PUU
Tahun 2026
347/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pemohon: Pandapotan Nasution
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
1
PUTUSAN
NOMOR 347/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Pandapotan Nasution
Pekerjaan
: Pensiunan BUMN
Alamat
: GG. Alawiyah I, RT 002, RW 005, Kelurahan
Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota
Jakarta Timur, DKI Jakarta
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Oktober 2026, memberikan kuasa kepada
Nana Turyana, S.H., Solahudin Pugung, S.H., M.H., Tri Harmastuti, S.H., M.H.,
Herin Erwandi, S.H., Teguh Rahayu Wiyono, S.H., dan Dr. H. Ikhsan Lubis, S.H.,
M.Kn., kesemuanya merupakan Advokat, Konsultan Hukum, dan Paralegal pada
Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Cakra Wiguna (LKBH-CW), beralamat di
Wisma Kenanga Nomor 135, Jalan Melati Raya, Pondok Melati, Kota Bekasi, yang
bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi
kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa
tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16
September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
2
347/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 17 September 2026 dengan Nomor
347/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 9
Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-
Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
3
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (judicial review).
B. OBJEK PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
Bahwa dalam hal ini objek permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh
Pemohon adalah materi muatan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun
“Manfaat pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk
angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang
pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup.”
C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dalam hal ini telah menentukan pihak-pihak yang
dapat dijadikan pihak terkait, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau
kwenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang
atau peraturan perundang-undangan penganti undang-undang yaitu:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, menyatakan:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon jelas merupakan
Warga Negara Republik Indonesia.
4
3. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang
dimaksud dengan “Hak Konstitusional”, yaitu “hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
4.1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945:
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”
4.2. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”
5. Bahwa terdapat hak konstitusional Pemohon dianggap dirugikan terhadap
frasa “angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga.”
Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun.
6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemohon memiliki hak
konstitusional untuk memperjuangkan hak dalam memperjuangkan
kepastian bahwa manfaat pensiun dibayarkan secara berkala dan seumur
hidup tersebut tetap mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai
kesinambungan penghasilan pada hari tua. Dengan demikian, Pemohon
membedakan secara tegas antara “kepastian nominal” dan “kepastian nilai”.
7. Bahwa Pemohon memohon perlindungan konstitusional yang bersifat
terbatas dan terukur terhadap besaran pensiun atau indeks penyesuaian
tertentu, terhadap tergerusnya nilai riil manfaat pensiun apabila pilihan
pembayaran dalam bentuk angsuran tetap tidak disertai mekanisme
perlindungan nilai yang memadai.
5
8. Bahwa Pemohon menyadari bahwasannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun telah dicabut oleh Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan. Meskipun demikian Pemohon menguraikan persoalan akibat
hukum atau keberlakuan hukum yang terus berlanjut (continuing legal
effect) terhadap hak manfaat pensiun yang telah lahir sebelum pencabutan,
termasuk hubungan dengan ketentuan transisi dan instrumen pelaksanaan
yang masih relevan. Persoalan tersebut ditempatkan sebagai bagian
tersendiri agar Mahkamah dapat menilai secara tepat apakah objek
pengujian masih mempunyai relevansi yuridis terhadap kerugian
konstitusional Pemohon.
D. POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai penerima manfaat pensiun
dari Dana Pensiun yang pembayarannya menurut dokumen Pemohon
dimulai sejak tahun 2003 tidak mengalami penyesuaian yang memadai.
2. Bahwa Pemohon secara khusus memohon pengujian materiil terhadap
Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun Ketentuan tersebut pada pokoknya menentukan bahwa manfaat
pensiun bagi peserta atau janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap,
atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya
dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup.
3. Bahwa fokus pengujian diarahkan terutama pada konstruksi frasa “angsuran
tetap, atau” karena pilihan tersebut secara normatif menempatkan
pembayaran nominal tetap dan pembayaran yang meningkat untuk
mengimbangi kenaikan harga sebagai alternatif yang sama-sama tersedia,
tanpa menetapkan standar minimum penyesuaian yang menjamin
keberlanjutan nilai riil manfaat pensiun.
4. Bahwa persoalan konstitusional yang dimohonkan bukan sekadar apakah
pembayaran dilakukan setiap bulan dan sepanjang hidup penerima
manfaat. Persoalan utamanya adalah apakah hukum telah memberikan
perlindungan yang memadai agar manfaat pensiun tetap menjalankan
fungsi sosialnya sebagai kesinambungan penghasilan pada hari tua.
6
5. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 152/PUU-XXII/2024, Putusan MK
Nomor 139/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 164/PUU-XXIII/2025. menyatakan
bahwa tujuan utama dari penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun
adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta pada hari
tuanya sebagai instrumen jaminan sosial demi mewujudkan keadilan sosial.
6. Bahwa dengan demikian, objek pengujian tidak ditempatkan sebagai teks
yang berdiri sendiri, melainkan sebagai norma yang harus diuji terhadap
tujuan hukum yang hendak dicapainya dan terhadap hak konstitusional
yang diklaim Pemohon.
E. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan dalam permohonan a quo ini
adalah berkurangnya kemampuan manfaat pensiun untuk menjalankan
fungsi hukum dan sosialnya sebagai kesinambungan penghasilan pada hari
tua.
2. Bahwa kepastian nominal berbeda dari kepastian nilai. Pembayaran
nominal yang tetap memang memberikan kepastian mengenai jumlah
rupiah yang diterima, tetapi belum tentu memberikan kepastian bahwa
manfaat tersebut tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
secara layak ketika tingkat harga berubah.
3. Bahwa apabila benar manfaat pensiun Pemohon tetap pada nominal
tertentu sejak 2003, sementara biaya kebutuhan hidup meningkat, maka
harus diuji apakah keadaan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari
pilihan normatif yang dibuka Pasal 25 ayat (2), atau justru bersumber dari
keputusan/ketentuan pelaksana yang berada di luar undang-undang.
Pembedaan ini penting agar Mahkamah tidak diminta memeriksa objek yang
berada di luar kewenangannya.
4. Bahwa
apabila
dokumen
Pemohon
membuktikan
bahwa
pilihan
pembayaran nominal tetap tersebut memang berakar pada konstruksi Pasal
25 ayat (2) dan tidak tersedia mekanisme minimum penyesuaian yang
efektif, maka terdapat hubungan normatif yang cukup untuk menguji
kecukupan konstitusional norma a quo.
7
5. Bahwa kerugian tersebut berkaitan setidak-tidaknya dengan hak atas
penghidupan yang layak, kepastian hukum yang adil, jaminan sosial, dan
tanggung jawab negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat.
F. ANALISA
1. Bahwa Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum bagi
pemerintah untuk memberikan pelindungan hukum menciptakan kebijakan
ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat agar mencapai standar kemanusiaan yang adil serta
memberikan jaminan sosial dan kualitas hidup yang baik.
2. Bahwa landasan hukum tersebut kemudian tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan kemudian Undang-
Undang ini menjadi legitimasi atau dasar legalitas bagi suatu kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat bagi pekerja yang akan purna masa bhakti (pension).
3. Bahwa Pemohon sebagai penerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun
dimulai sejak tahun 2003 tidak mengalami penyesuaian yang memadai,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyatakan:
“Manfaat pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk
angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang
pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup.”
4. Bahwa akibat dari hal tersebut, terdapat hak konstitusional dari Pemohon
yang dalam hal ini tidak terpenuhi Kerugian Konstitusional (constitutional
injury).
5. Bahwa Pemohon mengetahui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Meskipun
demikian Pemohon tidak terikat dengan regulasi terbaru, hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam Asas non-retroaktif.
6. Bahwa asas non-retroaktif merupakan asas yang menerangkan bahwa
hukum tidak berlaku surut, kecuali ditentukan secara eksplisit dalam
8
ketentuan peralihan yang sah. Asas ini pada umumnya terdapat dalam
hukum Pidana, meskipun demikian, dalam Hukum Tata Negara asas ini
memberikan pengertian bahwa prinsip yang menyatakan bahwa suatu
peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan atau mengikat
terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan tersebut disahkan atau
diundangkan.
7. Bahwa fakta kejadian tersebut dialami Pemohon yang mengalami
mengalami Kerugian Konstitusional (constitutional injury) sejak adanya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka
berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon hanya terikat dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bukan
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.
8. Bahwa oleh karena itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak dapat mengikat
Pemohon tidak bisa digunakan untuk mengatur perbuatan yang terjadi di
masa lalu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam asas Lex prospicit, non
respicit yang memberikan pengertian “hukum melihat ke depan, bukan ke
belakang”.
9. Bahwa akibat hukum atau keberlakuan hukum yang terus berlanju
(continuing legal effect) terhadap Pemohon adalah adanya hak manfaat
pensiun yang telah lahir sebelum pencabutan, serta kemungkinan ketentuan
lama masih mempunyai continuing legal effect melalui ketentuan transisi,
peraturan Dana Pensiun, keputusan pensiun, atau mekanisme pembayaran
yang berlanjut. Namun, keberadaan continuing legal effect tersebut harus
dibuktikan secara normatif dan dokumenter.
10. Bahwa
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
152/PUU-XXII/2024
menunjukkan bahwa meskipun UU 11/1992 telah dicabut, Mahkamah masih
dapat menggunakan ketentuan dan filosofi Undang-Undang tersebut
sebagai konteks dalam memahami program pensiun. Hal tersebut tidak
dengan sendirinya berarti seluruh norma yang telah dicabut tetap menjadi
objek pengujian.
9
G. PETITUM
Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah berdasar tersebut diatas, mohon
Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
permohonan a quo, berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus
permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi
kenaikan harga” Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun bertentangan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28H Ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Subsider:
Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa permohonan a quo berpendapat lain mohon dapat memberikan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; fotokopi
Kartu Peserta Yakes-Telkom atas nama Pemohon; dan
fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon pada Bank
Woori Saudara (BWS);
2. Bukti P-2
: Fotokopi Legal Drafting Uji Materiil dan Argumen Hukum
Kelayakan Manfaat Pensiun; serta fotokopi Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial
Dalam Rangka Pelindungan Sosial.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
10
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang,
antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 25 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3477, selanjutnya disebut UU 11/1992) terhadap UUD NRI Tahun
1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan Pemohon,
namun
sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan
dan kejelasan materi permohonan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada
tanggal 28 September 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan
Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon
11
untuk memperbaiki dan melengkapi sekaligus memperjelas objek permohonan,
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan
(posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga sesuai
dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide
Risalah Sidang, tanggal 28 September 2026, hlm. 7-23]. Berdasarkan ketentuan
Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada
Pemohon memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang
pemeriksaan
pendahuluan,
yaitu
paling
lambat
menyerahkan
perbaikan
permohonan pada tanggal 12 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Sesuai dengan
tenggat waktu dimaksud, pada tanggal 9 Oktober 2026 pukul 11.13 WIB, Pemohon
telah menyampaikan perbaikan permohonan melalui surat elektronik (e-mail) dan
perbaikan permohonan dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan
dan pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2026.
[3.3.2]
Bahwa terhadap uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf
[3.3.1] di atas, selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formil permohonan a quo
di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format permohonan serta
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51
ayat (2) dan ayat (3) huruf b UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, sebagai
berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
Pasal 31 ayat (1) UU MK
“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus”.
Pasal 51 ayat (2) UU MK
“Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
12
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat
nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)”.
[3.3.3]
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil sebagaimana telah
dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] serta membaca dengan saksama
permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, sistematika permohonan Pemohon disusun terdiri dari (a)
Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Permohonan hlm. 1]; (b) Objek
Permohonan Pengujian Materiil [vide Permohonan hlm. 3]; (c) Kedudukan Hukum
(Legal Standing) Pemohon [vide Permohonan hlm. 3]; (d) Pokok Permohonan [vide
Permohonan hlm. 4]; (e) Kerugian Konstitusional Pemohon [vide Permohonan hlm.
5]; (f) Analisa [vide Permohonan hlm. 6]; dan (g) Petitum [vide Permohonan hlm. 8].
Berkenaan dengan sistematika permohonan Pemohon tersebut, menurut
Mahkamah, ternyata diuraikan tidak sesuai dengan sistematika atau format
permohonan pengujian materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025.
Kedua, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan
secara komprehensif perihal siapa pemohon dan bagaimana anggapan kerugian
hak konstitusional yang dialaminya akibat pasal yang dimohonkan pengujian.
Pemohon juga tidak menguraikan kedudukan hukum Pemohon dalam kaitannya
dengan syarat-syarat anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada
tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007,
yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal
4 ayat (2) PMK 7/2025.
13
Ketiga, pada bagian posita, Pemohon tidak menguraikan secara jelas,
memadai, dan spesifik alasan yang dapat menunjukkan adanya pertentangan
antara norma yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan yang mengatur hak
konstitusional Pemohon sebagai dasar pengujian sebagaimana yang diatur dalam
UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan
bahwa ketentuan pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 27
ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, seharusnya
dalam bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menguraikan secara
jelas, memadai, dan spesifik pertentangan norma pasal yang dimohonkan pengujian
dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 satu per
satu sebagai dasar pengujian yang disertai dengan alat bukti yang mendukung
uraian tersebut. Namun, hal demikian tidak ditemukan dalam alasan-alasan
permohonan a quo sehingga mengakibatkan ketidakjelasan permohonan Pemohon.
Keempat, pada bagian Petitum angka 2, Pemohon memohon kepada
Mahkamah untuk menyatakan frasa “angsuran tetap, atau meningkat guna
mengimbangi kenaikan harga” Pasal 25 ayat (2) UU 11/1992 bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun Pemohon
tidak menyatakan dalam permohonannya agar frasa dalam pasal yang dimohonkan
pengujian tersebut dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.
[3.3.4]
Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf
[3.3.3] di atas, pada uraian objek permohonan, Pemohon menyebutkan objek
permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah materi muatan
Pasal 25 ayat (2) UU 11/1992 [vide Permohonan hlm. 3] secara keseluruhan, namun
dalam petitumnya Pemohon hanya menyatakan frasa “angsuran tetap, atau
meningkat guna mengimbangi kenaikan harga” dalam norma Pasal 25 ayat (2) UU
11/1992. Hal demikian menyebabkan ketidakjelasan permohonan dan petitum
Pemohon apakah hanya menguji konstitusionalitas frasa “angsuran tetap, atau
meningkat guna mengimbangi kenaikan harga” dalam norma Pasal 25 ayat (2) UU
11/1992 ataukah menguji secara keseluruhan norma Pasal 25 ayat (2) UU 11/1992.
[3.3.5]
Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana
tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan
pengujian materiil undang-undang karena uraian kedudukan hukum Pemohon,
alasan-alasan permohonan (posita), dan petitum yang tidak jelas, serta tidak sesuai
dengan sistematika permohonan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 30
14
huruf a, Pasal 31 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) huruf b UU MK, serta Pasal
4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Dengan demikian, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak
jelas atau kabur (obscuur).
[3.3.6]
Bahwa selain berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, setelah
dicermati lebih lanjut oleh Mahkamah, telah ternyata berkenaan dengan objek
permohonan dalam permohonan a quo yaitu norma Pasal 25 ayat (2) UU 11/1992
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(selanjutnya disebut UU 4/2023). Dalam kaitan ini, sebagaimana ketentuan Pasal
330 UU 4/2023 yang menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3477) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Oleh karena itu,
dengan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya UU 11/1992 maka
permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian norma Pasal 25 ayat (2) UU
11/1992 adalah kehilangan objek.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) dan telah
kehilangan objek maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan
lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) dan kehilangan
objek;
15
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
16
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Jefri Porkonanta Tarigan
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477, selanjutnya disebut UU 11/1992) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 28 September 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon 11 untuk memperbaiki dan melengkapi sekaligus memperjelas objek permohonan, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 28 September 2026, hlm. 7-23]. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon memperbaiki pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu paling lambat menyerahkan perbaikan permohonan pada tanggal 12 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. Sesuai dengan tenggat waktu dimaksud, pada tanggal 9 Oktober 2026 pukul 11.13 WIB, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan melalui surat elektronik (e-mail) dan perbaikan permohonan dimaksud telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2026. [3.3.2] Bahwa terhadap uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.1] di atas, selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formil permohonan a quo di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format permohonan serta berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) huruf b UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 31 ayat (1) UU MK “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus”. Pasal 51 ayat (2) UU MK “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 12 Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)”. [3.3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil sebagaimana telah dikemukakan pada Sub-paragraf [3.3.2] serta membaca dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, sistematika permohonan Pemohon disusun terdiri dari (a) Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Permohonan hlm. 1]; (b) Objek Permohonan Pengujian Materiil [vide Permohonan hlm. 3]; (c) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [vide Permohonan hlm. 3]; (d) Pokok Permohonan [vide Permohonan hlm. 4]; (e) Kerugian Konstitusional Pemohon [vide Permohonan hlm. 5]; (f) Analisa [vide Permohonan hlm. 6]; dan (g) Petitum [vide Permohonan hlm. 8]. Berkenaan dengan sistematika permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, ternyata diuraikan tidak sesuai dengan sistematika atau format permohonan pengujian materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Kedua, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara komprehensif perihal siapa pemohon dan bagaimana anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya akibat pasal yang dimohonkan pengujian. Pemohon juga tidak menguraikan kedudukan hukum Pemohon dalam kaitannya dengan syarat-syarat anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025. 13 Ketiga, pada bagian posita, Pemohon tidak menguraikan secara jelas, memadai, dan spesifik alasan yang dapat menunjukkan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan ketentuan yang mengatur hak konstitusional Pemohon sebagai dasar pengujian sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, seharusnya dalam bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menguraikan secara jelas, memadai, dan spesifik pertentangan norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 satu per satu sebagai dasar pengujian yang disertai dengan alat bukti yang mendukung uraian tersebut. Namun, hal demikian tidak ditemukan dalam alasan-alasan permohonan a quo sehingga mengakibatkan ketidakjelasan permohonan Pemohon. Keempat, pada bagian Petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga” Pasal 25 ayat (2) UU 11/1992 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun Pemohon tidak menyatakan dalam permohonannya agar frasa dalam pasal yang dimohonkan pengujian tersebut dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. [3.3.4] Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.3] di atas, pada uraian objek permohonan, Pemohon menyebutkan obj
