PUU
Tahun 2026
343/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pemohon: Sigit Priatna Putra (Pemohon I), Kharisma Jomenta Surbekti, S.H., M.M. (Pemohon II), dan Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil (Pemohon III)
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 343/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
1.
Nama
:
Sigit Pranata Putra
Pekerjaan
:
Aktivis
Alamat
:
Kampung Kadu Nomor 144, RT.007/RW.003, Kel.
Sukamulya,
Kecamatan
Cikupa,
Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten
selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- Pemohon I;
2.
Nama
:
Kharisma Jomenta Surbakti, S.H., M.M.
Pekerjaan
:
Advokat/Mediator/Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum
Alamat
:
Reni Jaya Jalan Pinus XIII Blok Ai 2/6, Pamulang,
Tangerang Selatan
selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------- Pemohon II;
3.
Nama
:
Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM.,
M.H.MIL.
Pekerjaan
:
Advokat/Mediator/Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum
Alamat
:
Jalan Gili Gede Suradadi Barat, Kel/Desa Karang
Baru, RT/RW; 001/223, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ Pemohon III;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 September 2026, Pemohon I
memberi kuasa kepada Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Muhammad Merza
Berliandy, S.H., M.H., Fitri Karisma, S.H., M.H., Meilani Mindasari, S.H., Nunung
Kurnia, S.H., dan Junaidin, S.H., kesemuanya para Advokat, Mediator, Paralegal
2
dan Konsultan Hukum pada K.J. Surbakti & Partners (KJS Law Firm), yang
beralamat di Jalan Citra Raya Boulevard, Ruko Ecopilis R01 Nomor 276, Ciakar,
Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 9 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 14 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 343/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 15 September 2026
dengan Permohonan Nomor 343/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan
permohonan bertanggal 5 Oktober 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6
Oktober 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang
berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang
berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum";
3
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut
UU Kekuasaan Kehakiman), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dipertegas dalam ketentuan Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya
disebut UU P3), yang berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PPUU),
menjelaskan bahwa: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945
yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD
NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk
4
pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;
7. Bahwa, berdasarkan putusan-putusan a quo, Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk merumuskan norma baru terhadap objek perkara in casu
guna memastikan tegaknya Konstitusi yang menjamin hak konstitusional
serta hak asasi setiap warga negara, termasuk para Pemohon, sehingga
diperlukan suatu penafsiran yang progresif dan konstitusional agar norma
yang diuji tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan
perlindungan hak-hak fundamental sebagaimana diamanatkan dalam UUD
NRI 1945;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas
berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon in
casu pengujian norma konstitusional Pasal 1 angka 12, UU 2/2004 PPHI
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) Terhadap Pasal 1 ayat
(3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
II.
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, mengatur:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan pandangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, menyatakan:
“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
UndangUndang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur: “Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang
5
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau lembaga negara.”
10. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak
konstitusional dan kepentingan yang sama untuk memperoleh pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai wujud dari
nilai-nilai Indonesia sebagai negara hukum;
11. Bahwa, pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI
1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, hal mana pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI
1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan
hak dasar setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan
Judicial Review yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran
The Guardian of Constitution (pengawal konstitusi) dan The Sole Interpreter
of The Constitution (penafsir tunggal konstitusi); [Vide Putra, Anggar. "Rule
of Islamic Law dan Mekanisme Penambahan Kewenangan Constitutional
Complaint Mahkamah Konstitusi" Bulletin of Community Engagement 4.3
(2024): 24-34]
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUUIII/2005
(hlm. 16), tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
11/PUUV/2007 (hlm. 56), tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan
selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon
telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
6
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang
menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak
lagi terjadi.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur “Hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan
oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;
13. Bahwa, untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dan untuk mengukur
apakah para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa para Pemohon
adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan
Identitas [vide Bukti P-1, Bukti P-02, Bukti P-03], yang hak-hak
konstitusionalnya
secara
potensial
dan
aktual
terlanggar
dengan
pemberlakuan frasa “Pegawai Instansi Pemerintah” norma pasal 1 angka 12,
UU 2/2004 PPHI dalam perkara a quo;
7
14. Dalam negara hukum seluruh unsur penyelenggara negara harus
menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Soepomo bahkan menyatakan:
“bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum. Artinya, negara
akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi
segala badan atau alat-alat perlengkapan negara.”
Secara
doktriner,
negara
hukum
merupakan
sebuah
konsep
penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang
harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap
tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus didasarkan dan
berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule
of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan paraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum, suatu keharusan
untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten,
harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang
multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambigu dalam
implementasinya.
15. Bahwa berlakunya norma frasa “Pegawai Instansi Pemerintah” pasal 1
angka 12, UU 2/2004 PPHI” yang berbunyi: “Mediator Hubungan Industrial
yang selanjutnya disebut mediator adalah Pegawai Instansi Pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat
sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan
mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para
pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”
16. Bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan ”persamaan
kedudukan dalam hukum” berpotensi dirugikan dengan berlakunya norma
frasa “Pegawai Instansi Pemerintah” “Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 PPHI.
17. Bahwa, yang dimaksud kerugian konstitutional para Pemohon sebagaimana
uraian poin 16 (enam belas) tersebut diatas, adalah sebagai berikut:
18. Bahwa Sigit Priatna Putra – Pemohon I. di samping kedudukannya sebagai
warga negara, Pemohon I juga merupakan aktivis pada Lembaga Solidaritas
Keadilan Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia Dewan Perwakilan
Wilayah Provinsi Banten (LASKAR NKRI DPW Provinsi Banten), melakukan
8
pengawasan sosial terhadap, kebijakan dan pelayanan publik demi
kepentingan masyarakat.
19. Bahwa di samping itu Pemohon I juga merupakan aktivis yang aktif
memperhatikan dan mengawasi serta terlibat dalam berbagai proses
pengujian undang-undang. (vide Bukti P-01)
20. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan
bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.
21. Bahwa Pemohon I memiliki kepentingan langsung terhadap keberlakuan
norma a quo karena Pemohon I memiliki kehendak, kemampuan, kompetensi
dan/atau kualifikasi untuk menjalankan fungsi sebagai masyarakat dan warga
negara Indonesia serta aktivis yang memberikan advokasi dan melakukan
mediasi antara kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan
pemerintah.
22. Bahwa akan tetapi, kesempatan Pemohon I untuk menjalankan fungsi
tersebut terhalang oleh konstruksi Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 PPHI yang
mendefinisikan Mediator Hubungan Industrial sebagai "Pegawai Instansi
Pemerintah" yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
23. Bahwa konstruksi tersebut pada praktiknya menempatkan status sebagai
pegawai instansi pemerintah sebagai pintu masuk utama bahkan sebagai
syarat eksklusif untuk menjalankan fungsi Mediator Hubungan Industrial
berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 PPHI.
24. Bahwa sekalipun seseorang memiliki, kompetensi, pengalaman, integritas
dan kemampuan yang relevan, orang tersebut tetap tidak dapat menjalankan
fungsi Mediator Hubungan Industrial apabila tidak berstatus sebagai pegawai
instansi pemerintah.
25. Bahwa keadaan demikian menimbulkan kerugian konstitusional bagi
Pemohon I karena Pemohon I tidak memperoleh kesempatan yang sama
9
untuk mengembangkan dan menggunakan kompetensi profesionalnya dalam
bidang penyelesaian sengketa hubungan industrial.
26. Bahwa Kharisma Jomenta Surbakti.,S.H., M.M. – Pemohon II. di samping
kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon II yang juga berprofesi
sebagai Advokat, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003,
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, Pemohon
II memiliki tanggung jawab mengawasi kepentingan langsung terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk pada prinsip supremasi sipil.
27. Bahwa Pemohon II juga telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan serta
memiliki lisensi Mediator dan telah tergister Mahkamah Agung.
28. Bahwa Pemohon II Sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Pada Universitas
Borobudur pro-aktif dalam berbagai kegiatan advokasi kebijakan publik,
penguatan demokrasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia;
29. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dan Advokat,
Pemohon II yang juga berstatus sebagai mahasiswa hukum program doctoral
memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam
mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum
dijalankan sebagaimana mestinya; (vide Bukti P-02).
30. Bahwa, Pemohon II memiliki kepentingan langsung terhadap keberlakuan
norma a quo karena Pemohon memiliki kehendak, kemampuan, kompetensi
dan/atau kualifikasi untuk menjalankan fungsi profesional sebagai mediator,
termasuk dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
31. Bahwa akan tetapi, kesempatan Pemohon II untuk menjalankan fungsi
tersebut terhalang oleh konstruksi Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 PPHI yang
mendefinisikan Mediator Hubungan Industrial sebagai "pegawai instansi
pemerintah" yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
32. Bahwa konstruksi tersebut pada praktiknya menempatkan status sebagai
pegawai instansi pemerintah sebagai pintu masuk utama bahkan sebagai
10
syarat eksklusif untuk menjalankan fungsi Mediator Hubungan Industrial
berdasarkan UU PPHI.
33. Bahwa dengan demikian, sekalipun seseorang memiliki pendidikan,
kompetensi, pengalaman, sertifikasi mediator, integritas dan kemampuan
profesional yang relevan, orang tersebut tetap tidak dapat menjalankan
fungsi Mediator Hubungan Industrial apabila tidak berstatus sebagai pegawai
instansi pemerintah.
34. Bahwa keadaan demikian menimbulkan kerugian konstitusional bagi
Pemohon II karena Pemohon II tidak memperoleh kesempatan yang sama
untuk mengembangkan dan menggunakan kompetensi profesionalnya dalam
bidang penyelesaian sengketa hubungan industrial.
35. Bahwa Syamsul Jahidin – Pemohon III. Sebagai Mahasiswa Doktor Ilmu
Hukum dengan NPM: 25730911, yang juga Pemohon III adalah seorang
advokat tersumpah dengan Berita Acara Sumpah dengan Nomor:W29-
U/46/HK-ADV/III/2022 pada pengadilan tinggi Banten, dan Pemohon III juga
memiliki Profesi Mediator yang tercatat dalam Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, dan juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Mediator terbaik
ke – 3 (Tiga) pada tahun 2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
36. Bahwa, Pemohon III sebagai Mediator yang terdaftar W10.U1. 135.
PMH.VIII.01.2022, di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (vide Bukti P-14).
37. Bahwa, Pemohon III berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003,
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan
ketentuan undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 18
Tahun 2003 menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum,
bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan.” Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, akan
tetapi Pemohon III berpotensi dirugikan Hak konstitutionalnya karena
mengingat Pemohon III bukan mediator pegawai instansi pemerintah,
sedangkan di Dinas Tenaga Kerja di daerah-daerah seluruh Indonesia masih
banyak yang belum memiliki Mediator, yang pasti akan menghambat Buruh
atau Pekerja yang sedang mencari keadilan terhadap permasalahan hukum
yang sedang dihadapi.
11
38. Bahwa, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) yang jelas antara
berlakunya Pasal 1 angka 12, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 PPHI
dengan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, yang terdiri dari
Aktivis, Advokat, Mediator dan Mahasiswa Doktoral Hukum, yang dimana
pembatasan dalam ketentuan norma a quo tersebut telah menggeser
orientasi pengaturan dari kualifikasi dan kompetensi seseorang kepada
status kepegawaiannya, persoalan konstitusionalnya adalah apakah status
sebagai pegawai instansi pemerintah dapat dijadikan satu-satunya dasar
untuk menentukan siapa yang boleh menjalankan fungsi Mediator Hubungan
Industrial, dengan menutup kemungkinan bagi profesional non-PNS yang
memenuhi standar kompetensi untuk menjalankan fungsi tersebut, negara
seharusnya
menentukan
kelayakan
seorang
mediator
berdasarkan
kompetensi, integritas, independensi, pengalaman, sertifikasi dan legitimasi,
bukan semata-mata berdasarkan status kepegawaiannya atau membatasi
akses profesi berdasarkan status kepegawaian. Hal tersebut juga menjadi
faktor penyebab utama timbulnya ketidakpastian hukum dan ketimpangan
akses terhadap Mediator Hubungan Industrial, yang berakibat pada
terancamnya hak-hak konstitusional para Pemohon, kondisi tersebut
menimbulkan potensi kerugian dengan terhambatnya akses keadilan bagi
para pencari keadilan dan kepastian hukum baik pekerja/buruh maupun
pemberi kerja. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 1 angka 12 UU PPHI
menjadi penyebab langsung munculnya rasa tidak aman dalam menjamin
masa depan keadilan dan kepastian hukum buruh/pekerja maupun pemberi
kerja dan melemahkan perlindungan atas hak para Pemohon untuk
diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, ketentuan tersebut tidak hanya
bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tetapi juga menjadi sumber langsung
kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon;
39. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan
permohonan in casu, maka kerugian konstitusional yang dialami para
Pemohon yang terdiri dari Aktivis, Advokat, Mediator dan Mahasiswa
Doctoral Ilmu Hukum atau setidak-tidaknya dapat dicegah di masa
mendatang. Dengan dikabulkannya permohonan in casu akan turut
12
memulihkan kepastian hukum bagi buruh/pekerja, pemberi kerja/pengusaha
dan membuka batasan akses profesi berdasarkan status kepegawaian, yang
membuka peluang adil dan seimbang bagi para Pemohon dalam
menjalankan profesinya tanpa harus menjadi PNS terlebih dahulu. Demikian
dengan dikabulkannya permohonan in casu akan menghindarkan para
Pemohon dari kerugian konstitusional akibat keberlakukan norma Pasal 1
angka 12 UU PPHI yang berpotensi melanggar prinsip negara hukum
demokratis. Negara hukum menuntut adanya kepastian hukum Pasal 28D
ayat (1), UUD NRI 1945;
40. Bahwa oleh karenanya, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakim Konstitusi agar berkenan menyatakan Pasal 1 angka 12 UU PPHI
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
41. Bahwa, berdasarkan uraian Kedudukan Hukum di atas, para Pemohon
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya
menganggap bahwa para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal
Standing) dan menyatakan bahwa para Pemohon telah mengalami kerugian
konstitusional sebagai akibat langsung dari berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian, sehingga permohonan a quo layak untuk diperiksa
dan diadili oleh Mahkamah.
III.
Alasan-Alasan Permohonan (Posita) Para Pemohon
42. Bahwa Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 PPHI pada pokoknya mendefinisikan
Mediator Hubungan Industrial sebagai pegawai instansi pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi persyaratan
sebagai mediator, pembatasan tersebut telah menggeser orientasi
pengaturan dari kualifikasi dan kompetensi seseorang kepada status
kepegawaiannya.
43. Menurut Philippe Nonet & Philip Selznick - Teori Hukum Responsif, Hukum
seharusnya mampu merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan
sosial. Norma mengenai mediator harus dilihat dari tujuan UU PPHI, yaitu
menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang efektif, apabila pembatasan mediator hanya kepada pegawai instansi
pemerintah menyebabkan keterbatasan jumlah mediator dan menghambat
penyelesaian perselisihan.
13
44. Adapun menurut Gustav Radbruch - Teori Kepastian Hukum, kepastian
hukum bagi pekerja dan pengusaha, kepastian hukum bukan hanya
keberadaan norma, tetapi juga kemampuan norma untuk dilaksanakan
secara efektif. Hak masyarakat atas penyelesaian perselisihan hubungan
industrial menjadi tidak efektif apabila mekanisme mediasi tidak dapat
berjalan karena keterbatasan mediator.
45. Menurut Gustav Radbruch Teori Tujuan Hukum, Radbruch terkenal dengan
tiga nilai dasar hukum:
a. Keadilan (Gerechtigkeit)
b. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
c. Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)
46. Menurut Mochtar Kusumaatmadja - Teori Hukum Pembangunan, Hukum
tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban, tetapi
juga sebagai sarana pembaruan masyarakat. dalam hal a quo Hukum
ketenagakerjaan
harus
mampu
membentuk
sistem
penyelesaian
perselisihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan
profesi mediator, dengan demikian, pembukaan kesempatan kepada
mediator profesional non-PNS dapat dikonstruksikan sebagai pembaruan
hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
47. Bahwa menurut Lawrence M. Friedman - Teori Sistem Hukum, Friedman
membagi sistem hukum menjadi tiga item yaitu:
1) Legal substance — substansi hukum;
2) Legal structure — struktur/kelembagaan;
3) Legal culture — budaya hukum.
Legal substance, norma pasal 1 angka 12 UU PPHI yang membatasi
mediator pada pegawai instansi pemerintah, namun dampaknya dapat
dianalisis terhadap legal structure, ketika jumlah mediator pemerintah tidak
mencukupi, menunjukkan bahwa masalahnya bersifat sistemik, bukan
sekedar masalah pribadi Para Pemohon.
48. Menurut John Rawls - Teori Keadilan, gunanya terutama untuk membangun
argumentasi bahwa kesempatan menjadi mediator harus diberikan secara
fair berdasarkan kualifikasi yang relevan, jika seseorang memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. pendidikan yang dipersyaratkan;
14
b. kompetensi mediator;
c. sertifikasi;
d. integritas;
e. independensi;
49. Bahwa, persoalan konstitusionalnya adalah status sebagai pegawai instansi
pemerintah tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan siapa
yang boleh menjalankan fungsi Mediator Hubungan Industrial, dengan
menutup kemungkinan bagi profesional non-PNS yang memenuhi standar
kompetensi untuk menjalankan fungsi tersebut, negara seharusnya
menentukan kelayakan seorang mediator berdasarkan kompetensi,
integritas, independensi, pengalaman, sertifikasi dan legitimasi, bukan
semata-mata berdasarkan status kepegawaiannya, dengan kata lain,
persoalan yang diajukan kepada Mahkamah adalah persoalan mengenai
konstitusionalitas
pembatasan
akses
profesi
berdasarkan
status
kepegawaian.
50. Bahwa, para Pemohon memerlukan sebuah suatu konstruksi baru yang tetap
menjaga kewenangan negara, yaitu: dalam model tersebut, pegawai
pemerintah tetap dapat menjadi Mediator Hubungan Industrial, tetapi
profesional non-PNS yang memenuhi standar yang ditetapkan negara juga
dapat diberikan kesempatan untuk menjadi mediator.
51. Bahwa, para Pemohon memiliki kompetensi dan/atau kemampuan yang
relevan dengan fungsi mediasi, akan tetapi, para Pemohon tidak dapat
menggunakan kompetensi tersebut dalam mekanisme Mediator Hubungan
Industrial berdasarkan UU PPHI hanya karena para Pemohon tidak berada
dalam status sebagai pegawai instansi pemerintah.
52. Bahwa pembatasan tersebut menyebabkan kemampuan profesional
seseorang tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kelayakan untuk
menjalankan
fungsi
mediator,
dengan
demikian
kondisi
tersebut
bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
yang memberikan jaminan atas hak perlindungan dan kepastian hukum serta
memperoleh perlakuan yang adil.
53. Bahwa negara memang berwenang mengatur profesi yang berkaitan dengan
kepentingan publik, tetapi pengaturan tersebut tidak boleh berubah menjadi
15
pembatasan yang tidak rasional terhadap kesempatan warga negara untuk
menggunakan keahliannya.
A. Persamaan Kedudukan Dan Larangan Perlakuan Yang Tidak Adil
54. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang
atas perlakuan yang sama di hadapan hukum., dengan adanya prinsip-
prinsip persamaan di hadapan hukum tidak selalu berarti setiap orang harus
diperlakukan secara identik dalam semua keadaan, perbedaan perlakuan
dapat dibenarkan apabila terdapat perbedaan keadaan yang relevan dan
objektif serta mempunyai hubungan yang rasional dengan tujuan pengaturan,
dalam konteks mediator, status sebagai PNS pada dirinya sendiri tidak
secara otomatis membuktikan bahwa seseorang lebih kompeten dalam
melakukan mediasi dibandingkan seseorang yang bukan PNS, kemampuan
melakukan mediasi pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan
komunikasi, negosiasi, penyelesaian konflik, pemahaman hukum, etika
profesi, independensi, pengalaman serta kompetensi yang dapat diuji,
apabila dua orang mempunyai kompetensi yang sama dalam bidang mediasi,
maka perbedaan status kepegawaian semata-mata tidak serta-merta dapat
dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa hanya salah satunya yang mampu
melakukan mediasi.
55. Bahwa oleh karena itu, norma a quo berpotensi menciptakan perlakuan
berbeda yang tidak sepenuhnya berhubungan dengan kompetensi inti yang
dibutuhkan dalam menjalankan fungsi mediator, bahwa seharusnya agar
seluruh calon mediator, baik berasal dari pemerintah maupun non-
pemerintah, harus tunduk kepada standar kompetensi yang ketat., karena
dengan demikian, prinsip persamaan tidak berarti menghapus standar
profesi, melainkan memastikan bahwa standar tersebut didasarkan pada
kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan yang dilakukan.
B. Pergeseran Dari Status-Based Mediator Menjadi Competency-Based
Mediator
56. Bahwa fungsi utama Mediator Hubungan Industrial adalah membantu para
pihak menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui proses
mediasi, fungsi tersebut membutuhkan kemampuan profesional untuk
memahami posisi para pihak, mengidentifikasi kepentingan, memfasilitasi
komunikasi, merumuskan alternatif penyelesaian, menjaga netralitas serta
16
membantu para pihak mencapai kesepakatan, kemampuan tersebut pada
hakikatnya merupakan kompetensi mediasi, bukan semata-mata kompetensi
birokrasi.
57. Bahwa seorang pegawai pemerintah yang tidak memiliki kompetensi mediasi
tidak seharusnya diasumsikan otomatis lebih mampu melakukan mediasi
hanya karena statusnya sebagai pegawai pemerintah, begitupul sebaliknya,
seorang profesional non-PNS yang telah memenuhi standar pendidikan,
pelatihan, sertifikasi, pengalaman, integritas dan independensi tidak
seharusnya secara otomatis dianggap tidak layak melakukan mediasi hanya
karena bukan pegawai pemerintah.
58. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon mengharapkan Mahkamah Konstitusi
untuk Menafsirkan dengan perubahan paradigma:
“Mediator tidak ditentukan terutama berdasarkan siapa pemberi status
kepegawaiannya, melainkan berdasarkan apakah orang tersebut
memenuhi standar kompetensi dan integritas yang ditentukan
negara.”
59. Bahwa perubahan paradigma tersebut tidak mengurangi peran negara,
negara
tetap
dapat
menentukan
standar,
memberikan
sertifikasi,
menerbitkan legitimasi, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi dan
menjatuhkan sanksi., karena dengan model tersebut, kepentingan publik
tetap terlindungi sekaligus hak konstitusional warga negara untuk
memperoleh kesempatan yang adil dalam menjalankan profesinya dapat
diberikan perlindungan.
C. Pembatasan Tersebut Tidak Memenuhi Prinsip Proporsionalitas
60. Bahwa sekalipun pembatasan hak dimungkinkan, pembatasan tersebut tidak
dapat dilakukan tanpa batas, pembatasan harus mempunyai tujuan yang sah,
mempunyai hubungan rasional dengan tujuan tersebut, diperlukan untuk
mencapai tujuan tersebut, dan tidak boleh memberikan beban yang
berlebihan terhadap hak konstitusional warga negara., termasuk dalam
konteks Permohonan a quo, tujuan pembatasan dapat dipahami sebagai
upaya negara untuk memastikan agar Mediator Hubungan Industrial
merupakan pihak yang kompeten, profesional, netral dan dapat dipercaya,
pembatasan kepada pegawai instansi pemerintah memang dapat dipandang
sebagai salah satu cara administratif untuk memastikan mediator berada
dalam struktur pemerintahan, namun demikian, keberadaan dalam struktur
17
pemerintahan tidak identik dengan kompetensi mediasi., dengan demikian,
hubungan antara status pegawai pemerintah dengan kemampuan
profesional melakukan mediasi tidak bersifat mutlak, manfaat yang diperoleh
dari pembatasan eksklusif kepada pegawai pemerintah harus dibandingkan
dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap hak konstitusional warga negara
dan kepentingan masyarakat.
61. Bahwa di satu sisi, pembatasan tersebut memberikan kontrol administratif
kepada pemerintah, di sisi lain, pembatasan tersebut dapat menyebabkan:
a. Terbatasnya jumlah sumber daya mediator;
b. Tertutupnya kesempatan profesional yang mempunyai kompetensi;
c. Berkurangnya alternatif sumber daya manusia;
d. Potensi keterlambatan pelayanan mediasi; dan
e. Berkurangnya akses masyarakat terhadap penyelesaian perselisihan yang
cepat.
62. Bahwa, oleh karena itu, pembatasan tersebut menimbulkan beban
konstitusional yang lebih besar daripada manfaat administratif yang
diperoleh, sistem yang membuka akses kepada mediator profesional non-
PNS dengan tetap mempertahankan pengawasan negara merupakan pilihan
yang lebih seimbang.
D. Dampak Terhadap Akses Keadilan Dalam Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
63. Bahwa hubungan industrial tidak hanya menyangkut hubungan antara
pekerja dengan pengusaha, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi,
keberlangsungan usaha, kepastian hubungan kerja dan stabilitas sosial.
64. Bahwa setiap perselisihan hubungan industrial membutuhkan mekanisme
penyelesaian yang cepat dan efektif, mediasi merupakan salah satu
instrumen penting dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan
industrial, ketika jumlah mediator tidak memadai dibandingkan dengan
kebutuhan pelayanan pada wilayah tertentu, beban pelayanan akan
meningkat, peningkatan beban tersebut berpotensi menyebabkan proses
penyelesaian perselisihan menjadi lebih lama.
65. Bahwa keterlambatan penyelesaian perselisihan dapat merugikan pekerja
karena menyangkut hak ekonomi dan kepastian status hubungan kerja,
keterlambatan juga dapat merugikan pengusaha karena menciptakan
18
ketidakpastian mengenai kewajiban, hubungan kerja, dan keberlangsungan
kegiatan usaha dan dengan demikian, persoalan jumlah dan distribusi
mediator bukan semata persoalan administrasi pemerintahan, melainkan
berkaitan dengan akses masyarakat terhadap keadilan., Apabila negara
mempunyai sumber daya profesional yang dapat dilibatkan tanpa
mengurangi standar dan pengawasan, maka secara konstitusional terdapat
alasan kuat untuk membuka mekanisme tersebut.
E. Kondisi Konkret Di Kabupaten Lebak Sebagai Kerugian Aktual Pemohon
66. Bahwa, Pemohon II mengalami persoalan konkret dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial di wilayah Kabupaten Lebak., dalam kondisi
yang dialami Pemohon II, keterbatasan/ketiadaan Mediator Hubungan
Industrial pada dinas ketenagakerjaan menyebabkan proses pelayanan
mediasi tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan
mediator yang ada belum memiliki status sebagai PNS sehingga Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak harus mengalihkan permasalahan ini
kepada Dinas Ketenagakerjaan yang memiliki Mediator.
67. Bahwa, selain pemanggilan Para Pihak membutuhkan waktu yang tidak
sedikit untuk dilakukan Tripartit, proses Tripartit harus mengulang kembali di
Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, melakukan pemanggilan para pihak
kembali untuk dilakukan proses tripartit kembali, kenapa tidak dari awal saja
dialihkan langsung ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, dengan
alasan tidak ada Mediator atau Mediator belum diangkat statusnya menjadi
PNS ?
68. Bahwa keadaan tersebut mengakibatkan Pemohon mengalami hambatan
dan/atau kerugian dalam memperoleh kepastian mengenai penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. (vide Bukti P09)
69. Bahwa persoalan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara dua
persoalan, yaitu:
Pertama, negara membutuhkan mediator yang dapat memberikan
pelayanan kepada masyarakat;
Kedua, sistem hukum membatasi sumber mediator hanya kepada
pegawai instansi pemerintah.
70. Bahwa, apabila negara mempunyai kewenangan untuk mengakreditasi dan
melegitimasi profesional non-PNS yang memenuhi standar kompetensi,
19
maka sumber daya profesional tersebut dapat digunakan untuk membantu
memenuhi kebutuhan pelayanan mediasi.
71. Bahwa oleh karena itu, pengalaman Pemohon II di wilayah Lebak bukan
sekadar persoalan pribadi, melainkan menunjukkan persoalan normatif yang
lebih luas mengenai desain sistem mediator dalam UU PPHI.
72. Bahwa, para Pemohon berpandangan bahwa hukum harus memberikan
solusi terhadap kondisi tersebut, bukan justru mempertahankan sistem yang
secara normatif membatasi sumber daya mediator.kondisi tersebut semakin
menunjukkan bahwa persoalan a quo mempunyai dimensi constitutional
importance, karena berkaitan dengan hak warga negara, akses terhadap
keadilan dan efektivitas pelayanan publik.
73. Bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai profesi yang mempunyai
kemampuan dalam penyelesaian sengketa, termasuk advokat, akademisi,
konsultan hukum, mediator bersertifikat dan profesional lainnya, dan
sebagian profesional tersebut telah memperoleh pendidikan dan pelatihan
mediasi serta mempunyai pengalaman menyelesaikan sengketa., dengan
adanya potensi tersebut merupakan sumber daya manusia yang dapat
dimanfaatkan negara untuk memperluas akses masyarakat terhadap
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan secara actual keterlibatan
profesional non-PNS tidak berarti negara kehilangan kewenangan.
74. Bahwa, Negara tetap dapat menentukan:
a. siapa yang boleh menjadi mediator;
b. standar pendidikan;
c. standar kompetensi;
d. sertifikasi;
e. pengalaman;
f. kode etik;
g. independensi;
h. konflik kepentingan;
i. legitimasi;
j. pengawasan; dan
k. sanksi.
75. Bahwa mediator pada hakikatnya harus mampu bertindak secara netral dan
tidak memihak kepada salah satu pihak, independensi merupakan salah satu
20
faktor penting dalam membangun kepercayaan para pihak terhadap proses
mediasi, status sebagai pegawai pemerintah tidak boleh dianggap sebagai
satu-satunya jaminan independensi dan sebaliknya pula, status sebagai
profesional non-PNS tidak otomatis menjamin independensi.
76. Bahwa oleh sebab itu, independensi harus dijamin melalui persyaratan dan
mekanisme yang objektif, antara lain kewajiban menghindari konflik
kepentingan, kode etik, mekanisme pengawasan dan sanksi., dan dengan
pendekatan tersebut, baik mediator yang berasal dari pemerintah maupun
profesional non-PNS dapat tunduk kepada standar independensi yang sama.
77. Bahwa
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
menyangkut
kepentingan ekonomi dan hak para pihak sehingga mediator harus
mempunyai integritas yang tinggi, integritas tidak melekat secara otomatis
pada status PNS maupun status non-PNS, integritas merupakan kualitas
pribadi dan profesional yang harus dibuktikan serta diawasi melalui
mekanisme etik., Bahwa oleh karena itu, sistem yang ideal adalah sistem
yang menjadikan integritas sebagai persyaratan objektif bagi setiap calon
mediator tanpa membedakan status kepegawaiannya.
78. Bahwa para Pemohon memahami bahwa penyelesaian perselisihan
hubungan industrial mempunyai dimensi kepentingan publik sehingga negara
harus mempunyai mekanisme pengendalian., para Pemohon tidak meminta
agar profesional non-PNS dapat bertindak sebagai mediator tanpa legitimasi
negara, sebaliknya, Pemohon mengusulkan agar profesional non-PNS yang
memenuhi standar hanya dapat menjalankan fungsi Mediator Hubungan
Industrial setelah memperoleh legitimasi dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.
79. Bahwa,
Menteri
dapat
menetapkan
standar,
melakukan
verifikasi,
menerbitkan legitimasi, melakukan evaluasi, melakukan pengawasan dan
mencabut legitimasi apabila mediator melanggar ketentuan., karena
mekanisme tersebut memberikan perlindungan terhadap kepentingan
masyarakat sekaligus membuka kesempatan profesional secara adil, akan
tetapi norma a quo dalam penerapannya membentuk suatu sistem akses
profesi yang tertutup karena hanya orang yang berada dalam struktur instansi
pemerintah yang dapat memasuki fungsi Mediator Hubungan Industrial.
21
80. Bahwa, dalam negara hukum demokratis, pembatasan terhadap akses
profesi harus mempunyai alasan yang objektif dan rasional, semakin besar
pembatasan terhadap hak warga negara, semakin kuat pula alasan yang
harus diberikan negara untuk membenarkan pembatasan, dan dalam perkara
a quo, negara dapat mencapai tujuan perlindungan masyarakat melalui
sistem sertifikasi, legitimasi dan pengawasan tanpa harus mempertahankan
akses yang tertutup., oleh karena hal tersebut itu, para Pemohon memohon
kepada Mahkamah agar memberikan tafsir konstitusional terhadap norma
a quo.
F. Kepastian Hukum Bagi Pekerja Dan Pengusaha
81. Bahwa perselisihan hubungan industrial yang tidak segera diselesaikan
dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja dan pengusaha, pekerja
membutuhkan kepastian mengenai hak, upah, hubungan kerja dan status
pekerjaannya dan pengusaha membutuhkan kepastian mengenai kewajiban,
biaya, hubungan kerja dan keberlangsungan kegiatan usaha Bahwa salah
satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
82. Bahwa, oleh karena itu, sistem penyelesaian perselisihan harus dirancang
sedemikian rupa agar tersedia sumber daya mediator yang memadai,
pembukaan akses kepada profesional non-PNS yang kompeten merupakan
salah satu instrumen untuk meningkatkan kapasitas sistem tersebut. dengan
demikian, constitutional remedy yang dimohonkan para Pemohon tidak
hanya memberikan manfaat kepada Pemohon a quo, tetapi juga kepada
pekerja, pengusaha dan masyarakat luas.
83. Bahwa
Pemohon
menyadari
bahwa
Mahkamah
Konstitusi
dalam
menjalankan kewenangannya harus menjaga agar tidak terjadi kekosongan
hukum, para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan tafsir
konstitusional bersyarat terhadap Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 PPHI
Bahwa frasa "pegawai instansi pemerintah" dalam Pasal 1 angka 12 UU
2/2004 PPHI harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
apabila dimaknai sebagai pembatasan mutlak yang menutup profesional non-
PNS yang memenuhi standar kompetensi dan legitimasi untuk menjadi
mediator.
22
84. Bahwa tafsir demikian merupakan bentuk constitutional remedy yang tetap
menjaga
struktur
UU
PPHI
sekaligus
menghilangkan
hambatan
konstitusional.
85. Bahwa dengan tafsir tersebut, pegawai instansi pemerintah tetap dapat
menjadi mediator, tetapi profesional non-PNS juga dapat menjadi mediator
sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara., dengan model
tersebut merupakan jalan tengah yang memenuhi tiga kepentingan sekaligus:
Pertama, kepentingan negara untuk mengendalikan kualitas mediator;
Kedua, kepentingan warga negara untuk memperoleh kesempatan
profesional yang adil; dan
Ketiga, kepentingan pekerja dan pengusaha untuk memperoleh akses
penyelesaian perselisihan yang cepat, efektif dan berkeadilan.
G. Permohonan Pemohon Sejalan Dengan Prinsip Negara Hukum
86. Bahwa kerugian Pemohon bersifat aktual karena Pemohon mengalami
hambatan untuk menjalankan fungsi Mediator Hubungan Industrial akibat
norma yang mensyaratkan status pegawai instansi pemerintah. selain aktual,
kerugian tersebut juga mempunyai dimensi potensial yang berkelanjutan
selama norma a quo tetap dimaknai secara eksklusif., karena setiap kali para
Pemohon hendak menjalankan fungsi Mediator Hubungan Industrial melalui
mekanisme UU PPHI, status non-PNS menjadi penghalang., dengan
demikian, kerugian tersebut bukan kerugian yang hipotetis atau abstrak.,
Bahwa kerugian tersebut akan berakhir apabila Mahkamah memberikan tafsir
konstitusional sebagaimana dimohonkan. Bahwa Karena Indonesia adalah
negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI
Tahun 1945.
87. Bahwa negara hukum mensyaratkan agar setiap pembatasan terhadap hak
warga negara mempunyai dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan
secara konstitusional., hukum tidak boleh hanya memberikan kepastian
formal, tetapi juga harus memberikan keadilan substantif.
88. Bahwa apabila suatu norma menyebabkan warga negara yang mempunyai
kompetensi
tidak
memperoleh
kesempatan
hanya
karena
status
kepegawaiannya, maka norma tersebut perlu diuji dari perspektif keadilan
dan proporsionalitas.
23
89. Bahwa oleh karena itu, permohonan a quo merupakan bagian dari
mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa UU PPHI tetap sesuai
dengan perkembangan prinsip negara hukum dan perlindungan hak
konstitusional.
II. Perbandingan Mediator PHI Di Indonesia Dengan Negara Lain.
90. Bahwa, para Pemohon Membandingkan Mediator PHI di Indonesia dengan
Negara Lain yang para Pemohon ambil Example sebagai berikut:
a. Amerika Serikat
Amerika Serikat memiliki sistem yang jauh lebih plural dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, salah satu institusi
Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS).
FMCS merupakan lembaga federal yang memberikan layanan mediasi
dan bantuan penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Selain mediator
pemerintah, dalam praktik hubungan industrial Amerika Serikat juga
berkembang berbagai bentuk private mediation, arbitrase, dan jasa
penyelesaian sengketa oleh profesional independen.
Dengan demikian, status kepegawaian bukan satu-satunya parameter
untuk menentukan seseorang mampu menjalankan fungsi mediator.
b. Inggris/United Kingdom
Inggris mempunyai pendekatan yang menarik melalui Acas (Advisory,
Conciliation and Arbitration Service).
Acas merupakan badan publik yang memberikan berbagai layanan terkait
hubungan industrial termasuk conciliation, mediation, arbitration, advisory
services, penyelesaian konflik di tempat kerja.
Sistem Inggris memberikan ruang yang cukup besar bagi mediasi
profesional, termasuk dalam penyelesaian konflik individual di tempat
kerja.
Konstruksi pentingnya adalah bahwa mediator tidak semata-mata
dipandang sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan administratif,
tetapi sebagai neutral third party yang memiliki kompetensi untuk
membantu para pihak menyelesaikan konflik.
c. Australia
Australia mempunyai sistem penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang melibatkan Fair Work Commission (FWC).
24
Fair Work Commission merupakan tribunal independen yang mempunyai
fungsi antara lain dalam conciliation, mediation, arbitration dan
penyelesaian perselisihan hubungan kerja.
Dalam sistem Australia, penyelesaian sengketa hubungan industrial
dikembangkan dengan pendekatan alternative dispute resolution (ADR).
Conciliation dan mediasi menjadi instrumen penting sebelum sengketa
diputus melalui mekanisme adjudikasi.
Dengan demikian, kualitas mediator lebih diarahkan kepada:
1. kemampuan profesional
2. independensi
3. netralitas
4. pengalaman
5. kemampuan melakukan konsiliasi
6. pemahaman hukum dan hubungan industrial.
d. Singapura
Singapura memiliki sistem hubungan industrial yang relatif terstruktur
melalui berbagai institusi, termasuk Tripartite Alliance for Dispute
Management (TADM) dan Tripartite Alliance for Fair and Progressive
Employment Practices (TAFEP), serta mekanisme pada Ministry of
Manpower (MOM) dan Industrial Arbitration Court untuk konteks tertentu.
Pendekatan Singapura sangat menekankan tripartism, yaitu kerja sama
antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/serikat pekerja.
memperlihatkan bahwa sistem hubungan industrial dapat dibangun
melalui kombinasi:
a. Pemerintah
b. Pengusaha
c. Pekerja
d. Profesional Penyelesaian Sengketa.
e. Malaysia
Malaysia merupakan pembanding yang sangat relevan karena memiliki
sistem hubungan industrial yang secara historis memiliki kemiripan
dengan Indonesia.
25
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melibatkan Department of
Industrial Relations Malaysia (Jabatan Perhubungan Perusahaan
Malaysia) di bawah Ministry of Human Resources.
Dalam sistem tersebut terdapat mekanisme conciliation untuk membantu
pihak pekerja dan pengusaha menyelesaikan perselisihan.
Malaysia juga menunjukkan bahwa fungsi penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dapat diposisikan sebagai fungsi industrial
relations/conciliation, bukan semata-mata sebagai fungsi administratif
kepegawaian.
91. Tabel Perbandingan:
Negara
Institusi/Mekani
sme
Karakter
Mediator
Status
Pemerintah
Orientasi
Indonesia
Mediator
hubungan
industrial/dinas
ketenagakerjaan
Mediator
pemerintah
PNS
Mediasi
PHI
Oleh Aparatus
Pemerintah
Amerika
Serikat
Private Mediator
Mediator
Profesional/Netral
Pemerintah
dan Swasta
Mediasi
dan
ADR
Inggris
Aces
Conciliator/Mediat
or Profesional
Badan Publik
Conciliator dan
Mediation
Australia
Fair
Work
Commision
Conciliator/Mediat
or/Commision
Member
Lembaga
Independen
ADR
dan
Penyelesaian
Singapura
TADM/MOM dan
Mekanisme
Tripatite
Conciliator/Mediat
or
Institusi
Pemerintah
Penyelesaian
Cepat
dan
Tripatite
Malaysia
Departemen
of
Industrial
Relations
Industrial
Relations
Conciliator
Institusi
Pemerintah
Conciliator dan
Penyelesaian
PHI
92. Temuan Komparatif Dari perbandingan tersebut diatas terdapat empat point
penting yaitu:
a. Sistem Amerika Serikat, Inggris, Australia dan berbagai model ADR
menunjukkan
bahwa
fungsi
mediator
tidak
secara
universal
mensyaratkan status sebagai pegawai negeri.
b. Independensi mediator dapat dibangun melalui mekanisme selain status
PNS Bahwa mediator harus independen. Medator independensi dapat
dibentuk melalui: 1) kode etik. 2) larangan konflik kepentingan. 3)
sertifikasi. 4)pengawasan. 5) mekanisme pengaduan. 6) kewajiban
26
netralitas. 7) sanksi etik. 8) pencabutan sertifikasi 9) akreditasi lembaga
dan 10) evaluasi berkala.
Dengan demikian independensi merupakan karakter fungsional
mediator, bukan konsekuensi otomatis dari status kepegawaian.
93. Bahwa berdasarkan Studi Komparasi Model Indonesia Dapat Direkonstruksi
melalui Perbandingan tersebut di atas, dapat direkonstruksi dalam norma
Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 PPHI. Saat ini normanya berpusat pada
“Pegawai Instansi Pemerintah”
94. Bahwa kontruksi norma yang dapat rumuskan dalam pasal 1 angka 12 UU
2/2004 PPHI adalah sebagai berikut “Mediator Hubungan Industrial adalah
seseorang
yang
memenuhi
persyaratan
kompetensi,
sertifikasi,
independensi, integritas, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri
untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.”
95. Bahwa dengan konstruksi demikian, status PNS tidak lagi menjadi syarat
absolut, tetapi negara tetap memegang kewenangan untuk menentukan
standar dan melakukan pengawasan, dengan demikian norma a quo
bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak
setiap orang untuk: “mendapat hak perlindungan dan kepastian hukum serta
memperoleh perlakuan yang adil”.
96. Bahwa pembatasan akses profesi mediator yang terdapat pada batang tubuh
Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 PPHI hanya berdasarkan status PNS berpotensi
menciptakan barrier to entry terhadap profesi yang sebenarnya dapat
dijalankan berdasarkan kompetensi profesional. Dengan pendekatan
berbasis kompetensi: Kompetensi, sertifikasi, akreditasi dan pengawasan.
97. Hubungan dengan Access to Justice
Permasalahan mediator tidak hanya menyangkut kepentingan calon
mediator. Ketiadaan atau keterbatasan mediator dapat berdampak kepada:
a. Pekerja
b. pengusaha
98. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Frasa Penjelasan “Pegawai
Instansi Pemerintah” Pasal 1 ayat 12 UU 2/2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena
27
dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang adil, maka para Pemohon
memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya
memberikan kepastian hukum yang adil, dan haruslah dinyatakan
Inkonstitutional dengan makna ketentuan dalam norma frasa “Pegawai
Instansi Pemerintah” Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 PPHI
99. Bahwa, Tegasnya Menurut para Pemohon Ketentuan Norma Pasal a quo
telah menimbulkan kerugian konstitusional bersifat aktual dan potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat
diberlakukannya Frasa penjelasan “Pegawai Instansi Pemerintah” Pasal 1
angka 12 UU 2/2004 PPHI Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cukup beralasan
menurut hukum untuk dikabulkan oleh yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi.
100. Bahwa, para Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan
a quo untuk menyatakan frasa “Pegawai Instansi Pemerintah” Pasal 1 angka
12 UU 2/2004 PPHI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
IV. PETITUM
1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa penjelasan “pegawai instansi pemerintah” Pasal 1
angka 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4356) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
28
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16
sebagai berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I;
2. Bukti P-2
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
6. Bukti P-6
: Fotokopi
Surat
Keterangan
Nomor
200.1.4.3/209/
Kel.Mb.Sket/2026, perihal Domisili Pemohon I dan Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat LSM Laskar NKRI Nomor
74/SK/DPP/L.MKRI/VIII/2026 tentang Penetapan Susunan
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah LSM Laskar NKRI
Provinsi Banten, Masa Bakti Periode Tahun 2026-2028;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Sertifikat Mediator dan KTA Mediator Pemohon II;
8. Bukti P-8
: Fotokopi Sertifikat Mediator dan KTA Mediator Pemohon III;
9. Bukti P-9
: Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten
Lebak,
Nomor
005/190-HI-JAMSOS/VI/2026
perihal
Panggilan Klarifikasi;
10. Bukti P-10
: Fotokopi
Notulen
dan
Absensi
Tripartit
Dinas
Ketenagakerjaan Lebak;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten
Lebak,
Nomor
560/195-HI-JAMSOS/VII/2026,
perihal
Pelimpahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten;
12. Bukti P-12
: Fotokopi
Notulen
dan
Absensi
Tripartit
Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Banten;
13. Bukti P-13
: Fotokopi Surat Dinal Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemerintah
Provinsi
Banten,
Nomor
B-500.15.15.2/
3879/2026, Perihal Anjuran;
14 Bukti P-14
: Fotokopi Surat LBH Garuda Nomor 009/S/LBH-GARUDA/II/
2026 Perihal Permintaan Perundingan;
15 Bukti P-15
: Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pemerintah Provinsi Banten, Nomor B-500.15.15.2/3613/2026
Perihal Undangan Sidang Mediasi I;
16 Bukti P-16
: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA
Khusus
Nomor
W10.U1.135.PMH.VIII.01.2022
tentang
Penunjukkan Mediator Non Hakim beserta dokumen lainnya.
29
[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan,
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap
UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang
bahwa
meskipun
Mahkamah
berwenang
mengadili
permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon a quo
dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-
30
pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan
pada tanggal 23 September 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan
Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025),
Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan
sesuai dengan kelaziman dengan menyusun sistematika, substansi dan
menyertakan alat bukti serta memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana
ditentukan dalam PMK 7/2025. Lebih lanjut, terkait permohonan para Pemohon,
Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menentukan secara
spesifik bagian norma, pasal atau ayat dari undang-undang yang akan dimohonkan
pengujian konstitusional, memperbaiki bagian kedudukan hukum dengan
menguraikan kualifikasi dan argumentasi mengenai kerugian hak konstitusional
para Pemohon, memperbaiki bagian alasan-alasan pemohonan (posita) dengan
menguraikan argumentasi pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian
dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menyusun alasan
permohonan yang bersesuaian dengan petitum permohonan, serta memperbaiki
bagian hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang,
tanggal 23 September 2026, hlm. 10-19]. Terhadap nasihat yang disampaikan
Mahkamah, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling
lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 6 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB.
Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan
perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2026
pukul 11.36 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah
menyelenggarakan
persidangan
pendahuluan
dengan
agenda
memeriksa
perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti.
[3.3.2]
Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub-
paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai keterpenuhan persyaratan formil suatu
permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal
31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
31
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)
Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan a quo telah disusun sesuai dengan sistematika atau format
permohonan yang diatur dalam PMK 7/2025. Dalam hal ini, permohonan para
Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan
hlm. 2-4], kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 4-13], alasan-alasan
permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 13-30], dan hal-hal yang dimohonkan
untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 30].
[3.3.3]
Bahwa meskipun secara formil permohonan para Pemohon telah disusun
sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam
ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan
persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi
dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau
keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang
dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan para Pemohon
telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar,
penilaian keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada
sistematika an sich, tetapi Mahkamah juga menilai keterpenuhan kejelasan dan
ketepatan isi atau substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian
32
antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada
ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai
berikut:
Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK
Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa:
b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pasal 68 PMK 7/2025
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain
karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara
satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif.
[3.3.4]
Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub-
paragraf [3.3.3] di atas, setelah mencermati dengan saksama permohonan a quo,
Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.
Bahwa pada bagian posita, meskipun permohonan secara formil telah
disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31
ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, akan tetapi Mahkamah
mendapatkan fakta hukum adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum.
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam alasan-alasan permohonan (posita) para
Pemohon mempersoalkan norma Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 yang pada pokoknya
mendefinisikan Mediator Hubungan Industrial sebagai pegawai instansi pemerintah
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi persyaratan
sebagai mediator. Menurut para Pemohon, pembatasan tersebut telah menggeser
orientasi pengaturan dari kualifikasi dan kompetensi seseorang kepada status
kepegawaiannya [vide Perbaikan Permohonan hlm. 13]. Namun demikian, pada
bagian petitum, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa
penjelasan “pegawai instansi pemerintah” Pasal 1 angka 12 UU 2/2004
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
[vide Perbaikan Permohonan hlm. 30]. Padahal Penjelasan Pasal 1 UU 2/2004
hanya menyebutkan “cukup jelas” dan sama sekali tidak mencantumkan frasa
“pegawai instansi pemerintah”, bukan sebagaimana petitum para Pemohon. Oleh
33
karena itu, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksinkronan konstruksi antara posita
dan petitum karena posita permohonan sama sekali tidak memiliki ketersambungan
dengan petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon.
Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, oleh karena
tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum, sebagaimana diatur dalam
Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal
36 ayat (1) PMK 7/2025, serta rumusan petitum permohonan tidak jelas dan tidak
lazim maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 huruf a PMK 7/2025, tidak terdapat
keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah
tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para
Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur
(obscuur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para
Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-
34
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu
dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun
dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pada pukul 14.11 WIB oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau
yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
35
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Saiful Anwar
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- 30 pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 23 September 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (disebut PMK 7/2025), Mahkamah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan kelaziman dengan menyusun sistematika, substansi dan menyertakan alat bukti serta memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK 7/2025. Lebih lanjut, terkait permohonan para Pemohon, Mahkamah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk menentukan secara spesifik bagian norma, pasal atau ayat dari undang-undang yang akan dimohonkan pengujian konstitusional, memperbaiki bagian kedudukan hukum dengan menguraikan kualifikasi dan argumentasi mengenai kerugian hak konstitusional para Pemohon, memperbaiki bagian alasan-alasan pemohonan (posita) dengan menguraikan argumentasi pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menyusun alasan permohonan yang bersesuaian dengan petitum permohonan, serta memperbaiki bagian hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 23 September 2026, hlm. 10-19]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah, para Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari, yaitu hingga tanggal 6 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas waktu dimaksud, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Oktober 2026 pukul 11.36 WIB. Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2026, Mahkamah menyelenggarakan persidangan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada Sub- paragraf [3.3.1] di atas, Mahkamah menilai keterpenuhan persyaratan formil suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 31 Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formil tersebut di atas, pada dasarnya permohonan a quo telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan yang diatur dalam PMK 7/2025. Dalam hal ini, permohonan para Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah [vide Permohonan hlm. 2-4], kedudukan hukum [vide Permohonan hlm. 4-13], alasan-alasan permohonan (posita) [vide Permohonan hlm. 13-30], dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Permohonan hlm. 30]. [3.3.3] Bahwa meskipun secara formil permohonan para Pemohon telah disusun sesuai dengan format atau sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud di atas, namun Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan persyaratan formil dari aspek ketepatan dan kejelasan uraian materi atau substansi dari masing-masing bagian pada sistematika maupun dari aspek kesesuaian atau keselarasan antara alasan-alasan permohonan (posita) dan dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Artinya, sekalipun permohonan para Pemohon telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich, tetapi Mahkamah juga menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi atau substansi dari setiap bagian dalam sistematika serta kesesuaian 32 antara posita dan petitum permohonan. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025 sebagai berikut: Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 68 PMK 7/2025 Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] dan Sub- paragraf [3.3.3] di atas, setelah mencermati dengan saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada bagian posita, meskipun permohonan secara formil telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, akan tetapi Mahkamah mendapatkan fakta hukum adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam alasan-alasan permohonan (posita) para Pemohon mempersoalkan norma Pasal 1 angka 12 UU 2/2004 yang pada pokoknya mendefinisikan Mediator Hubungan Industrial sebagai pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagaker
