PUU
Tahun 2026
346/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pemohon: Rusiadi Waginopo, S.H.
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 346/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Rusiadi Waginopo, S.H.,
Pekerjaan
: Advokat/Pengacara
Alamat
:
Pada Ue, Kelurahan Pada Raya Makmur, Kecamatan
Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi
Tenggara;
Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 012/SK/FH.MAR/IX/2026, bertanggal 7
September 2026, memberikan kuasa kepada Mursid Ar Rahman, S.H., C.LA., Al
Musradin Adha, S.H., M.H., Dalili, S.H., M.H., Muh. Amran, S.H., Mubarak
Abdurrahman, S.H, dan Usman Gumanti, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara
yang berkantor pada Firma Hukum Mursid Ar Rahman & CO, beralamat di Jalan
Gipsy Puncak Samping Kantor Loka Monitor, Kelurahan Marikurubu, Kecamatan
Kota Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bertindak baik secara bersama-
sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
16 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
16 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
2
346/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 346/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 17 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum."
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Vide Bukti
P-4) menegaskan bahwa:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 (Vide Bukti P-5) tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus
sengketa
kewenangan
lembaga
negara
yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”
3
5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Vide
Bukti P-6) menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian materiil
norma Pasal 12 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:
“Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
d. berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) tahun;
e. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;”
Terhadap norma penguji Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D
ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
7. Bahwa objek yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon adalah
norma undang-undang yang hierarkinya berada secara langsung di bawah
UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang penuh
untuk menguji dan mengadili permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007,
perorangan Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila
memenuhi 5 (lima) syarat akumulatif kerugian konstitusional:
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. Hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh
berlakunya UU yang diuji.
c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi (potential and imminent injury).
4
d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya UU yang diuji.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia bernama
Rusiadi Waginopo, S.H., berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, dan berprofesi
secara sah sebagai Advokat/Penegak Hukum yang telah disumpah sejak
tahun 2023 dan aktif berpraktik di bidang hukum saat ini (Vide Bukti P-7) dan
(Vide Bukti P-8).
3. Bahwa sebagai warga negara dan profesional di bidang hukum, Pemohon
memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin tegas dalam UUD 1945, antara
lain:
a. Pasal 27 ayat (2): Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
b. Pasal 28D ayat (1): Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
c. Pasal 28D ayat (3): Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama
dalam pemerintahan (termasuk jabatan badan peradilan/hakim).
d. Pasal 28I ayat (2): Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun.
4. Uraian Detail Kerugian Konstitusional Pemohon (Kerugian Aktual dan
Potensial yang Makul)
a. Kerugian Potensial yang Pasti Terjadi (Imminent Injury): Bahwa
Pemohon saat ini telah memenuhi kualifikasi material untuk menduduki
jabatan publik sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor, yaitu berpendidikan Sarjana
Hukum dan memiliki rekam jejak praktik penegakan hukum secara aktif
sejak disumpah sebagai Advokat pada Desember 2023. Namun, akibat
berlakunya norma Pasal 12 huruf d (syarat pengalaman minimal 15 tahun)
dan Pasal 12 huruf e (syarat usia minimal 40 tahun) UU No. 46 Tahun
2009, Pemohon secara otomatis terhalang dan langsung dipastikan gugur
pada tahap seleksi administratif formal tanpa pernah diberi kesempatan
untuk dinilai kapasitas, integritas, dan kompetensi hukumnya secara
material (fit and proper test).
5
b. Kerugian Akibat Pembatasan Usia yang Tidak Proporsional dan
Diskriminatif: Pemohon dipaksa secara tidak rasional untuk menunda
hak konstitusionalnya selama 3 (tiga) tahun ke depan hanya untuk
memenuhi formalitas usia 40 tahun. Padahal, pada usia 37 tahun saat ini,
Pemohon berada dalam puncak masa produktif dan memiliki pemahaman
hukum yang adaptif terhadap modus kejahatan korupsi modern (cyber-
enabled corruption dan tindak pidana pencucian uang kompleks).
Pembatasan ini menciptakan perlakuan diskriminatif yang merugikan
Pemohon jika dibandingkan dengan syarat usia pada lembaga
peradilan/penegak hukum lainnya.
c. Kerugian Faktual pada Pembukaan Seleksi (Actual Obstacle):
Kerugian Pemohon bersifat nyata dan tidak dibuat-buat. Pada saat
diterbitkannya Pengumuman Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Vide Bukti P-9) Pemohon berniat dan siap secara
lahir batin untuk mendaftarkan diri. Namun, hak Pemohon terhenti
seketika karena sistem pendaftaran menolak berkas pendaftaran
Pemohon semata-mata karena batasan usia dan durasi pengalaman kerja
yang dipersyaratkan oleh pasal a quo.
5. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung dan tidak terputus
(direct causal chain) antara berlakunya Pasal 12 huruf d dan huruf e UU No.
46 Tahun 2009 dengan kerugian konstitusional Pemohon. Terhalangnya
Pemohon untuk mendaftar dan mengabdi sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor
bukan disebabkan oleh ketidak mampuan, kegagalan tes, atau cacat moral
Pemohon, melainkan semata-mata disebabkan oleh adanya norma undang-
undang yang menutup pintu akses pendaftaran bagi Pemohon sejak tahap
administratif awal.
6. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon
dengan menyatakan:
a. Pasal 12 huruf d bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai "berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima)
tahun", dan
b. Pasal 12 huruf e bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
6
dimaknai "berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun".
Maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon seketika terhenti dan
dipulihkan. Pemohon akan memiliki legalitas hukum dan kesempatan yang
adil untuk mendaftarkan diri serta mengikuti seluruh rangkaian seleksi Calon
Hakim Ad Hoc Tipikor.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon terbukti memiliki Kedudukan
Hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan Permohonan
Pengujian Undang-Undang a quo ke Mahkamah Konstitusi.
III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)
1. Pertentangan Norma a quo dengan Hak atas Pekerjaan, Kesempatan
dalam Pemerintahan, Kepastian Hukum yang Adil, dan Larangan
Diskriminasi (Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3),
dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945)
a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum, syarat usia calon Hakim Karier ditetapkan sekurang-
kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun (Vide Bukti P-10). Hakim Karier
berusia muda tersebut diberikan wewenang konstitusional untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam
Majelis Gabungan pada Pengadilan Tipikor.
Merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil dan menimbulkan
ketimpangan hukum (disparity of treatment) apabila seorang profesional
hukum yang telah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun dinilai secara apriori
tidak memiliki kematangan kompetensi hanya untuk mengikuti tahap
seleksi administrasi awal Hakim Ad Hoc Tipikor.
b. Bahwa penetapan syarat usia minimum 40 tahun dan pengalaman 15
tahun merupakan bentuk pembatasan yang tidak proporsional dan
sewenang-wenang (arbitrary and unreasonable restriction). Usia biologis
tidak berbanding lurus secara linier dengan integritas maupun
pemahaman hukum. Pembatasan kaku di tingkat administrasi formal ini
menutup akses warga negara pada usia produktif untuk mendedikasikan
diri pada jabatan publik (public office), padahal kualifikasi kompetensi
material seharusnya dinilai secara komprehensif melalui tahapan evaluasi
objektif (fit and proper test) oleh Panitia Seleksi.
7
Oleh karena itu, keberadaan syarat pengalaman kerja sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 12 huruf d UU No. 46 Tahun
2009 merupakan bentuk hambatan administratif yang diskriminatif dan
sepantasnya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berpengalaman di bidang hukum
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun”.
2. Penyelarasan dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Mengenai
Syarat Usia Jabatan Publik
a. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 112/PUU-XX/2022
menegaskan bahwa norma syarat usia tidak boleh bersifat intolerable
restriction (Vide Bukti P-11) yang menutup akses warga negara pada
usia produktif untuk menduduki jabatan publik (public office).
b. Bahwa selain dari pada itu Mahkamah Konstitusi juga melalui
Pertimbangan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mempertimbangkan
bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh membatasi pemuda yang
memiliki pengalaman profesional (experienced background) untuk
mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Vide Bukti
P-12 ) Penyelarasan norma syarat usia menjadi 35 (tiga puluh lima)
tahun sejalan dengan norma perbandingan Hakim Ad Hoc HAM dan arah
penegakan hukum konstitusi Mahkamah.
3. Penerobosan Doktrin Open Legal Policy Berdasarkan Yurisprudensi MK
dan Pembuktian Empiris
Bahwa meskipun penetapan syarat usia dan pengalaman kerja secara
doktrinal merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), Mahkamah
Konstitusi dalam konsistensi pendiriannya (vide Putusan MK No. 1-2/PUU-
XII/2014, No. 112/PUU-XX/2022, dan No. 90/PUU-XXI/ 2023) berwenang
penuh menerobos doktrin tersebut apabila norma a quo:
a. Mengabaikan prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi (equal
treatment under the law);
b. Menjadi bentuk pembatasan yang tidak proporsional (intolerable
restriction) bagi usia produktif; serta
c. Memicu
kebuntuan
dan
kelumpuhan
kelembagaan
(institutional
deadlock). Fakta empiris menunjukkan bahwa persyaratan usia paling
rendah 40 tahun dan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 15 tahun
8
secara signifikan membatasi jumlah pendaftar calon Hakim Ad Hoc Tipikor
yang memenuhi kualifikasi formal. Hal ini berpotensi mendisfungsikan
penyelenggaraan peradilan pidana korupsi akibat minimnya ketersediaan
sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerobosan norma ini merupakan
langkah penyelamatan konstitusional (constitutional rescue).
4. Disparitas Sistemik Antar-Hakim Ad Hoc dalam Lingkungan Peradilan
yang Sama
a. Bahwa dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung,
penetapan syarat usia minimum Hakim Ad Hoc menunjukkan
ketidakselarasan dan inkonsistensi rasionalitas hukum:
Pasal 67 huruf c UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial menetapkan syarat usia Hakim Ad
Hoc PHI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun (Vide Bukti P-13).
Pasal 11 ayat (1) huruf c UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia menetapkan syarat usia Hakim Ad Hoc HAM
sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun (Vide Bukti P-14).
b. Bahwa perbedaan penetapan usia minimum Hakim Ad Hoc Tipikor (40
tahun) dibandingkan dengan Hakim Ad Hoc HAM (35 tahun) dan PHI (30
tahun) dalam lingkungan peradilan yang sama di bawah Mahkamah
Agung menciptakan disparitas sistemik tanpa basis rasionalitas hukum
yang jelas (arbitrary classification). Hal ini melanggar jaminan perlakuan
yang sama di hadapan hukum (equal treatment under the law) dan
larangan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.
5. Landasan Komparatif Internasional dan Pergeseran Transisi Profesi
Hukum Modern
a. Bahwa merujuk pada standar Bangalore Principles of Judicial Conduct,
prinsip kualifikasi hakim bersandar pada 'Competence and Diligence'.
(Vide Bukti P-15) Kualifikasi integritas dan kecakapan teknis (technical
competence) dalam memutus perkara pidana khusus harus dinilai melalui
instrumen evaluasi material yang terukur (fit and proper test), bukan
pembatasan administrasi usia yang bersifat apriori dan eksklusioner.
b. Bahwa di era digitalisasi keuangan (financial technology, cryptocurrency,
dan cyber-enabled corruption), profesional hukum muda berumur 37 (tiga
9
puluh tujuh) tahun memiliki kapabilitas teknis (digital literacy) yang sangat
dibutuhkan untuk membongkar modus operandi tindak pidana korupsi
modern. Syarat usia 40 tahun dan pengalaman 15 tahun justru
mendisfungsikan pengadilan dari pasokan sumber daya manusia yang
adaptif terhadap kejahatan modern.
Dengan demikian, penilaian kualifikasi dan rekam jejak calon Hakim Ad
Hoc Tipikor seharusnya diserahkan sepenuhnya pada mekanisme
pengujian material (fit and proper test) yang objektif oleh Panitia Seleksi,
sehingga syarat pengalaman formal 15 tahun dalam Pasal 12 huruf d UU
No. 46 Tahun 2009 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berpengalaman di
bidang hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun".
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh alasan hukum dan pembuktian yang disampaikan,
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan
dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5074) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional),
sepanjang tidak dimaknai: “berpengalaman di bidang hukum sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun”;
3. Menyatakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5074) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum
mengikat
secara
bersyarat
(conditionally
unconstitutional),
sepanjang tidak dimaknai: “berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima)
tahun”;
10
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-2 dan Bukti P-3 yang tidak disahkan
dalam persidangan, sebagai berikut:
1. Bukti P-2
:
Fotokopi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bukti P-3
:
Fotokopi
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1945.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
11
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 huruf d dan huruf e
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074, selanjutnya disebut dengan UU
46/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan Pemohon a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 16 September
2026 melalui daring (online), diterima Mahkamah pada tanggal 16 September 2026
sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 346/PUU/PAN.MK/
AP3/09/2026 bertanggal 16 September 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan
Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan softcopy
permohonan dalam bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx, disertai surat kuasa,
daftar alat bukti serta alat bukti untuk mendukung permohonan dalam format .pdf.
[3.3.2]
Bahwa perihal permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan
sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 28 September 2026 dengan agenda
mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal
36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah
telah memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Pemohon memperbaiki dan
melengkapi permohonan dengan memperjelas kewenangan Mahkamah, kedudukan
hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal
yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan sistematika
permohonan dalam PMK 7/2025. Selanjutnya, berkenaan dengan nasihat tersebut,
Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan
mengajukan perbaikan permohonan termasuk melengkapi alat bukti yang telah
dibubuhi meterai atau di-nazegel paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal 28 September 2026, yaitu paling lambat diterima Mahkamah pada tanggal
12
12 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB [vide Risalah Sidang, tanggal 28 September
2026, hlm. 18].
[3.3.3]
Bahwa ihwal tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan dimaksud,
hingga batas waktu penyerahan perbaikan permohonan yaitu tanggal 12 Oktober
2026, pukul 12.00 WIB, Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan,
maupun alat bukti fisik, termasuk bentuk fisik dari Bukti P-2 dan Bukti P-3 yang telah
diserahkan sebelumnya dalam format .pdf. Sementara itu, pada persidangan
tanggal 12 Oktober 2026 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan
permohonan dan pengesahan alat bukti, Pemohon maupun kuasanya tidak hadir
pada persidangan tanpa menyampaikan alasan, setelah dipanggil secara patut dan
sah oleh Mahkamah, sehingga perihal penyerahan perbaikan permohonan dan alat
bukti fisik tidak dapat diklarifikasi.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada Sub-paragraf
[3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas, dalam mengajukan
permohonan pengujian undang-undang, salah satu syarat formil berkenaan dengan
permohonan pengujian undang-undang, ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025
menyatakan, “Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan”.
Selanjutnya, ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Pengajuan
Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai
dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu)
eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti yang
diajukan dalam permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat
sebagaimana ditentukan dalam PMK 7/2025 dan disampaikan dalam batas waktu
yang telah ditentukan. Dalam konteks permohonan a quo, meskipun Pemohon telah
menyerahkan hasil pindai (scan) alat bukti yang telah dibubuhi meterai atau nazegel
yang diberi tanda Bukti P-2 dan Bukti P-3, namun terhadap hasil pindai tersebut,
Pemohon tidak menyerahkan bukti fisiknya hingga batas waktu penyerahan daftar
alat bukti dan alat bukti yang telah ditentukan, yaitu bersamaan dengan batas waktu
diterimanya perbaikan permohonan, yakni paling lambat pada tanggal 12 Oktober
2026, pukul 12.00 WIB. Karena tidak adanya penyerahan bentuk fisik dari bukti
tersebut, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti Pemohon dalam persidangan
13
pada tanggal 12 Oktober 2026. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak
disertai alat bukti yang sah, meskipun Pemohon telah dinasihati untuk melengkapi
alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK
7/2025 dan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak terdapat keraguan bagi
Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil
pengajuan permohonan pengujian undang-undang.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena
permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan
pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
14
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur
Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
15
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Ery Satria Pamungkas
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 11 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 12 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074, selanjutnya disebut dengan UU 46/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 16 September 2026 melalui daring (online), diterima Mahkamah pada tanggal 16 September 2026 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 346/PUU/PAN.MK/ AP3/09/2026 bertanggal 16 September 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan softcopy permohonan dalam bentuk .pdf dan dalam bentuk .doc/.docx, disertai surat kuasa, daftar alat bukti serta alat bukti untuk mendukung permohonan dalam format .pdf. [3.3.2] Bahwa perihal permohonan a quo, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 28 September 2026 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Pemohon memperbaiki dan melengkapi permohonan dengan memperjelas kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon (legal standing), alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan sistematika permohonan dalam PMK 7/2025. Selanjutnya, berkenaan dengan nasihat tersebut, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengajukan perbaikan permohonan termasuk melengkapi alat bukti yang telah dibubuhi meterai atau di-nazegel paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 28 September 2026, yaitu paling lambat diterima Mahkamah pada tanggal 12 12 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB [vide Risalah Sidang, tanggal 28 September 2026, hlm. 18]. [3.3.3] Bahwa ihwal tenggat waktu pengajuan perbaikan permohonan dimaksud, hingga batas waktu penyerahan perbaikan permohonan yaitu tanggal 12 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB, Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, maupun alat bukti fisik, termasuk bentuk fisik dari Bukti P-2 dan Bukti P-3 yang telah diserahkan sebelumnya dalam format .pdf. Sementara itu, pada persidangan tanggal 12 Oktober 2026 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, Pemohon maupun kuasanya tidak hadir pada persidangan tanpa menyampaikan alasan, setelah dipanggil secara patut dan sah oleh Mahkamah, sehingga perihal penyerahan perbaikan permohonan dan alat bukti fisik tidak dapat diklarifikasi. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada Sub-paragraf [3.3.1] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas, dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, salah satu syarat formil berkenaan dengan permohonan pengujian undang-undang, ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan, “Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti yang mendukung permohonan”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti yang diajukan dalam permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam PMK 7/2025 dan disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks permohonan a quo, meskipun Pemohon telah menyerahkan hasil pindai (scan) alat bukti yang telah dibubuhi meterai atau nazegel yang diberi tanda Bukti P-2 dan Bukti P-3, namun terhadap hasil pindai tersebut, Pemohon tidak menyerahkan bukti fisiknya hingga batas waktu penyerahan daftar alat bukti dan alat bukti yang telah ditentukan, yaitu bersamaan dengan batas waktu diterimanya perbaikan permohonan, yakni paling lambat pada tanggal 12 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Karena tidak adanya penyerahan bentuk fisik dari bukti tersebut, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti Pemohon dalam persidangan 13 pada tanggal 12 Oktober 2026. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak disertai alat bukti yang sah, meskipun Pemohon telah dinasihati untuk melengkapi alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 dan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 14 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Okt
