35/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 35/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia), yang diwakili oleh: 1. Nama : H. M. Anis Matta, LC. Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Alamat : Jalan Minangkabau Barat Raya Nomor 28 F, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970 2. Nama : Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Alamat : Jalan Minangkabau Barat Raya Nomor 28 F, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Maret 2022 memberi kuasa kepada Dr. Guntur F. Prisanto, S.E., S.H., M.Hum., M.H., Said Salahudin, M.H., Fahri Hamzah, S.E., Amin Fahrudin, S.H. M.H., Slamet, S.H., Andi Saputro, S.H., Ahmad Hafiz, S.H., dan Aryo Tyasmoro, S.H., para Advokat, beralamat di Jalan Taman Patra II Nomor 18 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, 12950, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 24 Februari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 10 Maret 2022 dengan Nomor 35/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 April 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 April 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa UUD 1945 menentukan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 yang 3 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK PUU) yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.” 5. Bahwa pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) PMK PUU yang berbunyi: “Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.” 4 6. Bahwa objectum litis PERMOHONAN a quo adalah pengujian materiil Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD 1945. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON B.1. SUBJEK HUKUM PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM PUBLIK 8. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau; d. Lembaga negara. 9. Bahwa khusus mengenai badan hukum, secara teoritik terdapat perbedaan antara subjek hukum rechtspersoon badan hukum publik dan badan hukum privat, yaitu antara lain menyangkut kepentingan yang diwakili dan aktivitas yang dijalankan oleh badan hukum bersangkutan. Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Pengujian Undang-Undang (2006, hlm.87) pada pokoknya mengatakan bahwa dari segi subjeknya sebuah badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan badan hukum itu dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan kepentingan orang perorang. Sebaliknya, apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas kepentingan pribadi atau orang per orang, maka badan hukum tersebut disebut badan hukum privat atau perdata. 5 10. Bahwa lebih lanjut mengenai status badan hukum partai politik Jimly Asshiddiqie (2006, hlm 89-90) mengatakan secara tegas: Organisasi-organisasi seperti partai politik memang didirikan untuk tujuan tujuan dan kepentingan-kepentingan politik yang bukan bersifat perdata. Namun dalam kegiatannya sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dapat saja berkaitan dengan hal-hal yang bersifat publik ataupun dengan hal-hal yang berkenaan dengan soal hak dan kewajiban yang bersifat perdata. Sebagai partai politik sudah tentu kegiatannya berkaitan dengan dunia politik yang berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Tetapi sebagai badan hukum, partai politik itu dapat saja terlibat dalam lalu lintas hukum perdata, misalnya, mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kantor, mengadakan jual beli benda-benda bergerak seperti kendaran bermotor, alat-alat tulis kantor, dan lain -lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut bersifat perdata, dan partai politik yang bersangkutan sebagai badan hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum yang sah. Dalam hal demikian itu, meskipun bertindak dalam lalu lintas hukum perdata, organisasi partai politik tersebut tetap tidak dapat disebut sebagai badan hukum perdata, melainkan by nature merupakan badan hukum yang bersifat publik. 11. Bahwa Pemohon adalah partai politik yang didirikan untuk kepentingan publik atau kepentingan rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar Pemohon [bukti P-3], sebagai berikut: Pasal 11 Partai memiliki tujuan: 1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia 5. Meningkatkan partisipasi politik anggota, relawan dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 6. Memperjuangkan cita-cita partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 7. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 12. Bahwa selain dari itu, Pemohon juga telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 [bukti P-5]. 6 13. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon diwakili oleh pengurus Partai Gelora Indonesia yang sah sebagaimana telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 [bukti P-7] dan memiliki wewenang untuk mewakili Partai Gelora Indonesia dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 48 Akta Anggaran Rumah Tangga Partai Gelora Indonesia [bukti P-4] yang berbunyi: “Ketua Umum dan sekretaris Jenderal sebagai perwakilan badan hukum partai dapat bertindak langsung, maupun memberikan kuasa kepada struktur partai dan/atau kuasa hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan dalam hal : 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. Peradilan” 14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, merujuk pendapat Jimly Asshiddiqie mengenai pengertian badan hukum publik yang selaras dengan tujuan pendirian dan aktivitas yang dijalankan oleh Partai Gelora Indonesia yang juga telah mendapatkan pengesahan badan hukum, maka Pemohon berhak mengajukan Permohonan a quo atas nama subjek hukum badan hukum publik dan berwenang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. B.2. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 15. Bahwa dalam Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan kepada Pemohon untuk membuktikan adanya kerugian konstitusional sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; 16. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 ayat (2) PMK PUU harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 7 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 17. Bahwa terkait pemenuhan persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 17.1. Bahwa dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 17.2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ditentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”; 17.3. Bahwa hak yang diberikan kepada “setiap orang” dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai meliputi pula badan hukum publik (rechtspersoon/legal person) sebagai subjek hukum (legal subject) pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum dan hubungan-hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum sebagai persona ficta atau orang dalam arti fiktif dan secara harfiah dimaknai sebagai pribadi hukum atau yang oleh hukum dianggap sebagai orang. 17.4. Bahwa dengan adanya hak bagi “setiap orang” dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memastikan terdapat adanya 8 hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon sebagai partai politik yang berstatus badan hukum publik. 17.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon menganggap telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang pertama, yaitu: “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945”. 18. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang kedua, yaitu “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 18.1. Bahwa dalam Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan: “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”. Sedangkan dalam Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu disebutkan: “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”; 18.2. Bahwa frasa “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam undang-undang a quo seolah-olah dimaknai secara sempit sebagai waktu pemungutan suara pemilihan umum yang harus dilaksanakan pada hari yang sama untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Anggota DPRD. Pemaknaan pemilu serentak ini ditetapkan oleh pembentuk undang-undang setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013, tanggal 23 Januari 2014. 18.3. Bahwa jika pada tahun 2024 Pemilihan anggota DPR dilaksanakan pada hari yang sama dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, konsekuensi hukum yang timbul adalah hasil perolehan suara atau kursi DPR yang digunakan sebagai syarat bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024 akan menggunakan atau didasari pada perolehan suara atau kursi DPR yang diperoleh partai politik dari hasil Pemilu terakhir atau Pemilu 2019. 9 18.4. Bahwa pada penyelenggaraan Pemilu 2019 Pemohon belum membentuk partai politik dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum publik. Kehendak Pemohon untuk mendirikan partai politik dan mengurus pengesahan sebagai badan hukum publik di tahun 2020 dimaksudkan untuk mengikuti Pemilu 2024, termasuk untuk mengusulkan pasangan calon pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 18.5. Bahwa Hak Pemohon sebagai Partai Politik juga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni sebagai berikut: Pasal 12 “Partai politik berhak: a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang- undangan; d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai peraturan perundang- undangan; e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang- undangan; f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah sesuai peraturan perundang-undangan i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan 10 k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. 18.6. Bahwa dengan demikian, apabila mendasari pada ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya seolah-olah menentukan waktu pemilu, khususnya pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD harus dilaksanakan “secara serentak” pada hari yang sama, maka terhadap pengaturan tersebut sebagai partai politik yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum publik Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menjadi terlanggar atau tidak terpenuhi pada pelaksaanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. 18.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon menganggap telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang kedua, yaitu: “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”. 19. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 19.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, partai politik yang didirikan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mengikuti Pemilu tahun 2024, termasuk untuk ikut serta dalam pengusulan pasangan calon pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 19.2. Bahwa jika Pemilihan Umum 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dilaksanakan “secara serentak” pada hari yang sama, maka hasil perolehan suara atau kursi DPR yang digunakan sebagai syarat bagi 11 partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 akan menggunakan atau didasari pada perolehan suara atau kursi DPR hasil Pemilu terakhir atau Pemilu tahun 2019. 19.3. Bahwa kondisi di atas sudah barang tentu menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena hal tersebut secara logis menutup peluang dan menegasikan kesempatan Pemohon sebagai partai politik yang didirikan dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum publik setelah pelaksanaan Pemilu 2019 dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024. 19.4. Bahwa sebaliknya, jika Pemilihan anggota DPR tidak dilaksanakan pada hari yang sama atau diselenggarakan lebih awal daripada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2024, maka konsekuensi hukum yang timbul adalah suara atau kursi DPR hasil Pemilu 2024 yang berpeluang diperoleh partai politik peserta Pemilu 2024, termasuk Pemohon, dapat digunakan untuk mengusulkan pasangan calon pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. 19.5. Bahwa untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 yang akan datang, belum ada satupun partai politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Merujuk konstruksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, dan Pasal 179 UU Pemilu, partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu apabila didahului dengan mengajukan pendaftaran yang disertai dengan dokumen persyaratan lengkap ke KPU, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan pada akhirnya ditetapkan sebagai peserta pemilu apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi oleh Partai Politik. 19.6. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang seolah-olah menentukan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD harus dilaksanakan “secara serentak” pada hari yang sama masih menjadi norma hukum yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan Pemilu 2024, sedangkan ketentuan tersebut telah 12 menyebabkan hak konstitusional Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terlanggar atau tidak terpenuhi dalam pelaksaanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka pengaturan pemilu “secara serentak” menurut ketentuan Pasal Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu secara aktual atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial mengakibatkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) bagi Pemohon. 19.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon menganggap telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang ketiga, yaitu: “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”. 20. Bahwa terhadap pemenuhan syarat kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: 20.1. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang menetapkan penyelenggaraan Pemilu “secara serentak” untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD seolah-olah harus dilaksanakan pada hari yang sama, maka itu artinya pada tahun 2024 Pemohon hanya berpeluang untuk mengikuti pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD, tetapi kehilangan kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pada pemilihan presiden dan wakil presiden. 20.2. Bahwa dengan kata lain, ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu telah menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum publik untuk mengusulkan Presiden dan Wakil 13 Presiden guna memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 20.3. Bahwa dari uraian di atas tergambar adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, sehingga dengan demikian Pemohon menganggap telah memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang keempat, yaitu “adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”. 21. Bahwa terkait syarat kerugian konstitusional yang kelima, yaitu “adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”, Pemohon juga beranggapan telah dapat memenuhi persyaratan tersebut disebabkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menyatakan frasa “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD untuk Pemilu 2024 dan seterusnya tidak dilaksanakan pada hari yang sama dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah ditetapkannya perolehan suara dan kursi anggota DPR pada Pemilihan umum legislatif”, maka segala kerugian konstitusional yang secara aktual atau sekurang-kurangnya menurut penalaran yang wajar potensial dialami oleh Pemohon sebagaimana telah diuraiakan sebelumnya, dipastikan tidak akan lagi terjadi. C. POKOK PERMOHONAN C.1. PENGUJIAN NORMA DAN PUTUSAN SEBELUMNYA 22. Dalam Permohonan a quo Pemohon mengajukan pengujian norma UU Pemilu terhadap UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut: 14 TABEL 1 NORMA YANG DIUJI DAN DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIGUNAKAN OLEH PEMOHON NORMA YANG DIUJI NO KETENTUAN RUMUSAN 1. Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. 2. Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIGUNAKAN NO KETENTUAN RUMUSAN 1. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presdien diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 23. Bahwa sehubungan sebelum Permohonan a quo diajukan, sudah terdapat sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD 1945, sehingga Pemohon merasa perlu untuk terlebih dahulu merinci putusan-putusan a quo sebagaimana ditunjukan dalam tabel sebagai berikut: TABEL 2 NORMA YANG DIUJI DAN DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIGUNAKAN OLEH PEMOHON LAIN SEBELUMNYA NO NOMOR PUTUSAN MK PENGUJIAN UU PEMILU BATU UJI UUD 1945 1. 37/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020 - Pasal 167 ayat (3) - Pasal 347 ayat (1) - Pembukan UUD 1945 Alinea ke- 4 - Pasal 28G ayat (1) - Pasal 28H ayat (1) - Pasal 28I ayat (4) 2. 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020 Antara lain: - Pasal 167 ayat (3) - Pasal 347 ayat (1) Antara lain: - Pasal 1 ayat (2) - Pasal 4 ayat (1) - Pasal 22E ayat (1) 15 3. 16/PUU-XIX/2021, tanggal 24 November 2021 - Pasal 167 ayat (3) - Pasal 347 ayat (1) - Pasal 1 ayat (2) - Pasal 22E ayat (1) - Pasal 27 ayat (2) - Pasal 28C ayat (2) 24. Bahwa berdasarkan perbandingan yang ditunjukan pada Tabel 1 dan Tabel 2 di atas jelas terlihat bahwa sekalipun norma yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon pada Permohonan a quo mempunyai kesamaan dengan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon lain sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, tetapi dasar konstitusional yang digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo mempunyai perbedaan dengan batu uji yang digunakan oleh Pemohon pada perkara lain. Pemohon menggunakan dasar konstitusional Pasal 6A ayat (2), sedangkan Pemohon pada perkara lain sebelumnya menggunakan batu uji yang berlainan. 25. Bahwa dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK dinyatakan: “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Tetapi ketentuan tersebut dikecualikan oleh Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan: “Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar penguji berbeda”. 26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dikategorikan nebis in idem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) UU MK, sehingga permohonan a quo telah memenuhi ketentuan pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK PUU. C.2. TENTANG ORIGINAL INTENT PEMILU SERENTAK 27. Bahwa terkait model keserentakan pemilu, sebelum Permohonan a quo dimohonkan Mahkamah telah mengeluarkan setidaknya dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020. Pada dua putusan tersebut Mahkamah mendasari 16 pelaksanaan pemilu serentak antara lain dengan mempertimbangkan original intent. 28. Bahwa menurut Pemohon metode penafsiran original intent bukanlah satu- satunya cara yang harus digunakan untuk mencari tahu makna historis suatu rumusan norma peraturan perundang-undangan, termasuk untuk memaknai dan/atau menemukan hukum (rechtsvinding). Hal tersebut sebagaimana juga pernah menjadi pandangan Mahkamah ketika melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 Hakim Maria Farida dalam dissenting opinion nya dengan tegas mengatakan original intent tidak selalu tepat digunakan dalam penafsiran norma Undang-undang terhadap UUD 1945. 29. Bahwa dalam hal original intent diperlukan untuk mengetahui makna historis keserentakan pemilu, Pemohon mempunyai bukti bahwa pemilu serentak tidak pernah menjadi keputusan bersama anggota Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR RI, sebagaimana antara lain keterangan yang diperoleh Pemohon dari salah satu anggota Panitia Ad Hoc I (PAH I) Tje Tje Hidayat dari Fraksi KKI yang mengatakan: “Para pimpinan, saya tetap berpendapat tidak ada kaitan general election dan Presidential election. Usul saya tetap dipisah.” [bukti P-12] 30. Bahwa selain dikemukakan oleh Tje Tje Hidayat yang juga sudah memberikan konfirmasi untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo, tidak adanya kesepakatan pemilu serentak juga dikemukakan oleh FX Sumitro anggota Fraksi KKI. Pada saat itu Sumitro mengatakan: Hendaknya Pemilihan Presiden dan pemilihan umum itu dipisahkan baik mengenai waktu maupun polanya, karena memang sasarannya berbeda. Pemilihan Presiden, rakyat memilih siapa yang akan menjadi Presiden. Pemilihan umum rakyat memilih siapa yang akan menjadi perwakilannya. Oleh karena itu perlu disusun pola apa yang paling baik dan yang menguntungkan rakyat dalam rangka menciptakan good governance dan memilih negarawan yang menjadi harapannya. (vide: Bukti P-12 Hal.603). 31. Bahwa hal yang sama dikemukakan pula oleh L.T Sutanto Fraksi KKI yang mengatakan: Seperti kita lihat dari tadi pagi ya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sudah mulai dikatakan sudah positif maka 17 kami melihat bahwa Pasal 6A ini ya lebih tepat disebut sebagai cara untuk pemilihan Presiden. Sedangkan Pemilihan Umum sudah diatur dalam Bab VIIB jadi kami ingin melihat bahwa pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum adalah dua hal yang lain ya. Kalau demikian Pasal 6A ini alur pikirannya itu membuat kita kacau, kenapa? pada Ayat (3) sebelum pola pemilihan Presiden ditentukan, Ayat (3) sudah menentukan syarat syaratnya. Jadi menurut kami Ayat (3) itu oke nggak masalah, Ayat (2) yang terakhir yang diperkataan terakhir adalah pemilihan Presiden bukan pemilihan umum ya. (vide: Bukti P-12 Hal.602). 32. Bahwa selain nama-nama di atas, masih terdapat sejumlah nama anggota Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR RI yang berpandangan bahwa Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif harus dipisah yang kesemuanya itu menunjukkan tidak adanya kesepakatan terkait penyelenggaraan pemilu serentak. 33. Bahwa seandainya benar Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR RI bersepakat untuk diselenggarakan Pemilu secara serentak, maka semestinya tidak ada sedikitpun rintangan bagi Badan Pekerja untuk menuangkan frasa ”pemilu serentak” di dalam UUD 1945, misalnya dengan menetapkan sifat keserentakan pemilu sebagai salah satu asas penyelenggaraan Pemilu, di samping asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebab kata serentak memiliki kemiripan kaidah dengan asas langsung, misalnya, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 34. Bahwa berdasarkan uraian di atas tergambar secara jelas bahwa sejatinya tidak ada original intent pemilu serentak, sehingga digunakannya metode original intent oleh Mahkamah untuk menetapkan Pemilu serentak tidak memiliki dasar historis. Dengan demikian apabila pada Tahun 2024 Pemilihan Umum diselenggarakan secara tidak serentak dengan mendahulukan penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan setelahnya diselenggarakan Pemilu Eksekutif, maka sama sekali tidak terdapat pelanggaran konstitusi. 35. Bahwa oleh sebab itu untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 semestinya pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD diselenggarakan lebih awal dari pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Model ini pada dasarnya tetap dapat disebut sebagai pemilu serentak yang berbasis pada tahun penyelenggaraan, dan bukan hari penyelenggaraan, 18 sebagaimana model keserentakan Pemilu yang tetap dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020. 36. Bahwa pemilu serentak yang berbasis pada tahun penyelenggaraan pada dasarnya lebih sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. 37. Bahwa oleh sebab itu, frasa “secara serentak” dalam ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu seharusnya tidak dimaknai sebagai penyelenggaraan pemilu serentak yang diselenggarakan pada hari yang sama, tetapi lebih tepat dan lebih sesuai dengan norma konstitusi apabila diselenggarakan dalam tahun yang sama, dengan mendahulukan penyelenggaraan pemilu legislatif dan selanjutnya diselenggarakan pemilu eksekutif. 38. Bahwa terkait penyelenggaraan pemilu serentak yang tidak harus dilaksanakan pada hari yang sama, menurut para ahli tetap dapat dinyatakan konstitusional. Terkait hal itu, Jimly Asshiddiqie, misalnya, berpendapat: Dalam praktek penyelenggaraan Pemilihan Umum baik itu Pemilihan Umum Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan secara berbeda dan bertahap. Menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa alasan pelaksanaan Pemilihan Umum dilakukan secara berkala, yaitu: (1) perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen; (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya. Artinya, ada beberapa faktor yang dapat mengubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia international, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri; (3) meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) diperlukannya Pemilihan Umum secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik. 39. Bahwa oleh sebab itu, apabila frasa “secara serentak” dalam ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dimaknai sebagai penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilaksanakan bersamaan atau serentak pada hari yang sama dengan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, maka pemaknaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “ 19 Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. 40. Bahwa dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, jelas dinyatakan partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden adalah partai politik peserta pemilihan umum. 41. Bahwa apabila Pasal 6A ayat (2) diterjemahkan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024, maka Partai Politik yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden seharusnya adalah Partai Politik Peserta pemilu tahun 2024 yang kelak akan ditetapkan oleh KPU, dan bukan partai Politik yang berstatus sebagai mantan Peserta pada pemilu-pemilu sebelumnya. 42. Bahwa apabila frasa “secara serentak” dalam ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dimaknai sebagai penyelenggaraan pemilu serentak yang diselenggarakan pada hari yang sama, maka partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 tidak dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden, sebab perolehan suara dan kursi dari partai-partai politik peserta pemilu 2024 belum diketahui, sedangkan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden terdapat ketentuan Presidential threshold. Sehingga, partai Politik yang berpeluang mengusulkan calon pasangan calon Presiden dan wakil Presiden adalah partai-partai politik yang berstatus sebagai mantan Peserta pada pemilu sebelumnya. Hal ini jelas sangat tidak adil. 43. Bahwa berdasarkan uraian di atas, frasa “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelum ditetapkannya perolehan suara dan kursi anggota DPR hasil Pemilu 2024 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 44. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada pelaksanaan pemilu 2024, penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada tahun yang sama, dan bukan pada hari yang sama dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Model yang demikian 20 tetap dapat dikatakan sebagai model Pemilu Serentak dengan basis keserentakan tahun Penyelenggaraan. C.3. TENTANG PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DAN PEMILU SERENTAK 45. Bahwa model keserentakan pemilu yang dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020, Mahkamah mendasari pelaksanaan pemilu serentak antara lain dengan mempertimbangkan penguatan sistem Presidensial. 46. Bahwa upaya penguatan sistem pemerintahan Presidensial yang dikaitkan dengan model pemilu serentak sejatinya tidak dapat berdiri sendiri. Konteks penguatan sistim Presidensil dan pemilu serentak juga perlu memperhatikan model penyederhanaan partai politik yang sudah barang tentu tidak boleh menegasikan hak-hak konstitusional partai politik, termasuk dalam hal pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. 47. Bahwa dalam diskursus akademik, Juan Linz, misalnya, berpandangan penerapan sistem Presidensial dalam konteks multipartai bukan kombinasi yang cocok karena akhirnya akan berujung pada apa yang disebutnya “breakdown of democratic regime” [Juan Linz, “The Perils of Presidentialism.” Journal of Democracy, Winter, 1990, hlm. 51-69]. Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Scott Mainwaring yang berkesimpulan bahwa sistem multipartai dan sistem pemerintahan Presidensial adalah kombinasi yang sulit untuk sebuah pemerintahan yang demokratis. [Scott Mainwaring (1992) dalam Saldi Isra, Pemilihan Presiden Langsung dan Problematik Koalisi dalam Sistem Presidensial, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1 Juni 2009, Padang: Pusako Andalas, hlm.117-118]. 48. Bahwa secara normatif maupun praksis, upaya penyederhanaan partai politik dapat dilakukan setidaknya dengan dua instrumen yaitu: (1) pengetatan verifikasi partai politik untuk menjadi peserta Pemilu yaitu dengan menerapkan verifikasi administratif dan verifikasi factual; dan (2) peningkatan Parliametary Treshold (PT). Kedua instrumen tersebut lebih dari cukup untuk melakukan penguatan sistem Presidensial karena akan mengurangi atau menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. 21 49. Bahwa secara doktrinal, aspek dukungan lembaga legislatif memang menjadi salah satu faktor penting dalam penguatan sistem Presidensial. Sistem Presidensial akan menjadi kuat manakala mendapat dukungan yang memadai di legislatif. Oleh karenanya, upaya memperkuat sistem Presidensial memiliki korelasi dengan peningkatan dukungan politik di legislatif. Hasil penelitian Mark P. Jones, dapat dianggap mewakili temuan umum tentang adanya korelasi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap penguatan sistem Presidensial. Dalam salah satu publikasi hasil penelitiannya, Jones menyatakan “… all evidence indicates the functioning of Presidential systems is greatly enhanced when the President is provided with a majority or near-majority in the legislature” [Mark P. Jones, Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies, (Michigan: University of Michigan, 1995), hlm. 164]. Dengan kata lain, memperkuat sistem Presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang Presiden. 50. Bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang melandasi penguatan sistem Presidensial dalam menetapkan model Pemilu serentak akan melahirkan koalisi permanen- jangka panjang dalam hal koalisi dilakukan sebelum Pemilu, sehingga melahirkan dukungan legislatif terhadap eksekutif yang lebih stabil, hal tersebut sebenarnya bukanlah alasan utama yang dapat dijustifikasi sebagai upaya penguatan sistem Presidensial. Karena sebenarnya dukungan legislatif terhadap eksekutif di parlemen bisa dilakukan kapan saja bergantung pada kemampuan eksekutif melakukan lobi politik terhadap partai politik. Artinya, koalisi sesungguhnya bisa dilakukan kapan saja, baik sebelum maupun setelah Pemilu Legislatif. Waktu koalisi tidak selalu berkorelasi pada kekuatan dukungan legislatif di parlemen. Sebagai contoh, pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Presiden terpilih tetap dapat menarik partai politik yang mengusung rivalnya pada Pilpres untuk masuk sebagai partai koalisi di pemerintahan dan membangun kerjasama politik di parlemen. 51. Bahwa oleh sebab itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang pada pokoknya menyatakan Pemilu Serentak dimaksudkan untuk penguatan sistem pemerintahan Presidensial tidak relevan dan belum 22 menjangkau pandangan para ahli lain yang menyatakan bahwa lemah atau kuatnya sistem Presidensial tidak ditentukan oleh keserentakan pemilihan umum legislatif dengan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. Secara konstitusional kedudukan Presiden sangat kuat menurut konstitusi dan tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan oleh parlemen. Hal ini dikuatkan oleh beberapa ketentuan dalam Konstitusi UUD 1945 di antaranya sebagai berikut: 1. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” 2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada Parlemen (MPR/DPR). 3. Kedudukan Presiden tidak mudah untuk dijatuhkan (impeachment) dengan alasan politik semata karena harus dapat dibuktikan secara hukum adanya pelanggaran terhadap artikel impeachment di hadapan Mahkamah Konstitusi. 52. Bahwa sebaliknya, secara praksis, Pemilu Serentak sebagaimana misalnya dapat dilihat pada tahun 2019 justru memperlemah posisi dan peran parlemen dalam sistem Presidensial. Bahkan prinsip check and balances tidak dapat dipraktikkan sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan implikasi negatif dari diselenggarakannya pemilihan umum secara serentak. Pemilu serentak membuat pemilu legislatif beserta partai politik dan para caleg kurang mendapatkan perhatian dan seolah diabaikan oleh karena pemilih lebih fokus pada para capres dan cawapres dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Akibatnya, sulit dihasilkan anggota legislatif yang berkualitas. Hal ini terkonfirmasi dalam pelaksanaan peran dan fungsi parlemen sebagai perwujudan aspirasi rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi kenegaraannya DPR hasil pemilu serentak seperti menjadi tumpul, fungsi kontrol menurun drastis, dan kinerja legislasi banyak yang bermasalah sehingga tidak sedikit undang-undang yang pada akhirnya dibatalkan oleh 23 Mahkamah Konstitusi. Fungsi anggaran pun banyak yang tidak tepat sasaran dan mengandung potensi kebocoran. 53. Bahwa akibat dari rendahnya kualitas anggota parlemen yang berdampak pada berkurangnya kualitas lembaga perwakilan rakyat yang disebabkan karena kurang mendapatkan perhatian pemilih pada pelaksanaan pemilu serentak menyebabkan: 1. Lemahnya fungsi legislasi akibat DPR seperti terkooptasi oleh pemerintah sehingga sering mengabaikan partisipasi publik dan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019, antara lain dalam proses pembentukan UU. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan secara terburu-buru yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara formil. Selain itu pembahasan RUU Ibu Kota Negara yang seperti dipaksakan tanpa menyerap aspirasi yang lebih luas, terburu-buru hingga dalam waktu sangat singkat (42 hari) sudah mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Sementara di sisi lain, RUU KUHP yang telah diajukan sejak 50 tahun yang lalu tidak kunjung selesai diundangkan. 2. Lemahnya fungsi pengawasan, akibat perhatian pemilih yang lebih terfokus pada pemilihan Presiden karena diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan legislatif, menyebabkan semakin menguatnya lembaga Presiden dan melemahnya fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah. Lembaga DPR terasa tumpul dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap semua kebijakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh sebagai berikut: 1) Penggunaan Dana Covid 19 Bahwa pengawasan DPR dalam pengalokasian dan penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 sangat lemah, dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). "BPK melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 24 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun," kata Agung Firman Sampurna, Ketua BPK, dalam workshop bertajuk “Deteksi & Pencegahan Korupsi” Selasa (14/9/2021) (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 5723679/dana-penanganan-covid-rp-294-t-ditemukan-bermasalah- ini-3-faktanya) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menambah alokasi dana penanganan Covid-19 di sektor kesehatan menjadi Rp. 185,98 triliun dari sebelumnya sebesar Rp. 173,84 triliun. https://mediaindonesia.com/ekonomi/416045/ pemerintah-tambah-dana-penanganan-covid-19-kesehatan-jadi- rp18598-triliun. Pemerintah telah mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 sebesar Rp455,62 triliun. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya, dana PEN tahun ini hanya dibagi menjadi 3 cluster yakni penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi. Dari ketiga pos tersebut, pos penanganan kesehatan mendapatkan anggaran yang paling besar yakni Rp122,5 triliun. Alokasi dana tersebut lebih rendah dari yang dianggarkan tahun lalu sebesar Rp176,3 pada alokasi awal tahun dan naik menjadi Rp14,96 triliun saat terjadi penyebaran varian delta di pertengahan tahun. "Sektor kesehatan masih yang paling besar dengan anggaran Rp122,5 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/1/2022). (https://www.liputan6.com/bisnis/read/4863848/dana-pen-klaster- kesehatan-tahun-ini-hanya-rp-1225-triliun) 2) Proyek Strategis Nasional Contohnya kereta cepat yang akhirnya menggunakan APBN. Hal ini merupakan perubahan besar dibandingkan rencana awal dari Presiden Jokowi yang tidak akan menggunakan APBN. "Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi," kata 25 Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015. "Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi, sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN," ucap Jokowi menegaskan. Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah. (https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150157826/sah- proyek-kereta-cepat-diguyur-duit-apbn-rp-34-triliun?page=all) 3) Utang Luar Negeri Meningkat Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan per akhir September 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp6.711,52 triliun. Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada penghujung Agustus 2021 yakni Rp6.625,43 triliun. Artinya, dalam sebulan saja, utang negara sudah bertambah sebesar Rp86,09 triliun. (https://money.kompas.com/read/2021/11/04/020600326/bengkak- lagi-utang-pemerintah-jokowi-kini-tembus-rp-6711-triliun) 4) Utang BUMN meningkat dan kondisi BUMN yang semakin memprihatinkan. a) PT. Waskita Karya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, "Total ada Rp90 triliun posisi utang Waskita pada peak 2019 akhir itu Rp90 triliun. Itu Rp70 triliun utang ke bank dan obligasi, serta Rp20 triliun ke vendor," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. b) PT PN "PTPN itu punya utang Rp43 triliun. Ini merupakan penyakit lama dan saya rasa ini korupsi yang terselubung, yang memang harus dibuka dan dituntut pihak yang melakukan ini," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. 26 c) PT. PLN Pada Juni 2021 lalu, Erick Thohir juga sempat mengungkapkan, bahwa PLN memiliki utang yang menumpuk hingga Rp500 triliun. Hal itu yang membuat BUMN kelistrikan itu harus memangkas belanja modal (capital expenditure/ capex) hingga 50 persen untuk efisiensi. "PLN itu utangnya Rp500 triliun, tidak ada jalan kalau tidak segera disehatkan. Salah satunya, itu kenapa sejak awal kami meminta capex PLN ditekan sampai 50 persen," ujarnya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI. d) PT. Garuda Indonesia Kinerja keuangan Garuda Indonesia yang buruk sudah lama menjadi sorotan. Kementerian BUMN mencatat, hingga akhir September 2021, utang maskapai pelat merah ini sudah mencapai 9,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp138,87 triliun (asumsi kurs Rp 14.200 per dollar AS). "Sebenarnya kalau dalam kondisi saat ini, dalam istilah perbankan ini technically bankrupt (secara teknis bangkrut), tapi legally belum. Sekarang kami sedang berusaha untuk keluar dari kondisi ini yang technically bankrupt," ungkap Tiko dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI. e) PT. Angkasa Pura I Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini rata-rata setiap bulannya AP I mengalami kerugian sebesar Rp200 miliar. Ini membuat utang perseroan berpotensi terus bertambah, dan bisa mencapai Rp38 triliun. "Memang AP I sekarang tekanannya berat sekali,” ujar pria yang akrab disapa Tiko itu dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI. f) PT. Krakatau Steel "Krakatau Steel itu punya utang 2 miliar dollar AS, salah satunya karena investasi 850 juta dollar AS ke proyek blast furnace yang hari ini mangkrak. Ini hal-hal yang tidak bagus dan pasti ada indikasi korupsi," ujar Erick. (Menteri BUMN) 27 (https://money.kompas.com/read/2021/12/15/100243426/deretan -bumn-yang-terlilit-utang-jumbo-ada-yang-nyaris- bangkrut?page=all) Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menjelaskan ada dua hal yang menyebabkan kondisi keuangan BUMN Karya tertekan, yakni dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat sulitnya mendapat kontrak baru dan terkait penjualan dan penugasan yang sangat berat. "Kondisi (BUMN) Karya saat ini cukup memprihatinkan, kombinasi dari adanya tekanan Covid-19 dan penugasan yang memang sangat berat, karena tidak didukung pula dengan PMN yang memadai," ujar Kartika dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7/2021). (https://www.beritasatu.com/ekonomi/797873/ wamen-bumn-kondisi-keuangan-bumn-karya-memprihatinkan) Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, sikap dan peran DPR dalam fungsi pengawasan terlihat tumpul, hilang sikap kritisnya sehingga pada akhirnya beban keuangan negara meningkat. Hal ini sebagai akibat tidak langsung dari penyelenggaraan pemilu serentak yang cenderung mengabaikan pemilu legislatif tersebut, akibat pemilih lebih berfokus pada pemilihan Presiden. 54. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pertimbangan Mahkamah dalam menetapkan model pemilu serentak dengan tetap menjaga sifat keserentakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020, menjadi tidak lagi relevan jika berkaca pada dampak yang timbul dari penyelenggaran Pemilu serentak Tahun 2019. 55. Bahwa selain dari pada itu, ketika Mahkamah Konstitusi mengaitkan perlunya pemilu serentak dengan coattail effect atau keselarasan pilihan pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai politik yang berasal dari Presiden yang dipilih oleh pemilih sebagai tujuan utama yang hendak diwujudkan dari pemilu serentak dalam kerangka memperkuat sistem Presidensial, dengan harapan terjadi linieritas antara keterpilihan Presiden 28 dengan dukungan partai politik pengusung Presiden di legislatif akan mampu mendukung kerja-kerja Presiden dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang memerlukan persetujuan Presiden, pada faktanya berkaca pada hasil Pemilu serentak 2019 memperlihatkan dampak yang diharapkan justru tidak terjadi. 56. Bahwa berdasarkan hasil Pemilu Serentak 2019, coattail effect tidak cukup memberi pengaruh pada, misalnya, PDIP dan Partai Gerindra sebagai partai politik utama yang mencalonkan Presiden. Sebab efek yang diperoleh kedua partai tersebut pada penambahan suara dari masing- masing partai ternyata tidak lebih dari 2%. Pada penyelenggaraan Pemilu 2014, di mana Pemilu Presiden dan pemilu legislatif terpisah, PDIP memperoleh suara sebesar 19,4% dan di Pemilu Serentak 2019 meraih 21,4%. Sedangkan Partai Gerindra di Pemilu 2014 memperoleh 12,1% dan untuk Pemilu Serentak 2019 hanya meraih 13,9%. Selengkapanya pengaruh coattail effect pada pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif serentak dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Perbandingan Hasil Pemilu dan Perolehan Kursi Partai Politik di DPR Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 Sumber: hasil hitung Perludem dengan menggunakan data hasil pemilu yang dipublikasi oleh KPU dalam Heroik Pratama, 2019, Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Serentak 2019, Analisis CSIS, Vol. 48, no. 3, hal. 313. 57. Bahwa berdasarkan data di atas, kenaikan signifikan perolehan suara pemilu legislatif justru diraih oleh partai politik anggota koalisi dari masing- masing pasangan calon., dan bukan dari partai politik utama tempat asal 29 calon Presiden. Partai Nasdem, mengalami kenaikan perolehan suara signifikan yakni 3% dari semula hanya memperoleh suara 8 juta atau 6,9% di Pemilu 2014 dengan raihan kursi sebanyak 36, mendapatkan suara 12 juta atau 10% setara dengan 59 kursi DPR di Pemilu Serentak 2019. Sementara Partai Keadilan Sejahtera mengalami kenaikan perolehan suara lebih dari dua persen dari 8.455.614 suara di Pemilu 2014, menjadi 11.493.663 dengan raihan kursi semula 40 menjadi 50 kursi DPR RI. 58. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak dalam kaitan dengan coattail effect telah diperdebatkan sejak 1960. Angus Campbell menjelaskan pola coattail effect Presiden AS dalam pemilihan DPR dan Senat. Mengikuti argumentasi Campbell, sebenarnya pemilu serentak memberikan fenomena yang tidak konsisten, karena pada saat tertentu akan muncul lonjakan suara, tetapi pada saat lain akan ada fenomena penurunan suara. Beberapa studi dan riset yang disebut oleh Campbell menunjukkan bahwa efek pemilu serentak yang paling kelihatan adalah meningkatnya partisipasi pemilih, sedangkan coattail effect tidak terlalu kelihatan. Efek ini telah disebut pada sejumlah literatur yang membahas pemilu serentak era 1980an sejak Boyd (1989) merumuskan hipotesis daya tarik suara yang disebutkan bahwa pemilihan serentak meningkatkan jumlah pemilih. (Boyd, 1989 dalam Lukas Rudolph dan Arndt Leininger, “Concurrent elections lead to coattails and electoral spill-overs: Quasi-experimental evidence from German municipalities” hal. 2, dalam Moch. Nurhasim, “Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia”, Jurnal Penelitian Politik, Jakarta: LIPI, Vol. 16, No. 2, Desember 2019). Lijphart (1997 dalam Boyd, 1989 dalam Nurhasim, Ibid) juga menilai hal yang sama, bahwa pemilu serentak (dalam waktu bersamaan) dianggap dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Sistem kepartaian di Brazil dalam kaitannya dengan coattail effect menunjukkan bahwa pemilu serentak justru tidak memberikan insentif penguatan suara pada partai yang mengusung Presiden, tetapi insentif suara justru beralih ke partai yang ada dalam koalisi (David Samuels “Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil,” Comparative Political Studies 33, 1, 2000 dalam Nurhasim, Ibid). 30 59. Bahwa berdasarkan uraian di atas tampak jelas coattail effect yang sebelumnya dibayangkan akan memberi dampak signifikan terhadap penambahan perolehan suara partai politik pengusung calon Presiden pada kenyataannya dalam praktik di negara-negara lain bahkan di Indonesia sendiri dari hasil pemilu serentak 2019 ternyata tidak berhasil. Oleh sebab itu, pengaruh coattail effect dalam kaitannya untuk memperkuat sistem Presidensial menjadi kehilangan relevansi bahkan urgensi untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pemilu serentak yang dimaknai sebagai pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presdien diselenggarakan pada hari yang sama. 60. Bahwa dengan demikian, argumentasi penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang harus diselenggarakan pada hari yang sama yang didasari oleh alasan-alasan untuk memperkuat sistem Presidensial, antara lain dengan harapan akan terbentuknya koalisi permanen dan munculnya coattail effect yang pada kenyataannya tidak terbukti, menyebabkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu yang kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari alasan-alasan di atas harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang sesungguhnya tidak menghendaki pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama. Sebab, dengan adanya rumusan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden adalah partai politik peserta pemilihan umum, hal itu berarti pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih awal dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 61. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada pelaksanaan pemilu 2024, penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada tahun yang sama, dan bukan pada hari yang sama dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Model yang demikian tetap dapat dikatakan sebagai model Pemilu Serentak dengan basis keserentakan tahun Penyelenggaraan. 31 D. PETITUM Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan alasan-alasan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang dilampirkan Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhitung sejak pemilihan umum tahun 2024 dan seterusnya tidak dilaksanakan pada hari yang sama dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah ditetapkannya perolehan suara dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat” 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Gelora Indonesia Nomor 15, tanggal 11 November 2019 dibuat di hadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Anggaran Dasar Partai Gelora Indonesia Nomor 16, tanggal 11 November 2019 dibuat di hadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Anggaran Rumah Tangga Partai Gelora Indonesia Nomor 17, tanggal 11 November 2019 dibuat di hadapan Notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn; 32 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Gelombang Rakyat Indonesia; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengesahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai Gelombang Rakyat Indonesia; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pengesahan Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia Periode 2019-2024; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemohon atas nama Anis Matta, Lc,; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pemohon atas nama Drs. Mahfuz Sidik, Msi; 10. Bukti P-10 : Fotokopi NPWP Partai Gelombang Rakyat Indonesia; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab II “Kekuasaan Pemerintaha” Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2); 12. Bukti P-12 : Fotokopi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010. Hal, 601-603 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 34 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional 35 Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak 2. Bahwa Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) sebagai badan hukum publik yaitu partai politik berdasarkan Akta Pendirian Partai Gelora Indonesia Nomor 15, tanggal 11 November 2019 [vide bukti P-2], yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 11.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, tanggal 19 Mei 2020 [vide bukti P-5]; 3. Bahwa Kepengurusan Partai Gelora Indonesia juga telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia, tanggal 19 Mei 2020 [vide bukti P-7]; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Akta Anggaran Rumah Tangga Partai Gelora Indonesia Nomor 17, tanggal 11 November 2019 [vide bukti P-4], Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal merupakan perwakilan badan hukum partai yang dapat bertindak langsung, maupun memberikan kuasa kepada struktur Partai dan/atau kuasa hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan; 5. Bahwa Pemohon dirugikan atas berlakunya ketentuan frasa “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang pada pokoknya seolah-olah menentukan waktu pemilu, khususnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus dilaksanakan “secara serentak” pada hari yang sama, maka Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menjadi terlanggar atau tidak terpenuhi pada pelaksaanaan Pilpres Tahun 2024; 6. Bahwa menurut Pemohon, jika Pemilu 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dilaksanakan “secara serentak” pada hari yang sama, maka hasil perolehan suara atau kursi DPR yang 36 digunakan sebagai syarat bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 akan menggunakan atau didasari pada perolehan suara atau kursi DPR hasil Pemilu 2019; 7. Bahwa jika ketentuan mengenai pemilihan secara serentak tidak diartikan dilaksanakan pada hari yang sama atau diselenggarakan lebih awal daripada Pilpres 2024, maka konsekuensi hukum yang timbul adalah suara atau kursi DPR hasil Pemilu 2024 yang berpeluang diperoleh partai politik peserta Pemilu 2024, termasuk Pemohon, dapat digunakan untuk mengusulkan pasangan calon pada Pilpres 2024; 8. Bahwa selain itu, jika ketentuan mengenai pemilihan secara serentak harus dilaksanakan pada hari yang sama pada tahun 2024 Pemohon hanya berpeluang untuk mengikuti pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD, tetapi kehilangan kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pada Pilpres; Bahwa berdasarkan uraian di atas, meskipun Pemohon belum merupakan partai politik peserta pemilu, sebagai sebuah entitas badan hukum, Partai Gelora Indonesia telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 11.AH.11.01 tahun 2020 [Bukti P-7], tertanggal 19 Mei 2020. Sebagai badan hukum publik, sekalipun belum menjalani verifikasi sebagai peserta pemilu, Pemohon, diwakili oleh Ketua Umum H. M. Anis Matta, Lc dan Sekretaris Jenderal Drs. Mahfuz Sidik, M.Si. Berdasarkan Pasal 48 Akta Anggaran Rumah Tangga Partai Gelora Indonesia, Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagai perwakilan badan hukum partai dapat bertindak langsung, maupun memberikan kuasa kepada struktur partai dan/atau kuasa hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan [Bukti P-4]. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, Pemohon telah menguraikan secara jelas dan mampu menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum partai politik. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya potensial dirugikan, dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai partai politik. Oleh karenanya, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang potensi kerugian, hak konstitusional dengan 37 berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, potensi kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Dalam Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara): 1. Bahwa menurut Pemohon, terkait dengan model keserentakan penyelenggaraan Pemilu, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 Januari 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020 telah mempertimbangkan original intent sebagai dasar pelaksanaan Pemilu serentak; 2. Bahwa menurut Pemohon, tidak ada original intent Pemilu serentak sebab tidak pernah menjadi keputusan bersama anggota Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPRI RI, sehingga digunakannya metode original intent oleh Mahkamah untuk menetapkan pemilu serentak tidak memiliki dasar historis. Dengan demikian untuk Penyelenggaraan Pemilu 2024, pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD dapat diselengarakan lebih awal dari pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Sebab model ini pada dasarnya tetap dapat disebut sebagai pemilu serentak yang berbasis pada tahun penyelenggaraan, dan bukan hari penyelenggaraan, sebagaimana model keserentakan Pemilu yang tetap dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi 38 Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pemilu serentak yang berbasis pada tahun penyelenggaraan pada dasarnya lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali; 4. Bahwa menurut Pemohon, apabila Pemilu serentak diselenggarakan pada hari yang sama, partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 tidak dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden, sebab perolehan suara dan kursi dari partai-partai politik peserta Pemilu 2024 belum diketahui, sedangkan untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden terdapat ketentuan presidential threshold; 5. Bahwa menurut Pemohon, upaya penguatan sistem pemerintahan Presidensial yang dikaitkan dengan model Pemilu serentak sejatinya tidak dapat berdiri sendiri. Konteks penguatan sistim Presidensil dan pemilu serentak juga perlu memerhatikan model penyederhanaan partai politik yang sudah barang tentu tidak boleh menegasikan hak-hak konstitusional partai politik, termasuk dalam hal pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden; 6. Bahwa menurut Pemohon, Pemilu Serentak Tahun 2019 memperlemah posisi dan peran parlemen dalam sistem Presidensial sebagai implikasi negatif dari diselenggarakannya pemilu secara serentak. Pemilu serentak membuat Pemilu legislatif beserta partai politik dan para caleg kurang mendapatkan perhatian dan diabaikan karena pemilih lebih fokus pada para capres dan cawapres dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden, berakibat sulit dihasilkan anggota legislatif yang berkualitas; 7. Bahwa menurut Pemohon, akibat dari rendahnya kualitas anggota parlemen yang berdampak pada berkurangnya kualitas lembaga perwakilan rakyat yang disebabkan karena kurang mendapatkan perhatian pemilih pada pelaksanaan pemilu serentak menyebabkan: a Lemahnya fungsi legislasi akibat DPR seperti terkooptasi oleh pemerintah sehingga sering mengabaikan partisipasi publik dan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan; b Lemahnya fungsi pengawasan, akibat perhatian pemilih yang lebih terfokus pada pemilihan Presiden karena diselenggarakan secara serentak dengan 39 pemilihan legislatif, menyebabkan semakin menguatnya lembaga Presiden dan melemahnya fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah misalnya dalam penggunaan dana Covid-19, proyek strategis nasional, utang luar negeri meningkat, serta utang BUMN meningkat dan kondisi BUMN; 8. Bahwa menurut Pemohon, kenaikan signifikan perolehan suara Pemilu legislatif justru diraih oleh partai politik anggota koalisi dari masing-masing pasangan calon dan bukan dari partai politik utama tempat asal calon Presiden; 9. Bahwa menurut Pemohon, argumentasi penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang harus diselenggarakan pada hari yang sama yang didasari oleh alasan-alasan untuk memperkuat sistem Presidensial, antara lain dengan harapan akan terbentuknya koalisi permanen dan munculnya coattail effect yang pada kenyataannya tidak terbukti. Dengan demikian pengaruh coattail effect dalam kaitannya untuk memperkuat sistem Presidensial menjadi kehilangan relevansi bahkan urgensi untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pemilu serentak yang dimaknai sebagai pemilihan anggota legislatif dan Pilpres diselenggarakan pada hari yang sama; 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhitung sejak pemilihan umum tahun 2024 dan seterusnya tidak dilaksanakan pada hari yang sama dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah ditetapkannya perolehan suara dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat”; [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara); [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud; 40 [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021, dengan masing-masing amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujiannya adalah Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, Perkara Nomor 55/PUU- XVII/2019 dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Pemohon a quo menggunakan dasar pengujiannya adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 41 Selanjutnya, berkenaan dengan alasan konstitusional yang digunakan, Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 adalah penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang dinilai tidak memberikan perlindungan atas diri pribadi bagi masyarakat dan pembengkakan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 sehingga mengancam agenda pemerintahan dalam peningkatan kesejahteraan. Kemudian, Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 menggunakan alasan penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak sebagaimana yang diselenggarakan tahun 2019 adalah inkonstitusional karena tidak dilakukan antara pemisahan Pemilu Nasional dengan Pemilu lokal. Sementara itu, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 menggunakan alasan pemilihan lima kotak secara bersamaan pada Pemilu Tahun 2024 menyebabkan beratnya beban kerja yang dialami oleh petugas penyelenggara pemilu. Sedangkan, alasan konstitusional dalam permohonan a quo adalah penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari yang sama telah menghalangi Pemohon untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden; Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Nomor 16/PUU-XIX/2021 dengan dasar pengujian maupun alasan konstitusional permohonan a quo. Dalam perkara a quo, salah satunya menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Nomor 55/PUU- XVII/2019, dan Nomor 16/PUU-XIX/2021. Sementara itu, alasan pengujian “penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari yang sama telah menghalangi Pemohon untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden” pun belum digunakan dalam ketiga permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan 42 mempertimbangkan argumentasi pokok yang didalilkan, telah ternyata yang intinya dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “secara serentak” yang termaktub dalam norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017. Sebagaimana didalilkan Pemohon, frasa dalam kedua norma a quo potensial menghalangi memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara guna mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagi Pemohon, waktu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diselenggarakan berbeda dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah tetap konstitusional sepanjang dilaksanakan pada tahun yang sama, meskipun bukan pada hari yang sama. Model yang demikian tetap dapat dikatakan sebagai model Pemilu Serentak dengan basis keserentakan tahun penyelenggaraan. Ihwal permasalahan konstitusionalitas tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah perlu menegaskan kembali perkembangannya sejak pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Karena reformasi konstitusi (1999-2002) tuntas pada tahun 2002, amanat Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 tersebut dilaksanakan dalam Pemilu 2004. Dalam praktiknya, waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan terpisah dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ketika itu, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih awal (dahulu) dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setelah Pemilu 2004 tersebut, waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dipisahkan dari waktu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil Presiden dipersoalkan atau diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah melalui Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Setelah perkara tersebut diperiksa, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 18 Februari 2009, Mahkamah pada intinya menyatakan Pemilu anggota lembaga perwakilan (anggota DPR, DPD, dan DPRD) yang dilaksanakan lebih dulu dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai sesuatu yang konstitusional. Karena pertimbangan 43 hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008 tersebut, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 tetap diselenggarakan seperti Pemilu 2004, yaitu Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan lebih awal (dahulu) dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Perkembangan selanjutnya, meskipun Pemilu 2014 penyelenggaraannya tetap terpisah antara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun beberapa waktu menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 Januari 2014, Mahkamah menggeser pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Pada intinya, Mahkamah menyatakan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang terpisah (tidak serentak) dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu yang terpisah tersebut dinyatakan inkonstitusional. Namun demikian, sekalipun penyelenggaraan Pemilu yang terpisah tersebut dinyatakan inkonstitusional, secara faktual Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 diucapkan berdekatan dengan tahap pemungutan suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga Mahkamah mempertimbangkan dan menyatakan penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut baru dilaksanakan pada Pemilu 2019. Kemudian, setelah berbagai pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Mahkamah tetap dengan pendiriannya ihwal keserentakan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dengan memberikan beberapa alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, dalam Paragraf [3.16], sebagai berikut: “Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: 44 1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD; 2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Berdasarkan uraian di atas, meskipun Mahkamah memberikan beberapa kemungkinan alternatif pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak, namun demikian pilihan model pelaksanaan Pemilu serentak tersebut tetap harus menjaga sifat keserentakan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sikap dan pendirian Mahkamah demikian telah didasarkan kepada original intent UUD 1945, doktriner dan praktik dengan basis argumentasi keserentakan Pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial. Artinya, meskipun terbuka kemungkinan untuk menggeser pendiriannya, namun sampai sejauh ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk menggeser pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dimaksud. Terlebih lagi, keinginan Pemohon untuk “memisahkan waktu penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan pada hari yang sama tetapi pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” sama saja dengan mengembalikan kepada model penyelenggaraan Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 yang telah tegas dinilai dan dinyatakan inkonstitusional oleh 45 Mahkamah. Bahkan, sikap demikian telah Mahkamah tegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 24 November 2021. Oleh karena itu, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk menggeser pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan frasa “secara serentak” sehingga norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 haruslah tetap dinyatakan konstitusional; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, 46 Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.40 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams,masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 47 ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Nurlidya Stephanny Hikmah