35/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 35/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA. Pekerjaan : Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Alamat : Jalan Duren Sawit Komp. PTB Blok B7 Nomor 1, Duren Sawit, Jakarta Timur 2. Nama : Raswan Suryana Pekerjaan : Swasta Alamat : Kp. Kadu jaya RT. 02/RW 02, Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang; Dalam hal ini bertindak bersama selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Maret 2015 memberi kuasa kepada Budiyono, S.H., Gusmawati Azwar, S.H., Sabinus Moa, S.H., Agus Supriyadi, S.H., Ecy Tuasikal, S.H., Paulus Sanjaya Samosir, S.H., S.Sos., M.H., James Simanjuntak, S.H., Netty Saragih, S.H., Mangatur Nainggolan, S.H., dan Henri L, Raja, S.H., yang beralamat di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Jakarta Pusat yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 26 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 Maret 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 71/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Maret 2015 dengan Nomor 35/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 April 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 April 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. PENDAHULUAN 1. Bahwa, Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Pasal 28D Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 2. Bahwa, dalam bagian menimbang huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing- masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 3. Bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penununtutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; 4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dengan putusan tersebut, Pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka. 5. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Putusan Praperadilan perkara Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menerima pendaftaran permohonan praperadilan tersebut serta mengabulkan gugatan dimaksud, sehingga pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan status tersangka. 6. Bahwa, selain diterima didaftarkan, Hakim telah membuat pertimbangan yang keliru dan merusak pemahaman negara hukum yang memberi kepastian hukum terkait penolakan terhadap eksepsi Termohon (KPK) atas kewenangan praperadilan memeriksa perkara a quo. Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan dilarang menolak mengadili perkara yang hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Hakim juga merujuk pada kewenangan Hakim melakukan penemuan hukum (rechtvinding) karena penetapan tersangka tak diatur dalam KUHAP. Padahal menggunakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak tepat karena Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah mengaturnya dengan jelas, defenitif dan limitatif. 7. Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal dalam putusan praperadilan dengan Pemohon Budi Gunawan tersebut tidak tepat serta telah jauh menyimpang dari kaidah negara hukum, dimana tugas utama Pengadilan adalah menjaga Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 dan mengawal agar semua Undang-Undang dijalankan dan dipatuhi berdasarkan alasan sebagai berikut: - Bahwa pengaturan yang dimuat dalam KUHAP bersifat limitatif, sehingga hal-hal apa yang menjadi kewenangan praperadilan telah diatur dengan jelas, limitatif dan definitif.. Tidak diaturnya masalah penetapan tersangka tentunya sudah merupakan pertimbangan dan pilihan pembuat Undang- Undang untuk melakukan pembatasan, sehingga dengan demikian tidak dapat ditafsir sebagai sebuah kekosongan hukum. - Jadi hal-hal lain yang tidak diatur tersebut harus dipahami sebagai memang sengaja untuk tidak diatur dan bukan karena belum diatur sehingga menjadi jelas apa-apa saja yang menjadi kewenangan praperadilan. 8. Bahwa hukum acara pidana secara husus Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 harus dibaca dan dilaksanakan sebagaimana yang tertulis. Hakim tidak dibenarkan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap Pasal 77 huruf a tersebut, karena sudah jelas, definitif dan limitatif. II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON 1. Bahwa, Pemohon adalah sebuah Serikat Buruh bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, disingkat SBSI. Segala sesuatu berkaitan dengan Pendirian dan fungsi Serikat Buruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Tujuan dari Serikat Buruh diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang berbunyi: 1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya. 2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi: a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 b. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan. 2. Bahwa SBSI sebagai sebuah serikat buruh mempunyai struktur sebagai berikut: a. di tingkat Nasional Dewan Pengurus Pusat. b. di tingkat Provinsi ada Kordinator Wilayah (Korwil). Saat ini ada di seluruh (34) provinsi. c. di tingkat Kota/Kabupaten ada Dewan Pengurus Cabang (DPC). Saat ini ada di 439 kota/kabupaten. d. di tingkat perusahaan atau tempat bekerja ada Pengurus Komisariat (PK). PK adalah struktur terendah dan sebagai pemilik anggota. Saat ini SBSI mempunyai ribuan PK dan sekitar 1,7 juta anggota yang tersebar di perusahaan-perusahaan atau tempat kerja di seluruh (34) provinsi. Hak konstitusional SBSI dengan semua anggotanya dirugikan dengan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel. 3. Bahwa Hak konstitusional anggota SBSI dirugikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tersebut, disebabkan putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian hukum menimbulkan berkembangnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan KKN membuat Pemohon sulit mencapai tujuan serikat buruh khusunya mewujudkan kesejahteraan anggota SBSI. Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum Pemohon pada tahun 1995 ada menulis Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 buku yang berjudul Potret Negara Indonesia, terakhir cetakan ke IV Penerbit PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Agustus 2010. Buku Potret Negara Indonesia ini berisi kajian antara kenyataan praktik hukum dengan yang seharusnya yang ideal yang dikehendaki UUD 1945, yang pada kenyataan dalam pelaksanaan bertentangan dengan yang diatur UUD 1945. Kenyataan itu melahirkan korupsi yang merajalela. Karena keadaannya bertentangan dengan UUD 1945, Pemohon menyarankan perlu ada langkah-langkah reformatif (reformasi). Karena isi buku ini Penggugat dipenjarakan dan isi buku ini diadili sebagai subversif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari 30 Juli 1996 hingga saat reformasi 25 Mei 1998; 4. Bahwa buku tersebut merupakan salah satu cikal bakal yang mendorong lahirnya reformasi dan reformasi melahirkan lembaga negara bernama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenal dengan nama KPK di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Bahwa dalam gerakan buruh secara internasional ada sebuah pemahaman ”korupsi merajalela, buruh menderita”. Karena itu, SBSI sebagai bagian dari gerakan buruh internasional, dan bagian gerakan yang melahirkan reformasi tahun 1998, sejak dari kelahirannya 25 April 1992, senantiasa ikut aktif dalam gerakan anti korupsi. Permohonan uji materi inipun adalah bahagian dari gerakan anti korupsi tersebut. Argumentasinya adalah apabila terjadi ketidakpastian hukum, maka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela, yang menimbulkan biaya siluman yang tinggi yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Biaya ekonomi tinggi, menyebabkan biaya produksi tinggi. Untuk mengatasi biaya ekonomi tinggi, yang dapat ditekan adalah upah atau gaji buruh, hal ini dapat diketahui dari banyaknya perusahaan yang tidak bersedia membayar Upah Minimum yang sudah disahkan pemerintah setempat dan banyaknya perusahaan yang setiap tahunnya mengajukan penagguhan pelaksanaan Upah Minimum. Pemohon yang memiliki anggota 1,7 juta di tahun 2005 yang tersebar di 34 provinsi dan 439 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 6. Bahwa sekiranya terwujud kepastian hukum akan dapat menekan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang selanjutnya akan dapat mewujudkan hidup buruh yang layak dan kesejahteraan buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan 28H ayat (1) UUD 1945. Bunyi Pasal 27 ayat (2): tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Kemudian Pasal 24c ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Yang berkaitan dengan permohonan ini dipertegas Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (butir a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bahwa, objek permohonan hak uji adalah keberlakuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diuji terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi” Indonesia adalah negara hukum”; 3. Bahwa, oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 IV. FAKTA PERISTIWA HUKUM Adapun fakta peristiwa hukum yang terjadi dalam permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan berikut ini. 1. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 77 huruf a KUHAP berbunyi, ”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan/atau penghentian penununtutan; b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; 2. Bahwa apa yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tersebut telah diatur secara jelas, definitif, limitatif, dan tegas bahwa yang dapat dimajukan gugatan praperadilan adalah hanya sah atau tidaknya tindakan penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan/atau rehabilitasi, tidak termasuk mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka. 3. Bahwa oleh karena Pasal 77 secara khusus Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah hukum atau peraturan setingkat Undang-Undang, maka yang dapat mengganti Undang-Undang atau ketentuan yang diatur sebuah Undang-Undang adalah Undang- Undang juga atau peraturan di atasnya. Dalam permohonan ini, perubahan atau penambahan terhadap Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel. Kewajiban Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah mentaati Undang-Undang, dalam permohonan ini Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. 4. Bahwa yang menjadi Fakta Peristiwa adalah seperti berikut. 1. KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Tersangka 2. Komisaris Jenderal Budi Gunawan memajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 untuk mengadili sah atau tidaknya penetapan status Tersangka atas dirinya. 3. Pengadilan Negeri jakarta Selatan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut: M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI: • Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian; 2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-03/01/ 01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat; 3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat; 4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah; 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil; 7. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya 5. Bahwa argumentasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut (halaman 222-226 dari Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel): Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 KUHAP merumuskan pengertian “Praperadilan” adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; Menimbang, bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP adalah sebagai berikut: “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan” ; Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 juncto Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” tidak termasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur; Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Pidana Khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” menjadi objek praperadilan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidak mengatur, apakah Hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa “hukum tidak mengatur” atau “hukumnya tidak ada” ? Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman melarang Hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”; Menimbang, bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ; Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas; Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (rechtvinding), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan; Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interpretasi); Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, permohonan dari Pemohon adalah tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan, bahkan ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan; Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian praperadilan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan dari Pemohon Praperadilan ini, maka timbul pertanyaan, “apakah Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat dikwalifisir sebagai tindakan upaya paksa ?”; Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya berpendapat bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon bukanlah tindakan upaya paksa dengan alasan bahwa sampai dengan disidangkannya permohonan praperadilan a quo, Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan ataupenggeledahan terhadap diri Pemohon, bahkan di persidangan Kuasa Termohon mempertanyakan apakah Penetapan Tersangka merupakan tindakan upaya paksa ; Menimbang, bahwa pendapat Termohon tersebut di atas secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena harus dipahami arti dan makna “tindakan upaya paksa” secara benar, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label “Pro Justisia” pada setiap tindakan ; Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, karena hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji keabsahan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, maka Hakim harus Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 menetapkanhukumnya sebagaimana akan ditetapkan dalam pertimbangan berikut ini ; Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 juncto Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan; Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon, karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan; 6. Bahwa dengan keluarnya Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/ 2015/PN.Jkt.Sel, dapat dikatakan bahwa bunyi Pasal 77 huruf a KUHAP menjadi ”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya “penetapan tersangka”, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan; 7. Bahwa sebenarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tersebut memberikan multi dampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia, yang dampak akhir sulitnya anggota Pemohon menikmati hak Konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yakni: a. Merusak tatanan hukum Indonesia b. Menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan komplikasi hukum di Indonesia. c. Melemahkan semangat pemberantasan korupsi. d. Menciptakan ketidakadilan sosial. Kesemua multidampak tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon, dimana anggota Pemohon akan sulit menikmati hak-haknya sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 8. Bahwa tatanan hukum yang dirusak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tersebut adalah rangkaian dari Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dihubungkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan dihubungkan lagi dengan fungsi proses Pengadilan dalam penemuan hukum jurisprudensi yang puncaknya pada kewenangan Mahkamah Agung. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menggariskan tata urutan peraturan perundang-undangan RI mulai dari yang tertinggi ke yang terendah yakni: UUD, Tap MPR, UU, Perpu, Keputusan Presiden, Perda. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 77 telah digariskan dengan limitatif, definitif dan tegas bahwa yang dapat digugat dalam praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan, tidak termasuk sah atau tidaknya penetapan Tersangka sebagaimana diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Secara teori putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak masuk kategori yurisprudensi, karena yang dipahami sebagai yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang mengisi kekosongan hukum, diterima sebagai hal yang adil dan memberi kepastian hukum, lalu dipergunakan sebagai acuan dalam putusan-putusan berikutnya. Ternyata terbukti bahwa putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tidak diterima sebagai ketentuan baru dari putusan Praperadilan di Banyumas sebagai berikut: Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa, menolak gugatan Praperadilan atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pengembangan sapi betina Kementerian Pertanian di Desa Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang intinya menyatakan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut, Hakim tunggal PN Purwokerto Kristanto Sahat menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan ranah Praperadilan. (Berita Antara New.com Selasa, 10 Maret 2015 14:39 WIB) 9. Bahwa ketidakpastian hukum dan komplikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 adalah seperti berikut. UUD 1945 Pasal 1(3) menggariskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Penambahan pasal ini sebagai bahagian dari tuntutan reformasi. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 4 Menggariskan, “upaya pemberantasan Korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) Pasal 40 menegaskan “KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatanpun tidak berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan, padahal dengan membebaskan Budi Gunawan dari status Tersangka, sudah termasuk sebagai penghentian penyidikan. Ketidakpastian dan komplikasi yang timbul adalah antara putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, membebaskan status Tersangka yang juga artinya penghentian penyidikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan dengan UU Nomor 30 tentang KPK Pasal 40 KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. 10. Bahwa lemahnya semangat pemberantasan korupsi akibat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah rangkaian seperti berikut. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 Pasal 40 sudah memberi perintah “upaya pemberantasan Korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak .swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia”. Suatu tindak pidana korupsi baru akan dapat terjadi apabila ada di dalamnya pejabat yang berhubungan dengan menjalankan fungsi negara, pemerintahan dan administrasi pemerintahan. Dalam kasus ini, Komisaris Jenderal Budi Gunawan adalah pejabat pemerintahan di bidang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 institusi penegakan hukum kepolisian. Dapat dipastikan bahwa tidak akan ada pejabat yang dengan sukarela menerima status Tersangka/ Terdakwa/Terpidana korupsi. Tersangka/Terdakwa/Terpidana korupsi yang memiliki kewenangan akan melakukan serangan balik dengan menggunakan kewenangannya atau institusinya, dan ini secara langsung atau tidak langsung sudah dipergunakan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Pasal ini harus ditafsirkan yang harus tegas adalah Presiden yang memiliki kewenangan bertindak tegas. Sehingga alasan memajukan permohonan ini, karena Presiden tidak tegas, maka Mahkamah Konstitusilah yang memberi penegasan, bahwa Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap sah berlaku, demikian juga Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tetap sah berlaku. Penambahan frasa “penetapan status tersangka terhadap Pasal 77 huruf a harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mengikat. 11. Bahwa ketidakadilan sosial yang ditimbulkan oleh putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah rangkaian berikut ini. Ketidaknyamanan sosial yang timbul dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) adalah pengangguran yang massive, angka butahuruf yang tinggi, kemiskinan yang massive, bencana alam, kepemilikan akses dan asset ekonomi yang semakin menumpuk di tangan segelintir manusia Indonesia, menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar anatara kaya dan miskin, meningkatnya angka kriminal yang umumnya mengorbankan rakyat bawah seperti kejahatan begal. Sedangkan tujuan negara dibentuk adalah melindungi segenap tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila. Tujuan negara tersebut tidak akan terwujud manakala korupsi berkembang atau merajalela, dan korbannya adalah rakyat luas, buruh, petani dan nelayan. Bahwa dengan seluruh uraian di atas, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel harus ditafsirkan bahwa bunyi Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menjadi ”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya “penetapan tersangka”, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan/atau penghentian penununtutan. Sedangkan Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi “”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan/atau penghentian penununtutan adalah sesuai dengan cita-cita UUD 1945, oleh karena itu sah dan mengikat menurut UUD 1945. V. FAKTA HUKUM SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN Fakta hukum sebagai alasan pengajuan permohonan ini uji materi adalah Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sepanjang dimaknai Pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya “penetapan tersangka” adalah bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3); Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) oleh karena itu tidak sah dan tidak mengikat. Dasar Hukum Permohonan uji materil 1. Bahwa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan Pancasila. Pernyataan ini adalah bunyi alinea 4 UUD 1945 Pernyataan ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan berbangsa dan bernegara. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip-prinsip yang dikandung dalam pasal ini adalah; 1. Semua kegiatan berbangsa, bernegara dan pemerintahan wajib didasarkan pada hukum. 2. Bila hukum tertulis (hukum positif) dalam bentuk Undang-Undang sudah mengatur sesuatu hal, semua institusi negara wajib tunduk dan taat pada hukum tersebut termasuk peradilan, bahkan peradilan wajib menggunakannya sebagai patokan, rujukan, acuan dan pedoman. 3. Bila ada hal yang tidak diatur dalam hukum positif, proses pengadilan (pengadilan negeri, Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) dapat menemukannya, dan bila dalam praktek putusan tersebut dipergunakan dan diterima sebagai hal yang adil, maka Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 putusan tersebut menjadi jurisprudensi. 4. Bila dalam hukum positif itu ada yang bertentangan dengan UUD, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji sah tidaknya suatu ketentuan, melalui sebuah permohonan uji materi (judicial review) 5. Bila prosedur mencapai hukum positif tidak tersedia dalam proses peradilan, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung. 3. Bahwa yang hendak diuji dalam permohonan ini adalah sahnya Pasal 77 hususnya Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, ”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penununtutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan; Dengan Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, yang (a) berubah menjadi ”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini tentang: Sah atau tidaknya “penetapan tersangka”, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan/atau penghentian penununtutan. 4. Bahwa sebenarnya apa yang diatur dalam Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut telah diatur secara jelas, definitif, limitatif dan tegas bahwa yang dapat dimajukan gugatan praperadilan adalah hanya sah atau tidaknya tindakan penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Namun dengan keluarnya putusan praperadilan Nomor 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt.Sel, Pasal 77 hususnya sub (a) harus dibaca dan ditafsirkan menjadi ”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang- undang ini tentang: Sah atau tidaknya “penetapan status tersangka”, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan/atau penghentian penununtutan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 5. Bahwa oleh karena Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah hukum atau peraturan setingkat undang-undang, maka yang dapat mengganti Undang-undang adalah undang-undang juga atau peraturan di atasnya. Namun sudah menjadi kenyataan peristiwa dan fakta hukum, bahwa Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah diubah dengan keluarnya Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tersebut. 6. Bahwa untuk mempertegas makna Pasal 77 harus dibaca Pasal 1 ayat (10) yang berbunyi Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini,tentang: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 7. Bahwa menurut Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2: Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah: a. Undang-Undang Dasar Negara; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia; c. Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); e. Peraturan Pemerintah; f. Keputusan Presiden; g. Peraturan Daerah. Kemudian Pasal 4 memberi penagasan hirarhi peraturan perundang- undangan, ayat (1). Sesuai dengan tataurutan peraturan perundang- undangan ini maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. ayat (2). Peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan ini. Ditambah dengan Pasal 5 (2). Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perunndang-undangan di bawah undang-undang. (3). Pengujian dimaksud ayat (2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi. Pasal 5(4) Keputusan Mahkamah Agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat. Berarti berdasarkan Tap Nomor III/MPR/2000 Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ada Tata Urutan Peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Agung beserta institusi yang di dalamnya termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan mengubah Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tenang KUHAP. 8. Bahwa Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memiliki kewenangan mengadili perkara praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian panuntutan; b. ganti kerugian dan/atau rehablitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Tidak ada kewenangan mengadili sah tidaknya penetapan tersangka. Namun kenyataan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap /2015/PN.Jkt.Sel, Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun telah ditambah frasa “penetapan tersangka”. 9. Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah; 1. bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan bertentangan dengan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 2. Merusak tatanan hukum Indonesia sebagaimana diatur Tap MPR Nomor III/MPR/2000, 3. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan 4. Menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Namun pun demikian, kenyataan hukum dengan Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 bahwa bunyi Pasal 77 huruf a Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya “penetapan status tersangka”, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan/atau penghentian penununtutan. 10. Bahwa oleh karena semua uraian di atas, dimohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sepanjang dimaknai ”Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: Sah atau tidaknya ”penetapan tersangka” adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dimohon menyatakan Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, sepanjang dimaknai Pengadilan berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. 11. Bahwa selanjutnya Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel sepanjang dimaknai “penetapan tersangka” bahagian dari Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. VI. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/ 2015/PN. Jkt.Sel dengan amar putusan permohonan pengujian Undang-Undang a quo sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang dimaknai Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya ‘‘penetapan tersangka“. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 3. Menyatakan Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak sah dan tidak mengikat sepanjang dimaknai Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya “penetapan tersangka“. 4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 77 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut: Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar NRI 1945 Perubahan ke-3 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum; Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel; Bukti P-4 : Fotokopi Anggararan Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI); Bukti P-5 : Fotokopi Pendaftaran SBSI; Bukti P-6 : Bukti fisik tidak ada; Bukti P-7 : Bukti fisik tidak ada; Bukti P-8 : Bukti fisik tidak ada; Bukti P-9 : Bukti fisik tidak ada; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 77 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai badan hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), sesuai dengan Akta Notaris Nomor 55, tanggal Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 11 Desember 2012. Menurut Pemohon, sebagai badan hukum Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma a quo yang diuji memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negara; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikaitkan dengan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, karena sebagai badan hukum, tidak terdapat kerugian konstitusional bagi Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 15.07 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Aswanto ttd. Patrialis Akbar ttd. Maria Farida Indrati Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 ttd. Wahiduddin Adams ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI, ttd Fadzlun Budi SN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id