PUU
Tahun 2026
348/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Pemohon: Moh. Sabar Musman
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 348/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Moh. Sabar Musman
Pekerjaan :
Alumnus Teknik Elektro ITB EL-80
Alamat
:
Perumahan Taman Harapan Baru Blok R9 Nomor 3
Bekasi
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
19 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
19 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
348/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 348/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 21 September 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah
pada tanggal 7 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, “Konstitusi.”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.”
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan
norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan,
yang
selengkapnya
menyatakan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang
Tata
Beracara
Dalam
Perkara
Pengujian
Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU
adalah undang-undang dan Perppu”.
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-
Undang No 2 tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) huruf d : "Untuk menjadi badan
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai
kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai
tahapan terakhir pemilihan umum”.
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil
3
Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) huruf d: "Untuk menjadi
badan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1), Partai Politik harus
mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
sampai tahapan terakhir pemilihan umum” terhadap UUD NRI Tahun 1945
maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Kualifikasi Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a) perorangan WNI;
b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c) badan hukum publik dan privat; atau;
d) lembaga negara”.
Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK
7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing)
dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya
kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya
suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai
Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat
mengajukan
permohonan
sebagaimana
ditentukan
dalam
Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
4
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (legal standing)
Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
4.1. Kualifikasi sebagai Pemohon
Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti
P-1). Pemohon sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai
Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) huruf d : "Untuk
menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai
Politik harus mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi,
dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum”
terhadap UUD NRI 1945.
Pemohon adalah penulis 3 buku ISBN Penerbit Nurshakti Palapa.
Buku ke-1 dengan topik analisa sejarah tentang konstitusi UU terkait
politik. Buku ke-2 dengan topik kekalahan imperialisme setan USA
NATO (Bukti P-5).
5
Pada permohonan perbaikan ini (Bukti P-6),
Pemohon telah mengubah pikiran dan ingin
berjuang untuk mencapai Indonesia Emas 2045
melalui partai, dan bermaksud mendirikan partai
politik baru yakni Partai Syariah Sosial Indonesia
(PARTAI
PSSI),
dan
merencanakan
mendaftarkan pada tahun 2027 ini.
MUSMANPARTAISYARIAH.WORDPRESS.COM
Kemudian kami bermaksud mengusung calon presiden dan calon
wakil presiden RI periode tahun 2029-2034. Berikut website
Pemohon:
MUSMANPRESIDEN.WORDPRESS.COM
.
6
Berikut susunan organisasi Partai PSSI pada 38 provinsi, yang
direncanakan terbentuk pada tahun 2027
SUSUNAN ORGANISASI PARTAI PSSI
Berikut rencana pembukaan DPD Partai PSSI seluruh nusantara
(2026-2029) dan target perolehan suara dan kursi di DPR/DPRD.
Rencana pembukaan DPD Partai PSSI seluruh nusantara
(2026-2029)
No
Pembentukan
DPD
Partai PSSI
Provinsi
Provinsi
Kab
Kota
Target
Suara
Pemilu
2029
Target
Jumlah
Kursi
DPR
2029
Target
Jumlah
Kursi
DPRD
2029
1
Aceh (NAD)
1
18
5
160 rb
KETUA DPD
Wakil Ketua/Sekjen
Ketua
MSM
TAM
1
2
3
4
5
6
7
8
24
28
9
10
11
12
13
14
15
16
25
29
DRM
YMS
17
18
19
20
21
22
23
30
26
31
32
33
34
35
36
37
38
27
LLT
7
2
8
2
Bali
1
8
1
140 rb
1
2
3
Banten
1
4
4
400 rb
1
3
4
Bengkulu
1
9
1
65 rb
1
1
5
DI
Yogyakarta
1
4
1
120 rb
1
1
6
DKI Jakarta
1
1
5
350 rb
1
2
7
Gorontalo
1
5
1
40 rb
0
0
8
Jambi
1
9
2
120 rb
1
2
9
Jawa Barat
1
18
9
1500 rb
2
2
10
Jawa Tengah
1
29
6
1200 rb
1
2
11
Jawa Timur
1
29
9
1350 rb
1
2
12
Kalimantan
Barat
1
12
2
170 rb
1
2
13
Kalimantan
Selatan
1
11
2
128 rb
1
2
14
Kalimantan
Tengah
1
13
1
85 rb
1
1
15
Kalimantan
Timur
1
7
3
120 rb
1
1
16
Kalimantan
Utara
1
4
1
25 rb
1
1
17
Kep. Babel
1
6
1
45 rb
1
1
18
Kepulauan
Riau
1
5
2
65 rb
1
1
19
Lampung
1
13
2
280 rb
1
3
20
Maluku
1
9
2
56 rb
0
1
21
Maluku Utara
1
8
2
41 rb
0
1
22
NTB
1
8
2
165 rb
1
2
23
NTT
1
21
1
170 rb
1
2
24
Papua
1
16
1
31 rb
0
0
25
Papua Barat
1
6
1
17 rb
0
0
26
Papua
Selatan
1
4
0
16 rb
0
0
27
Papua Barat
Daya
1
6
0
16 rb
0
0
28
Papua
Tengah
1
4
0
47 rb
0
0
29
Papua
Pegunungan
1
4
0
55 rb
0
0
30
Riau
1
10
2
200 rb
1
2
31
Sulawesi
Barat
1
6
0
42 rb
0
1
32
Sulawesi
Selatan
1
21
3
290 rb
1
2
8
33
Sulawesi
Tengah
1
12
1
95 rb
1
1
34
Sulawesi
Tenggara
1
15
2
80 rb
1
1
35
Sulawesi
Utara
1
11
4
84 rb
1
1
36
Sumatera
Barat
1
12
7
175 rb
1
1
37
Sumatera
Selatan
1
13
4
270 rb
1
2
38
Sumatera
Utara
1
25
8
460 rb
1
2
39
Luar Negeri
60 rb
Sedangkan rencana jadwal pendaftaran Partai PSSI ke KPU adalah sebagai
berikut:
4.2. Kualifikasi Pemohon sebagai peneliti Konstitusi
Berikut adalah kerugian spesifik aktual negara. Dalam buku ke-1 (Bukti
P-5). Indonesia mengalami pergantian dari Sukarno ke Suharto yang
berdarah dan tidak beradab. Kapitalisme Barat membangun Indonesia
1970-1998.
Menurut Pemohon, ada 2 UU paling mendasar untuk menegakkan
pilar demokrasi, yakni UU pemilihan umum dan partai politiknya. UU
9
pemilihan umum harus menegakkan pilar kejujuran demokrasi,
sedangkan UU Parpol harus menegakkan demokrasi keadilan.
Menurut Pemohon, jika ingin mencapai Indonesia Emas 2045, rakyat
harus ikut berpartisipasi ikut menghitung hasil pemilihan umum
dengan perhitungan tabulasi (+/-) dari TPS, desa, kecamatan,
kabupaten, provinsi. Tidak boleh ada penggunaan aplikasi elektronik
Sirekap Web dari TPS, desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi,
ke pusat, karena membuat penghitungan pemilihan umum
mempunyai probabilitas jujur/tidak jujur 50%/50%. Penggunaan
aplikasi elektronik Sirekap ini dipakai sejak tahun 2004, artinya partai
partai oligarki telah memutuskan bahwa proses demokrasi mempunyai
peluang ketidakjujuran. Untuk rakyat yang terlalu lama dijajah 350
tahun oleh Belanda, sangat diperlukan partisipasi rakyat ikut berhitung
tabulasi (+/-). Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045.
Reformasi 1998 malah membuat oligarki berkuasa merekayasa
undang-undang untuk kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan
rakyat di 38 provinsi. Terjadi disparitas hasil peradaban antara pulau
Jawa dan luar pulau Jawa.
Kejadian reformasi 1998 Indonesia, menjadi fokus penelitian Pemohon
kenapa UU begitu mudah diubah-ubah asas filosofi konstitusinya.
Pemohon mencatat sebagai berikut :
a) Akibat kontribusi partai-partai oligarki, UU Pemilu dibuat melanggar
Konstitusi
UUD
dengan
menggunakan
komputer
Sirekap.
Bagaimana logika manusia Indonesia membuat UU Pemilu?
Konstitusi UUD menyatakan bahwa pasal pemilihan umum harus
jujur, kemudian peraturan KPU menetapkan bahwa proses
perhitungan pemilu menggunakan rekayasa pemindai komputasi
elektronik komputer Sirekap. Apakah kita dapat mengukur
kejujuran komputer Sirekap? Jawabannya kejujuran bisa 50%:50%
tergantung si manusianya. Bayangkan sejak 2004, partai partai
oligarki telah mengatur penggunaan aplikasi elektronik Sirekap
Web.
10
b) Akibat pasal-pasal UU Parpol yang hanya mengakomodasi partai-
partai oligarki, setelah Pemilu 2024 menuju Pemilu 2029 ini,
perebutan takhta kekuasaan presiden ini pertarungan hidup-mati
dengan segala cara memanipulasi mahkamah konstitusi. Pemilihan
presiden Indonesia ini lebih mirip dengan pertarungan raja-raja
Jawa Nusantara (Raja-raja Jawa Kawe), penuh pengkhianatan.
Semuanya ketakutan akan kriminalisasi lewat tangan-tangan
aparatur penegak hukum, komisi pemberantasan korupsi, yang
mudah diatur oleh kekuasaan presiden.
c) Kenapa takut terbentuknya 100 partai baru, kenapa harus
mempersyaratkan calon Parpol harus punya kantor di 554 Pemda.
Menurut Pemohon, pada verifikasi faktual yang mutlak dibutuhkan
adalah SDM berkualitas, KTP calon parpol, website, alamat email,
alamat perwakilan domisili calon parpol, dan verifikasi faktual oleh
KPU cukup diadakan di ruangan ukuran 5x10 M2 di gedung DPRD.
Jadi tidak perlu calon Parpol punya kantor. Jika masih berkeinginan
Indonesia Emas 2045, maka demokrasi harus ditegakkan dengan
jujur dan berkeadilan.
d) Jika 2 UU pemilihan umum dan partai politiknya tetap direkayasa
partai-partai besar oligarki, situasi ini adalah proses pembusukan
suatu bangsa negara, yang pastinya mengabaikan keadilan untuk
rakyat 38 provinsi, kesenjangan pusat vs daerah, si kaya vs si
miskin. Ujungnya adalah potensi perpecahan chaos yang eksplosif.
Pemohon berpendapat tidak mungkin tercapai Indonesia Emas
2045.
Dalam
buku
ke-1
(Bukti
P-5),
Pemohon
mengidentifikasi
permasalahan bangsa adalah ada kaitan bahwa Indonesia dijajah 350
tahun lamanya (lama sekali dibandingkan 81 tahun Indonesia merdeka
saat ini) dan level IQ bangsa Indonesia di dunia yang tidak tinggi
(urutan ke 129 dunia sumber Tempo). Pemohon mempertanyakan
apakah saat ini Indonesia sedang dijajah oleh elit bangsanya sendiri.
Itulah sebabnya 2 UU pemilihan umum dan partai politiknya ini harus
11
dikembalikan
sesuai
kebenaran
Konstitusi.
Pemohon
wajib
memberikan kontribusi pembebasan bangsanya sendiri dari segala
bentuk penjajahan dan perbudakan bangsa. Menurut Pemohon, jika
2 UU pemilihan umum dan partai politiknya dikembalikan kepada
rakyat, maka akan banyak 280 juta rakyat akan melek kondisi rakyat
saat ini. Banyak orang yang tidak percaya, Indonesia itu saat ini 2024
masih dijajah oleh bangsanya sendiri? Apakah anda tidak
merasakannya? Cobalah lihat angkot dibawah ini. Sesuai konstitusi
UUD, seharusnya kewajiban negara menyelenggarakannya (minimal
negara mengadakan kendaraan dan infrastrukturnya), faktanya rakyat
dijajah dengan manipulasi konstitusi bahwa angkot boleh disediakan
swasta/rakyat. Seharusnya sudah diganti dengan yang lebih efisien
energi dan layak.
Akhirnya angkutan rakyat ber-BBM ini sudah tidak efisien energi,
memberi kontribusi membuat bengkak subsidi negara untuk belanja
impor BBM Rp 3500 trilyun (tahun 1974-2026).
Menurut Pemohon, rusaknya 2 UU mendasar tentang demokrasi
pemilihan umum dan partai politiknya, tidak lepas dari campur tangan
imperialisme setan USA. Dalam Buku ke-2 (Bukti P-5) dengan topik
kekalahan imperialisme setan USA NATO, Pemohon juga telah
12
meneliti bahwa Indonesia adalah salah satu korban perang global
(1965-sekarang) antara demokrasi setan yang dipimpin oleh USA
melawan sosialisme global China dan Russia. Perubahan konstitusi
dan UU terkait politik dan energi antara 1998-sekarang inilah yang
menjadi obyek penelitian Pemohon, dan mengidentifikasi bahwa
imperialisme USA adalah aktor dalang utama yang melakukan infiltrasi
langsung tidak langsung terhadap konstitusi UU Indonesia terkait
dengan krisis ekonomi utang luar negeri tahun 1998. Kemudian
akhirnya kita tahu di tahun 2026 ini perang global telah dimenangkan
oleh China saat ini. Apakah Konstitusi Indonesia telah siap atas
perubahan global yang cepat ini atau Indonesia selamanya menjadi
korban kembali?
Menurut
Pemohon,
selandainya
bangsa
Indonesia
mengikuti
Pancasila sesuai yang disepakati Founding Fathers pada Piagam
Jakarta tanpa menghilangkan 7 kata hukum syariah bagi umat Islam,
maka kejadian anarkisme 1965 dan 1998 tidak pernah akan terjadi.
Anarkisme Islam tahun 1965 itu malah membiarkan genosida ratusan
ribu orang tanpa proses pengadilan. Dalam buku ke-1 (Bukti P-5),
Pemohon sebagai peneliti Konstitusi, melihat perjalanan kemerdekaan
Indonesia 81 masih dalam mencari format pembebasan dari
penjajahan dan perbudakan oleh elit bangsanya sendiri akibat 350
tahun dijajah Belanda. Bahwa Indonesia merdeka 1945 atas kebaikan
Jepang (1942-1945) dengan memberikan kesempatan merdeka dan
dengan memberikan senjata untuk melawan Belanda kembali (1945-
1950 perang kemerdekaan RI). Ketika “Founding Fathers” Panitia
Sembilan sepakat dengan Pancasila piagam Jakarta 22 Juni 1945,
justru kemudian kesepakatan itu diubah dimana dihapuskannya frase
“kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
pada sila ke 1 Ketuhanan, menjelang proklamasi kemerdekaan RI
tanggal 17 Agustus 1945. Menurut penelitian Pemohon, sebagai
mayoritas umat Islam terbesar (di dunia juga) hukum syariah Islam
harus digunakan sebagai hukum konstitusi/positif untuk menyatukan
13
umat Islam dan menyatukan bangsa dalam harmoni. Pemohon
mencatat bahwa Inggris memberlakukan hukum syariah di Malaysia
agar umat Islam dapat bersatu harmoni dalam kerangka bangsa multi
etnis yang terdiri dari etnis Tionghoa, India, dan etnis lainnya dalam
hukum Persemakmuran Inggris. Bahwa dalam perang global
imperialisme USA, persatuan Islam itu diperlukan agar Islam tidak
dipakai sebagai kendaraan politik pecah belah. Kita lihat issue Sunni-
Syiah begitu dahsyat dihembuskan oleh imperialisme USA untuk
merusak tatanan dunia. Puncaknya adalah tahun 1998, ketika
konstitusi UU terkait politik dan energi di Indonesia diubah-ubah
seperti diceritakan diatas sebelumnya. Bahwa 81 tahun Indonesia
merdeka masih tanda tanya besar. Bahwa 350 tahun dijajah Belanda
adalah fakta realitas pembentukan peradaban Indonesia yang mulai
bersatu. Menurut Pemohon ada 3 UU harus ditegakkan jika ingin
mencapai Indonesia Emas 2045 :
(UU Pemilu, UU Parpol, UU terkait Pancasila).
Jika referensi ukuran peradaban 100 tahun, maka China dam Iran
adalah contoh peradaban yang maju sains teknologinya dalam waktu
sekitar 50 tahun sampai tahun 2026 ini. Itu semuanya didukung
Konstitusi UU yang kuat dan konsisten membangun peradaban di
hadapan Allah SWT. Pemohon berusaha memberikan kontribusi untuk
Indonesia yang tetap akan bersatu di tahun 2045 kelak lewat website
berikut:
MOHAMADMUSMAN.WORDPRESS.COM
4.3.Hubungan sebab akibat kerugian konstitusional Pemohon
Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh
UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk menilai
berlakunya Pasal-pasal UUD NRI (Bukti P-2):
1) Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.
14
2) Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3) Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
4) Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.
5) Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Dalil Pemohon tentang Ketentuan Pasal Calon Parpol baru
Sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (4), Pasal 28H ayat (2),
Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3),
Pemohon sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa Negara wajib
hadir menyediakan fasilitas ruang-ruang kantor tetap yang dimiliki
negara/ pemerintah/ pemerintah daerah pada tingkatan pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan
umum, di kantor pemerintah daerah, ruang-ruang gedung
DPR/DPRD yang dibangun oleh uang Negara/Rakyat, sehingga
tercapai tujuan sesuai Konstitusi
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
15
sama dalam pemerintahan
Menurut Pemohon di era informasi internet cepat, pada verifikasi
faktual yang mutlak dibutuhkan adalah SDM berkualitas, KTP
calon parpol, website, alamat email, alamat perwakilan domisili
calon parpol.
Verifikasi faktual oleh KPU cukup diadakan di ruangan ukuran
5x10 M2 di gedung DPRD. Jadi tidak perlu calon Parpol punya
kantor. Jika masih berkeinginan Indonesia Emas 2045, maka
demokrasi harus ditegakkan dengan jujur dan berkeadilan,
dengan daftar calon-calon anggota Parpol mempunyai kompetensi
akademik minimal S1 pengalaman pengabdian masyarakat cukup,
alamat calon-calon anggota Parpol yang jelas dengan nomor
kontak hp, email, dan website.
VERIFIKASI FAKTUAL CALON PARTAI CUKUP DIADAKAN DI
RUANGAN 5x10 M2 di Gedung DPRD 554 PEMDA
Demi Indonesia Emas 2045, kenapa takut terbentuknya sampai
100 partai baru lebih, sekarang kita di era zaman informasi internet
cepat, 100-200 partai tidak menjadi masalah administrasi
registrasi online. Kenapa harus mempersyaratkan calon Parpol
harus punya kantor di 554 Pemda. Kredibilitas calon Parpol baru
akan dibuktikan dari calon-calon anggota Parpol, kompetensi
• Daftar e-KTP/Alamat
• email/hp
Nama
• Jumlah S1/Wanita 30%
• Jumlah S2/S3/Prof
min S1
• Website
• Alamat Domisili
PARTAI
16
akademik, website, bukan oleh megahnya bangunan gedung-
gedung.
5. Bukti P(4). Pemohon menilai Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 3 ayat
(2) huruf d: "Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Partai Politik harus mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum”.
Sampai saat ini ada 548 Pemda yang harus dipenuhi calon partai untuk
klarifikasi faktual. Jika angka 548 ini dikalikan sewa kantor per tahun Rp 25-
100 juta per tahun, maka diperlukan Rp 19-38 Milyar dibebankan calon partai,
ini mengindikasikan bahwa persyaratan ini dibuat oleh partai partai oligarki
berkuasa untuk membatasi partai-partai baru bertumbuh.
TABEL : ESTIMASI BIAYA MAHAL KANTOR TETAP CALON
PARPOL
No
Regional Provinsi
Provinsi
Kab
Kota
Estimasi Beban
Calon Parpol (Rp
Juta)/tahun
1
Aceh (NAD)
1
18
5
675
2
Bali
1
8
1
470
3
Banten
1
4
4
395
4
Bengkulu
1
9
1
310
5
DI Yogyakarta
1
4
1
290
6
DKI Jakarta
1
1
5
525
7
Gorontalo
1
5
1
210
8
Jambi
1
9
2
345
9
Jawa Barat
1
18
9
1200
10
Jawa Tengah
1
29
6
1590
11
Jawa Timur
1
29
9
1695
12
Kalimantan Barat
1
12
2
420
13
Kalimantan Selatan
1
11
2
395
14
Kalimantan Tengah
1
13
1
410
15
Kalimantan Timur
1
7
3
330
16
Kalimantan Utara
1
4
1
185
17
Kep. Babel
1
6
1
235
17
18
Kepulauan Riau
1
5
2
245
19
Lampung
1
13
2
730
20
Maluku
1
9
2
345
21
Maluku Utara
1
8
2
320
22
NTB
1
8
2
320
23
NTT
1
21
1
610
24
Papua
1
28
1
785
25
Papua Barat
1
12
1
385
26
Riau
1
10
2
370
27
Sulawesi Barat
1
6
0
200
28
Sulawesi Selatan
1
21
3
680
29
Sulawesi Tengah
1
12
1
385
30
Sulawesi Tenggara
1
15
2
495
31
Sulawesi Utara
1
11
4
465
32
Sumatera Barat
1
12
7
860
33
Sumatera Selatan
1
13
4
800
34
Sumatera Utara
1
25
8
1480
Total Pemda
548
19,155
6. Kejadian
faktual
tersebut
menjadikan
Pemohon
memiliki
kerugian
konstitusional berpotensi terlanggar dengan pasal a quo. Sehingga dengan
kerugian Pemohon yang telah dijabarkan di atas, maka tampak jelas potensi
kerugian Pemohon yang akan muncul sebab keberlakuan pasal a quo.
7. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon di atas bersifat spesifik dan
aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang
wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan
berlakunya Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) huruf d : "Untuk
menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik
harus mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum” dan diyakini bahwa
apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Pemohon tidak
akan atau tidak lagi terjadi;
8. Bahwa dengan demikian Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas
sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
18
Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Pemohon memiliki hak dan kepentingan
hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan
pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945.
III. POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Undang-Undang No 2 tahun
2011 Pasal 3 ayat (2) huruf d: "Untuk menjadi badan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai kantor tetap pada
tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir
pemilihan umum”
2. Dalil Pemohon tentang Ketentuan Pasal Calon Parpol baru
Sesuai UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (4), Pasal 28H ayat (2), Pasal
28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pemohon
sebagai peneliti Konstitusi melihat bahwa Negara wajib hadir
menyediakan fasilitas ruang-ruang kantor tetap yang dimiliki negara/
pemerintah/ pemerintah daerah pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum, di ruang-
ruang kantor pemerintah daerah, ruang-ruang gedung DPR/DPRD
yang dibangun oleh Negara, sehingga tercapai tujuan sesuai
Konstitusi
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan.
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan
Menurut Pemohon di era informasi internet cepat, pada verifikasi
19
faktual yang mutlak dibutuhkan adalah SDM berkualitas, KTP calon
parpol, website, alamat email, alamat perwakilan domisili calon
parpol.
Verifikasi faktual oleh KPU cukup diadakan di ruangan ukuran 5x10
M2 di gedung DPRD. Jadi tidak perlu calon Parpol punya kantor. Jika
masih berkeinginan Indonesia Emas 2045, maka demokrasi harus
ditegakkan dengan jujur dan berkeadilan, dengan daftar calon-calon
anggota Parpol mempunyai kompetensi akademik minimal S1
pengalaman pengabdian masyarakat cukup, alamat calon-calon
anggota Parpol yang jelas dengan nomor kontak hp, email, dan
website.
BAHWA VERIFIKASI FAKTUAL CALON PARTAI CUKUP
DIADAKAN DI RUANGAN 5x10 M2 di Gedung DPRD 554
PEMDA
Demi Indonesia Emas 2025, kenapa takut terbentuknya sampai 100
partai baru lebih, sekarang kita di era zaman informasi internet cepat,
100-200 partai tidak menjadi masalah administrasi registrasi online.
Kenapa harus mempersyaratkan calon Parpol harus punya kantor di
554 Pemda. Kredibilitas calon Parpol baru akan dibuktikan dari calon-
calon anggota Parpol, kompetensi akademik, website, bukan oleh
megahnya bangunan gedung-gedung.
• Daftar e-KTP/Alamat
• email/hp
Nama
• Jumlah S1/Wanita 30%
• Jumlah S2/S3/Prof
min S1
• Website Promosi
• Alamat Domisili Partai
PARTAI
20
Kontestasi pertentangan digambarkan sebagai berikut :
UUD NRI tahun 1945
Undang-Undang No 2 tahun 2011
Pasal 3 ayat (2) huruf d:
1
Menurut Pemohon ini bertentangan
dengan UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat
(4), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28E ayat
(3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D
ayat (3)
"Untuk
menjadi
badan
hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Partai Politik harus mempunyai kantor
tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir
pemilihan umum”
KENAPA TAKUT ADA
100-200 PARTAI
ERA INTERNET CEPAT,
TIDAK ADA MASALAH
REGISTRASI ONLINE
TIDAK PERLU CALON
PARPOL PUNYA KANTOR DI
548 PEMDA. KINERJA
PARPOL TIDAK
DITENTUKAN MEGAHNYA
KANTOR
21
2
Menurut Pemohon tidak diperlukan
kantor untuk calon partai politik di 554
Pemda.
Kenapa takut terbentuknya 100 partai
baru, kenapa harus mempersyaratkan
calon Parpol harus punya kantor di
554 Pemda. Menurut Pemohon, pada
verifikasi
faktual
yang
mutlak
dibutuhkan adalah SDM berkualitas,
KTP calon parpol, website, alamat
email, alamat perwakilan domisili
calon parpol, dan verifikasi faktual oleh
KPU cukup diadakan di ruangan
ukuran 5x10 M2 di gedung DPRD. Jadi
tidak perlu calon Parpol punya kantor.
Jika masih berkeinginan Indonesia
Emas 2045, maka demokrasi harus
ditegakkan
dengan
jujur
dan
berkeadilan.
Konsekwensi UU No 2 tahun 2011 Pasal
3 ayat (2) huruf d ini mengindikasikan
bahwa persyaratan ini dibuat oleh partai
partai oligarki berkuasa untuk membatasi
partai-partai baru bertumbuh
Sampai saat ini ada 548 Pemda yang
harus dipenuhi calon partai untuk
klarifikasi faktual. Jika angka 548 ini
dikalikan sewa kantor per tahun Rp 25-
100 juta per tahun, maka diperlukan Rp
19-38 Milyar dibebankan calon partai,
ini
mengindikasikan
bahwa
persyaratan ini dibuat oleh partai
partai
oligarki
berkuasa
untuk
membatasi
partai-partai
baru
bertumbuh. (Bukti P-4)
3
Yang terpenting daftar calon-calon
anggota
Parpol
mempunyai
kompetensi akademik minimal S1
pengalaman pengabdian masyarakat
cukup, alamat calon-calon anggota
Parpol yang jelas dengan nomor
kontak
hp,
email,
dan
website.
Kredibilitas calon Parpol baru akan
dibuktikan dari calon-calon anggota
Parpol,
kompetensi
akademik,
website, bukan oleh megahnya
bangunan gedung-gedung.
Megahnya kantor-kantor gedung partai
tidak mengindikasikan kredibilitas partai
dalam membela Konstitusi Rakyat
4
UUD NRI 1945 Pasal 28I ayat (4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah
tanggung
jawab
negara,
terutama pemerintah.
Akibat biaya kantor calon partai (untuk
kepentingan hak asasi manusi) mahal,
maka pasal akuo melanggar Konstitusi.
5
UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (2)
Setiap
orang
berhak
mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.
Akibat biaya kantor calon partai (setiap
orang/ warga negara) mahal, maka pasal
akuo melanggar Konstitusi.
22
6
UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3)
Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat,
berkumpul,
dan
mengeluarkan pendapat.
Akibat biaya kantor calon partai (setiap
orang/ warga negara) mahal, maka pasal
akuo melanggar Konstitusi.
7
UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1)
Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.
Akibat biaya kantor calon partai mahal
(setiap orang/ warga negara), maka pasal
akuo melanggar Konstitusi.
8
UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (3)
Setiap
warga
negara
berhak
memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan.
Akibat biaya kantor calon partai (warga
negara)
mahal,
maka
pasal
akuo
melanggar Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 3 ayat (2)
huruf d: "Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Partai Politik harus mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi,
dan
kabupaten/kota
sampai
tahapan
terakhir
pemilihan
umum”,
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut
Pemohon, ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) huruf
d: "Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai
Politik harus mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum”, bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
23
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai denngan Bukti P-6, sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) atas nama Moh
Sabar Musman;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik;
4. Bukti P-4
: Printout laman Perludem: berita yang dimuat Kompas.com
dengan judul “Perludem-Gelora Ungkap Sulit dan Mahalnya
Biaya Calon Parpol Baru;
5. Bukti P-5
: Tiga buah buku karya Pemohon terkait hak-hak konstitusional
Pemohon;
6. Bukti P-6
: Fotokopi Rencana pendaftaran Partai PSSI ke KPU Tahun
2027-2029.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
24
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189,
selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan
Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan
lebih lanjut
permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda
mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan
materi Permohonan pada hari Senin, tanggal 28 September 2026. Dalam
persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat
(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025),
Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki
sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni
berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing),
alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum)
sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana
diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 28 September 2026, hlm. 4-
12]. Selanjutnya, Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima
Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2026 dan telah diperiksa dalam sidang
25
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan,
penerimaan perbaikan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 12 Oktober 2026.
[3.3.2]
Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan
menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang
jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan
Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36
ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK:
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;”
Pasal 31 ayat (1) UU MK:
Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025:
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat
nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025:
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.3]
Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas,
Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon
terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan
permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, Pemohon
wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian
undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
26
Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, sekalipun telah disusun dan memuat
sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal
suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini,
Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing yang
ada dalam sistematika dimaksud.
Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan
Pemohon, meskipun permohonan secara formil telah disusun sesuai dengan format
permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat
(3) PMK 7/2025, akan tetapi dalam permohonan a quo, Pemohon tidak dapat
menguraikan secara jelas dan tegas berkenaan dengan alasan-alasan permohonan.
Dalam hal ini, sekalipun Pemohon mengemukakan bahwa norma Pasal 3 ayat (2)
huruf d UU 2/2011 yang mensyaratkan bahwa partai politik harus mempunyai kantor
tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir
pemilihan umum, yang menurut Pemohon mengindikasikan persyaratan tersebut
dibuat oleh partai oligarki yang berkuasa untuk membatasi tumbuhnya partai-partai
baru, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat
(3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun
1945, karena mengakibatkan mahalnya biaya kantor calon partai politik baru. Oleh
karena itu, menurut Pemohon, negara wajib hadir menyediakan fasilitas ruang-
ruang kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai
tahapan terakhir pemilihan umum di ruang-ruang kantor pemerintah daerah dan
ruang-ruang gedung DPR/DPRD yang dibangun oleh negara guna tercapainya
tujuan sesuai Konstitusi. Menurut Mahkamah, alasan-alasan demikian, tidak cukup
meyakinkan, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma
pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu,
petitum Pemohon, khususnya petitum angka 2 yang menyatakan, “Bahwa
berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon,
ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) huruf d: "Untuk
menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus
mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
sampai tahapan terakhir pemilihan umum”, bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. Petitum yang
27
demikian bukanlah petitum yang lazim sebagaimana petitum dalam pengujian
undang-undang di Mahkamah sesuai dengan PMK 7/2025.
Berdasarkan uraian fakta dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana
tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa
permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
[3.5] Menimbang
bahwa
terhadap
hal-hal
lain
dan
selebihnya
tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
28
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
29
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dewi Nurul Savitri
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 24 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (2) huruf d Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Senin, tanggal 28 September 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 28 September 2026, hlm. 4- 12]. Selanjutnya, Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2026 dan telah diperiksa dalam sidang 25 pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 12 Oktober 2026. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025: Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 26 Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing yang ada dalam sistematika dimaksud. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan Pemohon, meskipun permohonan secara formil telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, akan tetapi dalam permohonan a quo, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas berkenaan dengan alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, sekalipun Pemohon mengemukakan bahwa norma Pasal 3 ayat (2) huruf d UU 2/2011 yang mensyaratkan bahwa partai politik harus mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum, yang menurut Pemohon mengindikasikan persyaratan tersebut dibuat oleh partai oligarki yang berkuasa untuk membatasi tumbuhnya partai-partai baru, sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena mengakibatkan mahalnya biaya kantor calon partai politik baru. Oleh karena itu, menurut Pemohon, negara wajib hadir menyediakan fasilitas ruang- ruang kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum di ruang-ruang kantor pemerintah daerah dan ruang-ruang gedung DPR/DPRD yang dibangun oleh negara guna tercapainya tujuan sesuai Konstitusi. Menurut Mahkamah, alasan-alasan demikian, tidak cukup meyakinkan, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, petitum Pemohon, khususnya petitum angka 2 yang menyatakan, “Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2011 Pasal 3 ayat (2) huruf d: "Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”. Petitum yang 27 demikian bukanlah petitum yang lazim sebagaimana petitum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah sesuai dengan PMK 7/2025. Berdasarkan uraian fakta dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berk
