PUU
Tahun 2026
342/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pemohon: Jovi Andrea Bachtiar, S.H.
Tanggal Putusan: 2026-10-15T14:11:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 342/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat
pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
diajukan oleh:
Nama
:
Jovi Andrea Bachtiar, S.H.
Pekerjaan
:
Advokat
Alamat
:
Jalan Puntadewa, Gg. Kapling, Desa Jururejo,
Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa
Timur
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Januari 2026, memberi kuasa
kepada Andri Aan, S.H., M.H., Buce Abraham Beruat, S.H., M.H., dan Sinta Dwi
Apriliyanti, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Andri Aan, S.H., M.H. and Partners, beralamat di Jalan Nologaten
Nomor 140A RT 005 RW 002, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
13 September 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal
14 September 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
342/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
2
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Permohonan Nomor 342/PUU-XXIV/2026
pada tanggal 15 September 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut.
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM
MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
1. Bahwa
amandemen
Undang-Undang
Dasar
1945
salah
satunya
menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (Bukti P-1) yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk (I) menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai
politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3
4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang menyatakan,
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi
(the Guardian of Constitution). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam
suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau
membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh
ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian
terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (The
Guardian of Constitution) juga memiliki kewenangan untuk memberikan
penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras
dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap
konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (The Sole
Interpreter of Constitution) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang
menggantikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
menyebutkan:
(1) Obyek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-
undang dan Perppu.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
Permohonan Pengujian formil dan/atau pengujian materiil.
(3) Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan pengujian formil dan
pengujian materil dalam satu permohonan, Permohonan pengujian
formil harus dipisahkan dengan Permohonan pengujian materil dan
diregistrasi dengan nomor perkara yang berbeda.
(4) Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian
terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak
memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu
4
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
(5) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan Uji
Materi (Judicial Review) Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
(Bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
8. Berdasarkan uraian pada BUTIR 1 s/d BUTIR 7 tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan
bahwa
Mahkamah
Konstitusi
JELAS
DAN
TIDAK
TERBANTAHKAN berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap
permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada permohonan a quo
berkaitan dengan Uji Materi (Judicial Review) Pasal 285 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut “UU MK”) beserta Penjelasannya, subyek yang dapat
mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya suatu pengaturan dalam undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan yang sama);
5
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat;
d. Lembaga Negara.
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, terdapat 2 (dua)
syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki
kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang-
undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon,
dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari Pemohon yang
dirugikan dengan berlakunya suatu Pasal, Ayat, dan/atau Frasa dalam
Undang-Undang.
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya,
Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal
51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon
dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau
tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon pada permohonan a quo bertindak secara perorangan
sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) (Bukti P-3) yang merupakan
seorang Advokat sekaligus Managing Partner pada Kantor Hukum Justitia
6
Omnibus yang dalam menjalankan profesinya memberikan jasa hukum dan
bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam perkara pidana, serta
menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak dan kepentingan hukum orang
yang menjadi kliennya di hadapan aparat penegak hukum dan badan
peradilan. Kedudukan Pemohon sebagai Advokat bukanlah sekadar profesi
yang tidak mempunyai hubungan dengan norma yang diuji, melainkan
mempunyai hubungan langsung dengan sistem peradilan pidana, termasuk
dengan mekanisme upaya hukum yang menentukan keberlanjutan status,
kebebasan, serta perlindungan hak-hak konstitusional seorang Terdakwa.
5. Bahwa dalam menjalankan profesinya, Pemohon berkepentingan secara
langsung agar setiap klien yang didampinginya memperoleh proses
peradilan pidana yang adil, objektif, proporsional, serta memberikan
kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin setiap
orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak konstitusional atas
kepastian hukum yang adil tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai
hak seseorang pada saat diperiksa, dituntut, dan diadili, melainkan juga
mencakup kepastian mengenai batas-batas kewenangan aparat penegak
hukum dalam menggunakan instrumen hukum acara pidana, termasuk
dalam menggunakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Pemohon
dalam kapasitasnya sebagai Advokat berkewajiban memberikan pembelaan
hukum yang efektif kepada kliennya. Oleh karena itu, keberadaan norma
yang memberikan ruang bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Banding
terhadap putusan bebas mempunyai konsekuensi langsung terhadap
pelaksanaan profesi Pemohon karena Pemohon harus menghadapi suatu
mekanisme
hukum
yang
dapat
mempertahankan
atau
bahkan
memperpanjang proses pemidanaan terhadap klien yang telah dinyatakan
bebas oleh pengadilan tingkat pertama.
6. Bahwa Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya memberikan
hak kepada Terdakwa atau Advokatnya maupun Penuntut Umum untuk
mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi. Bahwa menurut
Pemohon, rumusan Pasal 285 ayat (1) UU KUHAP a quo mengandung celah
7
hukum karena tidak memberikan pengecualian secara tegas terhadap hak
Penuntut Umum untuk mengajukan Banding apabila Pengadilan Negeri
telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa. Ketiadaan
pengecualian tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena
putusan bebas yang seharusnya memberikan kepastian hukum kepada
Terdakwa pada tingkat pertama masih membuka ruang bagi Penuntut
Umum untuk melanjutkan proses pemidanaan melalui upaya hukum
Banding. Bahwa dalam perspektif Pemohon sebagai Advokat, persoalan
tersebut bukanlah semata-mata persoalan akademik mengenai konstruksi
hukum acara pidana, melainkan mempunyai konsekuensi nyata terhadap
pelaksanaan profesi Pemohon dalam memberikan pembelaan kepada klien.
7. Bahwa apabila klien Pemohon telah dinyatakan bebas oleh Pengadilan
Negeri, namun berdasarkan Pasal 285 ayat (1) UU KUHAP Penuntut Umum
tetap dapat mengajukan Banding, maka Pemohon sebagai Advokat wajib
kembali menghadapi proses pembelaan pada tingkat Banding untuk
mempertahankan hak dan kebebasan kliennya. Keadaan tersebut secara
potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena
Pemohon tidak lagi hanya menjalankan fungsi pembelaan terhadap suatu
proses pidana yang sedang berjalan, melainkan harus menghadapi
kemungkinan dilanjutkannya proses pemidanaan terhadap seseorang yang
pada tingkat pertama telah dinyatakan tidak terbukti bersalah atau telah
dinyatakan bebas.
8. Bahwa kerugian tersebut mempunyai sifat spesifik karena secara langsung
berkaitan dengan profesi Pemohon sebagai Advokat yang menjalankan
fungsi pembelaan dalam perkara pidana. Pemohon bukanlah pihak yang
sekadar mengemukakan kekhawatiran abstrak mengenai sistem peradilan
pidana, melainkan pihak yang secara profesional akan berhadapan dengan
akibat penerapan norma a quo ketika mendampingi Terdakwa yang
memperoleh putusan bebas. Selanjutnya, kerugian konstitusional Pemohon
juga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi, karena selama Pasal 285 ayat (1) UU KUHAP tetap
memberikan ruang kepada Penuntut Umum untuk mengajukan Banding
terhadap putusan bebas, setiap klien Pemohon yang memperoleh putusan
bebas pada tingkat pertama tetap berada dalam keadaan tidak memperoleh
8
kepastian apakah perkara tersebut benar-benar berakhir atau masih akan
dilanjutkan melalui upaya hukum Banding.
9. Bahwa potensi kerugian tersebut semakin nyata karena Pemohon sebagai
Advokat tidak dapat secara efektif memberikan jaminan hukum kepada
kliennya mengenai berakhirnya proses pidana setelah dijatuhkannya
putusan bebas oleh Pengadilan Negeri. Bahwa dengan demikian terdapat
hubungan sebab-akibat yang jelas (causal verband) antara berlakunya
Pasal 285 ayat (1) UU KUHAP dengan potensi kerugian konstitusional
Pemohon, yaitu:
Pasal 285 ayat (1) UU KUHAP memberikan ruang kepada Penuntut Umum
untuk mengajukan Banding → putusan bebas Pengadilan Negeri dapat
dipersoalkan kembali melalui upaya hukum → status hukum klien yang telah
memperoleh putusan bebas tetap berada dalam ketidakpastian → Pemohon
wajib melanjutkan pembelaan dan menghadapi proses hukum lanjutan →
Pemohon sebagai Advokat mengalami gangguan terhadap pelaksanaan
fungsi pembelaan hukum yang efektif dan kepastian hukum bagi klien yang
didampinginya.
10. Bahwa potensi kerugian tersebut bukan semata-mata kerugian ekonomi
atau kerugian administratif Pemohon sebagai Advokat, melainkan kerugian
yang mempunyai dimensi konstitusional karena menyangkut pelaksanaan
fungsi pembelaan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak klien atas
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945.
11. Bahwa dalam konteks ini, Pemohon tidak mendalilkan bahwa setiap
ketidaknyamanan dalam menjalankan profesi Advokat secara otomatis
merupakan kerugian konstitusional. Kerugian Pemohon justru terletak pada
adanya norma hukum yang membuka kemungkinan berlanjutnya proses
pemidanaan terhadap klien yang telah memperoleh putusan bebas,
sehingga secara langsung mempengaruhi ruang lingkup, efektivitas, dan
tujuan pembelaan hukum yang dilakukan Pemohon. Risiko tersebut juga
berhubungan erat dengan prinsip perlindungan terhadap warga negara dari
tindakan atau proses hukum yang sewenang-wenang. Ketika seseorang
telah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri, maka penggunaan upaya
hukum oleh Penuntut Umum terhadap putusan tersebut harus mempunyai
9
batas konstitusional yang jelas agar tidak berubah menjadi instrumen yang
memungkinkan seseorang terus-menerus ditempatkan dalam posisi sebagai
pihak yang harus menghadapi ancaman pemidanaan meskipun telah
memperoleh putusan bebas.
12. Bahwa dalam menjalankan profesinya, Pemohon berkepentingan untuk
memastikan bahwa pembelaan terhadap klien tidak menjadi proses tanpa
akhir akibat ketidakjelasan norma mengenai kewenangan Penuntut Umum
mengajukan Banding terhadap putusan bebas. Apabila norma a quo tetap
dipertahankan tanpa memberikan pengecualian terhadap putusan bebas,
maka terdapat potensi terjadinya ketidakpastian hukum terhadap klien
Pemohon, sekaligus membebankan konsekuensi profesional kepada
Pemohon untuk terus melakukan pembelaan hukum atas perkara yang pada
tingkat pertama telah menghasilkan putusan bebas.
13. Bahwa kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mengganggu hak
konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil
dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat, khususnya dalam
memberikan bantuan dan pembelaan hukum secara efektif kepada klien.
Pemohon tidak mendasarkan kedudukan hukumnya semata-mata pada
kepentingan untuk mewakili kepentingan klien. Pemohon mendasarkan
kedudukan hukumnya pada adanya kepentingan konstitusional yang
melekat pada dirinya sebagai Advokat yang secara langsung menjalankan
fungsi pembelaan dalam sistem peradilan pidana, sedangkan norma yang
diuji menentukan secara langsung konsekuensi hukum terhadap perkara
pidana yang sedang atau akan didampingi Pemohon. Oleh karena itu,
kerugian Pemohon mempunyai karakter personal, spesifik, dan memiliki
hubungan langsung dengan profesi Pemohon sebagai Advokat, serta bukan
merupakan kerugian yang bersifat actio popularis.
14. Bahwa permohonan a quo juga memenuhi syarat adanya hubungan sebab-
akibat (causal verband), sebab potensi kerugian Pemohon tidak akan terjadi
apabila Pasal 285 ayat (1) UU KUHAP tidak memberikan ruang bagi
Penuntut Umum untuk mengajukan Banding terhadap putusan bebas.
Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan
Pemohon dengan memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 285 ayat
(1) UU KUHAP, yakni dengan mengecualikan kewenangan Penuntut Umum
10
untuk mengajukan Banding terhadap putusan bebas yang dijatuhkan
Pengadilan Negeri, maka potensi kerugian konstitusional Pemohon dapat
dihilangkan atau setidak-tidaknya diminimalisasi
15. Bahwa dengan demikian terdapat hubungan yang jelas antara:
a. kualifikasi Pemohon sebagai Advokat;
b. fungsi Pemohon dalam memberikan pembelaan kepada Terdakwa;
c.
norma Pasal 285 ayat (1) UU KUHAP;
d. potensi diajukannya Banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan
bebas;
e. ketidakpastian hukum yang dialami klien Pemohon;
f.
kewajiban Pemohon untuk terus memberikan pembelaan hukum; dan
g. hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon mempunyai
kepentingan konstitusional yang jelas dan spesifik terhadap pengujian Pasal
285 ayat (1) UU KUHAP, karena norma a quo secara potensial
mempengaruhi secara langsung pelaksanaan profesi Pemohon sebagai
Advokat dalam memberikan pembelaan hukum terhadap klien yang telah
memperoleh putusan bebas. Sehingga Pemohon telah memenuhi seluruh
persyaratan kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51
ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta parameter kerugian konstitusional
yang ditentukan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
17. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki hak dan/atau kepentingan
konstitusional yang dirugikan atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan
oleh berlakunya Pasal 285 ayat (1) UU KUHAP, terdapat causal verband
antara kerugian tersebut dengan norma a quo, dan kerugian tersebut dapat
dihilangkan apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah,
maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 285 ayat (1) UU Nomor
20 Tahun 2025 tentang KUHAP terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas dan tidak terbantahkan berlakunya
Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat celah hukum
bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding
11
sangat berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmana
potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan mungkin terjadi
apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji
materi a quo dan menyatakan bahwa Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai, “Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh
Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila
pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa”.
III. ALASAN-ALASAN PEMOHON (POSITA)
A. RUANG LINGKUP KETENTUAN / PASAL YANG DIUJI PADA PERKARA
UJI MATERI A QUO
⮚ Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Ketentuan
Rumusan
Pasal 285 KUHAP
Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan
tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau
Penuntut Umum.
B. DASAR
KONSTITUSIONAL
DALAM
UNDANG-UNDANG
DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG MENJADI BATU
UJI
Ketentuan
Rumusan
Pasal 28D ayat (1)
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Selanjutnya sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan Pemohon mengajukan
permohonan Uji Materi a quo, Pemohon ingin menjelaskan terkait landasan yuridis
bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan semua pokok permohonan (petitum)
yang dirumuskan secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional),
yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa klaim yang menyatakan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya
lembaga penafsir utama konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution)
12
semakin diperkuat dengan adanya temuan 153 putusan bersyarat (Conditional
Decision) sejak 2003 hingga 2018, baik putusan konstitusional bersyarat
(Conditionally Constitutional) sejumlah 136 putusan maupun inkonstitusional
bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sejumlah 17 putusan berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Kuasa Hukum atas nama Jovi Andrea Bachtiar,
S.H. sebagaimana merupakan Sarjana Hukum, Departemen Hukum Tata
Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam skripsi yang berjudul,
“IMPLIKASI PUTUSAN CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang
Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma
Konkret di Indonesia)”. Penelitian tersebut merujuk pada penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh Faiz Rahman, S.H., LL.M. dan Dian Agung Wicaksono,
S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada) dengan judul penulisan, “EKSISTENSI DAN
KARAKTERISTIK PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI”
(penelitian tersebut dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 2
Tahun 2016 sebagaimana dapat diunduh atau diunduh pada link berikut
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1326).
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan sebanyak 153 putusan
bersyarat tersebut tidak jarang melakukan koreksi terhadap perumusan pasal,
ayat, maupun frasa suatu undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 menggunakan
interpretasi struktural (structural interpretation) untuk memperbaiki rumusan
Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya
disebut UU MD3) dengan salah satu amar putusan secara inkonstitusional
bersyarat (conditionally unconstitutional) menyatakan sebagai berikut:
“Frasa ‘persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan’ dalam
Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-
13
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak
dimaknai ‘persetujuan tertulis dari Presiden”
Padahal, sebelumnya dinyatakan secara expressis verbis Pasal 245 ayat (1) UU
MD3 dengan rumusan sebagai berikut:
“Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat
persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan”
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014
sebagaimana telah diuraikan pada Butir 2 sesungguhnya telah melakukan
perbaikan terhadap kebijakan hukum terbuka (Open Legal Policy) dalam
rumusan Pasal 245 ayat (1) UU MD3. Sehingga bukan sesuatu yang
bertentangan dengan hukum apabila Mahkamah Konstitusi melakukan sesuatu
yang sama dalam permohonan Uji Materil a quo berkaitan dengan rumusan
Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana pada
intinya
Pemohon
meminta
kesediaan
Mahkamah
Konstitusi
untuk
mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat terhadap ketentuan tersebut.
Melalui permohonan Uji Materi a quo, diharapkan Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar kiranya berkenan untuk
memberikan tafsir Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang seharusnya
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai, “Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan
tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila
pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa”.
4. Berdasarkan uraian disertai dasar hukum pada Butir 1 sampai dengan Butir 3
tersebut, maka jelas dan tidak terbantahkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya
berwenang menerima untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materi
terkait Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana telah dijelaskan
secara rinci dalam bab kewenangan mahkamah konstitusi permohonan a quo
tetapi juga berhak dan berwenang untuk mengeluarkan putusan inkonstitusional
bersyarat (Conditionally Unconstitutional) terhadap ketentuan tersebut
14
sebagaimana pada intinya meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi melakukan perbaikan normatif dengan memberikan penafsiran untuk
memperbaiki rumusan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
seharusnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Permohonan banding dapat diajukan ke
pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali
apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa”.
Selanjutnya, berikut merupakan alasan-alasan utama Pemohon mengajukan
permohonan Uji Materi Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan
di Indonesia sebagai penafsir utama konstitusi (the sole interpreter of
constitution) dan penjaga konstitusi (the guardian of constitution) memiliki
kewenangan untuk menguji apakah suatu norma atau ketentuan dalam suatu
Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi (in casu Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau tidak. Pengujian norma
atau ketentuan dalam suatu Undang-Undang terhadap konstitusi tersebut
bertujuan untuk memastikan keberlakuan suatu norma atau ketentuan dalam
Undang-Undang tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional
seseorang (in casu khususnya Warga Negara Indonesia).
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 secara expressis verbis menyatakan, “Indonesia adalah Negara
hukum” yangmana lebih lanjut dalam bagian Penjelasan diuraikan lebih lanjut
sebagai Negara Hukum (Rechtstaats) tentu pelaksanaan kehidupan bernegara
dan pelaksanaan pemerintahan (termasuk juga penegakan hukum) di Indonesia
tidak hanya berlandaskan pada kekuasaan (machtstaats) semata yang
cenderung menunjukan adanya arogansi aparat pemerintahan termasuk juga
penegak hukum terhadap masyarakatnya.
3. Bahwa salah satu ciri-ciri Negara Hukum menurut A.V Dicey adalah adanya
upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yangmana sebagai upaya
perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut terdapat pengaturan mengenai
15
Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yangmana merupakan
aturan mekanisme dan prosedur penegakan hukum pidana untuk menjamin
tidak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Aparat
Penegak Hukum pada saat menegakkan hukum pidana materiil. Mengingat
penegakan hukum pidana dalam sistem Civil Law System bukan untuk mencari
kesalahan melainkan kebenaran material dari adanya suatu peristiwa atau
perbuatan hukum. Namun, sangat teramat disayangkan Pasal 285 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana malah membuka ruang kesempatan terjadinya pelanggaran Hak
Asasi Manusia dan Hak Konstitusional setiap warga Negara yang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini
tidak terlepas dari rumusan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
memberikan kewenangan secara luas kepada Penuntut Umum untuk tidak
hanya mengajukan upaya hukum terhadap putusan pemidanaan yang lamanya
pemidanaan kurang dari ⅔ tuntutan tetapi juga terhadap putusan bebas
ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk
mengajukan upaya hukum Banding. Padahal berdasarkan video rekaman (Bukti
P-4) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama dengan saudara
Amsal Sitepu dan Kejaksaan Negeri Karo serta Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara diperoleh informasi dari pernyataan Ketua Komisi III DPR RI
Habiburokhman bahwa semangat pembentuk undang-undang (in casu DPR RI
dan Pemerintah) pada saat menyusun naskah pembentukan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) adalah terhadap putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Negeri tidak dapat diajukan upaya hukum baik Banding maupun Kasasi oleh
Penuntut Umum. Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR RI mengakui bahwa
memang benar terdapat kesalahan redaksional dalam penyusunan rumusan
Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang malah keluar dari
semangat untuk mengatur larangan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan
16
upaya hukum Banding dan Kasasi terhadap putusan Bebas. Pasal 285 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) malah menyatakan secara eksplisit bahwa,
“Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau
Advokatnya atau Penuntut Umum”. Akibatnya saat ini ketentuan tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum pada praktik empiris penegakan hukum di
Indonesia yangmana sering dijadikan landasan bagi Penuntut Umum untuk
mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Bebas yangmana
seharusnya demi keadilan dan kepastian hukum terhadap putusan Bebas harus
diatur secara tegas larangan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum
tidak hanya Kasasi tetapi juga Banding.
4. Bahwa rumusan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
memberikan ruang kesempatan bagi Penuntut Umum untuk mengajukan upaya
hukum Banding tidak hanya bertentangan dengan semangat pembentuk
undang-undang pada saat menyusun pembentukan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana tetapi pengaturan tersebut sesungguhnya melanggar Hak Asasi
Manusia dan Hak Konstitusional setiap warga Negara untuk bebas dari rasa
takut terhadap upaya kriminalisasi oknum aparat penegak hukum yang penuh
hawa nafsu bertindak sewenang-wenang ingin membuatnya mendekam dalam
penjara atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Penuntut Umum
sudah seharusnya tidak diberikan hak atau kewenangan untuk mengajukan
upaya hukum Banding terhadap putusan bebas di tingkat pertama yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan yuridis
bahwa Penuntut Umum sudah diberikan kewenangan sejak menerima Surat
Pemberitahuan
Dimulainya
Penyidikan
(SPDP)
untuk
memantau
perkembangan penanganan perkara yang dilakukan penyidik bahkan Penuntut
Umum juga telah diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian berkas
perkara
dari
Penyidik
serta
memberikan
petunjuk
terkait
adanya
ketidaklengkapan dalam berkas perkara dan berkoordinasi dengan penyidik
untuk melengkapi petunjuk Penuntut Umum yang tertuang dalam P-19. Artinya,
dengan kewenangan dan hak Penuntut Umum tersebut seharusnya sudah
17
cukup bagi Penuntut Umum memiliki keyakinan terhadap perkara yang akan
dilimpahkannya
ke
Pengadilan
Negeri
untuk
disidangkan
yangmana
sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Penuntut Umum agar selalu menyatakan
berkas perkara dari penyidik telah lengkap bahkan sangat dimungkinkan
Penuntut Umum memutuskan menghentikan Penuntutan karena menurutnya
perbuatan Tersangka bukan merupakan tindak pidana dan/atau terdapat alasan
pemaaf atau alasan pembenar pada diri Tersangka. Sehingga apabila terhadap
suatu perkara telah dinyatakan Terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan
Negeri, maka terdapat suatu keniscayaan adanya larangan bagi Penuntut
Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding. Hal ini demi melindungi hak
asasi manusia atau hak konstitusional setiap warga Negara (in casu Terdakwa)
dari ancaman oknum Penuntut Umum yang berhasrat ingin sekali
memenjarakan dirinya atas suatu perbuatan pidana yang tidak pernah
dilakukannya tetapi terus menerus dituduhkan kepadanya.
5. Berdasarkan uraian-uraian penjelasan tersebut di atas jelas dan tidak
terbantahkan bahwa Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,
“Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau
Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila pengadilan negeri
menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa”. Sehingga wajar apabila
Pemohon demi kepastian hukum dan keadilan memohon kepada Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo tanpa
menyelenggarakan sidang pemeriksaan lebih lanjut dengan menghadirkan
pihak Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ahli, maupun
Saksi. Terlebih memang Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia mengakui bahwa semangat pembentuk undang-undang pada saat
pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana adalah tidak ada kesempatan bagi Penuntut
Umum untuk mengajukan upaya hukum tidak hanya Kasasi tetapi juga Banding.
Bahkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Prof. Dr. Edward Omar Sharif
Hiariej, S.H., M.Hum saat ini yang juga merupakan Guru Besar Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang pada tahun 2019 pernah
18
memberikan financial support kepada Pemohon ketika Pemohon sedang
menyelesaikan penelitian dan penulisan hukum (Skripsi) berjudul, “IMPLIKASI
PUTUSAN
CONDITIONALLY
UNCONSTITUTIONAL
MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 YANG BERSIFAT ULTRA PETITA
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Suatu Studi tentang
Legitimasi Praktik Judicial Activism dalam Mekanisme Pengujian Norma Konkret
di Indonesia)” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada dalam video yang beredar di sosial media Tiktok
(BUKTI P-5) berkata bahwa pada intinya Pasal 244 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
mengindikasikan terhadap Putusan Bebas tidak dapat diajukan upaya hukum
Banding. Diksi “mengindikasikan” yang digunakan oleh Wakil Menteri Hukum
Republik Indonesia Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum secara
implisit menunjukan bahwa status quo memang terdapat ambiguitas
pemaknaan (contradictio in terminis) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait bisa atau
tidaknya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan
Bebas meskipun politik hukum (recht politiek) yang menjadi catatan atau risalah
pembahasan penyusunan RUU-KUHAP (Memorie van Toelichting (MvT)) para
pembentuk undang-undang pada saat itu menyepakati bahwa memang perlu
diatur secara tegas dalam KUHAP terkait ketentuan yang mengatur mengenai
tidak dapatnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding terhadap
Putusan Bebas. Berdasarkan kedua video pernyataan dari Ketua Komisi III
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Wakil Menteri Hukum
Republik Indonesia tersebut jelas dan tidak terbantahkan bahwa memang
terdapat risalah pembahasan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
menunjukan adanya politik hukum dan kesepakatan para pembentuk undang-
undang untuk mengatur terkait penegasan bagi Penuntut Umum untuk tidak
dapat mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Bebas. Namun,
ternyata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat kesalahan
redaksional dalam penyusunan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
19
rumusannya malah membuka ruang kesempatan bagi Penuntut Umum untuk
mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan bebas. Akibatnya pada
praktik penegakan hukum empiris saat ini terdapat 2 (dua) pandangan terkait
dapat atau tidaknya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding yang
menimbulkan ketidakpastian hukum. Bagi kalangan pencari keadilan yang
sedang berperkara seperti Terdakwa, keluarga Terdakwa, beserta Advokatnya
merujuk pada rumusan Pasal 244 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berkeyakinan bahwa
Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum Banding
terhadap Putusan Bebas. Padahal Pasal 244 ayat (4) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak
menyatakan secara tegas bahwa Penuntut Umum tidak diperkenankan untuk
mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Bebas melainkan hanya
menyatakan, “Dalam hal Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak
putusan diucapkan”. Sementara itu, bagi Jaksa selaku Penuntut Umum sah-sah
saja dengan merujuk pada ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
berpendapat bahwa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum Banding
terhadap Putusan Bebas. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi ambiguitas
pemaknaan (contradictio in terminis) yang berujung pada ketidakpastian hukum
dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan pada praktik empiris penegakan
hukum hanya karena menunggu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat suatu keniscayaan
bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Uji Materi Pasal 285 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana agar rumusannya berubah menjadi, “Permohonan banding dapat
diajukan ke pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut
Umum, kecuali apabila pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap
Terdakwa”. Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku mengikat bagi
semua pihak (Erga Omnes) baik bagi warga Negara maupun pemerintah.
IV. POKOK PERMOHONAN
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
20
2. Menyatakan bahwa Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai, “Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh
Terdakwa atau Advokatnya atau Penuntut Umum, kecuali apabila pengadilan
negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa”.
3. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) semata-mata demi
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
[2.2]
Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan
dalil-dalil permohonannya tidak disahkan karena Pemohon tidak hadir saat Sidang
Pendahuluan yang salah satu agendanya untuk mengesahkan alat bukti Pemohon.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
21
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 285 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut KUHAP)
terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan
a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah
akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 13
September 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan
Pemohon Nomor 342/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 permohonan diterima Mahkamah
pada tanggal 14 September 2026. Kemudian Pemohon menyampaikan langsung
dokumen fisik permohonan pada tanggal 14 September 2026. Berdasarkan Daftar
Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3) Pemohon mengajukan
dokumen fisik permohonan disertai dokumen softcopy surat kuasa; daftar alat bukti
dan alat bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan
telah dibubuhi meterai (nazegel);
[3.3.2]
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah
menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 September
2026 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, serta
memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan
Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7
Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
(selanjutnya disebut PMK 7/2025), dalam sidang pendahuluan Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu ihwal
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita),
dan hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 22
22
September 2026, hlm. 10-22]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah telah
menjelaskan apabila Pemohon hendak meneruskan dan memperbaiki permohonan,
Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan perbaikan permohonan paling
lama 14 (empat belas) hari sejak persidangan pendahulan agenda mendengar
pokok-pokok permohonan Pemohon, yaitu paling lama pada tanggal 5 Oktober
2026, pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai
yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah
Sidang, tanggal 22 September 2026, hlm. 22].
[3.3.3]
Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan
dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti
yang dijadwalkan pada tanggal 5 Oktober 2026. Ihwal persidangan pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon
secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1445.342/PUU/PAN.
MK/PS/09/2026, bertanggal 28 September 2026 perihal Panggilan Sidang dengan
agenda Perbaikan Permohonan, melalui e-mail dan pesan WhatsApp, yakni pada
tanggal 28 September 2026 pukul 16.00 WIB. Namun demikian, sampai dengan
persidangan dibuka dan dimulai Pemohon tidak hadir, meski telah dipanggil secara
sah dan patut. Selain itu, Pemohon juga tidak menyerahkan perbaikan Permohonan
sampai batas waktu tanggal 5 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB.
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut.
Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-
undang di Mahkamah, Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan bahwa dalam hal
Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Permohonan dan
tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan
Perrnohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah
dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Permohonan
berdasarkan permohonan awal. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) PMK
7/2025 a quo, oleh karena Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan dengan
agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat
bukti, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti yang telah disampaikan Pemohon,
karena tidak dapat mengonfirmasi terkait bukti yang telah disampaikan tersebut [vide
Risalah Sidang, tanggal 5 Oktober 2026, hlm. 5].
23
Bahwa dengan tidak disahkannya alat bukti Pemohon dalam sidang
pendahuluan dengan ageda memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan
alat bukti, meskipun berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan
memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan Permohonan awal, namun karena
alat bukti Pemohon tidak disahkan, permohonan Pemohon tidak didukung dengan
alat bukti yang sah. Padahal menurut ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025 alat
bukti merupakan syarat formil yang dipersyaratkan untuk mendukung permohonan
[vide Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025].
Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh
karena permohonan Pemohon alat bukti Pemohon tidak disahkan sehingga tidak
memenuhi syarat formil permohonan maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah
untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun
oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
24
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 14.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek
Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa
dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
25
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Rhamadani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 21 Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 285 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 13 September 2026 secara daring (online). Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 342/PUU/PAN.MK/AP3/09/2026 permohonan diterima Mahkamah pada tanggal 14 September 2026. Kemudian Pemohon menyampaikan langsung dokumen fisik permohonan pada tanggal 14 September 2026. Berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3) Pemohon mengajukan dokumen fisik permohonan disertai dokumen softcopy surat kuasa; daftar alat bukti dan alat bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan telah dibubuhi meterai (nazegel); [3.3.2] Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 22 September 2026 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), dalam sidang pendahuluan Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan permohonan, yaitu ihwal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 22 22 September 2026, hlm. 10-22]. Dalam persidangan dimaksud, Mahkamah telah menjelaskan apabila Pemohon hendak meneruskan dan memperbaiki permohonan, Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan perbaikan permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak persidangan pendahulan agenda mendengar pokok-pokok permohonan Pemohon, yaitu paling lama pada tanggal 5 Oktober 2026, pukul 12.00 WIB, dengan melampirkan alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Risalah Sidang, tanggal 22 September 2026, hlm. 22]. [3.3.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menjadwalkan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti yang dijadwalkan pada tanggal 5 Oktober 2026. Ihwal persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda dimaksud, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 1445.342/PUU/PAN. MK/PS/09/2026, bertanggal 28 September 2026 perihal Panggilan Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, melalui e-mail dan pesan WhatsApp, yakni pada tanggal 28 September 2026 pukul 16.00 WIB. Namun demikian, sampai dengan persidangan dibuka dan dimulai Pemohon tidak hadir, meski telah dipanggil secara sah dan patut. Selain itu, Pemohon juga tidak menyerahkan perbaikan Permohonan sampai batas waktu tanggal 5 Oktober 2026 pukul 12.00 WIB. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang- undang di Mahkamah, Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 menyatakan bahwa dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan perbaikan Permohonan dan tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Perrnohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Permohonan berdasarkan permohonan awal. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 a quo, oleh karena Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti, Mahkamah tidak mengesahkan alat bukti yang telah disampaikan Pemohon, karena tidak dapat mengonfirmasi terkait bukti yang telah disampaikan tersebut [vide Risalah Sidang, tanggal 5 Oktober 2026, hlm. 5]. 23 Bahwa dengan tidak disahkannya alat bukti Pemohon dalam sidang pendahuluan dengan ageda memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti, meskipun berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan Permohonan awal, namun karena alat bukti Pemohon tidak disahkan, permohonan Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang sah. Padahal menurut ketentuan Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025 alat bukti merupakan syarat formil yang dipersyaratkan untuk mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025]. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon alat bukti Pemohon tidak disahkan sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 24 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh
