PUU
Tahun 2026
349/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Het Herziene Inlandsch Reglement, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pemohon: Hendra Widjaja
Tanggal Putusan: 2026-10-29T10:03:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 349/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR),
dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Hendra Widjaja, S.T.
Pekerjaan :
Wiraswasta
Alamat
:
Jalan Town House Ebony Nomor 3, RT 009/RW 005,
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
21 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
20 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
349/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 349/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 21 September 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan
permohonan bertanggal 8 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 13
Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
2
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Dasar Atribusi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-
Undang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa atribusi kewenangan konstitusional tersebut ditegaskan kembali
dalam:
a. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020: Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945;
b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
3. Kompetensi Mahkamah Terhadap Objek Pengujian Materiil (Objectum Litis)
a. Mengenai UU Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996): Merupakan
produk undang-undang nasional yang sah dibentuk oleh DPR bersama
Presiden, sehingga secara eksplisit dan absolut masuk dalam yurisdiksi
pengujian Mahkamah Konstitusi;
b. Mengenai HIR (Staatsblad 1941 No. 44) dan KUHPerdata (Burgerlijk
Wetboek): Majelis Panel Hakim Konstitusi dalam sidang pendahuluan
memberikan nasihat mengenai pintu masuk pengujian peraturan era
kolonial. Pemohon menegaskan bahwa HIR dan KUHPerdata
berkedudukan setara dengan Undang-Undang berdasarkan:
i.
Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 6 Undang-Undang Darurat Nomor 1
Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk
Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara
Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang secara resmi mengadopsi dan
memberlakukan HIR ke dalam sistem perundang-undangan
nasional Republik Indonesia;
3
ii.
Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang menyatakan:
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung
berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini;
iii.
Berdasarkan doktrin hukum tata negara dan yurisprudensi tetap
Mahkamah Konstitusi (antara lain dalam pengujian pasal-pasal
KUHPerdata
dan
KUHP
WvS
terdahulu),
norma-norma
peninggalan kolonial yang mengikat umum dan memiliki materi
muatan setingkat undang-undang dapat diuji konstitusionalitasnya
di Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya peradilan pengawal
konstitusi (the sole guardian of the constitution).
4. Bahwa batu uji yang dijadikan tolok ukur pengujian adalah Pasal-Pasal
dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi
berwenang penuh secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan pengujian materiil a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Ketentuan Formal Kedudukan Hukum Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perorangan
warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
2. Pemenuhan 5 (Lima) Syarat Kerugian Konstitusional (Putusan MK No.
006/PUU-III/2005) Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi
sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, kerugian konstitusional wajib
memenuhi 5 (lima) syarat kumulatif yang seluruhnya terpenuhi oleh
Pemohon:
a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan oleh UUD NRI
1945: Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin secara tegas
dalam UUD NRI 1945, yaitu:
i.
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2);
ii.
Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
(Pasal 28D ayat 1);
iii.
Hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan
4
perlindungan harta benda di bawah kekuasaannya, serta rasa
aman (Pasal 28G ayat 1);
iv.
Hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-
wenang oleh siapa pun (Pasal 28H ayat 4);
v.
Hak atas terselenggaranya perekonomian nasional berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan (Pasal 33
ayat 4).
b. Hak Konstitusional Tersebut Dirugikan oleh Berlakunya Norma yang
Diuji: Berlakunya Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT, Pasal
200 ayat (11), Pasal 207, dan Pasal 224 HIR, serta Pasal 613 ayat (1)
dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek) jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang telah
melucuti hak pembelaan diri debitur, membuka ruang eksekusi sepihak
(eigenrichting), dan melegitimasi penghancuran ekuitas harta benda
tanpa due process of law.
c. Kerugian Konstitusional Bersifat Spesifik, Aktual, atau Setidak-tidaknya
Potensial:
i.
Kerugian Aktual Pemohon (Actual Loss):
1. Pemohon adalah Pelaku Usaha Industri Manufaktur Sektor
Riil (produsen bahan bangunan dan beton) beritikad baik yang
secara nyata telah menderita kebangkrutan, hilangnya mata
pencaharian, dan kerugian materiil-immateriil yang sangat
dramatis akibat berlakunya norma eksekusi sepihak a quo;
2. Akibat pelaksanaan lelang murah (underpricing) sepihak
tanpa pemberitahuan yang sah dan tanpa sebab dan tindakan
eksekusi pengosongan paksa yang dilakukan tanpa melalui
verifikasi peradilan (Judicial Oversight), Pemohon tidak hanya
kehilangan hak atas penguasaan fasilitas tanah dan pabrik
tempat usaha, melainkan juga kehilangan seluruh sumber
penghasilan utama akibat terhentinya operasional kegiatan
produksi secara seketika;
3. Kerugian konstitusional Pemohon berdampak sistemik pada
mata pencaharian masyarakat lokal, di mana terhentinya
operasional pabrik memaksa Pemohon memutus hubungan
5
kerja (PHK) dan tidak lagi dapat mempekerjakan ratusan
warga
masyarakat
yang
bergantung
hidup
sebagai
karyawan/pekerja pabrik Pemohon sejak puluhan tahun lalu.
Hal ini secara langsung mencederai amanat Pasal 27 ayat (2)
UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
4. Bahwa hilangnya mata pencaharian dan tempat usaha
tersebut secara nyata melahirkan penderitaan serta kesulitan
hidup yang signifikan (severe hardship) bagi Pemohon dan
Keluarga dalam mempertahankan keberlangsungan hidup
sehari-hari, yang secara langsung melanggar hak atas
jaminan perlindungan diri pribadi, martabat, harta benda, dan
rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A, Pasal 28G
ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945.
ii.
Kerugian Potensial Pemohon dan Publik/ Generik: Pemohon
kehilangan kesempatan berkembang di masa depan (loss of future
business
opportunity),
ketidakmampuan
bangkit
kembali
berekspansi di industri manufaktur jika norma eksekusi sepihak
terus membayangi, serta ancaman kesulitan hidup yang
berkepanjangan serta ancaman kerugian sistemik yang secara
penalaran wajar dipastikan akan menimpa seluruh pelaku usaha
nasional,
UMKM,
dan
masyarakat
pencari
kredit
akibat
ketimpangan klausula baku eksekusi jaminan kebendaan di
Indonesia bagi publik/ generik.
d. Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband): Terdapat hubungan
kausalitas langsung dan tak terpisahkan antara kerugian hak milik,
kepastian hukum, dan terhentinya usaha Pemohon dengan ketiadaan
norma pembatas pada pasal-pasal a quo. Ketiadaan kewajiban uji
peradilan (verifikasi pengadilan) dan tiadanya hak prioritas penawaran
(First Right of Refusal) dalam pasal-pasal tersebut adalah penyebab
langsung terjadinya perampasan ekuitas Pemohon secara sewenang-
wenang.
e. Adanya Kemungkinan Bahwa dengan Dikabulkannya Permohonan,
Kerugian Serupa Tidak Akan Terjadi Lagi: Apabila Mahkamah Konstitusi
6
menyatakan pasal-pasal a quo inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional), maka eksekusi jaminan kebendaan wajib tunduk pada
verifikasi yudisial, perlindungan ekuitas harga wajar terjamin, dan hak-
hak konstitusional Pemohon serta debitur beritikad baik lainnya di
seluruh Indonesia terlindungi secara permanen.
3. Demokrasi Moral: Penegasan Doktrin Debitur Beritikad Baik (Good Faith
Debtor) Pemohon menegaskan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi bahwa Permohonan ini sama sekali tidak ditujukan untuk
membela debitur nakal atau debitur beritikad buruk yang melarikan diri dari
utang atau menggelapkan agunan atau yang berbuat curang bekerja sama
dengan oknum pihak terkait. Permohonan ini diajukan murni untuk
melindungi debitur produktif yang beritikad baik dari jebakan hukum
eksekusi yang tidak seimbang.
4. Pengecualian Asas Nebis In Idem dan Kebaruan Alasan Konstitusional
(Constitutional Grounds/Novelty).
a. Bahwa Pemohon memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa
ketentuan Pasal 6 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan (UUHT) pernah diajukan pengujian materiil
dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara
terdahulu;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 78 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian dalam undang-undang yang telah diuji dapat dimohonkan
pengujian kembali apabila dasar batu pengujian yang digunakan
berbeda dan/atau menyajikan alasan-alasan konstitusional baru
(constitutional grounds/novelty) yang belum pernah dipertimbangkan
dalam putusan sebelumnya;
c. Bahwa Permohonan a quo sama sekali tidak nebis in idem dikarenakan
menyajikan 3 (tiga) pilar kebaruan konstitusional (novelty) yang
fundamental dan belum pernah diuji maupun dipertimbangkan oleh
Mahkamah Konstitusi:
i.
Pengujian Lintas-Norma Terintegrasi (Multi-Norm Systemic
Challenge): Permohonan ini tidak menguji UUHT secara terisolasi.
7
Pemohon menguji dampak krisis hukum yang lahir dari
keterhubungan sistemik (interconnectedness) antara eksekusi
sepihak UUHT (Pasal 6 & Pasal 14) dengan kelonggaran tata cara
eksekusi/pengosongan HIR (Pasal 200, 207, & 224) serta
pengalihan piutang (cessie) KUHPerdata (Pasal 613 & Pasal
1339). Pengujian lintas-norma secara terpadu ini belum pernah
dilakukan dalam perkara-perkara terdahulu.
ii.
Pendekatan Batu Uji Baru Sektor Riil dan Keuangan Negara:
Permohonan ini menggunakan landasan batu uji baru yang tidak
pernah dipergunakan dalam pengujian UUHT sebelumnya, yaitu:
■ Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945: Dampak pemusnahan
fasilitas produksi sektor riil dan gelombang PHK massal akibat
eksekusi sepihak;
■ Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: Prinsip efisiensi
berkeadilan dan kontradiksi kebijakan ekonomi negara, serta
potensi Kerugian Keuangan Negara pada perbankan BUMN
akibat praktik lelang obral murah (underpricing) dan cessie
diskon ekstrem.
iii.
Fakta Empirisme Sosiologis & Penjarahan Aset Non-APHT:
Permohonan ini dibangun di atas fakta empiris sosiologis
(sociological footprint) mengenai maraknya persekusi eksekusi di
lapangan, di mana kelemahan norma HIR dimanfaatkan untuk
menyita,
merusak,
dan
mengangkut
sarana
mesin
produksi/inventaris bergerak milik debitur yang secara hukum
bukan merupakan objek pembebanan Hak Tanggungan (Non-
APHT).
d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan a quo telah memenuhi
syarat formal pengecualian asas nebis in idem sebagaimana diatur
dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah
Konstitusi berwenang penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
pokok perkara permohonan ini.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
A. Anomali Hukum Eksekusi: Diskriminasi Antara Jaminan Fidusia dan
Hak Tanggungan (Pelanggaran Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945)
8
Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo.
Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 telah meletakkan batu pijakan
konstitusional yang monumental dalam rezim Jaminan Fidusia. Mahkamah
menegaskan bahwa klausul eksekutorial dan pelaksanaan parate eksekusi
sepihak
(eigenrichting)
adalah
inkonstitusional
sepanjang
debitur
berkeberatan/menyangkal wanprestasi, sehingga eksekusinya wajib
diajukan melalui mekanisme permohonan penetapan ke Pengadilan
Negeri.
Bahwa telah terjadi diskriminasi perlakuan hukum yang sangat mencolok
(unjustified inequality). Dalam tatanan hukum jaminan saat ini, objek
jaminan fidusia (seperti sepeda motor atau mobil bernilai puluhan juta
rupiah) diberikan benteng perlindungan due process of law di hadapan
pengadilan. Sebaliknya, objek Hak Tanggungan (berupa tanah, rumah
tinggal, dan pabrik tempat usaha bernilai miliaran rupiah) justru dibiarkan
dieksekusi secara sepihak tanpa verifikasi peradilan.
Bahwa pertimbangan hukum Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 mutlak
harus diberlakukan secara mutatis mutandis pada Pasal 6 dan Pasal 14
UUHT demi mengembalikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga
negara sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
B. Hilangnya Perlindungan Konstitusional atas Hak Milik Ekuitas Debitur
(Right to Equity) Akibat Praktik Lelang Murah (Pelanggaran Pasal 28H
ayat 4 UUD NRI Tahun 1945)
Bahwa hakikat pembebanan jaminan utang adalah memberikan jaminan
pelunasan piutang (accesoir), bukan sarana untuk mengalihkan seluruh
nilai ekonomis aset kepada kreditur. Debitur memiliki hak asasi atas sisa
nilai lebih aset di atas utang pokoknya (Right to Equity).
Bahwa Pasal 6 UUHT tidak memberikan batasan yang proporsional
mengenai penetapan harga limit lelang, sehingga membuka celah
manipulasi penurunan harga limit secara drastis (predatory auction/
underpricing) semata-mata karena lelang terdahulu sepi peminat.
Bahwa praktik penurunan nilai limit lelang di luar penilaian wajar Penilai
Publik Independen (Standar Penilaian Indonesia/SPI) merampas ekuitas
debitur, memusnahkan hasil jerih payah investasi bertahun-tahun, dan
menimbulkan keuntungan tidak wajar (unjust enrichment) bagi spekulan
9
aset. Tindakan ini bertentangan secara diametral dengan Pasal 28H ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945 yang melarang perampasan hak milik secara
sewenang-wenang.
C. Asimetri Pengalihan Piutang (Cessie) Tanpa First Right of Refusal
Bertentangan dengan Asas Kepatutan (Pelanggaran Pasal 1339
KUHPerdata jo. Pasal 28H ayat 4 UUD NRI Tahun 1945)
Bahwa dalam praktik perbankan nasional, kreditur sering kali mengalihkan
piutang macet (cessie) kepada pihak ketiga dengan potongan harga diskon
yang sangat masif (bahkan mencapai 30% hingga 50% dari nilai buku).
Namun, hak untuk melunasi dengan nilai diskon yang sama tersebut tidak
pernah ditawarkan terlebih dahulu kepada debitur asli yang beritikad baik.
Bahwa Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata yang
membiarkan pengalihan piutang tanpa kewajiban penawaran prioritas
utama (First Right of Refusal) kepada debitur mencederai asas kepatutan,
keadilan sosial, dan itikad baik. Memberikan keuntungan diskon kepada
pihak ketiga spekulan sembari mematikan hak debitur asal adalah bentuk
ketidakadilan struktural yang melanggar hak milik konstitusional.
Bahwa Ketiadaan Syarat Legalitas Pembeli Piutang (cessie) yang Terawasi
OJK Membuka Celah Kesewenang-wenangan dan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) yang Melanggar Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H
ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
Bahwa piutang yang timbul dari perjanjian kredit perbankan/lembaga
keuangan merupakan produk keuangan yang lahir dan diatur ketat di bawah
rezim hukum jasa keuangan;
Bahwa transaksi pengalihan piutang (cessie) atas kredit jaminan
kebendaan pada hakikatnya merupakan aktivitas anjak piutang (factoring)
yang
tidak
terpisahkan
dari
ekosistem
bisnis
lembaga
pembiayaan/keuangan, sehingga demi kepastian hukum yang adil (Pasal
28D ayat 1 UUD 1945), penerima pengalihan piutang (cessor) wajib
hukumnya merupakan entitas/perusahaan yang memiliki izin usaha
lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi secara resmi oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK);
Bahwa ketiadaan batasan kualifikasi cessie dalam Pasal 613 ayat (1)
KUHPerdata telah dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengalihkan piutang
10
kepada pihak ketiga perorangan atau perusahaan cangkang (shell
company) yang tidak memiliki izin lembaga keuangan dan tidak berada di
bawah pengawasan OJK;
Bahwa
pengalihan
piutang
kepada
entitas
non-OJK
tersebut
menghilangkan fungsi pengawasan negara (state supervision) dan
perlindungan konsumen jasa keuangan, yang berdampak pada lahirnya
tindakan kesewenang-wenangan, persekusi eksekusi, serta intimidasi
terhadap debitur tanpa mengindahkan standar etika perbankan;
Bahwa lebih jauh lagi, praktik pengalihan piutang berdiskon ekstrem
kepada entitas gelap/non-OJK tanpa transparansi asal-usul dana sangat
rentan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money
Laundering) untuk memutihkan dana ilegal melalui akuisisi aset-aset sektor
riil milik debitur secara sewenang-wenang, yang secara nyata merusak
tatanan perekonomian nasional berdasarkan efisiensi berkeadilan
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
D. Cacat Notifikasi Fiktif dan Hilangnya Hak Dengar Debitur (Right to be
Heard) dalam Eksekusi HIR (Pelanggaran Pasal 28D ayat 1 UUD NRI
Tahun 1945)
Bahwa ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 224 HIR tidak
mengatur standar verifikasi korespondensi yang efektif. Dalam praktiknya,
surat peringatan, pemberitahuan penetapan lelang, hingga teguran
(aanmaning) kerap sengaja dikirimkan ke alamat KTP lama/formal yang
sudah tidak dihuni, padahal kreditur mengetahui domisili faktual tempat
tinggal dan kegiatan usaha debitur.
Bahwa manipulasi formalitas pengiriman (fictitious notice) ini mematikan
hak membela diri debitur (right to be heard/audi et alteram partem). Demi
kepastian hukum yang adil, pemberitahuan tindakan eksekusi kebendaan
wajib dilakukan melalui penyampaian patut yang terverifikasi secara nyata
diterima oleh debitur.
E. Anomali Pendekatan Parate Eksekutorial yang Diposisikan Setara
Putusan Pengadilan dan Penyalahgunaan Irah-Irah yang Merusak
Hakikat Jual Beli Keperdataan (Pelanggaran Pasal 28D ayat 1 UUD NRI
Tahun 1945)
11
Bahwa pada hakikatnya, pelaksanaan hak menjual objek Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri (parate eksekutorial) merupakan tindakan perdata
berbasis persetujuan kuasa jual beli, dan bukan merupakan produk
ajudikasi peradilan yang lahir dari pemeriksaan perkara oleh Hakim;
Bahwa penyematan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” serta kekuatan eksekutorial mutlak pada Risalah Lelang
Parate Eksekutorial tanpa melalui proses verifikasi peradilan (Judicial
Oversight) merupakan bentuk anomali hukum yang menyejajarkan tindakan
bisnis keperdataan sepihak dengan Putusan Mahkamah/Pengadilan;
Bahwa akibat fiksi hukum tersebut, status pemenang lelang secara serta-
merta dianugerahi predikat “Pembeli Beritikad Baik” yang kebal dari
gugatan, sehingga mengabaikan fakta bahwa transaksi lelang tersebut
pada hakikatnya adalah jual beli yang kerap memanfaatkan kesempitan
debitur (exploiting distress) dan sarana manipulasi harga limit;
Bahwa demi kepastian hukum yang adil, pelaksanaan parate executorial
wajib dikembalikan pada hakikat aslinya sebagai mekanisme jual beli
keperdataan biasa yang tunduk pada hukum perjanjian umum, sehingga
pencantuman irah-irah eksekutorial pada Risalah Lelang parate eksekusi
wajib ditiadakan, dan predikat “Pembeli Beritikad Baik” tidak dapat dijadikan
alasan untuk melakukan pengosongan paksa selama proses keabsahan
jual beli tersebut masih dalam sengketa hukum di pengadilan.
F. Penyalahgunaan Irah-Irah Risalah Lelang dan Perusakan Aset Non-
APHT di Lapangan (Pelanggaran Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun
1945)
Bahwa Berlakunya Pasal 200 ayat (11) dan Pasal 224 HIR telah
menempatkan kutipan Risalah Lelang seolah-olah memiliki kekuatan
eksekutorial mutlak yang kebal dari pengawasan pengadilan. Pemenang
lelang secara salah kaprah diposisikan memiliki imunitas absolut dengan
tameng “Pembeli Beritikad Baik”, bahkan ketika proses lelang di hulunya
sedang digugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di pengadilan.
Bahwa Berdasarkan adagium universal ex injuria jus non oritur, hak yang
sah tidak dapat lahir dari proses yang cacat hukum.
Bahwa Degradasi Nilai Transcendental Irah-Irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Kepalsuan Doktrin “Pembeli
12
Beritikad Baik” dalam Persekongkolan Lelang Eksekusi (Pelanggaran Pasal
28D ayat 1 dan Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945);
Bahwa pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” pada Risalah Lelang Eksekusi bukanlah sekadar
formalitas stempel hukum formalistik, melainkan janji moral-konstitusional
paling luhur yang mengikat nilai-nilai keadilan divinitas (transcendental) dan
kejujuran mutlak dalam setiap tahapan tindakan hukum;
Bahwa dalam fakta empiris di lapangan, doktrin “Pembeli Beritikad Baik”
telah didegradasi dan disalahgunakan secara sistematis menjadi tameng
perlindungan absolut bagi peserta/pemenang lelang yang secara sadar
mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain (exploiting distress)
melalui lelang yang sengaja diatur (bid-rigging), manipulasi penawaran
tunggal, serta penetapan harga limit yang dinilai jauh di bawah harga wajar
pasar;
Bahwa secara substansial, tidak ada “itikad baik” dalam suatu transaksi
kebudayaan
hukum
yang
lahir
dari
persekongkolan,
ketiadaan
transparansi, dan niat memanfaatkan kesempitan debitur yang sedang
terdesak;
Bahwa memberikan imunitas hukum dan perlindungan absolut kepada
pembeli lelang atas nama “itikad baik” sementara proses lelang di hulunya
cacat moral, manipulatif, dan sedang digugat Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) di pengadilan merupakan penistaan terhadap esensi irah-irah “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena melegitimasi
perampasan harta benda secara tidak sah (unjust enrichment) yang
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945;
Bahwa berdasarkan adagium hukum universal “ex injuria jus non oritur”
(hak yang sah tidak dapat lahir dari tindakan yang cacat/melawan hukum),
maka predikat “Pembeli Beritikad Baik” tidak boleh diberikan secara
otomatis (fiksi hukum) kepada pemenang lelang selama proses pembuatan
dan keabsahan lelang tersebut masih dalam sengketa hukum di
pengadilan.
Bahwa lebih jauh lagi, eksekusi pengosongan di lapangan kerap kali secara
sewenang-wenang menyita, merusak, dan mengangkut mesin-mesin
13
bergerak, inventaris, dan sarana lain yang secara hukum bukan merupakan
objek pembebanan Hak Tanggungan (non-APHT). Tindakan anarkis ini
melanggar rasa aman, merendahkan martabat, dan merampas harta benda
sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
G. Ketiadaan
Penafsiran
Konstitusional
atas
Pasal
207
HIR
Mengakibatkan Pedoman Penangguhan Eksekusi Terabaikan di
Lapangan (Pelanggaran Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)
Bahwa fakta sosiologis empiris membuktikan, meskipun Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung telah menerbitkan
Keputusan Dirjen Badilum No. 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang
Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri (khususnya Halaman 17
Angka 3 dan Halaman 18 Angka 5) yang mengatur penangguhan eksekusi
apabila terdapat perlawanan atau Peninjauan Kembali (PK);
Bahwa dalam praktiknya, Pengadilan Negeri/Jurusita kerap tetap
memaksakan tahapan eksekusi (in casu konstatering dan pengosongan)
meskipun Debitur sedang mengajukan perlawanan resmi (Perkara No.
558/Pdt.Bth/2026/PN
Jkt.Sel)
maupun
Peninjauan
Kembali
(No.
2836/SKUM/VIII/2026/PN Jkt.Sel);
Bahwa pengabaian hak membela diri tersebut lahir akibat Pasal 207 HIR
tidak memuat norma yang tegas dan mengikat secara hukum tata negara,
sehingga Pedoman Badilum yang bersifat internal-administratif tidak
mampu memberikan jaminan perlindungan hukum yang adil bagi pencari
keadilan;
Bahwa hal ini menegaskan perlunya Mahkamah Konstitusi menetapkan
penafsiran konstitusional bersyarat atas Pasal 207 HIR agar seluruh
eksekusi wajib ditangguhkan demi hukum apabila proses keabsahan
lelang/eksekusi sedang dalam pemeriksaan peradilan.
H. Dampak Terhadap Perekonomian Nasional: Timbulnya “Chilling
Effect” bagi Sektor Riil (Pelanggaran Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33 ayat
4 UUD NRI Tahun 1945)
Bahwa Negara mendorong pelaku UMKM dan industri swasta menyerap
kredit guna menggerakkan ekonomi nasional. Namun ketiadaan
perlindungan due process of law pada eksekusi Hak Tanggungan
menimbulkan efek gentar (chilling effect): pelaku usaha takut berekspansi
14
karena kegagalan bisnis akibat dinamika pasar langsung berujung pada
eksekusi lelang murah pemusnah modal, dan karena risiko kegagalan
bisnis tidak diselesaikan secara berkeadilan melalui mekanisme peradilan,
melainkan berujung pada perampasan dan obral lelang aset secara
sewenang-wenang;
Bahwa Fenomena ini memicu gelombang kebangkrutan massal,
pemutusan hubungan kerja (PHK), dan ketidakpastian iklim investasi, yang
bertentangan dengan hak atas kelayakan penghidupan dalam Pasal 27
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
Bahwa Pemerintah Republik Indonesia secara konsisten menginstruksikan
dan mendorong percepatan penyaluran kredit perbankan baik Kredit Usaha
Rakyat (KUR), kredit modal kerja, maupun fasilitas pembiayaan industri
manufaktur sebagai instrumen utama pendorong pertumbuhan ekonomi
nasional dan penggerak roda sektor riil;
Bahwa rakyat dan pelaku usaha nasional (in casu Pemohon) merespons
imbauan dan program program ekonomi Negara tersebut dengan iktikad
baik (good faith), yaitu dengan mengakses fasilitas pembiayaan perbankan
guna memperluas kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja lokal, serta
berkontribusi pada penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
Bahwa terjadi kontradiksi kebijakan konstitusional (policy contradiction)
yang sangat tajam: di satu sisi Negara membujuk rakyat untuk mengambil
risiko usaha melalui fasilitas kredit perbankan, namun di sisi lain Negara
justru membiarkan berlakunya norma Pasal 6 jo. Pasal 14 UUHT dan Pasal
224 HIR yang tidak memberikan pengawasan peradilan (Judicial
Oversight). Akibatnya, ketika terjadi dinamika risiko bisnis (business risk),
norma a quo berubah menjadi instrumen pemiskinan yang mematikan
usaha, menghancurkan ekuitas, dan memicu pemutusan hubungan kerja
(PHK) massal secara seketika;
Bahwa kondisi asimetris ini secara nyata menabrak amanat Pasal 33 ayat
(4) UUD NRI Tahun 1945, yang mewajibkan penyelenggaraan
perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
15
I. Pengakuan Pembentuk Undang-Undang (Badan Legislasi DPR RI) dan
Komparasi Internasional
Bahwa Kelemahan sistem lelang eksekusi di Indonesia saat ini telah diakui
secara resmi dan terbuka oleh Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
(in casu Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., Ketua Badan Legislatif DPR RI) yang
menyatakan perlunya pembaruan menyeluruh melalui RUU Pelelangan
(Prolegnas Prioritas) karena sistem berjalan sepihak dan merugikan pemilik
barang.
J. Ketiadaan Informasi Risiko (Duty of Disclosure) dan Ketidakjujuran
Informasi Pada Pra-Perjanjian
Bahwa Ketiadaan Kewajiban Informasi Risiko (Duty to Disclose) dan
Ketidakjujuran Informasi Pada Pra-Perjanjian Memicu Pelanggaran Hak
Konstitusional Debitur:
Bahwa posisi tawar yang tidak seimbang (asymmetry of bargaining power)
antara lembaga perbankan/kreditur dan Pemohon/debitur dimanfaatkan
oleh Kreditur dengan tidak memberikan transparansi penuh mengenai risiko
hukum dan finansial secara jujur pada saat penandatanganan perjanjian
kredit;
Bahwa Kreditur pada umumnya tidak pernah memberikan penjelasan yang
patut, akurat, dan jujur mengenai konsekuensi ekstrem apabila terjadi
dinamika krisis bisnis atau kelesuan ekonomi yang menyebabkan
kegagalan pembayaran (kredit macet) termasuk tidak dilakukannya
sosialisasi atas mekanisme lelang di bawah harga pasar wajar, hilangnya
hak pembelaan diri, serta potensi penyitaan aset non-agunan di lapangan;
Bahwa pengabaian kewajiban untuk menginformasikan risiko (failure to
inform) oleh Kreditur pada fase pra-kontrak merupakan bentuk itikad buruk
yang bertentangan dengan asas kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdata),
sehingga klausula-klausula baku yang mengesampingkan due process of
law dan hak-hak konstitusional debitur seharusnya batal demi hukum dan
bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D
ayat (1) serta perlindungan hak milik dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI
Tahun 1945.
16
K. Komparasi Praktik Hukum Internasional: Pelindungan Hak Milik
Debitur Melalui Pengawasan Peradilan (Judicial Oversight) dan
Larangan Eksekusi Sepihak Secara Universal (Pelanggaran Pasal 28D
ayat 1 dan Pasal 28H ayat 4 UUD NRI 1945)
Bahwa secara komparatif dalam tatanan hukum modern di berbagai negara
(comparative legal system), pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan
tidak pernah diserahkan secara absolut dan sepihak kepada Kreditur tanpa
pengawasan ketat dari lembaga peradilan (Judicial Oversight);
Bahwa di negara-negara yang menganut sistem Civil Law maupun
Common Law, perlindungan atas hak milik debitur dan batas harga wajar
aset diatur secara ketat guna mencegah kesewenang-wenangan
perampasan aset (unjust enrichment): [i] Jerman (Sistem Civil Law / ZVG -
Zwangsversteigerungsgesetz):
Sistem
hukum
Jerman
menerapkan
mekanisme “Judicial Sale”, di mana lelang eksekusi wajib dilaksanakan di
bawah kewenangan dan pengawasan Hakim. Hukum Jerman secara tegas
menetapkan batas harga limit minimal lelang pertama sebesar 70% dari
nilai pasar wajar (Verkehrswert) yang ditetapkan oleh penilai independen
yang ditunjuk pengadilan, serta melarang keras lelang yang berpotensi
memusnahkan ekuitas debitur di bawah harga wajar; [ii] Amerika Serikat
(Sistem Common Law/Restatement Third of Property - Mortgages): Rezim
hukum jaminan di Amerika Serikat menerapkan doktrin “Judicial
Foreclosure” di mayoritas negara bagian, serta melarang praktik “Dual
Tracking” (menjalankan eksekusi lelang saat proses restrukturisasi atau
gugatan keabsahan utang sedang berjalan). Selain itu, pengadilan
memberikan perlindungan “Right of Redemption” bagi debitur untuk
menebus kembali asetnya dengan harga wajar; [iii] Inggris dan Negara
Persemakmuran (Commonwealth System): Kreditur yang mengeksekusi
jaminan memiliki beban kewajiban hukum mutlak (Fiduciary Duty/Duty of
Care) untuk mengambil langkah-langkah maksimum guna memperoleh
harga terbaik yang memungkinkan (best price reasonably obtainable).
Apabila kreditur menjual aset di bawah harga pasar wajar secara sepihak,
kreditur wajib mengganti kerugian atas sisa ekuitas debitur yang hilang;
Bahwa praktik eksekusi lelang di Indonesia saat ini yang membiarkan
eksekusi sepihak tanpa verifikasi hakim, membiarkan obral harga limit
17
lelang secara drastis (underpricing), serta memberikan imunitas pada
pembeli
lelang
di
tengah
sengketa
hukum
merupakan
bentuk
penyimpangan (anomali) dari prinsip-prinsip hukum jaminan yang berlaku
di dunia internasional;
Bahwa penyesuaian norma Pasal 6 jo. Pasal 14 UUHT dan Pasal 224 HIR
agar tunduk pada mekanisme Judicial Oversight dan batas penilaian wajar
Penilai Publik Independen adalah langkah konstitusional yang mutlak guna
meletakkan sistem hukum jaminan Indonesia sejajar dengan standar
hukum negara-negara modern yang beradab.
IV.
PETITUM (AMAR TUNTUTAN)
Berdasarkan seluruh alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan di
atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 serta Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (LNRI Tahun 1996 No. 42, TLNRI
No. 3632) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai:
“Pelaksanaan hak menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
(parate eksekusi) tidak dapat dilakukan secara sepihak dalam hal terdapat
penyangkalan wanprestasi atau keberatan dari Debitur, melainkan wajib
terlebih dahulu melalui verifikasi dan penetapan Pengadilan Negeri (Judicial
Oversight) guna menjamin due process of law; serta pelaksanaan eksekusi
wajib memberikan kesempatan waktu yang layak dan patut (reasonable
time) bagi Debitur untuk melakukan penjualan mandiri secara sukarela
dengan harga pasar wajar sebelum lelang dilaksanakan; serta penetapan
harga limit lelang wajib didasarkan pada hasil penilaian Penilai Publik
Independen sesuai Standar Penilaian Indonesia yang dilarang diturunkan
nilainya secara sepihak di luar standar penilaian wajar semata-mata karena
lelang sebelumnya tidak laku;
3. Menyatakan Pasal 200 ayat (11) dan Pasal 224 Het Herziene Inlandsch
18
Reglement (HIR) (Staatsblad 1941 No. 44) jo. Undang-Undang Darurat
Nomor 1 Tahun 1951 jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai:
Penyampaian surat peringatan, pengumuman lelang, hingga aanmaning
eksekusi wajib disampaikan secara patut dan efektif kepada Debitur pada
alamat korespondensi faktual yang terverifikasi aktif; serta predikat 'Pembeli
Beritikad Baik' tidak berlaku secara fiksi hukum dan kekuatan eksekutorial
irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' pada
Risalah Lelang tidak memiliki daya eksekusi mutlak apabila proses lelang
mengindikasikan rekayasa/penurunan harga tidak wajar atau sedang
berada dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di pengadilan
yang belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); serta
pelaksanaan eksekusi pengosongan dilarang keras menyita, mengangkut,
merusak, atau memindahkan barang-barang bergerak, sarana mesin
produksi, dan inventaris yang bukan merupakan objek pembebanan Hak
Tanggungan (non-APHT);
4. Menyatakan Pasal 207 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
(Staatsblad 1941 No. 44) jo. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai: Pelaksanaan eksekusi lelang
maupun eksekusi pengosongan wajib ditangguhkan dan/atau dihentikan
demi hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terdapat perlawanan,
gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), atau upaya hukum lainnya
terkait keabsahan utang, lelang, maupun objek jaminan yang sedang
diperiksa oleh badan peradilan hingga adanya putusan yang berkekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde); guna mencegah tindakan sewenang-
wenang dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam proses
eksekusi; guna menjamin kepastian hukum yang adil, menegakkan
keadilan material, serta mencegah timbulnya kerugian sepihak/pemulihan
yang tidak mungkin dapat diperbaiki kembali (irreparable harm) bagi
19
Debitur;
5. Menyatakan Pasal 613 ayat (1) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI
Tahun 1945 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai: Pengalihan piutang (cessie)
atas kredit yang diikat dengan jaminan kebendaan wajib dilakukan hanya
kepada entitas/perusahaan yang memiliki izin usaha lembaga keuangan
yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta wajib
memberikan penawaran prioritas utama (First Right of Refusal) kepada
Debitur untuk melunasi kewajiban dengan nilai dan syarat pengalihan yang
setara sebelum dialihkan kepada pihak ketiga; serta asas kepatutan dalam
pelaksanaan perjanjian kredit jaminan kebendaan wajib mewajibkan
transparansi penuh atas seluruh risiko eksekusi dan melarang klausula
pelepasan hak debitur atas due process of law;
6. Menyatakan penafsiran konstitusional bersyarat dalam putusan ini berlaku
mengikat sejak putusan diucapkan, termasuk mencakup seluruh tahapan
eksekusi pengosongan jaminan kebendaan yang secara faktual serah
terima fisiknya belum selesai dilaksanakan secara sah menurut hukum;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18,
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2.
Bukti P-2
:
Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120307320252;
3.
Bukti P-3
:
Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
4.
Bukti P-4
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah;
20
5.
Bukti P-5
:
Fotokopi Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/Staatsblad
1941 Nomor 44;
6.
Bukti P-6
:
Fotokopi
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Perdata
(KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek voor Indonesie);
7.
Bukti P-7
:
Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Akta Perjanjian
Kredit Modal Kerja bertanggal 1 September 2010;
8.
Bukti P-8
:
Fotokopi
Laporan/Hasil
Penilaian
(Appraisal)
Publik
Independen atas Aset Jaminan Pemohon;
9.
Bukti P-9
:
Printout pernyataan Pemohon bahwa tidak pernah menerima
dokumen apapun baik dari Bank Mandiri-KPKNL-Pemenang
Lelang-Jurusita PN Tangerang;
10. Bukti P-10
:
Fotokopi Tangkapan Layar (Screenshot) Foto Spanduk
Pemasaran Aset Lelang oleh Agen Properti Liar/Pihak Ketiga
di Media Sosial;
11. Bukti P-11
:
Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
29/PEN.EKS/RL/2025/PN.TNG tanggal 27 Agustus 2025 dan
printout foto perusakan gerbang dan pengangkutan barang
bergerak di lokasi usaha Pemohon;
12. Bukti P-12
:
Fotokopi Surat Pemberitahuan/Aanmaning dan Surat Bukti
Domisili Korespondensi Pemohon;
13. Bukti P-13
:
Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
1494/Pdt.G/2025/PN Tng;
14. Bukti P-14
:
Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-
XIX/2021 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019;
15. Bukti P-15
:
Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005;
16. Bukti P-16
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi;
17. Bukti P-17
:
Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
21
18. Bukti P-18
:
Fotokopi Ekstrak Ketentuan Hukum Eksekusi Jerman
(Zivilprozessordnung/ZPO § 765a dan ZVG) Mengenai Sistem
Judicial Sale dan Proteksi Harga Minimal 70% (underpricing).
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632, selanjutnya disebut
UU 4/1996), Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) terhadap UUD NRI Tahun 1945
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.
22
[3.3]
Menimbang bahwa meski Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang
pemeriksaan
pendahuluan
dengan
agenda
mendengarkan
pokok-pokok
permohonan pada tanggal 30 September 2026, pukul 15.22 WIB. Berdasarkan
ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat
kepada Pemohon ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon
(legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 14 September 2026, hlm. 10-
22]. Terhadap nasihat Mahkamah dimaksud, Pemohon diberikan kesempatan untuk
memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal
13 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Ihwal batas waktu tersebut, Pemohon telah
menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13
Oktober 2026 pukul 08.43 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 14 Oktober 2026,
Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2] Bahwa perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf
[3.3.1] di atas, Mahkamah akan menilai syarat formil suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta
Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
23
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Dalam hal ini,
permohonan a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide
Permohonan hlm. 1-3], kedudukan hukum Pemohon [vide Permohonan hlm. 3-9],
alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 9-20], dan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 20-23].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan
formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian isi/substansi dari masing-masing
bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara
alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus
(petitum). Artinya, sekalipun permohonan telah disusun dan memuat sistematika
atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil
suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, namun Mahkamah
juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi secara jelas dan memadai pada setiap
bagian dalam sistematika serta kesesuaian antara posita dan petitum permohonan.
Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b serta Pasal
51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut:
24
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK
(5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil,
hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dikemukakan pada
Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-paragraf [3.3.3] di atas, serta mencermati dengan
saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai
berikut.
Pertama, pada bagian perihal permohonan, Pemohon secara tegas
menyatakan bahwa permohonan a quo merupakan pengujian konstitusionalitas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, HIR, dan KUHPerdata
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam petitum angka 3 dan angka 4,
Pemohon turut mencantumkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan
Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (UU Drt. 1/1951) sebagai
ketentuan yang dihubungkan (juncto) dengan pasal-pasal HIR yang dimohonkan
pengujian. Padahal, UU Drt. 1/1951 tersebut tidak disebutkan sebagai objek
pengujian dalam permohonan a quo. Meskipun dalam bagian kewenangan
Mahkamah, Pemohon telah menyebutkan UU Drt. 1/1951 sebagai dasar
keberlakuan HIR, namun Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas apakah UU
25
Drt. 1/1951 turut dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya atau semata-mata
digunakan sebagai dasar hukum dalam menjelaskan kedudukan HIR. Terlebih,
apabila Pemohon memang berkehendak turut pula melakukan pengujian terhadap
UU Drt. 1/1951, akan tetapi dalam bagian alasan-alasan permohonan (posita),
Pemohon tidak menjelaskan ketentuan mana dalam UU Drt. 1/1951 yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 beserta alasan pertentangan
konstitusionalitasnya.
Kedua, pada bagian posita, setelah mencermati secara saksama
keseluruhan alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menyebutkan sejumlah
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian konstitusionalitas, antara
lain Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4),
dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, Pemohon tidak
menguraikan secara jelas, memadai, dan sistematis pertentangan antara substansi
masing-masing norma yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan UUD NRI
Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Padahal, uraian tersebut
penting untuk menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma. Selain
itu, Pemohon dalam menguraikan ihwal pertentangan norma yang dimohonkan
pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945 dengan cara menggabungkan norma-
norma dimaksud di mana masing-masing norma mengatur hal yang berbeda.
Ketiga, pada bagian petitum, Pemohon memohon pada pokoknya kepada
Mahkamah sebagai berikut:
1. …;
2. Menyatakan Pasal 6 serta Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (LNRI Tahun 1996 No. 42, TLNRI No.
3632) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional),
sepanjang
tidak
dimaknai:
“Pelaksanaan hak menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
(parate eksekusi) tidak dapat dilakukan secara sepihak dalam hal terdapat
penyangkalan wanprestasi atau keberatan dari Debitur, melainkan wajib
terlebih dahulu melalui verifikasi dan penetapan Pengadilan Negeri (Judicial
Oversight) guna menjamin due process of law; serta pelaksanaan eksekusi
wajib memberikan kesempatan waktu yang layak dan patut (reasonable time)
bagi Debitur untuk melakukan penjualan mandiri secara sukarela dengan harga
pasar wajar sebelum lelang dilaksanakan; serta penetapan harga limit lelang
wajib didasarkan pada hasil penilaian Penilai Publik Independen sesuai
Standar Penilaian Indonesia yang dilarang diturunkan nilainya secara sepihak
di luar standar penilaian wajar semata-mata karena lelang sebelumnya tidak
laku;
26
3. Menyatakan Pasal 200 ayat (11) dan Pasal 224 Het Herziene Inlandsch
Reglement (HIR) (Staatsblad 1941 No. 44) jo. Undang-Undang Darurat Nomor
1 Tahun 1951 jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945 bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally
unconstitutional), sepanjang tidak dimaknai: Penyampaian surat peringatan,
pengumuman lelang, hingga aanmaning eksekusi wajib disampaikan secara
patut dan efektif kepada Debitur pada alamat korespondensi faktual yang
terverifikasi aktif; serta predikat 'Pembeli Beritikad Baik' tidak berlaku secara
fiksi hukum dan kekuatan eksekutorial irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa' pada Risalah Lelang tidak memiliki daya eksekusi
mutlak apabila proses lelang mengindikasikan rekayasa/penurunan harga tidak
wajar atau sedang berada dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
di pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
serta
pelaksanaan
eksekusi
pengosongan
dilarang
keras
menyita,
mengangkut, merusak, atau memindahkan barang-barang bergerak, sarana
mesin produksi, dan inventaris yang bukan merupakan objek pembebanan Hak
Tanggungan (non-APHT);
4. Menyatakan Pasal 207 Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (Staatsblad
1941 No. 44) jo. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 jo. Pasal II
Aturan Peralihan UUD NRI 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sepanjang tidak
dimaknai: Pelaksanaan eksekusi lelang maupun eksekusi pengosongan wajib
ditangguhkan dan/atau dihentikan demi hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri
apabila terdapat perlawanan, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), atau
upaya hukum lainnya terkait keabsahan utang, lelang, maupun objek jaminan
yang sedang diperiksa oleh badan peradilan hingga adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); guna mencegah tindakan
sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam
proses eksekusi; guna menjamin kepastian hukum yang adil, menegakkan
keadilan material, serta mencegah timbulnya kerugian sepihak / pemulihan
yang tidak mungkin dapat diperbaiki kembali (irreparable harm) bagi Debitur;
5. Menyatakan Pasal 613 ayat (1) dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek) jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun
1945 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sepanjang tidak dimaknai: Pengalihan piutang (cessie) atas kredit yang diikat
dengan jaminan kebendaan wajib dilakukan hanya kepada entitas/perusahaan
yang memiliki izin usaha lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta wajib memberikan penawaran prioritas
utama (First Right of Refusal) kepada Debitur untuk melunasi kewajiban
dengan nilai dan syarat pengalihan yang setara sebelum dialihkan kepada
pihak ketiga; serta asas kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian kredit jaminan
kebendaan wajib mewajibkan transparansi penuh atas seluruh risiko eksekusi
dan melarang klausula pelepasan hak debitur atas due process of law;
6. Menyatakan penafsiran konstitusional bersyarat dalam putusan ini berlaku
mengikat sejak putusan diucapkan, termasuk mencakup seluruh tahapan
eksekusi pengosongan jaminan kebendaan yang secara faktual serah terima
fisiknya belum selesai dilaksanakan secara sah menurut hukum;
7. ...
27
Setelah mencermati secara saksama keseluruhan petitum permohonan
Pemohon, khususnya petitum angka 2 sampai dengan angka 5, Pemohon
menggabungkan sejumlah ketentuan yang memiliki substansi pengaturan berbeda
ke
dalam
satu
rumusan
petitum,
kemudian
memohonkan
pemaknaan
konstitusionalitas bersyarat yang memuat berbagai persyaratan dan kewajiban baru
tanpa menguraikan secara jelas pemaknaan mana yang secara spesifik dilekatkan
pada masing-masing norma yang dimohonkan pengujian. Dalam petitum angka 2,
Pemohon menggabungkan pengujian norma Pasal 6 UU 4/1996 yang menyatakan,
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan
umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”, yang
digabungkan dengan pemaknaan terhadap norma Pasal 14 ayat (2) UU 4/1996 yang
menyatakan, “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat
irah-irah
dengan
kata-kata
“DEMI
KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, serta Pasal 14 ayat (3) UU 4/1996 yang
menyatakan, “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse
acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”. Berkenaan dengan kedua
norma tersebut, Pemohon memohon pemaknaan yang sama dalam petitumnya,
sebagai berikut:
Pelaksanaan hak menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
(parate eksekusi) tidak dapat dilakukan secara sepihak dalam hal terdapat
penyangkalan wanprestasi atau keberatan dari Debitur, melainkan wajib
terlebih dahulu melalui verifikasi dan penetapan Pengadilan Negeri (Judicial
Oversight) guna menjamin due process of law; serta pelaksanaan eksekusi
wajib memberikan kesempatan waktu yang layak dan patut (reasonable time)
bagi Debitur untuk melakukan penjualan mandiri secara sukarela dengan
harga pasar wajar sebelum lelang dilaksanakan; serta penetapan harga limit
lelang wajib didasarkan pada hasil penilaian Penilai Publik Independen
sesuai Standar Penilaian Indonesia yang dilarang diturunkan nilainya secara
sepihak di luar standar penilaian wajar semata-mata karena lelang
sebelumnya tidak laku.
Dengan konstruksi petitum tersebut, Pemohon justru memohonkan satu
rumusan pemaknaan konstitusional yang sama, padahal masing-masing norma
memiliki substansi yang berbeda. Dengan demikian, petitum angka 2 tidak
memberikan kejelasan mengenai bagian dari masing-masing norma yang dianggap
28
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta bagaimana masing-masing norma
tersebut dimaknai agar menjadi konstitusional.
Selanjutnya, rumusan petitum serupa juga ditemukan dalam petitum angka
3. Dalam hal ini, Pemohon juga menggabungkan petitum untuk norma Pasal 200
ayat (11) dan Pasal 224 HIR (Staatsblad 1941 No. 44) juncto UU Drt. 1/1951 juncto
Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 200 ayat (11) HIR pada
pokoknya mengatur pelaksanaan pengosongan barang tetap, sedangkan Pasal 224
HIR pada pokoknya mengatur tentang grosse dari akta hipotik dan surat hutang
yang dibuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan
keputusan hakim. Namun, dalam petitum, Pemohon menggabungkan kedua norma
Pasal 200 ayat (11) dan Pasal 224 HIR dengan memohon pemaknaan yang
berbunyi:
Penyampaian surat peringatan, pengumuman lelang, hingga aanmaning
eksekusi wajib disampaikan secara patut dan efektif kepada Debitur pada
alamat korespondensi faktual yang terverifikasi aktif; serta predikat 'Pembeli
Beritikad Baik' tidak berlaku secara fiksi hukum dan kekuatan eksekutorial
irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' pada
Risalah Lelang tidak memiliki daya eksekusi mutlak apabila proses lelang
mengindikasikan rekayasa/penurunan harga tidak wajar atau sedang berada
dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di pengadilan yang
belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); serta pelaksanaan
eksekusi pengosongan dilarang keras menyita, mengangkut, merusak, atau
memindahkan barang-barang bergerak, sarana mesin produksi, dan
inventaris yang bukan merupakan objek pembebanan Hak Tanggungan (non-
APHT).
Oleh karena substansi Pasal 200 ayat (11) dan Pasal 224 HIR mengatur hal
yang berbeda maka model pemaknaan yang dirumuskan Pemohon tersebut
menyebabkan petitum menjadi tidak jelas norma pasal mana yang dimohonkan
pemaknaan demikian. Terlebih, petitum angka 3 juga menghubungkan kedua norma
dimaksud dengan menggunakan istilah “jo”, yaitu juncto UU Drt. 1/1951 juncto Pasal
II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945” yang diikuti dengan permohonan agar
ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam kaitan ini,
sekalipun Mahkamah dapat memahami istilah “juncto” digunakan untuk
menghubungkan atau mengaitkan suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya,
namun rumusan petitum demikian mengakibatkan Mahkamah mengalami kesulitan
memahami maksud atau kedudukan penyebutan “UU Drt. 1/1951 jo. Pasal II Aturan
29
Peralihan UUD NRI 1945”. Sebab, apakah pencantuman UU Drt. 1/1951 dan Pasal
II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 tersebut semata-mata dimaksudkan
sebagai dasar hukum keberlakuan HIR dalam sistem hukum nasional ataukah
Pemohon turut menghendaki agar UU Drt. 1/1951 dan Pasal II Aturan Peralihan
UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Terlebih lagi, pencantuman Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945
dirumuskan dalam petitum yang dimohonkan juga bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 maka hal demikian semakin menimbulkan ketidakjelasan karena
ketentuan tersebut merupakan bagian dari UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri, yang
tidak dapat diposisikan sebagai objek pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Selain itu, apabila maksud Pemohon adalah berkenaan dengan aturan peralihan
mengenai keberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum
perubahan UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut diatur dalam Pasal I Aturan Peralihan
UUD NRI Tahun 1945, bukan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945.
Selanjutnya, pada petitum angka 4 Pemohon kembali menggunakan istilah
juncto untuk menghubungkan norma yang diuji dengan dengan UU Drt. 1/1951 dan
Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 serta petitum angka 5 yang
menggunakan istilah juncto untuk menghubungkan norma yang diuji dengan Pasal
II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana telah diuraikan di atas,
penyebutan juncto terhadap UU Drt. 1/1951 maupun terhadap Pasal II Aturan
Peralihan UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan kejelasan, apakah semata-mata
dimaksudkan sebagai dasar keberlakuan hukum peninggalan kolonial atau justru
ditempatkan
sebagai
bagian
dari
norma
yang
dimohonkan
pengujian
konstitusionalitasnya.
Terlebih,
pada
petitum
angka
5,
Pemohon
juga
menggabungkan pengujian Pasal 613 KUHPerdata yang mengatur penyerahan
piutang kepada pihak lain dengan Pasal 1339 KUHPerdata yang mengatur daya
mengikat persetujuan berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.
Terhadap kedua norma yang berbeda substansinya tersebut, Pemohon justru
memohonkan satu rumusan pemaknaan konstitusional bersyarat yang mencakup
pembatasan pihak penerima pengalihan piutang hanya kepada lembaga keuangan
berizin dan diawasi OJK, pemberian hak penawaran prioritas kepada debitur, serta
kewajiban transparansi risiko eksekusi dalam perjanjian kredit. Dengan rumusan
petitum demikian, menjadi tidak jelas keseluruhan pemaknaan yang dimohonkan
Pemohon karena dilekatkan secara bersamaan terhadap kedua norma yang
30
memiliki substansi pengaturan berbeda. Terlebih, terdapat pula ketidaktepatan
dalam penyebutan objek pengujian, Pemohon menyebut Pasal 613 ayat (1)
KUHPerdata, padahal Pasal 613 KUHPerdata tidak dirumuskan dalam pembagian
ayat.
Selain itu, rumusan petitum angka 6 juga bukan merupakan rumusan petitum
yang lazim dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun
1945. Sebab, berdasarkan Pasal 47 UU MK, putusan Mahkamah memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum. Dengan demikian, tanpa dimohonkan sekalipun, putusan Mahkamah telah
memiliki kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan. Terlebih, dalam petitum
angka 6, Pemohon tidak hanya memohon keberlakuan putusan sejak diucapkan,
tetapi juga menghendaki agar putusan tersebut mencakup seluruh tahapan eksekusi
pengosongan jaminan kebendaan yang secara faktual serah terima fisiknya belum
selesai dilaksanakan secara sah menurut hukum. Padahal, permohonan pengujian
undang-undang pada dasarnya untuk menilai konstitusionalitas norma undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, bukan untuk menilai keabsahan maupun
kelanjutan pelaksanaan eksekusi dalam perkara konkret.
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah oleh
karena terdapat ketidakkonsistenan norma yang dimohonkan pengujian, alasan-
alasan permohonan yang tidak jelas dan memadai, dan rumusan pasal-pasal dalam
petitum permohonan Pemohon memiliki substansi pengaturan yang berbeda-beda
namun dimohonkan untuk dimaknai secara bersamaan atau digabung dalam satu
pemaknaan yang berakibat merusak substansi norma secara utuh, sehingga
menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup pengujian konstitusionalitas
yang sesungguhnya dimohonkan kepada Mahkamah. Dengan demikian, tidak
terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon
adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon.
31
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 10.03 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
32
Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden
atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Aqmarina Rasika
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
pertimbangan hukum Putusan MK No. 71/PUU-XIX/2021 mutlak harus diberlakukan secara mutatis mutandis pada Pasal 6 dan Pasal 14 UUHT demi mengembalikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. B. Hilangnya Perlindungan Konstitusional atas Hak Milik Ekuitas Debitur (Right to Equity) Akibat Praktik Lelang Murah (Pelanggaran Pasal 28H ayat 4 UUD NRI Tahun 1945) Bahwa hakikat pembebanan jaminan utang adalah memberikan jaminan pelunasan piutang (accesoir), bukan sarana untuk mengalihkan seluruh nilai ekonomis aset kepada kreditur. Debitur memiliki hak asasi atas sisa nilai lebih aset di atas utang pokoknya (Right to Equity). Bahwa Pasal 6 UUHT tidak memberikan batasan yang proporsional mengenai penetapan harga limit lelang, sehingga membuka celah manipulasi penurunan harga limit secara drastis (predatory auction/ underpricing) semata-mata karena lelang terdahulu sepi peminat. Bahwa praktik penurunan nilai limit lelang di luar penilaian wajar Penilai Publik Independen (Standar Penilaian Indonesia/SPI) merampas ekuitas debitur, memusnahkan hasil jerih payah investasi bertahun-tahun, dan menimbulkan keuntungan tidak wajar (unjust enrichment) bagi spekulan 9 aset. Tindakan ini bertentangan secara diametral dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang melarang perampasan hak milik secara sewenang-wenang. C. Asimetri Pengalihan Piutang (Cessie) Tanpa First Right of Refusal Bertentangan dengan Asas Kepatutan (Pelanggaran Pasal 1339 KUHPerdata jo. Pasal 28H ayat 4 UUD NRI Tahun 1945) Bahwa dalam praktik perbankan nasional, kreditur sering kali mengalihkan piutang macet (cessie) kepada pihak ketiga dengan potongan harga diskon yang sangat masif (bahkan mencapai 30% hingga 50% dari nilai buku). Namun, hak untuk melunasi dengan nilai diskon yang sama tersebut tidak pernah ditawarkan terlebih dahulu kepada debitur asli yang beritikad baik. Bahwa Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata yang membiarkan pengalihan piutang tanpa kewajiban penawaran prioritas utama (First Right of Refusal) kepada debitur mencederai asas kepatutan, keadilan sosial, dan itikad baik. Memberikan keuntungan diskon kepada pihak ketiga spekulan sembari mematikan hak debitur asal adalah bentuk ketidakadilan struktural yang melanggar hak milik konstitusional. Bahwa Ketiadaan Syarat Legalitas Pembeli Piutang (cessie) yang Terawasi OJK Membuka Celah Kesewenang-wenangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Melanggar Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; Bahwa piutang yang timbul dari perjanjian kredit perbankan/lembaga keuangan merupakan produk keuangan yang lahir dan diatur ketat di bawah rezim hukum jasa keuangan; Bahwa transaksi pengalihan piutang (cessie) atas kredit jaminan kebendaan pada hakikatnya merupakan aktivitas anjak piutang (factoring) yang tidak terpisahkan dari ekosistem bisnis lembaga pembiayaan/keuangan, sehingga demi kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945), penerima pengalihan piutang (cessor) wajib hukumnya merupakan entitas/perusahaan yang memiliki izin usaha lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Bahwa ketiadaan batasan kualifikasi cessie dalam Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata telah dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengalihkan piutang 10 kepada pihak ketiga perorangan atau perusahaan cangkang (shell company) yang tidak memiliki izin lembaga keuangan dan tidak berada di bawah pengawasan OJK; Bahwa pengalihan piutang kepada entitas non-OJK tersebut menghilangkan fungsi pengawasan negara (state supervision) dan perlindungan konsumen jasa keuangan, yang berdampak pada lahirnya tindakan kesewenang-wenangan, persekusi eksekusi, serta intimidasi terhadap debitur tanpa mengindahkan standar etika perbankan; Bahwa lebih jauh lagi, praktik pengalihan piutang berdiskon ekstrem kepada entitas gelap/non-OJK tanpa transparansi asal-usul dana sangat rentan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering) untuk memutihkan dana ilegal melalui akuisisi aset-aset sektor riil milik debitur secara sewenang-wenang, yang secara nyata merusak tatanan perekonomian nasional berdasarkan efisiensi berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. D. Cacat Notifikasi Fiktif dan Hilangnya Hak Dengar Debitur (Right to be Heard) dalam Eksekusi HIR (Pelanggaran Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945) Bahwa ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 224 HIR tidak mengatur standar verifikasi korespondensi yang efektif. Dalam praktiknya, surat peringatan, pemberitahuan penetapan lelang, hingga teguran (aanmaning) kerap sengaja dikirimkan ke alamat KTP lama/formal yang sudah tidak dihuni, padahal kreditur mengetahui domisili faktual tempat tinggal dan kegiatan usaha debitur. Bahwa manipulasi formalitas pengiriman (fictitious notice) ini mematikan hak membela diri debitur (right to be heard/audi et alteram partem). Demi kepastian hukum yang adil, pemberitahuan tindakan eksekusi kebendaan wajib dilakukan melalui penyampaian patut yang terverifikasi secara nyata diterima oleh debitur. E. Anomali Pendekatan Parate Eksekutorial yang Diposisikan Setara Putusan Pengadilan dan Penyalahgunaan Irah-Irah yang Merusak Hakikat Jual Beli Keperdataan (Pelanggaran Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945) 11 Bahwa pada hakikatnya, pelaksanaan hak menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate eksekutorial) merupakan tindakan perdata berbasis persetujuan kuasa jual beli, dan bukan merupakan produk ajudikasi peradilan yang lahir dari pemeriksaan perkara oleh Hakim; Bahwa penyematan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta kekuatan eksekutorial mutlak pada Risalah Lelang Parate Eksekutorial tanpa melalui proses verifikasi peradilan (Judicial Oversight) merupakan bentuk anomali hukum yang menyejajarkan tindakan bisnis keperdataan sepihak dengan Putusan Mahkamah/Pengadilan; Bahwa akibat fiksi hukum tersebut, status pemenang lelang secara serta- merta dianugerahi predikat “Pembeli Beritikad Baik” yang kebal dari gugatan, sehingga mengabaikan fakta bahwa transaksi lelang tersebut pada hakikatnya adalah jual beli yang kerap memanfaatkan kesempitan debitur (exploiting distress) dan sarana manipulasi harga limit; Bahwa demi kepastian hukum yang adil, pelaksanaan parate executorial wajib dikembalikan pada hakikat aslinya sebagai mekanisme jual beli keperdataan biasa yang tunduk pada hukum perjanjian umum, sehingga pencantuman irah-irah eksekutorial pada Risalah Lelang parate eksekusi wajib ditiadakan, dan predikat “Pembeli Beritikad Baik” tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengosongan paksa selama proses keabsahan jual beli tersebut masih dalam sengketa hukum di pengadilan. F. Penyalahgunaan Irah-Irah Risalah Lelang dan Perusakan Aset Non- APHT di Lapangan (Pelanggaran Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945) Bahwa Berlakunya Pasal 200 ayat (11) dan Pasal 224 HIR telah menempatkan kutipan Risalah Lelang seolah-olah memiliki kekuatan eksekutorial mutlak yang kebal dari pengawasan pengadilan. Pemenang lelang secara salah kaprah diposisikan memiliki imunitas absolut dengan tameng “Pembeli Beritikad Baik”, bahkan ketika proses lelang di hulunya sedang digugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di pengadilan. Bahwa Berdasarkan adagium universal ex injuria jus non oritur, hak yang sah tidak dapat lahir dari proses yang cacat hukum. Bahwa Degradasi Nilai Transcendental Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Kepalsuan Doktrin “Pembeli 12 Beritikad Baik” dalam Persekongkolan Lelang Eksekusi (Pelanggaran Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945); Bahwa pencantuman irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Risalah Lelang Eksekusi bukanlah sekadar formalitas stempel hukum formalistik, melainkan janji moral-konstitusional paling luhur yang mengikat nilai-nilai keadilan divinitas (transcendental) dan kejujuran mutla
