cemari-pesisir-halmahera-timur/; 48. Bukti PT-60 : Fotokopi Laporan Jaringan Advokasi Tambang, dengan judul “Jalan Kotor Kendaraan Listrik: Jejak Kejahatan 427 Lingkungan dan Kemanusiaan di Balik Gurita Bisnis Harita Group, 2023, halaman 32”; 49. Bukti PT-61 : Fotokopi Laporan Walhi dengan Judul “ Riset walhi Mengenal Dampak Kehancuran Sosial Ekologi di Pulau Wawonii Akibat Pertambangan Nikel”; Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin, M.Sc. dan Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si yang menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Mahkamah tanggal 30 Januari 2024 dan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 1 Februari 2024. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan keterangan tertulis 4 (empat) orang saksi yaitu Maimuna, Hartina, Yamir, dan Sanudin, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024. Keterangan ahli dan saksi tersebut, pada pokoknya sebagai berikut: AHLI 1. Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin, MSc. KONDISI OSEANOGRAFI DAN TINGKAT KERENTANAN PULAU KECIL DI INDONESIA A. Pendahuluan Indonesia berada di antara 6°LU-11°LS dan 95°BT-141°BT, diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Data rujukan nasional kewilayahan terbaru terkait luasan total (daratan dan laut) NKRI yang disepakati oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dan BIG adalah 8.300.000 km2 dengan panjang garis pantai mencapai 108.000 km. Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau sehingga dinamai Negara kepulauan. Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2022 telah membakukan sebanyak 17.024 pulau bernama disertai koordinat posisi masing-masing pulau. Survei masih terus dilakukan sehingga jumlah pulau akan bertambah. Dibandingkan dengan jumlah pulau berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 sebanyak 17.508 pulau, maka masih tersisa sejumlah pulau yang harus diberi nama. Tentu saja identifikasi keberadaan seluruh pulau di wilayah Indonesia sangat penting dilakukan agar pengalaman buruk kehilangan kepemilikan empat pulau (Simpadan, Ligitan, Yako, dan Aturo) tidak berulang untuk pulau-pulau yang lain. 428 Kondisi atmosfir dan oseanografi Indonesia sangat spesifik. Indonesia memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau, suhu relatif tinggi dengan perbedaan suhu antara siang dan malam tidak signifikan, curah hujan konveksi tinggi, kelembaban udara tinggi, bukan menjadi tempat berkembangnya badai ekstrim. Oseanografi Indonesia dicirikan oleh adanya Arus Lintas Indonesia (ARLINDO) yang dipengaruhi terutama oleh pergerakan massa air dari Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi iklim dan oseanografi Indonesia yang spesifik menjadi faktor pendukung tingginya keanekaragaman hayati baik di darat maupun laut, serta aktivitas pertanian sepanjang tahun. Selain faktor atmosfir dan oseanografi, faktor geologi menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan aktivitas tektonik yang dinamis. Hal tersebut disebabkan karena wilayah Indonesia menjadi tempat pertemuan dua lempeng benua (Lempeng Eurasi atau Lempeng Sunda dan Lempeng Australia atau Paparan Sahul, dan dua lempeng samudera (Lempeng Laut Filipina dan Lempeng Pasifik). Proses tektonis antara Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Benua Eurasi menyebabkan terbentuknya busur vulkanik di Indonesia bagian barat dengan aktivitas seismik yang sangat aktif dan rantai gunung berapi aktif. Pergerakan Lempeng Benua Australia dan Lempeng Samudera Pasifik berdampak pada proses tektonik di wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai gambaran tingginya aktivitas tektonik dan vulkanis di wilayah Indonesia, sepanjang tahun 2022 telah terjadi 217 kali gempa dengan skala di atas 5 SR (Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Februari 2023). Berbagai tulisan menginformasikan bahwa kepulauan Indonesia terbentuk pada zaman pertengahan (Mezozoikum), dimulai sekitar 252,2 juta tahun yang lalu dan berakhir sekitar 66 juta tahun yang lalu. Pada masa tersebut, aktivitas tektonik akibat pergerakan lempeng sangat aktif. Pergerakan lempeng baik menjauh, mendekat, atau bergeser secara horizontal inilah yang menyebabkan pembentukan dan perubahan bentuk pulau, dan proses ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Indonesia harus mengelola pulau dengan tepat untuk memastikan keberlanjutan keutuhan wilayah, pembangunan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat, serta perlindungan keanekaragaman hayati karena 429 pulau merupakan sumber daya ruang tinggal, sosial, ekonomi, budaya, dan keanekaragaman hayati. Setiap pulau memiliki karakteristiknya masing- masing mulai dari proses pembentukan, perkembangannya saat ini, hingga perubahan yang akan terus berlangsung di masa akan datang. Intervensi terhadap sebuah sistem pulau harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat berdasarkan karakteristik sebuah pulau dan daya dukung pulau itu sendiri. Semakin kecil ukuran sebuah pulau, maka daya dukung pulau tersebut akan semakin terbatas dalam menopang tekanan akibat faktor alami maupun antropogenik (aktivitas manusia). Praktek pengelolaan berbasis kearifan lokal telah dilakukan secara turun temurun masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil seperti Seke dan Maneke di Talaud, Sasi di Maluku Tenggara. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat kepulauan memahami dengan baik karakteristik dan keterbatasan sumber daya di pulau yang mereka tempati. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberlangsungan layanan alam dan keselamatan suatu sistem pulau. Paper ini dibatasi pada aspek fisik oseanografi yang dijelaskan dalam tiga sub- topik: 1) proses fisik oseanografi pada sistem pulau kecil, 2) Indeks kerentanan pantai pulau kecil, dan 3) perubahan iklim dan implikasinya terhadap pulau kecil. Kiranya paper ini dapat dijadikan dasar untuk semakin memperkuat keyakinan dan komitmen Bangsa ini dalam menjaga dan memastikan keberlangsungan aset kesatuan kewilayahan, ruang hidup dan kehidupan, dan kekayaan keanekaragaman hayati yang melekat erat pada setiap pulau kecil. B. Proses Fisik Oseanografi Pada Sistem Pulau Kecil Pulau adalah sebuah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi air dengan ketinggian di atas pasang tinggi (United Nation Convention On The Law of The Sea, Part VII, Article 21). Berdasarkan proses pembentukannya, Anonim (2023) membagi pulau-pulau di Indonesia ke dalam tiga tipe utama, yaitu: 1. Pulau vulkanik; terbentuk akibat letusan gunung berapi (contoh: Jawa, Sumatera, Bali, Lombok, Flores, dan sebagian besar pulau- pulau di Nusa Tenggara). 2. Pulau kontinental: terbentuk akibat pemisahan dari daratan utama 430 atau benua (contoh: Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian besar pulau-pulau di Maluku). 3. Pulau karang atau atoll; terbentuk akibat pertumbuhan hewan karang di sekitar gunung berapi bawah laut yang telah mati atau tenggelam (contoh: Kepulauan Seribu, Kepulauan Riau, Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, dan sebagian besar pulau- pulau di Papua). Fenomena alam yang akan kita jumpai ketika mendekati sebuah pulau yakni kondisi permukaan perairan dekat pulau atau antar pulau yang tidak tenang, pergerakan massa air yang lebih cepat dan seringkali berubah-ubah. Fenomena ini akan sangat bervariasi antara satu pulau dengan lainnya. Keterpisahan sebuah pulau dari daratan utama menyebabkan sebuah pulau menjadi sistem yang terbuka. Angin sebagai pembangkit utama gelombang sebagai contoh, bisa dibangkitkan dalam jarak yang dekat maupun jauh dari sebuah pulau tetapi pergerakannya akan tetap mengarah, mencapai, dan bahkan melintasi pulau dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Oleh karena itu, fenomena gelombang yang berlaku pada daratan besar akan berbeda kejadiaannya dibandingkan dengan yang berlaku di perairan sekitar pulau. Semakin terbuka suatu pulau terhadap perairan yang luas maka semakin besar perairan sekitar pulau tersebut menerima energi gelombang besar. Bagi pulau-pulau yang berada di wilayah berdekatan dengan tempat dimana peristiwa siklon tropis terjadi, tekanan pada pulau- pulau tersebut dalam bentuk gelombang badai akan lebih besar. Bagaimana pengaruh gelombang terhadap dinamika perairan pantai dan garis pantai di suatu pulau? Gelombang yang merambat dari perairan terbuka akan mengalami gangguan saat mendekati perairan dangkal. Gangguan ini akan menyebabkan arah datang gelombang mengalami perubahan dan gelombang akan pecah di pantai. Perubahan arah datang gelombang menyebabkan hampir setiap sisi pulau menerima energi gelombang pecah. Karakteristik garis pantai pulau yang berkelok mengikuti bentuk pulau menyebabkan terbentuknya sudut antara arah datang gelombang dengan garis pantai. Gelombang seperti ini akan mengalami transformasi menjadi 431 arus susur pantai yang bergerak dengan arah sejajar pantai dan dapat memindahkan sedimen dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, sebuah sistem pulau menjadi sangat mudah mengalami abrasi terus menerus dan akan berakibat mundurnya garis pantai. Secara umum, pergerakan massa air laut Nusantara dikenal dengan istilah Arus Lintas Indonesia (ARLINDO). Arus ini dipengaruhi oleh massa air yang berasal dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang arah pergerakan dan wilayah percampurannya sudah sangat umum dikenal dalam dunia oseanografi. Seperti halnya gelombang, arus yang berlaku di perairan sekitar pulau akan mengalami dinamika sehingga polanya akan sangat kompleks dan bervariasi pada saat pergerakan air pasang dan surut. Wilayah perairan sekitar pulau sering menjadi tempat pertemuan arus dengan arah, kecepatan, dan densitas massa air yang berbeda sehingga dapat menimbulkan pola gerakan massa air yang lebih kompleks baik dalam hal kecepatan maupun arah pergerakan. Pola arus yang sangat kompleks ini sering dialami oleh para penyelam yang melakukan aktivitas penyelaman di perairan sekitar pulau. Sebuah studi di perairan sekitar pulau-pulau terluar bagian utara Papua sebagaimana dilaporkan (Surinati dan Corvianawati, 2019) sebagai contoh, melaporkan bahwa kondisi arus cukup kuat di wilayah tersebut dipengaruhi oleh pasang surut dan sistem arus regional. Studi lain di sekitar Pulau Sebatik perairan Nunukan Kalamantan Utara (Hardhiyanty dkk., 2018) melaporkan bagaimana kondisi arus di perairan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi di pesisir pulau. Kondisi osenaografi sekitar pulau kecil di masa akan datang akan semakin berdinamika dengan terjadinya fenomena perubahan iklim yang berakibat pada kenaikan muka laut dan kejadian cuaca akstrim terutama badai tropis. Potensi tekanan fisik di wilayah pesisir pulau-pulau kecil akan semakin meningkat, dan secara perlahan wilayah daratan pulau kecil yang rendah akan banyak mengalami kejadian perendaman oleh air laut, dan laju proses abrasi pantai akan semakin cepat. C. Indeks Kerentanan Pantai Pulau Kecil Konsep kerentanan dan resiliensi (daya lenting) pantai telah dibedah secara mendalam perkembangannya oleh Bavacqua dkk. (2018) dengan 432 mengkaji lebih dari 200 artikel terkait konsep tersebut. Konsep ini mulai dipublikasikan dalam bentuk paper saintifik pada era 1970an, semakin banyak dipublikasikan pada era 1990an, dan terus berkembang hingga saat ini. Belakangan Indeks Kerentanan Pantai (Coastal Vulnerability Index atau disingkat CVI) dikembangkan untuk mengidentifikasi dan mengelola lokasi-lokasi rentan di pantai. Dalam penilaian CVI ada tiga faktor utama yang dilibatkan yakni: geologi (geomorfologi, kemiringan pantai, elevasi, dan perubahan garis pantai), fisik oseanografi (tinggi gelombang, kenaikan muka laut, dan selang pasang-surut), sosio-kultural (infrastruktur, populasi, jaringan jalan, pemanfaatan lahan) (Noor dan Maulud, 2022). United State Geological Survey (USGS) menggunakan CVI yang dikembangkan oleh Gornitz dkk (1994) yang juga sama dengan Sensitivity Index yang digunakan Shaw dkk (1998). Enam variabel fiisik yaitu: geomorfologi, kemiringan pantai (%), perubahan muka laut relatif (mm/tahun), abrasi atau sedimentasi pantai (m/tahun), tunggang pasang rata-rata (m), tinggi gelombang rata-rata (m). Peringkat CVI dibagi kedalam lima kategori: sangat rendah, rendah, moderat, tinggi, dan sangat tinggi. Sejauh penelusuran yang dilakukan, ditemukan sejumlah studi yang dipulikasikan untuk pulau dan lebih khusus pulau-pulau kecil di Indonesia selang periode 2012 hingga 2023. Hal yang menarik bahwa hampir keseluruhan studi mengidentifikasi bahwa pulau- pulau kecil memiliki tingkat kerentanan sedang hingga sangat tinggi. Hasil riset mewakili berbagai wilayah di Indonesia yang telah dipublikasi ditunjukan pada Table 1. Tabel 1. Kategori kerentanan pantai pulau-pulau kecil di Indonesia berdasarkan publikasi hasil penelitian. Lokasi Penelitian Sumber/Artikel Kategori Kerentanan Pantai Pulau Barrang Lompo Kota Makasar Tahir dkk. (2012) Sedang Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Suhana dkk. (2016) Tinggi hingga sangat tinggi untuk variabel geomorfologi pantai dan kemiringan pantai Pulau Simeulue Kabupaten Simeulue Dhiauddin dkk. (2017) Sedang Pulau Ternate Westplat dkk. (2017) Tinggi pada empat lokasi 433 Pulau Pari Kabupaten Kepulauan Seribu Rosmawati dkk. (2018) Sedang Pulau Rupat Provinsi Riau Husaini dan Darfia (2021) Dominan sedang hingga sangat tinggi Pantai Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Alham dkk. (2022) Sedang Pulau Kemujan Kepulauan Karimunjawa Muhammad dan Mardiatno (2022) Sedang Pulau Mendol Provinsi Kepulauan Riau Maharlika dan Yusa (2023) Sedang Pulau Sophialousia Kab Lombok Barat Candrayana dan Eryani (2023) Tinggi D. Perubahan Iklim dan Implikasinya Terhadap Sistem Pulau Kecil Dalam laporan World Bank Group dan Asian Development Bank berjudul “Climate Risk Country Profile” tahun 2021, Indonesia dikategorikan sebagai Negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim terutama berupa kejadian banjir, kekeringan, perubahan kenaikan muka laut jangka panjang, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan temperatur. Dampak kenaikan muka laut menjadi faktor yang sangat penting mempengaruhi kondisi dinamika pulau-pulau kecil. NOAA (2020) melaporkan kenaikan muka laut di Indonesia mencapai 3,9 +/- 0,4 mm/tahun selang periode 1992 – 2020. Namun demikian, laju kenaikan muka laut tidak merata di wilayah Indonesia. Laju kenaikan muka laut tertinggi terjadi di Samudera Pasifik sebelah utara Papua sebesar 10 – 12 mm per tahun, dan terendah terjadi di Jawa bagian selatan, Sumatera bagian barat, Nusa Tenggara bagian selatan, dan Selat Karimata sebesar 2 – 4 mm per tahun. Dampak jangka panjang kenaikan muka laut pada pulau kecil dapat berupa mundurnya garis pantai, perendaman daratan dekat pantai dengan topografi landai, bahkan yang paling buruk dapat menyebabkan hilangnya sebuah pulau. Bagi pulau-pulau tertentu yang terdampak oleh gelombang badai (siklon tropis), kerusakan fisik di wilayah pantai akan sangat serius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 12 siklon tropis terjadi sejak 2008 hingga 2021. KESIMPULAN 434 1. Pulau kecil di wilayah Nusantara sangat spesifik secara geologis (diapit oleh 2 lempeng benua dan 2 lempeng samudera), oseanografis (berada di antara 2 samudera), dan geografis (ekuatorial). 2. Faktor oseanografi yang berlaku di pulau kecil berbeda dengan yang ada di daratan besar. Aksi gelombang dan arus yang berlaku pada pulau kecil lebih aktif dan kompleks sehingga berdampak terhadap perubahan di pesisir pantai pulau-pulau kecil. Aksi faktor oseanografis tersebut akan semakin kompleks dan dinamis di masa akan datang dengan adanya pengaruh perubahan iklim dalam bentuk kenaikan muka laut dan kejadian badai tropis. 3. Kondisi oseanografis yang sangat dinamis berlaku pada perairan sekitar pulau kecil teridentifikasi dengan sangat jelas pada indeks kerentanan pantai pulau-pulau kecil yang pada umumnya berada pada level sedang hingga sangat tinggi. Dengan level kerentanan seperti ini, pulau-pulau kecil di Indonesia sangat mudah mengalami degradasi. Di masa akan datang, pulau-pulau kecil akan semakin rentan akibat kenaikan muka laut. 4. Dampak jangka panjang kenaikan muka laut pada pulau kecil dapat berupa mundurnya garis pantai, perendaman daratan dekat pantai dengan topografi landai, bahkan yang paling buruk akan menyebabkan hilangnya pulau-pulau dengan topografi landau secara perlahan. Bagi pulau-pulau tertentu yang terdampak oleh gelombang badai (siklon tropis), kerusakan fisik di wilayah pantai akan sangat serius. 2. Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si. DAMPAK EKSPLOITASI TAMBANG DI PULAU KECIL (Keterkaitannya dengan Undang-Undangan Nomor 27 Tahun 2007 dan UUD 1945) A. Pendahuluan Pulau merupakan masa daratan yang masih tergenang air laut saat pasang tertinggi. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Pasal 121 ayat 1, pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada saat air pasang. Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan Ekosistemnya. 435 Berdsarkan geomorfologi, pulau kecil terbagi menjadi pulau berbukit dan pulau dataran (Bengen et al, 2012). Bentuk geomorfologi pulau kecil mempegaruhi daya dukung dan kerentanan dari pulau tersebut. Luasan pulau kecil sangat sempit sehingga daya dukungnya terbatas. Jika terjadi gangguan di satu sisi dari pulau kecil maka akan memberikan dampak ke tiga sisi lainnya. Daya dukung yang terbatas membuat pulau kecil rentan mengalami kerusakan. Pulau-pulau kecil merupakan sebuah entitas yang memiliki keterbatasan untuk dimanfaatkan (Ketjualn et al, 2019). Menurut KLHK (2019), degradasi lingkungan terjadi akibat adanya eksploitasi sumberdaya alam yang melebih daya dukung. Pulau kecil sangat rentang akibat adanya berbagai aktivitas didaratan. Pembukaan lahan untuk permukiman dan perkebunan, reklamasi pantai dan alih fungsi lahan didaratan memicu terjadinya kerusakan di pesisir pantai berupa perubahan garis pantai baik abrasi maupun sedimentasi. Menurut Tuhumuryet al, (2007) pada dasarnya sumber sedimen kohesif di daerah estuari dan perairan teluk umumnya berasal dari limpasan daratan (run off) hujan yang masuk ke badan sungai atau langsung ke perairan pesisir. Menuru Noya et al (2016), pengendapan sedimen kohesif di perairan pesisir dapat mengakibatkan sedimentasi. Menurut Angkotasan et al (2012), Reklamasi pantai mengubah bentangan pantai yang bertujuan melindungi pesisir pantai dari abrasi, namun akan terjadi sedimentasi disisi yang lainnya karena pergerakan arus dan gelombang yang mentransfer material sedimen dari satu area ke area yang lainnya di pantai. Eksploitasi sumber daya mineral di daratan pulau kecil memberikan tekanan terhadap ekologi pulau kecil, baik ekosistem didarat maupun di laut. Aktivitas pertambangan dilakukan secara terbuk (open maining), hutan tebang agar material tambang bisa diambil. Akibatnya akan terjadi deforestasi yang memicu dampak kerusakan ekologi pulau kecil yang lebih besar lagi. Dampak ekologi yang doproyeksi akan terjadi diantaranya kerusakan hutan, menurunya kualita air bersih, degradasi ekosistem darat, pesisir dan laut. Selain itu terjadi laju sedimentasi yang tinggi, pendangkalan perairan, kualitas perairan menurun, kerusakan ekosistem utama pesisir dan laut yakni ekostem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. 436 Kerusakan ekologi berakibat pada kehidupan sosial masyarakat pesisir karena gangguna terhadap ruang hidup masyarakat. Daratan yang dijadikan area perkebunan sebagai penyedia pangan bagi masyarakat terganggu. Ekosistem pesisir dan laut sebagai habitat berbagai organisme yang selama ini diambil untuk pemenuhan kebutuhan protein masyarkat berkurang bahkan hilang. Semuanya berujung pada krisis ekonomi dan menurunya kesejahteraan masyarakat pesisir di pulau kecil. Tekanan ekonomi yang dialami masyarakat dapat menyebabkan stress akibat pendapatan berkurang dan krisis pangan. Masyarakat pulau kecil memiliki kearifan budaya yang tumbuh berkembangan bersama proses hidup mereka. Kearifan budaya telah terbukti menjadi instrumen penjaga kelestaian linkgungan di Pulau Kecil. Menurut Tawari et al (2020) : Angkotasan (2021), kearifan lokal masyarakat Pulau Kecil di Kota Tidore Kepulauan telah menjadi instrument utama dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya pesisir dan laut. Menuru Gasperz dan Saiya, (2019), Kearifan lokal adalah suatu ketahanan masyarakat lokal untuk mengelola dan melestarikan hasil alamnya dengan berpatokan pada aturan adat. B. Keterbatasan Daya Dukung Pulau Kecil Daya dukung lingkungan hidup merupakan konsep ekologi yang diartikan sebagai populasi suatu organisme yang dapat dipertahankan pada suatu lingkungan tertentu dalam keadaan stabil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alamnya (Hui, 2006). Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan untuk mampu menunjang kehidupan makhluk hidup dan keseimbangan antara keduanya. Konsep daya dukung dapat dilihat dari dua sisi; ketersediaan dan permintaan. Ketersediaan mencakup karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam, sedangkan permintaan mencakup kebutuhan makhluk hidup dan kebijakan suatu wilayah. Daya dukung pulua kecil sanga terbatas dilihat dari aspek jumlah sumber ketersedian air dan standar kebutuhan air (Winduprananda et al, 2021). Menurut KLHK (2019), daya dukung lingkungan diartikan sebagai ketersediaan sumberdaya untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Artinya, sumberdaya alam di pulau kecil dengan luasan yang terbatas jika 437 dialihfungsikan untuk eksploitasi tambang sudah pasti berpotensi menganggu keberlangsungan hidup flora, fauna dan utamanya manusia. Analisis daya dukung dapat dilakukan dengan pendekatan kajian lingkungan hidup startegis (KLHS) atau Strategic Environmental. Assessment (SEA). Pendekatan ini berorientasi pada pemenuhan target capain pembangun berkelanjutan atau Sutainability Development Goals (SDGs). Untuk memastikan daya dukung dan daya tampung serta kepastian capaian SDGs maka beberapa dokumen perencanaan pemerintah wajib memiliki KLHS diantaranya Renacna Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Plau Kecil (RZWP3K), Rencanan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD), Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW). C. Kerentanan Pulau Kecil a. Kerenatanan wilayah pesisir pulau kecil Penilaian kerentanan pesisir mempertimbangkan tiga parameter, yaitu karakteristik biofisik, tenaga eksternal, dan sosial ekonomi. Parameter karakteristik biofisik terdiri dari variabel geomorfologi, struktur pertahanan pesisir, dan kemiringan lereng gisik/beting gisik. Parameter karakteristik tenaga eksternal terdiri dari variabel gelombang signifikan, rentang pasang surut, kenaikan muka air laut, dan perubahan garis pantai. Di Pulau Karimunjawa ditemukan kelas kerentanan pesisir sangat rendah dengan geomorfologi pesisir bertebing sedang, kelas kerentanan pesisir sedang cenderung berada di wilayah kepesisiran yang memiliki penggunaan lahan mangrove, kerentanan pesisir tinggi dengan penggunaan lahan perkebunan dan kelas kerentanan pesisir sangat tinggi dengan penggunaan lahan permukiman dan infrastruktur lain (Muhamaad dan Mardiatno, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembukaan lahan perkebunan menjadi pemicu tingginya nilai kerentanan di pulau kecil Karimunjawa. Dengan kata lain, jika pembukaan lahan tersebut dilakukan secara masif oleh aktiivtas ekploitasi tambang maka akan berkontribusi terhadap tingginya nilai kerentanan pulau kecil. b. Kerentanan air bersih di Pulau Kecil Pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang beragam. Berdasarkan ukuran luas daratan dan elevasi atau kemiringan, pulau-pulua kecil dapat 438 di bedakan menjadi pulau berbukit dan pulau dataran. Antara satu tipe pulau dengan tipe pulau lainnya memiliki karakterisitik yang berbeda beda. Perbedaan karakteristik tersebut dapat diamati dalam beberapa aspek seperti letak geografis, bentuk morfologi pulau, jenis subtrat, dan kondisi meteorologi. Perbedaan karakterisitik pulau kecil berkontribusi terhadap perbedaan ketersediaan air tawar (Bengen et al, 2012). Secara umum faktor-faktor pendukung ketersediaan air tawar di pulau- pulau kecil dapat diamati dari faktor letak geografis pulau, karakterisitk geologi pulau, kondisi meteorologi, flora dan fauna serta kondisi lingkungan di pulua-pulua kecil yang berfungsi sebagai penampung air tanah. Menurut Marganingrum dan Sudrajat (2018), ketersediaan air tawar di pulau-pulau kecil sangat terbatas karena bergantung pada lensa air tawar. Tipikal lensa air tawar di pulau kecil umumnya dipengaruhi beberapa faktor utama, yaitu luas tangkapan air hujan, jenis akuifer pulau, iklim, dan aktivitas masyarakat setempat. Luas tangkapan air hujan merupakan faktor pembatas alami yang bersifat internal. Faktor akuifer pulau ini juga merupakan faktor internal yang bergantung pada jenis geologi dan tanah. Selain itu terdapat juga faktor pembatas eksternal yakni pengaruh hujan dan pasang surut. Ketersediaan sumberdaya air tawar di pulau-pulau kecil ditentukan oleh faktor internal dan eksternal dari pulau-pulua tersebut. Karakterisitik substrat, luasan akuifer dan kondisi vegetasi yang ada di pulau kecil berpengaruh secara internal terhadap ketersediaan dan kualitas sumberdaya air tawar di pulau-pulau kecil. Perubahan iklim yang mempengaruhi curah hujan dan dinamika hidro-oseaonografi seperti arus, gelombang dan pasang surut merupakan faktor eksternal yang mempengaurhi ketersediaan dan kualitas sumberdaya air tawar di pulau- pulau kecil. Ketersediaan sumberdaya air tawar dan kualitas air tawar dipengaruhi oleh kondisi morfologi pulau, sedimen yang terbentuk dan aktivitas lingkungan sosial terutama pada pulau-pulau yang berpenghuni (Marganingrum dan Sudrajat, 2018). Menurut Febriarta et al (2021) Keterdapatan sumber daya airtanah di kepulauan sangat tergantung oleh faktor meteorologi (curah hujan) sebagai sumber air dan faktor geologi yaitu formasi penyusun batuan tempat cadangan airtanah tersimpan 439 (akuifer). Sumber air tawar di pulau-pulau kecil sepenuhnya berasal dari air hujan atau air meteorik karena wilayah tangkapan yang terbatas, sehingga kapasitas atau daya tampung pulau-pulau kecil dalam penyimpanan air hujan juga sangat terbatas. Isu perubahan iklim dan peningkatan muka air laut semakin mengancam keberadaan sumber daya air tawar di pulau-pulau kecil (Masterson et al., 2013 ; White et al., 2007). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil yang melakukan pembukaan lahan di area pertambangan, akan menghilangkan fungsi hutan sebagai penyedia cadang air tanah. Hal ini berpotensi mengurangi cadangan air tanah di pulau kecil. Akibatnya akan terjadi kerentanan air bersih di pulau kecil. Masyarakat di pulau kecil akan kesulitan mendapatkan air bersih, jika adapun kualitasnya menurun akibat dari masuknya material tambang ke sumber air bersih. D. DAMPAK EKSPLOITASI TAMBANG DI PULAU KECIL Pembukaan lahan di daratan berpotensi mengakibatkan perubahan land scape, terjadinya deforestasi, hilangnya habitat berbagai fauna, kerusakan vegetasi hutan, dan menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga pulau. Selain itu, pembukaan lahan oleh aktivitas tambang di darat juga memberikan tekanan kepada ekosistem pesisir dan laut. Dengan demikian eksploitasi tambang di pulau kecil berpotensi memberikan dampak ekologi, dampak sosial dan dampak degradasi budaya masyarakat pesisir di Pulau Kecil. Saegert et al. (2022) dalam laporannya “Report Nickel for the Energy Transition – A Developmental Perspective”, menjabarkan berbagai permasalahan eksploitasi nikel di dunia. Ternyata eksploitasi nikel menyisahkan tantangan sosial dan lingkungan. Berkontribusi terhadap risiko kesehatan akibat keburukan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja. Memproduksi polusi udara, air, dan tanah akibat emisi beracun, serta berkontribusi memperparah polusi. a. Dampak Ekologi Proses eksploitasi tambang di pulau kecil memicu dua dampak ekologi terpenting yakni: Pertama, kerusakan ekosistem hutan. Alih fungsi hutan di daratan pulau kecil untuk eksploitasi tambang dan pembangunan kawasan industri pertambangan menyebabkan terjadinya deforestasi. Kehancuran 440 ekosistem hutan berdampak pada hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air tanah dan suplai air tanah di pulau kecil. Kedua, kerusakan ekosistem utama pesisir dan laut. Ekpsloitasi tambang di daratan dan wilayah pesisir memberikan tekanan yang besar terhadap ekosistem mangrov, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Berbagai aktivitas pertambangan di Pulau Kecil yang berdampak pada kerusakan ekosistem utama wilayah pesisir dan laut adalah pembangunan kawasan industri di area mangrove dan tekanan laju sedimentasi dari daratan akibat pembukaan lahan pertambangan. Kerusakan ini mengakibatkan hilangnya peran dan fungsi mangorve dalam ekosistem pesisir dan laut. Menuru Bengen (2004) ; Bengen et al (2012), Fungsi ekologis ekosistem utama pesisir dan laut adalah sebagai tempat memijah (spawning ground), sebagai tempat mencari makanan (feeding ground) dan sebagai tempat tumbuh besar (nursery ground) berbagai jenis biota laut. Peran utama ketiga ekosistem ini adalah sebagai habitat bagi berbagai organisme atau biota asosiasi, mulai dari ikan, udang, teripang, bulu babi dan lain-lain. Penggundulan hutan di darat dan hutan mangrove di pesisir menghilangkan fungsinya sebagai penghalang alami (natural bufer) sedimen, akibatnya laju sedimentasi tinggi disaat musim penghujan. Material tanah sisa eksploitasi tambang akan mengalir ke perairan yang disebut dengan run off. Menurut Tuhumurry et al., (2007), masalah sedimentasi diwilayah pesisir pulau kecil disebabkan oleh adanya pembukaan lahan atas yang tidak memperhitungkan dampak sedimentasi. Material sedimen ini akan meningkatkan kandungan nutrien dan Total Suspended Solid (TSS) di perairan. Kondisi ini menjadi indikator menurunya kualitas perairan. Menurut Angkotasan (2023), curah hujan merupakan faktor hidrologi yang turut mempengaruhi dinamika kimia oseanografi di perairan. Intensitas curah hujan yang tinggi akan mendorong terjadinya distribusi material daratan ke perairan dangkal. Hal ini akan memicu tingginya nilai TSS, TOM, dan nutrien di perairan yang berakibat pada perubahan habitat terumbu karang. Menurut Shah et al. (2014) serta Taufik Ibrahim dan Kusratmoko (2018), curah hujan 441 berdampak pada tingginya nilai TSS di perairan. Selain itu, curah hujan berpengaruh terhadap tingginya bahan organik dan nutrien di perairan (Panton et al. 2020). Menurut Szmant (2002); Castro dan Huber (2010), kelimpahan nutrien di perairan mempengaruhi kehidupan terumbu karang. Terjadi kematian karang akibat dari adanya kompetisi dengan alga. Nutrien yang tinggi di perairan menjadi pendorong utama tumbuh kembang alga. Menurut Noya et al (2016), adanya sedimen kohesif di perairan dapat mengurangi penetrasi cahaya ke dalam air dan fotosintesis sehingga produktifitas primer perairan dapat terganggu. Kerusakan ekosistem utama pesisir dan laut memberikan dampak sosial bagi masyarakat pesisir di pulau kecil. Hal ini disebabkan oleh berkurang bahkan hilangnya sumber pangan dari laut seperti ikan dan berbagai biota lain yang selama ini selalu ditangkap untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. b. Dampak sosial Aktivitas pertambangan di Pulau Kecil berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat yang beurujung pada menurunya tingat kesejahteraan dan kemiskinan. Lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber pangan utama masyarakat pulau kecil akan terganggungu dengan adanya aktivitas pertamabangan. Dapat diduga lahan pertanian dan perkebunan akan tercemar oleh material tambang, terutama selama musim penghujan dimana material tambang dari kawsan yang dieksploitas akan terbawa oleh aliran air hujan sampai ke area perkebunan, permukiman dan sumber air bersih. Akibatnya akan terjadi dua hal; pertama kerusakan kawasan pertanian dan perkebunan. Kedua, menurunya kualitas air bersih. Air adalah kebutuhan utama masyarakat, jika ketersediaan air bersih bermasalah atau krisis air, maka kesehatan dan kehidupan masyarakat akan terganggu. Kondisi ini akan berdampak pada konflik antara masyarakat dengan korporasi pertambangan. Kinseng (2021), terjadi perubahan sosial di masyarakat pulau kecil akibat masuknya korporasi. Kehidupan masyarakat pesisir di pulau kecil sangat bergantung pada ekosistem utama wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia sumber protein. Masyarakat hidup dengan menangkap ikan, memanen berbagai 442 biot laut seperti kerang-kerangan (Gastropoda), kimah (Bivalvia), Bulu Babi (Echnodermata), Teripang (Holothuroidea), Lobster (Crustacea) dan lain-lain. Berbagai sumber protein yang disebutkan merupakan biota atau organisme yang hidup, tumbuh dan berkembang di ekosistem manrgove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Artinya, jika ketiga ekosistem utama ini mengalami kerusakan, maka organisme sumber pangan masyarakat juga akan hilang. Kehilangan sumber pangan dari laut akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Menurut Hakim et al. (2015) kerusakan lingkungan sebagai dampak dari kegiatan industri pertambangan membuat sulit aktivitas dan penghidupan masyarakat. c. Dampak budaya Masyarakat pesisir di pulau kecil memiliki berbagai kearifan lokal dalam konteks pemanfaatan sumberdaya alam di pulau kecil. Karena daya dukung dan tingkat kerentanan yang tinggi, maka kearifan lokal ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian ekosistem secara berkelanjutan. Terdapat budaya bercocok tanam, larangan mengksplotasi hutan mangrove, lamun dan terumbu karang pada area tertentu. Selain itu ada juga budaya berburu hewan laut (bameti, balobe red) untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Disisi yang lain, kebersadaran masyarakat pesisir untuk menjaga sumberdaya alamnya sangat tinggi. Beberapa kearifan budaya masyarakat pesisir di pulau kecil terbukti menjadi instrumen utama penjaga kelestarian dan keberlanjutna sumberdaya pesisir (Tawari et al, 2020; Angkotasan, 2021). Proses eksploitasi tambang di pulau kecil berpotensi menggeser berbagai budaya masyarakat pesisir diatas. Masuknya tambang akan merusak ekosistem pesisir dan menghilangkan budaya berburu hewan yang selama ini menjadi tradisi masyarakat pesisir. E. Keterkaitan Dampak Eksploitasi Tambang Di Pulau Kecil Dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang Undang Dasar 1945. Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Diprioritaskan Untuk Salah Satu Atau Lebih Kepentingan Berikut: A. Konservasi; B. Pendidikan Dan Pelatihan; C. Penelitian Dan Pengembangan; D. Budidaya 443 Laut, Pariwisata; F. Usaha Perikanan Dan Kelautan Dan Industri Perikanan Secara Lestari; G. Pertanian Organik; Dan/Atau H. Peternakan. Redaksi dan substansi dari pasal 23 ayat 2 bertujuan untuk memberikan pembatasan yang jelas demi melindungi pulau kecil dari kehancuran ekologi. Berbagai fakta membuktikan bahwa proses pemanfaatan pulau kecil untuk aktivitas diluar huruf A sampai H diatas berpotensi menimbulkan kerusakan ekologi yang besar. Untuk itu ke delapan aspek diatas didahulukan dan diutamakan. Pasal 35 huruf k UU Nomor 27 Tahun 2007, dengan tegas menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; Berdasarkan berbagai pandangan yang telah disampaikan sebelumnya diatas, menjadi referensi dan alasan mendasar bahwa pasal 27 ayat 2 dan pasal 35 huruf k sangat penting dipertahankan untuk melindungi pulau kecil dari kehancuran ekologi, krisis sosial dan degradasi budaya di masyarakat. Karena pulau kecil memiliki daya dukung yang terbatas dan tingkat kerentanan yang tinggi. Baik kerentanan di wilayah pesisir dan kerentanan air bersih. Disisi yang lain, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa eksploitasi tambang di Pulau Kecil menyebabkan dampak ekologi, dampak sosial, dampak budaya dan krisis air bersih. Dengan demikian, kedua pasal ini sangat penting untuk dipertahankan demi menjaga keselamatan pulau kecil dengan segala sumberdaya alam di dalamnya, menyelamatkan kehidupan masyarakat pesisir dengan segala ruang hidup dan kebudayaannya. Secara konstitusional dalam UUD Pasal 28D yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Artinya bahwa masyarakat pesisir yang mendiami berbagai pulau kecil harus dijamin hak- haknya sebagai warga negara. Ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut yang menjadi ruang hidup masyarakat pesisir harus dijamin dan dilindungi 444 untuk kelangsungan hidup generasi. Budaya masyarakat pesisir yang penuh dengan kearifan lokal (local wisdom) harus dijaga karena terbukti ampuh sebagai intrumen konservasi dan dilestarikan sebagai kekayaan peradaban Indonesia. Proses eksploitasi tambang di pulau kecil telah merampas hak hidup dan merusak ruang hidup masyarakat. Ekosistem darat, ekosistem pesisir dan laut yang mana tempat masyarakat pulau kecil menggantungkan hidupnya setiap hari, terdegradasi dan rusak akibat adanya eksploitasi tambang. Untuk itu demi memenuhi harapan besar masyarakat pulau kecil untuk mendapatkan keadilan ekologi, keadilan sosial dan keadilan budaya agar mereka bisa hidup dengan damai dan bahagia. Maka seluruh aktivitas eksploitasi tambang di pulau kecil harus di hentikan. Caranya dengan tetap mempertahankan pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. F. Penutup Eksploitasi tambang di pulau kecil mengancam eksistensi pulau kecil, memberikan dampak ekologi, sosial, budaya dan krisis air. Pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf Undang- undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam menyelematkan pulau-pulau kecil di Indonesia dari kehancuran. Implikasi yang diproyeksi dapat terjadi jika tuntutan atas perubahan pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf k Undang-Udangan Nomor 27 tahun 2007 adalah Pertama, masifnya eksploitasi sumberdaya alam terutama sumberdaya tambang di pulau kecil. Kedua, Terjadi kehancuran ekologi yang berujung pada krisis air, krisis sosial dan krisis budaya. Ketiga, pulau kecil bisa tenggelam terutama dengan adanya dampak perubahan iklim yang mana muka air laut bertambah setiap tahunnya. Keempat, memberi peluang dilakukannya proses eksploitasi sumberdaya alam di pulau-pulau kecil terluar, hal ini akan mengancam kedaulatan negara dalam konteks batas teritorial negara. SAKSI 1. Maimuna Nama saya Maimuna. Usia saya 41 tahun. Dengan rasa sedih yang mendalam, saya ingin menyampaikan keluhan dari lubuk hati kami di Sukarela Jaya. 445 Sejak lahir hingga hari ini, saya telah menjadi saksi keajaiban alam yang mengalir melalui sumber mata air kami. Namun, segalanya berubah drastis ketika perusahaan tambang menghampiri tanah kelahiran kami. Air yang jernih, yang kami nikmati sejak dahulu, kini tinggal kenangan. Dulu, jika hujan berlangsung siang dan malam, air hanya berubah sedikit keruh lalu kembali jernih beberapa saat setelah hujan berhenti. Sangat berbeda dengan apa yang saya saksikan sekarang. Saat menulis kesaksian ini, air yang menjadi nadi kehidupan kami telah dihentikan alirannya oleh tangan-tangan ganas perusahaan yang tidak mengindahkan derita kami. Pihak perusahaan sengaja memutus aliran air beberapa jam lalu. Mungkin, mereka terlalu takut jika dampak perbuatan mereka diketahui publik. Saya yakin, tak ada satu pun manusia di dunia ini yang rela menggunakan air sekotor itu, termasuk mereka yang mencari keuntungan dengan menghancurkan sumber air kami. Pada tanggal 6 Februari 2024, hujan turun dari pagi hingga malam di desa kami. Bapak/Ibu yang mulia, bayangkanlah bagaimana kondisi air yang mengalir ke dalam dapur dan bak mandi kami. Itu bukan lagi air keruh, melainkan lumpur yang menyakitkan hati. Di rumah kami, terdapat tujuh jiwa yang hanya menginginkan kehidupan yang normal. Kami ingin bisa bercocok tanam tanpa kekhawatiran akan ketersediaan air bersih. Namun, kini, pakaian kotor menumpuk di sudut rumah, karena air yang menjadi kebutuhan pokok bagi kami telah menghilang. Dimana lagi saya bisa mencuci? Air telah menjadi barang langka. Kulit kami mulai gatal-gatal. Tidak ada obat yang mampu menyembuhkannya jika air kami masih tercemar. Saya punya empat anak perempuan. Sebagai perempuan, beban yang kami pikul lebih berat. Kami harus menghadapi siklus menstruasi setiap bulan. Sulit bagi kami menjaga kebersihan tanpa adanya air bersih. Saya memiliki kebun seluas 2 hektare dengan tanaman jambu mete, pala, dan kelapa. Seringkali tanaman saya diselimuti debu dari aktivitas penggalian dan pengangkutan ore nikel. Hasil panen jambu mete menurun sejak hadirnya perusahaan tambang. Sebelumnya, dalam satu musim panen jambu mete bisa mencapai 2 ton. Panen terakhir tahun lalu hanya menghasilkan 700 kilogram. Saya sering mendapati patok perusahaan di lahan kebun. Saya takut lahan saya dirampas seperti yang dialami warga lain. 446 Saya termenung, apakah ini harga yang harus kami bayar atas keuntungan segelintir orang yang tidak mempedulikan derita kami? Apakah kehidupan kami tidak berarti apa-apa? Kami memohon agar Bapak/Ibu dapat mengambil tindakan segera untuk mengembalikan hak kami akan air bersih. Kami hanya manusia biasa yang ingin hidup dengan martabat. 2. Hartina Di luar sana, mungkin ada orang-orang yang mendukung aktivitas tambang di pulau kecil Wawonii. Entah mereka benar-benar tidak menyadari dampak buruknya terhadap kehidupan kami, atau mereka telah kehilangan belas kasihan. Namun, kami, warga setempat, tidak akan menyerah begitu saja. Saya lahir di sini, membangun keluarga kecil dan mencari penghidupan dengan tangan sendiri. Keringat kami bercampur dengan tanah yang kami rawat dan pupuk dengan penuh cinta. Namun, semua itu dihancurkan tanpa ampun ketika perusahaan tambang datang dengan kekuatannya. Dua tahun silam, saya terpaksa bersembunyi di kebun selama berhari-hari. Kadang tanpa makanan dan mandi. Mengapa kami, yang hanya ingin mempertahankan lahan kami, diperlakukan seperti penjahat? Saya hanya berjuang menjaga lahan agar tidak diterobos pihak perusahaan. Tapi apalah daya orang kecil seperti saya melawan perusahaan dengan bantuan petugas polisi di belakangnya. Saya kalah. Lahan seluas 24 meter persegi kini berubah menjadi jalan hauling PT Gema Kreasi Perdana. Lahan yang kecil? Tidak bagi saya, Bapak/Ibu. Lahan itu berisi tanaman yang hasilnya akan berguna bagi kehidupan kami sekeluarga. Lebih dari itu, saya hanya ingin mempertahankan hak. Saya tahu, saat perusahaan mengorek tanah Wawonii, maka kehidupan kami akan terancam. Dan itu terbukti hari ini. Apakah nurani mereka telah mati? Apakah rasa malu telah terkubur bersama sisa-sisa ore nikel yang mereka keruk? Saya bersungguh-sungguh saat mengatakan bahwa kehidupan kami berubah sejak masuknya perusahaan tambang. Air bersih yang mengalir ke rumah-rumah kami tinggal kenangan. Seberapa rusak lagi lingkungan kami akan dibuat? Saya bingung apakah harus merasa senang atau sedih ketika hujan turun. Jika hujan, maka air berubah sangat keruh. Namun kami bisa menampungnya untuk kebutuhan mandi, memasak, dan minum. Jika hujan berhenti dalam jangka waktu yang lama, tingkat keruhnya air berkurang. Tapi tetap saja airu itu tidak 447 layak pakai. Mengapa kami dipaksa memilih di antara dua pilihan yang buruk? Padahal kami punya pilihan lain yang lebih baik. Asalkan pemerintah mau mendengarkan suara kami. Perkebunan kelapa saya yang lain kini dikelilingi oleh jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan tambang. Di dalamnya tumbuh sekitar seribu pohon kelapa yang berbuah dengan lebat. Biasanya saya memanen kelapa dua bulan sekali. Hasil panen bisa mencapai 10.000 buah dengan harga lebih dari Rp 10 juta. Sejak kendaraan perusahaan lalu-lalang, hasil panen menurun drastis. Kemarin saya hanya bisa panen 1.200 buah kelapa dengan harga Rp 1,8 juta. Perkebunan menjadi sumber utama kehidupan kami. Dulunya, kami memiliki pemasukan tambahan dari suami yang mencari gurita. Namun sejak masuknya tambang, gurita pun sulit didapat. Bagaimana bisa dapat gurita? Habitat mereka rusak, tertutupi oleh lumpur bekas galian nikel. Mencari kerang untuk lauk juga sangat sulit. Laut kami tercemar. Tiga anak saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bagaimana membayar uang kuliah mereka? Bagaimana kami bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini? Apakah anak-anak saya harus putus sekolah? Saya mohon kepada Bapak/Ibu hakim, bantu kami menghentikan kebrutalan perusahaan ini. Bantu kami mendapatkan keadilan. 3. Yamir Izinkan saya bercerita tentang keadaan yang menimpa warga Roko-roko raya. Saya menyaksikan bagaimana perusahaan mengintimidasi dan mengkriminalisasi warga yang mempertahankan lahannya. Di Roko-roko raya, 23 warga dilaporkan ke pihak kepolisian atas berbagai tuduhan yang tidak adil. Tiga di antaranya bahkan pernah ditahan di Polda Sulawesi Tenggara. Yang sangat menyedihkan, pada saat itu salah seorang dari mereka, bernama Hastoma, tengah berduka atas kepergian istri tercinta yang baru saja meninggal dunia. Meski dalam keadaan genting, Hastoma harus menghadapi ancaman hukuman sambil berjuang membesarkan dua anak kecil yang ditinggalkan. Saya sendiri adalah salah satu dari warga yang menjadi target intimidasi. Direktur Operasional PT GKP, Bambang Murtiyoso, dengan sangat sembrono mengeluarkan pernyataan bahwa saya akan ditahan. Alasannya sangat tidak adil, karena saya telah berani mengadang alat berat yang hendak merusak lahan milik ibu dan keluarga saya. Tindakan saya memiliki dasar yang kuat, karena 448 lahan itu telah diklaim dan dijual kepada pihak perusahaan oleh orang lain yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Kami dengan tegas menolak segala tuntutan PT GKP di Mahkamah Konstitusi. Banyak tanah warga yang telah digusur dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Perusahaan bahkan berani mengklaim bahwa lahan itu merupakan hutan lindung, padahal jelas-jelas telah dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami tidak akan menyerah dan terus melakukan perlawanan. Selain kerusakan lingkungan, kehadiran tambang telah membawa petaka dalam kehidupan sosial kami. Antar saudara saling bertikai, hubungan orang tua dan anak retak, suami istri bercerai. Bahkan ada anak yang dicoret dari kartu keluarga. Kebersamaan yang dulu kami junjung tinggi telah sirna. Setiap pesta atau acara, antar warga atau keluarga telah terpisah oleh kesenjangan pandangan. Yang pro tambang tidak akan menghadiri hajatan pihak yang kontra, begitu pun sebaliknya. Semua poin yang tercantum dalam pasal 35 huruf k UU PWP3K telah dilanggar dengan sangat jelas oleh PT GKP. Kerusakan lingkungan sangat nyata terjadi. Dampak sosial yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Secara ekonomi, kami mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Kami menderita akibat perampasan lahan dan penurunan kualitas tanaman akibat debu ore nikel. Sudah lama kami tidak menikmati air bersih dan aman. Mengapa kami harus dipaksa menggunakan air yang tidak layak? Kulit kami terasa gatal. Kondisi ini sangat tidak nyaman. Sebagai penunjang hidup, sulitnya akses terhadap air bersih membuat hidup kami menderita. Hari ini, air kembali keruh dan sangat berlumpur. Sebagian warga yang tidak memiliki penampungan air di rumah terpaksa menggunakan sumur galian yang jaraknya cukup jauh. Jika diberi kesempatan untuk bersuara di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi, saya akan memohon dengan tulus agar Bapak/Ibu melihat dengan cermat dan bijaksana persoalan ini. Kami yang telah berjuang sejauh ini hanya ingin mendapatkan keadilan. Kami berharap agar hakim menolak upaya perusahaan untuk melanjutkan aktivitasnya di tanah kami. 4. Sanudin Saya Sanudin, berusia 62 tahun. Dua tahun lalu, untuk menghindari pihak perusahaan yang terus mengintimidasi, saya terpaksa mengungsi di dua daerah, 449 Kabupaten Konawe Selatan dan Buton Utara. Saat kembali ke Wawonii, perusahaan masih mencari-cari saya sehingga saya bersembunyi di hutan selama berhari-hari. Lalu pada suatu malam yang dingin, anak perempuan saya yang sedang hamil tua mengantar saya ke desa yang berjarak tujuh kilometer. Dari sana, saya menumpang ke sebuah perahu menuju Konawe Selatan, untuk kembali bersembunyi. Masih lekat di ingatan bagaimana dinginnya angin malam menusuk-nusuk kulit. Bagaimana perahu yang saya tumpangi terombang- ambing oleh ombak. Malam itu saya bertaruh nyawa menempuh perjalanan penuh risiko selama kurang lebih enam jam. 10 hari di persembunyian, saya mendapat telepon dari pihak perusahaan. Saya lagi-lagi harus berpindah ke Buton Utara. Selama periode itu, terhitung dua kali saya melarikan diri ke Konawe Selatan dan Buton Utara. Setelah mendapat kabar bahwa situasi di kampung sudah lebih kondusif, barulah saya pulang. Beberapa waktu lalu, perusahaan kembali menawar kebun saya seluas 1 hektare lebih dengan harga Rp 4 miliar. Kabarnya, mereka membutuhkan bebatuan yang ada di lahan saya. Tapi saya menolak. Beberapa orang mungkin menganggap saya bodoh karena menolak uang sebanyak itu. Namun, bagi saya, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kehidupan warga Wawonii serta anak cucu saya. Masa depan mereka tidak dapat ditukar dengan uang yang kelak akan habis juga. Lagi pula, hasil kebun saya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil kebun itu pula saya mampu membiayai tiga anak saya sampai lulus kuliah. Kami benar-benar kesulitan air bersih. Ini merepotkan dan menjengkelkan. Ebih dari jengkel. Tapi orang kecil seperti kami bisa apa? Mengeluh ke pemerintah, percuma saja. Mereka tidak peduli. Saya benar-benar meminta hakim agar menimbang persoalan ini seadil-adilnya. Kami masyarakat Roko-roko sangat menderita dengan adanya tambang ini. Saya minta Bapak hakim agar bisa memikirkan keadaan kami di sini. Kasian sekali kami di sini. Sampai hari ini kami belum merasa tenang sampai perusahaan itu angkat kaki dari tanah kami. [2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Tidak Langsung, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menyampaikan keterangan 450 tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2023, pada pokoknya sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 1. Bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Pernyataan sebagai negara kepulauan tersebut berangkat dari kesadaran bahwa terdapat ribuan pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Bahwa menurut data di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disampaikan dalam pertemuan United Nation Group of Expert on Geographical Nantes (UNGEGN) tahun 2022 Jumlah keseluruhan pulau di Indonesia hingga 2021 mencapai 17.504 pulau, dengan 13.466 diantaranya dikategorikan sebagai pulau kecil berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa "Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya". 3. Permohonan Perkara No. 35/PUU-XXI/2023 bertujuan melegalisasikan berbagai bentuk kegiatan pertambangan di wilayah yang berada dalam kategori Pulau Kecil dan berpotensi merusak ekosistem serta bentuk eksploitasi wilayah Pulau Kecil yang telah dilindungi secara perundang- undangan dan telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57 P/HUM/2022 tertanggal 22 Desember 2022. 4. Pemohon Perkara No. 35/PUU-XXI/2023 mengajukan pengujian dengan dasar keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57 P/HUM/2022 tertanggal 22 Desember 2022 IBukti PT-ll, yang pada intinya putusan tersebut membatalkan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 451 Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dałam Pasał 18 ayat (l) hurufb terdiri atas: d. kawasan pertambangan dan energi; Pasał 28 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 (l) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dałam Pasał 24 huruf d seluas 41 (empat puluh satu) hektar berupa Kawasan pertambangan logam terdapat di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Timur; (2) Pemanfaatan ruang kawasan pertambangan sebagaimana dimaksudpada ayat (l) diatur lebih lanjut dałam ketentuan umum zonasi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasał 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dałam Pasał 33 ayat (l) huruf c, merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas: c. kawasan perkotaan Polara berbasis komoditas pertambangan minerał logam dan komoditas pertanian di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Timur; 5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57 P/HUM/2022 tertanggal 22 Desember 2022 didasarkan pada pertimbangan hukum, sebagaimana Kami kutip, sebagai berikut: a. Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk kategori pulau kecil yang pemanfaatannya dałam Pasał 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak satu pun menempatkan kegiatan pertambangan; b. Secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga memerlukan perlindungan khusus; c. Segala kegiatan pemanfaatan terhadap pulau kecil ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem; 452 d. Kegiatan pertambangan di pulau kecil dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dałam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan karena akan mengancam seluruh makhluk hidup baik flora, fauna maupun manusianya; e. Secara sosiologis, pemberlakuan objek permohonan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang kontra produktif, seperti kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai landasan sosiologis karena masyarakat wilayah kecamatan Wanoni adalah bertani/berkebun; f. Secara yuridis, Pasal 4 hur-uf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengobservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; g. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir secara expressive verbis menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, in casu Pulau Wawonii setidak-tidaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil, serta menjaga sistem ekologis secara berkelanjutan; h. Prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-undang Nomor I Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tidak diprioritaskan untuk kepentingan pertambangan; i. Larangan dalam Pasal 35 huruf k Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebab berpotensi menimbulkan larangan penambangan mineral, kerusakan lingkungan hidup yang dalam literatur environmentalism dapat diuraikan sebagai kerusakan atas lingkungan hidup baik yang terjadi secara alamiah maupun disebabkan akibat kegiatan manusia dan dapat dibedakan dampaknya yakni terhadap lingkungan fisik 453 (physical environment), lingkungan biologis (biological environment), serta lingkungan sosial (social environment). 6. Jika Permohonan Perkara 35/PUU-XXI/2023 yang menguji Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k LTU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikabulkan akan berdampak buruk terhadap kedaulatan Indonesia, kelestarian ekosistem dan kemakmuran rakyat Indonesia yang bergantung dan befiempat tinggal pada sumber daya dan ekosistem pulau kecil dan perairan sekitarnya. II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 7. Sebelum menyampaikan alasan-alasan permohonan menjadi PIHAK TERKAIT, kami menyampaikan terlebih dahulu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menerima permohonan menjadi Pihak Terkait, mendengarkan keterangan Pihak Terkait beserta mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT di dalam pemeriksaan persidangan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ja Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstİtusİ menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa permohonan pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor I Tahtın 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diajukan oleh PT. GEMA KREASY PERDANA [Perkara No. 35/PUU-XXW20231. Secara undang-undang a 454 quo Pasal 23 ayat (2): Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengenıbangan; d. bildi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. Peternakan; dan/atau i. Pertahanan dan Keamanan Negara. Serta Pasal 35 huruf k: Dalam pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: (k) melakukan penanıbangan mineral pada vvilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan /atau sosial dan/atau budaya meninıbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya; 10. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahtın 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi je. Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahtın 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, disebutkan bahwa salah sattı pihak dalam perkara PUU adalah: c. Pihak Terkait; 11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Para Pemohon Pihak Terkait seyogyanya dapat memberikan Keterangan dalam pemeriksaan persidangan pengujian undang-undang yang dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Perkara 35/PUU-XX1/2023; 12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 menjelaskan Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok Permohonan. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 (1) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufc yaitu: 455 a. perorangan atau kelompok orangyang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hu/cum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. lembaga negara. (2) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok Permohonan 13. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 mengenai Pihak Terkait terdiri atas: a. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung; b. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan. Sementara Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh Oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum; 14. Bahwa dalam ketentuan Pasal 42A ayat (l) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa: Saksi dan ahli dapat diajukan Ole/l para pihak yang berperkara, Pihak Terkait, atau dihadirkan Oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pihak Terkait dapat mengajukan saksi dan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi; 15. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Permohonan sebagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK atau paling Iambat sebelum Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar keterangan ahli dan/atau saksi; 456 16. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 menjelaskan: "Terhadap Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan." Terhadap Permohonan Pihak Terkait disetujui Oleh RPH, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Pihak Terkait yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Ketetapan Pihak Terkait sebagaimana dijelaskan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021; 17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berwenang menerima Permohonan dari Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait dan mendengarkan Keterangan dari Pihak Terkait beserta keterangan saksi dan ahli yang diajukan Oleh Pihak Terkait; III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON PIHAK TERKAIT 18. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang ditentukan bahwa Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh Oleh pokok permohonan; 19. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurufk Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimohonkan 01eh PT. GEMA KREASI PERDANA [Perkara No. 35/PUU-XX1/2023]; 20. Bahwa Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi Oleh Pemohon Perkara No. 35/PUU-XXI/2023 adalah: A. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi: 457 Pemanfåatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah: a. Konservasi; b. Pendidikan dan pelatihan; c. Penelitian dan pengembangan; d. Budi daya laut; e. Pariwisata; f. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. Pertanian organik; h. Peternakan; dan/atau i. Pertahanan dan Keamanan Negara. B. Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi: Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; 21. Bahwa Pemohon I memiliki visi terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia dan memiliki misi mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia, yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5) yang tercantum dalam Akta Notaris (Pendirian) Pemohon I yaitu: (1) Memberikan bantuan hukum dan penyuluhan hukum warga negara Indonesia yang hak asasinya yang dilanggar; (2) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, dan penelitian; (5) Melakukan advokasi hak asasi manusia; [Bukti PT-2] Akta Pendirian Perkumpulan PBHI kemudian telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor AHU-0000147.AH.01.08. Tahun 2021 tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia [Bukti PT-2.1]; 458 22. Bahwa Pemohon I merupakan pihak berkepentingan tidak langsung dengan pokok perkara dengan aktivitas organisasinya sehari-hari ikut berpartisipasi dalam upaya perlindungan pulau-pulau kecil dan daerah pesisir termasuk namun tidak terbatas pada masyarakat nelayan tradisional. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut: a. Melakukan advokasi bersama Koalisi Selamatkan Pulau Pari untuk mendampingi Masyarakat Pulau Pari yang kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan akibat proyek reklamasi, yang menyebabkan air laut tercemar dan hilangnya area tangkap ikan. [Bukti PT-31]; b. Melakukan advokasi bersama Koalisi Selamatkan Pulau Pari berupa pendampingan terhadap 3 nelayan Pulau Pari untuk kasus kriminalisasi dengan tuduhan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama dalam perkara pengelolaan Pantai Pasir Perawan [Bukti PT-3.11]; c. Sebagai Pemohon Intervensi dalam gugatan terhadap obyek Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta dengan Nomor Perkara 109/K/TUN/2006 [Bukti PT-3.21; d. Menyelenggarakan penyuluhan bantuan hukum kepada Masyarakat Pulau Pari guna memperkuat kapasitas dan pengetahuan hukum warga untuk dapat memahami dan berjuang dalam upaya mempertahankan dan menuntut hak-hak dasarnya. [Bukti PT-3.31 ; e. Menjadi Kuasa Hukum dalam Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta yang diwakili Ecoline Situmorang, S.H. dalam gugatan pembatalan izin Reklamasi Teluk Jakarta terhadap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 dengan nomor perkara 193/G/LH/2015/PTUN-JKT IBukti PT 3.4 - Bukti PT-3.51; f. Menyelenggarakan pendidikan publik melalui kegiatan seminar mengenai peta reklamasi dan tambang pasir laut di Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Sulawesi Selatan [Bukti PT-3.61• 459 g. Melakukan advokasi dalam bentuk pengawasan publik terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam kasus reklamasi Pantai Losari tahun 2014 dan reklamasi Pantai di Sulawesi Selatan [Bukti PT-3.7 - Bukti PT-3.81 h. Menjadi Penggugat dalam gugatan Ketidaklayakan Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta terhadap Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 dengan nomor perkara 12 PK/TUN/2011 Tanggal 24 Maret 2011 [Bukti PT-3.91; 23. Bahwa Pemohon II memiliki Visi organisasi yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Akta Pendirian Perkumpulan EKOMARIN yang berbunyi: Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam kepulauan, kelautan, pesisir, dan perikanan yang adil dan lestari untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Pemohon II melaksanakan misi salah satunya Pasal 5 ayat (2) hurufd Akta Pendirian Perkumpulan EKOMARIN yaitu melakukan: Advokasi kehijakan untuk pengelolaan sumber daya alam kelautan dan kepulauan yang adil dan bijaksana [Bukti PT-41. Akta Pendirian Perkumpulan EKOMARIN kemudian telah disahkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004675.AH.01.07. Tahun 2021 tertanggal 15 April 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia IBukti PT-4.11• 24. Bahwa Pemohon II merupakan pihak berkepentingan tidak langsung dengan Perkara No. 35/PUU-XXI/2023 dengan aktivitas organisasinya sehari-hari Yang mana ikut berpartisipasi dalam pembaharuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sangat berkepentingan dengan pokok perkara yang sedang diuji. Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon II adalah sebagai berikut: a. Turut aktif melakukan penelitian dengan menerbitkan analisis terhadap kebijakan. Beberapa terbitan diantaranya: (a) Menggadai Laut, Mengusir Nelayan "UU Cipta Kerja Liberalisasi Sektor Kelautan dan Perikanan" IBukti PT-51; (b) The Future of Indonesia's Energy Sector: Climate Commitments or Committed to Coal? [Bukti PT-5.11• 460 b. Melakukan kampanye melalui media terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang tidak lestari. Beberapa di antaranya: (a) Artikel Kompas.id: "Dampak Limbah Nuklir terhadap Perikanan Dikaji" dan (b) "KKP Segel Resort dan Wisata Tak Berizin"; (c) Opini dari Ketua Dewan Pengurus Pemohon II "Reforma Agraria Kepulauan dan Kesejahteraan Rakyat Pesisir" IBukti PT-5.2 - Bukti PT-5.3 - Bukti PT- 5.41; 25. Bahwa Para Pemohon telah melakukan kerja-kerja dalam isu perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, serta telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga merasa keberadaan pasal-pasal yang diujikan Pemohon dalam Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon menilai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi dan apabila dihapuskan akan menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat atau apabila diubah tanpa dasar yang jelas akan berpotensi menciptakan ketiadaan perlindungan atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan ketidakpastian hukum atas eksploitasi terhadap keragaman ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Bahwa situasi tersebut secara faktual atau setidak-tidaknya potensial akan menggagalkan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai lembaga yang memiliki visi keadilan ekologis melalui pelestarian lingkungan hidup, tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan penuntasan ekosida. Oleh karena itulah eksistensi Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 harus dipertahankan karena sesuai dengan kepentingan dari Para Pemohon; 26. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang 461 dimohonkan oleh PT. GEMA KREASI PERDANA [Perkara No. 35/PUU- XX1/20231, berpotensi melanggar konstitusional dan menjadi preseden buruk untuk perlindungan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; IV. ALASAN POKOK PERMOHONAN PIHAK TERKAIT A. Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Pengakuannya di Indonesia A.1 Adanya Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 27. Bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah dilakukan uji materiil dengan keputusan bersejarah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2011. Putusan ini bersejarah dengan memberikan penafsiran terhadap hak menguasai negara terhadap sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan prinsip penting Iain terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 28. Bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan terhadap hak-hak rakyat dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil telah terdapat hak-hak perseorangan, hak masyarakat hukum adat serta hak masyarakat nelayan tradisional, hak badan usaha atau hak masyarakat Iainnya serta berlakunya kearifan lokal yaitu nilai- nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Sehingga dikaitkan dengan Permohonan a quo yang membiarkan adanya pertambangan di pulau kecil tentu akan membiarkan terjadinya konflik yang tidak seimbang dan tidak adil antara Perusahaan Pertambangan dengan Rakyat atau komunitas yang tinggal di wilayah pulau kecil baik masyarakat adat, masyarakat tradisional, nelayan tradisional, nelayan kecil, dan masyarakat Iainnya yang telah 462 memanfaatkan sumber daya pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan itikad baik; 29. Bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 33 ayat (3) (JUD 1945 yang menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Oleh negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah termasuk wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai Oleh negara. Dalam makna yang Iain, menurut Mahkamah Konstitusi, negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kesemuanya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.; 30. Bahwa terdapat pembatasan "hak menguasai negara" dengan adanya anak kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional Iainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan Iain-lain; 31. Bahwa Mahkamah Konstitusi kembali menjabarkan penguasaan oleh negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berarti bahwa negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi dan air dan 463 kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kebebasan negara untuk mengatur dan membuat kebijakan atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dibatasi dengan ukuran "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dalam empat tolok ukur: a. pemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, dimaknai bahwa kemanfaatan yang diperoleh masyarakat yang rata- rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan dengan modal yang terbatas tidak dihilangkan akses dan keleluasaan serta kehilangan pekerjaan untuk mencari nafkah di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dikaitkan dengan Permohonan a quo, penguasaan dan eksploitasi untuk pertambangan di wilayah pulau kecil dan perairan sekitarnya jelas akan mengakibatkan hilangnya akses dan keleluasaan serta hilangnya pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya di wilayah pulau kecil dan perairan pesisir; b. tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, dimana masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan semakin berkurang karena dipastikan pemanfaatan itu akan semakin terkonsentrasi pada kelompok kecil pemilik usaha pertambangan dan industri ekstraktif. Kondisi ini adalah diskriminasi secara tidak langsung (indirect discrimination) yang terlihat dari suatu ketentuan hukum yang nampaknya netral, baik kriteria maupun secara praktisnya, tetapi hal itu akan menimbulkan kerugian bagi orang-orang tertentu yaitu masyarakat adat, masyarakat nelayan dan masyarakat Iainnya di pulau kecil dibandingkan pengusaha pertambangan dan pemilik modal kuat Iainnya. Karena Mahkamah Konstitusi melihat dan mengakui kemampuan dan keadaan masyarakat nelayan dan masyarakat yang 464 tinggal di pulau kecil tidak seimbang dengan kemampuan dan keadaan pemilik modal beşar dalam persaingan memperoleh hak maupun izin pengelolaan dan pemanfaatan atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka akan terjadi indirect discrimination yang berakibat merugikan para nelayan tradisional; c. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam akan dihalangi karena kendali dan kewenangan pemberian izin penambangan di pulau kecil mutlak dipegang oleh pemerintah pusat. Walaupun ada jaminan pelibatan masyarakat dalam perencanaan zonasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kccil, tetapi Mahkamah Konstitusi menilai partisipasi masyarakat tersebut tidak memadai untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat yang justru berpotensial menyingkirkan hak-hak dan partisipasi aktifmasyarakat dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau pulau kecil; d. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam akan dilanggar karena dikaitkan dengan Permohonan a quo, pemberian İzin Pertambangan di Pulau Kecil dan perairan sekitamya mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena dapat menerima ganti rugi dari swasta berdasarkan kesepakatan musyawarah. Mahkamah Konstitusi melihat bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan konsep hak ulayat dan hak-hak tradisional rakyat yang tidak bisa dibatasi karena dapat dinikmati secara turun temurun. Demikian juga mengenai konsep ganti kerugian terhadap masyarakat yang memiliki hak-hak tradisional atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menghilangkan hak-hak tradisional rakyat yang seharusnya dinikmati secara turun temurun Gust saving principle), karena dengan pemberian ganti kerugian maka hak tersebut hanya dinikmati 465 oleh masyarakat penerima ganti kerugian pada saat itu. Hal itü juga bertentangan dengan prinsip hak-hak tradisional yang berlaku secara turun temurun, yang menurut Mahkamah bertentangan dengan jiwa Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hükum adat beserta hak-hak tradisionalnya, 32. Mahkamah Konstitusi melihat maksud pembentukan Undang- Undang No. 27 Tahtın 2007 ini adalah dalam rangka melegalisasi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dijadikan private ownership dan Close ownership kepada perorangan, badan hükum atau masyarakat tertentu, sehingga bagian terbesar dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan kepada perseorangan, badan hukum, dan kelompok masyarakat. Dikaitkan dengan Permohonan a quo dengan membiarkan pertambangan dan eksploitasi sumber daya pulau kecil dan perairan sekitarnya untuk usaha pertambangan atau industri ekstraktif dapat berarti terdapat semangat privatisasi pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil dan perairan sekitarnya kepada usaha perseorangan dan swasta yang bisa melakukan usaha pertambangan; 33. Bahwa karena rentang kendali pemerintahan yang sangat luas, mencakup seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah pulau- pulau kecil, penguasaan dan eksploitasi Pulau Kecil dan perairan sekitarnya untuk pertambangan dan industri ekstraktif akan mengakibatkan pengalihan tanggung jawab yang terbukti tidak akan efektif dalam monitoring dan evaluasi. Sehingga akan mempersulit bagi negara mengontrol secara efektif, terhadap pengelolaan wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil; 34. Mahkamah Konstitusi juga mengakui adanya ketimpangan kuasa imbalance of power) antara masyarakat, masyarakat adat dan nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya dan telah memanfaatkan secara turun temurun sumber daya yang ada pada perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, dibanding dengan pengusaha swasta terlebih pengusaha 466 tambang Yang memiliki segala-galanya. Ditambah lagi tidak adanya perlakuan khusus bagi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau kecil sehingga terancam kehilangan sumber daya Yang menjadi sumber kehidupannya. 35. Mahkamah Konstitusi juga telah menjabarkan beberapa prinsip dalam Pasal 33 ayat (4) LJUD 1945 dimana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber daya ekonomi bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia adalah bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional yang harus memperhatikan amanat dan semangat konstitusi. Beberapa prinsip yang harus dihormati dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan uns-Lgfiåigns.i— hgrkgadilan. Prinsip kebersamaan harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan rakyat seluas- luasnya dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; 36. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya tidak menyingkirkan masyarakat nelayan yang sebagian besar berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara tidak boleh lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah Konstitusi dalam pengelolaan sumber daya pesisir harus memenuhi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan (JUD 1945; 467 A.2 Pertambangan Pulau Kecil Adalah Pengkhianatan Terhadap Deklarasi Djuanda: Indonesia Sebagai Negara Kepulauan 37. Ir. Djuanda Kartawidjaja, Menteri Perhubungan ke-3 Republik Indonesia pada 13 Desember 1957 mencetuskan Deklarasi Djuanda yang menyatakan wilayah negara Republik Indonesia menggunakan asas negara kepulauan, yang bertujuan menyatukan wilayah darat Indonesia yang terpisah, sehingga seluruh area perairan dan di sekitar pulau-pulau merupakan bagian dari wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Deklarasi ini Ialu diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1983 dan disahkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut. 38. Melalui deklarasi ini sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia terdiri atas ribuan pulau besar dan juga pulau-pulau kecil, serta memiliki kejelasan atas wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan pertimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat 111 pulau-pulau kecil terluar yang ditetapkan berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Hal ini menunjukkan demi keutuhan teritorial seluruh pulau-pulau di Indonesia yang tersambung dengan laut perlu dikelola dengan baik dan dilindungi, termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya. 39. Pulau kecil dan perairan sekitarnya adalah sumber daya yang telah berhasil didapatkan Indonesia. Deklarasi Djuanda adalah tonggak penting mengklaim kedaulatan negara terhadap pulau dan kepulauan Indonesia. Sudah sepatutnya, untuk penghormatan terhadap Deklarasi Djuanda, pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak digadai untuk dieksploitasi hingga hancur oleh pertambangan dan industri ekstraktif. 468 B. Pertambangan adalah Ancaman Terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil B.1 Pertambangan Pulau Kecil adalah Tragedy of Open Access 40. Bahwa pemanfaatan sumber daya pulau kecil dan perairan sekitarnya untuk pertambangan mendasarkan konsepsi adanya "tragedy of commons" yang dikemukakan oleh Hardin. Sebagaimana dijelaskan oleh Takdir Rahmadi, Hardin melihat alasan-alasan ekonomi yang seringkali menggerakan perilaku atau keputusan-keputusan manusia secara perorangan maupun kelompok dalam pemanfaatan common property. Hardin mengartikan Common property sebagai sumber-sumber 78daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing seperti sungai, padang rumput udara dan lautl . Karena sumber daya tersebut dapat bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya maka setiap orang berusaha dan berlomba- lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Kesimpulan dari teori tersebut menyatakan setiap orang akan berpikir, walaupun seseorang berusaha menggunakan sumber daya secara bijaksana, maka hal itu akan sia-sia saja karena orang lain tidak berpikir dan berbuat secara bijaksana, sehingga orang tidak akan memikirkan upaya konservasi atau perlindungan sumber daya alam dan akan merasa kehilangan motivasi untuk melakukan upaya-upaya konservasi atau perlindungan sumber daya alam.79 41. Bahwa pandangan rancu Hardin tersebut perlu diperjelas untuk memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan antara open access dan common property. Ostrom mengutip Ciriacy- Wantrup and Bishop (1975) dengan jelas memberikan perbedaan rezim kepemilikan open acces di mana tidak ada 78 Hardin, Garret. The Tragedy of Commons. America: American Association for the Advancement of Science, 1986 79 Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 469 seorang pun memiliki hak yang sah untuk mengecualikan/mengeksklusi orang atau kelompok tertentu untuk memanfaatkan suatu sumber daya.80 Sementara common property di mana orang ataupun anggota kelompok tersebut memiliki suatu kejelasan terhadap hak yang sah untuk memanfaatkan dan mengecualikan/mengeksklusi anggota atau kelompok lain dari akses untuk pemanfaatan suatu sumber daya.81 42. Lynch sebagaimana dikutip oleh Robert Charles G. Capistrano mengungkapkan bahwa: Lynch clarifies that in fact Hardin was not referring to the tragedy of the commons but to the tragedy of open access, as in contrast to the commons refers to a resource being managed by and belonging to a definite group.82 Terjemahan bebasnya: Lynch mengklarifikasi bahwa sebenarnya Hardin tidak mengacu pada tragedi milik bersama tetapi pada tragedi akses terbuka yang berbeda dengan kepemilikan bersama yang mengacu pada sumber daya yang dikelola oleh dan menjadi milik kelompok tertentu. 43. Pendapat Lynch tersebut mengklarifikasi bahwa Hardin tidak mengacu pada konsep "the tragedy of the commons" yang dimaksud Hardin lebih tepatnya "the tragedy of open access". Konteksnya sangat berbeda antara sumber daya milik bersama (the commons) yang berarti merujuk kepada sumber daya yang dikelola oleh masyarakat secara bersama dan menjadi kepemilikan dari suatu kelompok tertentu. Sementara the tragedy of open access menyatakan sumber daya tersebut terbuka untuk diakses setiap orang dan tidak mengakui pemanfaatan yang telah ada baik oleh masyarakat adat, 80 Ciriacy-Wantrup, Siegfried V. and Bishop, Richard C. (1975), "Common Property' as a Concept in Natural Resource Policy' 15 Natural Resources Journal, hal 713-727. https://digitalrepository-unm.edu/cgi/viewcontent.cgi rj 81 Elinor Ostrom. "Private and Common Property Rights", http://encyclo.findlaw.com/2000book.pdf, halaman 339-340. 82 Robert Charles G. Capistrano, Reclaiming the ancestral waters ofindigenous peoples in the Philippines: The Tagbanua experience with fishing rights and indigenous rights, Saint Mary's University (Management Science/EnvironmentaI Studies) 923 Robie Street, Halifax, Nova Scotia, Canada B3H 3C3: 2009; 470 masyarakat tradisional, dan kelompok masyarakat lain yang bergantung dan telah turun-temurun mengelola, menjaga dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara itikad baik; 44. Begitu pula dalam konteks pemanfaatan Pulau Kecil dan perairan sekitamya, pandangan Pemohon a quo yang menginginkan adanya pertambangan di wilayah pulau kecil dan perairan sekitarnya untuk dilakukan pertambangan adalah pandangan yang salah karena mendasarkan pada Tragedy of Open Access. Karena selama ini seringkali pertambangan menimbulkan konflik agraria antara pemanfaatan yang telah ada terlebih dahulu dengan pengusaha penambangan yang dilegitimasi adanya wilayah pertambangan dan perizinan pertambangan yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah yang diberikan kepada pengusaha dengan modal yang besar. Seringkali pemerintah dalam penataan ruang tidak menghormati pemanfaatan yang telah ada terlebih dahulu baik oleh masyarakat adat, nelayan tradisional, nelayan kecil, petani skala kecil, pekebun skala kecil maupun usaha rakyat skala kecil tidak dianggap eksis dan tidak diakui haknya oleh Negara c.q Pemerintah. Ditambah lagi adanya ketlmpangan kuasa, aloes, pengetahuan, modal, kendali dan kekuasaan antara rakyat yang telah melakukan pemanfaatan yang telah ada terlebih dahulu dengan Negara c.q Pemerintah maupun oleh Pengusaha Pertambangan. B.2 Pertambangan Pulau Kecil Akan Menghancurkan Kesejarahan Indonesia sebagai Negara Berkembang Dengan Ribuan Pulau Kecil (Small Island Developing State) 45. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, definisi Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 KM2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 471 Nomor 41 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2002 mengenai Pulau Kecil adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 KM2 (sepuluh ribu kilometer persegi) dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa. Definisi dari Pemerintah seharusnya dapat digunakan karena lebih detail dan mendorong lebih banyak jumlah Pulau Kecil daripada pengaturan di dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 46. Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap Pasal 12 Ayat I Huruf b dijabarkan bahwa karakteristik wilayah pesisir merupakan daerah yang memiliki batas fisik yang terpisah dan jelas dari pulau utama, serta memiliki memiliki ekosistem yang unik dan rentan atas bencana. Ditambah lagi ancaman krisis iklim yang semakin menjadi akibat negara terus membiarkan eksploitasi alam yang menimbulkan gas rumah kaca. Masyarakat yang tinggal di Pulau kecil menjadi pihak yang terdampak paling awal dan paling sengsara karena krisis iklim; 47. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jumlah Pulau- Pulau Kecil yang luar biasa banyak mencapai 17.504 pulau dan berpotensi untuk dikelola dan dimanfaatkan secara lestari. Namun, dalam pemanfaatannya beberapa dekade ini sarat dengan eksploitasi khususnya dalam aspek pertambangan.83 Sebagai wilayah yang secara kondisi memang rentan dan potensi eksploitasi yang besar maka pengelolaannya perlu diatur secara khusus karena hal inilah yang melatarbelakangi Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 83 Abdullah Naim dkk. Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batubara. Sumber: https://www.jatam.org/wp-content/upIoads/2021/07/Pulau-Kecil- Indonesia-Tanah-Air-Tambang.pdf. 472 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. B.3 Pertambangan Menghancurkan dan Menghilangkan Keanekaragaman Hayati Pulau Kecil sebagai Ekosistem Unik, Rentan dan Berharga 48. Pulau-pulau kecil di Indonesia yang terdiri atas ribuan jumlahnya menjadi wilayah potensial dengan keunikan dalam ekosistemnya untuk dikembangkan. Namun memiliki nilai kerentanan yang besar dengan terbatasnya daya dukung dan daya tampung, serta kondisi yang dekat dengan laut. Secara ekosistem dan sumber daya alam pulau-pulau kecil memiliki modal untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan perencanaan pengelolaan yang baik. Kawasan ini memiliki sumber daya alam produktif yang beragam mulai dari terumbu karang, hutan mangrove, kawasan konservasi, padang lamun, area tangkapan ikan, di beberapa pulau-pulau kecil memiliki kandungan mineral yang besar, dan pulau-pulau kecil juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata. 49. Secara khusus terkait dengan Permohonan Perkara a quo terdapat sumber daya keragaman hayati penting di Pulau Wawonii, Kabupaten Kepulauan Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, terdapat keanekaragaman hayati yang penting dan memerlukan perlindungan. Salah satu aspek penting adalah keanekaragaman flora dimana ditemukan Keanekaragaman Jenis Anggrek Pulau Wawonii. Diah Sulistiarini dalam artikelnya berjudul "Keanekaragaman Jenis Anggrek Pulau Wawonii" terdapat sebanyak 91 jenis anggrek dari Pulau Wawonii sendiri. Temuan ini merupakan sebagian kecil dari megadiversity dari Indonesia yang berada di pulau-pulau kecil. 50. Dengan sumber daya alam yang beragam dan kaya seringkali pengembangan kawasan di pulau-pulau kecil terjadi melebihi daya tampung dan daya dukung serta mengakibatkan perubahan pada ekosistemnya yang berpengaruh ke lingkungan 473 hidup. Terlebih lebih dari 70% pulau kecil di Indonesia tidak berpenghuni,8 pertambangan di Pulau Kecil jelas akan berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini akan berujung dan memunculkan berbagai ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup hingga bencana ekologi. B.4 Pertambangan di Pulau Kecil sebagai Bentuk Abnormally Dangerous Activity 51. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 menyatakan bahwa Pulau Wawonii yang dinyatakan sebagai pulau kecil menyatakan bahwa pertambangan di pulau kecil masuk kedalam kategori abnormally dangerous activity. Hal ini dikarenakan pulau kecil merupakan wilayah dengan ekosistem yang unik dan rentan sehingga membutuhkan pengelolaan dan perlindungan yang khusus, sehingga pelarangan untuk pertambangan dan industri ekstraktif sudah sepatutnya dan penting untuk dilakukan. Hal ini juga didukung berdasarkan UU Nomor I Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam pengelolaan pulau-pulau kecil tidak diperuntukkan untuk usaha pertambangan; 52. Masuknya pertambangan di pulau kecil sebagai abnormally dangerous activity berdasarkan hukum lingkungan karena dapat mengancam kehidupan dan ekosistem di dalamnya hingga membuat pulau kecil terancam tenggelam dan harus dilarang. Untuk membuktikan suatu kegiatan sebagai abnormally dangerous activity, hal ini didasarkan atas hal-hal seperti: kegiatan tersebut mengandung dan akan menimbulkan tingkat bahaya tinggi untuk manusia dan lingkungan hidup kemungkinan akan membuat terjadinya bahaya besar termasuk ke dalam kegiatan yang tidak lazim, ketidaksesuaian antara sifat kegiatan dengan lingkungan tempat;berlangsung, serta manfaat dari kegiatan tersebut dikalahkan dari sifat-sifat bahaya yang mengancam masyarakat. Dengan terpenuhinya semua aspek tersebut maka secara jelas dapat dikatakan bahwa aktivitas 474 pertambangan di pulau-pulau kecil termasuk dalam abnormally dangerous activity. 53. Prinsip ini dikenal juga dengan prinsip pencegahan (principle ofpreventive action) untuk menghindari kerusakan yang telah dapat diperkirakan sebelumnya, oleh karena itu kegiatan usaha seperti pertambangan dan industri ekstraktif harus dilarang dan dihentikan di pulau kecil. Prinsip ini telah diakui dalam sistem dan doktrin hukum lingkungan Indonesia. 54. Prinsip pencegahan tersebut sangat terkait erat dengan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dengan adagium latin yang sangat terkenal in dubio pro natura. Dengan adanya ketidakpastian ilmiah atau tidak adanya temuan atau pembuktian ilmiah yang pasti, seharusnya pengambil kebijakan memutuskan untuk berpihak kepada kepentingan lingkungan dengan mencegah kerusakan lingkungan. 55. Oleh karena itu pertambangan di Pulau kecil dan perairan sekitarnya harus dihentikan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap sumber daya dan kekayaan agraria nasional Republik Indonesia. C. Pertambangan di Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya Merampas Hak- Hak Asasi Nelayan Tradisional dan Masyarakat yang tinggal di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil C.1 Kasus Pulau Nipa: Pengalaman Eksploitasi Tambang di Pulau Kecil dan Hilangnya Sumber Penghidupan Nelayan 56. Bahwa Rakyat Indonesia tidak lupa pada tahun 2005 bahwa Pulau Nipa, salah satu pulau kecil yang berada di titik terluar Indonesia dan menjadi titik penting batas teritorial laut antara wilayah kedaulatan Indonesia dan Singapura84 mengalami eksploitasi pertambangan sehingga mengalami penyusutan ukuran dan hampir tenggelam, karena penambangan pasir dan 84 W., Dimas and Lathif, Nazaruddin and AL Sinaga, Walter. Skripsi thesis, Universitas Pakuan. Kedudukan Pulau Nipa Sebagai Pulau Terluar Untuk Penarikan Garis Pangkal Laut Terluar Indonesia Yang Berbatasan Dengan Singapura Ditinjau Dari Hukum Internasional. . 2022 Ajang Nurdin. Pulau Nipa Terancam Tenggelam, Batas Indonesia Bakal Bergeser. Liputan 6. www.Iiputan6.com/news/read/2257248/pulau-nipa-terancam-tenggelam-batas-indonesia-bakal-bergeser 475 terkena abrasi. Hampir tenggelamnya Pulau Nipa disebabkan aktivitas penambangan pasir secara aktif yang dilakukan secara massif untuk dikirim ke Singapura, hal ini berdampak terhadap 5 pulau lainnya di sekitar Kepulauan Riau yang juga hampir tenggelam. 10 Lima pulau lainnya terdampak karena berubahnya pola arus yang kemudian mengikis pulau lain tersebut; 57. Penambangan pasir yang dilakukan selama 32 tahun di Pulau Nipa berdampak sangat buruk dan masih terasa bahkan setelah 10 tahun lebih berlalu. Kerusakan ekosistem pasir dan laut, kerusakan karang, laut menjadi keruh, Nelayan yang hidup di pulau-pulau kecil sekitar Pulau Nipa kehilangan sumber penghidupan karena kerusakan area tangkap ikan dan perikanan budidaya, hingga saat ini kondisi Pulau Nipa dan pulau-pulau kecil disekitarnya hampir tenggelam belum dapat pulih seperti sedia kala sebelum adanya eksploitasi pertambangan tersebut. I l 58. Perikanan skala kecil merupakan subsektor penting dalam sektor perikanan karena menjadi penyedia pangan yang dapat dijangkau dengan harga murah, penyedia lapangan pekerjaan, bahkan hingga menjadi jaring pengaman bagi komunitas yang berada di wilayah pesisir dan pulau kecil. Karena peran strategis tersebut, perikanan skala kecil sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan. Berdasar pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut hampir 85% nelayan di Indonesia merupakan nelayan Skala kecil yang beroperasi di sekitar perairan pantai 12 . Di Indonesia sendiri kapal perikanan tangkap dengan ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT) sebanyak 388.618 unit atau lebih dari 78% dari seluruh 496.344 unit kapal perikanan tangkap yang menangkap ikan di perairan laut dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang sederhana. 13 59. Ditambah lagi fakta bahwa kemiskinan yang terjadi di dalam subsektor perikanan skala kecil dimana menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 sekitar 2/3 atau 61,36 % dari 476 26,58 juta jiwa jumlah penduduk miskin di Tanah Air adalah masyarakat pesisir dan pedesaan yang mayoritas adalah pelaku perikanan skala kecil juga pertanian kecil/gurem85. Situasi tersebut sangat jelas memandatkan negara untuk melakukan tindakan aktif melindungi hak asasi nelayan dari berbagai usaha yang mengeksklusi dan meminggirkan nelayan dari hak asasinya. 60. Pertambangan dan industri ekstraktif di Pulau Kecil dan perairan sekitarnya sudah jelas akan mengancam hak asasi nelayan perikanan skala kecil. Salah satu aspek penting adalah hak tenurial nelayan baik terhadap tanah sebagai tempat tinggal dan usaha alternatif sebagai petani dan pekebun, juga sumber daya perairan yang menjadi tempat menangkap ikan. Hingga saat ini perlindungan tenurial bagi nelayan tradisional perikanan skala kecil masih lemah dan akan semakin lemah karena adanya pertambangan dan industri ekstraktif di Pulau Kecil dan perairan sekitarnya. 61. Konflik antara nelayan tradisional skala kecil dengan pertambangan dan industri ekstraktif sudah gamblang terjadi. Baik di wilayah daratan pesisir dan pulau-pulau kecil hingga perairan baik untuk pasir, mineral maupun logam. Salah satu penelitian terhadap pertambangan di perairan khususnya laut dalam, akan berdampak irreversible (tidak dapat dipulihkan) ataupun akan berdampak jangka panjang untuk kembali memulihkan lingkungan dan sumber dayanya. C.2 Pertambangan di Pulau Kecil dan Hilangnya Hak-Hak Asasi Penduduk Pulau serta Nelayan 62. Bahwa pelaku kegiatan usaha perikanan di Indonesia mayoritas dilakukan dalam lingkup subsektor perikanan skala kecil baik oleh nelayan tradisional, nelayan kecil, pelaku kegiatan usaha perikanan mulai dari persiapan, saat perikanan dan pasca produksi. Situasi ini serupa dengan konteks global, dimana 85 Publikasi Statistik Indonesia 2017. Badan Pusat Statistik. 2017 477 hingga 90% usaha perikanan dilakukan oleh perikanan skala keciI. 86 Dalam melihat perikanan skala kecil tidak hanya meliputi kegiatan menangkap ikan saja tetapi juga meliputi kegiatan pra- kegiatan perikanan, saat penangkapan/produksi perikanan hingga pasca produksi perikanan. Termasuk juga kegiatan perikanan yang setiap waktu dilakukan maupun dalam usaha perikanan dengan musim-musim tertentu; 63. Bahwa nelayan tradisional, nelayan kecil, pemasar perikanan, pengolah ikan dan termasuk perempuan dalam rumah tangga perikanan yang menjadi aktor pelaku perikanan skala kecil serta memiliki peran strategis dan penting bagi ekonomi, sosial dan budaya termasuk pertahanan dan keamanan. Mulai dari penyedia pangan perikanan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat menurut Badan Pangan dan Pertanian PBB dan Worldfìsh Center menyatakan bahwa Perikanan skala kecil merupakan penyedia pangan protein Indonesia, dimana lebih dari 86% konsumsi protein perikanan Indonesia disuplai oleh nelayan perikanan skala kecil. 87 Perikanan skala kecil juga menjadi lapangan kerja yang dapat diakses dengan mudah oleh rakyat di wilayah pesisir dan pulau kecil. Termasuk sebagai penjaga kebudayaan dimana terdapat berbagai bentuk dan sistem masyarakat adat di perairan laut mulai dari Panglima Laot, suku Bajo, Orang Laut Di Kepulauan Riau dan berbagai system adat seperti Sasi Laut, Awig-Awig dan berbagai bentuk lain 17. Perikanan skala kecil juga berperan sebagai penjaga pesisir dan laut yang menjadi penjaga kedaulatan wilayah Indonesia termasuk jika terjadi bencana transportasi di perairan; 64. Bahwa nelayan tradisional, nelayan kecil dan subyek lain dałam lingkup perikanan skala kecil memiliki peran yang sangat penting 86 Petunjuk Sukarela untuk Menjamin Perikanan Skala Kecil yng Berkelanjutan dalam Konteks KEtahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan. Tim Penterjemah Ditjen PErikanan Tangkap T.A. 2014, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ix. https://www.fao.org/3/i4356id/143561D.pdf; pada 23 oktober 2023. 87 Small-Scale Capture Fisheries — A Global Overview With Emphasis On Developing Countries. Food and Agriculture Organization of the United Nations and WorldFish Center .https://hdl.hand1e.net/20.500.12348/1515 478 dan strategis dałam konteks ekonomi, sosial dan budaya termasuk pertahanan dan keamanan Indonesia. Dengan adanya peran strategis dan penting tersebut maka negara wajib untuk mengakui nelayan tradisional dan pelaku perikanan skala kecil lainnya sebagai pemangku hak-hak asasi manusia. Negara telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan salah satunya dengan mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya łkan dan Petambak Garam. Dałam Pasał 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Terdapat kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya łkan Kecil, dan Petambak Garam Kecil. Dałam penjelasan, ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap łkan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapał Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya łkan Kecil, dan Petambak Garam Kecil. Namun hingga saat ini operasionalisasi perlindungan ruang penghidupan dan hak akses tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah dałam berbagai tindakan dan kebijakan peraturan turunan yang jelas dan tegas: Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 (5) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dałam Pasał 12 ayat (2) hurufc dilakukan dengan: a. Pemerintah Pusat menetapkan rencana tata ruang laut nasiona/untuk Penangkapan łkan dan Pembudidayaan Ikan; b. Pemerintah Daerah menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil untuk Penangkapan łkan dan Pembudidayaan Ikan; dan/atau c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran, serta Usaha Pergaraman. (6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dałam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 479 (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Penetapan rencana sebagaimana climaksud pada ayat (4) wajib dilakukan dengan memberikan l'_uang penghidupan dan akses kepada Nela.van Kecil Tradisional. Pembudi [kan Kecil. dan Petambak. Garam Kecil. Penjelasan Pasal 25 ayat (5): Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil. 65. Bahwa pulau kecil dan perairan sekitarnya termasuk wilayah pesisir adalah sumber daya penting bagi nelayan tradisional, nelayan kecil dan pelaku perikanan skala kecil Iainnya. Mulai dari tanah sebagai tempat tinggal dan tempat usaha pra dan pasca produksi perikanan, perairan sekitarnya untuk wilayah tangkap dan budidaya perikanan, hutan bakau dan mangrove untuk tempat berpijah dan bereproduksi perikanan, terumbu karang dan juga sumber daya Iain yang menjadi sumber daya yang penting bagi kegiatan perikanan skala kecil. Termasuk sebagai pelindung ketika sedang melaut, pulau kecil dan perairan sekitarnya menjadi tempat keamanan dan perlindungan misalnya dari ombak besar, termasuk jika terpaksa berlindung dan bermalam di pulau kecil; 66. Bahwa Perkara No. 35/PUU-XXI/2023 akan melegitimasi pelanggaran dan perampasan hak-hak asasi nelayan tradisional dan perikanan skala kecil terhadap hak atas sumber-sumber agraria baik perikanan, perairan, hutan, tanah untuk tempat tinggal dan juga aktivitas pra dan pasca produksi perikanan serta pulau kecil untuk perlindungan ketika dalam proses melaut. Pemohon Perkara No. 35/PUU-XXI/2023 menyatakan telah memiliki izin pertambangan dan analisis dampak lingkungan, namun ada kelompok masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap aktivitas usaha pertambangan dari Pemohon Perkara No. 35/PUU-XXI/2023 bahkan telah mengajukan gugatan uji 480 materil yang dikabulkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022 tertanggal 22 Desember 2022. Bahkan gugatan tata usaha negara masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Pemohon Perkara No. 35/PUU-XXI/2023 telah dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) KENDARI Nomor 67/GfLH/2022/PTUN.KD1 tertanggal 2 Februari 2023; 67. Bahwa berdasarkan berbagai kasus, laporan dan berbagai pemberitaan yang diterima oleh Para Pihak Terkait, nelayan tradisional dan pelaku kegiatan perikanan skala kecil seringkali tidak pernah mendapatkan perlindungan dari perampasan sumber daya ketika terjadinya pertambangan khususnya di wilayah pulau kecil. Nelayan tradisional dan pelaku perikanan skala kecil tidak pemah dihormati hak-hak tenurial atas tanah, sumber daya perairan, perikanan, hutan dan sumber daya pulau kecil dan perairan sekitarnya ketika tanpa persetujuan langsung tiba-tiba ditetapkan kegiatan pertambangan di wilayah pulau kecil dan perairan sekitarnya. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan secara serampangan tanpa pernah menghormati hak-hak asasi dari nelayan tradisional dan perikanan skala kecil; 68. Bahwa secara politik hukum dan kebijakan, Pulau Kecil dan perairan sekitarnya tidak diprioritaskan dan dilarang untuk kegiatan pertamabangan, namun telah ada izin pertambangan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat nelayan dan masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Kecil dan dan merusak ekosistem perairan sekitarnya. Selain di Pulau Wawonii, salah satunya terjadi Pulau Bunyu di Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 198,32 km2 (seratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh dua kilometer persegi) yang terdapat pertambangan batubara serta pengeboran minyak dan gas di perairan sekitarnya. Berdasarkan kesaksian nelayan yang bernama Hariyono, sejak berjalannya eksplorasi dan eksploitasi pertambangan sejak tahun 2004, terdapat 3 tambang batubara 481 serta eksploitasi minyak dan gas. 88Akibatnya penduduk Pulau Bunyu yang penghidupannya sebagai nelayan mengalami perampasan hak-hak asasmya karena kegiatan pertambangan tersebut. 19 69. Penduduk di Pulau Bunyu yang bekerja dengan penghidupan sebagai sebagai nelayan tradisional yang melakukan kegiatan perikanan skala kecil. Secara umum perikanan skala kecil memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tinggal secara geografis di pulau kecil, menggunakan kapal ukuran kecil, kegiatan melaut menjadi penghasilan utama keluarga, kapal dan alat tangkap merupakan milik pribadi, melaut di sekitar area pulau, hasil tangkapan sebagian dimakan bersama anggota keluarga, hasil tangkapan didistribusikan di tempat pendaratan atau dijual di sepanjang pantai.89 70. Berdasarkan pernyataan Hariyono setelah hadirnya kegiatan pertambangan di pulau membuat nelayan Pulau Bunyu terancam kehilangan mata pencaharian utamanya sebagai nelayan tradisional yang diakibatkan rusaknya ekosistem di pesisir pantai dan perairan laut di sekitar pulau tempat mereka biasanya melaut. Dengan tercemarnya sungai dan air laut oleh limbah tambang mengakibatkan penurunan kualitas habitat sumber daya laut sehingga ikan dan hewan air lainnya mati keracunan. Ini menyebabkan penduduk Pulau Bunyu agar untuk melaut lebih lama dan lebih jauh dari Pulau Bunyu agar mendapatkan hasil tangkapan ikan yang cukup untuk dimakan keluarga dan dijual. Hal ini pada akhirnya menyebabkan nelayan di Pulau Bunyu mengalami penurunan pendapatan dan juga sumber lauk-pauk 88 Pelopor Wiratama Editor. Mengenal Perusahaan Tambang di Pulau Bunyu. Pelopor Wiratama https://peloporwiratama.co.id/2021 /06/ 14/mengenal-perusahaan-tambang-di-pulau-bunyu/ pada 06 juli 2021 19 Abdallah Naem. Menanti Tindakan Pemerintah Kala Limbah Baru Bara Cemari Pulau Bunyu. Mongabay. https://www.mongabay.co.id/2022/07/14/menanti-tindakan-pemerintah-kala-limbah-batubara-cemari-pulau-b unyu/ pada 14 juli 2022 89 Manik, J. D. N., & Wirazilmustaan, W. "Ocean Grabbing!": Perampasan Hak-Hak Nelayan atau Hak-Hak Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan.Society, 9.2021 482 utama mereka yang biasanya didapatkan dari sungai, pesisir pantai, atau hasil melaut di sekitar pulau.90 71. Kondisi Pulau Bunyu setelah adanya kegiatan pertambangan pun mengalami kerusakan total di berbagai aspek khususnya terkait ruang hidup yang layak, terjadi kerusakan sumber mata air dan juga aliran sungai yang tercemar limbah tambang sehingga tidak layak untuk dikonsumsi dan mengakibatkan matinya ekosistem sungai. Hal ini menimbulkan masalah kesehatan yang menyebabkan penduduk secara kolektif mengalami sakit kulit gatal-gatal dan juga anak-anak rentan terkena diare akibat air yang tidak layak untuk dikonsumsi. Di Sisi lain muncul masalah terkait keamanan penduduk Pulau akibat kerusakan aliran sungai, yaitu predator seperti buaya yang sebelumnya berdiam di area sungai jadi berkeliaran akibat rusaknya tempat hidup mereka. Dengan banyaknya buaya berkeliaran di sekitar pulau menjadi sebuah teror baru bagi penduduk Pulau Bunyu yang hadir sebagai dampak pertambangan aktif di pulau mereka. Kegiatan pertambangan di Pulau Bunyu juga menyebabkan pula rusaknya kualitas udara diakibatkan debu dari lokasi tambang akibat kegiatan pertambangan secara terus menerus berterbangan di seluruh pulau. Mengingat kondisi Pulau Bunyu yang merupakan pulau kecil hal ini menjadikan mereka kehilangan hak atas udara yang bersih tanpa polusi, akhirnya ini juga berakibat penduduk Pulau Bunyu mengalami berbagai masalah kesehatan yang berkaitan dengan sistem pernafasan mereka seperti infeksi pernafasan. 72. Bahwa sejak awal berdasar pernyataan saksi Hariyono, kelompok nelayan dan masyarakat yang keberatan terhadap pertambangan tidak pernah ditanyakan persetujuan terhadap kegiatan pertambangan tersebut. Hanya kelompok masyarakat 90 AbdaIlah Naem. Kala Perairan Pulau Bunyu Tercemar Limbah Tambang. Mongabay. httns://www.mongabay.co.id/2()22/05/l l, pada I I mei 2022 483 yang mau membebaskan lahan yang diundang dan setuju terhadap eksploitasi pefiambangan yang diundang untuk konsultasi publik. Bahkan dalam penetapan kawasan wilayah usaha pertambangan, tidak per-nah ada konsultasi publik yang tulus dilakukan dengan mengikutsertakan nelayan dan masyarakat yang bertempat tinggal dan telah memanfaatkan sumber daya di pulau kecil dan perairan sekitarnya. Hal ini telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2011 dengan mengakui adanya ketimpangan kuasa antara masyarakat dibandingkan dengan pemilik modal dalam bentuk indirect discrimination; Bila suatu ketentuan hukum yang nampaknya netral, baik kriteria maupun secara praktisnya, tetapi hal itil akan menimbulkan kerugian bagi orang-orang tertentu yaitu masyarakat nelayan dibandingkan pemilik modal kuat. Oleh karena kemampuan dan keadaan para nelayan tradisional tidak seimbang dibandingkan dengan kemampuan dan keadaan pemilik modal besar dalam persaingan memperoleh hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka akan terjadi indirect discrimination yang berakibat merugikan para nelayan tradisional; 73. Bahwa selain menangkap ikan, kegiatan usaha masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau kecil juga dalam lingkup usaha pertanian, perkebunan dan petani rumput laut, namun karena adanya pertambangan menjadi rusak karena adanya pencemaran laut. Limbah pertambangan menyebar ke berbagai perairan sekitar pulau kecil mengakibatkan usaha rumput laut mati total. Nelayan kecil yang melakukan usaha perikanan tangkap juga merasakan hal yang sama dimana sebelumnya hanya melaut di sekitar perairan mendapatkan hasil yang banyak. Tetapi setelah aktivitas pertambangan berjalan harus melaut lebih jauh dengan kebutuhan konsumsi bensin solar yang tidak murah semakin meningkat. Selain itu masalah keamanan menjadi risiko tinggi dimana dapat terjadi banjir di pesisir yang semakin sering, dan ancaman tenggelam semakin mendekati 484 kenyataan. Selain itu juga terjadi banjir lumpur yang mengakibatkan rumah dan kebun penduduk rusak parah dan terendam lumpur, akibat dari robohnya tanggul tambang batu bara.91 74. Bahwa berdasarkan berbagai alasan tersebut, para Pemohon Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak Permohonan Perkara No. 35/PUU-XXI/2023 karena akan menjadi legitimasi pelanggaran hak-hak asasi nelayan tradisional dan perikanan skala kecil dan masyarakat di pulau-pulau kecil. V. KESIMPULAN 75. Para Pemohon Pihak Terkait memberikan tanggapan atas Permohonan Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh PT. GEMA KREASI PERDANA dalam Permohonan Perkara No. 35/PUU-XXI/2023. Bahwa pasal tersebut telah sesuai dengan ketentuan konstitusional, sehingga apabila Permohonan tersebut dikabulkan, maka hal ini akan bertentangan dengan konstitusi. Konstitusional Warga Negara Indonesia serta pelanggaran atas hak-hak dasar dari penduduk yang befiempat tinggal di wilayah pulau kecil yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tradisional. 76. Pertimbangan kami didasarkan atas amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28A mengenai hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, lalu Pasal 281- 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal I ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 91 Maulana Ilhami Fawdi. Tanggul Tambang Batu Bara di Pulau Bunyu Jebol, Polresta Bulungan Belum Periksa Perusahaan. Ini Alasannya. Tribun News. https://kaltara.tribunnews.eom/2023/02/| 3/tanggul-tambang-batubara-di- bunyu-jebol-polresta-b1Jlun m-periksa-perusahaan-ini-alasannya pada 13 februari 2023 485 semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup Iain. 77. Sehingga penduduk yang mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai nelayan kecil dan nelayan tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berhak atas ruang hidup dan hak atas lingkungan hidup yang layak yang meliputi berbagai hak dasar Iain yang mengikutinya seperti hak pekerjaan, hak ekonomi, hak atas pangan, hak atas lingkungan hidup. Kehidupan nelayan, tidak seharusnya dimaknai sebatas wilayah laut untuk mencari ikan, melainkan kehidupan antar manusia dengan transfer pengetahuan dan memori kolektif mengenai tradisi melaut serta pengelolaan pulau kecil tempat hidupnya yang diturunkan antar generasi. Kehadiran tambang di pulau kecil memutus rantai transfer pengetahuan dan memori kolektif tersebut. Kegiatan pertambangan di pulau kecil dan perairan sekitarnya mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, membuat kerusakan sumber daya yang ada di dalam atau sekitarnya. Berpengaruh pada penurunan kualitas ruang hidup, hingga melemahkan fungsi lingkungan untuk ditinggali, mengurangi kualitas sumber daya alam baik sumber mata air dan aliran sungai maupun sumber daya Iain yang penting bagi ekosistem pulau kecil; 78. Analisis dampak lingkungan atau penyusunan kebijakan di wilayah pesisir dan pulau kecil seharusnya memperhatikan dampak kegiatan pertambangan yang berpotensi jadi alat perampasan ruang hidup, terkhusus untuk perempuan dan anak, karena terputusnya relasi sosial yang menjadi ruang bertumbuhnya. Karenanya konstitusionalisme hak atas ruang hidup dan hak-hak yang mengikutinya. Seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menilai permohonan ini, karena sudah dimandatkan melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia, serta tercantum dalam Komentar Umum Nomor 12 Kovenan Internasional Hak- hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah mengatur mengenai hak ini sesuai Pasal 11.1 dari Kovenan ICESCR, Negara penandatangan mengakui "Hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak, serta atas perbaikan berkelanjutan dari kondisi hidupnya", 486 sedangkan sesuai Pasal 11.2 Negara penandatangan mengakui bahwa langkah-langkah yang lebih cepat dan mendesak mungkin dibutuhkan untuk menjamin "Hak fundamental atas kebebasan dari kelaparan dan kekurangan gizi". Dengan komponen kelayakan ialah terpenuhinya pangan dan nutrisi, perumahan, air dan sanitasi, serta penyediaan atas layanan yang dibutuhkan (perlindungan sosial, layanan medis). 79. Dengan adanya pertambangan di pulau kecil dan perairan sekitarnya bukan hanya hak konstitusional atas ruang hidup yang layak dilanggar oleh negara, namun juga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kehidupan penduduk wilayah pesisir dan pulau kecil yang bergantung pada laut dengan menjadi nelayan tradisional tentunya berpengaruh dengan aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem di sekitar wilayah pesisir sellingga membuat mereka kesulitan mencari natkah, mendapatkan penghidupan yang layak, serta kekurangan sumber pangan utama mereka. Disebabkan penurunan habitat perikanan dan sumber daya perikanan yang menjadi sumber penghidupan dan sumber pangan penduduk terkontaminasi toksisitas serat logam berat sehingga menyebabkan matinya ikan serta rusaknya ekosistem di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Padahal perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional telah termuat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", sehingga seluruh sumber daya ikan di kawasan perairan nasional merupakan milik rakyat indonesia sehingga harus dijaga sebaik-baiknya. 80. Dalam teori perlindungan hukum yang harus dijaga dan dilindungi tidak hanya berfokus pada sumber daya alam, namun juga perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat yang dirugikan dari segi ekonomi dan kelemahan dari segi hukum.92 Sehingga perlindungan terhadap nelayan yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikedepankan dan hak-haknya harus dijamin oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 92 Darwis, Muhammad & Hertina. Paradigma Baru Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional di Perbatasan. Riau: Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 531, 1986 487 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pasal I ayat (l) segala upaya meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. Perlindungan terhadap mereka harus diberikan secara utuh saat berada di laut lepas ataupun saat sedang di darat. Salah satunya ialah perlindungan untuk ruang hidup yang layak, akses terhadap pangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditinggali, perlindungan dari intimidasi dan kekerasan, sertaperlindungan atas ekosistem dan sumber daya alam yang menjadi sumber ekonomi dari para nelayan. DALAM POKOK PERMOHONAN Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon Pihak Terkait Tidak Langsung memohon agar Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait Tidak Langsung, dalam Perkara Nomor: 35/PUU-XXI/2023 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk seluruhnya; 2. Menyatakan menolak Permohonan yang diajukan Oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 35/PUU-XXI/2023, khususnya terhadap Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 488 3. Menyatakan Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hur-uf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan ketentuan apapun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat Iain, mohon putusan yang seadil- adilnya, Ex Aequo Et Bono. [2.11] Menimbang untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Tidak Langsung (PBHI dan Ekomarin) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-5.4 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2023, sebagai berikut: 1. Bukti PT-1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2022 tertanggal 22 Desember 2022 2. Bukti PT-2 : Akta Notaris (Pendirian) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia 3. Bukti PT-2.1 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor AHU- 0000147.AH.01.08.Tahun 2021 tefianggal 27 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia 4. Bukti PT-3 : Berita dengan judul: Kabar dari Pulau Pari'. Menanti Aksi Pemerintah Jakarta Tindaklanjuti Temuan OMBUDSMAN 5. Bukti PT-3.1 : Siaran pers dengan judul: Polisi dan Kejaksaan Eksekusi Nelayan Kecil Pulau Pari 6. Bukti PT-3.2 : Putusan 109/WTUN/2006 Tanggal 28 Juli 2009 7. Bukti PT-3.3. : Berita dengan judul: Penyuluhan Bantuan Hukum oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kepada Warga Pulau Pari Kepulauan Seribu 8. Bukti PT-3.4 : Putusan 193/G/LH/2015/PTUN-JKT Tanggal 31 Mei 2016 9. Bukti PT-3.5 : Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 489 10. Bukti PT-3.6 : Siaran pers dengan judul: Peta Reklamasi dan Tambang Pasir Laut di Ranperda RZWP3K Dinilai Tanpa Kajian Ilmiah 11. Bukti PT-3.7 : Berita dengan judul: Walhi-PBHI Minta KPK Serius Selidiki Reklamasi CPI 12. Bukti PT-3.8 : Berita dengan judul: PBHI Nilai Ada Korupsi Dalam Reklamasi Pantai 13. Bukti PT-3.9 : Putusan Nomor 12 PK/TUN/2011 Tanggal 24 Maret 2011 14. Bukti PT-4 : - Akta Pendirian Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN) - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0004675.AH.01.07. Tahun 2021 tertanggal 15 April 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia 15. Bukti PT-5 : Penelitian Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia "Menggadai Laut, Mengusir Nelayan "UU Cipta Kerja Liberalisasi Sektor Kelautan dan Perikanan' 16. Bukti PT-5.1 : Penelitian Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia The Future of Indonesia's Energy sector: Climate Commitments or Committed to 17. Bukti PT-5.2 : Kampanye dan kerja advokasi Pemohon II yang dikutip media Kompas.id berjudul "Dampak Limbah Nuklir terhadap Perikanan Dikaji" https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/08/27/dampa k-limbahnuklir-terhadapperikanan-dikaji 18. Bukti PT-5.3 : Kampanye dan kerja advokasi Pemohon II yang dikutip media Kompas.id berjudul "KKP segel Resort dan Wisata Tak Berizin" https://www.kompas.id/baca/ekonom i/2023/03/11/kkpsegel-resor-danwisata-tak-berizin 490 19. Bukti PT-5.4 : Opini dari Ketua Dewan Pengurus Pemohon II yang dipublikasi oleh Kompas.id berjudul "Reforma Agraria Kepulauan dan Kesejahteraan Rakyat Pesisir" https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/12/reformaagr aria-kepulauandan-kesejahteraanrakyat-pesisir Selain itu, Pihak Terkait Tidak Langsung PBHI dan Ekomarin mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu J.J. Rizal yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: J.J. Rizal Mengakhiri aktivitas musuh utamanya kolonialisme Belanda di sana pada 1801. Begitulah Pulau Gebe yang kecil memainkan peranan penting dalam aktivitas Pangeran Nuku-pinjam istilah sejarawan Leonard Andaya- “memulihkan dunia Maluku”. Andaya adalah sejarawan selaian Leirissa yang menjelasakan betapa pulau-pulau kecil di Halmahera Tengah dan Selatan di Maluku menjadi mata pisaran sejarah yang besar. Ini diurai dalam karua klasiknya The World of Maluku: Eastern Indonesian in Early Modern Period. Sejarawan lainnya Muridan Widjojo membenarkan Andya dalam disertasinya yang dibukukan Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810. Bahkan melalui karyanya Muridan menyajikan pemendangan sejarah memang pulai-pulau kecil itu adalah pulau-pulau sejarah. Semacam artefak sejarah besar perjuangan Nuku. Tanpa memahami peran pulau-pulau kecil itu bukan saja tidak mungkin memahami sejarah Nuku, malahan memahami sejarah besar Maluku sebagai kepulauan rempah yang menggerakkan penjelajahan orang Eropa ke Timur dan mengubah sama sekali peta sejarah dunia sehingga lahirlah dunia modern dengan negara- negara baru, salah satunya Indonesia. Namun, betapa mengenaskan manakala menyaksikan kini di Pulau Obi dan Pulau Gebe industri ekstraktif nikel memporak-porakan pulau kecil bersejarah besar itu. Mereka membuka ribuan hektar tanah pulau kecil itu untuk mengeruk jutaan metrik ton tanah yang mengandung nikel untuk diproses lebih lanjut menjadi baja nirkarat dan bahan baku baterai. Ada 100 juta biji nikel yang terkandung di sana berdasarkan 491 data para ahli geo;ogidari PT Antam. Sedangkan di Pulau Gebe sekitar 170 ton cadangan bijih nikel. Publik protes terhadap aktivitas indistri ekstraktif tambang nikel di Pulau Obi dan Pulau Gebe karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang hebat, gangguan kesehatan, perampasan tanah. Namun, dilupakan bahwa industri ekstraktif di Pulau Obi dan Pulau Gebe pun berpotensi merusakn artegfak sejarah, melenyapkan kesempatan masyarakat dan anak cucu mereka ke depan tetap punya pulau kecil dengan sejarah besar. Pulau kecil yang menjadi bukti penting untuk menjelaskan masa lalu bukan saja masyarakat Maluku, melainkan juga Papua bahwa mereka dulu punya ikatan historis yang kuat. Bahkan ikatan historis itu pernah digunakan Sukarno untuk menjawab persoalan politik semi-antropologis Belanda untuk menolak mengembalikan Papua dengan klaim karena akar kebudayaan berbeda, maka kawasan itu harus dibiarkan memiliki masa depan sendiri di luar Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi pada Pulau Obi dan Pulau Gebe adalah suatu bentuk pengkhianatan terhadap konsep Wawasan Nusantara. Suatu pandangan resmi yang dianut oleh pemerintah dan bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa Indonesia adalah suatu arciphelagic state. Sejarwan AB lapian menerjemahkannya sebagai negara laut utama yang bertabur pulau-pulau. Sebab itu wawasan maritim harus diprioritaskan. Otomatis wawasan ini pun menolak cara memandang yang melulu dari daratan, sehingga menimbulkan budaya berpikir pulau-pulau kecil sebagai wilayah tak dikenal (terra incognita) atau wilayah yang kosong (terra nilius). Padahal pulau-pulau kecil di banyak wilayah Indonesia tidak kosong, seperti Pulau Obi dan Pulau Gebe dikenal dalam sejarah sebagai pulau yang menyimpan sejarahnya sendiri. Hanya saja sepeti dikatakan antropolog Marshall Sahlis pulau- pulau kecil itu menadi neglegted island of history, pulau sejarah yang terabaikan. [2.12] Menimbang bahwa Amicus Curia, Koalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamahn pada tanggal 1 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: 492 BAB I Pernyataan kepentingan sebagai AMICI 1. Bahwa Koalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) adalah koalisi yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil non-pemerintah yang memiliki fokus kerja advokasi dan kampanye publik untuk mewujudkan tata kelola perikanan, kelautan dan pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. KORAL didirikan pada tahun 2020 dan terdiri dari 9 organisasi, yaitu: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Yayasan EcoNusa, Pandu Laut Nusantara, Greenpeace Indonesia, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Yayasan Terangi, dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Tujuan KORAL adalah melakukan berbagai kajian kritis, diskusi publik, dan pengembangan rekomendasi solusi pada berbagai jenjang-simpul dan aksi sebagai rangkaian kerja- kerja advokasi kebijakan dan kampanye publik untuk mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia (sustainability and justice), serta menjalankan prinsip demokrasi partisipatoris. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 AD/ART Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan Perdamaian (Greenpeace Indonesia) mempunyai maksud dan tujuan perlindungan dan konservasi alam (termasuk diantaranya Pesisir dan Pulau- pulau Kecil) yang keberlanjutan dari lingkungan hidup untuk kesejahteraan generasi yang akan datang. 3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia merupakan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dan pembangunan kelautan Indonesia pada umumnya (termasuk di antaranya Pesisir dan Pulau-pulau kecil). 4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) mempunyai maksud dan tujuan mendukung kegiatan pelestarian dan pengelolaan sumber daya terumbu karang di Indonesia secara berkelanjutan. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia atau Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mempunyai maksud dan tujuan salah satunya memberikan sumbangan aktif terhadap pembinaan dan pembaharuan hukum lingkungan di Indonesia dan dunia 493 pada umumnya serta memberikan dukungan terhadap upaya pembelaan dalam permasalahan lingkungan. 6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Yayasan Ekosistem Nusantara Berkelanjutan (EkoNusa) selanjutnya disebut Yayasan EkoNusa mempunyai tujuan- tujuan sosial dan kemanusiaan di bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan pengelolaan adil dan lestari, tidak terkecuali pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 7. Bahwa KORAL melakukan kerja-kerja advokasi strategis berupa riset, kampanye, bahkan litigasi strategis terkait dengan upaya mewujudkan tata kelola kelautan, perikanan dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia (sustainability and justice), serta menerapkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatoris. Adapun advokasi strategis terkait adalah untuk perlindungan pulau-pulau kecil antara lain Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, mendukung advokasi Pulau Widi, Halmahera Selatan Maluku Utara; dan Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. 8. Bahwa berdasarkan pada prinsip dasar kerja-kerja KORAL sebagai koalisi maupun anggaran dasar setiap organisasi anggota, KORAL dan organisasi-organisasi yang yang terlibat di dalamnya memiliki kepentingan sebagai AMICI dalam permohonan Uji Materi Nomor 35/PUU-XXI/2023 9. Bahwa selain KORAL, tergabung pula tokoh-tokoh publik yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan di Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Adapun tokoh-tokoh tersebut adalah : a) Prof. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia); b) Dedi Supriadi Aduri,Ph.D (Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)); c) Dr. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc (CEO Ocean Solutions Indonesia); d) Cliff Marlesy (Direktur Program Locally Managed Marine Areas (LMMA)); e) Dr. Ruslan Tawari, S.Pi, M.Si (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura); f) Ir, Muhamad Karim, M.Si (Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Iklim); g) Dr. Suhana, S.Pi., M.Si (Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Muhammadiyah); 494 h) Prof. Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si (Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institute Pertanian Bogor); i) Kanti W Janis, S.H., LL.M (Penulis dan Diaspora Sangihe). BAB II Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) dalam Sistem Peradilan di Indonesia 1. “Amicus Curiae” atau “Sahabat Peradilan” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi. Konsep ini kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi hukum di negara-negara yang menganut paham Common Law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar; 2. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court”, diartikan “A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter (Mereka yang bukan merupakan bagian dari gugatan/permohonan, namun memberikan petisi kepada pengadilan atau dimohonkan oleh Pengadilan untuk memberikan penjabaran/penjelasan singkat karena memiliki pengetahuan yang kuat terhadap permasalahan terkait)”. Karena itu dalam Amicus Curiae, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara dapat memberikan pendapat kepada pengadilan; 3. Dengan demikian, Amicus Curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari proses peradilan, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam gugatan/permohonan terkait; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas. 4. Bahwa dalam sistem common law, konsep Amicus Curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam Amicus Curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan Amicus Curiae, yakni: 495 a. Fungsi utama Amicus Curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu; b. Amicus Curiae harus berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang Pengacara; c. Amicus Curiae harus tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus; d. Amicus Curiae diberikan berdasarkan izin untuk berpartisipasi. 5. Pada awal Abad ke-19, Amerika Serikat menolak konsep Amicus Curiae dalam proses peradilan. Namun, sejak awal Abad ke-20, Amicus Curiae memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, utamanya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, Amicus Curiae telah berpartisipasi dalam lebih dari 90% kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (US Supreme Court). 6. Konsep Amicus Curiae juga sudah banyak dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun kasus-kasus yang melibatkan konsep Amicus Curiae dalam proses peradilan di antaranya: a. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG, tuduhan pencemaran nama baik oleh Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang. Amicus Curiae diajukan oleh ELSAM, ICJR, Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), PBHI dan YLBHI, Jakarta 2009; b. Amicus Curiae yang diajukan untuk mendukung Peninjauan Kembali kasus tuduhan delik kesusilaan dan kemerdekaan pers Erwin Arnada (Majalah Playboy). Amicus Curiae digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI. Amicus Curiae diajukan oleh Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta, 2011; c. Amicus Curiae untuk Kebijakan Bailout Century. Amicus Curiae Kasus: “Pembunuhan Atas Indra Pelani di Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam Perkara Nomor: 75/PID. B/2015/PN. MBN dan Perkara Nomor : 76/PID.B/2015/ PN. MBN; 496 d. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk, dalam kasus Florence Sihombing di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Amicus Curiae diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yogyakarta 2015; e. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 99 PK/TUN/2016, dalam kasus penerbitan izin pembangunan dan penambangan oleh PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) atau PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO). Diajukan oleh Dr. Herlambang P. Wiratraman (seluruhnya 20 akademisi), Surabaya, 2016; f. Amicus Curiae dalam Perkara Pembunuhan Berencana Terhadap Aktivis Tani Salim Kancil, Tosan serta Pelanggaran Izin Usaha Tambang oleh PT. IMMS dan Kepala Desa Selok Awar- Awar, Hariyono, Di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur. Diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jawa Timur, 2016; g. Amicus Curiae pada Permohonan Praperadilan Ketetapan Penyampingan Perkara Kejaksaan Agung Republik Indonesia (TAP-012/A/JA/03/2016 dan TAP-013/A/JA/03/2016) dalam Perkara No. 35/Pid.Prap/2016/PN.JKT.SEL. dan Perkara No. 22/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.SEL Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016; h. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.MDN, tuduhan penistaan agama oleh Meliana, di Pengadilan Negeri Medan. Amicus Curiae diajukan oleh MaPPI FHUI, Depok 2018; i. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS, terkait penerbitan SK Gubernur No.660.3/3985/IV-A/DISPMPT Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT. Celukan Bawang, di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Amicus Curiae diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta, 2018; j. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 559/Pid.B/2017/PN.BYW, tuduhan tindak pidana terhadap keamanan negara oleh Aktivis Tani Heri Budiawan alias Budi Pego, di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Amicus Curiae diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta, 2018; 497 k. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 374/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst terkait polusi udara DKI Jakarta, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amicus Curiae diajukan oleh Pelapor Khusus Persatuan Bangsa-Bangsa David R Boyd, 2020; l. Amicus Curiae dalam perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN.KPG, tuduhan penyalahgunaan narkotika untuk penggunaan ganja sebagai obat oleh Reyndhart Rossy N Siahaan di Pengadilan Negeri Kupang. Amicus Curiae diajukan oleh ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP. Jakarta 2020. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang, penggunaan konsep Amicus Curiae telah menjadi praktik hukum yang lazim dalam sistem hukum di Indonesia. Amicus Curiae bahkan menduduki peran yang sangat penting bagi pertimbangan hukum Hakim dalam berbagai perkara di Indonesia. 7. Bahwa dalam hal perkara-perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum. Keberlakukan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai berbagai ketentuan perundang-undangan dan kepentingan publik. 498 BAB III Ringkasan Permasalahan A. Permasalahan Pulau-pulau Kecil di Indonesia Akibat Tambang Sejarah mencatat telah terjadi banyak dampak pengrusakan lingkungan akibat penambangan yang dilakukan di Pulau-pulau kecil Indonesia. Merujuk pada laporan JATAM (2019), setidaknya terdapat 55 pulau kecil di Indonesia yang mengalami dampak tambang dengan gambaran peta tambang sebagai berikut: Grafis. Laporan JATAM : Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2021/07/Pulau-Kecil-Indonesia-Tanah- Air-Tambang.pdf 499 Adapun jenis-jenis tambang yang dilakukan di pulau-pulau kecil ini didominasi dengan tambang nikel, batu bara, besi dan baja. Faktanya, penambangan yang dilakukan di Pulau-pulau kecil di Indonesia telah berdampak pada kerusakan lingkungan yang sangat besar. Kerusakan lingkungan ini berdampak pada pelanggaran hak konstitusional warga negara, khususnya masyarakat pesisir, masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya yang hidup di pulau-pulau kecil Indonesia. Hal ini digambarkan pada situasi penambangan pada beberapa di pulau kecil Indonesia berikut: a. Pulau Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Makasar Gambar proses angkut penambangan Pasir Laut di Laut Spermonde, wilayah Pulau Kodingareng Gambar diunduh dari https://www.kompasiana.com/ilhampwkuniversitasjember/64f460544addee3321 7e2482/nestapa-nelayan-kodingareng-lampu-hijau-tambang-pasir-laut- spermonde-merugikan-para-nelayan?page=2&page_images=1 pada tanggal 02 Desember 2023 500 Gambar. Kondisi pesisir di pantai Pulau Kodingareng paska penambangang pasir. Gambar diunduh dari https://www.mongabay.co.id/2023/07/20/dampak-tambang- pasir-laut-dan-perubahan-iklim-yang-mengancam-nelayan-pulau-kodingareng/ pada tanggal 02 Desember 2023 Penambangan Pasir Laut yang dilakukan oleh PT Royal Boskalis dan tujuan pembangunan Makasar New Port di Pulau Kodingareng telah merusak lingkungan di pulau yang hanya memiliki luas 14 Hektar tersebut. Adapun kerusakan lingkungan yang dialami adalah: 1. Rusaknya biota dan perubahan warna air laut; 2. Rusaknya terumbu karang dan menurunnya jumlah ikan; 3. Abrasi. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan pasir laut ini juga berdampak bagi kehidupan masyarakat. Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Koalisi Save Spermonde dengan para Nelayan dan Perempuan Kodingareng, ditemukan fakta sebagai berikut: 1. Aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap Nelayan telah membuat pendapatan mereka menurun akibat adanya tambang pasir laut, dimana aktivitas penambangan telah membuat air laut menjadi keruh. Bahkan, beberapa dari Nelayan Kodingareng telah menjual perahu milik mereka untuk menyambung hidup; 2. Ketinggian dan arus ombak di sekitar perairan Copong Lompo berubah drastis. Semenjak adanya aktivitas tambang pasir laut, ombak semakin meninggi. Sebelum adanya aktivitas tambang pasir laut, ketinggian ombak hanya 501 mencapai sekitar satu meter tetapi saat ini sudah mencapai tiga meter. Selain ombak yang tinggi, Nelayan Kodingareng juga kesulitan menghadapi arus ombak yang datang tanpa jedah, sehingga menyulitkan mereka untuk mencari ikan di perairan tersebut; 3. Perubahan arus ombak di sekitaran perairan Copong Lompo telah menimbulkan kecelakaan sesama nelayan dan juga menenggelamkan perahu milik nelayan yang sedang melaut di perairan Copong Lompo; 4. Nelayan Kodingareng menyayangkan kebijakan pemerintah yang pernah memberikan mereka sosialisasi terkait jaga terumbu karang, tetapi aktivitas kapal tambang pasir laut, Queen of the Nehterlands, justru merusak terumbu karang di wilayah tangkap mereka; 5. Timbulnya ketakutan akan dampak abrasi akibat tambang pasir laut, sebab Nelayan Kodingareng telah melihat dan menyaksikan dengan sendiri bagaimana perubahan lingkungan di sekitaran pulau mereka; dan 6. Beberapa nelayan telah meninggalkan kampung halaman beserta istri dan anak untuk menyambung hidup. 7. Sejak adanya tambang pasir laut, utang-utang semakin menumpuk, pendapatan tidak ada, dan hubungan dengan suami semakin tidak harmonis; 8. Karena tidak adanya pendapatan dari suami, Perempuan Kodingareng harus menggadaikan emas atau perhiasan mereka untuk menyambung hidup; 9. Merasa kesepian, karena suami akhirnya meninggalkan pulau untuk mencari penghidupan baru; 10. Merasa sedih karena suami pulang tidak mendapatkan hasil tangkapan sementara itu anak-anak ingin berbelanja; 11. Perempuan Kodingareng berhenti berjualan berjualan karena tidak adanya modal; 12. Perempuan Kodingareng ketakutan Pulau Kodingareng akan tenggelam akibat abrasi dan banjir karena dampak aktivitas tambang pasir; 13. Anak-anak putus sekolah karena tidak adanya hasil tangkapan melaut; 14. Sejak adanya tambang pasir laut, hidup menjadi tidak tenang dan sering terbangun serta menangis di malam hari karena memikirkan suami dan anak- anak. 502 Gambar : Aksi Pembentangan Spanduk Anak-Anak di Pulau Kodingareng, Menolak Aktivitas Tambang Pasir Laut. Diambil dari laporan Koalisi Save Spermonde “PANRAKI PA’BOYA- BOYANGANG. Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde” 503 b. Pulau Sangihe di Sulawesi Utara Peta. Area Izin Usaha PT Tambang Mas Sangihe Pulau Sangihe adalah pulau yang separuh wilayahnya telah mengalami dampak dari tambang emas yang dilakukan oleh PT. Tambang Mas Sangihe. Total wilayah penguasaan tambang mencapai 42.000 hektar dari 73.600 hektar luas Pulau ini. Adapun kerusakan lingkungan yang dialami adalah : 1. Deforestasi untuk pembangunan lokasi tambang berdampak pada longsor yang kerap terjadi; 2. Merusak sumber air bersih dan mencemari saluran air yang berkumpul di lubang-lubang tambang. 3. Limbah yang mengalir ke laut merusak ekosistem mangrove di kawasan pesisir dan mencemari air laut sebagai sumber pangan dan protein masyarakat Sangihe 4. Merusak Kawasan Konservasi Perairan inisiatif masyarakat yang ada di sekitar lokasi tambang, termasuk zona inti sebagai area pemijahan ikan. 5. Sangihe terletak di pusat segitiga terumbu karang dunia. 504 6. Sangihe berada di jalur migrasi spesies dan mamalia laut. 7. Mangrove yang ada di area tambang menjadi rusak sehingga berdampak pada peningkatan erosi pantai dan populasi ikan yang mencari makan di wilayah mangrove berkurang. 8. Karang yang ada di sekitaran tambang juga tertutupi sedimentasi sehingga tidak dapat bertumbuh dan menjadi rumah bagi biota laut. 9. Pulau Sangihe berada di lingkup ring of fire sehingga rawan mengalami bencana vulkanik, gempa bumi dan Tsunami. Gambar. Perbandingan kondisi kerusakan pesisir pulau sangihe 22 Juni 2022 (foto Kiri) dan 4 September 2023 (foto kanan). Kredit: Greenpeace Indonesia Bukan hanya dampak lingkungan, tambang emas juga berdampak bagi kehidupan masyarakat di Pulau Sangihe. Masyarakat Pulau Sangihe yang kebanyakan adalah nelayan dan petani juga kehilangan sumber penghidupannya. Perusakan laut, mangrove dan karang akibat tambang, membuat berkurangnya populasi biota laut, khususnya ikan. Hal ini karena laut, mangrove dan karang yang menjadi tempat ikan mencari makan dan bertempat tinggal menjadi rusak. Untuk bertahan hidup, ikan biasanya akan bermigrasi ke tempat yang lebih jauh dari pesisir pantai. Akibatnya, masyarakat Pulau Sangihe yang berprofesi sebagai nelayan harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan ikan, atau bahkan kehilangan mata 505 pencahariannya karena jumlah populasi ikan yang terus berkurang.93 Sama halnya dengan Pulau Obi, masyarakat yang menghidupi dirinya dan keluarganya dengan menjadi petani, juga harus kehilangan lahan tempatnya mengelola hasil alam, karena lahan-lahan tersebut berganti menjadi tapak- tapak tambang yang terus meluas. c. Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara Pulau Wawonii berada di Laut Banda, Provinsi Sulawesi tenggaraPenambangan nikel di pulau ini terjadi sejak 2007 dengan kawasan tambang seluas 705.7km2. Penambangan tersebut membawa kerusakan pada alam dan kehidupan masyarakat Wawonii, termasuk di antaranya: 1. Sumber air bersih yang tercemar lumpur dan limbah tambang; 2. Laut yang bercampur lumpur bekas tambang mengakibatkan ikan sulit hidup di Pesisir Pulau Wawonii; dan 3. Deforestasi dan perusakan perkebunan warga. 93 https://www.mongabay.co.id/2021/05/28/ketika-pulau-sangihe-terancam-tambang- emas/ diunduh pada tanggal 26 September 2023 506 Gambar. Aktivitas Pertambangan di Pulau Wawonii diunduh dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50378536 pada tanggal 29 September 2023 Gambar. Peta IUP di Pulau Wawonii (Sumber: Ditjen Minerba Kementerian ESDM/ 2023) Gambar. Kondisi Pesisir Wawonii yang airnya berubah warna setelah hujan. Air serta lumpur berwarna oranye mengalir dari pegunungan ke pesisir. Foto: Riza Salman/ Mongabay Indonesia diunduh dari 507 https://www.mongabay.co.id/2023/05/26/nestapa-warga-wawonii-kala-air- bersih-tercemar/ pada tanggal 29 September 2023 Pertambangan di Pulau Wawonii telah membawa kerentanan dan kerusakan ekologis pada wilayah pesisir dan perairan laut. Pada gilirannya, hal ini berdampak pada ekonomi lokal dan ekologi perairan pesisir sehingga menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Perusahaan tambang PT Gema Kreasi Perdana kerap melakukan penggusuran terhadap perkebunan warga untuk dijadikan lahan pertambangan. Penggusuran ini dilakukan baik dengan iming-iming ganti rugi yang tidak sebanding dengan sumber penghidupan warga selama puluhan tahun, maupun penggusuran yang dilakukan secara paksa. Alhasil, masyarakat petani kehilangan sumber mata pencahariannya, untuk komoditas seperti jambu mete, kopra, pala dan cengkeh. Bukan hanya dampak ekonomi, secara sosial tambang juga membuat warga mengalami konflik horizontal. Warga yang dianggap pro terhadap tambang diberikan akses air bersih, ganti rugi lahan dan pekerjaan di perusahaan tambang. Sedangkan warga yang dianggap kontra terhadap tambang, dipaksa menggunakan akses air yang telah bercampur lumpur dan limbah serta mengalami penggusuran paksa terhadap perkebunan mereka. Polarisasi pro dan kontra tambang ini 508 membuat warga tidak lagi hidup akur dan bergotong royong, saling mengkhianati karena desakan kebutuhan hidup. d. Pulau Rupat di Kepulauan Riau Gambar: Aktivitas Tambang Pasir di Pulau Rupat Diunduh dari https://politik.rmol.id/read/2022/02/14/523339/legislator-demokrat- soroti-tambang-pasir-ilegal-di-pulau-rupat-bengkalis pada tanggal 29 September 2023 Penambangan pasir laut oleh PT Logomas Utama (LMU) di perairan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau berdampak pada kerusakan ekologi pesisir dan terancamnya mata pencaharian nelayan. Proses penyedotan sampai kepada proses pengangkutan berdampak pada rusaknya terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan dan hewan laut lainnya. Sehingga ikan tidak lagi mudah didapatkan pada pesisir Pulau Rupat. Alhasil, dampak langsung yang dialami oleh masyarakat pesisir dan nelayan adalah sulitnya mencari ikan sebagai sumber pendapatan dan penghidupan bagi mereka dan keluarganya. e. Pulau Bunyu di Kalimantan Utara Pulau Bunyu adalah pulau kecil yang kaya akan minyak dan gas bumi. Pulau dengan luas 198,32 KM2 itu memiliki pantai pasir putih yang sangat indah. Namun, pasir putih di pantai Pulau Bunyu kini sudah berubah menjadi lumpur karena 509 tambang Batubara. Selain itu, pertambangan juga berdampak pada rusaknya sumber air bersih di Pulau Bunyu. Sungai Siput dan Sungai Barat yang menjadi sumber air bersih bagi warga Pulau Bunyu kini berubah menjadi kolam lumpur, sehingga warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Selain itu, sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga pun berubah fungsi menjadi lokasi-lokasi penambangan. Bahkan untuk mendapatkan sayur dan buah-buahan sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari saja, warga harus impor dari luar negeri. Situasi ini membuat warga juga harus berpindah dari wilayah yang mereka tinggali ke sisi lain Pulau Bunyu demi menghindari dampak tambang. Mereka yang semula tinggal di sekitaran Sungai Siput dan Sungai Barat, kini terpaksa bergeser ke wilayah Sungai Kelong dan Kapah. Gambar. Tambang Batubara di Pulau Bunyu Diunduh dari Foto Jaringan Masyarakat Menolak Tambang di https://www.mongabay.co.id/2022/05/11/kala-perairan-pulau-bunyu- tercemar-limbah-tambang-batubara/ pada tanggal 29 September 2023 510 Gambar. Tambang Batubara di Pulau Bunyu Diunduh dari https://www.mongabay.co.id/2022/05/11/kala-perairan-pulau- bunyu-tercemar-limbah-tambang-batubara/ pada tanggal 29 September 2023 Situasi yang dialami oleh 5 Pulau ini tentu saja hanya sebagian kecil dari puluhan pulau kecil di Indonesia yang berperang melawan tambang. Peperangan ini kerap harus dilakukan demi melindungi alam, ekosistem dan masyarakat di Pulau-pulau kecil ini yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mereka turun-temurun. 511 BAB IV Pendapat AMICI A. Pentingnya Perlindungan Pulau-pulau Kecil di Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 16.771 pulau, dengan luas wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratan.94 Berdasarkan situasi tersebut, perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil di Indonesia menjadi sangat penting. Merujuk pada Pasal 1 angka 3, Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Selanjutnya disebut sebagai “UU PWP3K”), yang dimaksud dengan Pulau Kecil adalah pulau dengan luasnya lebih kecil atau sama dengan 2.000 KM2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Kawasan pulau-pulau kecil umumnya memiliki berbagai potensi yang harus dijadikan prioritas. Pertama, potensi sumberdaya alam yang sangat tinggi. Pulau-pulau kecil umumnya memiliki sumberdaya alam produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), mangrove, perikanan dan kawasan konservasi. Jika dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan, sumber daya alam ini akan memperkuat daya tahan lingkungan pulau-pulau kecil sehingga menjaga kelestarian alam, utamanya laut dan pesisir. Kedua, potensi ekologis. Ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau kecil berfungsi sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi dan biogeokimia, penyerap limbah, sumber plasma nutfah, energi alternatif, dan sistem penunjang penghidupan makhluk hidup. Hal ini terkait erat dengan potensi/karakteristik penting pulau-pulau kecil, habitat dan ekosistem (terumbu karang, lamun, mangrove) yang menyediakan sumber penghidupan (ikan, minyak, mineral logam) dan jasa lingkungan (penahan ombak, wisata bahari) bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. 94Badan Informasi Geospasial, ‘Gazeter Nasional Tahun 2020’ dapat diakses di laman: https://sinar.big.go.id/web/referensi. 512 Ketiga, potensi ekonomi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan karena keindahan alam yang dimilikinya dapat menggerakkan industri pariwisata bahari dan transportasi yang dikelola langsung oleh masyarakat pesisir. Selain itu, pulau-pulau kecil memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis yang berbasis pada sumberdaya (resource based industry) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan dan sebagainya, dengan syarat, industri tersebut dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kesehatan lingkungan. Keempat, potensi sosial. Masyarakat di pulau-pulau kecil biasanya tidak memiliki jumlah penduduk yang banyak. Hal ini membuat penduduk di pulau kecil biasanya hidup bergotong royong dan guyub. Saling membantu dalam upaya menyambung penghidupan di pulau dan menjaga lingkungan sebagai “ibu bumi”. Tatanan masyarakat di pulau-pulau kecil ini kemudian menjadi modal pertahanan sosial yang sangat kuat, bahkan membentuk pola budaya tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya. Selain itu, rezim perairan yang menggunakan rezim open access menjadi salah satu kekuatan bagi masyarakat pesisir dan nelayan tradisional untuk dapat mengakses sumber daya lautnya secara leluasa. Kelima, potensi pertahanan dan keamanan. Dari sudut pertahanan dan keamanan, pulau-pulau kecil terutama yang berlokasi di wilayah perbatasan negara memiliki arti penting sebagai “pintu gerbang” keluar masuk wilayah negara. Pulau-pulau kecil ini pula yang menjadi jaring awal terhadap segala bentuk tindakan ilegal (penyelundupan orang, tindak pidana perdagangan manusia, penyelundupan barang, bahkan penyelundupan narkotika) yang berasal dari luar wilayah negara. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, harus di diingat bahwa pulau- pulau kecil memiliki daya tahan yang lebih rentan dari pulau atau daratan yang lebih besar, khususnya terkait dampak perubahan lingkungan secara global dan bencana alam. Berdasarkan sumbernya, kerentanan pulau-pulau kecil diakibatkan oleh karakteristik sifat pulau, fenomena alamiah (natural disaster), 513 dan ancaman yang bersifat antropogenik.95 Terkait dengan bencana alam, dampak yang paling sering timbul adalah banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, badai, erosi pantai, dan kenaikan paras air laut (sea level rise).96 Sedangkan, terkait dengan dampak perubahan lingkungan secara global, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2019 menyatakan bahwa permukaan laut secara global akan naik 0,29m hingga 1,1m pada akhir abad 21. Kerentanan daya tahan ini pula yang mendorong Pemerintah untuk membuat aturan khusus dalam upaya perlindungan pulau-pulau kecil, salah satunya melalui kehadiran UU PWP3K. Kehadiran Undang-undang ini ditujukan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem ekologis secara berkelanjutan. Berkelanjutan (sustainable) pada undang-undang ini diartikan sebagai upaya yang memastikan bahwa berbagai upaya eksplorasi yang dilakukan di pulau- pulau kecil harus dapat dilakukan secara terus menerus tanpa merusak alam, atau singkatnya non-eksploitatif. UU PWP3K juga memandatkan pemerintah daerah untuk membuat usulan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3-K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAPWP-3-K). Hal ini bertujuan agar perencanaan yang dilakukan untuk perlindungan terhadap pulau-pulau kecil dapat diimplementasikan dengan memperhatikan potensi di daerah. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar sistem perlindungan dan pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Daerah. Meskipun upaya perlindungan khusus ini telah diupayakan, pada praktiknya 95 Maulinna K. Wardhani dan Akhmad Farid, Model Dinamik Tingkat Kerentanan Pantai Pulau Poteran dan Gili Lawak Kabupaten Sumenep Madura, Jurnal Kelautan, Vol.10 No. 1 (2017), 79. 96Oppenheimer, M., et al., Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coast, and Communities In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, In press, 2019. 514 tindakan eksploitatif dengan mengatasnamakan kepentingan bisnis dan investasi terus terjadi di pulau kecil, salah satunya adalah pertambangan. Ditinjau dari aspek ekologis, aktivitas penambangan memiliki banyak dampak negatif, mulai dari rusaknya tanah, terancamnya keanekaragaman hayati di sekitar area penambangan, berkurangnya debit air tanah, hingga menurunnya kualitas air sungai dan laut yang banyak diakibatkan oleh tailing (Rianse: 2014, hlm. 54). Hal ini karena pada tailing ditemukan polutan serta kandungan logam yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air di wilayah sekitar, saat limbah tersebut tersebar ke area terbuka karena penyimpanan dan pengelolaan yang tidak baik. Pembangunan fasilitas penyimpanan tailing dalam aktivitas penambangan pun juga turut memberikan risiko tambahan terhadap pencemaran lingkungan, dimana tempat penyimpanan tailing rawan rembesan bahkan runtuh, hingga akhirnya tailing menjadi tumpah dan membanjiri wilayah sekitar area pertambangan (Spohr: 2016, hlm. 49-50). Ditinjau dari aspek pencemaran, aktivitas penambangan berdampak pada pencemaran udara yang mempengaruhi visibilitas dan respirasi akibat debu dan partikel yang dihasilkan. Debu dan partikel tersebut juga mencemari sungai dan vegetasi setempat. Dalam hal ini, partikular yang tersebar adalah bahan padat yang tersuspensi di atmosfer seperti debu jalan, tanah, dan partikel asap. Jika tidak dikelola dengan baik, maka partikular ini mengancam kesehatan paru-paru manusia dan menimbulkan berbagai penyakit mulai dari iritasi ringan hingga asma kronis atau bahkan silikosis. Lebih lanjut, partikular yang tersebar ini juga dapat mencemari tanah, air, dan tumbuh-tumbuhan, yang apabila penyebarannya terjadi secara berkepanjangan, berujung pada perusakan habitat dan kematian spesies di area sekitar (Spohr: 2016, hlm. 53). Berdasarkan pada hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertambangan merupakan tindakan eksploitatif pada pulau-pulau kecil. Pasalnya, kegiatan pertambangan kerap kali dilakukan tanpa memenuhi standar pemenuhan perlindungan daya tahan lingkungan dan sosial di pulau-pulau kecil. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan, hilangnya potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil, hilangnya sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, sampai kepada dampak sosial bagi 515 masyarakat terdampak. Hal ini menunjukan bahwa perlindungan terhadap pulau-pulau kecil sudah seharusnya diperkuat, bukan justru dilemahkan dengan pelemahan undang-undang yang melindungi. B. Permohonan Uji Materiil yang Diajukan oleh Pemohon Harus Ditolak Permohonan Uji Materi yang Diajukan oleh Pemohon Tidak Berdasar 1. Bahwa permohonan uji materi atas Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) UU PWP3K terhadap Pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”) yang diajukan oleh Pemohon, tidak berdasar. Merujuk pada permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa keberadaan Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) UU PWP3K telah berdampak pada pelanggaran hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 2. Bahwa kehadiran Pasal Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) UU PWP3K pada prinsipnya justru memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua pihak yang diberikan tanggung jawab pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Bahwa Pasal 23 ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan 516 Berdasarkan pada hal tersebut, Pasal ini jelas tidak melarang adanya aktivitas pemanfaatan di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, namun Pasal ini menyatakan bahwa kegiatan penambangan TIDAK TERMASUK PRIORITAS dalam upaya pemanfaatan yang dapat dilakukan di Pulau-pulau kecil; 4. Lebih lanjut, Pasal 35 huruf (k) UU PWP3K memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dengan menyatakan aktivitas penambangan yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat tidak dapat dilakukan; 5. Bahwa penambangan mineral di Pulau-pulau kecil, pada praktiknya telah menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan baik secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana juga terjadi di Pulau Kodingareng, Pulau Sangihe, Pulau Wawonii, Pulau Rupat dan Pulau Bunyu; 6. Bahwa Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) UU PWP3K (a quo) memberikan pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Hal ini karena Pasal a quo memberikan pengakuan yang tegas bahwa pada prinsipnya aktivitas pemanfaatan ada dan dapat dilakukan, serta bukan merupakan aktivitas yang dilarang, sepanjang pelaksanaannya di klasifikasikan berdasarkan prioritas; 7. Bahwa Pasal a quo memberikan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Hal ini karena Pasal a quo memberikan jaminan bahwa aktivitas pemanfaatan hanya dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan tidak menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan baik secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip kehadiran UU PWP3K yang bertujuan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem ekologis secara berkelanjutan; 8. Bahwa Pasal a quo memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Perlindungan ini diberikan secara 517 khusus untuk pulau-pulau kecil dan perairan, serta masyarakat terdampak. Perlu ditegaskan bahwa objek dan subjek utama dari kehadiran UU PWP3K, khususnya Pasal a quo adalah pulau-pulau kecil dan perairan, serta masyarakat yang tinggal diatasnya. Sehingga segala bentuk aktivitas pemanfaatan diatas, di dalam maupun di sekitar pulau-pulau kecil harus menjamin perlindungan sepenuhnya bagi objek dan subjek utama tersebut. Pada praktiknya, penambangan mineral yang dilakukan di Pulau-pulau kecil tidak memberikan perlindungan hak bagi pulau-pulau kecil dan perairan, serta masyarakat yang tinggal diatasnya. Kehadiran Pasal a quo diharapkan mampu menjamin perlindungan tersebut; 9. Bahwa Pasal a quo memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Hal ini karena Pasal a quo telah secara tegas mengatur jenis pemanfaatan prioritas terhadap Pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa aktivitas pemanfaatan di luar itu adalah aktivitas pemanfaatan yang tidak di prioritaskan sehingga dapat menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan baik secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini Pulau-pulau kecil; 10. Selanjutnya, Pasal a quo juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dalam memberikan atau tidak memberikan izin pemanfaatan diatas, didalam maupun di perairan sekitar Pulau-pulau kecil. Hal ini karena Pasal a quo memberikan indikator yang jelas terhadap aktivitas pemanfaatan yang menjadi prioritas atau tidak menjadi prioritas, diizinkan atau tidak diizinkan di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, sehingga Pemerintah dapat dengan mudah mengidentifikasi diberikan atau tidak diberikannya izin pemanfaatan berdasarkan pada indikator tersebut. Selain itu, Pasal a quo juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pemanfaatan yang sudah diberikan izin, jika dikemudian hari aktivitas tersebut berdampak pada kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan baik secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat; 518 11. Lebih lanjut, Pasal a quo juga memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Pemanfaatan (termasuk di antaranya Pemohon). Hal ini karena Pasal a quo memberikan indikator yang jelas terhadap aktivitas pemanfaatan yang menjadi prioritas atau tidak menjadi prioritas, diizinkan atau tidak diizinkan di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, sehingga memudahkan Pelaku Pemanfaatan dalam mengidentifikasi wilayah pemanfaatan. Dalam hal wilayah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Pelaku Pemanfaatan (salah satunya Tambang Mineral) berdasarkan pada indikator yang tersedia, maka permohonan izin pemanfaatan tidak perlu diajukan lebih lanjut; 12. Bahwa Pasal a quo memberikan standard perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Sebagaimana disampaikan pada poin sebelumnya, Pasal a quo memberikan indikator yang jelas terhadap aktivitas pemanfaatan yang menjadi prioritas atau tidak menjadi prioritas, diizinkan atau tidak diizinkan di wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, sehingga segala bentuk perlakuan yang sama dihadapan hukum justru didasarkan pada Pasal a quo. Penghapusan Pasal a quo dalam norma perundang- undangan justru akan menimbulkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum karena tidak ada standar norma yang sama terhadap semua pihak terdampak; 13. Selanjutnya, Pada halaman 5 permohonannya, Pemohon juga menyatakan sebagai berikut: “Bila makna dari Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan, maka hal tersebut juga berarti juga merupakan perlakuan diskriminatif terhadap industri pertambangan pada umumnya dan perusahaan-perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan” Pemohon juga menyatakan bahwa perbedaan perlakuan tersebut melanggar Pasal 28I UUD 1945. Bahwa hal yang didalilkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam hal pemberian izin 519 terhadap kegiatan pertambangan lain dirasa tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam Pasal a quo, seharusnya hal ini didalilkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Gugatan Warga Negara terkait lingkungan hidup di Pengadilan Negeri, bukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Penghapusan Pasal A Quo justru menimbulkan ruang diskriminasi yang lebih besar karena tidak ada standar yang sama terhadap pelaksanaan aktivitas pemanfaatan di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya; 14. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, telah terang dan jelas permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar karena Pasal a quo telah memenuhi unsur Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menjadi batu uji dalam permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemohon; Penghapusan Pasal A Quo Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia 15. Bahwa penghapusan Pasal A Quo justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana Hak Konstitusional yang menjadi batu uji dalam permohonan Uji Materi Pemohon (Pasal 28D ayat 1). Hal ini karena penghapusan Pasal A Quo menghilangkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi kehadiran masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau kecil, yang selama ini mengalami dampak kerusakan lingkungan dan sumber penghidupan akan penambangan di Pulau-pulau Kecil. Kehadiran mereka seakan dianggap tidak di pertimbangkan dan tidak diakui, padahal mereka adalah pihak yang paling terdampak. Mereka akan kehilangan jaminan perlindungan melalui kepastian hukum bahwa hak mereka akan dijamin oleh Undang-undang jika terjadi pelanggaran sebagaimana selama ini terjadi di Pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya; 16. Bahwa Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 520 kemanusiaan. Bahwa kehadiran Pasal A Quo bertujuan untuk melindungi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Petani, Nelayan dan masyarakat pesisir di pulau-pulau kecil dari ancaman kehilangan hak atas pekerjaan mereka akibat tambang yang diizinkan tanpa batasan di wilayah tempat tinggal mereka. Jika Pasal A Quo dihapus, maka akan semakin besar peluang penambangan tanpa batasan dapat dilakukan di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, sehingga menjadi semakin besar pula kemungkinan Petani, Nelayan dan masyarakat sekitar kehilangan pekerjaannya; 17. Selanjutnya, Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bahwa kehadiran Pasal A Quo merupakan jaring pengaman bagi masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dapat bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat tanpa mengalami efek kerusakan alam yang diakibatkan penambangan tanpa batasan. Perlu diingat kembali bahwa penambangan tanpa batasan di Pulau-pulau kecil telah mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa, sehingga jika penambangan diizinkan tanpa batas yang ditetapkan dalam Pasal A Quo maka kerusakan tersebut berpotensi semakin luas dan mengakibatkan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil kehilangan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat; 18. Lebih lanjut, perlu diingatkan kembali bahwa masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau kecil pada umumnya hidup berkelompok, guyub dan gotong royong untuk mempertahankan penghidupan dan lingkungannya. Pada kenyataannya, kerusakan alam dan konflik lahan yang ditimbulkan akibat penambangan di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah membuat masyarakat mengalami konflik horizontal. Bukan tanpa alasan, hal ini terjadi karena sumber penghidupan yang selama ini mereka pertahankan dengan bergotong royong dan guyub, telah dirusak oleh kehadiran tambang. Akibatnya, demi mempertahankan hidup masing-masing, mereka rela berkonflik dan meninggalkan kehidupan budaya yang selama ini mereka jaga. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat 521 untuk memperjuangkan hak secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat 2 UUD 1945 dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat 3 UUD 1945; 19. Bahwa tidak hanya melanggar hak konstitusional warga negara, penghapusan Pasal A Quo juga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan dampak kerusakan lingkungan dan ruang hidup yang dialami akibat penambangan tanpa pembatasan di Pesisir dan Pulau- pulau kecil, masyarakat akan mengalami pelanggaran hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak, pelanggaran hak atas kesehatan, pelanggaran hak atas pekerjaan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budayanya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; 20. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut, telah jelas penghapusan Pasal A Quo justru akan berdampak pada pelanggaran hak konstitusional warga negara dan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat di lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun pelanggaran hak konstitusional dan hak asasi manusia yang dialami adalah pelanggaran hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak serta hak kolektif untuk berpartisipasi dalam mempertahankan ruang hidupnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan dampak penambangan tanpa batas yang selama ini terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil; Penghapusan Pasal A Quo Berpotensi Pada Legitimasi Perusakan Lingkungan Hidup di Seluruh Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia 522 21. Bahwa sebagaimana diketahui sebelumnya, dampak besar kerusakan lingkungan hidup telah terjadi akibat penambangan di Pesisir dan Pulau- pulau kecil. Harus ada pembatasan aktivitas penambangan demi menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat di pesisir dan Pulau- pulau kecil; 22. Bahwa tujuan kehadiran Pasal A Quo adalah untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem ekologis secara berkelanjutan demi menjamin perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat di pesisir dan Pulau-pulau kecil; 23. Lebih lanjut, kehadiran Pasal A Quo diharapkan mampu mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau kecil akibat aktivitas penambangan, dengan membatasi jenis pemanfaatan yang dapat dilakukan di Pesisir dan Pulau- pulau kecil; 24. Bahwa perlu diingat, penghapusan Pasal A Quo tidak hanya akan berdampak pada aktivitas penambangan yang menjadi kepentingan Pemohon sebagaimana disampaikan dalam permohonannya, melainkan juga akan berdampak terhadap seluruh Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia; 25. Bahwa penghapusan Pasal A Quo akan berdampak pada legitimasi aktivitas penambangan yang tidak terkendali di Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Hal ini karena indikator yang membatasi, baik dari jenis prioritas aktivitas maupun jenis aktivitas penambangan yang dapat dilakukan telah dihilangkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan; 26. Lebih lanjut, legitimasi penambangan tidak terkendali di Pesisir dan Pulau- pulau kecil tersebut, juga akan berdampak pada legitimasi kerusakan lingkungan yang selama ini telah terjadi di Pesisir dan Pulau-pulau kecil Indonesia. Akibatnya, kerusakan tersebut akan semakin luas menggerogoti alam dan penghidupan yang ada di Pesisir dan Pulau-pulau kecil Indonesia; 27. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa penghapusan Pasal A Quo sebagai salah satu tiang penyanggah perlindungan hukum terhadap Pesisir dan Pulau-pulau kecil harus ditolak, karena akan mengakibatkan legitimasi 523 terhadap perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Pesisir dan Pulau- pulau kecil Indonesia akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali. BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan penjabaran permasalahan dan pendapat yang kami sampaikan, berikut kesimpulan kami: 1. Bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali. Sebagian kecil kerusakan lingkungan hidup tersebut dapat tergambar pada akibat yang dialami Pulau Kodingareng, Pulau Sangihe, Pulau Wawonii, Pulau Rupat dan Pulau Bunyu; 2. Bahwa tujuan pengelolaan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a UU PWP3K yaitu: a) melindungi, bukan merusak ekologisnya; b) mengkonservasi, bukan melakukan penambangan; c) merehabilitasi; d) memanfaatkan untuk pariwisata, perikanan dan pertanian yang secara ekologis berkelanjutan; dan e) memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologi secara berkelanjutan; 3. Bahwa kerusakan lingkungan berdampak pada kehidupan dan sumber penghidupan seluruh makhluk hidup yang ada di Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Secara khusus bagi masyarakat yang tinggal di Pesisir dan Pulau-pulau kecil, mereka mengalami kehilangan ruang hidup, pekerjaan dan relasi sosialnya terganggu; 4. Bahwa kehadiran Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU PWP3K bertujuan untuk mengendalikan aktivitas tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga perlindungan, konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan upaya memperkaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistem ekologis yang ada di dalamnya dapat dilakukan secara berkelanjutan; 5. Bahwa kehadiran Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU PWP3K secara prinsip justru memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua pihak yang diberikan tanggung jawab pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karenanya, kehadiran Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU 524 PWP3K selaras dengan pemenuhan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945; 6. Bahwa penghapusan Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU PWP3K justru berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional dan hak asasi manusia berupa pelanggaran hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak serta hak kolektif untuk berpartisipasi dalam mempertahankan ruang hidup bagi masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Indonesia, dan; 7. Bahwa penghapusan Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU PWP3K justru berpotensi melegitimasi perusakan lingkungan hidup yang terjadi di pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, kami merekomendasikan Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa permohonan Uji Materi Nomor 35/PUU-XXI/2023 untuk : 1. Mempertimbangkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua pihak yang diberikan tanggung jawab pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang dijamin melalui kehadiran Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU PWP3K, dan oleh karenanya menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Mempertimbangkan berbagai kerusakan lingkungan terjadi di seluruh pesisir dan pulau-pulau Kecil Indonesia akibat aktivitas penambangan yang tidak terkendali, hingga menimbulkan dampak bagi seluruh aspek kehidupan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya yang akan semakin terlegitimasi dengan penghapusan Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU PWP3K, dan oleh karenanya menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 3. Mempertimbangkan hilangnya potensi di sumber daya alam, ekonomi, ekologis, sosial, pertahanan keamanan dan potensi lainnya yang ada pada pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang akan dilanggengkan dengan penghapusan Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU PWP3K, dan oleh karenanya menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 525 4. Mempertimbangkan potensi pelanggaran Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia yang justru akan terjadi dengan penghapusan Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf (k) pada UU PWP3K, dan oleh karenanya menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; Demikian Amicus Curiae ini kami sampaikan dengan harapan yang sebesar- besarnya agar Amicus Curiae ini dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa permohonan Uji Materi Nomor 35/PUU-XXI/2023 dalam mengambil putusan. [2.13] Menimbang bahwa Perkumpulan HuMa Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024; dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024. [2.14] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut: A. ANALISIS TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI 1. Bahwa yang menjadi obyek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490). 2. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 berikut perubahannya melalui Undang-Undang UU Nomor 15 Tahun 526 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang- Undang No. 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, serta Bab I Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menurut analisis Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil dalam perkara a quo. B. ANALISIS TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON 1. Bahwa Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020 yang menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, c. badan hukum publik dan privat, atau; d. lembaga negara”. 2. Bahwa sesuai dengan uraian pada Permohonan Pemohon, Pemohon merupakan suatu badan hukum yang berbentuk Badan Hukum Privat sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 jo. UU No. 7 Tahun 2020, karenanya termasuk dalam kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian undang-undang. 3. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, menyatakan: “(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 527 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 4. Bahwa uraian atas kerugian konstitutional Pemohon sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 adalah sebagaimana di bawah ini: 4.1. Bahwa PT. GEMA KREASI PERDANA sebagai Pemohon mempunyai Hak Konstitutional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pemohon adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di wilayah Pulau Wawonii berdasarkan Surat Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019 untuk areal seluas 850,9 Hektar di wilayah hasil dari perubahan Ijin Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 26 Tahun 2007 tanggal 24 Januari 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 JAP 007) dan Surat Nomor 234/BKPMD-PTSP/V/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah : KW 08 NOP ET 001 tanggal 31 Mei 2016 (Vide Bukti P-11). 4.2. Bahwa berdasarkan riwayat Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki Pemohon, telah Pemohon sampaikan dalam bukti sesuai dengan Bukti P-3, Bukti P-12, Bukti P-13). 4.3. Bahwa Dalam menjalankan kegiatan pertambangannya, Pemohon telah melengkapi seluruh aspek legalitas dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan bukti-bukti Bukti P-4, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P- 18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, 528 Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P- 35, Bukti P-36. 4.4. Bahwa selain itu berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 949/DPMPTSP/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019 yang dimiliki oleh Pemohon merupakan perubahan dari ijin pertambangan sebelumnya hal ini telah disampaikan dalam bukti yaitu: Bukti P-3, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40 dan Bukti P-41. 4.5. Bahwa berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor No. 234/BKPMD-PTSP/V/2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana Kode Wilayah : KW 08 NOP ET 001 tanggal 31 Mei 2016 seluas 900,5 Ha merupakan perubahan dari ijin pertambangan sebelumnya sebagaimana bukti yang Pemohon telah sampaikan yaitu: Bukti P-3, Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44. 5. Bahwa dengan seluruh perijinan usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memiliki hak konstitutional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan keadilan untuk menjalankan usaha pertambangan sesuai dengan ijin yang telah diperoleh Pemohon. 6. Bahwa Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan atas ambiguitas makna Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 berikut perubahannya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga kedua pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022, padahal norma larangan Pasal 35 huruf (k) merupakan norma larangan bersyarat. (Vide Bukti P-45). 529 7. Bahwa dengan penafsiran tersebut Mahkamah Agung RI telah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 – 2041, yang mengatur pemanfaatan wilayah pertambangan di Pulau Wowonii, bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang No.27 Tahun 2007, melalui putusannya Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022. 8. Bahwa penafsiran Mahakamah Agung RI tersebut telah menimbulkan kerugian konstitutional bagi Pemohon karena tidak ada kepastian hukum dalam berusaha sesuai dengan perijinan yang telah dimiliki Pemohon serta menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon karena terancam tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya, padahal Pemohon telah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak adanya kepastian hukum tersebut berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. 9. Bahwa adanya kerugian konstitusional terhadap IUP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, berupa tidak adanya jaminan pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan, Pemohon juga terancam mengalami kerugian materiil yang sifatnya aktual, berupa semua pengeluaran yang telah dilakukan Pemohon, sebagaimana bukti yang Pemohon telah sampaikan yaitu: Bukti P-46, P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-54, Bukti P-55, Bukti P-56, Bukti P-57, Bukti P-58, Bukti P-59, Bukti P-60, Bukti P-61, Bukti P-62, Bukti P-63, Bukti P-64, Bukti P-65, Bukti P-66, Bukti P-67, Bukti P-68, Bukti P-69, Bukti P-70, Bukti P-71, Bukti P-72a s/d P-72s, Bukti P-73a s/d P-73s. 10. Bahwa Kerugian secara meteriil atas IUP-OP No. 234/BKPMD- PTSP/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 merupakan Pembayaran PNBP Site Lampeapi yang telah dibayarkan Pemohon sesuai ketentuan dengan rincian yang sebelumnya telah Pemohon sampaikan dalam bukti yaitu: Bukti P-74, 530 Bukti P-75, Bukti P-76, Bukti P-77, Bukti P-78, Bukti P-79, Bukti P-80, Bukti P-81, Bukti P-82, Bukti P-83, Bukti P-84, Bukti P-85, Bukti P-86, Bukti P-87. 11. Bahwa hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian yang berlakunya Pasal 23 ayat (2) dan pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 yang ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil, akan berakibat kegiatan usaha Pemohon terhenti. Penghentian kegiatan usaha Pemohon tersebut disebabkan karena dengan penafsiran pasal-pasal a quo sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan, maka Peraturan Daerah tentang tata ruang yang sebelumnya mengijinkan kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Kecil, akan dilakukan perubahan dengan meniadakan kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Wawonii. 12. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan sebelumnya, kerugian Pemohon disebabkan karena pasal-pasal a quo dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Kecil, hal mana berarti mengancam keberadaan kegiatan usaha pertambangan nikel Pemohon di Pulau Wawonii yang tergolong sebagai pulau kecil. Bilamana permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan memberikan penafsiran terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) dengan menyatakan bahwa pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang dimaknai bukan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan (konstitutional bersyarat), maka kerugian konstitutional Pemohon tidak terjadi karena dengan berlandaskan asas hierarki peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi, hal mana membuat Pemohon masih dapat melanjutkan usahanya. 13. Bahwa dengan fakta-fakta melalui bukti-bukti yang Pemohon ajukan pada Permohonan ini, menurut analisa Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian Meteriil terhadap undang-undang a quo, baik dalam kedudukan sebagai badan hukum privat, maupun dari segi kerugian hak konstitutional. 531 C. ANALISIS YURIDIS MENGENAI POKOK PERMOHONAN Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari Permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, maupun keterangan Pihak Terkait, serta keterangan para Ahli dan saksi fakta Pemohon maupun Pihak Terkait, dapat Pemohon sampaikan analisis yuridis sebagai berikut: 1. Bahwa yang Pemohon mintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi RI adalah norma Pasal 23 ayat (2) yang tidak mencantumkan pertambangan sebagai kegiatan prioritas, dan Pasal 35 huruf (k) yang merupakan norma larangan bersyarat, pada UU No. 27 Tahun 20074 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana bila berlakunya ketentuan pasal-pasal tersebut ditafsirkan sebagai larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan, maka akan mengakibatkan : - Norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum Yang Adil - Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 a quo menimbulkan multitafsir dan bertentangan dengan prinsip konstitusi, yaitu prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena sejak awal kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kegiatan yang tidak dilarang sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, dan telah diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil tidak hanya di Pulau Wowonii namun juga di wilayah pesisir dan pulau kecil lain di seluruh wilayah Indonesia. 2. TENTANG KEPASTIAN HUKUM BERUSAHA YANG DILINDUNGI UUD 2.1. Bahwa Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dengan menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 532 2.2. Bahwa Pemohon merupakan badan usaha privat yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berdasarkan ketentuan konstitusi di atas, juga memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, untuk memperoleh kepastian hukum, serta jaminan untuk berusaha sesuai dengan ijin yang diperolehnya secara sah menurut hukum. 2.3. Bahwa Kepastian hukum (legal certainty) sebagai salah satu dari nilai dasar (basic value) yang membentuk cita hukum (idee des recht), selain keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility) seperti yang dimaksud oleh Gustav Radbruch, pada dasarnya mempunyai 2 (dua) makna pokok, yaitu kepastian oleh hukum dan kepastian dalam hukum. Yang dimaksudkan kepastian oleh hukum adalah kepastian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga memiliki validitas yuridis untuk dapat diimplementasikan secara berkepastian dan berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Sedangkan, yang dimaksud kepastian dalam hukum adalah kepastian pengaturan norma yang konsisten, jelas dan pasti, tidak saling bertentangan satu sama lain atau tidak saling menegasikan satu sama lain, baik dalam satu undang-undang atau antar undang-undang satu dengan lainnya yang mengatur substansi yang sama. Dengan demikian, makna dari kepastian hukum adalah kepastian dalam peraturan hukum sebagai suatu sistem normatif yang konsisten, logis dan jelas serta tegas, sebagai tuntutan moral yang membentuk karakter normatif dari hukum, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum atau validitas yuridis (legal validity) yang memberi jaminan kepastian dan dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. 2.4. Bahwa kepastian hukum merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi setiap investor terhadap keberlangsungan usaha. Bagi warganegara Indonesia, telah termuat dalam konstitusi. Implementasi dari konstitusi ini dimuat dalam beberapa peraturan perundang- undangan yang secara eksplisit menyebutkan jaminan atas kepastian hukum. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 533 Penanaman Modal memuat bahwa penyelenggaraan penanaman modal didasarkan pada beberapa asas, dan asas kepastian hukum ditempatkan pada urutan pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan asas yang sangat esensial dalam menjalankan usaha. 2.5. Bahwa contoh lain norma hukum yang secara eksplisit memberikan jaminan bagi investor terhadap investasi yang ditanamkannya adalah apa yang dimuat pada Pasal 17A dan 172B Undang-Undang Minerba No. 4 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2020. Pada kedua pasal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada wilayah yang telah dikeluarkan ijinnya (WIUP) baik mineral logam maupun batubara. Ketentuan ini menjamin para pemegang Ijin Usaha Pertambangan yang telah memperoleh ijin untuk memproduksi mineral logam atau batubara pada suatu wilayah yang telah ditetapkan, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tidak akan diubah peruntukannya. 2.6. Bahwa ketentuan Pasal 17A ayat (2) Undang-Undang a quo secara eksplisit menyatakan: ”Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang telah ditetapkan”. Demikian pula, dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dinyatakan: “Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan Eksplorasi dijamin untuk dapat melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya”. Lebih lanjut, dikonfirmasi dalam ketentuan Pasal 172B ayat (2) yang menyatakan: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK atau WPR yang telah diberikan ijinnya”. 2.7. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon pada bagian ini, dapat Pemohon simpulkan bahwa berdasarkan UUD 1945, berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur penambangan minerba, 534 terhadap Pemohon dan seluruh pemegang ijin usaha pertambangan yang telah memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berhak mendapatkan perlindungan melalui jaminan kepastian hukum yang harus disediakan oleh Negara. 2.8. Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalam Pasal 35 UU 27 2007 huruf l menyatakan “melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”. Bahwa Pasal 35 tersebut dapat diartikan apabila merupakan larangan yang bersifat mutlak, maka seharusnya tidak ada pembangunan secara fisik di seluruh Pulau Pulau kecil dan Wilayah Pesisir di Indonesia 3. TENTANG PENAFSIRAN PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2007 2.9. Bahwa pada persidangan telah jelas dan nyata Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 walaupun tidak mencantumkan kegiatan pertambangan sebagai kegiatan prioritas, tidak dapat ditafsirkan sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa metode yang harus digunakan pertama kali dalam memahami norma dalam undang-undang (the cardinal rule of interpretation) adalah metode penafsiran gramatikal atau harfiah. Setiap kata mengandung makna gramatikal (the literia scripta atau literal legis) yang merupakan bagian dari keseluruhan pengertian yang terkandung dalam undang-undang yang bersangkutan.97 2.10. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Ahli Dr. Aan Eko Widiarto., S.H., M.H yang diajukan oleh Pemohon, yang menyatakan, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU Pesisir dapat dimaknai berdasarkan Penafsiran letterlijk/harfiah, Penafsiran Gramatikal, original intens, dan Penafsiran Holistik Tematis-Sistematis. 2.11. Bahwa dalam Pasal 23 ayat (2) disebutkan: 97 Jimly Assiddiqie, 2014, Perihal Undang-Undang, Rajaawali Press, hlm.176-177 535 Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara. Ahli menyatakan pendapatnya bahwa, “dalam ‘prioritas pemanfaatan’ berarti boleh ada pamanfaatan selain prioritas. Diprioritaskan berarti bila ada beberapa rencana pemanfaatan dan sumber dayanya terbatas maka didahulukan kepentingan sebagaimana ditentukan Pasal 23 ayat (2) UU Pesisir. Jika hanya ada satu rencana pemanfaatan namun tidak masuk kepentingan tersebut maka tidak dilarang untuk dijalankan. Apabila sumber dayanya cukup dan ada pemanfaatan yang masuk prioritas dan ada yang tidak masuk prioritas maka dapat dilakukan bersama-sama. 2.12. Bahwa dalam metode penormaan, kata ‘prioritas’ pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 27 tahun 2007 merupakan Operator Norma, yang menunjuk pada arah pengaturan obyek norma atau cara keharusan berperilaku (modus van behoren). Operator Norma ini merupakan bagian penting yang menentukan karakter normatif suatu norma yang dapat berupa suatu kewajiban/keharusan, larangan, atau kebolehan. Ahli menjelaskan: “Berdasarkan arti operator norma tersebut dilakukan penafsiran sistematik sehingga norma Pasal 23 ayat (2) UU Pesisir memiliki makna pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya didahulukan dan diutamakan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara daripada kepentingan yang lain. Kepentingan pemanfaatan yang lain tidak dilarang, namun apabila dalam keadaan sama-sama 536 diperlukan dan ada keterbatasan daya dukung lingkungan maka kepentingan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara yang didahulukan atau diutamakan.” 2.13. Bahwa selain itu Ahli berpandangan bahwa Pasal 23 ayat (2) dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ada kehendak politik dari pembentuk undang-undang, mengenai pemanfaataan sumber daya alam di pulau-pulau kecil, terhadap kegiatan selain prioritas itu tidak dilarang. Apabila pembentuk undang- undang tidak memperbolehkan adanya pemamfaatan sumber daya alam di pulau-pulau kecil maka norma nya cukup dengan kata ‘dilarang’. Frasa “Dilarang”, seperti dilarang memanfaatkan sumber daya alam, dilarang untuk menggunakan sumber daya alam, dilarang untuk mengambil sumber daya alam, itu sudah cukup, selesai dengan kata ‘dilarang’. Apabila memang tidak diperbolehkan atau dilarang, seharusnya pembentuk undang-undang tidak menggunakan kata diprioritaskan, tapi pembentuk undang-undang seharusnya menggunakan kata dilarang. 2.14. Bahwa Ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., M.H dalam keterangannya menunjukkan adanya korelasi antara pasal 23 ayat (2) dengan Pasal 35 huruf (k) dengan menyatakan, ”Norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 hurup k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan mutlak dan definitif, tetapi sebagai norma perbolehan (toestemming), untuk kegiatan selain kepentingan yang diprioritaskan”. Menyangkut apa yang disampaikan oleh Ahli Prof. I Nyoman Nurjana tersebut di atas, Pasal 35 huruf (k) menunjukkan bahwa terdapat 537 kegiatan lain yang mungkin dilakukan pada wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, walaupun tidak dicantumkan pada kegiatan prioritas pada Pasal 23 ayat (2), yaitu kegiatan penambangan namun dengan persyaratan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial. 2.15. Bahwa demikian juga dengan keterangan Pemerintah pada persidangan, yang juga berpendapat bahwa pasal 23 ayat (2) tidak mengandung larangan terhadap kegiatan selain yang diprioritaskan. Hal ini dapat di lihat dari keterangan yang disampaikan Pemerintah dan petitum yang diajukan oleh Pemerintah dengan memohonkan agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi RI menyatakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang Pasal 23 ayat (2) tidak dimaknai sebagai larangan terhadap kepentingan lain sebagaimana dimaksud pasal a quo; 2.16. Bahwa dari pembuat undang-undang itu sendiri yaitu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan dalam keterangannya bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 berikut perubahannya, tidak mengandung larangan untuk melakukan kegiatan di luar yang diprioritaskan, hanya saja semua kegiatan itu harus dibarengi dengan upaya perlindungan terhadap lingkungan. 2.17. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa norma yang memuat kegiatan-kegiatan prioritas pada Pasal 23 ayat (2) UU No. 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap semua kegiatan di luar kegiatan yang diprioritaskan pada pasal a quo, termasuk kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Konklusi: Pasal 23 ayat (2) UU No. 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan termasuk kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 538 4. TENTANG PENAFSIRAN PASAL 35 HURUF (k) UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2007 2.18. Bahwa pada persidangan telah jelas dan nyata Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yang berbunyi: “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: (a)……. (b)…….dst. (k) melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;” tidak boleh ditafsirkan sebagai larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan. 2.19. Bahwa mengenai penafsiran harfiah terhadap bunyi pasal tersebut, dalam keterangannya, Ahli Dr. Aan Eko Widiarto., S.H., M.H menyatakan: “Berdasarkan arti operator norma tersebut dilakukan penafsiran sistematik sehingga norma Pasal 35 huruf (k) UU Pesisir bermakna setiap orang secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak diperbolehkan melakukan penambangan mineral pada wilayah yang jika secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil boleh melakukan penambangan mineral pada wilayah yang jika secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.” 2.20. Bahwa demikian juga dengan pendapat Ahi Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH. M.S yang menyatakan dalam keterangan tertulisnya, “Rumusan norma larang dalam pasal 35 yang menyatakan “Dalam 539 pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:….dst;” harus dipahami bukan sebagai larangan mutlak yang definitif dan tanpa syarat untuk melaukan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tetapi merupakan larangan yang mengandung makna perbolehan (toestemming) dengan persyaratan tertentu, yaitu bila secara teknis tidak menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan/sosial.” 2.21. Bahwa menurut Ahli Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H yang diajukan oleh Pemerintah, Pasal 35 huruf (k) penafsiran secara argumentum a contrario frasa ‘apabila’ mencerminkan bahwa penambangan mineral dapat dilakukan dengan toleransi bersyarat dan terbatas, dimana kondisi secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar terpenuhi. Toleransi bersyarat dan 7 terbatas tersebut harus menjadi dasar dan pertimbangan utama dalam proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 2.22. Bahwa pengelolaan WP3K secara tegas diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang sengaja melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat. 2.23. Bahwa Ahli Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA yang diajukan oleh Pihak Terkait Idris menerangkan, “apabila dicermati pada Pasal 35 huruf K undang-undang, sebenarnya berbicara tentang syarat, yaitu berbicara soal syarat kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Syarat tersebut ada tiga, yaitu syarat teknis, syarat ekologis lingkungan, dan syarat sosial budaya masyarakat. Dalam huruf (k) itu mengatakan bahwa apabila kegiatan pertambangan itu tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka tidak bisa dilaksanakan. Ketiga syarat ini dapat dikatakan sama dengan dimensi-dimensi dari sustainability yang kini menjadi kata kunci untuk seluruh kegiatan pembangunan, 540 bukan hanya di negeri ini tapi secara global soal sustainability ini sangat diperhatikan. 2.24. Bahwa lebih lanjut Ahli Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA menerangkan bahwa, salah satu instrumen yang dapat memberi perlindungan bagi masyarakat adalah Undang-Undang Pulau Kecil ini, Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat (2). Kedua pasal ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal manapun dari UUD 1945. Sebaliknya, pembatalan kedua pasal ini justru membuka peluang terjadinya diskriminasi, marginalisasi, bahkan penindasan terhadap warga komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, utamanya oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan besar seperti penguasa dan pengusaha. Oleh sebab itu, kedua pasal ini harus tetap dipertahankan. Membangun itu penting, tapi marilah kita membangun dengan paradigma pembangunan yang sejahtera adil dan beradab. Artinya, tujuan pembangunan itu adalah meningkatkan kesejahteraan, namun bukan hanya kesejahteraan segelintir orang, apalagi dengan mengorbankan orang lain. Pembangunan harus memperhatikan kelompok yang lemah dan tertinggal agar tercipta keadilan sosial. 2.25. Bahwa dari semua Ahli sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, tidak satu Ahlipun mempunyai pendapat bahwa Pasal 35 huruf (k) Undang Undang Pesisir ini memiliki makna sebagai larangan mutlak tanpa syarat. Norma larangan yang terkandung dalam pasal tersebut mengandung perbolehan dengan syarat-syarat tertentu. Konklusi: Pasal 35 huruf (k) UU No. 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai sebagai larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 5. TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL 2.26. Bahwa lingkungan sebagai subjek hukum muncul sebagai reaksi eksploitasi tanpa henti dan tanpa batas, dimana manusia cenderung hanya mengambil manfaat untuk mendukung kehidupan manusia, namun mengesampingkan haknya untuk dijaga dan dilindungi. Pemenuhan hak lingkungan tersebut didasarkan pada lingkungan 541 telah memenuhi kewajibannya untuk mendukung kehidupan manusia dan memiliki hak untuk dilindungi, serta memiliki legal standing, sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 8 Lingkungan Hidup. Perubahan paradigma ini menempatkan lingkungan tidak lagi sebagai objek, namun harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan dari negara. 2.27. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Dalam konteks lingkungan, pengelolaan lingkungan pada prinsipnya harus dilakukan secara diskriminatif, namun diskriminatif yang dilakukan harus didasarkan pada daya tampung dan daya dukung lingkungan, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal terjadi keterbatasan penurunan kualitas lingkungan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus diskriminatif untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk kepentingan generasi yang akan datang. 2.28. Bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan, dimana negara menguasai seluruh sumber daya yang ada dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, penguasaan atas sumber daya tersebut tidak terlepas dari konsep lain yang dianut secara terpadu dalam konstitusi Indonesia, yaitu environmental constitution. Hak eksplisit untuk hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan merupakan bentuk perwujudan teori environmental constitution. 2.29. Bahwa pemahaman tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan antar generasi dan keadilan lingkungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam telah menjadi paradigma yang terus dibangun dengan landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara implisit memberikan tempat bagi pengembangan green constitution ke depan. 542 2.30. Bahwa Ahli Dr. Ir. S. Witoro Soelarno, IPM yang diajukan oleh Pemohon, menerangkan permasalahan mengenai pertambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan, hal ini tidak dipungkiri bahwa mengenai pertambangan adalah mengambil bahan tambang yang letaknya berada di bawah tanah, dan untuk mengambilnya harus menggali di bawah tanah ke permukaan, yang secara langsung akan mengganggu di permukaannya. Oleh karena hal tersebut maka yang harus dilakukan oleh para ahli pertambangan adalah melakukan studi dengan menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi akibat pertambangan. Apabila ternyata akibat dari adanya pertambangan tersebut masih dapat ditoleransi, maka dapat dilanjutkan, kemudian disusun dokumen-dokumen RKL-RPL secara jelas dan rinci, namun apabila seandainya pada waktu studi Amdal saja itu ternyata sudah terlihat dampak besar yang tidak bisa dikendalikan, maka pertambagan tersebut tidak bisa dilanjutkan. 2.31. Bahwa Ahli juga menerangkan bagaimana menambang pada pulau- pulau terkecil di lapangan, ada ketentuan-ketentuan kebijakan dalam pertambangan yang harus dipenuhi, yaitu keharusan adanya rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Untuk melakukan penambangan di pulau kecil maupun di pulau besar, sama-sama diterapkan ketentuan yang umum tersebut. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk menghilangkan kekhawatiran- kekhawatiran yang ada di dalam Masyarakat. Adanya, rencana penutupan tambang adalah untuk mempersiapkan lahan bekas tambang sehingga kemudian dapat dimanfaatkan. 2.32. Bahwa kriteria selanjutnya setelah selesai Amdal, masih terdapat kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Kemudian pelaksanaannya pada operasional harus diselesaikan terlebih dahulu, dan ini menjadi pertimbangan mutlak sebagai persetujuan kelayakan lingkungan. Dapat dikeluarkannya Pertek atau persetujuan teknis di dalam rencana RKL, (Rencana Pengelolaan Lingkungan) terdapat banyak hal yang harus dipenuhi, apabila telah dapat dipenuhi secara lengkap, 543 maka baru bisa mendapatkan persetujuan lingkungan untuk diterbitkan. 2.33. Bahwa rangkaian proses dan prosedur dalam memperoleh persetujuan AMDAL sebagai pedoman bagi penambang dalam mengelola lingkungan hidup, telah dilalui oleh Pemohon dan dijalankan dengan seksama sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam Permohonan Pemohon. 2.34. Bahwa mengenai penggunaan istilah abnormal dangerous activity oleh Mahkamah Agung dalam putusannya, tidak satupun Ahli mengenal istilah tersebut untuk penyebutan terhadap kegiatan pertambangan. Apabila diterjemahkan atau ditarik lebih lanjut ke dalam sistem peraturan perundangan yang ada, kegiatan pertambangan harus dikaitkan dengan tanggung jawab mutlak atau strict liability dalam upaya perlindungan lingkungan. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu tidak ditemukan adanya istilah abnormal dangerous activity untuk kegiatan pertambangan. 2.35. Bahwa Ahli Dr. Ir. S. Witoro Soelarno, IPM berpendapat, bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mohon untuk tidak diartikan sebagai larangan untuk kegiatan pertambangan, karena Ahli meyakini bahwa selama kebijakan pemerintah ditaati dan dipatuhi, juga pemerintah menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan dengan baik, maka semua yang dikhawatirkan masyarakat tidak akan terjadi, dan amanah pasal 33 UUD 1945 dapat dijalankan secara bertanggungjawab. Apabila diteliti lebih jauh, pasal 35 ini sama dengan ketentuan dalam pertambangan Migas, dalam proses pembangunan kota/kabupaten yang dilakukan di pulau pulau kecil. Ahli menilai potensi dampak negatif dari penafsiran pengertian pasal 35 Undang Undang No 27 Tahun 2007, bila diartikan pelarangan semua kegiatan tersebut di pulau kecil, dampaknya sangat luas dan besar bagi proses pembangunan maupun keutuhan NKRI. D. KESIMPULAN 544 Berdasarkan uraian tersebut beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai Pasal 23 ayat (2) UU a quo bukan sebagai larangan untuk melakukan kegiatan pertambangan walaupun pada norma pasal tersebut tidak tercantum sebagai kegiatan prioritas, dan memaknai Pasal 35 huruf (k) UU a quo bukan sebagai larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan. E. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.27 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarananya. ATAU Menyatakan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.27/2007 jo.UU No. 1/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 545 5490), tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarananya. 3. Menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU No. 27 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. ATAU Menyatakan Pasal 35 huruf (k) UU No. 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Juncto Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490), tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 546 [2.15] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024, pada pokoknya Presiden tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Sebagaimana telah kami sampaikan pada Keterangan Presiden dalam persidangan perkara a quo sebelumnya, Pemerintah berpendapat: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: a. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang a quo; dan 547 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang a quo. 2. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 (vide bukti PK-1) dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 (vide bukti PK-2) dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian kerugian hak ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 1) terhadap dalil tersebut, Pemerintah berpandangan bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Namun bila dikaitkan dengan pasal-pasal a quo, justru ketentuan pasal-pasal a quo dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan keseimbangan, melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sebagaimana tujuan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya yang diatur dalam Pasal 4 huruf a UU PWP3K, yang menyatakan bahwa “Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan”; 2) selain itu pasal-pasal a quo juga tidak ada larangan mutlak bagi Pemohon untuk mendapatkan hak ekonomi dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya, sehingga menjadi tidak relevan jika dipertautkan dengan ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3) ketentuan pasal UU a quo menyebutkan frasa “diprioritaskan”, hal tersebut tidak melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 548 Pemohon sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan serta mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang mengasumsikan ketentuan pasal a quo mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara termasuk Pemohon; dan 4) bahwa dengan demikian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dijadikan sebagai dalil adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dalam pengujian pasal-pasal UU a quo sehingga Pemohon jelas tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Mengingat Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945 tetap melekat pada Pemohon dengan tidak terkurangi maupun terhalangi sedikit pun dengan keberlakuan pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, meskipun Pasal a quo diberlakukan. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah diperoleh oleh Pemohon di dalam Pasal a quo. Pemohon telah mendapatkan haknya melalui serangkaian perizinan sehingga kesempatan dan kepastian hukum telah diperoleh oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam melakukan pengujian pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo; c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi: 1) bahwa ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU a quo dirumuskan dengan memprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan 549 kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan, dan/atau pertahanan dan keamanan negara, serta dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; 2) bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pemegang izin untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya selama jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan; dan 3) kasus yang terjadi dengan Pemohon merupakan permasalahan konkret atas penerapan norma a quo sehingga jelas bahwa kerugian yang diuraikan oleh Pemohon dalam in casu tidak ada kaitannya dengan inkonstitusionalitas norma. Pemerintah menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution, putusannya bersifat erga omnes, tidak hanya akan mengikat Pemohon tetapi juga setiap Warga Negara di Indonesia, mengingat dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah permasalahan individu yang dialami oleh Pemohon. Oleh karenanya dalam hal ini Pemerintah berpandangan bahwa tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang a quo; 1) bahwa dalam suatu gugatan atas permohonan ada yang disebut dengan fundamentum petendi yang berarti dasar tuntutan, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Oleh 550 karenanya, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu secara jelas atau dalil sehingga seorang pemohon dapat mengajukan tuntutan sebagaimana tertulis dalam petitum suatu gugatan atau permohonan. Yahya Harahap menyebutkan adanya 2 (dua) teori perumusan posita. Kesatu, teori substantif (substantierings theorie) yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (causal verband) (Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata, hlm 57); 2) bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas yang pada intinya menguraikan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab akibat langsung (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Oleh karena ketiadaan hubungan sebab akibat (causal verband) yang dibangun oleh Pemohon dalam positanya, maka sudah seharusnya permohonan ini dinyatakan kabur (obscuur libel); dan 3) bahwa dengan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan pasal a quo yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, maka jelas tidak terdapat pertautan antara dalil kerugian para Pemohon dengan ketentuan dalam UU PWP3K yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Pemohon dengan pengaturan yang ada dalam pasal a quo. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi: 551 1) bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan pasal-pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun pada Pemohon. Dengan demikian, menurut Pemerintah menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Pemohon tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga menurut Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian pasal-pasal a quo; 2) kerugian yang disampaikan Pemohon merupakan kerugian materil yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma Undang- Undang a quo. Hal ini dikuatkan dengan dalil Pemohon bahwa seluruh potensi kerugian aktual yang dapat dialami oleh Pemohon adalah sebesar Rp46.093.345.485,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan USD105.594,68 (seratus lima ribu lima ratus sembilan puluh empat koma enam delapan dolar Amerika Serikat). Terhadap dalil Pemohon tersebut, bahwa kerugian yang disampaikan Pemohon merupakan kerugian materiil yang tidak disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma Undang-Undang a quo, tetapi kerugian materiil karena proses bisnis semata; 3) dengan demikian, ketentuan dalam pasal a quo maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal a quo tidak akan berdampak apa pun pada Pemohon. Perlu kami tegaskan kembali bahwa Pemohon mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah diperoleh oleh Pemohon di dalam pasal a quo dan Pemohon telah 552 mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kesempatan dan kepastian hukum telah diperoleh oleh Pemohon. Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2022, tanggal 22 Desember 2022, tidak membatalkan izin yang dimiliki oleh Pemohon. Oleh karenanya tidak relevan jika Pemohon menggunakan batu uji tersebut dalam melakukan pengujian pasal a quo karena tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pasal a quo; dan 4) apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon. 3. Selain itu Pemohon juga mencampuradukkan antara posita yang berisi kasus konkret dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma UUD 1945. Bahwa peristiwa yang dialami oleh Pemohon merupakan kasus konkret yang bukan menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili. Kasus konkret yang disampaikan oleh Pemohon dijelaskan lebh lanjut oleh Saksi Pemohon (Sdr. Dekarno dan Saksi Sdr. Hasraman) dalam Sidang Pleno ke-8 tanggal 15 Januari 2024, menyampaikan keterangan yang intinya: 1. mayoritas masyarakat di Desa Mosolo Raya mata pencaharian dengan bertani, berkebun, dan nelayan untuk mencukupi kebutuhan hidup; 2. tahun 2018 PT. GEMA KREASI PERDANA (PT. GKP) masuk untuk melakukan penambangan namun tidak diterima oleh masyarakat ; 3. pada Maret 2022, PT. GKP melakukan penerobosan kebun cengkeh milik masyarakat dan kehadiran PT. GKP menyebabkan ketidakharmonisan hubungan antarmasyarakat dan bahkan antarkeluarga; 4. masyarakat yang tidak setuju terhadap kegiatan penambangan dituduh sebagai pengacau dan menghalang-halangi kegiatan tambang yang sejatinya hanya mempertahankan perkebunan miliknya agar tidak digusur; 553 5. masyarakat Desa Roko-Roko Raya mengandalkan pencaharian utama dari pertanian dan hasil laut menolak adanya kegiatan tambang di Pulau Wawonii; 6. keharmonisan masyarakat mulai tergangu sejak kehadiran PT. GKP; 7. PT. GKP berupaya melakukan penelitian ke Pulau Obi dengan dallil membeli hasil pertanian masyarakat dengan harga tinggi; 8. pada Juni 2019 dan Agustus 2019 terjadi penerobosan lahan oleh PT. GKP sehingga terjadi aksi demonstrasi oleh masyarakat; 9. PT. GKP melakukan aksi demonstrasi balasan melalui Sdr, Marlion (sebagai saksi yang diajukan oleh Pemohon); dan 10. kegiatan penambangan PT. GKP mengakibatkan dampak pencemaran berupa air berlumpur dan berwarna keruh sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat; 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU- XII/2014 (vide Bukti PK-3) terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “pencampuradukkan antara posita yang berisi uraian kasus konkret dengan petitum yang berisi pernyataan inkonstitusionalitas norma UUD 1945 telah mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (obscuur libel)”; 5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal a quo, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang a quo; dan 6. Bahwa perlu dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah Pemohon telah memenuhi ketentuan pengujian undang-undang sebagai perkara yang abstrak, dan apakah Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya UU PWP3K 554 sebagaimana dimaksud, dimana hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan/atau dijelaskan secara objektif, nyata, dan terang oleh Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak dalam permohonan a quo. II. POKOK KESIMPULAN PRESIDEN TENTANG MATERI PENGUJIAN A. Pandangan Umum Bahwa terhadap pokok kesimpulan ini, Pemerintah kembali ingin menyampaikan landasan filosofis dan sosiologis mengapa Undang- Undang a quo diperlukan bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang a quo, sebagai berikut: 1. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut dan jembatan antara wilayah darat dan wilayah laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang unik dan sangat kaya. Kekayaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menimbulkan daya tarik bagi berbagai pemangku kepentingan utama, dunia usaha, dan masyarakat untuk memanfaatkannya, serta berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat rentan dan mudah mengalami kerusakan serta perubahan akibat kegiatan manusia (anthropogenic) atau bencana; 2. bahwa fenomena degradasi biologi, geologi, dan fisik (biogeofisik) sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil semakin meningkat dan meluas secara terus menerus, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem pesisir dan mengurangi daya dukung terhadap kehidupan manusia. Laju kerusakan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan (Hantoro, 555 Wahyoe Soepri, Kerentanan-Ketahanan Kawasan Landai Pesisir dan Pulau Kecil: Mitigasi dan Adaptasinya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020, hlm. 2) utamanya pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan estuari, yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya interaksi antara manusia dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan daya dukung lingkungannya; 3. bahwa secara sosiologis, kekayaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil dikuasai oleh negara untuk dikelola Pemerintah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Kenyataannya, sebagian besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki tingkat ekonomi yang rendah bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya; 4. untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta memberikan kepastian hukum, maka disusun UU PWP3K, yang tujuannya: a. menyiapkan peraturan setingkat Undang-Undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, reklamasi pantai, rehabilitasi kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan penjabaran konvensi-konvensi internasional terkait; b. membangun sinergi dan saling memperkuat antarlembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga tercipta kerja sama antarlembaga yang harmonis dan mencegah serta memperkecil konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan antarkegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau- 556 pulau kecil melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin akses dan hak-hak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemangku kepentingan lain. B. Pokok-Pokok Permohonan Jika mencermati dengan seksama seluruh uraian permohonan Pemohon, pada intinya sebagai berikut: 1. Pemohon telah mulai kegiatan dalam rangka persiapan penambangan dengan melakukan pembebasan tanah serta pembangunan infrastruktur berdasarkan izin yang diterbitkan secara sah oleh instansi berwenang; 2. ketenangan Pemohon mulai terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon untuk menjalankan pertambangan walaupun Pemohon telah memiliki seluruh perizinan dan sekelompok masyarakat tersebut mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041, yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii; 3. Pemohon beranggapan bahwa pasal-pasal tersebut bermakna ambigu sehingga ditafsirkan oleh Mahkamah Agung sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan mineral di pulau kecil melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2022, tanggal 22 Desember 2022. Berdasarkan tafsir Mahkamah Agung tersebut, pemohon yang telah memiliki izin yang sah untuk melakukan penambangan nikel terancam harus menghentikan kegiatannya dan berpotensi mengalami kerugian kostitusional dan kerugian ekonomi, karenanya menurut Pemohon Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 4. Mahkamah Agung membacakan putusan yang intinya: 557 a. mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon; b. menyatakan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan c. menyatakan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 5. adapun pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 57P/HUM/2022, tanggal 22 Desember 2022 1) secara filosofis Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil yang rentan dan sangat terbatas sehingga memerlukan perlindungan khusus, segala kegiatan yang ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk di atasnya; 2) secara sosiologis pemberlakuan objek permohonan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan kontraproduktif seperti kebijakan usaha pertambangan. Jelas hal ini tidak sesuai dengan landasan sosiologis karena masyarakat di wilayah Kecamatan Wawonii telah lama bertani/berkebun; 3) materi muatan Pasal 23 ayat (2) tidak mengatur pertambangan; 4) Pasal 35 huruf k mengatur larangan pemanfaatan WP3K baik 558 secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar; 6. Pemohon beranggapan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pemohon yang lahir dari izin-izin yang telah diperoleh Pemohon untuk melakukan usaha pertambangan di Pulau Wawonii; dan 7. selanjutnya dengan dalil Pemohon terkait dengan perizinan yang telah dimiliki, Pemohon yang berperkara dengan masyarakat setempat terkait dengan gugatan administrasi terhadap Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung telah ditolak dalam Putusan Nomor 485/K- TUN/2023, tanggal 12 Desember 2023. C. Keterangan Pemerintah Terhadap dalil tersebut, Pemerintah menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. bahwa UU PWP3K harus dipahami secara komprehensif dan harus melihat tujuan diundangkannya undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, membaca dan memahami ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang a quo harus dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UU PWP3K, yang dengan jelas mengatur bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan”; 2. selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PWP3K dinyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, 559 antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 3. bahwa adanya tujuan yang demikian, tidak terlepas dari pemikiran para penyusun UU PWP3K (Presiden dan DPR-RI) bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, serta diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan pada bagian konsiderans menimbang UU PWP3K yang berbunyi: “bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang”. 4. bahwa selain itu, kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan [Pasal 23 ayat (3) UU PWP3K]; 5. lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU PWP3K untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan dengan persyaratan: Kesatu, memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, sebab kelestarian lingkungan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; Kedua, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, sehingga setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak boleh mengganggu, mengesampingkan 560 apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan peruntukannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan Ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang menjadi faktor penting agar dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tersebut tetap menjaga dan mementingkan kelestarian lingkungan; 6. bahwa terkait dengan larangan penambangan, diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf k yang menyatakan bahwa “Dalam pemanfaatan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”; 7. bahwa yang dimaksud dengan "aspek ekologi" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kelestarian lingkungan/ekosistem di pulau- pulau kecil. Adapun yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah aspek-aspek yang mempengaruhi kehidupan (sistem sosial budaya) masyarakat di pulau-pulau kecil (penjelasan UU PWP3K), sedangkan yang dimaksud dengan “aspek teknis” adalah aspek biogeofisik pulau yang berupa keragaman dan kekayaan sumber daya hayati, luasan, topografi, dan tipologi pulau yang mempengaruhi daya dukung dan kerentanan pulau-pulau kecil; 8. persyaratan kegiatan pertambangan di pulau kecil tidak hanya berdasarkan pada ketentuan pasal dalam Undang-Undang a quo semata, melainkan juga harus berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain di bidang pertambangan dan penataan ruang. UU PWP3K mengatur persyaratan yang sangat ketat terkait penambangan mineral dan mengenakan sanksi tegas dalam Pasal 73 huruf f apabila kegiatan penambangan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf k. Pasal 73 561 huruf f menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja: f. melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k”; 9. bahwa kata prioritas dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (vide bukti PK-4), yakni “didahulukan dan diutamakan daripada yang lain”, yang oleh Pemohon dimaknai tidak sebagai larangan untuk kepentingan lain di luar sebagaimana dimaksud pasal a quo. Dengan demikian kepentingan lain di luar sebagaimana dalam Pasal a quo tidak serta merta dilarang. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 35 huruf k; 10. Pasal 35 huruf k menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: “k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”, dengan demikian dalam hal penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya maka kegiatan tersebut tidak dilarang; 11. bahwa apabila dicermati kembali, putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2022 yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa “larangan terhadap kegiatan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama Kabupaten Konawe Kepulauan yang dialokasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 yang dimaknai oleh Pemohon telah mendiskriminasi dan menimbulkan 562 kerugian Pemohon”. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil karena keberadaan kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, termasuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Pemohon secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya telah (dan seterusnya berpotensi) menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan, serta merugikan masyarakat sekitarnya; 12. bahwa Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan dikategorikan “abnormally dangerous activity”, yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya baik flora, fauna, maupun manusianya, bahkan juga mengancam kehidupan sekitar. Oleh karenanya, dilarangnya kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya yang berpotensi menimbulkan kerusakan bukanlah merupakan diskriminasi, justru merupakan bentuk perlindungan ketat terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara ekologi, sosial, dan/atau budaya; 13. bahwa mengingat kondisi penambangan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan di Kabupaten Konawe Kepulauan dan beberapa daerah lainnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya, maka perlu diberikan pembatasan yang tegas dan larangan terhadap aktifitas yang secara nyata masuk dalam kategori abnormally dangerous activity dan/atau berpotensi menimbulkan dampak kerusakan yang luas dan berkelanjutan, serta tidak dapat dipulihkan, apabila kegiatan usaha tersebut dilakukan pada wilayah 563 pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu yang secara ilmiah tidak memungkinkan untuk diberikan alokasi kegiatan a quo; 14. hal penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan pertambangan yaitu terkait dampak lingkungan dan sosial sehingga kegiatan pertambangan mineral tersebut tidak menimbulkan dampak nyata terhadap lingkungan dan sosial di pulau-pulau kecil dimaksud; dan 15. bahwa semestinya kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil harus kembali kepada tujuan UU PWP3K sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yakni demi melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. D. Keterangan Tambahan Presiden atas Tanggapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Persidangan Tanggal 12 September 2023. 1. Tanggapan Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Enny Nurbaningsih Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Bahwa Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., meminta untuk melampirkan beberapa dokumen dan pertanyaan, yaitu: a. naskah akademik UU Nomor 27 Tahun 2007 maupun UU Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); b. parameter yang digunakan untuk menilai berkaitan dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan; c. mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah khususnya terkait penambangan mineral; d. proses penegakan hukum atas pelanggaran larangan dalam Pasal 35 huruf k jo Pasal 73, khususnya terkait penambangan mineral; dan e. evaluasi Peraturan Derah dilakukan khususnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). Menindaklanjuti tanggapan Yang Mulia Hakim tersebut, Pemerintah melampirkan dokumen tertulis dan jawaban dimaksud bersama dengan Kesimpulan a quo, dengan rincian sebagai berikut: 564 No. Dokumen Keterangan 1. Naskah Akademik (vide bukti PK- 7) dan Memorie van Toelicting/Kumpulan Risalah Rapat DPR-RI penyusunan UU PWP3K baik UU PWP3K Tahun 2007 maupun perubahan UU PWP3K tahun 2014 (vide bukti PK-5 dan bukti PK-6) dalam daftar bukti Pemberi Keterangan Penjelasan tentang Pasal 23 baik di UU PWP3K Pasal 4 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) telah diputus dalam uji materi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, yang dibacakan pada tanggal 16 Juni 2011 2. Parameter yang digunakan untuk menilai berkaitan dengan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 32 Tahun 2009 jo. UU 6 Tahun 2023) 3. Mekanisme pengawasan yang dilakukan Pemerintah khususnya terkait penambangan mineral; KKP secara operasional oleh Ditjen PSDKP melalui mandatori dalam UU PWP3K dan Peraturan pelaksaanaan UU PWP3K yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dilakukan pengawasan di perairan Pulau Wawoni dengan hasil terdapat sedimentasi pada terminal khusus namun perlu tinjauan lanjut dan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut sebagai tindak lanjut dari Pasal 189 ayat (7), Pasal 217 ayat (7), dan Pasal 565 No. Dokumen Keterangan 222 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang dilakukan oleh Polsus WP3K. Oleh Kementerian ESDM Pengawasan oleh Kementerian ESDM melalui mandatori dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut UU Minerba) dan peraturan pelaksanaan UU Minerba yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan dalam Pemanfaataan Pulau-pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan disekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing. 4. Proses penegakan hukum atas pelanggaran larangan dalam Pasal 35 huruf k jo Pasal 73, khususnya terkait penambangan mineral Pasal 35 huruf k jo Pasal 73, khususnya terkait penambangan mineral, bahwa Larangan dalam Pasal 35 huruf k diancam pidana berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU PWP3K, yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 566 No. Dokumen Keterangan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 5. Evaluasi Peraturan Derah dilakukan khususnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Bahwa pada prinsipnya evaluasi Perda RTRW dilakukan dan merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Dirketorat Jenderal Otonomi Daerah. Terkait Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041, bahwa Kemendagri telah melakukan konsultasi dalam rangka evaluasi Rancangan Perda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah berdasarkan surat Permohonan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor 640/3051, tanggal 15 Juli 2021. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 dan diterbitkan surat Dirjen Bina Bangda, Nomor 188.34/3185/ bangda, tanggal 23 Juli 2021, sebagai bahan rekomendasi bagi Gubernur dalam menetapkan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah 2. Tanggapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Suhartoyo a. bahwa ketentuan Pasal 23 UU Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur HP-3 telah diputus Mahkamah Konstitusi dalam perkara 3/PUU- 567 VIII/2010, bahwa toleransi perikatan dan perizinan yang didasarkan UU dimaksud agar tidak salah paham dan dinyatakan tetap berlaku dengan adanya perubahan dari HP-3 ke izin lokasi. Lebih lanjut dengan adanya UU Cipta Kerja, izin lokasi tersebut disetarakan dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (selanjutnya disebut KKPRL) dan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin lokasi tersebut. Di sisi lain dalam mengisi waktu peralihan tersebut belum ada izin lokasi yang diterbitkan (sebelum UU CK); b. sejauh mana yang addresat yang dimaksud dalam Putusan Nomor 3 Tahun 2010 itu berkaitan dengan kontrak, perjanjian, dan perizinan yang didasarkan pada Undang-Undang a quo, bahwa dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2014 ada perubahan perizinan dari HP-3 ke Izin Lokasi. Maka dengan adanya UU Cipta Kerja, izin lokasi tersebut disetarakan dengan KKPRL dan izin lokasi tersebut tetap berlaku sampai dengan izin berakhir; dan c. permintaan data terkait perkara uji materi Perda di Mahkamah Agung dan perkara perizinan di PTUN, bahwa terkait permintaan data perkara uji materi Perda di Mahkamah Agung dan perkara perizinan di PTUN, telah disampaikan oleh Pihak Terkait (Kuasa Hukum Masyarakat Wawonii). 3. Tanggapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Manahan Sitompul a. penerbitan izin seharusnya telah memberikan legalitas tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga seharusnya dengan adanya izin yang diterbitkan tidak ada kekhawatiran kerusakan lingkungan dan lain-lain, bahwa terkait dengan legalitas dalam pemberian izin juga dilakukan evaluasi perizinan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; b. Keterangan Pemerintah seolah-olah bahwa yang diutamakan itu atau yang diprioritaskan itu saja yang jadi dianggap dibolehkan, sedangkan 568 hal-hal yang tidak diprioritaskan (dalam Putusan Mahkamah Agung hal- hal yang diprioritaskan, itulah yang menjadi yang dibolehkan), bahwa UU PWP3K harus dipahami secara komprehensif dan harus melihat tujuan diundangkannya undang-undang itu sendiri. Sehingga membaca dan memahami ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang a quo harus dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UU PWP3K, yang dengan jelas mengatur bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan”. Lebih lanjut Pasal 35 huruf k menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: “melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”. 4. Tanggapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra a. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pengawasan terkait perizinan di Pulau Wawonii. Pelaksanaan pertambangan tersebut dilaksanakan di wilayah darat, sedangkan kewenangan Ditjen PSDKP yaitu pengawasan di laut dan sudah dilakukan pengawasan terkait kegiatan di terminal khusus. Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan dan dikuatkan dengan gugatan Pemohon, Pemohon telah melakukan kegiatan penambangan nikel di Pulau Wawonii. b. Evaluasi lingkungan hidup merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1) bahwa berdasarkan Kepmen LH Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), PT GKP wajib melaporkan secara berkala dalam kurun waktu 6 bulan; 569 2) sejak PT GKP memperoleh izin lingkungan/AMDAL (tahun 2008) belum pernah melaporkan pelaksanan RKL-RPL berdasarkan data SIMPEL KLHK (PT GKP seharusnya melaporkan secara berkala dalam kurun waktu 6 bulan); 3) belum ada Sanksi Administrasi terhadap PT GKP. Pelanggaran oleh PT GKP sudah disampaikan kepada Direktorat Penegakan Hukum Pidana, pada Juni 2023; dan 4) sampai saat ini masih dilakukan PULBAKET (Penyelidikan), belum naik ke tahap Penyidikan. Terdapat dugaan pencemaran akibat dari aktivitas penambangan bijih nikel. c. Ditjen PSDKP telah melakukan pengawasan beberapa kali ke Pulau Wawonii dengan mengawasi perairan Pulau Wawonii dari sisi pemanfaatan ruang laut khususnya terminal khusus untuk dampak pencemaran dan penambangan nikel. Dalam pengawasan tersebut terdapat sedimentasi pada terminal khusus namun perlu tinjauan lanjut. 5. Tanggapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Daniel Yusmich a. banyaknya isu izin yang daluarsa, sering kali perusahaan telah mendapatkan izin tetapi belum dapat beroperasi karena adanya irisan dengan sektor lain, bagaimana pandangan pemerintah terkait praktik tersebut dalam kasus konkret, sehingga agar melihat suatu kasus dengan lebih komprehensif, bahwa, sesuai dengan Pasal 38 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; b. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; c. penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; 570 d. pengunaan kawasan hutan dilakukan melalui izin pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan e. pada kawasan hutan lindung dilarang dillakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. E. Keterangan Saksi dan Ahli Bahwa pada persidangan pleno ke-4 dan ke-5 tanggal 18 Oktober 2023, dan tanggal 1 November 2023, Pemohon menghadirkan 3 (tiga) Ahli, dan 2 (dua) Saksi yaitu 1. Ahli Dr. Wiyoto Sularno (Ahli Pertambangan dan Pengajar pada Universitas Indonesia dan Pensiunan pada Kementerian ESDM); 2. Ahli Prof. I Nyoman Nurjana (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya); 3. Ahli Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya); dan 4. Saksi Abarudin dan Saksi Marlion, S.H. Pada Sidang Pleno ke-6 tanggal 15 November 2023, Pemerintah menghadirkan 2 (dua) ahli yaitu 1. Ahli Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, D.A.A., D.E.A., (Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor); dan 2. Ahli Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H., (Dosen Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran); Pada Sidang Pleno ke-7 (tujuh) tanggal 5 Desember 2023, Pihak Terkait Idris, dkk, menghadirkan 2 (dua) ahli yaitu 1. Ahli Prof. Dr. Ir. Rilius A Kinseng, M.A., (Guru Besar pada Institut Pertanian Bogor); dan 2. Ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., (Dosen pada Fakultas Hukum Andalas); Pada Sidang Pleno ke-8 (delapan) tanggal 15 Januari 2024, Pihak Terkait Idris, dkk, kembali menghadirkan 2 (dua) Saksi atas nama Sdr. Dekarno dan Sdr. Hasraman; dan 571 Pada Sidang Pleno ke-9 (sembilan) tanggal 1 Februari 2024, Pihak Terkait Idris, dkk, kembali menghadirkan 1 (satu) Ahli yaitu Dr. Mas Ahmad Santosa, S.H., LL.M (pendiri dan Chief Executive Officer dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Pada akhirnya Pemerintah menyampaikan poin-poin kesimpulan sebagai berikut 1. bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K mencerminkan visi dan politik hukum perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan konsep hukum lingkungan dan hukum tata ruang yang disampaikan oleh Para Ahli, Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta dimaknai bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tetap harus mempertimbangkan kegiatan yang diprioritaskan dengan toleransi bersyarat dan terbatas bagi kegiatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang; 3. bahwa Pasal 35 huruf k UU PWP3K harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta dimaknai bahwa kegiatan penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang dilarang dalam hal Rencana Tata Ruang menetapkan yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; 4. perbolehan bersyarat dan batasan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU a quo harus menjadi dasar dan pertimbangan utama dalam proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang; 5. Rencana Tata Ruang merupakan satu-satunya produk hukum yang dijadikan dasar bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang. Sesuai dengan tujuannya, materi muatan dalam Rencana Tata Ruang merupakan hasil sebuah proses teknokratik, birokratik, partisipatif, dan politik dimana 572 penetapan fungsi lindung atau budi daya pada kawasan dan/atau zona pada alokasi ruang telah mencerminkan sinkronisasi kebijakan antarsektor, antarkewenangan, antardaerah, dan antarkepentingan; dan 6. pilihan untuk melarang atau memperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan pada suatu kawasan dan/atau zona tidak semata-mata hanya didasarkan pada keberadaan potensi SDA yang ada, namun harus juga didasarkan pada kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan atau kajian lingkungan hidup strategis, visi, dan politik hukum daerah, pelibatan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan dengan memperhatikan kearifan lokal. III. PETITUM Berdasarkan keterangan tersebut diatas dan didukung dengan bukti yang telah diajukan, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan pasal Undang- Undang a quo terhadap UUD 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang Pasal 23 ayat (2) tidak dimaknai sebagai larangan terhadap kepentingan lain sebagaimana dimaksud pasal a quo; dan 5. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 35 huruf k UU PWP3K tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang Pasal 35 huruf k tidak dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. 573 Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Idris, dkk menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya Pihak Terkait Idris, dkk tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI A.1 Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) dalam Mengajukan Permohonan a quo 1. Bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo, karena tidak terdapat kerugian konstitusional aktual maupun potensial yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Objek Permohonan. Pada dasarnya, dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, baik di dalam Permohonan maupun pada fakta persidangan, merupakan permasalahan implementasi norma undang-undang, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas suatu norma. 2. Bahwa Objek Permohonan sejatinya berkaitan soal permasalahan perizinan Pemohon yang tidak memiliki legalitas dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di Pulau Wawonii sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam Keterangan Para Pihak Terkait, dimana kondisi tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, yang mengaku telah memiliki perizinan yang lengkap. 3. Bahwa selain tidak memiliki Izin Lingkungan yang sah, Pemohon juga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan tidak dilakukannya kegiatan usaha Pemohon dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan tahun 2014, sehingga IPPKH tersebut telah batal dengan sendirinya pada tahun 2016. IPPKH Pemohon diberikan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK/576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas dasar dokumen AMDAL tahun 2008 [Bukti PT-120]. Diktum Ketigabelas IPPKH PT Gema Kreasi Perdana 574 Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan jangka waktu paling lama sampai dengan tanggal 14 Nopember 2028, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan tidak ada kegiatan nyata di lapangan, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya. 4. Bahwa Pemohon baru melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tahun 2019. Absennya kegiatan usaha Pemohon dapat dibuktikan melalui Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 19 Mei 2020 dalam rapat uji administrasi laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia [Bukti PT-121]. Maka, telah jelas terbukti Pemohon melakukan operasi kegiatan usaha pertambangan tanpa izin yang sah dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Bahwa perubahan kepemilikan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) dalam kurun waktu 2014 hingga 2020 yang terjadi secara signifikan juga tidak disertai dengan perubahan Izin Lingkungan. Padahal, dalam rentang waktu tersebut berlaku rezim perizinan lingkungan hidup yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP 27/2012). Disaat yang bersamaan, telah terjadi berkali- kali perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang menyalahi ketentuan Pasal 50 ayat (2) PP 27/2012 oleh Pemohon. 6. Bahwa Objek Permohonan juga berkaitan dengan dibatalkannya pasal- pasal yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan Pemohon oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (Perda RTRW Konkep). Kegiatan tersebut terbukti bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Perda RZWP3K Sultra) yang tidak memberikan alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii. Artinya, kegiatan usaha pertambangan Pemohon tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan Hukum Putusan MA 57/2022 halaman 61-62 Bahwa secara filosofis, Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pulau kecil termasuk wilayah yang rentan dan sangat terbatas sehingga membutuhkan perlindungan khusus. Segala kegiatan 575 yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam teori hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya, baik flora, fauna, maupun manusianya. Bahkan juga mengancam kehidupan sekitar; Bahwa secara sosiologis, pemberlakuan objek permohonan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan melahirkan kebijakan yang kontraproduktif, seperti kebijakan kegiatan usaha pertambangan. Jelas, hal ini sangat tidak sesuai dengan landasan sosiologis, karena masyarakat di wilayah kecamatan Wanoni telah lama bertani/berkebun; Bahwa secara yuridis, Pasal 4 huruf a UU 27/2007, yang dengan jelas mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan”. Ketentuan tersebut, secara expressive verbis menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, in casu Pulau Wawonii setidak-tidaknya dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menjaga sistem ekologis secara berkelanjutan; Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 mengatur pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara Lestari; g. pertanian organic; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara; j. Materi muatan pasal tersebut tidak mengatur tentang pertambangan; Bahwa Pasal 35 huruf k UU 27/2007 mengatur larangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; Bahwa larangan sebagaimana termuat dalam Pasal 35 huruf k mengenai sebab berpotensi menimbulkan larangan penambangan mineral, kerusakan lingkungan hidup, yang dalam literatur 576 environtmentalism, dapat diuraikan sebagai kerusakan atas lingkungan hidup baik yang terjadi secara alamiah maupun disebabkan akibat kegiatan manusia, dan dapat dibedakan dampaknya yakni terhadap lingkungan fisik (physical environment), lingkungan biologis (biological environment), serta lingkungan sosial (social environment); Bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; 7. Bahwa berdasarkan latar belakang kondisi perizinan Pemohon yang bermasalah dan kegiatan usaha Pemohon yang beroperasi tanpa perizinan yang sah, maka status Pemohon sudah seharusnya dinyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Objek Permohonan dan tidak pula dapat dibuktikan kerugian konstitusional yang nyata dialami oleh Pemohon dengan tidak sahnya perizinan yang dimiliki. 8. Bahwa permasalahan perizinan juga diakui Ahli yang diajukan oleh Pemohon atas nama Witoro Soelarno. Dalam keterangannya di bawah sumpah pada 18 Oktober 2023, ahli pada pokoknya menyampaikan bahwa situasi perizinan setelah pelaksanaan otonomi daerah, banyak perizinan pertambangan yang tidak melalui prosedur dan tidak mematuhi prosedur yang seharusnya. Kondisi yang dijelaskan oleh ahli tersebut justru dilakukan sendiri oleh Pemohon, yakni melaksanakan kegiatan usaha pertambangan tanpa legalitas dan menabrak prosedur yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, maka sangat terang dan jelas bahwa permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon murni merupakan masalah implementasi peraturan perundang-undangan semata, bukan merupakan permasalahan mengenai apakah norma yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K konstitusional atau tidak. 10. Bahwa dengan demikian, maka menurut Para Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard). 577 A.2 Permohonan A Quo Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena Menguji Batu Uji Putusan Uji Materiil yang Telah Diputus oleh Mahkamah Agung 1. Bahwa pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon dalam Objek Permohonan merupakan salah satu batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 (Putusan MA 57/2022). Putusan MA 57/2022 tersebut telah membatalkan ketentuan pasal dalam Perda RTRW Konkep yang memuat dasar hukum ruang kegiatan usaha pertambangan di Pulau Wawonii. Putusan MA 57/2022 menyatakan alokasi ruang kegiatan usaha pertambangan di wilayah dimana Pemohon melakukan kegiatan usaha pertambangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Bahwa melalui Putusan MA 57/2022 ini, Mahkamah Agung berupaya menjaga marwah ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang melarang kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, in casu Pulau Wawonii dengan mengembalikan hak masyarakat Pulau Wawonii, termasuk Para Pihak Terkait, yang telah diambil oleh Pemohon secara tanpa hak dan melanggar peraturan perundang- undangan. 3. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, dalam Objek Permohonan, Pemohon sangat menunjukkan sikap egosentris. Pemohon berusaha untuk mengembalikan dasar hukum yang melandasi kegiatan usaha pertambangannya yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pemohon juga terlihat berusaha mengaburkan dan mengulur waktu berlakunya Putusan MA 57/2022 yang telah final dan mengikat (in kracht van gewisjde) dengan mencari celah untuk tetap melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang secara tegas dinyatakan baik oleh UU PWP3K maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya dilarang untuk dilakukan dengan mengajukan uji materiil atas dasar hukum yang digunakan oleh Putusan MA 57/2022. 4. Bahwa upaya mengaburkan esensi substansi Putusan MA 57/2022 yang berusaha melindungi pulau-pulau kecil juga diperlihatkan oleh Pemohon dalam fakta persidangan. Pemohon mengemukakan bahwa 578 kegiatan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan di Pulau Wawonii saja, namun juga banyak di pulau-pulau kecil lainnya. Pemohon juga mempersoalkan kondisi demikian dengan mendalilkan kegiatan usahanya seharusnya tidak dilarang di Pulau Wawonii. Perbuatan Pemohon ini biasa dikenal dengan istilah Whataboutism, yakni kesesatan berpikir untuk membelokkan fakta atau kritik dengan mengangkat isu lainnya yang dianggap setara atau sama. Pernyataan Pemohon tersebut justru memperkuat tidak adanya isu konstitusionalitas dan menunjukkan adanya upaya untuk menghapus larangan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K melalui Permohonan a quo. 5. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas Permohonan a quo tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena berusaha menguji Putusan MA 57/2022 yang telah in kracht van gewijsde di Mahkamah Konstitusi dan itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional, sehingga tidak memiliki legal standing. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke veerklaard). B. DALAM POKOK PERMOHONAN B.1. Permohonan Pemohon Berpotensi Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Sangat Membahayakan Bagi Perlindungan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia B.1.1 Sejarah dan Perkembangan Hukum Lingkungan Global dan Indonesia 1. Bahwa sebagaimana disampaikan Ahli Hukum Lingkungan yang dihadirkan Para Pihak Terkait, Dr. Mas Achmad Santosa, yang menerangkan di bawah sumpah pada persidangan 1 Februari 2024 dan dalam keterangan tertulisnya tertanggal 1 Februari 2024 halaman 2 sampai dengan halaman 13, Ahli telah menjelaskan dengan lengkap sejarah dan perkembangan hukum lingkungan, sejak respon global terhadap kerusakan lingkungan pasca perang II; pelaksanaan UN Conference on 579 Human Environment (UNCHE) atau lebih dikenal sebagai Stockholm Conference 1972; pembentukan World Commission on Environment and Development (WCED) 1983, yang dikenal dengan nama Komisi Brundtland; penyelenggaraan pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi tentang Lingkungan Hidup yang bernama United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau Konferensi Rio/Konferensi Bumi 1992, hingga tahun 2000-an terdapat perkembangan kesadaran negara-negara di dunia terkait pengakuan hak atas lingkungan hidup (environmental rights), kewajiban negara atas lingkungan hidup (state environmental duties), dan arahan kebijakan lingkungan hidup (environmental policy directives) dalam konstitusi negara. 2. Bahwa lebih lanjut ahli Dr. Mas Achmad Santosa menjelaskan perkembangan hukum lingkungan nasional/Indonesia yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan hukum lingkungan tingkat global. Secara singkat dijelaskan oleh ahli sebagai berikut: a. Pada tahun 1973 Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk pertama kalinya memuat ketentuan tentang arahan pembangunan jangka panjang terkait pentingnya pertimbangan aspek lingkungan hidup. “Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”. b. Pada tahun 1978 Indonesia membentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH). c. Pada tahun 1982, Indonesia mengesahkan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 580 Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagian pertimbangan UU No. 4 tahun 1982, sebagai berikut: “Dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.” d. Pada tahun 1992, Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi Rio atau United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Salah satu hasilnya, Indonesia menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati atau United Nations Convention on Biological Diversity dan mengesahkan konvensi tersebut dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. e. Pada tahun 1997, Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada bagian pertimbangan dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa: “Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan dan untuk mencapai kebahagiaan hidup, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan”. Indonesia mengesahkan Undang-Undang ini dikarenakan pertimbangan untuk menyesuaikan terhadap hasil-hasil Konferensi Rio 1992. f. Pada Amandemen ke-4 UUD NKRI 1945, terdapat amandemen Pasal 33, dengan menambahkan ayat (4), yakni: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 581 efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. g. Pada tahun 2009, disahkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan pertimbangan: “Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.” UU ini dibentuk karena diperlukannya penguatan kelembagaan lingkungan hidup yang memiliki kewenangan, dan penyesuaian dengan otonomi daerah. 3. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Amandemen ke-4 UUD 1945, hingga diundangkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dikenal sebagai salah satu politik hukum yang paling progresif, Indonesia betul-betul memperhatikan aspek lingkungan hidup yang berlaku secara global. Bahkan, Indonesia juga secara jelas menganut prinsip strong sustainability dengan dimasukkannya ketentuan Pasal 33 ayat (4) ke dalam Amandemen ke-4 UUD 1945. 4. Bahwa kemudian saat ini politik hukum lingkungan nasional menunjukkan adanya kemunduran sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Sejak diundangkannya UU Ciptaker, pasal-pasal dalam UU PPLH 582 turut dirubah berikut peraturan pelaksanaannya. Hal ini justru berpotensi mengancam modal sumber daya alam nasional yang bersifat kritikal serta tidak sesuai dengan prinsip strong sustainability yang termaktub dalam Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam keterangannya, Dr. Mas Achmad Santosa menekankan, Bahwa membaca Pasal 33 ayat (4) yang menggarisbawahi pembangunan ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan berwawasan lingkungan, dan efisiensi berkeadilan, maka Pasal ini membuka ruang penafsiran bahwa Pasal 33 ayat (4) ini dimaksudkan untuk mengamankan Pasal 33 ayat (3) agar sumber daya alam dikelola sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan efisiensi berkeadilan. Artinya, untuk menjaga nilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, maka perlu ditetapkan ekosistem-ekosistem tertentu sebagai critical natural capital (CNC) yang tidak dapat disubtitusi dan digantikan. CNC ini merupakan elemen utama dari prinsip strong sustainability. 5. Bahwa prinsip strong sustainability dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, termasuk pengelolaan pulau-pulau juga diakui Ahli yang dihadirkan Pemohon pada persidangan pada 18 Oktober 2024 atas I Nyoman Nurjaya. Menurut ahli bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan bijaksana dan secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni prinsip kehati- hatian (precautionary principle) untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan/atau pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Ahli-Ahli Pemohon menegaskan orientasi dari pemanfaatan sumber daya alam, in casu pengelolaan pulau-pulau kecil bukan untuk mengeksploitasi, tetapi dengan mengelola secara lestari (perseverance) dan berkelanjutan (sustainable). Hukum harus menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan dan/atau pencemaran, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 583 B.1.2 Arah Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut UUD 1945 dan UU PWP3K 6. Bahwa menurut Dr. Mas Achmad Santosa, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, menganut prinsip strong sustainability dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 28H, Pasal 33 ayat (3), dan ayat (4). Selengkapanya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 7. Bahwa lebih lanjut Dr. Mas Achmad Santosa, menjelaskan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak dari setiap orang, termasuk setiap warga negara Indonesia yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan bentuk penegasan bahwa arah dari perekonomian dan pembangunan negara harus sejalan dengan aspek keberlanjutan dan dengan memperhatikan lingkungan hidup. Dan itu sejalan dengan pemahaman ecologically sustainable development (ESD). 8. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan dasar dan rujukan utama dalam pengelolaan sumber daya alam memerlukan peraturan turunan yakni melalui Undang-undang karena dalam Pasal 33 ayat (5) ditegaskan bahwa “ketentuan 584 lebih lanjut terkait pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI 1945 akan diatur lebih lanjut dalam undang- undang”. 9. Bahwa apabila memperhatikan bagian “Mengingat" UU PWP3K, Pasal 33 ayat (4) dijadikan rujukan. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam UU PWP3K merupakan salah satu pelaksanaan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Kemudian dalam Penjelasan Umum UU PWP3K dijelaskan bahwa “Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas Ahli Dr. Mas Achmad Santosa menyimpulkan bahwa “Dengan demikian, dalam memahami ketentuan yang berlaku dalam UU PWP3K terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil harus sejalan dengan konsep dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945”. 11. Bahwa selanjutnya, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil harus berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam UU PWP3K juga tegas diatur dalam Pasal 3, yakni mengenai asas berkelanjutan dalam pengelolaan WP3K. Asas keberlanjutan tersebut diterapkan agar: a. Pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya non-hayati pesisir. Menurut Ahli Dr. Mas Achmad Santosa, ini merupakan bentuk dari perlindungan terhadap daya dukung ekosistem pesisir agar tetap mampu beregenerasi; 585 b. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir. Menurut Ahli Dr. Mas Achmad Santosa, ini merupakan penerjemahan dari intergenerational equity principles; c. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. Menurut Ahli Dr. Mas Achmad Santosa ini merupakan penerjemahan dari precautionary principles; 12. Bahwa konsisten dengan asas keberlanjutan tersebut, kemudian dirumuskan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UU PWP3K: Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; 13. Bahwa lebih lanjut, untuk melaksanakan Pasal 4 huruf a UU PWP3K, khususnya “memanfaatkan PPK” diatur dalam Pasal 23 ayat (2), “merehabilitasi PPK” diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 33 dan “mengonservasi PPK” diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31, yang kemudian diatur lebih lanjut oleh peraturan di bawa undang-undang. 14. Bahwa mengenai pemanfaatan PPK yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) telah jelas disebutkan bahwa “Pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara.” 15. Bahwa menurut ahli Dr. Mas Achmad Santosa, “meski pasal ini menggunakan kata “prioritas” tidak berarti serta merta 586 diartikan kegiatan tambang diizinkan karena semangat yang mendasarinya adalah pembangunan berkelanjutan yang beraliran kuat (lihat Pasal 28H, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, dan Pasal 3 serta 4 UU PWP3K, serta prinsip kehati-hatian precautionary principle (Prinsip ke -15 Rio Declaration dan prinsip yang diakui UU 32/2009), dan karenanya aspek perlindungan ekosistem harus dijaga sehingga Pasal 23 ayat (2) harus dimaknai bahwa pulau-pulau kecil itu tidak boleh ditambang”. 16. Bahwa mendasarkan pada hal tersebut, keberadaan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K menjadi sangat penting apalagi dikaitkan dengan kondisi kemunduran politik hukum lingkungan nasional saat ini setelah berlakunya UU Cipta Kerja. UU PWP3K yang merupakan satu-satunya instrumen perlindungan bagi pulau-pulau kecil, kini berada dalam ancaman untuk dihilangkan, setidaknya melalui Permohonan a quo Pemohon. Bahkan, tanpa dihilangkan pun ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K kerap dikesampingkan dalam implementasinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masifnya kegiatan pertambangan di wilayah pulau-pulau kecil. 17. Bahwa pentingnya UU PWP3K ini merupakan wujud perjuangan para pembentuk undang-undang dalam upaya untuk melindungi pulau-pulau kecil sekaligus menerapkan komitmen strong sustainability. Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA 57/2022 telah memberikan kepastian hukum (legal certainty) bagi pelaksanaan peraturan perundang- undangan dibawahnya. 18. Bahwa menilik kembali sejarah, lahirnya UU PWP3K dilatarbelakangi luasnya dampak kerusakan lingkungan yang tidak dapat dihindari dengan hilangnya satu demi satu pulau- pulau kecil Indonesia. Hal tersebut terjadi akibat eksplotasi secara tidak bertanggungjawab untuk kegiatan usaha 587 pertambangan. Oleh karena itu, dalam Naskah Akademik UU PWP3K [Bukti PT-136] diuraikan dengan jelas mengapa pulau- pulau kecil harus dilindungi dalam UU PWP3K. Naskah Akademik UU PWP3K halaman 989-991 Kedua, bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sangat rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial atau sectoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir sering menimbulkan kerusakan yang tidak terkontrol. Oleh sebab itu, regulasi di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibutuhkan guna menahan laju kerusakan yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya yang ada. Sementara itu, kesadaran akan nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif masih kurang. Demikian pula penghargaan terhadap hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil seperti sasi, seke, panglima laot, awig-awig masih sangat minim. Disamping itu masih terbatasanya ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil belum terpadu dan terintegrasi dengan kegiatan Pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya non hayati di substitusi dengan sumber daya lain. Oleh sebab itu, dengan penetapan Undang-Undang ini hal tersebut akan tertangani dengan baik. Ketiga, […..] Jangan sampai, karena dorongan investasi dan semangat otonomi yang menggebu-gebu dari masing-masing pihak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berlomba untuk mengeruk keuntungan dari para investor yang melakukan investasi di Wilayah Pesisisr dan Pulau-Pulau Kecil tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Demikian juga, kealpaan kita 588 mendukung sumber daya bahari yang sangat kaya akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Sekedar gambaran disampaikan bahwa penambangan dan ekspor ilegal pasir di Kepulauan Riau untuk memenuhi ambisi Singapura dalam mereklamasi pantainya, selain memberi dampak kerugian sebesar Rp2,39 triliun per tahun, juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima daerah tidak sebanding dengan biaya kerusakan lingkungan yang harus ditanggung. Kini, Pulau Nipah dan Pulau Sebatik di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun yang menjadi areal pertambangan nyaris tenggelam. Demikian pula kasus eksploitasi Malaysia terhadap Ambalat yang berdasarkan toponiini berasal dari nama suatu desa yang berjarak sekitar 49,6 km di sebelah barat Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Berdasarkan Naskah Akademik tersebut, Negara menyadari betul bahwa tidak dapat dikesampingkan fakta bahwa pulau- pulau kecil mengalami kerusakan yang serius bahkan hilang akibat kegiatan eksploitatif pertambangan. 19. Bahwa nyatanya keberadaan UU PWP3K masih tidak cukup untuk melindungi dan menyelamatkan pulau-pulau kecil dari ancaman kerusakan dan kehancuran akibat kegiatan usaha pertambangan. Data yang berhasil dihimpun oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) melaporkan hingga pertengahan tahun 2023, terdapat 34 (tiga puluh empat) Pulau Kecil terancam kerusakan akibat kegiatan pertambangan [Bukti PT- 173]. Mendasarkan pada hal tersebut, tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon. Hal tersebut tentu akan berdampak pada hilangnya kebijakan afirmatif pada pulau-pulau kecil yang sangat rentan sebagai bentuk perlindungan. 20. Apabila Permohonan a quo dikabulkan, maka kondisi hukum lingkungan nasional semakin menunjukkan kemunduran. Sejauh ini, tidak ada atau setidaknya belum ditemukan 1 (satu) kajian ataupun penelitian yang dapat menunjukkan kerusakan yang terjadi di pulau-pulau kecil akibat kegiatan pertambangan dapat dipulihkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mengambil sikap yang tegas terhadap 589 Permohonan a quo dalam rangka upaya menyelamatkan pulau- pulau kecil dari kerusakan yang sudah terjadi dan sangat berpotensi untuk meluas di kemudian hari. B.1.3 Kerusakan Pada Ekosistem Pulau-Pulau Kecil Merupakan Sinyal Hancurnya Penyangga Perekonomian Nasional yang Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan 1. Bahwa dampak lanjutan dari kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah perlahan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Kenyataan hilangnya mata pencaharian masyarakat terdampak ini tidak hanya terjadi di Pulau Wawonii saja, akan tetapi terbukti dirasakan sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayan pesisisr dan pulau-pulau kecil lainnya yang wilayahnya dijadikan sebagai area pertambangan. Keresahan ini nyatanya telah lebih dulu dibayangkan oleh penyusun UU PWP3K, sebagaimana dapat dilihat dalam Naskah Akademik UU PWP3K halaman 991-992. Naskah Akademik UU PWP3K halaman 991 - 992: […..] Selama ini, masyarakat yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seringkali kehilangan mata pencaharian, karena hampir semua lahan sudah dikuasai oleh para elit-elit masyarakat, konglomerat dan para pengembang usaha dengan korporasi besar. […..] Karena beberapa fakta yang ada, seringkali kehadiran korporat dilingkungan masyarakat, tidak serta merta menolong masyarakat keluar dari persoalan domestik mereka yang klasik yakni kemiskinan dan ketidakberdayaan. Tetapi justru malah kehadiran korporasi seringkali menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan hidup dan kebebasan masyarakat dalam mengapresiasi anugerah Tuhan yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi, sosial dan budaya mereka sebelumnya. Oleh karena itu, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara bersama-sama dan bukan mengutamakan kepentingan orang perorang, kelompok, dan korporasi. 590 2. Bahwa merujuk pada keterangan di bawah sumpah Ahli Ekologi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Prof. Dietriech G. Bengen pada persidangan tanggal 15 November 2023, menyatakan: Dengan lebih dari 14.000 pulau-pulau kecil beserta ekosistem pesisir di sekitarnya yang tersebar dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur dikenal sebagai negara megadiodiversity laut terbesar didunia. Kenyataan ini mudah dipahami karena dengan ribuan pulau-pulau kecil yang membentuk kepulauan nusantara, Indonesia memiliki semua ekosistem laut tropis produktif, mulai dari ekosistem mangrove, lamun, sampai dengan ekosistem terumbu karang. Dengan semua ekosistem laut tropis produktif yang teruntai sekeliling pulau-pulau kecil ini, maka selain sebagai negara megabiodiversity terbesar, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat besar sebagai aset nasional. Ekosistem terumbu karang dengan luas lebih dari 60.000 km2 atau 18% luas terumbu karang dunia dengan lebih dari 2.500 jenis ikan, 590 jenis batu karang, 2.900 jenis kekerangan, dan 1.500 jenis udang dapat berkontribusi antara 976.000-ton sampai 1.370.000- ton ikan karang bernilai ekonomi penting per tahunnya. Keterangan Ahli tersebut menegaskan bahwa begitu besarnya potensi kelautan dan perikanan yang seharusnya menjadi aset kekayaan nasional yang hanya dapat dijumpai di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau kecil. 3. Bahwa rusaknya potensi kekayaan kelautan dan perikanan yang begitu besar di pulau-pulau kecil akibat kegiatan usaha pertambangan yang tidak dilarang menjadi sinyal ancaman yang lebih besar bagi hancurnya penyangga potensi perekonomian nasional. Potensi kekayaan alam laut dan perikanan yang dapat diperbaharui (renewable energy) di pulau-pulau kecil menjadi hilang apabila dibandingkan dengan potensi mineral tambang yang apabila dikeruk tidak dapat dipulihkan kembali (non-renewable energy). 4. Bahwa pernyataan tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli Oseanografi, Rignolda Djamaluddin yang dihadirkan oleh Pihak Terkait Abdul Latief, dkk pada sidang tanggal 1 Februari 2024 yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut, 591 Dalam bahasa oseanografi, pulau-pulau kecil sebenarnya sudah diciptakan rentan, berbeda dengan pulau kontinental. … Tapi yang ditemukan dari penelusuran sejak 2012 hingga 2023, seluruh studi membuktikan bahwa pulau-pulau di Indonesia itu dalam posisi rentan hingga sangat rentan. Artinya, pulau-pulau kita tengah berada dalam sebuah resiko. 5. Bahwa keterangan Ahli Rignolda Djamaluddin tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Ahli Kelautan yang dihadirkan pula oleh Pihak Terkait Abdul Latief, dkk Abdul Muthalib Angkotasan yang menyatakan di bawah sumpah, Kemudian yang berikut terkait dengan kerentanan pulau, saya ingin menyampaikan bahwa pulau kecil itu mengalami dua kerentanan. Kerentanan yang pertama adalah kerentanan di wilayah pesisirnya, yakni rentan mengalami perubahan garis pantai karenanya laju sedimentasi dan abrasi yang tinggi yang dipicu oleh aspek oseanografi. Karena pulau kecil itu berada di tengah perairan dengan dinamika oseanografi yang bervariasi, tergantung letak geografisnya dan pengaruh daripada dinamika oseanografi global, regional, dan lokal. Kemudian, yang berikut kerentanan yang kedua adalah kerentanan air bersih. Bapak, Ibu sekalian, pulau-pulau kecil itu memiliki bentuk geogenesis pulau atau morphogenesis pulau yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan pulau tektonik, pulau vulkanik, pulau teras terangkat, pulau aluvium, kemudian pulau petabah. Rata-rata mineral tambang itu, itu selalu ditemukan di pulau yang disebut pulau petabah. Di mana pulau petabah ini memiliki ciri substratnya itu sangat halus. Nah, dalam konteks kerentanan terhadap ketersediaan air, setiap pulau itu memiliki equipperatau daya tampung air yang berbeda- beda. Sehingga dalam konteks untuk ketersediaan air itu sangat tergantung pada vegetasi hutan di daratnya yang kemudian menjadi buffer, atau natural buffer, atau penyangga untuk menyerap air hujan menjadi sumber air bersih untuk masyarakat pesisir, sehingga pulau kecil sendiri sangat rentan terhadap ketersediaan air bersih. Kemudian, yang berikut adalah pada poin d, saya ingin menyampaikan terkait dengan dampak eksploitasi tambang di pulau kecil itu, dimana kita tahu bersama jika eksploitasi tambang di pulau kecil itu dilakukan secara open mining atau terbuka, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, perubahan landscape daratan. Karena vegetasinya akan dibuka untuk eksploitasi atau diambil mineral tambangnya. Yang terjadi adalah deforestasi, kemudian vegetasinya hilang, flora/faunanya hilang. 592 6. Bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, serta tidak dilindunginya sumber daya alam hayati yang terkadung di dalamnya dapat berpotensi merusak bahkan menghilangkan aset besar Indonesia, yakni kelautan dan perikanan yang pada dasarnya merupakan penyangga utama perekonomian nasional di masa yang akan datang. 7. Bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Wawonii dan pulau-pulau kecil lain yang dieksploitasi untuk kegiatan usaha pertambangan juga turut memicu permasalahan sosial, yakni melahirkan konflik sosial di masyarakat. Dalam kasus Pulau Wawonii, konflik sosial teridentifikasi melalui Laporan Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPRD Konkep yang di susun pada tanggal 9 Januari 2019 [Bukti PT-137] yakni: a. Konflik lahan antara masyarakat kontra tambang dengan manajemen PT GKP; b. Konflik antara masyarakat kontra tambang dengan pemerintah daerah/aparat desa yang sebagian pro tambang, diduga telah terkooptasi oleh PT GKP; c. Konflik antara masyarakat pro tambang dengan pemerintah daerah/aparat desa yang kontra tambang; d. Konflik horizontal antara masyarakat terkait klaim penguasaan atas bidang lahan (kepemilikan lahan yang tumpeng tindih) dan tapal batas lahan; e. Konflik horizontal antara masyarakat atas lahan yang dikuasai karena hak waris yang belum terbagi (masih milik bersama); f. Konflik horizontal antara masyarakat akibat kecemburuan sosial; g. Konflik antara warga kontra tambang setempat yang wilayahnya masuk ke dalam WIUP PT GKP dengan 593 karyawan perusahaan, terutama dalam proses pembebasan lahan; h. Konflik vertikal antara warga kontra tambang setempat yang wilayahnya masuk ke dalam WIUP PT GKP dengan aparat keamanan, yakni polisi dan tentara; i. Konflik horizontal antara warga kontra tambang setempat yang wilayahnya masuk ke dalam WIUP PT GKP dengan warga dari desa lain yang bertugas sebagai tenaga pengamanan swakarsa (PAM Swakarsa) yang secara temporer dipekerjakan PT GKP. 8. Bahwa potensi konflik sosial di masyarakat pulau-pulau kecil, khususnya di Pulau Wawonii, juga ditegaskan oleh Ahli Sosiologi Pedesaan, Prof. Rilus A. Kinseng. Dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 35 huruf k UU PWP3K memberikan syarat dilakukannya kegiatan pertambangan yang sejatinya syarat tersebut mustahil dapat dipenuhi untuk dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali menyebabkan marjinalisasi dan memicu konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan di pesisir Balikpapan, Kalimanan Timur. Konflik ini terjadi karena kegiatan pertambangan tersebut mengganggu fishing ground nelayan dan juga memotong rumpun milik nelayan disana. Konflik sosial semacam ini juga terjadi di beberapa wilayah lain seperti di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur dan di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Sementara itu, penambangan pasir yang dilakukan di Banten telah memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Konflik sosial adalah simtom atau satu tanda adanya masalah atau ketidakberesan sosial yang terjadi antar berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. Dan jika dielusuri sebetulnya, ada tiga hal utama yang memicu konflik tersebut yaitu persoalan penghidupan (livehood), keadilan (social justice), dan kemudan harga diri (dignity). Kalau kita cermati Pasal 35 huruf k itu sebenarnya berbicara tentang syarat, yaitu berbicara soal syarat kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil. Syarat tersebut ada tiga, yaitu syarat teknis, 594 syarat ekologis lingkungan, dan syarat sosial budaya masyarakat. Nah, di dalam huruf k itu mengatakan bahwa apabila kegiatan pertambangan itu tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, maka tidak bisa dilaksanakan. 9. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, hampir tidak mungkin kegiatan pertambangan tidak menimbulkan konflik sosial yang berdampak kepada aspek sosial budaya di masyarakat, dimana aspek ini menjadi salah satu syarat yang mustahil dapat dipenuhi. Adapun yang terjadi bahkan kegiatan pertambangan justru menimbulkan gangguan yang sangat serius terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal. 10. Bahwa keterangan Ahli Prof. Rilus A. Kinseng terkait konflik sosial di wilayah pertambangan juga diperkuat dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak Terkait pada 15 Januari 2024, Dekarno yang menyatakan bahwa sejak masuknya Pemohon melahirkan perpecahan di Desa Mosolo, tempat Saksi tinggal. Kehadiran PT GKP saat ini melahirkan perpecahan di Desa Mosolo. Dulu hubungan sesama masyarakat sangat erat dan kuat. Mereka saling bantu membantu dan bekerja sama karena berasal dari rumpun keluarga yang sama, mereka menjunjung tinggi gotong royong dan tolong menolong sesama keluarga. Namun kemudian, kehadiran PT GKP telah memicu terjadinya konflik sosial yang sangat merusak hubungan keluarga, merusak hubungan sesama saudara kandung, hubungan bapaj dan anak menjadi retak dan tidak bertegur sapa, suami istri cerai karena berada pada posisi yang berbeda. Suami yang pendukung tambang, ingin menjual lahannya, sementara istri menolak ingin mempertahankan lahannya untuk tidak dijual ke perusahaan tambang PT GKP. Parahnya lagi, masyarakat pebolak tambang dituduh sebagai pengacau dan perusuh. Dituduh menghalang- halangi kegiatan pertambangan. Padahal sesungguhnya, masyarakat menolak, hanya mempertahankan tanaman cengkehnya tersebut yang sudah memberikan kehidupan sejak puluhan tahun lalu. 11. Bahwa tidak hanya kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang terjadi akibat kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii, melainkan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) [Bukti PT-131] [Bukti PT-140]. Hal tersebut telah dikonfrimasi melalui 595 berbagai kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi yang tergabung dalam Forum Akademisi Indonesia Timur yang disampaikan melalui Media Briefing “Menuntut Janji Capres dan Cawapres Untuk Selamatkan Pulau Kecil dari Tambang” pada tanggal 18 Januari 2024 [Bukti PT-175]. 12. Bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Pulau Wawonii juga disampaikan dan dikonfirmasi secara langsung oleh Saksi Para Pihak Terkait, Hasraman, dimana saksi terlibat dan mengalami secara langsung pelanggaran HAM yang dimaksud. Lalu kemudian, sekalipun kami warga penolak tambang terus melakukan upaya penolakan, akan tetapi PT GKP melalui utusannya, terus melakukan pengancaman dan menakut-nakuti masyarakat, padahal kami masyarakat hanya ingin mempertahankan tanaman kami agar tidak diterobos oleh PT GKP. Sehingga pada saat itu, pada tanggal 20 Juni 2019, PT GKP melakukan penerobosan, melakukan penerobosan lahan, yaitu lahan Bapak Abarudin selaku Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon Namun, tidak berhenti sampai di situ saja. Pada pada tanggal 23 Agustus 2019, perusahaan melakukan penerobosan pada malam harinya. Dan pada saat itu, kami beserta masyarakat penolak tambang mengetahuinya ketika sudah di pagi harinya. Ketika di pagi harinya, kami langsung ke lokasi kejadian dan melihat ada pepohonan, ada pohon jambu, pohon kelapa yang kemudian itu merupakan lahan yang dimiliki oleh penolak tambang. Sampai di sana sangat histeris, Pak, masyarakat yang mempunyai lahan ini menangis karena hasil tanaman daripada perkebunan itu sudah menjadi bagian dari pertumbuhan ekonominya sejak dulu. 13. Bahwa sinyal hancurnya pulau-pulau kecil yang seharusnya menjadi penyangga perekonomian nasional sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para pembentuk undang-undang di dalam Naskah Akademik UU PWP3K, satu per satu mulai bermunculan kembali. Beberapa pulau yang telah hancur diantaranya Pulau Gag, Papua Barat [Bukti 174], Pulau Gee, Halmahera Timur, Maluku Utara [Bukti PT-175], dan Pulau Pakal sebagaimana hasil kajian yang dijelaskan oleh Ahli Kelautan dari Pihak Terkait Abdul Latief, dkk., Abdul Muthalib 596 Angkotasan, dalam keterangannya di bawah sumpah pada tanggal 1 Februari 2024. Kemudian dampak lain terkait dengan Pulau Petabah ini ingin saya berbagi hasil riset saya. Kebetulan saya melakukan riset di puai yang sudah dilakukan eksploitasi tambang di Pulau Pakal di Maluku Utara. Saya menemukan fakta-fakta di sana, yang pertama adalah nilai total suspended solid atau TSS itu lebih tinggi, kemudian memicu kelimpahan nutrien dan dampaknya terhadap ekosistem terumbu karang sangat besar, diaman jarak 0 meter di pantai sampai kurang lebih 50 meter di kedalaman 0 - 4 meter, itu dulunya terumbu karang, kemudian berganti menjadi algae. 14. Bahwa berdasarkan argumentasi dan keterangan di atas, Mahakamah Konstitusi harus turut andil menyelamatkan pulau- pulau kecil dari ancaman kerusakan yang lebih luas di masa yang akan datang dengan menolak Permohonan a quo. B.1.4 Perlindungan terhadap Pulau-Pulau Kecil dan Masyarakatnya Harus Dinyatakan Secara Tegas Baik di Dalam Konsitusi Maupun Peraturan Perundang-Undangan di Bawahnya 1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil-dalil kami sebelumnya, dampak kerusakan lingkungan yang luas serta potensi konflik berkepanjangan di masyarakat tidak terbantahkan secara fakta dan tidak dapat dihindari sebagai bencana akibat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan di pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara harus hadir menunjukkan ketegasan dan keberpihakannya pada perlindungan pulau-pulau kecil dan masyarakatnya melalui peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa ditetapkannya kegiatan prioritas dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K menunjukkan bahwa pada hakikatnya pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil memiliki banyak opsi dan alternatif pilihan yang sesuai dengan pinsip yang dianut dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menjadi rujukan utama. 597 Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. Konservasi; b. Pendidikan dan pelatihan; c. Penelitian dan pengembangan; d. Budi daya laut; e. Pariwisata; f. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara Lestari; g. Pertanian organik; h. Peternakan; dan/atau; i. Pertahanan dan keamanan negara. 3. Bahwa meskipun Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K menggunakan kata “diprioritaskan” bukan berarti pemanfaatan pulau-pulau kecil serta merta dibolehkan begitu saja untuk kegiatan di luar prioritas tersebut, in casu kegiatan pertambangan dengan adanya kata “dan/atau” pada alternatif pemanfaatan pulau- pulau kecil, sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Perundang- undangan yang dihadirkan oleh Para Pihak Terkait, Dr. Charles Simabura sebagai berikut. Penggunaan kata diprioritaskan kemudian diikutkan dengan poin-poin sebagaimana termaktub dalam a sampai dengan I, disusun secara berurutan dengan sifat kumulatif sekaligus alternatif dengan adanya kata dan/atau pada bagian akhir. Sifat kumulatif alternatif pada pasal a quo menurut Ahli memberikan ruang untuk: a. Alternatif mengandung makna memprioritaskan salah satu maupun ke semua poin yang ada, artinya prioritas dapat dilakukan secara berurutan maupun tidak berurutan. b. Kumulatif mengandung makna memprioritaskan secara keseluruhan poin yang ada dan terbatas hanya pada apa yang ada dalam pasal a quo dan tidak membuka ruang untuk memprioritaskan di luar dari yang ditentukan Dengan demikian, jikalau pun akan dimanfaatkan secara ekonomis untuk kegiatan lain, maka tetap diprioritaskan dan 598 diperbolehkan hanya berdasarkan pada kepentingan sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat (2). 4. Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang diuji oleh Pemohon sangat jelas larangan dilakukannya kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil dimana syarat yang dicantumkan di dalam pasal a quo bahkan terbukti secara fakta dan tidak terbantahkan tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon sendiri. 5. Bahwa mengenai makna Pasal 35 huruf k UU PWP3K ini, ahli Dr. Mas Achmad Santosa dalam keterangan tertulisnya halaman 43 pada bagian kesimpulan, jelas mengatakan bahwa “Pasal 35 huruf k yang dapat ditasirkan memberi peluang untuk kegiatan pertambangan di Pulau-Pulau Kecil, tidak sejalan dengan Pasal 23 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a UU PWP3K, Pasal 28 H, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Di samping itu, Pasal 35 huruf k tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang beraliran kuat (strong sustainability), prinsip-prinsip berkelanjutan terutama intergenerational dan precautionary principle, dan bahwa karakter dari kegiatan pertambangan yang merupakan abnormally dangerous activity atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius, sehingga berpotensi memperparah kondisi krisis bumi, dalam hal ini pulau-pulau kecil. Dengan demikian ahli berpendapat bahwa Pasal 35 huruf k UU PWP3K tersebut harus dimaknai bahwa pengelolaan Pulau-Pulau Kecil tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan”. 6. Bahwa dengan demikian, melalui Permohonan a quo dapat disimpulkan dengan sangat terang dan jelas syarat yang tercantum dalam Pasal 35 huruf k UU PWP3K merupakan syarat yang mustahil dapat dipenuhi oleh kegiatan usaha pertambangan di pulau-pulau kecil, in casu kegiatan usaha pertambangan Pemohon di Pulau Wawonii, sehingga menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan yang tegas bagi pulau-pulau kecil dan 599 masyarakatnya dari ancaman kerusakan akibat kegiatan pertambangan. B.2. Pulau-Pulau Kecil Membutuhkan Perlindungan Konstitusi dari Ancaman Kerusakan Akibat Kegiatan yang Bersifat Eksploitatif B.2.1. Larangan Kegiatan Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil, In Casu Pulau Wawonii Bukan Merupakan Bentuk Diskriminasi justru Merupakan Wujud Perlindungan terhadap Kekayaan Negara 1. Bahwa berbanding terbalik dengan klaim Pemohon, justru kegiatan pertambangan yang telah berlangsung selama ini telah mendiskreditkan hak-hak masyarakat Pulau Wawonii, khususnya Para Pihak Terkait dengan cara menghilangkan sumber mata pencaharian utama masyarakat sebagai petani dan nelayan, dan mencemari sumber air bersih di Pulau kecil Wawonii [Bukti PT-127] [Bukti PT-128]. 2. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak sebanding dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kerugian yang dalami oleh Para Pihak Terkait dan masyarakat Pulau kecil Wawonii lainnya. Dengan melakukan kegiatan pertambangan secara terus menerus tanpa memperhatikan keberlanjutan (sustainability) lingkungan telah mengakibatkan tidak adanya lagi yang dapat diwariskan untuk generasi penerus Pulau kecil Wawonii. Terlebih jika Permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukan Pulau kecil Wawonii saja yang akan menjadi korban, namun seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia serta masyarakat setempatnya. 3. Bahwa konstitusi UUD 1945 dan UU PWP3K pada hakikatnya telah menjamin perlindungan untuk wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang dikelola secara masif dan tidak bertanggungjawab oleh Pemohon. Oleh karenanya, kerugian yang diderita oleh masyarakat Pulau kecil Wawonii sudah sepatutnya dimaknai sebagai bentuk tindakan yang tidak hanya mendiskriminasi, namun lebih mendiskreditkan hak- 600 hak konstitusi masyarakat karena secara terang dan nyata dilakukan dengan melanggar UUD 1945 dan UU PWP3K. 4. Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat Pulau kecil Wawonii adalah sebagai bentuk upaya mempertahankan hak hidup dan keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Kecil Wawonii yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 28A UUD 1945 Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 5. Bahwa masyarakat Pulau kecil Wawonii telah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan hak-hak mereka atas dasar tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU PWP3K. Pasal 4 UU PWP3K Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU PWP3K tersebut dapat disimpulkan kegiatan pertambangan tidak termasuk dan 601 justru bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu sendiri. Karenanya, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana keinginan Pemohon untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan di pulau kecil, maka tentu akan terjadi ketidakpastian dan pertentangan hukum dalam satu undang-undang yang sama antara ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang sudah disesuaikan dengan keinginan Pemohon dengan ketentuan Pasal 4 UU PWP3K yang justru memberikan amanat tujuan UU PWP3K itu sendiri yang pada intinya untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. 7. Bahwa kondisi Pulau Wawonii saat ini telah rusak dan sangat amat sulit bahkan mustahil untuk dapat dipulihkan kembali. Selain telah kehilangan sumber mata pencaharian sebagai petani dan nelayan yang merupakan kegiatan prioritas dalam UU PWP3K, masyarakat Pulau Wawonii juga telah kehilangan sumber mata air bersih yang menjadi sumber kehidupan mereka yang seharusnya dapat dengan mudah didapatkan. Namun setelah hadirnya perusahaan tambang, mereka kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena telah rusak oleh kegiatan pertambangan Pemohon [Bukti PT-129]. 8. Bahwa merujuk pada hasil kajian dan penelitian Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN), ditemukan keanekaragaman flora dan fauna yang dilindungi di Pulau Wawonii. Flora dan fauna tersebut kini terancam punah sebagai akibat dari rusaknya habitat mereka karena aktivitas pertambangan yang berlangsung di Pulau Wawonii. Beberapa flora dan fauna yang terancam punah tersebut merupakan flora dan fauna langka yang dilindungi dan merupakan jenis endemik [Bukti PT-130]. 602 9. Bahwa tujuan pelarangan kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya didasarkan pada hasil kajian dan penelitian ilmiah yang menunjukkan adanya potensi kerusakan alam. Hal tersebut bukan merupakan bentuk diskriminasi, justru bentuk perlindungan yang amat serius terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara ekologi, sosial, dan/atau budaya. 10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai Pasal 4 UU PWP3K untuk memberikan perlindungan. Pun masyarakat Pulau Wawonii berhak untuk memperjuangkan hak-hak mereka untuk kelangsungan hidup lingkungan dan anak keturunannya di sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. B.2.2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Harus Sesuai dengan Filosofi Pasal 33 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945 1. Bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, khususnya Pulau Wawonii nyatanya telah menyimpang dari konstitusi UUD 1945 hingga hadirnya Pemohon sebagai korporasi pertambangan di Pulau kecil Wawonii dan mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Negara harus menggunakan kekuasaannya sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 untuk mengembalikan hakikat pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Dalam menggunakan kekuasaannya, Negara wajib memastikan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip berkelanjutan (sustainability) dan memperhatikan wawasan lingkungan dalam rangka menyelenggarakan perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 603 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 3. Bahwa selain ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), terdapat ketentuan yang amat penting terkait dengan delegasi pembentukan undang-undang beserta peraturan juga peraturan pelaksanaannya, yakni Pasal 33 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 4. Bahwa amanat ketentuan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan memperhatikan aspek lingkungan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Hal tersebut menjadikan tidak hanya Pasal 33 ayat (3) yang digunakan sebagai landasan, namun juga harus menjadikan Pasal 33 ayat (4) sebagai landasan penyusunan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. 5. Bahwa ditemukannya berbagai kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang sangat tidak bertanggungjawab sebagaimana yang terjadi hari ini di Pulau Wawonii dan banyak wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil lainnya, hendaknya menjadi indikasi perlunya perhatian serius Negara untuk melakukan upaya penyelamatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tidak membuka celah dilakukannya kegiatan usaha yang berdampak merusak jangka panjang di wilayah-wilayah dimaksud. 6. Bahwa artinya, berbagai kasus kerusakan lingkungan yang peraturan perundang-undangannya tidak mengadopsi Pasal 33 ayat (4) telah mengenyampingkan hak-hak konstitusional yang 604 telah dijamin sedemikian rupa oleh UUD 1945. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat serius karena sudah menghilangkan filosofi pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan yang dianut oleh Pasal a quo, yakni berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. B.2.3. Kegiatan Penambangan di Pulau-Pulau Kecil Sebagai Abnormally Dangerous Activities 1. Bahwa mengenai konsep Abnormally Dangerous Activities telah dijelaskan oleh ahli Dr, Mas Achmad Santosa. Menurut Ahli, “Kegiatan pertambangan sangat berbahaya, apalagi bila dilakukan dalam ekosistem-ekosistem tertentu sebagaimana ditemukan dalam ekosistem pulau-pulau kecil. Kegiatan yang sangat berbahaya tersebut, dalam literatur hukum lingkungan disebut sebagai abnormally dangerous activity (kegiatan yang menimbulkan ancaman sangat berbahaya)”. 2. Bahwa penjelasan ahli tersebut secara lengkap terurai dalam keterangan Tertulis Ahli tertanggal 1 Februari 2024 halaman 35 sampai dengan halaman 42. 3. Bahwa Para Pihat Terkait mengutip kembali Pendapat Ahli mengenai Abnormally Dangerous Activities, dengan mendasarkan pada beberapa pendapat ahli lainnya, di antaranya sebagai berikut: a. Jika dilihat dari aktivitasnya maka kegiatan penambangan dapat dikategorikan sebagai abnormally dangerous activities karena menggunakan bahan B3, menghasilkan limbah B3 dan dampaknya berbahaya dan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat. b. Jika dilihat dari kacamata ekologis, kegiatan pertambangan memiliki banyak dampak negatif mulai dari rusaknya tanah, terancamnya keanekaragaman hayati di sekitar area pertambangan, berkurangnya debit air tanah, hingga menurunnya kualitas air sungai dan laut sebagai dampak dari tailing (Rianse: 2014, hlm. 54) 605 c. Kegiatan pertambangan juga mempengaruhi keanekaragaman hayati, baik secara langsung (melalui proses ekstraksi mineral) dan tidak langsung (melalui industri pendukung operasi pertambangan dan para pemangku kepentingan di area sekitar). Beberapa penelitian mengenai dampak kegiatan pertambangan terhadap biodiversitas pun menunjukkan, bahwa tambang memiliki dampak langsung terhadap hilangnya habitat dan degradasi lingkungan. Hal ini dikarenakan proses persiapan pertambangan dan pengelolaan limbah merupakan proses yang destruktif, yang akhirnya menyebabkan perubahan pada kondisi biotik dan abiotic. (Laura J. Sonter: 2018). 4. Bahwa berdasarkan pendapat ahli di atas, maka sudah sangat tepat pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 jo. Putusan MA Nomor 14 P/HUM/2023 yang memaknai kegiatan pertambangan sebagai Abnormally Dangerous Activities sehingga harus dilarang. B.2.4. Apabila Permohonan Pemohon Dikabulkan Maka Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah Bertentangan dengan Landasan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis Diundangkannya UU PWP3K 1. Bahwa penting bagi Para Pihak Terkait untuk sampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bahwa hingga saat Permohonan ini berproses, Pemohon masih terus melakukan kegiatan pertambangan (penambangan dan pengangkutan) di Pulau Wawonii, terlepas dari segala kecacatan hukum perizinannya yang telah diuraikan di atas. Bahkan, Pemohon justru menambah armada alat beratnya dan bekerja menambang dengan serampangan selagi memungkinkan siang dan malam, seakan mereka paham berada pada posisi yang sulit namun diuntungkan akibat IUP-OP Pemohon tidak ditunda keberlakuannya dalam proses persidangan di wilayah 606 Peradilan Tata Usaha Negara yang kini akan masuk pada proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. 2. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ketahui juga, IPPKH Pemohon saat ini sedang ditunda keberlakuannya sebagaimana Putusan PTUN Jakarta Nomor 167/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 12 September 2023. Namun, Pemohon tetap terus melakukan kegiatan pertambangannya tanpa mengindahkan dan menghormati adanya putusan pengadilan a quo. 3. Bahwa kegiatan operasional pertambangan (penambangan dan pengangkutan) Pemohon tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang sangat parah, bukan lagi sebuah potensi, dibuktikan dengan berubahnya warna air sungai dan mata air di sekitar lokasi tambang menjadi merah kecoklatan yang berdampak pada krisis air bersih bagi warga, termasuk Para Pihak Terkait [Bukti PT-131] [Bukti PT-132] [Bukti PT-133] [Bukti PT-134] [Bukti PT-135]. 4. Bahwa saat ini kerusakan lingkungan hidup tersebut semakin menjadi-jadi hingga pada tahap dimana sumber air bersih yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Pemohon dan warga tercemar. Sumber air tersebut yang disalurkan melalui pipa-pipa dan sumur-sumur kini telah tercampur dengan lumpur bekas kegiatan pertambangan Pemohon dan merubah warna air menjadi cokelat pekat penuh lumpur, sebagaimana termuat dalam berbagai media cetak maupun media daring daerah hingga nasional. Akibatnya, hal tersebut pun memaksa Para Pihak Terkait dan masyarakat Wawonii Tenggara lain pada umumnya untuk membeli air bersih untuk keperluan sehari-hari, khususnya untuk konsumsi. 5. Bahwa penting Para Pihak Terkait sampaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Kendari dalam Putusan PTUN 67/2022 halaman 241 yang menyatakan bahwa Para Pemohon berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 607 Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah penduduk yang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki kesamaan tempat tinggal dengan lokasi kegiatan operasi produksi tambang Tergugat II Intervensi, maka terdapat potensi adanya dampak langsung ataupun tidak langsung dari kegaitan pertambangan Tergugat II Intervensi tersebut terhadap lingkungan yang didiami oleh Para Penggugat, terlebih lagi perizinan merupakan salah satu instrument pencegahan kerusakan lingkungan, sehingga eksistensinya merupakan upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup sebelum adanya kerusakan lingkungan hidup; 6. Bahwa dampak nyata kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan Pemohon tersebut dapat dihindari dan dihentikan jika saja pemerintah memahami maksud dan tujuan UU PWP3K. Lebih jauh, sumber air yang dipergunakan oleh Para Pihak Terkait dan masyarakat Wawonii Tenggara lain dapat diselamatkan dari pencemaran lingkungan apabila Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Gubernur Sulawesi Tenggara mau mendengarkan atau menindaklanjuti keberatan yang telah diajukan oleh Para Pihak Terkait jauh sebelum dimulainya upaya hukum litigasi ini. 7. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka esensi dari landasan yuridis, sosiologis, filosofis lahirnya UU PWP3K tidak lagi sama dengan semangat diundangkannya undang- undang a quo. Tidak ada lagi yang menjadi tombak perlindungan khusus bagi pulau-pulau kecil apabila nantinya akan mendapat perlakuan yang sama dengan pulau-pulau besar yang bahkan kerusakan lingkungannya hingga saat ini juga tidak dapat dipulihkan kembali sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara eksploitatif, serampangan, dan membabi buta serta tidak bertanggungjawab. 8. Bahwa dengan demikian, Para Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk tetap menjadi pelindung bagi masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau 608 kecil, serta hak-hak konstitusional warga negara, in casu Para Pihak Terkait dan pengelolaan kekayaan alam yang seharusnya dikuasai oleh negara dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan warga negara tanpa harus menunggu seluruh pulau-pulau kecil Indonesia habis tak bersisa. C. KESIMPULAN DAN PETITUM Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, Para Pihak Terkait menyimpulkan: 1. Bahwa pengeloaan sumber daya alam, termasuk pulau-pulau kecil, tidak semata-mata mendasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tetapi juga harus mendasarkan pada: Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, terutama prinsip intergenerational dan precautionary principle yang keduanya telah diadopsi oleh hukum nasional; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang mengatur hak setip orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam UU PWP3K, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah dijadikan dasar hukum. Hal tersebut terlihat pada bagian “Mengingat” yang dengan jelas menyebut Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; 3. Bahwa adopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PWP3K. Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut mengatur asas-asas dan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Asas keberlanjutan yang diatur dalam Pasal 3 diterapkan agar: a. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya non-hayati pesisir; b. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; 609 c. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. Sedangkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diatur dalam Pasal 4 UU PWP3K, khususnya huruf a adalah “melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan”. 4. Bahwa pembentuk UU PWP3K (Presiden dan DPR) terus konsisten menerapkan asas dan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengatur pembatasan pemanfaatannya sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2), yang mengatur bahwa “Pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara.” Tidak ada kegiatan pertambangan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil. 5. Bahwa Pasal 35 huruf k UU PWP3K harus dimaknai larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, karena merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 3 dan Pasal 4 UU PWP3K dan bahkan Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K yang juga diuji dalam permohonan a quo serta sejalan dengan Putusan Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2022 jo. Putusan MA Nomor 14 P/HUM/2023 yang memaknai kegiatan pertambangan, apalagi di pulau kecil sebagai Abnormally Dangerous Activities. Oleh karena itu, Para Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: A. Dalam Eksepsi 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Pihak Terkait untuk seluruhnya; dan 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvantklijke verklaard). 610 B. Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [2.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait Abd. Latief, dkk menyampaikan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya Pihak Terkait Abd. Latief, dkk tetap pada pendiriannya, sebagai berikut: A. PENDAHULUAN 1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas gugusan pulau- pulau beserta perairan laut di sekitarnya yang menghubungkan pulau- pulau tersebut. Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2022 telah membakukan sebanyak 17.024 pulau yang telah memiliki nama disertai letak koordinat masing-masing pulau. Kepulauan di Indonesia harus dikelola dengan tepat sehingga memastikan keberlanjutan keutuhan wilayah, pembangunan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat, serta perlindungan keanekaragaman hayati karena pulau merupakan sumber daya ruang tinggal, sosial, ekonomi, budaya, dan keanekaragaman hayati. 2. Pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat berdasarkan karakteristik sebuah pulau dan daya dukung pulau itu sendiri. Semakin kecil ukuran sebuah pulau, maka daya dukung pulau tersebut akan semakin terbatas dalam menopang tekanan akibat faktor alami maupun antropogenik (aktivitas manusia). Terdapat studi tentang identifikasi Indeks Kerentanan Pantai (Coastal Vulnerability Index) yang dipublikasikan untuk pulau dan khususnya pulau-pulau kecil di Indonesia selama periode 2012 hingga 2023. Hasil identifikasi menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan sedang hingga sangat tinggi. Dalam laporan “Climate Risk Country Profile 2021” oleh World Bank Group dan Asian Development Bank menyebutkan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim terutama kejadian banjir, kekeringan, 611 perubahan kenaikan muka laut jangka panjang, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan temperatur. 3. Pengelolaan pulau-pulau kecil dengan pendekatan yang keberlanjutan lingkungan juga telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro lingkungan. 4. Prinsip dan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dijadikan sebagai konsideran dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-3-K). Pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam Pasal 23 ayat (2) UU PWP-3-K memprioritaskan hal-hal sifatnya berkelanjutan dan tidak meningkatkan kerentanan pulau-pulau kecil. Prinsip dan asas berkelanjutan Pasal 23 ayat (2) juga dilanjutkan dalam Pasal 35 UU PWP-3-K yang melarang berbagai aktivitas yang berpotensi merusak dan meningkatkan kerentanan pulau kecil, seperti menambang terumbu karang, penambangan pasir, minyak dan gas, serta penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 5. Prinsip dan asas keberlanjutan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (4) dan satu kesatuan makna dan konsep teori yang bertujuan memberikan kepastian hukum sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus sesuai prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. B. KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PEMOHON 6. Bahwa mengacu kepada Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 26 ayat 2 PMK Nomor/2021, maka PIHAK TERKAIT I s/d IV, masuk dalam klasifikasi perorangan warga Negara Indonesia yang merasa secara 612 langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan perkara a quo; 7. Bahwa masing-masing perorangan warga Negara Indonesia tersebut mempunyai hak sebagai perorangan warga negara Indonesia. 8. Bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik dan privat; atau d. lembaga negara. 9. Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut; a. Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; b. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 10. Bahwa berdasarkan Bukti PT-001, PT-002, PT-003, PT-004 PT-005, PT-006, PT-007, PT-008, PT-009, PT-010, PT-011, PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG 613 PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL yang diuji dalam Permohonan ini dinilai merugikan Para Pihak Terkait karena: ● Bahwa yang menjadi objek permohonan yang diajukan PEMOHON dalam perkara a quo adalah Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [VIDE: PERMOHONAN PEMOHON]. ● PIHAK TERKAIT II, merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Petani atau Pekebun atau Nelayan dan bertempat tinggal di Desa Sukarela Jaya, RT. 000, RW. 002, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan KTP. Serta memiliki/menguasai/menggarap lahan pertanian memiliki sebidang tanah pertanian jambu dan cengkeh. Tanah tersebut sebelumnya dikelola orang tua PIHAK TERKAIT II. Pada tahun 2018, ayah PIHAK TERKAIT II meninggal dunia, kemudian PIHAK TERKAIT II dan saudara-saudara PIHAK TERKAIT II berkumpul untuk membagi lahan warisan milik orang tua PIHAK TERKAIT II dan PIHAK TERKAIT II dapat mendapat bagian lahan dengan Luas 8.015 M2 (delapan ribu lima belas meter persegi), terletak di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara. Pada tanggal 14 Desember 2021 terbit Sertipikat hak milik atas nama Anwar dengan Nomor 00280. [BUKTI PT-013]. dan aktif sebagai pembayar pajak (tax payer) sejak tanah tersebut masih dikuasai oleh orang Tua PIHAK TERKAIT II tanggal 27 april 1994 [BUKTI PT-014]; 614 ● PIHAK TERKAIT III, merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai Petani/Pekebun dan bertempat tinggal di Desa Dompo-Dompo Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan KTP. serta menguasai/menggarap sebidang lahan pertanian berisi tanaman Kelapa, Jambu Mete, dan cengkeh seluas 4.027 M2 (empat ribu dua puluh tujuh meter persegi). Tanah tersebut merupakan tanah yang telah digarap secara turun temurun oleh orang tua PIHAK TERKAIT III, sejak tahun 1991 orang tua PIHAK TERKAIT III telah memanen buah jambu mete yang ditanam di atas lahan tersebut. Lalu, pada 2015 Orang Tua PIHAK TERKAIT III menghibahkan tanah tersebut kepadanya, yang berlokasi di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Tahun 2021 telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Muslimin Nomor: 00333 [BUKTI PT-015] dan juga merupakan pembayar pajak (tax payer) [BUKTI PT-016]. ● PIHAK TERKAIT VI, merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Desa Sukarela Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan KTP. PIHAK TERKAIT IV juga memiliki/menguasai/menggarap sebidang lahan pertanian berisi tanaman Kelapa, Jambu Mete, Pala dan Cengkeh seluas 3.811 M2 (tiga ribu delapan ratus sebelas meter persegi) yang sebelumnya telah digarap secara turun temurun oleh orang tua PIHAK TERKAIT IV. Lalu, pada 1993 tanah tersebut dihibahkan kepada PIHAK TERKAIT IV, yang berlokasi di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 14 Desember 2021 telah terbit Sertipikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor: 00324 dengan Nama Pemegang Hak Amlia oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan [BUKTI PT-017] dan juga merupakan pembayar pajak (tax payer) [BUKTI PT-018]. 615 11. Bahwa dengan demikian TERBUKTI Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan uji materiil (materiele toetsingrecht) ini khususnya berkaitan dengan Pasal- Pasal Undang- Undang NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL JUNCTO UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, sebagaimana yang diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga sudah selayaknya jika permohonan Pihak terkait ini diterima oleh Majelis Hakim Konstitusi C. PEMBAHASAN DALIL PIHAK TERKAIT 1. PEMOHON PT. GEMA KREASI PERDANA (PT. GKP) TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI DALAM PERKARA A QUO 12. Bahwa berdasarkan Permohonan Para Pihak Terkait pada Poin C.4, pada prinsipnya Pemohon PT. Gema Kreasi Perdana (PT. GKP) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan mengajukan permohonan uji materi dalam perkara a quo sebagai Badan Hukum Privat yang mendalilkan bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang- Undang nomor 27 Tahun 2007 berikut perubahannya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28 I ayat (2) UUD 1945; (Vide: Permohonan Pihak Terkait, Hlm 33- 36); 13. Bahwa siapa yang dapat berkedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Undang-Undang (judicial review) telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK: Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: 616 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: 1. perorangan warga negara Indonesia; 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 3. badan hukum publik atau privat; atau 4. lembaga negara. 14. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” Dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) pengujian undang- undang, yaitu; Pertama: apakah Pemohon adalah subjek yang memiliki kualitas untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Kedua: apakah hak-hak konstitusional Pemohon dapat/berpotensi atau telah dirugikan akibat diberlakukannya undang- undang tersebut; 15. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor ll/PUU-V/2007), yang harus memenuhi lima syarat yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak- 617 tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) angka 3 UU MK sebagaimana diuraikan di atas maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon badan hukum privat namun, tidak memenuhi kualifikasi syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon; 17. Bahwa Pemohon tidak memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang dalam kualifikasinya adalah termasuk dalam BAB jaminan terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebab Pemohon sebagai badan hukum privat yang adalah korporasi (bukan termasuk kelompok orang/natuurlijk persoon); 18. Bahwa Konstitusi hanya mengatur mengenai jaminan warga negara untuk membentuk badan hukum dan tidak memiliki aturan bersifat rinci dalam konstitusi yang menjamin hak-haknya; 19. Bahwa dengan demikian tidak secara serta merta badan hukum privat yang adalah korporasi dapat digolongkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur konstitusi sebagai hak perorangan warga negara (individual); 20. Bahwa dalam hal ini, penilaian kedudukan hukum badan hukum sebagai Pemohon perlu mendapat perhatian khusus karena norma yang diuji dapat berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan lingkup hak-hak sebuah badan hukum; 21. Bahwa badan hukum dapat memiliki kausalitas langsung antara kerugian yang dideritanya dengan UU yang berlaku sebagaimana dapat dilihat dalam putusan pengujian norma mengenai tanggung 618 jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas yang diajukan oleh beberapa pemohon dalam kapasitas yang berbeda-beda (Vide: Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007); 22. Bahwa selain daripada itu badan hukum dapat memiliki kerugian tidak langsung atas berlakunya norma yang diuji berdasarkan standing doctrine bertindak sebagai perwakilan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung dengan berlakunya norma UU yang diuji (representative capacity); 23. Bahwa dengan demikian Pemohon badan hukum privat yang adalah korporasi yang merasa memiliki kerugian konstitusional harus melalui serangkaian pengujian, terhadap Pemohon yang merasa dirugikan secara langsung atau tidak langsung terhadap norma yang diuji; 24. Bahwa keterangan Para Pihak Terkait tersebut dikuatkan oleh pertimbangan hukum terkait makna diskriminasi yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 024/PUU-III/2005 yang kemudian dimasukkan kembali oleh Mahkamah menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang dinyatakan oleh Mahkamah bahwa, “Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (Vide: Permohonan Pihak Terkait, Hlm 35); 25. Bahwa sebagai Pemohon badan hukum privat korporasi yang bergerak dalam bidang aktivitas usaha pertambangan tidaklah dipisahkan dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 (Vide: Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004, Putusan 619 Mahkamah Konstitusi Nomor 21- 22/PUU-V/2007 bertanggal 25 Maret 2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- VIII/2010 bertanggal 4 Juni 2012); 26. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat korporasi bukan termasuk kelompok orang yang termasuk dalam bagian "orang banyak" yang harus dipenuhi hajat hidupnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak termasuk dalam bagian dari "rakyat" yang harus diwujudkan sebesar-besar kemakmurannya (Vide: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945); 27. Bahwa adapun yang dimaksud dengan "orang banyak" di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan "rakyat" di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah setiap warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dan diatur dalam UUD 1945, tidak termasuk badan hukum privat korporasi; 28. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dimaksud Pemohon dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang- Undang nomor 27 Tahun 2007 berikut perubahannya melalui Undang- Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya yang mengatur kegiatan prioritas dan larangan kegiatan yang berlaku bagai setiap orang sehingga hak konstitusional Pemohon yang dilandaskan pada Pasal 28D ayat (1) dan 28 I ayat (2) UUD 1945 sama sekali tidak dirugikan; 29. Bahwa keterangan Para Pihak Terkait tersebut dikuatkan berdasarkan Keterangan Ahli Prof. Rilus A. Kinseng yang menjelaskan bahwa pada prinsipnya Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang- Undang nomor 27 Tahun 2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28 I ayat (2) UUD 1945 (Vide: Keterangan Ahli Prof. Rilus A. Kinseng Pentingnya Perlindungan Komunitas Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Proses Pembangunan di Indonesia hlm. 5); “Apakah persyaratan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak 620 atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”? Tentu saja tidak! Apakah persyaratan itu dianggap membatasi kebebasan setiap orang dan bersifat diskriminatif? Tentu tidak! Persyaratan ini adalah soal tata kelola sumberdaya alam (resource governance). Dalam tata kelola sumberdaya alam, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita, tentu perlu dan harus ada aturan yang diberlakukan untuk memastikan keteraturan sosial (social order) dan kebaikan bersama. Syarat ini tidak berbeda dengan aturan yang melarang penanaman sawit dalam kawasan hutan atau dalam wilayah gambut dalam, misalnya. Ia juga sama dengan larangan bagi nelayan untuk menggunakan bom dan racun dalam menangkap ikan (Pasal 35 huruf c). Perlu dicatat pula, syarat yang persis sama berlaku juga untuk penambangan pasir (Pasal 35 huruf i) maupun penambangan minyak dan gas (Pasal 35 huruf j). Syarat ini justru untuk memastikan agar ketiga dimensi dari sustainability itu (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dapat terwujud secara nyata di negeri tercinta ini; dan sekaligus berperan sebagai instrument untuk melindungi akses dan kontrol komunitas lokal terhadap sumberdaya alam yang merupakan sumber livelihood mereka.” 30. Bahwa lebih lanjut Keterangan Ahli Prof. Rilus A. Kinseng justru menekankan bahwa pembatalan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K ini justru berpotensi menyebabkan diskriminasi dan marjinalisasi komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil (Vide: Keterangan Ahli Prof. Rilus A. Kinseng Pentingnya Perlindungan Komunitas Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Proses Pembangunan di Indonesia hlm. 6) “Menurut saya, pembatalan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K ini justru berpotensi menyebabkan diskriminasi dan marjinalisasi komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan pembangunan seperti yang seringkali terjadi selama ini. Merujuk teori strukturasi Giddens (1984) dan struktugensi Kinseng (2017), pembatalan kedua pasal tersebut akan menciptakan sebuah struktur sosial yang berfungsi sebagai enabling bagi praktik-praktik penggusuran dan penindasan warga komunitas lokal. Dan perlu diingat, seperti pernah saya katakan, “sejauh ini masyarakat pesisir masih berada di posisi yang lemah dan sering tergusur” (Kinseng, 2023), termasuk masyarakat adat dan masyarakat tradisional sehingga perlu kebijakan afirmatif (Kinseng, 2022b). Ini juga sejalan dengan pendapat Talib et al. (2022) yang mengatakan bahwa sejak 621 masa kolonial hingga era reformasi ini masyarakat pesisir selalu menjadi “the relative losers”. Menurut mereka, pada era pasca- reformasi (1999 hingga sekarang), “While elites at the national level and national and international investors can be considered relative winners in this era, coastal communities, traditional and small-scale fishers (including fisherwoman),…are the relative losers” (Talib et al, 2022:6). 31. Bahwa pada bagian penutup Keterangan Ahli Prof. Rilus A. Kinseng kembali menegaskan pentingnya Pasal 23 ayat (2) dan pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bagi komunitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Vide: Keterangan Ahli Prof. Rilus A. Kinseng Pentingnya Perlindungan Komunitas Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dalam Proses Pembangunan di Indonesia hlm. 7); “Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali mengalami marjinalisasi akibat kehilangan kontrol dan akses terhadap sumberdaya alam, baik sebagai tempat berkerja/berusaha maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh sebab itu, mereka sangat memerlukan perlindungan. Salah satu instrument yang dapat memberi perlindungan bagi mereka adalah UU PWP3K Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2. Kedua pasal ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal manapun dari UUD 45. Sebaliknya, pembatalan kedua pasal ini justru membuka peluang terjadinya diskriminasi, marjinalisasi, bahkan penindasan terhadap warga komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, utamanya oleh pihak-pihak yang mempunyai kekuatan besar, seperti penguasa dan pengusaha. Oleh sebab itu, kedua pasal ini harus tetap dipertahankan.” 32. Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan tidak terpenuhinya lima syarat kumulatif berdasarkan ketentuan hukum, maka sudah cukup alasan kesimpulan Para Pihak Terkait untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan mengajukan untuk permohonan uji materi dalam perkara a quo 33. Oleh karena itu Para Pihak Terkait Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. - Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 2. EKSPLOITASI SUMBER DAYA MINERAL DI DARATAN PULAU- PULAU KECIL MERUSAK LINGKUNGAN HIDUP, MENGGANGGU 622 MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT, DAN MENINGKATKAN KEMISKINAN: 34. Bahwa berdasarkan Permohonan Para Pihak Terkait pada Poin C.2, bahwa Bahwa jika Perusahaan Tambang melakukan praktik penambangan, hal ini berpotensi memperparah kerusakan ekosistem sumberdaya mulai dari ketergantungan masyarakat kepulauan terhadap keanekaragaman tumbuhan, fauna, serta berpotensi menghilangkan potensi ekowisata yang dapat memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan masyarakat Wawoni (Vide: Permohonan Pihak Terkait, Hlm 23-25); 35. Bahwa dalil Para Pihak terkait tersebut juga dikuatkan dengan bukti sebagai berikut: a. Vide BUKTI PT-036: Pulau Wawonii Keanekaragaman Ekosistem Flora dan Fauna, https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/176/164/336 (2019:209) b. Vide BUKTI PT-040: Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional yang berjudul: “Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batubara (2019:58)” c. Vide BUKTI PT-041: Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/50/44/112 (2015:209) d. Vide BUKTI PT-042: Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/50/44/112 (2015:280) e. Vide BUKTI PT-043: Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/50/44/112 (2015:282) f. Vide BUKTI PT-044: Pulau Wawonii Keanekaragaman Ekosistem Flora dan Fauna, 623 https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/view/176/164/336 (2019:203) 36. Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si. yang menjelaskan bahwa Proses eksploitasi tambang di pulau kecil memicu dua dampak ekologi terpenting yakni (Vide: Keterangan Ahli Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si. Dampak Eksploitasi Tambang Di Pulau Kecil: Keterkaitannya dengan Undang-Undangan Nomor 27 Tahun 2007 dan UUD 1945, hlm. 5-6): Pertama, kerusakan ekosistem hutan. Alih fungsi hutan di daratan pulau kecil untuk eksploitasi tambang dan pembangunan kawasan industri pertambangan menyebabkan terjadinya deforestasi. Kehancuran ekosistem hutan berdampak pada hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air tanah dan suplai air tanah di pulau kecil. Kedua, kerusakan ekosistem utama pesisir dan laut. Eksploitasi tambang di daratan dan wilayah pesisir memberikan tekanan yang besar terhadap ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Berbagai aktivitas pertambangan di Pulau Kecil yang berdampak pada kerusakan ekosistem utama wilayah pesisir dan laut adalah pembangunan kawasan industri di area mangrove dan tekanan laju sedimentasi dari daratan akibat pembukaan lahan pertambangan. Kerusakan ini mengakibatkan hilangnya peran dan fungsi mangrove dalam ekosistem pesisir dan laut. Menurut Bengen (2004) ; Bengen et al (2012), Fungsi ekologis ekosistem utama pesisir dan laut adalah sebagai tempat pemijahan (spawning ground), sebagai tempat mencari makanan (feeding ground) dan sebagai tempat tumbuh besar (nursery ground) berbagai jenis biota laut. Peran utama ketiga ekosistem ini adalah sebagai habitat bagi berbagai organisme atau biota asosiasi, mulai dari ikan, udang, teripang, bulu babi dan lain-lain. Penggundulan hutan di darat dan hutan mangrove di pesisir menghilangkan fungsinya sebagai penghalang alami (natural buffer) sedimen, akibatnya laju sedimentasi tinggi disaat musim penghujan. Material tanah sisa eksploitasi tambang akan mengalir ke perairan yang disebut dengan run off. Menurut Tuhumury et al., (2007), masalah sedimentasi di wilayah pesisir pulau kecil disebabkan oleh adanya pembukaan lahan atas yang tidak memperhitungkan dampak sedimentasi. Material sedimen ini akan meningkatkan kandungan nutrien dan Total Suspended Solid (TSS) di perairan. Kondisi ini menjadi indikator menurunya kualitas perairan. Menurut Angkotasan (2023), curah hujan merupakan faktor hidrologi yang turut 624 mempengaruhi dinamika kimia oseanografi di perairan. Intensitas curah hujan yang tinggi akan mendorong terjadinya distribusi material daratan ke perairan dangkal. Hal ini akan memicu tingginya nilai TSS, TOM, dan nutrien di perairan yang berakibat pada perubahan habitat terumbu karang. Menurut Shah et al. (2014) serta Taufik Ibrahim dan Kusratmoko (2018), curah hujan berdampak pada tingginya nilai TSS di perairan. Selain itu, curah hujan berpengaruh terhadap tingginya bahan organik dan nutrien di perairan (Panton et al. 2020). Menurut Szmant (2002); Castro dan Huber (2010), kelimpahan nutrien di perairan mempengaruhi kehidupan terumbu karang. Terjadi kematian karang akibat dari adanya kompetisi dengan alga. Nutrien yang tinggi di perairan menjadi pendorong utama tumbuh kembang alga. Menurut Noya et al (2016), adanya sedimen kohesif di perairan dapat mengurangi penetrasi cahaya ke dalam air dan fotosintesis sehingga produktivitas primer perairan dapat terganggu. 37. Bahwa pada bagian Penutup Keterangan Ahli Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si., ia menegaskan Pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam menyelamatkan pulau-pulau kecil di Indonesia dari kehancuran (Vide: Keterangan Ahli Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si. Dampak Eksploitasi Tambang Di Pulau Kecil: Keterkaitannya dengan Undang-Undangan Nomor 27 Tahun 2007 dan UUD 1945, hlm. 9) “Eksploitasi tambang di pulau kecil mengancam eksistensi pulau kecil, memberikan dampak ekologi, sosial, budaya dan krisis air. Pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam menyelamatkan pulau-pulau kecil di Indonesia dari kehancuran. Implikasi yang diproyeksi dapat terjadi jika tuntutan atas perubahan pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 adalah Pertama, masifnya eksploitasi sumber daya alam terutama sumber daya tambang di pulau kecil. Kedua, Terjadi kehancuran ekologi yang berujung pada krisis air, krisis sosial dan krisis budaya. Ketiga, pulau kecil bisa tenggelam terutama dengan adanya dampak perubahan iklim yang mana muka air laut bertambah setiap tahunnya. Keempat, memberi peluang dilakukannya proses eksploitasi sumberdaya alam di pulau-pulau kecil terluar, hal ini akan mengancam kedaulatan negara dalam konteks batas teritorial negara.” 38. Bahwa selain Dampak Ekologi diatas Ahli Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si. juga menjelaskan bahwa Aktivitas 625 pertambangan di Pulau Kecil berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat yang berujung pada menurunya tingkat kesejahteraan (Vide: Keterangan Ahli Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si. Dampak Eksploitasi Tambang Di Pulau Kecil: Keterkaitannya dengan Undang-Undangan Nomor 27 Tahun 2007 dan UUD 1945, hlm. 6-7) “Aktivitas pertambangan di Pulau Kecil berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat yang berujung pada menurunya tingkat kesejahteraan dan kemiskinan. Lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber pangan utama masyarakat pulau kecil akan terganggu dengan adanya aktivitas pertamabangan. Dapat diduga lahan pertanian dan perkebunan akan tercemar oleh material tambang, terutama selama musim penghujan dimana material tambang dari kawasan yang dieksploitasi akan terbawa oleh aliran air hujan sampai ke area perkebunan, permukiman dan sumber air bersih. Akibatnya akan terjadi dua hal; pertama kerusakan kawasan pertanian dan perkebunan. Kedua, menurunya kualitas air bersih. Air adalah kebutuhan utama masyarakat, jika ketersediaan air bersih bermasalah atau krisis air, maka kesehatan dan kehidupan masyarakat akan terganggu. Kondisi ini akan berdampak pada konflik antara masyarakat dengan korporasi pertambangan. Kinseng (2021), terjadi perubahan sosial di masyarakat pulau kecil akibat masuknya korporasi. Kehidupan masyarakat pesisir di pulau kecil sangat bergantung pada ekosistem utama wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia sumber protein. Masyarakat hidup dengan menangkap ikan, memanen berbagai biot laut seperti kerang-kerangan (Gastropoda), kimah (Bivalvia), Bulu Babi (Echnodermata), Teripang (Holothuroidea), Lobster (Crustacea) dan lain-lain. Berbagai sumber protein yang disebutkan merupakan biota atau organisme yang hidup, tumbuh dan berkembang di ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Artinya, jika ketiga ekosistem utama ini mengalami kerusakan, maka organisme sumber pangan masyarakat juga akan hilang. Kehilangan sumber pangan dari laut akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Menurut Hakim et al. (2015) kerusakan lingkungan sebagai dampak dari kegiatan industri pertambangan membuat sulit aktivitas dan penghidupan masyarakat. 39. Bahwa uraian diatas juga diperkuat oleh Keterangan Ahli Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin, MSc. yang menjelaskan mengenai situasi Kerentanan Pulau Kecil di Indonesia sebagaimana laporan World Bank Group dan Asian Development Bank berjudul “Climate Risk 626 Country Profile” tahun 2021, Indonesia dikategorikan sebagai Negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim terutama berupa kejadian banjir, kekeringan, perubahan kenaikan muka laut jangka panjang, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan temperatur. Dampak kenaikan muka laut menjadi faktor yang sangat penting mempengaruhi kondisi dinamika pulau-pulau kecil. NOAA (2020) melaporkan kenaikan muka laut di Indonesia mencapai 3,9 +/- 0,4 mm/tahun selang periode 1992 – 2020. Namun demikian, laju kenaikan muka laut tidak merata di wilayah Indonesia. Laju kenaikan muka laut tertinggi terjadi di Samudera Pasifik sebelah utara Papua sebesar 10 – 12 mm per tahun, dan terendah terjadi di Jawa bagian selatan, Sumatera bagian barat, Nusa Tenggara bagian selatan, dan Selat Karimata sebesar 2 – 4 mm per tahun. 40. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Wilayah Pulau- pulau Kecil karena kerentanannya seharusnya dilindungi dan bukan dieksploitasi yang akan memperparah situasi kerusakan Lingkungan Hidup dan mengganggu mata pencaharian masyarakat yang berujung pada menurunya tingkat kesejahteraan 41. oleh karena itu Para Pihak Terkait Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 3. URGENSI PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK MELINDUNGI KEBERLANJUTAN MASYARAKAT BESERTA EKOSISTEM YANG ADA DI WILAYAH PESISIR PULAU- PULAU KECIL. 42. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang sangat penting dijaga, dilindungi, dan dilestarikan demi keselamatan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil beserta ekosistem di dalamnya. 43. Bahwa perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak– hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, beserta kearifan lokal dan nilai–nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat pesisir diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) UU 27/2007, yang menyatakan: 627 Ayat (1): Pemerintah mengakui, menghormati, melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Ayat (2): Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. 44. Bahwa pengakuan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal juga diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 45. Bahwa untuk mencegah dan melindungi dari ancaman kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil yang merugikan masyarakat, telah diatur melalui ketentuan Pasal 10 UU 27/2007 tentang pengalokasian ruang wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dalam 4 kawasan, yaitu: kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut. Menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor: 3/PUU-VIII/2010 bahwa pengalokasian perairan pesisir dan pulau–pulau kecil dalam beberapa kawasan dengan maksud untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. 46. Bahwa aktivitas penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekologi pulau kecil. Hal ini dijelaskan ahli Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si (ahli Ekologi Pulau Kecil) dalam persidangan menyatakan: - Eksploitasi sumber daya mineral di daratan pulau kecil memberikan tekanan terhadap ekologi pulau kecil, baik ekosistem didarat maupun di laut. Aktivitas pertambangan dilakukan secara terbuka (open maining), hutan tebang agar material tambang bisa diambil. Akibatnya akan terjadi deforestasi yang memicu dampak kerusakan ekologi pulau kecil yang lebih besar lagi. Dampak ekologi yang diproyeksi akan 628 terjadi diantaranya kerusakan hutan, menurunnya kualitas air bersih, degradasi ekosistem darat, pesisir dan laut. Selain itu terjadi laju sedimentasi yang tinggi, pendangkalan perairan, kualitas perairan menurun, kerusakan ekosistem utama pesisir dan laut yakni ekostem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. - Kerusakan ekologi berakibat pada kehidupan sosial masyarakat pesisir karena gangguan terhadap ruang hidup masyarakat. Daratan yang dijadikan area perkebunan sebagai penyedia pangan bagi masyarakat terganggu. Ekosistem pesisir dan laut sebagai habitat berbagai organisme yang selama ini diambil untuk pemenuhan kebutuhan protein masyarakat berkurang bahkan hilang. - Pembukaan lahan di dataran berpotensi mengakibatkan perubahan land scape, terjadinya deforestasi, hilangnya habitat berbagai fauna, kerusakan vegetasi hutan, dan menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga pulau. Selain itu, pembukaan lahan oleh aktivitas tambang di darat juga memberikan tekanan kepada ekosistem pesisir dan laut. Dengan demikian eksploitasi tambang di pulau kecil berpotensi memberikan dampak ekologi, dampak sosial dan dampak degradasi budaya masyarakat pesisir di Pulau Kecil. - Proses eksploitasi tambang di pulau kecil memicu dua dampak ekologi terpenting yakni: Pertama, kerusakan ekosistem hutan. Alih fungsi hutan di daratan pulau kecil untuk eksploitasi tambang dan pembangunan kawasan industri pertambangan menyebabkan terjadinya deforestasi. Kehancuran ekosistem hutan berdampak pada hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air tanah dan suplai air tanah di pulau kecil. Kedua, kerusakan ekosistem utama pesisir dan laut. Ekpsloitasi tambang di daratan dan wilayah pesisir memberikan tekanan yang besar terhadap ekosistem mangrov, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Berbagai aktivitas 629 pertambangan di Pulau Kecil yang berdampak pada kerusakan ekosistem utama wilayah pesisir dan laut adalah pembangunan kawasan industri di area mangrove dan tekanan laju sedimentasi dari daratan akibat pembukaan lahan pertambangan. Kerusakan ini mengakibatkan hilangnya peran dan fungsi mangorve dalam ekosistem pesisir dan laut. 47. Bahwa perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditinjau dari kondisi oseanografi dan tingkat kerentanan pulau kecil di Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ahli Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin, MSc Dosen Ilmu Kelautan, FPIK, Universitas Sam Ratulangi dalam persidangan menyatakan:  Indonesia harus mengelola pulau dengan tepat untuk memastikan keberlanjutan keutuhan wilayah, pembangunan, kesejahteraan dan keselamatan rakyat, serta perlindungan keanekaragaman hayati karena pulau merupakan sumber daya ruang tinggal, sosial, ekonomi, budaya, dan keanekaragaman hayati. Setiap pulau memiliki karakteristiknya masing-masing mulai dari proses pembentukan, perkembangannya saat ini, hingga perubahan yang akan terus berlangsung di masa akan dating.  Intervensi terhadap sebuah sistem pulau harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat berdasarkan karakteristik sebuah pulau dan daya dukung pulau itu sendiri. Semakin kecil ukuran sebuah pulau, maka daya dukung pulau tersebut akan semakin terbatas dalam menopang tekanan akibat faktor alami maupun antropogenik (aktivitas manusia). Praktek pengelolaan berbasis kearifan lokal telah dilakukan secara turun temurun masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil seperti Seke dan Maneke di Talaud, Sasi di Maluku Tenggara. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat kepulauan memahami dengan baik karakteristik dan keterbatasan sumber daya di pulau yang mereka tempati. 630  Aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberlangsungan layanan alam dan keselamatan suatu sistem pulau, yaitu: 1) Proses fisik oseanografi pada sistem pulau kecil. Fenomena alam yang akan kita jumpai ketika mendekati sebuah pulau yakni kondisi permukaan perairan dekat pulau atau antar pulau yang tidak tenang, pergerakan massa air yang lebih cepat dan seringkali berubah-ubah. Fenomena ini akan sangat bervariasi antara satu pulau dengan lainnya. Keterpisahan sebuah pulau dari daratan utama menyebabkan sebuah pulau menjadi sistem yang terbuka. Angin sebagai pembangkit utama gelombang sebagai contoh, bisa dibangkitkan dalam jarak yang dekat maupun jauh dari sebuah pulau tetapi pergerakannya akan tetap mengarah, mencapai, dan bahkan melintasi pulau dari satu sisi ke sisi yang lainnya. 2) Indeks kerentanan pantai pulau kecil, Sejauh penelusuran yang dilakukan, ditemukan sejumlah studi yang dipulikasikan untuk pulau dan lebih khusus pulau- pulau kecil di Indonesia selang periode 2012 hingga 2023. Hal yang menarik bahwa hampir keseluruhan studi mengidentifikasi bahwa pulaupulau kecil memiliki tingkat kerentanan sedang hingga sangat tinggi. 3) Perubahan iklim dan implikasinya terhadap pulau kecil. Dalam laporan World Bank Group dan Asian Development Bank berjudul “Climate Risk Country Profile” tahun 2021, Indonesia dikategorikan sebagai Negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim terutama berupa kejadian banjir, kekeringan, perubahan kenaikan muka laut jangka panjang, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan temperatur. Dampak kenaikan muka laut menjadi faktor yang sangat penting mempengaruhi kondisi dinamika pulau- pulau kecil. NOAA (2020) melaporkan kenaikan muka laut 631 di Indonesia mencapai 3,9 +/- 0,4 mm/tahun selang periode 1992 – 2020. 48. Bahwa ahli Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, D.A.A., D.E.A menyoroti kepulaun Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan laut yang sangat besar dan prospektif sebagai aset Pembangunan. Dalam keterangannya di persidangan ahli Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, D.A.A., D.E.A menerangkan: - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 14.000 pulau-pulau kecil dari sekitar 16.671 pulau bernama, dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan laut seluas 5.800.000 km persegi memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan laut yang sangat besar dan prospektif sebagai aset pembangunan. Dengan lebih dari 14.000 pulau-pulau kecil beserta ekosistem pesisir di sekitarnya yang tersebar dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur dikenal sebagai negara megabiodiversity laut terbesar di dunia. Kenyataan ini mudah dipahami karena dengan ribuan pulau- pulau kecil yang membentuk kepulauan nusantara, Indonesia memiliki semua ekosistem laut tropis produktif, mulai dari ekosistem mangrove, lamun, sampai dengan ekosistem terumbu karang. - Dengan semua ekosistem laut tropis produktif yang teruntai sekeliling pulau-pulau kecil ini, maka selain sebagai negara megabiodiversity terbesar, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat besar sebagai aset nasional. Ekosistem terumbu karang dengan luas lebih dari 60.000 km persegi atau 18% luas terumbu karang dunia dengan lebih dari 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang batu, 2.900 jenis kekerangan, dan 1.500 jenis udang dapat berkontribusi antara 976.000 ton sampai 1.370.000 ton ikan karang bernilai ekonomi penting per tahunnya. - Selain ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove yang tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau kecil juga sangat berperan, baik sebagai penyedia sumber daya ikan di kawasan 632 tersebut dan sekitarnya maupun bagi kelangsungan hidup ekosistem lainnya, serta sangat bermanfaat 49. Bahwa selain itu ahli Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, D.A.A., D.E.A menyoroti tentang kerentanan pengaruh eksternal dan kegiatan Pembangunan terhdaap wilayah pesisir dan pulau-pulai kecil. Dalam keterangannya di persidangan ahli Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen, D.A.A., D.E.A - Di samping potensi sumber daya alam pesisir dan laut yang demikian besar, pulau-pulau kecil dengan karakteristik yang spesifik memiliki kerentanan terhadap berbagai pengaruh eksternal dan kegiatan pembangunan. Berbagai pengaruh eksternal dan meningkatnya aktivitas pembangunan di kawasan pulau-pulau kecil dapat menjadi ancaman terhadap degradasi ekosistem dan sumber daya alam pulau-pulau kecil, seperti eksploitasi lebih, pencemaran, degradasi habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati. - Keterkaitan berbagai ekosistem pesisir dan laut di sekeliling pulau-pulau kecil menjadikan kawasan ini memiliki produktivitas hayati yang tinggi dan berperan penting sebagai penunjang sumber daya ikan. Hal ini dapat terlihat dari kenyataan bahwa kehidupan dari sekitar 85% biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir sebagai ekosistem pertama daripada pulau- pulau kecil. Secara agregat, dapat dikatakan bahwa nilai output perikanan nasional itu sebagian besar sekitar 70-80% dihasilkan oleh kawasan pulau-pulau kecil yang ada di nusantara ini. Hal ini tak mengherankan karena hanya di kawasan pulau-pulau kecilah hamparan terumbu karang, selimut mangrove, dan padang lamun masih dalam kondisi yang cukup baik. 50. Keterangan ahli Rilus A. Kinseng (Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB University Bogor), melihat dari sisi ketergantungan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada sumberdaya alam sebagai sumber penghidupan, tetapi di sisi lain masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menghadapi masalah-masalah 633 sosial seperti kemiskinan, marjinalisasi, penggusuran, dan konflik sosial. Dalam persidangan ahli Rilus A. Kinseng menjelaskan: - Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil umumnya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada sumberdaya alam sebagai sumber penghidupan (livelihood) mereka. Sebagai contoh, para nelayan misalnya, sangat tergantung pada laut dan komoditi perikanan di dalamnya sebagai sumber penghidupan mereka. Tentu ada juga yang mengandalkan komoditi pertanian/perkebunan sebagai sumber penghidupannya. - Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini masih menghadapi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, marjinalisasi, penggusuran, dan konflik sosial. Tidak jarang sumber penghidupan mereka terganggu bahkan porak poranda akibat berbagai kegiatan pembangunan, termasuk yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan. Oleh sebab itu, akses dan kontrol komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap sumberdaya alam sangat perlu dijaga dan dilindungi. - “Pembangunan” di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hingga kini seringkali menyebabkan marjinalisasi dan memicu konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan di pesisir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pernah memicu konflik sosial antara perusahaan pertambangan dengan komunitas nelayan di sana (Kinseng, 2014). Konflik ini terjadi karena kegiatan pertambangan tersebut mengganggu fishing ground nelayan bahkan banyak rumpon nelayan yang dipotong. Konflik sosial antara pihak perusahaan tambang dan pemerintah dengan komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil juga terjadi di beberapa wilayah lain, seperti di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur; dan di Pulau Sangihe Sulawesi Utara. Sementara itu, penambangan pasir yang dilakukan di Banten telah memicu konflik sosial yang berkepanjangan di sana. 634 - Kegiatan lain yang juga menyebabkan marjinalisasi kaum nelayan/penduduk lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah reklamasi pantai, seperti yang terjadi di pantai Utara Jakarta. Kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta telah menyebabkan gangguan terhadap nelayan. Rencana reklamasi di Teluk Benoa, Bali, mendapat perlawanan yang keras dari komunitas local karena dipandang akan menghancurkan mereka dan bahkan merusak wilayah yang dianggap sakral oleh komunitas lokal. Pembangunan lainnya seperti di Pulau Rempang, Riau, juga mengganggu kehidupan komunitas lokal, baik secara sosiologis, antropologis, bahkan spiritual, sehingga memicu konflik sosial. - Pertambangan yang dilakukan oleh PT GKP di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mengganggu atau mendisrupsi kehidupan komunitas lokal di sana. Dari segi, kegiatan pertambangan mengancam komunitas lokal melalui pembelian lahan-lahan dan tanaman yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Yang lebih parah tentunya, ada lahan yang dijual oleh pihak tertentu yang bukan pemiliknya (“mafia tanah”). Di lain pihak, kegiatan pertambangan sangat berbeda dengan pertanian yang sudah dikuasai oleh komunitas secara turun-temurun. Kegiatan pertambangan memerlukan pengetahuan dan skill yang baru, dan bahkan kekuatan fisik yang juga berbeda dengan kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak warga komunitas yang kehilangan pekerjaan ketika lahan pertanian mereka dikonversi menjadi lahan pertambangan. Tentu saja ini menyebabkan porak poranda kehidupan mereka yang kehilangan tanah dan tanaman yang merupakan sumber penghidupan mereka. - Kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii ini telah memicu konflik sosial di sana. Konflik sosial itu pertama-tama adalah konflik vertikal antara komunitas lokal dengan pihak perusahaan. Namun, konflik sosial yang terjadi bukan hanya 635 secara vertikal, tetapi juga secara horizontal antar sesama warga, yakni antara warga yang pro kegiatan pertambangan dan yang kontra. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT GKP telah memecah belah komunitas lokal, yang sebenarnya masih bersaudara. 51. Bahwa dampak negatif yang ditimbulkan akibat penambagan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat dan lingkungan hidup juga dapat dibuktikan berdasarkan bukti surat yang diajukan Pihak Terkait Abd. Latif, dkk yaitu: 1. Catatan Akhir Tahun 2018 KIARA (Vide PT-031) 2. Catatan Akhir Tahun 2019 KIARA (Vide PT-032) 3. Catatan Akhir Tahun 2020 KIARA (Vide PT-033) 4. Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional yang berjudul: Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batubara (2019:37) (Vide P-35) 5. Bukti Penelitian WALHI (penambangan yang dilakukan oleh Pemohon perkara a quo telah menghilangkan PIHAK TERKAIT I s/d IV dan merampas sumber – sumber kehidupan pihak terkait I - IV) (Vide P-38) 6. Bukti Penelitian KIARA (penambangan yang dilakukan oleh Pemohon perkara a quo telah menghilangkan PIHAK TERKAIT I s/d IV dan merampas sumber – sumber kehidupan pihak terkait I - IV) (Vide P-38) 7. Bukti Penelitian JATAM (penambangan yang dilakukan oleh Pemohon perkara a quo telah menghilangkan PIHAK TERKAIT I s/d IV dan merampas sumber – sumber kehidupan pihak terkait I - IV) (Vide PT-039) 8. Bukti Penelitian JATAM (penambangan yang dilakukan oleh Pemohon perkara a quo telah menghilangkan PIHAK TERKAIT I s/d IV dan merampas sumber – sumber kehidupan pihak terkait I - IV) 9. Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional yang berjudul: “Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan 636 Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batubara (2019:58)” (PT-040) 10. Nestapa Pulau Kecil Indonesia dalam Cengkeraman Tambang (JATAM), https://www.jatam.org/nestapa-pulau-kecil-indonesia- dalam-cengkeraman-tambang/ (Vide PT-046) 11. Publikasi Mongabay dengan judul “Tambang antam cemari pesisir halmahera timur” https://www.mongabay.co.id/2021/05/04/tambang-antam- cemari-pesisir-halmahera-timur/ (Vide PT-052) 12. Publikasi media BBC dengan judul “Pertambangan emas Pulau Sangihe: Ancaman hilangnya burung endemik yang bangkit dari 100 tahun 'kepunahan'” https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346843 (Vide PT- 053) 13. Laporan Catatan Akhir Tahun 2018 Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang berjudul “Proyeksi Kelautan dan Perikanan 2019: Tahun Perampasan dan Pemiskinan Masyarakat Bahari Indonesia” (Vide PT-057 14. Publikasi Mongabay dengan judul “Dari Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang, Protes, Berbuah Aniaya dan Penangkapan” https://www.mongabay.co.id/2021/05/04/tambang-antam- cemari-pesisir-halmahera-timur/ (Vide PT-59) 15. Laporan Jaringan Advokasi Tambang, dengan judul “Jalan Kotor Kendaraan Listrik: Jejak Kejahatan Lingkungan dan Kemanusiaan di Balik Gurita Bisnis Harita Group, 2023, halaman 32” (Vide PT-060 16. Laporan Walhi dengan Judul “ Riset walhi Mengenal Dampak Kehancuran Sosial Ekologi di Pulau Wawonii Akibat Pertambangan Nikel “ (Vide PT-61) 52. Bahwa sisi lain ahli Rilus A. Kinseng melihat keberadaan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU 27/2007 dari dimensi Pembangunan berkelanjutan (sustainability. Ahli Rilus A. Kinseng menerangkan : 637 - Pasal 35 huruf k UU PWP3K ini sebenarnya berbicara tentang syarat kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mencakup: (1) syarat teknis, (2) syarat ekologis/lingkungan, dan (3) syarat sosial-budaya- masyarakat, ketiga syarat ini sudah sangat tepat ditinjau dari segi perkembangan zaman, khususnya terkait dengan pembangunan. Ketiga syarat ini dapat dikatakan sama dengan dimensi-dimensi dari sustainability yang kini menjadi kata kunci untuk seluruh kegiatan pembangunan. Pasal 35 huruf k UU PWP3K itu sangat sesuai dan sejalan dengan perkembangan terkini terkait kegiatan pembangunan apapun, termasuk kegiatan pertambangan. Dan oleh sebab itu, harus tetap dipertahankan, tidak boleh dibatalkan. - Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K. Ini juga adalah soal tata kelola sumberdaya alam. Pasal dan ayat ini mengatur tentang prioritas pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Prioritas inipun sejalan dengan prinsip sustainability yang telah diuraikan di atas, khususnya elemen lingkungan (environment). Tentunya prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan secara cermat karakteristik pesisir dan pulau-palau kecil itu sendiri. Penyusunan prioritas pemanfaatan sumberdaya alam seperti ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal dan ayat manapun dari UUD 45! Kalau kita cermati, UUD 45 sendiri juga memiliki prioritas. Misalnya, dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 45 dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Artinya, penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam itu diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang, misalnya penguasa dan pengusaha. Apakah ini diskriminatif? Tentu saja tidak. - Persyaratan dan prioritas yang tertuang dalam Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K juga lebih sesuai dengan paradigma pembangunan yang diadvokasi oleh UNDP, yaitu 638 human security. Menurut UNDP, human security itu mencakup tujuh dimensi, yaitu economic security (keamanan ekonomi), food security (keamanan pangan), health security (keamanan kesehatan), environmental security (keamanan lingkungan), dan personal security (keamanan individu), community security (keamanan komunitas), dan political security (keamanan politik) - Pembatalan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K ini justru berpotensi menyebabkan diskriminasi dan marjinalisasi komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan pembangunan seperti yang seringkali terjadi selama ini. Pembatalan kedua pasal tersebut akan menciptakan sebuah struktur sosial yang berfungsi sebagai enabling bagi praktik-praktik penggusuran dan penindasan warga komunitas lokal. Dan perlu diingat, seperti pernah saya katakan, “sejauh ini masyarakat pesisir 56masyarakat adat dan masyarakat tradisional sehingga perlu kebijakan afirmatif - Syarat dalam Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K untuk memastikan agar ketiga dimensi dari sustainability itu (sosial, ekonomi, dan lingkungan) dapat terwujud secara nyata di negeri tercinta ini; dan sekaligus berperan sebagai instrument untuk melindungi akses dan kontrol komunitas lokal terhadap sumberdaya alam yang merupakan sumber livelihood mereka 53. Bahwa sehubungan dengan itu ahli Rilus A. Kinseng menyatakan, pembatalan Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU 27/2007 ini justru berpotensi menyebabkan diskriminasi dan marjinalisasi komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kegiatan pembangunan seperti yang seringkali terjadi selama ini. Pembatalan kedua pasal tersebut akan menciptakan sebuah struktur sosial yang berfungsi sebagai enabling bagi praktik-praktik penggusuran dan penindasan warga komunitas lokal. Dan perlu diingat, seperti pernah saya katakan, “sejauh ini masyarakat pesisir masih berada di posisi yang lemah dan sering tergusur”, termasuk masyarakat adat dan masyarakat tradisional sehingga perlu kebijakan afirmatif. 639 54. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jika Perusahaan Tambang melakukan praktik penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hal ini berpotensi memperparah kerusakan ekosistem sumberdaya mulai dari ketergantungan masyarakat kepulauan terhadap keanekaragaman tumbuhan, fauna, sumberdaya alam sebagai sumber penghidupan, menghilagkan ruang hidup masyarakat dan mengakibatkan kerusakan ekologi. 55. Bahwa dengan demikian Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 sebagai instrument untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau pulai kecil yang tergantung kepada sumber daya alam dan perlindungan kepada lingkungan hidup (ekologi). Karena itu kedua pasal ini harus tetap dipertahankan. 4. NORMA DALAM PASAL 23 AYAT (2) DAN DAN PASAL 35 UU 27/2007 MENGANDUNG MAKNA LARANGAN MUTLAK PENAMBANGAN PASIR, MINYAK, GAS, DAN PENAMBANGAN MINERAL DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 56. Bahwa keterangan Pihak Terkait Idris Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M menerangkan tentang konstruksi hukum Lingkungan sebagai berikut ; ● Hukum lingkungan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum lingkungan di tingkat global. Adapun perjalanan politik hukum lingkungan Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pada tahun 1973 Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk pertama kalinya memuat ketentuan tentang arahan pembangunan jangka panjang terkait pentingnya pertimbangan aspek lingkungan hidup. “Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang” 640 b. Pada tahun 1978 Indonesia membentuk Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH). c. Pada tahun 1982, Indonesia mengesahkan UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagian pertimbangan UU No. 4 tahun 1982, sebagai berikut: “Dalam mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum dan untuk mencapai kebahagiaan hidup, perlu diusahakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.” d. Pada tahun 1992, Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi Rio atau United Nations Conference on Environment and Development (UNCED). Salah satu hasilnya, Indonesia menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati atau United Nations Convention on Biological Diversity dan mengesahkan konvensi tersebut dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity. e. Pada tahun 1997, Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada bagian pertimbangan dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa: “Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan dan untuk mencapai kebahagiaan hidup, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan”. Indonesia mengesahkan Undang-Undang ini dikarenakan 641 pertimbangan untuk menyesuaikan terhadap hasil-hasil Konferensi Rio 1992. f. Pada Amandemen ke-4 UUD NKRI 1945, terdapat amandemen Pasal 33, dengan menambahkan ayat (4), yakni: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. g. Pada tahun 2009, disahkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan pertimbangan: “Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.” UU ini dibentuk karena diperlukannya penguatan kelembagaan lingkungan hidup yang memiliki kewenangan, dan penyesuaian dengan otonomi daerah. 57. Bahwa secara konstitusional “Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia” dengan semangat pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dalam arti lain Negara harus menjamin Hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali; 58. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini adalah bagian dari pasal konstitusi yang dapat dijadikan dasar konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi pasal ini belum mengakui pentingnya pertimbangan tentang keseimbangan antara lingkungan hidup, ekonomi, dan keadilan sosial; 59. Bahwa Bisa dipahami pasal ini menitikberatkan keadilan sosial (untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat), dikarenakan pasal ini adalah 642 pasal orisinil UUD 1945 yang pada saat penyusunannya, aspek lingkungan hidup, belum menjadi isu politik penting. Tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dapat dipungkiri sangat tergantung pada keberlanjutan (sustainability) dari natural capital resources dan ekosistem yang sehat. 60. Bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pasal ini dapat diartikan memberikan ruang penafsiran bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip ecologically sustainable and equitable development, dan dapat dijadikan dasar penerapan strong sustainable development; 61. Bahwa dengan demikian aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Pemohon (PT.GKP) tidak memperhatikan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; 5. URGENSI PERLINDUNGAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK MELINDUNGI KEBERLANJUTAN MASYARAKAT BESERTA EKOSISTEM YANG ADA DI WILAYAH PESISIR PULAU- PULAU KECIL. 62. Bahwa Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memenuhi syarat elemen ‘criticality’ apabila melihat dari kadar pentingnya (degree of importance), maupun kadar keterancamannya (degree of threats) berdasarkan kriteria-kriteria diatas. Berbagai studi 16 menunjukkan bahwa bahwa salah satu ciri penting pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir adalah bahwa ekosistem ini merupakan ekosistem; 63. Bahwa yang paling rentan terhadap peristiwa ekstrim yang diakibatkan perubahan iklim. Briguglio menyatakan: “Many small island developing states (SIDS) face special disadvantages 643 associated with small size, insularity, remoteness and proneness to natural disasters” Pelling & Uitto mengatakan: “Small islands are made vulnerable by their small size, insularity and remoteness, environmental factors, limited disaster mitigation capability, and demographic and economic structure” Lebih lanjut, United Nations Conference on Environment and Development pada bulan Juni 1992 menyatakan bahwa: “Small Island Developing States, and islands supporting small communities are a special case both for environment and development. They are ecologically fragile and vulnerable. Their small size, limited resources, geographic dispersion and isolation from markets, place them at a disadvantage economically and prevent economies of scale”; 64. Bahwa Dalam studi lain (Retraubun, (2002) menunjukkan bahwa pulau kecil memiliki risiko lingkungan yang tinggi, dan sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam atau perubahan lingkungan secara alami maupun non-alami. Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan (Sagala et al., (2021); 65. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, kriteria ABKT memiliki kemiripan dengan kriteria CNC sebagaimana disebutkan di atas. Kriteria ini terdiri dari: a. Secara signifikan mengandung keanekaragaman spesies yang penting untuk dilestarikan b. Elemen bentang alam yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan c. Area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam d. Area yang dapat menyediakan jasa ekosistem 644 e. Area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati f. Area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati. 66. Bahwa penetapan kriteria CNC juga dapat ditemukan dalam instrumen EBSA (Ecologically and Biologically Significant Areas). Konsep EBSA diperkenalkan pada tahun 2008 yang digunakan sebagai standar untuk kawasan khusus dalam Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (CBD). Ukuran EBSA adalah wilayah lautan yang memiliki kepentingan khusus dalam hal karakteristik ekologi dan biologisnya. Contohnya, kawasan yang menyediakan habitat penting, sumber makanan, atau tempat berkembang biak bagi spesies tertentu. Kriteria EBSA sendiri terdiri dari 7. Kriteria ini antara lain: a. Keunikan dan kelangkaannya; b. Pentingnya untuk kehidupan spesies tertentu; c. Pentingnya untuk spesies dan/atau habitat yang dalam bahaya, terancam punah, atau mengalami penurunan kuantitas; d. Rentan, rapuh, sensitif, dan pemulihannya lambat; e. Produktivitas secara biologisnya; f. Keanekaragaman secara biologisnya; dan g. Kealamiannya 67. Bahwa Karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan sehingga perlu dikonservasi dan dilindungi dipertegas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Berdasarkan PermenKP tersebut, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dijadikan landasan untuk menetapkan wilayah konservasi perairan berdasarkan kriteria-kriteria dalam Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi: a. Pasal 7 ayat (1): Kawasan Konservasi dapat ditetapkan sebagai kategori taman apabila memenuhi kriteria: a) memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami dan dapat dikelola secara berkelanjutan; 645 b) berpotensi sebagai warisan dunia alami; c) memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau Kearifan Lokal yang alami, dan berdaya tarik tinggi, serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan pariwisata alam perairan yang berkelanjutan; d) mempunyai luas Wilayah Pesisir dan/atau Pulau Kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; e) kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam perairan, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan; dan atau f) mempunyai keterwakilan Ekosistem di Wilayah Pesisir yang masih asli dan/atau murni. b. Pasal 9 ayat (1): Kawasan konservasi dapat ditetapkan sebagai kategori kawasan konservasi maritim apabila memenuhi kriteria: a) wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diserahkan pengelolaannya; b) Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil yang diatur dengan adat tertentu, Kearifan Lokal, dan/atau hak tradisional; c) tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi; d) situs sejarah kemaritiman; dan/atau e) tempat ritual keagamaan atau adat. Permen KP No. 31 Tahun 2020 ini merupakan peraturan yang diterbitkan dalam rangka melaksanakan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 4 UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di mana tujuan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya adalah “melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. 68. Bahwa Berdasarkan Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi di Laut tidak diberikan untuk 646 kegiatan: a. Pertambangan Terbuka; b. Dumping; dan c. Reklamasi. Sehingga dari pengaturan ini kita dapat memahami bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan critical natural capital yang perlu dilindungi dan dikonservasi. Pemberlakuan pengecualian terhadap seluruh ekosistem tertentu untuk kepentingan PSN, bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3), 33 ayat (4) dan 28 H UUD NRI 1945 yang merupakan landasan pelaksanaan dari konsep strong sustainability. 69. Bahwa Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pulau pulau kecil tidak semata-mata mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tetapi juga harus mendasarkan pada: a. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 b. Pasal 28 H UUD 1945 c. Pasal 3 dan Pasal 4 UU 27/2007 d. Pasal-pasal pengelolaan Sumber Daya Alam dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 70. Bahwa Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terutama prinsip prinsip intergenerational dan precautionary principle yang keduanya telah diadopsi dalam kerangka hukum nasional. 71. Bahwa Indonesia memaknai prinsip berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan) sebagai prinsip berkelanjutan yang kuat (strong sustainability). Oleh karena itu, terhadap pasal yang diuji oleh Pemohon, ahli berpandangan bahwa Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007 yang tidak memberikan ruang bagi kegiatan pertambangan di Pulau- Pulau Kecil sejalan dengan asas dan tujuan dari Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a UU 27/2007 yang menekankan pada prinsip keberlanjutan dan tujuan perlindungan dan konservasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; 72. Bahwa Pasal 35 huruf k yang dapat ditafsirkan memberi peluang untuk kegiatan pertambangan di Pulau-Pulau Kecil, tidak sejalan dengan Pasal 23 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a UU 27/2007, Pasal 28 H, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Di samping itu, Pasal 35 huruf k tidak sejalan dengan prinsip 647 keberlanjutan yang beraliran kuat (strong sustainability), prinsip- prinsip berkelanjutan terutama intergenerational dan precautionary principle, dan bahwa karakter dari kegiatan pertambangan yang merupakan abnormally dangerous activity atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius, sehingga berpotensi memperparah kondisi krisis bumi, dalam hal ini pulau-pulau kecil. Dengan demikian ahli berpendapat bahwa Pasal 35 huruf k UU 27/2007 tersebut harus dimaknai bahwa pengelolaan Pulau-Pulau Kecil tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan; 6. MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MENGALAMI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, TERJADI KONFLIK SOSIAL, ANCAMAN, INTIMIDASI DAN KRIMINALISASI KARENA MEMPERJUANGKAN DAN MEMPERTAHANKAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG MERUPAKAN RUANG HIDUP. 73. Bahwa Pulau-pulau kecil sangat penting untuk mendapatkan perlindungan secara khusus, sebab infrastruktur ekologi yang terbatas. Semakin kecil pulau itu maka 23 semakin terbatas infrastruktur ekologinya. salah satu infrastruktur ekologinya adalah lensa air yang selama ini menjadi sumber utama air tawar di pulau- pulau kecil. Jika lensa air tanah ini rusak karena keracunan atau hilang berganti dengan air laut karena operasi pertambangan maka akan terjadi krisis air pada pulau-pulau kecil tersebut. [BUKTI PT- 040] 74. Bahwa dalam publikasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (“LIPI”) dalam bukunya yang berjudul Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara [BUKTI PT-041]: “Sebagai pulau kecil, keberadaan hutan bagi masyarakat Wawonii sangat penting karena pemenuhan kebutuhan mereka sangat bergantung pada hutan ataupun hamparan lautan di sekelilingnya” 75. Bahwa dalam publikasi BRIN menyebutkan [BUKTI PT-042] “Masuknya beberapa perusahaan tambang di pulau tersebut hanya berdampak pada kehidupan para pengusaha dan pemegang kekuasaan yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang di luar 648 pulau tersebut. Pulau kecil ini dilaporkan memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya pertanian, kelautan maupun sumber daya pertambangan, namun potensi tersebut tidak berdampak positif terhadap harkat hidup masyarakatnya karena pengelolaan yang tidak arif dan bijaksana dari para pemegang kekuasaan (Gafar, 2011)” 76. Bahwa dalam Publikasinya BRIN menyebutkan [BUKTI PT-043] “Dari sisi geologi, wilayah Wawonii tersusun oleh batuan sedimen berumur tersier, batuan sedimen berumur trias, dan batuan beku ultrabasa kerak samudra yang berumur jutaan tahun, yang menandakan adanya sumber tambang nikel laterit, besi laterit, dan krom serta emas (Jassin, 2012). Oleh karena itu, pengelolaan yang tidak arif dan bijaksana dari para pemegang kekuasaan, tidak berdampak positif terhadap harkat hidup masyarakatnya (Gafar, 2011)” 77. Bahwa keberadaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ruang hidup bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum masuknya perusahaan pertambangan; 78. Bahwa dalam model pembangunan yang menargetkan pertumbuhan ekonomi, berbagai prakarsa pembangunan, terutama yang berbasis lahan, berpotensi menjadi konflik, terutama terjadinya tumbukan klaim antara sektor usaha dengan masyarakat. Pada akhirnya, konflik lahan dan kekayaan alam tersebut dapat menjadi “biaya” yang tidak terhindarkan dalam kegiatan pembangunan, dan “biaya” ini kemudian dibebankan kepada para pihak yang berkonflik, baik itu sektor usaha maupun pemerintah, serta masyarakat; 79. Bahwa konflik lahan dan sumber daya alam merupakan salah satu persoalan yang masih menjadi pekerjaan besar (PR) besar pemerintah untuk dituntaskan. Sepanjang tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 212 ‘letusan’ konflik agraria, mencakup 1.035.613 hektar lahan dan 346.402 KK terdampak. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2021 dimana luas lahan terdampak 500.062 hektar dan 198.895 KK menjadi korban [BUKTI PT-045] 649 80. Bahwa bukan hanya jumlahnya yang signifikan, namun dari sisi luasan wilayah terdampak naik drastis hingga 100 persen. Begitu pula dari sisi jumlah korban yang terdampak mengalami kenaikan hampir 50 persen dibandingkan tahun 2021 [VIDE BUKTI PT-045] 81. Bahwa hal tersebut di atas, selaras dengan catatan data JATAM Pada tahun 2020 lalu, tercatat 45 kasus konflik pertambangan. Jumlah ini meningkat hampir lima kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2019, yakni 11 konflik. Jadi, jika dihitung sejak 2014-2019, saat di mana Presiden Jokowi berkuasa, terdapat 116 konflik pertambangan yang berhasil dicatat [BUKTI PT-046] 82. Bahwa terkait dengan kasus kasus konflik pertambangan hal ini disebabkan pemberian akses yang diberikan oleh negara melalui pemberian perizinan kepada perusahaan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 83. Bahwa selaras dengan itu keterangan Abdon Nababan sebagai ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap UUD 1945 dalam perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 perlu dicermati bahwa Abdon Nababan dalam keterangannya menyatakan: “Masalah utama dalam pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil adalah tragedy of open access. Tragedi di pesisir dan di lautan adalah karena open acces, yang dibiarkan menjadi rezim yang mengatur laut. Inilah yang sesungguhnya ingin di- address oleh UU 27/2007. Salah satu caranya adalah mengakui hak- hak masyarakat adat, tidak hanya soal pendekatan hak di dalam pengelolaan wilayah, tetapi juga untuk memastikan bahwa Pemerintah punya kaki di bawah, karena kapal-kapal asing dapat masuk tanpa ada yang mengawasi seperti masa lalu (vide, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, halaman 152) 84. Bahwa pada awal tahun 2019 PT. Gema Kreasi Perdana (PT. GKP) yang beroperasi di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, juga telah melakukan intimidasi dan kekerasan kepada warga yang menolak tanahnya dijual dan menentang operasi pertambangan, hingga 35 650 orang di antaranya dikriminalisasi. Tuduhan yang dialamatkan ke warga mulai dari dugaan menghalang-halangi aktivitas perusahaan tambang, dugaan merampas kemerdekaan terhadap seseorang, tuduhan pengancaman, hingga tuduhan penganiayaan. [BUKTI PT- 060] 85. Bahwa konflik atas hadirnya pertambanggan di pulau Wawonii melahirkan perpecahan di Desa Mosolo, hal tersebut disampaikan oleh Dekarno di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi, Dekarno menyampaikan hubungan sesama masyarakat sangat erat dan kuat sebelum adanya perusahaan tambang, Warga saling bantu- membantu dan bekerja sama karena berasal dari rumpun 5 keluarga yang sama, mereka menjunjung tinggi gotong-royong dan tolong- menolong sesama keluarga. Namun kemudian, kehadiran PT GKP telah memicu kehadiran terjadinya konflik sosial yang sangat merusak hubungan keluarga, merusak hubungan sesama saudara kandung, hubungan bapak dan anak menjadi retak dan tidak bertegur sapa, suami-istri bercerai karena berada pada posisi yang berbeda. Suami yang pendukung tambang, ingin menjual lahannya, sementara istri menolak ingin mempertahankan lahannya; 86. Bahwa dengan demikian, adanya penambangan di pulau kecil membawa dampak kerugian yang besar yang dirasakan oleh Masyarakat secara langsung oleh masyarakat Pulau Kecil Wawonii dan terbukti pula kehadiran pertambangan sebagai penyebab utama muncul dan bertambahnya konflik di pulau-pulau kecil, secara khusus pulau kecil Wawonii; D. FAKTA PERSIDANGAN 1. PENDAPAT AHLI A. Pendapat Ahli, Rilus A. Kinseng Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB University Bogor (Sosiologi Pedesaan) Dalam persidangan tanggal, 05 Desember 2023, Rilus A. Kinseng yang merupakan ahli sosiologi pedesaan memberikan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 87. Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil umumnya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada sumberdaya alam 651 sebagai sumber penghidupan (livelihood) mereka. Sebagai contoh, para nelayan misalnya, sangat tergantung pada laut dan komoditi perikanan di dalamnya sebagai sumber penghidupan mereka (contoh: Stanford et al., 2013). Tentu ada juga yang mengandalkan komoditas pertanian/perkebunan sebagai sumber penghidupannya. 88. Sayangnya, komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil ini masih menghadapi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, marjinalisasi, penggusuran, dan konflik sosial. Tidak jarang sumber penghidupan mereka terganggu bahkan porak poranda akibat berbagai kegiatan pembangunan, termasuk yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan. Oleh sebab itu, akses dan kontrol komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap sumberdaya alam sangat perlu dijaga dan dilindungi. 89. Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hingga kini seringkali menyebabkan marginalisasi dan memicu konflik sosial pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan di pesisir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pernah memicu konflik sosial antara perusahaan pertambangan dengan komunitas nelayan di sana (Kinseng, 2014). Konflik ini terjadi karena kegiatan pertambangan tersebut mengganggu fishing ground nelayan bahkan banyak rumpon nelayan yang dipotong. Konflik sosial antara pihak perusahaan tambang dan pemerintah dengan komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil juga terjadi di beberapa wilayah lain, seperti di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur; dan di Pulau Sangihe Sulawesi Utara. Sementara itu, penambangan pasir yang dilakukan di Banten telah memicu konflik sosial yang berkepanjangan di sana (Muldi et al., 2019). Pembangunan lainnya seperti di Pulau Rempang, Riau, juga mengganggu kehidupan komunitas lokal, baik secara sosiologis, antropologis, bahkan spiritual, sehingga memicu konflik sosial. 90. Jika ditelusuri lebih dalam, ketidakberesan sosial yang memicu konflik sosial itu menyangkut paling tidak tiga isu pokok, yaitu 652 penghidupan (livelihood), keadilan (justice), dan martabat/harga diri (dignity). Dalam konteks “pembangunan”, termasuk kegiatan pertambangan, jika hal itu mengganggu apalagi menghancurkan livelihood penduduk setempat, sementara kegiatan “pembangunan” tersebut tidak mampu menggantikan kerugian yang terjadi itu secara adil, hampir pasti akan memicu konflik sosial. 91. Kegiatan pertambangan sangat berbeda dengan pertanian yang sudah dikuasai oleh komunitas secara turun-temurun. Kegiatan pertambangan memerlukan pengetahuan dan skill yang baru, dan bahkan kekuatan fisik yang juga berbeda dengan kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika banyak warga komunitas yang kehilangan pekerjaan ketika lahan pertanian mereka dikonversi menjadi lahan pertambangan. Tentu saja ini menyebabkan porak poranda kehidupan mereka yang kehilangan tanah dan tanaman yang merupakan sumber penghidupan mereka. 92. Konflik sosial yang terjadi bukan hanya secara vertikal, tetapi juga secara horizontal antar sesama warga, yakni antara warga yang pro kegiatan pertambangan dan yang kontra. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT GKP telah memecah belah komunitas lokal, yang sebenarnya masih bersaudara. Dan, jika merujuk pada teori konflik Dahrendorf, kelompok masyarakat yang terbelah tersebut bukan hanya sebatas “quasi groups”, tetapi sudah menjadi “conflict groups” (Dahrendorf, 1958 dan Wallace and Wolf, 2006). 93. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT GKP di Pulau Wawonii ini tidak memenuhi syarat yang dinyatakan pada huruf k tersebut. Kegiatan pertambangan oleh PT GKP di Pulau Wawonii ini nyata-nyata telah “merugikan masyarakat sekitarnya” secara sosial, ekonomi, dan lingkungan/ekologis. Selain mengganggu bahkan memporak poranda livelihood sebagian warga, kegiatan pertambangan ini telah merusak keharmonisan dan kohesi sosial masyarakat setempat. 653 94. Persyaratan dan prioritas yang tertuang dalam Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K juga lebih sesuai dengan paradigma pembangunan yang diadvokasi oleh UNDP, yaitu human security. Menurut UNDP, human security itu mencakup tujuh dimensi, yaitu economic security (keamanan ekonomi), food security (keamanan pangan), health security (keamanan kesehatan), environmental security (keamanan lingkungan), dan personal security (keamanan individu), community security (keamanan komunitas), dan political security (keamanan politik) (UNDP, 2022:34-35). 95. Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali mengalami marginalisasi akibat kehilangan kontrol dan akses terhadap sumberdaya alam, baik sebagai tempat bekerja/berusaha maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh sebab itu, mereka sangat memerlukan perlindungan. Salah satu instrumen yang dapat memberi perlindungan bagi mereka adalah UU PWP3K Pasal 35 huruf k dan Pasal 23 ayat 2. Kedua pasal ini sama sekali tidak bertentangan dengan pasal manapun dari UUD 45. Sebaliknya, pembatalan kedua pasal ini justru membuka peluang terjadinya diskriminasi, marjinalisasi, bahkan penindasan terhadap warga komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil, utamanya oleh pihak- pihak yang mempunyai kekuatan besar, seperti penguasa dan pengusaha. Oleh sebab itu, kedua pasal ini harus tetap dipertahankan. B. Pendapat Ahli, Charles Simabura, Fakultas Hukum Universitas Andalas (Hukum Tata Negara) Dalam persidangan tanggal, 05 Desember 2023, Charles Simabura Rilus yang merupakan ahli Hukum Tata Negara memberikan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 96. Keberadaan Pasal 35 huruf k telah menimbulkan ketidaksinkronan pengaturan dengan Pasal 23 maka sudah sepatutnya pasal a quo harus dimaknai bertentangan dengan konstitusi karena membuka ruang pemanfaatan pulau kecil untuk kegiatan lain dalam hal ini penambangan mineral. 654 97. Kata Prioritas dalam Pasal 23 bermakna prioritas/priꞏoꞏriꞏtas/n yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Memprioritaskan/memꞏpriꞏoꞏriꞏtasꞏkan/ v mendahulukan atau mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Makna yang hampir sama juga ditemukan dalam blacks law dictionary dimana kata prioritas merupakan serapan dari kata “priority” yang berarti: 1. The status of being earlier in time or higher in degree or rank. 98. Penggunaan kata memprioritaskan kemudian diikuti dengan poin- poin sebagaimana termaktub dalam poin a sampai dengan i disusun secara berurutan dengan sifat kumulatif sekaligus alternatif dengan adanya kata “dan/atau” pada bagian akhir. Sifat kumulatif alternatif pada pasal a quo menurut ahli memberikan ruang untuk: a. alternatif mengandung makna: memprioritaskan salah satu maupun ke semua poin yang ada. Artinya prioritas dapat dilakukan secara berurutan maupun tidak berurutan b. kumulatif mengandung makna: memprioritaskan secara keseluruhan poin yang ada dan terbatas hanya pada apa yang ada dalam pasal a quo dan tidak membuka ruang untuk memprioritaskan di luar dari yang ditentukan. Dengan demikian jikalau pun akan dimanfaatkan secara ekonomis untuk kegiatan lain maka tetap diprioritaskan dan diperbolehkan hanya berdasarkan pada kepentingan tertuang dalam Pasal 23. 99. Penegasan untuk pemanfaatan selain yang dimuat dalam Pasal 23 dalam hal ini pertambangan mineral (vide Pasal 35 huruf k) haruslah dinyatakan sebagai tindakan inkonstitusional. Jika dibuka ruang untuk adanya aktivitas penambangan mineral tentunya akan bertabrakan Pasal 4, Pasal 23, dan asas-asas Undang-Undang a quo yaitu: Bahwa keberadaan Pasal 35 huruf k telah menimbulkan ketidaksinkronan pengaturan dengan Pasal 23 maka sudah sepatutnya pasal a quo harus dimaknai bertentangan dengan konstitusi karena membuka ruang pemanfaatan pulau kecil untuk kegiatan lain dalam hal ini penambangan mineral. 655 100. Ahli berpendapat, untuk memenuhi kepastian hukum, landasan filosofis, sosiologis, tujuan dan asas-asas Undang-Undang a quo maka rumusan Pasal 35 huruf k harus dimaknai secara lebih tegas dengan menghilangkan frasa “apabila” dan rumusan pasal selanjutnya. Dengan demikian ahli merumuskan pasal tersebut menjadi sebagai berikut: Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: melakukan penambangan mineral. C. Pendapat Ahli, Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M dalam persidangan tanggal, 01 Februari 2024, Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M yang merupakan ahli Hukum Lingkungan memberikan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 101. Pengelolaan sumber daya alam, termasuk pulau-pulau kecil tidak semata-mata mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tetapi juga harus mendasarkan pada: a. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 b. Pasal 28 H UUD 1945 c. Pasal 3 dan Pasal 4 UU PWP3K d. Pasal-pasal pengelolaan Sumber Daya Alam dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup e. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terutama prinsip prinsip intergenerational dan precautionary principle yang keduanya telah diadopsi dalam kerangka hukum nasional. 102. Indonesia memaknai prinsip berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan) sebagai prinsip berkelanjutan yang kuat (strong sustainability). Oleh karena itu, terhadap pasal yang diuji oleh Pemohon, ahli berpandangan bahwa Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K yang tidak memberikan ruang bagi kegiatan pertambangan di Pulau-Pulau Kecil sejalan dengan asas dan tujuan dari Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a UU PWP3K yang menekankan pada prinsip keberlanjutan dan tujuan perlindungan dan konservasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. 656 103. Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K juga sejalan dengan prinsip strong sustainability yang menghendaki perlindungan terhadap sumber daya alam yang kritikal seperti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (critical natural capital). Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K juga sejalan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan terutama inter-generational equity dan precautionary principle, dan bahwa karakter dari kegiatan pertambangan yang bersifat abnormally dangerous activity atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius. 104. Pengelolaan Pasal 35 huruf k yang dapat ditafsirkan memberi peluang untuk kegiatan pertambangan di Pulau-Pulau Kecil, tidak sejalan dengan Pasal 23 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a UU PWP3K, Pasal 28 H, Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Di samping itu, Pasal 35 huruf k tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang beraliran kuat (strong sustainability), prinsip- prinsip berkelanjutan terutama intergenerational dan precautionary principle, dan bahwa karakter dari kegiatan pertambangan yang merupakan abnormally dangerous activity atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius, sehingga berpotensi memperparah kondisi krisis bumi, dalam hal ini pulau-pulau kecil. Dengan demikian ahli berpendapat bahwa Pasal 35 huruf k UU PWP3K tersebut harus dimaknai bahwa pengelolaan Pulau-Pulau Kecil tidak diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan. D. Pendapat Ahli, Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin, MSc, Dosen Ilmu Kelautan, FPIK, Universitas Sam Ratulangi dalam persidangan tanggal, 01 Februari 2024, Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin, MSc, yang merupakan ahli Oseanografi Dan Tingkat Kerentanan Pulau Kecil Di Indonesia memberikan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 105. Indonesia berada di antara 6°LU-11°LS dan 95°BT-141°BT, diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Data rujukan nasional kewilayahan terbaru terkait luasan total (daratan dan laut) NKRI yang disepakati oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dan 657 BIG adalah 8.300.000 km2 dengan panjang garis pantai mencapai 108.000 km. 106. Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau sehingga dinamai Negara kepulauan. Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2022 telah membakukan sebanyak 17.024 pulau bernama disertai koordinat posisi masing-masing pulau. Survei masih terus dilakukan sehingga jumlah pulau akan bertambah. Dibandingkan dengan jumlah pulau berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 sebanyak 17.508 pulau, maka masih tersisa sejumlah pulau yang harus diberi nama. Tentu saja identifikasi keberadaan seluruh pulau di wilayah Indonesia sangat penting dilakukan agar pengalaman buruk kehilangan kepemilikan empat pulau (Simpadan, Ligitan, Yako, dan Aturo) tidak berulang untuk pulau-pulau yang lain. 107. Indonesia memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau, suhu relatif tinggi dengan perbedaan suhu antara siang dan malam tidak signifikan, curah hujan konveksi tinggi, kelembaban udara tinggi, bukan menjadi tempat berkembangnya badai ekstrim. Oseanografi Indonesia dicirikan oleh adanya Arus Lintas Indonesia (ARLINDO) yang dipengaruhi terutama oleh pergerakan massa air dari Samudera Hindia dan Pasifik. Kondisi iklim dan oseanografi Indonesia yang spesifik menjadi faktor pendukung tingginya keanekaragaman hayati baik di darat maupun laut, serta aktivitas pertanian sepanjang tahun. 108. Secara umum, pergerakan massa air laut Nusantara dikenal dengan istilah Arus Lintas Indonesia (ARLINDO). Arus ini dipengaruhi oleh massa air yang berasal dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang arah pergerakan dan wilayah pencampurannya sudah sangat umum dikenal dalam dunia oseanografi. Seperti halnya gelombang, arus yang berlaku di perairan sekitar pulau akan mengalami dinamika sehingga polanya akan sangat kompleks dan bervariasi pada saat pergerakan air pasang dan surut. Wilayah perairan sekitar pulau sering menjadi tempat pertemuan arus dengan arah, kecepatan, dan densitas massa air yang berbeda sehingga dapat menimbulkan pola 658 gerakan massa air yang lebih kompleks baik dalam hal kecepatan maupun arah pergerakan. Pola arus yang sangat kompleks ini sering dialami oleh para penyelam yang melakukan aktivitas penyelaman di perairan sekitar pulau. Sebuah studi di perairan sekitar pulau-pulau terluar bagian utara Papua sebagaimana dilaporkan (Surinati dan Corvianawati, 2019) sebagai contoh, melaporkan bahwa kondisi arus cukup kuat di wilayah tersebut dipengaruhi oleh pasang surut dan sistem arus regional. Studi lain di sekitar Pulau Sebatik perairan Nunukan Kalimantan Utara (Hardhiyanty dkk., 2018) melaporkan bagaimana kondisi arus di perairan tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi di pesisir pulau. 109. Kondisi oseanografi sekitar pulau kecil di masa akan datang akan semakin berdinamika dengan terjadinya fenomena perubahan iklim yang berakibat pada kenaikan muka laut dan kejadian cuaca ekstrim terutama badai tropis. Potensi tekanan fisik di wilayah pesisir pulau-pulau kecil akan semakin meningkat, dan secara perlahan wilayah daratan pulau kecil yang rendah akan banyak mengalami kejadian perendaman oleh air laut, dan laju proses abrasi pantai akan semakin cepat. 110. Konsep kerentanan dan resiliensi (daya lenting) pantai telah dibedah secara mendalam perkembangannya oleh Bavacqua dkk. (2018) dengan mengkaji lebih dari 200 artikel terkait konsep tersebut. Konsep ini mulai dipublikasikan dalam bentuk paper saintifik pada era 1970an, semakin banyak dipublikasikan pada era 1990an, dan terus berkembang hingga saat ini. Belakangan Indeks Kerentanan Pantai (Coastal Vulnerability Index atau disingkat CVI) dikembangkan untuk mengidentifikasi dan mengelola lokasi-lokasi rentan di pantai. Dalam 4 penilaian CVI ada tiga faktor utama yang dilibatkan yakni: geologi (geomorfologi, kemiringan pantai, elevasi, dan perubahan garis pantai), fisik oseanografi (tinggi gelombang, kenaikan muka laut, dan selang pasang-surut), sosiokultural (infrastruktur, populasi, jaringan jalan, pemanfaatan lahan) (Noor dan Maulud, 2022). 659 111. Sejauh penelusuran yang dilakukan, ditemukan sejumlah studi yang dipublikasikan untuk pulau dan lebih khusus pulau-pulau kecil di Indonesia selang periode 2012 hingga 2023. Hal yang menarik bahwa hampir keseluruhan studi mengidentifikasi bahwa pulau pulau kecil memiliki tingkat kerentanan sedang hingga sangat tinggi. 112. Dalam laporan World Bank Group dan Asian Development Bank berjudul “Climate Risk Country Profile” tahun 2021, Indonesia dikategorikan sebagai Negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim terutama berupa kejadian banjir, kekeringan, perubahan kenaikan muka laut jangka panjang, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan temperatur. Dampak kenaikan muka laut menjadi faktor yang sangat penting mempengaruhi kondisi dinamika pulau-pulau kecil. NOAA (2020) melaporkan kenaikan muka laut di Indonesia mencapai 3,9 +/- 0,4 mm/tahun selang periode 1992 – 2020. Namun demikian, laju kenaikan muka laut tidak merata di wilayah Indonesia. 113. Laju kenaikan muka laut tertinggi terjadi di Samudera Pasifik sebelah utara Papua sebesar 10 – 12 mm per tahun, dan terendah terjadi di Jawa bagian selatan, Sumatera bagian barat, Nusa Tenggara bagian selatan, dan Selat Karimata sebesar 2 – 4 mm per tahun. Dampak jangka panjang kenaikan muka laut pada pulau kecil dapat berupa mundurnya garis pantai, perendaman daratan dekat pantai dengan topografi landai, bahkan yang paling buruk dapat menyebabkan hilangnya sebuah pulau. Bagi pulau-pulau tertentu yang terdampak oleh gelombang badai (siklon tropis), kerusakan fisik di wilayah pantai akan sangat serius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 12 siklon tropis terjadi sejak 2008 hingga 2021. 114. Pulau kecil di wilayah Nusantara sangat spesifik secara geologis (diapit oleh 2 lempeng benua dan 2 lempeng samudera), oseanografis (berada di antara 2 samudr), dan geografis (ekuatorial). 660 115. Faktor oseanografi yang berlaku di pulau kecil berbeda dengan yang ada di daratan besar. Aksi gelombang dan arus yang berlaku pada pulau kecil lebih aktif dan kompleks sehingga berdampak terhadap perubahan di pesisir pantai pulau-pulau kecil. Aksi faktor oseanografis tersebut akan semakin kompleks dan dinamis di masa akan datang dengan adanya pengaruh perubahan iklim dalam bentuk kenaikan muka laut dan kejadian badai tropis. 116. Kondisi oseanografis yang sangat dinamis berlaku pada perairan sekitar pulau kecil teridentifikasi dengan sangat jelas pada indeks kerentanan pantai pulau-pulau kecil yang pada umumnya berada pada level sedang hingga sangat tinggi. Dengan level kerentanan seperti ini, pulau-pulau kecil di Indonesia sangat mudah mengalami degradasi. Di masa akan datang, pulau-pulau kecil akan semakin rentan akibat kenaikan muka laut. 117. Dampak jangka panjang kenaikan muka laut pada pulau kecil dapat berupa mundurnya garis pantai, perendaman daratan dekat pantai dengan topografi landai, bahkan yang paling buruk akan menyebabkan hilangnya pulau-pulau dengan topografi landau secara perlahan. Bagi pulau-pulau tertentu yang terdampak oleh gelombang badai (siklon tropis), kerusakan fisik di wilayah pantai akan sangat serius. E. Pendapat Ahli, Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si, Dosen Ilmu Kelautan Universitas Khairun, Ternate dalam persidangan tanggal, 01 Februari 2024, Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si, yang merupakan ahli Ekologi Pulau Kecil, memberikan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: 118. Pulau merupakan masa daratan yang masih tergenang air laut saat pasang tertinggi. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 Pasal 121 ayat 1, pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada saat air pasang. Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan Ekosistemnya. Berdasarkan geomorfologi, pulau 661 kecil terbagi menjadi pulau berbukit dan pulau dataran (Bengen et al, 2012). 119. Bentuk geomorfologi pulau kecil mempengaruhi daya dukung dan kerentanan dari pulau tersebut. Luasan pulau kecil sangat sempit sehingga daya dukungnya terbatas. Jika terjadi gangguan di satu sisi dari pulau kecil maka akan memberikan dampak ketiga sisi lainnya. Daya dukung yang terbatas membuat pulau kecil rentan mengalami kerusakan. Pulau-pulau kecil merupakan sebuah entitas yang memiliki keterbatasan untuk dimanfaatkan (Ketjualn et al, 2019). Menurut KLHK (2019), degradasi lingkungan terjadi akibat adanya eksploitasi sumberdaya alam yang melebihi daya dukung. 120. Pulau kecil sangat rentang akibat adanya berbagai aktivitas didaratan. Pembukaan lahan untuk permukiman dan perkebunan, reklamasi pantai dan alih fungsi lahan di dataran memicu terjadinya kerusakan di pesisir pantai berupa perubahan garis pantai baik abrasi maupun sedimentasi. 121. Daya dukung lingkungan hidup merupakan konsep ekologi yang diartikan sebagai populasi suatu organisme yang dapat dipertahankan pada suatu lingkungan tertentu dalam keadaan stabil dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alamnya (Hui, 2006). Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan untuk mampu menunjang kehidupan makhluk hidup dan keseimbangan antara keduanya. Konsep daya dukung dapat dilihat dari dua sisi; ketersediaan dan permintaan. Ketersediaan mencakup karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam, sedangkan permintaan mencakup kebutuhan makhluk hidup dan kebijakan suatu wilayah. Daya dukung pulau kecil sangat terbatas dilihat dari aspek jumlah sumber ketersedian air dan standar kebutuhan air (Winduprananda et al, 2021). 122. Menurut KLHK (2019), daya dukung lingkungan diartikan sebagai ketersediaan sumberdaya untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Artinya, sumber daya alam di pulau kecil dengan luasan yang terbatas jika 662 dialihfungsikan untuk eksploitasi tambang sudah pasti berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup flora, fauna dan utamanya manusia. 123. Penilaian kerentanan pesisir mempertimbangkan tiga parameter, yaitu karakteristik biofisik, tenaga eksternal, dan sosial ekonomi. Parameter karakteristik biofisik terdiri dari variabel geomorfologi, struktur pertahanan pesisir, dan kemiringan lereng gisik/beting gisik. Parameter karakteristik tenaga eksternal terdiri dari variabel gelombang signifikan, rentang pasang surut, kenaikan muka air laut, dan perubahan garis pantai. 124. Pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang beragam. Berdasarkan ukuran luas daratan dan elevasi atau kemiringan, pulau-pulau kecil dapat dibedakan menjadi pulau berbukit dan pulau dataran. Antara satu tipe pulau dengan tipe pulau lainnya memiliki karakteristik yang berbeda beda. Perbedaan karakteristik tersebut dapat diamati dalam beberapa aspek seperti letak geografis, bentuk morfologi pulau, jenis substrat, dan kondisi meteorologi. Perbedaan karakteristik pulau kecil berkontribusi terhadap perbedaan ketersediaan air tawar (Bengen et al, 2012). 125. Secara umum faktor-faktor pendukung ketersediaan air tawar di pulau-pulau kecil dapat diamati dari faktor letak geografis pulau, karakteristik geologi pulau, kondisi meteorologi, flora dan fauna serta kondisi lingkungan di pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai penampung air tanah. Menurut Marganingrum dan Sudrajat (2018), ketersediaan air tawar di pulau-pulau kecil sangat terbatas karena bergantung pada lensa air tawar. Tipikal lensa air tawar di pulau kecil umumnya dipengaruhi beberapa faktor utama, yaitu luas tangkapan air hujan, jenis akuifer pulau, iklim, dan aktivitas masyarakat setempat. Luas tangkapan air hujan merupakan faktor pembatas alami yang bersifat internal. Faktor akuifer pulau ini juga merupakan faktor internal yang bergantung pada jenis geologi dan tanah. 126. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa aktivitas pertambangan di pulau kecil yang melakukan pembukaan 663 lahan di area pertambangan, akan menghilangkan fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air tanah. Hal ini berpotensi mengurangi cadangan air tanah di pulau kecil. Akibatnya akan terjadi kerentanan air bersih di pulau kecil. Masyarakat di pulau kecil akan kesulitan mendapatkan air bersih, jika adapun kualitasnya menurun akibat dari masuknya material tambang ke sumber air bersih. Pembukaan lahan di daratan berpotensi mengakibatkan perubahan landscape, terjadinya deforestasi, hilangnya habitat berbagai fauna, kerusakan vegetasi hutan, dan menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga pulau. Selain itu, pembukaan lahan oleh aktivitas tambang di darat juga memberikan tekanan kepada ekosistem pesisir dan laut. Dengan demikian eksploitasi tambang di pulau kecil berpotensi memberikan dampak ekologi, dampak sosial dan dampak degradasi budaya masyarakat pesisir di Pulau Kecil. Saegert et al. (2022) dalam laporannya “Report Nickel for the Energy Transition – A Developmental Perspective”, menjabarkan berbagai permasalahan eksploitasi nikel di dunia. 127. Proses eksploitasi tambang di pulau kecil memicu dua dampak ekologi terpenting yakni: Pertama, kerusakan ekosistem hutan. Alih fungsi hutan di daratan pulau kecil untuk eksploitasi tambang dan pembangunan kawasan industri pertambangan menyebabkan terjadinya deforestasi. Kehancuran ekosistem hutan berdampak pada hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air tanah dan suplai air tanah di pulau kecil. Kedua, kerusakan ekosistem utama pesisir dan laut. Eksploitasi tambang di daratan dan wilayah pesisir memberikan tekanan yang besar terhadap ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang. Berbagai aktivitas pertambangan di Pulau Kecil yang berdampak pada kerusakan ekosistem utama wilayah pesisir dan laut adalah pembangunan kawasan industri di area mangrove dan tekanan laju sedimentasi dari daratan akibat pembukaan lahan pertambangan. 128. Aktivitas pertambangan di Pulau Kecil berpotensi mengganggu mata pencaharian masyarakat yang berujung pada menurunya 664 tingkat kesejahteraan dan kemiskinan. Lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber pangan utama masyarakat pulau kecil akan terganggu dengan adanya aktivitas pertamabangan. Akibatnya akan terjadi dua hal; pertama kerusakan kawasan pertanian dan perkebunan. Kedua, menurunya kualitas air bersih. Air adalah kebutuhan utama masyarakat, jika ketersediaan air bersih bermasalah atau krisis air, maka kesehatan dan kehidupan masyarakat akan terganggu. Kondisi ini akan berdampak pada konflik antara masyarakat dengan korporasi pertambangan. Kinseng (2021), terjadi perubahan sosial di masyarakat pulau kecil akibat masuknya korporasi. 129. Proses eksploitasi tambang di pulau kecil berpotensi menggeser berbagai budaya masyarakat pesisir diatas. Masuknya tambang akan merusak ekosistem pesisir dan menghilangkan budaya berburu hewan yang selama ini menjadi tradisi masyarakat pesisir. 130. bahwa Pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf k sangat penting dipertahankan untuk melindungi pulau kecil dari kehancuran ekologi, krisis sosial dan degradasi budaya di masyarakat. Karena pulau kecil memiliki daya dukung yang terbatas dan tingkat kerentanan yang tinggi. Baik kerentanan di wilayah pesisir dan kerentanan air bersih. Di Sisi yang lain, berbagai penelitian telah membuktikan bahwa eksploitasi tambang di Pulau Kecil menyebabkan dampak ekologi, dampak sosial, dampak budaya dan krisis air bersih. Dengan demikian, kedua pasal ini sangat penting untuk dipertahankan demi menjaga keselamatan pulau kecil dengan segala sumberdaya alam di dalamnya, menyelamatkan kehidupan masyarakat pesisir dengan segala ruang hidup dan kebudayaannya. 131. Secara konstitusional dalam UUD Pasal 28D yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Artinya bahwa masyarakat pesisir yang mendiami berbagai pulau kecil harus dijamin hak-haknya sebagai warga negara. 665 Ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut yang menjadi ruang hidup masyarakat pesisir harus dijamin dan dilindungi untuk kelangsungan hidup generasi. Budaya masyarakat pesisir yang penuh dengan kearifan lokal (local wisdom) harus dijaga karena terbukti ampuh sebagai instrumen konservasi dan dilestarikan sebagai kekayaan peradaban Indonesia. Proses eksploitasi tambang di pulau kecil telah merampas hak hidup dan merusak ruang hidup masyarakat. Ekosistem darat, ekosistem pesisir dan laut yang mana tempat masyarakat pulau kecil menggantungkan hidupnya setiap hari, terdegradasi dan rusak akibat adanya eksploitasi tambang. Untuk itu demi memenuhi harapan besar masyarakat pulau kecil untuk mendapatkan keadilan ekologi, keadilan sosial dan keadilan budaya agar mereka bisa hidup dengan damai dan bahagia. Maka seluruh aktivitas eksploitasi tambang di pulau kecil harus dihentikan. Caranya dengan tetap mempertahankan pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007. 132. Eksploitasi tambang di pulau kecil mengancam eksistensi pulau kecil, memberikan dampak ekologi, sosial, budaya dan krisis air. Pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf Undang undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam menyelamatkan pulau-pulau kecil di Indonesia dari kehancuran. 133. Implikasi yang diproyeksi dapat terjadi jika tuntutan atas perubahan pasal 23 ayat 2 dan pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 adalah Pertama, masifnya eksploitasi sumberdaya alam terutama sumber daya tambang di pulau kecil. Kedua, Terjadi kehancuran ekologi yang berujung pada krisis air, krisis sosial dan krisis budaya. Ketiga, pulau kecil bisa tenggelam terutama dengan adanya dampak perubahan iklim yang mana muka air laut bertambah setiap tahunnya. Keempat, memberi peluang dilakukannya proses eksploitasi sumberdaya alam di pulau-pulau kecil terluar, hal ini akan mengancam kedaulatan negara dalam konteks batas teritorial negara. 2. KETERANGAN SAKSI 666 A. Keterangan Saksi Dekarno Lahir Desa Mosolo, Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 3 Januari 1992. Dalam keterangannya pada 15 Januari 2024 sebagai berikut ini 134. Sejak dulu saya kecil, kehidupan masyarakat Mosolo Raya sebagai petani juga melaut, bernelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hasil kebun cengkeh, jambu mete, pala itulah yang menjadi tumpuan masyarakat Mosolo dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang menempuh pendidikan tinggi di Kendari, Makassar, Yogyakarta. Termasuk saksi sendiri yang berkesempatan kuliah di Fakultas Hukum salah satu Universitas di Yogyakarta. Sebelumnya, ada perusahaan lain masuk di Mosolo Raya, namun kemudian hengkang dan angkat kaki di Desa Mosolo Raya. 135. Singkat cerita, tahun 2018 PT GKP masuk di Kecamatan Wawonii Tenggara, Desa Sukarela Jaya. Namun kedatangan perusahaan tersebut tidak diterima masyarakat Desa Sukarela Jaya. Pada tanggal 3 Maret 2022, PT GKP melakukan penerobosan dan penggusuran lahan kebun milik Ibu Saharia dan La Dani di Desa Sukarela Jaya. Dengan gejolak tersebut, masyarakat pendukung tambang PT GKP yang bukan pemilik sesungguhnya, tanaman tumbuh cengkehnya dijual ke PT GKP tanpa ada konfirmasi sama pemiliknya. 136. Kehadiran PT GKP saat ini melahirkan perpecahan di Desa Mosolo. Dulu hubungan sesama masyarakat sangat erat dan kuat. Mereka saling bantu-membantu dan bekerja sama karena berasal dari rumpun keluarga yang sama, mereka menjunjung tinggi gotong- royong dan tolong-menolong sesama keluarga. Namun kemudian, kehadiran PT GKP telah memicu kehadiran terjadinya konflik sosial yang sangat merusak hubungan keluarga, merusak hubungan sesama saudara kandung, hubungan bapak dan anak menjadi retak dan tidak bertegur sapa, suami-istri bercerai karena berada pada posisi yang berbeda. 137. Suami yang pendukung tambang, ingin menjual lahannya, sementara istri menolak ingin mempertahankan lahannya untuk 667 tidak dijual ke perusahaan tambang PT GKP. Masyarakat yang menolak PT GKP ketika mengadakan pesta nikahan ataupun ditimpa musibah seperti kematian, sudah tidak saling mengunjungi lagi. Mereka sudah tidak saling membantu dan itu terjadi hingga sekarang. 138. Parahnya lagi, masyarakat penolak tambang dituduh sebagai pengacau dan perusuh. Dituduh menghalang-halangi kegiatan pertambangan. Padahal sesungguhnya, masyarakat menolak, hanya mempertahankan tanaman cengkehnya agar tidak digusur karena tanaman cengkehnya tersebut sudah memberikan kehidupan sejak puluhan tahun lalu. 139. Saya selaku saksi dan juga bagian dari masyarakat di Desa Mosolo sangat mengharapkan agar melalui keterangan ini, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga kerukunan masyarakat yang sudah hancur berantakan dapat dipulihkan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. B. Keterangan Saksi Hasraman lahir di Desa Roko-Roko pada tanggal 16 Mei 1998. Dalam keterangannya pada 15 Januari 2024 sebagai berikut ini: 140. Kabupaten kami dimekarkan pada tahun 2013 karena pada saat itu kami masih menyatu dengan Kabupaten Konawe. Kemudian, sesungguhnya masyarakat Desa Roko-Roko Raya 100 persen menolak akan hadirnya pertambangan pada saat itu, yang dimana latar belakang pendapatan masyarakat Desa Roko-Roko Raya itu berasal dari hasil pertanian dan hasil perikanan mereka. Dari hasil pertanian inilah, sehingga masyarakat Desa Roko-Roko Raya mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga menyekolahkan anak-anak mereka, termasuk saya sendiri yang saat ini sedang melanjutkan S2 saya di salah satu universitas yang ada di Sulawesi Tenggara. 141. Yang kemudian daripada itu, hasil laut ini pula sudah menjadi pendapatan utama pula bagi para nelayan yang ada di Desa Roko- Roko Raya, yang kemudian hasil dari tangkapan mereka menjadi 668 bagian daripada untuk menumbuhkan ekonomi daripada masyarakat Desa Roko-Roko. 142. Lanjut daripada itu, kami masyarakat Desa Roko-Roko Raya mempunyai adat istiadat saling bergotong royong di setiap kegiatan, baik itu acara kematian, maupun acara perkawinan, serta apabila ada kegiatan-kegiatan untuk pembangunan di desa kami. Namun, keakraban tersebut berubah setelah masuknya tambang perusahaan PT Gema Kreasi Perdana. Yang kemudian pada saat itu 2018, kami mendengar bahwa ada utusan perusahaan yang mengaku sebagai salah seorang mahasiswa geologi untuk melakukan observasi di atas Gunung Roko-Roko Raya. 143. Kemudian pada saat itu, utusan tersebut turun langsung di Desa Nambo Jaya, dan kemudian kami masyarakat yang pada saat itu langsung berkunjung di Desa Nambo Jaya, dan kami menyampaikan bahwa utusan tersebut harus meninggalkan kampung kami karena notabenenya kami masyarakat Desa Roko- Roko Raya menolak hadirnya pertambangan di Wawonii. Yang kemudian, kami masyarakat Roko-Roko Raya berpendapat bahwa dengan hadirnya perusahaan pertambangan dapat mengganggu dan dapat menimbulkan hasil tanaman kami dan kebun-kebun kami akan berkurang, artinya masyarakat Desa Roko-Roko ini sudah berpendapat bahwa dengan masuknya pertambangan, maka ruang hidup kami, hasil tani kami akan digusur. Selanjutnya, meskipun mendapat penolakan keras dari masyarakat, tetapi Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana terus melakukan upaya agar dapat melakukan kegiatan pertambangan di Desa Roko-Roko Raya. Sehingga daripada itu, mereka merayu dan mengajak beberapa orang untuk melakukan studi banding di Pulau Obi. Dan ketika setelah utusan tersebut kembali dari Obi, mereka ditugaskan untuk merayu masyarakat agar bergabung dengan Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana, mereka dirayu bahwa akan dibeli tanamannya, akan dibeli cengkehnya, akan dibeli pohon jambunya dengan harga fantastis. Lalu kemudian, sehingga daripada itu, maka terpecahlah 669 masyarakat di desa kami, ada yang mendukung tambang dan ada yang menolak tambang. 144. Kami warga penolak tambang terus melakukan upaya penolakan, akan tetapi Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana melalui utusannya, terus melakukan pengancaman, dan selain itu ia melakukan intimidasi dan menakut-nakuti masyarakat, padahal kami masyarakat hanya ingin mempertahankan tanaman kami agar tidak diterobos oleh Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana. 145. Pada tanggal 20 Juni 2019, Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana melakukan penerobosan, melakukan penerobosan lahan, yaitu lahan Bapak Abarudin selaku Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon. Sehingga pada saat itu, istri daripada Pak Abarudin ini menangis histeris dan kemudian sampai beradu mulut dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh Saudara Marlion yang juga merupakan Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon. Sehingga pada saat itu, masyarakat penolak tambang terus bersikeras agar kiranya perusahaan menarik kembali alat-alat beratnya ini. 146. Pada tanggal 23 Agustus 2019, perusahaan melakukan penerobosan pada malam harinya. Dan pada saat itu, kami serta masyarakat penolak tambang mengetahuinya ketika sudah di pagi harinya. Ketika di pagi harinya, kami langsung ke lokasi kejadian dan melihat ada pepohonan, ada pohon jambu, pohon kelapa yang kemudian itu merupakan lahan yang dimiliki oleh penolak tambang. 147. Kemudian, Pak, ada perwakilan dari perusahaan mengatakan bahwa mereka bebas melakukan apapun karena mereka punya izin. Secara, Pak, tanaman masyarakat di sana itu lebih duluan daripada izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perusahaan ini. Lalu kemudian, kami melakukan aksi demonstrasi besar- besaran, Pak, baik di DPRD kabupaten maupun di Kantor Bupati Konawe Kepulauan. 148. Akan tetapi, Pak, pihak pemerintah selalu mengabaikan kami, masyarakat yang ingin menyampaikan bahwa kami tertindas, Pak, oleh Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana. Namun kemudian, Pak, pihak pemerintah tidak pernah menghiraukan kami. Bahkan setelah 670 kami melakukan aksi, Pak, ada aksi susulan yang biasa dilakukan oleh perusahaan dan itu pun dinahkodai oleh Saudara Marlion yang kemudian merupakan Saksi yang diajukan oleh Pihak Pemohon. 149. Namun anehnya, Pak, ketika pihak perusahaan yang melakukan aksi demonstrasi, kenapa mereka langsung diterima, Pak? Beda dengan kami yang menolak, Pak. Oleh karena itu, kami menduga bahwa pihak pemerintah ada permainan dengan pihak perusahaan. 150. Ya, baik, terima kasih. Kebetulan pada saat pengambilan video air tercemar dan berubah warna itu, itu dengan saya yang mengawal langsung, teman-teman yang dari media. Dan seperti itulah keadaannya, Pak. Di dalam terobongan itu mata air, itu sudah dipenuhi lumpur, Pak. Padahal sebelum perusahaan ini beroperasi, itu tidak pernah terjadi, Pak. Tidak pernah ada sampai ada lumpur seperti itu 151. Saya juga diancam untuk ditangkap beradasarkan printah dari Direktur Operasional Perusahaan PT Gema Kreasi Perdana Bambang Murtioso. 152. Saya juga mendapat intimidasi dan ancaman langsung, Ya, yang ada cambang itu. Mereka dua orang, Pak, yang naik di BTN saya. Karena memang pada saat itu ada sepupu saya di BTN, di rumah saya. C. Keterangan Saksi Maimuna lahir di Desa Roko-Roko pada tanggal 07 September 1982. Dalam keterangannya pada 7 Februari 2024 sebagai berikut ini: 153. Nama saya Maimuna. Usia saya 41 tahun. Dengan rasa sedih yang mendalam, saya ingin menyampaikan keluhan dari lubuk hati kami di Sukarela Jaya. 154. Sejak lahir hingga hari ini, saya telah menjadi saksi keajaiban alam yang mengalir melalui sumber mata air kami. Namun, segalanya berubah drastis ketika perusahaan tambang menghampiri tanah kelahiran kami. Air yang jernih, yang kami nikmati sejak dahulu, kini tinggal kenangan. Dulu, jika hujan berlangsung siang dan malam, air hanya berubah sedikit keruh lalu kembali jernih beberapa saat 671 setelah hujan berhenti. Sangat berbeda dengan apa yang saya saksikan sekarang. 155. Saat menulis kesaksian ini, air yang menjadi nadi kehidupan kami telah dihentikan alirannya oleh tangan-tangan ganas perusahaan yang tidak mengindahkan derita kami. Pihak perusahaan sengaja memutus aliran air beberapa jam lalu. Mungkin, mereka terlalu takut jika dampak perbuatan mereka diketahui publik. Saya yakin, tak ada satu pun manusia di dunia ini yang rela menggunakan air sekotor itu, termasuk mereka yang mencari keuntungan dengan menghancurkan sumber air kami. 156. Pada tanggal 6 Februari 2024, hujan turun dari pagi hingga malam di desa kami. Bapak/Ibu yang mulia, bayangkanlah bagaimana kondisi air yang mengalir ke dalam dapur dan bak mandi kami. Itu bukan lagi air keruh, melainkan lumpur yang menyakitkan hati. 157. Di rumah kami, terdapat tujuh jiwa yang hanya menginginkan kehidupan yang normal. Kami ingin bisa bercocok tanam tanpa kekhawatiran akan ketersediaan air bersih. Namun, kini, pakaian kotor menumpuk di sudut rumah, karena air yang menjadi kebutuhan pokok bagi kami telah menghilang. Dimana lagi saya bisa mencuci? Air telah menjadi barang langka. Kulit kami mulai gatal-gatal. Tidak ada obat yang mampu menyembuhkannya jika air kami masih tercemar. Saya punya empat anak perempuan. Sebagai perempuan, beban yang kami pikul lebih berat. Kami harus menghadapi siklus menstruasi setiap bulan. Sulit bagi kami menjaga kebersihan tanpa adanya air bersih. 158. Saya memiliki kebun seluas 2 hektar dengan tanaman jambu mete, pala, dan kelapa. Seringkali tanaman saya diselimuti debu dari aktivitas penggalian dan pengangkutan ore nikel. Hasil panen jambu mete menurun sejak hadirnya perusahaan tambang. Sebelumnya, dalam satu musim panen jambu mete bisa mencapai 2 ton. Panen terakhir tahun lalu hanya menghasilkan 700 kilogram. Saya sering mendapati patok perusahaan di lahan kebun. Saya takut lahan saya dirampas seperti yang dialami warga lain. 672 159. Saya termenung, apakah ini harga yang harus kami bayar atas keuntungan segelintir orang yang tidak mempedulikan derita kami? Apakah kehidupan kami tidak berarti apa-apa? Kami memohon agar Bapak/Ibu dapat mengambil tindakan segera untuk mengembalikan hak kami akan air bersih. Kami hanya manusia biasa yang ingin hidup dengan martabat. D. Keterangan Saksi Hartina Lahir Di Desa Roko-Roko Pada Tanggal 01 Februari 1985. Dalam Keterangannya Pada 7 Februari 2024 Sebagai Berikut Ini: 160. Selamat sore bapak/ibu hakim yang saya hormati. Di luar sana, mungkin ada orang-orang yang mendukung aktivitas tambang di pulau kecil wawonii. Entah mereka benar-benar tidak menyadari dampak buruknya terhadap kehidupan kami, atau mereka telah kehilangan belas kasihan. Namun, kami, warga setempat, tidak akan menyerah begitu saja. 161. Saya lahir di sini, membangun keluarga kecil dan mencari penghidupan dengan tangan sendiri. Keringat kami bercampur dengan tanah yang kami rawat dan pupuk dengan penuh cinta. Namun, semua itu dihancurkan tanpa ampun ketika perusahaan tambang datang dengan kekuatannya. Dua tahun silam, saya terpaksa bersembunyi di kebun selama berhari-hari. Kadang tanpa makanan dan mandi. Mengapa kami, yang hanya ingin mempertahankan lahan kami, diperlakukan seperti penjahat? 162. Saya hanya berjuang menjaga lahan agar tidak diterobos pihak perusahaan. Tapi apalah daya orang kecil seperti saya melawan perusahaan dengan bantuan petugas polisi di belakangnya. Saya kalah. Lahan seluas 24 meter persegi kini berubah menjadi jalan hauling pt gema kreasi perdana. Lahan yang kecil? Tidak bagi saya, bapak/ibu. Lahan itu berisi tanaman yang hasilnya akan berguna bagi kehidupan kami sekeluarga. Lebih dari itu, saya hanya ingin mempertahankan hak. Saya tahu, saat perusahaan mengorek tanah wawonii, maka kehidupan kami akan terancam. Dan itu terbukti hari ini. Apakah nurani mereka telah mati? Apakah rasa malu telah terkubur bersama sisa-sisa ore nikel yang mereka keruk? 673 163. Saya bersungguh-sungguh saat mengatakan bahwa kehidupan kami berubah sejak masuknya perusahaan tambang. Air bersih yang mengalir ke rumah-rumah kami tinggal kenangan. Seberapa rusak lagi lingkungan kami akan dibuat? Saya bingung apakah harus merasa senang atau sedih ketika hujan turun. Jika hujan, maka air berubah sangat keruh. Namun kami bisa menampungnya untuk kebutuhan mandi, memasak, dan minum. Jika hujan berhenti dalam jangka waktu yang lama, tingkat keruhnya air berkurang. Tapi tetap saja airu itu tidak layak pakai. Mengapa kami dipaksa memilih di antara dua pilihan yang buruk? Padahal kami punya pilihan lain yang lebih baik. Asalkan pemerintah mau mendengarkan suara kami. 164. Perkebunan kelapa saya yang lain kini dikelilingi oleh jalan-jalan yang dipenuhi kendaraan tambang. Di dalamnya tumbuh sekitar seribu pohon kelapa yang berbuah dengan lebat. Biasanya saya memanen kelapa dua bulan sekali. Hasil panen bisa mencapai 10.000 buah dengan harga lebih dari rp 10 juta. Sejak kendaraan perusahaan lalu-lalang, hasil panen menurun drastis. Kemarin saya hanya bisa panen 1.200 buah kelapa dengan harga rp 1,8 juta. Perkebunan menjadi sumber utama kehidupan kami. Dulunya, kami memiliki pemasukan tambahan dari suami yang mencari gurita. Namun sejak masuknya tambang, gurita pun sulit didapat. Bagaimana bisa dapat gurita? Habitat mereka rusak, tertutupi oleh lumpur bekas galian nikel. Mencari kerang untuk lauk juga sangat sulit. Laut kami tercemar. Tiga anak saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bagaimana membayar uang kuliah mereka? Bagaimana kami bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini? Apakah anak-anak saya harus putus sekolah? Saya mohon kepada bapak/ibu hakim, bantu kami menghentikan kebrutalan perusahaan ini. Bantu kami mendapatkan keadilan. E. Keterangan Saksi Sanudin Lahir Di Desa Lemo, Pada Tanggal 02 Mei 1961. Dalam Keterangannya Pada 7 Februari 2024 Sebagai Berikut Ini: 674 165. Saya Sanudin, berusia 62 tahun. Dua tahun lalu, untuk menghindari pihak perusahaan yang terus mengintimidasi, saya terpaksa mengungsi di dua daerah, Kabupaten Konawe Selatan dan Buton Utara. Saat kembali ke Wawonii, perusahaan masih mencari-cari saya sehingga saya bersembunyi di hutan selama berhari-hari. Lalu pada suatu malam yang dingin, anak perempuan saya yang sedang hamil tua mengantar saya ke desa yang berjarak tujuh kilometer. Dari sana, saya menumpang ke sebuah perahu menuju Konawe Selatan, untuk kembali bersembunyi. Masih lekat di ingatan bagaimana dinginnya angin malam menusuk-nusuk kulit. Bagaimana perahu yang saya tumpangi terombang-ambing oleh ombak. Malam itu saya bertaruh nyawa menempuh perjalanan penuh risiko selama kurang lebih enam jam. 10 hari di persembunyian, saya mendapat telepon dari pihak perusahaan. Saya lagi-lagi harus berpindah ke Buton Utara. Selama periode itu, terhitung dua kali saya melarikan diri ke Konawe Selatan dan Buton Utara. Setelah mendapat kabar bahwa situasi di kampung sudah lebih kondusif, barulah saya pulang. 166. Beberapa waktu lalu, perusahaan kembali menawar kebun saya seluas 1 hektar lebih dengan harga Rp 4 miliar. Kabarnya, mereka membutuhkan bebatuan yang ada di lahan saya. Tapi saya menolak. Beberapa orang mungkin menganggap saya bodoh karena menolak uang sebanyak itu. Namun, bagi saya, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kehidupan warga Wawonii serta anak cucu saya. Masa depan mereka tidak dapat ditukar dengan uang yang kelak akan habis juga. Lagi pula, hasil kebun saya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil kebun itu pula saya mampu membiayai tiga anak saya sampai lulus kuliah. 167. Kami benar-benar kesulitan air bersih. Ini merepotkan dan menjengkelkan. Lebih dari jengkel. Tapi orang kecil seperti kami bisa apa? Mengeluh ke pemerintah, percuma saja. Mereka tidak peduli. 675 168. Saya benar-benar meminta hakim agar menimbang persoalan ini seadil-adilnya. Kami masyarakat Roko-roko sangat menderita dengan adanya tambang ini. Saya minta Bapak hakim agar bisa memikirkan keadaan kami di sini. Kasian sekali kami di sini. Sampai hari ini kami belum merasa tenang sampai perusahaan itu angkat kaki dari tanah kami. F. Keterangan Saksi Yamir Lahir Di Dompo-Dompo Jaya, Pada Tanggal 02 Januari 1995. Dalam Keterangannya Pada 7 Februari 2024 Sebagai Berikut Ini: 169. Bapak/Ibu hakim yang saya hormati. Izinkan saya bercerita tentang keadaan yang menimpa warga Roko-roko raya. Saya menyaksikan bagaimana perusahaan mengintimidasi dan mengkriminalisasi warga yang mempertahankan lahannya. Di Roko-roko raya, 23 warga dilaporkan ke pihak kepolisian atas berbagai tuduhan yang tidak adil. Tiga di antaranya bahkan pernah ditahan di Polda Sulawesi Tenggara. Yang sangat menyedihkan, pada saat itu salah seorang dari mereka, bernama Hastoma, tengah berduka atas kepergian istri tercinta yang baru saja meninggal dunia. Meski dalam keadaan genting, Hastoma harus menghadapi ancaman hukuman sambil berjuang membesarkan dua anak kecil yang ditinggalkan. 170. Saya sendiri adalah salah satu dari warga yang menjadi target intimidasi. Direktur Operasional PT GKP, Bambang Murtiyoso, dengan sangat sembrono mengeluarkan pernyataan bahwa saya akan ditahan. Alasannya sangat tidak adil, karena saya telah berani menghadang alat berat yang hendak merusak lahan milik ibu dan keluarga saya. Tindakan saya memiliki dasar yang kuat, karena lahan itu telah diklaim dan dijual kepada pihak perusahaan oleh orang lain yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut. 171. Kami dengan tegas menolak segala tuntutan PT GKP di Mahkamah Konstitusi. Banyak tanah warga yang telah digusur dengan cara- cara yang tidak manusiawi. Perusahaan bahkan berani mengklaim bahwa lahan itu merupakan hutan lindung, padahal jelas-jelas telah dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh 676 karena itu, kami tidak akan menyerah dan terus melakukan perlawanan. 172. Selain kerusakan lingkungan, kehadiran tambang telah membawa petaka dalam kehidupan sosial kami. Antar saudara saling bertikai, hubungan orang tua dan anak retak, suami istri bercerai. Bahkan ada anak yang dicoret dari kartu keluarga. Kebersamaan yang dulu kami junjung tinggi telah sirna. Setiap pesta atau acara, antar warga atau keluarga telah terpisah oleh kesenjangan pandangan. Yang pro tambang tidak akan menghadiri hajatan pihak yang kontra, begitu pun sebaliknya. 173. Semua poin yang tercantum dalam pasal 35 huruf k UU PWP3K telah dilanggar dengan sangat jelas oleh PT GKP. Kerusakan lingkungan sangat nyata terjadi. Dampak sosial yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Secara ekonomi, kami mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Kami menderita akibat perampasan lahan dan penurunan kualitas tanaman akibat debu ore nikel. 174. Sudah lama kami tidak menikmati air bersih dan aman. Mengapa kami harus dipaksa menggunakan air yang tidak layak? Kulit kami terasa gatal. Kondisi ini sangat tidak nyaman. Sebagai penunjang hidup, sulitnya akses terhadap air bersih membuat hidup kami menderita. Hari ini, air kembali keruh dan sangat berlumpur. Sebagian warga yang tidak memiliki penampungan air di rumah terpaksa menggunakan sumur galian yang jaraknya cukup jauh. 175. Jika diberi kesempatan untuk bersuara di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi, saya akan memohon dengan tulus agar Bapak/Ibu melihat dengan cermat dan bijaksana persoalan ini. Kami yang telah berjuang sejauh ini hanya ingin mendapatkan keadilan. Kami berharap agar hakim menolak upaya perusahaan untuk melanjutkan aktivitasnya di tanah kami. E. PENUTUP Semua uraian di atas menunjukkan dengan jelas Pulau-Pulau Kecil memiliki kerentanan, sehingga pemanfaatannya harus mempertimbangkan kondisi keberlanjutan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil, ditambah Indonesia memaknai 677 prinsip berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan) sebagai prinsip berkelanjutan yang kuat (strong sustainability). Oleh karena itu, terhadap pasal yang diuji oleh Pemohon, Para Pihak Terkait melihat bahwa Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007 yang tidak memberikan ruang bagi kegiatan pertambangan di Pulau-Pulau Kecil sejalan dengan asas dan tujuan dari Pasal 3 dan Pasal 4 huruf a UU 27/2007 yang menekankan pada prinsip keberlanjutan dan tujuan perlindungan dan konservasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. PETITUM PERMOHONAN Berdasarkan uraian diatas kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo mengedepankan kepentingan perlindungan lingkungan hidup (in dubio pro natura) dengan menyatakan: 1. Menerima Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menyatakan PihakTerkait memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan dalam perkara a quo; I. Dalam Eksepsi; - Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima II. Dalam Pokok Perkara 1. Menerima Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pihak Terkait memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan dalam perkara a quo; 3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 4. Menyatakan Bahwa Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf (k) Undang- Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (constitutional) dan mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (final and binding); 5. Memerintahkan pembuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain kami memohon Putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono). 678 [2.18] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, selanjutnya disebut UU 27/2007) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 679 Indonesia Nomor 5490, selanjutnya disebut UU 1/2014), selanjutnya disebut UU PWP3K, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 680 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (2): Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: b. konservasi; c. pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; e. budi daya laut; f. pariwisata; g. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, h. pertanian organik, i. Peternakan; dan/atau j. Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 35 huruf k: Dalam pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; 681 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT. GEMA KREASI PERDANA) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 3 tanggal 24 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta, dengan pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkumham No. C-10201.HT.01.01.TH.2000 tanggal 11 Mei 2000, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1, tanggal 06 April 2023. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-72709.AH.01.02.Tahun 2008, yang berhak mewakili perseroan adalah Rasnius Pasaribu selaku Direktur Utama; [vide bukti P-6 sampai dengan bukti P-9c] 4. Bahwa Pemohon menerangkan sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di wilayah Pulau Wawonii dengan Nomor 949/DPMPTSP/ XII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019 untuk areal seluas 850 ha, yang prosesnya telah dilakukan sejak lama dengan terbitnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP kepada Pemohon oleh Bupati Konawe tanggal 24 Januari 2007. Pemohon telah memulai kegiatannya dengan memberikan sosialisasi kegiatan pertambangan kepada masyarakat, membebaskan lahan dan memulai kegiatan produksi pertambangan. Dalam perkembangannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 234/BKPMD-PTSP/V/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana tanggal 31 Mei 2016 seluas 900,5 ha, telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk penyesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, namun kegiatan usaha ini pun belum dapat berjalan efektif karena adanya perbedaan dalam memahami ketentuan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007; [vide bukti P-10a sampai dengan bukti P-44] 5. Bahwa Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan atas ambiguitas makna Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007, sehingga kedua pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah 682 pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Putusan No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022, padahal norma larangan Pasal 35 huruf k merupakan norma larangan bersyarat; [vide bukti P-45] 6. Bahwa dengan penafsiran tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena tidak ada kepastian hukum dalam berusaha sesuai dengan perizinan yang telah dimiliki Pemohon serta menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon karena terancam tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya, padahal Pemohon telah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak adanya kepastian hukum tersebut berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia; 7. Bahwa Pemohon telah membayar biaya-biaya, termasuk iuran tetap yang dipersyaratkan sejak tahun 2007 sampai tahun 2011, Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sejak tahun 2014, penempatan jaminan reklamasi tahun 2019, penempatan jaminan pasca tambang sejak tahun 2023. Nilai investasi yang sudah dikeluarkan oleh Pemohon terhadap IUP No. 949/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan berpotensi menjadi kerugian Pemohon adalah sebesar Rp.37.498.143.653,- (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan USD 77.284,59 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat koma lima sembilan Dolar Amerika Serikat). Selain itu, Pemohon juga mengalami kerugian pada IUP No. 234/BKPMD-PTSP/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 adalah sebesar Rp.8.595.201.832,- (delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) dan USD 28.310,09 (dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh koma nol sembilan Dolar Amerika Serikat). Sehingga, total kerugian pemohon seluruhnya mencapai Rp. 46.093.345.485,- (empat puluh enam miliar sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) dan USD 105.594,68 (seratus lima ribu lima ratus sembilan puluh empat koma enam delapan Dolar Amerika Serikat); [vide bukti P-46 sampai dengan bukti P-87] 8. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon dikarenakan berlakunya norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang ditafsirkan sebagai 683 larangan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah yang tergolong Pulau Kecil yang mengakibatkan kegiatan usaha Pemohon terhenti. Penghentian kegiatan usaha Pemohon tersebut disebabkan karena dengan penafsiran norma pasal-pasal a quo sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan sehingga peraturan daerah berkenaan dengan tata ruang, in casu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 (Perda Kabupaten Konawe Kepulauan 2/2021), yang sebelumnya mengizinkan kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Kecil, dilakukan perubahan dengan meniadakan kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Wawonii sebagaimana Putusan Mahkamah Agung di atas yang telah menyatakan sebagai larangan tanpa syarat. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan akibat berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon tidak dapat menjalankan Izin Usaha Pertambangan yang telah dimiliki padahal telah membayar biaya atau iuran atas izin tersebut karena norma pasal yang dimohonkan pengujian bersifat ambigu dalam memaknai larangan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Anggapan kerugian yang dimaksudkan Pemohon timbul karena memiliki hubungan kausalitas (causal verband) dengan norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan 684 [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan uraian dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, sebagai pemegang izin usaha pertambangan telah memenuhi kewajiban pemeliharaan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diharuskan, yaitu Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel, Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), serta keikutsertaan Pemohon dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar dengan kegiatan-kegiatan program CSR (Corporate Social Responbility) di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, infrastruktur, informasi dan teknologi. Selain itu, menurut Pemohon keberadaan usahanya di Pulau Wawonii memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar baik secara sosial budaya, ekonomi maupun sarana dan prasarana; [vide bukti P-88 sampai dengan bukti P-92, bukti P-98 sampai dengan bukti P-133, bukti P-138 sampai dengan bukti P-150] 2. Bahwa menurut Pemohon, ketenangannya mulai terusik ketika sekelompok masyarakat tidak menginginkan keberadaan Pemohon menjalankan usaha pertambangan walaupun telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan dan melaksanakan seluruh ketentuan yang berlaku. Sehingga, mereka mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Perda Kabupaten Konawe Kepulauan 2/2021, khususnya pengujian Pasal 24 huruf d, Pasal 28 dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 memutuskan bahwa Perda Kabupaten Konawe Kepulauan 2/2021, Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c yang secara khusus mengatur mengenai kawasan pertambangan di Pulau Wawonii tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UU PWP3K, in casu Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k. Menurut Pemohon, Mahkamah Agung telah menafsirkan pasal yang diuji secara subjektif, sehingga menilai norma tersebut sebagai larangan yang bersifat definitif dan tanpa syarat. Dengan penafsiran Mahkamah Agung tersebut terjadi 685 ketidakpastian hukum terhadap hak-hak Pemohon yang lahir dari izin-izin yang telah diperoleh Pemohon untuk melakukan kegiatan usaha Pertambangan di wilayah Pulau Wawonii. Izin-izin dimaksud diterbitkan oleh instansi yang berwenang dengan prosedur menurut hukum. Pemohon juga telah memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada Negara menurut ketentuan yang berlaku sebagai kewajiban pemegang izin usaha pertambangan. Pemohon menambahkan, berdasarkan asas principle of legality setiap hak yang diperoleh seseorang berdasarkan keputusan suatu badan atau pejabat administrasi negara haruslah dihormati; 3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “diprioritaskan” dalam Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 memiliki arti “diutamakan atau didahulukan dari yang lain”. Mengutamakan atau mendahulukan dari yang lain tidaklah dapat dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang telah disebutkan dalam Pasal a quo, sedangkan Pasal 35 UU 27/2007 pada hakikatnya merupakan norma larangan, namun terdapat pengecualian dengan syarat-syarat tertentu. Kata “apabila” pada Pasal 35 huruf k UU 27/2007 mengandung arti sebuah persyaratan bagaimana kegiatan itu harus dilakukan. Dengan demikian, norma pasal tersebut bermaksud mengatur kegiatan penambangan mineral pada pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mensyaratkan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya yang tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 35 huruf k UU 27/2007 tidak dapat dimaknai sebagai larangan mutlak terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tetapi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan melalui pengujian secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Demikian pula mengenai frasa “kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan” seharusnya dimaknai dengan mengacu pada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan yang mengaturnya, yaitu Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Bahwa menurut Pemohon, adanya penafsiran subjektif terkait industri pertambangan yang seringkali diberi stigma sebagai perusak lingkungan dan 686 tidak disukai merupakan bentuk diskriminasi dan karenanya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah: 1. Menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarananya, Atau Menyatakan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan lain selain yang diprioritaskan, termasuk larangan kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarananya. 2. Menyatakan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat, Atau Menyatakan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang dimaknai tidak sebagai larangan terhadap kegiatan pertambangan secara mutlak tanpa syarat. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan serta rekaman video yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-155. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Ahli bernama Dr. Ir. S. Witoro Soelarno, PE (IPM), Prof. dr. I Nyoman Nurjana, S.H., M.H., dan Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum., yang didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2023 dan 1 November 2023, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Abarudin dan Marlion, S.H., yang didengar keterangannya masing-masing dalam persidangan pada tanggal 1 687 November 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2023 beserta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2023. Selain itu, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bengen dan Dr. Maret Priyatna, S.H., M.H., yang menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah masing-masing pada tanggal 13 November 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 15 November 2023. Selanjutnya, Presiden juga mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK- 7, namun alat bukti tersebut diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024, setelah pemeriksaan persidangan selesai sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kemudian, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Idris, dkk menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 September 2023 serta keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2023 juga alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-176. Selain itu, Pihak Terkait Idris, dkk juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Rilius A. Kinseng, MA, Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., dan Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., yang menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Mahkamah masing-masing bertanggal 30 November 2023 dan 11 Januari 2024 serta keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2023 dan pada tanggal 1 Februari 2024 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Hasraman dan Dekarno, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 15 Januari 2024. Selanjutnya Pihak Terkait Idris, dkk menyerahkan kesimpulan yang diterima 688 Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Abd. Latief, dkk telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2023 dan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2023, serta alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-61, namun bukti PT-9, bukti PT-12 sampai dengan bukti PT-61 diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024 setelah pemeriksaan persidangan selesai sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah, adapun bukti PT-25 dan bukti PT-47 tidak terdapat bukti fisik. Selain itu, Pihak Terkait Abd. Latief, dkk juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Ir. Rignolda Djamaluddin, M.Sc. dan Dr. Abdul Motalib Angkotasan, S.Pi, M.Si yang menyampaikan keterangan secara tertulis kepada Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 dan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2024. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan keterangan tertulis 4 (empat) orang saksi yaitu Maimuna, Hartina, Yamir, dan Sanudin, yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Februari 2024 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Tidak Langsung, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Perkumpulan Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2023, serta mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5.4. Selain itu, Pihak Terkait Tidak Langsung PBHI dan Ekomarin juga mengajukan keterangan tertulis 1 (satu) orang ahli yaitu J.J. Rizal yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024. Terhadap keterangan tertulis ahli J.J. Rizal tersebut disampaikan kepada Mahkamah setelah pemeriksaan persidangan selesai sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.14] Menimbang bahwa Amicus curiae, Koalisi untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah 689 pada tanggal 1 Februari 2024; Perkumpulan HuMa Indonesia menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2024; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024; dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2024. Terhadap keterangan tertulis Amicus curiae Perkumpulan HuMa Indonesia, ELSAM, dan KPA disampaikan kepada Mahkamah setelah pemeriksaan persidangan selesai sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007 pernah diajukan pengujian kepada Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- VIII/2010 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Juni 2011. Adapun dalam permohonan a quo, yang diuji adalah Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 yang merupakan perubahan dari Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007. Namun demikian, substansi yang diatur pada dasarnya sama yakni tentang prioritas 690 kepentingan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam UU 27/2007 mengatur 8 (delapan) prioritas kepentingan (yaitu: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budidaya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; dan/atau h. peternakan), sedangkan dalam UU 1/2014 mengatur 9 (Sembilan) prioritas kepentingan (yaitu: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara). Selanjutnya, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama, dalam Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010, pengujian Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007 diajukan bersama-sama dengan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 27/2007 menggunakan dasar pengujian Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Adapun permohonan a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 dengan dasar pengujian permohonan a quo, yaitu dalam permohonan a quo, menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, secara formal permohonan a quo dapat diajukan kembali. [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan rekaman video, ahli dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden dan ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Idris, dkk beserta alat-alat bukti surat/tulisan dan rekaman video, ahli dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Abd. Latief, dkk beserta alat- alat bukti surat/tulisan dan rekaman video, ahli dan saksi, serta kesimpulan yang diajukan, Pihak Terkait PBHI dan Ekomarin, serta keterangan tertulis Amicus Curiae 691 KORAL sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.17] Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon apabila dicermati lebih lanjut terdapat dua permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang esensinya sebagai berikut: 1. Apakah benar norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 apabila melarang kegiatan pertambangan berikut sarana dan prasarananya, selain untuk kegiatan yang diprioritaskan. 2. Apakah benar norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 apabila kegiatan pertambangan dilarang secara mutlak tanpa syarat. [3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan hukum yang dipersoalkan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.18.1] Bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada umumnya memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi salah satunya sebagai penyangga kedaulatan bangsa Indonesia. Jika pulau-pulau kecil yang berada di sepanjang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dikelola dengan baik maka lambat laun akan hilang atau tenggelam. Oleh karena itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 27/2007]. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini merupakan dasar konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, 692 untuk meneguhkan pentingnya keseimbangan antara lingkungan hidup, ekonomi, dan keadilan sosial maka norma Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Artinya, tujuan kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dipungkiri sangat tergantung pada keberlanjutan (sustainability) dari natural capital resources dan ekosistem yang sehat, sehingga penting untuk menjaga dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memelihara keadaan ekosistem agar tetap sehat. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut menghendaki adanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bermula dari adanya Brundlant Report 1987, suatu publikasi yang dihasilkan oleh the World Commission on Environment and Development (WCED). Konsep ini menekankan pada pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Hal ini sejalan pula dengan prinsip Ecologically Sustainable Development (ESD) yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan yang kuat (strong sustainable development). Prinsip ESD tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip ekologis dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, di mana dalam implementasinya perlu mengadopsi pendekatan yang mencakup aspek- aspek, antara lain, memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, pengambilan keputusan yang hati-hati, dan memastikan keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity) dan keadilan antar generasi (intergenerational equity) secara keseluruhan. Artinya, sekalipun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki kekayaan sumber daya alam, namun dalam memanfaatkannya sebagai aspek nilai moneter menempatkannya sebagai salah satu bagian saja dari keseluruhan ekosistem. Oleh karena itu, baik modal alam maupun buatan manusia keduanya harus dijaga daya dukungnya, sehingga generasi yang akan datang tidak mewarisi lingkungan hidup yang fungsinya telah terdegradasi sekalipun sumber ekstra kekayaan tersedia untuk mereka. Pemikiran ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pembentukan UU 27/2007 yang pada pokoknya 693 menyatakan dalam pemanfaaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang [vide Konsiderans Menimbang huruf a UU 27/2007]. Dengan demikian, dalam memanfaatkan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil apabila mendasarkan pada perspektif strong sustainable development, penting untuk menekankan pada nilai keberlanjutan bagi fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak hanya melihat lingkungan hidup dari perspektif potensi ekonomi suatu wilayah atau sumber daya untuk menghasilkan nilai ekonomi atau kontribusi ke pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. [3.18.2] Bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi yang didasarkan pada prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan efisiensi berkeadilan sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 maka dalam menjaga nilai kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia perlu penetapan critical natural capital untuk ekosistem tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tercapai keadilan dalam satu generasi (intragenerational equity) dan keadilan antar generasi (intergenerational equity). Prinsip ini bertolak pada strong sustainable development yang tidak menolak pembangunan ekonomi, tetapi berfungsi sebagai pelindung dan pencegah terjadinya kerusakan bumi dan kepunahan keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam konteks ini, wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil memenuhi syarat elemen ‘criticality’ apabila melihat dari kadar pentingnya (degree of importance), maupun kadar keterancamannya (degree of threats) berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Salah satu ciri penting pada pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir adalah ekosistem ini merupakan ekosistem yang paling rentan terhadap peristiwa ekstrim yang diakibatkan perubahan iklim. Dengan mendasarkan pada kajian secara akademik yang komprehensif menunjukkan bahwa pulau kecil memiliki risiko lingkungan yang sangat tinggi dan sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam atau perubahan lingkungan secara alami maupun non-alami. Begitu pula dengan kawasan pesisir yang juga amat rentan terhadap tekanan lingkungan baik yang berasal dari laut maupun daratan. [3.18.3] Bahwa pentingnya peran manusia dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang telah menjadi perhatian 694 masyarakat internasional sebagaimana tertuang dalam Stockholm Declaration on The Human Environment (Deklarasi Stockholm) dan Rio Declaration on Environment and Development (Deklarasi Rio). Bahkan, beberapa prinsip Deklarasi Rio memiliki relevansi dalam memahami konteks pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam UU PWP3K, yaitu: Prinsip 1 menyatakan, “human beings are at the center of concerns for sustainable development” (manusia merupakan fokus perhatian dari upaya pembangunan berkelanjutan); Prinsip 4 menyatakan, “In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it” (untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipisahkan darinya); dan Prinsip 25 menyatakan, “Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible” (perdamaian, pembangunan, dan perlindungan lingkungan saling bergantung dan tidak terpisahkan). Dari berbagai prinsip ini, telah nyata bahwa peran manusia sangat penting untuk berkontribusi menyeimbangkan antara upaya pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. [3.18.4] Bahwa lebih lanjut dalam kaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan, khususnya terkait sumber daya alam telah ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa hal tersebut harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Berkenaan dengan hak menguasai negara ini, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001- 021-022/PUU-I/2003, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004 (halaman 332), menegaskan bahwa: “… perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber- sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 695 Dalam konteks rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa Konstitusi Indonesia pada prinsipnya mengandung nuansa green constitution atau “Konstitusi Hijau” yang merupakan suatu bentuk konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan cara menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, upaya pembangunan perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai prinsip lainnya, khususnya adalah prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemikiran ini sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, yang berkaitan dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yang menyatakan: [3.15.4] … menurut Mahkamah, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah termasuk wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Dalam makna yang lain, menurut Mahkamah, negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kesemuanya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar- besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; [3.15.5] …Menurut Mahkamah pengalokasian Kawasan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam beberapa kawasan dengan maksud untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kawasan tertentu yang harus dilindungi merupakan hal yang perlu diatur sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang a quo. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (Integrated Coastal Zone Management), yang meliputi antara lain sektor perikanan, perhubungan, pariwisata, mineral, lingkungan, dan lain-lain; … [3.15.9] Menimbang bahwa Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber daya ekonomi bagi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia adalah bagian dari penyelenggaraan ekonomi nasional yang harus memperhatikan amanat dan semangat konstitusi. Menurut Mahkamah pemberian HP-3 melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan. Prinsip kebersamaan harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam 696 bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat banyak. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan HP-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau pulau kecil menjadi wilayah HP-3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar. Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sumber daya pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut Mahkamah, pemberian HP-3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945; Salah satu penekanan dalam kutipan pertimbangan hukum putusan di atas adalah pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memerhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya, apalagi hanya untuk menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat rentan harus dilakukan secara hati-hati agar aktivitasnya tidak menimbulkan kerusakan yang sangat membahayakan atau termasuk dalam doktrin abnormally dangerous activity. Doktrin ini dikutip dari landmark decision kasus Rylands v. Fletcher (1868) di pengadilan House of Lords Inggris. Dalam perkembangannya, doktrin tersebut menghasilkan daftar indikator suatu kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity, sebagaimana tertuang dalam Pasal 520 Restatement (second) of Torts Amerika Serikat, yaitu: existence of a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others; likelihood that the harm that results from it will be great; inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care; extent to which the activity is not a matter of common usage; inappropriateness of the activity to the place where it is carried on; and extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes. (Kegiatan yang mengandung atau menimbulkan resiko bahaya yang tinggi kepada manusia, tanah, atau harta benda bergerak; Kegiatan dengan kemungkinan timbulnya bahaya sangat besar; Ketidakmampuan meniadakan risiko dengan melakukan tindakan atau kehati-hatian 697 wajar; Termasuk bukanlah suatu hal atau kegiatan yang lazim; Tidak bersesuaiannya sifat kegiatan dengan tempat/areal di mana kegiatan tersebut diselenggarakan; dan nilai atau manfaatnya bagi masyarakat tidak sebanding dengan tingkat kebahayaan dari kegiatan bersangkutan). Artinya, dalam hal terdapat kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kerusakan lingkungan jika diperhadapkan kepada kepentingan memelihara kelestarian lingkungan, maka menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. [3.19] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemaknaan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 yang melarang pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan di sekitarnya untuk kepentingan selain dari kepentingan yang diprioritaskan sehingga tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.19.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai perbedaan definisi wilayah pesisir dengan definisi pulau kecil. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 2 UU 1/2014 menyatakan, “Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”. Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Adapun yang dimaksud pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya [vide Pasal 1 angka 3 UU 1/2014]. Beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan 698 bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (water catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya. Berkenaan dengan definisi tersebut dikaitkan dengan dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali ketentuan Pasal 23 UU 1/2014 yang merupakan perubahan dari UU 27/2007 yang menyatakan: (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara. (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Apabila dicermati secara saksama substansi norma Pasal 23 UU 1/2014 pada intinya mengandung, pertama, prinsip pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Kedua, prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Ketiga, syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dilakukannya perubahan terhadap norma Pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) UU 27/2007 inkonstitusional, sehingga dilakukan perubahan dengan menghilangkan norma Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP- 3) dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang diatur dalam norma sebelumnya, yaitu Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) UU 27/2007. HP-3 dimaksud adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha 699 kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Mahkamah juga menegaskan tidak dibolehkannya pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, kecuali dengan mekanisme perizinan yang ketat. Namun demikian, pemberian izin kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau- pulau kecil. Lebih lanjut ditegaskan pula, melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan sinergi dengan berbagai perencanaan sektoral, dengan mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Sub-paragraf [3.15.10] dan Penjelasan Umum UU 1/2014]. [3.19.2] Bahwa salah satu esensi dari Pasal 23 UU 1/2014 adalah “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang “diprioritaskan” untuk kepentingan…”. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “diprioritaskan” dimaksud mengandung arti “diutamakan atau didahulukan dari yang lain”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kepentingan yang diprioritaskan harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan lain, selain kepentingan prioritas. Dalam kaitan ini kepentingan yang diprioritaskan untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya adalah untuk: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Pemanfaatan ini pun dilakukan 700 berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya [vide Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2014]. Sementara itu, untuk kepentingan lain di luar kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya masih dimungkinkan untuk dilakukan sepanjang tidak mengancam kelestarian lingkungan. Sebab, kepentingan tersebut wajib memenuhi persyaratan secara kumulatif yaitu, memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Pentingnya pengaturan persyaratan yang bersifat wajib dimaksud tidak dapat dilepaskan dari tujuan dibentuknya UU 27/2007 adalah untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil [vide Pasal 4 UU 27/2007]. [3.19.3] Bahwa meskipun UU 1/2014 menentukan adanya mekanisme perizinan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, namun penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa terdapat banyak hal yang wajib diperhatikan dan dipenuhi untuk mendapatkan izin dimaksud. Misalnya, untuk izin lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem perairan pesisir, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing [vide Pasal 17 UU 1/2014]. Hal ini sejalan dengan penerapan asas keberlanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimaksudkan agar: (1) pemanfaatan sumber daya tersebut tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir; (2) pemanfaatan Sumber Daya Pesisir tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan (3) pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan 701 secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai [vide Penjelasan Pasal 3 huruf a UU 27/2007]. Pentingnya hal ini dilakukan dalam memperoleh izin karena wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat rentan dan mudah mengalami kerusakan serta perubahan akibat kegiatan manusia (anthropogenic) atau bencana. Kerentanan tersebut utamanya pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan estuari, yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya interaksi antara manusia dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memerhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan daya dukung lingkungannya. Untuk memitigasi fenomena degradasi biologi, geologi, dan fisik (biogeofisik) sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin meningkat dan meluas secara terus menerus, sehingga menyebabkan penurunan produktivitas ekosistem pesisir dan mengurangi daya dukung terhadap kehidupan manusia, maka terhadap kegiatan lain selain yang menjadi prioritas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus sungguh-sungguh dilakukan dengan persyaratan yang sangat ketat. Salah satu persyaratan tersebut terkait dengan pemberian izin yang harus memerhatikan tidak hanya UU PWP3K tetapi juga undang-undang terkait dengannya yaitu undang-undang yang berkenaan dengan penataan ruang sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum bahwa “Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang)” [vide Penjelasan Umum UU 27/2007]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, tidak terlaksananya izin yang dimiliki Pemohon adalah karena pengaturan penataan ruang daerah yang menjadi dasar diterbitkannya izin tidak sejalan dengan penataan ruang dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembiaran terhadap penerbitan izin yang tidak sejalan dengan penataan ruang dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil justru akan menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak masyarakat atas kelestarian lingkungan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selain itu, juga dapat mengancam kelestarian lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penyangga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam 702 menerbitkan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil di luar dari kepentingan yang diprioritaskan wajib memerhatikan dengan sungguh-sungguh persyaratan kumulatif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU 1/2014 beserta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengannya, terutama undang-undang yang berkenaan dengan penataan ruang. Sebab, UU 1/2014 telah menentukan bahwa pengecualian atas kepentingan lain selain kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi: pertama, persyaratan pengelolaan lingkungan, sebab kelestarian lingkungan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; kedua, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, sehingga setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan peruntukannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]; dan ketiga, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang menjadi faktor penting agar dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya tersebut tetap menjaga dan mementingkan kelestarian lingkungan [vide Pasal 23 ayat (3) UU 1/2014]. Pemenuhan yang bersifat wajib selaras dengan beberapa prinsip dalam konsep sustainable development yang terdapat pada Deklarasi Rio, antara lain: 1. Intergenerational equity, menyatakan bahwa generasi kini maupun generasi akan datang memiliki hak yang sama untuk menempati bumi tidak dalam kondisi yang buruk sehingga beban atas suatu permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi; 2. Precautionary principle, menyatakan bahwa apabila terdapat suatu ancaman terhadap lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, prinsip ini harus selalu digandengkan dengan prinsip pencegahan dini (precautionary and prevention principles); 3. Conservation of biological diversity, menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini; 703 4. Internalisation of environmental cost, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai external cost dari suatu kegiatan ekonomi yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi sehingga biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam. [3.19.4] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan petitum Pemohon yang, antara lain, meminta kepada Mahkamah agar menyatakan kegiatan pertambangan sebagai salah satu kegiatan yang tidak dilarang dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014. Terhadap hal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sekalipun masih dimungkinkan untuk dilakukan kepentingan lain selain dari kepentingan yang diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014, sepanjang pengelolaan pulau-pulau kecil tidak mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kepentingan lain selain yang diprioritaskan tersebut wajib memenuhi persyaratan secara kumulatif yakni memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta memerhatikan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Persyaratan dimaksud adalah demi menghindari pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dari kepentingan yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan merugikan hak konstitusional rakyat yang dijamin oleh konstitusi termasuk mengancam kedaulatan NKRI. Ancaman demikian termasuk kegiatan yang memenuhi unsur abnormally dangerous activity yang dapat menimbulkan dampak kerusakan yang luas dan berkelanjutan, serta tidak mungkin dipulihkan seperti semula. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan UU PWP3K yakni melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Lebih lanjut, terkait dengan dilarang atau tidaknya suatu kegiatan penambangan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang akan dipertimbangkan pada paragraf selanjutnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil 704 Pemohon yang menyatakan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 tidak memberikan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.20] Menimbang bahwa Pemohon juga mempersoalkan norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 karena tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.20.1] Bahwa keberadaan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 berkelindan dengan norma Pasal 23 UU 1/2014 karena substansinya berisi larangan terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang menyatakan, “Dalam pemanfaatan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”. Adanya rumusan “yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya” dalam norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 tersebut merupakan suatu bentuk kondisi yang harus dipenuhi untuk menjadikan kegiatan penambangan mineral menjadi kegiatan yang dilarang. Artinya, jika kondisi dimaksud tidak terpenuhi maka kegiatan penambangan mineral tersebut bukanlah merupakan kegiatan penambangan mineral yang dilarang berdasarkan Pasal 35 huruf k UU 27/2007. Keadaan demikian selaras dengan dasar pemikiran dibentuknya UU a quo, antara lain, agar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan selama berbasis keberlanjutan, menghargai hak masyarakat adat/lokal serta mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Dalam kaitan ini penting dipahami mengenai apa yang dimaksud dengan aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek teknis yang tercantum dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 a quo. Aspek ekologi adalah aspek-aspek yang memengaruhi kelestarian lingkungan/ekosistem di pulau-pulau kecil. Sedangkan, yang dimaksud dengan "aspek sosial" adalah aspek-aspek yang memengaruhi kehidupan (sistem sosial budaya) masyarakat di pulau-pulau kecil [vide Penjelasan Pasal 26A ayat (4) huruf 705 h UU 1/2014]. Adapun yang dimaksud dengan “aspek teknis” adalah aspek biogeofisik pulau yang berupa keragaman dan kekayaan sumber daya hayati, luasan, topografi, dan tipologi pulau yang memengaruhi daya dukung dan kerentanan pulau-pulau kecil. Bahwa norma Pasal 35 UU 27/2007 secara utuh pada pokoknya mengatur ihwal larangan kepada setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Larangan yang diatur dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 dikuti dengan sanksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f UU 27/2007 yang menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja melakukan penambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf k”. Pengaturan larangan yang diikuti dengan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena secara filosofis pulau-pulau kecil sangat rentan dan terbatas sehingga memerlukan perlindungan khusus. Termasuk terhadap kegiatan yang dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam doktrin hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk beserta ekosistem di atasnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengkategorikan suatu kegiatan sebagai abnormally dangerous activity secara umum telah diuraikan dalam Sub-paragraf [3.18.4] di atas. Untuk selanjutnya adalah tugas hakim yang akan menentukan secara konkret apakah sebuah kegiatan masuk dalam kategori sangat berbahaya ataukah tidak dengan mempertimbangkan indikator-indikator tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang membatalkan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Perda Kabupaten Konawe Kepulauan 2/2021 karena bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007, terhadap segala kegiatan yang tidak ditujukan untuk menunjang kehidupan ekosistem di atasnya, termasuk juga tidak terbatas pada kepentingan di luar yang diprioritaskan, 706 in casu pertambangan, yang dapat dikategorikan sebagai abnormally dangerous activity yang dalam doktrin hukum lingkungan harus dilarang untuk dilakukan. Bahwa kata “Pengecualian” dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dirumuskan dengan persyaratan “yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya”, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman secara komprehensif terhadap UU 1/2014, khususnya Pasal 23 UU 1/2014 yang menentukan adanya kewajiban memenuhi syarat kumulatif apabila akan dilakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya di luar kepentingan yang diprioritaskan untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan di sekitarnya, yakni dengan kewajiban memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Paragraf [3.9] di atas. Dengan demikian, pemenuhan yang bersifat wajib atas persyaratan dimaksud, berarti tidak menutup kemungkinan dapat dilakukannnya kepentingan lain di luar yang diprioritaskan sepanjang memenuhi persyaratan yang bersifat wajib tersebut. Namun, untuk memenuhi hal dimaksud tidaklah mudah karena kunci utamanya adalah sebaik apa pemerintah daerah mendesain pengaturan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga izin yang terbit karena adanya pengaturan tata ruang wilayah tidak menjadi alat komoditas yang merugikan inter dan antar generasi. Artinya, dalil Pemohon yang mengaitkan adanya pembedaan kegiatan kepentingan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya antara yang diprioritaskan dan di luar yang diprioritaskan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan langkah-langkah antisipatif upaya perlindungan dan pengaturan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pulau-pulau kecil serta lingkungan sekitarnya. [3.20.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang beranggapan ketentuan a quo tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak tepat. Justru ketentuan a quo dibentuk 707 dengan tujuan untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan memberikan keseimbangan, melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sebagaimana tujuan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya yang diatur dalam Pasal 4 huruf a UU 27/2007, yang menyatakan pada pokoknya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Bahwa dalam kaitan dengan hal di atas, norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 yang mengatur mengenai kata “diprioritaskan”, tidak melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan serta mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sama sekali tidak ada relevansinya dalil Pemohon yang mengasumsikan ketentuan Pasal a quo mengurangi hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon. Terlebih, Pemohon kemudian mengaitkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 dengan tindakan diskriminasi. Terkait dengan hal tersebut, makna diskriminasi telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang kemudian dikuatkan kembali dalam berbagai putusan di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Mendasarkan pada penafsiran tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Pasal 35 huruf k UU 27/2007, pasal a quo tidak mengandung unsur adanya 708 tindakan diskriminasi. Terlebih, berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa UU PWP3K dibentuk untuk melindungi keberlanjutan dan kelestarian kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam NKRI. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang mempersoalkan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dinilai Pemohon tidak memberikan jaminan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf (k) UU 27/2007 telah ternyata tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.22] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 709 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai berikut: Alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Konstitusi Suhartoyo [6.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023 a quo, Saya Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki alasan berbeda (concurring opinion) sepanjang berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007) dengan alasan-alasan, sebagai berikut: 1. Bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk melindungi, mengonservasi, dan merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan [vide Pasal 4 huruf a UU 27/2007]. 710 2. Bahwa Pasal 35 huruf k UU 27/2007 mencantumkan “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;” 3. Bahwa penggunaan kata “apabila” dalam norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 menunjukkan bahwa larangan penambangan mineral tersebut bersifat relatif dimana setiap orang baik secara langsung atau tidak langsung masih diperbolehkan untuk melakukan penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau tidak merugikan masyarakat sekitarnya. Hal ini berpotensi bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berkenaan dengan itu, Keterangan tambahan Presiden menjelaskan sebagai berikut: “Bahwa UU PWP3K harus dipahami secara komprehensif dan harus melihat tujuan diundangkannya undang-undang itu sendiri. Sehingga membaca dan memahami ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k undang-undang a quo harus dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UU PWP3K, yang dengan jelas mengatur bahwa “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan: a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.” [vide Keterangan Tambahan Presiden bertanggal 2 Januari 2024 hlm. 36]. 4. Bahwa larangan penambangan mineral yang bersifat relatif dalam Pasal 35 UU 27/2007 tersebut menyebabkan timbulnya potensi kerusakan bagi pulau-pulau kecil/wilayah pesisir yang mempunyai kerentanan yang besar sehingga tidak sejalan dengan prinsip pencegahan bahaya lingkungan (prevention of harm) yang mengutamakan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan prinsip keadilan antar generasi (intergenerational equity) yang menekankan perlunya upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Kegiatan 711 penambangan mineral yang dilakukan di pulau-pulau kecil/wilayah pesisir potensial menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible) bagi pulau-pulau kecil/wilayah pesisir seperti polusi air laut dan perubahan tata ruang dari pulau-pulau kecil/wilayah pesisir. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, saya sependapat bahwa permohonan a quo untuk ditolak jika ambiguitas ketentuan norma Pasal 35 K UU 27/2007 dimaknai sebagai larangan yang bersifat absolut, namun Mahkamah seharusnya juga dapat mengabulkan sebagaian jika Mahkamah berpendirian ketentuan norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 dimaknai diperbolehkannya kegiatan usaha pertambangan sepanjang terpenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sepanjang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau tidak merugikan masyarakat sekitarnya. sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan norma Pasal 35 huruf k UU 7/2007. Dengan demikian sifat ambiguitas atas ketentuan norma Pasal 35 huruf k UU 7/2017 dapat dihilangkan. Alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman Sehubungan dengan putusan yang baru saja dibacakan yang pada pokoknya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kami sepakat. Dengan menolak permohonan Pemohon tersebut, artinya norma a quo adalah tetap konstitusional. Pada titik ini kami sependapat dengan putusan dimaksud. Meskipun demikian, kami Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan yang berbeda (concurring opinion) dalam memandang perkara a quo, sebagai berikut. 1. Pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 27/2007). 2. Pemohon beranggapan hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan atas ambiguitas dari norma Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007, 712 sehingga kedua pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui putusan Nomor 57P/HUM/2022 tanggal 22 Desember 2022, padahal norma larangan dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 a quo merupakan norma larangan bersyarat. 3. Menurut Pemohon, penafsiran tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan berusaha sesuai dengan perizinan yang telah dimiliki Pemohon serta menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon karena terancam tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya, padahal Pemohon telah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon dalam batas penalaran yang wajar terancam tidak dapat meneruskan kegiatan usahanya, meskipun Pemohon telah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 4. Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi baik sumberdaya hayati maupun non hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional baik bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, maupun bagi penyangga kedaulatan bangsa. Di samping potensi sumberdaya alam yang demikian besar, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya juga memiliki kerentanan terhadap berbagai pengaruh eksternal dan kegiatan pembangunan. Berbagai pengaruh eksternal dan meningkatnya aktivitas pembangunan dikawasan tersebut dapat menjadi ancaman terhadap degradasi ekosistem dan sumberdaya alam, seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran lingkungan, degradasi habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, Negara harus mengatur secara jelas berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ihwal ini, UU 27/2007 telah memberikan dasar hukum, arah, dan rambu-rambu guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara adil dan berkelanjutan. 5. Dalam konteks demikian, norma Pasal 23 ayat (1) UU 27/2007 sudah memberikan arah bagaimana pemanfaatan pulau-pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara 713 menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Norma Pasal a quo secara yuridis filosofis menghendaki adanya keseimbangan ekologis dan ekonomis dalam pengelolaannya. Selanjutnya, dalam ayat (2) ditegaskan pula pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan (a). konservasi; (b). pendidikan dan pelatihan; (c). penelitian dan pengembangan; (d) budidaya laut; (e). pariwisata; (f). usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari; (g). pertanian organik; dan/atau (h). peternakan. 6. Jika mengacu pada norma Pasal 23 ayat (2) UU 27/2007, pembentuk undang-undang menggunakan kata “diprioritaskan”. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “diprioritaskan” mengandung arti “diutamakan atau didahulukan dari yang lain”. Pengertian yang hampir sama juga ditemukan dalam black laws dictionary dimana kata prioritas merupakan kata serapan dari kata “priority” yang berarti the status of being earlier in time or higher in degree or rank atau status menjadi lebih awal atau lebih tinggi dalam derajat atau pangkat. Penggunaan kata memprioritaskan kemudian diikuti dengan poin-poin sebagaimana termaktub dalam poin a sampai dengan i norma Pasal 23 ayat (2) UU a quo, yang disusun secara berurutan dengan sifat kumulatif sekaligus alternatif dengan adanya kata “dan/atau” pada bagian akhir. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kegiatan yang diprioritaskan didahulukan dibanding kegiatan lain bukan prioritas. Sehingga, dapat dipahami bahwa kata “diprioritaskan” dalam Pasal 23 ayat (2) UU a quo memang tidak diartikan sebagai larangan mutlak untuk kegiatan selain kegiatan prioritas, in casu kegiatan pertambangan mineral di pulau-pulau kecil. 7. Menurut kami, dengan memahami secara menyeluruh ketentuan norma Pasal 23 UU a quo, maka dapat diketahui bahwa Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selain harus memprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 23, juga harus disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan masing-masing wilayah. Sebab masing-masing wilayah pastinya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan 714 menjadi suatu sistem yang serasi, seimbang, dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya ditujukan pada urutan kegiatan prioritas sebagaimana yang disebutkan dalam norma Pasal 23 ayat (2) UU a quo, namun dapat disesuaikan dengan karakteristik dan keunikan masing-masing pulau, termasuk adanya kegiatan lain selain yang disebutkan dalam ketentuan a quo in casu pertambangan mineral dan sebagainya. Kendatipun tidak terdapat larangan dalam norma Pasal 23 ayat (2) UU a quo, namun terdapat kewajiban yang harus dipenuhi antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal norma 23 ayat (3) UU a quo, yaitu wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 8. Selanjutnya, berdasarkan norma Pasal 35 UU 27/2007, secara umum dalam pemanfatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ide dasar norma Pasal 35 UU a quo adalah berupa norma larangan, namun larangan tersebut jika dicermati adalah larangan yang mengandung syarat yang telah ditetapkan (quod si contingat) atau bukan merupakan larangan yang bersifat mutlak. Sebab, norma Pasal a quo masih memberikan kesempatan bagi masyarakat yang hendak memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan ekonomi misalnya dalam Pasal 35 huruf k UU a quo adanya larangan melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Artinya, jika norma Pasal a quo dipahami lebih mendalam, maka pada dasarnya kegiatan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah dilarang jika kegiatan dimaksud menimbulkan kondisi-kondisi sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 35 huruf k UU a quo tersebut, yaitu secara teknis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan: d. kerusakan lingkungan; dan/atau 715 e. pencemaran lingkungan; dan/atau f. merugikan masyarakat sekitarnya. Ini berarti pula bahwa, apabila dimaknai secara a contrario, apabila tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat sekitarnya, maka kegiatan penambangan mineral tersebut diperbolehkan. Ihwal ini, kami memahami bahwa rambu-rambu (guidance) yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dalam ketentuan tersebut telah dilakukan secara cermat dan hati-hati, serta sejalan dengan dasar pemikiran dibentuknya UU 27/2007 antara lain agar pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan selama berbasis keberlanjutan, menghargai hak masyarakat adat/lokal serta mengeliminasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan alam. Terlebih, Mahkamah dalam putusan a quo menegaskan dalam amarnya bahwa permohonan Pemohon ditolak. Sehingga, norma a quo tetap konstitusional. Artinya, kegiatan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana yang diatur dalam Pasal a quo. Terlebih lagi, bagi kalangan investor atau dunia usaha yang telah mendapat izin usaha pertambangan seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam rangka menegakkan prinsip kepastian hukum yang adil. 9. Dalam perkara a quo, kami melihat apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon pada dasarnya menyangkut persoalan implementasi norma. Sebab, norma a quo secara letterlijk sudah jelas dan terang benderang tidak memuat adanya larangan yang bersifat mutlak. Adapun implementasi dari norma a quo tentunya harus dilihat secara kasuistik dan tidak harus digeneralisir. Hal ini nampak pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung terhadap persoalan tersebut yang memandang kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan dikategorikan abnormally dangerous activity yang dalam hukum lingkungan jika terdapat keadaan dimaksud maka segala aktivitas pertambangan harus dilarang, karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya baik flora, fauna, maupun manusia, bahkan juga dapat mengancam kehidupan sekitarnya. Artinya, andaipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan memaknai norma Pasal 716 sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon, -quod non-, dalam batas penalaran yang wajar, pemohon tetap akan terdampak oleh norma Pasal dimaksud. Dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, norma Pasal a quo tetap mengandung makna bukan larangan yang bersifat mutlak, melainkan larangan yang bersifat bersyarat (conditionally prohibited). Meskipun demikian, larangan bersyarat dimaksud tidaklah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, karena melihat dan memaknai kondisi lapangan tentu saja berbeda satu dengan yang lainnya, yakni antara wilayah pesisir satu dengan wilayah pesisir lainnya atau terhadap pulau-pulau kecil yang satu dengan pulau-pulau kecil lainnya seyogianya tidak dapat digeneralisir karena adanya perbedaan karakteristik di masing-masing wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Sehingga, memahami larangan bersyarat dimaksud hendaknya diartikan secara selektif. Dalam konteks ini, instrumen hukum perizinan memegang peranan penting untuk memastikan syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang diatur dalam Pasal 35 UU a quo menjadi rambu-rambu yang menentukan dapat atau tidak dapat diberikannya izin usaha pertambangan pada wilayah pesisir khususnya pada pulau-pulau kecil. 10. Menurut kami, dalam menyikapi perkara yang berkelindan dengan isu sumber daya alam dan pembangunan, kita tidak boleh terlalu membatasi diri dalam menentukan sikap entah itu condong kepada kepentingan ekologis berdasarkan paham ecologist yang oleh karenanya segala pemanfaatan sumberdaya alam harus dibatasi, atau hanya condong pada kepentingan pembangunan berdasarkan paham developmentalist yang oleh karenanya memandang segala pemanfaatan sumberdaya alam diperbolehkan guna pembangunan. Ihwal ini, Mahkamah melalui putusannya seharusnya dapat hadir menjadi penyeimbang (equilibrium) kepentingan diantara keduanya, sebab bagaimanapun juga pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan tidak dapat dihindari bahkan oleh semua negara di dunia ini. Terlebih, dalam komunitas global, maju atau mundurnya suatu negara dapat dilihat dari pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alamnya bukan berdasarkan kekayaan sumberdaya alam an sich semata. Mahkamah dalam hal ini harus memainkan perannya sebagai pelindung 717 pembangunan yang berkelanjutan atau the protector of eco development dengan memastikan bahwa norma UU yang menyangkut pembangunan dan lingkungan berjalan secara serasi dan seimbang serta sejalan dengan amanat konstitusi. Terlebih lagi, apabila dilihat dari potensinya, wilayah pesisir di Indonesia misalnya, ternyata merupakan wilayah yang berkembang sangat pesat pembangunannya. Di wilayah tersebut, hampir 60% dari penduduk Indonesia bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai, dari total 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sekitar 300 kabupaten/kota berada di pesisir, dan secara ekonomi hasil sumber daya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekitar 30%. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumber daya masa depan (future resources) yang pada saat ini belum dioptimalkan. Ditambah, sekitar 70 % produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut dimana dari 60 cekungan yang potensial mengandung minyak dan gas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di kawasan pesisir, hanya 6 lainnya yang di daratan. Artinya, wilayah pesisir sejatinya telah banyak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di wilayah tersebut. Demikian juga dengan keberadaan pulau-pulau kecil yang masih dapat dimungkinkan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. 11. Menurut kami, di zaman modern yang serba canggih sekarang ini tidak relevan lagi mempertentangkan mana yang harus diprioritaskan antara pembangunan atau ekologi. Sebab, jika keduanya terus dipertentangkan, solusi terbaik tidak akan pernah tercapai karena ekonomi akan selalu dianggap lebih penting daripada ekologis. Oleh sebab itu, keduanya harus seimbang dan berjalan beriringan dimana pembangunan harus tetap berjalan, tetapi lingkungan juga harus tetap lestari. Tidak tepat juga apabila ada pihak yang memaksa untuk menghentikan pembangunan dengan alasan merusak lingkungan karena apa yang disebut merusak lingkungan dalam skala tertentu mungkin tidak dapat dihindari dalam proses awal kegiatan pembangunan, in casu kegiatan pertambangan, namun dengan perencanaan yang baik dan komitmen yang kuat pada kelestarian lingkungan maka yang disebut lingkungan yang rusak tersebut dapat 718 dipulihkan (recovery) bahkan dibuat lebih baik dari sebelumnya. Demikian juga tidak tepat jika dalam pembangunan tidak memperhitungkan dampak ekologis. Terlebih adanya konsep eco development dapat menjadikan pembangunan diarahkan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyeimbangkan (equilibrium) aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Kecanggihan teknologi juga semakin mempermudah umat manusia memahami dan memotret secara utuh bagaimana potensi dari suatu wilayah sekaligus melakukan mitigasi risiko jika kegiatan yang dilakukan potensial merusak lingkungan. Bahkan dengan teknologi, bekas pertambangan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dapat direcovery, rehabilitasi dan restorasi oleh pihak yang telah memanfaatkan tersebut. Oleh karenanya, di dalam rencana kegiatan pemanfaatan suatu wilayah untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan selalu dipersyaratkan adanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan adanya kewajiban rehabilitasi serta restorasi setelah kegiatan tersebut berakhir. 12. Dengan melihat fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, kami dapat memahami situasi kebatinan yang dialami pembentuk undang-undang dalam memandang wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yaitu dengan memanfaatkan sebesar-besar potensinya dan meminimalisir sekecil-kecilnya dampak yang ditimbulkan. Terlebih, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, jika menyangkut pembangunan, maka pada awalnya tiada pembangunan yang tidak merusak lingkungan (Nullum aedificium sine damno naturae fieri potest). Ihwal ini, dalam perkara a quo, penting bagi pemerintah agar kedepannya semakin memperkuat persyaratan-persyaratan dalam memberikan izin dalam penambangan mineral, pasir, dan kegiatan lainnya di wilayah pesisir dan khususnya pada pulau-pulau kecil. Selain itu, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikelola berdasarkan prinsip pembangunan yang berkesinambungan (eco development) dan berlandaskan pada pembangunan hijau (green development). Pemerintah harus secara berkala memonitoring dan secara cermat mereview kegiatan-kegiatan pertambangan mineral, penambangan pasir, dan penambangan minyak dan gas pada 719 wilayah persisir dan pulau-puau kecil tidak hanya sebelum diberikan izin melainkan juga selama kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi pegawasan. 12. The last but not least, kami sebagai hakim konstitusi menilai bahwa pembangunan berkesinambungan (eco development) dalam arti pembangunan yang berlandaskan pada green development (pembangunan hijau), pembangunan yang cerdas dan berwawasan lingkungan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama merupakan conditcio sine qua non bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Kami yakin bahwa dengan perencanaan yang matang dan ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang luas, serta pengawasan yang optimal, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi semua rakyat Indonesia. Dengan demikian, sesuai prinsip progredi sine sacrificio futuri terrae nostrae, kita bisa mencapai kemajuan tanpa mengorbankan masa depan bumi kita. Dengan demikian, norma a quo adalah konstitusional karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan lebih merupakan persoalan implementasi norma, sedangkan ketentuan larangan yang dimaksud dalam pasal a quo dalam batas penalaran yang wajar adalah norma larangan bersyarat (conditionally prohibited) yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif dalam rangka penegakkan prinsip kepastian hukum yang adil. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal Lima, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat; dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 720 pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Idris, dkk dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait Abd. Latief, dkk dan/atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani 721 PANITERA PENGGANTI, ttd. Rizki Amalia