35/PUU-XV/2017

# Pengujian Undang-Undang ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[35/PUU-XV/2017]] - **Tahun**: 2017 - **[[Jenis Perkara]]**: Pengujian Undang-Undang - **Status**: Ditolak - **[[Tanggal Putusan]]**: 2017 - **Significance**: Medium - **File**: [[35 PUU 2017_UU_Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang-DITOLAK-telahucap20Spetember2017. Doc]]**: Persyaratan legal standing dalam pengujian UU 2. **[[Hak Asasi Manusia]] mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan konstitusional dalam memutus perkara ini. ### Implikasi Hukum Putusan ini memiliki implikasi terhadap penerapan hukum dan sistem ketatanegaraan. ### Tindak Lanjut Implementasi putusan sedang dalam pemantauan. ## Perihal Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2010]] tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ## Timeline - **2005-05-31**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2007-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2015-09-17**: Sidang mendengarkan keterangan saksi - **2016-02-10**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2016-07-18**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2017-06-13**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-06-14**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-07-11**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-07-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum - **2017-07-31**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan MK - **2017-09-20**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Legal Analysis ### Pertimbangan Hukum Mahkamah - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 24]]C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut [[UUD 1945]]), [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] [[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]] sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011]] tentang Per... - Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010]] tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembara... - Menimbang bahwa berdasarkan [[Pasal 51 ayat (1)]] UU [[MK]] beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap [[UUD 1945]] adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh [[UUD 1945]] dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, ya... ### Isu Konstitusional Perkara ini membahas konstitusionalitas ketentuan dalam undang-undang yang diuji terhadap [[UUD 1945]]. ## Amar Putusan sebagai berikut: (kutipan-vide-bukti: P-3; Putusan Nomor 367/Pid.Sus/ 2016/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Barat) MENGADILI 1) Menyatakan Terdakwa ANITA RAHAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang”; 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anita Rahayu tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 6) Menetapkan barang bukti berupa: a. Laptop merek Apple; b. Paspor Nomor A 3257589 a.n. Anita Rahayu; c. Buku tabungan CIMB Niaga Nomor Rekening 0780106630117 a.n. Anita Rahayu; d. Master Card Danamon Nomor 5577911441922366; e. Master Card BII Maybank; f. Master Card CIMB Niaga; Dikembalikan kepada Terdakwa g. Laptop merk HP; h. Handphone merk Xiaomi warna putih; i. Handphpne merk Samsung warna hitam ungu; j. Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 1911993142 a.n. Anita Rahayu; k. Kartu Paspor BCA Platinum Nomor 6019004515082079; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2010]] tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 74]] - [[Pasal 7]] - [[Pasal 24 ayat (1)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1) huruf a]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak** ## Related Cases ### Perkara yang Dirujuk - [[006/PUU-III/2005]] - [[11/PUU-V/2007]] - [[71/PUU-XIV/2016]] - [[90/PUU-XIII/2015]]