PUU
Tahun 2026
344/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pemohon: Harun Suryadi Ompusunggu, S.H. (Pemohon I) dan Kriston Haluya Situmorang (Pemohon II)
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 344/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama
:
Harun Suryadi Ompusunggu, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat dan Konsultan Hukum
Alamat
:
Jalan Kampung Kaler Nomor 105, RT 004/ RW
009, Kel/Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang,
Kabupaten Bogor
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon I;
2. Nama
:
Kriston Haluya Situmorang
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
KP Ceger, RT 005. RW 011, Kel/Desa Jurang
Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Pemohon II;
3. Nama
:
Zulfikar Yasin Bahta
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Desa Waesili, RT 000. RW 000, Kel/Desa
Waesili, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru
Selatan, Maluku
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon III;
4. Nama
:
Abo Rahman S.
Pekerjaan
:
Belum/Tidak Bekerja
Alamat
:
Jalan Muh.Husni Thamrin, RT 000, RW 000,
Kel/Desa Ruku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten
Mamuju, Sulawesi Barat.
2
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama
:
Kristoforus Toffy
Pekerjaan
:
Pelajar/Mahasiswa
Alamat
:
Jalan Papua II, RT 013/RW 000, Kel/Desa
Nawaripi, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika,
Provinsi Papua Tengah
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------- Pemohon V;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai -------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 15 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 15 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 344/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor
344/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 15 September 2026, yang telah diperbaiki
dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah
pada tanggal 5 Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
3
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum";
3. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU
Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945...”;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(selanjutnya disebut UU P3), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara
PPUU), menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam
UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
4
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal
konstitusi (The Guardian of Constitution), apabila terdapat undang-undang
yang
berisi
atau
terbentuk
bertentangan
dengan
konstitusi
(Unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya
dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara
menyeluruh ataupun perpasalnya. Sebagai penegak dan pengawal
konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran
terhadap sebuah ketentuan yang terdapat dalam ayat, Pasal, atau bagian
undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup
di dalam kehidupan masyarakat (The Living of Constitution). Tafsir
Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat,
Pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya
(The Sole Interpreter of Constitution) yang memiliki kekuatan hukum,
sehingga terhadap ketentuan dalam ayat, Pasal, atau bagian undang-
undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat
pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; [Jimly
Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
2006]
8. Bahwa berdasarkan putusan-putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus terhadap objek
perkara a quo guna memastikan tegaknya Konstitusi yang menjamin hak
konstitusional serta hak asasi setiap warga negara, termasuk para
Pemohon, sehingga diperlukan suatu penafsiran yang progresif dan
konstitusional agar norma yang diuji tetap sejalan dengan prinsip keadilan,
kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak fundamental sebagaimana
diamanatkan dalam UUD NRI 1945;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Judicial Review Pasal 6 ayat (3) dan
Pasal 112 ayat (1) UU Minerba :
5
Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi :
“Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah
persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing
yang bergerak di bidang Pertambangan.”
Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi :
“Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi
Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi
saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) secara berjenjang
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha
milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.”
terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28C ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dasar hukum, doktrin, serta
yurisprudensi di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang penuh untuk
menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian
materiil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo.
II.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)
1.
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah
Konstitusi, yang menyatakan:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
2.
Bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU
Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan hak
konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
3.
Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025, yang
menyatakan:
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
6
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
d. lembaga negara.”
4.
Bahwa, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional
dan
kepentingan
yang
sama
untuk
memperoleh
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
sebagai wujud dari nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum;
5.
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
11/PUU
V/2007,
serta
putusan-putusan
selanjutnya,
Mahkamah
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat,
yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional
tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut
harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d.
Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
11 e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak
lagi terjadi
6.
Bahwa para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia
(warga negara secara kolektif) yang memiliki kualifikasi kepentingan
hukum serta mengalami kerugian konstitusional yang spesifik, aktual,
potensial, dan bertautan erat (causal verband) dengan berlakunya pasal-
pasal objek permohonan. Perincian kerugian konstitusional dan
penguatan kedudukan hukum Para Pemohon dijabarkan secara satu per
satu sebagai berikut:
6.1. Pemohon I (Harun Suryadi Ompusunggu, S.H.): Bahwa
Pemohon I adalah warga negara perorangan Indonesia pembayar
pajak (taxpayer) yang memiliki hak konstitusional atas jaminan
7
kepastian hukum yang adil, persamaan kedudukan di dalam hukum
dan pemerintahan, serta hak atas tatanan perekonomian yang
berlandaskan demokrasi ekonomi (Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945). Pemohon I
mengalami kerugian konstitusional aktual dan potensial akibat
kelonggaran regulasi batas kepemilikan modal asing (Pasal 6 ayat
(3)) dan skema divestasi berjenjang (Pasal 112 ayat (1)) dalam UU
No. 3 Tahun 2020. Penyerahan mandat tanpa parameter (blanko
mandat) kepada eksekutif menciptakan ketidakpastian hukum
substantif yang akut. Sebagai pembayar pajak yang berhak atas
kemandirian
fiskal
negara,
Pemohon
I
dirugikan
karena
kelonggaran norma a quo melegalisasi capital flight (pelarian
keuntungan) triliunan rupiah oleh korporasi transnasional ke luar
negeri, yang mereduksi kapasitas APBN untuk membiayai fasilitas
publik. Kerugian ini diperkuat doktrin "Asas Keterukuran Norma
(Definiteness of Norm)", di mana pelepasan fungsi legislasi legislatif
kepada eksekutif tanpa ceiling limit melanggar hak Pemohon I untuk
hidup di bawah kepastian hukum yang adil.
6.2. Pemohon II: Kriston Haluya Situmorang (Pelajar/Mahasiswa -
Tangerang Selatan), Pemohon II adalah perorangan warga negara
Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa/generasi muda
bangsa, yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan hak secara kolektif demi membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 28C ayat (2) UUD
1945). Sebagai bagian dari generasi muda yang dipersiapkan untuk
masa depan bangsa, Pemohon II dirugikan secara potensial dan
aktual karena hak atas "kedaulatan ekonomi masa depan" telah
digadaikan oleh pasal-pasal a quo. Kelonggaran divestasi
berjenjang membuat eksploitasi mineral strategis habis sebelum
generasi Pemohon II sempat mengambil alih estafet kepemimpinan
ekonomi nasional. Pemohon II mengalami kerugian potensial dan
aktual karena kelonggaran aturan divestasi berjenjang dalam pasal
a quo telah melegalisasi dominasi asing tanpa batas proporsional,
seperti penguasaan ~75% kapasitas pemurnian (refining/smelter)
8
nikel oleh konsorsium asing (Tsingshan, Delong, Huayou).
Berdasarkan doktrin Keadilan Antargenerasi (Intergenerational
Equity), Pemohon II selaku mahasiswa memiliki kepentingan hukum
yang sah untuk menuntut agar eksploitasi mineral strategis tidak
meninggalkan beban kemiskinan dan kelangkaan bagi generasinya
di masa depan.
6.3. Pemohon III: Zulfikar Yasin Bahta (Pelajar/Mahasiswa - Buru
Selatan, Maluku). Pemohon III adalah perorangan warga negara
Indonesia yang berdomisili di Provinsi Maluku, sebuah wilayah
kepulauan strategis yang kaya akan sumber daya mineral namun
secara historis kerap terpinggirkan secara ekonomi. Pemohon III
memiliki hak atas pembagian urusan riil yang adil antara pusat dan
daerah atas sumber daya alam (Pasal 18A ayat (2) UUD 1945).
Pemohon III secara spesifik mengalami kerugian aktual dan
potensial karena daerah tempat tinggalnya di wilayah kepulauan
Maluku (termasuk Maluku Utara dan sekitarnya) menjadi objek
eksploitasi masif oleh korporasi asing seperti Eramet (Prancis),
inchuan Group (China/PT Wanatiara Persada), dan POSCO
(Korea). Berlakunya Pasal 6 ayat (3) yang memusatkan penentuan
batas nilai investasi asing di pusat, tanpa memperhatikan keadilan
daerah, membuat daerah asal Pemohon III hanya mendapatkan
kerusakan lingkungan dan kehidupan bersosial, sementara
keuntungan miliaran USD mengalir ke luar negeri grup korporasi
asing. Ini mencederai hak Pemohon III atas pemanfaatan sumber
daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah
(pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Wilayahnya menderita kerusakan
ekologis yang parah dan gangguan kehidupan bersosial, sementara
keuntungan materiil bernilai miliaran USD mengalir utuh ke luar
negeri. Hal ini melanggar hak Pemohon III untuk mendapatkan
keadilan disributif atas kekayaan alam di daerahnya sendiri.
6.4. Pemohon IV: Abo Rahman S (Belum/Tidak Bekerja - Mamuju,
Sulawesi Barat) Bahwa Pemohon IV adalah warga negara
perorangan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat. Pemohon IV secara nyata dan aktual
9
berstatus sebagai pencari kerja yang belum/tidak memiliki
pekerjaan. Sebagai warga negara, Pemohon IV memegang hak
konstitusional yang dijamin secara absolut oleh Konstitusi, yaitu hak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
(Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945) serta hak untuk menikmati
kemakmuran dari pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam di
wilayah tempat tinggalnya (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945).
Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional yang sangat
konkret dan langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari
(pencari kerja yang kekurangan uang). Di wilayah domisili Pemohon
IV, perusahaan asing PHI Group / Coke Resources (AS/Australia)
menguasai konsesi batubara raksasa seluas 9.690 hektar melalui
PT Tambang Sekarsa Adadaya (TSA). Akibat Pasal 112 ayat (1) UU
Minerba melonggarkan kewajiban divestasi menjadi "berjenjang"
tanpa tenggat kaku, pihak asing membiarkan lahan ekstensif
tersebut dalam status non-produksi (telantar) demi spekulasi aset di
pasar saham global. Praktik penelantaran lahan oleh asing ini
menjadi penyebab langsung Pemohon IV tetap menganggur dan
kekurangan uang. Keterkaitan sebab-akibatnya sangat tegas: jika
skema berjenjang ini dibatalkan dan wajib diambil alih 90% oleh
instrumen negara/daerah, maka tambang wajib beroperasi penuh
secara nyata, yang secara penalaran wajar dipastikan membuka
lapangan pekerjaan langsung bagi Pemohon IV.
6.5. Pemohon V: Kristoforus Toffy (Perorangan Warga Negara
Indonesia / Aktivis Kemasyarakatan - Mimika, Papua Tengah)
Pemohon V adalah warga negara perorangan Indonesia yang
berdomisili dan melakukan aktivitas kemasyarakatan di Kabupaten
Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pemohon V memiliki hak
konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945), hak untuk memajukan daerahnya secara
kolektif (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945), serta hak atas pembagian
urusan riil yang adil antara pusat dan daerah atas pemanfaatan
sumber daya alam (Pasal 18A ayat (2) UUD 1945). Pemohon V
secara spasial dan sosial mengalami kerugian konstitusional aktual
10
maupun potensial yang sangat spesifik karena bertempat tinggal
langsung di wilayah lingkar tambang proyek strategis nasional yang
dikuasai asing. Di wilayah domisili Pemohon V, terdapat operasi
skala masif Freeport-McMoRan (Amerika Serikat) melalui PT
Freeport Indonesia yang mengeksploitasi cadangan tembaga dan
emas raksasa di Blok Tambang Grasberg. Berlakunya Pasal 6 ayat
(3) dan Pasal 112 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 (sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2025) melahirkan kerugian
nyata bagi Pemohon V karena regulasi tersebut memusatkan
kontrol pembatasan nilai investasi asing di tangan Pemerintah
Pusat tanpa instrumen proteksi yang kuat untuk masyarakat lokal.
Akibat kelonggaran skema divestasi saham asing yang dibuat
berjenjang dan akomodatif terhadap kapitalisme global, korporasi
asing berhasil membukukan pendapatan fantastis mencapai US$
19,6 miliar pada FY2024. Sebaliknya, Pemohon V dan masyarakat
lokal di Mimika justru harus menanggung beban ekologis (degradasi
lingkungan hidup), ketimpangan ekonomi, serta terbatasnya ruang
partisipasi usaha bagi industri kecil menengah daerah. Dominasi
modal asing yang difasilitasi oleh pasal-pasal a quo telah mereduksi
hak konstitusional Pemohon V menikmati kekayaan alam Papua
demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat lokal (Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945).
7.
Bahwa perluasan hak gugat perorangan warga negara (legal standing)
dalam menguji konstitusionalitas regulasi pengelolaan sumber daya alam
dan investasi asimetris ini, sangat kuat didasarkan pada yurisprudensi
tetap Mahkamah Konstitusi RI serta tren hukum tata negara internasional
(comparative constitutional law), antara lain:
8.
Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Kolombia (Corte Constitucional
de
Colombia)
-
Putusan
Nomor
C-035/2016:
Mahkamah Konstitusi Kolombia dalam putusan monumental mengenai
proteksi wilayah pertambangan strategis (páramos) menegaskan bahwa
individu, mahasiswa, dan komunitas lokal memiliki kedudukan hukum
mutlak (solid standing) atas dasar hak antargenerasi (intergenerational
equity). Mahkamah menyatakan bahwa kelonggaran aturan negara
11
terhadap
konsesi
industri
ekstraktif
asing
yang
berpotensi
mengeksploitasi kekayaan alam nasional tanpa kontrol proteksi yang
ketat memberikan hak konstitusional langsung kepada warga negara
untuk membatalkan regulasi tersebut melalui peradilan konstitusi.
9.
Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan (Constitutional
Court of South Africa) - Perkara Barkhuizen v Napier (2007) dan
Khosa (2004): Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan secara konsisten
dalam yurisprudensinya meletakkan prinsip bahwa perorangan warga
negara (baik dari kalangan profesional, komunitas rentan, maupun
pencari kerja) memiliki hak gugat langsung (standing to sue) terhadap
regulasi atau instrumen ekonomi negara yang dinilai diskriminatif,
eksklusif, atau menutup akses partisipasi domestik. Mahkamah
menegaskan bahwa kegagalan alokasi dan pengawasan sumber daya
ekonomi publik oleh negara merupakan pelanggaran langsung terhadap
prinsip negara hukum (Rule of Law).
10.
Yurisprudensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court
of Human Rights - ECHR) - Perkara Fadeyeva v. Russia (2005):
ECHR merumuskan standar hukum internasional bahwa warga negara
perorangan yang bertempat tinggal dan hidup di wilayah yang terdampak
langsung oleh wilayah konsesi industri ekstraktif/pertambangan skala
masif memiliki standing hukum untuk menggugat regulasi domestik,
apabila regulasi tersebut dinilai longgar dan gagal mengendalikan
dominasi operasional korporasi besar yang merugikan hak sosial-
ekonomi serta keseimbangan ekologis masyarakat setempat.
11.
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia -
Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 (UU Ketenagalistrikan) dan
Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 (UU Migas): Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia telah mengunci preseden hukum bahwa setiap
perorangan warga negara Indonesia memiliki legal standing untuk
menguji undang-undang yang mereduksi kontrol negara atas cabang-
cabang produksi strategis [3.16682]. Hal ini dikarenakan setiap warga
negara merupakan penerima manfaat langsung (beneficiary) dari mandat
penguasaan
negara
demi
sebesar-besar
kemakmuran
rakyat
berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945
12
12.
Bahwa kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon tersebut
bersifat nyata, konkret, dan langsung berdampak pada kehidupan sehari-
hari (actual economic loss). Kebijakan pembatasan modal asing yang
longgar serta skema divestasi yang dibuat "berjenjang" tanpa batasan
waktu yang kaku dalam undang-undang a quo, secara faktual telah
melegalisasi penguasaan kekayaan alam di depan mata Para Pemohon
oleh pihak asing. Implikasi sosiologisnya menempatkan Para Pemohon
berada dalam kondisi yang sangat kekurangan secara ekonomi,
kehilangan modal usaha, terpinggirkan dari ruang partisipasi industri
domestik, serta dipaksa tetap menganggur di atas tanah kelahirannya
sendiri.
13.
Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang terang
dan tidak terputus antara kesulitan finansial serta status pengangguran
yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 ayat (3) dan
Pasal 112 ayat (1) UU Minerba. Norma objek pengujian telah bertindak
sebagai "karpet merah" hukum bagi mengalirnya triliunan rupiah
keuntungan ekonomi pertambangan (nikel, tembaga, emas, batubara) ke
luar negeri (capital flight). Akibatnya, kapasitas fiskal negara tersedot dan
ruang ekonomi bagi anak daerah menjadi tertutup, yang secara langsung
memotong hak konstitusional Para Pemohon atas pemanfaatan kekayaan
alam secara berdaulat demi pekerjaan dan penghidupan yang layak.
14.
Bahwa sebagai konsekuensi logis dari adanya hubungan sebab-akibat
(causal verband) tersebut, Para Pemohon memenuhi syarat kelima dalam
pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi, yaitu adanya
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka
kerugian konstitusional yang dialami tidak akan atau tidak lagi terjadi
(recovery of constitutional rights) Apabila permohonan ini dikabulkan,
dengan perincian konstitusional sebagai berikut:
14.1. Pemulihan Hak Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon V Melalui
Rekonstruksi Pasal 6 ayat (3) UU Minerba: Apabila Pasal 6 ayat (3)
UU Minerba dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945
sepanjang tidak dimaknai wajib membatasi modal asing secara
ketat, maka Pemerintah Pusat secara hukum dipaksa untuk
menghentikan pelonggaran investasi asing dan memberikan
13
proteksi prioritas permodalan kepada swasta nasional, BUMN,
BUMD, serta koperasi lokal. Hal ini secara langsung membuka
ruang pendanaan dan kemitraan bagi masyarakat lokal yang
kekurangan modal (seperti Pemohon V di Papua Tengah dan
Pemohon III di Maluku) untuk ikut serta menikmati hasil bumi di
daerahnya sendiri. Dan Terciptanya tatanan perekonomian yang
berlandaskan kepastian hukum yang adil dan kemandirian fiskal
karena capital flight berhasil ditekan serta Terciptanya keadilan
distributif bagi daerah kepulauan dari hasil pengelolaan mineral
strategis
14.2. Pemulihan Hak Pemohon II dan Pemohon IV Melalui Rekonstruksi
Pasal 112 ayat (1) UU Minerba: Apabila Pasal 112 ayat (1) UU
Minerba dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945
sepanjang tidak dimaknai wajib melakukan divestasi saham secara
langsung kepada entitas nasional tanpa skema penundaan
berjenjang, maka korporasi asing tidak dapat lagi menelantarkan
lahan konsesi raksasa (seperti lahan batubara 9.690 hektar di
Sulawesi Barat). Alih-alih dijadikan alat spekulasi aset di luar negeri,
lahan tersebut secara hukum wajib diambil alih oleh entitas nasional
atau daerah dan dioperasikan secara nyata. Operasionalisasi riil ini
secara penalaran yang wajar dapat dipastikan akan membuka
lapangan pekerjaan massal di daerah, yang secara langsung
memulihkan
hak
Pemohon
IV
untuk
keluar
dari
status
pengangguran dan memperoleh penghidupan yang layak dan
Kontrol komoditas mineral strategis beralih ke tangan instrumen
negara/nasional, sehingga menjamin keberlanjutan sumber daya
bagi
masa
depan
generasi
muda
berdasarkan
doktrin
intergenerational equity
15.
Bahwa Mahkamah Konstitusi secara historis telah meletakkan dasar
hukum progresif yang sejalan dengan doktrin Constitutional Public
Interest Standing tersebut. Mahkamah dalam berbagai putusan
monumental (landmark decisions) kerap melakukan terobosan hukum
(judicial activism) dengan melonggarkan pembatasan legal standing
konvensional, demi melindungi hak-hak kelompok masyarakat yang
14
secara struktural tidak berdaya (powerless). Dalam perkara a quo,
hambatan finansial dan geografis yang dialami Para Pemohon (seperti
Pemohon III di Maluku, Pemohon IV di Sulawesi Barat, dan Pemohon V
di Papua Tengah) tidak boleh dijadikan alasan prosedural untuk
menegasikan hak mereka atas keadilan konstitusional (access to justice).
16.
Bahwa apabila Mahkamah menerapkan standar kedudukan hukum
secara rigid dan tekstual tanpa melihat ketimpangan struktural yang
dilahirkan oleh Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba, maka
akan terjadi situasi contradictio in terminis. Di satu sisi, Konstitusi
menjamin bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945).
Namun di sisi lain, rakyat kecil yang menjadi korban langsung dari
"pemberian karpet merah" kepada modal asing justru ditutup hak
gugatnya hanya karena mereka tidak memiliki modal atau kapasitas
korporasi untuk menunjukkan kerugian bisnis komersial. Oleh karena itu,
pengakuan terhadap kedudukan hukum Para Pemohon merupakan
manifestasi dari fungsi Mahkamah sebagai The Guardian of the
Constitution sekaligus The Protector of Citizens’ Constitutional Rights.
17.
Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia
yang oleh UUD NRI 1945 diberikan jaminan hak-hak konstitusional secara
absolut, pada:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
b. Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk
memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
18.
Bahwa selain hak-hak dasar di atas, kapasitas hukum Para Pemohon
sebagai warga negara juga melekat erat dengan hak konstitusional publik
dan keselarasan hubungan tata negara sebagaimana dimaksud dalam:
a. Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 “Hubungan keuangan, pelayanan
umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”
b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
15
c. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”
19.
Bahwa kedudukan hukum para Pemohon diperkuat secara akademis oleh
Doktrin Constitutional Public Interest Standing (Hak Gugat Kepentingan
Publik Konstitusional). Doktrin hukum tata negara modern ini menyatakan
bahwa ketika sebuah undang-undang mendistribusikan kekayaan alam
secara asimetris dan timpang sehingga memicu kemiskinan struktural
bagi warga negara, maka setiap warga negara yang terdampak langsung
memiliki hak gugat sah (legitimate standing) untuk menunjukkan bahwa
negara telah melakukan kegagalan konstitusional (constitutional failure)
dalam memenuhi kewajiban mengelola kekayaan alam demi kemakmuran
rakyat komunal. Akses ke keadilan konstitusional (constitutional justice)
harus dibuka selebar-lebarnya bagi kelompok perorangan yang secara
ekonomi kekurangan agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen
pemulihan hak-hak dasar yang terabaikan.
20.
Bahwa pengakuan kedudukan hukum para Pemohon juga sejalan dengan
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (seperti
Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK No. 36/PUU-
X/2012). Dalam preseden tersebut, Mahkamah secara konsisten
menegaskan bahwa setiap perorangan warga negara Indonesia
pembayar pajak (taxpayer) memiliki kepentingan hukum substantif yang
sah (legitimate legal interest) untuk menguji undang-undang yang dinilai
mereduksi kontrol kedaulatan negara atas cabang-cabang produksi
strategis. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum
yang kokoh dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 6 ayat (3) dan Pasal
112 ayat (1) UU Minerba terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1)
dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) dan
ayat (3) UUD NRI 1945.
21.
Bahwa dengan demikian, norma a quo secara nyata menimbulkan
kerugian konkret, spesifik, dan aktual bagi para Pemohon, baik secara
individu maupun kolektif. Kerugian tersebut meliputi ketidakpastian hukum
praktik profesional pembayar pajak (Pemohon I), terbatasnya partisipasi
16
generasi muda dalam mengawal kedaulatan ekonomi masa depan
(Pemohon II), terabaikannya perimbangan hak daerah kepulauan di
Maluku (Pemohon III), hilangnya lapangan kerja anak daerah di Sulawesi
Barat (Pemohon IV), serta ketimpangan sosial-ekologis akut di lingkar
tambang Papua Tengah (Pemohon V) akibat monopoli permodalan asing.
Terdapat jalinan sebab-akibat (causal verband) yang tidak terputus di
mana kerugian finansial serta status pengangguran struktural yang
dialami Para Pemohon saat ini bersumber langsung dari berlakunya
norma yang dimohonkan pengujian.
22.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai Kewenangan Mahkamah
Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) di atas, para
Pemohon telah memenuhi syarat formil permohonan. Selanjutnya, para
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini berdasarkan
alasan-alasan hukum (Posita Pengujian Materiil) sebagai berikut:
III. ALASAN PERMOHONAN
23.
Bahwa Bangsa Indonesia memiliki cita hukum (rechtsidee) yang
bersumber
dari
kehendak
luhur
untuk
mewujudkan
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkeadilan. Cita hukum
ini merupakan arah dan pedoman utama dalam pembentukan serta
penyelenggaraan hukum nasional. Cita hukum tersebut secara eksplisit
termanifestasi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945),
yang memuat tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
24.
Bahwa dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai
bintang penuntun (leitstar) yang harus menjiwai seluruh proses
penyelenggaraan negara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya
alam. Setiap kebijakan hukum, khususnya yang mengatur sektor
pertambangan, wajib diarahkan untuk mencapai keadilan sosial dan
kemakmuran rakyat. Apabila suatu norma hukum, seperti Pasal 6 ayat (3)
dan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba, justru mengabaikan prinsip keadilan
17
dan menunda hadirnya negara dalam penguasaan substantif atas cabang
produksi penting, maka norma tersebut bertentangan dengan cita hukum
bangsa dan menyimpang dari tujuan negara yang telah ditetapkan dalam
Pembukaan UUD NRI 1945;
25.
Bahwa jika ditinjau dari perspektif historis, pembentukan regulasi
pertambangan di Indonesia sejak era rezim hukum tahun 1967 tidak dapat
dilepaskan dari konteks politik-ekonomi global pada masa itu. Tekanan
internasional yang kuat memaksa terjadinya reformasi sektor energi dan
mineral guna membuka ruang investasi bagi kepentingan modal
internasional seluas-luasnya. Konsekuensi logis dari kebijakan historis
tersebut adalah terjadinya pergeseran paradigma penguasaan sumber
daya alam, yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara secara
utuh, bergeser menjadi ruang eksploitasi kekayaan alam yang didominasi
oleh korporasi transnasional melalui skema regulasi yang berpihak
kepada kepentingan kapital;
26.
Bahwa hambatan konstitusional ini terus bermutasi dan mencapai
puncaknya melalui berlakunya ketentuan dalam produk legislasi terbaru.
Keberlanjutan regulasi pertambangan saat ini dinilai menyimpang dari
amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 karena lebih
menekankan pada mekanisme liberalisasi investasi tanpa disertai
pembatasan yang ketat. Akibatnya, penguasaan substantif atas sumber
daya alam strategis justru bergeser ke tangan korporasi, terutama
perusahaan asing yang mendapatkan legitimasi hukum melalui skema
kontrak dan mekanisme divestasi bertahap. Kondisi ini berpotensi
menjadikan konsep penguasaan negara sekadar sebagai "ilusi
konstitusional" (constitutional illusion), di mana negara tampak hadir
secara formal-administratif melalui penerbitan perizinan semata, namun
secara substantif kehilangan kendali (substantive control) atas arah
kebijakan pengelolaan, pemrosesan, dan distribusi mineral;
27.
Bahwa penyimpangan paradigma hukum pertambangan dari cita-cita sila
kelima Pancasila tersebut mengkristal secara nyata di dalam produk
legislasi objek permohonan ini. Oleh karena itu, para Pemohon
mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 6 ayat (3) dan
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
18
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Pasal 18A
ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1),
serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
28.
Bahwa bunyi teks asli dari norma-norma objek pengujian materiil yang
dinilai bertentangan dengan Konstitusi adalah sebagai berikut:
Pasal 6 ayat (3) UU Minerba yang berbunyi:“Pemerintah Pusat
menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan
saham badan usaha dengan modal asing.”
Pasal 112 ayat (1) UU Minerba yang berbunyi:“Badan usaha pemegang
IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya
dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham secara berjenjang
sehingga sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, atau Badan
Usaha swasta nasional.”
29.
Bahwa sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia terbukti
secara nyata merupakan "cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak" sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.
Pentingnya sektor ini terlihat secara jelas dari skala produksi dan
kontribusi fiskal yang masif, di mana pengelolaan satu wilayah tambang
saja mampu menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa bagi pendapatan
negara serta pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) di daerah penghasil strategis;
30.
Bahwa guna memberikan pembuktian objektif mengenai besarnya skala
pemanfaatan serta potensi risiko atas tergerusnya penguasaan negara
akibat longgarnya batasan modal asing, kondisi empiris ini nyata terlihat
dari fakta ketergantungan struktural pada korporasi transnasional besar
yang hingga saat ini menguasai berbagai sektor pertambangan strategis
dari hulu hingga hilir di Indonesia;
31.
Bahwa fakta mengenai strategisnya volume penguasaan kekayaan alam
domestik ini terbukti secara sah berdasarkan data kinerja operasional,
kepemilikan aset, dan finansial resmi dari berbagai otoritas pasar
komoditas global, yang menunjukkan besarnya nilai ekonomi serta
19
cengkeraman modal asing atas komoditas nikel, tembaga, emas, dan
batubara nasional, sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel Fakta Empiris Dominasi Modal Asing dan Runtuhnya Kendali
Negara (Reduction of State Control)
No
Perusahaaan
(Negara Asal)
Operasi
Wilayah
di
Indonesia
Kehadiran /
Durasi
Operasi
Pendapatan
Tahunan
/
Skala
Penguasaan
Aset
Dampak
Langsung
terhadap Kerugian
Pemohon
1.
Freeport-
McMoRan
(Amerika
Serikat)
PT
Freeport
Indonesia
—
Tambang
Tembaga
&
Emas
Blok
Grasberg,
(Papua
Tengah)
Hadir
sejak
1967
(Operasi
Kontrak
Karya jangka
panjang)
Pendapatan
grup
mencapai
US$
19,6
Miliar
pada
laporan
keuangan
tahunan
terbaru
Keuntungan
makro
mengalir ke
luar
negeri
(capital
flight),
sedangkan
Pemohon V
(warga
Mimika)
dipaksa
tetap dalam
kehidupan
serba
kekurangan
uang
dan
menanggung
risiko
ekologis
secara
sepihak
2.
Vale
S.A.
(Brasil)
—
melalui
PT
Vale Indonesia
Tambang nikel
Sorowako
(Sulawesi)
Operasi
komersial
sejak
1968/1970an
Pendapatan
konsolidasi
grup
Vale
S.A.
mencapai
US$
37–40
Miliar
per
tahun.
Menutup
ruang
partisipasi
industri
hilir
dan
modal
domestik, sehingga
merugikan
hak
masa
depan
ekonomi
3.
Nickel
Industries
(Australia)
Proyek
pertambangan
dan
operator
nikel
terintegrasi di
Sulawesi dan
Maluku Utara.
2010-an
(akuisisi
&
konsolidasi)
Pendapatan
grup
mencapai
≈
US$
1,9
Miliar
(Data
Mining
Technology)
Menambah
daftar
penguasaan asing
berkedok investasi
jangka
panjang
yang
melanggengkan
penundaan kendali
manajemen
nasional
akibat
kelonggaran skema
divestasi.
20
4.
Eramet
(Prancis)
.
Proyek
kemitraan
strategis
ekstraksi nikel
berskala besar
di
Maluku
Utara.
Kehadiran
investasi
2010-an
Pendapatan
grup
mencapai
miliaran Euro
per
tahun
(Data
Financial
Times).
Mengeksploitasi
cadangan
mineral
mentah
secara
masif,
sementara
daerah
asal
Pemohon
III
(Kepulauan
Maluku)
terpinggirkan
dari
perimbangan
perolehan
keuangan yang adil
(Melanggar
Pasal
18A UUD 1945).
5.
POSCO
/
Korea (Korean
firms)
.
Investasi pada
jaringan
smelter logam
dan
pengolahan
nikel
di
Halmahera,
Maluku Utara.
Kemitraan
strategis
sejak
era
2010-an.
Pendapatan
konsolidasi
grup
mencapai
puluhan
miliar USD.
Mengamankan
rantai pasok logam
eksklusif
untuk
industri luar negeri,
menegasikan
konsep
"untuk
sebesar-besar
kemakmuran
rakyat" Indonesia.
6.
AngloGold
Ashanti
/
Newcrest
(Australia)
.
Eksplorasi
kepemilikan
cadangan
emas berskala
besar
di
wilayah
Maluku Utara.
Variatif
Penguasaan
cadangan
bernilai
miliaran
USD.
Penguasaan
hak
atas
bumi
oleh
asing, menjauhkan
rakyat
dari
kepemilikan
aset
strategis
bangsanya sendiri.
7.
Various
Chinese
nickel/refining
firms
(kelompok:
Tsingshan,
Delong,
Jinchuan,
Huayou)
Kawasan
Industri
Pengolahan &
Smelter Nikel
di
Morowali
(Sulteng) dan
Weda
Bay
(Maluku Utara)
melalui entitas
seperti
PT
Wanatiara
Persada.
2010s–
2020s
Menguasai
secara
mutlak ~75%
kapasitas
pemurnian
(refining)
nikel nasional
dengan
pendapatan
miliaran
USD.
Menciptakan
monopoli
absolut
permodalan global
atas
komoditas
hilirisasi
strategis
nasional,
yang
merenggut
hak
ekonomi Pemohon
II (Mahasiswa) dan
Pemohon III (Anak
daerah
Maluku)
atas
kedaulatan
industry
dalam
negeri
8.
PHI Group /
Coke
Resources (AS
/ Australia.
Akuisisi saham
proyek
batubara
PT
Tambang
Sekarsa
Adadaya
(TSA)
di
Sulawesi
Barat..
2013 (Tahap
transaksi
&
penjajakan
investasi
aset)
Penguasaan
konsesi
lahan
tambang
batubara
ekstensif
seluas 9.690
Hektar
Akibat
skema
divestasi
"berjenjang" Pasal
112 ayat (1) yang
longgar,
asing
membiarkan
konsesi
seluas
9.690 hektar dalam
status non-produksi
21
bernilai
jutaan USD.
(telantar)
demi
spekulasi
pasar
finansial global. Hal
ini
menjadi
penyebab)
langsung Pemohon
IV di Mamuju tetap
menganggur,
kekurangan
uang,
dan
kehilangan
penghidupan yang
layak.
32.
Bahwa berdasarkan fakta-fakta empiris di atas, jalinan sebab-akibat
(causal verband) antara inkonstitusionalitas norma dengan kemiskinan
struktural masyarakat menjadi sangat nyata. Ketentuan Pasal 6 ayat (3)
dan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba secara empiris terbukti telah menjadi
instrumen hukum yang melegalisasi pengalihan kekayaan alam Indonesia
ke luar negeri (capital flight). Di kala korporasi multinasional asing dari
Amerika Serikat, Tiongkok, Brasil, Prancis, Korea, dan Australia meraup
akumulasi modal hingga puluhan miliar dolar, Para Pemohon sebagai
pemilik sah kedaulatan tanah air justru dipaksa hidup dalam kondisi
kekurangan uang, tanpa modal usaha, dan menganggur di tanah
kelahiran mereka sendiri. Hal ini merupakan pembuktian mutlak atas
terjadinya penyimpangan terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.
33.
Bahwa kondisi empiris ini menunjukkan bahwa negara kehilangan potensi
pendapatan serta hak pengelolaan (beheersdaad) yang sangat besar dari
sektor sumber daya alam yang seharusnya menjadi sumber utama
kemakmuran rakyat komunal. Dengan penguasaan mayoritas oleh kapital
asing, manfaat ekonomi dari pengelolaan kekayaan alam tidak lagi
dinikmati secara adil oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat di
daerah penghasil tambang utama (seperti wilayah domisili Pemohon III di
Maluku dan Pemohon V di Papua Tengah) yang justru dipaksa memikul
dampak degradasi ekologis dan jerat kemiskinan struktural.
34.
Bahwa implikasi dari berlakunya Pasal 6 ayat (3) UU Minerba yang
menyerahkan wewenang tanpa parameter (blanko mandat) dalam
menetapkan persentase modal asing kepada eksekutif pusat, serta Pasal
112 ayat (1) yang membiarkan divestasi berjalan "secara berjenjang"
tanpa kepastian tenggat waktu (timeline) yang kaku, telah melegitimasi
22
kondisi ketimpangan struktural tersebut secara permanen. Hal ini memicu
terjadinya situasi di mana hak penguasaan negara atas cabang-cabang
produksi penting hanyalah menjadi sebuah "ilusi konstitusional"
(constitutional illusion). Negara tampak hadir secara formal-administratif
melalui perizinan formalitas, namun secara substantif kehilangan
kedaulatan penuh (substantive control) untuk mengarahkan kekayaan
alamnya
demi
sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat
komunal
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) yard ayat (3) UUD NRI
1945.
A. PASAL 6 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 18A AYAT (2), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28C
AYAT (2) DAN PASAL 33 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
35.
Bahwa setelah menguraikan landasan filosofis, historis, serta pemetaan
penguasaan korporasi raksasa transnasional di atas, Para Pemohon
selanjutnya akan membedah secara spesifik pertentangan materiil
normatif Pasal 6 ayat (3) UU Minerba terhadap hukum dasar konstitusi
UUD NRI 1945.
36.
Bahwa pertentangan utama Pasal 6 ayat (3) UU Minerba terletak pada
tindakan pelimpahan wewenang legislasi yang berlebihan (undue
delegation of power) tanpa adanya batasan yang jelas (ceiling limit) di
tingkat undang-undang. Ketika norma a quo menyatakan “Pemerintah
Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase
kepemilikan saham badan usaha dengan modal asing”, undang-undang
ini melepaskan fungsi pengaturan (regelendaad) yang dimiliki oleh DPR
dan Presiden selaku pembentuk undang-undang. Penyerahan mandat
tanpa batas atas (blanko mandat) kepada Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Menteri untuk menentukan porsi modal asing—tanpa dikunci
angka maksimalnya di dalam undang-undang—secara nyata telah
melahirkan ketidakpastian hukum yang multitafsir dan melanggar Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945.
37.
Bahwa ketiadaan pembatasan modal asing di tingkat undang-undang ini
menciptakan iklim usaha yang diskriminatif (unlevel playing field) yang
23
merugikan pelaku usaha domestik, swasta nasional, BUMN, BUMD,
maupun koperasi lokal yang kekurangan modal. Hal ini secara langsung
merugikan hak Para Pemohon (khususnya Pemohon I, II, dan III) untuk
memajukan diri dan memperjuangkan hak ekonominya secara kolektif
guna membangun bangsa, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1)
dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
38.
Bahwa dengan demikian, Pasal 6 ayat (3) UU Minerba telah melahirkan
pola hubungan yang timpang dan bersifat sentralistik, sehingga
bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana dijamin
oleh Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Bahwa salah satu prinsip fundamental
pascareformasi adalah penegasan kembali makna penguasaan negara
atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun dalam kenyataannya, prinsip tersebut tidak terwujud secara nyata,
bahkan cenderung tereduksi oleh keberlakuan norma Pasal 6 ayat (3) UU
Minerba yang membuka ruang dominasi asing dalam pengelolaan
pertambangan nasional.
39.
Kondisi ketidakadilan secara struktural tersebut terbukti nyata secara
ilmiah apabila dikaitkan dengan fakta empiris dari data Badan Pusat
Statistik (BPS) per Maret 2025, yang menunjukkan bahwa provinsi-
provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan merupakan wilayah
penghasil tambang utama justru mendominasi daftar wilayah termiskin di
Indonesia, seperti Provinsi Papua Tengah yang mencatatkan angka
kemiskinan sebesar 28,9% dan Provinsi Maluku sebesar 15,38%. Fakta
ini menunjukkan adanya paradoks nyata (resource curse), di mana
kekayaan alam dikuasai dan dieksploitasi secara masif oleh modal asing,
tetapi masyarakat setempat dipaksa hidup dalam jerat kemiskinan
struktural akibat tidak mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Hal
tersebut memperkuat dalil Para Pemohon bahwa norma a quo tidak
sejalan dengan prinsip keadilan sosial, merendahkan martabat negara,
serta bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 karena tidak
mencerminkan hubungan pemanfaatan sumber daya yang adil dan
selaras antara pusat dan daerah.
40.
Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
24
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
Namun, Pasal 6 ayat (3) UU Minerba justru menciptakan praktik
diskriminatif yang asimetris. Norma a quo mengakibatkan masyarakat
lokal di daerah pertambangan tidak memiliki kedudukan hukum yang
setara dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya alam di
wilayahnya
sendiri.
Wewenang
penentuan
batas
modal
asing
sepenuhnya dipusatkan di tangan Pemerintah Pusat dan korporasi
pemegang izin, sementara masyarakat daerah hanya ditempatkan
sebagai objek pasif yang dipaksa menanggung seluruh akibat sosial,
ekonomi, maupun ekologis.
41.
Realitas sosiologis ini terbukti dari adanya kerusakan ekosistem
lingkungan hidup yang parah akibat aktivitas pertambangan komoditas
nikel global (seperti pengolahan nikel oleh entitas transnasional di
Konawe Utara dan wilayah sekitarnya) yang secara nyata telah
menimbulkan sedimentasi lumpur pertambangan, merusak terumbu
karang, serta mematikan wilayah tangkap nelayan lokal di daerah pesisir
perairan pertambangan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip
persamaan kedudukan di hadapan hukum, karena rakyat di daerah
pertambangan diperlakukan tidak setara dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut nasib dan ruang hidup mereka sendiri.
Padahal, sebagai warga negara, mereka memiliki hak konstitusional untuk
ikut
serta
menentukan
kebijakan
publik
yang
memengaruhi
kehidupannya. Dengan demikian, Pasal 6 ayat (3) UU Minerba telah
melanggar amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta melemahkan
prinsip demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
42.
Sementara masyarakat hanya ditempatkan sebagai pihak yang
menanggung akibat sosial, ekonomi, maupun lingkungan dari aktivitas
pertambangan. Dan terbukti adanya kerusakan ekosistem lingkungan
pada aktivitas pertambangan yang merugikan Masyarakat lokal di daerah
pertambangan
https://www.bbc.com/indonesia/articles/c870n03351xo
Dengan demikian, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945 karena mengingkari prinsip persamaan kedudukan warga
negara dalam hukum dan pemerintahan.
25
Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di
hadapan hukum, karena rakyat di daerah pertambangan diperlakukan
tidak setara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut
nasib dan masa depan mereka sendiri. Padahal, sebagai warga negara,
mereka memiliki hak konstitusional untuk ikut serta menentukan kebijakan
publik yang memengaruhi kehidupannya. Dengan demikian, Pasal 6 ayat
(3) UU Minerba telah melanggar amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945,
serta melemahkan prinsip demokrasi ekonomi yang berorientasi pada
kepentingan rakyat.
43.
Bahwa penyerahan batasan modal asing secara mutlak kepada peraturan
pelaksana (eksekutif) tanpa adanya batas atas (constitutional restraint) di
tingkat undang-undang, melanggar prinsip negara hukum yang
menghendaki asas kejelasan rumusan (definiteness of norm). Dalam
doktrin hukum administrasi negara, pemberian wewenang tanpa
parameter baku yang rigid seperti pada Pasal 6 ayat (3) UU No. 2 Tahun
2025, dikategorikan sebagai tindakan memberikan blanko mandat atau
"cek kosong" regulasi. Hal ini melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
1945 karena memicu terjadinya ketidakpastian hukum yang akut dan
membuka ruang penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta
kompromi transaksional di balik pintu tertutup antara oknum birokrasi
pusat dengan korporasi transnasional asing. Mahkamah Konstitusi wajib
hadir meluruskan batasan ini setingkat undang-undang guna memagari
agar hak penguasaan ekonomi negara tidak digadaikan sewaktu-waktu
oleh kebijakan eksekutif yang fluktuatif
44.
Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak
untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Akan tetapi,
Pasal 6 ayat (3) UU Minerba secara nyata menutup ruang partisipasi
masyarakat lokal untuk memperjuangkan hak kolektif mereka atas
sumber daya alam yang justru menjadi basis utama kehidupan. Norma a
quo hanya menempatkan Pemerintah Pusat dan korporasi pemegang izin
sebagai aktor utama, sementara masyarakat lokal yang paling terdampak
justru diposisikan sebatas penerima akibat. Dengan mekanisme
demikian, rakyat kehilangan kesempatan untuk ikut menentukan arah
26
kebijakan pengelolaan tambang yang secara langsung menyangkut
nasib, lingkungan hidup, dan kesejahteraan mereka. Padahal, UUD 1945
melalui Pasal 28C ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya. Ketika ruang partisipasi itu ditutup oleh UU
Minerba, maka hak konstitusional rakyat untuk membangun diri secara
kolektif menjadi terlanggar. Akibatnya, pengelolaan pertambangan lebih
menguntungkan korporasi besar, sementara masyarakat lokal semakin
termarginalkan dari sumber kehidupan mereka sendiri.
45.
Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Minerba memusatkan kendali pada
Pemerintah Pusat dan korporasi pemegang izin, tanpa mekanisme yang
menjamin keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini
menyebabkan
rakyat
khususnya
masyarakat
lokal
di
daerah
pertambangan tidak memiliki ruang partisipasi substantif untuk
menentukan arah pengelolaan sumber daya yang langsung memengaruhi
kehidupan mereka. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses yang
memadai untuk memperoleh manfaat ekonomi, pendidikan, maupun
kesejahteraan dari aktivitas pertambangan yang dilakukan di tanah
mereka sendiri. Sebaliknya, keuntungan justru terakumulasi pada
korporasi besar dan birokrasi pusat, sementara masyarakat setempat
menanggung beban kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kemiskinan
struktural. Dengan demikian akan terpinggirkannya masyarakat lokal dari
proses pengelolaan, hak kolektif untuk membangun diri secara bersama-
sama tercerabut. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi
ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan.
Pada akhirnya, Pasal 6 ayat (3) UU Minerba mereduksi makna substantif
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, karena membatasi partisipasi rakyat dan
hanya menjadikan mereka sebagai objek kebijakan.
46.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin: “Setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Namun, Pasal 6 ayat (3)
UU Minerba mengandung frasa yang multitafsir, seperti “berjenjang” dan
“batasan nilai investasi,” yang tidak memberikan tolok ukur jelas.
Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena membuka
27
ruang perbedaan tafsir antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat.
Dalam praktiknya, norma yang kabur ini justru menempatkan masyarakat
sebagai pihak yang paling dirugikan, sebab negara tidak hadir
memberikan kepastian hukum yang seimbang
47.
Selain itu, penggunaan skema kontrak dalam pengelolaan pertambangan
menempatkan negara sejajar dengan korporasi swasta, sehingga asas
keseimbangan dan proporsionalitas kontrak berlaku. Padahal dalam
kenyataan, posisi negara kerap lebih lemah dibandingkan korporasi asing
yang memiliki modal, teknologi, dan jaringan global. Kondisi ini
berimplikasi pada lahirnya kontrak yang timpang dan merugikan rakyat.
Bahwa kondisi tersebut semakin diperparah dengan fakta historis kontrak
karya pertambangan, di mana negara kerap menunda penerimaan
deviden hingga puluhan tahun dengan dalih pengembalian biaya
investasi. Bahkan, dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang
mengatur skema investasi asing di sektor pertambangan, pembagian
keuntungan atau deviden baru dapat dinikmati negara setelah 20 (dua
puluh) tahun kontrak berjalan Ketimpangan struktural tersebut diperperah
oleh fakta historis di mana negara kerap kali dipaksa menggigit jari tanpa
menerima pembagian keuntungan (dividen) hingga puluhan tahun,
dengan dalih bahwa korporasi asing harus memulihkan biaya investasi
terlebih dahulu (investment cost recovery). Legitimasi penundaan hak
fiskal negara ini diatur secara legal dan diulur secara berurutan dalam
peraturan pemerintah pelaksana sebagai berikut:
a. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (Pasal 97 ayat
(1)): Mengatur bahwa perusahaan asing baru diwajibkan mencicil
penyerahan sahamnya (divestasi) kepada pihak Indonesia setelah 5
(lima) tahun sejak tahap kegiatan Operasi Produksi komersial berjalan.
b. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 (Pasal 97
Perubahan): Mulai melonggarkan waktu dengan mengulur kewajiban
pencicilan divestasi saham bagi asing yang mengoperasikan tambang
bawah tanah (underground mining) atau terintegrasi smelter menjadi
paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak berproduksi komersial.
c. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 (Pasal 147 ayat
(1)): Menjadi puncak "karpet merah" paling longgar bagi asing. Aturan
28
terbaru ini membolehkan perusahaan asing pemilik smelter atau
tambang bawah tanah menunda kewajiban pelepasan saham
mayoritasnya (51%) secara ekstrem, di mana pencicilan saham baru
diwajibkan dimulai pada tahun ke-20, dan baru genap 51% pada tahun
ke-25.
48.
Konsekuensi yuridis dari rantai regulasi yang longgar ini memberikan hak
legal bagi korporasi asing untuk menikmati 100% keuntungan bersih
sendirian selama 20 tahun pertama—yaitu masa-masa emas di mana
volume isi bumi dikeruk habis-habisan secara maksimal. Sementara itu,
negara dan rakyat di daerah (seperti Para Pemohon) hanya dijadikan
penonton pasif yang dipaksa kebagian getahnya berupa kerusakan alam,
konflik sosial, dan degradasi lingkungan hidup.
49.
Skema penyerahan saham yang sangat lambat dan diulur-ulur (“secara
berjenjang”) pada Pasal 112 ayat (1) UU Minerba ini membuktikan bahwa
tata hukum pertambangan kita lebih berpihak pada kantong investor asing
daripada perut rakyat sendiri. Hal ini secara diametral melanggar amanat
Pasal 33 UUD NRI 1945 karena esensi hak penguasaan ekonomi negara
(beheersdaad) dilemahkan, dan pemanfaatan kekayaan alam ditunda
hingga puluhan tahun demi menguntungkan pihak asing ketimbang
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat komunal.
50.
Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut, hampir seluruh
keuntungan dinikmati pihak asing, sedangkan negara dan masyarakat
hanya memperoleh royalti serta pajak dalam jumlah terbatas. Praktik
demikian jelas mengingkari prinsip kepastian hukum yang adil, sekaligus
menempatkan rakyat Indonesia sebagai pihak yang paling dirugikan
dalam pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dikuasai oleh
negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sehubungan hal tersebut menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, negara hukum
tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, melainkan juga dari jaminan
perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Jika suatu norma hukum
menimbulkan ketidakpastian dan tidak menjamin kepentingan rakyat,
maka norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum
sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam
konteks Pasal 6 ayat (3) UU Minerba, frasa multitafsir seperti “berjenjang”
29
dan “batasan nilai investasi” tidak hanya menimbulkan ketidakpastian,
tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang
merugikan rakyat
51.
Lebih lanjut, Prof. Maria Farida Indrati, mantan Hakim Konstitusi,
menegaskan bahwa ketidakjelasan norma dalam undang-undang akan
menimbulkan legal uncertainty dan pada akhirnya melanggar hak
konstitusional warga negara. Norma yang multitafsir menciptakan ruang
abu-abu yang kerap dimanfaatkan oleh pemegang modal, terutama
korporasi asing, untuk menegosiasikan kontrak yang timpang dengan
negara. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang
menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum itu
sendiri. Apabila hukum hadir dalam bentuk norma yang kabur dan
mengandung celah, maka kepastian hukum tidak akan tercapai. Dalam
praktik pengelolaan sumber daya alam, kontrak karya yang menunda
pembagian deviden hingga 20 (dua puluh) tahun menunjukkan bahwa
hukum yang ada lebih melindungi kepentingan investor asing
dibandingkan hak rakyat Indonesia. Dengan demikian, secara doktrinal
maupun empiris, norma Pasal 6 ayat (3) UU Minerba tidak hanya gagal
memberikan kepastian hukum, tetapi juga secara nyata melemahkan
posisi negara sebagai penguasa cabang produksi yang penting bagi hajat
hidup orang banyak. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum,
asas keadilan sosial, dan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil.
52.
Bahwa Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.”
Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan: “Bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya (antara lain
Putusan No. 002/PUU-I/2003 tentang Kelistrikan, Putusan No. 36/PUU-
X/2012 tentang Migas, Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang Kehutanan,
dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013 tentang Air) telah memberikan tafsir
konstitusional bahwa frasa “dikuasai oleh negara” tidak semata-mata
30
berarti kepemilikan formal, melainkan mencakup fungsi kebijakan,
pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan yang wajib
dijalankan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
53.
Namun, Pasal 6 ayat (3) UU Minerba justru menyimpang dari tafsir
konstitusional tersebut dengan menggeser makna “penguasaan oleh
negara” menjadi mekanisme kontraktual yang bercorak privatistis. Dalam
konstruksi ini, negara tidak lagi ditempatkan sebagai pengatur utama yang
berdaulat, melainkan sebagai salah satu pihak kontrak yang sejajar
bahkan seringkali lebih lemah dibandingkan korporasi besar, khususnya
asing. Akibatnya, prinsip “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”
kehilangan makna substantif, karena yang diuntungkan hanyalah
segelintir
pemodal
besar,
sedangkan
masyarakat
lokal
harus
menanggung beban sosial berupa kemiskinan struktural, kerusakan
ekologis, dan konflik agraria.
54.
Menurut Prof. Sri Soemantri, kedaulatan negara atas sumber daya alam
tidak dapat direduksi menjadi hubungan kontraktual yang meniadakan
peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Negara wajib bertindak sebagai
trustee
untuk
kepentingan
rakyat,
bukan
sebagai
pihak
yang
menegosiasikan aset bangsa dengan investor asing. Sejalan dengan itu,
dengan pemikiran para ahli hukum tata negara lain. Prof. Jimly
Asshiddiqie menekankan bahwa prinsip penguasaan negara dalam Pasal
33 UUD 1945 tidak boleh direduksi hanya menjadi peran “notaris negara”
yang sekadar mengesahkan kontrak. Negara harus hadir sebagai
pemegang kendali utama dalam menentukan arah dan prioritas
pemanfaatan sumber daya alam, sehingga distribusi manfaat dapat
benar-benar dinikmati rakyat banyak.
55.
Bahwa dominasi modal asing hingga ±75% pada kapasitas pemurnian
nikel nasional akibat kelonggaran Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1)
UU No. 2 Tahun 2025, tidak hanya menciptakan ketimpangan fiskal,
melainkan telah mengancam pertahanan ekonomi nasional (economic
security). Mineral strategis seperti nikel dan tembaga adalah komoditas
masa depan (critical minerals) yang menguasai hajat hidup orang banyak
untuk kebutuhan industrialisasi energi hijau dunia. Ketika instrumen
regulasi membiarkan korporasi transnasional asing menguasai kendali
31
manajerial dan kepemilikan saham secara mayoritas dalam jangka waktu
yang panjang, negara secara de facto kehilangan kedaulatan untuk
menentukan ke mana arah pasokan komoditas tersebut didistribusikan.
Akibatnya, nilai tambah hilirisasi (multiplier effect) dikunci dan ditarik
sepenuhnya untuk menyokong kebutuhan industri di negara asal modal
tersebut. sedangkan Indonesia hanya dijadikan sebagai halaman
belakang tempat pengerukan bahan baku mentah yang meninggalkan
residu kerusakan ekologis bagi masyarakat lokal. Kondisi ini bertentangan
secara diametral dengan esensi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945
yang menghendaki daulat ekonomi berada di tangan rakyat dan negara;
56.
Bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Namun, mekanisme divestasi yang
panjang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU Minerba justru
menunda hadirnya negara dalam penguasaan substantif atas sumber
daya alam. Dalam praktiknya, negara hanya berperan sebagai regulator
administratif, sedangkan kendali nyata tetap berada di tangan korporasi
asing.
57.
Kondisi ini menimbulkan ilusi konstitusional, karena penguasaan negara
atas tambang hanya bersifat formalitas semata. Padahal, Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012 (pembubaran BP Migas)
dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013 (pengelolaan Sumber Daya Air) telah
menegaskan bahwa negara tidak boleh sekadar bertindak sebagai
regulator, melainkan wajib memegang penguasaan substantif atas
sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Prof. Sri Edi Swasono
mengingatkan bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945
merupakan roh ekonomi konstitusi Indonesia, yang menolak dominasi
kapitalisme liberal dalam pengelolaan cabang produksi penting dan
kekayaan alam. Jika norma undang-undang justru menyerahkan kendali
kepada mekanisme kontraktual yang cenderung menempatkan negara
pada posisi lemah, maka hal tersebut adalah bentuk penyimpangan serius
dari demokrasi ekonomi yang digariskan oleh para pendiri bangsa.
32
Dengan demikian, Pasal 6 ayat (3) UU Minerba nyata bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena gagal
mewujudkan prinsip penguasaan negara atas cabang produksi penting
untuk kemakmuran rakyat
B. PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERTENTANGAN DENGAN
PASAL 18A AYAT (2), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28C
AYAT (2) DAN PASAL 33 AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
58.
Bahwa Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Hubungan keuangan,
pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”
Dalam hal ini, menegaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam harus
diatur dengan adil, selaras, dan harmonis. Makna dari norma
konstitusional ini adalah bahwa setiap pengelolaan sumber daya strategis
wajib
memberikan
ruang
partisipasi
yang
proporsional
kepada
Pemerintah Daerah. Akan tetapi, Pasal 112 ayat (1) UU Minerba justru
menutup ruang tersebut. Norma divestasi saham hanya diperuntukkan
bagi Pemerintah Pusat, BUMN, atau badan usaha tertentu, tanpa
memberikan ruang yang jelas bagi Pemerintah Daerah.
59.
Padahal, daerah merupakan pihak yang paling terdampak langsung oleh
aktivitas pertambangan, baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonomi.
Dengan dikesampingkannya peran daerah, maka hak konstitusional
rakyat di daerah penghasil tambang tereduksi secara nyata, karena
mereka hanya menanggung beban tanpa memperoleh manfaat yang
proporsional.
Sependapat dengan ahli hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie
(2005), desentralisasi pada hakikatnya merupakan sarana keadilan bagi
daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak dilibatkan dalam pengelolaan
sumber daya alam, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat
Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan adanya hubungan
kewenangan dan keuangan yang adil antara Pusat dan Daerah. Dengan
33
demikian, Pasal 112 ayat (1) UU Minerba mencederai prinsip
konstitusional desentralisasi serta mengabaikan keadilan bagi daerah
penghasil pertambangan
60.
Dalam perspektif doktrin hukum tata negara, sentralisasi penguasaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Minerba bertentangan
dengan teori negara kesatuan yang menganut desentralisasi. Menurut
C.F. Strong, negara kesatuan modern harus menjalankan desentralisasi
agar pemerintahan dapat berjalan efektif, adil, dan dekat dengan rakyat.
Dengan demikian, penarikan seluruh kewenangan strategis ke
Pemerintah Pusat semata justru melemahkan prinsip tersebut.
Dengan demikian, Pasal 112 ayat (1) UU Minerba telah menciptakan
Pemerintah
Daerah
kehilangan
instrumen
konstitusional
untuk
memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Sebaliknya, kebijakan divestasi
hanya menjadi sarana konsolidasi kekuasaan ekonomi di tingkat pusat
dan korporasi besar, sehingga mengabaikan prinsip desentralisasi yang
demokratis sebagai amanat konstitusi
61.
Bahwa Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin persamaan
kedudukan di hadapan hukum. Prinsip konstitusional ini tidak boleh
dipahami secara sempit hanya sebagai persamaan formal, melainkan
harus diwujudkan dalam bentuk keadilan substantif, yaitu kesetaraan
dalam akses dan distribusi manfaat dari sumber daya alam yang dikuasai
negara. Namun, Pasal 112 ayat (1) UU Minerba justru mengingkari prinsip
tersebut karena menutup kesempatan masyarakat lokal yang secara
langsung menanggung dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari
aktivitas pertambangan sehingga masyarakat ditempatkan sebagai pihak
pasif yang hanya menerima beban, tanpa memperoleh hak yang setara
atas manfaat.
Maka norma a quo dengan demikian melahirkan diskriminasi struktural,
karena membedakan kedudukan antara masyarakat lokal dan entitas
besar negara/korporasi dalam menikmati hasil tambang. Padahal,
keadilan substantif menuntut agar pihak yang menanggung risiko terbesar
memperoleh perlindungan dan manfaat yang lebih proporsional.
62.
Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo (2006) menegaskan bahwa hukum
sejatinya adalah sarana untuk membela dan melindungi rakyat yang
34
lemah. Apabila hukum hanya berpihak pada entitas besar baik birokrasi
pusat maupun korporasi multinasional. Maka hukum tersebut kehilangan
legitimasinya sebagai hukum yang berkeadilan. Dengan menutup ruang
partisipasi rakyat dalam divestasi, Pasal 112 ayat (1) UU Minerba tidak
hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga merendahkan martabat
hukum itu sendiri, karena abai terhadap nilai dasar perlindungan
konstitusional warga negara.
63.
Bahwa dalam perspektif teori keadilan distributif John Rawls, prinsip
keadilan sosial menuntut agar ketidaksetaraan yang terjadi dalam
masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila membawa manfaat terbesar
bagi mereka yang paling lemah (the difference principle). Namun, norma
dalam Pasal 112 ayat (1) UU Minerba justru menciptakan kebalikan dari
prinsip tersebut: keuntungan dari divestasi saham hanya mengalir kepada
Pemerintah Pusat, BUMN, atau korporasi besar, sementara masyarakat
lokal yang paling terdampak dari eksploitasi sumber daya alam sama
sekali tidak memperoleh manfaat langsung. Dengan demikian, norma a
quo tidak memenuhi asas keadilan distributif sebagaimana semestinya
berlaku dalam negara hukum.
64.
Dengan demikian, Pasal 112 ayat (1) UU Minerba tidak hanya melanggar
prinsip kesetaraan di hadapan hukum Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945,
tetapi juga mereduksi makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia yang menjadi cita hukum bangsa sebagaimana tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945. Norma ini pada akhirnya gagal menjalankan
fungsi hukum sebagai instrumen emansipatoris yang melindungi dan
memberdayakan rakyat, khususnya mereka yang berada di garis depan
dampak pertambangan.
65.
Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak
setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam rangka
membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Norma ini menegaskan
bahwa
rakyat
tidak
boleh
diposisikan
sekadar
sebagai
objek
pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif terlibat dalam proses
perumusan,
pelaksanaan,
hingga
pengawasan
kebijakan
yang
berdampak pada kehidupan mereka. Namun, Pasal 112 ayat (1) UU
Minerba secara nyata menutup ruang partisipasi kolektif rakyat, termasuk
35
masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan
kawasan pertambangan. Norma tersebut hanya memberikan ruang
kepemilikan saham hasil divestasi kepada Pemerintah Pusat, BUMN, atau
badan usaha tertentu, sementara rakyat yang menjadi pemilik sah
kedaulatan atas sumber daya alam melalui mandat konstitusi justru
dikecualikan. Akibatnya, rakyat hanya menerima dampak negatif berupa
kerusakan ekologis, hilangnya ruang hidup, konflik sosial, serta
keterpinggiran ekonomi, tanpa akses terhadap keuntungan yang
dihasilkan dari tanah mereka sendiri
66.
Lebih lanjut, Prof. Maria Farida Indrati, mantan Hakim Konstitusi,
menegaskan bahwa partisipasi rakyat dalam pembentukan maupun
pelaksanaan hukum merupakan syarat mutlak bagi lahirnya legitimasi
hukum. Tanpa partisipasi rakyat, hukum kehilangan orientasi keadilan
sosialnya dan berubah menjadi instrumen yang berpihak pada
kepentingan segelintir pihak. Dengan demikian, norma a quo jelas
bertentangan dengan prinsip partisipasi konstitusional yang menjadi
fondasi demokrasi ekonomi Indonesia. Menutup ruang rakyat, khususnya
masyarakat lokal dan masyarakat adat, dalam kepemilikan saham hasil
divestasi berarti menafikan hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi
secara kolektif dalam pembangunan sebagaimana dijamin dalam Pasal
28C ayat (2) UUD NRI 1945. Norma tersebut tidak hanya diskriminatif,
tetapi juga mengabaikan mandat konstitusi bahwa rakyat adalah pemilik
kedaulatan sekaligus subjek utama pembangunan, bukan sekadar
penerima dampak negatif dari aktivitas pertambangan.
67.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin kepastian
hukum yang adil bagi setiap warga negara. Namun, Pasal 112 ayat (1) UU
Minerba justru mengandung frasa multitafsir “secara berjenjang” dalam
mekanisme divestasi saham. Frasa yang kabur ini membuka ruang
interpretasi yang luas dan negosiasi kontraktual yang pada praktiknya
lebih menguntungkan korporasi asing dibandingkan negara. Akibatnya,
kontrak-kontrak divestasi sering melahirkan ketidakpastian hukum,
dengan kecenderungan negara hanya berperan sebagai regulator
administratif, sementara kendali substantif atas sumber daya alam tetap
berada di tangan asing.
36
68.
Bahwa menurut Bagir Manan (2001), makna “dikuasai oleh negara” atas
sumber daya alam mencakup fungsi kebijakan, pengurusan, pengelolaan,
dan pengawasan. Dengan demikian, jika negara hanya sebatas mengatur
tanpa melakukan pengelolaan substantif, maka mandat konstitusi menjadi
tereduksi. Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa
hukum harus menjadi alat pembaruan masyarakat (law as a tool of social
engineering). Oleh karena itu, hukum pengelolaan sumber daya alam
seharusnya diarahkan untuk menjamin kepentingan rakyat dan keadilan
sosial, bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan investor asing.
Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum harus menjadi alat
pembaruan masyarakat (law as a tool of social engineering), artinya
hukum SDA harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan korporasi
asing.
69.
Bahwa secara keseluruhan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba
telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi rakyat, khususnya
masyarakat lokal dan adat yang hidup di sekitar wilayah tambang. Norma
a quo memperkuat dominasi korporasi besar dan Pemerintah Pusat,
sekaligus menutup ruang partisipasi yang adil bagi Pemerintah Daerah
maupun rakyat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan struktural, di mana
beban ekologis, sosial, dan kultural harus ditanggung rakyat, sementara
keuntungan ekonomi dinikmati oleh segelintir pihak
70.
Bahwa kondisi ini jelas bertentangan dengan cita hukum bangsa
Indonesia (rechtsidee) yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan
Pembukaan UUD 1945. Sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch,
hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental: keadilan (gerechtigkeit),
kemanfaatan (zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit).
Norma a quo gagal memenuhi ketiganya: ia tidak adil karena diskriminatif,
tidak bermanfaat karena hanya menguntungkan elit tertentu, dan tidak
memberi kepastian hukum karena menggunakan rumusan multitafsir
71.
Bahwa berdasarkan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 136/PUU-XXII/2024, negara hukum menuntut setiap aturan
perundang-undangan selaras, harmonis, dan tidak saling bertentangan.
Norma hukum harus berfungsi sebagai rule of the game yang menjamin
37
kepastian hukum yang adil, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau
ketidakpastian bagi rakyat. Prinsip kepastian hukum yang adil tersebut
merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib
dipenuhi oleh negara.
72.
Namun, Pasal 112 ayat (1) UU Minerba justru bertentangan dengan
prinsip tersebut. Penggunaan frasa “berjenjang” dan pembatasan subjek
divestasi saham yang hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat atau
entitas
tertentu,
membuka
ruang
multitafsir,
diskriminasi,
dan
ketidakpastian hukum. Norma ini tidak selaras dengan cita hukum bangsa
dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi rakyat, khususnya
masyarakat lokal dan daerah penghasil tambang. Dengan demikian,
berlandaskan doktrin kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan
Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo, Maka Pasal 112 ayat (1) UU
Minerba nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal
1 ayat (3) UUD 1945, serta tidak memenuhi standar konstitusional
constitutionalism yang menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan
keadilan bagi rakyat.
73.
Bahwa secara filosofis, norma Pasal 112 ayat (1) UU Minerba menggeser
makna penguasaan negara atas sumber daya alam yang dimandatkan
oleh Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep asli yang
diajarkan oleh Prof. Moh. Hatta Wakil Presiden Pertama, penguasaan
negara tidak sekadar kepemilikan formal, tetapi mencakup penguasaan
penuh oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat, dengan tujuan
menjamin kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Namun, Pasal 112 ayat
(1) UU Minerba mengaburkan makna penguasaan negara dengan
menempatkan negara dalam posisi pihak kontraktual biasa yang tunduk
pada asas-asas kontrak umum. Ketika penguasaan negara direduksi
menjadi sistem kontraktual, yang berlaku adalah asas keseimbangan dan
proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Herlien Budiono dan
Sogar Simamora. Dalam praktiknya, negara sering berada pada posisi
lemah dibandingkan korporasi transnasional yang memiliki kekuatan
modal dan teknologi jauh lebih besar. Akibatnya, kontrak-kontrak
pertambangan kerap timpang, di mana beban negara lebih besar
sementara keuntungan dinikmati korporasi asing, sehingga kondisi ini
38
secara nyata merendahkan martabat negara yang seharusnya berdiri
sebagai pemegang mandat konstitusi, bukan sebagai pihak lemah dalam
relasi kontraktual.
74.
Bahwa norma Pasal 112 ayat (1) UU Minerba, yang mengatur divestasi
saham bagi perusahaan pertambangan, secara nyata memusatkan
kendali pada Pemerintah Pusat dan korporasi besar, tanpa memberikan
ruang yang proporsional bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat
lokal. Padahal, daerah penghasil tambang menanggung beban ekologis,
sosial, dan ekonomi secara langsung, sehingga secara konstitusional
mereka berhak mendapatkan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya
alam di wilayahnya
75.
Selain itu, praktik divestasi saham yang bersifat berjenjang dan multitafsir
membuka ruang negosiasi kontraktual yang cenderung menguntungkan
perusahaan asing, sementara negara dan masyarakat lokal tetap berada
pada posisi lemah. Hal ini secara nyata mengurangi penguasaan
substantif negara atas cabang produksi penting dan sumber daya
strategis, bertentangan dengan prinsip sovereignty over natural
resources, serta berpotensi merugikan rakyat sebagai pemilik hak
konstitusional atas kekayaan alam.
C. PASAL 6 AYAT (3) DAN 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009
TENTANG
PERTAMBANGAN
MINERAL
DAN
BATUBARA,
MELANGGAR PRINSIP MORALITAS HUKUM, PRINSIP RASIONALITAS
HUKUM, DAN MENIMBULKAN KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE.
76.
Bahwa prinsip moralitas hukum merupakan dasar etik yang harus melekat
pada
setiap
pembentukan
dan
pelaksanaan
norma
hukum.
Menurut Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (1964), moralitas hukum
menuntut agar hukum bukan hanya sekadar sistem aturan yang sah
secara formalitas-prosedural, tetapi wajib menjadi sarana moral demi
mencapai keadilan substantif. Norma hukum yang memfasilitasi
eksploitasi tanpa batas atas sumber daya alam oleh pihak asing serta
mengabaikan kesejahteraan riil rakyat, dengan sendirinya gagal
memenuhi moralitas internal hukum (internal morality of law) karena tidak
merepresentasikan nilai keadilan sosial. Dengan memberikan karpet
merah hukum kepada korporasi asing untuk menguasai cabang-cabang
39
produksi yang penting bagi negara, norma a quo menempatkan rakyat
Indonesia selaku pemegang kedaulatan hakiki pada posisi subordinat.
Secara moral hukum, hal ini merupakan bentuk betrayal of constitutional
morality sebuah pengkhianatan terhadap amanat moral konstitusi untuk
mewujudkan kesejahteraan umum.
77.
Bahwa prinsip rasionalitas hukum mensyaratkan agar suatu norma hukum
memiliki tujuan (teleologis) yang dapat dipertanggungjawabkan secara
logis, operasional, dan tidak kontradiktif. Menurut Gustav Radbruch,
rasionalitas hukum adalah hasil keseimbangan mutlak antara kepastian
hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan
(zweckmäßigkeit). Namun, ketidakjelasan parameter batas modal asing
pada Pasal 6 ayat (3) serta digunakannya frasa "secara berjenjang" dalam
skema divestasi Pasal 112 ayat (1) UU Minerba telah melahirkan
ambiguitas hukum (legal ambiguity) yang akut. Norma ini tidak hanya
gagal memenuhi asas lex certa (keterukuran norma) sebagaimana
diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, tetapi juga melanggar
prinsip rasionalitas karena membiarkan terjadinya ketimpangan kontrak
(unbalanced contract) yang menempatkan posisi tawar negara lebih
rendah di hadapan korporasi transnasional.
78.
Bahwa kondisi ini melahirkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi
(intolerable injustice). Dalam doktrin hukum tata negara dan filsafat hukum
internasional, dikenal sebuah asas universal yang disebut Radbruch’s
Formula (Formula Radbruch). Doktrin ini menyatakan bahwa “di mana
hukum positif bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka
hukum yang tidak adil tersebut harus melepaskan validitasnya dan
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena statusnya sebagai
hukum yang keliru (statutory injustice)”. Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112
ayat (1) UU Minerba secara nyata telah mencapai derajat ketidakadilan
ekstrem tersebut (intolerable injustice), karena melegalisasi situasi di
mana rakyat pemilik hakiki atas bumi dan air justru terasingkan dari
kekayaannya sendiri, dipaksa menanggung beban ekologis dan
kemiskinan struktural, sementara seluruh repatriasi keuntungan ekonomi
diangkut secara legal ke luar negeri oleh modal asing.
40
79.
Bahwa karena rakyat yang menurut konstitusi adalah pemilik hakiki atas
sumber daya alam tidak memperoleh manfaat yang proporsional dari
pengelolaan sumber daya tersebut. Sementara itu, masyarakat lokal
justru menanggung beban sosial dan ekologis, berupa kerusakan
lingkungan, konflik agraria, dan kemiskinan struktural yang berkelanjutan.
Norma a quo dengan demikian bertentangan secara nyata dengan prinsip
konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945, yang
menuntut penguasaan negara atas cabang produksi penting dan
pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Selain itu, norma tersebut mengabaikan kewajiban negara untuk
memastikan keadilan distributif, transparansi, dan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya strategis.
80.
Bahwa secara teoritik, Ronald Dworkin dalam Law’s Empire menyatakan
bahwa hukum harus dipahami sebagai satu kesatuan integritas moral (law
as integrity). Norma hukum tidak boleh berdiri sebagai pasal-pasal parsial
yang
melegitimasi
ketimpangan
ekonomi,
melainkan
harus
mencerminkan prinsip keadilan moral dan konsistensi terhadap nafas
konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) UU
Minerba runtuh secara integritas hukum (law as integrity) karena
menormalisasi penguasaan asing atas komoditas strategis yang hajat
hidupnya menguasai hajat hidup orang banyak, yang secara diametral
bertentangan dengan desain besar (blue print) perekonomian nasional.
81.
Bahwa dalam pendapat Prof. Moh. Hatta Wakil Presiden Pertama tersirat
bahwa pemberian kesempatan kepada pihak asing untuk mengelola
sumber daya alam dilakukan semata karena kondisi negara atau
pemerintah pada saat itu belum sepenuhnya mampu melaksanakan
pengelolaan secara mandiri. Hal ini bersifat sementara, dan idealnya
negara harus berada pada posisi pengelola penuh atas sumber daya
alamnya. Pendapat ini sejalan dengan tafsir konstitusional yang diberikan
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 36/PUU-X/2012, Paragraf
[3.12], Halaman 101, yang menegaskan bahwa penguasaan negara atas
sumber
daya
alam
mencakup
fungsi
pengaturan,
pengurusan,
pengelolaan, dan pengawasan secara substantif. bukan sekadar fungsi
administratif atau regulator semata.
41
82.
Bahwa apabila ditinjau dari perspektif hukum internasional dan
yurisprudensi peradilan internasional, tindakan pembatasan modal asing
dan pengetatan divestasi pertambangan merupakan hak kedaulatan
mutlak yang dilindungi secara universal. Prinsip Permanent Sovereignty
over Natural Resources (PSNR) yang dikodifikasi dalam Resolusi Majelis
Umum PBB 1803 (XVII) Tahun 1962 menegaskan bahwa hak kedaulatan
permanen atas kekayaan alam berada di tangan rakyat dan bangsa.
Yurisprudensi Mahkamah Internasional (International Court of Justice -
ICJ) dalam Putusan Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC
v. Uganda) Tahun 2005 mempertegas bahwa prinsip PSNR ini adalah
hukum kebiasaan internasional (customary international law) yang
mengikat semua negara.
83.
Di perkuat pendapat dari Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa
hukum harus berpihak kepada rakyat yang lemah. hukum wajib berpihak
pada perlindungan hak-hak masyarakat yang lemah dan kekurangan
ekonomi. Ketika Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba
diposisikan untuk melindungi jaminan eksklusifitas kontrak jangka
panjang korporasi besar asing, maka hukum telah kehilangan fungsi
sosial substantifnya sebagai instrumen keadilan distributive rakyat. jika
hukum hanya mengutamakan korporasi besar atau pihak asing, maka
hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai instrumen keadilan. Dalam
konteks Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba, praktik
kontrak jangka panjang yang timpang dan dominasi asing menegaskan
bahwa norma a quo gagal mewujudkan keadilan substantif, perlindungan
hak konstitusional, serta kepastian hukum bagi rakyat.
84.
Bahwa pemberian hak pengelolaan kepada pihak asing melalui
mekanisme kontrak jangka panjang sebagaimana dimuat dalam Pasal 6
ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba harus dipandang sebagai
penyimpangan sementara dari prinsip konstitusi, bukan praktik permanen.
Norma a quo memberikan ruang kontraktual yang tidak seimbang,
menempatkan negara pada posisi yang lemah dibandingkan korporasi
besar, khususnya asing, serta membuka peluang bagi terjadinya kontrak
yang timpang di mana keuntungan yang diperoleh negara dan rakyat jauh
lebih kecil dibandingkan pihak asing.
42
85.
Bahwa akibat dari penerapan norma a quo, negara tidak lagi menjalankan
fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan secara
substantif sebagaimana diwajibkan oleh konstitusi. Praktik yang timbul
selama ini justru menempatkan korporasi asing sebagai pengendali
utama, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penerima dampak
negatif, termasuk kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan kemiskinan
struktural. Kondisi ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa sebagian
besar provinsi termiskin di Indonesia adalah daerah penghasil tambang,
sehingga norma a quo justru menegaskan ketimpangan ekonomi dan
sosial, bukan menciptakan keadilan bagi rakyat. Lebih jauh, sebagaimana
ditegaskan Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya
sektor pertambangan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan
komitmennya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing
dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara
mandiri
demi
kepentingan
rakyat
Indonesia.
https://youtu.be/JEoHs2jWm_4?si=acmR5n0eUH-l95ih
Hal
ini
menegaskan bahwa penerapan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1)
UU Minerba dalam bentuk kontrak jangka panjang dengan pihak asing
tidak lagi relevan, dan justru merugikan negara serta rakyat, karena
mengabaikan kemampuan nasional dalam pengelolaan sumber daya
strategis.
86.
Bahwa realitas kehancuran kedaulatan fiskal akibat penyimpangan cetak
biru perekonomian ini telah dikonfirmasi secara resmi dan terang
benderang oleh Kepala Negara selaku eksekutif tertinggi. Di hadapan
sidang paripurna, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,
menyampaikan pidato resmi kenegaraan yang menyatakan fakta
kebocoran masif keuangan negara dari sektor sumber daya alam:
"...kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa
perbedaan antara yang dilaporkan yang tidak dilaporkan itu sering
mencapai 50%... slide 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau
900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini..."
87.
Lebih lanjut, Presiden Republik Indonesia secara spesifik menegaskan
inkonstitusionalitas praktik penentuan harga komoditas strategis domestik
oleh kendali pasar asing:
"...kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak
boleh! Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga
43
emas, harga semua tambang kita... harus ditentukan di negara kita
sendiri. Dan kalau mereka mau beli ya enggak apa-apa, kalau enggak
mau beli, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita
jual murah..." (1:51)
88.
Bahwa pengakuan eksekutif tertinggi (highest executive admission)
tersebut membuktikan secara mutlak bahwa kegagalan penegakan Pasal
33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD NRI 1945 disebabkan oleh kelonggaran
pengaturan modal asing dan skema divestasi berjenjang yang manipulatif
dalam undang-undang a quo (3:06).Presiden Prabowo Subianto secara
konstitusional
memperingatkan
konsekuensi
bangsa
apabila
mengabaikan cetak biru ekonomi asli milik para pendiri bangsa:
"...ini adalah cetak biru ekonomi kita. Manakala kita menyimpang cetak
biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri... saya
berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan
terhindar dari praktik-praktik under invoicing, undercounting, dan
sebagainya..." (5:03)
89.
Bahwa Oleh karena itu, keberadaan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat
(1)
UU
Minerba
yang
mempertahankan
dominasi
permodalan
transnasional asing secara berjenjang telah kehilangan relevansi yuridis,
rasionalitas, serta moralitas konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi
selaku The Guardian of Constitution wajib mengintervensi norma a quo
demi menyelamatkan potensi kekayaan negara dari kebocoran struktural
dan
mengembalikannya
secara
utuh
demi
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (6:48).
90.
Bahwa
Pernyataan
dan
tindakan
Presiden
Prabowo
Subianto
mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan bahwa
pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menjadi sumber keuntungan
bagi investor asing, melainkan benar-benar memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, pengelolaan
tambang di bawah kontrol nasional mendukung prinsip penguasaan
negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33
ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, serta memperkuat legitimasi negara
sebagai pengatur, pengelola, dan pengawas sumber daya strategis untuk
kesejahteraan rakyat.
91.
Bahwa komitmen kenegaraan tersebut didukung oleh fakta empiris
mengenai lonjakan lompatan kapasitas fiskal dan teknologi domestik yang
sangat masif di era Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan
44
arsitektur hilirisasi sektor pertambangan mineral dan batubara.
Berdasarkan data resmi Chairman Indonesian Mining Institute (IMI) dan
Kementerian ESDM, komitmen penguasaan teknologi nasional terbukti
nyata dari beroperasinya fasilitas pemurnian hulu-hilir di seluruh wilayah
yurisdiksi Indonesia, dengan rincian agregat meliputi:
a. Sektor Nikel: Telah beroperasi sebanyak 54 smelter nikel;
b. Sektor Logam Dasar & Besi: Beroperasi 5 smelter besi;
c. Sektor Tembaga: Beroperasi 4 smelter tembaga (termasuk kapasitas
penuh Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik dan Smelter PT
Amman Mineral Internasional di Nusa Tenggara Barat)
d. Sektor Mineral Lainnya: Beroperasi 4 smelter bauksit, 1 smelter timbal,
1 smelter seng, dan 27 smelter timah.
92.
Bahwa keberhasilan pembangunan ekosistem hilirisasi dalam negeri ini
terbukti secara sah mampu mendongkrak penerimaan negara secara
fantastis dan eksponensial. Sebelum kebijakan hilirisasi domestik
diperketat, sumbangan sektor pertambangan mineral dan batubara bagi
kas negara hanya berkisar di angka Rp30 Triliun. Namun, pasca-
beroperasinya puluhan smelter domestik milik anak bangsa tersebut,
kontribusi fiskal riil langsung melonjak tajam menembus angka Rp104
Triliun yang utamanya ditopang oleh hilirisasi komoditas nikel.
Peningkatan pendapatan negara hingga 350% (tiga setengah kali lipat) ini
membuktikan secara nyata bahwa instrumen ekonomi dalam negeri telah
siap, matang, dan sangat mampu memegang kendali ekonomi ekstraktif
secara berdaulat tanpa perlu lagi memberikan "karpet merah" berupa
pemberian mandat kosong persentase modal asing kepada korporasi
transnasional dalam Pasal 6 ayat (3) UU Minerba.
92.1. Bahwa guna memberikan landasan rasionalitas hukum yang terukur
dan objektif kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para
Pemohon menyajikan simulasi perhitungan kerugian finansial
negara akibat longgarnya Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1)
UU Minerba. Jika kita membedah data performa satu entitas saja,
yaitu Freeport-McMoRan (FCX) yang membukukan pendapatan
fantastis sebesar US$ 19,6 Miliar pada laporan keuangan tahunan
terbaru, dengan estimasi margin laba bersih industri pertambangan
45
global rata-rata sebesar 20%, maka perkiraan laba bersih yang
dihasilkan dari bumi Papua mencapai sekitar US$ 3,92 Miliar
(setara Rp62,7 Triliun per tahun).
Apabila skema hukum saat ini dipertahankan (di mana asing tetap
diizinkan menguasai porsi saham maksimal hingga 49% melalui
penundaan divestasi berjenjang), maka aliran keuntungan yang
terbang ke luar negeri (capital flight) mencapai US$ 1,92 Miliar
(setara Rp30,7 Triliun per tahun). Angka ini merupakan
representasi kebocoran devisa kekayaan alam domestik yang
hilang dari perputaran sirkulasi ekonomi nasional secara
permanen.
92.2. Bahwa angka pembatasan modal asing maksimal 10% dan
kewajiban divestasi minimal 90% yang dituntut oleh Para Pemohon
bukanlah angka yang lahir dari ruang hampa (arbitrary numbers),
melainkan sebuah kebutuhan hukum ketatanegaraan yang
rasional. Skema kepemilikan modal asing 49% (divestasi nasional
hanya 51%) yang berlaku saat ini terbukti secara sah gagal
mengunci kendali manajemen yang berdaulat, karena korporasi
asing tetap memegang kendali suara khusus (supermajority votes),
hak veto kontrak, serta penguasaan jaringan pasar hulu-hilir global.
Dengan menetapkan batas divestasi sekurang-kurangnya 90%
kepada instrumen negara, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah,
maka kedaulatan ekonomi nasional beralih dari kendali formalitas
di atas kertas menjadi Kendali Super-Mayoritas Mutlak (Absolute
Corporate Control). Sisa saham modal asing sebesar 10% murni
diletakkan pada fungsi penyerta modal pasif tanpa hak intervensi
strategis, sehingga cetak biru (blue print) ekonomi Pasal 33 UUD
NRI
1945
dapat
dijalankan
secara
konsekuen
demi
menyembuhkan
situasi
"ilusi
konstitusional"
perekonomian
nasional.
92.3. Bahwa dari aspek matematika fiskal, melalui intervensi yudisial
angka pembatasan 90% kepemilikan nasional ini, negara secara
seketika dapat menyelamatkan devisa kekayaan alam sebesar
US$ 1,52 Miliar atau setara dengan Rp24,4 Triliun per tahun hanya
46
dari SATU wilayah konsesi tambang strategis. Apabila kalkulasi
penyelamatan dana di atas diakumulasikan secara agregat dengan
kontrol ~75% kapasitas smelter nikel nasional oleh konsorsium
asing serta penguasaan lahan batubara ekstensif 9.690 hektar di
Sulawesi Barat, maka angka penyelamatan kekayaan negara
secara penalaran yang wajar dapat dipastikan menembus ratusan
triliun rupiah per tahun.
Argumen klasik masa lalu yang menyatakan "BUMN/BUMD dalam
negeri kekurangan modal untuk mencaplok saham raksasa" telah
gugur demi hukum, karena instrumen super-holding BPI Danantara
telah ditopang alokasi pendanaan awal sebesar US$ 45 Miliar
(setara Rp730 Triliun) yang membuktikan kesiapan finansial hulu-
hilir domestik telah berada pada tingkat yang sangat mumpuni.
93.
Bahwa para Pemohon menghadapkan Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi pada bahaya eksistensial dan celah hukum korporasi
internasional (corporate loopholes) yang sangat fatal bagi pertahanan
ekonomi negara apabila batas kepemilikan nasional tidak dikunci pada
angka minimal 90% (sembilan puluh persen):
a. Bahwa Pembagian 51% vs 49% adalah Celah Penundaan Kedaulatan
Hakiki akibat Penyanderaan Hak Hak Hak Minoritas (Blocking Minority
Rights):
Dalam praktik tata kelola korporasi (corporate governance) dan hukum
investasi internasional, angka kepemilikan asing sebesar 49%
bukanlah porsi minoritas yang lemah. Berdasarkan ketentuan Pasal
88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (UU PT), keputusan-keputusan krusial perseroan seperti
amandemen anggaran dasar, perubahan modal, penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, hingga pembubaran perseroan wajib
disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) atau 75% suara
dalam RUPS. Konsekuensi yuridisnya, dengan menguasai 49%
saham, korporasi transnasional asing secara otomatis memegang
"Hak Pemblokiran Strategis" (Blocking Minority Rights). Sekalipun
instrumen negara secara formal memiliki 51% saham, negara secara
substantif tersandera, tidak berdaya, dan kehilangan kendali penuh
47
(substantive control) untuk mengeksekusi transfer teknologi tingkat
tinggi atau memprioritaskan kepentingan domestik tanpa persetujuan
mutlak dari investor asing tersebut dapat mengambil keputusan
mandiri tanpa persetujuan mutlak dari investor asing tersebut.
b. Bahwa Porsi 49% Asing Membuka Celah Manipulasi Keuangan Akut
(Transfer Pricing dan Under-Invoicing):
Apabila asing tetap diizinkan memiliki porsi saham yang sangat besar
mendekati setengah kepemilikan (49%), mereka memiliki posisi tawar
manajemen yang kuat untuk menyembunyikan laba riil tambang
melalui praktik penentuan harga sepihak (transfer pricing). Melalui hak
suara mayoritas penentu direksi operasional, mereka dengan mudah
dapat mengalirkan laba bersih dari bumi Indonesia ke perusahaan
induk mereka di negara tax haven (surga pajak). Hal ini dilakukan
lewat skema rekayasa biaya royalti teknologi, pembebanan biaya
manajemen fiktif, atau meneken kontrak penjualan di bawah harga
pasar global kepada perusahaan afiliasi mereka sendiri. Celah inilah
yang menjadi akar penyebab bocornya devisa ratusan triliun rupiah
per tahun sektor ekstraktif sebagaimana dikonfirmasi secara resmi
oleh Presiden Republik Indonesia.
c. Bahwa Formula 90% Nasional: 10% Asing Merupakan Standar
Pemutus Hegemoni:
Dengan mengunci batas modal asing maksimal 10% (kewajiban
divestasi 90%), negara secara hukum memotong habis seluruh hak
pemblokiran asing dan menurunkan status korporasi transnasional
murni hanya sebagai investor penyerta modal pasif (passive portfolio
investor). Angka kepemilikan nasional sebesar 90% memberikan
jaminan mutlak bagi lembaga super-holding negara bersama
BUMN/BUMD untuk memegang kendali mayoritas mutlak tanpa syarat
(absolute corporate control). Hak ini memampukan negara secara
mandiri menentukan arah kebijakan operasional, pemrosesan logistik
hilirisasi, serta mengunci penentuan harga komoditas tambang di
dalam negeri tanpa bisa diintervensi oleh kepentingan geopolitik luar
negeri.
48
d. Bahwa Kelonggaran Norma Menimbulkan Bahaya Regulatory
Capture:
Jika Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) UU Minerba yang longgar
ini dipertahankan, akan terjadi situasi ketatanegaraan yang berbahaya
yang disebut Regulatory Capture. Korporasi transnasional asing
dengan gurita keuangannya akan selalu mampu mendikte dan melobi
pembentukan regulasi pelaksana di bawah undang-undang (Peraturan
Pemerintah/Peraturan Menteri), memperpanjang napas Kontrak Karya
secara artifisial, dan mengulur-ulur waktu divestasi secara berjenjang
tanpa akhir. Celah regulasi inilah yang secara langsung memukul
kehidupan Para Pemohon, membuat anak daerah penghasil (seperti
Pemohon IV di Sulawesi Barat) tetap menganggur tanpa pekerjaan
dan masyarakat lingkar tambang (seperti Pemohon V di Papua
Tengah) tetap berada dalam kemiskinan dan kekurangan uang karena
hasil buminya ditarik secara legal ke luar negeri.
94.
Bahwa dengan demikian, pembatasan modal asing maksimal 10% dan
divestasi minimal 90% secara langsung bukan sekadar pilihan kebijakan
hukum biasa (open legal policy), melainkan sebuah benteng pertahanan
konstitusional
(constitutional
defense)
yang
mendesak
untuk
menyelamatkan kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Jika Mahkamah
tidak mengambil langkah intervensi hukum progresif (judicial activism)
untuk mengunci angka pembatasan ini, maka amanat Sila Kelima
Pancasila dan kedaulatan ekonomi nasional akan selamanya tersandera
dalam perangkap regulasi yang didesain demi kenyamanan kapital asing.
95.
Bahwa
transformasi
kelembagaan
melalui
pembentukan
Badan
Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) pada rentang tahun
2025-2026 merupakan jawaban konstitusional mutlak atas kesiapan
finansial dan kelembagaan dalam negeri untuk mengambil alih
kepemilikan saham pertambangan strategis. Kehadiran BPI Danantara
sebagai super-holding investasi negara yang mengonsolidasikan
pengelolaan dana jumbo, membuktikan secara sah bahwa argumen klasik
masa lalu yang menyatakan "BUMN/BUMD dalam negeri kekurangan
modal untuk mengeksekusi divestasi pertambangan raksasa" sudah tidak
lagi relevan secara sosiologis maupun finansial. Danantara dirancang
49
sebagai instrumen kedaulatan untuk mengeksekusi fungsi pengelolaan
(beheersdaad) dan fungsi pengendalian (directieconventie) negara
secara agregat.
96.
Oleh karena itu, skema divestasi Pasal 112 ayat (1) UU Minerba yang
berjalan lambat (“berjenjang”) dan bias privatisasi swasta wajib diluruskan
oleh Mahkamah untuk dialihkan secara mutlak menjadi kewajiban
divestasi sekurang-kurangnya 90% yang diprioritaskan kepada instrumen
negara (BPI Danantara, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah), demi
memastikan keuntungan ribuan triliun rupiah per tahun sektor
pertambangan masuk secara utuh ke dalam sirkulasi kas negara untuk
membiayai program strategis kemakmuran dan mendanai hak-hak
konstitusional rakyat banyak.
97.
Bahwa
transformasi
kelembagaan
melalui
pembentukan
Badan
Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) pada rentang tahun
2025-2026 merupakan jawaban konstitusional mutlak atas kesiapan
finansial dalam negeri untuk mengambil alih kepemilikan saham
pertambangan strategis. Kehadiran BPI Danantara sebagai super-holding
investasi negara yang mengonsolidasikan pengelolaan dana jumbo,
membuktikan secara sah bahwa argumen klasik masa lalu yang
menyatakan "BUMN/BUMD dalam negeri kekurangan modal untuk
mengeksekusi divestasi pertambangan raksasa" sudah tidak lagi relevan
secara sosiologis maupun finansial. Danantara dirancang sebagai
instrumen
kedaulatan
untuk
mengeksekusi
fungsi
pengelolaan
(beheersdaad) dan fungsi pengendalian (directieconventie) negara
secara agregat. Oleh karena itu, skema divestasi Pasal 112 ayat (1) UU
Minerba yang berjalan lambat (“berjenjang”) dan bias privatisasi
(“dan/atau swasta nasional”) wajib diluruskan oleh Mahkamah untuk
dialihkan secara mutlak menjadi instrumen negara (BPI Danantara,
BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah), demi memastikan keuntungan
ribuan triliun rupiah per tahun sektor pertambangan masuk secara utuh ke
dalam sirkulasi kas negara untuk mendanai hak-hak konstitusional rakyat.
98.
Bahwa kesiapan kapasitas pendanaan hulu-hilir nasional semakin dikunci
melalui langkah progresif Pemerintah dengan mengalokasikan investasi
super-holding BPI Danantara sebesar 45 Miliar US Dollar (setara Rp730
50
Triliun) yang disuntikkan langsung ke 18 proyek strategis hilirisasi
nasional, termasuk percepatan hilirisasi minerba serta pembangunan
proyek Coal Gasification menjadi Dimethyl Ether (DME) guna memotong
defisit impor LPG negara. Langkah taktis ini sangat rasional mengingat
total kekayaan cadangan mineral dan batu bara Indonesia ditaksir
mencapai nilai fantastis sebesar 4 Triliun US Dollar. Oleh karena kapasitas
pendanaan domestik dan kesiapan teknologi anak bangsa terbukti secara
sah telah berada pada tingkat yang sangat mumpuni, maka tidak ada lagi
pembenaran
logis,
rasional,
maupun
konstitusional
untuk
mempertahankan norma Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) UU
Nomor 3 Tahun 2020 yang melonggarkan kepemilikan asing, karena
Indonesia terbukti siap dan mampu mengelola kekayaan alamnya secara
mandiri sesuai dengan cetak biru perekonomian konstitusi.
99.
Bahwa jika ditinjau dari ranah Teori Hukum Tata Negara Modern,
khususnya sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam General
Theory of Law and State dan oleh C.F. Strong dalam Modern Political
Constitutions, negara tidak boleh dipandang sekadar sebagai subjek
hukum privat belaka, melainkan merupakan organisasi kekuasaan rakyat
(the organization of people’s sovereignty). Ketika negara menandatangani
klausul kontrak dengan korporasi asing dalam posisi yang asimetris akibat
kelonggaran norma a quo, maka negara telah menanggalkan atribut
kewenangan publiknya (public authority) dan terjebak sebagai pelaku
bisnis biasa (private actor) yang kedudukannya berada di bawah
yurisdiksi peradilan asing privat (arbitrase internasional). Hal ini
mencederai hakikat kedaulatan negara (volonté générale) yang wajib
melindungi segenap tumpah darah dan hak asasi warga negara;
100. Bahwa dalam perspektif Teori Keadilan Konstitusional yang digagas oleh
John Rawls dalam A Theory of Justice, negara memikul kewajiban moral-
konstitusional untuk menjamin agar setiap ketimpangan sosial-ekonomi
yang terjadi wajib diatur agar memberikan manfaat terbesar bagi
kelompok masyarakat yang paling lemah (the difference principle).
Namun, praktik kontrak jangka panjang yang difasilitasi oleh Pasal 6 ayat
(3) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 justru
melanggar asas keadilan substantif tersebut, karena akumulasi
51
keuntungan (repatriasi modal) terkonsentrasi mutlak pada korporasi
transnasional asing, sedangkan masyarakat lokal dipaksa menanggung
beban eksternalitas negatif berupa kehancuran ekologis dan kemiskinan
struktural;
101. Bahwa oleh karena itu, penyerahan hak pengelolaan mineral strategis
kepada pihak asing melalui mekanisme pasar bebas wajib dipandang
sebagai penyimpangan terhadap hukum dasar konstitusi, bukan sebagai
praktik hukum yang permanen. Membiarkan berlakunya ketentuan Pasal
6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
tanpa adanya batasan pembatasan modal yang ketat setingkat undang-
undang nyata bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1),
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat
(3) UUD NRI 1945;
102. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian argumentasi filosofis, historis,
doktrinal, serta pembuktian empiris yang telah dijabarkan di atas, Para
Pemohon telah membuktikan secara nyata adanya pertentangan materiil
yang mendalam antara norma objek permohonan dengan UUD NRI 1945:
102.1. Pasal 6 ayat (3) UU Minerba terbukti secara sah mencederai Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena melimpahkan wewenang tanpa
parameter pembatasan yang jelas (undue delegation of power /
blanko mandat) kepada eksekutif untuk menentukan porsi
kepemilikan modal asing. Ketiadaan batasan atas (ceiling limit)
setingkat undang-undang ini meruntuhkan asas kepastian hukum
substantif, menciptakan ekosistem usaha yang diskriminatif
(unlevel playing field), serta mengabaikan hubungan pemanfaatan
sumber daya alam yang adil dan selaras antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 18A
ayat (2) UUD NRI 1945.
102.2. Pasal 112 ayat (1) UU Minerba terbukti secara sah bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 karena
penggunaan frasa "secara berjenjang" tanpa tenggat waktu
(timeline) yang kaku telah menjadi celah hukum (loophole) yang
melegalisasi korporasi transnasional asing untuk mempertahankan
dominasi
operasionalnya.
Hal
ini
mengakibatkan
fungsi
52
penguasaan negara atas kekayaan alam berubah menjadi sekadar
"ilusi konstitusional" (constitutional illusion) yang membiarkan
triliunan rupiah keuntungan ekonomi ditarik ke luar negeri (capital
flight), sementara masyarakat lokal (seperti halnya Para Pemohon)
dipaksa bertahan dalam pengangguran struktural dan kekurangan
ekonomi di atas tanah kelahiran mereka sendiri.
103. Bahwa dengan telah beroperasinya 54 smelter nikel dan puluhan fasilitas
pemurnian komoditas strategis lainnya di dalam negeri, serta hadirnya
transformasi kelembagaan melalui Badan Pengelola Investasi Daya
Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menaungi BUMN-BUMN
strategis dengan kapasitas pengelolaan aset (Asset Under Management)
raksasa menembus ratusan miliar dolar Amerika Serikat, maka tidak ada
lagi alasan logis maupun basis sosiologis untuk mempertahankan
pelonggaran kapital asing atas nama "keterbatasan modal atau teknologi
domestik". Indonesia secara finansial, kapasitas industri, dan penguasaan
teknologi terbukti telah berada pada tingkat kemampuan yang sangat
mumpuni untuk mengelola, mengurus, dan mengendalikan kekayaan
alamnya
secara
mandiri
demi
mewujudkan
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sejalan dengan cetak biru ekonomi Pancasila.
104. Bahwa demi menyelamatkan kedaulatan ekonomi bangsa, mencegah
kebocoran devisa negara yang terus berkelanjutan, serta memulihkan
hak-hak konstitusional Para Pemohon yang terlanggar secara langsung,
Mahkamah Konstitusi selaku The Guardian of the Constitution sekaligus
The Protector of Citizens' Constitutional Rights wajib hadir melakukan
intervensi yudisial yang progresif (judicial activism).
105. Bahwa berdasarkan seluruh uraian filosofis, yuridis, dan sosiologis
sebagaimana telah dijelaskan diatas, Mahkamah Konstitusi perlu
menegaskan kembali tafsir konstitusionalnya sebagaimana telah
dinyatakan dalam berbagai putusan terdahulu, bahwa penguasaan
negara tidak dapat direduksi menjadi sekadar hubungan kontraktual privat
dengan pihak asing. Konsep tersebut bertentangan dengan hakikat
negara kesejahteraan (welfare state) yang menempatkan negara sebagai
pengatur, pengelola, dan pengawas utama sumber daya alam bagi
kemakmuran rakyat. Norma a quo, yakni Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112
53
ayat (1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara
nyata bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena
telah menghilangkan kontrol substantif negara terhadap cabang produksi
penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak lagi sejalan
dengan perkembangan kapasitas nasional serta arah kebijakan ekonomi
Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
106. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian alasan filosofis, yuridis, sosiologis,
serta dukungan pembuktian data empiris yang komprehensif di atas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Permohonan Pengujian
Materiil yang diajukan oleh para Pemohon beralasan sangat kuat menurut
hukum (iustum remedium). Oleh karenanya, patut dan berlandaskan
hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
mengabulkan Permohonan ini untuk seluruhnya.
IV. PETITUM
Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dengan ini para
Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan
mengabulkan
Permohonan
para
Pemohon
untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 2) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah Pusat wajib
menetapkan batasan nilai investasi modal asing maksimal sebesar 10%
(sepuluh persen) demi melindungi kepentingan pelaku usaha domestik dan
swasta nasional.”
3. Menyatakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 2) bertentangan dengan Undang-Undang
54
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Badan usaha pemegang IUP
atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki
oleh asing wajib melakukan divestasi saham secara langsung tanpa skema
penundaan berjenjang sehingga sahamnya sekurang-kurangnya 90%
(sembilan puluh persen) dimiliki secara prioritas oleh instrumen berdaulat
negara (Badan Pengelola)
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai
berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTР) Pemohon I;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Kartu Anggota Persatuan Advokat Indonesia dan
Berita Acara Sumpah Pemohon I;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTР) Pemohon II dan Surat
Izin Mengemudi (SIM) A dan C;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTР) Pemohon III;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTР) Pemohon IV;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTР) Pemohon V.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
55
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020)
terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo,
Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa pada permohonan awal bertanggal 15 September 2026
permohonan hanya diajukan oleh 2 (dua) Pemohon, yaitu Pemohon I dan Pemohon
II, kemudian pada perbaikan permohonan jumlah pemohon bertambah menjadi 5
(lima), yaitu adanya penambahan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V.
Selanjutnya saat sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan
56
permohonan dan pengesahan alat bukti, pada tanggal 6 Oktober 2026, persidangan
tersebut hanya dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dan
Pemohon IV tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut, dan Pemohon V hadir
secara online pada saat Mahkamah telah selesai memeriksa/menerima perbaikan
permohonan dan mengesahkan alat bukti.
Berkaitan dengan hal tersebut, setelah sidang pendahuluan dengan
agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti selesai,
Mahkamah menerima surat kuasa istimewa bertanggal 6 Oktober 2026, pukul 16.45
WIB, melalui surat elektronik (e-mail) yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (pemberi kuasa) memberikan kuasa
kepada Pemohon I dan Pemohon II (penerima kuasa), untuk hadir dalam
persidangan mewakili Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V. Berkenaan
dengan surat kuasa tersebut, jika dicermati tanda tangan pemberi kuasa diambil dari
salinan tanda tangan pada halaman perbaikan permohonan dan bukan tanda
tangan basah atau tanda tangan fisik (manual) maupun tanda tangan digital
(elektronik) yang telah dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan
tanda tangan penerima kuasa berupa hasil pemindaian (scan) tanda tangan basah
atau tanda tangan fisik (manual) yang dibubuhi meterai. Selanjutnya, para Pemohon
menyerahkan kembali surat kuasa istimewa pada tanggal 7 Oktober 2026, pukul
10.18 WIB yang ditandatangani oleh penerima kuasa dengan tanda tangan basah
atau tanda tangan fisik (manual) dan dibubuhi meterai, sedangkan tanda tangan
pemberi kuasa tetap sama dengan surat kuasa istimewa sebelumnya.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat, surat
kuasa istimewa tersebut diterima oleh Mahkamah setelah sidang pendahuluan
dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti
selesai. Artinya, pada saat sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti dilaksanakan, Pemohon III dan
Pemohon IV tetap dianggap tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak dapat
diwakilkan oleh penerima kuasa. Sementara itu, mengenai tanda tangan dalam surat
kuasa istimewa yang bukan merupakan tanda tangan basah atau tanda tangan fisik
(manual) maupun tanda tangan digital (elektronik) yang telah dinyatakan sah sesuai
dengan ketentuan hukum, tetapi merupakan tanda tangan salinan atau fotokopi atau
hasil memindai (scan) yang dipindahkan dari halaman tanda tangan pada perbaikan
permohonan, menjadikan surat kuasa istimewa tersebut tidak sah atau cacat formil,
57
karena tanda tangan berfungsi sebagai alat verifikasi dan keabsahan identitas serta
wujud persetujuan nyata dari pemberi kuasa. Oleh karena itu, ketidakhadiran
Pemohon III dan Pemohon IV, menurut Mahkamah, sebagai bukti bahwa Pemohon
III dan Pemohon IV tidak sungguh-sungguh/serius dalam mengajukan permohonan
a quo, sehingga permohonan sepanjang berkenaan dengan Pemohon III dan
Pemohon IV tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sementara itu, berkaitan dengan
permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon V (selanjutnya disebut para
Pemohon) Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.
[3.3.2]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan,
memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 23
September 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah
memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki substansi
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita)
khususnya uraian mengenai penentuan besarnya persentase, dan memperjelas hal-
hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide
Risalah Sidang, tanggal 23 September 2026, hlm. 8-16]. Terhadap nasihat yang
disampaikan tersebut, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki
permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga paling lama tanggal 6
Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, para
Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah
pada tanggal 5 Oktober 2026. Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2026,
Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.3]
Bahwa selanjutnya, perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-
paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah menilai perihal syarat formil suatu permohonan
terutama uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI
Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal
10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
58
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
[3.3.4]
Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil suatu permohonan di atas,
Mahkamah menilai pada dasarnya permohonan para Pemohon telah disusun sesuai
dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31
ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Secara formil permohonan telah
menguraikan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan-
alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum).
Walakin, dalam menilai keterpenuhan dimaksud, penilaian Mahkamah tidak hanya
berdasarkan pada kesesuaian sistematika an sich, tetapi juga menilai permohonan
berdasarkan keterpenuhan dan/atau ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang
ada dalam sistematika dimaksud. Selain itu, keterpenuhan persyaratan formil suatu
permohonan dapat pula dinilai dari ketersambungan atau keterkaitan alasan-alasan
permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus. Terkait dengan syarat
demikian, ketentuan Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
59
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;
[3.4]
Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada persyaratan permohonan
tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para
Pemohon, Mahkamah menemukan 3 (tiga) fakta hukum berikut.
Pertama, pada bagian perihal, para Pemohon telah keliru mencantumkan
objek permohonan yaitu norma yang dimohonkan pengujian Pasal 6 ayat (3) dan
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Padahal pada persidangan pendahuluan dengan agenda
mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan
materi permohonan pada tanggal 23 September 2026, Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memastikan kembali norma yang
dimohonkan pengujian [vide Risalah Sidang, tanggal 23 September 2026, hlm. 12-
13]. Adapun objek permohonan yang benar yaitu, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Kedua, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), para Pemohon
pada pokoknya menguraikan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (3)
dan Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020. Namun, pada uraian alasan-alasan permohonan,
para Pemohon sesungguhnya yang utama adalah mempersoalkan frasa “secara
berjenjang” atau kata “berjenjang” dalam Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020 yang
menurut para Pemohon telah melegalisasi dominasi asing tanpa batas proporsional
dan membuka ruang perbedaan tafsir antara pemerintah, korporasi, dan
masyarakat, sehingga menempatkan para Pemohon berada dalam kondisi
kekurangan secara ekonomi, kehilangan penghidupan yang layak, dan kondisi
ketimpangan struktural. Namun demikian, pada bagian petitum permohonan, para
Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 112 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
secara keseluruhan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Badan
usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang
60
sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham secara langsung
tanpa skema penundaan berjenjang sehingga sahamnya sekurang-kurangnya 90%
(sembilan puluh persen) dimiliki secara prioritas oleh instrumen berdaulat negara
(Badan Pengelola)”. Fakta hukum tersebut membuktikan, adanya ketidaksesuaian
antara posita dengan petitum. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah
mengalami kesulitan untuk memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh
para Pemohon, apakah hanya menginginkan sepanjang frasa “secara berjenjang”
atau sepanjang kata “berjenjang” untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan
keseluruhan norma Pasal 112 ayat (1) UU 3/2020 bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu,
dengan fakta hukum tersebut membuktikan terdapat ketidaksesuaian antara alasan-
alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam petitum.
Ketiga,
terdapat
perbedaan
penyebutan
undang-undang
yang
dimohonkan pengujian, yaitu kesalahan penulisan objek permohonan terhadap
norma yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada
fakta hukum Pertama di atas, sementara itu, pada bagian alasan-alasan
permohonan para Pemohon selanjutnya menyebutkan objek permohonan adalah
UU Minerba tanpa didahului dengan penjelasan apakah penyebutan tersebut
digunakan untuk menyebut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang terdapat dalam perihal
permohonan atau untuk menyebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang terdapat dalam petitum
permohonan. Sementara itu, pada bagian petitum permohonan para Pemohon
memohon agar Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 2) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tanpa mencantumkan Nomor
Tambahan Lembaran Negara dan hanya mencantumkan Lembaran Negara saja,
sekalipun
Mahkamah
telah
memberikan
kesempatan
untuk
melakukan
perbaikan/renvoi namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para Pemohon [vide
Risalah Sidang, tanggal 6 Oktober 2026, hlm. 14-15]. Oleh karena itu, hal tersebut
61
juga menunjukkan adanya ketidakonsistenan akan penyebutan objek norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dalam kaitan ini, para Pemohon
seharusnya menyebutkan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
secara konsisten sejak dari bagian perihal permohonan, alasan-alasan permohonan
sampai pada bagian hal-hal yang dimohonkan. Bahkan, lebih dari itu seharusnya
konsisten dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
pada seluruh permohonan, jika berkaitan dengan substansi permohonan sepanjang
ada relevansinya dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian
dimaksud.
Berdasarkan uraian ketiga fakta hukum di atas, menurut Mahkamah oleh
karena terdapat ketidaksesuaian objek permohonan, dan ketidaksesuaian antara
uraian dalam posita dengan rumusan dalam petitum, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 68 PMK 7/2025 tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
62
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota,
pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh enam,
yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu
Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Adies Kadir,
dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh
Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para
Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
63
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Anak Agung Dian Onita
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020) terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa pada permohonan awal bertanggal 15 September 2026 permohonan hanya diajukan oleh 2 (dua) Pemohon, yaitu Pemohon I dan Pemohon II, kemudian pada perbaikan permohonan jumlah pemohon bertambah menjadi 5 (lima), yaitu adanya penambahan Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V. Selanjutnya saat sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan 56 permohonan dan pengesahan alat bukti, pada tanggal 6 Oktober 2026, persidangan tersebut hanya dihadiri Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut, dan Pemohon V hadir secara online pada saat Mahkamah telah selesai memeriksa/menerima perbaikan permohonan dan mengesahkan alat bukti. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti selesai, Mahkamah menerima surat kuasa istimewa bertanggal 6 Oktober 2026, pukul 16.45 WIB, melalui surat elektronik (e-mail) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada Pemohon I dan Pemohon II (penerima kuasa), untuk hadir dalam persidangan mewakili Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V. Berkenaan dengan surat kuasa tersebut, jika dicermati tanda tangan pemberi kuasa diambil dari salinan tanda tangan pada halaman perbaikan permohonan dan bukan tanda tangan basah atau tanda tangan fisik (manual) maupun tanda tangan digital (elektronik) yang telah dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan tanda tangan penerima kuasa berupa hasil pemindaian (scan) tanda tangan basah atau tanda tangan fisik (manual) yang dibubuhi meterai. Selanjutnya, para Pemohon menyerahkan kembali surat kuasa istimewa pada tanggal 7 Oktober 2026, pukul 10.18 WIB yang ditandatangani oleh penerima kuasa dengan tanda tangan basah atau tanda tangan fisik (manual) dan dibubuhi meterai, sedangkan tanda tangan pemberi kuasa tetap sama dengan surat kuasa istimewa sebelumnya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat, surat kuasa istimewa tersebut diterima oleh Mahkamah setelah sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti selesai. Artinya, pada saat sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti dilaksanakan, Pemohon III dan Pemohon IV tetap dianggap tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak dapat diwakilkan oleh penerima kuasa. Sementara itu, mengenai tanda tangan dalam surat kuasa istimewa yang bukan merupakan tanda tangan basah atau tanda tangan fisik (manual) maupun tanda tangan digital (elektronik) yang telah dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi merupakan tanda tangan salinan atau fotokopi atau hasil memindai (scan) yang dipindahkan dari halaman tanda tangan pada perbaikan permohonan, menjadikan surat kuasa istimewa tersebut tidak sah atau cacat formil, 57 karena tanda tangan berfungsi sebagai alat verifikasi dan keabsahan identitas serta wujud persetujuan nyata dari pemberi kuasa. Oleh karena itu, ketidakhadiran Pemohon III dan Pemohon IV, menurut Mahkamah, sebagai bukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak sungguh-sungguh/serius dalam mengajukan permohonan a quo, sehingga permohonan sepanjang berkenaan dengan Pemohon III dan Pemohon IV tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Sementara itu, berkaitan dengan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon V (selanjutnya disebut para Pemohon) Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut. [3.3.2] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 23 September 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki substansi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita) khususnya uraian mengenai penentuan besarnya persentase, dan memperjelas hal- hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) agar sesuai dengan PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 23 September 2026, hlm. 8-16]. Terhadap nasihat yang disampaikan tersebut, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga paling lama tanggal 6 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2026. Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.3] Bahwa selanjutnya, perihal uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah menilai perihal syarat formil suatu permohonan terutama uraian yang jelas mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: 58 a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [3.3.4] Bahwa berkenaan dengan persyaratan formil suatu permohonan di atas, Mahkamah men
